JAYA RAYA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KEPALA D INAS PENDIDI KAN PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1218 TA HON 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KONTRAK KERJA INDIVIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SATUAN PENDIDIKAN NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 dan Peraturan Guber nur ten tang Pendidik dan Tenaga Nomor 57 Tahun 2019 Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Negeri, Pendidikan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Guru dan Tenaga Kependid ikan Non Pegawai Negeri Sipil Melalui Kontrak Kerja Individu Tahun Anggaran 2022; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Nasional; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pperubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial ; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6 . Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 23 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah; 13. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perub~han kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah; 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; 2
Menetapkan KESATU 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 19. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Para Pegawai Yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Tahun 2013 Keuangan Daerah; 21. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri; 22. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tat a Kerja Dinas Pendidikan; 23. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KONTRAK KERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SATUAN PENDIDIKAN NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022. INDIVIDU Menetapkan Petunjuk Teknis Kontrak Kerja Individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya d isebut Juknis KKI Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini. 3
KEOUA ,Juknis KKI Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU men,ipakan prosedur dan tata cara Kontrak Kerja Individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022. KETIGA Keputusan Kepala Oinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oitetapkan di J akarta padatanggal 26 November 2021 KEPALA DINAS PENDIDIK.AN PROVINS! OAERAH KHU SIB TA JAKARTA Tembusan: 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. lnspektur Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Sadan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala BPKD Setda Provinsi OKI Jakarta 8. Pit. Kepala Biro Oikmental Setda Provinsi OKI Jakarta 9. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri Provinsi OKI Jakarta 4
Lampiran I Kcpu tusan Kcpala Dinas Pcndidikan Provinsi Daerah Khusus lbukola Jakarta Nornor Tanggal 1218 TA HU N 2021 26 November 202 1 PETUN,JUK TEKNIS KONTRAK KCRJA IND IV I DU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPI L DI SATUAN PENDi Di KAN NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022 A. LATAR BELAKANG Sumber daya manusia merupakan salah salu faktor penling dalam peningkalan mutu pendidikan. Pemenuhan slandar pendidik dan l en aga kcpendidikan di saluan pendidika n negeri merupakan kewajiba n Pemerintah Pusal dan Pcmcrinlah Dacrah dcngan mernbcrikan layanan dan kemudahan , scrta mcnj amin lcrselcnggaranya pcndidikan yang bcrmulu bagi setiap warga nega ra l an pa diskriminasi. Sa mpai dengan saal ini Pemerinla h Pusal m aupun Pemerinlah Daerah belum dapal m c m c nuhi kcwaj iban untuk mcmenuhi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pcndidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidika n Satuan Paud Sejenis (SPS), Taman Pcnilipan Anak (TPA) , Taman K anak-l<anak (TK) , Kelompok Bermain (SLB) , Sekolah M enenga h Perlama (SMP), Sekolah Menengah Alas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pusat Kcgiatan Belajar M asyar a kat (PKBM ) Negeri. (KB) , Seko lah D a sar (SD), Sekolah Lu ar Biasa Sehubunga n dengan hal lersebul, Pemerintah Provinsi DK! Jakarta mcnclapka n kcbijakan pcngadaan Pcndidik dan Tenaga Kcpc ndidikan Non ASN untuk memenuhi kebutuhan Pendidik dan Ten aga Kependidikan scluruh Saluan Pend idikan Negeri yang pelaksanaannya dial ur dalam: 1) Peraluran Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 Ten l a n g H ono r arium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan T en aga Kependidika n Non Pegawai Nege ri Sipil Pa d a Sckolah Ncgcri scbagaimana Lela h diu bah dcngan Pera tu ran Gubc rnur Nomor 29 Tahun 20 16; dan 2) Pera tu ran Gubcrnur Nomor 57 Tahun 20 19 lcntang Pcndidik d a n Tenaga Kcpcndidikan di Saluan Pcndidik a n Anak Usia Dini Ncgcri dan Pusal Kegiatan Belajar M asyara kal Negeri. Kedua Pcraturan Gubcrnur tersebut m en gamanatkan bahwa pengadaan Pendidik dan Tenaga Kepend idikan Non ASN di satuan Pendidikan negcri dilaksanakan mclalui Kontrak Kerja Individu (KKI) yang merupa kan pcrj a njia n a nlara Pcndidik alau Tenaga Kependidikan Non ASN dcn gan Pcmcrinlah D aer ah yang m emual persyaralan k erja, h a k dan kewajiban para pihak. Juknis KKI Tahun 2022 mcngatur Lala cara perencan aan, pcngadaan, pelaksan aan , pengend a li an Pendidik dan Tenaga K ependidikan Non ASN di Saluan Pendidika n Negeri yang dikonlrak setiap 1 (salu) Lahun sc k a li d a n akan dipcrbarui scsu a i dengan k cbu tuhan tahun berikulnya, menuru t p erhitun gan anal i sa jabatan dan a n a lisa beban kerja. Pendidik dan Tenaga K ependidi k a n Non ASN d enga n perjanjian kontrak selanjutnya discbut KKI Pcndidik d an Tena ga Kepcndidikan. pengawasan dan B. TUJUAN ,Juknis KKI Tahun 2022 ini disusun scbagai acua n bagi p i hak yang bcrkcpcnlingan dalam pcrcncanaan, pc n gadaan, pcl a ksan aan , pcngawasan
dan pcngcndalian dalam memenuhi kebuluhan Pendiclik dan Tenaga Kependidikan di Saluan Penclidikan Negeri. C SASARAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN di Satuan Pendidikan Negeri. D. RUANG LINGKUP Juknis KKI Tahun 2022 mengalur lata eara pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang akan dikonlrak selama 1 (satu) lahun sesuai dengan kebuluhan menurul perhilungan, analisa kebuluhan , ana lisa jabalan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di saluan pcndid ikan PAUD, SD, SLB, SMP, SMA, SMK dan PKBM Negeri. Saluan pcndidikan PAUD yang dimaksud melipuli Saluan Pcndidikan Sejenis (SPS) , Taman Pcnilipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK). KKI berlaku unluk 1 (salu) lahun, dan dievaluasi seliap jangka waktu Lerlentu. Pereneanaan dan pembaruan kontrak be r dasarkan analisa kebu tuhan Pcndidik dan Tenaga Kependidikan. E. PENYELENGGARA PENGADAAN PENDlDlK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM KONTRAK KERJA INDIVIDU Tugas Penyelcnggara pengadaan Pendidik dan Tenaga Kcpendidikan dalam KKI adalah sebagai berikul: 1. Panitia Tingkal Satuan Pcndidikan Negeri Pan ilia di Tingkat Saluan Pendid i kan Negeri dilelapkan dengan Kepu lusan Kepala Saluan Pend idikan Negeri, sebaga imana hasil Rapal Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan negeri terse but. Panilia saluan pcndidikan negeri berlugas: a. Mclakukan penghiLungan Analisa Jabalan (ANJAB), Anal isa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Kebuluhan Pend idik dan Tenaga Kependidikan dan menyampaikan laporan hasil ANJAB, ABK dan Analisa kebuLuhan ke Dinas Pendidikan melalu i Satlak Pendidikan Kecamatan dan Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten. b. Mclakukan rapal leknis pcrsiapan; c. Membual dan menyampaikan pengumuman formasi dan pendaftaran; d. Menerima dan memverifikasi berkas lamaran; e. Melakukan Tes Kemampuan Dasar (TKO), Tes Kemampuan Bidan g (TKB) , dan wawancar a; f. Melakukan rapal penclapan calon KKI; dan g. Mcmbual dan mengumumkan hasil penclapan calo n KKI. 2 . Kepala Saluan Pendidikan Negeri a. Kepala Saluan Pcndidikan bcrlanggungjawab terh adap pcnclapan panitia dan pelaksanaan rekrutmen KKl; b. Mcmbual sural usulan pcnclapan , dafta r nama cal on KKI (bcscrta softcopy form KKI) dan Surat Pertanggung Jawaban Mullak (SPTJM) berdasarkan hasil dari paniLia saluan pendidikan n egeri; dan e. Mcngirimkan surat usulan penclapan, daftar nama calon KKI (beserta softcopy form KKI) dan SPT JM ke Sudin Pendidikan melalui Satuan Pelaksana Kecamatan. 3. Pengawas Sckolah a. Melakukan pengawasan penghilungan ANJAB, ABK dan Analisa Kebuluhan oleh Pan itia saluan pendidikan negeri; b. Melakukan pemantauan pelaksanaan pendaflaran ca lon KK I di satuan pendidikan negeri; dan 2
c. Mclaku kan monitoring proses sclcksi yang disclc ngga rakan o lch Pan ili a saluan pcndidikan ncgcri. 4. Satuan Pclaksana Pendidikan Kecamatan a . Menerima surat usulan penelapan dan memverifikasi daflar nama calon dan SPTJM dari kepala sa tu an KKI (bcserla softcopy Form KK~ pendidikan negeri; b. Melakukan rekapitulasi sural usulan data calon KKI dan SPTJM dari kepala satuan pendidikan ncgcri; c . Mengirimkan rekapilulasi usulan dari Saluan Pendid ikan dengan mclampirkan daftar nama calon KKI (bcscrla so.ftcopy Form KK~, SPT JM dari kcpala satuan pcndidikan kc Sudin Pendidikan Wilayah Kota/Kabupatcn Administrasi; dan d. Melaporkan h asil pelaksanaan tu gas kcpada Kepa la Suku Dinas. 5. Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kola/ Kabu p atcn Administrasi a. Mcncrima sural usulan penetapan dan memverifikasi lampiran daftar nama calon KKI (beserla soft.copy Form KKI) dan SPTJM kepa la satuan pcndidikan dari Saluan Pelaksan a Kccamatan; b. M embual rekapitulasi data ca lon KKI tingkat kota/kabupaten; c. Kcpala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/ Kabupalcn Administrasi dapal ala u memiliki kcwcnangan mclakuka n rolasi ca lon KKI dalam wilayah untuk kepenti ngan penyesuaian kebuluhan di saluan pendidikan negeri; dan d. Membual dan mcnyampaikan usulan Penctapan ca lon KKI , Surat Pcrnyalaan T anggung ,Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Suku Dinas dan soflcopy claftar n ama calon KKI (Fomi KKI) kc Dinas Pcndidikan. 6. Dinas Pendidikan Melalui Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) a . Mencrima usulan Penelapan calon KKI dan softcopy daftar nama calon KKI (Form Kl<!) dari Sudin Pendidikan Kota/Kabupatcn; b. Melakukan verifikasi data calon KKI dari Sudin Pendidikan Kola/ Kabupaten; c . Mcmbual rekapilulasi data KKI Provinsi OKI ,Jakarta; dan d. Menerbilkan Penelapan Surat Kcputusan Kolcktif Kontrak Kerja lndi vidu (KKI). F'. TEKNIS PENANDATANGANAN I<ONTRAK KERJA INDIVIDU Tata cara penandatanganan Kontrak Kc rja lndividu scbagai bcrikut : I. Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidik dan T enaga Kependidikan a. mcncrbilkan n omor Kontrak Kcrj a lnd ividu sejumlah calon KKI yang telah diusulkan dari masing-masing Suku Dinas Pendidikan I<ota/ Kabu paten dengan menggunakan format : AA.B.CCCC/ PTK/2022 Keterangan : AA B CCCC : Kade Wilayah Suku Dinas Pcndidikan : Kodc Jenis PTK (G: Guru; T: Tenaga Kcpendidikan) : Nomor Urut Kontrak b. mencantumkan Nomor ld enli tas Kontrak Kerja Individu (NIKKI ) yang lcrdiri dari 7 (tujuh) digit angka, pada Naskah Kontrak KKI; c . mcncrbitkan softcopy naskah KKI dalam bcnluk pdf; dan d. mend istribusikan soft.copy naskah KKI kepada Su ku Dinas Pend idikan Kola/ Kabupalcn.
2. Suku Dinas Pcndidikan Kota/Kabupalcn mcncrima softcopy naskah !(Kl d i lakukan pe n celakan dari Dinas Pendidikan unluk selanjulnya menggunak an kerlas berukuran F'4; 3. Calon KKI yang Lelah mcncrima naskah KKI \~.1ajib membubuhkan paraf pada sisi kanan bmvah sctiap lembar, dikccualikan halaman tcrakhir; !(K l mcnandalangani naskah K KI diaLas mctcrai Rp 10.000, sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu 1 (salu) rnngkap bcrmeterai disebelah k iri untuk pihak KKI dan 1 (satu) rangkap bermeterai disebelah kanan unluk pihak Dinas Pcndidikan; 4. Calon 5. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerima Naskah yang sudah ditanda-tangani oleh KKI. Naskah KKI bermeterai scbc lah kanan dikembal ikan kcpada KKI. G . PRESENSI KKI l. Din as Pendidikan melalui Bi dang PTK mclakukan input data KK I pad a SI DADO; 2. KKI mclakukan perekaman sidik jari pada mcsin prcsensi online di Saluan Pendidikan Negeri sesuai dengan konlrak; 3. KKI melakukan presensi pada mesin presensi online pada saal dalang dan pulang dari satuan Pendidikan sesuai dengan jadwal kerja; dan 4. cJadwa l Kcrja dilaksanakan berdasa r kan ketcntuan yang berlaku. H. PEMBERIAN UPAH 1. Pcndidik dan Tenaga Kepcndid ikan yang mclakukan Konlrak Kcrja Individu diberikan upah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 2. Periode pemberian upah KKI dihilung seLiap Langgal 21 bulan berjalan sampai tanggal 20 bulan berikutnya; 3. Besaran Upah d i berikan Liap bulan bagi KKI , dengan unsur: a. Kehadiran; dan b . Aklivilas kerja yang di in put melalui Sislem Informasi e-Kinerja KK I. 4. Bcsaran Upah KKI dikenakan pemolongan upah apabi la t idak masuk kerja/absen dengan besa r an sebagai berikul: a. Tidal< hadir karena Sakil dengan Surat Kelerangan dari dokler Lidak dikcnakan potongan; b. Tidal< hadir karcna Izin dikcnakan potongan sebcsar 2,5% /hari, = Jumlah Tidak Hadir x Upah x 2,5% ; c. Tidak hadir tan pa keterangan/ Alpa dikenakan potongan sebcsar 5% /hari, = Jumlah Tidak Hadir x Upah x 5%; d. Terlambat dan pulang cepat d i kenakan pcmolongan sccara proporsional. 5. Sakil secara akumu asi dibuktikan dengan mengguna <an su r at doktcr : No. Lama Hari Sakit Do k umen Pendukung Kelerangan 1 1 s.d. 14 Hari Surat Doktcr Upah d ibayarkan 2 15 s.d. 90 hari Surat Doktcr dari Rumah Upah diba_varkan Sakit Pemerintah 3 Lebih dari 90 Surat Dokter dari Rumah Upah Lidak _ _di~ayarka_n ___ ___, 1 ___J hari _______ Sakit Pc_mcrintah __ Keterangan : Lama hari sakit dihitung sccara akumulasi sejak awal konlrak.
6. Jangka waktu sakit karena kecelakaan kerja dibcrikan sampai scmbuh a l au maksimal hingga masa konlrak berakhir; 7. Kchadiran scbagaiman a dimaksud dalam angka 3 huruf a diproscs portal diinpul pada SIDADO paling menggunakan dapat SIDA DO sidado.jakarla.go.id . Perhitungan kehadiran lambat langgal 23 setiap bulan n ya; diakscs melalui yan g 8. Aktivilas Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huru f b khusus untuk KKI Tenaga Kependidikan dan merupakan hasi l pen ila ian poin (dalam mcnil) Aktivitas Kcrja ya n g dipcrolch dari tugas pokok dan fun gsi maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan Lerukur, diinpul kedalam Sistcm l nformasi c-Kinc rj a !(Kl unluk dini lai oleh alasan langsung. S istcm lersebul dapal diakses m elalu i portal ekinkki.pu sdaLikomd ik.id; 9. Sobol Pcnilaian Kin erja scbagai dasar pcmberian Upah bagi KKI Tenaga Kependidikan adalah sebagai bc rikut: a. Kehadiran sebesar 70% (tujuh pulu h persen); dan b . Aktivitas kerja yang diinpu t melalui Si stern l nformasi e-Kin erja KKI sebesar 30% (tiga puluh persen). 10. Prosedur Penginpulan Unsur Aktivilas Kerja bagi KK I Tenaga Kependidikan dilakukan dengan Lahapan sebagai berikut: a . Login ke Sislem Informasi e- Kinerja KK I; b. c. Validasi Aktivitas Kerja. Inpu t Akt ivitas kcrja; dan 1 J. Penginpulan Aktivitas kerja o lch masing-masing KKI Tenaga l(epend idikan dilakukan paling lambat sctiap tanggal 23 bulan berikutnya; 12. Setelah batas waktu penginputan aktivi t as, maka tidak dapat dilakukan pcnginputan aktivitas susulan kccuali Lcrjad i kcgagalan/gangguan pada Sistcm Informasi e- Kin erja KK I; 13. Val id asi aktivita s kerja bagi KKI Tenaga Kependidikan dilakukan olch atasan langsung di tiap jenjang pendidikan yaitu sebagai berikut: a. Bagi jenjang satuan pend idikan ya n g memiliki Kepala Sub Bagian/ Kcpala Satuan Pclaksana Tata Usah a maka validasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian/ Kepala Saluan Pelaksa n a Tata Usaha; dan b. Bagi jenjang satu an pendidikan yang lid ak memiliki Kepala Sub Bagian/ Kepala Satuan Pelaksana Tata Usaha m aka validasi dilakukan oleh Kepala Saluan Pendidikan. 14. Validasi aktivitas kerja KKI Tenaga Kependidikan dilakukan paling lambat sctiap tanggal 23 bulan bcrikutnya; 15. Setelah batas waktu validasi a ktivitas kerja sebagai m an a d imaksud pada angka 14 di atas tidak dapat dilakukan validasi aktivitas kcrj a susulan kecuali tcrjadi kcgagalan/gangguan pada Sis tem lnfo r masi e- Kinerja KKI; 16. Kelalaian dalam penginpu tan absensi, e- Kinerja, dan validasi e-Kinerja KKI mcnjadi langgung jawab atasan la n gsung pada satuan pcndidikan;
17. Perhitungan Aktivit as l<.erj a ad a lah sebagai berikut: Akt i vitas Kcrja = Minimal ICapaian Waktu Efcktif, Bat.as Maksimal Waktu EfcktiQ Ju mla h Wa ktu Efcktif Bu lan Terscbut Keterangan: a. Jika Capa ia n Waktu Efektif lebih kecil dari Batas Maksimal Waktu Efcklif maka: N il ai Aktivilas Kerj a Capaian Waktu Efektif ,Jumlah Wa ktu Efektif Bulan Tcrsebut b . Jika Capaian Waktu Efckti f lebih b csar dari Batas M a k simal Waktu Efcktif' maka: Nilai Aktivit as Kerj a :;: Batas Maksimal W aktu Efektif ,Jum la h Waktu E fektif Bulan T er sebu t Cap aian Waktu E fektif = I (W a ktu Efektif x Volume) Batas Maksimal Waktu Efektif = (Hari Kerj a Efektif x Mcnit Kcrja Efekti0 = Hari Kc rj a Efcktif x Mcnit J umlah Wak tu Efektif Bulan Tcr scbuL Kerja Efektif I Keterangan: 1. Waktu Efektif ada lah jan gk a wa ktu tiap-tiap Aktivitas Kerj a sesuai Pera tu ran Gubcrnu r ten tang Jenis Akti vitas Tunjangan Kcrja Dacrah 2. Volume ada lah frekuensi pelaksanan ti ap- tiap Aktivitas Kerja 3. H ari Kerja ada lah h ari kerja dalam 1 (satu ) bulan. 4. Men it Kerja Efektif dihitung sclama 300 m en i t/ h ari 18 . Alur proses pcngusu lan upah : a. Suku Dinas Pe nd idikan Kota/ Kabupatcn berkoordinasi dcngan Dinas Pendidikan terkait d a ta upah , keh ad iran , mengundurkan diri, m en in gga l d a n batas usi a pensiun (SUP) p ada ap likasi SIDADO dan ak tivitas kerja KKI berdasarkan r ekapitulasi penggajian KKI di ap likasi e-Kin erja KKI sesuai dcngan wilaya h masing-masing pada tanggal 24 setiap bu lan nya; b. Suku Din as Pendidi k an Kola/Kabupatcn m clakukan vcrifikasi lerkait data upah, kchadiran dan a k tivitas k erj a KKI untuk sc lanj u tnya mengirimkan soft.copy hasil verifikasi tersebut k epada Bidang PTK Din as Pendidikan pal i ng Iambat tanggal 24 sctiap bulan n ya; c. Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten m emb u at Surat Penganta r dcngan mclampirkan Surat Ketcrangan Tanggung Jawab Mu t lak (SKTJM), SK Kasudin lcntang Penclapan KKI , Daflar kchadi ran dan Daflar pemberian upah, untuk selanju tnya dikirimkan ke Din as Pendid ika n pa l in g lambat setiap tangga l 28 setiap bulannya; dan d. Dinas Pendidikan melakukan proses p encairan upah berdasarkan usu Ian Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten paling Iam bat tangga l 5 setiap bu lannya. 6
I. HARi KERJ A 1. B ek erja seku ra n g-k u r a n gn ya 5 (lima) h a ri p er m i n ggu, h a r i k erj a mul ai h a ri Scnin sampa i d c n gan h a ri Juma l ; 2 . Jumlah j a m k erj a efektif d a lam l i m a h a ri k erj a a d ala h 37,5 j am ; 3 . Waktu k c rj a di sesu a ika n d en gan k ebutuh an dan k ctcntu an sek o lah ; d an 4 . Waj ib m c n giku t i u p aca r a setiap h a ri Scnin d an Upacara Hari Bcsar Nasion al d i masin g- m asi n g sck ola h. J . PAKAI A N KER,JA 1. H ari Senin d a n Sc lasa, m en gguna k a n pak a ia n k c rj a k em eja atasan b crwarna p u lih po los La n pa logo j aya raya dan b a w a h a n bc r warn a gcla p (hi ta m / b iru d on gk er), k hu su s KK I Pendidik m en ggu n a k a n pa k aia n k erj a b iru ; 2. H a ri Rabu, mcn ggunaka n pakaia n k c rja k c m ej a atasa n bcr wa rn a pu tih polos tanpa logo j aya raya dan b aw a h an b erwa rn a gcla p (hitam / b i ru d o n gk er) , kh u su s KK I Pc ndidik mcn ggun ak a n seragam p ram uka len gk a p ; 3. Ha ri Ka mi s, m en ggun ak a n p akaia n B a tik Nasional ; 4. Hari Jumal, m c n ggunak a n pa k a ia n sad a r ia h b agi pria d a n b aj u c n cim bagi wan ila; 5. Pada u p acar a H a ri B esa r Nasio nal , m en ggun ak an p ak ai an k erja sep er t i terse but p ad a a n gk a 1 ; 6 . Sc patu panto fc l hita m ; dan 7. G uru P,JOK m en yesua ika n. K. ATRIBUT 1. Atri but k crja KKI Pc ndid ik d a n T en aga Kepend idika n ad a lah pa p an n am a; dan 2 . Dilara n g mcn ambahka n atri b ut lain pa d a p ak a ia n k e rja (sc p cr ti a tribut o rgani sasi , perkumpulan , dl l). L. CUTI 1. La m anya m asa cuti tahun a n b agi KKI T enaga Kependidikan dala m m asa p c rika t a n adala h 12 (du a be la s) h ari k c rj a. Un t uk p cndid ik t id ak a da c uli ta h u n a n ; 2 . C uti persalin an di ber ikan w aktu 3 (t iga) bula n d c n gan k eten tu a n l el a p m c n dapatka n upah scca ra pen uh ; 3. Cuti k a ren a gugur k a n dun gan diber ik a n wa k t u p a lin g lama 1 1/i (sa tu setengah ) bu la n dcngan k etcn t u an l eta p m cnd apatk an upah sccar a pen uh ; 4. Cuti besa r untuk mela k san a k an iba d a h k eaga m a an diberi ka n wa klu pa lin g lam a 2 (d u a) bulan dcn gan k ctcnlu a n lidak bc rh a k m c n c rima upah ; 5 . C u t i alasan penting p aling lam a 5 (li ma) h a r i dala m set ia p pen gaj uan den gan kclcnt u a n lcl a p m cn c rima upa h ; 6 . K cl enlua n scb agaima n a dimak sud pa d a a n gka 5 (lim a) c uli alasan pen ting seb agai be riku t : a . Ibu, bap a k , i stri/su a mi, anak , adik, k ak ak , m ertua a tau m en an tu saki t k eras atau m en in ggal dunia, dibuktika n d en gan sura t k etera n gan d a r i i nsta n si t crk a i t ; b . M ela n gsu n gk an pcrkawin a n; c . Istri mclah irkan ; dan 7
d. Mcngalami musibah kcbakaran rumah atau bencana a lam, dibuktikan dengan surat ketcrangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga. 7. Pcmberian cuti tahunan mcrnperhalikan keki,rnlan jumlah pcgawai; dan I<KI pada saal _yang bcrsamaan dcngan 8. Pcjabat _yang bcrwenang untuk mcmbcrikan culi kcpada KKI Penclidik clan Tenaga Kcpcndidikan adalah Kcpala Scksi PTK Sudin Pcndidikan h:ota/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sudin Pendidikan Kabupalen Adm. Kep. Scribu berdasarkan usulan Kepala Sa luan Pendidikan. M. MUTASI 1. Mutasi discsuaikan dcngan anal isa kebuluhan di satuan pendidikan ncgcn asal clan di satuan pendidikan negeri tujuan; 2. Mutasi dapat dilakukan dcngan 2 (dua) kondisi, yaitu: a. Mutasi atas permohonan (mekanisme lolos butuh); clan b. Mutasi alas penempata n . 3. Mutasi atas pcrmohonan (mckanismc lolos butuh) terdiri dari a. Mutasi dalam wilayah; clan b. Mulasi an tar wilayah. 4. Proses mutasi atas permohonan (mekanismc lolos butuh) dalam wilayah yaitu: a. KKI mengirimkan sural permohonan mutasi ke satuan pendidikan negeri tujuan; b. Satuan pendidikan negeri tujuan meneri ma permohonan clan melakukan verifikasi tcrhadap analisa kcbutuhan. Apabila terdapal kcbutuhan maka satuan pendidikan negeri Lujuan dapat mengeluarkan surat butuh; c. Berdasarkan sural buluh lersebul K l(] mengajuk an permohonan mutasi melalui satuan pend idikan negeri asal; d. Saluan pendidikan negeri asal melakukan verifikasi terhadap analisa kebutuhan. Apabila lerpcnuhi maka satuan pcndid i kan ncgcri asal mengirimkan surat permohonan mutasi (surat lolos) kc Sudin Pendidikan Kota/Kabupalen secara berjenjang; e. Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten melakukan verifikasi terhadap anal i sa kebutuhan satuan pendid ikan negeri asal clan tujuan. Apabila terpenuhi maka Sudin Pendidikan membuat su ral permohonan mulasi yang ditujukan kcpada Dinas Pendidikan; f. Dinas Pendidikan mencrima surat pcrmohonan mutasi dari Sudin Pcndidikan clan melakukan vcrifikas i . Apabi la telah memenuhi persyaratan clan diselujui, maka Dinas Pcndidikan melalui Bidang PTK menerbitkan Naskah Addendum Kontrak; g. Naskah Addendum Kontrak ke Sudin Pendidikan Kota/ Ka bu paten untuk dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap cla n diberikan kepada KKI untuk dibubuhkan paraf pada sisi kanan bawah clan ditanda tangani di alas meterai Rp 10.000,-; dikirimkan h. Sud in Pendidikan Kola/ Ka bu paten mengi rimkan naskah addendum konlrak kepada Dinas Pendid ikan melalui Bidang Pendid i k clan Tenaga Kependi dikan; 1. Bidang Pcndidik clan Tenaga Kependidikan menerima clan menandatangani naskah addendum kontrak. Addendum k ontrak bermeterai scbelah kanan dikembalikan kepada KK I sedangkan addendum kontrak bermelerai sebelah kiri diarsipkan; J. KKI menyerahkan fotocopy addendum kontrak kepada satuan pendidikan negeri asal, untuk selanjutnya satuan pendidikan negeri asal menghapus data sidik jari !{Kl dari mes in prcscnsi dan mclakukan mu tasi data pad a Dapodik clan SI DADO; clan k. KKI menyerahkan fotocopy addendum kontrak kepada satuan pendidikan tujuan negeri tujuan, untuk selanjutnya satuan pendidikan ncgcri 8
mcndartarkan dala sidik jari KKI pada mcsin prcscnsi dan mclakukan mulasi dala pada Dapodik dan SI DADO. 5. Proses mutasi alas permohonan (mekanisme lolos buluh) anlar wilayah yaitu: a. KK I mengirimkan sural permohonan mu tasi kc satuan pcndidikan negcri lujuan; b. Saluan pcndidikan ncgcri tujuan mcnerima pcrmohona n dan melakukan verifikasi lerhadap analisa kebuluhan. Apabila lerdapat kebuluhan maka saluan pendidikan negeri lujuan dapal mengeluarkan sural buluh; c. Berdasarkan surat buluh tcrscbut KKI mengajukan pcrmohonan mutasi mclalui satuan pcndidikan negeri asal; d. Saluan pendidikan ncgcri asal mclakukan vcri fi kasi Lerhadap analisa kebuluhan. Apabila lerpenuhi maka saluan pendidika n negeri asal mengirimkan sural permohonan mutasi (sural lolos) kc Sudin Pendidikan Kola / Kabu paten asal secara bcrjenjang; c. Sudin Pcndiclikan Kota / Kabupatcn asal mencrima pcrmohonan dan mclakukan vcrifikasi Lcrhadap analisa kcbutuhan satuan pcndidikan ncgeri asal. Apabila Lcrpenuhi maka Sudin Pcndidikan Kola /Ka bupatcn asal membual sural permohonan mulasi ya ng dilujukan kepada Sudin Pendidikan Kota / Kabupalen tujuan; f. Sudin Pendidikan Kota / Kabupaten tujuan menerima pe rmohonan dan melakukan verifikasi Lerhadap analisa kebuluhan saluan pendidikan negeri luj uan. Apabila terpenuhi maka Sudin Pcndidikan Kola / Kabupalcn tujuan membual surat permohonan mutasi y ang ditujukan kepada Dinas Pendidikan , dengan melampirkan sural permohonan mulasi dari Sudin Pendidikan Kola/ Kabupaten asal; g. Dinas Pendidikan men e rima sural permohonan mulasi dari Sudin Pcndidikan lujuan dan mclakukan vcrifikasi. Apabila tclah mcmenuhi pcrsyarata n dan disctujui, maka Dinas Pendidikan mcla lui Bidang PTK menerbilkan Naskah Addendum Kontrak ; h. Naskah Addendum Kon lrak Pcnd idikan Kota / Kabupaten tujuan untuk dicctak sebanya k 2 (dua) rangkap dan diberikan kepada KKI unluk dibubuhkan pa raf pada sisi ka nan bawah dan dilanda la ngani di alas melerai c ukup ; dikirimkan kc Sud in 1. Sudin Pendidikan Kola / Kabupalen mengirimkan n aska h addendum konlrak kcpada Dinas Pendidikan melalui Bidan g Pendidik dan Tenaga Kependidikan; J. Bidang Pe ndidik dan Tenaga Kependidikan menerima dan menandalangani naskah addendum konlrak. Addendum konlrak bermelerai sebelah kanan dikembalikan kepada KKI sedangkan addendum ko n trak bermetcrai sebclah kiri diarsipkan; k. KK I mcnycrahkan folocopy a ddendum konlrak kepada satuan pcnd idikan nege ri asa l, unluk selanjulnya saluan pendidikan negeri asal menghapus data sidik jari KK I dari mesin presensi dan melakukan mulasi da ta pada Dapodik dan SIDADO; dan I. KKI menyerahkan fotocopy a ddendum kontrak kcpada satuan pendidikan ncgcri lujuan lujuan, unluk sclanjulnya saluan pcndidikan ncgcri mcndaftarkan data sidik jari KKI pada mcsin prcscnsi dan mclakukan mulasi data pada Dapodik dan S I DADO. 6. Mutasi atas penempatan tcrdiri dari : a. Mutasi atas penempatan dalam wilayah; dan b. Mulasi alas penempalan anlar wi layah. 7. Proses Mulasi alas pencmpalan dalam wilayah ya ilu: a. Sudin Pe nd idikan Kota / Kabupa len membual sura l permohon a n mulasi beserta alasan yang dilujukan kepada Dinas Pend idikan; b. Dinas Pendidikan menerima surat permohonan mu tasi dari Sudin Pendidikan dan melaku kan verifikasi. Apabila Lelah memenuhi pcrsyaratan dan diselujui , maka Dinas Pcnd id ikan melalui Bidang PTK menerbilkan Naskah Addendum Kontrak ; 9
c. Naskah Addendum Pcndidikan I<ola/I<abupalen unluk dicelak sebanyak 2 (dua) rangkap dan diberikan kepada KKI unluk dibubuhkan paraf pada sisi kanan bawah dan dilanda Langani di atas mcterai cukup; I<onlrak dikirimkan kc Su d in d. Sudin Pcndidikan Kota/Kabupalen mcngirimkan naskah addendum kontrak kcpada Dinas Pcndidikan melalui Bidang Pcndidik dan Tenaga Kependidikan; e. Bidang Pcndidik dan Tenaga Kependidikan mencrima dan mcnanda langani naskah addendum konlrak. Addendum konlrak bcrmelcrai scbclah kanan dikembalikan kepada KKI sedangkan addendum kontrak bcrmcterai sebclah kiri diarsipkan; f. KKI menyerahkan fotocopy addendum kontrak kepada satuan pendidikan negeri asal, unluk selanjulnya saluan pendidikan negeri asal menghapus data sidik jari KKI dari mesin presensi dan melakukan mutasi data pada Dapodik dan S IDADO; g. KKI menyerahkan fotocopy addendum kontrak kepada saluan pendid ikan lujuan lujuan, untuk selanjulnya salua n pendidikan negeri negcri mendaflarkan data sidik jari KI<l pada mesin presensi dan melakukan mulasi data pada Dapodik dan SIDADO; dan h. Oinas Pcndidikan mclalui Bidang PTK mcmiliki wcwcnang untuk melakukan mutasi alas penempalan da lam w ilayah . 8. Mulasi alas penempalan anlar w il ayah merupakan kcwenangan Dinas Pcndidikan mclalu i Bidang PTK; dan 9. Mulasi dilakukan dengan memperhalikan pnns1p kepcnlingan. 9. Mulasi dilakukan dengan memperhalikan pnns1p kepcnlingan. N. ROTAS! DAN ALIH F'UNGSI 1. Rotasi jabatan dilaksanakan pada 1 (satu) satuan pendidikan negeri; 2. Rolasi jabatan hanya diperuntukkan untuk jabatan tenaga kcpcnd idikan; 3. Rolasi jabalan dapal dilakukan j ika memenuhi persyaralan pendidikan dan memperlimbangkan kebuluhan jabalan da lam saluan pendidikan negeri; 4. Proses Rotasi jabatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Satuan pendidikan negeri melakukan analisa kebutuhan terkait kebuluhan KKI; b. Satuan pendidikan negeri membuat dan mengirimkan surat permohonan secara berjenjang ke Sudin Pend idikan rolasi dalam Kola/ Kabu paten; jabalan e. Sud in Pendidikan Kota/ Ka bu paten mcnerima dan melakukan verifikasi, Apabila memenuhi persyaralan maka selanjulnya mengirimkan sural permohonan rolasi dalam jabatan ke Dinas Pendidikan; d. Dinas Pendidikan menerima dan melakukan verifikasi lerkail sural permohonan rotasi dalam jabalan. Apabila Lelah memenuhi persyaratan dan diselujui, maka Dinas Pendidikan melalui Bidang PTK mencrbitkan Naskah Addendum Kontrak; c. Naskah Addendum Kontrak ke Sudin Pcndidikan Kota/Kabupaten untuk dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap dan diberikan kepada KK I unluk dibubuhkan paraf pada sisi kanan bawah dan dilanda langani di alas mclcrai Rp 10.000, - ; dikirimkan f. Sudin Pendidikan Kola/Kabupalen mengirimkan naskah addendum kontrak kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; g. Bidang dan mcnandalangani naskah addendum konlrak. Addendum kontrak bermclcrai scdangkan sebclah kanan dikembalikan kepada KKI addendum konlrak bermelerai sebelah kiri diarsipkan; dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerima 10
h. KJ(I mcnycrahkan fotocopy add endum k on t rak kcpada satuan p endid ikan negeri. 5. Alih F'ungsi ndalah proses perpindahahan dari jabatan guru ke tenaga kcpcndidikan atau scbali kn ya dalam 1 (sat.u) tahun anggaran yang sama; 6. Alih fungsi dapat dilakulrnn dcngan mcmpcrtimbangkan k cbutuhan di satuan pcndidikan ncgcri scsuai dengan kclentuan persyaratan khusus; 7 . Proses a lih fungsi dilakukan den gan k el enlua n seb agai berikul: a . KKI mengajukan sural permohonan u nluk a lih fungsi pada saluan pendidikan ncgeri, dengan melampirkan berkas lamaran; b . Saluan pcndidikan ncgeri menerima dan m c la kukan ve rifikasi su ral permohonan a lih fun gsi dari KKI dan analisa kebuluhan, jika mcmenuhi persyaralan dan disetujui m aka satuan pendidikan negeri melakukan rangkaian seleksi. Apabila KI<l lulu s proses selek si maka salua n pend idikan negeri mcmbuat dan mengirimkan sura l permohonan ali h fungsi kcpada Sudin Pcndidikan I<ota/ l<abupaten sccara berjcnjang; c. Sudin Pcndidikan Kola / Ka bu paten mcnerima pcrmohonan dan lcrhadap a n ali sa k ebutu h a n satuan pcndidikan melakukan verifikasi negeri. Apabila I<ol a/I<abupalen lerpenuhi maka Sud in Pend idika n mcmbuat sura t permohon an al ih fungsi ya n g ditujukan kcpada Din as Pendidikan; d. Dinas Pendidikan menerima sural permohonan a lih fungs i d a r i Sudin Pcndidikan Kota/Kabupatcn dan mclakukan ve rifikasi. Apab il a tclah memenuhi persyaralan dan diselujui, maka Dinas Pend idikan melalui Bidang PTI< menerbitkan naskah konlrak jabalan baru; I<ontrak dikirimka n ke Sudin Pendidikan Kota/ K a bupa tcn un tu k dicctak sebanyak 2 (dua) r a n gkap dan diberikan kepada I<KI untuk dibubuhkan paraf pada sisi kanan bawah dan ditanda tangani di alas mclcrai Rp 10.000,-. Pada saat bersamaan KK l menyerahkan su rat pengunduran diri dari jabalan lama; c. f. Sudin Pcndidikan Kota/ Kab upaten mengirimkan naskah konlrak dan surat pengundura n diri I<I<l kcpada Dinas Pen didikan m clal ui Bidang Pendidik dan Tenaga I<ependid ikan; Tenaga g. Bidang dan menandatangani k anan dikcmbalikan kepada I<KI scdangk a n kontrak bc rmclcrai scbclah kiri scrta sural pcngunduran diri diarsipkan; Pendidik dan kon t rak. Kcpcndidikan mcncnma 1-(ontrak bermeterai sebelah h. KKI menyerahka n jabatan baru kepada saluan pend idikan n egeri, unluk se lanjulnya satuan pendidikan negeri asa l mcnghapus d ata sidik j a ri KKI dari mesin presensi dan mclaku k an mutasi data pada D apodik dan SI DADO; d a n fotocopy k ontr ak 1. KKI mcnycrahkan jabalan baru kcpada saluan pendidikan negeri baru, unluk selanjulnya satuan pen d idik a n negeri baru mendaftarkan data sidik jari KKI pada me sin presensi dan melakukan mutasi data pada Dapodik dan SIDADO. fotocopy k onlrak 0 . REKRUTMEN KKI BARU PA DA TA H UN ANGGA RA N BERJA LA N 1. Rckrutmcn I<KI baru pada Tahun Anggaran bcrjalan yailu proses rckrulm cn yang dilak sana k an sepanjang tahu n anggaran; 2 . Rekrutmen KKI baru pada Tahun Anggaran berjalan dilaksanakan d enga n mcmpcrtimbangkan : a. Kondisi anggaran a tau kcuangan dacrah; b. An ali sa kcbuluhan di saluan pcndidikan ncgcri yang bclurn Lcrpcnuhi; c. Mengundurkan diri; d. Meninggal dunia; dan e. Batas Usia Pensiun. 11
3. Tahapan Rckrulmcn KKI baru pada lahun anggaran bcrjalan yailu a. Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan; b. Dinas Pendidikan m elakuka n verifikasi. Apabila telah meme nuhi pcrsyaralan dan disclujui , ma ka Dinas Pendidikan mcnginformasikan Pcndidikan ncgcri mclalui Sudin kepada Kola/ Ka bu paten untuk melakukan proses rekru lmen; dan saluan pcndidikan c. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan analisa kebuluhan , jika disetujui oleh Dinas Pendidi kan , m aka Sudin Pcndidika n Kota/ Kabupaten informasi kepada satuan pendidikan negeri untuk memberikan mclakukan proses rckrulmcn. P. PELANGGARAN DAN SANKS! 1. KKI dapat dibcrikan sa nksi apabi la m e lakukan tindak an pelanggaran a. Akumu lasi lidak h ad ir/lerlambat /pu lang cepal/meninggalkan lu gas pada jam kerja selama 5 (lim a ) hari kerja tanpa alasan yan g sah (Berlurul-lurul/ Akumulasi); b. Bekerja rangkap di instansi lain; c. Merusak dengan sengaja dan/ atau menghilangkan asel baik secara keseluruhan dan/atau sebagian aset milik Pe merintah Provinsi OK I ,Jakarta baik oleh diri send iri mau pun bersama- sama; d. Melawan alasan bcrdasarkan data dan bukli yan g dilaporkan secara lerlulis; c. Mclanggar pcraluran pcrundang-undangan ya n g bcrlaku; f. Hidup be rsama dengan wani ta alau pria sebaga im ana suami isle ri Lanpa ika lan perkawinan yang sah; g. Menjadi anggola a tau pen gu rus partai polilik dan / a tau Lerl ibat politik praktis; h. Menccmarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan atau tempat kcrja dcngan bukti; 1. Mernin ta dan/ a tau menerima hadiah a tau suatu pemberian apa saja d ari siapapun juga yang berhubungan d engan jabatan dan/atau pekerjaannya; dan memanfaatkan fasi litas u ntuk kepen t ingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja Lanpa izin yang sah; dan 1. Mernin ta dan/ a tau menerima hadiah a tau suatu pemberian apa saja d ari siapapun juga yang berhubungan d engan jabatan dan/atau pekerjaannya; dan memanfaatkan fasi litas u ntuk kepen t ingan pribadi baik di dalam maupun di luar jam kerja Lanpa izin yang sah; dan k. Dinyatakan bersa la h berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekualan hukum letap. 2. Apabila KKI mclakukan pelanggaran scsuai dcngan angka 1 (satu) dan terbukti, maka akan diberikan sanksi pemutusan kontrak kerja; 3 . Sebelum p emutusan kontrak kcrja, kepala satuan pendidikan ncgeri dapat melakukan pembinaan berupa Surat Peringatan 1 (SP1) dan Surat Peringatan 2 (SP2); 4. Kepala satuan pendidikan negeri dapal mengusu lkan pemulusa n KKI di unit kerjanya kc Dinas Pcndidikan sccara bcrjenjang; 5 . Suku Dinas Pendid ikan memiliki kewenangan unluk membi n a dan mengusulkan pemulusan KKI berdasarkan usulan dari Saluan Pendidikan Negeri dan Saluan Pelaksana Kecamalan ke pada Dinas Pendid ika n m e la lui Bidang Pcndidik dan Tenaga Kcpcndidikan . 12
Q. EVALUASI I<INER.JA I< l<I l. Evaluasi Kincr:j a I<KI dilakukan pada akhir m asa konlrak I<I<I , scbagai ba h an p crtimbangan untuk m asa kontrak berikutn_va; 2. Evaluasi Kincrja scbaga irna n a discbul pada a n g k a 1 d il akuka n dcngan m c n gisi Form Evaluasi Kin crja p ada Tahun 2021; 3 . Kc p a la Salu a n Pendidikan d apa l m ela kukan cvaluasi sclama bcr:ja la nnya kon trak l<KI dengan kondisi sebagai b eriku t : a. Kin crja ya n g m enurun; d an b. Mcla kukan Pelanggaran Kon trak K KI. R. S UMBER DANA Sumber dana pembayara n upah, Ja mm an k eseh a tan dan pmtnan kctenagakcrjaan KK I Pc ndidik dan T en aga Anggaran Pendapatan dan Belanja D ae rah (APBD) Prov in si OKI Jakarta. I<ependidika n bcrasal dari S. KETENTUAN LA I N-LA I N 1. Bidang Pendidik d a n T enaga Kependidikan hanya men geluarka n naskah KKI sebanyak l (satu) k a li pada tahun berjalan m asa kontra k ; d a n 2. Bidang Pc ndidik dan Tenaga K ependidikan dapal mcnerbitkan sural penugasan k epa da KKI guru d an l en aga k epend idikan. Bagi Guru ya n g kckurangan jam mcngajar, dapal mcngaju k a n p crmoh onan pcnu gasan di sa tu a n Pend idika n negeri lain ya ng m embutuhkan secara berjenjang. KEPALA D l NAS PENDIDIKAN PROVINS ! DAERAH SUS I OTA ,JAKARTA 13
Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1218 TAHUN 2021 Tanggal :26 November 2021 ANALISA JABATAN, ANALISA BEBAN KERJA DAN ANALISA KEBUTUHAN Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Analisa Kebutuhan merupakan dasar perencanaan kebutuhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan negeri. A. PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK Dalam menyusun kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan standar kebutuhan Pendidik dan Tenaga berdasarkan perhitungan Kependidikan ideal berdasarkan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan analisa ke bu tuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Analisa jabatan, analisa beban kerja dan analisa kebutuhan tenaga yan g diajukan setiap satuan pendidikan negeri harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Dinas Pendidikan. Analisa jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. ANALISA KEBUTUHAN PENDIDIK 1. Analisa Kebutuhan Pendidik SPS, TPA,TK dan KB Pendidik SPS, TPA, TK dan KB terdiri dari 1 (satu) orang yang mendapat tugas sebagai Kepala dan Guru Kelas. Satu rombongan belajar membutuhkan satu orang guru kelas. 2. Analisa Kebutuhan Pendidik SD dan Paket A Guru SD dan Tutor Paket A terdiri dari 1 (satu) orang guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan negeri, guru kelas yan g jumlahnya sama dengan jumlah rombongan belajar (rombel), guru pendidikan jasmani, Olahraga dan kesehatan (PJOK) dan guru pendidikan agama yang jumlahnya 1 orang setiap 6 rombel atau guru pen<lidikan agama terse but dapat memenuhi jumlah jam minimal 24 jam tatap muka sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, dan Guru Muatan Lokal yang jumlahnya 1 orang setiap 12 rombel atau hanya untuk tambahan memenuhi jumlah jam minimal 24 jam, sebagai contoh dapat digambarkan sebagai berikut: Kebutuhan guru kelas = n Guru PJOK Guru Agama Guru Muatan Lokal = n/6 n/6 n/ 12 Sebagai ilustrasi, apabila jumlah rombongan belajar (Rombel) adalah 17, maka perhitungan analisa kebutuhan guru adalah: Kebutuhan guru kelas Guru PJOK Guru Agama Guru Muatan Lokal 17 17 /6 = 3 = 17/6=3 = 17 / 12 = 1 Catatan: Untuk guru pendidikan agama, apabila jumlah jam tatap muka di satu satuan pendidikan kurang dari 24 jam maka guru harus ditugaskan di
beberapa satuan pendidikan negeri agar jumlah j am minimalnya terpenuhi, sedangkan pangkalan data KKI dipilih salah satu satuan pendidikan negeri. C. ANALISA KEBUTUHAN PENDIDIK SLB Guru SLB terdiri dari 1 (satu) orang guru yang mendapat tugas sebagai kepala satuan pendidikan negeri dan guru bidang studi sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan di satuan pendidikan negeri. Jumlah total jam mengajar (tatap muka) setara dengan jam pelajaran dan jumlah rombongan belajar. Jenis Pendidik SLB terdiri atas: a. Guru pendidikan khusus; b. Guru mata pelajaran; dan c. Guru bimbingan dan konseling. Pemenuhan guru mata pelajaran dan program kebutuhan khusus di SLB ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Keberagaman agama peserta didik; b. Keberagaman jenis keterampilan pilihan yang tersedia di SMPLB dan SMALB yang diajarkan kepada peserta didik; dan c. Keberagaman jenis kekhususan. D. ANALISA KEBUTUHAN PENDIDIK SMP/PAKET B/SMA/SMK/PAKET C Gnru SMP/SMA/SMK dan Tutor Paket B/Paket C terdiri dari 1 (satu) orang guru yang mendapat tugas sebagai kepala satuan pendidikan negeri dan guru bidang studi sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan di satuan pendidikan negeri tersebut. Jumlah total jam mengajar (tatap muka) setara denganjam pelajaran danjumlah rombongan belajar, jumlahjam minimal bagi guru ASN dibagi 24 setiap minggunya, sedangkan untuk guru Non ASN yang akan diusulkan menjadi KKI minimal 24 jam tatap muka. Sebagai ilustrasi dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: Contoh, jumlah rombel (n) = 16 Jumlah Kebutuhan Kondisi Guru Jabatan 1. Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Budha Jam Guru (Ket- Guru 2)* ASN 2,00 1 (Ket-1)* 48 Lebih Kurang 1 2.PKn 3.Bahasa Indonesia 4.Sejarah 5.Matematika 32 64 50 1,33 2,67 2,08 1 2 2 1 (ket 3)* Jumlah Keterangan: - jumlah jam tiap mata pelajaran dikalikan jumlah rombongan belajar jumlah jam dibagi 24 kebutuhan 0 ,67 guru, setara dengan 16 jam tatap muka Apabila jam mengajar (tatap muka) minimal 24 jam tidak terpenuhi, pendidik diperkenankan mengambil jam di satuan pendidikan negeri (melalui pertimbangan dan persetujuan kepala satuan pendidikan) lain E. ANALISA KEBUTUHAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kebutuhan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD) diatur, sebagai berikut: 1. Jumlah rombongan belajar maksimal 18 dibutuhkan 3 (tiga) orang tenaga kependidikan. 2. Jumlah rombongan belajar 19 s.d 26 dibutuhkan 4 (empat) orang tenaga kep endidikan. 2
3. Jumlah rombongan belajar 27 s .d 36 dibutuhkan 5 (lima) orang tenaga kependidikan. 4. Jumlah rombongan belajar lebih besar 36 dibutuhkan 6 (enam) orang tenaga kependidikan. Tenaga Kependidikan SPS, TPA, TK,KB, PKBM, SMP, S MA, SMK, SLB, sebagai berikut: Kebutuhan Tenaga Kependidikan SMP, SMA, SMK terdiri dari 1 (satu) orang Kasatlak/Kasubag Tata Usaha (TU), 1 (satu) orang laboran untuk SMP dan SMA, 1 (satu) orang tenaga bengkel untuk SMK, 1 (satu) pustakawan, tenaga administrasi, kebersihan dan penjaga sekolah yang jumlahnya dirumuskan sebagai berikut: 1. TK, PKBM 2. TPA, SPS, KB 3. SLB 4. SMP 5. SMA, SMK = 2 1 6 = (n/2) + 1 (n/2) + 3 "n" adalah jumlah rombel Catatan: Usulan tenaga kependidikan jenjang TPA dapat berubah disesuaikan dengan lokasi. Usulan tenaga kependidikan dengan KKI dihitung berdasarkan analisa kebutuhan di atas, dikurangi dengan jumlah ASN tenaga kependidikan yan g ada di satuan pendidikan n egeri. Contoh, jumlah rombel (n) 16 kelas, atau n = 16 Jadi kebutuhan Tenaga Kependidikan adalah (16/2) + 1 = 9 No. Jabatan 1 Kasatlak 2 Tenaga Administrasi 3 Kebersihan 4 5 Penjaga Sekolah Pustakawan Jumlah Kebutuhan 1 3 3 1 1 9 ASN 1 2 1 0 0 4 Kondisi Tendik Lebih 0 0 0 0 0 0 Kurang 0 1 2 1 1 5 Keterangan: Pemenuhan kebutuhan KKI Tenaga Kependidikan dengan mengutamak'.:ln Eks K2 sesuai dengan ketentuan. F. KETENTUAN TAMBAHAN Apabila kuota kebutuhan KKI Tenaga Kependidikan berdasarkan ketentuan huruf E terpenuhi, dan masih dimungkinkan penambahan kuota (berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran), maka penambahan tenaga kebersihan dan Penjaga Sekolah didasarkan luas tanah dan luas bangunan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Perhitungan Penjaga Sekolah Berdasarkan Luas Tanah, sebagai berikut: Luas tanah lebih dari 15.000 m2 = 1 Orang 2. Perhitungan Tenaga Kebersihan Berdasarkan Luas Bangunan, sebagai berikut: Luas Bangunan lebih dari 7.500 m2 = 1 Orang 3
Catatan: Ketentuan di atas diprior itaskan bagi satu an pendidikan negeri yang memiliki luas tanah dan bangunan paling besar dan seterusnya, melalui pertimbangan dan persetujuan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINS! DAERAB SI OTA JAKARTA t NIP 19690JO[ 19920 1200 1
Lam piran III Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1218 TAHUN 2021 Tanggal 26 November 2021 PERSYARATAN KONTRAK KERJA INDIVIDU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SATUAN PENDIDIKAN NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022 A. PERSYARATAN UMUM 1. Diutamakan memiliki Nomor Identitas Kontrak Kerja Individu aktif kecuali penyandang disabilitas; 2. Penyandang disabilitas sebagaimana tersebut angka 1 di atas memiliki kuota 2,5 persen dari jumlah seluruh Pelamar; 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena m elakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis; 5. KKI Pendidik berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 6. KKI Tenaga Kependidikan berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; 7. Sehatjasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan formasi yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba d imaksud. Surat keterangan ini khusus untuk pelamar baru dan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi; keterangan s urat dan pemerintah 8. Bagi Pelamar yang pernah terikat kontrak kerja pada tahun sebelumnya, wajib menyertakan Surat Keterangan Berkinerja Baik dari Kepala Satuan Pendidikan tempatnya bertugas dan terha dap ketentuan angka 7 di atas tidak menjadi keharusan; 9. Bagi pelamar yang sudah pernah terikat kontrak kerja dan mengundurkan diri, baru dapat mengajukan lamaran kembali setela h melewati 2 (dua) tahun periode kontrak kerja setelah pengunduran dirinya; 10. Bagi pelamar yan g pernah terikat kontrak kerja dan diberhentikan, maka tidak dapat mengajukan lamaran kembali; 11. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS dan/ atau P3K; 12. Bersedia ditempatkan di seluruh satuan pendidikan negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi OKI J akarta;dan 13. Terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
8. PERSYARATAN KHUSUS 1. Persyaratan khusus bagi Calon KKI Pendidik pada satuan pendidikan, sebagai berikut: a. SPS, TPA, TK , KB Pendidikan paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (Sl) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini, bimbingan konseling atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi dan atau memiliki sertifika.t diklat berjenjang minimal tingkat lanjut; b. Sekolah Luar Biasa (SLB) 1) Guru Pendidikan Khusus / Guru Kelas Pendidikan paling rendah lulusan S 1-PLB (Pendidikan Luar Biasa). 2) Guru Mata Pelajaran Pendidikan paling rendah lulusan S 1-PLB (Pendidikan Luar Biasa) atau Sl Pendidikan Non PLB yang sesuai dengan Mata Pelajaran yang diampu dan memiliki keterampilan khusus. 3) Guru Bimbingan dan Konseling Pendidikan paling rendah lulusan S 1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling. c. Sekolah Dasar (SD) 1) Guru Ke las Pendidikan paling rendah lulusan S 1-PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar). 2) Guru Pendidikan Agama Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (Sl) Pendidikan Agama sesuai bidang ajarnya atau sederajat. 3) Guru Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (PJOK) Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S 1) Pendidikan Jasmani atau sederajat. 4) Guru Bahasa Inggris Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (Sl) Pendidikan Bahasa Inggris atau sederajat. d. Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (Sl) Pendidikan atau sederajat yang sesuai (linier) dengan bidang ajarnya; e. Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) de ngan Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (Sl) Pendidikan atau sederajat yang sesuai (linier) dengan bidang ajarnya; f. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1) Guru Mata Pelajaran Umum Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (Sl) Pendidikan atau sederajat yang sesuai (linear) dengan bidang ajarnya. 2) Guru Mata Pelajaran Produktif Guru selain mata pelajaran pada point 1 (satu) dengan Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (Sl) atau sederajat yang sesuai (linear) dengan bidang ajarnya. g. Guru Paket A, Paket B dan Paket C dengan Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S 1) atau sederajat yang sesuai (linier) dengan bidang ajarnya. 2
2. Persyaratan khusus bagi KKI Tenaga Kependidikan SPS, TPA, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Negeri, sebagai berikut: a. Tenaga Administasi Pendidikan paling rendah lulusan SMA/ SMK dan/ a tau S LTA sederajat. b. Laboran Pendidikan paling rendah lulusan program diploma satu (D 1). c. Pustakawan Pendidikan paling rendah lu lusan SMA/ SMK dan/atau S LTA sederajat. d. J uru Bengkel Pendidikan paling rendah lulusan SMA/ SMK dan/atau S LTA sederajat. e. Penjaga Sekolah Pendidikan paling rendah lulusan SMP dan/ atau SLTP sederajat. f. Tenaga Ke bersiha n Pendidikan paling rendah lulusan SMP dan/atau SLTP sederajat. KEPALA DINAS PROVINS! DAERAH KH · N JAKARTA 3
Lampiran IV Kepu tusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1218 TAHUN 2021 Tanggal : 26 November 2021 MEKANISME DAN J ADWAL PELAKSANAAN 1. PERENCANAAN Dalam rangka pecapaian tujuan dan sasaran yang d iharapkan sesuai standar kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, langkah secara sistematis yang ditempuh adalah dengan pembentukan panitia satuan pendidikan neger i, rapat teknis, pengh itungan Anjab, ABK dan Analisa Ke butuhan, validasi dan verifikasi, wawancara dan penetapan. 2. SOSIALISASI Sosialisasi dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi dan Satuan Pen d idikan Neger i. Kegiatan Sosialisasi di tingkat Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Kasudin Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi dengan mengundang Kasi Persekolahan, Satuan Pelaksana Kecamatan, Pen gawas Satuan Pendidikan Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Negeri, sedangkan sosialisasi di tingkat satuan pendidikan negeri dilakukan oleh Kepala satuan pendidikan negeri dengan mengundang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3. PELAKSANAAN: a. Pengumuman Pengumuman dilakukan oleh panitia rekrutmen tingkat satuan pendidikan negeri dan ditempelkan pada papan pengumuman satuan pendidikan negeri, disarankan dimuat dalam halaman website satuan pendidikan negeri. Lowongan tersebut disesuaikan dengan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan analisa kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. b. Pendaftaran Pendaftaran dilakukan di satuan pendidik an negeri jenjang SPS, TPA, TK, KB, SD, SLB, SMP, SMA, SMK dan PKBM. Pelamar menyerahkan ber kas pendaftaran ke panit ia satu an pendidikan negeri dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. c. Verifikasi berkas Verifikasi berkas dilakukan oleh panitia di satuan pendidikan negeri untuk meneliti dokumen yang d iajukan dengan persyaratan dan untuk menyesuaikan dengan perhitungan stand a r kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ideal berdasarkan analisa jabatan, analisa be ban kerja, dan analisa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. d. Wawancara/ Tes Kemampuan Dasar (TKD)/ Tes Kemampuan Bidang (TKB) Bagi pelamar baru dilakukan tes tersebut oleh panitia satuan pen didikan negeri untuk memastikan kebenaran dari hasil verifikasi berkas yang telah dilakukan dengan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh pelamar , ser ta untuk mengukur kompetensi pelamar baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Untuk KKI yang sudah di kontrak pada tahun 2021 tidak dilakukan Wawancara/ Tes Kemampuan Dasar (TKD)/ Tes Kemampuan Bidang format pelaksanaan Wawancara/ Tes Kemampuan Dasar (TKD)/ Tes Kemampuan Bidang (TKB) ditentuko.n oleh panitia satuan pendidikan negeri. (TKB) . Teknis dan
e. Rapat penelapan Dari hasil vcrifikasi berkas dan Les wawan cara / n egosias i , panitia di Lingkal satuan pendidikan negeri mengadakan rapat un t uk m en etapk a n calon KKI yang Lela h mcmcnuhi kualifikasi yang ditcnlukan. f. Pengumuman H asil Pan ilia satuan pendidikan negeri m engumumk a n h asil se leksi secara Lerbuka di l ingkungan saluan pendidikan negeri (papan pen gu mum a n) d a n pcngumuman hasil seleksi disarankan d imu al dalam webs ite satuan pendidikan n egeri. Pengu muma n juga d ilaksanakan di ka nt.or Saluan Pclaksana Pcndid i k a n Kcca m alan , k anlor Suku D inas Pcndidikan Wilayah Kota / Kabupate n Administrasi yang ditandatangani olch Kctua Panitia d an Kepala saluan pend idikan negeri. g. Usu! Penctapan Berdasarkan hasil rapal p enelapan ca lon K KI , dibuat usu la n penelapan d ata KK I olch panilia di t ingk at satuan pcndidikan ncgcri dan disampaikan kepada Suku Dinas Pendidikan Wi layah Kabupaten/ Kola Admi nistrasi di li ngkungan Provin si OKI Jakarta. h . Pcnctapan Kl<I Penelapan KKI ole h Kepala Suku Di nas Wilayah Kola/ Ka bu paten Ad minislrasi dila kukan b erdasarka n usulan KKI oleh panitia di tingkat k esesua ian kuali fikas i satua n pcndidikan dengan memperha likan tenaga akadcmik, pcrhitungan sla nd ar k cbu tuhan p endidik dan kcpcndidikan ideal bcrdasarkan analisa j a balan, analisa bcban ke rj a, dan anali sa kebuluhan pendidik dan lenaga kependidikan di sa l uan pendidika n negeri. 1. Pembuatan Naskah KKI Sctclah mcndap alkan softcopy Dokumcn Naskah KKI dalam bcntuk Portable Document Forma t (PDF') yang dibcrikan olch Dinas Pcndidikan , Dokumen Naskah KKI dicetak oleh Sud in Pend id ik an Kola/ Ka bu paten, dicetak rangkap d a n bermelerai cukup . J. Penandatanganan Kontrak KK I Pendidik dan Tenaga Kepe ndidikan yang Lelah dilelapkan oleh Suku Din as unluk mclakukan penandatanganan naskah kontrak. Pcndidikan akan dii nformasikan k. Jadwal Pelaksan aan ,J adwal pelaksanaan pengadaan KKI Pend idik d a n Tenaga Kep endidikan scbagai bcrikut: No. - - Kegiatan Waktu Pclaksanaan ---- - - Ket.e ranga n - --- Sosial i sasi: a . Tingkat D i nas dan Suku Dinas Pendidikan; 29 November 2021 Kepala D inas Pendid ikan mengundang Kepala Suku D i nas Pendid ika n terkail teknis pclaksanaan KK I Tah un 2022 . 1. b. Tingkat Suku Dinas Pendidikan; dan 30 November 2021 Kep ala Suku Dinas Pendidikan men gunda n g Kepala satuan pendidikan negeri te rka i t Sosia li sasi tckni s p cla k sanaan KKI. 2
No. Kcgiatan ·- c. Tingkat satuan pendidikan negeri. 2 Pembcntukan Panitia di satuan pendidikan ncgcri disahkan oleh kepala satu an pendidikan negeri. Penyusunan ANJAB, 3 ABK dan Analisa Kcbutuhan. 4 Pcngumuman Lowongan, di papan pengumuman satuan pcndidikan negeri (disarankan dimuat di website satuan pendidikan negeri). 5 Penerimaan berkas lamaran. 6 Selcksi (Berkas, TKO, TKB dan Wawancara). 7 8 Verval olch Panilia satuan pendidikan negeri. Pengumuma n hasil scleksi di satuan pendidikan negeri, kanlor Satlakdikcam , kanlor Sudindik yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Kepala satuan pcndidikan negeri. Peny ampaian hasil seleksi dari sekolah ke Sallakdikcam, Sallakdikcam ke 9 Sudindik data hasil seleksi beru pa excel dan berkas seleksi berupa file PDF (tanda tangan Kasudindik). Waktu Pelaksanaan - - - - - Kctcrangan - Kcpala satuan pcndidikan ncgcri 1 Dcscmbcr mengundang Guru dan 2021 Tendik,menginformasikan tekn is pelaksanaan KKI. 2 Desember Pembentukan Panitia 202 1 Pencrimaan KKI. Panitia menyusun a n a lisa kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di satuan pend idikan negeri. Panitia mempu blikasikan lowongan kerja scbagai Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai kcbutuhan dari hasil AN,JAB / ABK di satua n pcnd idikan ncgcri, kanlor Dikcam, dan kan tor Sudindik. Panilia mcnerima berkas lamaran dari Calon KKI Guru dan Tendik. Panilia saluan pendidikan negeri 10 Desember memvalidasi data 3 Desember 2021 6 Desember 2021 7 s.d. 9 Desember 202 1 2021 pclamar sesuai dcngan persyaratan yang ditentukan. 13 Desember Panitia melakukan 2021 seleksi. 14 Desember 2021 Panitia mengumumkan hasil seleksi: di satuan pendidikan negeri, kantor Dikcam dan k an tor Sudindik. Sudin merckap data usu Ia n dari sckolah yang sudah di validasi satuan pcndidikan negcri. Suku Dinas Pcnd idikan 15s.d.16 Descmbcr melakukan vc rifikasi data 202 1 usulan dari satuan pcndidikan ncgcri untuk diterbitkan SK Penetapan o leh Kasudin bagi 3
Waktu Pclaksanaan No. ---- - - - --- · - - - - - - - ---- - Kcgiatan h'.ctcrangan - - -1 - - - - - - - - · - - - - Pelamar yang memenuhi oersvarat.an. -'-- Dokumen dan soft copy SK Pcnclapan dan daflar nominalif tcnaga KKI yang sudah ditand a t angani Kepala Suku Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan mclakukan verifikasi dan pcmbuatan naskah kon Lrak h'.KI dalam bcntuk PDF Guru dan Tenaga Kependidikan yang diusu lkan menjadi KKI tahun anggaran 2022 . Pengembalian Naskah KKI kc Dinas Pendidikan untuk ditandatangani Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi OKI "Jakarta. - - - - - - · - - --l-- - - - - -~ Pcnycrahan SK Pcnclapan oleh Kasudin ke Dinas Pendidikan. J 7 Dcsember 2021 10 ,~ -- --
-· - 20 s.d 22 Descmbcr 202 1 Penyiapan Naska h Kontrak. 1 1 . --
23 s.d. 27 Desembe r 2021 Cctak Naskah KKI oleh Sudin Pendidikan Kola / Kabu paten. 12 -
Pcngembalian Naskah KKI kc Dinas Pendidikan melalui Bidang PTK. 28 s.d. 30 Desember 202 1 13 4. PEN GA WASAN DAN EVAL UASI Dinas Pcndid ikan, Suku Dinas Pendidikan Kota / Kabupaten dan pengawas satuan pcndid ikan ncgcri melakukan pengawasan dan eva lu asi alas pcngadaan KKI Pcndidik dan Tenaga Kcpcndidikan jcnj ang SPS, TPA, KB, Tl< , SD, S L B, SMP, SMA , SM h'. dan Ph'.BM sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dilakukan dengan prinsip Lransparan dan akuntabil i tas. Proses rekrutmen KK I (gratis). Pengaduan terkait proses rekru Lmen KKI dapal disampaikan mel a lui Whatsapp 0821-1613- 4020 . ti d a k dipungut biaya KEPALA 61NAS PENDi DI KAN PROVINS ! ,DA,ER-AH SUS I OTA JAKARTA A NI P 196908061,992 12001 I
Lampiran V Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor Tanggal : 1218 TAHUN 202 1 :26 November 2021 PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK, LARANGAN DAN SANKS! A. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Kepala Sudin pendidikan Kota/Kabupaten wajib melampirkan Surat Pertanggung-jawaban Mutlak (SPTJM). B. LARANGAN Kepala satuan pendidikan negeri, Pengawas satuan pendidikan negeri dan Kepala satuan pendidikan kecamatan dilarang memberi rekomendasi calon pelamar kepada panitia seleksi untuk menjadi calon KKI yang memiliki hubungan keluarga maupun ikatan secara hukum (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) pada satuan pendidikan yang menjadi binaanya. Tidak diperbolehkan ASN/Non ASN yang memiliki hubungan keluarga bertugas dalam satu sekolah. C. SANKS! Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan/ atau laporan terbukti bahwa KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku maka kontrak kerja yang bersangkutan dapat diberhentikan/ diputus. Panitia seleksi, Kepala satuan pendidikan negeri, Pengawas satuan pendidikan negeri dan Kepala satuan pelaksana pendidikan kecamatan yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KEP PROVINS! DAE AS PENDIDIKAN USUS I OTA JAKARTA NAHDIANA NIP 19690~06 l 99
Lampiran VI Kepu tusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1218 TAHUN 2021 Tanggal :26 November 2021 PENGHENTIAN PEMBAYARAN DAN PERUBAHAN DATA A. PENGHENTIAN PEMBAY ARAN Pembayaran upah KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberhentikan karena keadaan sebagai berikut: 1. Jangka waktu perjanjian kontrak berakhir; 2. Meninggal dunia; 3. Memasuki usia pensiun untuk Pendidik berusia 60 (enam puluh) tahun dan Tenaga Kependidikan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun per tanggal 1 (satu) bulan berikutnya; 4. Mengundurkan diri dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri bermeterai; 5. Tidak cakap jasmani dan/ atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; 6. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan KKI; 7. Melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Individu Pasal 6 Ayat (1); dan 8. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. B. PERUBAHAN DATA KONTRAK KERJA INDIVIDU Jika terjadi perubahan data KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka satuan pendidikan melakukan usul perubah an secara berjenjang. Perubahan Data KKI dilakukan di Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. ,, KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINS! DAERAH I , US IB TA JAKARTA I
DIANA
. NIP 196i08061992 , 12001
Lampiran V II Kepulusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1218 TAHUN 20 21 Tanggal 26 Novem b er 202 1 REKRUTMEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKA N NON ASN PADA SATUAN PEN DIDI KAN BARU YANG BELUM MEMILIK I KEPALA DAN UNSUR TATA USAHA A. TAHAPAN REKRUTMEN 1. Rekrutmen d ilaksanakan o leh Dinas Pendidikan Provinsi DK[ Jakarta dcngan mcmbcntuk tim panitia rekrutmcn; 2. Tim panitia rekrulmen lerdiri dari unsur B id a n g Pend idik dan Te n aga Kependidikan (PTK) dan unsur Bid ang Persekolahan terkait ; dan 3. Tim panitia menetapkan : 3. Tim panitia menetapkan : a. Persyaratan r ekrutm en; b. Jadwal rekrutmen; c . Tata cara rckrulmcn; dan d. Pengumuman hasil r ekrutmen . B. TAHAPAN PASCA REKRUTMEN 1. Tim panilia rekrutmen menyerahkan hasil rekrutmen kepada Bidang PTK; 2. B idang PTI( memberikan Kontrak Kerja Individu dan N[KK[ kepada peserta rckrutmcn y ang dinyatakan lul us; 3. Bidang PTK menyerahkan data dan n ask ah k on t rak KKI yang telah dinyatakan lulus kepada Su ku Dinas Pendidi k an masing-masing wi layah ; 4. Suku Dinas Pendid ikan masing-masing w il ayah mengkoord in asikan pcngaktifan Dapodik, Sidado dan mcsin absensi sckolah tcrdckat yang akan digunakan untuk merekam absen sementara KKI yang telah d i kontrak; dan 5. Satuan Pend idikan baru waj ib m emiliki m esin absensi KK I tersendi r i pali n g lambat 6 bulan setela h kegiatan belajar mengajar berjalan . .,,. KEPALA D INAS PENDIDI AN PROVINS ! DAERAH K S S 1B O A JAKARTA NAH IANA NLP· 1969080619920 200 1
Lampiran V I I I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus l bukota ,Jakarta Nomor Tanggal 1 21 8 TA HUN 2021 26 Nove mb e r 20 21 CONTOH SURAT PENGADAAN KONTRAK KEKJA IND IV I DU PEND i D I i< DAN TENAGA PENDIDIKAN NON ASN TAHUN ANGC}ARAN 2022 1. Surat Keputusan K epala Sckolah T entang Paniti a Pencrimaan; 2 . Undangan Rapat Panitia; 3. Notulen Rapat Penyusunan Analisa Kebutuhan; 4. Pcngumuman Sclcksi Pcncrimaan; 5. Undangan Seleksi; 6. Lembar Ceklis Individu; 7. Pengumuman Hasil Seleksi ; 8. Rckapitulasi Hasil Seleksi; 9. Surat Pcrnyataan Tanggung Jawab Mutlak (S PTJM) Kepal a Sckolah; I 0. Lem bar Ceklis Kelengkapan Dokumen; 11. Surat Keterangan Berkinerja Baik; 12. Surat Pernyataan Be bas Narkoba dan Tidak Pcrnah D ipi dana; 13. Surat Tidak Menuntut Menjadi C PNS/P3K dan Bersedia Ditempatkan di Scluruh Saluan Pendidikan Negeri; 14. Form KKI; 15. Form Evaluasi KKI; 16. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan; 17. Surat Pernyataan T anggung J awab Mutlak (SPT,JM) Kepala Suku D inas; 18. Surat Ketcrangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); 19. Surat Pengantar Usu Ian Pembayaran Upah; 20. Daftar Usulan Pembayaran Upah; 21. Daflar Absensi KK I ; 22. Format Surat Pcri ngatan; dan 23. Form Culi. K EPALA .D INA ~ PROV I NS ! DAERAH KH NAH lANA NI P 1969080619920 2001
KOP SATUAN PENDIDIKAN NEGERI [Tanpa ALamat] KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH ... NOMOR : ... TAHUN 2 0 2 1 TENTANG PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEKOLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 KEPALA SEKOLAH ... Menimbang Mengingat Memperhatikan Dst Dst Hasil pembahasan manajemen sekolah terkait p em e nuha n kebutuh an Pendidik dan Tenaga Kependidika n pada Satuan ... melalu i Pendidikan Negeri Sekolah penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kontrak Kerja Individu (KKI). MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT Susunan Panitia Penerimaan Pendidik dan Tenaga di dengan Kontrak Kerja Kep endidikan Sekolah... Tahun Anggaran 20 22 sebagaimana tersebut dalam Lampiran l; Melaksanakan proses penerimaan Pendidik d a n Tenaga Kependidikan dengan Kontr ak Kerja Individu p ada Satuan Pendidikan Negeri sesuai jadwal (te rlampir) ; Melakukan dan Tenaga Kependidikan dengan Kontrak Kerja Individu p ada Satu an Pendidikan Negeri melalui proses seleksi sesu ai ketentuan yan g berlaku; Menyampaikan tersebut kep a da Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah .... Kota Adm inistrasi Jakarta ... melalui Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan ... Keputu san ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Individu seleksi proses Pe ndid ik laporan hasil k egiatan kerja KELIMA Ditetapkan di Jakarta pada tan ggal... 2021 Kepala Sekolah ... NIP ... Tembusan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI J akarta; 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah ... Kota Administrasi Jakarta .... 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan ....
Lampiran: Keputusan Kepala Nomor: ... Tanggal: ... DAFTAR NAMA PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEN GAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEKOLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 No Nama Jabatan 1 Penanggung Jawab 2 Ketua 3 Sekretaris 4 Anggota 5 Anggota Kepala Sekolah ... NIP ... Sekolah
KOP SEKOLAH Nomor Sifat Lampiran Hal Biasa Undangan Rapat Panitia Jakarta, ... 2021 Kepada Yth. Bapak/lbu Penerimaan Panitia Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kontrak Kerja lndividu Sekolah ... di Jakarta Sehubungan dengan penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kontrak Kerja lndividu, untuk itu mohon kehadira n Saudara pada; Hari/tanggal Jam Tempat Acara ... , Desember 2021 ... Wib s.d. selesai Sekolah ... 1. Penyusunan analisa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan ; 2. Penyusunan jadwal dan teknis pelaksanaan penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan Kontrak Kerja lndividu (KKI); 3. Ost. Demikian , atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih . Kepala Sekolah ... NIP ...
NO 1 2 3 4 5 DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PENYUSUNAN ANALISA KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH ... NAMA JABATAN TANDA TANGAN Penanggung Jawa b 1. Ketua 2 . Sekretaris 3. Anggota 4 . Anggota 5. Kepala Sekolah ... NIP ...
KOP SEKOLAH PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEKOLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN ANALISA KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH ... Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 Tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri, pada hari ini ... tanggal ... Desember 2021 , bertempat di Sekolah ... , telah diadakan Rapat Penyusunan Analisa Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan keputusan sebagai berikut : 1. Analisa Kebutuhan Pendidik, sebagai berikut: a. Guru Ke las b. Guru PJOK c. Guru Agama = n Jumlah Rombel 12 (n= 12) = n/6 = n/6 No Jabatan 1 Kepala Sekolah 2 Guru Kelas 3 Aqama Islam Aqama Kristen Katolik Agama Protestan Aqama Hindu Aqama Budha Kristen 4 Guru PJOK Jumlah Kebutuhan Pendidik 1 12 2 0 1 0 1 2 19 ASN 1 7 1 0 0 0 1 0 10 Kondisi Pendidik Lebih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kuranq 0 5 1 0 1 0 0 2 9 2. Analisa Kebutuhan Tenaga Kependidikan, sebagai berikut: No 1 2 Jabatan Tenaqa Administrasi Penjaqa Sekolah Jumlah Kebutuhan Tendik 1 1 2 ASN 0 0 0 Kondisi Tendik Lebih 0 0 0 Kuranq 1 1 2 3. Penambahan Tenaga Kependidikan (petugas kebersihan luar dan petugas kebersihan dalam berdasarkan luas tanah dan luas bangunan) dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya kuota KKI Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta, dan sementara masih tersedianya anggaran. Adapun format analisa kebutuhan terkait hal ini, adalah sebagai berikut (di isi sesuai kebutuhan) :
Analisa Kebutuhan Tenaga Kependidikan (Tenaga Kebersihan berdasarkan luas tanah dan bangunan) Data Bangunan Sekolah: = ... Nam a Sekolah = ... Alamat = ... m2 Luas Tanah Luas Bangunan = ... m2 Analisa Kebutuhan Tenaga Kependidikan a . Tenaga Administrasi b. Tenaga Perpustakaan c. Labo ran d. Juru Bengel e. Penjaga Sekolah f. Tenaga Kebersihan g . Tenaga Kebersihan berdasarkan ketentuan luas tanah dan bangunan; = ... orang = ... orang = ... orang = ... orang = ... orang = ... orang = ... orang a) Tenaga Kebersihan Luar b) Tenaga Kebersihan Dalam = ... orang Tabel Analisa Kebutuhan: No Jabatan Kebutuhan Kondisi Tendik ASN Lebih Kurang Ket. TenaQa Administrasi 1 TenaQa Perpustakaan 2 Laboran 3 Juru Bengel 4 5 Penjaga Sekolah 6 Tenaga Kebersihan Termasuk tenaga kebersihan dalam luar dan Jakarta, ... 2021 Kepala Sekolah ... NIP ... 4. Kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan dapat diisi oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan Kontrak Kerja lndividu sesuai dengan syarat dan ketentuan ketentuan , sebagai berikut: a. Lamaran ditulis tangan pada kertas double folio bergaris bermeterai Rp 10.000,-; b. Surat Lamaran dilengkapi dengan kelengkapan administrasi; c. Fotokopi ljazah Terakhir yang dilegalisir Kepala Sekolah ; d. Fotocopy KTP ; e. Biodata Diri/CV; f. Khusus bagi Pelamar yang pernah terikat kontrak tahun sebelumnya, sebagai berikut: 1) Berkinerja Baik dari Kepala Sekolah ; 2) Fotocopy Naskah Perjanjian Kontrak (tahun sebelumnya);; 3) Pas photo berwarna ukuran 4X6 (3 lembar) dan 4) Surat pernyataan tidak menuntut menjadi CPNS/P3K dan bersedia ditempatkan pada satuan pendidikan negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta. g. Fotocopy buku rekening Bank OKI (setelah dinyatakan diterima);
h. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah (setelah dinyatakan diterima); i. Surat keterangan bebas narkoba (setelah dinyatakan diterima/bagi pelamar baru); j . Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku (setelah dinyatakan diterima); k. Berkas Lamaran dimasukan ke dalam Map Warna ......... .... . I. Berkas pendaftaran sud ah diterima oleh Panitia Seleksi Sekolah pad a tanggal ... .. . s/d ... .. Desember 2021 . 5. Notulen ini diberikan kepada kepala sekolah sebagai laporan guna mendapat arahan sehingga dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIV IDU DI SE KO LAH ..... ....... ........... . .. . TAHUN ANGGARAN 2022 Ketua; Jakarta, ..... ... ..... ... 2021 Sekretaris; NIP .. ...... . NIP .. ... ... . Mengetahui/Menyetujui: Kepala Sekolah ... .. . NIP ..... ... . Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta ; 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah ..... Kota Administrasi Jakarta .. .. 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan ... .
KOP SEKOLAH PENGUMUMAN Nomor: ... TENTANG SELEKSI PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SE KO LAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 1. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 Tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Negeri dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri dan berdasarkan analisa kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sekolah ... membutuhkan : = ... orang a. Guru Ke las = ... orang b. Guru PJOK = ... orang C. Guru Agama Islam d. Guru Agama Kristen = ... orang e. Tenaga Administrasi = ... orang = ... orang f. Laboran = ... orang g. Pustakawan = ... orang h. Juru Bengkel = ... orang I. = ... orang j. Penjaga Sekolah Tenaga Kebersihan 2. Pelamar yang berminat mengisi jabatan tersebut di atas selanjutnya agar melengkapi berkas administrasi sebagai berikut : a. Lamaran ditulis tangan pada kertas double folio bergaris bermeterai Rp 10.000,- b. Surat Lamaran dilengkapi dengan kelengkapan administrasi : 1) Fotokopi ljazah Terakhir yang dilegalisir Kepala Sekolah; 2) Fotocopy KTP; dan 3) Biodata Diri/CV. c. Khusu s bagi Pelamar yang pernah terikat kontrak tahun sebelumnya, sebagai berikut: 1) Berkinerja Baik dari Kepala Sekolah ; 2) Fotocopy Naskah Perjanjian Kontrak (tahun sebelumnya); 3) Pas photo berwarna ukuran 4X6 (3 lembar); dan 4) Surat pernyataan tidak menuntut menjadi CPNS/ P3K dan bersedia ditempatkan pada satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta . d. Fotocopy buku rekening Bank OKI (setelah dinyatakan diterima); e. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah (setelah dinyatakan diterima); f. Surat keterangan bebas narkoba (setelah dinyatakan diterima/bagi pelamar baru) ; g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku (setelah dinyatakan diterima); h. Berkas Lamaran dimasukan ke dalam Map Warna ... 1. Berkas pendaftaran sud ah diterima oleh Panitia Seleksi Sekolah pada tanggal ... s/d ... Desember 2021 .
PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SE KO LAH ... .... ..... .... .. ....... .. TAHUN ANGGARAN 2022 Ketua; Jakarta, .. ........ .... 2021 Sekretaris; NIP ... . ... . . NIP ... .. . .. . Mengetahui/Menyetujui: Kepala Sekolah ... .. . NIP ........ . Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta; 2. Kepala Suku Dinas Pendid ikan Wilayah .. ... Kata Administrasi Jakarta .. .. 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan ....
KOP SEKOLAH Nomor Sifat Lampiran Hal Biasa Undangan Seleksi Jakarta, ... 2021 Kepada Yth. [Daftar Nama Peserta Terlampir] di Jakarta Sehubungan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kontrak Kerja lndividu di Sekolah ... , untuk itu mohon kehadiran Saudara pad a; Hari/tanggal Jam Tempat Acara " " 00 • I " " 00 00 . . • . . . . 2021 ... Wib s.d. selesai Sekolah ... 1 . Seleksi Berkas 2. Wawancara 3 ... (Disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing , bila memungkinkan disarankan sebaiknya dilakukan (Computer Assisted Test) Demikian , atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI KAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SE KO LAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 Ketua; Jakarta, ... 2021 Sekretaris; NIP ... NIP ...
Lampiran 1 : Undangan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah dengan Kontrak Kerja lndividu di Nomor: ... .. . Tanggal : ..... . DA FTAR NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PENDIDI K DA N TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRA K KERJA IND IV IDU DI SEKOLA H .. . ... .... .. .. . ...... ... .......... TAHUN ANGGARA N 2022 No Nama Formasi Keterangan 1. . .. ... .. ..... Guru . .. 2. ·· ······· ··· · Guru . . . 3. . ... . .... .... Guru . . . 4. ... .... .. .... Guru . .. 5. . ... ......... Tenaga Administrasi 6 . . ... ........ . Penjaga Sekolah PANITIA PEN ERIMAAN PENDIDIK DA N TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIV IDU DI SEKOLAH .. .. .. ... .... ......... .. ...... .. . . TA HUN A NGGARAN 2022 Ketua ; Jakarta , ...... ... ..... 2021 Sekretaris; NIP .... .. .. . NIP ..... . .. .
Lampiran 2 : Undangan Seleksi Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kontrak Kerja lndividu di Sekolah Nomor: ... Tanggal: ... DAFTAR HADIR PESERTA SELEKSI PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEKOLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 No Nama Formasi Tanda Tangan 1... Guru ... 2... Guru ... 3... Guru ... 4... Guru ... 5... Tenaga Administrasi 6... Penjaga Sekolah PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEK OLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 Ketua ; Jakarta, ... 2021 Sekretaris; NIP ... NIP ...
LEMBAR CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN (PESERTA) SELEKSI PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PEND IDIKAN WILAYAH .. .. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA ... TAHUN ANGGARAN 2022 Nama Sekolah Alamat Sekolah Kecamatan Nama Pelamar Nomor Telp/Hp. Formasi Pendidik/Tenaga Kependidikan (caret yg tidak perlu) No Nama Dokumen Kelenqkapan Dokumen Ada Tidak Keterangan 1. Surat Lamaran 2. Biodata Diri ljazah 3. 4. Akta IV (bagi guru yang memiliki) 5. KTP 6. Surat Keterangan Berkinerja Baik 7. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana 8. Surat Pernyataan Bebas Narkoba 9. Pernyataan tidak menuntut CPNS/P3K 10 Lain-lain Yang Menerima Panitia Satuan Pendidikan Negeri Jakarta , ... 2021 Yang Menyerahkan NIP ... Keterangan : Dokumen Ceklis untuk peserta seleksi yang telah mempunyai NIKKI dan Kontrak Kerja di tahun Sebelumnya
LEMBAR CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN (PESERTA) SELEKSI PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH .. .. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA ... TAHUN ANGGARAN 2022 Nama Sekolah Alamat Sekolah Kecamatan Nama Pelamar Nomor Telp/Hp. Formasi Pendidik/Tenaga Kependidikan (caret yg tidak perlu) No Nama Dokumen Ke lengkapan Dokumen Ada Tidak Keterangan 1. Surat Lamaran 2. Biodata Diri ljazah 3. 4 . Akta IV (bagi guru) 5. KTP 6. Surat Keterangan Sehat 7. Surat Keterangan Bebas Narkoba 8. SKCK 9. Pernyataan tidak menuntut CPNS/P3K 10 Lain-lain Yang Menerima Panitia Satuan Pendidikan Negeri Jakarta, ... 2021 Yang Menyerahkan NIP ... Keterangan : 1. Dokumen Ceklis untuk peserta seleksi baru 2. Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan SKCK dilengkapi apabila dinyatakan lulus seleksi.
KOP SEKOLAH [Tanpa Alamat] KEPUTUSAN PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU NOMOR : ... TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN CALON PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU YANG LULUS SELEKSI DI SEKOLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 1. Berdasarkan Analisa Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (berkas analisa terlampir) Sekolah ... , dibutuhkan: = ... orang a. Guru Kelas = ... orang b. Guru PJOK = ... orang C. Guru Agama Islam d . Guru Agama Kristen = ... orang e . Tenaga Administrasi = ... orang = ... orang f. Laboran = ... orang g. Pustakawan = ... orang h. Juru Bengkel = ... orang i. = ... orang j. Penjaga Sekolah Tenaga Kebersihan 2. Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kontrak Kerja lndividu tersebut telah diumumkan melalui Surat Pengumuman Nomor ... Tanggal ... Desember 2021 (terlampir) . 3. Panitia Seleksi telah menerima semua berkas pelamar yang masuk dan telah melakukan proses sebagai berikut : a. Pengumuman lowongan Tanggal ... b. Seleksi lamaran Tanggal ... c. Verifikasi berkas lama ran Tanggal ... Tangg al ... d . Tes wawancara f. Rapat penetapan ca Ion Tanggal ... 4. Berdasarkan hasil proses seleksi tersebut dengan mempertimbangakan kelengkapan dan validitas berkas lamaran masing-masing pelamar, panitia menetapkan nama-nama di bawah ini diusulkan menjadi calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kontrak Kerja lndividu (KKI) kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan W ilayah ... Kata Administrasi Jakarta ...
Daftar Nama Pelamar KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Lulus/Tidak Lulus Seleksi No 1 Kusnandar 2 Hammas 3 Mutia 4 Deni 5 Jono 6 Sandi Nama Formasi Guru .. . Guru ... Guru ... Guru ... Tenaga Administrasi Peniaqa Sekolah Keterangan Lulus Sesuai Ketentuan Lulus Sesuai Ketentuan Lulus Sesuai Ketentuan Lulus Sesuai Ketentuan Tidak Lulus Tidak Lulus Demikian Surat Keputusan ini dibuat : di Jakarta Ditetapkan : ... Desember 2021 Tanggal PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEK OLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 Ketua ; Jakarta, ... 2021 Sekretaris; NIP ... NIP ... Mengetahui/Menyetujui: Pengawas Sekolah Kepala Sekolah ... NIP ... NIP ... Tembusan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta; 2. Kepala Suku Din as Pendidikan Wilayah ... Kota Administrasi Jakarta .... 3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan ....
KOP SEKOLAH REKAPITULASI DATA HASIL SELEKSI PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEKOLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 Formasi : Pendidik No Kebutuhan 1. Guru Kelas Guru Islam Guru Katolik Agama 2. Agama 3. Lowongan Pelamar 5 5 1 2 1 1 Lulus Seleksi 5 1 1 Lebih Kurang Keterangan 0 0 0 0 0 0 4 . Guru PJ OK 2 3 1 0 1 Tidak lulus seleksi karena be I urn lulus S 1 PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEKOLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 Ketua ; Jakarta , ... 2021 Sekretari s; NIP ... NIP ... Mengetahui/Menyetuj ui: Pengawas Sekolah Kepala Sekolah ... NIP ... NIP ...
KOP SEKOLAH REKAPITULASI DATA HASIL SELEKSI PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEKOLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 Formasi : Tenaga Kependidikan No Kebutuhan Lowongan Pelamar Lulus Seleksi Lebih Kurang Keterangan Tenaga Administrasi 2. PenjaQa Sekolah 1. 5 1 5 2 5 1 0 0 0 0 PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI SEKOLAH ... TAHUN ANGGARAN 2022 Ketua ; Jakarta, ... 2021 Sekretaris; NIP ... NIP ... Mengetahui/Menyetuj ui: Pengawas Sekolah Kepala Sekolah ... NIP ... NIP ...
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap NIP Jabatan Pagkat/Golongan Unit Kerja Alamat Sekolah No. HP/email Kepala Sekolah MENYATAKAN 1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan terkait seleksi Kontrak Kerja lndividu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah ... adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar benarnya. Jakarta, ... 2021 Yang Membuat Pernyataan Meterai NIP ...
LEMBAR CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN (SEKOLAH) SELEKSI PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH ... . KOTA ADMIN ISTRASI JAKARTA ... TAHUN ANGGARAN 2022 Nama Sekolah Alamat Sekolah Kecamatan Nama Kepala Sekolah No. Telp/Hp Jumlah Guru Jumlah Tendik No. Nama Dokumen Kelengkapan Dokumen Ada Tidak Ada Keterangan DOKUMEN SEKOLAH 1. SK Panitia Seleksi 2 . Surat-surat Undangan : Rapat penyusunan Anjab - Pembentukan Panitia - Panggilan Wawancara - Ost. 3. Daftar hadir dan Notulen Rapat Penyusunan Anjab - Pembentukan Panitia - Seleksi - Ost. 4 . Anjab dan ABK 5. 6. Dokumen Kegiatan Seleksi Pengumuman Lowongan Kuisioner Tanya Jawab - Ost. 7. Dokumen Hasil Seleksi
SK Penetapan Lulus Seleksi - Rekap Data Seleksi Guru - Rekap Data Seleksi Tendik - SPT JM Kepala Sekolah - SPT JM Pengawas - Ost. 8. Daftar Nama Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Lulus Seleksi 9. Dokumentasi Foto Yang Menerima Sud in Pendidikan Wilayah .... Jakarta, ... 2021 Yang Menyerahkan NIP ... NIP ...
Kop Satuan Pendidikan Negeri (Untuk KKI Pendidik) SURAT KETERANGAN BERKINERJA BAIK Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap ... NIP Jabatan : Kepala Sekolah Pagkat/Golongan Unit Kerja Alamat Sekolah No. HP/email Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: Nama Lengkap Sebagai : KKI Pendidik Mapel Unit Kerja Alamat Sekolah No. HP/email Adalah pendidik yang aktif, memiliki dedikasi dan loyalitas kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama masa perjanjian kontrak tahun anggaran 2021 . Demikian keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta , ... 2021 Kepala Sekolah ... NIP ...
Kop Satuan Pendidikan Negeri (Untuk KKI Tenaga Kependidikan) SURAT KETERANGAN BERKINERJA BAIK Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini : Nam a Lengkap ... NIP Jabatan : Kepala Sekolah Pagkat/Golongan Unit Kerj a Alamat Sekolah No. HP/emai l Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: Nama Lengkap Sebagai : KKI Tenaga Kependidikan Jabatan Unit Kerja Alamat Sekolah No. HP/email Adalah Tenaga Kependidikan yang aktif, memiliki dedikasi dan loyalitas kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama masa perjanjian kontrak tahun anggaran 2021 . Demikian ketera ngan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ... 2021 Kepala Sekolah ... ····· ·· ··········· ·· ····· ······· NIP ...
SURAT PERNYATAAN BEBAS NARKOBA DAN TIDAK PERNAH DIPIDANA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap Tempat/Tgl. Lahir Formasi : Pendidik / Tenaga Kependidikan Mapel/Jabatan No. HP/email MENYATAKAN 1. Bahwa saya tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam penggunaan dan/atau pendistribusian obat-obatan terlarang , narkotika, zat adiktif, dan psikotropika. 2. Bahwa saya tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses hukum pidana. 3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang undangan . Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar benarnya. Jakarta , ......... .. ........ 2021 Yang Membuat Pernyataan Meterai
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT MENJADI CPNS/P3K DAN BERSEDIA DITEMPATKAN DISELURUH SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINS! OKI JAKARTA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap Tempat/Tgl. Lahir Formasi : Pendidik / Tenaga Kependidikan Mapel/Jabatan No. HP/email MENYATAKAN 1. Bahwa saya, apabila dinyatakan lulus seleksi sebagai KKI maka saya tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi CPNS dan/atau P3K. 2. Bahwa saya, apabila dinyatakan lulus seleksi sebagai KKI maka saya bersedia ditempatkan diseluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta ; 3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar benarnya. Jakarta , ... 2021 Yang Membuat Pernyataan Meterai
Form KKI (soft copy) No NUPTK ID Dapodik Nama Tanpa Gelar Gelar Depan Belakang NIK Gel ar l 2 3 4 s 6 7 No Kartu No Rek Keluarga Bank OKI 8 9 Namadi Rek Bank OKI 10 No.Kart.u ATM 11 No BPJS NPWP Kesehata n 12 13 No BPJS TK 14 No PTKP Handpho ne lS 16 Tempat Tanggal Lahir L.ahir 17 18 Jenis PTK 19 Pendidik an terakhir 20 Jurusan Pendidik Tahun lulus an terakhi r 21 22 Kode Alamat Keluraha n 23 24 Mata Jumlah Jen is Status Pelajaran Jam Kelamin KTP yang Mengaja r(JJM) diajarkan 25 26 27 28 Tugas Jam Ekuiv.1le No NPSN Seko lah Tambaha nsi Tugas Sertifikat Tempat Sesuai Jenjang n Tambaha Pendidik Tugas SK 29 n 30 31 32 33 34 Kecamat an 35 No W ilayah NIKKI Ko ntrak TMTSK 2021 36 37 38 39 Ket eran g an 40
SUKU DINAS PEND IDIKAN ... KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI ... KEPUTUSAN KEPALA SUKU DIN AS PENDIDIKAN ... KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI ... NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENGADAAN GURU/TENAGA KEPENDIDIKAN* NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI KONTRAK KERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN ... TAHUN ANGGARAN 2022 ... KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN ... KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI ... Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor ... tentang Petunjuk Teknis Kontrak Kerja Individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku ... Kota/Kabupaten Administrasi Dinas Pendidikan ... tentang pengadaan Guru/Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Suku Dinas Pendidikan ... Kota/ Ka bu paten Administrasi ... ; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 2. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Republik Indonesia; 29 Tahun 2007 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 23 Tahun 2014 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT 6. Peraturan Derah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri S ipil pada Sekolah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 ten tang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri; 9. Keputusan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Dinas Pendidikan Provinsi DKI J a karta; 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... tentang Petunjuk Teknis Kontrak Kerja Individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2021; MEMUTUSKAN ... KEPUTUSAN KEPALA SUKU DIN AS PENDIDIKAN JAKARTA BARAT KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI TENTANG PENETAPAN PENGADAAN GURU / TENAGA KEPENDIDIKAN* NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI KONTRAK KERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN ... KOTA/KABUPATEN ADMINISTRAS I ... TAHUN ANGGARAN 2022 Menetapkan Kontrak Kerja Individu Guru/Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil atas nama ... dan k awan-kawan sebanyak NIK ( ... ) orang. Kepadanya d iberikan kesejahteraan berupa honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Guru/Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Kontrak Kerja Individu bertugas di Satuan Pendidikan Negeri sesuai penempatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan ... Kota/Kabupaten Administrasi ... melalui Kepala Satuan Pendidikan Negeri masing-masing. Guru/Tenaga Kependidika n Non Pegawa i Negeri Sipil Kontrak Kerja Individu tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) / Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) . KELIMA Kontrak Kerja Individu ini berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dievaluasi setiap periode tertentu atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan. KEENAM Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dalam Keputusan sebagaimana mestinya. 1m, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... 2021 KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN ... KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI ... NIP ... Tembusan: 1. Walikota/Bupati Kota/Kabupaten Administrasi ... 2. lnspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi ... 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 4 . Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri Kota/ Kabupaten Administrasi ...
KOP Suku Dinas Pendidikan SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Ya ng bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap NIP Jabatan Pagkat/Golongan Unit Kerja Alamat Sekolah No. HP/email Kepala Suku Dinas Pend idikan Wilayah ... . MENYATAKAN 1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan terkait seleksi Kontrak Kerja lndividu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah ... Kota Adm inistrasi / Kabupaten ... adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 2. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar benarnya. Jakarta, ... 2021 Yang Membuat Pernyataan Meterai NIP ...
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA KKI DINAS PENDIDIKAN PROVINS! DK I JAKARTA T AHUN 2021 Ternilai P enilai Nama Nama NIKKI NIP Jabatan Jabatan Unit K eri, Unit Kerja Petunjuk Pengisian 1. lsilah pada kotak yang tersedia dengan penilaian dari angka 1 s.d 5 2. 1 = Tidak memuaskan 2 = Kurang Wemuaskan 3 = Cukup Wemuaskan 4 = Wemuaskan 5 = Sangat Wemuaskan 3. Predikat diisi dengan 1 s.d <2 = Tidak Wemuaskan 2 s.d <3 = Kurang Wemuaskan 3 s.d <4 = Cukup Wemuaskan 4 s.d < 5 = Wemuaskan 5 = Sangat Wemuaskan INDIKAT OR PENILAIAN KKI 1. Bersedia membantu rekan kerja tanpa diminta 0 2. Tidak mengulur-ulur waktu dalam memberikan pelayanan 0 3. Wenjadikan orang yang dilayani sebagai prioritas dalam pelayanan prima 0 4. Bersikap tenang saat menghadapi komplain dari orang yang dilayani 0 5. Berani menegur rekan kerja yang melakukan kesalahan 0 6. Berani menerima konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan 0 7. Berani menegakkan aturan meski dalam situasi sulit 0 8. Dapat menerima saran dan masukan dari orang lain 0 9. Wenuntaskan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 0 10. Bersedia mencari informasi untuk kelancaran penyelesaian tugas 0 11. Gigih mencapai target kerja yang sudah ditentukan 0 12. Bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku 0 13. Wemelihara sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh 0 Pemprov. OKI Jakarta 14. Wempunyai target prestasi kerja pribadi 0 15. Wenggunakan jam istirahat siang dengan efektif dan kembali ke kantor 0 tepat pada waktunya JUMLAH NILAI RAT A-RAT A IN D IKATOR PEN ILAIAN KKI I o I 0 Nilai Rata-Rata didapat dari Jumlah/15 PREDIKAT Tidak Memuaskan Kesimpulan dari Laporan Hasil Kinerj a Pekerjaan Sesuai Kompetensi Sesuai / Tidak Sesuai Tindak Lanjut yang disarankan irekomendasikan / Pembimbingan / Mutasi / Diberhentika Lingkan yang paling sesuaI Tanggal Tanda Tangan Ternilai Tanggal Tanda Tangan Penilai Nama NIKKI Nama NIP
Kop Sudin Pendidikan Kota / Kabupaten SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Pangkat / Golongan Tempat Tugas Alamat Tempat Tugas No. Telepon / HP : Kepala Suku Dinas Pendidikan MENYATAKAN 1. Bahwa seluruh data / informasi yang diberikan terkait Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikan negeri dengan Kontrak Kerja lndividu di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah ... untuk periode bulan ... 2022, adalah benar sesuai ketentuan yang berlaku , dengan rincian sebagai berikut : a. Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil, dengan ... Jumlah ( ... ) dengan Nominal Rp ... ,- ( ... ) b. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil , dengan Jumlah ... ( ... ) dengan Nominal Rp ... ,- ( ... ) 2. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi / hukuman sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, ... 2022 Yang membuat pernyataan Meterai NIP ... Keterangan: Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKT JM) ini dipergunakan sebagai salah satu lampiran dokumen penggajian KKI.
Nomor Sifat Lampiran Hal Kop Sudin Pendidikan Kota / Kabupaten ... 2022 : Surat Pengantar Usulan Pembayaran Kepada Upah Bulan ... 2022 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta di Jakarta Bersama ini saya sampaikan daftar nama usulan pembayaran upah bulan ... 2022 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dengan Kontrak Kerja lndividu melalui kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenag a Kependid ikan Non ASN di Satuan Pendidikan Negeri Jenjang TPAN , SPSN , TKN ,KBN, SLBN, SON, SMPN , SMAN , SMKN dan PKBMN di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah ... sejumlah ... ( ... ) orang dengan daftar nama terlampir yang terdiri dari : 1. Pendidik 2. Tenaga Kependidikan Jumlah Orang Orang Orang Atas perhatian dan perkenannya, saya ucapkan terima kasih. Kepala Suku Din as Pendidikan Wilc:yah .. . Kota Administrasi ... NIP ...
NO NI KKI 1 2 Lampiran : Surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah ... Kota Administrasi ... Nomor : ... Tanggal : ... 2022 DA FTAR USULAN PEMBAYARAN UPAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI KAN NON ASN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH ... BULAN ... 2022 NAMA (TA NPA GELAR) 3 NO . REK BANK OKI 4 NAMA DI REK BANK OKI 5 TEMPAT TUGAS 6 JUMLAH DIBAYAR 7 JUMLAH Rp ·· ········· ·· Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah ... Kota Administrasi ... NI P ...
DATA ABSENSI KKI SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH ... KOTA ADMINISTRASI / KABUPATEN BULAN ... 2 02 2 ABS ENS I : PENDIDIK / TENAGA KEPENDIDIKAN UMP Ha ri Kerja : ... Hari (J umla h Ha ri dala m 1 Periode Pe nggajian) Absensi Potongan No Narra NIKKI Narra Sekolah Terlantiat (rv'enit) A.Jiang Cepat (rv'enit) Saki! (Hari) lzin (Hari ) Alpha HK* Terlantiat (Hari) (5%) A.Jiang Cepat (5%) Saki! (1 ,5%) (2,5%) lzin Alpha (5%) 1 2 3 4 JLMAH Keterangan : • .. : Bagi Pendidik, Perhitungan upah rnenjadi 100% tanpa adanya perhitungan Ekinerja 1. 2 . : Jumah hari dalam 1 Periode Penggajian Jumah Potongan Bulan Berjalan Lampiran : Surat Kepala Suku Dinas Pend id ikan Wilayah Kata Admin istrasi / Kabupaten Nom or Tanggal : .. Gaji 70% E-Kin (%) Gaji (30%) Pengajuan Pentiayaran Gaji Jakarta, ... 2022 Kepala Suku Dinas Pendidikan Kata Adrrinistrasi / Kabupaten NIP
Kop Satuan Pendidikan Negeri Nomor Sifat Lampiran Hal : Penting : Surat Peringatan ... 2022 Kepada Yth ... (Nama KKI) ... di Jakarta Sehubungan dengan pelanggaran disiplin/ menurunnya kinerja Saudara: Nama NIKKI No Kontrak Jabatan Tempat Tugas dengan ini disampaikan Surat Peringatan Pertama/Kedua (SP1/SP2) akibat perbuatan Saudara yaitu: 1 ... 2 ... 3. dst Demikian Surat Peringatan ini disampaikan agar Saudara dapat merubah kinerja dan perilaku . Apabila tidak ada perubahan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat ini dikeluarkan, maka akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih . Kepala Sekolah NIP ... Tembusan: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah ... Kata Adm ...
Nomor Sifat Lampiran Hal Kop Satuan Pendidikan Negeri ... 2022 : Penting : Surat Usulan Pemberhentian Kepada Pegawai KKI Yth ... di Jakarta Menindaklanjuti SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta Nomor Tentang ... , dengan ini Saya mengajukan usu Ian pemberhentian pegawai KKI yaitu: Nama NIKKI No Kontrak Jabatan Tempat Tugas Alasan Pemberhentian (Meninggal Dunia / Pensiun / Mengundurkan Diri / Pelanggaran Kontrak) Tanggal pemberhentian Demikian Surat Usulan ini disampaikan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Sekolah NIP ...
Jakarta, Kepada Yth ... di Jakarta FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI NOrvlOR : I I. DAT A PEGAWAI Nama Jabatan Unit Kerja INIKKI IMasa Kerja I I I II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Persalinan 3. Gugur Kandungan 4. Cuti Besar 5. Cuti Alasan Penting 111.,ALASAN CUTI IV. LAMA CUTI Selama I Hari Kerja I Mulai Tanggal I I V. CAT AT AN CUTI 1. Cuti Tahunan Tahun Sisa Keterangan 2. Cuti Persalinan 3. Gugur Kandungan 4. Cuti Besar 5. Cuti Karena Alasan Penting ~ I VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI Jakarta Hormat Saya Telepon l NNviA. NIKKI I VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG Disetujui I Perubahan Ditangguhkan I Tidak Disetujui I I Kepala Sekolah ... ltd+ stempel NNviA. NIP IVIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI Disetujui I Perubahan Ditangguhkan I Tidak Disetujui I I Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ... ······· NIP ...