PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA RPJMD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 PULAU PUNJUNG 2021
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 7. tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 56);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026. Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dharmasraya. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra- PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 15. Strategi adalah langkah berisikan Program-program sebagai prioritas Pembangunan daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran. 16. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
Pasal 3 RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pasal 4 Pengaturan RPJMD bertujuan untuk: a. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra-PD; dan b. sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026 Pasal 5 (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah; d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; e. BAB V : Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran; f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan i. BAB IX : Penutup (2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimamsud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. Pasal 7 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan; c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 8 (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan; dan c. terjadi perubahan yang mendasar.
25 Agustus 2
PENJELASAN ATAS PERATURAN KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR...TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Walikota terpilih harus menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Bahkan dalam ketentuan Pasal 264 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib ditetapkan
paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Selanjutnya RPJMD nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan lainnya serta acuan penyusunan RAPBD Kabupaten. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: penjabaran RPJMD yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan "Pemangku Kepentingan" adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Inodnesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, Lembaga
Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat di Daerah dan kabupaten/kota serta Nagari/Desa/Kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Huruf b Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 94
DAFTAR ISI . BAB 1. PENDAHULUAN ... 1-1 1.1. Latar Belakang ... 1-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ... 1-4 1.3. Hubungan Antar Dokumen ... 1-6 1.4. Maksud Dan Tujuan ... 1-9 1.5. Sistematika Penulisan ... 1-9 BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH... 2-1 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi... 2-1 2.1.1. Karakterisktik Wilayah... 2-1 2.1.2. Kerawanan Bencana Alam ... 2-21 2.1.3. Kondisi Demografi ... 2-28 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... 2-32 2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ... 2-32 2.2.2. Laju Pertumbuhan PDRB ... 2-34 2.2.3. PDRB Perkapita (pendapatan perkapita) ... 2-36 2.2.4. Indeks Gini (Ketimpangan pendapatan) ... 2-37 2.2.5. Tingkat Kemiskinan ... 2-38 2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ... 2-39 2.3. Aspek Pelayanan Umum ... 2-40 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ... 2-40 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar... 2-68 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan... 2-93 2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ... 2-100 2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ... 2-103 2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ... 2-106 2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum ... 2-107 2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ... 2-108 2.4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ... 2-109 2.4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan ... 2-110 2.4.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ... 2-113 2.4.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .. 2-113 2.4.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ... 2-113 2.4.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ... 2-114 2.5. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya ... 2-115 2.6. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan (DDDTLH) ... 2-119 2.6.1. Supply dan Demand (DDDTLH Ril) ... 2-119 2.6.2. Analisis DDDTLH: Jasa Ekosistem ... 2-124 BAB 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ... 3-1 i
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ... 3-1 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ... 3-3 3.1.2. Neraca Daerah ... 3-30 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ... 3-36 3.2.1. Kebijakan pendapatan daerah... 3-36 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah... 3-37 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah ... 3-41 3.3. Kerangka Pendanaan ... 3-44 3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan ... 3-44 3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja ... 3-46 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan ... 3-50 BAB 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ... 4-1 4.1. Permasalahan Pembangunan ... 4-1 4.1.1. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur) .... 4-1 4.1.2. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia ... 4-2 4.1.3. Permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat ... 4-2 4.1.4. Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah (birokrasi) ... 4-2 4.2. Isu strategis berdasarkan KLHS : ... 4-3 4.3. Isu Strategis Daerah ... 4-4 4.3.1. Dampak pandemi Covid-19 ... 4-4 4.3.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ... 4-5 4.4. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya ... 4-11 4.4.1. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 ... 4-11 4.4.2. RPJM Nasional Tahun 2020-2024 ... 4-14 4.4.3. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ... 4-15 4.4.4. Hubungan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Penataan Ruang ... 4-16 BAB 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ... 5-1 5.1. Visi RPJMD 2021-2026 ... 5-2 5.2. Misi RPJMD 2021-2026 ... 5-3 5.3. Tujuan Dan Sasaran ... 5-3 5.4. Prioritas Pembangunan ... 5-9 BAB 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ... 6-1 BAB 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ... 7-1 BAB 8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ... 8-1 8.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Daerah)... 8-2 8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) ... 8-4 BAB 9. PENUTUP ... 9-1 9.1. Kaidah Pelaksanaan ... 9-1 9.2. Pedoman Transisi ... 9-1 ii
DAFTAR TABEL . Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong... 2-2 Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya ... 2-4 Tabel 2-3 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai ... 2-7 Tabel 2-4 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya (koreksi data oleh pak sek) ... 2-9 Tabel 2-5 Penyebaran Jenis Tanah ... 2-9 Tabel 2-6 Formasi Dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya ... 2-15 Tabel 2-7 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017... 2-18 Tabel 2-8 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan ... 2-20 Tabel 2-9 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan ... 2-20 Tabel 2-10 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan ... 2-20 Tabel 2-11 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya ... 2-23 Tabel 2-12 Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan ... 2-25 Tabel 2-13 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya ... 2-27 Tabel 2-14 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-28 Tabel 2-15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 ... 2-29 Tabel 2-16 Jumlah Penduduk Berdaarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 ... 2-30 Tabel 2-17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 ... 2-31 Tabel 2-18 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 ... 2-33 Tabel 2-19 Petumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan dan Atas Harga berlaku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2020 ... 2-36 Tabel 2-20 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-40 Tabel 2-21 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-41 Tabel 2-22 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Tahun 2016-2020 ... 2-41 Tabel 2-23 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-42 Tabel 2-24 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-43 Tabel 2-25 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-43 Tabel 2-26 Angka kematian bayi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020... 2-44 Tabel 2-27 Angka Kematian Ibu melahirkan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-44 Tabel 2-28 Prevalensi Malnutrisi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-45 Tabel 2-29 Persentase Rumah Tangga PHBS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-46 Tabel 2-30 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-46 Tabel 2-31 Persentase KLB yang ditangani ≤24 jam Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-47 Tabel 2-32 Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-47 Tabel 2-33 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-48 Tabel 2-34 Visit rate Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-49 Tabel 2-35 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-49 iv
Tabel 2-36 Rincian Akreditasi Puskesmas ... 2-50 Tabel 2-37 Persentase UPT RSUD Terakreditasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020... 2-51 Tabel 2-38 Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya ... 2-51 Tabel 2-39 Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya ... 2-51 Tabel 2-40 Updating Panjang Ruas Jalan Di Kabupaten Dharmasraya ... 2-52 Tabel 2-41 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya... 2-52 Tabel 2-42 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya ... 2-53 Tabel 2-43 Jumlah Ruas per Kecamatan dan Kondisinya, 2019 ... 2-53 Tabel 2-44 Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Dharmasraya ... 2-54 Tabel 2-45 Jenis Jembatan ... 2-55 Tabel 2-46 Kondisi Lantai Jembatan ... 2-56 Tabel 2-47 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020 ... 2-56 Tabel 2-48 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2016-2020 ... 2-57 Tabel 2-49 Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Pipa Air Minum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-58 Tabel 2-50 Sebaran Jumlah Rumah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 ... 2-58 Tabel 2-51 Cakupan Permukiman Layak Huni Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020... 2-60 Tabel 2-52 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-61 Tabel 2-53 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Rumah Tangga di Kabupaten Dharmaraya Tahun 2020 ... 2-61 Tabel 2-54 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-63 Tabel 2-55 Cakupan Lingkungan Permukiman Sehat dan Aman Didukung dengan PSU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-64 Tabel 2-56 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-64 Tabel 2-57 Persentase Penyelesaian Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2016- 2020 ... 2-65 Tabel 2-58 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun 2016-2020 ... 2-65 Tabel 2-59 Persentase Respontime 15 menit pada Lokasi Kebakaran Tahun 2016-2020 ... 2-66 Tabel 2-60 Indikator Kebencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-66 Tabel 2-61 Data Bencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020... 2-67 Tabel 2-62 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran ... 2-67 Tabel 2-63 Persentase PPKS Yang Tertangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-68 Tabel 2-64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-68 Tabel 2-65 Persentase keaktifan Focalpoint Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-69 Tabel 2-66 Persentase Organisasi Perempuan yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-70 Tabel 2-67 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-70 Tabel 2-68 Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2020 ... 2-71 Tabel 2-69 Rasio kekerasan dalam rumah tangga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-71 Tabel 2-70 Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-72 v
Tabel 2-71 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-73 Tabel 2-72 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-73 Tabel 2-73 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat Tahun 2016-2020 ... 2-74 Tabel 2-74 Persentase Penyelesaian / Fasilitasi Kasus Tanah Pemerintah Tahun 2016-2020 ... 2-75 Tabel 2-75 Indeks Kualitas Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-75 Tabel 2-76 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-75 Tabel 2-77 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-76 Tabel 2-78 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-76 Tabel 2-79 Cakupan Sumber Daya Alam yang Terlindungi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-77 Tabel 2-80 Meningkatnya Luas Tutupan Lahan/Menurunnya Lahan Kritis Tahun 2016-2020 ... 2-77 Tabel 2-81 Cakupan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-78 Tabel 2-82 Cakupan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-78 Tabel 2-83 Persentase kepemilikan KTP-elektronik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-79 Tabel 2-84 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-79 Tabel 2-85 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-80 Tabel 2-86 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-80 Tabel 2-87 Persentase Nagari Tertingal dan Sangat Tertinggal Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-81 Tabel 2-88 Angka kelahiran total Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-81 Tabel 2-89 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-82 Tabel 2-90 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-82 Tabel 2-91 Persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-83 Tabel 2-92 Persentase kelompok tribina yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-83 Tabel 2-93 Banyaknya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2020 ... 2-84 Tabel 2-94 Capaian Urusan Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020 ... 2-84 Tabel 2-95 Persentase Sarana Pemerintah Daerah yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-85 Tabel 2-96 Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-85 Tabel 2-97 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-87 Tabel 2-98 Jumlah Koperasi Sehat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020... 2-87 Tabel 2-99 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-88 Tabel 2-100 Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-88 Tabel 2-101 Nilai realisasi Investasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-89 Tabel 2-102 Jumlah cabang olahraga yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-89 Tabel 2-103 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2016-2020 ... 2-89 Tabel 2-104 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital Tahun 2016-2020 ... 2-90 Tabel 2-105 Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020... 2-91 Tabel 2-106 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Tahun 2016-2020 ... 2-91 vi
Tabel 2-107 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-91 Tabel 2-108 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-92 Tabel 2-109 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2020 ... 2-92 Tabel 2-110 Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-93 Tabel 2-111 Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-94 Tabel 2-112 Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-95 Tabel 2-113 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-98 Tabel 2-114 Produksi Komoditi Unggulan Bidang Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-98 Tabel 2-115 Indikator Kinerja Bidang Pedagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-99 Tabel 2-116 Indikator kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-100 Tabel 2-117 Nilai LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-100 Tabel 2-118 Komponen Penilaian Evaluasi Atas Implementasi SAKIP ... 2-101 Tabel 2-119 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-101 Tabel 2-120 Indikator Kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-102 Tabel 2-121 Indikator Kinerja DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020... 2-102 Tabel 2-122 Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-103 Tabel 2-123 Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 2-103 Tabel 2-124 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2016- 2020 ... 2-104 Tabel 2-125 Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi Tahun 2016 s/d 2020 ... 2-104 Tabel 2-126 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu Tahun 2016 s/d 2020 ... 2-105 Tabel 2-127 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi Tahun 2016 s/d 2020 ... 2-105 Tabel 2-128 Persentase kasus ASN yang tertangani Tahun 2016 s/d 2020 ... 2-106 Tabel 2-129 Realisasi Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah ... 2-106 Tabel 2-130 Kinerja Kesatuan Bangsa dan politik ... 2-107 Tabel 2-131 Realisasi SPM SD / MI, SMP/MTS ... 2-109 Tabel 2-132 Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan ... 2-109 Tabel 2-133 Realisasi SPM PAUD ... 2-110 Tabel 2-134 Realisasi SPM Bidang Kesehatan ... 2-110 Tabel 2-135 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ... 2-113 Tabel 2-136 Realisasi SPM Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ... 2-113 Tabel 2-137 Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ... 2-114 Tabel 2-138 Realisasi SPM Bidang Sosial ... 2-114 Tabel 2-139 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang Bukan Kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya ... 2-116 Tabel 2-140 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya ... 2-116 Tabel 2-141 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar ... 2-117 Tabel 2-142 Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Kabupaten Dharmasraya ... 2-118 Tabel 2-143 Kondisi Eksisting Daya Dukung Pangan Kabupaten Dharmasraya ... 2-120 vii
Tabel 2-144 Proyeksi Produksi Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030 ... 2-120 Tabel 2-145 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030 ... 2-121 Tabel 2-146 Potensi Ketersediaan Sumber Air Kabupaten Dharmasraya ... 2-122 Tabel 2-147 Proyeksi Luas Lahan dengan Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya ... 2-123 Tabel 2-148 DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Dharmasraya ... 2-125 Tabel 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp Juta) ... 3-2 Tabel 3-2 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta) ... 3-22 Tabel 3-3 Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta) ... 3-23 Tabel 3-4 Rasio Kemandirian Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) ... 3-24 Tabel 3-5 Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) ... 3-25 Tabel 3-6 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) ... 3-27 Tabel 3-7 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2019 (%)... 3-28 Tabel 3-8 Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) ... 3-29 Tabel 3-9 Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016- 2020 (%) ... 3-30 Tabel 3-10 Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2016-2020 (Rp juta) ... 3-32 Tabel 3-11 Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) ... 3-36 Tabel 3-12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur ... 3-38 Tabel 3-13 Realisasi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 -2020 ... 3-39 Tabel 3-14 Prediksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 -2026 ... 3-40 Tabel 3-15 Realisasi Defisit Riil dan Silpa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d 2020 (Rp juta) ... 3-42 Tabel 3-16 Penyebab Terjadinya Defisit Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta) ... 3-43 Tabel 3-17 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) ... 3-47 Tabel 3-18 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) ... 3-48 Tabel 3-19 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) ... 3-49 Tabel 3-20 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021- 2026 (Rp juta) ... 3-51 Tabel 4-1 Isu Prioritas Kabupaten Dhamasraya ... 4-3 Tabel 5-1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 ... 5-4 Tabel 6-1 Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 ... 6-2 Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026... 7-2 Tabel 8-1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Daerah) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021- 2026 ... 8-2 Tabel 8-2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 ... 8-4 viii
DAFTAR GAMBAR . Gambar 1-1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan ... 1-6 Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya... 2-2 Gambar 2-2 Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Dharmasraya ... 2-3 Gambar 2-3 Peta Administrasi Nagari Kabupaten Dharmasraya... 2-3 Gambar 2-4 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya ... 2-4 Gambar 2-5 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya ... 2-5 Gambar 2-6 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya ... 2-6 Gambar 2-7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya ... 2-12 Gambar 2-8 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya ... 2-14 Gambar 2-9 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya ... 2-17 Gambar 2-10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya ... 2-18 Gambar 2-11 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya ... 2-21 Gambar 2-12 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Dharmasraya ... 2-23 Gambar 2-13 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya ... 2-24 Gambar 2-14 Peta Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan ... 2-29 Gambar 2-15 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan... 2-30 Gambar 2-16 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan... 2-31 Gambar 2-17 Piramida Penduduk Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Jenis Kelamin ... 2-32 Gambar 2-18 IPM Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 ... 2-34 Gambar 2-19 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen) ... 2-35 Gambar 2-20 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah) ... 2-37 Gambar 2-21 Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016- 2020 ... 2-38 Gambar 2-22 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 ... 2-39 Gambar 2-23 Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 ... 2-39 Gambar 2-24 Perbandingan APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs ... 2-42 Gambar 2-25 Prosentase Jenis Permukaan Jalan ... 2-53 Gambar 2-26 Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya per-Kecamatan ... 2-54 Gambar 2-27 Prosentasi Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya ... 2-54 Gambar 2-28 Prosentase Jenis Jembatan ... 2-55 Gambar 2-29 Prosentase Kondisi Lantai Jembatan... 2-56 Gambar 2-30 Perbandingan IPG Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional... 2-69 Gambar 2-31 Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar Pembangunan ... 2-115 Gambar 2-32 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional ... 2-117 Gambar 2-33 Capaian TPB/SDGs Berdasarkan SPM ... 2-118 ix
Gambar 2-34 Daya Dukung Pangan dengan Metode Supply dan Demand ... 2-121 Gambar 2-35 Daya Dukung Air Permukaan dengan Metode Supply dan Demand ... 2-122 Gambar 2-36 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya ... 2-123 Gambar 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ( Rp juta) ... 3-4 Gambar 3-2 Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2020 (%) ... 3-5 Gambar 3-3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ( Rp juta) ... 3-7 Gambar 3-4 Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) ... 3-8 Gambar 3-5 Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 3-8 Gambar 3-6 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2020 (Rp juta) ... 3-10 Gambar 3-7 Kontribusi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) ... 3-11 Gambar 3-8 Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020... 3-12 Gambar 3-9 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)... 3-14 Gambar 3-10 Efektifitas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 3-14 Gambar 3-11 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ( Rp juta) ... 3-16 Gambar 3-12 Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) ... 3-16 Gambar 3-13 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ( Rp juta) ... 3-17 Gambar 3-14 Proporsi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) ... 3-18 Gambar 3-15 Efektifitas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) ... 3-19 Gambar 3-16 Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)... 3-19 Gambar 3-17 Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) ... 3-21 Gambar 3-18 Efektifitas Pengeluaran Belanja Langsung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ... 3-21 Gambar 4-1 Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005- 2025 ... 4-12 Gambar 5-1 Skematik Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Arah Kebijakan dan Program / Kegiatan ... 5-2 x
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Adapun dokumen rencana pembangunan bagi pemerintah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun yang memuat visi daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun atau selama masa kepemimpinan kepala daerah, serta dokumen tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Dengan telah diselengarakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada serentak) pada tanggal 09 Desember 2020, dan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada tanggal 26 Februari 2021 yaitu pasangan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE dengan Wakil Bupati Drs. DP Datuk Labuan, Maka kewajiban pemerintah daerah adalah menjabarkan Visi, Misi dan Program prioritas pembangunan kepala daerah terpilih ke dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka penentuan periodesasi RPJMD ditentukan berdasarkan masa jabatan kepala daerah yaitu tahun 2021-2026, dan bukan berdasarkan waktu menjabat Tahun 2021-2024. Sehingga dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya periodesasinya dihitung Tahun 2021-2026 RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Selanjutnya RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan akan dijabarkan secara tahunan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerag (Renja PD). Penyusunan RPJMD memperhatikan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana kewenangan tersebut terdiri dari 32 urusan, yaitu 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, serta adanya 4 (empat) pembagian fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Dimana urusan pemerintahan wajib dan pilihan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam bentuk dinas, unsur pendukung dilaksanakan oleh 1-1
sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur penunjang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam bentuk badan, unsur pengawasan dilaksanakan oleh inspektorat daerah, unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kecamatan, sedangkan unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD ini terdiri dari 6 (enam) tahapan, diantaranya dapat dijelaskan di bawah ini : 1. Tahap Persiapan Adapun agenda yang dilakukan pada tahapan ini adalah dimulai dengan pembentukan Keputusan Bupati Dharmasyara Nomor: 188.45/40/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2016 tanggal 25 Januari 2021, dilanjutkan dengan orientasi tim terhadap penyusunan dokumen RPJMD pada tanggal 18 Januari 2021 hingga tanggal 3 Pebruari 2021, penyiapan data perencanaan serta penyempurnaan terhadap rancangan teknokratik RPJMD. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sudah dilakukan sejak Bulan Desember 2020 hingga bulan 25 Februari 2021 sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai langkah percepatan dalam penyusunan RPJMD. 2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahapan rancangan awal ini dimulai terhitung sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Rancangan awal ini dilakukan berbarengan dengan penyusunan KLHS RPJMD serta dilanjutkan dengan forum konsultasi publik pada tanggal 8 April 2021, penyampaian Rancangan RPJMD ke DPRD di tanggal 12 April 2021 serta ditindaklanjuti daam bentuk Penanda tanganan nota kesepakatan antara ketua DPRD dengan Bupati Dharmasraya pada tanggal 19 April 2021. Dokumen rancangan awal yang disepakati ini dilanjutkan dengan konsultasi ke gubernur untuk mendapatkan saran dan masukan dari Provinsi, serta proses selanjutkan penyempurnaan Rancangan awal berdasarkan setelah saran Provinsi ini diakomodir maka disampaikan ke perangkat daerah melalui Surat edaran Bupati tentang Penyusunan rancangan Renstra PD. 3. Penyusunan Rancangan RPJMD telah didasarkan pada Rancangan RPJMD merupakan penyempurnaan yang penyempurnaan rancangan awal RPJMD serta rancangan Renstra PD yang telah disampaikan ke Bapppeda diverifikasi oleh Tim Penyusun RPJMD. 4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah. Musrenbang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 dihadiri oleh pemangku kepentingan, dan hasil dari Musrenbang ini dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD terhadap 1-2
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD 6. Penetapan RPJMD Penetapan RPJMD harus sudah dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati terpilih dilantik. Dimana penetapan ini dilakukan setelah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJMD kabupaten. Guna menghasilkan dokumen yang berkualitas dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai target pembangunan yang ditargetkan, maka penyusunan Dokumen RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pendekatan yang diterapkan adalah: 1. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. 2. Pendekatan partisipatif, hal ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, selain pemerintah daerah sendiri, maka pemangku kepentingan yang dilibatkan adalah instansi vertikal, pemerintahan nagari, perwakilan masyarakat, serta pihak swasta yang berada di Kabupaten Dharmasraya 3. Pendekatan politis, sebagai salah satu muatan utama dalam penyusunan RPJMD, dimana RPJMD menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. 4. Pendekatan atas-bawah. Dalam pelaksanaannya, biasanya pendekatan ini dilakukan melalui Musrenbang, mulai dari tingkat desa/nagari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga hasil Musrenbang nasional. Penyusunan dokumen RPJMD ini juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, yang mencakup: 1. Pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif, dan spasial; a. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. b. Pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. c. Pendekatan spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. 2. Menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program dan kegiatan strategis dengan menerapkan prinsip money follow programe. 1-3
Selanjutnya RPJMD yang telah disusun akan dijabarkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. RPJMD menjadi dokumen yang sangat strategis, hal ini dikarenakan RPJMD merupakan: 1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat; 2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD 2005-2025 untuk tahap keempat; yang merupakan tahap terakhir dalam upaya pencapaian visi misi RPJPD 2005-2025 3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah tahun 2011-2031; 4. Pedoman utama dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah; 5. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah; 6. Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan 7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda. Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan yang memberikan mandat untuk mengintegrasikan TPB kedalam agenda pembangunan. Maka dalam penyusunan dokumen RPJMD ini juga memperhatikan upaya pencapaian indikator TPB. Dengan demikian, akan tercipta keselarasan antara RPJMD dengan upaya pencapaian indikator TPB serta perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah kepala daerah terpilih, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam koridor pembangunan berkelanjutan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung mengenai penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Barat; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 1-4
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 1-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam menjelaskan keterkaitan antar dokumen perencanaan, maka penyusunan RPJMD harus mengacu dan sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Hal serupa juga terdapat pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 263 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada permendagri 86 Tahun 2017, maka skema keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar Gambar 1-1 : Gambar 1-1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan 1-6
Dari Gambar 1-1 dapat dilihat bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya harus mempedomani 3 (tiga) dokumen yang memiliki keterkaitan langsung yaitu : RPJPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2005-2025, RPJM Nasional tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi. Sumatera Barat tahun 2021-2026. Kemudian setelah dokumen RPJMD ini ditetapkan, maka fungsi RPJMD Kabupaten Dharmasraya ini juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD Kabupaten Dharmasraya. Peran penting dalam melakukan kajian mengenai keterkaitan antar dokumen tersebut adalah untuk menjamin adanya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional untuk mencapai target pembangunan. Dengan kata lain, selain daerah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan potensi dan karanter daerah yang berbeda-beda sesuai yang dimuat dalam dokumen RPJPD, Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran untuk mendukung tercapainya target pembangunan nasional. Selain mempedomani dokumen RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dokumen yang juga ditelaah adalah dokumen Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya dengan melakukan penyelarasan terhadap tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Sehingga diharapkan kebijakan yang terdapat di dalam dokumen RPJMD ini dapat mengisi pembangunan sesuai kebijakan yang terdapat dalam RTRW. Selanjutnya Dokumen lainnya yang juga disusun secara simultan dan saling terintegasi dengan penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimana dokumen ini bertujuan agar pembangunan dapat terlaksana dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Gambar 1-2 Keterkaitan RPJMD dan KLHS RPJMD 1-7
Sehingga dengan demikian RPJMD diharapkan dapat selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan menjaga kualitas terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komit menglobal dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan); 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan); 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera); 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas); 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender); 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak); 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau); 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur); 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan); 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan); 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab); 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim); 14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan); 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan); 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh); 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). 1-8
Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 1.4. Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah untuk penyempurnaan dalam menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam bentuk dokumen RPJMD secara utuh. RPJMD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah: 1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Mendukung keselarasan, sinerginitas dan sinkronisasi kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 3. Sebagai bahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah secara tahunan dan lima tahunan/ akhir periode RPJMD. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab, yaitu sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan substansi umum dalam penyusunan RPJMD, yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan/ penyajian dokumen RPJMD. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menjelaskan data disertai dengan analisis yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang disusun berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah, serta aspek daya saing daerah. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah. Bab ini meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD. 1-9
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Bab ini menjelaskan permasalahan pembangunan serta analisis isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan selama periode Bupati dan Wakil Bupati, penyajiannya permasalahan pembangunan disajikan berdasarkan urusan pemerintah daerah. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan untuk dilaksanakan selama tahun rencana (2021-2026). BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBVANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan daerah prioritas. Program menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. program pembangunan BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Bagian ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan BAB VIII KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH Bagian ini memuat indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah serta ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2021 sampai 2026. BAB IX PENUTUP Bab ini menjelaskan hal yang perlu mendapatkan perhatian, terutama pelaksanaan prioritas pembangunan lima tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini. Selain itu juga menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan diantaranya penetapan Renstra Perangkat daerah dan sebagai pedoman RKPD yang akan disusun di tahun berikutnya. 1-10
BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi 2.1.1. Karakterisktik Wilayah 2.1.1.1. Letak, Batas dan Luas Wilayah Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat dengan Ibukota Pulau Punjung dan terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 yang ditandai sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo. Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00º48'25,367"- 1º41'40,269" LS dan 101º8'32,52''-101º53'30,166" BT, yang merupakan kabupaten di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat serta berada di perbatasan Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Riau serta dilintasi oleh jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut: Sebelah utara : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. • Sebelah selatan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. • Sebelah timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. • Sebelah barat : Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satelite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 301.645 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan 2-1
Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong sebagaimana sebagaimana terlihat pada Gambar 2-1, Gambar 2-2, Gambar 2-3 dan Tabel 2-1. Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya 800000 800000 Kec. Koto Baru 100°0'0"E Kec. Padang Laweh 100°0'0"E Jalan KabupatenKecamatan 9850000 Kec. Sungai Rumbai Batas Kabupaten 101°30'0"E Kec. Asam Jujuhan 101°30'0"E 9850000 750000 2°0'0"S 2°0'0"S Kec. IX Koto 1°0'0"S 1°0'0"S 0°0'0" 0°0'0" Batas Propinsi 750000 Kec. TiumangProp. JambiProp. Riau Kec. Sitiung Kcc. Koto Besar Kec. Koto Salak PETA ADMINISTRASIKABUPATEN DHARMASRAYAPEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKETERANGAN RIWAYAT / SUMBER DATA : Legenda Kcc. Timpeh Kec. IX KotoKcc. Koto BesarKcc. TimpehKec. Asam JujuhanKec. Pulau PunjungKec. Koto BaruKec. SitiungKec. TiumangKec. Koto SalakKec. Padang LawehKec. Sungai RumbaiNag. BonjolNag. BanaiNag. Lubuk BesarNag. SikabauNag. SilagoNag. TimpehNag. SinamarNag. Koto BesarNag. TabekNag. Alahan Nan TigoNag. Sungai DarehNag. Sialang GaungNag. Koto Nan IV DibawahNag. Abai SiatNag. PanyubaranganNag. PadukuhanNag. SigunturNag. Tabing TinggiNag. Sungai LimauNag. Ampang KuranjiNag. Lubuk KarakNag. Sungai KambutNag. SitiungNag. Gunung SelasihNag. Koto BaruNag. Teratak TinggiNag. Koto RanahNag. Koto BaringinNag. Koto TinggiNag. Gunung MedanNag. Sei LangkokNag. SipangkurNag. SimaliduNag. Sopan JayaNag. Sei. DuoNag. TiumangNag. IV Koto P.PunjungNag. Koto SalakNag. Koto PadangNag. Koto GadangNag. Koto LawehNag. Ranah PalabiNag. Kurnia SelatanNag. Padang LawehNag. Muaro SopanNag. AmpaluNag. Batu RijalNag. Sei Rumbai BaratNag. Pulau MainanNag. Tanjung AlamNag. Kurnis Koto SalakNag. Sei Rumbai TimurKab. SolokKab. SijunjungKab. Solok Selatan 9900000 9900000 101°0'0"E Jalan Nasional 010205Kilometers 101°0'0"E 102°0'0"E 102°0'0"E batas Nagari batas Kecamatan Jalan Propinsi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (R T R W) Kabupaten Dharmasraya2011 - 2031Gambar 1.13UTBS: ... : ... : ... Universal Transverse MercatorWGS 84Grid GeografiProyeksiEllipsoid ReferensiSistem Grid1. Peta Hasil Digitasi Citra Spot 5 , Bappeda Prop. Sumbar (2007)2. Peta Jaringan Jalan Kab. Dharmasraya, Dinas PU Kab. Dharmasraya (2007)3. Peta Batas Administrasi Kab Dharmasraya, BPN Kab. Dharmasraya (2011)Skala 1 : 600.000 1°30'0"S 102°0'0"E 1°30'0"S Kec. Pulau Punjung Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Nagari 4 7 5 4 5 4 4 4 5 6 4 52 Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017 Kecamatan No Sungai Rumbai 1 Koto Besar 2 Asam Jujuhan 3 Koto Baru 4 Koto Salak 5 Tiumang 6 Padang Laweh 7 Sitiung 8 9 Timpeh 10 Pulau Punjung 11 Sembilan Koto Kab. Dharmasraya Luas (Ha) 5.109 57.310 46.372 21.747 12.440 13.543 6.100 13.018 32.730 44.750 48.522 301.645 Jorong 43 43 22 73 44 30 17 52 40 62 35 461 2-2
Gambar 2-2 Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Dharmasraya Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 Gambar 2-3 Peta Administrasi Nagari Kabupaten Dharmasraya Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 2-3
2.1.1.2. Topografi dan Kelerengan Wilayah Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017, diperoleh data kelerengan lahan seperti disajikan pada Tabel 2-2, Gambar 2-4 dan Gambar 2-5. Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya Klasifikasi Kelerengan Lahan Datar Agak Landai Landai Agak Curam Curam Sangat Curam Jumlah Lereng (%) 0-3 3-8 8-15 15-25 25-40 40-60 Luas Luas (Ha) 60.383 150.994 39.434 35.189 14.391 1.251 301.645 (%) 20 50 13 11,6 4,7 0,7 100 Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017 Gambar 2-4 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya 2-4
Gambar 2-5 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya 2.1.1.3. Geomorfologi Terdapat 5 satuan morfologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu: 1. Satuan aluvial Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai. 2. Satuan dataran a. Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam) b. Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan) 3. Satuan perbukitan a. Perbukitan terpisah; b. perbukitan bergelombang; c. perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang; d. perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang; e. perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam; f. perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam; g. Perbukitan karst paralel tertoreh 2-5
4. Satuan Pergunungan Pergunungan sangat tertoreh 5. Satuan vulkan a. Lereng atas volkan dengan topografi sangat curam b. Lereng tengah volkan dengan topografi curam c. Lereng bawah volkan dengan topografi agak curam d. Dataran volkan bergelombang dengan topografi landai Untuk lebih jelasnya geomorfologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2-6. Gambar 2-6 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya 2-6
2.1.1.4. Hidrologi Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai yang mengalir di Kabupaten Dharmasraya terlihat pada Tabel 2-3. Tabel 2-3 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai No 1 2 3 Nama Sungai Batang Hari Sungai Pauh Batang Piruko Kecamatan Pulau Punjung Pulau Punjung Pulau Punjung Lebar Panjang (km) (m) 50,00 90,00 2,75 3,00 4,00 0,50 18,00 20,00 1,00 Dalam (m) Kecepatan (m/dt) Keterangan 1,000 Untuk irigasi 1,250 0,450 Sumber air BPAM Koto Baru 4 5 6 Batang Mimpi Batang Pangian Batang Neli Pulau Punjung Pulau Punjung Pulau Punjung 10,00 11,00 1,50 8,00 15,00 1,25 8,00 6,00 0,80 0,400 0,800 0,650 Sumber air BPAM Pulau Punjung Pulau Punjung Batang Lolo 7 Pulau Punjung Sungai Balit 8 Pulau Punjung 9 Sei. Patapahan Pulau Punjung 10 Batang Asahan Pulau Punjung 11 Sungai Kamang Pulau Punjung 12 Batang Tandun Pulau Punjung 13 Sungai Lamak Pulau Punjung 14 Batang Palangko Pulau Punjung 15 Batang Nyunyo IX Koto 16 Batang Momong IX Koto 17 Batang Siraho IX Koto 18 Batang Silago IX Koto 19 Batang Banai IX Koto 20 Batang Sabilah IX Koto 21 Batang Silikik IX Koto 22 Batang Rambah IX Koto 23 Batang Bakur IX Koto 24 Batang Bugah IX Koto 25 Batang Sipotar IX Koto 26 Batang Singolan IX Koto 27 Sungai Tonang Sitiung 28 Sei. Lubuk Agung Sitiung 29 Sei. Udang Sitiung 30 Sei. Tolu Sitiung 31 Sei. Durian Sitiung 32 Sei. Sariak Timpeh 33 Sei. Tempratur Timpeh 34 Sei. Pinang Timpeh 35 Batang Timpeh 36 Air Gemuruh Timpeh 37 Batang Timpeh Usau Timpeh Timpeh 38 Sei Garingging Timpeh 39 Sei Murai 6,00 8,00 1,20 3,00 2,00 0,40 3,00 2,00 0,30 3,50 3,00 0,35 5,50 2,50 0,30 6,00 8,00 0,70 4,00 1,50 0,50 9,00 8,00 0,60 7,00 6,00 0,75 30,00 50,00 0,40 12,00 6,00 1,20 9,00 12,00 0,65 2,00 2,00 0,60 2,50 2,50 0,30 2,00 1,75 0,40 3,00 5,00 0,50 5,00 4,00 0,55 16,00 8,00 0,75 16,00 25,00 0,80 12,00 7,00 0,60 3,00 3,50 0,50 2,40 6,30 0,45 3,75 4,30 0,50 1,75 2,30 0,45 1,35 1,47 0,48 4,60 12,70 0,65 3,25 10,50 0,55 1,85 8,50 1,40 16,00 30,00 1,80 3,50 3,50 0,60 7,80 12,50 1,20 6,40 8,70 0,65 2,70 2,40 0,55 0,500 0,200 0,150 0,300 0,250 0,600 0,300 0,300 0,250 1,200 0,800 1,500 0,450 1,750 0,900 0,750 0,850 0,600 0,700 0,500 0,200 0,113 0,225 0,117 0,112 0,215 0,437 0,475 0,535 0,534 0,445 0,425 0,225 2-7
No Nama Sungai Kecamatan Panjang (km) Lebar (m) Dalam (m) Kecepatan (m/dt) Keterangan 40 Ngalau 41 Batang Lodan 42 Sarana Baru 43 Sei. Kambang Mani 44 Sei. Palabi 45 Batang Sialang 46 Batang Tarok 47 Sei. Ampang 48 Sei. Cantiang 49 Sei. Aman 50 Sei. Muai 51 Batang Siat 52 Batang Mata Air 53 Sungai Asam 54 Sungai Jujuhan 55 Sungai Pangian 56 Sungai Batang 57 Sinamar 58 Sei. Jernih 59 Sei Telaga 60 Cahaya Murni Timpeh Timpeh Timpeh Timpeh Timpeh Koto Baru Koto Baru Koto Baru Padang Laweh Koto Salak Koto Besar Koto Besar Koto Besar Koto Besar Asam Jujuhan Asam Jujuhan Asam Jujuhan Asam Jujuhan Sungai Rumbai Sungai Rumbai Sungai Rumbai 2,30 6,80 0,75 0,75 6,50 0,60 3,25 6,50 0,55 4,25 3,35 0,52 9,35 6,45 0,48 3,00 2,50 0,50 5,00 4,00 1,00 6,00 3,50 0,60 3,50 3,00 0,55 4,00 3,00 0,75 5,00 3,00 0,50 28,00 0,50 1,20 28,00 3,50 0,38 3,00 7,50 0,83 17,00 60,00 2,00 5,00 8,50 1,20 10,00 6,00 1,20 4,00 3,50 0,40 3,00 2,50 0,55 3,50 3,25 0,45 0,335 0,325 0,231 0,117 0,120 0,770 0,500 0,400 0,320 0,400 0,270 0,800 0,200 0,430 0,653 0,115 0,510 0,250 0,250 0,300 Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 2.1.1.5. Klimatologi Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan. Suhu udara berkisar antara 210C hingga 330C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361. 2.1.1.6. Jenis Tanah Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada Tabel 2-4 dan Tabel 2-5 serta pada peta tanah (Gambar 2-7) 2-8
Tabel 2-4 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya (koreksi data oleh pak sek) Pusat Penelitian Tanah (1983) Soil Taxonomy (USDA,1975) FAO-UNESCO (1974) Luas No (%) 7,60 3,49 2,75 44,89 5,99 0,80 32,40 2,07 302.599 100,00 Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983) Ha 22.993 10.574 8.313 135.847 18.134 2.423 98.048 6.267 1 Aluvial 2 Andosol 3 Gleisol 4 Kambisol Latosol 5 6 Litosol 7 Nitosol 8 Podsolik Gleysols Andosols Gleysols Cambisols Feralsols Lithosols Nitosols Acrisols Tropaquepst Dystrandepts Tropaquepts Dystropepts Haplorthoxs Troporthents Paleudults Tropudults Total dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 Tabel 2-5 Penyebaran Jenis Tanah No Jenis Tanah 1 Aluvial 2 Andosol 3 Andosol 4 Andosol 5 Gleisol 6 Kambisol Lereng (%) Satuan Fisiografi 0-3 Jalur Aliran/Bekas Jalur Aliran Sungai 15-25 Lereng Bawah Volkan Agak Tertoreh 25-40 Lereng Tengah Volkan Tertoreh >40 Lereng atas Volkan Agak tertoreh 3-8 Daerah Cekungan 0-3 Teras Sungai Bagian Bahan Induk Tanah Endapan Liat, Pasir atau campurannya Abu Volkan dan Batuan Andesit Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, breksi. Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, dan breksi. Bahan Eluvio-Koluvium dari tufa masam Bahan Endapan Aluvium (Liat) SPT 1 43 42 41 3 10 Luas SPT (ha) 22.993 2.671 4.527 3.375 8.313 20.063 (%) 7,60 0,88 1,50 1,12 2,75 6,63 7 Kambisol Bawah 3-8 Dataran antar Bahan Aluvio-Koluvium (Liat) 2 10.087 3,33 perbukitan (Datar) 8 Kambisol 3-8 Teras Sungai Bagian Bahan Endapan Aluvium (Liat) 11 4.227 1,40 Bawah 9 Kambisol 10 Kambisol 11 Kambisol 12 Kambisol 13 Kambisol 14 Kambisol 15 Kambisol 16 Kambisol 17 Kambisol 3-8 Perbukitan Sangat Tertoreh 8-15 Perbukitan Agak tertoreh 8-15 Perbukitan Agak tertoreh 15-25 Perbukitan Agak tertoreh 15-25 Perbukitan Agak tertoreh 15-25 Dataran Volkan (Bergelombang) 25-40 Perbukitan Agak tertoreh 25-40 Perbukitan Agak tertoreh 25-40 Perbukitan Tertoreh Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur) Batuan Granit Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale) Batuan Granit Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale) Tuf dan Batu Apung serta Batuan Andesit. Batuan Granit Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale) Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate) 35 17 21 18,19 22 44 20 23 28 1.528 8.009 10.069 10.755 3.668 35.922 5.791 2.871 1.248 0,50 2,65 3,33 3,55 1,21 11,87 1,91 0,95 0,41 2-9
Jenis Tanah 18 Kambisol No 19 Kambisol 20 Kambisol 21 Kambisol 22 Kambisol 23 Kambisol 24 Latosol 25 Latosol Lereng (%) 25-40 Perbukitan Tertoreh Satuan Fisiografi 25-40 Perbukitan Tertoreh 25-40 Perbukitan Sangat Tertoreh >40 Perbukitan terpisah >40 Perbukitan Tertoreh >40 Perbukitan Sangat Tertoreh 3-8 Teras Sungai Bagian Atas 15-25 Teras Sungai Bagian Bahan Induk Tanah Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate) Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate) Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur) Kompleks Batuan sedimen, metamorf (shale, slate)dan granit. Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate) Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur) Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat) Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat) Batu Kapur SPT 29 30 36 15 31 37,38 13 14 Atas 26 Litosol 27 Nitosol >40 Perbukitan Karst Paralel Tertoreh 3-8 Teras Sungai Bagian Bahan Aluvio-Koluvium (Liat) 47 12 Tengah 28 Nitosol 8-15 Dataran berombak Tufa Masam 4,5a,6a bergelombang 29 Nitosol 8-15 Dataran Tufa Masam 7,8 30 Nitosol Bergelombang 8-15 Dataran Perbukitan Batuan Granit 9 31 Nitosol (Hillock) 15-25 Dataran berombak Tufa Masam 5b,6b bergelombang 32 Nitosol 15-25 Perbukitan Batuan Granit 16 Bergelombang 33 Nitosol 34 Nitosol 35 Nitosol 36 Nitosol 37 Nitosol 15-25 Perbukitan Tertoreh 25-40 Perbukitan Tertoreh 25-40 Perbukitan Sangat Tertoreh >40 Perbukitan Tertoreh >40 Perbukitan Sangat Batuan Granit Batuan Granit Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate) Batuan Granit Batuan Granit 24,25,26 27 39 32 33 Tertoreh 38 Nitosol 39 Padsolik >40 Perbukitan Sangat Tertoreh >40 Pergunungan Sangat Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate) Batuan Granit 40 45,46 Tertoreh 40 Podsolik >40 Perbukitan Sangat Tertoreh Batuan Metamorf (kwarsit, slate) 34 302.599 Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983); Peta Topografi Jantop TNI AD, 1984. Luas Lahan Luas SPT (ha) 4.522 (%) 1,49 612 0,20 4.034 1,33 2.170 0,72 4.661 1,54 5.610 1,85 13.778 4,55 4.355 1,44 2.422 0,80 7.759 2,56 23.360 7,72 13.503 4,46 2.687 0,89 16.492 5,45 5.490 1,81 10.974 4.879 2.843 3,63 1,61 0,94 6.360 1.238 2,10 0,41 2.462 0,81 2.384 0,79 3.883 1,28 100,00 2-10
Dari data pada Tabel 2-4 terlihat bahwa tanah di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut (tanah tua) dari jenis Kambisol (44,89%) dan Nitosol (32,40%). Tanah jenis ini telah mengalami pelapukan lanjut dan karena berada pada zona tipe iklim A (sangat basah) berdasarkan sistim klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) dan termasuk zona iklim B1 menurut zona agroklimat L.R.Oldeman sehingga telah mengalami proses leaching yang terus menerus. Hal ini mengakibatkan kandungan hara menjadi rendah, KTK rendah, kandungan bahan organic rendah, ketersediaan Ca, Mg, Na, N, P dan K rendah, tinggi kandungan Aluminium (Al) dan Besi (Fe), dengan pH yang rendah (bereaksi masam). Solum tanah pada umumnya dalam sampai sangat dalam, pori mikro banyak, tekstur lempung liat berdebu, struktur remah dan konsistensi lekat. Tanah jenis ini tersebar pada punggung torehan, perbukitan bergelombang, perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam. Jenis tanah ini terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan (tanaman tahunan) seperti karet dengan sedikit treatment/masukan teknologi, Kelapa Sawit dengan pengapuran, coklat dengan pemberian bahan organic. Pemberian bahan organik akan berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah secara simultan, pengaruhnya adalah memperbaiki aerase tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan kapasitas menahan air, meningkatkan daya sanggah tanah, sebagai sumber unsur hara mikro dan sumber energi bagi mikro organisme tanah. Tanah jenis ini juga cukup baik untuk pengembangan tanaman pangan (tanaman semusim) terutama pada lahan dengan slope yang datar sampai bergelombang dengan tingkat kemiringan 0-15% seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau. Kecuali padi sawah semua intensif untuk mengimbangi rendahnya kandungan hara makro alami pada tanah tersebut, pengapuran untuk meningkatkan pH tanah, pemberian bahan organic untuk meningkatkan Kapasitas Tukar Kation dan membantu menetralkan pH tanah serta sebagai sumber hara mikro dan memperbaiki aerasi dan drainase tanah. tanaman pangan tersebut memerlukan pemupukan yang Tanah jenis ini juga cukup baik untuk pengembangan tanaman hortikultura seperti cabe, bawang dataran rendah, kacang panjang, oyong, pare, mentimun, pisang, kangkung darat, bayam, semangka, dll. Agar tanaman memberikan produksi optimal perlu dilakukan pemupukan NPK dan pupuk kandang/organic. Untuk tanaman buah-buahan terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% cukup cocok untuk pengembangan tanaman rambutan, duku, durian, jeruk dan salak. Jenis tanah lainnya dengan luasan yang cukup signifikan ditemui adalah dari jenis tanah Aluvial (22.993 Ha/7,60%) dan Andosol (10.574 Ha/3,49%) Tanah Aluvial dan Andosol ini merupakan tanah yang belum berkembang dan baru berkembang. Tanah Aluvial merupakan tanah endapan yang terbentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar aliran sungai, river flood plain (daerah dataran banjir), rawa-rawa, lembah-lembah,maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Tanah Alluvial atau Inceptisol ini merupakan tanah yang belum berkembang lebih lanjut, belum terbentuk horizon, dan umumnya bertekstur lempung berpasir dengan struktur lepas (remah) sehingga mudah diolah. Di Kabupaten Dharmasraya tanah ini relatif cukup subur dengan kandungan bahan organic yang cukup tinggi (3-5%), Kapasitas Tukar Kation (KTK) cukup tinggi dan pH yang netral. Kandungan hara sedang hingga tinggi tergantung bahan induk, cukup baik dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) tanaman semusim dan tahunan. Jenis tanah ini tersebar 2-11
pada dataran banjir disepanjang aliran Batang Hari dan daerah cekungan akibat akumulasi endapan akibat erosi dengan luasan 22.993 Ha (7,60%) Tanah jenis ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman pangan seperti padi sawah, padi lading, palawija, hortikultura dan dapat diusahakan secara intensif. Sedangkan tanah Andosol adalah salah satu jenis tanah berwarna hitam terutama pada horizon A yang berwarna hitam karena tingginya kandungan C-Organik pada lapisan humus, dengan struktur remah dan gembur sehingga mudah diolah. Menurut ilmu tanah, tanah dengan warna hitam adalah tanah vulkanis yang bahan induknya berasal dari gunung berapi berupa tufa vulkanis, batuan apung dan andesit yang mengalami pelapukan. Tanah andosol memiliki sifat memiliki ketersediaan air yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan tanah andosol menjadi tanah yang subur dan cocok untuk ditanami sayur-sayuran. Tanah jenis Gleisol dan Litosol merupakan tanah yang kurang produktif karena berbagai keterbatasan sepert solum yang dangkal dengan lereng yang curam pada jenis tanah Litosol dan adanya genangan (drainase yang jelek) pada tanah jenis tanah Gleisol. Untuk tanah Litosol (2.422 Ha/0,80%) direkomendasikan untuk jadi padang pengembalaan dengan ditanami rumput, sekaligus bisa mengurangi erosi karena lereng yang curam. Sedangkan untuk tanah jenis Gleisol (8.313 Ha/2,75%) yang umumnya terdapat pada daerah cekungan dengan factor penghambat drainase yang jelek dapat dikembangkan untuk budidaya perikanan air tawar. Gambar 2-7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya 2-12
2.1.1.7. Geologi Berdasarkan data informasi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya secara geologi regional masuk dalam Peta Geologi Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut maka formasi dan litologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari : 1. Aluvium 2. Endapan Undak 3. Batuan Gunung Api yang tak terpisahkan 4. Lava 5. Formasi Kasai 6. Formasi Rantaukil 7. Formasi Telisa, Anggota bawah 8. Formasi Gumai 9. Formasi Talang Akar 10. Formasi Sinamar 11. Granit 12. Porfir Kuarsa 13. Granodiorit 14. Formasi Barisan, Anggota batugamping 15. Formasi Barisan 16. Formasi Pelepat 17. Diabas, Basal 18. Formasi Silungkang 19. Formasi Kuantan, Anggota Bawah 20. Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih 21. Formasi Kuantan, Anggota Batugamping Untuk lebih jelasnya kondisi geologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada 2-13
Tabel 2-6 dan Gambar 2-8. Gambar 2-8 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya 2-14
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tabel 2-6 Formasi Dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya Simbol Qal Qat Qyu / Qvkb Qvl Qtk Tmr Tmtl Tmg Tomt Tos Jgr g qp gd Umur Holosen Holosen Kuarter Kuarter Plio-Plistosen Miosen Miosen Miosen Oligo-Miosen Oligosen Yura Awal Trias Trias Trias Formasi Aluvium Endapan Undak Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan Lava Formasi Kasai Formasi Rantaukil Formasi Telisa, Anggota bawah Formasi Gumai Formasi Talang Akar Formasi Sinamar Granit Granit Porfir Kuarsa Granodiorit Litologi Lanau, pasir dan kerikil Bongkah, kerikil dan pasir; setempat tingginya 30-40 m di atas permukaan sungai Breksi Gunungapi, lahar, breksi tuf, bersusunan baslt sampai andesit. Batuan berasal dari G. Kerinci dan G. Tujuh Susunan dan asalnya sama dengan Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar lereng G. Kerinci dan G. Tujuh Tuf batuapung bersifat asal, batupasir tufan, dengan sisipan bentonit dan sedikit lignit. Kayu yang membatu biasa diketemukan, berumur Plio-Plistosen, tebal maksimal 700 m. Batupasir lempungan, batupasir tufan, batupasir gampingan, batulempung tufan, napal dan lensa tipis batugampung. Napal lempungan dengan lensa-lensa rijang hitam, batupasir lignit, tuf dan breksi andesit dan batupasir glaukonit Serpih, batugamping napalan, lapisan tipis tuf andesitan dan mengandung foraminifera kecil, tenitama Globigerinidae; tebal maksimum 800 m. Napal dengan lensa rijang hitam, batupasir lignitan, tuf andesitan, breksi andesitan, dengan batupasir glokonitan; tebal maksimum 1.500 m. Konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar, batupasir kuarsa mengandung mika, batupasir arkosan, batulempung, napal, batulempung pasiran, lapisan batubara dan batugamping koral. Granit biotit hornblenda sampai granodiorit. Bintik-bintik mineral mafik, oligoklas, hornblenda telah mengalami kloritisasi, setempat apatit; sebagai stok; granodiorit lebih muda. Leuko-granit sampai monzonit kuarsa, faneritik-porfiritik. Umurnya 112;24 juta tahun. Fenokris-fenokris kuarsa dan feldspar dalam masadasar berbutir sedang, hamper besar dari mineral mafik. Bertekstur porfirit-faneritik, berwarna abu-abu muda, bersusunan anderin-oligloklas, ortoklas, kuarsa, hornblenda, biotit dan magnetit ikutan. Batugamping. Terpualamkan, terhablur dan pejal. Pbl Pb Pp d Ps PCkq PCka PCkl Perem Perem Perem Permo-Karbon Permo-Karbon Karbon Karbon Karbon Formasi Barisan, Anggota batugamping Formasi Barisan Formasi Pelepat Diabas, Basal Formasi Silungkang Formasi Kuantan, Anggota Bawah Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan, Anggota Batugamping Filit, batusabak, batugamping, batutanduk dan grewake meta. Terutama lava, tuf sela hablur dan tuf sela andesitic; terpropilitkan, pirit, tembaga dan molibden. Lava basaltik dan riolitik tersebar tidak beraturan. Keras, retak-retak, berongga, abu-abu tua, bintik-bintik hitam. Bertekstur trakit, feldspar dan mineral mafik dalam masadasar mikrolitik; sisipan dalam filit dan kuarsit. Bagian bawah, andesit hornblenda dan augit, meta-andesit dengan sisipan tuf, batugamping, srph dan batupasir. Bagian atas batugamping pasiran, batupasir gpab dan serpih lpan dengan sedikit tuf, agl, lava and augit dan basalt Kuarsit dan batupasir kuarsa dengan sisipan-sisipan filit, batusabak terkersikkan, serpih, batuan gunung api, tuf klorit, konglomerat dan rijang coklat. Serpih dan filit kemerahan-coklat, sekisan, sisipan batusabak, qzt, blanau, rijang abu tua dan lava and basalt. Menjadi sekis, genes dan batutanduk pada ktk dengan batu intrusi. Batugamping pejal berongga, berwarna putih, abu-abu dan kemerah-merahan. Mengandung sisispan-sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkersitkan dan kuarsit. Sumber : Peta Geologi Regional Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut 2-15
2.1.1.8. Hidrogeologi Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dhamasraya, kondisi hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari : A. Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir (Aquifers in which flow is intergranular)
Akifer produktif dengan penyebaran luas (extensive, productive aquifers) Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.
Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran productive aquifers) Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik. luas (extansive, moderately
Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (locally,moderately producive aquifers) Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik. B. Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (aquifers in which flow is both through fissures and interstices) Akifer produktif dengan penyebaran luas (extensive, productive aquifers) Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik. Akifer produtifitas sedang, dengan sebaran luas (extensive, moderately productive) Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik. Setempat, akifer dengan produktifitas sedang (locally, moderately productive aquifers) Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. C. Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels) Akiter produktif inggi sampai sedang (highly to moderately productive aquifers) Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik 2-16
D. Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater) Akifer dengan produktivitas kecil, setempat (poorly productive aquifers of local importance) Berada pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air di zona rekahan kurang dari 2 liter/detik. Daerah air tanah langka (regions without axploitable groundwater) Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada cathment area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi discharge air di bawah permukaan. Secara hidrogeologi Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (aquifer) setempat dan pada rekahan (joint) umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas. Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah. Gambar 2-9 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021 2-17
2.1.1.9. Tutupan Lahan Berdasarkan pemetaan kembali tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berdasarkan citra terbaru tahun 2017 maka diperoleh hasil bahwa perubahan luas daerah dari 302.599 Ha menjadi 301.645 ha sebagai konsekuensi penataan batas daerah sebagaimana permendagri yang dikeluarkan pasca penyusuna RTRW, dimana tutupan lahan yang ada seperti berikut ini. A. Lahan Pertanian Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 240.834 Ha (79,31% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 188.951 Ha dan karet seluas 29.946 Ha. Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 4.296 Ha (1,41%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 11.628 Ha (3,83%). B. Hutan Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 53.580 Ha (17,65% dari luas wilayah). C. Permukiman Luas kawasan permukiman 2.467 Ha (0,82% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Selain itu terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 3.353 Ha (1,10%). Untuk lebih jelasnya tutupan lahan kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2-7 dan Gambar 2-10. Tabel 2-7 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 No Jenis Penggunaan Lahan Ha Luas % 1 2 3 Danau 4 Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Rendah 5 Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Sedang 6 Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi Irigasi 7 Ladang/Tegalan dengan Palawija 8 9 Padang Rumput 10 Penambangan Terbuka 11 Penampungan Air 12 Penggalian Pasir, Tanah dan Batu 13 Perkebunan Campuran 14 Perkebunan Karet 15 Perkebunan Kelapa Sawit 16 Sawah dengan padi terus menerus 17 Semak Belukar 18 Sungai Permanen Bangunan Permukiman Desa Bangunan Permukiman Kota 1.845 622 36 2.061 6.643 44.876 148 11.628 357 137 2,3 816 6.013 29.946 188.951 4.296 2.996 2.260 301.645 0,61 0,21 0,01 0,68 2,19 14,78 0,05 3,83 0,12 0,05 0,00 0,27 1,98 9,86 62,23 1,41 0,99 0,74 100,00 Jumlah Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017 Gambar 2-10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya 2-18
Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021 2.1.1.10. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Status Berdasarkan status lahan yang merupakan penguasaan lahan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan peraturan yang menunjukkan penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun daerah. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut: 1. Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan cadangan lahan oleh Departemen Transmigrasi seluas 143.767 Ha (47,66%) 2. Kawasan hutan seluas 90.212 Ha (29,9%) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013. 3. Perkebunan besar seluas 49.219 Ha (16,32%) 4. Kawasan pertambangan berdasarkan IUP seluas 3.573.62 Ha dimana di Kab. Dharmasraya terdapat 12 IUP (11 IUP OP dan 1 IUP Eksplorasi). 5. Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 157.878 Ha (52,34% ). 2-19
Tabel 2-8 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan Kawasan hutan Hutan Lindung (HL) - Hutan Produksi (HP) - Hutan Produksi Konversi (HPK) - Hutan Produksi Terbatas (HPT) - Kaw. Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/KPA) Perkebunan Besar Kawasan Cadangan Pertanian Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi) Luas lahan yang dikuasai perusahaan dan pemerintah berdasarkan peraturan perundangan Penggunaan lain oleh masyarakat dan Pemda Total Luas Kabupaten Luas (Ha) 90.212 11.406 27.237 17.901 28.296 5.372 49.219 903 3.573.62 143.767 157.878 301.645 % 29,91% 3,78% 9,03% 5,93% 9,38% 1,78% 16,32% 0,30% 1,18% 47,66% 52,34% 100,00% Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017 Tabel 2-9 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan No 1 2 3 4 5 6 Rincian WPR WPN WUP Mineral Bukan Logam dan Batuan WUP Mineral Logam WUP Batubara WUP Radioaktiv Total Luas Wilayah Pertambangan Luas Wilayah Administrasi Luas (Ha) 1,420.00 6,698.00 198,300.00 44,520.00 44,950.00 49.60 295,937.60 301,645.00 Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat (Kepmen ESDM No. 3669K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera) Tabel 2-10 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan Kategori IUP Pertambangan IUP Operasi Produksi Pertambangan IUP Ekplorasi pertambangan Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Luas (Ha) 3.573.62 3.530,34 43,28 Proporsi dari luas kabupaten (%) 1,18% 1,17 0,01 2-20
Gambar 2-11 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021 2.1.2. Kerawanan Bencana Alam Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Salah satu klasifikasikan kawasan rawan bencana alam yang terindentifikasikan di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut: 2.1.2.1. Potensi Gerakan Tanah Bencana Gerakan Tanah/longsoran gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsoran yang terjadi Kabupaten Dharmasraya 2-21
umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung. Potensi gerakan tanah dijumpai pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd) . Umumnya gerakan tanah berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu. Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi. Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umumdi Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, seperti pada Tabel 2-11. 2-22
No 1 2 3 4 Gambar 2-12 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Dharmasraya Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021 Tabel 2-11 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Kelompok Batuan Utamanya Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCks), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau). Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCks), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan. Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (Pcks), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Alivium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf). Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulknik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal). Jenis Gerakan Tanah Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuhan ataupun tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar. Gelinciran - Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar). Gelinciran - Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar). Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas). Sebaran Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan Ampalu Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai. Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2021 2-23
2.1.2.2. Bencana Banjir Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan : dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dhamasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir. Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya. Gambar 2-13 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021 2.1.2.3. Kerawanan Longsor Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi. 2-24
Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya. Tabel 2-12 Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan No Kriteria Kerentanan Bahaya Longsor Luas (Ha) (%) 1 2 3 4 Tidak Rawan Kerawanan Rendah Kerawanan Sedang Kerawanan TInggi Luas Lahan 73.143 182.638 96.818 301.645 24,17 60,36 15,47 100,00 Sumber : Hasil analisis RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 2.1.2.4. Kerawanan Pencemaran Lingkungan Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu siginifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan. Kualitas air beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2-13. 2-25
No 1 2 Tabel 2-13 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya Parameter Satuan Waktu Pemantauan (tgl/bln/thn) Baku Mutu 1 8/27/ 2010 2 27/08 /2010 3 27/08 /2010 4 8/27 /2010 5 8/27 /2010 6 8/27 /2010 7 8/27 /2010 Lokasi Sampling 8 8/27 /2010 9 5/31 /2010 FISIKA Temperatur TDS TSS KIMIA ORGANIK PH BOD COD DO Posfat NO2 Tembaga Besi Timbal Air Raksa Seng Sulfat °C Mg/L Mg/L 64 6 1000 50 17 23 6-9 2 10 6 0,20 6,37 2,0 15 7,3 0,008 0,004 TTD 2,152 TTD 0,00092 5,821 3,594 6,57 2,4 10 7,2 TTD TTD TTD 0,265 TTD TTD 5,440 1,475 Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L 0,02 0,3 0,03 0,001 0,05 400 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001 Kelas I 22 13 6,76 1,6 4 6,9 0,083 TTD TTD 1,574 TTD 0,00138 0,377 2,634 55 42 6,70 2,0 12 7,1 0,033 0,005 TTD 3,617 TTD 0,00166 0,299 4,665 95 421 6,34 3,2 13 7,1 0,216 0,119 TTD 11,92 TTD 0,00299 0,297 71,032 45 8 6,80 3,5 7 6,1 TTD TTD TTD 0,882 TTD TTD 0,114 6,98 182 520 7,05 2,8 21 6,7 0,106 0,099 TTD 12,14 TTD 0,00069 0,334 48,023 23 19 6,50 3,4 9 7,2 0,015 TTD TTD 0,4 TTD 0,00054 0,135 23,49 28,4 21,7 305 6,82 1,56 16 4,0 0,039 0,019 0,00172 1 = Sungai Batang Momongan Hulu 2 = Sungai Batang Mimpi 3 = Sungai Batang Siat Abai 4 = Sungai Betung 5 = Sungai Koto Balai & S. Batih 6 = Sungai Pangian Hulu 7 = Sungai.Piruko Palangko & Nyunyo 8 = Sungai Kuranji&Btng Siat 9 = 10 = 11 = 12 = 13 = 14 = 15 = Sungai Batang Siat Hilir Sungai Batang Timpeh Sungai Muaro batang Momongan Sungai Muaro Pangian Sungai Batanghari (Hulu) Sungai Batanghari (Tengah) Sungai Batanghari (Hilir) 10 5/31 /2010 30,0 80,4 9 7,48 1,92 17 4,7 TTD 0,007 0,00172 11 5/31 /2010 30,1 64,4 20 7,33 2,44 9 5,9 TTD 0,008 0,00163 12 5/31 /2010 30,1 57,6 12 7,50 2,86 14 5,3 TTD 0,023 0,02099 13 8/27 /2010 15 16 6,64 3,1 17 6,8 0,162 TTD TTD 1,229 TTD 0,01392 3,947 1,867 14 8/27 /2010 88 51 6,98 4,5 43 7,0 0,154 TTD TTD 4,869 TTD 0,00205 0,648 3,713 15 8/27 /2010 51 25 6,80 2,8 25 6,3 TTD TTD TTD 1,551 TTD 0,00075 0,074 19,74 2-27
2.1.3. Kondisi Demografi Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2020 mencapai 228.591 jiwa. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 45.339 jiwa atau 19,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru sebanyak 32.519 jiwa atau 14,23 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dan di Kecamatan Sitiung sebanayak 28.324 jiwa atau 12,39 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.462 jiwa atau hanya 2,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 - 2020 mencapai 1,73%/tahun. Kepadatan penduduk brutto Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebesar 0.76 orang/ha. Atau sekitar 76 jiwa/km. Untuk lebih jelasnya jumlah, distribusi dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2-14 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2016-2020 No Kecamatan 1 Sungai Rumbai 2 Koto Besar 3 Asam Jujuhan 4 Koto Baru 5 Koto Salak 6 Tiumang 7 Padang Laweh 8 Sitiung 9 Timpeh 10 Pulau Punjung 11 Sembilan Koto Total Pertumbuhan 2016 20.199 23.710 6.501 28.259 18.423 10.437 7.788 24.936 14.618 37.680 13.732 206.283 3,01 Jumlah Penduduk 2018 2017 20.352 23.568 6.750 28.424 18.543 10.546 7.893 25.527 14.726 35.674 14.282 206.285 0,00 20.022 24.254 7.092 28.637 16.669 10.597 8.124 26.038 14.532 39.909 12.807 208.681 1,16 2019 20.487 24.404 9.285 29.331 16.747 11.217 8.207 26.511 15.359 39.167 13.577 214.292 2,69 2020 22.489 26.939 9.502 32.519 17.598 13.144 6.462 28.324 16.909 45.339 9.366 228.591 1,73 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2021 2-28
Tabel 2-15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) Sungai Rumbai 1 Koto Besar 2 Asam Jujuhan 3 Koto Baru 4 Koto Salak 5 Tiumang 6 Padang Laweh 7 Sitiung 8 Timpeh 9 10 Pulau Punjung 11 Sembilan Koto 5.109 57.310 46.372 21.747 12.440 13.543 6.100 13.018 32.730 44.750 48.522 301.645 22.489 26.939 9.502 32.519 17.598 13.144 6.462 28.324 16.909 45.339 9.366 4,1 0,4 0,2 1,4 1,4 0,9 1,4 2,1 0,5 0,9 0,3 0,8 Jumlah Penduduk 228.591 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis Gambar 2-14 Peta Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021 2-29
Gambar 2-15 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021 Selanjutnya apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka secara eseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex rasio sebesar 102,96, sedangkan sex rasio tertinggi ada pada kelompok umur 50-54 tahun dan 55-59 tahun. Tabel 2-16 Jumlah Penduduk Berdaarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Kelompok Umur 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 JUMLAH Jenis Kelamin (Jiwa) Pria Wanita 8.598 11.153 11.660 8.929 9.580 8.452 8.609 9.267 9.056 7.397 6.043 4.854 3.713 2.513 1.297 1.655 112.776 8.058 10.718 10.695 8.952 9.161 8.612 8.890 9.664 8.521 7.075 5.532 4.417 3.599 2.329 1.410 1.896 109.529 Total (Jiwa) 16.656 21.871 22.355 17.881 18.741 17.064 17.499 18.931 17.577 14.472 11.575 9.271 7.312 4.842 2.707 3.551 222.305 Sex Rasio 106,70 104,06 109,02 99,74 104,57 98,14 96,84 95,89 106,28 104,55 109,24 109,89 103,17 107,9 91,99 87,29 102,96 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis 2-30
Gambar 2-16 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan Sumber : Hasil analisa Bapppeda, Tahun 2021 Selanjutnya apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka secara eseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex rasio sebesar 102,96, sedangkan sex rasio tertinggi ada pada kelompok umur 50-54 tahun dan 55-59 tahun. Tabel 2-17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Kelompok Umur 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 JUMLAH Jenis Kelamin (Jiwa) Pria Wanita 8.598 11.153 11.660 8.929 9.580 8.452 8.609 9.267 9.056 7.397 6.043 4.854 3.713 2.513 1.297 1.655 112.776 8.058 10.718 10.695 8.952 9.161 8.612 8.890 9.664 8.521 7.075 5.532 4.417 3.599 2.329 1.410 1.896 109.529 Total (Jiwa) 16.656 21.871 22.355 17.881 18.741 17.064 17.499 18.931 17.577 14.472 11.575 9.271 7.312 4.842 2.707 3.551 222.305 Sex Rasio 106,70 104,06 109,02 99,74 104,57 98,14 96,84 95,89 106,28 104,55 109,24 109,89 103,17 107,9 91,99 87,29 102,96 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis 2-31
Dan apabila dilihat dari piramida penduduk seperti gambar di bawah maka terlihat bahwa semakin tinggi kelompok umur maka jumlah penduduknya semakin sedikit. Dan jumlah penduduk terbanyak ada pada kelompok usia 10-14 dan 05-09 tahun masing-masing sebesar 22.355 orang dan 21.871 orang. Gambar 2-17 Piramida Penduduk Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Jenis Kelamin >75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 05-09 00-04 12,000 7,000 2,000 3,000 8,000 PRIA WANITA Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat indikator-indikator makro pembangunan daerah, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Adapun tampilan data yang digunakan dalam menganalisis kondisi indikator makro ditampilkan perbandingan antara kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Sehingga didapatkan perbandingan Kabupaten Dharmasraya dengan rata-rata kab/kota di Sumatera Barat maupun secara nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data dan analisis di bawah : Pada aspek kesejahteraan masyarakat dijelaskan mengenai 2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wiayah lainnya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum. 2-32
IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : 1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 2. Pengetahuan (knowledge) 3. Standar hidup layak (decent standard of living) Tabel 2-18 menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dibandingkan dengan kondisi IPM tingkat propinsi dan nasional. Selama periode 2016 - 2020 IPM Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami peningkatan. Namun memasuki tahun 2020 terjadi sedikit penurunan, penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi covid- 19 yang sangat mempengaruhi aspek ekonomi maupun sosial masyarakat. Dari 4 indikator pembentuk IPM, maka yang mengalami penurunan terlihat pada pengeluaran pekapita saja, namun tiga indikator lainnya tidak berpengaruh signifikan. Tabel 2-18 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 No A Indikator IPM Nasional Satuan Indeks 2016 70,18 2017 70,81 2018 71,39 2019 71,92 1 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun 70,9 71,06 71,2 71,34 2 Rata-rata Lama Sekolah 3 Harapan Lama Sekolah 4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan IPM Provinsi Sumatera Barat 1 Umur Harapan Hidup Saat Lahir B (UHH) Tahun Tahun (000 Rp/ Orang/ Tahun) Indeks Tahun 7,95 12,72 10.420 70,73 68,73 8,1 12,85 10.664 71,24 68,78 8,17 12,91 11.059 71,73 69,01 8,34 12,95 11.299 72,39 69,31 2 Rata-rata Lama Sekolah 3 Harapan Lama Sekolah 4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan IPM Kabupaten Dharmasraya 1 Umur Harapan Hidup Saat Lahir C (UHH) Tahun Tahun (000 Rp/ Orang/ Tahun) Indeks Tahun 8,59 13,79 10.126 70,25 70,3 8,72 13,94 10.306 70,4 70,44 8,76 13,95 10.638 70,86 70,73 8,92 14,01 10.925 71,52 71,1 2 Rata-rata Lama Sekolah 3 Harapan Lama Sekolah 4 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Tahun Tahun (000 Rp/ Orang/ Tahun) 8,23 12,39 10.781 8,24 12,4 10.851 8,25 12,41 11.189 8,46 12,42 11.431 Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka IPM kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional maupun provinsi (Gambar 2-18). Namun Kabupaten Dharmasraya berada di peringkat 10 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Padahal pada tahun 2010 Kabupaten Dharmasraya telah berada di peringkat 8. Namun seiring berjalannya waktu, IPM Dharmasraya saat ini berada di bawah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar maupun provinsi. 2020 71,94 71,47 8,48 12,98 11.013 72,38 69,47 8,99 14,02 10.733 71,51 71,33 8,47 12,43 11.273 2-33
Gambar 2-18 IPM Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 72.50 72.00 71.50 71.00 70.50 70.00 Nasional Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya 2016 70.18 70.73 70.25 2017 70.81 71.24 70.4 2018 71.39 71.73 70.86 2019 71.92 72.39 71.52 2020 71.94 72.38 71.51 Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Menurunnya peringkat Kabupaten Dharmasraya terkait IPM terjadi karena lambatnya perkembangan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama 5 tahun terakhir. Pada Gambar 2.16 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan indikator rata-rata lama sekolah di Dharmasraya adalah 0,73% yang lebih rendah dari tingkat propinsi dan nasional yaitu 1,15% dan 1,63% masing- masingnya. Rata-rata pertumbuhan indikator harapan lama sekolah di Dharmasraya selama periode 2016 - 2020 sebesar 0,08% yang juga lebih rendah dibandingkan tingkat propinsi (0,42%) dan nasional (0,51%). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk membentuk strategi untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan lebih tinggi. 2.2.2. Laju Pertumbuhan PDRB Laju pertumbuhan PDRB merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, biasanya dihitung setiap tahun. Diantara tujuan dihitungnya pertumbuhan PDRB adalah ntuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, serta Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan, selain itu pertumbuhan PDRB juga dijadikan dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan swasta. Dalam menghitung pertumbuhan PDRB, maka PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020, membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga banyak sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif. 2-34
Gambar 2-19 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen) 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00
(1.00) (2.00) Nasional Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya 2016 4.57 5.27 5.34 2017 4.76 5.29 5.48 2018 4.96 5.14 5.32 2019 4.96 5.08 4.88 2020 (1.59) (1.66) (1.39) Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat dan PDRB Nasional pada harga konstan selama periode 2016 - 2020. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2017 baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Dharmasraya sendiri. Bahkan terjadi pertumbuhan PDRB yang negatif pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pendemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020. Pada Gambar 2-19 digambarkan perbandingan Secara global, pertumbuhan ekonomi negatif terjadi sekitar 70% dari negara di dunia. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif. Perlu adanya perencanaan yang strategis untuk memulihkan perekonomian. Selanjutnya dilihat dari struktur PDRB, pertumbuhan negatif di tahun 2020, baik ditinjau dari nilai PDRB ADHK maupun PDRB ADHB, ditinjau dari pertumbuhan nilai PDRB ADHK, maka terdapat 11 (sebelas) sektor dengan pertumbuhan negatif, sedangkan ditinjau dari pertumbuhan nilai PDRB ADHB maka terdapat 9 (sembilan) sektor yang menalami pertumbuhan negatif, sehingga hal ini mengakibatkan secara keseluruhan pertumbuhan PDRB ADHK di tahun 2020 menjadi negatif. Diantara sektor yang terdampak paling besar akibat pandemi covid-19 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar negatif 15,19 persen, selanjutnya sektor terdampak lainnya adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan negatif 13,18 persen, dan sektor jasa lainnya sebesar negatif 9,40 persen. 2-35
Tabel 2-19 Petumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan dan Atas Harga berlaku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2020 Lapangan Usaha 2019 ADHK 2020 2019 ADHB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,28 3,61 (4,90) 2,53 3,79 (0,76) 0,69 (3,35) (6,52) (2,08) (1,84) 4,02 (12,01) (0,32) 2,28 Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,88 6,94 (5,31) (0,34) 11,61 7,28 Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya 8,25 6,75 8,79 2,62 5,41 4,33 6,70 8,54 7,55 9,33 4,88 (13,18) (15,19) 7,89 0,73 0,04 (5,67) (0,93) 4,11 7,11 (9,40) (1,39) 11,04 10,34 5,45 4,95 7,66 6,55 10,31 12,43 8,99 11,90 4,31 Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.2.3. PDRB Perkapita (pendapatan perkapita) PDRB perkapita menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di wilayah. PDRB perkapita didapatkan dari hasil pembagian PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita direfleksikan sebagai pendapatan perkapita. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata masyarakatnya. 2020 (3,81) (5,28) 0,55 (5,54) (1,95) (0,57) (0,57) (9,33) (13,72) 7,82 2,23 0,18 (4,39) 8,40 5,06 10,08 (7,29) (0,99) 2-36
Gambar 2-20 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah) 45,000,000.00 43,000,000.00 41,000,000.00 39,000,000.00 37,000,000.00 35,000,000.00 2018 Nasional 36,485,946.23 37,877,774.92 39,366,884.53 41,021,939.07 39,771,170.17 Provinsi Sumatera Barat 37,349,917.15 40,193,611.27 42,832,685.72 45,288,329.90 44,031,591.54 Kabupaten Dharmasraya 36,777,417.02 39,419,657.12 41,052,192.85 41,782,680.36 40,483,000.00 2016 2017 2019 2020 Nasional Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Pada Gambar 2-20 di atas, dapat dilihat bahwa PDRB perkapita penduduk Dharmasraya berada di atas nasional, tapi masih di bawah Provinsi Sumatera barat. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Dampak pertumbuhan ekonomi negartif akibat dampak pandemi covid-19 juga mempengaruhi turunnya PDRB perkapita di tahun 2020. 2.2.4. Indeks Gini (Ketimpangan pendapatan) Indeks Gini atau disebut juga dengan Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penuruan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Dilihat dari pengelompokannya, maka indeks Gini dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah. 2-37
Gambar 2-21 Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 0.410 0.360 0.310 0.260 0.210 Nasional Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya 2016 0.394 0.330 0.300 2017 0.391 0.320 0.250 2018 0.384 0.320 0.260 2019 0.380 0.310 0.278 2020 0.385 0.305 0.280 Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Secara umum indeks Gini ketiganya berada pada kelompok ketimpangan rendah, semakin rendah ketimpangan, maka semakin bagus. Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka Dharmasraya memiliki ketimpangan terendah. Namun di tahun 2020 indeks gini nasional dan Kabupaten Dharmasraya sedikit megalami kenaikan, namun hanya Provinsi Sumbar yang memperlihatkan penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian ketiga indeks di atas masih memperlihatkan tren penurunan. 2.2.5. Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan ini BPS menetapkan garis kemiskinan setiap tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan sebesar Rp.477.421 per orang/bulan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman (setara 2.100 kkalori per kapita per hari). Per kapita adalah per orang. Sebagian besar negara di dunia menggunakan standar 2.100 kkalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan dasar non-makanan. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai paling rendah pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang setiap bulan di bawah garis kemiskinan itu. Dari metodologi ini, BPS menetapkan garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya sebesar 477.421 per orang per bulan untuk pengukuran garis kemiskan kondisi Maret 2020. Jadi kalau penduduk yang pengeluarannya di bawah itu, sudah masuk kategori orang miskin. Jika Rp. 477.421 dibagi 30 hari, maka rata-rata belanja orang miskin kurang dari Rp. 15.914/orang/hari. 2-38
Gambar 2-22 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 11.00 10.50 10.00 9.50 9.00 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 Nasional Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya 2016 10.70 7.14 7.16 2017 10.12 6.75 6.68 2018 9.66 6.55 6.42 2019 9.22 6.29 6.29 2020 10.19 6.56 6.23 Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Pada Gambar 2.20 terlihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya selama 5 tahun terkahir dari 7,16% pada tahun 2016 menjadi 6,23% pada tahun 2020. Meskipun pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tidak meningkat. Hal ini karena data tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan data BPS yang tersedia yaitu pada bulan Maret 2020. Sehingga kondisi ini belum dapat menggambarkan dampak dari Covid-19. 2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini Mengindikasikan besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Gambar 2-23 Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 2017 2018 2019 2020 Nasional 5.50 5.30 5.23 7.07 Provinsi Sumatera Barat 5.58 5.66 5.38 6.88 Kabupaten Dharmasraya 3.69 4.02 5.06 5.31 Sumber : BPS, Tahun 2021 2-39
Pada Gambar 2-23 terlihat bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Dharmasraya jauh di bawah kondisi tingkat pengangguran secara nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Angka TPT di Dharmasraya selalu meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, namun tidak dengan provinsi dan nasional yang mengalami fluktuatif. Meskipun demikian dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan TPT yang cukup tinggi di tingkat provinsi Sumatera barat dan nasional, namun kenaikan TPT di Kabupaten Dharmasraya tidak sebesar nasional ataupun provinsi. Berdasarkan hasil analisa data, maka kenaikan tingkat pengangguran di Dharmasraya hanya disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pencari kerja yang baru menyelesaikan Pendidikan. 2.3. Aspek Pelayanan Umum Untuk melihat kinerja masa lalu, pada sub bab ini ditampilkan berdasarkan urusan dan bidang urusan pemerintahan. Adapun masing-masing indikator dijelaskan terlebih dahulu defisini atau maksud dari indikator tersebut, diteruskan dengan data teknis tahun 2016-2020 yang disertai dengan visualisasi berupa grafik, dan dijelaskan melalui narasi mengenai analisa data maupun berdasarkan kondisi tinjauan lapangan. adapun indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagaimana ditampilkan di bawah : 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan A. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD APK PAUD merupakan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini usia 3- 6 tahun (Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.) terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Tabel 2-20 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Satuan 2016 2019 2017 persen 64,56 65,56 62,98 65,23 2018 2020 68,62 Jumlah murid PAUD Orang 3.690 3.881 5.320 6.466 7.614 orang Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Jumlah penduduk usia 3 - 6 Tahun 5.716 5.920 8.447 9.912 11.096 Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Angka Partisipasi Kasar PAUD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 68,62 persen, meskipun terjadi peningjkatan dari tahun ke tahun, namun capaian ini masih tergolong rendah dibandingkan kondisi idealnya di angka 100 persen 2-40
B. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Angka partisipasi pada dunia kependidikan digunakan untuk melihat proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Oleh sebab itu maka APK SD digunakan untuk melihat proporsi anak yang bersekolah SD atau sederajat terhadap jumlah penduduk yang seharusnya bersekolah di SD/ sederajat. Tabel 2-21 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat Satuan persen 2020 2018 2016 102,30 103,00 105,64 105,54 106,62 2017 2019 jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat Orang 27.844 27.788 27.815 27.937 27.586 jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun orang 27.218 26.978 26.330 26.470 25.874 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar SD/MI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tertinggi tercatat sebesar 109,54 di tahun 2019 dan terendah pada angka 102,30 di tahun 2016. C. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sepeeti halnya APD SD, maka APK SMP dilihat sebagai proporsi anak sekolah pada jenjang SMP atau sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun Tabel 2-22 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Tahun 2016-2020 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Satuan Persen 2016 91,45 2017 91,81 2018 109,88 2019 91,44 2020 103,30 jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs Orang 9.776 10.118 12.566 12.845 11.220 jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Orang 10.690 11.020 11.436 14.048 10.862 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mengalami peningkatan dari APK SMP/MTs tertinggi tercatat sebesar 109,88 di tahun 2018 dan terendah pada angka 91,44 di tahun 2019. 2-41
Gambar 2-24 Perbandingan APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 2016 64.56 2017 65.56 2018 62.98 2019 65.23 2020 68.62 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 102.30 103.00 105.64 105.54 106.62 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 91.45 91.81 109.88 91.44 103.30 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mengalami peningkatan dari APK SMP/MTs tertinggi tercatat sebesar 109,88 di tahun 2018 dan terendah pada angka 91,44,30 di tahun 2019. Peningkatan angka APK SD/MI disebabkan oleh meningkatnya layanan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dengan adanya pembangunan, rehab sekolah melalui dana DAK dan APBD dapat memenuhi fasilitasnya. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap Pendidikan merupakan salah satu dapat meningkatnya APK SMP/MTs D. Angka Partisipasi Murni (APM) SD APM SD menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SD yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Kondisi ideal apabila seluruh anak usia sekolah setara SD dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen Tabel 2-23 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi Satuan persen 2017 2016 115,87 116,00 2018 99,68 2019 94,59 2020 99,31 jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat orang 31.538 31.294 26.246 25.038 25.696 jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun orang 27.218 26.978 26.330 26.470 25.874 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Dari Tabel 2-23 diatas terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi di Kabupaten Dharmasraya Pada usia 7 -12 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 rata rata telah mencapai 99,31%. Angka partisipasi sekolah dapat dijadikan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah secara umum, 2-42
E. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP APM SMP menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SMP yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya Tabel 2-24 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts Satuan persen 2016 67,78 2017 67,95 2018 85,67 2019 87,72 2020 93,13 jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/sederajat orang 7246 7488 9797 12323 10116 jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun orang 10690 11020 11436 14048 10862 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan A. Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Semakin tinggi angka haraopa hidup, maka semakin tinggi tingkat kesehahteraan masyarkatnya. Tabel 2-25 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun 70,9 71,06 71,2 71,34 71,47 Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 B. Angka kematian bayi (AKB) AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Indikator ini merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. 2-43
Tabel 2-26 Angka kematian bayi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Angka kematian bayi (AKB) Satuan per 1.000 kelahiran hidup 2016 15,78 2017 10,91 2018 11,00 2019 9,41 2020 8,98 Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun) Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu orang orang 64 4.056 49 4.491 54 4.911 52 5.527 50 5.565 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 C. Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) AKI adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan - kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya - tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lainnya. Tabel 2-27 Angka Kematian Ibu melahirkan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI ) per 100.000 kelahiran hidup 99 217,92 102 156 77 Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran Orang 4 8 4 6 3 orang Jumlah kelahiran hidup Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 4.056 3.671 3.911 3.854 3.895 Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, AKI tertinggi tercatat sebesar 217,28 dan angka terendah terlihat di tahun 2020 sebesar 77,02. Dilihat dari jumlah kematian ibu dalam kehamilan atau kelahiran yang berada pada 3 hingga 8 orang pertahunnya, meskipun angka ini tidak tergolong tinggi, namun penyebab kematian ibu ini tetap harus diantisipasi. Salah satu tantangan yang dihadapi untuk satu tahun terakhir akibat dampak dari covid-19 adalah berkurangnya layanan Posyandu, serta adanya semacam ketakutan masyarakat untuk melakukan persalinan dan/ atau imunisasi di fasilitas kesehatan. Sehingga tantangan ini mesti menjadi perhatian di tengah pandemi covid-19 yang masih diperkirakan akan masih berlangsung beberapa waktu kedepan. 2-44
D. Prevalensi Malnutrisi (Prevalensi balita kekurangan gizi) Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak. Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: l Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO. l Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO. Indikator ini digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi. Dalam upaya percepatan pencapaian target penganan stunting secara nasional maka telah dikeluarkan keputusan Menteri Bappenas Nomor Kep.10.M.PPN/HK/02/2021, tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Peluasan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022. Terkait dengan hal tersebut maka Kabupaten Dharmasraya sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioriotas dalam rangka intervensi pencegahan pencegahan dan penurunan stunting terintegasi. Tabel 2-28 Prevalensi Malnutrisi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Prevalensi Malnutrisi indeks 26,3 25,9 25,7 25,5 25,3 Prevalensi Wasting Kasus 6.5 4.5 5.3 8.7 12.5 19.8 Prevalensi Stunting Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 kasus 21.4 20.4 16.8 12.8 2-45
Ditinjau dari data prevalensi malnutrisi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah terjadi penurunan kasus setiap tahunnya dari 26,3 di tahun 2016 menjadi 25,3 di tahun 2020. Untuk prevalensi wasting ada penurunan dari tahun 2016 ke 2017, kemudian naik lagi di tahun 2018 hingga tahun 2020 karena indeks antropometri yg di gunakan BB/U, Jadi indek pengukuran antropometri yg di pakai adalah TB/U utk stunting BB/U wasting dan BB/TB untuk anak gizi kurang. Sedangkan untuk prevalensi stunting tahun 2016 ke 2017 terjadi peningkatan kasus karena kurang akuratnya pengukuran yg dilakukan kader saat penimbangan di posyandu sementara data tersebut tetap di laporkan melalui e-ppgbm, selanjutnya untuk tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi lagi penurunan setelah di lakukan validasi dengan kunjungan langsung ke balita stunting oleh tenaga pelaksana gizi (TPG) di Puskesmas. E. Persentase Rumah Tangga PHBS PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tabel 2-29 Persentase Rumah Tangga PHBS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Rumah Tangga PHBS persen Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 20 25 25 30 27,5 F. Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) atau disebut juga Open Defecation Free (ODF) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program STBM memiliki indikator outcome dan output. Indikator outcome STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku Tabel 2-30 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Persen 15,38 19,23 30,77 34,62 40,38 Jumlah Nagari Stop PHBS (Nagari ODF) nagari 8 10 16 18 21 Jumlah nagari Nagari 52 52 52 52 52 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2-46
G. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malpetaka. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadia luar biasa dan wabah akibat penyakit menular terhadap derajat kesehatan masyarakat, maka perlu langkah - langkah perlindungan kepada masyarakat melalui kegiatan surveilans terpadu dengan melibatkan semua sektor dan masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah faktor - faktor risiko kejadian penyakit yang berpotensi KLB/wabah. Penanganan KLB dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu ditangani segera atau kurang dari 24 jam Tabel 2-31 Persentase KLB yang ditangani ≤24 jam Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam Persen 100 100 100 100 Jumlah KLB yang ditangani ≤24 jam Kasus 3 4 3 1 Jumlah kejadian Luar Biasa kasus 3 4 3 1 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 H. Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular adalah jangkauan pelayanan kesehatan terhadap penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Saat ini kejadian/kasus penyakit menular dimasyarakat cukup meningkat, hal ini sangat berpengaruh kepada derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat di arahkan sebagai upaya deteksi dan diagnosis dini penyakit, pendekatan keluarga dan GERMAS merupakan upaya efektif dalam rangka pencegahan dan pengendalian factor risiko terjadinya penyakit dan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga tidak mudah terpapar penyakit. Tabel 2-32 Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 No 1 2 3 Indikator Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Jumlah orang terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Penemuan Kasus TB Paru BTA Positif Baru (Case Detecsion Rate) Satuan Persen Kasus persen 2016 100 154 47 2017 100 108 51 2018 100 133 49,52 2019 100 283 87,42 2020 100 1 1 2020 100 233 83,33 2-47
No 4 5 Indikator Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah orang dengan DBD yang mendapatkan pelayanan kesehatan Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Satuan Kasus Kasus 2016 4 349 2017 11 60 2018 19 39 2019 23 27 I. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Indikator ini digunakan untuk menghitung jangkauan penemuan dan pelayanan kesehayan penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Tabel 2-33 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Satuan Persen 2018 80 2019 84 2020 100 Jumlah orang penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah orang penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Penderita Penderita 10.502 29.333 11.239 4.096 3.758 1.783 Kecendrungan penyakit menular terus meningkat dan telahmengancam sejak usuia muda. Selama dua decade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologi yang siknifikan, penyakit tidak menular telh menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Secara nasional jumlah kematian karena penyakit tidak menular terus meningkat tahun 2007 kematian karena penyakit tidak menular mencapai 59,7%. Penyakit menular secara global telah mendapat perhatian serius dengan masuknya PTM sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi dibanyak Negara bahwa meningkatnya usia harapan hidup dan perubahan gaya hidup jug diiringi dengan meningkatnya nprevalensi obesitas, kanker, penyakit jantung, diabetes militus dan penyakit kronis lainnya. Penanganan PTM butuh waktu yang lama dan teknologi yang mahal, dengan demikianPTM memerlukan biaya yang tinggi dalam pencegahan dan penanggualangannya. Masuknya PTM ke dalam SDGs 2030 mengisyaratkan PTM harus menjadi prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara lintas sektoral. 2020 37 107 2-48
J. Visite Rate Visit rate adalah Angka kunjungan rawat jalan/rawat inap pada Puskesmas/Puskesmas perawatan dibandingkan dengan jumlah penduduk disuatu wilayah. Visit rate digunakan untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Seperti amanat undang-undang bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga Negara karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal dan mendapat perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat. Makin tinggi visite rate di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menandatakan akses masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Tabel 2-34 Visit rate Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 7,1 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Visite Rate 7,1 14,2 21,4 21,4 K. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi dan akan dinilai kembali setiap 3 tahun sekali. Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko. lembaga Tabel 2-35 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama persen 2,8 3 3,2 3,4 3,8 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Penetapan status akreditasi yang diberikan lembaga independen, terdiri atas : 1. Tidak terakreditasi nilai Bab I, II < 75%, Bab IV, V, VII < 60%, Bab III, VI, VIII, IX < 20% 2. Terakreditasi dasar nilai Bab I, II < 75%, Bab IV, V, VII > 60%, Bab III, VI, VIII, IX > 20% 3. Terakreditasi madya nilai Bab I, II, IV, V > 75%, Bab VII, VIII > 60%, Bab III, VI, IX > 20% 4. Terakreditasi utama nilai Bab I, II, IV, V, VII, VIII > 80%, Bab III, VI, IX > 60% 5. Terakreditasi paripurna nilai semua Bab > 80% 2-49
Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya berjumlah pada tahun 2020 berjumlah 14 unit, dan telah terakreditasi. Status akreditasi yang diberikan berfariasi, antara lain : Tabel 2-36 Rincian Akreditasi Puskesmas No Nama Puskesmas Tahun penilaian Status Akreditasi Tahun penilaian Kembali 1 Silago 2018 Dasar 2021 2 Sialang 2017 Madya 2020 3 Sungai Dareh 2017 Utama 2020 4 Gunung Medan 2018 Utama 2021 5 Sitiung I 2019 Paripurna 2022 6 Padang Laweh 2018 Madya 2021 7 Timpeh 2018 Madya 2021 8 Beringin Sakti 2019 Madya 2022 9 Koto Baru 2017 Madya 2020 10 Tiumang 2017 Madya 2020 11 Sitiung II 2017 Dasar 2020 12 Sungai Rumbai 2018 Madya 2021 13 Sungai Limau 2018 Madya 2021 14 Koto Besar Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2017 Madya 2020 L. Persentase UPT RSUD Terakreditasi Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi menjadi syarat yang penting untuk dipenuhi oleh rumah sakit karena selain bertujuan menjamin mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, akreditasi juga dapat menjadi bukti bahwa rumah sakit memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang paripurna dan sesuai standar. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan rujukan merupakan dasar peningkatan jumlah UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2016, UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya hanya UPT RSUD Sungai Dareh dan telah terakreditasi, di tahun 2017 terdapat penambahan UPT RSUD Sungai Rumbai. RSUD Sungai Rumbai mulai beroperasi pada tahun 2017, dan dalam tahap pengembangan, peningkatan sarana serta prasarana untuk memenuhi mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan pada tahun 2020, UPT RSUD Sungai Rumbai dapat terakreditasi. 2-50
Tabel 2-37 Persentase UPT RSUD Terakreditasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase UPT RSUD Terakreditasi Satuan Persen 2016 100 2017 50 2018 50 2019 50 2020 100 Jumlah RSUD terakreditasi Jumlah RSUD seluruhnya 1 1 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 unit unit 1 2 1 2 1 2 2 2 2.3.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang A. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Pengelolaan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Ruas jalan negara merupakan jaringan jalan primer, arteri dan kelas III yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional Wilayah II). Ruas jalan negara di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 62,50 Km yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kota Padang - Kota Muaro Bungo dan kota-kota di wilayah bagian selatan Sumatera Barat. Ruas jalan propinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer dan kelas IIIA yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Ruas jalan Propinsi di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 83,50 Km dengan kondisi sedang ruas jalan propinsi ini yaitu ruas Sikabau- Simpang III Koto Baru, ruas Simpang III Koto Baru - Tanjung Simalidu, Junction - Koto Baru dan Junction - Batas Sangir. Tabel 2-38 Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya No Ruas Nama Pangkal Ruas Nama Ujung Ruas Panjang Ruas (Km) Lebar N.051 N.052 N.053 Total Jalan Nasional Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Batas Kab. Sijunjung Sungai dareh Junction Sungai Dareh Junction Batas Kota 13,20 28,00 21,30 62,50 7 7 7 Tabel 2-39 Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya No Ruas Nama Pangkal Ruas Nama Ujung Ruas Panjang Ruas (KM) Lebar P.010 P.011 P.021 P.054 Total Jalan provinsi Sikabau Simp. III Koto Baru Junction Junction Simp. III Koto Baru Tj. Simaladu Koto Baru Batas Sangir 29,00 21,00 5,20 28,30 83,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya 2-51
Jalan kabupaten merupakan jaringan jalan kolektor dan lokal primer, dan pada umumnya termasuk kelas IV yang pembinaannya oleh Pemerintah Kabupaten. Panjang jalan Kabupaten Dharmasraya ini sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2006, tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan updating data pada Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi Dan Kabupaten/Kota ( SiPDJD ) panjang jalan kabupaten yaitu 1.052,89 Km yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 562,45 Km, kondisi sedang sepanjang 130,42 Km, dan kondisi rusak sepanjang 177,58 Km serta rusak berat sepanjang 182,44 Km. Tabel 2-40 Updating Panjang Ruas Jalan Di Kabupaten Dharmasraya No Fungsi Panjang (Km) Data Dinas PUPR Trase Rencana Panjang Updating (Km) 1 2 3 3.1 Sembilan Koto 3.2 Pulau Punjung 3.3 Sitiung 3.4 Timpeh 3.5 Koto Baru 3.6 Koto Salak 3.7 Padang Laweh 3.8 Tiumang 3.9 Sungai Rumbai 3.10 Koto Besar 3.11 Asam Jujuhan Jalan Nasional Jalan Provinsi. Jalan Kabupaten: 60.62 83.50 1042.85 121.80 121.50 84.39 113.10 101.91 62.50 46.42 80.00 68.70 146.53 96.00 49.92 19.90 30.02 60.62 83.50 1052,86 128,91 119,47 84,16 111,00 100,17 61,53 43,94 74,43 65,82 162,70 100,72 Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Tabel 2-41 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Satuan Persen 2016 43,89 2017 59,25 2018 49,58 2019 35,49 2020 53.42 454,62 1035,72 Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Panjang jalan kondisi baik Panjang Jalan (Km) Km km 613,67 562,45 1035,72 1035,72 1035,72 1052,86 513,55 367,61 Adanya perbedaan data proporsi panjang jalan dalam kondisi baik yang fluktuatif dari tahun ke tahun khususnya yang terlihat perbedaan sangat tinggi di tahun 2018 dan 2019 disebabkan pada tahun tersebut khususnya di tahun 2019 dilakukan updating database kondisi jalan dengan melakukan Survey Kondisi Jalan Kabupaten dan penginputan data dalam SiPDJD. Hal tersebut menyebabkan hasil pendataan yang dilakukan dimasukan sebagai updating database dalam SiPDJD, namun data yang dilakukan pada tahun awal dimulainya updateing belum sepenuhnya terhadap semua ruas jalan sehingga data yang masuk baru sebahagian hasil pendataan survey. 2-52
Pada tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan hasil pendataan dan survey dilakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan jumlah ruas yang dilaksanakan Survey Kondisi Jalan Kabupaten. Dengan adanya Survey Kondisi Jalan Kabupaten dan updating dalam SiPDJD maka kondisi dari jaringan jalan kabupaten akan terus di update dan diperbaharui sesuai dengan kondisi real. Tabel 2-42 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya No Jenis Permukaan Panjang (Km) Persentase (%) 1 Aspal 2 Rigid 3 Lapen 4 Kerikil 5 Tanah Kabupaten Dharmasraya 447,077 78,517 6,240 421,677 99,348 1.052,859 42,46 7,46 0,59 40,05 9,44 100,00 Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Gambar 2-25 Prosentase Jenis Permukaan Jalan Lapen 0.59% Kerikil 40.05% Rigid 7.46% Tanah 9.44% Aspal 42.46% Sumber : Updating Tahun 2020 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Tabel 2-43 Jumlah Ruas per Kecamatan dan Kondisinya, 2019 No Nama Kecamatan Jumlah Ruas Baik 6 4 9 0 3 0 3 2 3 6 0 36 Sumber : Updating Tahun 2020 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya 1 Sembilan Koto 2 Pulau Punjung 3 Sitiung 4 Timpeh 5 Koto Baru 6 Koto Salak 7 Padang Laweh 8 Tiumang 9 Sungai Rumbai 10 Koto Besar 11 Asam Jujuhan 3 16 12 8 10 10 2 11 4 3 3 82 19 26 23 15 25 14 12 17 15 18 10 194 Kabupaten Dharmasraya Sedang Rusak 0 2 1 3 2 3 6 4 6 2 1 30 Rusak Berat 10 4 1 4 10 1 1 0 2 7 6 46 2-53
Gambar 2-26 Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya per-Kecamatan 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Sembilan Koto Pulau Punjung Sitiung Timpeh Koto Baru Koto Salak Padang Laweh Tiumang Sungai Rumbai Koto Besar Asam Jujuhan Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan Baik Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Tabel 2-44 Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Dharmasraya No Kondisi 1 Baik 2 Sedang 3 Rusak Ringan 4 Rusak Berat Total Panjang (Km) Persentase (%) 432.855 129.615 388.130 102.259 1.052.859 41,11 12,31 36,86 9,71 1.052.859 Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya ) dan Updating Tahun 2019 Gambar 2-27 Prosentasi Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya Rusak Berat 9.71% Baik 41.11% Rusak Ringan 36.86% Sedang 12.31% Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2019 2-54
B. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Berdasarkan hasil updating database Jembatan di Kabupaten Dharmasraya, maka didapatkan jumlah total Jembatan di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 235 unit sedangkan yang masuk dalam database di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baru 189 unit, sehingga perlu updating terhadap 46 unit jembatan yang belum masuk database tersebut. Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh beberapa sungai yang memerlukan jembatan untuk memudahkan akses masyarakat ke berbagai tujuan. Jumlah Jembatan berdasarkan jenis konstruksinya, tipe dan kondisi masing-masing jembatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Tabel 2-45 Jenis Jembatan Persentase (%) Jumlah (Unit) No 1 Belly 2 Beton Bertulang 3 Boxculvert 4 5 Komposit 6 7 8 Prestress 9 Rangka Baja Jumlah Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020 Bangunan Atas 6 92 2 14 9 45 1 2 18 189 3.17 48.68 1.06 7.41 4.76 23.81 0.53 1.06 9.52 100.00 Jembatan Gantung Leger Baja Leger Kayu Gambar 2-28 Prosentase Jenis Jembatan Prestress 1.06% Leger Kayu 0.53% Leger Baja 23.81% Rangka Baja 9.52% Belly 3.17% Komposit 4.76% Beton Bertulang 48.68% Jembatan Gantung 7.41% Boxculvert 1.06% Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020 2-55
Tabel 2-46 Kondisi Lantai Jembatan No Jenis Lantai Jumlah (Unit) Persentase (%) 1 0 - jembatan/elemen dalam kondisi baik sekali (baru) 2 1 - kondisi baik 3 2 - kondisi sedang dan masih dapat dipertanggung jawabkan 4 3 - kondisi rusak 5 4 - kondisi kritis 6 5 - kondisi runtuh Kabupaten Dharmasraya Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020 114 7 31 31 4 2 189 60.32 3.70 16.40 16.40 2.12 1.06 100,00 Tabel 2-47 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik persen 47 55,35 34,16 34,82 35,57 Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020 Gambar 2-29 Prosentase Kondisi Lantai Jembatan Kondisi kritis 2.12% Kondisi runtuh 1.06% Kondisi rusak 16.40% Kondisi sedang 16.40% Kondisi baik sekali (baru) 60.32% Kondisi baik 3.70% Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020 Berdasarkan data updating jembatan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya terlihat bahwa kondisi jembatan yang berada di Kabupaten Dharmasraya rata- rata dalam kondisi baik, dimana 60,32% diantaranya masih dalam kondisi baik dan tercatat sebanyak 16,40% berada dalam kondisi rusak serta 3,18% dalam kondisi kritis dan runtuh yang perlu penanganan segera. C. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. 2-56
Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya tertuang dalam tabel berikut : Tabel 2-48 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2016-2020 Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Satuan persen 2016 56,02 2017 58,84 2018 60,46 2019 58,62 2020 59,86 Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Kondisi daerah irigasi relatif berfluktuatif sepanjang tahun, pada tahun 2016 persentase luas irigasi dengan kondisi baik tercatat sebesar 56,02% dan meningkat menjadi 60,46% pada tahun 2018 namun di tahun 2019 menurun menjadi 58,62% dan meningkat lagi menjadi 59,86% di tahun 2020. Fluktuasi kondisi jaringan irigasi ini tak terlepas dari upaya pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia. Beberapa faktor juga menjadi penyebab fluktuasi kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Dharmasraya seperti kondisi jaringan yang sudah tua, pemeliharaan oleh P3A/GP3A yang rendah serta adanya jaringan irigasi yang belum maksimal sebagai akibat adanya perubahan fungsi sawah menjadi kebun sawit. Untuk itu penyediaan infrastruktur irigasi akan diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun. D. Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan air minum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Layanan air minum di Kabupaten Dharmasraya saat ini dikelola oleh UPTD Air Minum yang masih berada di bawah Dinas PUPR dan belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu juga terdapat SPAM Perdesaan berupa PAMSIMAS untuk memenuhi kebutuhan daerah permukiman baik di ibu kota kabupaten maupun ibukota kecamatan dan pedesaan. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh sistem jaringan ini berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah (sumber mata air).: Capaian persentase penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan air minum di Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2020 masih cukup rendah yaitunya sebesar 59.86% sebagaimana disajikan pada Tabel 2-49. Kondisi ini disebabkan oleh masih sangat terbatasnya cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan yang dikeloka oleh UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya, jaringan perpipaan yang ada hanya melayani kawasan Pulau Punjung, Sitiung dan Silago, dan untuk kawasan ibukota 2-57
kecamatan lainnya belum dapat terlayani, hal ini disebabkan oleh kondisi sistem unit produksi dan distribusi yang ada masih terbatas baik dari segi kapasitas maupun kuantitasnya. Untuk kawasan ibukota kecamatan yang belum dilayani sistem perpipaan dari UPT SPAM sebagain besar dilayani oleh PAMSIMAS yang dikelola oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Tabel 2-49 Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Pipa Air Minum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum persen 56,02 58,84 60,46 58,62 59,86 Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kondisi eksisting perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya terutama yang berada dikawasan perkotaan memiliki aksesibilitas yang cukup baik disertai dengan kegiatan ekonomi yang beragam. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai merupakan wilayah dengan intesitas kawasan permukiman yang lebih dominan dibandingkan wilayah lainnya. Perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya memiliki karakteristik yang berbeda-beda mengingat Kabupaten Dharmasraya memiliki kondisi morfologi yang bervariasi, ada yang datar, landai hingga berbukit-bukit, namun pada kawasan permukiman masyarakat sebagian besar berada di kawasan yang datar. Berdasarkan jenis rumah yang ada dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu rumah permanen1, rumah semi permanen2 dan rumah temporer3. Untuk kondisi rumah di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari rumah permanen adalah sebesar 80,49%, rumah semi permanen sebesar 10,08% dan rumah kayu sebesar 9,43%. Ketersediaan rumah di Kabupaten Dharmasraya telah mencapai 58.526 unit. Dimana jumlah rumah terbanyak berada pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu sebanyak 10.264 unit. Kemudian untuk jumlah rumah paling sedikit berada pada Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 1.320 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2-50. Tabel 2-50 Sebaran Jumlah Rumah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 No 1 2 Kecamatan Koto Baru Jumlah Pulau Punjung Nagari Koto Baru Sialang Gaung Ampang Kuranji Koto Padang Sungai Dareh Tebing Tinggi Rumah Permanen 3.233 1.589 1.009 4.738 10.569 1.382 58 Rumah Semi Permanen 310 108 59 418 895 126 91 Rumah Kayu 182 98 46 280 606 259 57 Jumlah Rumah 3.725 1.795 1.114 5.436 12.070 1.767 206 1 Rumah dengan dinding tembok, lantai ubin/keramik dan atap seng/genteng/sirap/asbes 2 Rumah dengan dinding setengah tembok/bata, lantai dari ubin/semen/kayu berkualitas rendah, dan atap seng/genteng/sirap/asbes 3 Rumah dengan dinding sangat sederhana (bambu/papan/ daun), lantai tanah, dan atap dari daun-daunan atau campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya 2-58
No Kecamatan Jumlah 3 Sungai Rumbai Jumlah 4 Sitiung Jumlah 5 Sembilan Koto Jumlah 6 Timpeh Jumlah 7 Koto Salak Jumlah 8 Tiumang Jumlah 9 Padang Laweh Jumlah 10 Asam Jujuhan Jumlah 11 Koto Besar Nagari Empat Koto Pulau Punjung Sungai Kambut Gunung Selasih Sikabau Sungai Rumbai Kurnia Koto Salak Sungai Rumbai Timur Kurnia Selatan Sitiung Siguntur Gunung Medan Sungai Duo Silago Lubuak Karak Koto Nan Empat Dibawuh Banai Timpeh Taratak Tinggi Tabek Panyubarangan Ranah Palabi Koto Salak Ampalu Padukuan Pulau Mainan Simalidu Tiumang Sungai Langkok Koto Beringin Sipangkur Padang Laweh Batu Rijal Muaro Sopan Sopan Jaya Sungai Limau Alahan Nan Tigo Lubuk Besar Tanjung Alam Sinamar Koto Besar Koto Tinggi Koto Gadang Bonjol Abai Siat Koto Laweh Rumah Permanen 1.882 1.658 1.167 2.168 8.315 1.218 917 1.018 1.764 4.917 1.870 1.288 1.009 1.606 5.773 439 275 449 535 1.698 168 925 439 578 191 2.301 928 710 797 856 417 3.708 957 286 402 548 2.193 236 436 130 276 1.078 349 444 187 170 385 1.535 188 706 1.028 430 927 832 Rumah Semi Permanen 189 191 132 109 838 128 78 146 167 519 63 81 180 55 379 112 19 125 251 507 23 141 634 88 65 951 67 54 111 181 207 620 117 17 81 44 259 10 2 13 22 47 45 25 76 12 391 549 9 33 56 70 115 19 Rumah Kayu 216 350 62 167 1.111 151 122 63 134 470 100 35 177 125 437 27 28 136 80 271 28 249 154 170 181 782 0 75 57 77 92 301 4 387 20 125 536 38 21 37 99 195 32 275 64 18 15 404 16 30 85 27 185 34 Jumlah Rumah 2.287 2.199 1.361 2.444 10.264 1.497 1.117 1.227 2.065 5.906 2.033 1.404 1.366 1.786 6.589 578 322 710 866 2.476 219 1.315 1.227 836 437 4.034 995 839 965 1.114 716 4.629 1.078 690 503 717 2.988 284 459 180 397 1.320 426 744 327 200 791 2.488 213 769 1.169 527 1.227 885 2-59
No Kecamatan Jumlah Jumlah Kabupaten Nagari Koto Ranah Rumah Permanen 911 5.022 47.109 Rumah Semi Permanen 34 336 5.900 Rumah Kayu 27 404 5.517 Jumlah Rumah 972 5.762 58.526 Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Dharmasraya, 2020 A. Cakupan permukiman layak huni Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut Tabel 2-51 Cakupan Permukiman Layak Huni Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 Cakupan permukiman layak huni Luas Permukiman layak huni (Ha) Luas Wilayah Permukiman (Ha) Persen Ha Ha 82,50 2.035 2.467 83,32 2.056 2.467 84,15 2.076 2.467 85,00 2.097 2.467 Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Berdasarkan indikator cakupan pemukiman layak huni, maka target pada akhir tahun 2020 tercapai sebesar 85 persen dengan luas pemukiman layak huni sebesar 2.097 Ha dan luas wilayah pemukiman sebesar 2.467 Ha. B. Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni, maka capaian pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 88,73 persen dengan jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja 41.007 unit dan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebesar 46.217 unit. 2-60
Tabel 2-52 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Persen 87,88 88,24 88,45 88,73 Jumlah Rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah Rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu unit unit 39.957 45.467 40.207 45.567 40.657 45.967 41.007 46.217 Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Berdasarkan data dari nagari yang telah disurvei, Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah rumah yaitu 58.526 unit, dengan jumlah yang dikategorikan kedalam rumah tidak layak huni adalah sebesar 5.497 unit atau sebesar 10% dan untuk rumah layak huni sebesar 53029 unit atau sebesar 90%. Penilaian rumah tidak layak huni ini merujuk pada Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Rumah tidak layak huni (RTLH). Berikut ini merupakan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2-53 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Rumah Tangga di Kabupaten Dharmaraya Tahun 2020 No 1 Kecamatan Koto Baru Nagari Koto Baru Sialang Gaung Ampang Kuranji Koto Padang Jumlah Rumah (unit) 3.725 1.795 1.114 5.436 Jumlah RTLH (unit) 182 95 46 209 RLH (unit) 3.543 1.700 1.068 5.227 Jumlah 12.070 532 11.538 2 Pulau Punjung Sungai Dareh Tebing Tinggi Empat Koto Pulau Punjung Sungai Kambut Gunung Selasih Sikabau 1.767 206 2.287 2.199 1.361 2.444 127 150 81 109 62 277 1.640 56 2.206 2.090 1.299 2.167 Jumlah 10.264 806 9.458 3 Sungai Rumbai Sungai Rumbai Kurnia Koto Salak Sungai Rumbai Timur Kurnia Selatan 1.497 1.117 1.227 2.065 60 126 63 134 1.437 991 1.164 1.931 Jumlah 5.906 383 5.523 4 Sitiung Sitiung Siguntur Gunung Medan Sungai Duo 2.033 1.404 1.366 1.786 100 18 357 87 1.933 1.386 1.009 1.699 Jumlah 6.589 562 6.027 2-61
No 5 Kecamatan Sembilan Koto Nagari Silago Lubuak Karak Koto Nan Empat Dibawuh Banai Jumlah Rumah (unit) 578 322 710 866 Jumlah RTLH (unit) 132 28 11 60 RLH (unit) 446 294 699 806 Jumlah 2.476 231 2.245 6 Timpeh Timpeh Taratak Tinggi Tabek Panyubarangan Ranah Palabi 219 1.315 1.227 836 437 23 204 788 37 71 196 1.111 439 799 366 Jumlah 4.034 1.123 2.911 7 Koto Salak Koto Salak Ampalu Padukuan Pulau Mainan Simalidu 995 839 965 1.114 716 13 75 40 67 96 982 764 925 1.047 620 Jumlah 4.629 291 4.338 8 Tiumang Tiumang Sungai Langkok Koto Beringin Sipangkur 1.078 690 503 717 95 387 17 125 983 303 486 592 Jumlah 2.988 624 2.364 9 Padang Laweh Padang Laweh Batu Rijal Muaro Sopan Sopan Jaya 284 459 180 397 40 22 37 68 244 437 143 329 Jumlah 1.320 167 1.153 10 Asam Jujuhan Sungai Limau Alahan Nan Tigo Lubuk Besar Tanjung Alam Sinamar 426 744 327 200 791 109 132 76 18 15 317 612 251 182 776 Jumlah 2.488 350 2.138 11 Koto Besar Koto Besar Koto Tinggi Koto Gadang Bonjol Abai Siat Koto Laweh Koto Ranah 213 769 1.169 527 1.227 885 972 20 63 18 102 191 19 15 193 706 1.151 425 1.036 866 957 Jumlah 5762 428 5.334 Jumlah Kabupaten 58.526 5.497 53.029 Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Dharmasraya, 2020 C. Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah melakukan penanganan pada daerah pemukiman kumuh. 2-62
Sesuai dengan target Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) dimana pada Tujuan 11 bertujuan untuk Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan, maka pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya b berupaya untuk meningkatkan upaya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar sesuai kewenangannya mengingat potensi tumbuhnya kawasan kumuh baru, dikarenakan jumlah penduduk yang kian bertambah, sementara ruang terbatas, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Disisi lain Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh dan makin menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Adapun indikator kawasan permukiman kumuh yang dibawah 10 Ha yang ditangani adalah sebesar 62,70 persen dapat direalisaikan pada tahun 2020. Program / Kegiatan dalam penanganan kawasan kumuh yang dilakukan di Kabupaten Dharmasraya belum sepenuhnya terintegrasi mengingat belum adanya dokumen RP2KPKP sehingga penanganan masih bersifat parsial seperti pembangunan drainase lingkungan permukiman, rigid beton jalan dan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Persentase kawasan permukiman kumuh yang dibawah 10 Ha yang ditangani selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2-54 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani Persen
50,40 54,60 58,65 Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani Ha
55 60 64 Sumber : Dinas Permintan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 D. Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU Untuk mewujudkan lingkungan permukiman sehat dan aman maka diperlukan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Berdasarkan indikator cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung PSU, maka pada akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar 95,96% dengan rincian jumlah lingkungan yang didukung PSU sebesar 120,96% dan jumlah lingkungan perumahan sebesar 126,05%. Cakupan lingkungan pemukiman sehat yang didukung PSU selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini. 2020 62,70 68 2-63
Tabel 2-55 Cakupan Lingkungan Permukiman Sehat dan Aman Didukung dengan PSU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU Persen 59,98 71,97 83,97 95,96 Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu (Ha) Persen 75,6 90,72 105,84 120,96 Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (Ha) Persen 126,05 126,05 126,05 126,05 Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 E. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Dalam upaya memberikan pelayanan rumah layak huni, maka pemerintah mendorong penyediaan rumah layak huni yang terjangkau oleh masyarakat khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan indikator cakupan rumah layak huni yang terjangkau, pada tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 8,52 persen dengan Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau sebesar 350 unit dan Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu sebesar 4.110 unit. Rincian cakupan rumah layak huni yang terjangkau oleh MBR selengkapnya diuraikan dalam Tabel 2-56. Tabel 2-56 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2017 2018 2019 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Persen 6,78 7,28 7,85 Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu unit 350 350 350 Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu unit 5.160 4.810 4.460 Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pelaksanaan kewenangan pada urusan bidang bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari 3 sub bidang, yaitu sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub bidang bencana, dan sub bidang kebakaran. Adapun sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan sub bidang kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan sub bidang bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada sisi kebencanaan, Dharmaraya cenderung memiliki kontur daerah yang datar serta memiliki kawasan hutan dan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang cukup luas, sehingga kejadian bencana yang sering terjadi adalah berupa banjir di musim hujan serta kebakaran hutan dan kawasan pemukiman. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko 2020 8,52 350 4.110 2-64
bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pergantian musim hujan dan musim kemarau. A. Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban umum, maka salah satu indikator yang digunakan adalah persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun capaian persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 sudah terealisasi sebesar 100 persen. Artinya pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan baik. Tabel 2-57 Persentase Penyelesaian Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum persen 100 100 100 100 100 Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 B. Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi Dari sisi regulasi, maka perwujudan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan tindakan penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi. Berdasarkan indikator tersebut, maka capaian persentase penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tabel 2-58 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi persen 100 100 100 100 100 Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 C. Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran Berkaitan dengan bencana kebakaran, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah persentase respontime pada lokasi kebakaran yaitu sebesar 15 menit. Berdasarkan tingkat capaian persentase respontime pada lokasi kebakaran pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan pemerintah dalam hal ini melalui BPBD telah memberikan pelayanan secara optimal. Hal ini tentunya juga didukung oleh partisipasi dari masyarakat dalam melakukan penanganan kebakaran secara mandiri. 2-65
Tabel 2-59 Persentase Respontime 15 menit pada Lokasi Kebakaran Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran persen 100 100 100 100 100 Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 D. Indikator kebencanaan Proses penanggulangan bencana juga tidak hanya dilakukan saat bencana saja, namun dapat dimulai sebelum terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Adapun Faktor kunci keberhasilan dalam penanganan bencana adalah terdiri dari unsur peralatan dan sumber daya manusia. Dalam hal peningkatan sumberdaya manusia, pemerintah telah memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat yang peduli dan siaga terhadap bencana. Pada tahun 2018 dan 2019 terlihat jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menghadapi bencana masing-masing 1 kelompok, artinya pembentukan kelompok masih diprioritaskan untuk daerah yang rawan terhadap bencana. Indikator kebencanaan Kabupaten Dharmasraya selengkapnya disajikan dalam Tabel 2-60. Tabel 2-60 Indikator Kebencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 Tahap Prabencana : Jumlah kelompok masyarakat daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana. Tahap Tanggap Darurat : Persentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi. Tahap Tanggap Bencana : Rata-rata waktu respon kejadian bencana (jam) Klp Persen Jam 0 100% 1 0 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 Sumber : Dinas BPBD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Selanjutnya berdasarkan indikator persentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi dapat terealisasi 100 persen pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jika dilihat pada tabel data bencana di Kabupaten Dharmasraya maka tahun 2019 bencana yang terjadi antara lain adalah kebakaran lahan 50 kejadian, banjir 36 kejadian, kekeringan 15 kejadian, angin puting beliung 11 kejadian, kabut asap 6 kejadian dan longsor sebanyak 2 kejadian. Sedangkan pada tahun 2020, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir sebanyak 51 kejadian dan angin puting beliung sebanyak 4 kejadian. Berdasarkan data tersebut maka, pemerintah harus berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap kejadian bencana yang sering terjadi yaitu kebakaran lahan, banjir, kekeringan dan 2020 0 100% 1 2-66
puting beliung melalui peningkatan kapasitas sumber daya dan edukasi kepada masyarakat. Rincian kejadian bencana di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2-61. Tabel 2-61 Data Bencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 No 1 2 3 4 5 6 Jenis Bencana Banjir Angin Puting Beliung Kekeringan Kebakaran Lahan Kabut Asap Longsor Total 2016 14 5 - 15 - 2 36 Jumlah Kejadian 2017 16 8 3 - - 1 28 2018 30 14 - - - 1 45 2019 36 11 15 50 6 2 120 2020 51 4 - - - 4 59 Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk mengukur kinerja perangkat daerah, maka indikator yang digunakan adalah jumlah nagari tangguh bencana, persentase korban bencana yang diselamatkan dan persentase pemulihan pasca bencana. Adapun jumlah nagari tangguh bencana pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 11 nagari (21,15 persen) dari 52 nagari. Hal ini tentunya belum dirasakan secara optimal untuk seluruh kabupaten Dharmasraya. Artinya pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mendorong nagari untuk mengalokasikan kegiatan yang bersifat kebencanaan melalui alokasi dana nagari melalui koordinasi dengan BPBD sehingga kesiapsiagaan masyarakat dalam mengatasi kebencanaan dapat ditingkatkan dan risiko bencana dapat diminimalisir. Sedangkan untuk persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi adalah 100 persen. Pada tahap pemulihan daerah pasca bencana, maka pada tahun 2020 terealisasi sebesar 75 persen. Berikut ini disajikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran sebagaimana Tabel 2-62. Tabel 2-62 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 1 Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 1 Jumlah Nagari Tangguh Bencana 2 0 1 1 2 4 3 2 Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan 100% 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 11 100% 75% 2-67
2.3.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada tahuin 2016-2020 tercatat adanya peningkatan jumlah PPKS di Kabupaten Dharmasraya. PPKS tersebut didominasi oleh fakir miskin dan penyandang cacat yang dari tahun ke tahun penanganannya terus ditingkatkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-63: Tabel 2-63 Persentase PPKS Yang Tertangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator persentase PPKS yang tertangani Jumlah PPKS yg diberikan bantuan Orang Jumlah PPKS yg seharusnya orang Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2018 2017 Satuan 2016 99,86 88,62 Persen 66,26 93.146 56.018 65.106 9.566 14.437 93.275 63.211 72.340 2019 90 2020 75 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Penduduk lainnya adalah bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Tabel 2-64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Satuan persen 2016 65,88 2017 64,53 2018 68,37 2019 70,17 Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Dari data di atas dapat dilihat selama 5 tahun terakhir terjadinya kecenderungan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dari 65,88% pada tahun 2016 menjadi 72,72% pada tahun 2020. Semakin tinggi TPAK menunjukan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian untuk dapat meningkatkan lapangan pekerjaan 2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak A. Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM terhadap Perempuan dengan ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia, mengungkapkan IPM Laki-laki. IPG merupakan pengukuran langsung 2020 72,72 2-68
ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. apabila nilai IPG semakin mendekati 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Gambar 2-30 Perbandingan IPG Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 95 94 93 92 91 90 89 Nasional 88 2017 90.96 2018 90.99 2019 91.07 2020 91.06 Provinsi Sumatera Barat 94.16 94.17 94.09 94.17 Kabupaten Dharmasraya 88.43 88.26 88.3 88.31 Sumber : BPS Provinsi Sumatera, Tahun 2021 B. Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus melakukan penguatan Focal Point PUG pada Perangkat Daerah. Pada tahun 2018 tercata baru 44.11% OPD yang telah memiliki Focalpoint PUG dan pada tahun 2020 seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Focalpoint PUG. Keberadaan focalpoint PUG pada Perangkat Daerah dalam rangka penguatan pemahaman tentang PUG dan PPRG (Perencanaan Penganggaran yang Reaponsif Gender) serta mendorong Perangkat Daerah untuk melengkapi dokumen perencanaan dengan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement/ penyataan anggaran responsif gender). Tabel 2-65 Persentase keaktifan Focalpoint Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah satuan persen 2018 44,11 2019 100 2020 100 Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 C. Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif Untuk meningkatkan kualitas dan sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya kesejahteraan dan peran aktif dari organisasi perempuan di Kabupaten Dharmasraya Indikator yang mendukungnya adalah persentase organisasi perempuan yang masih aktif atau masih 2-69
eksis keberadaan dalam pemberdayaan perempuan. diantaranya organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya diantaranya Dharmawanita persatuan, Bhayangkari, dan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK). Adapun capaian target kinerja sebagai berikut Tabel 2-66 Persentase Organisasi Perempuan yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2018 2019 2020 persentase Organisasi perempuan yang aktif Persen 85,71 90,47 95,23 Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Capain kinerja tersebut merupakan data jumlah organisasi perempuan dikategorikan masih aktif perannya sebagai kelembagaan organisasi perempuan pada tahun 2020 adalah 95.23% organisasi perempuan. Untuk meningkatkan persentase organisasi perempuan yang aktif, Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan pembinaan kepada organisasi perempuan Kabupaten Dharmasraya. D. Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan sebagai Kabupaten Layak Anak, baik secara regulasi maupun dukungan infrastruktur. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam pengembangan kabupaten layak anak. Diantaranya, dengan menyusun regulasi kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dipertegas dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, telah membentuk Gugus Tugas Layak Anak, yang bertugas mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari atau desa. Tabel 2-67 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Satuan Status 2018 Inisiator 2019 pratama 2020 Tidak ada penilaian Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 E. Rasio Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagaian kecil dari kasus yang sebenarnya. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Kabupaten Dharmasraya pada 2020 terdapat 120-an kasus kekerasan terhadap 2-70
perempuan dan anak dimana penanganan kasus secara umum dapat ditangani secara keseluruhan. Namun angka tersebut tentu saja jumlah kasus yang tercatat atau terungkap ke permukaan, sementara yang tidak tercatat atau tidak muncul ke permukaan barangkali bisa saja angkanya dua kali atau tiga kali lipat. Terkait dengan kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mensosialisasikan dan mendorong pemerintah kecamatan dan nagari untuk mampu membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak di wilayah kerja masing-masing. Tabel 2-68 Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2018 2019 2020 rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani persen 100 100 100 Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 F. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Dharmasraya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalin kerja sama dengan pemerintahan Kecamatan dan Nagari untuk menekan terjadi nya peningkatan KDRT. Secara umum penyebab terjadinya persoalan KDRT ini, menyangkut faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan keluarga, pemahaman terhadap hukum atau hal lainnya. Tabel 2-69 Rasio kekerasan dalam rumah tangga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Rasio kekerasan dalam rumah tangga Satuan rasio 2018 0,01 2019 0,002 2020 0,002 Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan A. Persentase Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan Daerah Penyediaan Cadangan pangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan. Penyediaan cadangan pangan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara (transien) yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan yang disebabkan oleh bencana alam, terganggunya transportasi dll. Persoalan pangan tidak semata menjadi domain tanggung jawab pemerintah, namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai 2-71
dengan kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat ini, memiliki dua sisi relevansi yakni : Pertama, memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu perlu ada sinergisitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah. Kedua, mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Hal ini mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat. Persentase cadangan daerah daerah adalah perbandingan ketersediaan cadangan pangan yang dimiliki oleh daerah dengan kewajiban penyediaan pangan daerah berdasarkan perhitungan yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2020, kewajiban penyediaan pangan yang harus di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 99,63 Ton yang berupa Cadangan pangan Pemerintah Daerah ( CPPD) . salah satu penyebab rendahnya cadangan pangan adalah belum adanya Satgas pangan, dimana Satgas pangan tersebut berfungsi dalam menjaga harga dan ketersediaan pangan. Tabel 2-70 Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah Satuan persen 2016 15 2017 15 2018 15 2019 18 Sumber : Dinas Pangan dan perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Cadangan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya jika dibandingkan dengan kebutuhan yang harus disediakan masih sangat kecil yaitu kisaran 15 - 28%. Hal ini terjadi karena keterbatasan alokasi anggaran untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah derah (CPPD) dimana CPPD tersebut hanya ada pada Tahun 2020 sebanyak 7,75 Ton dan sisanya merupakan cadangan pangan masyarakat (LPM) sebanyak 20 Ton pada tahun 2020. Pada Tahun 2016 s.d 2019, cadangan pangan daerah hanya bersumber dari cadangan pangan masyarakat yang berada di Lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 LPM. B. Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari Ketersediaan Kalori dan Protein adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk di konsumsi dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk energy/kapita/hari, protein gram/kap/hari dan lemak per kapita/hari. Perhitungan dari Ketersediaan kalori dan protein dilakukan melalui analisis neraca bahan makanan. Ketersediaan kalori dan protein yang dianjurkan menurut PPH konsumsi yaitu sebesar 2.150 K.Kal/Kapita/hari dan protein 63 gram/kap/hari. Sedangkan menurut angka kebutuhan energy 2020 28 2-72
(AKE) ketersediaan yang di rekomendasikan adalah 2.400 K.kal/kap/hari. Ketersediaan kalori dan protein dipengaruhi oleh penyediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan pangan. Tabel 2-71 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Ketersediaan Kalori Ketersediaan Protein Satuan K.Kal/Kap/hr Gram/Kap/hr 2016 2.685 - 2017 2.520 70,27 2018 2.789 83,20 2019 2.548 79,21 Sumber : Dinas Pangan dan perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Realisasi Ketersediaan kalori dan protein/kapita/hari di Kabupaten Dharmasraya sudah melebihi rekomendasi ketersediaan kalori yaitu sebesar 2.400 K.Kal/Kap/hr dan Protein 63 gr/kap/hr. Hal ini menggambarkan bahwa penyediaan pangan (food supply), penggunaan pangan (food utilization), dan ketersediaan dalam keadaan baik dan menunjukkan masyarakat dapat mengakses pangan sesuai dengan kebutuhannya. C. Skor Pola Pangan Harapan Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tabel 2-72 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Skor Pola Pangan Harapan Satuan skor 2016 76,5 2017 80,6 2018 83 2019 89,4 Sumber : Dinas Pangan dan perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Capaian Skor pola pangan harapan masyarakat mengalami peningkatan pada 4 tahun pertama (2016-2019) akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penuruan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh situasi pandemi covid 19 dan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat terbatas dalam beraktivitas diluar rumah untuk membeli kebutuhan pangan yang di butuhkan. Diharapkan dengan telah di mulainya era new normal dan kegiatan masysrakat telah berjalan seperti biasa dengan tetap menerapkan protocol kesehatan, maka skor konsumi pangan dapat kembali meningkat. 2020 2.540 79,11 2020 85,6 2-73
2.3.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan A. Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat Dalam rangka peningkatan layanan bidang pertanahan, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan khususnya terkait dengan validasi data dan pendataan tanah-tanah pemerintah daerah yang tercatat dalam asset. Terkait dengan hal tersebut sampai tahun 2020 pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan program bidang pertanahan sebagaimana disajikan pada Tabel 2-73. Tabel 2-73 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2017 2018 2019 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat Persen 39,82 42,94 54,56 Jumlah Luas Lahan Tanah Pemda yang bersertifikat (Ha) Jumlah Luas lahan Tanah Pemda (Ha) Ha Ha 255,43 641,46 275,43 641,46 350 641,46 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Guna meningkatkan validitas data pertanahan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pendataan ulang dimana diperoleh gambaran bahwa database pertanahan yang ada terdapat selisih data setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petiugas ukur. Selain adanya selisih data tersebut juga ditemui adanya pemindahan aset dari tanah ex- transmigrasi menjadi tanah pemerintah daerah. Dengan demikian terjadi perubahan jumlah aset tanah Pemda yang singnifikan, dari yang semula berjumlah 641 Ha menjadi 1.600 Ha. Sementara tanah milik Pemda yang bersertifikat kondisi Desember 2020 berjumlah 450 Ha. Kondisi ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bias melakukan percepatan sertifikasi tanah yang telah terdata tersebut. B. Jumlah Kasus Pertanahan Milik Pemda dan Masyarakat Yang Terfasilitasi/Diselesaikan Saat ini penyelesaian sengketa atau permasalahan terkait bidang pertanahan di Indonesia dapat dilakukan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan (mediasi). Kebijakan Pemerintah saat ini lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu, dan bila memang tidak dapat terselesaikan melalui jalur mediasi, penyelesaian dapat dilanjutkan ke acara pengadilan. Jalur pengadilan itu dapat berupa Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara (misalnya pada kasus tuntutan pembatalan sertifikat tanah), serta Pengadilan Agama dalam hal sengketa tanah warisan dan tanah wakaf. Kasus fasilitasi kasus tanah yang ada di kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016-2020 terus menunjukan kenaikan kasus yang diselesaikan. Jumlah tersebut meningkat seiring dengan makin meningkatnya pemahaman masyarakat akan legalitas tanah maupun kebutuhan ruang untuk ektifitas ekonomi. Berdasarkan data Dinas Perkimtan maka pada tahun 2020 terjadi 15 kasus yang sudah terdaftar dan 10 kasus yang sudah diselesaikan baik. 2020 70,15 450 1.600 2-74
Tabel 2-74 Persentase Penyelesaian / Fasilitasi Kasus Tanah Pemerintah Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah Jumlah Kasus yang terfasilitasi/terselesaikan Jumlah Kasus yang terdaftar Persen kasus kasus 33,33 1 3 40,00 2 5 50,00 5 10 66,67 10 15 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup A. Indeks Kualitas Air Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi. Tabel 2-75 Indeks Kualitas Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Sasaran Satuan Target 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 68,5 64 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Indeks Kualitas Air persen 65 68 60 63 Realisasi 2018 2020 63,58 65,84 60,00 70,00 2019 Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air Sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu akhir dari capaian kinerja tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 60 persen telah terealisasi 70 persen, atau tercapai 117 persen dari target. B. Indeks Kualitas Udara Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Tabel 2-76 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara Satuan persen Target 2016 2017 2018 2019 2020 2016 63 64 65 85,5 86 86 Realisasi 2018 2017 2020 63,58 84,28 86,00 86,11 2019 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara dengan target kinerja sebesar 86 persen telah terealisasi 86,11 persen, atau tercapai 100 persen sedangkan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target sebesar 43 persen telah terealisasi 40,95 persen, atau tercapai 95,23 persen dari target. 2-75
C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) IKTL merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan). Tabel 2-77 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Satua n persen 201 6 64 201 7 65 Target 201 8 50 201 9 50,5 202 0 43 201 6 63 2017 63,5 8 Realisasi 2018 43,7 3 2019 42,9 2 2020 40,9 5 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target sebesar 43 persen telah terealisasi 40,95 persen, atau tercapai 95,23 persen dari target. D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai indeks kualitas udara bersama-sama dengan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan akan menentukan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang akan menjadi indikator pencapaian kinerja program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah. Pada kurun waktu 2016 hingga 2019, IKLH Kabupaten Dharmasraya masih masuk kategori kurang dengan nilai 58≤IKLH≤ 66. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai IKA, IKU dan ITH sehingga meningkatkan nilai IKLH kabupaten Dharmasraya dari 64,98 pada tahun 2016 menjadi 67,94 pada tahun 2020. Nilai IKLH tersebut masuk kedalam kategori cukup yaitu dengan nilai 66 ≤ IKLH ≤ 74. Tabel 2-78 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 No 1 2 3 4 5 Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 IKA 56,67 51,82 50,00 53,64 52,73 IKU 84,17 84,64 84,28 86,01 91,90 ITH/ IKL 45,23 39,95 38,26 49,78 49,77 IKLH 64,98 61,41 60,20 61,81 67,94 Keterangan Kurang Kurang Kurang Kurang Cukup Keterangan : • • Perhitungan IKLH berdasarkan Surat Edaran Dirjen PPKL No.S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 perihal Index Pencemaran Air (IKA); Index Pencemaran Udara (IKU); Index Kualitas Lahan (IKTL)
Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan perumusan IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) 2-76
E. Cakupan Sumber Daya Alam Yang Terlindungi Pada Indikator Sasaran Cakupan sumber daya alam yang terlindungi (kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi). Pada akhir capaian renstra tahun 2020 sebagaimana di atas dapat diuraikan bahwa target yang akan dicapai ada 1 Kawasan (1 Ha) dari 200 Ha (0,005) dan terealisasi 1 kawasan (6 Ha) atau 600 persen . 1 kawasan yang dimaksud adalah kawasan Sungai Batang Timpeh dan Sungai Kuamang kec. Padang laweh. Meningkatnya capaian sebesar 600% (6 Ha) dari target 1 Ha dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan melalui CSR PT. SAK melalui PT. Megasawindo Perkasa yang ditanami dengan penghijauan dan konservasi disepanjang sungai Kuamang dan Batang Timpeh berupa tanaman kayu-kayuan. Tabel 2-79 Cakupan Sumber Daya Alam yang Terlindungi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2020 Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi Ha/Kawasan 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 4,8 1 Ha 1 kaw 1 kaw 1 kaw 5 1 kaw 1 kaw 1 kaw 2020 6 Ha Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 F. Meningkatnya Luas Tutupan Lahan/Menurunnya Lahan Kritis Berdasarkan Indikator Sasaran Meningkatnya luas tutupan lahan (menurunnya lahan kritis), maka pada akhir capaian renstra tahun 2020 dengan target yang akan dicapai sebesar 5 Ha dan terealisasi sebesar 6 Ha atau 120%. Adapun peningkatan luas tutupan lahan tersebut merupakan dampak dari penghijauan yang dilakukan pada kawasan Sungai Batang Timpeh dan Sungai Kuamang kec. Padang laweh yang merupakan kepedulian PT. SAK. Tabel 2-80 Meningkatnya Luas Tutupan Lahan/Menurunnya Lahan Kritis Tahun 2016-2020 Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis Ha 5 5 5 5 5 5 5 3,8 4,8 6 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 G. Cakupan Pengelolaan Sampah Untuk memenuhi amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Selain dalam pelaksanan operasional pelayanan persampahan pada perkotaan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga sedang giatnya menggalakkan pengolaan sampah mulai dari sumbernya melalui program GENARSIH SEHATI dengan memberdayakan kelompok daswisma yang ada di Nagari. Terkait pembinaan dan operasional Bank Sampah, saat ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mendorong 8 Unit Bank Sampah baik yang 2-77
dikelola oleh masyarakat. Dari Bank Sampah yang terbentuk sampai, tahun 2020 yang aktiv ada sebanyak 6 (unit), tetapi yang beroperasional hanya sebanyak 4 (empat) unit bank Sampah yaitu Bank Sampah Sajati V (Tebing Tinggi, Pulau Punjung), Bank Sampah Sajati VI (Nagari Tiumang, Tiumang), Bank Sampah Sajati VII (Lubuk Bulang, Pulau Punjung) dan Bank Sampah Sajati VIII (Nagari Sungai Rumbai, Sungai Rumbai). Dalam pelayanan persampahan selain dengan dana dari APBD dan retribusi juga dibantu dari dana Corporate Social Respondibility (CSR) dari beberapa perusahaan yang ada di kabupaten Dharmasraya seperti kontainer, alat penjepit sampah, tumbler/botol minuman, tempat sampah, tempat sampah terpilah dan karung/goni. Walaupun sudah tersedia tempat pembuangan sampah yang ada di pusat-pusat kawasan dan dijalan-jalan utama baik berupa TPS kontainer, TPS kayu, TPS batu, TPS kembar tapi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terlihat dari masih adanya pembuangan sampah di sembarang tempat, seperti ke sungai, pinggir jalan, lahan kosong dan sebagainya. Pada Tabel disajikan target dan realisasi dari upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2016-2018 data dan kondisi pengelolaan sampah masih belum terdata. Tabel 2-81 Cakupan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Sasaran Satuan 2016 2017 Target 2018 2019 2020 2016 2017 Realisasi 2018 2019 Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali) Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota) persen persen
10 7
10 8
8,31 6,10 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 H. Cakupan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tabel 2-82 Cakupan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 usaha/ kegiatan 0 0 50 50 50 0 0 22 25 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2-78 2020 8,92 6,72 29
Berdasarkan Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka terjadi penurunan kegiatan usaha yang mengelola limbah B3 yaitu dari target 50 usaha/kegiatan dan realisasi sebesar 29 usaha/kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 58 persen. 2.3.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Capaian kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indicator yaitu: persentase kepemilikan KTP elektronik, cakupan kepemilikan akte kelahiran, penerbitan kartu identitas anak. Tiga indicator ini telah ditetapkan menjadi indicator kinerja secara national. Kemudian indicator lain yaitu cakupan akte kematian. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Administrasi Kependudukan telah menetapkan target nasional untuk rekam KTP elektoronik untuk penduduk ditas usia 17 tahun yaitu 100%(2019) dan 98% (2020. Untuk cakupan kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun 85% tahun 2019 dan 92% tahun 2020 serta penerbitan kartu identitas anak tahun 2019 yaitu telah melaksanakan penerbitan dan tahun 2020 sebesar 20%. A. Persentase kepemilikan KTP-eletronik Tabel 2-83 Persentase kepemilikan KTP-elektronik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase kepemilikan KTP-elektronik 2017 94,23 131.011 139.033 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Satuan persen 2016 93,11 111.771 120.042 Kepemilikan KTP-el Wajib KTP-el (usia 17 tahun keatas) 2018 98 140.801 143.675 2019 99,23 147.757 148.739 Sebagaimana terlihat pada Tabel 2-83 bahwa kepemilikan KTP elektoronik di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 yaitu hampir mendekati 100% yaitu 99,23% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 97,74%. Artinya kinerja daerah dalam indikator ini hamper mendekati target nasional. B. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tabel 2-84 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2018 2019 2020 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) persen 2,4 27,40 35,55 Jumlah anak memiliki KIA Jumlah Anak Usia 0-17 tahun 1.496 62.340 18.255 66.610 25.026 69.398 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Target kinerja untuk peneribitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara nasional baru dimulai pada tahun 2020 yaitu sebesar 20%, dan sebelumnya pemerintahan daerah dalam hal ini Dinas 2020 97,74 149.352 152.911 2-79
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota hanya diberikan target berupa telah melaksanakan peneribitan dan tidak diberikan target jumlah. Berdasarkan Tabel 2.30 terlihat bahwa penerbitan KIA telah dimulai di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2018 dengan capaian 2,4% dan mengalami peningkatan yang drastis menjadi 27,40% tahun 2019 dan menjadi 35,55% pada tahun 2020 yaitu melampaui target nasional 20%. C. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun Untuk cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun di Kabupaten Dharmasraya sebesar 85,73% tahun 2018 dan telah diatas target nasional, sementara pada tahun 2020 sebesar 87,17% dan lebih kecil dari target nasional yaitu 92%. Hal ini disebabkan oleh masih banyak orang tua dari anak tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam pengurusan akte kelahiran dikarenakan tidak lengkapnya dokumen kependudukan lainnya seperti surat nikah. Permasalahan ini telah diatasi melalui kerjasama dengan Pengadilan Agam yaitu melakukan isbat nikah bagi muslim dan pencatatan akte perkawinan bagi penduduk non- muslim. Tabel 2-85 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun persen 75,21 76,3 80,12 85,73 87,17 Jumlah Anak yang memiliki akta Jumlah Anak Usia 0-18 tahun Orang orang 45.236 60.146 48.413 63.451 55.264 68.976 61.103 71.274 65.506 75.062 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 D. Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan Salah satu dokumen kependudukan yang jarang diurus oleh masyarakat yaitu akta kematian, meskipun bagi profesi tertentu akte kematian sangat dibutuhkan misalnya terkait dengan hak pension, warisan dan lain sebagainya. Tabel 2-86 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan persen 85
90,67 95,23 100 Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan Jumlah Kematian yang dilaporkan 200 235
564 622 603 655 2.867 2867 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2-80
Pada Tabel 2-84 terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus akte kematian sudah sangat baik dan hal ini sangat didukung oleh kerjasama dan keaktifan pemerintahan nagari dalam melaporkan peristiwa kematuan ke Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Fungsi dari akta kematian, juga diperlukan dalam mengurangi anomaly jumlah pendudukan, dimana penduduk yang telah meninggal dunia masih berstatus aktif karena tidak bisa dihapus apabila tidak memiliki akte kematian. Bagi pendudukan anomaly, maka hak-haknya dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah secara de jure masih ada, meskipun secara de facto yang bersangkutan sudah meinggal dunia. Hal ini tentu akan berdampak terhadap ketidakakuratan data kependudukan dan terjadinya pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program kerja pemerintah. Bahkan kondisi data anomaly juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara illegal dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti adanya bantuan fiktif, pemilih fiktif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sehingga mengurangi kualitas demokrasi. 2.3.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dilihat dari perkembagan setiap tahunnya, persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan yang berarti semakin sedikit jumlah nagari tertinggal dan sangat tertinggal. Tabel 2-87 Persentase Nagari Tertingal dan Sangat Tertinggal Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase nagari tertingal dan sangat tertinggal Satuan Persen 2016 55.76 2017 55.76 2018 25 2019 23.07 2020 7.69 Jumlah Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal Jumlah Nagari Seluruhnya Nagari nagari 29 52 29 52 13 52 12 52 4 52 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Pada tahun 2016 jumlah nagari yang tertinggal dan sangat tertinggal ada sebanyak 29 nagari, hal ini telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2017-2019 belum mencapai target dan pada tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan jumlah nagari yang tertinggal dan sdangat tertinggal hanya tertinggal 4 (empat) Nagari. 2.3.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana A. Angka Kelahiran Total Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) didefenisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan Tabel 2-88 Angka kelahiran total Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Angka kelahiran total Satuan PER 1.000 penduduk 2016 2,71 2017 2,69 2018 2,66 2019 2,64 Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2020 2,62 2-81
B. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Cpr) Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Berdasarkan Tabel 2- 83 terlihat bahwa CPR Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Tabel 2-89 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) Satuan Persen 2016 81,1 2017 81,15 2018 81,2 2019 81,25 2020 81,3 Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Penelitian Putri, et al (2019) menemukan bahwa pemakaian kontrasepsi modern mempunyai efektifitas mencegah kehamilan ≥ 93% sedangkan metode kontrasepsi tardisional mempunyai efektifitas mencegah kehamilan ≥ 73%. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya untuk mengedukasi PUS untuk memakai metode kontrasepsi modern masih perlu ditingkatkan agar semakin efektif mencegah kehamilan. C. Persentase Kebutuhan Ber-KB (Unmet-Need) Unmet need adalah kebutuhan Pasangan usia subur untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya tetapi PUS tidak memakai alat kontrasepsi. Tabel 2-90 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need) Satuan % 2016 10,29 2017 10,27 2018 10,25 2019 10,23 2020 10,21 Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 D. Persentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Aktif UPPKS adalah program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khusus nya keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Sasaran UPPKS adalah peserta KB, pasangan usia subur khususnya Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). 2-82
Tabel 2-91 Persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif % 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 E. Persentase Kelompok Tribina Yang Aktif Kelompok tribina terdiri tiga aktivitas, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). Adapun penjelasan mengenai ketiga aktivitas tersebut adalah sebegai berikut : a) Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat Desa. b) Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara anggota keluarga lainnya dengan anak balita c) BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya Tabel 2-92 Persentase kelompok tribina yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 persentase kelompok tribina yang aktif % 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Untuk urusan pemerintahan bidang perhubungan, saat ini pemerintah Kabupaten Dharmasraya baru memberikan layanan pada pemberian izin kir (keur) kendaraan wajib uji. Untuk trayek angkutan masih belum ada yang menjadi kewenangan daerah mengingat angkutan umum yang ada baru sebatas angkutan antar kota antar kabupaten dan anatar kota antar provinsi yang melintasi kabupaten Dharmasraya. Selain itu saat ini Dharmasraya juga belum memiliki terminal bus sebagai titik pergantian antar moda dan naik turun penumpang angkutan umum. Mengingat layanan bidang perhubungan saat ini baru pada pelayanan di UPT Uji Kendaraan bermotor mengingat belum adanya trayek angkutan umum dan terminal, sehingga berdasarkan Tabel 2-94 memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari permasalahan yang dilalui, keterlibatan antar bidang untuk menunjang tercapainya kinerja perhubungan pentingnya kinerja SDM dibagian lalu lintas dan angkutan, maka dari itu pelatihan diklat sangat penting untuk tenaga personil. 2-83
Tabel 2-93 Banyaknya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2020 No A 1 2 B 1 2 3 4 Jenis Kendaraan Mobil Bus Bus Sedang Bus Besar Mobil barang Pick Up Truk Sedang Truk besar Truk Tronton Jumlah Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Dharmasraya (Samsat) Golongan Pribadi V IV 5 IV V VI VII 940 74 73 - 1.092 Umum 1 - 188 215 - 404 Dinas 5 - 17 - - - 22 Jumlah 6 5 957 262 288 - 1.518 Tabel 2-94 Capaian Urusan Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020 Indikator Jumlah kasus kecelakaan Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor Persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR Satuan - bobot persen 2016 64
2017 78
78,76 2018 87 C 75 2019 76 C 60 2020 88 B 87 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Namun masih tingginya angka kecelakaan sangat ditunjang oleh kelengkapan prasarana keselamatan fasilitas perhubungan seperti pengadaan rambu-rambu, pengadaan lokasi parkir, marka jalan, serta lampu jalan kedepannya. juga memungkinkan meningkatnya kendaraan yang melakukan uji KIR yang berujung dengan lebih baiknya pengawasan dibidang transportasi yang layak dan meningkatnya PAD, karena sudah didukung dengan fasilitas yang baik dan tenaga SDM dengan lulusan khusus pengujian. Dengan tersedianya akses ke seluruh wilayah Dharmasraya, 2.3.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika A. Persentase sarana pemerintah daerah yang memiliki telekomunikasi terintegrasi Berdasarkan indikator pemerintah daerah yang memiliki telekomunikasi terintegrasi, maka hal ini sudah terealisasi 100 persen pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan secara langsung. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah maka diperlukan suatu perangkat telekomunikasi disetiap OPD. Adapun untuk mendukung penyediaan perangkat telekomunikasi ini maka pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan Covid-19 termasuk penyediaan sarana telekomunikasi. 2-84
Tabel 2-95 Persentase Sarana Pemerintah Daerah yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 Realisasi Kinerja 2017 2018 2019 Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi % 0 0 54,05% 78,95% 100% Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 B. Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik Indikator Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik diuraikan menjadi 3 sebagai berikut: 1. Persentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan 2. Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan 3. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari Tabel 2-96 Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 Realisasi Kinerja 2017 2018 2019 1. Persentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan % 0 0 32,43 50 94,74 2. Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari 3. % % 0 0 0 0 15,30 11,53 100 21,00 100 21,00 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Berdasarkan realisasinya indikator dua indikator sudah tercapai 100 persen pada akhir tahun 2020, namun untuk indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat nagari hanya tercapai sebesar 21 persen. Kondisi bidang Komunikasi dan Informatika di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Masih belum terpenuhinya infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten, masih ada beberapa wilayah blank spot yang memerlukan perhatian khusus agar masyarakat di wilayah tersebut segera mendapatkan akses telekomunikasi. 2020 100% 2020 100 100 21,00 2-85
Swasta juga mengambil peran dengan mendirikan menara-menara seluler oleh operator BTS di wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Dharmasraya, sehingga blank spot terus berkurang. Dengan fasilitas komunikasi yang memadai, akan menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi. Wilayah blank spot di Kabupaten Dharmasraya yang masih ada yaitu Nagari Banai Kec Sembilan Koto, Nagari Lubuk Karak Kec Sembilan Koto, Nagari Ranah Palabi Kec Timpeh, dan Nagari Alahan Nan Tigo Kec Asam Jujuhan. 2. Berdirinya radio-radio swasta yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Dharmasraya selain memberikan hiburan secara gratis kepada masyarakat, juga memberikan informasi tentang berbagai potensi, kebijakan, program dan kegiatan internet Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, namun sejak majunya akses perkembangan radio menjadi lebih sulit yang saat ini hanya eksis 2 unit saja. 3. untuk menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi, maka dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seluruh masyarakat. KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Di Kabupaten Dharmasraya baru terdapat 11 kelompok KIM, dimana terdapat 1 kelompok di setiap kecamatan. 4. Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Dharmasraya terus dilakukan dan diupayakan pengembangannya sehingga memungkinkan terkoneksinya OPD se Kabupaten Dharmasraya dalam transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan lancar. Saat ini sudah seluruh OPD terkoneksi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, namun kualitas koneksi masih rendah. Ke depan perlu dilakukan peningkatan kualitas koneksi dan peningkatan koneksi di UPT kesehatan, UPT pendidikan, UPT pertanian, UPT PUPR, UPT DLH dan lainnya. Peningkatan koneksi ini akan mewujudkan pelayanan smart city. jaringan internet/intranet sehingga 5. Layanan Maintenance Jaringan Internet OPD merupakan layanan pemeliharaan jaraingan internet di OPD yang mengalami hambatan baik akibat cuaca ataupun lainnya. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. 6. Peningkatan informasi OPD dilakukan pembuatan website di OPD dan Nagari setiap tahun, saat ini seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kecamatan dan Nagari telah memiliki website dan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan up date informasinya. Khusus website OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dan website induk Kabbupaten Dharmasraya dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 2-86
2.3.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah A. Persentase Koperasi Aktif Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahun terakhir. Tabel 2-97 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Satuan % Jumlah koperasi yang RAT Koperasi Jumlah koperasi seluruhnya Koperasi Indikator Persentase Koperasi Aktif 2016 55,07 114 207 2017 45,27 91 201 2018 38,42 78 203 2019 39,22 80 204 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Pada Tabel 2-97 terlihat bahwa persentase jumlah koperasi yang aktif menurun setiap tahun selama periode 2016 - 2020. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 sebanyak 55,07% pada tahun 2016, menurun menjadi 33,33% pada tahun 2020. Namun demikian jumlah koperasi dengan kategori sehat meningkat tajam sejak tahun 2018. B. Jumlah Koperasi Sehat Sebagai badan usaha, koperasi membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan baik dan benar. Hal yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya terletak pada unsur manajemen organisasi yang menggerakkan operasional koperasi yakni pengurus, pengelola dan anggota. Koperasi merupakan ekonomi berbasis kerakyatan dan dengan kekuatan anggotanya koperasi dapat tangguh dan mandiri sehingga pengelolaan koperasi yang baik tidak bisa lepas dari kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pengurus maupun pengelolanya. Pengelolaan koperasi seringkali menghadapi banyak permasalahan seperti lemahnya kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi, tingkat partisipasi anggota rendah, pengelola belum profesional, belum mampu mencari terobosan usaha baru, belum dapat memamfaatkan peluang usaha yang ada, penguasaan teknologi terbatas, pemasaran tidak maksimal dan struktur permodalan masih lemah/terbatas. Sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terus melakukan perbaikan pengelolaan koperasi yang baik melalui pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi, sehingga dapat terus meningkatkan jumlah koperasi sehat dimana pada tahun 2020 sudah tercatat 30 unit koperasi yang sehat dimana sebelumnya hanya ada 6 unit koperasi yang sehat tercatat (Tabel 2-98). Tabel 2-98 Jumlah Koperasi Sehat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Jumlah Koperasi Sehat Satuan Koperasi 2016 6 2017 6 2018 13 2019 25 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2020 33,33 68 204 2020 30 2-87
C. Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet Persetase IKM dengan Peningkatan Omzet adalah satu cara pengukuran untuk melihat perkembangan IKM yang ada di Dharmasraya. Dengan cara membandingkan jumlah Omzet IKM Tahun n dan di kurangi jumlah Omzet IKM tahun n - 1 di bagi jumlah Omzet IKM tahun n-1 di kali 100% Tabel 2-99 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2018 2019 2020 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet % 7,78 6,62 6,50 Omzet IKM tahun n Omzet IKM tahun n - 1 Rupiah Rupiah Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 92.999.751 85.758.123 96.836.486 92.999.751 103.170.000 96.836.486 D. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas Pertumbuhan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Dharmasraya mengalami pertumbuhan cukup pesat sejak empat tahun terakhir. Berdasarkan data pertumbuhan pelaku UMKM oleh dinas terkait, hingga pertengahan 2020 populasinya sudah mencapai 10.017 pelaku usaha atau naik hampir dua kali lipatnya dari 2016 dengan populasi sebanyak 5.188 orang. Sementara persentase pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dengan peningkatan omset sudah berada pada posisi 6,62 persen atau naik sekitar 4 persen dari 2017 sebesar 2 persen. Hingga 2pelaku usaha mikro yang tercatat sudah naik kelas menjadi pelaku usaha kecil mencapai 34% atau naik sekitar 10% dari 2018. Namun pada tahun 2020 memang terjadi penurunan menjadi 22% yang bisa jadi disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 sehingga terjadi perlambatan tersebut (Tabel 2-100). Tabel 2-100 Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas Satuan unit 2016 15 2017 20 2018 25 2019 34 2020 22 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal A. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Dharmasraya tercatat menunjukan peningkatan dari tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 terlihat adanya penurunan yang dimungkinkan akibat pengaruh Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan ekonomi masyrakat bahkan dunia. 2-88
Tabel 2-101 Nilai realisasi Investasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Nilai realisasi Investasi rupiah 527.868.200 291.101.280 3.557.285.000 160.860.163.587 148.462.000.000 Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga A. Jumlah cabang olahraga yang aktif Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mengembangkan potensi olahraga di Kabupaten Dharmasraya dan terus menggali potensi baru dalam pengembangan olahraga yang dimiliki daerah dalam memajukan dunia olahraga di Kabupaten Dharmasraya. Cabang olahraga yang cukup berkembang seperti TROI, karate, volly dan beberapa cabor lainnya secara umum sudah berkembang dan mampu memperkenalkan Dharmasraya di kancah nasional. Tabel 2-102 Jumlah cabang olahraga yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Jumlah cabang olahraga yang aktif Satuan Kelp 2017 29 2018 30 2019 32 2020 33 Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Pada urusan pemerintahan bidang statistik maka indikator yang digunakan adalah persentase ketersediaan data statistik sektoral. Berdasarkan capaian pada akhir tahun 2020, maka persentase ketersediaan data statistik sektoral adalah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola data statistik sudah dilakukan dengan baik. Tabel 2-103 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2016-2020 Indikator Kinerja Satuan 2017 Realisasi Kinerja 2019 2018 2020 Persentase ketersediaan data Statistik sektoral % 75% 100% 100% 100% Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Dalam bidang statistik di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Wali data pada Forum Satu Data kabupaten Dharmasraya. Dalam pengelolaan data statistik kabupaten yang tergabung dalam forum satu data Kabupaten Dharmasraya, maka Bidang Statistik yang berada di Dinas Kominfo berfungsi sebagai walidata, Bapppeda Kabupaten Dharmasraya sebagai sekretariat Forum Satu Datadan BPS Kabupaten Dharmasraya sebagai Pembina data, dan perangkat daerah sebagai produsen data 2-89
2. Perbanyakan dokumen PDRB Kabupaten dan Statistik Dalam Angka. selain berfungsi dalam pengelolaan data, bidang statistik memiliki tugas dalam memperbanyak dokumen statistik daerah yang akan digunakan oleh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, perencanaan serta dalam rangka menunjang fungsi pengendalian dan evaluasi, baik di tingkat perangkat daerah maupun daerah secara keseluruhan 3. Pembuatan website rumah data yang digunakan untuk melakukan pnyimpanan dan pengelolaan data statistik kabupaten 4. Pembentukan dan pembinaan nagari statistik. Kabupaten Dharmasraya merupakan Kabupaten pertama yang membentuk desa statistik di Indonesia yang berlokasi di nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung yang telah dilaunching pada tanggal 4 September 2019, dan telah dilanjutkan untuk nagari statistik lainnya dan dikembangkan menjadi kecamatan statistik. Dengan adanya ketersediaan data sektoral yang baik, serta didukung oleh data yang lengkap dari tingkat dnagari, maka diharapkan ini akan dapat memperbaiki ketersediaan dan keakuratan data terutama dari lingkup kewilayahan. 2.3.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas seseorang dalam aktivitas secara Elektronik. Tabel 2-104 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital Tahun 2016-2020 Indikator Kinerja Satuan Realisasi Kinerja 2018 2019 2020 Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (Sertifikat Digital) % 55,00 55,00 55,00 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Dalam bidang persandian di Kabupaten Dharmasraya saat ini, dapat kami jelaskan sebagai berikut: 1. Bidang persandian merupakan bidang baru yang dibebankan kepada daerah dan terus dilakukan berbagai upaya persiapan terutama regulasi hukum dalam pelaksanaan. 2. Pengamanan aplikasi yang dibangun oleh OPD dan berada di pusat server Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya : Simda Keuangan, sub domain perangkat daerah, SKP online dan e-disiplin 2.3.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Urusan pemerintahan bidang kebudayaan merupakan salah satu urusan strategis dalam jangka konteks visi pembangunan Kabupaten Dharmasraya baik visi pembangunan mengengah (RPJMD) tahun 2021-2026 maupun visi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Merujuk kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada Tabel 2-105 terdapat tiga indikator untuk melihat sejuahmana capaian kinerja urusan bidang kebudayaan. 2-90
Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan mengalami peningkatan dari 25 group pada tahun 2018 menjadi 30 group pada tahun 2020. Kemudian, lembaga adat yang aktif juga mengalami peningkatan dari 85% tahun 2018 menjadi 100% pada tahun 2020. Selanjutnya jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan terus bertambah dari 11 cagar budaya pada tahun 2019 dan 26 cagar budaya pada tahun 2020. Tabel 2-105 Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan Persentase lembaga adat yang aktif Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Satuan Grup Persen unit 2018 25 85
2019 30 90 11 2020 30 100 26 Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan A. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan Tabel 2-106 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan orang 17.136 22.447 127.084 157.579 67.742 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 B. Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan daerah, pespustakaan sekolah maupun perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat. Sedangkan Manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya mencapai tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan dan koleksi perpustakaan sehingga dapat menghasilkan karya, fungsi, peran, dan keahliannya masing- masing Tabel 2-107 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Satuan Persen 2016 20,22% 2017 2,94% 2018 7,72% 2019 8,09% 2020 6,25% Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2-91
2.3.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dapat dilihat dari dua indikator sasaran yaitu persentase perangkat daerah dan nagari yang mengelola arsip secara baku. A. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Pada Tabel 2-108 digambarkan bahwa persentase perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu dari 8,11 % menjadi 39, 47%. Ke depan, upaya peningkatan pengelolaan arsip masih harus ditingkatkan karena masih terdapat sebanyak 60,53% dari jumlah perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku. Tabel 2-108 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Satuan Persen 2016 8,11% 2017 7,89% 2018 7,89% 2019 7,89% Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 B. Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku Pada Tabel 2-101 digambarkan bahwa persentase pemerintahan nagari yang telah mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari 0% pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,31% pada tahun 2020. Sama halnya dengan kinerja pengelolaan arsip di tingkat perangka daerah, maka upaya peningkatan pengelolaan arsip di Nagari masih harus ditingkatkan karena masih terdapat sebnayk 82,69% nagari belum mengelola arsip secara baku. Tabel 2-109 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku Satuan Persen 2016 0% 2017 1,92% 2018 5,77% 2019 11,54% Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Berdasarkan uraian dari Tabel 2-108 dan Tabel Tabel 2-109 terlihat bahwa tantangan dalam pengelolaan arsip di Kabupaten Dharmasraya masih cukup berat. Secara umum problem- problem pengelolaan urusan pemerintahan bidang kearsipan yaitu masih kurang pemahaman dan kesedaran tentang arti pentingnya atau vitalnya keberadaan arsip dalam kerangka kerja suatu administrasi. Tertib adminsitrasi yang diharapkan akan hanya menjadi slogan semata apabila tidak dimulai dari tertib kearsipan (Hakim, 2015; 115). Kemudian, manajemen kearsipan di era digital juga mengalami perubahan dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Minimal ada tiga hal penting yang sangat diperlukan dalam pengelolaan arsip diera teknologi informasi dan digitalisasi yaitu: (1) sumberdaya manusia yang memiliki wawasan ilmu kearsipan, agar benar-benar kompeten, mampu dan terampil saat mengelola arsip. (2) Perangkat baik perangkat keras maupun perangkat lunak, saat ini media 2020 39,47% 2020 17,31% 2-92
penyimpanan arsip sudah dan akan banyak beralih dari media penyimpanan konvensional (hard copy) ke media elektronik (soft copy). Di era pengelolaan arsip digital pengelolaan arsip sudah bebentuk data base dan big data sehingga mudah untuk ditemukan kembali arsipnya yang sama dengan dokumen aslinya dengan hasil arsip berbentuk visual. (3) ruangan, ketika sudah memiliki hard ware dan soft ware, dibutuhkan ruangan untuk menempatkan perangkat. Ruangan yang dibutuhkan tentu berbeda ketika arsip telah didigitalisasi dengan belum digitalisasi. 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 2.3.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Perikanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Produksi Perikanan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas/kegiatan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan. Ikan itu sendiri merupakan salah satu sumber pangan yang bernilai gizi tinggi yang terdapat dalam lingkungan perairan baik perairan umum, lautan maupun dalam lingkungan budidaya. Seiring dengan pertambahan penduduk, kebutuhan masyarakat akan sumber pangan yang bergizi salah satunya ikan juga semakin meningkat. Mengharapkan ketersediaan dari hasil tangkapan, merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan dikarenakan populasi ikan di perairan umum dan lautan mengalami penurunan akibat adanya kerusakan lingkungan dan tingginya eksploitasi terhadap ikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peyediaan ikan untuk kebutuhan masyarakat adalah melalui kegiatan budidaya. Produksi perikanan Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berasal dari kegiatan budidaya ikan. Dukungan sumberdaya alam seperti luasan area untuk kolam ikan, sumberdaya air yang berasal dari irigasi ataupun sungai serta dukungan infrastruktur perikanan yang telah di bangun oleh pemerintah mampu untuk mendukung pengembangan budidaya ikan di daerah. Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap dari masa ke masa terus mengalami penurunan. Hal ini akibat dari menurunnya kualitas lingkungan perairan umum seperti pencemaran air, penambangan pasir dan illegal minning serta aktivitas penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Tabel 2-110 Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Produksi Perikanan Satuan Ton 2016 19.366 2017 15.562 2018 17.042 2019 19.597 2020 22.185 Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Capaian Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagai akibat dari semakin meningkatnya luasan usaha budidaya seperti kolam ikan, kolam terpal, perkembangan teknologi budidaya ikan seperti budidaya Bioflok, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam budidaya insfrastruktur pendukung Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah sehingga dapat berkembang dengan baik. Akan tetapi melihat dukungan potensi Perikanan yang dimiliki, masih banyak hal yang dapat dikembangkan dan diusahakan dalam sektor tersebut. ikan dan dukungan pembangunan 2-93
2.3.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pariwisata merupakan salah sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah jika dapat dikelola dengan baik. Di Kabupaten Dharmasraya, salah satu bentuk wisata yang potensial untuk dikembangkan adalah wisata budaya karena Kabupaten Dharmasraya kaya akan seni budaya daerah, adat istiadat, dan peninggalan sejarah terdahulu. Keinginan wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Dharmasraya cukup besar A. Jumlah kunjungan wisatawan Tabel 2-111 Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 2018 35.423 Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Indikator Satuan orang 2016 - 2017 31.034 Jumlah kunjungan wisatawan 2019 37.830 Dari Tabel 2-111 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah wisatawan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2017 sampai 2019 terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebanyak 6.796 wisatawan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wisatawan akibat dampak pandemi Covid-19. 2020 6.164 2-94
NO A. 1 2 3 4 B. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C. 22 23 Tabel 2-112 Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Nama Objek Wisata Jenis Objek Lokasi yang terinci Kec. Sembilan Koto Timbulun Lubuak Labu Air terjun Barangin Lubuk Ikan Larangan Makam Ninik Tuo Kec. Pulau Punjung Bukik Tambun Goa Ngalau Sungai Suko Pemandian Dufana Pemandian Dua Saudara Timbulun Indah Bendungan Batu Bakawuik Goa Cigak RM.Rajo Sungai Dareh Bendungan Batang Mimpi Hot Spiring Sungai Belit Gua Cigak Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung Rumah Gadang Puti Bulian Embung Ampang Kamang Candi Rambahan Tugu PRRI Savana Padang Darek Ruang Terbuka Hijau Taman Bambu Taman Hiburan Kec. Sitiung Rumah Gadang Siguntur Pemandian Ajo Manenggang Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Religi Wisata Olahraga Wisata Alam Wisata Buatan Wisata Buatan Wisata Bahari Wisata Bahari Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Bahari Wisata alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Buatan Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Buatan Wisata eco & edukasi WISATA ECO Nagari Banai Nagari lubuak Karak Nagari Kampung Surau Nagari Gunung Selasih Sungai Kambut Kubang Panjang Taratak Pulau Punjung Sungai Kambuik Kampung Surau Sungai Dareh Sei Dareh Sungai Belit Kampung Surau Pulau Punjung Sungai Dareh Sungai Kilang Lubuk Bulang Sungai Dareh Pulau Punjung Sungai Kambut Tebing Tinggi Pulau Punjung Wisata Sejarah Wisata Buatan Siguntur, Nagari Siguntur Pisang Berebus Jarak tempuh dari ibukota 50 Km 45 Km 45 Km 55 Km 5 Km 7 Km 4 Km 4 Km 1 Km 7 Km 30 Km 1 Km 2 Km 5 Km 13 Km 1 Km 1 Km 5 Km 20 Km 1 Km 4 Km 4 Km 8 Km 7 Km 15 Km 15 Km 2-95
NO Nama Objek Wisata 24 25 26 27 28 Mesjid Tua dan Makam-Makam Raja Pemandian Lawai Goa Ngalau Sungai Sariak Goa Ngalau Timbek Aia Timbua Siguntur Candi Padang Roco 29 Candi Pulau Sawah 30 Batik Tanah Liek 31 Rumah Gadang Siguntur 32 Puncak Gunung Medan 33 Candi Awank Mombiak 34 Sungai Pulai 35 Gelanggang Olahraga Dharmasraya 36 Pemandian Ajo Manenggang 37 Pemandian Lawai 38 Kec. Timpeh D. Air Terjun Sungai Banang 39 Goa Sungai Pinang 40 Goa Gadang Timpeh 41 Air Terjun Tujuh Tingkat 42 Puncak Timpeh 43 E. Kec. Koto Baru 44 Makam Syekh Alif Ba 45 46 47 Makam Nenek Susu Tunggal Kec. Padang Laweh F. Rumah Gadang Padang Laweh 48 Kec. Koto Besar G. Bendugan Batang Siat 49 Talago Baranang Siang Danau Cinta Jenis Objek Wisata Buatan Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Sejarah Minat Khusus Wisata Sejarah Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Olahraga Wisata Olahraga Wisata Buatan Wisata Buatan Wisata alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Religi Wisata Bahari Wisata Air Wisata Religi Wisata Sejarah Wisata Bahari Lokasi yang terinci Gunung Medan Suguntur Siguntur Siguntur Siguntur, Nagari Siguntur Sei Langsat, Nagari Siguntur Siguntur, Nagari Siguntur Blok B Siguntur, Nagari Siguntur Gunung Medan Siguntur, Nagari Siguntur Pulai Gunung Medan Pisang Berebus Gunung Medan Timpeh Timpeh Timpeh Tabek Tabek Ampang Kuranji Pulau Maianan Koto Baru Ampang Kuranji Padang Laweh Abai Siat Jarak tempuh dari ibukota 20 Km 13 Km 7 Km 15 km 5 Km 17 Km 15 Km 30 Km 15 Km 20 Km 15 Km 30 Km 18 Km 15 Km 20 Km 40 Km 35 Km 40Km 35 Km 30 Km 35 Km 30 Km 30 Km 35 Km 42 Km 35 Km 2-96
NO Nama Objek Wisata Jenis Objek 50 51 H. 52 53 I. 54 55 56 Rumah Kerajaan Koto Besar Embung Koto Ranah Kec. Asam Jujuhan Air Terjun Sungai Suyiu Sungai Batu Kangkung Kec. Koto Salak Pulau Cinta Kec. Sungai Rumbai Pondok lesehan Rawa Tulang Wisata Sejarah Wisata Buatan Wisata Alam Wisata Olahraga Wisata Bahari Wisata Buatan Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Lokasi yang terinci Koto Besar Koto Besar Sungai Suyiu Batu Kangkung Pulau Mainan Sungai Rumbai Jarak tempuh dari ibukota 45 Km 45 Km 60 Km 63 Km 55 Km 55 km 2-97
Potensi wisata Kabupaten Dharmasraya tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dari 11 kecamatan yang ada yang terdiri dari wisata sejarah dan budaya, wisata alam dan wisata buatan. Pengembangan wisata terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan memperkennalkan berbegai objek wisata dan event wisata di tingkat regional maupun nasional. Sebelum aondemi Covid-19 Pemerintah Dharmasraya sudah mengadakan berbagai event bertaraf nasional, diantaranya festival Pamalayu untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di Dharmasraya. B. Jumlah pelaku ekonomi kreatif Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif Tabel 2-113 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Satuan unit 2017 2018 650 700 2019 750 2020 800 Tabel 2-113 jumlah pelaku ekonomi kreatif semakin meningkat selama 4 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terbukanya peluang bagi pelaku industry kreatis dalam beinovasi baik disisi produk maupun makin bersarnya peluang pasar. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi peningkatan daya saing daerah 2.3.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sektor Pertanian merupakan leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Dharmasraya dengan kontribusi sebesar 29% terhadap PDRB. Ada 5 komoditi unggulan di Kabupaten Dharmasraya yaitu padi, jagung, kelapa sawit, karet dan ternak sapi/kerbau. Tabel 2-114 Produksi Komoditi Unggulan Bidang Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 Produktivitas padi Produksi Luas panen Produktivitas Jagung 4,75 ton/ha 59.282 ton 12.477 ha 6,76 ton/ha 2.424 ton 382 ha 4.03 ton/ha 84.867 ton ha 29.185,50 0.91 ton/ha ton 36.135 ha 37.267,20 1.155 Ton 48.279 ekor Produksi Luas panen Produktivitas Kelapa sawit Produksi Luas panen Produktivitas karet Produksi Luas panen Produksi Daging Populasi Ternak (Sapi/Kerbau) Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 4,60 58.259 12.658 6,11 24.470 3.823 3.91 108.593 4,52 72.208 15.963 6,11 85.471 2.498 3.83 85.471 27.822,85 22.196,10 0.99 29.832 34.155,58 34.226,08 4.617 46.993 0.85 29.019 1.254 46.045 4,64 68.652 14.783 5,79 4.069 698 4.98 104.992 22.361,85 22.441,85 0.78 0.87 29.615,41 29.689 34.188,00 34.278,00 6.340 49.043 4,59 67.850 14.774 6,23 104.626 843 4.68 104.626 4.187 48.062 2-98
Dilihat dari komoditi unggulan sektor pertanian, produksi jagung meningkat sangat tajam selama periode 2016 - 2019 dari 2.424 ton menjadi 104.626 ton. Hal ini berhubungan dengan pemanfaatan lahan sawit saat peremajaan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi jagung yang sangat sgnifikan. Produksi padi cenderung stabil selama 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2017 produksi padi meningkat dari 55.696 ton menjadi 66.664 ton pada tahun 2020. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan luas panen. Pada sub sektor tanaman perkebunan, kelapa sawit tetap menjadi komoditi utama. Produksi kelapa sawit menurun pada tahun 2018 karena sebagian lahan yang diremajakan. Namun pada tahun 2019 kembali meningkat. Sementara produksi tanaman karet relatif stabil sejak tahun 2017. Terjadi peningkatan populasi ternak besar (sapi/kerbau) sejak tahun 2017. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan produksi daging di Kabupaten Dharmasraya 2.3.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kinerja bidang perdagangan dapat diukur dengan indikator koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu, kondisi pasar dan sarana perdagangan. Nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu adalah indikator yang menggambarkan tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun). Pada Tabel 2.54 terlihat bahwa koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok semakin membaik selama 5 tahun terakhir yang diperlihatkan semakin menurunnya nilai koefisien variasi. Hal ini berarti bahwa disparitas harga kebutuhan pokok dari bulan ke bulan semakin kecil yang mengindikasikan semakin stabilnya harga barang kebutuhan pokok. Tabel 2-115 Indikator Kinerja Bidang Pedagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Satuan % ≤ Indikator 2017 2016 22,22 9 Persentase Pasar Kondisi baik Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu Alat UTTP yang Beratanda tera sah 24,32 9 750 Unit Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021
200 2018 18,91 8 2019 27,02 8 772 Kondisi perdagangan juga semakin membaik yang dapat dilihat dari peningkatan persentase pasar kondisi baik selama 5 tahun terakhir dari 22,22% pada tahun 2016 menjadi 32,43% pada tahun 2020. Selain itu jumlah alat UTTP yang Bertanda tera sah juga semakin meningkat pada periode 2017 - 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah alat UTTP yang Bertanda tera sah menurun sangat tajam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat untuk standar alat UTTP saat pendemi Covid-19. 2.3.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kinerja Bidang Perindustrian dapat dilihat dari perkembangan IKM. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan IKM yaitu Persentase Peningkatan Omzet IKM, Persentase Pertumbuhan IKM, dan Jumlah Sentra IKM yang dibina. 2020 32,43 8 480 2-99
Tabel 2-116 Indikator kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet Satuan % 2016 - 2017
2018 7,78 2019 6,62 2020 6,50 Omzet IKM tahun n Omzet IKM tahun n - 1 Persentase Pertumbuhan IKM Jumlah IKM Tahun n Jumlah IKM Tahun n - 1 Jumlah Sentra IKM yang dibina Rupiah Rupiah % IKM IKM IKM - - - - - 85.758.123 92.999.751 96.836.486 103.170.000 96.836.486 85.758.123 92.999.751 7,05 789 737 26 6,60 630 591 21 7,48 681 630 21 7,59 737 681 25 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Berdasarkan Tabel 2-116 diatas terjadi peningkatan nilai omzet IKM setiap tahun selama 2017 - 2020. Namun perkembangannya melambat. Hal ini berarti bahwa lemahnya penyerapan produk oleh pasar. Untuk perlu adanya dukungan untuk pemberdayaan IKM terutama dalam pengembangan pasar. Jumlah IKM selalu meningkat setiap tahun selama 5 tahun terakhir dengan pertumhunan di atas 7% per tahun walaupun terjadi pendemi pada tahun 2029. Hal ini memperlihatkan semakin bergairahnya IKM yang akan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap IKM sejak tahun 2017 yang terlihat dari peningkatan jumlah sentra IKM yang dibina. 2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 2.3.4.1. Sekretariat Daerah A. Nilai LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuabn hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Muatan pelaporan terdiri dari capaian ekonomi makro, capaian kinerja makro, serta capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Adapun penilaian terhadap laporan dokuen ini dilakukan oleh Kemendagri setiap tahunnya Tabel 2-117 Nilai LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Rangking Skor status Indikator Satuan Rngking indeks Tinggi/ sangat tinggi 2016 231 2,8124 Tinggi 2017 120 3,1226 Sangat tinggi 2018 37 3,1551 Sangat tinggi 2019 - 3,5138 Sangat tinggi 2020 - - - Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Dilihat dari perkenbangan setiap tahunnya terjadi peningaktan hasil penilaian oleh kemendagri, bukan hanya kinerjanya saja yang meningkat, dilihat dari perangkingan juga sudah masuk 50 besar nasional, artinya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sudah mampu bersaing dengan daerah lain di luar Sumatera Barat. 2-100
B. Hasil evaluasi AKIP Evaluasi atas implementasi SAKIP Evalusi merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai akhir dari penilaian evaluasi tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai AA untuk nilai tertinggi, hingga D untuk nilai evaluasi terendah. Adapun komponen yang dinilai dari evaluasi ini berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari tabel di bawah : Tabel 2-118 Komponen Penilaian Evaluasi Atas Implementasi SAKIP No Komponen Bobot 1 Perencanaan Kinerja 2 Pengukuran Kinerja 3 Pelaporan Kinerja 4 Evaluasi Internal 5 Capaian Kinerja Total 30% 25% 15% 10% 20% 100% Sumber : Permenpan No.12/2015 Tabel 2-119 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Nilai hasil evaluasi Satuan AA/A/ BB/B/CC indeks bobot bobot bobot bobot bobot 2016 B Tingkat akuntabikitas kinerja Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2017 B 60,46 2018 B 2019 B 62,58 18.43 16,22 10,92 5,91 11,1 2020 B 63,44 19,35 16,48 10,58 6,47 10,56 Hasil penilaian AKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB atas penyampaian laporan AKIP yang disampaikan oleh pemerintah daerah Dharmasraya juga menunjukkan peningkatan, sehingga dengan peningkatan tersebut diharapkan ke depan efektifitas dan efisiensi serta percepatan pencapaian target pembangunan terhadap pelaksanaan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan terhadap target pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan akan semakin tinggi ketercapaiannya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus dilaksanakan serta dengan melakukan berbagai iniovasi pembangunan daerah. 2-101
C. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tabel 2-120 Indikator Kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Jumlah penyelesaian permasalahan hukum daerah Jumlah zakat yang dikumpukkan oleh BAZNAS Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan Persentase Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase Barang Subsidi yang diawasi Nilai Sakip komponen pelaporan Persentase OPD dengan nilai IKM lebih besar dan sama B (75) Satuan Dokum en kasus Rp Persen Paket Persen Bobot persen 2016 11 4 4.617.900.543 0
100 7,6
2017 15
5 4.458.970.057 81,57
100 10,14
2018 18
4 4.391.540.510 83,09
100 10,16
2019 32 3 4.612.908.294 98 26 100 10,92 97 Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.4.2. Sekretariat DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pasal 365 ayat (1) dinyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai fungsi legislasi, anggaran dan fungsi anggaran. Sedangkan sekretariat DPRD bertugas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Dharmasraya. Sebagai unsur dari penyelenggaran pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tersebut trdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, sehingga dalam hal ini DPRD berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun kinerja DPRD Kabupaten Dharnasraya adalah sebagai berikut : Tabel 2-121 Indikator Kinerja DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda) Persentase ditetapkanya PerdaAPBD dan APBD-P Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persen Persen persen 51 100
54 100
54 100 100 44 100 100 Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2020 16 5 4.680.164.079 98 27 100 11,27 91 2020 30 100
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 2.3.5.1. Perencanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa unsur penunjang perencanaan memiliki 4 tahap yang terdiri dari ; tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Sedangkan dilihat dari output yang dihasilkan terdiri dari dokumen RPJPD untuk dokumen perencanaan jangka panjang, RPJMD untuk dokumen perencanaan 5 tahun, dan RKPD untuk perencanaan tahunan. Tabel 2-122 Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD Persentase ketersediaan data perencanaan data pembangunan Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD Satuan Persen Persen persen 2016 20% 75
2017 25% 80 75 2018 30% 90 80 2019 23,07 90 93,06 2020 95 96 Sumber : Bapppeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.5.2. Keuangan Unsur penunjang pemerintahan keuangan memiliki tugas utama dalam membiayai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Dimana kewenangan tersebut vberdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen kebijakan daerah lainnya. Tabel 2-123 Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rata-rata ketergantungan dana transfer Persentase SILPA terhadap APBD Satuan WTP/WDP Persen Persen 2016 WTP 93,34 0,64 2017 WTP 86,94 4,32 2018 WTP 90,89 0,87 2019 WTP 92,36 1,69 2020 WTP 91,63 0,38 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.3.5.3. Kepegawaian A. Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN merupakan tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. 2-103
Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan oleh BKN berdasarkan hasil input pengembangan kompetensi dan kualifikasi yang diikuti oleh ASN serta hasil penilaian kinerja dan hukuman disiplin yang diterima oleh ASN. Tabel 2-124 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2016- 2020 No 1 Indikator Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi Indeks Profesionalisme dimensi kinerja Indeks Profesionalisme dimensi disiplin Satuan Indeks Nilai Nilai Nilai Nilai 2017 68 0,47 0 82,69 0,46 2018 45,46 12,32 12,82 15,32 5 2019 68 12 24 27 5 Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Sistem penilaian pada tahun 2017 berbeda dengan tahun setelahnya. Pada tahun 2017 yang diukur indeks profesionalitasnya hanya pejabat struktural, dengan melihat penilaian gap antara profil PNS dengan jabatan yang didudukinya. Melihat dari data pada table diatas terjadinya fluktuatif hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN terjadi karena adanya: 1. Adanya mutasi ASN 2. Adanya pegawai yang pension 3. Adanya penerimaan CPNS. Adapun indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan kepegawaian adalah sebagai berikut : B. Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi merupakan semua jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh ASN, dapat berupa peningkatan kualifikasi pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Tabel 2-125 Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi Tahun 2016 s/d 2020 No 1 Indikator Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi Jumlah pegawai Satuan Persen Jumlah Jumlah 2016 9,81 400 4078 2017 16,22 585 3607 2018 22,99 802 3489 2019 30,59 1111 3632 Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2020 58,04 12,53 15,49 24,8 5 2020 33,63 1196 3556 2-104
No 1 No 1 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya setiap tahun terdapat peningkatan persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi. Meskipun adanya fluktuasi jumlah pegawai yang disebabkan karena beberapa hal diantaranya 1. Pemindahan guru-guru SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/Kota ke Pemerintahan Propinsi. 2. Adanya penerimaan CPNS. 3. Adanya pegawai yang pensiun. C. Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu adalah ASN yang mengumpulkan SKP dan PKP ke BKPSDM dan dientrikan ke aplikasi SAPK. Tabel 2-126 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu Tahun 2016 s/d 2020 Indikator Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu Satuan Persen 2016 100 2017 100 2018 100 2019 100 Jumlah ASN yang menyusun SKP Jumlah pegawai Jumlah Jumlah 4078 4078 3607 3607 3489 3489 3632 3632 Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Adanya penurunan persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu pada tahun 2020 disebabkan karena keterlambatan beberapa ASN dalam mengumpulkan SKP. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan informasi pada beberapa daerah serta karena adanya wabah Covid-19. D. Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi adalah semua PNS yang telah mengikuti uji kompetensi dan ditempatkan sesuai dengan hasil uji kompetensi tersebut Tabel 2-127 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi Tahun 2016 s/d 2020 Indikator Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi Satuan Persen 2016 33,78 2017 32.23 2018 33,39 Jumlah penempatan ASN sesuai kompetensi Jumlah pegawai Jumlah Jumlah 149 441 156 484 173 518 Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Uji kompetensi yang dilaksanakan hanya pada level Esselon III. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pada BKPSDM Kabupaten Dharmasraya. 2020 99,35 3533 3556 2019 35,03 2020 41,25 179 205 511 497 2-105
E. Persentase kasus ASN yang tertangani Persentase kasus yang tertangani adalah kasus indisipliner ASN yang tertangani di BKPSDM. Kasus yang tertangani adalah kasus pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan Bupati. Tabel 2-128 Persentase kasus ASN yang tertangani Tahun 2016 s/d 2020 No 1 Indikator Persentase kasus ASN yang tertangani Jumlah kasus yang diterima Jumlah kasus yang tertangani Satuan Persen Jumlah Jumlah 2016 100 12 12 2017 100 12 12 2018 100 8 8 2019 100 6 6 Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Rata-rata persentase kasus yang tertangani setiap tahunnya adalah 100%. Melihat data yang ada setiap tahunnya terjadi penurunan kasus yang sampai di BKPSDM Kabupaten Dharmasraya. 2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 2.3.6.1. Inspektorat Daerah Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tabel 2-129 Realisasi Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah INDIKATOR Tingkat Kapabilitas APIP Satuan level 2016 2 2017 3DC 2018 3DC 2019 3DC Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah level
1 3 3 Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Penilaian kapabiltas APIP dilakukan oleh BPKP dengan menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IACM) yang terdiri dari 5 level, yaitu level 1 (initial), level 2 (insfrastruktucture), Level 3 (integrated), Level 4 (managed) dan Level 5 (optimizing). Pada periode sebelumnya Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada level 2 dengan tanpa dilakukan Quality Assurance oleh tim BPKP. Pada Tahun 2017 awal dilakukan penilaian oleh BPKP dengan menggunakan metode IACM Inspektorat Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai Level 2. Pada akhir 2017 dilakukan penilaian lagi untuk menuju level 3 sehingga Inspektorat memperoleh nilai pada evel 3 DC yang artinya ada beberapa insdikator yang tidak terpenuhi sehingga menjadi level 3 dengan catatan. Pada tahun 2018 tidak dilakukan penilaian pada tahun 2019 dilakukan penialian namun belum bia mencapai nilai level 3 penuh, pada tahun 2020 sudah dilakukan penilaian namun sampai saat ini belum keluar hasil penilaian tersebut. Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP dengan pendekatan kuantitatif, pada lima area penilaian yaitu : lingkungan pengandalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 2020 100 5 5 2020 3 3 2-106
komunikasi serta pemantauan. Penilaian maturitas SPIP berada pada enam tingkatan , yaitu : 0 (belum ada), level 1 (rintisan), level 2 (berkembangan), level 3 (terdefenisi), level 4 (terkelola dan terukur), level 5 (optimum). Penilaian ini dilakukan terhadap SPIP pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya Penialian mauritas SPIP baru dilaksanakan pada tahun 2017 yang dilakukan oleh BPKP Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai pada level 1. Pada tahun 2018 dilakukan penialian oleh BPKP Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai 3,01 sehingga berada pada level 3. Pada tahun 2018 tidak dilakuakan, pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sudah melengkapi dokumen untuk penilaian dengan system e-SPIP namun belum dinilai karena BPKP mengutamakan daerah yang belum level. 2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum 2.3.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan bangsa dan politik merupakan unsur pemerintahan umum yang bertugas dalam penanganan konflik di masyarakat, penganggulangan tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, pembinaan kelembagaan politik serta pendidikan politik di masyarakat Tabel 2-130 Kinerja Kesatuan Bangsa dan politik No 1 2 3 4 5 Indikator Persentase Pembinaan Partai Politik Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Pembinaan LSM Jumlah Konflik Sosial Jumlah Penyakit Masyarakat Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, tahun 2021 Satuan Persen Persen Persen Kasus Kasus 2016 30 30 30 5 2 2017 30 30 30 5 3 2018 30 30 30 5 3 2019 68,7 55 63, 6 5 2 2020 125 20,2 33,3 3 3 2-107
2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dimana SPM ini terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemerintahan Daerah. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam SPM terdiri dari : 1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan. 2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan. 3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 4. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. 5. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, SPM untuk urusan pemerintahan ini diatur menjadi masing-masing menjadi 3 (tiga) sub urusan : a. Sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, b. Sub urusan kebakaran, c. Sub urusan bencana. 6. Urusan pemerintahan bidang sosial. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa kewajiban yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu penerapan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan SPM. Untuk penerapan SPM ada 4 tahapan yang akan dilaksanakan, yaitu: 1. Pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, pengumpulan data tersebut diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 2. Penghitungan kebutuhan pemenuhanPelayanan Dasar, tahapan ini dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. 3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar,penyusunan rencana ditujukan agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan, perencanaan SPM menjadi muatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar, tahapan ini dilakukan oleh perangkat Daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar didasari melalui penetapan target pencapaian program dan kegiatan yang didasari oleh data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. 2-108
Selanjutnya penyampaian laporan penerapan SPM juga akan menjadi bagian materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah pada Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya. Adapun laporan SPM dimaksud muatannya yaitu; Hasil Penerapan SPM, Kendala Penerapan SPM serta ketersediaan Anggaran dalam Penerapan SPM. Hasil pelaporan SPM Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam : 1. Penilaian kinerja perangkat daerah; 2. Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; 3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Selanjutnya tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah berupa pembinaan dan pengawasan SPM oleh Kepala Daerah terhadap hasil penerapan SPM yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan dalam rangka meninjau berhasil atau tidaknya pelaksanaan SPM , baik dari sisi target yang dicapai maupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Bagi pemerintah provinsi, hasil rekapitulasi pelaksanaan SPM kabupaten/kota akan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan tingkat provinsi, selanjutnya bagi pemerintah pusat laporan penerapan SPM menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. 2.4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Realisasi SPM Bidang Pendidikan Dasar tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini : A. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar ( SD/ MI, SMP/ MTS) Tabel 2-131 Realisasi SPM SD / MI, SMP/MTS No Jenjang Pendidikan Target (Orang) Realisasi (Orang) Realisasi (%) 1 SD / MI, SMP/MTS 11.532 11.532 100 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 B. Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Tabel 2-132 Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan No Jenjang Pendidikan Target (Orang) Realisasi (Orang) Realisasi (%) 1 Pendidikan kesetaraan 468 468 100 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2-109
C. Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Tabel 2-133 Realisasi SPM PAUD No Jenjang Pendidikan Target (Orang) Realisasi (Orang) Realisasi (%) 1 PAUD 798 798 100 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Capaian SPM untuk bidang pendidikan sudah tercapai 100% sesuai dengan target dan realisasi untuk ketiga indikator yang diukur mjulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP 2.4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Realisasi SPM Bidang Kesehatan tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini : Tabel 2-134 Realisasi SPM Bidang Kesehatan No 1. Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan ibu hamil Target (orang) 6.122 Capaian (orang) 3.527 Persentase (%) 57,61 2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin 5.843 3.881 66,42 3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir 5.565 3.817 68,59 4. Pelayanan Kesehatan balita 27.352 16.379 59,88 5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 28.353 18.177 64,11 6. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut 162.489 67.943 41,81 7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut 24.817 24.766 99,79 8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 72.654 11.239 15,47 9. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes millitus 2.179 1.783 81,83 10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 531 444 83,62 11. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis 3.075 2.157 70,15 12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus) Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 5.219 5.219 100,00 2-110
Pelayanan Kesehatan ibu hamil capaiannya dibawah target 100% yaitu 57,61%. Dalam pelayanan ibu hamil, indikator pelayanan diukur pada layanan 10 T pada ibu hamil yang berkunjung selama empat kali pada periode kehamilan, yaitu satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Layanan yang diberikan antara lain : Pengukuran berat badan - Pengukuran tekanan darah - Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) - Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri) - Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) - Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi - Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet - Tes Laboratorium - Tatalaksana/penanganan kasus - Temu wicara (konseling) Apa bila salah satu indikator layanan tidak didapatkan maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan pelayanan yang tidak terlaporkan dari fasilitas kesehatan swasta ke puskesmas serta Pandemi covid 19 mempengaruhi kunjungan ibu hamil pada fasilitas kesehatan. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin capaiannya dibawah target 100% yaitu 66,42%. Dalam pelayanan persalinan sesuai setandar meliputi pelayanan persalinan normal dan persalinan komplikasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan dengan dua orang petugas baik itu dokter, bidan maupun perawat. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan banyak persalinan yang dilakukan diluar Kabupaten Dharmasraya dan belum terintegrasinya pencatatan pelaporan serta belum evektifnya sistem rujukan yang terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya maupun dengan Kabupaten terdekat. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir capaiannya dibawah target 100% yaitu 68,59%. Dalam pelayanan Kesehatan bayi baru lahir terdapat dua indikator yang taralain pelayanan Neonatal esensial saat lair (0-6 jam) dan pelayanan Neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari). Adapun jenis pelayanan yang diberikan, antara lain : Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) Pemotongan dan perawatan tali pusat. - Inisiasi Menyusu Dini (IMD). - Injeksi vitamin K1. - Pemberian salep/tetes mata antibiotic. - Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. - Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. - Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. Apa bila salah satu indikator layanan tidak didapatkan maka dianggap tidak mendapatkan target 100% dikarenakan belum pelayanan kesehatan bayi baru terintegrasinya pencatatan pelaporan terhadap bayi yang lahir diluar Kabupaten Dharmasraya dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan dirumah warga oleh tenaga non kesehatan. lahir. Tidak tercapainya 2-111
Pelayanan Kesehatan balita capaiannya dibawah target 100% yaitu 59,88%. Dalam pelayanan Kesehatan balita Terdapat 3 indikator dalam pelayanan yaitu pemberian vitamin 2 kali, pemantauan pertumbuhan 8 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan balita. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan tidak berjalannya kegiatan posyandu secara optimal akibat pandemi covid 19 dan dibatasinya kegiatan kunjungan rumah sehingga sasaran balita yang terlayani mengalami penurunan. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar capaiannya dibawah target 100% yaitu 64,11%. Dalam pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar terdapat 2 indikator yaitu skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan tidak berjalannya proses belajar dan mengajar secara optimal pada masa pandemi covid 19 ini. Pelayanan kesehatan pada usia produktif capaiannya dibawah target 100% yaitu 41,81%. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana di fasilitas kesehatan atau UKBM dan Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular selama 1 kali dalam satu tahun. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan kegiatan edukasi maupun skrining penduduk usia produktif dilaksanakan pada saat kegiatan Posbindu PTM, sedangkan dalam kondisi pandemi kegiatan melibatkan masyarakat dibatasi. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut capaiannya dibawah target 100% yaitu 99,79%. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan kegiatan edukasi maupun skrining penduduk usia lanjut dilaksanakan pada saat kegiatan Posyandu Lansia, sedangkan dalam kondisi pandemi kegiatan melibatkan masyarakat dibatasi. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi capaiannya dibawah target 100% yaitu 15,47%. Dan Pelayanan kesehatan penderita Dibetes mellitus capaiannya dibawah target 100% yaitu 81,83%. Hal ini disebabkan Menurunnya kunjungan kefasilitas pelayanan kesehatan akibat adanya pandemi covid- 19. Selain itu pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) dilakukan pada saat pelaksanaan Posbindu PTM dimana pelaksanaan tidak maksimal mengingat masih dalam kondisi pandemic dan pederita hipertensi dan diabetes mellitus adalah masyarakat yg berisiko tinggi yang merupakan kormobid dari covid-19, sehingga perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat capaiannya dibawah target 100% yaitu 83,62%. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Tidak tercapainya target 100% disebabkan belum optimalnya kerjasama lintas sector dalam pandataan, penjaringan sertapenanganan ODGJ Berat. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis capaiannya dibawah target 100% yaitu 70,15%. Hal ini disebabkan karena menurunnya kunjungan pasien kefasyankes akibat adanya pandemic covid-19. Selain menurunnya kunjungan juga disebabkan karena kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dibatasi akibat pandemi sehingga kegiatan lapangan menurun. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) telah mencapai target 100%. Pelayanan yang dilakukan antara lain Edukasi perilaku beresiko dan skrining. Dalam pelaksanaannya pelayanan telah mencapai 100%. 2-112
2.4.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan, diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini : Tabel 2-135 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang No 1 2 Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Target (KK) 4.148 6.343 Realisasi (KK) 4.022 6.343 Persentase 97% 100% 2.4.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terkait dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat realisasi SPM yang tidak ditetapkan pada tahun 2020 mengingat pada tahun tersebut memang tidak terdapat program/kegiatan yang terkait dengan pemenuhan SPM tersebut mengingat belum adanya program penyediaan relokasi rumah yang terkena program Pemerintah Daerah. Sedangkan terkait dengan target pemenuhan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terpenuhi dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) dan program Rusunawa serta perumahan Khusus. Tabel 2-136 Realisasi SPM Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman No 1 2 Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni Target -
Realisasi Persen 100 %
Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.4.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban terdiri dari 3 sub urusan yaitu (12) ketentraman dan ketertiban umum, (2) bencana, dan (3) kebakaran. Untuk menghitung kinerja pembangunan maka terdapat 5 indikator yang diukur sebagaimana terdapat pada tabel 2-131 di bawah : 2-113 1.
Tabel 2-137 Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat No 1. 2. 3. 4. 5. Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Indikator Pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Target (orang) 222.305 222.305 222.305 3.119 222.305 Capaian (Orang) 222.305 222.305 222.305 3.119 222.305 Persen 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, dan BPBD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2.4.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Terkait dengan urusan bidang sosial secara umum seluruh target yang ditetapkan sesuai dengan SPM telah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan yang terdiri dari 5 target sebagaimana disajikan pada Tabel 2-138 . Tabel 2-138 Realisasi SPM Bidang Sosial No 1. 2. 3. 4. 5. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paksa bencana bagi korban bencana kab/kota Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pantai Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Target (orang) 104 7 9 20 17.024 Capaian (Orang) 104 7 9 20 17.024 % 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 2-114
2.5. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapai Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori : 1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS 2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB 3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA 4. Indikator TPB yang bukan kewenangan Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 16 TPB (kecuali TPB 14, Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)). Sedangkan jumlah indikator dari 16 TPB yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator. Dari 220 indikator tersebut, terdapat 8 (delapan) indikator yang bukan kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya (Tabel 2-139), dengan demikian, jumlah indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Dharmasraya adalah 212 indikator (Gambar 2-31). Gambar 2-31 Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar Pembangunan Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Bukan Kewenangan 96 56 39 21 5 3 Sosial Ekonomi Lingkungan Hukum dan Tata Kelola Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 2-115
Tabel 2-139 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang Bukan Kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya NO NO. INDIKATOR INDIKATOR TPB OPD PILAR TPB 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Lingkungan 1 6.3.2.(a) Kualitas air danau. DLH TPB 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua Ekonomi 2 7.2.1* Bauran energi terbarukan. DINAS ESDM PROVINSI 3 7.3.1* Intensitas energi primer. DINAS ESDM PROVINSI TPB 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi Ekonomi 4 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol. Dinas Perhubugan 5 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api. Dinas Perhubugan 6 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. Dinas Perhubugan TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan Lingkungan 7 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). DPUPR 8 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). DPUPR Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 Kondisi Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksakan dan mencapai target adalah sebanyak 85 indikator (40,09%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 88 indikator (41,51%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 39 indikator (18,40%). Pada Tabel 2-140 dan Gambar 2-32 berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya. Tabel 2-140 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya No 1. 2. 3. Kondisi Data Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB) Indikator yang belum memiliki data (NA) TOTAL Jumlah 85 88 39 212 Persentase 40,09% 41,51% 18,40% 100% Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 2-116
Gambar 2-32 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional 18.40% Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) 40.09% Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB) 41.51% Indikator yang belum memiliki data (NA) Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 Pilar dengan capaian kategori tertinggi adalah pilar sosial (48 indikator dengan kategori SS), diikuti dengan pilar ekonomi (19 indikator dengan kategori SS). Capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya berdasarkan pilar dapat dilihat pada Tabel 2-141. Tabel 2-141 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar TPB/SDGs Pilar Sosial Pilar Ekonomi Pilar Lingkungan Pilar Hukum dan Tata Kelola Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 SS 48 19 8 10 SB 31 23 27 7 NA 17 14 4 4 Jumlah Indikator TPB 96 56 39 21 Indikator TPB/SDGs kabupaten yang merupakan SPM adalah sebanyak 60 indikator dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau sebanyak 27,73 %, yang termasuk ke dalam 6 (enam) SPM sebagai berikut. 1. SPM Kesehatan SPM Kesehatan sebanyak 26 Indikator atau 11,82 % dari seluruh indikator TPB dan 43,33 % dari indikator SPM 2. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat SPM ini sebanyak 10 indikator atau 4,55% dari seluruh indikator TPB dan 16,67 % dari indikator SPM 3. SPM Pekerjaan Umum SPM Pekerjaan Umum sebanyak 7 indikator atau 3,18 % dan 11,67 % dari indikator SPM 4. SPM Pendidikan SPM Pendidikan sebanyak 13 indikator atau 5,91 % dari seluruh indikator TPB dan 21,67 % dari indikator SPM 2-117
5. SPM Perumahan Rakyat SPM Perumahan Rakyat sebanyak 1 indikator atau 0,45 % dari seluruh indikator TPB dan 1,67 % dari indikator SPM 6. SPM Sosial SPM Sosial sebanyak 3 indikator atau 1,36 % dari seluruh indikator TPB dan 5 % dari indikator SPM Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan SPM sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2-142 dan Gambar 2-33 sebagai berikut. Tabel 2-142 Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Kabupaten Dharmasraya No 1 2 3 4 5 6 SPM Kesehatan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Pekerjaan Umum Pendidikan Perumahan Rakyat Sosial 14 7 2 2 1 0 26 SS 53,85% 70,00% 28,57% 15,38% 100,00% 0,00% 8 2 5 9 0 3 27 SB 30,77% 20,00% 71,43% 69,23% 0,00% 100,00% 4 1 0 2 0 0 7 NA 15,38% 10,00% 0,00% 15,38% 0,00% 0,00% Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 Gambar 2-33 Capaian TPB/SDGs Berdasarkan SPM 120% 100% 15.38% 10.00% 15.38% 80% 20.00% 60% 30.77% 71.43% 69.23% 100.00% 100.00% 40% 70.00% 20% 53.85% 28.57% 15.38% 0% Kesehatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pekerjaan Umum Pendidikan Perumahan Rakyat Sosial SS SB NA Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 Total 26 10 7 13 1 3 60 2-118
2.6. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan (DDDTLH) Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat rendah dan rendah untuk jasa penyediaan pangan dan air bersih, serta sebagian besar sedang dan rendah untuk jasa penyediaan sumberdaya genetik. Bagian wilayah yang memiliki daya dukung tinggi untuk jasa pangan, air bersih adalah wilayah dimana kepadatan penduduk adalah tinggi, sehingga terancam terjadi alih fungsi lahan dan tingginya pencemaran air. Jasa pengaturan yang daya tampungnya sebagian besar rendah dan sangat rendah adalah jasa tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, dan pengolahan dan penguraian limbah. Sementara wilayah yang rendah dan sangat rendah daya tampungnya merupakan wilayah dimana terdapat permukiman masyarakat. Tekanan penduduk terhadap lingkungan, seperti pembuangan limbah besar peluangnya akan melampaui daya tampung. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin rentan terhadap bencana alam alam, termasuk banjir. Kabupaten Dharmasraya juga memiliki daya dukung yang amat terbatas untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa estetika. Tentunya ini mengindikasikan sempitnya wilayah kabupaten ini yang dapat dikembangkan untuk permukiman yang dapat aman dan layak. Kabupaten ini juga memiliki daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar rendah dan sangat rendah untuk jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Kondisi mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Dharmasraya adalah sangat lamban terbentuknya lapisan tanah. Disisi lain, Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaan serat, penyediaan energy, Jasa pengaturan kualitas udara, jasa pendukung siklus hara dan jasa pendukung biodiversitas. Namun demikian, daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar sangat tinggi dan tinggi ini belum didukung pemanfaatannya yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah. 2.6.1. Supply dan Demand (DDDTLH Ril) DDDTLH ini terdiri dari: 1. Daya dukung pangan; 2. Daya dukung air bersih; dan 3. Daya dukung fungsi lindung. 2.6.1.1. Daya Dukung Pangan Kondisi eksisting daya dukung pangan (padi) Kabupaten Dharmasraya dengan metode ketersediaan dan kebutuhan pangan adalah surplus, artiya produksi lebih besar dari pada konsumsi. Secara umum, daya dukung pangan Kabupaten Dharmasraya saat ini dapat dikategorikan rentan dalam penyediaan pangan karena terdapat 5 kecamatan dengan daya dukung pangan defisit. Kondisi eksisting daya dukung pangan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2-143. Prediksi konsumsi beras Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 41.313 ton sedangkan prediksi produksi diperkirakan hanya 41.313 ton, seperti terlihat pada Tabel 2-144. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada tahun 2030 diperkirakan daya dukung pangan di 2-119
Kabupaten Dharmasraya adalah defisit seperti telihat pada Tabel 2-144. Terdapat 6 Kecamatan yang diprediksi mengalami defisi pangan yaitu Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan, Koto Baru. Kondisi ini jika dibiarkan tanpa upaya tambahan akan menyebabkan Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan mengalami defisit pangan pada tahun-tahun berikutnya. Tabel 2-143 Kondisi Eksisting Daya Dukung Pangan Kabupaten Dharmasraya Tabel 2-144 Proyeksi Produksi Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030 2-120
Gambar 2-34 Daya Dukung Pangan dengan Metode Supply dan Demand 2.6.1.2. Daya Dukung Air Proyeksi kebutuhan air Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2030 dapat dilihat pada Tabel Tabel 2-145. Diperkirakan kebutuhan air untuk kebutuhan domestik mencapai 529,4 juta m3/tahun, untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan adalah 930,9 m3/tahun, jadi proyeksi total kebutuhan air Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2030 adalah 2,39 milyar m3/tahun. Tabel 2-145 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030 Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 Potensi penyediaan air bersih Kabupaten Dharmasraya pada saat ini berasal dari 18 sungai dengan total potensi kertersediaan air 2,8 milyar m3/tahun, seperti terlihat pada Tabel 2-146. Kondisi daya dukung air permukaan Kabupaten Dharmasraya adalah surplus karena potensi ketersediaan air lebih besar dari prediksi kebutuhan seperti terlihat pada Tabel 2-146. 2-121
Tabel 2-146 Potensi Ketersediaan Sumber Air Kabupaten Dharmasraya Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 Gambar 2-35 Daya Dukung Air Permukaan dengan Metode Supply dan Demand Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 2-122
2.6.1.3. Daya Dukung Fungsi Lindung Dari total luas lahan di Kabupaten Dharmasraya sekitar 299.062 Ha, sekitar 184.225,16 Ha yang mempunyai fungsi lindung. Fungsi lindung terluas terdapat pada rencana pola ruang kawasan perkebunan. Daya dukung lahan Kabupaten Dharmasraya dihitung berdasarkan rasio kawasan dengan fungsi lindung dengan total peruntukan lahan para dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya. Daya dukung lahan Kabupaten Dharmasraya adalah 0,62. Nilai ini termasuk kategori sedang seperti terlihat pada Gambar 2-36Gambar 2-36 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Dharmasraya membutuhkan upaya tambahan. Tabel 2-147 Proyeksi Luas Lahan dengan Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 Gambar 2-36 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 2-123
2.6.2. Analisis DDDTLH: Jasa Ekosistem ✓ Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat rendah dan rendah untuk jasa penyediaan pangan dan air bersih, serta sebagian besar sedang dan rendah untuk jasa penyediaan sumberdaya genetik. Bagian wilayah memiliki daya dukung tinggi untuk jasa pangan, air bersih adalah wilayah dimana kepadatan penduduk adalah tinggi, sehingga terancam terjadi alih fungsi lahan dan tingginya pencemaran air. ✓ Jasa pengaturan yang daya tampungnya sebagian besar rendah dan sangat rendah adalah jasa tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, dan pengolahan dan penguraian limbah. Sementara wilayah yang rendah dan sangat terdapat permukiman rendah daya masyarakat. Tekanan penduduk terhadap lingkungan, seperti pembuangan limbah besar peluangnya akan melampaui daya tampung. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin rentan terhadap bencana alam alam, termasuk banjir. tampungnya merupakan wilayah dimana ✓ Kabupaten Dharmasraya juga memiliki daya dukung yang amat terbatas untuk jasa budaya ini mengindikasikan sempitnya wilayah kabupaten ini yang dapat dikembangkan untuk permukiman yang dapat aman dan layak. tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa estetika. Tentunya ✓ Kabupaten ini juga memiliki daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar rendah dan sangat rendah untuk jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Kondisi mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Dharmasraya adalah sangat lamban terbentuknya lapisan tanah. ✓ Disisi lain, Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaan serat, penyediaan energy, Jasa pengaturan kualitas udara, jasa pendukung siklus hara dan jasa pendukung biodiversitas. Namun demikian, daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar sangat tinggi dan tinggi ini belum didukung pemanfaatannya yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah. 2-124
Tabel 2-148 DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Dharmasraya Sangat Tinggi & TinggiSedangRendah & Sangat RendahJasa Penediaan1 Pangan 27,01 40,16 32,82 2 Air Bersih 8,60 41,84 49,56 3 Serat 99,06 0,24 0,70 4 Bahan Bakar 76,07 19,05 4,88 5 Sumberdaya Genetik 25,55 39,19 35,26 Jasa Pengaturan1 Iklim 60,70 38,02 1,28 2 Tata Aliran Air dan Banjir 21,75 39,37 38,88 3 Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana 27,98 29,00 43,02 4 Pemurnian Air 54,34 44,81 0,85 5 Pengolahan dan Penguraian Limbah 16,98 26,28 56,74 6 Kualitas Udara 98,87 0,34 0,80 7 Penyerbukan Alami (Pollination) 57,97 40,77 1,25 8 Pengendalian Hama dan Penyakit 49,49 41,09 9,42 Jasa Budaya1 Tempat Tinggal dan Ruang Hidup 0,59 0,16 99,25 2 Rekreasi dan Ecotourism 24,84 55,25 19,91 3 Estetika 23,90 11,76 64,33 Jasa Pendukung1 Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan 21,18 29,89 48,93 2 Siklus Hara (Nutrient Cycle) 80,21 11,51 8,28 3 Produksi Primer 42,60 18,69 38,70 4 Biodiversitas 93,19 5,99 0,82 NoJasa EkosistemPersentase Luas DDDTLH (%) Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 2-125
BAB 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun. Secara umum APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka APBD ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan daerah. Dimana kebutuhan dana untuk pembangunan yang terlihat dari jumlah belanja daerah selalu berada di atas kemampuan keuangan daerah/pendapatan daerah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan tersebut maka perlu mempertimbangkan azas- azas pengelolan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam Dari aspek efektif, pembelanjaan daerah diharapkan mampu untuk mendanai program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Sedangkan aspek efisien lebih mengukur memenuhi kebutuhan belanja dan jenis belanja yang benar-benar dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. Pada azas transparan lebih kepada melihat keterbukaan informasi publik untuk mengakses informasi terkait dengan pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari sisi akuntabel lebih pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengelolaan keuangan daerah secara terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaan sesuai dengan perkembangan potensi ekonomi daerah. Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi- proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada serta kemampuan daerah dalam mengelolanya pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Pembahasan tentang gambaran umum keuangan daerah berhubungan dengan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai tentang sumber pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk memahami kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu analisi kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang. 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas (Modal). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah. Dari Laporan Realisasi Anggaran dapat dinilai perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Dari Neraca Pemerintah Daerah dapat dianalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi Utang melalui analisis 3-1
perkembangan elemen utama Aset Daerah, Kewajiban Daerah, dan Ekuitas Daerah, serta menggunakan rasio-rasio keuangan. Dalam periode analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2016-2020, terjadi 3 perubahan/kejadian mendasar yang berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah. Perubahan pertama tahun 2017 sehubungan dengan pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota karena pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Pengurangan kewenangan urusan tersebut mengakibatkan pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya pengurangan ini mengakibatkan penurunan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU), karena jumalah PNS merupakan salah satu variabel penentuan besaran DAU. Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 berpengaruh besar terhadap pelaksanaan APBD; tidak hanya penyesuaian jumlah DAU yang diterima daerah tetapi juga kebijakan refocusing Belanja Daerah. Perubahan ketiga adalah pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan perubahan antara lain dalam klasifikasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dengan demikian, analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempertimbangkan perubahan kondisi yang terjadi tahun 2017 dan tahun 2020. Jumlah dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 3-1 di bawah Tabel 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp Juta) No Uraian PENDAPATAN DAERAH A A1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 1 Pendapatan Retribusi Daerah 2 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah 3 4 2016 875.675,59 56.933,12 11.559,90 4.769,48 4.216,46 36.387,28 2017 949.023,48 98.937,39 14.933,09 4.186,56 3.834,41 75.983,33 2018 923.540,95 84.116,20 29.231,34 2.655,85 3.177,29 49.051,72 2019 1.019.358,07 78.882,92 19.178,96 3.054,85 3.590,31 53.058,79 2020 990.191,14 82.877,84 17.751,81 1.866,61 4.063,75 59.195,67 Pertumbuhan Rata-Rata pertahun (%) 3,12 9,84 11,32 (20,91) (0,92) 12,94 B 1 2 3 4 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 740.796,80 21.116,34 1.731,74 507.913,22 210.035,49 696.906,89 11.207,22 2.048,58 501.682,28 181.968,82 708.972,42 17.647,99 1.729,96 501.889,28 187.705,19 761.630,74 13.711,56 2.116,62 524.888,50 220.914,06 731.498,44 12.973,43 2.174,08 478.355,77 237.995,16 (0,32) (11,47) 5,85 (1,49) 3,17 C 1 2 3 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Pendapatan Hibah 77.945,67 35.357,32 36.193,54 3.409,55 2.985,27 153.179,20 96.844,02 37.301,05 950,00 18.084,13 130.452,33 60.749,03 38.744,28
30.959,02 178.844,41 97.546,29 47.598,14
33.699,98 175.814,86 99.826,68 41.101,03
34.887,15 22,55 29,63 3,23 84,89 II A BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 881.881,59 448.829,51 935.591,35 424.581,62 931.599,59 491.682,44 1.036.553,41 556.278,28 985.750,17 545.148,19 2,82 4,98 3-2
No Uraian 1 2 3 4 5 6 Belanja Pegawai Hibah Bantuan Sosial Bagi Hasil Pajak Ke Desa Bantuan Keuangan Ke Desa / Parpol Belanja Tak Terduga 2016 354.263,31 15.379,02 - - 78.594,65 592,54 2017 316.349,17 5.621,22 184,00 846,61 101.202,85 377,77 2018 353.644,85 30.837,84 194,50 1.366,44 104.894,47 744,34 2019 383.764,18 49.451,25 3.132,00 3.170,65 116.736,02 24,18 2020 373.993,88 38.795,44 164,00 933,02 106.337,58 24.924,27 Pertumbuhan Rata-Rata pertahun (%) 1,36 26,03 (3,76) 3,29 7,85 154,67 B 1 2 3 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 433.052,08 863,19 166.760,73 265.428,16 511.009,74 481,42 240.093,76 270.434,56 439.917,14 726,98 223.663,20 215.526,96 480.275,13 46.376,91 207.300,13 226.598,09 440.601,98 44.049,27 201.505,78 195.046,93 0,43 167,27 4,85 (7,41) SURPLUS / ( DEFISIT ) (6.206,00) 13.432,13 (8.058,63) (17.195,34) 4.440,97 C PEMBIAYAAN DAERAH C1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1 2 Penggunaan SiLPA Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 26.192,16 479,65 26.671,81 21.931,31 - 21.931,31 31.647,42 - 31.647,42 23.588,79 - 23.588,79 3.893,45 - 3.893,45 (37,91) (100,00) (38,19) C2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pem. Daerah 1 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan PEMBIAYAAN NETTO Koreksi SiLPA Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
26.671,81 1.945,16 22.410,97 3.716,00 3.716,00 18.215,31 31.647,43 - 31.647,42 23.588,79 2.500,00 2.500,00 21.088,79 3.893,45
3.893,45 8.334,42 (38,19) (21,91) Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.1.1. Pendapatan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ; 2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,12% per tahun, yaitu dari Rp875.675,59 juta tahun 2016 menjadi Rp990.191,14juta tahun 2020. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan kewenangan daerah dan dampak kebijakan pemotongan DAU. Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Namun demikian, penurunan DAU tersebut diikuti dengan kenaikan PAD dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah lebih tinggi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten tahun 2016 menjadi Dharmasraya dari Dana Perimbangan turun dari Rp740.796,80 juta 3-3
Rp696.906,89 juta tahun 2017, tapi dalam periode yang sama, PAD naik dari Rp56.933,12 juta menjadi Rp98.937,39 juta, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yag Sah naik dari Rp77.945,67 juta menjadi Rp153.179,20 juta. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan mengurangi Dana Perimbangan, mengakibatkan tahun 2020 terjadi penurunan Pendapatan Daerah dari Rp1.019.358,07 juta tahun 2019 menjadi Rp990.191,14 juta tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penerimaan DAU, sedangkan PAD dan Lain-lain Pedapatan Daerah yang Sah tidak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Dalam periode 2017-2019, PAD menujukkan tren penurunan. Sebaliknya Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren peningkatan. Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-1. Gambar 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ( Rp juta) i s a s i l a e R h a r e a D n a a p a d n e P t 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 Pendapatan Asli Daerah
2016 56,933.12 2017 98,937.39 2018 84,116.20 2019 78,882.92 2020 82,877.84 Dana Perimbangan 740,796.80 696,906.89 708,972.42 761,630.74 731,498.44 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 77,945.67 153,179.20 130,452.33 178,844.41 175,814.86 Jumlah Pendapatan Daerah 875,675.59 949,023.48 923,540.95 1,019,358.07 990,191.14 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah yang berfluktuasi dengan tren cendrung meningkat, mengakibatkan kontribusi PAD terhadap sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya lainnya mengalami peningkatan. Namun peningkatan cendrung mengalami penurunan, yaitu dari 10,43% tahun 2017 menjadi 8,37% tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota mengakibatkan alokasi DAU turun sehingga kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah turun pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 84,64% menjadi 73,43%. Tetapi, pada tahun- tahun berikutnya tidak banyak mengalami perubahan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Dana Perimbangan, dan juga secara konsisten mengalami peningkatan antara tahun 2017-2020, mengakibatkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 16,14% tahun 2017 menjadi 17,76% tahun 2020. Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-2. 3-4
Gambar 3-2 Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) i s u b i r t n o K h a r e a D n a t a p a d n e P 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 Pendapatan Asli Daerah
2016 6.45 2017 10.43 2018 9.11 2019 7.74 Dana Perimbangan 84.64 73.43 76.77 74.72 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 8.91 16.14 14.13 17.54 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 A. Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 1. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (regulatory) untuk berbagai kebijakan daerah. 2. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Penyetaan modal yang dilakukan adalah dari bagian laba dari Bank Nagari serta beberapa BPR. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan BLUD serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN). Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah Lain-lain PAD yang Sah. Jumlah pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah antara tahun 2016-2020 cendrung berfluktuasi. Jika tahun 2016 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah berjumlah Rp36.387,28 juta dan 2020 8.37 73.87 17.76 3-5
meningkat menjadi Rp75.983,33 juta tahun 2017, tetapi tahun 2018 turun menjadi Rp49.051,72 juta. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 ini disebabkan Pendapatan Dana Bos sebesar Rp28.771,60 juta dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan pada tahun- tahun berikutnya dicatan sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2020, Lain-lain PAD yang Sah yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berjumlah Rp59.195,67 juta. Dengan demikian, antara tahun 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 12,94%. Sumber utama pendapatan Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya yang dikelola dengan mengguna Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Pada masa datang RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi Andalan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Dharmasraya dan juga kebupaten/kota tetangga Provinsi Jambi. Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah berfluktuasi; antara tahun 2016-2018 terjadi peningkatan dari Rp11.559,90 tahun 2016 menjadi Rp29.231,34 tahun 2018, tetapi tahun-tahun berikutnya turun sehingga tahun 2020 menjadi Rp17.751,81 juta. Peningkatan yag signifikan pada tahun 2018 disebabkan perpanjangan BPHTB dari PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) di Kabupaten Dharmasraya dengan nilai Rp12.024,28 juta. Salah satu kelemahan dalam pemungutan Pajak Daerah ini adalah masalah kepatuhan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, kebijakan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah selama ini harus dievaluasi termasuk peraturan perundangan-udangan agar kebijakan sanksi yang tegas dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal yang sama juga terjadi pada Retribusi Daerah; dari tahun 2016-2020 selalu menunjukkan penurunan. Retribusi Daerah tahun 2016 berjumlah Rp4.769,48 juta dan tahun 2020 menjadi Rp1.866,61 juta. Dengan demikian, dalam periode 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata minus 20,91% per tahun. Sama halnya dengan Pajak Daerah, kebijakan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah selama ini harus lebih dievaluasi termasuk peraturan perundangan-udangan agar sanksi yang tegas dapat menigkatkan kepatuhan Wajib Retribusi. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih relatif kecil dan sedikit mengalami penurunan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami penurunan dari Rp4.216,46 juta menjadi Rp4.063,75 juta tahun 2020. Berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar minus 0,92%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal Bank Nagari. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Gambar 3-3. 3-6
Gambar 3-3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ( Rp juta) i s a s i l a e R h a r e a D i l s A n a t a p a d n e P 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 - Pajak Daerah 2016 11,542.78 2017 14,933.09 2018 29,231.34 2019 19,178.96 2020 17,751.81 Retribusi Daerah 4,708.62 4,186.56 2,655.85 3,054.85 1,866.61 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 4,216.46 3,834.41 3,177.29 3,590.31 4,063.75 Lain-lain PAD yang Sah 35,985.59 75,983.33 49,051.72 53,058.79 59,195.67 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Analisis kontribusi masing-masing sumber PAD menunjukkan bahwa Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi terbesar tetapi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2016 adalah 63,91%, naik menjadi 76,80% tahun 2017, tetapi turun menjadi 58,31% tahun 2018. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan sehingga menjadi 71,43% tahun 2020. Kontribusi terbesar kedua adalah Pajak Daerah, yang kontribusinya juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu dari 20,30% tahun 2016 menjadi 15,08% tahun 2017, kembali naik tahun 2018 menjadi 34,75. Namun demikian, peningkatan ini tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan cendrung turun sehingga menjadi 21,42% tahun 2020. Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sama-sama menunjukkan tren kontribusi penurunan. Namun penurunan laju pertumbuhan Retribusi Daerah lebih tinggi dibandingkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu minus 27,99% berbanding 9,80%. Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-4. 3-7
Gambar 3-4 Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) i s u b i r t n o K h a r e a D i l s A n a t a p a d n e P 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 - Pajak Daerah 2016 20.45 2017 15.09 2018 34.75 2019 24.31 2020 21.42 Retribusi Daerah 8.34 4.23 3.16 3.87 2.25 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 7.47 3.88 3.78 4.55 4.90 Lain-lain PAD yang Sah 63.74 76.80 58.31 67.26 71.43 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran (efektifitas penerimaan) PAD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tergolong kurang efektif, karena tidak setiap tahun periode 2016-2020 di atas 90%. Efektifitas penerimaan terrendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 78,75%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2018 yaitu sebesar 105,03%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber- sumber PAD tersebut, pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki tingkat efektifitas penerimaan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan Retribusi Daerah. Bahkan, efektifitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pernah kurang dari 60%. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah fokus kebijakan yang mutlak perlu ditingkatkan. Perkembangan efektifitas penerimaan PAD dapat dilihat pada gambar 3-5 Gambar 3-5 Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 3-8
B. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/dana pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). 1. DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi. 2. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Perhitungan besaran DAU dihitung oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Besaran DAU dapat dilihat dari formula berikut : DAU = Alokasi dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) Besaran alokasi dasar diperoleh dari besaran gaji PNS Daerah, sedangkan celah fiskal dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan dengan alokasi DAU celah fiskal nasional. Untuk celah fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata- rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Sedangkan kapasitas fiskal ditetapkan setiap tahunnya oleh kementerian keuangan, di tahun 2020 berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.07/2020, kapasitas fiskal Kabupaten Dharmasraya termasuk daerah kategori rendah yaitu dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) sebesar 0,540. Kapasitas tinggi apabila IKF berada di angka 1 atau lebih. Salah satu perubahan dalam perhitungan DAU sejak tahun 2016, bahwa Kementerian Keuangan tidak lagi menggunakan data penduduk dari BPS sebagai data dasar, namun sudah menggunakan data kependudukan dan catatan sipil. indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, 3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing- masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Khusus untuk DAK Fisik besarannya ditentukan setelah adanya 3-9
persetujuan pemerintah atas usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui aplkiasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappenas. dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Dana Perimbangan mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya karena pengurangan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dari Rp740.796,80 juta tahun 2016 menjadi Rp. 696.906,89 juta tahun 2017. Selama 3 tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 3,00%, sehingga menjadi Rp761.630,74 juta tahun 2019. Tetapi, tahun 2020 turun menjadi Rp731.498,44 juta. Hal ini terjadi akibat kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sehingga ada pengurangan Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penerimaan Dana Perimbangan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 minus 0,32%. Analisis berdasarkan tingkat pertumbuhan menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata minus tertinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun Dana Bagi Hasil Pajak adalah minus 11,47%, yaitu dari Rp21.116,34 juta tahun 2016 menjadi Rp12.973,43 juta tahun 2020. DAU merupakan pendapatan Dana Perimbangan yang memiliki pertumbuhan minus tertinggi kedua, yaitu dari Rp507.913,22 jta tahun 2016 menjadi Rp478.355,77 juta tahun 2020, atau tumbuh minus 1,49% per tahun. Sedangkan pendapatan DAK dan Dana Bagi Hasil Alam dan masih mengalami pertumbuhan positif, masing sebesar 3,17% dan 5,85%. Perkembangan Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-6 Gambar 3-6 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta) i s a s i l a e R n a g n a b m i r e P a n a D 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 - Dana Bagi Hasil Pajak 2016 21,116.34 2017 11,207.22 2018 17,647.99 2019 13,711.56 2020 12,973.43 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1,731.74 2,048.58 1,729.96 2,116.62 2,174.08 Dana Alokasi Umum 507,913.22 501,682.28 501,889.28 524,888.50 478,355.77 Dana Alokasi Khusus 210,035.49 181,968.82 187,705.19 220,914.06 237,995.16 Jumlah Dana Perimbangan 740,796.80 696,906.89 708,972.42 761,630.74 731,498.44 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 lebih besar dibandingkan sumber penerimaan Dana Perimbangan lainnya, mengakibatkan perbedaan kontribusinya menjadi lebar, namun sedikit turun tahun 2020, yaitu dari 68,56% tahun 2016 menjadi 65,39% tahun 2020. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan dari 28,35% pada tahun 2016 menjadi 32,54% tahun 2020. Jika dilihat pertumbuhan rata-rata per tahun, hanya kontribusi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan DAU Jumlah pendapatan DAU jauh 3-10
yang menunjukkan pertumbuhan minus, sehingga perbedaan kontribusi DAU menurun dan DAK meningkat. Sedangkan jenis pedapatan Dana Perimbangan lainnya masih memiliki pertumbuhan kontribusi yang positif. Perkembangan kontribusi jenis pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-7. Gambar 3-7 Kontribusi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) i s u b i r t n o K n a g n a b m i r e P a n a D 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 - 2016 2017 2018 2019 2020 Dana Bagi Hasil Pajak 2.85 1.61 2.49 1.80 1.77 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 0.23 0.29 0.24 0.28 0.30 Dana Alokasi Umum 68.56 71.99 70.79 68.92 65.39 Dana Alokasi Khusus 28.35 26.11 26.48 29.01 32.54 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%. Efektifitas penerimaan terrendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 92,35%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2018 yaitu sebesar 98,28%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber-sumber Dana Perimbangan tersebut, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan sumber Dana Perimbangan yang memiliki tingkat efektifitas penerimaan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber Dana Perimbangan lainnya. Secara logika, hal ini tidak mengkin terjadi karena PDRB Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan sehingga seharusnya DBH Pajak dan Bukan Samber Daya Alam seharusnya juga meningkat. Untuk itu kelemahan dalam DBH ini seperti NPWP pajak orang pribadi dan badan yang berkerja/beraktivitas dan atau beroperasi di Kabupaten Dharmasraya harus menggunakan alamat di Kabupaten Dharmasraya. Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Gambar 3-8. 3-11
Gambar 3-8 Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya., selama periode tahun 2016 sampai 2020 hanya ada 4 sumber penerimaan, terkecuali dana darurat. ✓ Pendapatan hibah, pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Sumber pendapatan hibah selama ini berasal dari badan usaha atau perusahaan yang berada di wilayah Dharmasraya. ✓ Bagi hasil pajak dari provinsi, alokasi bagi hasil pajak provinsi ditetapkan melalui SK gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2011, tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera barat, terdapat 5 (lima) jenis bagi hasil pajak provinsi terhadap kab/kota yaitu: pajak kendaran bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan terakhir adalah pajak rokok. ✓ Dana penyesuaian dan otonomi khusus. Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana penyesuaian bisa dikatakan dibelanjakan bukan dalam bentuk belanja langsung, namun di kabupaten hanya berfungsi sebagai "uang singgah" dan disalurkan melalui belanja tidak langsung. Misalnya dana desa yang masuk melalui dana penyesuaian, lalu di alokasikan ke nagari dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa/nagari yang berasal dari dana desa yang dianggarkan langsung oleh pusat serta alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten, besaran alokasi dana desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar dana alokasi khusus (DAK). Sejalan dengan peningakatan dana yang ditransfer ke nagari, maka perlu menjaga kualitas penggunaan dana desa melalui intensifikasi peran kabupaten untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengunaan dana desa tersebut. 3-12
✓ Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, merupakan dana yang diterima oleh pemerintah kabupaten dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. jenis pendapatan ini dapat bersifat umum maupun bersifat khusus. Artinya jika bersifat khusus maka kabupaten dapat mengalikasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun jika bersifat khusus maka kabupaten sudah menerima dana sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditentukan sebelumnya. Perubahan proporsi pendapatan daerah lebih dominan disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalam pendapatan ini termasuk dana desa yang berasal dari pusat yang dianggarkan untuk 52 nagari. Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir juga mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Pendapatan Hibah. Dari ketiga sumber tersebut, Bagi Hasil Pajak Provinsi relatif mengalami perkembangan yang stabil, kecuali tahun 2020. Perkembangan jumlah pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2016 Rp36.193,54 juta dan meningkatkan menjadi Rp47.598,14 juta tahun 2019. Sejalan penurunan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tahun 2020 jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga turun menjadi Rp41.101,03 juta. Secara keseluruhan, pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,23%. Pendapatan Dana Penyesuaian meningkat signifikan tahun 2016 dari Rp35.357,32 juta, dan meningkat menjadi Rp96.844,02 juta tahun 2017, dan sedikit mengalami peningkatan tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi Rp99.826,68 juta tahun 2020. Dengan dalam tahun 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 29,63%. Namun antara 2017-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata 1,02%. Pendapatan Hibah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam 3 tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan. Pendapatan Hibah yang diperoleh tahun 2018 berjumlah Rp30.959,02 juta dan meningkat menjadi Rp34.887,15 juta tahun 2020. Dengan demikian, dalam 3 tahun terakhir, jumlah Pendapatan Hibah tumbuh rata-rata per tahun 6,15%. Perkembangan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-9. 3-13
Gambar 3-9 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta) Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Analisis efektifitas penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%. Efektifitas penerimaan terrendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 60,60%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2017 yaitu sebesar149,26%. Kecuali Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah lainnya di atas 90,00%. Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Gambar 3-10. Gambar 3-10 Efektifitas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 3-14
Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 3.1.1.2. Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dilakukan berdasarkan klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung lebih fokus untuk pengeluaran/operasional rutin pemerintah daerah, dan tidak berhubungan dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Sedangkan Belanja Langsung berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Jumlah Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dari Rp881.881,59 juta tahun 2016 menjadi Rp1.036.553,41 juta tahun 2019, tetapi sedikit turun menjadi Rp985.748,83 juta pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19. Hal ini berarti dalam laju pertumbuhan rata-rata per tahun dalam periode tersebut 2,82%. Jumlah Belanja Tidak Langsung tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Tidak Langsung tahun 2016 berjumlah Rp448.829,51 juta dan turun menjadi Rp424.581,62 juta tahun 2017. Tetapi, tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang stabil sehingga jumlah Belanja Tidak Langsung tahun 2020 Rp545.148,19 juta. Hal ini berarti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan rata-rata 4,98% per tahun. Belanja Langsung mengalami perkembangan berfluktuasi. Jumlah Belanja Langsung tahun 2016 berjumlah Rp443.052,08 juta, meningkat menjadi Rp511.009,74 juta tahun 2017, tetapi turun menjadi Rp439.917,14 juta tahun 2018. Walaupun pada tahun 2019 mengalami peningkatan, namun Belanja Langsung ini kembali turun menjadi Rp440.601,98 juta tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena kebijakan Pemerintah Pusat melakukan pengurangan dana DAU dan refocusing anggaran guna membantu mengatasi Pemerintah Pusat dampak pandemi Covid-19. Penurunan tahun 2020 telah mengakibatkan laju pertumbuhan Belanja Langsung dalam waktu 5 tahun terakhir menjadi minus 0,43%. Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-11. 3-15
Gambar 3-11 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 ( Rp juta) 1,200,000.00 i s a s i l a e R h a r e a D a n a e B j l 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00
Belanja Tidak Langsung 2016 448,829.51 2017 424,581.62 2018 491,682.44 2019 556,278.28 2020 545,148.19 Belanja Langsung 433,052.08 511,009.74 439,917.14 480,275.13 440,601.98 Jumllah Belanja Daerah 881,881.59 935,591.35 931,599.59 1,036,553.41 985,750.17 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Fenomena yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut adalah adanya perubahan proporsi jumlah belanja. Pada tahun 2017 jumlah Belanja Langsung lebih besar dibandingkan tahun lainnya antara 2016-2020 lainnya. Hal ini terjadi karena tahun 2017 tersebut terjadi peningkatan Belanja Barang dan Jasa yang signifikan. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, dan sebaliknya Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan. Proporsi Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-12. Gambar 3-12 Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 A. Belanja Tidak Langsung Analisis lebih rinci dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan dominasi Belanja Pegawai; lebih dari 68,00% Belanja Tidak Langsung tersebut merupakan Belanja Pegawai. Kecuali tahun 2017, 3-16
jumlah Belanja Tidak Langsung menunjukkan tren peningkatan. Penurunan Belanja Tidak Langsung tahun 2017 tersebut disebabkan penurunan jumlah pegawai akibat pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Akibat penurunan jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan Belanja Pegawai Tidak Langsung mengalami penurunan dari Rp354.263,31 juta tahu 2016 menjadi Rp316.349,17 juta tahun 2017. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi Rp383.764,18 juta tahun 2019 dan turun menjadi Rp373.993,88 juta tahun 2020. Dengan demikian, terdapat tren peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,36% per tahun. Belanja Tidak Langsung terbesar kedua adalah Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa/Parpol, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun 7,85%, yaitu dari Rp78.594,65 juta menjadi Rp116.736,02 juta tahun 2019, dan turun menjadi Rp106.337,58 juta tahun 2020. Belanja Hibah juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar, khususnya 3 tahun terakhir. Jumlah Belanja Hibah tahun 2016 berjumlah Rp15.379,02 juta, dan meningkat menjadi Rp30.837,84 juta tahun 2018, dan kembali mengalami peningkatan yang lebih besar tahun 2020 menjadi Rp38.795,44 juta. Belanja Tidak Terduga relatif kecil, dan tidak banyak berubah sampai tahun 2019. Namun, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan kebijakan khusus untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan tahun 2020. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 berjumlah Rp592,54 juta, dan tahun-tahun berikutnya tidak banyak perubahan. Tetapi tahun 2020, Belanja Tidak Terduga naik drastis menjadi Rp24.924,27 juta. Hal ini menunjukkan tekad Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengurangi beban masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi dan proporsi Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-13 dan Gambar 3-14. Gambar 3-13 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2020 ( Rp juta) 3-17
i s a s i l a e R g n u s g n a L k a d T a n a e B i j l 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 Belanja Pegawai
2016 354,263.31 2017 316,349.17 2018 353,644.85 2019 383,764.18 2020 373,993.88 Belanja Hibah 15,379.02 5,621.22 30,837.84 49,451.25 38,795.44 Belanja Bantuan Sosial
184.00 194.50 3,132.00 164.00 Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Desa
846.61 1,366.44 3,170.65 933.02 Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa / Parpol 78,594.65 101,202.85 104,894.47 116,736.02 106,337.58 Belanja Tak Terduga 592.54 377.77 744.34 24.18 24,924.27 Jumlah Belanja Tidak Langsung 448,829.51 424,581.62 491,682.44 556,278.28 545,148.19 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Sekalipun jumlah Belanja Pegawai memiliki tren yang meningkat sebagaimana dijelaskan di atas, namun dari segi proporsinya terhadap total Belanja Tidak Langsung menunjukkan tren sedikit penurunan. Demikian juga dengan Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa/Parpol juga dari segi jumlah menujukkan tren peningkatan, tetapi dari segi proporsi menunjukkan tren sedikit penurunan. Hal disebabkan tren peningkatan jumlah Belanja Hibah yang lebih tinggi mengakibatkan proporsinya pun menunjukkan tren yang lebih tinggi pula Gambar 3-14 menunjukan perkembangan proporsi Belanja Tidak Langsung. Gambar 3-14 Proporsi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) i s r o p o r P g n u s g n a L k a d T a n a e B i j l 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 - Belanja Pegawai 2016 78.93 2017 74.51 2018 71.93 2019 68.99 2020 68.60 Belanja Hibah 3.43 1.32 6.27 8.89 7.12 Belanja Bantuan Sosial
0.04 0.04 0.56 0.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Desa
0.20 0.28 0.57 0.17 Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa / Parpol 17.51 23.84 21.33 20.99 19.51 Belanja Tak Terduga 0.13 0.09 0.15 0.00 4.57 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektifitas pengeluaran diantara jenis Belanja Tidak Langsung. Namun 3-18
setiap tahunnya rata-rata di atas 90%. Kecuali Belanja Tidak Terduga, semua jenis belanja yang membentuk Belanja Tidak Langsung memiliki tingkat efektifitas pengeluaran di atas 90%. Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-15 Gambar 3-15 Efektifitas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 B. Belanja Langsung Sejalan dengan Instruksi Presiden (INPRES) tentang refocussing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, maka Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Jumlah Belanja Barang dan Jasa tahun 2016 adalah Rp166.760,73 juta dan meningkat menjadi Rp223.663,20 juta tahun 2018, tetapi tahun-tahun berikutnya turun, menjadi Rp207.300,13 juta tahun 2019 dan turun menjadi Rp201.505,78 juta tahun 2020. Perkembagan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menunjukkan tren penurunan. Belanja Modal tahun 2016 berjumlah Rp265.428,16 juta dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp270.434,56 juta. Tetapi tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren penurunan sehingga menjadi Rp195.046,93 juta tahun 2020. Di samping disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, penurunan tahun 2020 khususnya disebabkan refocussing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-16. Gambar 3-16 Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta) 3-19
600,000.00 i s a s i l a e R g n u s g n a L a n a e B j l 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 Belanja Pegawai
2016 863.19 2017 481.42 2018 726.98 2019 46,376.91 2020 44,049.27 Belanja Barang dan Jasa 166,760.73 240,093.76 223,663.20 207,300.13 201,505.78 Belanja Modal 265,428.16 270,434.56 215,526.96 226,598.09 195,046.93 Jumlah Belanja Langsung 433,052.08 511,009.74 439,917.14 480,275.13 440,601.98 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Tren peningkatan dan penurunan jumlah Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan adakalanya proporsi Belanja Barang dan Jasa yang lebih besar dibandingkan Belanja Modal. Atau Sebaliknya, Belanja Modal lebih besar dibandingkan Belanja Barang dan Jasa. Hal ini terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2020. Tetapi secara keseluruhan, proporsi Belanja Modal jauh lebih besar dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa. Perkembangan proporsi jenis Belanja Langsung tersebut dapat dilihat pada Gambar 3-17. 3-20
Gambar 3-17 Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) 70.00 60.00 i i s r o p o r P g n u s g n a L a n a e B j l 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 Belanja Pegawai
2016 0.20 2017 0.09 2018 0.17 2019 9.66 2020 10.00 Belanja Barang dan Jasa 38.51 46.98 50.84 43.16 45.73 Belanja Modal 61.29 52.92 48.99 47.18 44.27 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Langsung menunjukkan capaian yang cukup baik, karena semua jenis Belanja Langsung dan selama 5 tahun periode yang dianalisis tingkat capaiannya mendekati 90%, kecuali Belanja Pegawai yang terjadi tahun 2016 dan 2017. Capaian efektifitas pengeluaran Belanja Langsung seperti ini membutuhkan peningkatan kualitas perencanaan anggaran kegiatan yang telah direncanakan dapat dibelanjakan secara lebih efektif atau di atas 90,00%. Penghematan belanja tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan saja, tetapi sudah dimulai dari penyusunan perencanaan, antara lain dengan menggunakan Analisis Standar Belanja sebagai dasar dalam menentukan jumlah belanja suatu kegiatan. Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-18. Gambar 3-18 Efektifitas Pengeluaran Belanja Langsung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 3-21
C. Pembiayaan Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga selisihnya akan menghasilkan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp26.671,81 juta tahun 2016 menjadi Rp3.893,45 juta tahun 2020. Penerimaan Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan hanya terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2019 untuk Penyertaan Modal pada BUMD. Dengan demikian, penurunan pembiayaan netto tersebut mengambarkan pelaksanaan APBD yang lebih efektif sehingga SiLPA tahun 2020 menjadi kecil. Perkembangan realisasi pembiayaan ini dapat dilihat pada Tabel 3.6. Tabel 3-2 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta) No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Rata-Rata pertahun (%) C1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1 2 Penggunaan SiLPA Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan C2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pem. Daerah 1 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan PEMBIAYAAN NETTO Koreksi SiLPA Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 26.192,16 479,65 26.671,81 21.931,31 - 21.931,31 3.716,00 3.716,00 18.215,31
26.671,81 1.945,16 21.931,31 31.647,43 31.647,42 - 31.647,42 - 31.647,42 23.588,79 23.588,79 - 23.588,79 2.500,00 2.500,00 21.088,79 3.893,45 3.893,45 - 3.893,45
3.893,45 8.334,42 (37,91) (100,00) (38,19) (38,19) (21,91) 3.1.1.3. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah Salah satu analisis yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menilai Kesehatan Fiskal Daerah adalah konsep yang dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993). Analisis fiskal ini menggunakan beberapa indikator rasio untuk menilai kondisi kesehatan fiskal Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Analisis kesehatan fiskal daerah ini dilakukan berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3 terbitan, tahun 2015-2016, tahun 2017-2018, dan tahun 2019- 2020. Data keuangan tersebut tidak semuanya realisasi tetapi juga anggaran. Data anggaran keuanga terdiri tahun 2016, 2018, dan 2020. Sedangkan data realisasi terdiri dari tahun 2017 dan tahun 2019. Namun dengan keterbatasan seperti itu, maka dalam analisis lebih ditekanan data tahun 2017 dan tahun 2019. 1. Pendapatan Daerah Per Kapita Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung pemerintah, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran rill dari pendapatan daerah, sehingga diharapkan analisis 3-22
rasio ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang. Rasio ini dihitung dengan membagi total pendapatan daerah dengan jumlah penduduk, atau dengan formula sebagai berikut: Total Pendapatan DaerahJumlah PendudukIndikator Pedapatan Daerah Per Kapita= Analisis data penduduk dan pendapatan daerah kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk kabupaten se-Sumatera Barat, dan laju pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata per tahun di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. itu mengakibatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam membiayai pelayanan kepada penduduknya sedikit di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam membiayai pelayanan penduduknya tahun 2017 adalah Rp4,01 juta dan naik menjadi Rp4,12 juta tahun 2019. Sedangkan data tahun 2020, diperkirakan (anggaran) bisa naik menjadi Rp4,51 juta. Jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat, kemampuan membiayan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sedikit di bawah rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat. Laju pertumbuhahan seperti Untuk meningkatkan rasio ini, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan berbagai sumber PAD serta lain guna meningkatkan Pendapatan Daerah. meningkatkan sumber-sumber pendapatan Perkembangan kemampuan membiayai pelayanan penduduk menurut kabupaten se-Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3-3. Tabel 3-3 Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta) No Kabupaten 2016* 2017 2018* 2019 1 Kepulauan Mentawai 2 Pesisir Selatan 3 Solok 4 Sijunjung 5 Tanah Datar 6 Padang Pariaman 7 Agam 8 9 Pasaman 10 Solok Selatan 11 Dharmasraya 12 Pasaman Barat Rata-rata 11,13 3,54 3,15 3,62 3,59 3,44 2,89 3,60 3,56 5,03 4,51 2,97 4,25 Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 10,52 3,34 3,31 4,13 3,69 3,24 2,97 3,34 3,73 5,06 4,01 2,66 4,17 10,35 3,31 3,10 4,24 3,88 3,38 2,84 3,39 3,62 4,81 4,03 2,51 4,12 10,99 3,66 3,36 4,20 3,85 3,63 3,08 3,49 3,68 5,34 4,12 2,72 4,34 10,73 3,20 3,07 3,89 3,63 3,51 2,91 3,38 3,46 4,64 3,71 2,73 4,07 Limapuluh Kota 2020* Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) 1,42 1,46 (1,26) (3,23) (0,68) 1,51 (0,64) 1,87 (1,17) (0,16) 2,97 2,75 0,51 3-23
2. Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah; semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber- sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas money follows function atau saat ini menekankan money follows program. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Pendapatan Asli DaerahTotal Pendapatan DaerahIndikator Kemandirian Keuangan Daerah= Data tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa ketergantuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terhadap Sumber Dana dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 adalah 10,43% dan turun menjadi 7,74% tahun 2019. Jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat, rasionya sedikit dibawah capai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, masing-masing adalah 11,11% dan 7,54%. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus membuat kebijakan dan upaya-upaya peningkatan PAD harus menjadi fokus OPD terkait, agar kemandirian Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bisa ditingkatkan; mendekati capaiaan kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten se Sumatera Barat. Perkembangan rasio kemandirian kabupaten se-Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3-4. Tabel 3-4 Rasio Kemandirian Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) No Kabupaten Kepulauan Mentawai 1 Pesisir Selatan 2 Solok 3 Sijunjung 4 Tanah Datar 5 Padang Pariaman 6 Agam 7 Limapuluh Kota 8 Pasaman 9 10 Solok Selatan 11 Dharmasraya Pasaman Barat 12 Rata-rata 2016* 5,75 5,51 4,12 6,73 9,03 5,33 6,74 5,78 6,41 4,76 7,48 6,99 6,22 2017 7,46 11,69 9,90 11,06 12,87 10,18 11,73 9,39 14,29 9,50 10,43 14,83 11,11 2018* 8,23 8,48 6,29 8,06 12,07 8,12 7,47 6,60 10,23 3,05 8,93 8,64 8,02 2019 3,96 7,93 5,95 8,41 9,69 6,73 8,18 6,37 9,51 7,43 7,74 8,61 7,54 2020* 5,16 8,75 6,11 6,90 12,35 7,40 8,18 7,29 8,99 7,74 10,16 11,15 8,35 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) (2,66) 12,28 10,34 0,63 8,17 8,54 4,96 5,95 8,81 12,90 7,98 12,38 7,64 Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 3. Ruang Fiskal Daerah Ruang fiskal daerah merupakan konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam Indikator 3-24
menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin leluasa pemerintah daerah dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas daerah. Ruang fiskal daerah dihitung berdasarkan pendapatan daerah selain yang sudah memiliki earmark (DAK, hibah, dana penyesuaian dan otsus, dan dana darurat) yang dapat digunakan untuk membiayai belanja diskresi (belanja selain belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Rasio Ruang Fiskal Daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Ruang Fiskal DaerahTotal Pendapatan Daerah Indikator Ruang Fiskal Daerah = Pengurangan kewenangan kabupaten akibat implementasi UU 23 tahun 2014 mengakibatkan penurunan yang signifikan dari dana earmark yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yaitu dari Rp78.733,09 juta tahun 2016 menjadi Rp58.302,84 juta tahun 2017. Namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah dana earmark Kembali menujukkan peningkatan, sehingga tahun meningkat menjadi Rp135.326,21 juta. Namun demikian, peningkatan dana earmark tersebut juga diikuti dengan peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung yang jauh lebih besar. Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Pegawai Langsung tahun 2016 Rp 354.648,82 juta menjadi Rp 316.830,58 juta tahun 2017, dan tahun-tahun berikutnya meningkat signifikan sehingga tahun 2020 menjadi Rp417.967,34 juta. Akibat peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Pegawai Langsung yang lebih besar daripada peningkatan dana earmark mengakibatkan dana yang dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya lainnya menjadi turun. Akibatnya terjadinya penurunan Ruang Fiskal Daerah dari 33,33% tahun 2017 dan menjadi menjadi 20,15% tahun 2020. Dengan ruang fiskal yang terbatas seperti dijelaskan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Tabel 3-5 Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) Daerah875.195,93 949.023,48 923.540,95 1.019.358,07 990.191,14 B1Dana Alokasi Khusus210.035,49 181.968,82 187.705,19 220.914,06 237.995,16 B2Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus35.357,32 96.844,02 60.749,03 97.546,29 99.826,68 B3Pendapatan Hibah2.985,27 18.084,13 30.959,02 33.699,98 34.887,15 B4Belanja Pegawai354.648,82 316.830,58 354.371,83 430.141,09 417.967,34 BSelisih272.169,04 335.295,93 289.755,88 237.056,64 199.514,82 CRuang Fiskal Daerah (%)31,10 35,33 31,37 23,26 20,15 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 4. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan 3-25
daerah dalam mengkonversi potensi penerimaan menjadi realisasi penerimaan yang semakin besar. Indikator peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPendapatan Domestik Regional BrutoIndikator Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah = Rasio tersebut juga dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya rasio ini bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (tax burden) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya tax burden terkait dengan ability to pay, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. Tax burden terkait pula dengan keadilan. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya relatif kecil, tetapi sedikit di bawah capaian rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Rasio yang dicapai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 adalah 0,21% sedangkan rata- rata kabupaten di Sumatera Barat adalah 0,22%. Sedangkan rasio yang dicapai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 adalah 0,21% sedangkan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat adalah 0,22%. Indikasi penyebab rendahnya capaian kinerja ini di antaranya adalah belum optimalnya unit pemungut pajak dan retribusi dalam melakukan intensifikasi pemungutan dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak dan retribusi yang masih perlu ditingkatkan. Kebijakan dan penguatan terhadap peraturan terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Dharmasraya juga perlu dilakukan agar penegakkan disiplin dan atau sanksi yang lebih keras dapat dilaksanakan secara efektif. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 menujukkan tren peningkatan 2,17% sedangkan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat menujukkan peningkatan dengan rata-rata per tahun 4,57%. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengusahakan secara maksimal untuk meningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya, atau PAD umum, maka tidak tertutup kemungkinan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di bawah rata- rata kabupaten di Sumatera Barat. Perkembangan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB menurut kabupaten dapat dilihat sebagai berikut: 3-26
Tabel 3-6 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) No Kabupaten 1 Kepulauan Mentawai 2 Pesisir Selatan 3 Solok 4 Sijunjung 5 Tanah Datar 6 Padang Pariaman 7 Agam 8 9 Pasaman 10 Solok Selatan 11 Dharmasraya 12 Pasaman Barat Rata-rata Limapuluh Kota 2016* 2017 2018* 2019 2020* 0,37 0,18 0,20 0,20 0,19 0,31 0,19 0,18 0,13 0,20 0,30 0,22 0,22 0,33 0,18 0,17 0,23 0,20 0,39 0,19 0,16 0,19 0,18 0,21 0,18 0,22 0,36 0,28 0,21 0,20 0,23 0,39 0,20 0,21 0,16 0,28 0,25 0,21 0,25 0,39 0,21 0,20 0,20 0,22 0,32 0,19 0,18 0,18 0,19 0,21 0,16 0,22 0,45 0,29 0,22 0,14 0,30 0,31 0,23 0,24 0,17 0,24 0,33 0,26 0,27 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) 5,31 13,46 1,93 (8,14) 12,59 (0,07) 5,18 7,52 6,69 4,37 2,17 4,94 4,57 Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 5. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Penerimaan DaerahPengeluaran DaerahKemampuan Mendanai Belanja Daerah= Kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mendanai Belanja Daerah relatif terkendali, namun kencendrungannya menunjukkan sedikit penurunan. Jika tahun 2017 rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar 103,37% dan turun menjadi 100,37% tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat, yang mengalami penurunan dari 107,14 % tahun 2017 menjadi 104,64% tahun 2019. Perkembangan rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 3-7. 3-27
Tabel 3-7 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2019 (%) No Kabupaten 1 Kepulauan Mentawai 2 Pesisir Selatan 3 Solok 4 Sijunjung 5 Tanah Datar 6 Padang Pariaman 7 Agam 8 Limapuluh Kota Pasaman 9 10 Solok Selatan 11 Dharmasraya 12 Pasaman Barat Rata-Rata 2017 101,33 105,85 103,40 114,55 116,88 101,88 104,22 105,75 107,74 102,39 103,37 118,38 107,14 2019 103,02 100,99 103,36 109,10 105,05 103,91 104,38 102,90 109,38 107,69 100,37 105,57 104,64 Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 6. Belanja Modal Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan proporsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Modal. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif. Karena, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Di samping itu, Belanja Modal memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio Belanja Modal, diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio Belanja Modal, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja modal daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Belanja ModalTotal Belanja DaerahIndikator Belanja Modal = Data tahun 2016-2020 menunjukan penurunan dalam rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Rasio Belanja Modal tahun 2017 adalah 28,91% dan turun menjadi 22,07% tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat, di mana terjadi penurunan dari 22,32% tahun 2017 menjadi 19,70% tahun 2019. Perkembangan rasio Belanja Modal menurut kabupaten di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3-8. 3-28
Tabel 3-8 Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam Limapuluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Rata-rata 2016* 2017 2018* 2019 2020* 30,88 31,01 32,69 30,15 24,18 20,54 17,04 18,31 19,18 22,92 17,58 17,39 16,21 15,61 11,69 25,43 21,18 21,55 20,41 12,38 15,38 16,24 13,89 15,02 12,62 20,31 25,95 20,60 18,22 17,82 14,08 19,33 15,81 18,63 14,53 20,24 18,53 19,11 18,57 19,03 25,32 18,51 13,83 12,44 16,21 31,00 28,04 29,34 24,25 24,71 29,64 28,91 26,00 22,07 23,26 26,04 25,76 29,18 21,87 22,64 23,04 22,32 21,38 19,70 18,50 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) (5,94) 2,78 (9,70) (16,47) (4,82) (3,21) 0,79 (1,53) (10,54) (5,51) (5,88) (3,45) (5,34) Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 7. Belanja Pengawai Tidak Langsung Dalam konteks manajemen kinerja, Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau program, yang berarti tidak berhubungan dengan target kinerja tertentu. Semakin kecil rasio belanja pegawai tidak langsung ini, maka akan semakin besar proporsi Belanja Dearah yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung guna meningkatkan kinerja daerah. Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Belanja Pegawai Tidak LangsungTotal Belanja DaerahIndikator Belanja Pegawai Tidak Langsung = Pengurangan pegawai akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan terjadinya penurunan Belanja Pegawai Tidak Langsung di seluruh kabupaten di Indonesia, termasuk di Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Analisis data tahun 2017 menunjukkan bahwa proporsi rata-rata Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh pemerintahan kabupaten di Sumatera Barat adalah 40,01% dari Belanja Daerah dan naik menjadi 41,19% tahun 2019. Sedangkan proporsi belanja ini di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 adalah 33,81% dan meningkat menjadi 37,02% tahun 2019. Tabel 3-9 berikut memperlihatkan perkembangan dan perbandingan proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh kabupaten di Sumatera Barat. 3-29
Tabel 3-9 Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) No Kabupaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam Limapuluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Rata-rata 2016* 2017 2018* 2019 2020* 23,07 22,58 22,74 25,71 28,30 51,40 42,43 44,39 40,55 38,84 54,65 45,66 49,51 48,15 49,60 41,63 38,00 42,25 38,07 41,78 54,76 46,16 44,82 44,08 44,07 56,47 43,04 43,62 46,30 44,46 56,71 45,31 48,24 45,04 46,00 54,13 45,68 46,30 46,32 44,54 44,07 41,73 46,98 44,91 44,73 37,47 33,68 38,69 37,90 37,07 41,53 33,81 38,57 37,02 38,78 46,65 42,07 36,77 40,25 38,71 46,88 40,01 41,91 41,19 41,41 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) 5,24 (6,76) (2,39) 0,09 (5,28) (5,80) (5,10) (4,76) 0,37 (0,26) (1,70) (4,55) (3,05) Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 8. Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi jaminan pengembalian utang dari suatu Pemerintah Daerah. Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah dihitung berdasarkan formula berikut: Pembayaran Pokok Pinjaman dan BungaTotal Pendapatan DaerahKemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga= Karena adanya peraturan dan pembatasan yang ketat dari Pemerintah Pusat, maka sampai saat ini tidak banyak daerah yang telah melakukan Pinjaman (Utang) Daerah. Kabupaten di Sumatera Barat yang saat ini memiliki pinjaman sehingga menimbulkan belanja bunga dan angsuran pokok pinjaman hanya Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang sampai saat ini tidak memiliki Utang (kecuali hutang belanja) sehingga tidak menimbulkan Belanja Bunga. 3.1.2. Neraca Daerah Neraca mengambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban. Analisis kinerja Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2020 terlihat bahwa rata-rata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, 3-30
yaitu dengan perbandingan 86,57%, 3,22%, dan 1,06% sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Perbandingan atau perkembangan proporsi kelompok aset tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2020. Analisis berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2016 nilai aset hanya sebesar Rp2.119.569,75 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp2.429.453,623 juta tahun 2020, yang berarti dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,47%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Dari 4 sumber peningkatan aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tersebut, pertumbuhan jumlah Aset lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun Aset Lainnya adalah 7,98%, yaitu dari Rp175.066,84 juta tahun 2016 dan menjadi Rp237.979,05 juta tahun 2020. Pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua adalah Investasi Jangka Panjang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,11%, yaitu dari Rp21.236,00 juta tahun 2016 dan menjadi Rp24.952,00 juta tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Aset Tetap dengan pertumbuhan 3,02% dan Aset Lancar sebesar 3,01%. Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah asset harus sama dengan perumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas. Pertumbuhan rata-rata per tahun jumlah ekuitas lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah kewajiban, yaitu 3,47% berbanding 3,72%. Namun karena komposisi jumlah ekuitas jauh lebih besar (lebih kurang 99%) dibandingkan jumlah kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas. Tabel 3-10 berikut menyajikan perkembangan jumlah pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun. 3-31
Tabel 3-10 Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2016-2020 (Rp juta) Rata-Rata pertahun (%)A S E T ASET LANCAR67.477,09 81.815,87 75.976,13 74.274,38 69.754,43 0,83 Kas di Kas Daerah19.785,15 25.821,01 14.533,46 88,80 6.154,89 Kas di Kas SatlakKas di Bendahara Pengeluaran0,65 2,90 - Kas di Bendahara Penerimaan99,23 0,36 8,23 5,40 0,99 Kas di Bendahara BLUD2.150,61 5.664,32 8.565,18 1.094,99 1.526,71 Kas di Bendahara BOS483,69 2.695,21 645,58 Kas Lainnya508,26 138,78 DepositoPiutang Pajak24.812,88 29.803,33 29.849,89 32.002,20 34.309,13 Penyisihan Piutang Pajak(17.213,73) (20.562,96) (20.772,96) (21.818,56) (24.365,36) Piutang Retribusi27,22 317,18 307,16 138,13 242,69 Penyisihan Piutang Retribusi(2,72) (28,67) (211,49) (110,95) (100,95) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg 16,68 18,00 7,32 4.063,75 3.524,57 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan (0,65) (1,80) (3,66) (21,31) (17,62) Bagian Lancar Tuntutan Ganti RugiPiutang Lain-lain PAD yang Sah4.744,43 5.708,42 10.450,53 12.310,60 5.821,96 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah(42.747,00) (498,14) (533,76) (546,18) (923,33) Piutang Dana Bagi Hasil1.050,49 1.132,97 3.931,93 6.462,15 15.473,11 Belanja Dibayar Dimuka163,82 211,30 225,63 169,32 231,01 Piutang lainnya29,63 13,05 13,05 13,05 Penyisihan Piutang Lainnya(0,15) (1,31) (1,31) (1,31) Persediaan 31.767,56 34.062,28 29.120,34 37.729,07 27.219,31 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 3-32
Tabel 3.14 (Lanjutan) Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2016-2020 (Rp juta) (Lanjutan) Rata-Rata pertahun (%)INVESTASI JANGKA PANJANG21.236,00 24.952,00 24.952,00 27.452,00 27.452,00 6,63 Investasi Non PermanenInvestasi Permanen21.236,00 24.952,00 24.952,00 27.452,00 27.452,00 ASET TETAP1.855.789,81 1.935.442,68 2.090.546,43 2.131.232,29 2.210.869,13 4,47 Tanah607.050,38 599.249,01 655.393,51 650.764,36 649.170,78 Peralatan dan Mesin199.178,48 218.584,35 222.496,46 260.565,32 310.784,96 Gedung dan Bangunan536.548,18 501.610,75 581.063,34 620.623,14 665.269,93 Jalan, Irigasi dan Jaringan829.096,32 990.891,28 1.147.788,52 1.215.452,77 1.268.023,95 Aset Tetap Lainnya15.798,41 37.961,28 54.193,28 72.876,41 105.717,57 Konstruksi dalam Pengerjaan80.581,47 94.503,91 36.917,33 87.268,27 113.119,89 Akumulasi Penyusutan(412.463,43) (507.357,91) (607.306,01) (776.317,98) (901.217,95) DANA CADANGANDana CadanganASET LAINNYA175.066,84 197.494,04 237.979,05 220.115,54 74.374,29 (19,27) Tuntutan Ganti Rugi339,41 339,41 329,22 302,12 293,26 Aset Tak Berwujud1.838,07 2.043,88 2.630,69 3.778,74 3.834,41 Akumulusi Amortisasi(553,64) (732,27) (957,35) (1.231,26) (1.569,82) Aset Lain-lain164.488,89 187.118,08 239.673,94 221.011,35 213.829,47 Kemitraan Dengan Pihak KetigaAkumulasi Penyusutan(1.923,89) (2.153,07) (3.697,44) (3.745,41) (142.013,03) Kas yang Dibatasi Penggunaannya10.878,00 10.878,00 Jumlah Aset Lainnya175.066,84 197.494,04 237.979,05 220.115,54 74.374,29 TOTAL AKTIVA2.119.569,75 2.239.704,59 2.429.453,62 2.453.074,21 2.382.449,85 2,97 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 3-33
Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2016-2020 (Rp juta) Rata-Rata pertahun (%)KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK6.867,10 17.277,68 20.532,75 28.629,18 35.955,98 Utang Perhitungan Pihak Ketiga1.764,78 748,24 17,72 0,60 4,90 Utang BungaPendapatan diterima dimuka3.455,08 2.138,73 81,21 59,37 2.661,67 Utang kepada Pihak KetigaBagian Lancar Ut. Jk PanjangUtang Beban1.647,23 14.390,71 19.668,72 25.959,70 33.289,42 Utang transferUtang Jangka Pendek Lainnya765,09 2.609,52 - KEWAJIBAN JANGKA PANJANG10.878,00 10.878,00 - - - Utang Dalam NegeriUtang Jangka Panjang Lainnya10.878,00 10.878,00 JUMLAH KEWAJIBAN17.745,10 28.155,68 20.532,75 28.629,18 35.955,98 19,31 EKUITAS2.101.824,65 2.211.548,91 2.408.920,87 2.424.445,02 2.346.493,87 2,79 Ekuitas 2.101.824,65 2.211.548,91 2.408.920,87 2.424.445,02 2.346.493,87 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS 2.119.569,75 2.239.704,59 2.429.453,62 2.453.074,21 2.382.449,85 2,97 Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 3-34
Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Secara konsepsual ada 4 macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. 1. Rasio likuiditas Rasio Likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisi rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tatapi kas rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. 2. Rasio Solvabilitas Analisis solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan permerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan. 3. Rasio Profitabilitas Analisis rasio profitabilitas bertujuan menilai kemampuan menghasilkan laba. Karena organisasi pemerintah daerah tidak bertujuan laba maka perhitungan dan analisis rasio ini menjadi tidak relevan dilakukan. Karena rasio profitabilitas tidak relevan dilakukan pada organisasi pemerintahan, maka dalam pembahasan berikutnya, analisis rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya hanya berdasarkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas saja. Baik rasio lancar maupun rasio kas menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, namun semua rasio ini menunjukkan penurunan. Penurunan ini bukan berarti adanya penurunan kemampuan dalam melunasi kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, tetapi lebih disebabkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan. Tetapi, dengan pemberlakukan basis akrual dari tahun 2016, maka pada setiap ahir tahun harus diakui hutang-hutang belanja yang akan dilunasi pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, jumlah kewajiban jangka pendek tahun 2020 jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun 2016. Rasio lancar mengalami penurunan dari 982,61% tahun 2016 menjadi 370,02% tahun 2020. Sedangkan rasio quick turun dari 520,01% tahun 2016 menjadi 228,20% tahun 2020. Hal yang sama ditunjukankan oleh rasio kas; turun dari 982,61% tahun 2016 menjadi 370,02% tahun 2020. Ketiga rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar puluhan kali lipat, dan atau jumlah hutang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang sangat kecil sekali. Namun dari sisi lain, jumlah kas yang sangat besar ini kurang 3-35
baik dari fungsi pemerintah sebagai pengerak pembangunan. Pada masa datang, saldo kas pada akhir tahun hanya sebatas kebutuhan minimal bulanan pelaksanaan kegiatan administrasi rutin tahun berikut. Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dan atau total aset kurang dari 1%. Artinya, hutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya hanya kurang dari 1% dari jumlah aset atau ekuitas. Dengan demikian, ke 4 (empat) rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang sangat baik dalam melunasi seluruh hutangnya. Tabel 3-11 berikut menyajikan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Tabel 3-11 Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%) 201520162017201820191Rasio lancar (current ratio)982,61 473,54 370,02 259,44 370,02 (21,66) 2Rasio quick (quick ratio)520,01 276,39 228,20 127,65 228,20 (18,61) 3Kas Rasio982,61 473,54 370,02 259,44 370,02 (21,66) 4Rasio total hutang terhadap total aset0,84 1,26 0,85 1,17 0,85 0,24 5Rasio hutang terhadap modal (Ekuiitas)0,84 1,27 0,85 1,18 0,85 0,24 NoUraian Tahun Pertumbuhan per tahun (%) Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2016 sampai tahun 2020 secara umum terlihat pada pelaksanaan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan APBD setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja, setiap tahunnya terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, baik didorong oleh adanya peningkatan PAD, dana perimbangan maupun kebijakan yang terkait dengan lain-lain pendapatan yang sah. Maupun pengelolaan pembiayaan daerah. Penganggaran yang baik, akan menghasilkan strukstur keuangan yang ideal dan optimal untuk dianggarkan pada pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan yang ada di lapangan guna pencapaian target pembangunan. oleh sebab itu azas pokok yang perlu dicapai dalam penganggaran ini adalah efisiensi dan efektifitas. Semakin efisien penganggaran daerah maka akan semakin efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai target yang ditetapkan. 3.2.1. Kebijakan pendapatan daerah. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016- 2020 sebagaimana tergambar dari pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan maupun lain- lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka PAD memiliki sumber utama yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain pajak dan retribusi daerah juga terdapat lain-lain PAD yang sah. Khusus untuk pajak dan retribusi daerah juga telah didukung oleh regulasi darerah dalam bentuk pertauran daerah diantaranya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah serta beberapa peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang retirbusi daerah. Selain didasari oleh peraturan yang ada, juga telah dilakukan berbagai upaya dan strategi lainnya seperti peningkatan 3-36
kemampuan SDM pengelola pendapatan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media sosialisasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat akan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. 3.2.1.2. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat/APBN. Meskipun perkembangan dana perimbangan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat, namun hal ini tidak sepenuhnya ditentukan kebijakan pusat dalam pengalokasiannya ke daerah, tapi juga ditentukan oleh upaya daerah dalam berbagai bentuk, dalam rangka optimalisasi penerimaan dana pusat juga membutuhkan berbagai upaya agar dana ini selalu dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya, diantaranya adalah : ✓ Optimalisasi penerimaan dana bagi bagi hasil (DBH) dilakukan melalui penyediaan data dan informasi mengenai berbagai data teknis dan potensi wilayah yang ada serta kebutuhan informasi lainnya ke pemerintah pusat, serta pemberlakuan reward and punishment terhadap pengunaan DBH tahun sebelumnya ✓ Untuk besaran dana Dana Alokasi Umum (DAU) memang sudah ditentukan oleh pusat beradasarkan perkembangan APBN sesuai dengan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, capaian nilai IPM dan indikator lain yang ditentukan untuk setiap daerah. Oleh sebab itu setiap daerah akan menerima jumlah dan ayang berbeda sesuai dengan perkembangan indikator-indikator tersebut ✓ Sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK), DAK terdiri dari DAK Non Fisik dan DAK Fisik. Untuk DAK non Fisik besarannya ditentukan oleh data teknis serta usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Adapun hal ini ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Sedangkan DAK Fisik ditentukan berdasarkan Prioritas pembangunan nasional yang doitetapkan setiap tahunnya serta usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah pusat melalui aplikasi Krisna Bappenas. 3.2.1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan ini berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi. Pendapatan hibah yang diterima daerah berasal dari hibah yang diteria daeri pihak perusahaan perusahaan swasta besar yang ada di Kabupaten Dharmasraya serta adanya hibah dari pemerintah pusat. Hibah dari perusahaan swasta besar sebagian besar bergerak pada perkebunan sawit, CPO dan pengolahan karet. Besarnya pendapatan hibah ini dipengaruhi oleh komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kedepannya diharapkan pendapatan hibah ini dapat meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan yang ada 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Besaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Seperti halnya hukum ekonomi bahwa kebutuhan selalu melebihi dari kemampuan pendapatan yang ada. Oleh sebab itu pengalokasian belanja, maka wajib memperhatikan kemampuan pendapatan daeran dan kondisi dan kebijakan pembiayaan daerah. Untuk itu sebagaimana prinsip belanja pemerintah yaitu efektif dan efisien, maka beberapa kebijakan yang telah dilakukan diantaranya : 3-37
✓ Mengutamakan belanja yang bersifat rutin dan mengikat seperti belanja pegawai, operasional perangkat daerah serta belanja bagi hasil ke pemerintah nagari Tabel 3-12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur No Tahun Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 1 2 3 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Sumber : Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020 452.485,72 473.970,73 432.740,50 Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) 931.599,59 1.039.053,41 985.748,83 Proporsi (%) 48,57 45,62 43,90 ✓ Tabel 3-12 menunjukkan bahwa jumlah Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur pada 3 tahun terakhir menujukkan penurunan. Akibatnya, persentase proporsi belanja ini pun mengalami penurunan. Jika tahun 2018, proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar 48,57% dari Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmas Raya, maka tahun 2020 turun menjadi 43,90%. ✓ Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat. Hasil perhitungan belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan fluktuasi selama tahun 2016 tahun 2020. Belanja wajib dan mengikat tersebut mengalami sedikit penurunan dari Rp484.062,59 juta tahun 2016 menjadi tahun 2020. Dengan demikian peningkatan belanja periodik wajib Rp538.255,24 juta selama ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Tabel 3-13 berikut memperlihatkan perkembangan belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 -2020. Sedangkan pada Tabel 3-14 dapat dilihat proyeksi belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama yang diprediksi berdasarkan pertumbuhan rata-rata per tahun dalam 5 tahun terakhir 3-38
Tabel 3-13 Realisasi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 -2020 NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 243.331,77 211.180,87 212.755,02 234.583,05 225.327,86 2 Belanja Sertifikasi Guru 55.602,51 41.988,64 60.632,42 62.497,14 62.020,44 2 Belanja BLUD RSUD dan Puskesmas 28.777,08 37.920,88 41.385,00 43.285,00 56.156,15 3 Belanja BOS 28.771,60 28.771,60 28.315,60 28.166,40 30.951,10 3 Belanja Bantuan Keuangan Ke Nagari 76.266,54 100.512,58 105.094,77 104.011,63 105.472,65 4 Belanja DAK Fisik 160.048,41 137.204,22 112.246,50 149.830,72 153.471,78 4 Belanja DAK Non Fisik di luar Sertifikasi Guru 7.985,11 15.894,75 20.737,92 24.302,81 26.131,41 5 Belanja BPJS 19.814,86 19.999,19 19.672,45 21.361,86 21.361,86 5 Belanja DID
51.745,79 17.500,00 45.953,18 46.554,03 Jumlah 620.597,88 645.218,52 618.339,68 713.991,78 727.447,27 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Pertumbuhan Rata-Rata pertahun (%) (1,90) 2,77 18,19 1,84 8,44 (1,04) 34,50 1,90 (3,46) 4,05 3-39
Tabel 3-14 Prediksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 -2026 No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 253.160,34 257.978,96 262.889,29 267.893,09 272.992,12 278.188,22 2 Belanja Sertifikasi Guru 64.127,80 65.903,19 67.727,74 69.602,79 71.529,76 73.510,07 2 Belanja BLUD RSUD dan Puskesmas 56.156,15 58.710,11 61.380,23 64.171,79 67.090,30 70.141,55 3 Belanja BOS 30.951,10 31.521,30 32.102,00 32.693,41 33.295,70 33.909,10 3 Belanja Bantuan Keuangan Ke Nagari 108.035,86 112.596,59 117.349,84 122.303,75 127.466,80 132.847,80 4 Belanja DAK Fisik 132.041,29 133.419,15 134.811,39 136.218,16 137.639,61 139.075,89 4 Belanja DAK Non Fisik di luar Sertifikasi Guru 25.869,05 27.144,00 28.481,79 29.885,52 31.358,42 32.903,92 5 Belanja BPJS 33.752,62 34.392,96 35.045,44 35.710,31 36.387,78 37.078,11 5 Belanja DID 17.000,34 17.294,69 17.594,15 17.898,78 18.208,70 18.523,97 Jumlah 721.094,55 738.960,96 757.381,88 776.377,59 795.969,19 816.178,62 3-40
✓ Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (performance based), meskipun hal ini masih belum sepenuhnya dapat diterapkan, namun upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah diarahkan untuk itu. Sehingga belanja/ pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. ✓ Pemenuhan kewajiban mandatory spending, Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun kewajiban yang menjadi lingkup belanja ini adalah sebagai berikut ; Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD (UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan anggaran menggunakan prinsip "anggaran berimbang". Berdasarkan prinsip ini, maka SiLPA yang terjadi tahun sebelumnya diupayakan untuk dibelanjakan tahun berikutnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah. Defisit riil yang terjadi ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mencari sumber pembiayaan yang lain untuk menutupi pengeluaran tersebut. Tapi jika surplus maka dapat digunakan untuk pembiayaan tahun berikutnya. Defisit Riil terjadi tahun 2016, 2018, dan 2019, masing-masing Rp6.207,98 juta, Rp8.058,63 juta, Rp19.695,34 juta. Sedangkan tahun 2017 dan tahun 2020 terjadi Surplus Riil, masing-masing Rp9.193,89 juta dan Rp4.442,31 juta. Defisit Riil yang terjadi ditutupi dengan sumber dana Silpa tahun sebelumnya. Perkembanngan Defisit Riil yang terjadi ini dapat dilihat pada Tabel 3-15. Analisis lebih lanjut penyebab terjadinya Silpa menunjukkan bahwa penyebab utama defisit/surplus riil tersebut disebabkan adanya penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu sebesar Rp98.340,77 juta tahun 2016 dan turun pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi Rp31.993,49 juta tahun 2020. Penyebab lain dari Silpa tersebut adalah karena adanya pelampuan PAD dan atau beberapa realisasi pendapatan yang lebih rendah dari yang dianggarkan. Tabel 3-16 memperlihatkan perkembangan Penyebab Silpa yang terjadi. 3-41
Tabel 3-15 Realisasi Defisit Riil dan Silpa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d 2020 (Rp juta) NoUraian2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 1Realisasi Pendapatan Daerah875.675,59 949.023,48 923.540,95 1.019.358,07 990.191,14 Dikurangi realisasi:2Belanja Daerah 881.881,59 935.591,35 931.599,59 1.036.553,41 985.750,17 3Pengeluaran Pembiayaan Daerah- 3.716,00 - 2.500,00 - DEFISIT RIIL(6.206,00) 9.716,13 (8.058,63) (19.695,34) 4.440,97 Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya26.192,16 21.931,31 31.647,42 23.588,79 3.893,45 2Pencairan Dana Cadangan3Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan4Penerimaan Pinjaman Daerah5Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah6Penerimaan Piutang Daerah479,65 - - - - Koreksi SiLPA1.945,16 Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah28.616,97 21.931,31 31.647,42 23.588,79 3.893,45 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan22.410,97 31.647,43 23.588,79 3.893,45 8.334,42 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya 3-42
Tabel 3-16 Penyebab Terjadinya Defisit Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta) NoUraian2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 1 Jumlah SiLPA 22.410,97 31.647,43 23.588,79 3.893,45 8.334,42 2 Pelampauan penerimaan PAD (13.595,28) (9.097,27)4.030,34 (21.287,08) (1.303,76) 3 Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan (61.408,55) (17.935,90)(12.438,02) (20.201,38) (19.048,88) 4 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah (4.338,61) (856,09)(1.058,44) (4.054,46) (3.305,09) 5 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 79.342,45 27.889,25 9.466,11 45.542,92 23.657,73 6 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 7 Kegiatan lanjutan Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya 3-43
3.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/ pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Alternatif lain, analisis karangka pendanaan juga dapat dilakukan dengan membuat proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja sesuai dengan kondisi 5 tahun terakhir. 3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 3.3.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masa datang dilakukan melalui: ✓ Intensifikasi sumber pendapatan daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah; ✓ Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah; ✓ Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah; ✓ Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah; ✓ Mendorong upaya intensifikasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Provinsi yang dipungut di Kabupaten Dharmasraya; ✓ Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil. Untuk merealisasikan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, maka strategi pencapaian target tersebut dilakukan melalaui; ✓ Pemantapan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah; ✓ Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan pendapatan daerah; ✓ Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan; ✓ Sosialisasi mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; ✓ Pengembangan sistem operasi penagihan dan atau pemungutan atas obyek pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan ✓ Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah. 3-44
3.3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dengan memperhatikan prestasi kerja masa lalu dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, kebijakan belanja daerah tersebut juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai isu-isu strategis serta situasi dan kondisi pada tahun- tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas yang dapat didanai sesuai dengan konsep money follow programme. Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya diarahkan dengan pengaturan pola yang proporsional, efisien dan efektif. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan belanja daerah untuk: ✓ Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan masyarakat yang memberi manfaat jangka panjang; ✓ Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah,dengan tetap memperhatilan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya; ✓ Pencapaian visi, misi Kabupaten Dharmasraya yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Program Pembangunan Nasional; ✓ Melaksanakan fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3.1.3. Kebijakan Pembiayaan Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakana penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari : ✓ Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; ✓ Transper Dana Cadangan; ✓ Penerimaan Pinjaman Daerah; maupun ✓ Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Dharmasraya masa datang diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa; adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan; peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum, serta mendapatkan bagi hasil dari penyertaan modal/investasi daerah. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Dharmasraya dilakukan, antara lain melalui: ✓ Mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. 3-45
✓ Meningkatkan Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Sumatera Barat atau BUMD lainnya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Dalam memproyeksikan pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sampai tahun 2026 digunakan beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 telah melalui analisis oleh eksekutif, sehingga dapat dijadikan tolok ukur atau standar dalam menentukan metode statistik yang sebaiknya dipakai dan atau tahun dasar yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan. Secara umum, berbagai metode statistik dapat digunakan dalam memproyeksikan pendapatan. Metode mana yang lebih tepat dan akan dipilih, tergantung kepada trend dan atau konjungtur data- data keuangan masa lalu yang akan digunakan sebagai dasar proyeksi. Setelah dilakukan proses trial and error maka alternatif yang paling baik adalah berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2017- 2019 yang terbebas dari pengaruh penurunan kewenangan dan bebas dari pengaruh kebijakan pengurangan DAU dan refocusing anggaran.. Sebagai akibat dampak dari wabah Covid-19, maka tahun 2021 secara bertahap Dunia mulai menunjukkan pemulihan ekonomi, termasuk Indonesia. Dampak terhadap Kabupaten Dharmasraya diperkirakan realisasi pendapatan dan belanja tidak akan mengalami perubahan dari APBD tahun 2021. Selanjutnya, tahun 2022 diperkirakan kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih sehingga capaian kinerja pendapatan dan belanja 5 tahun sebelum dapat dijadikan dasar dalam memproyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Dharmasraya Hasil proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari Rp950.959,99 juta pada tahun 2021 menjadi Rp1.105.362,03 juta pada tahun 2026. Hasil proyeksi pendapatan sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada Tabel 3-17. Sedangkan pada Tabel 3-18 dapat dilihat proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2021-2026, yang mengalami peningkatan dari Rp966.756,78 juta tahun 2021 menjadi Rp1.107.718,76 juta pada tahun 2026. 3-46
Tabel 3-17 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) NoUraian DAERAH950.959,99 964.157,48 1.001.674,90 1.029.192,31 1.056.709,73 1.085.906,63 APENDAPATAN ASLI DAERAH84.116,61 86.350,00 87.600,00 88.850,00 90.100,00 91.731,10 1Pajak Daerah18.714,13 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 22.907,93 2Retribusi Daerah3.073,47 3.250,00 3.500,00 3.750,00 4.000,00 4.272,36 3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4.063,75 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.109,11 4Lain-lain PAD yang Sah58.265,25 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.441,70 BPENDAPATAN TRANSFER835.392,28 846.807,48 882.574,90 908.342,31 934.109,73 960.670,33 B1Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat795.317,90 805.807,48 840.574,90 865.342,31 890.109,73 915.630,25 B1.1Dana Perimbangan721.777,49 728.500,00 759.500,00 780.500,00 801.500,00 822.770,24 1Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 17.078,47 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.607,00 2Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum488.047,00 490.000,00 510.000,00 520.000,00 530.000,00 541.040,06 3Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik126.655,18 130.000,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00 169.626,71 4Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik89.996,85 91.000,00 92.000,00 93.000,00 94.000,00 95.028,31 B1.2Transfer Pemerintah Pusat Lainnya73.540,41 77.307,48 81.074,90 84.842,31 88.609,73 92.860,01 1Dana Insentif Daerah17.000,34 17.500,00 18.000,00 18.500,00 19.000,00 19.535,64 2Dana Otonomi Khusus- - - - - 3Dana Keistimewaan- - - - - 4Dana Desa56.540,07 59.807,48 63.074,90 66.342,31 69.609,73 73.324,37 B2.1Pendapatan Transfer Antar Daerah40.074,38 41.000,00 42.000,00 43.000,00 44.000,00 45.040,08 1Pendapatan Bagi Hasil40.074,38 41.000,00 42.000,00 43.000,00 44.000,00 45.040,08 2Bantuan Keuangan- - - - - CLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH31.451,10 31.000,00 31.500,00 32.000,00 32.500,00 33.505,20 1Pendapatan Hibah500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.738,37 2Dana Darurat- - - - - 3Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan30.951,10 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.766,83 3-47
Tabel 3-18 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) NoUraian DAERAH966.756,78 976.157,48 1.011.674,90 1.037.192,31 1.063.709,73 1.091.827,12 ABELANJA OPERASI678.513,08 702.028,59 723.521,68 745.302,10 767.377,02 785.503,82 1Belanja Pegawai448.510,83 459.723,60 471.216,69 482.997,11 495.072,03 507.448,83 2Belanja Barang dan Jasa189.672,26 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 235.750,00 3Belanja Bunga- - - - - 4Belanja Subsidi- - - - - 5Belanja Hibah40.304,99 40.304,99 40.304,99 40.304,99 40.304,99 40.304,99 6Belanja Bantuan Sosial25,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 BBELANJA MODAL196.338,48 156.371,41 165.028,32 164.397,90 164.472,98 168.158,12 1Belanja Modal Tanah2Belanja Modal Peralatan dan Mesin54.237,46 58.479,15 59.271,62 54.815,03 50.014,98 49.011,76 3Belanja Modal Gedung dan Bangunan94.781,01 43.479,15 43.271,62 37.815,03 32.014,98 24.406,82 4Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi46.794,01 53.813,11 61.885,08 71.167,84 81.843,01 94.119,47 5Belanja Modal Aset Tetap Lainnya526,00 600,00 600,00 600,00 600,00 620,07 CBELANJA TIDAK TERDUGA5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1Belanja Tidak Terduga5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 DBELANJA TRANSFER86.905,22 112.757,48 118.124,90 122.492,31 126.859,73 133.165,17 1Belanja Bagi Hasil2.178,76 2.200,00 2.300,00 2.400,00 2.500,00 2.587,45 2Belanja Bantuan Keuangan84.726,46 110.557,48 115.824,90 120.092,31 124.359,73 130.577,72 3-48
Tabel 3-19 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) NoUraian DAERAH15.796,80 12.000,00 10.000,00 8.000,00 7.000,00 5.920,48 APENERIMAAN PEMBIAYAAN15.796,80 12.000,00 10.000,00 8.000,00 7.000,00 5.920,48 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya15.796,80 12.000,00 10.000,00 8.000,00 7.000,00 5.920,48 2Pencairan Dana Cadangan- - - - - - 3Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- - - - - - 4Penerimaan Pinjaman Daerah- - - - - - 5Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah- - - - - - 6Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- - - - - - BPENGELUARAN PEMBIAYAAN- - - - - - 1Pembentukan Dana Cadangan- - - - - - 2Penyertaan Modal Daerah- - - - - - 3Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo- - - - - - 4Pemberian Pinjaman Daerah- - - - - - 5Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan- - - - - - 3-49
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Kabupaten Dharmasraya dalam periode tahun 2021 - 2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang. Langkah pertama adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dengan demikian, Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dari hasil proyeksi Pendapatan Daerah yang dijelaskan pada Tabel 3-17 dan proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama yang telah dijelaskan pada Tabel 3-14. Hasil perhitungan untuk memperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperlihatkan pada Tabel 3-20. 3-50
Tabel 3-20 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021- 2026 (Rp juta) 964.157,48 1.001.674,90 1.029.192,31 1.056.709,73 1.085.906,63 2Pencairan Dana Cadangan3Sisa Lebih Riil Perhitungan15.796,80 12.000,00 10.000,00 8.000,00 7.000,00 5.920,48 Total Penerimaan966.756,78 976.157,48 1.011.674,90 1.037.192,31 1.063.709,73 1.091.827,12 Dikurangi:4Belanja Wajib & Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama 721.094,55 738.960,96 757.381,88 776.377,59 795.969,19 816.178,62 5Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 245.662,23 237.196,53 254.293,02 260.814,73 267.740,54 275.648,50 3-51
Berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan daerah maka disusun rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kedalam dua prioritas berikutnya, yaitu : Prioritas I : dialokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya, meliputi peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing, peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan nilai-nilai agama, adat dan budaya. Prioritas II : dialokasikan untuk mendanai belanja selain pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan earmark untuk mendukung program prioritas di Kabupaten Dharmasraya. 3-52
BAB 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat juga dimaknai sebagai penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Rumusan permasalahan dan isu strategis daerah didasarkan pada kondisi umum daerah dan kemampuan keuangan daerah serta masukan yang dihimpun melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD dan memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.1.1. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur) No. Permasalahan 1 Jalan dan jembatan, rendahnya persentase jalan mantap diantaranya disebabkan oleh ; rendahnya kualitas jalan, kurangnya bangunan kelengkapan jalan (jembatan, drainase, bahu jalan), ketidak sesuaian antara kelas jalan dengan tonase kendaraan yang melewati, dan kurangnya pemeliharaan jalan. 2 Pelayanan transportasi (rendahnya konektivitas disebabkan oleh rendahnya kualitas jalan dan aksesibilitas yang tidak didukung kelengkapan jalan yang berkeselamatan) 3 Rendahnya cakupan layanan air bersih yang layak disebabkan oleh belum meratanya pembangunan SPAM baik perkotaan maupun perdesaaan) 4 Rendahnya aksesibilitas sanitasi disebabkan oleh infrastruktur sanitasi yang belum memadai serta jangkauan pelayanan yang belum merata) 5 komunikasi dan informasi, masih adanya blankspot kawasan tertentu untuk menunjang jaringan telekomonikasi masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis seperti kawasan terisolir; 6 Lingkungan Hidup dan kebencanaan: meningkatnya ali fungsi lahan, aktivitas illegal mining dan illegal logging yang mengakibatkan rendahnya kualitas air, dan meningkatnya daya rusak air terhadap kawasan pemukiman dan lahan pertanian; 7 Belum adanya ruang publik untuk interaksi sosial 4-1
4.1.2. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia No. Permasalahan 1 Pendidikan a. lambatnya perkembangan harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. b. Relatif rendahnya APM/APK SMP dibandingkan APM/APK SD c. rendahnya budaya baca dan literasi 2 Kesehatan d. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan karena kurangnya SDM kesehatan e. Tingginya kasus penyakit menular (TBC, HIV, diare) yang disebabkan oleh buruknya sanitasi dan kualitas lingkungan, perilaku dan gaya hidup f. Tingginya kasus penyakit tidak menular (jantung, diabet, ginjal) yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup 4.1.3. Permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat No. Permasalahan 1 Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan relatif rendahnya PDRB perkapita dibandingkan provinsi Sumatera Barat 2 Menurunnya produktivitas komoditi tanaman perkebunan 3 Stagnannya produksi dan produktivitas tanaman pangan 4 Kurang stabilnya harga komoditi perkebunan 5 Belum optimalnya penanggulangan penyakit menular ternak 6 pengelolaan potensi peternakan kurang memperhatikan kearifan lokal 7 Belum optimalnya potensi objek wisata dan belum berkembangnya event wisata 4.1.4. Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah (birokrasi) No. Permasalahan 1 Rendahnya profesionalitas aparatur pemerintah 2 Lemahnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3 Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah 4 Belum semua OPD memiliki perkantoran yang representatif 4-2
4.2. Isu strategis berdasarkan KLHS : Sesuai dengan hasil konsultasi publik dalam penjaringan isu strategis untuk merumuskan isu strategis yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021, maka rumusan isu strategis sebagai hasil penjaringan dengan peserta konsultasi publik pada saat itu adalah: 1. Penurunan Kualitas Air 2. Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya 3. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat 4. Peningkatan kasus narkoba 5. Illegal Mining 6. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan 7. Kurangnya peluang dan informasi kerja 8. Infrastruktur jalan 9. Minimnya pengembangan perumahan 10. Masih rendahnya jumlah dan kualitas destinasi wisata 11. Alih fungsi lahan 12. Meningkatnya kenakalan remaja 13. Fasilitas sanitasi dan drainase yang minimal 14. Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat 15. Peningkatan kapasitas SDM yang minim 16. Rendahnya nilai tambah produk pertanian Kemudian dari isu strategis hasil penjaringan pada saat konsultasi public tersebut dilakukan penapisan dengan menggunakan 5 kriteria berikut: 1. Karakteristik Wilayah 2. Tingkat Penting dan Luasnya Potensi Dampak 3. Keterkaitan antara Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan 4. Keterkaitan dengan Isu Utama RPPLH 5. Keterkaitan dengan Isu DIKPLHD Setelah dilakukan penapisan disepakati 5 isu prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya yaitu: Tabel 4-1 Isu Prioritas Kabupaten Dhamasraya Ranking No isu 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 11 3 16 14 ISU PB STRATEGIS Penurunan Kualitas Air Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya Illegal Mining Alih fungsi lahan Rendahnya derajat kesehatan masyarakat Rendahnya nilai tambah produk pertanian Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat 4-3
4.3. Isu Strategis Daerah Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. 4.3.1. Dampak pandemi Covid-19 dampak pandemi-19 terjadi sejak Maret 2020 dan masih berlanjut hingga 2021. Dilihat dari perkembangan hingga Bulan Mei 2021, maka kasus covid-19 masih akan berlanjut hingga tahun 2022. Dan ini berdampak pada kehidupan masyarakat dan juga mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah . Sejak ditetapkannya Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, kasus pertama di Kabupaten Dharmasraya terjadi pada bulan April 2020, kasus Covid-19 ini relatif melandai hingga bulan Agustus 2020 dan meningkat mulai bulan September 2020 hingga bulan November 2020. Selanjutnya pandemi ini masih terus terjadi hingga semester pertama tahun 2021. Lonjakan kasus kedua terjadi lagi pada bulan April 2021 menembus angka 184 kasus, diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. 4-4
4.3.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals / MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. terdapat 241 indikator yang kemudian diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, hingga terdapat total 319 indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian TPB/SDGs di Indonesia. Rincian dari 319 indikator tersebut yaitu 158 indikator berupa proyeksi dari 80 indikator global, 85 indikator berupa indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, dan 76 indikator sebagai tambahan indikator global. Dalam pencapaian TPB/SDGs secara global Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori : a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA d. Indikator TPB yang bukan kewenangan Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 16 TPB (kecuali TPB 14, Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)). Sedangkan jumlah indikator dari 16 TPB yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator. Dari 220 indikator tersebut, terdapat 8 (delapan) indikator yang bukan kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan analisa capaian indikator TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya isu strategis daerah terkait dengan pencapaian TPB/SDGs ini berhubungan dengan : No Bidang Isu Strategis 1 Pendidikan SPM 1. Belum banyak daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 2. Belum tercapainya target peningkatan proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 3. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. 4-5
No Bidang 2. Kesehatan Isu Strategis 4. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 5. Belum tercapainya target peningkatan Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 6. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 7. Belum tercapainya target keseimbangan Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. 8. Belum tercapainya target peningkatan Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. 9. Belum tercapainya target peningkatan Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. 10. Belum dilakukan upaya meningkatkan Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. NON SPM 1. Belum tersedia data proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 2. Belum tercapainya target penurunan Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 4. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 5. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 6. Belum dilakukan upaya penurunan Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). NON SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 2. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta. 3. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis 4-6
No 3 Bidang Isu Strategis 4. Belum tercapainya target penurunan Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. 5. Belum tercapainya target Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 6. Belum tercapainya target Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 7. Belum tercapainya target penurunan Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 8. Belum tercapainya target peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 9. Belum dilakukan upaya penurunan Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. 10. Belum dilakukan upaya penurunan Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 11. Belum dilakukan upaya penurunan Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. Pekerjaan Umum SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 2. Belum tercapainya target peningkatan Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 4. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 5. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 6. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. NON SPM 1. Belum tercapainya target Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 2. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 3. Belum tercapainya target Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 4. Belum tercapainya target Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 4-7
No 4 5 6 Bidang Perumahan Rakyat Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Sosial Isu Strategis 5. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. NON SPM SPM 1. Belum tercapainya target Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah 2. Belum tercapainya target penyediaan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 3. Belum tercapainya target penurunan Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 4. Belum tercapainya target penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 5. Belum tercapainya target penyediaan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. 6. Belum dilakukan upaya penurunan Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. NON SPM 1. Belum tercapainya target penurunan Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 2. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 3. Belum dilakukan upaya penurunan Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 4. Belum dilakukan upaya penurunan Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 2. Belum tercapainya target peningkatan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. NON SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 4-8
No 7 8 9 Bidang Lingkungan Hidup (Non SPM) Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak (Non SPM) Ketenagakerjaan (Non SPM) Isu Strategis 2. Belum ada upaya peningkatan Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. 3. Belum ada data Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 4. Belum ada upaya penurunan Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 1. Belum tercapainya target penyediaan Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 2. Belum tercapainya target jumlah Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 4. Belum tercapainya target Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 5. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 6. Belum tercapainya target Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 7. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 8. Belum tercapainya target Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 9. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 10. Belum tercapainya target Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. 11. Belum tercapainya target penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 1. Belum tercapainya target Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Belum tercapainya target peningkatan Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan." 2. Belum tercapainya target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 4-9
No Bidang Isu Strategis 3. Belum tercapainya target penurunan Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 4. Belum tercapainya target peningkatan Persentase tenaga kerja formal. 5. Belum tercapainya target penurunan Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 6. Belum tercapainya target penurunan Tingkat setengah pengangguran. 7. Belum tercapainya target penurunan Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 8. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 9. Belum dilakukan upaya peningkatan Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 10. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Memperhatikan isu strategis yang ada dimana Pandemi Covid-19 tak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Memperhatikan capaian indikator TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya perlu adanya langkah antisipatif dan penanganan khusus terhadap berbagai target yang yang belum tercapai khususnya terkait dengan Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan karena pandemi ini menurunkan pendapatan kelompok rentan dan miskin dan Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Tujuan 1 dan Tujuan 3 akan saling mempengaruhi sehingga isu kesehatan dan kemampuan ekonomi akan saling terkait sehingga perlu penekanan antisipatif dalam menyasar sektor kesehatan serta perlu pembenahan baik dari segi akses, pelayanan, dan alat kesehatan. Selain itu sektor pendidikan juga sangat terpengerauh oleh Covid-19 yang menyebabkan perubahan pola belajar-mengajar di sekolah. Tantangan capaian Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas perlu adanya upaya dalam meningkatkan kesiapan tenaga pengajar dalam antisipasi pola pembelajaran daring, kemampuan TIK yang optimal, dan perluasan jangkauan teknologi internet bagi keluarga miskin dan rentan. Apabila kondisi ini tidak di antisipasi maka resiko peningkatan angka tingkat drop-out akan semakin tinggi, kemampuan membaca dan berhitung bisa menurun, dan pendidikan dasar akan terganggu. Dengan adanya Pandemi Covid-19, antisipasi akan difokuskan untuk penanganan isu terkait dengan peningkatan ekonomi, pembenahan sektor kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat khususnya yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hisup. Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama, masyarakat belajar bahwa akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. 4-10
4.4. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya Untuk lebih jelasnya maka keterkaitan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 4.4.1. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana RPJPD memuat visi daerah, misi daerah, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun. Untuk Kabupaten Dharmasraya, RPJPD ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun fungsi penting dari RPJPD yaitu menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Adapun kandungan utama RPJPD Kabupaten Dharmasraya 2005-2025 adalah sebagai berikut : 4.4.1.1. Visi dan misi RPJPD 2005-2025 Visi Daerah/ Visi RPJPD "Kabupaten Dharmasraya Maju dan Berbudaya" Misi Daerah Adapun Misi Kabupaten Dharmasraya untuk periode 2005-2025 atau untuk 20 (Dua puluh) tahun yaitu: 1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat. 2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri)dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat. 3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembagaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. 5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan. 6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah. 7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan. 4-11
4.4.1.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 sudah melewati tiga tahapan yang masing- masing tahapan tersebut terdiri dari lima tahunan, sehingga RPJMD Tahun 2021-2026 sudah berada pada tahapan keempat atau tahapan terakhir dari RPJPD. Adapun tahapan dimaksud adalah sebagai berikut : Gambar 4-1 Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 Mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain setelah pemekaran Menyiapkan landasan percepatan pembangunan Kabupaten Dharmasraya dan pemerataaan pembangunan Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah Meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah dan menjadikan Dharmasraya pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan kesehatan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat Tahap I (2005-2010) Tahap II (2010-2015) Tahap III (2015-2020) Tahap IV (2020-2025) Tahapan yang sudah dilewati Periode berjalan dilaksnakan Sesuai dengan prioritas pembangunan di tahapan keempat tersebut maka terdapat 3 (tiga) agenda pembangunan yang telah dirumuskan untuk pembangunan tahap IV yaitu : 1. Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan pertambangan. 2. Mengembangkan pasar sebagai usaha mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat perdagangan. 3. Mengembangkan lebih lanjut kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan wisata kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah. 4-12
4.4.1.3. Hasil telaahan : Adapun hasil telaahan terhadap fokus pembangunan RPJMD sesuai dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut : No. Agenda utama Pembangunan tahap Hasil Telaahan Kebijakan RPJMD IV pada RPJPD a Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan pertambangan. peningkatan nilai tambah hasil pertanian diupayakan melalui pengadaan bibit unggul, teknologi pasca panen, fasilitasi pemasaran hasil pertanian, serta kebijakan prioritas lainnya yang akan di muat dalam strategi dan arah kebijakan RPJMD pada misi ketiga b c Mengembangkan pasar sebagai usaha mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat perdagangan. Mengembangkan lebih lanjut kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan wisata kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah. sedangkan untuk peningkatan nilai tambah pertambangan saat ini masih diserahkan pengupayaannya pada perusahaan tambang yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya pengembangan pasar sebagai pusat aktivitas perdagangan lokal, diantaranya melanjutkan upaya pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pasar yang ada di Kabupaten Dharmasraya, serta pengembangan pemasaran hasil produk lokal secara regional/ nasional maupun ke mancanegara, kebijakan ini juga menjadi muatan pada strategi dan arah kebijakan pada misi pertama dan misi ketiga muatan dari agenda RPJPD ini dimuat dalam misi pertama, kedua dan ke lima dalam RPJMD, - adapun kebijakan yang akan dilaksanakan pada bidang pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan khususya pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang menjadi kewenangan kabupaten, serta memfasilitasi pengembangan pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi yang sudah ada dan akan diupayakan akan ditingkatkan lagi dari segi kualitas maupun jumlah perguruan tinggi yang akan dibangun di Kabupaten Dharmasraya sedangkan untuk peningkatan nilai tambah pertambangan saat ini masih diserahkan pengupayaannya pada perusahaan tambang yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya pengembangan pasar sebagai pusat aktivitas perdagangan lokal, diantaranya melanjutkan upaya pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pasar yang ada di Kabupaten Dharmasraya, serta pengembangan pemasaran hasil produk lokal secara regional/ nasional maupun ke mancanegara, kebijakan ini juga menjadi muatan pada strategi dan arah kebijakan pada misi pertama dan misi ketiga muatan dari agenda RPJPD ini dimuat dalam misi pertama, kedua dan ke lima dalam RPJMD, - adapun kebijakan yang akan dilaksanakan pada bidang pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan khususya pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang menjadi kewenangan kabupaten, serta memfasilitasi pengembangan pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi yang sudah ada dan akan diupayakan akan ditingkatkan lagi dari segi kualitas maupun jumlah perguruan tinggi yang akan dibangun di Kabupaten Dharmasraya yang akan Dalam penyediaan pelayanan bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten berkomitmen dengan memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan maupun peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang ada. Diantara kebijakan yang telah dilakukan adalah sudah terdapatnya dua unit RSUD, yaitu beroperasinya gedung baru RSUD Sungai Dareh, dan adanya penambahan RSUD Sungai Rumbai. Dan kedepannya melalui peningkatan layanan kesehatan masih terus diupayakan melalui peningakatan sarana prasarana kesehatan maupun kualitas tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Pengembangan bidang wisata diarahkan kepada wisata yang berasis pada sejarah budaya serta pengembangan objek wisata alam d Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah Berdasarkan hasil penelaahan terhadap data capaian agenda pembangunan tahap III, terutama untuk bidang infrastruktur, sehingga masih perlu dilakukan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati rerpilih 4-13
4.4.2. RPJM Nasional Tahun 2020-2024 4.4.2.1. Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional VISI PRESIDEN Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 9 MISI PRESIDEN (Nawacita kedua) 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri,dan Berdaya Saing 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 7 AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL 1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar 5 6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 4.4.2.2. Hasil Telaahan RPJMD : Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021- 2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Dharmasraya menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang didasarkan pada rumusan tujuan RPJMD pada masing-masing misi, maka 5 (lima) indikator utama pembangunan nasional dijadikan indikator pada tujuan RPJMD, yaitu Tingkat kemiskinan; Pertumbuhan ekonomi; Gini rasio; Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia 4-14
4.4.3. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 4.4.3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan VISI RPJMD Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan MISI 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industrikecil/menengah serta ekonomi berbasis digital 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas 4.4.3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 MISI/ TUJUAN SASARAN Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Menurunnya prevalensi stunting 3. Meningkatnya kualitas Pendidikan 4. Meningkatnya daya saing masyarakat Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat 1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK 2. Meningkatnya Budaya Literasi 3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan kesejahteraan petani 1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) 2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan 4-15
MISI/ TUJUAN SASARAN 3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital 1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing 2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah 3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera 4. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor 5. Meningkatnya pertumbuhan investasi 6. Meningkatnya peran ekonomi digital Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat 2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi 2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas 4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian 5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani 1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4.4.3.3. Hasil Telahaan Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya mengacu dan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Dharmasraya sesuai sumberdaya dan potensi yang dimiliki serta kebutuhan pembangunan daerah yang selaran dengan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. 4.4.4. Hubungan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Penataan Ruang Dilihat dari muatannya, dokumen perencanaan lebih berfungsi dalam menentukan fokus (target sektoral) pembangunan yang dilihat dari bidang kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah, sedangkan rencana tata ruang menentukan lokus (lokasi) pembangunan yang dilakukan oleh sektor yang terlihat dari kebijakan dalam menetapkan kawasan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang. 4-16
Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi dari dokumen perencanaan dan dokumen tata ruang saling melengkapi, atau dengan kata lain dokumen perencanaan mengisi keruangan yang telah ditetapkan dalam dokumen penataan ruang yaitu, RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yaitu: "Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya". Maka rumusan kebijakan dan program penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya yang dipedomani dalam RPJMD adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat yang ditunjang dengan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya dan mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi. 2. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi Batang Hari dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten Dharmasraya. Dimasa depan masih dimungkinkan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya seluas hampir mencapai 5000 Ha. Sementara tanaman pangan lahan basah dengan irigasi dikelola kabupaten seluas 3.870 Ha perlu untuk dipertahankan. 3. Program pengembangan pengembangan kawasan hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu dengan pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan khas daerah dan pengembangan lebih lanjut industri pengolahan. 4. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat di Provinsi Sumatera Barat dengan dilengkapi sarana pendukung budidaya seperti balai pembibitan dan born stock center. Pengembangan Kawasan Perikanan sentra budidaya perikanan darat di Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung didukung peningkatan sarana pendukung budidaya (pembibitan) dan pengembangan budidaya perikanan darat di perairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan. 5. Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan dengan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa ekspoitasinya menjadi hutan restorasi. 6. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan pusat-pusat perdagangan. 7. Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata. 8. Pengembangan kawasan dan objek wisata dengan pengembangan wisata budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dan pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster 9. Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batang Hari. 4-17
10. Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan sistem transportasi dengan mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten serta interaksi dengan wilayah tetangga; mengembangkan transportasi air Sungai Batang Hari terutama untuk mendukung kegiatan wisata; menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan; menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman; dan 11. Pengembangan struktur ruang perkotaan, dengan Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai kawasan strategis gerbang timur Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Kawasan Koto Baru dan Kawasan Sitiung dan Kawasan Padang Laweh. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan yang meliputi: kawasan Sungai Limau di Kec. Asam Jujuhan; Kawasan Silago di Kec. IX Koto; Kawasan Pinang Makmur di Kec. Timpeh; Kawasan Koto Salak di Kec. Koto Salak; Kawasan Tiumang di Kec. Tiumang; dan Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar. 4-18
BAB 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat dengan RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dimana RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Dimana tata cara dan tahatapan hingga sistematika yang digunakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun visi, misi yang dicantumkan pada RPJMD merujuk pada visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak Tahun 2020, sedangkan tujuan, dan sasaran dirumuskan untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah sesuai dengan kemampuan daerah dan dapat diukur dengan menggunakan indikator outcome dengan menggunakan metode SMART. S.M.A.R.T merupakan singkatan dari kata Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time- bound. Specifik diartikan sebagai indikatornya jelas dan tegas, measurable diartikan bahwa kinerjanya dapat diukur, Attainable artinya dapat dicapai, relevan karena memiliki keterkaitan dengan tujuan ataupun sasaran yang dicapai, sedangkan Time-bound dimaksudkan dapat diukur secara periodik, hal ini sangat erat dengan fungsi pengendalian dan evaluasi guna mengukur ketercapaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Selain metode SMART, penentuan indikator kinerja juga menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial. Sehingga dengan Metode serta pendekatan tersebut akan mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan handal. Adapun secara skematik sesuai dengan muatan RPJMD, maka keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan hingga program maupun keguatan dapat dilihat pada gambar dibawah 5-1
Gambar 5-1 Skematik Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Arah Kebijakan dan Program / Kegiatan VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM / KEGIATAN Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran menjadi muatan pada bab ini, sedangkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah serta Program Perangkat daerah akan menjadi muatan pada Bab VI dan Bab VIII. Sedangkan Kegiatan dan Sub Kegiatan akan menjadi muatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. 5.1. Visi RPJMD 2021-2026 Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu- isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021- 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut : TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA 5-2
Defenisi kalimat Visi RPJMD : Maju: Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat Mandiri: Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanaan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal Berbudaya Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa 5.2. Misi RPJMD 2021-2026 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing 4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan 6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah 5.3. Tujuan Dan Sasaran Ditinjau secara definisi, maka tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun masing-masing tujuan dan sasaran akan dikaitkan dengan misi Kepala Daerah, serta masing-masing tujuan dan sasaran tersebut memiliki indikator outcome yang digunakan sebagai target kinerjanya. 5-3
No 1 Tabel 5-1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 Misi/Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Indeks Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman Rasio kemantapan jalan kabupaten Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Persentase lingkungan permukiman kumuh Persen Persen Persen persen Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air Rasio pemukiman layak huni Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Persentase Pengendalian Daya Rusak Air persen persen persen 2020 (kondisi awal)
51,25 59
87,25 22,7 85,00 67,36
53 59,86 90 28,89 85,85 68,20 28,26 2022 60,50 57 65 92 36,14 88,65 69,10 28,54 2023 62.7 60 70 95 43,04 91,45 69,75 28,83 2024 67 63 80 97 50,67 94,25 71,30 29,12 2025 70 65 95 98 59,15 97,05 72,80 31,28 5-4 2026 73 68 100 100 68,66 100 73,50 32,33
No 2 3 4 Misi/Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing Pertumbuhan Meningkatnya PDRB perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing Gini rasio Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah Mengurangi pengangguran Mengurangi kemiskinan Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik Indeks Reformasi Birokrasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup Angka rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah Indeks Pembangunan Gender PDRB Per Kapita Rasio Net Ekspor terhadap PDRB Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Kemiskinan Indeks perilaku antikorupsi Opini BPK terhadap laporan keuangan Hasil evaluasi AKIP Satuan tahun tahun tahun indeks persen indeks Juta rupiah persen persen persen indeks indeks bobot bobot/ indeks 2020 (kondisi awal) 71,51 71,33 8,47 12,43 88,31 1,39 0.275 40,48 3,08 6,07 6,21 44,7 2,96 WTP B (63,44) 2021 71,66 71,51 8,48 12,44 88,83 2,50 0.270 42,83 3,15 5,88 6,14 60 3,066 WTP BB 2022 71,82 71,69 8,48 12,44 89,00 2,90 0.265 43,81 3,25 5,68 6,08 65 3,194 WTP BB 2023 2024 71,98 72,13 71,87 72,05 8,49 8,49 12,45 89,17 12,45 89,34 4,20 4,50 0.260 44,79 0.255 45,76 3,4 3,6 5,49 5,29 6,02 5,97 70 73 3,322 3,45 WTP WTP BB BB 2025 2026 72,29 72,44 72,24 72,42 8,50 8,50 12,46 89,50 12,46 89,67 4,70 4,80 0.250 46,74 0.245 47,72 3,7 3,8 5,10 4,90 5,92 5,87 76 80 3,578 3,6 WTP WTP A A 5-5
No 5 Misi/Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Birokrasi yang berkualitas Pelayanan publik yang prima Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari Persentase nagari mandiri Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development) Indeks Pembangunan berkelanjutan Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Sasaran Nilai LPPD Indeks Kelembagaan Indeks SPBE Indeks Profesionalisme ASN Publik service indeks Indeks Kepuasan Masyarakat Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial Rata-rata indeks ketahanan ekonomi Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Kesesuaian pemanfaatan ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Satuan Skor indeks indeks indeks indeks indeks persen indeks indeks indeks indeks persen indeks 2020 (kondisi awal) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 3,5138 3,6000 3,6500 3,7000 3,7500 3,8000 3,9000 99,9 1,35 58,04 1,625 62 1,9 65 2,175 68 2,45 71 2,725 74 3 77 2,85 79 2,94 80 3,03 81 3,12 82 3,21 83 3,3 84 3,4 85 7.69 11,53 15,38% 19,23 23,07 26,92 30,79 0,8108 0,8189 0,8195 0,8354 0,8437 0,8522 0,8607 0,6917 0,6986 0,7056 0,7127 0,7198 0,7270 0,7343 0,5833 0,5891 0,5950 0,6010 0,6070 0,6131 0,6192
68,78 70.21 73.68 75.80 77.80 78.20
5 10 10 15 20 35 67,94 64,40 64,93 65,47 66,00 66,47 66,55 5-6
No 6 Misi/Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya Jumlah nagari beradat dan berbudaya Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Persentase peningkatan zakat Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif Jumlah nagari beradat dan berbudaya Satuan nagari persen persen nagari 2020 (kondisi awal)
2 75
2021 1
2 77
1 2022
80 3
2023 6
2 85
6 2024
10 2
90 10
2025 13
2 95
13 5
7 2026
17 2
100 17
5.4. Prioritas Pembangunan Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan yang disebut dengan astha utama kedua, dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 6. Pembangunan yang berkelanjutan 7. Membangkitkan identitas daerah 8. Membangun berbasis nagari 5-9
BAB 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dilihat dari muatan bahasan bab ini, terdapat 3 muatan yaitu strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah. dimana masing masing muatan tersebut ditinjau dari literatur aturan perencanaan pembangunan, pengertian istilah tersebut yaitu ; Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Pengertian dari arah kebijakan yaitu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sedangkan Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Ketiga muatan tersebut dirumuskan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Dalam proses perumusan penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 berpedoman terhadap strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 maupun RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Selain mempedomani kedua dokumen perencanaan tersebut, perumusan strategi dan arah kebijakan juga mempedomani aturan terkait diantaranya standar pelayanan minimal, aturan perundang-undangan terkait serta hasil pengamatan terhadap hasil tinjauan lapangan. 6-1
Tabel 6-1 Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 No Misi/Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian Meningkatnya akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola layanan limbah domestik Mendorong penguatan regulasi dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi Meningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan sampah) Meningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian peningkatan kualitas jalan dan jembatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi pengelolaan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku dalam rangka menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3) peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi Penguatan komitmen stakeholder dalam pelayanan sanitasi yang berkelanjutan Pengembangan pola dan pendekatan pendanaan sanitasi melalui DAK dan CSR untuk menunjang pendanaan daerah Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi 6-2
No Misi/Tujuan Sasaran Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air Strategi Mengembangkan pola penyediaan dan pendanaan infrastruktur sanitasi yang inovatif dan tepat sasaran Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layah huni Meningkatkan (perluasan) penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau Meningkatkan penyediaan pemukiman yang terpadu yang didukung oleh infrastruktur dasar yang sesuai tata ruang Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi Meningkatkan kapasitas pengelola dan pengelolaan SDA Arah Kebijakan Peningkatan peluang kerja sama dan pendanaan dalam Penyediaan infrastruktur sanitasi Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau Peningkatan penyediaan perumahan layak huni Peningkatan penyediaan jaringan drainase Meningkatkan persentase jaringan jalan yang memiliki drainase Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum permukiman perkotaan Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman Pelaksanaan updating data pengawasan kawasan permukiman Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi Peningkatan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya Peningkatan kinerja layanan irigasi Pelaksanaan updating data daerah irigasi kewenangan kabupaten Peningkatan upaya penataan sungai Peningkatan kualitas tebing sungai Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA Penyusunan profil data sumberdaya air secara regular dan berkesinambungan 6-3
No Misi/Tujuan Sasaran 2 Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan Strategi Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berbasis gender Meningkatkan tata kelola upaya kesehatan Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusif Meningkatkan upaya pengembangan pendidikan inklusif peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Arah Kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan dasar peningkatan pelayanan kesehatan rujukan peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular meningkatkan cakupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menuju Total coverage peningkatan mutu sumber daya manusia Peningkatan dan pengendalian ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan Peningkatan sertifikasi dan akreditasi Layanan Kesehatan Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung derajat kesehatan masyarakat Peningkatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan formal dan non formal peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sekolah inklusi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 6-4
No Misi/Tujuan Sasaran Strategi 3 Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing Meningkatkan pendapatan masyarakat Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis produk unggulan Mengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Arah Kebijakan Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk melalui akses terhadap Teknologi peningakatan sarana dan prasarana, dan peningkatan akses permodalan Peningkatan inovasi produk unggulan dalam neningkatkan nilai tambah produk Peningkatan efisiensi produksi melalui pemanfaatan teknologi Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha Pemberdayaan pelaku usaha untuk untuk menembus pasar domestik Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi Peningkatan legalitas produk unggulan daerah Pemantauan distribusi barang bersubsidi Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen pengembangan potensi pariwisata budaya dan alam 6-5
No Misi/Tujuan Sasaran Strategi Mengurangi pengangguran Mengurangi kemiskinan mendorong terbukanya lapangan kerja baru berbasis padat karya meningkatkan keterampilan tenaga kerja Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin 4 Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah Birokrasi yang bersih dan akuntabel Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah Birokrasi yang berkualitas Meningkatkan manajemen kepegawaian meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan Penataan kelembagaan serta pelayanan berbasis elektronik Arah Kebijakan meningkatkan kapasitas balai latihan kerja pengembangan kualitas dan jenis pelatihan bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang belum bekerja Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat miskin Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin Peningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kemampuan fiskal daerah Peningkatan fungsi pengawasan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah Peningkatan Rekruitment ASN sesuai dengan analisis jabatan Peningkatan kepastian jenjang karir ASN sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan prestasi yang dimiliki Peningkatan kesejahteraan ASN sesuai dengan beban kerja dan kinerja. Peningkatan pembinaan disiplin kerja ASN Peningkatan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik Penataan kelembagaan untuk penciptaan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan 6-6
No Misi/Tujuan Sasaran Strategi Pelayanan publik yang prima Meningkatkan sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan pelayanan Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan nagari 5 Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development) Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam pengelolaan lingkungan hidup Arah Kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif berbasis Teknologi informasi Penyempurnaan/Restrukturisasi organisasi pelayanan Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis Teknologi informasi Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan Pelaksanaan pelayanan publik terpadu (mall pelayanan publik) Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan Dimensi Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan ketahanan Ekonomi Nagari untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan katahanan Ekologi / lingkungan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Peningkatan upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas lingkungan hidup Peningkatan perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Penguatan regulasi dan pengawasan kualitas lingkungan hidup 6-7
No Misi/Tujuan Sasaran Strategi 6 Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakan pemahaman dan pengalaman nilai nilai agama Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat Peningkatan peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan Peningkatan pemahaman ajaran agama sejak usia dini Peningkatan keterpaduan pemanfaatan zakat dengan program penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan Peningkatan peran dan kualitas pengelolaan pendidikan agama Pembinaan nagari beradat dan berbudaya dengan melibatkan stakeholder terkait Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kelembagaan adat dan pelaksanaan festival budaya daerah 6-8
KODE 1.03.10 1.03.03 1.03.05 1.03.06 1.04.03 1.04.05 1.03.02 PROGRAM Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur PROGRAM JALAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman PROGRAM PERMUKIMAN PROGRAM PRASARANA, UTILITAS UMUM (PSU) Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air KAWASAN PENINGKATAN DAN SARANA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan Target 2021 Rp Target 2022 Rp Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Rp Target Rp Target 60.763.468.029 53.915.000.000 54.715.000.000 55.115.000.000 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Indeks 60.763.468.029 53.915.000.000 54.715.000.000 55.115.000.000 Rasio kemantapan jalan kabupaten 51,25 Persen 53 46.441.402.370 57 45.500.000.000 60 45.500.000.000 63 45.500.000.000 65 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 59 Persen 59,86 65 70 80 95 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap 87,25 Persen 51,25 Persen 90 53 30.829.225.570 92 57 35.000.000.000 95 60 35.000.000.000 97 60 35.000.000.000 98 63 Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum 51,25 Persen 59 Persen 53 59,86 8.350.317.000 57 65 5.000.000.000 60 70 5.000.000.000 60 70 5.000.000.000 63 80 Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik 87,25 Persen 87,25 Persen 90 90 4.469.756.000 92 92 4.000.000.000 95 95 4.000.000.000 95 95 4.000.000.000 97 97 Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase) Persen 5,35 2.792.103.800 5,56 1.500.000.000 5,77 1.500.000.000 0 1.500.000.000 5,98 Persentase lingkungan permukiman kumuh 22,7 persen 28,89 7.229.198.300 36,14 4.415.000.000 43,04 5.215.000.000 50,67 5.615.000.000 59,15 Rasio pemukiman layak huni Cakupan permukiman layak huni 85,00 persen 85 Persen 85,85 85,85 4.109.256.700 88,65 88,65 1.215.000.000 91,45 91,45 2.015.000.000 94,25 91,45 2.415.000.000 97,05 94,25 Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU 95,96 Persen 55,74 3.119.941.600 60,66 3.200.000.000 65,57 3.200.000.000 65,57 3.200.000.000 70,49 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik 67,36 persen 68,20 7.092.867.359 69,10 4.000.000.000 69,75 4.000.000.000 71,30 4.000.000.000 72,80 Persentase Pengendalian Daya Rusak Air Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik N/A persen 59,86 Persen 28,26 0 7.092.867.359 28,54 62 4.000.000.000 28,83 65 4.000.000.000 29,12 65 4.000.000.000 27,98 66 2025 Rp Target 55.115.000.000 55.115.000.000 45.500.000.000 68 100 100 35.000.000.000 65 65 5.000.000.000 95 98 4.000.000.000 98 1.500.000.000 6,19 5.615.000.000 68,66 100 2.415.000.000 97,05 3.200.000.000 75,41 4.000.000.000 73,50 28,26 4.000.000.000 67 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 55.115.000.000 55.115.000.000 45.500.000.000 35.000.000.000 Dinas PUPR 5.000.000.000 Dinas PUPR 4.000.000.000 Dinas PUPR 1.500.000.000 Dinas PUPR 5.615.000.000 2.415.000.000 Dinas Perkimtan 3.200.000.000 Dinas Perkimtan 4.000.000.000 4.000.000.000 Dinas Perkimtan tabel 6-1
KODE 1.02.02 1.01.02 2.08.02 2.08.03 3.30.03 2.17.05 2.17.07 3.31.02 3.31.04 PROGRAM Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat PROGRAM PENDIDIKAN PENGELOLAAN Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PEREMPUAN Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing PERLINDUNGAN Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM PENDIDIKAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Kinerja Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Harapan Hidup Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. Angka rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs APK Non Formal/Kesetaraan Indeks Pembangunan Gender Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Pertumbuhan PDRB Gini rasio PDRB Per Kapita Rasio Net Ekspor terhadap PDRB Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas Persentase peningkatan omzet IKM Persentase data Informasi Industri yang ter update Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 71,51 71,33 tahun 100 persen 8,47 tahun 12,43 tahun 68,62 Persen 106,94 Persen 103,3 Persen 88,31 indeks 100 persen tidak ada penilaian persem 1,39 persen 0,275 indeks 40,48 Juta rupiah 3,08 persen 32,43 paket 30 Orang 22 usaha mikro 6,5 IKM persen Target 71,66 71,51 38,74901 8,48 12,44 69,77 105,94 104,3 88,83 100 Pratama 2,50 0,27 42,83 3,15 35 40 30 8 2021 Rp Target 169.128.030.178 169.128.030.178 71,82 89.756.962.980 71,69 89.756.962.980 100 78.611.464.698 8,48 12,44 78.611.464.698 73 106,94 105,3 759.602.500 89,00 711.818.500 100 47.784.000 Pratama 8.958.795.150 8.958.795.150 2,90 0,265 8.812.226.650 43,81 3,25 18.597.700 19 197.379.000 60 240.685.000 40 610.777.650 175 39.660.550 - Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 154.548.953.600 166.180.464.350 181.883.404.418 154.548.953.600 71,98 166.180.464.350 72,13 181.883.404.418 72,29 118.277.876.600 71,87 126.310.000.000 72,05 138.055.000.000 72,24 118.277.876.600 100 126.310.000.000 100 138.055.000.000 100 35.716.670.000 8,49 39.288.337.000 8,49 43.217.170.700 8,50 12,45 12,45 12,46 7.510.800.000 75,5 8.261.880.000 75,5 9.088.068.000 78 18.434.130.000 107,94 20.277.543.000 107,94 22.305.297.300 108,94 9.057.620.000 106,3 9.963.382.000 106,3 10.959.720.200 107,3 714.120.000 785.532.000 864.085.200 554.407.000 89,17 582.127.350 89,34 611.233.718 89,50 54.407.000 100 57.127.350 100 59.983.718 100 500.000.000 Pratama 525.000.000 Pratama 551.250.000 Madya 68.030.125.000 24.489.137.500 25.106.451.250 68.030.125.000 4,20 24.489.137.500 4,50 25.106.451.250 4,70 0,26 0,255 0,25 65.085.125.000 44,79 21.213.137.500 45,76 21.480.451.250 46,74 3,4 3,6 3,7 53.100.000.000 16 8.055.000.000 13 7.060.000.000 10 200.000.000 60 205.000.000 60 210.000.000 60 255.000.000 50 260.000.000 60 270.000.000 70 1.800.000.000 216 2.000.000.000 257 2.200.000.000 298 1.300.000.000 - 1.420.000.000 - 1.540.000.000 - 2025 Rp Target 191.180.683.173 191.180.683.173 72,44 143.000.000.000 72,42 143.000.000.000 100 47.538.887.770 8,50 12,46 9.996.874.800 80,5 24.535.827.030 109,94 12.055.692.220 108,3 950.493.720 641.795.403 89,67 62.982.903 100 578.812.500 Madya 25.628.496.375 25.628.496.375 4,80 0,275 21.835.496.375 47,72 3,8 6.065.000.000 7 215.000.000 60 275.000.000 80 2.400.000.000 339 1.660.000.000 - 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 208.256.661.721 208.256.661.721 155.290.000.000 155.290.000.000 Dinas Kesehatan 52.292.776.547 10.996.562.280 Dinas Pendidikan 26.989.409.733 13.261.261.442 1.045.543.092 673.885.174 66.132.049 Dinas SOSP3APPKB 607.753.125 Dinas SOSP3APPKB 26.422.546.013 26.422.546.013 22.292.546.013 5.070.000.000 Dinas Kumperdag 220.000.000 Dinas Kumperdag 280.000.000 Dinas Kumperdag 2.600.000.000 Dinas Kumperdag 1.780.000.000 Dinas Kumperdag tabel 6-2
KODE 3.27.02 3.27.03 2.07.03 2.07.04 5.01.02 5.02.02 4.01.03 5.03.02 2.16.02 4.01.02 PROGRAM Indikator Kinerja Program PROGRAM PENYEDIAAN PENGEMBANGAN PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Sasaran : Mengurangi pengangguran Sasaran : Mengurangi kemiskinan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN SARANA DAN PRASARANA persentase kelompok tani memiliki alat pertanian persentase sawah terailiri irigasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Kemiskinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien Tujuan : Mewujudkan Tata kelolaPemerintahan yang baik Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan Indeks Reformasi Birokrasi Indeks perilaku antikorupsi Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP Hasil evaluasi AKIP Nilai LPPD Capaian sasaran RPJMD PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KEUANGAN DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sasaran : Birokrasi yang berkualitas Indeks Kelembagaan Penyusunan anggaran tepat waktu PENGELOLAAN Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan Indeks SPBE Indeks Profesionalisme ASN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Keuangan PROGRAM INFORMASI PUBLIK Sasaran : Pelayanan publik yang prima PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat Publik service indeks PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 60 persen 70 persen 6,07 persen 6,21 persen 72,72 persen 25,84 persen 44,7 indeks 2,96 indeks bobot B (63,44) bobot/ indeks 35.138 Skor persen 100 persen 98 indeks 99,9 indeks 1,35 indeks 58,04 indeks 0 indeks 70 persen 2,85 indeks 79 indeks 16 indeks Target 65 72 5,88 6,14 75,62 26,32 60 3.066 WTP BB 36.000 90 100 100 1.625 62 0 75 2,94 80 20 2021 Rp Target 1.546.304.750 70 6.158.822.000 74 146.568.500 5,68 6,08 120.347.500 77,84 26.221.000 27,56 120.721.997.796 119.920.128.896 65 115.179.965.914 3.194 WTP BB 36.500 1.340.827.750 73 112.976.630.730 100 862.507.434 100 885.274.600 1,9 65 584.273.600 2598 301.001.000 80 3.854.888.382 3,03 81 3.854.888.382 20 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 1.943.804.000 75 2.138.184.400 80 2.352.002.840 85 6.486.321.000 76 7.134.953.100 78 7.848.448.410 80 2.945.000.000 5,49 3.276.000.000 5,29 3.626.000.000 5,10 6,02 5,97 5,92 1.700.000.000 78,92 1.902.000.000 78,92 2.104.000.000 80,25 1.245.000.000 29,32 1.374.000.000 29,32 1.522.000.000 30,54 123.199.994.792 124.706.905.766 125.677.329.038 121.909.683.292 70 123.341.328.691 73 124.243.473.109 76 115.981.201.692 3.322 116.329.247.091 3,45 116.823.391.509 3.578 WTP WTP WTP BB BB A 37.000 37.500 38.000 925.000.000 90 943.500.000 90 962.370.000 95 113.540.000.000 100 113.739.500.000 100 113.926.475.000 100 1.516.201.692 100 1.646.247.091 100 1.934.546.509 100 1.615.000.000 1.677.000.000 1.726.000.000 2.175 2,45 2.725 68 71 74 1.415.000.000 2736 1.477.000.000 2746 1.526.000.000 2766 200.000.000 85 200.000.000 90 200.000.000 95 4.313.481.600 3,12 5.335.081.600 3,21 5.694.081.600 3,3 82 83 84 4.313.481.600 20 5.335.081.600 20 5.694.081.600 20 2025 Rp Target 2.587.203.124 90 8.633.293.251 85 3.793.000.000 4,90 5,87 2.136.000.000 81,43 1.657.000.000 32,18 127.160.457.286 125.654.908.561 80 117.372.826.961 3,6 WTP A 39.000 981.617.400 95 114.122.798.750 #N/A 2.268.410.811 100 1.783.000.000 3 77 1.583.000.000 2786 200.000.000 95 6.499.081.600 3,4 85 6.499.081.600 20 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 2.845.923.436 Dinas Pwertanian 9.496.622.576 Dinas Pwertanian 4.130.000.000 2.338.000.000 Dinas Nakertrans 1.792.000.000 Dinas Nakertrans 128.279.639.671 126.698.813.509 117.979.731.909 1.001.249.748 Bapppeda 114.328.938.688 BKD 2.649.543.473 Setda 1.835.000.000 1.635.000.000 BKPSDM 200.000.000 Dinas Kominfo 6.884.081.600 6.884.081.600 Setda tabel 6-3
KODE 2.13.05 1.03.12 2.11.03 PROGRAM Tujuan : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari PEMBERDAYAAN PROGRAM KEMASYARAKATAN, LEMBAGA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development) Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan PROGRAM PENATAAN RUANG Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup PROGRAM PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN DAN/ATAU Indikator Kinerja Program Persentase nagari mandiri Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial Rata-rata indeks ketahanan ekonomi Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan Indeks Pembangunan berkelanjutan Kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 7,69 persen 0,8108 indeks 0,6917 indeks 0,5833 indeks 84 persen NA indeks persen Persen 68 indeks 6 ha Target 11,53 0,8189 0,6986 0,5891 68,78 71,1 86 55 6 2021 Target 801.868.900 15,38% Rp 801.868.900 0,8195 0,7056 0,5950 801.868.900 88 1.412.410.400 1.412.410.400 70,21 232.816.200 232.816.200 60 1.179.594.200 71,4 1.179.594.200 6 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 1.290.311.500 19,23 1.365.577.075 23,07 1.433.855.929 26,92 1.290.311.500 0,8354 1.365.577.075 0,8437 1.433.855.929 0,8522 0,7127 0,7198 0,7270 0,6010 0,6070 0,6131 1.290.311.500 90 1.365.577.075 90 1.433.855.929 92 6.915.700.000 6.763.592.500 6.915.182.313 6.915.700.000 73,68 6.763.592.500 75,8 6.915.182.313 77,8 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 65 500.000.000 65 500.000.000 70 6.415.700.000 71,7 6.263.592.500 72 6.415.182.313 72,3 6.415.700.000 6 6.263.592.500 6 6.415.182.313 6 2025 Rp Target 1.505.548.725 30,79 1.505.548.725 0,8607 0,7343 0,6192 1.505.548.725 94 7.070.561.870 7.070.561.870 78,2 500.000.000 500.000.000 75 6.570.561.870 72,6 6.570.561.870 6 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 1.580.826.161 1.580.826.161 1.580.826.161 Dinas Bupdparpora 7.129.825.917 7.129.825.917 500.000.000 500.000.000 Dinas PUPR 6.629.825.917 6.629.825.917 DLH tabel 6-4
KODE 2.22.02 PROGRAM Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat PROGRAM KEBUDAYAAN PENGEMBANGAN T O T A L Indikator Kinerja Program Jumlah nagari beradat dan berbudaya Persentase peningkatan zakat Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif Jumlah nagari beradat dan berbudaya Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan n/a nagari 2 persen 75 persen n/a nagari 100 persen Target 1 2 77 1 100 2021 Rp 1.953.367.350 1.953.367.350 1.953.367.350 1.953.367.350 362.938.068.903 Target 3 2 80 3 100 2022 Rp 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 410.488.833.742 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 3.879.060.350 3.879.060.350 6 3.879.060.350 10 3.879.060.350 2 2 85 90 6 3.879.060.350 10 3.879.060.350 100 3.879.060.350 100 3.879.060.350 380.734.160.466 398.576.427.368 Target 13 2 95 13 100 2025 Rp 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 410.034.259.055 Target 17 2 100 17 100 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 Dinas Budparpora 429.082.733.671 tabel 6-5
KODE 1.03.10 1.03.03 1.03.05 1.03.06 1.04.03 1.04.05 1.03.02 PROGRAM Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur PROGRAM JALAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman PROGRAM PERMUKIMAN PROGRAM PRASARANA, UTILITAS UMUM (PSU) Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air KAWASAN PENINGKATAN DAN SARANA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan Target 2021 Rp Target 2022 Rp Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Rp Target Rp Target 60.763.468.029 53.915.000.000 54.715.000.000 55.115.000.000 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Indeks 60.763.468.029 53.915.000.000 54.715.000.000 55.115.000.000 Rasio kemantapan jalan kabupaten 51,25 Persen 53 46.441.402.370 57 45.500.000.000 60 45.500.000.000 63 45.500.000.000 65 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 59 Persen 59,86 65 70 80 95 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap 87,25 Persen 51,25 Persen 90 53 30.829.225.570 92 57 35.000.000.000 95 60 35.000.000.000 97 60 35.000.000.000 98 63 Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum 51,25 Persen 59 Persen 53 59,86 8.350.317.000 57 65 5.000.000.000 60 70 5.000.000.000 60 70 5.000.000.000 63 80 Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik 87,25 Persen 87,25 Persen 90 90 4.469.756.000 92 92 4.000.000.000 95 95 4.000.000.000 95 95 4.000.000.000 97 97 Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase) Persen 5,35 2.792.103.800 5,56 1.500.000.000 5,77 1.500.000.000 0 1.500.000.000 5,98 Persentase lingkungan permukiman kumuh 22,7 persen 28,89 7.229.198.300 36,14 4.415.000.000 43,04 5.215.000.000 50,67 5.615.000.000 59,15 Rasio pemukiman layak huni Cakupan permukiman layak huni 85,00 persen 85 Persen 85,85 85,85 4.109.256.700 88,65 88,65 1.215.000.000 91,45 91,45 2.015.000.000 94,25 91,45 2.415.000.000 97,05 94,25 Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU 95,96 Persen 55,74 3.119.941.600 60,66 3.200.000.000 65,57 3.200.000.000 65,57 3.200.000.000 70,49 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik 67,36 persen 68,20 7.092.867.359 69,10 4.000.000.000 69,75 4.000.000.000 71,30 4.000.000.000 72,80 Persentase Pengendalian Daya Rusak Air Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik N/A persen 59,86 Persen 28,26 0 7.092.867.359 28,54 62 4.000.000.000 28,83 65 4.000.000.000 29,12 65 4.000.000.000 27,98 66 2025 Rp Target 55.115.000.000 55.115.000.000 45.500.000.000 68 100 100 35.000.000.000 65 65 5.000.000.000 95 98 4.000.000.000 98 1.500.000.000 6,19 5.615.000.000 68,66 100 2.415.000.000 97,05 3.200.000.000 75,41 4.000.000.000 73,50 28,26 4.000.000.000 67 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 55.115.000.000 55.115.000.000 45.500.000.000 35.000.000.000 Dinas PUPR 5.000.000.000 Dinas PUPR 4.000.000.000 Dinas PUPR 1.500.000.000 Dinas PUPR 5.615.000.000 2.415.000.000 Dinas Perkimtan 3.200.000.000 Dinas Perkimtan 4.000.000.000 4.000.000.000 Dinas Perkimtan tabel 6-1
KODE 1.02.02 1.01.02 2.08.02 2.08.03 3.30.03 2.17.05 2.17.07 3.31.02 3.31.04 PROGRAM Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat PROGRAM PENDIDIKAN PENGELOLAAN Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PEREMPUAN Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing PERLINDUNGAN Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM PENDIDIKAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Kinerja Program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Harapan Hidup Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. Angka rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs APK Non Formal/Kesetaraan Indeks Pembangunan Gender Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Pertumbuhan PDRB Gini rasio PDRB Per Kapita Rasio Net Ekspor terhadap PDRB Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas Persentase peningkatan omzet IKM Persentase data Informasi Industri yang ter update Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 71,51 71,33 tahun 100 persen 8,47 tahun 12,43 tahun 68,62 Persen 106,94 Persen 103,3 Persen 88,31 indeks 100 persen tidak ada penilaian persem 1,39 persen 0,275 indeks 40,48 Juta rupiah 3,08 persen 32,43 paket 30 Orang 22 usaha mikro 6,5 IKM persen Target 71,66 71,51 38,74901 8,48 12,44 69,77 105,94 104,3 88,83 100 Pratama 2,50 0,27 42,83 3,15 35 40 30 8 2021 Rp Target 169.128.030.178 169.128.030.178 71,82 89.756.962.980 71,69 89.756.962.980 100 78.611.464.698 8,48 12,44 78.611.464.698 73 106,94 105,3 759.602.500 89,00 711.818.500 100 47.784.000 Pratama 8.958.795.150 8.958.795.150 2,90 0,265 8.812.226.650 43,81 3,25 18.597.700 19 197.379.000 60 240.685.000 40 610.777.650 175 39.660.550 - Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 154.548.953.600 166.180.464.350 181.883.404.418 154.548.953.600 71,98 166.180.464.350 72,13 181.883.404.418 72,29 118.277.876.600 71,87 126.310.000.000 72,05 138.055.000.000 72,24 118.277.876.600 100 126.310.000.000 100 138.055.000.000 100 35.716.670.000 8,49 39.288.337.000 8,49 43.217.170.700 8,50 12,45 12,45 12,46 7.510.800.000 75,5 8.261.880.000 75,5 9.088.068.000 78 18.434.130.000 107,94 20.277.543.000 107,94 22.305.297.300 108,94 9.057.620.000 106,3 9.963.382.000 106,3 10.959.720.200 107,3 714.120.000 785.532.000 864.085.200 554.407.000 89,17 582.127.350 89,34 611.233.718 89,50 54.407.000 100 57.127.350 100 59.983.718 100 500.000.000 Pratama 525.000.000 Pratama 551.250.000 Madya 68.030.125.000 24.489.137.500 25.106.451.250 68.030.125.000 4,20 24.489.137.500 4,50 25.106.451.250 4,70 0,26 0,255 0,25 65.085.125.000 44,79 21.213.137.500 45,76 21.480.451.250 46,74 3,4 3,6 3,7 53.100.000.000 16 8.055.000.000 13 7.060.000.000 10 200.000.000 60 205.000.000 60 210.000.000 60 255.000.000 50 260.000.000 60 270.000.000 70 1.800.000.000 216 2.000.000.000 257 2.200.000.000 298 1.300.000.000 - 1.420.000.000 - 1.540.000.000 - 2025 Rp Target 191.180.683.173 191.180.683.173 72,44 143.000.000.000 72,42 143.000.000.000 100 47.538.887.770 8,50 12,46 9.996.874.800 80,5 24.535.827.030 109,94 12.055.692.220 108,3 950.493.720 641.795.403 89,67 62.982.903 100 578.812.500 Madya 25.628.496.375 25.628.496.375 4,80 0,275 21.835.496.375 47,72 3,8 6.065.000.000 7 215.000.000 60 275.000.000 80 2.400.000.000 339 1.660.000.000 - 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 208.256.661.721 208.256.661.721 155.290.000.000 155.290.000.000 Dinas Kesehatan 52.292.776.547 10.996.562.280 Dinas Pendidikan 26.989.409.733 13.261.261.442 1.045.543.092 673.885.174 66.132.049 Dinas SOSP3APPKB 607.753.125 Dinas SOSP3APPKB 26.422.546.013 26.422.546.013 22.292.546.013 5.070.000.000 Dinas Kumperdag 220.000.000 Dinas Kumperdag 280.000.000 Dinas Kumperdag 2.600.000.000 Dinas Kumperdag 1.780.000.000 Dinas Kumperdag tabel 6-2
KODE 3.27.02 3.27.03 2.07.03 2.07.04 5.01.02 5.02.02 4.01.03 5.03.02 2.16.02 4.01.02 PROGRAM Indikator Kinerja Program PROGRAM PENYEDIAAN PENGEMBANGAN PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Sasaran : Mengurangi pengangguran Sasaran : Mengurangi kemiskinan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN SARANA DAN PRASARANA persentase kelompok tani memiliki alat pertanian persentase sawah terailiri irigasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Kemiskinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien Tujuan : Mewujudkan Tata kelolaPemerintahan yang baik Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan Indeks Reformasi Birokrasi Indeks perilaku antikorupsi Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP Hasil evaluasi AKIP Nilai LPPD Capaian sasaran RPJMD PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KEUANGAN DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sasaran : Birokrasi yang berkualitas Indeks Kelembagaan Penyusunan anggaran tepat waktu PENGELOLAAN Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan Indeks SPBE Indeks Profesionalisme ASN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Keuangan PROGRAM INFORMASI PUBLIK Sasaran : Pelayanan publik yang prima PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat Publik service indeks PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 60 persen 70 persen 6,07 persen 6,21 persen 72,72 persen 25,84 persen 44,7 indeks 2,96 indeks bobot B (63,44) bobot/ indeks 35.138 Skor persen 100 persen 98 indeks 99,9 indeks 1,35 indeks 58,04 indeks 0 indeks 70 persen 2,85 indeks 79 indeks 16 indeks Target 65 72 5,88 6,14 75,62 26,32 60 3.066 WTP BB 36.000 90 100 100 1.625 62 0 75 2,94 80 20 2021 Rp Target 1.546.304.750 70 6.158.822.000 74 146.568.500 5,68 6,08 120.347.500 77,84 26.221.000 27,56 120.721.997.796 119.920.128.896 65 115.179.965.914 3.194 WTP BB 36.500 1.340.827.750 73 112.976.630.730 100 862.507.434 100 885.274.600 1,9 65 584.273.600 2598 301.001.000 80 3.854.888.382 3,03 81 3.854.888.382 20 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 1.943.804.000 75 2.138.184.400 80 2.352.002.840 85 6.486.321.000 76 7.134.953.100 78 7.848.448.410 80 2.945.000.000 5,49 3.276.000.000 5,29 3.626.000.000 5,10 6,02 5,97 5,92 1.700.000.000 78,92 1.902.000.000 78,92 2.104.000.000 80,25 1.245.000.000 29,32 1.374.000.000 29,32 1.522.000.000 30,54 123.199.994.792 124.706.905.766 125.677.329.038 121.909.683.292 70 123.341.328.691 73 124.243.473.109 76 115.981.201.692 3.322 116.329.247.091 3,45 116.823.391.509 3.578 WTP WTP WTP BB BB A 37.000 37.500 38.000 925.000.000 90 943.500.000 90 962.370.000 95 113.540.000.000 100 113.739.500.000 100 113.926.475.000 100 1.516.201.692 100 1.646.247.091 100 1.934.546.509 100 1.615.000.000 1.677.000.000 1.726.000.000 2.175 2,45 2.725 68 71 74 1.415.000.000 2736 1.477.000.000 2746 1.526.000.000 2766 200.000.000 85 200.000.000 90 200.000.000 95 4.313.481.600 3,12 5.335.081.600 3,21 5.694.081.600 3,3 82 83 84 4.313.481.600 20 5.335.081.600 20 5.694.081.600 20 2025 Rp Target 2.587.203.124 90 8.633.293.251 85 3.793.000.000 4,90 5,87 2.136.000.000 81,43 1.657.000.000 32,18 127.160.457.286 125.654.908.561 80 117.372.826.961 3,6 WTP A 39.000 981.617.400 95 114.122.798.750 #N/A 2.268.410.811 100 1.783.000.000 3 77 1.583.000.000 2786 200.000.000 95 6.499.081.600 3,4 85 6.499.081.600 20 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 2.845.923.436 Dinas Pwertanian 9.496.622.576 Dinas Pwertanian 4.130.000.000 2.338.000.000 Dinas Nakertrans 1.792.000.000 Dinas Nakertrans 128.279.639.671 126.698.813.509 117.979.731.909 1.001.249.748 Bapppeda 114.328.938.688 BKD 2.649.543.473 Setda 1.835.000.000 1.635.000.000 BKPSDM 200.000.000 Dinas Kominfo 6.884.081.600 6.884.081.600 Setda tabel 6-3
KODE 2.13.05 1.03.12 2.11.03 PROGRAM Tujuan : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari PEMBERDAYAAN PROGRAM KEMASYARAKATAN, LEMBAGA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development) Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan PROGRAM PENATAAN RUANG Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup PROGRAM PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN DAN/ATAU Indikator Kinerja Program Persentase nagari mandiri Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial Rata-rata indeks ketahanan ekonomi Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan Indeks Pembangunan berkelanjutan Kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 7,69 persen 0,8108 indeks 0,6917 indeks 0,5833 indeks 84 persen NA indeks persen Persen 68 indeks 6 ha Target 11,53 0,8189 0,6986 0,5891 68,78 71,1 86 55 6 2021 Target 801.868.900 15,38% Rp 801.868.900 0,8195 0,7056 0,5950 801.868.900 88 1.412.410.400 1.412.410.400 70,21 232.816.200 232.816.200 60 1.179.594.200 71,4 1.179.594.200 6 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 1.290.311.500 19,23 1.365.577.075 23,07 1.433.855.929 26,92 1.290.311.500 0,8354 1.365.577.075 0,8437 1.433.855.929 0,8522 0,7127 0,7198 0,7270 0,6010 0,6070 0,6131 1.290.311.500 90 1.365.577.075 90 1.433.855.929 92 6.915.700.000 6.763.592.500 6.915.182.313 6.915.700.000 73,68 6.763.592.500 75,8 6.915.182.313 77,8 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 65 500.000.000 65 500.000.000 70 6.415.700.000 71,7 6.263.592.500 72 6.415.182.313 72,3 6.415.700.000 6 6.263.592.500 6 6.415.182.313 6 2025 Rp Target 1.505.548.725 30,79 1.505.548.725 0,8607 0,7343 0,6192 1.505.548.725 94 7.070.561.870 7.070.561.870 78,2 500.000.000 500.000.000 75 6.570.561.870 72,6 6.570.561.870 6 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 1.580.826.161 1.580.826.161 1.580.826.161 Dinas Bupdparpora 7.129.825.917 7.129.825.917 500.000.000 500.000.000 Dinas PUPR 6.629.825.917 6.629.825.917 DLH tabel 6-4
KODE 2.22.02 PROGRAM Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat PROGRAM KEBUDAYAAN PENGEMBANGAN T O T A L Indikator Kinerja Program Jumlah nagari beradat dan berbudaya Persentase peningkatan zakat Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif Jumlah nagari beradat dan berbudaya Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan n/a nagari 2 persen 75 persen n/a nagari 100 persen Target 1 2 77 1 100 2021 Rp 1.953.367.350 1.953.367.350 1.953.367.350 1.953.367.350 362.938.068.903 Target 3 2 80 3 100 2022 Rp 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 410.488.833.742 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 3.879.060.350 3.879.060.350 6 3.879.060.350 10 3.879.060.350 2 2 85 90 6 3.879.060.350 10 3.879.060.350 100 3.879.060.350 100 3.879.060.350 380.734.160.466 398.576.427.368 Target 13 2 95 13 100 2025 Rp 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 410.034.259.055 Target 17 2 100 17 100 2026 Rp Perangkat Daerah penanggung 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 3.879.060.350 Dinas Budparpora 429.082.733.671 tabel 6-5
BAB 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Pada bab ini terdiri dari penyajian kerangka pendanaan yang akan dialokasikan untuk program pembangunan daerah yang menjadi program prioritas daerah maupun seluruh program-program yang ada di seluruh perangkat daerah. Program pembangunan daerah merupakan program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu yang berhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab VI. Sedangkan program perangkat daerah merupakan seluruh program yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi bidang kewenangannya masing-masing. Dalam rangka menjaga kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan Kabupaten/kota yang dimiliki sebagainana yang terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Nomenklatur program yang digunakan dalam dokumen RPJMD ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagainana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Vaidasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Dalam penyajiannya, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah. Dimana pagu indikatif yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan kapasitas riil keuangan daerah. 7-1
Adapun kerangka pendanaan yang digunakan untuk mendanai program di seluruh perangkat daerah adalah sebagai berikut : Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 NoUraian DAERAH966.756,78 976.157,48 1.011.674,90 1.037.192,31 1.063.709,73 1.091.827,12 ABELANJA OPERASI678.513,08 702.028,59 723.521,68 745.302,10 767.377,02 785.503,82 1Belanja Pegawai448.510,83 459.723,60 471.216,69 482.997,11 495.072,03 507.448,83 2Belanja Barang dan Jasa189.672,26 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 235.750,00 3Belanja Bunga- - - - - 4Belanja Subsidi- - - - - 5Belanja Hibah40.304,99 40.304,99 40.304,99 40.304,99 40.304,99 40.304,99 6Belanja Bantuan Sosial25,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 BBELANJA MODAL196.338,48 156.371,41 165.028,32 164.397,90 164.472,98 168.158,12 1Belanja Modal Tanah2Belanja Modal Peralatan dan Mesin54.237,46 58.479,15 59.271,62 54.815,03 50.014,98 49.011,76 3Belanja Modal Gedung dan Bangunan94.781,01 43.479,15 43.271,62 37.815,03 32.014,98 24.406,82 4Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi46.794,01 53.813,11 61.885,08 71.167,84 81.843,01 94.119,47 5Belanja Modal Aset Tetap Lainnya526,00 600,00 600,00 600,00 600,00 620,07 CBELANJA TIDAK TERDUGA5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1Belanja Tidak Terduga5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 DBELANJA TRANSFER86.905,22 112.757,48 118.124,90 122.492,31 126.859,73 133.165,17 1Belanja Bagi Hasil2.178,76 2.200,00 2.300,00 2.400,00 2.500,00 2.587,45 2Belanja Bantuan Keuangan84.726,46 110.557,48 115.824,90 120.092,31 124.359,73 130.577,72 7-2
Berikutnya Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan oleh seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 7.2. di bawah : 7-3
KODE 1 1.01 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.02 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.05 1.03 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.05 1.03.06 1.03.08 1.03.10 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 PROGRAM Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan Target 2021 Rp Target 2022 Rp Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Rp Target Rp URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DENGAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 100 persen 100 671.848.059.146 314.284.432.684 235.514.069.986 100 596.486.335.515 276.312.726.228 268.204.846.228 100 630.828.971.397 303.943.998.851 295.025.330.851 100 678.174.747.496 334.338.398.736 324.527.863.936 68,62 Persen 69,77 78.611.464.698 73 7.510.800.000 75,5 8.261.880.000 75,5 9.088.068.000 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 106,94 Persen 105,94 106,94 18.434.130.000 107,94 20.277.543.000 107,94 22.305.297.300 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 103,3 Persen 104,3 105,3 9.057.620.000 106,3 9.963.382.000 106,3 10.959.720.200 APK Non Formal/Kesetaraan 714.120.000 - 785.532.000 - 864.085.200 - PROGRAM KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN URUSAN KESEHATAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN URUSAN DAERAH PENUNJANG PEMENUHAN Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan Persentase guru dan tenaga kependidikan professional Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 1 dokumen Persen 100 persen 100 persen 52 persen 1 95 100 38,75 17 28.899.000 129.999.000 222.458.327.012 131.796.236.232 89.756.962.980 105.154.000 1 96 100 100 60 171.710.000 425.370.000 214.446.902.330 93.629.843.730 118.277.876.600 985.000.000 1 97 100 100 65 188.881.000 467.907.000 229.986.946.503 100.656.328.103 126.310.000.000 1.182.000.000 1 97 100 100 65 207.769.100 514.697.700 249.737.402.994 108.204.460.914 138.055.000.000 1.368.400.000 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Kualitas dan kuantitas sarana farmakmin sesuai standar 100 persen 100 633.123.600 100 912.182.000 100 1.084.618.400 100 1.278.542.080 PROGRAM MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN DAYA AIR (SDA) PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN DAERAH SUMBER PENGELOLAAN Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum 52 persen 100 persen 59,86 Persen 59 Persen 53,75 100 59,86 166.850.200 109.003.476.401 10.412.016.342 7.092.867.359 8.350.317.000 60 100 62 65 642.000.000 75.818.196.587 10.568.196.587 4.000.000.000 5.000.000.000 65 100 65 70 754.000.000 60.976.719.536 10.726.719.536 4.000.000.000 5.000.000.000 65 100 65 70 831.000.000 61.137.620.329 10.887.620.329 4.000.000.000 5.000.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik 87,25 Persen 87,25 Persen 90 90 4.469.756.000 92 92 4.000.000.000 95 95 4.000.000.000 95 95 4.000.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENATAAN GEDUNG PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PENGELOLAAN DAN BANGUNAN Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase) Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persen Persen 51,25 Persen 5,35 55 53 2.792.103.800 44.577.589.200 30.829.225.570 5,56 60 57 1.500.000.000 15.000.000.000 35.000.000.000 5,77 65 60 1.500.000.000 35.000.000.000 65 60 1.500.000.000 35.000.000.000 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik 35,57 Persen 40 43 47 47 Target 100 78 108,94 107,3 1 98 100 100 70 100 70 100 66 80 97 97 5,98 70 63 50 2025 Rp 728.082.699.006 367.772.238.609 356.980.650.329 9.996.874.800 24.535.827.030 12.055.692.220 950.493.720 - 228.546.010 566.167.470 263.837.837.501 116.857.907.005 143.000.000.000 1.556.080.000 1.508.850.496 915.000.000 61.300.934.634 11.050.934.634 4.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 1.500.000.000 35.000.000.000 Target 100 80,5 109,94 108,3 1 99 100 100 80 100 80 100 67 95 98 98 6,19 75 65 53 2026 Rp 788.346.312.792 404.549.462.470 392.678.715.362 10.996.562.280 26.989.409.733 13.261.261.442 1.045.543.092 251.400.611 622.784.217 285.955.114.301 126.092.197.706 155.290.000.000 1.787.296.000 1.778.620.595 1.007.000.000 61.466.698.653 11.216.698.653 4.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 1.500.000.000 35.000.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-1
KODE 1.03.11 1.03.12 1.04 1.04.01 1.04.03 1.04.04 1.04.05 1.05 1.05.01 1.05.02 1.05.03 1.05.04 1.06 1.06.01 1.06.02 1.06.04 1.06.05 1.06.06 PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN KONSTRUKSI PROGRAM PENATAAN RUANG URUSAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH JASA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG KAWASAN DAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) URUSAN KETENTERAMAN UMUM MASYARAKAT PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KETENTERAMAN UMUM PROGRAM BENCANA PENCEGAHAN, PROGRAM PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN URUSAN SOSIAL PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PEMERINTAHAN BIDANG DAN KETERTIBAN PERLINDUNGAN SERTA PENUNJANG URUSAN DAERAH PENINGKATAN KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERLINDUNGAN DAN Indikator Kinerja Program Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Cakupan permukiman layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Nagari Tangguh Bencana persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Persentase PPKS yang tertangani Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan Kondisi Kinerja Tahun 2020 - Satuan Persen Persen 100 persen 85 Persen Persen 95,96 Persen 100 persen 91 Persen Nagari Persen 100 persen 100 Persen 0 75 Persen Persen 0 Target 0 55 100 85,85 100 55,74 100 100 0 100 100 5000 78 75 2021 Rp 246.784.930 232.816.200 10.861.733.010 3.553.660.210 4.109.256.700 78.874.500 3.119.941.600 10.132.118.639 9.071.298.638 110.344.200 929.657.051 20.818.750 5.107.971.400 4.679.814.900 115.993.150 55.781.500 53.414.350 202.967.500 Target 0 60 100 88,65 100 60,66 100 100 1 80 100 100 5000 80 75 2022 Rp 250.000.000 500.000.000 13.639.109.000 3.774.109.000 1.215.000.000 5.450.000.000 3.200.000.000 6.328.713.800 2.320.713.800 378.000.000 3.630.000.000 9.940.687.570 5.211.187.570 1.350.000.000 979.500.000 1.500.000.000 900.000.000 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target 0 Rp 250.000.000 Target 0 Rp 250.000.000 65 500.000.000 65 500.000.000 14.314.109.000 14.914.109.000 100 3.774.109.000 100 3.774.109.000 91,45 2.015.000.000 91,45 2.415.000.000 100 5.325.000.000 100 5.525.000.000 65,57 3.200.000.000 65,57 3.200.000.000 10.798.500.000 6.280.000.000 100 7.510.500.000 100 2.607.000.000 100 423.000.000 100 433.000.000 1 2.865.000.000 1 3.240.000.000 90 0 90 10.808.697.507 11.767.216.438 100 5.726.697.507 100 6.314.716.438 100 1.600.000.000 100 1.750.000.000 5000 1.157.000.000 5000 1.252.500.000 82 1.600.000.000 82 1.700.000.000 75 725.000.000 75 750.000.000 0 Target 0 70 100 94,25 100 70,49 100 100 2 100 100 100 5000 85 75 2025 Rp 250.000.000 500.000.000 15.439.109.000 3.774.109.000 2.415.000.000 6.050.000.000 3.200.000.000 6.938.000.000 3.120.000.000 448.000.000 3.370.000.000 12.794.579.261 6.914.579.261 1.875.000.000 1.380.000.000 1.850.000.000 775.000.000 0 Target 0 75 100 97,05 100 75,41 100 100 4 100 100 100 5000 88 75 2026 Rp 250.000.000 500.000.000 15.439.109.000 3.774.109.000 2.415.000.000 6.050.000.000 3.200.000.000 7.085.000.000 2.787.000.000 458.000.000 3.840.000.000 13.850.928.368 7.573.428.368 2.075.000.000 1.502.500.000 1.900.000.000 800.000.000 0 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-2
KODE 2 2.07 2.07.02 2.07.03 2.07.04 2.07.05 2.08 2.08.02 2.08.03 2.08.05 2.08.06 2.09 2.09.01 2.09.03 2.09.04 2.09.05 2.10 2.10.02 2.10.04 2.10.05 2.10.06 2.10.07 2.10.09 2.10.10 PROGRAM Indikator Kinerja Program URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan BERKAITAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA Persentase tenaga kerja formal. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM GENDER PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) PENGARUS DAN UTAMAAN PEMBERDAYAAN Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) URUSAN PANGAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN DAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN URUSAN PERTANAHAN PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH KETAHANAN PEMERINTAHAN BIDANG Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya) Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PROGRAM GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT PENYELESAIAN Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir PROGRAM MEMBUKA TANAH PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PENGELOLAAN IZIN Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 41,07 persen 72,72 persen 25,84 persen 50 persen 100 persen tidak ada penilaian persem 58% persen bobot 100 persen 2540 persen 2 nagari 2540 persen 100 persen 4,166667 persen 4,166667 persil persil persen 20,2 persen persil Target 75,62 26,32 65 100 Pratama 60% 100 2550 2 2550 100 100 100 5 5 100 1,202778 2021 Rp Target 56.903.972.390 234.315.200 45.934.700 42 120.347.500 77,84 26.221.000 27,56 41.812.000 70 799.678.500 711.818.500 100 47.784.000 Pratama 61% 40.076.000 Pratama 4.529.992.840 3.939.927.190 100 553.542.600 2555 18.185.000 2 18.338.050 2555 602.218.000 100 100 100 6 6 551.933.000 100 50.285.000 32.93 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 83.060.257.596 85.249.647.516 91.688.717.635 3.156.000.000 3.502.000.000 3.867.000.000 0 42,5 0 42,5 0 43,5 1.700.000.000 78,92 1.902.000.000 78,92 2.104.000.000 80,25 1.245.000.000 29,32 1.374.000.000 29,32 1.522.000.000 30,54 211.000.000 76 226.000.000 85 241.000.000 90 854.407.000 897.127.350 941.983.718 54.407.000 100 57.127.350 100 59.983.718 100 500.000.000 Pratama 525.000.000 Pratama 551.250.000 Madya 50.000.000 63% 52.500.000 63% 55.125.000 64% 250.000.000 - 262.500.000 - 275.625.000 Pratama 4.956.000.000 5.095.000.000 5.165.100.000 4.186.000.000 100 4.235.000.000 100 4.290.100.000 100 605.000.000 2560 660.000.000 2560 675.000.000 2565 100.000.000 2 125.000.000 2 120.000.000 1 65.000.000 2560 75.000.000 2560 80.000.000 2565 1.950.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 600.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 100.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000 8 450.000.000 7 450.000.000 7 450.000.000 8 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 1,565278 100.000.000 1,565278 100.000.000 41.75 2025 Rp Target 91.943.972.104 4.049.000.000 0 44 2.136.000.000 81,43 1.657.000.000 32,18 256.000.000 95 989.082.903 62.982.903 100 578.812.500 Madya 57.881.250 65% 289.406.250 - 5.320.000.000 4.380.000.000 100 730.000.000 2570 125.000.000 0 85.000.000 2570 1.450.000.000 100.000.000 100 100.000.000 100 500.000.000 100 100.000.000 9 450.000.000 9 100.000.000 100 100.000.000 1,927778 2026 Rp 94.184.223.168 4.401.000.000 0 2.338.000.000 1.792.000.000 271.000.000 1.038.537.049 66.132.049 607.753.125 60.775.313 303.876.563 5.448.500.000 4.423.500.000 785.000.000 140.000.000 100.000.000 1.450.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 100.000.000 450.000.000 100.000.000 100.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-3
KODE 2.11 2.11.01 2.11.02 2.11.03 2.11.04 2.11.05 2.11.06 2.11.07 2.11.09 2.11.10 2.11.11 2.12 2.12.01 2.12.02 2.12.03 2.12.04 PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PENGELOLAAN PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DAN PROGRAM PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLAAN PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH PROGRAM LINGKUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERSAMPAHAN PENGHARGAAN UNTUK HIDUP PENGELOLAAN BIDANG PEMERINTAHAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup 1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri. Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Cakupan penghargaan lingkungan Persentase pengaduan yang tertangani 1. Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase kepemilikan KTP-el Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen 2 dokumen 6 ha 2 kawasan 29 usaha/kegi atan 1 perusahaa n 1 kelompok MHA 3 jenis 100 persen 78,31 persen 100 persen persen 99,67 persen 99,67 persen Target 100 2 6 22% 10000 1 0 1 3 100 80 100 100 100 100 2021 Rp 6.175.437.780 3.795.115.680 503.149.000 1.179.594.200 20.003.600 14.250.000 46.400.100 26.806.000 20.500.000 9.874.600 559.744.600 4.898.859.900 3.874.963.900 622.042.500 248.201.000 151.852.500 Target 100 2 6 22% 12000 1 0 1 3 100 82 100 100 100 100 2022 Rp 14.769.950.000 4.058.500.000 675.000.000 6.415.700.000 725.750.000 30.000.000 165.000.000 1.500.000.000 120.000.000 25.000.000 1.055.000.000 5.332.944.000 3.929.444.000 635.650.000 600.450.000 167.400.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 14.826.448.750 15.026.672.469 100 4.159.712.500 100 4.263.455.313 2 691.875.000 2 543.984.375 6 6.263.592.500 6 6.415.182.313 22% 743.893.750 22% 762.491.094 12000 30.750.000 12000 31.518.750 1 169.125.000 1 173.353.125 1 1 1 1.537.500.000 1 1.575.937.500 3 123.000.000 3 126.075.000 100 25.625.000 100 26.265.625 84 1.081.375.000 86 1.108.409.375 5.462.444.000 5.577.944.000 100 3.959.944.000 100 3.979.444.000 642.650.000 100 665.650.000 100 662.450.000 100 715.450.000 100 197.400.000 100 217.400.000 Target 100 2 6 22% 13000 1 1 1 3 100 88 100 100 100 2025 Rp 15.393.339.280 4.369.791.695 553.833.984 6.570.561.870 781.553.371 32.306.719 177.686.953 1.615.335.938 129.226.875 26.922.266 1.136.119.609 5.677.444.000 3.998.944.000 665.650.000 775.450.000 237.400.000 Target 100 2 6 22% 14000 1 1 1 3 100 90 100 100 #N/A #N/A 2026 Rp 15.669.172.762 4.478.786.488 563.929.834 6.629.825.917 801.092.205 33.114.387 182.129.127 1.655.719.336 132.457.547 27.595.322 1.164.522.600 4.692.094.000 4.026.444.000 665.650.000 0 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-4
KODE 2.13 2.13.01 2.13.03 2.13.04 2.13.05 2.14 2.14.03 2.14.04 2.15 2.15.01 2.15.02 2.16 2.16.01 2.16.02 2.16.03 2.17 2.17.01 2.17.03 2.17.04 2.17.05 2.17.06 2.17.07 2.18 PROGRAM BIDANG PEMERINTAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PROGRAM PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PENUNJANG URUSAN DAERAH ADMINISTRASI URUSAN PENGENDALIAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBINAAN BERENCANA (KB) PROGRAM DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) URUSAN PERHUBUNGAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAHAN BIDANG DAN PENDUDUK KELUARGA PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN INFORMATIKA URUSAN KOPERASI, MENENGAH PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI USAHA PROGRAM PEMBERDAYAAN MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) URUSAN PENANAMAN MODAL APLIKASI BIDANG DAN PEMERINTAHAN USAHA KECIL, PENUNJANG URUSAN DAERAH PENGAWASAN DAN KESEHATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN BIDANG Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Jumlah nagari yang melakukan kerjasama Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan persentase kelompok tribina yang aktif Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Persentase pemenuhan administrasi perkantoran persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas baik Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian Koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas usaha Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen 2 nagari 80 persen 84 persen 100 persen 81,1 persen 100 persen 50 persen 100 persen 70 persen 43 Aplikasi 100 persen 21 Koperasi 6 KSP/USP 30 Orang 3 Koperasi 22 usaha mikro Target 100 2 85 86 100 81,15 100 60 100 75 43 100 16 15 40 3 30 2021 Rp Target 4.994.543.848 3.421.761.470 100 58.921.250 2 711.992.228 90 801.868.900 88 3.671.989.100 3.631.989.000 100 40.000.100 81,2 6.391.694.825 5.981.422.100 100 410.272.725 70 4.822.039.276 4.229.788.276 100 301.001.000 80 291.250.000 10 Aplikasi 4.318.035.994 3.827.719.694 100 16 52.252.300 25 197.379.000 60 3 240.685.000 40 3.880.656.020 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 7.069.568.893 6.295.900.400 6.432.198.220 3.929.444.000 100 3.959.944.000 100 3.979.444.000 100 119.837.438 2 128.700.000 2 135.135.000 2 1.729.975.956 100 841.679.325 100 883.763.291 100 1.290.311.500 90 1.365.577.075 90 1.433.855.929 92 977.148.000 865.600.000 906.740.000 533.250.000 100 259.600.000 100 282.900.000 100 443.898.000 81,25 606.000.000 81,25 623.840.000 81,3 13.244.322.243 14.519.552.088 18.396.084.692 6.047.217.743 100 6.113.737.138 100 6.180.988.247 100 7.197.104.500 72 8.405.814.950 70 12.215.096.445 75 4.860.600.000 5.429.500.000 6.009.246.800 4.310.600.000 100 4.739.500.000 100 5.211.246.800 100 200.000.000 85 200.000.000 90 200.000.000 95 350.000.000 15 Aplikasi 490.000.000 20 Aplikasi 598.000.000 25 Aplikasi 5.066.500.000 5.429.925.000 5.671.596.250 4.533.500.000 100 4.879.925.000 100 5.099.596.250 100 8.000.000 20 10.000.000 24 12.000.000 28 60.000.000 30 65.000.000 35 70.000.000 40 200.000.000 60 205.000.000 60 210.000.000 60 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 255.000.000 50 260.000.000 60 270.000.000 70 5.293.801.610 5.699.134.077 6.146.635.637 2025 Rp Target 6.574.335.931 3.998.944.000 100 141.891.750 2 927.951.456 100 1.505.548.725 94 1.168.750.000 533.250.000 100 635.500.000 81,35 15.894.785.207 6.248.979.118 100 9.645.806.090 80 6.554.540.592 5.726.940.592 100 200.000.000 95 627.600.000 30 Aplikasi 5.915.351.062 5.326.351.062 100 14.000.000 32 75.000.000 40 215.000.000 60 10.000.000 3 275.000.000 80 6.598.327.278 2026 Rp 6.730.605.528 4.026.444.000 148.986.338 974.349.029 1.580.826.161 920.600.000 259.600.000 661.000.000 16.945.104.586 6.317.717.888 10.627.386.698 7.183.964.428 6.300.844.428 200.000.000 683.120.000 6.089.543.615 5.488.543.615 16.000.000 75.000.000 220.000.000 10.000.000 280.000.000 7.070.585.350 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-5
KODE 2.18.01 2.18.02 2.18.03 2.18.04 2.18.05 2.19 2.19.02 2.19.03 2.19.04 2.20 2.20.02 2.21 2.21.02 2.22 2.22.01 2.22.02 2.22.03 2.22.05 2.23 2.23.01 2.23.02 2.23.03 PROGRAM Indikator Kinerja Program PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PENUNJANG URUSAN DAERAH IKLIM PENANAMAN Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase pertumbuhan Investasi Promosi dan kerjasama investasi Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya PROGRAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN BIDANG Cakupan Pengendalian Penanaman Modal terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN URUSAN STATISTIK PROGRAM STATISTIK SEKTORAL URUSAN PERSANDIAN PROGRAM PERSANDIAN UNTUK INFORMASI URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PELESTARIAN PROGRAM PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA URUSAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah pemustaka yang memanfaatkan terlaksanananya Pengembangan kapasitas kepramukaan BIDANG PEMERINTAHAN Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital PENYELENGGARAAN PENGAMANAN BIDANG PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan administrasi perkantoran URUSAN DAERAH PENUNJANG PENGEMBANGAN Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan DAN Jumlah cagar Budaya yang lestasri PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN DAERAH PENUNJANG Persentase pemenuhan administrasi perkantoran perpustakaan Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan PROGRAM NASIONAL DAN NASKAH KUNO PELESTARIAN KOLEKSI Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen 4 dok 4 kegiatan 100 persen 80 perusahaa n 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 persen 2 Unit persen 100 persen 100 persen tahun 15 unit 100 persen 67742 perpustaka an 6% persen dokumen Target 100 4 4 100 100 1 1 1 65 2 Unit 100 100 12 15 100 63000 32% 2021 Rp 2.987.170.650 100.001.800 432.400.300 35.071.250 326.012.020 1.241.032.900 155.856.500 1.010.176.400 75.000.000 118.058.600 118.058.600 74.790.000 74.790.000 6.173.089.950 3.674.060.350 1.953.367.350 486.939.750 58.722.500 3.917.539.657 3.662.510.157 255.029.500 Target 100 4 4 100 130 1 1 1 70 0,4 100 100 1 15 22 20 39% 10 2022 Rp 3.886.909.805 335.500.000 541.640.330 180.078.375 349.673.100 1.286.032.900 200.856.500 1.010.176.400 75.000.000 450.000.000 450.000.000 100.000.000 100.000.000 8.343.782.950 3.879.060.350 3.879.060.350 496.939.750 88.722.500 4.689.200.000 4.064.200.000 550.000.000 75.000.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 100 4.165.594.491 100 4.466.647.330 4 369.050.000 4 405.955.000 4 595.804.363 4 655.384.799 100 198.872.969 100 220.993.711 160 369.812.255 190 397.654.797 1.286.032.900 1.286.032.900 1 200.856.500 1 200.856.500 1 1.010.176.400 1 1.010.176.400 1 75.000.000 1 75.000.000 650.000.000 650.000.000 75 650.000.000 75 650.000.000 100.000.000 200.000.000 0,5 100.000.000 0,5 200.000.000 8.343.782.950 8.343.782.950 100 3.879.060.350 100 3.879.060.350 100 3.879.060.350 100 3.879.060.350 1 496.939.750 1 496.939.750 15 88.722.500 17 88.722.500 4.737.200.000 4.957.700.000 22 4.049.700.000 25 4.207.700.000 20 600.000.000 20 650.000.000 45% 51% 16 87.500.000 22 100.000.000 Target 100 4 4 100 220 1 1 1 80 0,6 100 100 1 18 25 20 58% 28 2025 Rp 4.762.645.273 446.550.500 720.923.279 247.134.889 421.073.338 1.286.032.900 200.856.500 1.010.176.400 75.000.000 650.000.000 650.000.000 250.000.000 250.000.000 8.343.782.950 3.879.060.350 3.879.060.350 496.939.750 88.722.500 5.169.200.000 4.356.700.000 700.000.000 112.500.000 Target 100 4 4 100 250 1 1 1 90 0,8 100 100 1 20 25 20 64% 34 2026 Rp 5.062.197.215 491.205.550 793.015.607 278.150.636 446.016.342 1.286.032.900 200.856.500 1.010.176.400 75.000.000 650.000.000 650.000.000 250.000.000 250.000.000 8.343.782.950 3.879.060.350 3.879.060.350 496.939.750 88.722.500 5.354.700.000 4.479.700.000 750.000.000 125.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-6
KODE 2.24 2.24.02 2.24.03 2.24.04 3 3.25 3.25.04 3.25.05 3.25.06 3.26 3.26.02 3.26.03 3.26.05 3.27 3.27.01 3.27.02 3.27.03 3.27.06 3.27.07 3.30 3.30.03 3.30.04 3.30.06 PROGRAM URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENYELAMATAN ARSIP PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGAWASAN DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN URUSAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PERLINDUNGAN DAN BIDANG SUMBER DAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF URUSAN PERTANIAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH PENYEDIAAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN PROGRAM PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN URUSAN PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENYEDIAAN DAN PRASARANA PERIZINAN USAHA BIDANG PEMERINTAHAN SARANA STANDARDISASI DAN Indikator Kinerja Program Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan Terwujudnya izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan Produksi Perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah diversifikasi olahan ikan yang berdaya saing Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Jumlah pelaku ekonomi kreatif Persentase pemenuhan administrasi perkantoran persentase kelompok tani memiliki alat pertanian persentase sawah terailiri irigasi persentase kelompok tani terbina persentase kelompok tani terbina Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu Alat UTTP yang Beratanda tera sah Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 38 persen 1 persen 1 SOP 21.993 ton 192 ton 1 jenis 1 destinasi 1 unit 800 kelompok 100 persen 60 persen 70 persen 60 persen 70 persen 32,43 paket indeks 25,13 unit Target 47% 5 1 25.309 200 1 1 1 32 100 65 72 65 75 35 30 2021 Rp 60.000.000 60.000.000 29.127.366.783 1.601.187.400 1.555.276.700 24.008.700 21.902.000 296.151.150 178.476.500 86.235.000 31.439.650 23.078.188.098 14.758.019.030 1.546.304.750 6.158.822.000 52.242.850 562.799.468 149.991.075 18.597.700 31.399.210 - 99.994.165 Target 58% 10 1 26.579 205 1 3 1 36 100 70 74 70 77 19 1700 2022 Rp 660.000.000 385.000.000 250.000.000 25.000.000 89.598.078.500 1.900.000.000 1.690.000.000 55.000.000 155.000.000 449.711.500 288.476.500 106.235.000 55.000.000 25.999.062.000 16.953.896.000 1.943.804.000 6.486.321.000 52.242.000 562.799.000 53.480.000.000 53.100.000.000 155.000.000 - 225.000.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp 660.000.000 Target Rp 660.000.000 68% 385.000.000 68% 385.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 48.147.029.700 50.814.850.520 2.055.000.000 2.140.000.000 27.913 1.825.000.000 29.314 1.890.000.000 210 65.000.000 215 70.000.000 1 165.000.000 1 180.000.000 449.711.500 449.711.500 2 288.476.500 4 288.476.500 1 106.235.000 1 106.235.000 40 55.000.000 #N/A 55.000.000 28.748.968.200 31.683.865.020 100 18.799.285.600 100 20.739.214.160 75 2.138.184.400 80 2.352.002.840 76 7.134.953.100 78 7.848.448.410 75 57.466.200 80 63.212.820 80 619.078.900 82 680.986.790 8.495.000.000 7.550.000.000 16 8.055.000.000 13 7.060.000.000 180.000.000 - 205.000.000 - 2325 260.000.000 2600 285.000.000 Target 79% 10 1 30.780 220 1 4 1 45 100 85 80 85 85 10 2800 2025 Rp 660.000.000 385.000.000 250.000.000 25.000.000 53.606.599.572 2.275.000.000 2.015.000.000 75.000.000 185.000.000 449.711.500 288.476.500 106.235.000 55.000.000 34.679.751.522 22.640.635.576 2.587.203.124 8.633.293.251 69.534.102 749.085.469 6.620.000.000 6.065.000.000 230.000.000 - 325.000.000 Target 89% 10 1 32.325 225 1 2 1 52 100 90 85 90 90 7 2950 2026 Rp 660.000.000 385.000.000 250.000.000 25.000.000 56.729.057.130 2.385.000.000 2.095.000.000 85.000.000 205.000.000 449.711.500 288.476.500 106.235.000 55.000.000 38.065.226.674 24.822.199.134 2.845.923.436 9.496.622.576 76.487.512 823.994.016 5.700.000.000 5.070.000.000 255.000.000 375.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-7
KODE 3.31 3.31.02 3.31.03 3.31.04 3.32 3.32.01 4 4.01 4.01.01 4.01.02 4.01.03 4.02 4.02.01 4.02.02 5 5.01 5.01.01 5.01.02 5.01.03 5.02 5.02.01 5.02.02 5.02.03 5.02.04 PROGRAM URUSAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI INDUSTRI NASIONAL URUSAN TRANSMIGRASI PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA UNSUR PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN DAN SISTEM BIDANG PEMERINTAHAN URUSAN DAERAH PENUNJANG PENDUKUNG URUSAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PEREKONOMIAN DAN PENUNJANG URUSAN DAERAH UNSUR PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM SINKRONISASI PEMBANGUNAN DAERAH KEUANGAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PERENCANAAN, EVALUASI DAN PERENCANAAN KOORDINASI PENUNJANG URUSAN DAERAH BARANG Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan omzet IKM Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar Persentase data Informasi Industri yang ter update Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase agenda DPRD yang difasilitasi Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Capaian sasaran RPJMD Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Penyusunan anggaran tepat waktu Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 6,5 IKM 7,05 persen persen 100 persen 100 persen 16 indeks 98 indeks 100 persen persen 100 persen persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 19,35 persen Target 8 40 100 100 20 100 100 90 100 90 100 100 100 100 20 2021 Rp 681.972.700 610.777.650 31.534.500 39.660.550 - 3.319.876.360 3.275.183.360 73.313.990.399 31.809.742.914 27.092.347.098 3.854.888.382 862.507.434 41.504.247.485 20.682.471.485 20.821.776.000 162.625.618.062 6.056.351.000 4.161.719.250 1.340.827.750 553.804.000 148.137.394.494 34.220.837.164 112.976.630.730 557.165.600 382.761.000 Target 175 50 100 100 20 100 100 90 100 73 100 100 100 100 22 2022 Rp 3.300.000.000 1.800.000.000 200.000.000 1.300.000.000 - 4.469.305.000 4.469.305.000 89.262.778.850 41.865.434.655 36.035.751.363 4.313.481.600 1.516.201.692 47.397.344.195 24.097.215.920 23.300.128.275 166.976.464.217 5.734.833.715 4.244.953.635 925.000.000 564.880.080 151.842.563.002 35.347.563.002 113.540.000.000 1.060.000.000 1.895.000.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 3.520.000.000 3.840.000.000 216 2.000.000.000 257 2.200.000.000 60 100.000.000 70 100.000.000 1.420.000.000 - 1.540.000.000 - 4.878.350.000 5.151.274.000 100 4.878.350.000 100 5.151.274.000 79.468.355.640 81.406.384.024 37.475.655.685 38.271.006.752 100 30.494.326.994 100 30.642.378.643 20 5.335.081.600 20 5.694.081.600 100 1.646.247.091 100 1.934.546.509 41.992.699.955 43.135.377.272 100 23.479.230.180 100 23.993.263.497 90 18.513.469.775 90 19.142.113.775 171.177.122.826 173.227.746.055 5.849.530.389 5.966.520.997 100 4.329.852.708 100 4.416.449.762 90 943.500.000 90 962.370.000 100 576.177.682 100 587.701.235 156.431.520.562 158.753.096.590 100 39.589.270.562 100 41.568.734.090 100 113.739.500.000 100 113.926.475.000 100 1.113.000.000 100 1.168.650.000 23 1.989.750.000 23 2.089.237.500 Target 298 80 100 100 20 100 100 90 100 95 100 100 100 100 24 2025 Rp 4.160.000.000 2.400.000.000 100.000.000 1.660.000.000 - 5.422.136.550 5.422.136.550 84.389.457.161 40.368.300.929 31.600.808.518 6.499.081.600 2.268.410.811 44.021.156.232 24.929.042.457 19.092.113.775 176.170.340.728 6.085.851.417 4.504.778.757 981.617.400 599.455.260 161.190.751.420 43.647.170.795 114.122.798.750 1.227.082.500 2.193.699.375 Target 339 90 100 100 20 100 100 90 100 95 100 100 #N/A #N/A 25 2026 Rp 4.480.000.000 2.600.000.000 100.000.000 1.780.000.000 5.649.118.956 5.649.118.956 92.506.176.543 47.929.936.163 38.396.311.090 6.884.081.600 2.649.543.473 44.576.240.380 25.784.126.605 18.792.113.775 179.273.535.221 6.207.568.445 4.594.874.332 1.001.249.748 611.444.365 163.750.288.991 45.829.529.334 114.328.938.688 1.288.436.625 2.303.384.344 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-8
KODE 5.03 5.03.01 5.03.02 5.04 5.04.02 5.05 5.05.02 5.06 6 6.01 6.01.01 6.01.02 6.01.03 7 7.01 7.01.01 7.01.02 7.01.03 7.01.04 7.01.06 PROGRAM KEPEGAWAIAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH PENGELOLAAN PERBATASAN UNSUR PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMERINTAHAN PUBLIK PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PENELITIAN DAN URUSAN PENGAWASAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PENYELENGGARAAN URUSAN DAERAH PENUNJANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PEMBINAAN DAN Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Keuangan Indeks Profesionalitas ASN Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen 0 indeks 0 persen 41,25 inovasi 100 persen 3 dokumen dokumen 100 persen persen persen 100 persen 52 kasus Target 100 0 62 42 100 0,2 100 80 60 100 52 2021 Rp 6.622.829.768 6.038.556.168 584.273.600 1.785.393.800 1.785.393.800 23.649.000 23.649.000 7.809.443.402 7.809.443.402 6.565.620.902 883.755.000 360.067.500 18.345.329.422 18.345.329.422 18.236.063.422 13.576.000 75.260.000 4.940.000 15.490.000 Target 58 2598 179 45 100 2 0,2 100 80 60 100 52 2022 Rp 6.952.697.500 5.537.697.500 1.415.000.000 2.421.370.000 2.421.370.000 25.000.000 25.000.000 0 7.821.068.402 7.821.068.402 6.577.245.902 883.755.000 360.067.500 19.112.604.373 19.112.604.373 18.509.604.373 250.000.000 100.000.000 165.000.000 88.000.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 7.465.941.875 7.077.998.468 57 5.988.941.875 57 5.551.998.468 2736 1.477.000.000 2746 1.526.000.000 1.405.130.000 1.405.130.000 106 1.405.130.000 106 1.405.130.000 25.000.000 25.000.000 47 25.000.000 47 25.000.000 0 0 8.268.708.852 8.448.412.852 8.268.708.852 8.448.412.852 100 6.837.598.852 100 6.945.039.852 3 1.016.826.000 3 1.068.197.000 0,2 414.284.000 0,2 435.176.000 19.390.248.439 19.672.057.166 19.390.248.439 19.672.057.166 100 18.787.248.439 100 19.069.057.166 90 250.000.000 90 250.000.000 60 100.000.000 60 100.000.000 100 165.000.000 100 165.000.000 52 88.000.000 52 88.000.000 Target 57 2766 106 50 100 3 0,2 100 90 60 100 52 2025 Rp 7.463.607.891 5.880.607.891 1.583.000.000 1.405.130.000 1.405.130.000 25.000.000 25.000.000 0 8.636.102.212 8.636.102.212 7.056.775.212 1.122.164.000 457.163.000 19.958.093.023 19.958.093.023 19.355.093.023 250.000.000 100.000.000 165.000.000 88.000.000 Target 57 2786 106 52 100 3 0,2 100 95 65 100 52 2026 Rp 7.885.547.785 6.250.547.785 1.635.000.000 1.405.130.000 1.405.130.000 25.000.000 25.000.000 0 8.863.967.852 8.863.967.852 7.173.528.852 1.210.373.000 480.066.000 20.248.419.418 20.248.419.418 19.645.419.418 250.000.000 100.000.000 165.000.000 88.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-9
KODE 8 8.01 8.01.01 8.01.02 8.01.03 8.01.04 8.01.05 8.01.06 PROGRAM UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGUATAN PANCASILA KEBANGSAAN PERAN PROGRAM LEMBAGA PARTAI PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PENGAWASAN KEMASYARAKATAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PENINGKATAN PROGRAM DAN KEWASPADAAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PENUNJANG URUSAN DAERAH IDEOLOGI KARAKTER DAN PENINGKATAN POLITIK DAN PEMBERDAYAAN DAN ORGANISASI DAN KETAHANAN PEMBINAAN NASIONAL TOTAL BELANJA Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Jumlah Konflik Sosial Persentase Pembinaan Partai Politik Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Pembinaan LSM Jumlah Penyakit Masyarakat Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen persen persen persen kasus kasus Target 100 5 30 30 30 2 2021 Rp 2.264.840.180 2.264.840.180 1.181.885.100 24.956.700 842.386.580 30.000.000 85.012.750 100.599.050 966.756.780.000 Target 100 5 30 30 30 3 2022 Rp 3.631.968.880 3.631.968.880 1.664.160.000 365.000.000 1.021.558.880 51.250.000 130.000.000 400.000.000 976.157.480.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 3.825.326.680 4.038.020.260 3.825.326.680 4.038.020.260 100 1.740.576.000 100 1.824.633.600 5 401.500.000 5 441.650.000 30 1.043.875.680 30 1.068.424.160 30 56.375.000 30 62.012.500 30 143.000.000 30 157.300.000 3 440.000.000 2 484.000.000 1.011.674.900.000 1.037.192.310.000 Target 100 5 68,7 55 63,6 3 2025 Rp 4.271.983.198 4.271.983.198 1.917.096.960 485.815.000 1.095.427.488 68.213.750 173.030.000 532.400.000 1.063.709.730.000 Target 100 3 100 75 75 4 2026 Rp 4.529.342.430 4.529.342.430 2.018.806.656 534.396.500 1.125.131.149 75.035.125 190.333.000 585.640.000 1.094.050.590.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-10
KODE 1 1.01 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.02 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.05 1.03 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.05 1.03.06 1.03.08 1.03.10 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 PROGRAM Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan Target 2021 Rp Target 2022 Rp Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Rp Target Rp URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DENGAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 100 persen 100 671.848.059.146 314.284.432.684 235.514.069.986 100 596.486.335.515 276.312.726.228 268.204.846.228 100 630.828.971.397 303.943.998.851 295.025.330.851 100 678.174.747.496 334.338.398.736 324.527.863.936 68,62 Persen 69,77 78.611.464.698 73 7.510.800.000 75,5 8.261.880.000 75,5 9.088.068.000 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 106,94 Persen 105,94 106,94 18.434.130.000 107,94 20.277.543.000 107,94 22.305.297.300 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 103,3 Persen 104,3 105,3 9.057.620.000 106,3 9.963.382.000 106,3 10.959.720.200 APK Non Formal/Kesetaraan 714.120.000 - 785.532.000 - 864.085.200 - PROGRAM KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN URUSAN KESEHATAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN URUSAN DAERAH PENUNJANG PEMENUHAN Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan Persentase guru dan tenaga kependidikan professional Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 1 dokumen Persen 100 persen 100 persen 52 persen 1 95 100 38,75 17 28.899.000 129.999.000 222.458.327.012 131.796.236.232 89.756.962.980 105.154.000 1 96 100 100 60 171.710.000 425.370.000 214.446.902.330 93.629.843.730 118.277.876.600 985.000.000 1 97 100 100 65 188.881.000 467.907.000 229.986.946.503 100.656.328.103 126.310.000.000 1.182.000.000 1 97 100 100 65 207.769.100 514.697.700 249.737.402.994 108.204.460.914 138.055.000.000 1.368.400.000 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Kualitas dan kuantitas sarana farmakmin sesuai standar 100 persen 100 633.123.600 100 912.182.000 100 1.084.618.400 100 1.278.542.080 PROGRAM MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN DAYA AIR (SDA) PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN DAERAH SUMBER PENGELOLAAN Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum 52 persen 100 persen 59,86 Persen 59 Persen 53,75 100 60 59,86 166.850.200 109.003.476.401 10.412.016.342 7.092.867.359 8.350.317.000 60 100 62 65 642.000.000 75.818.196.587 10.568.196.587 4.000.000.000 5.000.000.000 65 100 65 70 754.000.000 60.976.719.536 10.726.719.536 4.000.000.000 5.000.000.000 65 100 65 70 831.000.000 61.137.620.329 10.887.620.329 4.000.000.000 5.000.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik 87,25 Persen 87,25 Persen 90 90 4.469.756.000 92 92 4.000.000.000 95 95 4.000.000.000 95 95 4.000.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENATAAN GEDUNG PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PENGELOLAAN DAN BANGUNAN Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase) Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Persen Persen 51,25 Persen 5,35 55 53 2.792.103.800 44.577.589.200 30.829.225.570 5,56 60 57 1.500.000.000 15.000.000.000 35.000.000.000 5,77 65 60 1.500.000.000 35.000.000.000 65 60 1.500.000.000 35.000.000.000 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik 35,57 Persen 40 43 47 47 Target 100 78 108,94 107,3 1 98 100 100 70 100 70 100 66 80 97 97 5,98 70 63 50 2025 Rp 728.082.699.006 367.772.238.609 356.980.650.329 9.996.874.800 24.535.827.030 12.055.692.220 950.493.720 - 228.546.010 566.167.470 263.837.837.501 116.857.907.005 143.000.000.000 1.556.080.000 1.508.850.496 915.000.000 61.300.934.634 11.050.934.634 4.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 1.500.000.000 35.000.000.000 Target 100 80,5 109,94 108,3 1 99 100 100 80 100 80 100 67 95 98 98 6,19 75 65 53 2026 Rp 788.346.312.792 404.549.462.470 392.678.715.362 10.996.562.280 26.989.409.733 13.261.261.442 1.045.543.092 251.400.611 622.784.217 285.955.114.301 126.092.197.706 155.290.000.000 1.787.296.000 1.778.620.595 1.007.000.000 61.466.698.653 11.216.698.653 4.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 1.500.000.000 35.000.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-1
KODE 1.03.11 1.03.12 1.04 1.04.01 1.04.03 1.04.04 1.04.05 1.05 1.05.01 1.05.02 1.05.03 1.05.04 1.06 1.06.01 1.06.02 1.06.04 1.06.05 1.06.06 PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN KONSTRUKSI PROGRAM PENATAAN RUANG URUSAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH JASA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG KAWASAN DAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) URUSAN KETENTERAMAN UMUM MASYARAKAT PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KETENTERAMAN UMUM PROGRAM BENCANA PENCEGAHAN, PROGRAM PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN URUSAN SOSIAL PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PEMERINTAHAN BIDANG DAN KETERTIBAN PERLINDUNGAN SERTA PENUNJANG URUSAN DAERAH PENINGKATAN KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERLINDUNGAN DAN Indikator Kinerja Program Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Cakupan permukiman layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Nagari Tangguh Bencana persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Persentase PPKS yang tertangani Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan Kondisi Kinerja Tahun 2020 - Satuan Persen Persen 100 persen 85 Persen Persen 95,96 Persen 100 persen 91 Persen Nagari Persen 100 persen 100 Persen 0 75 Persen Persen 0 Target 0 55 100 85,85 100 55,74 100 100 0 100 100 5000 78 75 2021 Rp 246.784.930 232.816.200 10.861.733.010 3.553.660.210 4.109.256.700 78.874.500 3.119.941.600 10.132.118.639 9.071.298.638 110.344.200 929.657.051 20.818.750 5.107.971.400 4.679.814.900 115.993.150 55.781.500 53.414.350 202.967.500 Target 0 60 100 88,65 100 60,66 100 100 1 80 100 100 5000 80 75 2022 Rp 250.000.000 500.000.000 13.639.109.000 3.774.109.000 1.215.000.000 5.450.000.000 3.200.000.000 6.328.713.800 2.320.713.800 378.000.000 3.630.000.000 9.940.687.570 5.211.187.570 1.350.000.000 979.500.000 1.500.000.000 900.000.000 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target 0 Rp 250.000.000 Target 0 Rp 250.000.000 65 500.000.000 65 500.000.000 14.314.109.000 14.914.109.000 100 3.774.109.000 100 3.774.109.000 91,45 2.015.000.000 91,45 2.415.000.000 100 5.325.000.000 100 5.525.000.000 65,57 3.200.000.000 65,57 3.200.000.000 10.798.500.000 6.280.000.000 100 7.510.500.000 100 2.607.000.000 100 423.000.000 100 433.000.000 1 2.865.000.000 1 3.240.000.000 90 0 90 10.808.697.507 11.767.216.438 100 5.726.697.507 100 6.314.716.438 100 1.600.000.000 100 1.750.000.000 5000 1.157.000.000 5000 1.252.500.000 82 1.600.000.000 82 1.700.000.000 75 725.000.000 75 750.000.000 0 Target 0 70 100 94,25 100 70,49 100 100 2 100 100 100 5000 85 75 2025 Rp 250.000.000 500.000.000 15.439.109.000 3.774.109.000 2.415.000.000 6.050.000.000 3.200.000.000 6.938.000.000 3.120.000.000 448.000.000 3.370.000.000 12.794.579.261 6.914.579.261 1.875.000.000 1.380.000.000 1.850.000.000 775.000.000 0 Target 0 75 100 97,05 100 75,41 100 100 4 100 100 100 5000 88 75 2026 Rp 250.000.000 500.000.000 15.439.109.000 3.774.109.000 2.415.000.000 6.050.000.000 3.200.000.000 7.085.000.000 2.787.000.000 458.000.000 3.840.000.000 13.850.928.368 7.573.428.368 2.075.000.000 1.502.500.000 1.900.000.000 800.000.000 0 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-2
KODE 2 2.07 2.07.02 2.07.03 2.07.04 2.07.05 2.08 2.08.02 2.08.03 2.08.05 2.08.06 2.09 2.09.01 2.09.03 2.09.04 2.09.05 2.10 2.10.02 2.10.04 2.10.05 2.10.06 2.10.07 2.10.09 2.10.10 PROGRAM Indikator Kinerja Program URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan BERKAITAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA Persentase tenaga kerja formal. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM GENDER PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) PENGARUS DAN UTAMAAN PEMBERDAYAAN Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) URUSAN PANGAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN DAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN URUSAN PERTANAHAN PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH KETAHANAN PEMERINTAHAN BIDANG Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya) Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PROGRAM GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT PENYELESAIAN Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir PROGRAM MEMBUKA TANAH PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PENGELOLAAN IZIN Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 41,07 persen 72,72 persen 25,84 persen 50 persen 100 persen tidak ada penilaian persem 58% persen bobot 100 persen 2540 persen 2 nagari 2540 persen 100 persen 4,166667 persen 4,166667 persil persil persen 20,2 persen persil Target 75,62 26,32 65 100 Pratama 60% 100 2550 2 2550 100 100 100 5 5 100 1,202778 2021 Rp Target 56.903.972.390 234.315.200 45.934.700 42 120.347.500 77,84 26.221.000 27,56 41.812.000 70 799.678.500 711.818.500 100 47.784.000 Pratama 61% 40.076.000 Pratama 4.529.992.840 3.939.927.190 100 553.542.600 2555 18.185.000 2 18.338.050 2555 602.218.000 100 100 100 6 6 551.933.000 100 50.285.000 32.93 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 83.060.257.596 85.249.647.516 91.688.717.635 3.156.000.000 3.502.000.000 3.867.000.000 0 42,5 0 42,5 0 43,5 1.700.000.000 78,92 1.902.000.000 78,92 2.104.000.000 80,25 1.245.000.000 29,32 1.374.000.000 29,32 1.522.000.000 30,54 211.000.000 76 226.000.000 85 241.000.000 90 854.407.000 897.127.350 941.983.718 54.407.000 100 57.127.350 100 59.983.718 100 500.000.000 Pratama 525.000.000 Pratama 551.250.000 Madya 50.000.000 63% 52.500.000 63% 55.125.000 64% 250.000.000 - 262.500.000 - 275.625.000 Pratama 4.956.000.000 5.095.000.000 5.165.100.000 4.186.000.000 100 4.235.000.000 100 4.290.100.000 100 605.000.000 2560 660.000.000 2560 675.000.000 2565 100.000.000 2 125.000.000 2 120.000.000 1 65.000.000 2560 75.000.000 2560 80.000.000 2565 1.950.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 600.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 100.000.000 7 100.000.000 7 100.000.000 8 450.000.000 7 450.000.000 7 450.000.000 8 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 1,565278 100.000.000 1,565278 100.000.000 41.75 2025 Rp Target 91.943.972.104 4.049.000.000 0 44 2.136.000.000 81,43 1.657.000.000 32,18 256.000.000 95 989.082.903 62.982.903 100 578.812.500 Madya 57.881.250 65% 289.406.250 - 5.320.000.000 4.380.000.000 100 730.000.000 2570 125.000.000 0 85.000.000 2570 1.450.000.000 100.000.000 100 100.000.000 100 500.000.000 100 100.000.000 9 450.000.000 9 100.000.000 100 100.000.000 1,927778 2026 Rp 94.184.223.168 4.401.000.000 0 2.338.000.000 1.792.000.000 271.000.000 1.038.537.049 66.132.049 607.753.125 60.775.313 303.876.563 5.448.500.000 4.423.500.000 785.000.000 140.000.000 100.000.000 1.450.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 100.000.000 450.000.000 100.000.000 100.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-3
KODE 2.11 2.11.01 2.11.02 2.11.03 2.11.04 2.11.05 2.11.06 2.11.07 2.11.09 2.11.10 2.11.11 2.12 2.12.01 2.12.02 2.12.03 2.12.04 PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PENGELOLAAN PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DAN PROGRAM PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLAAN PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH PROGRAM LINGKUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERSAMPAHAN PENGHARGAAN UNTUK HIDUP PENGELOLAAN BIDANG PEMERINTAHAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup 1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri. Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Cakupan penghargaan lingkungan Persentase pengaduan yang tertangani 1. Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase kepemilikan KTP-el Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen 2 dokumen 6 ha 2 kawasan 29 usaha/kegi atan 1 perusahaa n 1 kelompok MHA 3 jenis 100 persen 78,31 persen 100 persen persen 99,67 persen 99,67 persen Target 100 2 6 22% 10000 1 0 1 3 100 80 100 100 100 100 2021 Rp 6.175.437.780 3.795.115.680 503.149.000 1.179.594.200 20.003.600 14.250.000 46.400.100 26.806.000 20.500.000 9.874.600 559.744.600 4.898.859.900 3.874.963.900 622.042.500 248.201.000 151.852.500 Target 100 2 6 22% 12000 1 0 1 3 100 82 100 100 100 100 2022 Rp 14.769.950.000 4.058.500.000 675.000.000 6.415.700.000 725.750.000 30.000.000 165.000.000 1.500.000.000 120.000.000 25.000.000 1.055.000.000 5.332.944.000 3.929.444.000 635.650.000 600.450.000 167.400.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 14.826.448.750 15.026.672.469 100 4.159.712.500 100 4.263.455.313 2 691.875.000 2 543.984.375 6 6.263.592.500 6 6.415.182.313 22% 743.893.750 22% 762.491.094 12000 30.750.000 12000 31.518.750 1 169.125.000 1 173.353.125 1 1 1 1.537.500.000 1 1.575.937.500 3 123.000.000 3 126.075.000 100 25.625.000 100 26.265.625 84 1.081.375.000 86 1.108.409.375 5.462.444.000 5.577.944.000 100 3.959.944.000 100 3.979.444.000 642.650.000 100 665.650.000 100 662.450.000 100 715.450.000 100 197.400.000 100 217.400.000 Target 100 2 6 22% 13000 1 1 1 3 100 88 100 100 100 2025 Rp 15.393.339.280 4.369.791.695 553.833.984 6.570.561.870 781.553.371 32.306.719 177.686.953 1.615.335.938 129.226.875 26.922.266 1.136.119.609 5.677.444.000 3.998.944.000 665.650.000 775.450.000 237.400.000 Target 100 2 6 22% 14000 1 1 1 3 100 90 100 100 #N/A #N/A 2026 Rp 15.669.172.762 4.478.786.488 563.929.834 6.629.825.917 801.092.205 33.114.387 182.129.127 1.655.719.336 132.457.547 27.595.322 1.164.522.600 4.692.094.000 4.026.444.000 665.650.000 0 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-4
KODE 2.13 2.13.01 2.13.03 2.13.04 2.13.05 2.14 2.14.03 2.14.04 2.15 2.15.01 2.15.02 2.16 2.16.01 2.16.02 2.16.03 2.17 2.17.01 2.17.03 2.17.04 2.17.05 2.17.06 2.17.07 2.18 PROGRAM BIDANG PEMERINTAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PROGRAM PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PENUNJANG URUSAN DAERAH ADMINISTRASI URUSAN PENGENDALIAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBINAAN BERENCANA (KB) PROGRAM DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) URUSAN PERHUBUNGAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAHAN BIDANG DAN PENDUDUK KELUARGA PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN INFORMATIKA URUSAN KOPERASI, MENENGAH PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI USAHA PROGRAM PEMBERDAYAAN MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) URUSAN PENANAMAN MODAL APLIKASI BIDANG DAN PEMERINTAHAN USAHA KECIL, PENUNJANG URUSAN DAERAH PENGAWASAN DAN KESEHATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN BIDANG Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Jumlah nagari yang melakukan kerjasama Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan persentase kelompok tribina yang aktif Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Persentase pemenuhan administrasi perkantoran persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas baik Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian Koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas usaha Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen 2 nagari 80 persen 84 persen 100 persen 81,1 persen 100 persen 50 persen 100 persen 70 persen 43 Aplikasi 100 persen 21 Koperasi 6 KSP/USP 30 Orang 3 Koperasi 22 usaha mikro Target 100 2 85 86 100 81,15 100 60 100 75 43 100 16 15 40 3 30 2021 Rp Target 4.994.543.848 3.421.761.470 100 58.921.250 2 711.992.228 90 801.868.900 88 3.671.989.100 3.631.989.000 100 40.000.100 81,2 6.391.694.825 5.981.422.100 100 410.272.725 70 4.822.039.276 4.229.788.276 100 301.001.000 80 291.250.000 10 Aplikasi 4.318.035.994 3.827.719.694 100 16 52.252.300 25 197.379.000 60 3 240.685.000 40 3.880.656.020 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 7.069.568.893 6.295.900.400 6.432.198.220 3.929.444.000 100 3.959.944.000 100 3.979.444.000 100 119.837.438 2 128.700.000 2 135.135.000 2 1.729.975.956 100 841.679.325 100 883.763.291 100 1.290.311.500 90 1.365.577.075 90 1.433.855.929 92 977.148.000 865.600.000 906.740.000 533.250.000 100 259.600.000 100 282.900.000 100 443.898.000 81,25 606.000.000 81,25 623.840.000 81,3 13.244.322.243 14.519.552.088 18.396.084.692 6.047.217.743 100 6.113.737.138 100 6.180.988.247 100 7.197.104.500 72 8.405.814.950 70 12.215.096.445 75 4.860.600.000 5.429.500.000 6.009.246.800 4.310.600.000 100 4.739.500.000 100 5.211.246.800 100 200.000.000 85 200.000.000 90 200.000.000 95 350.000.000 15 Aplikasi 490.000.000 20 Aplikasi 598.000.000 25 Aplikasi 5.066.500.000 5.429.925.000 5.671.596.250 4.533.500.000 100 4.879.925.000 100 5.099.596.250 100 8.000.000 20 10.000.000 24 12.000.000 28 60.000.000 30 65.000.000 35 70.000.000 40 200.000.000 60 205.000.000 60 210.000.000 60 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 255.000.000 50 260.000.000 60 270.000.000 70 5.293.801.610 5.699.134.077 6.146.635.637 2025 Rp Target 6.574.335.931 3.998.944.000 100 141.891.750 2 927.951.456 100 1.505.548.725 94 1.168.750.000 533.250.000 100 635.500.000 81,35 15.894.785.207 6.248.979.118 100 9.645.806.090 80 6.554.540.592 5.726.940.592 100 200.000.000 95 627.600.000 30 Aplikasi 5.915.351.062 5.326.351.062 100 14.000.000 32 75.000.000 40 215.000.000 60 10.000.000 3 275.000.000 80 6.598.327.278 2026 Rp 6.730.605.528 4.026.444.000 148.986.338 974.349.029 1.580.826.161 920.600.000 259.600.000 661.000.000 16.945.104.586 6.317.717.888 10.627.386.698 7.183.964.428 6.300.844.428 200.000.000 683.120.000 6.089.543.615 5.488.543.615 16.000.000 75.000.000 220.000.000 10.000.000 280.000.000 7.070.585.350 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-5
KODE 2.18.01 2.18.02 2.18.03 2.18.04 2.18.05 2.19 2.19.02 2.19.03 2.19.04 2.20 2.20.02 2.21 2.21.02 2.22 2.22.01 2.22.02 2.22.03 2.22.05 2.23 2.23.01 2.23.02 2.23.03 PROGRAM Indikator Kinerja Program PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PENUNJANG URUSAN DAERAH IKLIM PENANAMAN Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase pertumbuhan Investasi Promosi dan kerjasama investasi Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya PROGRAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN BIDANG Cakupan Pengendalian Penanaman Modal terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN URUSAN STATISTIK PROGRAM STATISTIK SEKTORAL URUSAN PERSANDIAN PROGRAM PERSANDIAN UNTUK INFORMASI URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PELESTARIAN PROGRAM PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA URUSAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah pemustaka yang memanfaatkan terlaksanananya Pengembangan kapasitas kepramukaan BIDANG PEMERINTAHAN Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital PENYELENGGARAAN PENGAMANAN BIDANG PEMERINTAHAN Persentase pemenuhan administrasi perkantoran URUSAN DAERAH PENUNJANG PENGEMBANGAN Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan DAN Jumlah cagar Budaya yang lestasri PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN DAERAH PENUNJANG Persentase pemenuhan administrasi perkantoran perpustakaan Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan PROGRAM NASIONAL DAN NASKAH KUNO PELESTARIAN KOLEKSI Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen 4 dok 4 kegiatan 100 persen 80 perusahaa n 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 persen 2 Unit persen 100 persen 100 persen tahun 15 unit 100 persen 67742 perpustaka an 6% persen dokumen Target 100 4 4 100 100 1 1 1 65 2 Unit 100 100 12 15 100 63000 32% 2021 Rp 2.987.170.650 100.001.800 432.400.300 35.071.250 326.012.020 1.241.032.900 155.856.500 1.010.176.400 75.000.000 118.058.600 118.058.600 74.790.000 74.790.000 6.173.089.950 3.674.060.350 1.953.367.350 486.939.750 58.722.500 3.917.539.657 3.662.510.157 255.029.500 Target 100 4 4 100 130 1 1 1 70 0,4 100 100 1 15 22 20 39% 10 2022 Rp 3.886.909.805 335.500.000 541.640.330 180.078.375 349.673.100 1.286.032.900 200.856.500 1.010.176.400 75.000.000 450.000.000 450.000.000 100.000.000 100.000.000 8.343.782.950 3.879.060.350 3.879.060.350 496.939.750 88.722.500 4.689.200.000 4.064.200.000 550.000.000 75.000.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 100 4.165.594.491 100 4.466.647.330 4 369.050.000 4 405.955.000 4 595.804.363 4 655.384.799 100 198.872.969 100 220.993.711 160 369.812.255 190 397.654.797 1.286.032.900 1.286.032.900 1 200.856.500 1 200.856.500 1 1.010.176.400 1 1.010.176.400 1 75.000.000 1 75.000.000 650.000.000 650.000.000 75 650.000.000 75 650.000.000 100.000.000 200.000.000 0,5 100.000.000 0,5 200.000.000 8.343.782.950 8.343.782.950 100 3.879.060.350 100 3.879.060.350 100 3.879.060.350 100 3.879.060.350 1 496.939.750 1 496.939.750 15 88.722.500 17 88.722.500 4.737.200.000 4.957.700.000 22 4.049.700.000 25 4.207.700.000 20 600.000.000 20 650.000.000 45% 51% 16 87.500.000 22 100.000.000 Target 100 4 4 100 220 1 1 1 80 0,6 100 100 1 18 25 20 58% 28 2025 Rp 4.762.645.273 446.550.500 720.923.279 247.134.889 421.073.338 1.286.032.900 200.856.500 1.010.176.400 75.000.000 650.000.000 650.000.000 250.000.000 250.000.000 8.343.782.950 3.879.060.350 3.879.060.350 496.939.750 88.722.500 5.169.200.000 4.356.700.000 700.000.000 112.500.000 Target 100 4 4 100 250 1 1 1 90 0,8 100 100 1 20 25 20 64% 34 2026 Rp 5.062.197.215 491.205.550 793.015.607 278.150.636 446.016.342 1.286.032.900 200.856.500 1.010.176.400 75.000.000 650.000.000 650.000.000 250.000.000 250.000.000 8.343.782.950 3.879.060.350 3.879.060.350 496.939.750 88.722.500 5.354.700.000 4.479.700.000 750.000.000 125.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-6
KODE 2.24 2.24.02 2.24.03 2.24.04 3 3.25 3.25.04 3.25.05 3.25.06 3.26 3.26.02 3.26.03 3.26.05 3.27 3.27.01 3.27.02 3.27.03 3.27.06 3.27.07 3.30 3.30.03 3.30.04 3.30.06 PROGRAM URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENYELAMATAN ARSIP PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGAWASAN DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN URUSAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PERLINDUNGAN DAN BIDANG SUMBER DAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF URUSAN PERTANIAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG URUSAN DAERAH PENYEDIAAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN PROGRAM PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN URUSAN PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENYEDIAAN DAN PRASARANA PERIZINAN USAHA BIDANG PEMERINTAHAN SARANA STANDARDISASI DAN Indikator Kinerja Program Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan Terwujudnya izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan Produksi Perikanan budidaya Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah diversifikasi olahan ikan yang berdaya saing Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Jumlah pelaku ekonomi kreatif Persentase pemenuhan administrasi perkantoran persentase kelompok tani memiliki alat pertanian persentase sawah terailiri irigasi persentase kelompok tani terbina persentase kelompok tani terbina Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu Alat UTTP yang Beratanda tera sah Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 38 persen 1 persen 1 SOP 21.993 ton 192 ton 1 jenis 1 destinasi 1 unit 800 kelompok 100 persen 60 persen 70 persen 60 persen 70 persen 32,43 paket indeks 25,13 unit Target 47% 5 1 25.309 200 1 1 1 32 100 65 72 65 75 35 30 2021 Rp 60.000.000 60.000.000 29.127.366.783 1.601.187.400 1.555.276.700 24.008.700 21.902.000 296.151.150 178.476.500 86.235.000 31.439.650 23.078.188.098 14.758.019.030 1.546.304.750 6.158.822.000 52.242.850 562.799.468 149.991.075 18.597.700 31.399.210 - 99.994.165 Target 58% 10 1 26.579 205 1 3 1 36 100 70 74 70 77 19 1700 2022 Rp 660.000.000 385.000.000 250.000.000 25.000.000 89.598.078.500 1.900.000.000 1.690.000.000 55.000.000 155.000.000 449.711.500 288.476.500 106.235.000 55.000.000 25.999.062.000 16.953.896.000 1.943.804.000 6.486.321.000 52.242.000 562.799.000 53.480.000.000 53.100.000.000 155.000.000 - 225.000.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp 660.000.000 Target Rp 660.000.000 68% 385.000.000 68% 385.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 48.147.029.700 50.814.850.520 2.055.000.000 2.140.000.000 27.913 1.825.000.000 29.314 1.890.000.000 210 65.000.000 215 70.000.000 1 165.000.000 1 180.000.000 449.711.500 449.711.500 2 288.476.500 4 288.476.500 1 106.235.000 1 106.235.000 40 55.000.000 #N/A 55.000.000 28.748.968.200 31.683.865.020 100 18.799.285.600 100 20.739.214.160 75 2.138.184.400 80 2.352.002.840 76 7.134.953.100 78 7.848.448.410 75 57.466.200 80 63.212.820 80 619.078.900 82 680.986.790 8.495.000.000 7.550.000.000 16 8.055.000.000 13 7.060.000.000 180.000.000 - 205.000.000 - 2325 260.000.000 2600 285.000.000 Target 79% 10 1 30.780 220 1 4 1 45 100 85 80 85 85 10 2800 2025 Rp 660.000.000 385.000.000 250.000.000 25.000.000 53.606.599.572 2.275.000.000 2.015.000.000 75.000.000 185.000.000 449.711.500 288.476.500 106.235.000 55.000.000 34.679.751.522 22.640.635.576 2.587.203.124 8.633.293.251 69.534.102 749.085.469 6.620.000.000 6.065.000.000 230.000.000 - 325.000.000 Target 89% 10 1 32.325 225 1 2 1 52 100 90 85 90 90 7 2950 2026 Rp 660.000.000 385.000.000 250.000.000 25.000.000 56.729.057.130 2.385.000.000 2.095.000.000 85.000.000 205.000.000 449.711.500 288.476.500 106.235.000 55.000.000 38.065.226.674 24.822.199.134 2.845.923.436 9.496.622.576 76.487.512 823.994.016 5.700.000.000 5.070.000.000 255.000.000 375.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-7
KODE 3.31 3.31.02 3.31.03 3.31.04 3.32 3.32.01 4 4.01 4.01.01 4.01.02 4.01.03 4.02 4.02.01 4.02.02 5 5.01 5.01.01 5.01.02 5.01.03 5.02 5.02.01 5.02.02 5.02.03 5.02.04 PROGRAM URUSAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI INDUSTRI NASIONAL URUSAN TRANSMIGRASI PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA UNSUR PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN DAN SISTEM BIDANG PEMERINTAHAN URUSAN DAERAH PENUNJANG PENDUKUNG URUSAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PEREKONOMIAN DAN PENUNJANG URUSAN DAERAH UNSUR PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM SINKRONISASI PEMBANGUNAN DAERAH KEUANGAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PERENCANAAN, EVALUASI DAN PERENCANAAN KOORDINASI PENUNJANG URUSAN DAERAH BARANG Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan omzet IKM Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar Persentase data Informasi Industri yang ter update Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase agenda DPRD yang difasilitasi Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Capaian sasaran RPJMD Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Penyusunan anggaran tepat waktu Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 6,5 IKM 7,05 persen persen 100 persen 100 persen 16 indeks 98 indeks 100 persen persen 100 persen persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 19,35 persen Target 8 40 100 100 20 100 100 90 100 90 100 100 100 100 20 2021 Rp 681.972.700 610.777.650 31.534.500 39.660.550 - 3.319.876.360 3.275.183.360 73.313.990.399 31.809.742.914 27.092.347.098 3.854.888.382 862.507.434 41.504.247.485 20.682.471.485 20.821.776.000 162.625.618.062 6.056.351.000 4.161.719.250 1.340.827.750 553.804.000 148.137.394.494 34.220.837.164 112.976.630.730 557.165.600 382.761.000 Target 175 50 100 100 20 100 100 90 100 73 100 100 100 100 22 2022 Rp 3.300.000.000 1.800.000.000 200.000.000 1.300.000.000 - 4.469.305.000 4.469.305.000 89.262.778.850 41.865.434.655 36.035.751.363 4.313.481.600 1.516.201.692 47.397.344.195 24.097.215.920 23.300.128.275 166.976.464.217 5.734.833.715 4.244.953.635 925.000.000 564.880.080 151.842.563.002 35.347.563.002 113.540.000.000 1.060.000.000 1.895.000.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 3.520.000.000 3.840.000.000 216 2.000.000.000 257 2.200.000.000 60 100.000.000 70 100.000.000 1.420.000.000 - 1.540.000.000 - 4.878.350.000 5.151.274.000 100 4.878.350.000 100 5.151.274.000 79.468.355.640 81.406.384.024 37.475.655.685 38.271.006.752 100 30.494.326.994 100 30.642.378.643 20 5.335.081.600 20 5.694.081.600 100 1.646.247.091 100 1.934.546.509 41.992.699.955 43.135.377.272 100 23.479.230.180 100 23.993.263.497 90 18.513.469.775 90 19.142.113.775 171.177.122.826 173.227.746.055 5.849.530.389 5.966.520.997 100 4.329.852.708 100 4.416.449.762 90 943.500.000 90 962.370.000 100 576.177.682 100 587.701.235 156.431.520.562 158.753.096.590 100 39.589.270.562 100 41.568.734.090 100 113.739.500.000 100 113.926.475.000 100 1.113.000.000 100 1.168.650.000 23 1.989.750.000 23 2.089.237.500 Target 298 80 100 100 20 100 100 90 100 95 100 100 100 100 24 2025 Rp 4.160.000.000 2.400.000.000 100.000.000 1.660.000.000 - 5.422.136.550 5.422.136.550 84.389.457.161 40.368.300.929 31.600.808.518 6.499.081.600 2.268.410.811 44.021.156.232 24.929.042.457 19.092.113.775 176.170.340.728 6.085.851.417 4.504.778.757 981.617.400 599.455.260 161.190.751.420 43.647.170.795 114.122.798.750 1.227.082.500 2.193.699.375 Target 339 90 100 100 20 100 100 90 100 95 100 100 #N/A #N/A 25 2026 Rp 4.480.000.000 2.600.000.000 100.000.000 1.780.000.000 5.649.118.956 5.649.118.956 92.506.176.543 47.929.936.163 38.396.311.090 6.884.081.600 2.649.543.473 44.576.240.380 25.784.126.605 18.792.113.775 179.273.535.221 6.207.568.445 4.594.874.332 1.001.249.748 611.444.365 163.750.288.991 45.829.529.334 114.328.938.688 1.288.436.625 2.303.384.344 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-8
KODE 5.03 5.03.01 5.03.02 5.04 5.04.02 5.05 5.05.02 5.06 6 6.01 6.01.01 6.01.02 6.01.03 7 7.01 7.01.01 7.01.02 7.01.03 7.01.04 7.01.06 PROGRAM KEPEGAWAIAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH PENGELOLAAN PERBATASAN UNSUR PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMERINTAHAN PUBLIK PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PENELITIAN DAN URUSAN PENGAWASAN PENUNJANG URUSAN DAERAH PENYELENGGARAAN URUSAN DAERAH PENUNJANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PEMBINAAN DAN Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Keuangan Indeks Profesionalitas ASN Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen 0 indeks 0 persen 41,25 inovasi 100 persen 3 dokumen dokumen 100 persen persen persen 100 persen 52 kasus Target 100 0 62 42 100 0,2 100 80 60 100 52 2021 Rp 6.622.829.768 6.038.556.168 584.273.600 1.785.393.800 1.785.393.800 23.649.000 23.649.000 7.809.443.402 7.809.443.402 6.565.620.902 883.755.000 360.067.500 18.345.329.422 18.345.329.422 18.236.063.422 13.576.000 75.260.000 4.940.000 15.490.000 Target 58 2598 179 45 100 2 0,2 100 80 60 100 52 2022 Rp 6.952.697.500 5.537.697.500 1.415.000.000 2.421.370.000 2.421.370.000 25.000.000 25.000.000 0 7.821.068.402 7.821.068.402 6.577.245.902 883.755.000 360.067.500 19.112.604.373 19.112.604.373 18.509.604.373 250.000.000 100.000.000 165.000.000 88.000.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 7.465.941.875 7.077.998.468 57 5.988.941.875 57 5.551.998.468 2736 1.477.000.000 2746 1.526.000.000 1.405.130.000 1.405.130.000 106 1.405.130.000 106 1.405.130.000 25.000.000 25.000.000 47 25.000.000 47 25.000.000 0 0 8.268.708.852 8.448.412.852 8.268.708.852 8.448.412.852 100 6.837.598.852 100 6.945.039.852 3 1.016.826.000 3 1.068.197.000 0,2 414.284.000 0,2 435.176.000 19.390.248.439 19.672.057.166 19.390.248.439 19.672.057.166 100 18.787.248.439 100 19.069.057.166 90 250.000.000 90 250.000.000 60 100.000.000 60 100.000.000 100 165.000.000 100 165.000.000 52 88.000.000 52 88.000.000 Target 57 2766 106 50 100 3 0,2 100 90 60 100 52 2025 Rp 7.463.607.891 5.880.607.891 1.583.000.000 1.405.130.000 1.405.130.000 25.000.000 25.000.000 0 8.636.102.212 8.636.102.212 7.056.775.212 1.122.164.000 457.163.000 19.958.093.023 19.958.093.023 19.355.093.023 250.000.000 100.000.000 165.000.000 88.000.000 Target 57 2786 106 52 100 3 0,2 100 95 65 100 52 2026 Rp 7.885.547.785 6.250.547.785 1.635.000.000 1.405.130.000 1.405.130.000 25.000.000 25.000.000 0 8.863.967.852 8.863.967.852 7.173.528.852 1.210.373.000 480.066.000 20.248.419.418 20.248.419.418 19.645.419.418 250.000.000 100.000.000 165.000.000 88.000.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-9
KODE 8 8.01 8.01.01 8.01.02 8.01.03 8.01.04 8.01.05 8.01.06 PROGRAM UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGUATAN PANCASILA KEBANGSAAN PERAN PROGRAM LEMBAGA PARTAI PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PENGAWASAN KEMASYARAKATAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PENINGKATAN PROGRAM DAN KEWASPADAAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PENUNJANG URUSAN DAERAH IDEOLOGI KARAKTER DAN PENINGKATAN POLITIK DAN PEMBERDAYAAN DAN ORGANISASI DAN KETAHANAN PEMBINAAN NASIONAL TOTAL BELANJA Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Jumlah Konflik Sosial Persentase Pembinaan Partai Politik Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Pembinaan LSM Jumlah Penyakit Masyarakat Kondisi Kinerja Tahun 2020 Satuan 100 persen persen persen persen kasus kasus Target 100 5 30 30 30 2 2021 Rp 2.264.840.180 2.264.840.180 1.181.885.100 24.956.700 842.386.580 30.000.000 85.012.750 100.599.050 966.756.780.000 Target 100 5 30 30 30 3 2022 Rp 3.631.968.880 3.631.968.880 1.664.160.000 365.000.000 1.021.558.880 51.250.000 130.000.000 400.000.000 976.157.480.000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 3.825.326.680 4.038.020.260 3.825.326.680 4.038.020.260 100 1.740.576.000 100 1.824.633.600 5 401.500.000 5 441.650.000 30 1.043.875.680 30 1.068.424.160 30 56.375.000 30 62.012.500 30 143.000.000 30 157.300.000 3 440.000.000 2 484.000.000 1.011.674.900.000 1.037.192.310.000 Target 100 5 68,7 55 63,6 3 2025 Rp 4.271.983.198 4.271.983.198 1.917.096.960 485.815.000 1.095.427.488 68.213.750 173.030.000 532.400.000 1.063.709.730.000 Target 100 3 100 75 75 4 2026 Rp 4.529.342.430 4.529.342.430 2.018.806.656 534.396.500 1.125.131.149 75.035.125 190.333.000 585.640.000 1.094.050.590.000 Perangkat Daerah penanggun tabel 7-10
BAB 8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di daerah, maka ditetapkan indikator kinerja beserta target kinerja yang akan dicapai hingga akhir periode pelaksanaan RPJMD. Adapun indikator kinerja tersebut akan ditampilkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya (IKU Daerah) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan yang kedua adalah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Perangkat daerah) yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan urusan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang rumuskan sesuai dengan kewenangannya. Baik IKU Daerah maupun IKU Perangkat daerah menggambarkan tingkat pencapaian kinerja hasil/outcome yang dilaksanakan melalui berbagai program maupun kegiatan/ sub kegiatan oleh perangkat daerah. Pengukuran kinerja pembangunan mengukur kinerja daerah secara berkelanjutan sebagai umpan balik untuk mencapai target kinerja di masa mendatang. Dengan adanya informasi terukur pencapaian kinerja maka pemerintah daerah dapat mengukur kinerjanya secara obyektif dalam periode waktu tertentu sebagai hasil langsung atau tidak langsung dari serangkaian program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan. 8-1
8.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Daerah) Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dapat dilihat pada tabel 8.1 Tabel 8-1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Daerah) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 No Indikator Sasaran Satuan 2020 (kondisi awal) 2021 1 2 3 4 Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Rasio kemantapan jalan kabupaten Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Persentase lingkungan permukiman kumuh Rasio pemukiman layak huni Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Persentase Pengendalian Daya Rusak Air Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Harapan Hidup Angka rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah Indeks Pembangunan Gender Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing Pertumbuhan PDRB Gini rasio PDRB Per Kapita Rasio Net Ekspor terhadap PDRB Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Kemiskinan Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien Indeks Reformasi Birokrasi Indeks perilaku antikorupsi Indeks Persen Persen Persen persen persen persen persen tahun tahun tahun indeks persen indeks Juta rupiah persen persen persen indeks indeks 51,25 59 87,25 87.2 85,00 67,36 - 71,51 71,33 8,47 12,43 88,31 1,39 0.275 40,48 3,08 6,07 6,21 44,7 2,96 53 59,86 90 76.30 85,85 68,20 28,26 71,66 71,51 8,48 12,44 88,83 2,50 0.270 42,83 3,15 5,88 6,14 60 3,066 2022 60,50 57 65 92 58.75 88,65 69,10 28,54 71,82 71,69 8,48 12,44 89,00 2,90 0.265 43,81 3,25 5,68 6,08 65 3,194 2023 62.7 60 70 95 41.13 91,45 69,75 28,83 71,98 71,87 8,49 12,45 89,17 4,20 0.260 44,79 3,4 5,49 6,02 70 3,322 2024 67 63 80 97 23.03 94,25 71,30 29,12 72,13 72,05 8,49 12,45 89,34 4,50 0.255 45,76 3,6 5,29 5,97 73 3,45 2025 2026 70 65 95 73 68 100 98 12.90 97,05 72,80 27,98 100 7.22 100 73,50 28,26 72,29 72,24 8,50 12,46 89,50 72,44 72,42 8,50 12,46 89,67 4,70 0.250 46,74 4,80 0.245 47,72 3,7 5,10 5,92 3,8 4,90 5,87 76 3,578 80 3,6 8-2
No 5 6 Indikator Sasaran Opini BPK terhadap laporan keuangan Hasil evaluasi AKIP Nilai LPPD Indeks Kelembagaan Indeks SPBE Indeks Profesionalisme ASN Publik service indeks Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase nagari mandiri Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial Rata-rata indeks ketahanan ekonomi Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan Indeks Pembangunan berkelanjutan Kesesuaian pemanfaatan ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah Jumlah nagari beradat dan berbudaya Persentase peningkatan zakat Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif Jumlah nagari beradat dan berbudaya Satuan bobot bobot/ indeks Skor indeks indeks indeks indeks indeks persen indeks indeks indeks indeks persen indeks nagari persen persen nagari 2020 (kondisi awal) WTP B (63,44) 2021 WTP BB 2022 WTP BB 2023 2024 WTP WTP BB BB 2025 2026 WTP WTP A A 3,5138 3,6000 3,6500 3,7000 3,7500 3,8000 3,9000 99,9 1,35 58,04 2,85 79 7.69 1,9 65 3,03 81 11,53 15,38% 1,625 62 2,94 80 3 2,45 77 71 3,4 3,21 85 83 30,79 23,07 0,8195 0,8354 0,8437 0,8522 0,8607 0,7056 0,7127 0,7198 0,7270 0,7343 0,5950 0,6010 0,6070 0,6131 0,6192 2,725 74 3,3 84 26,92 2,175 68 3,12 82 19,23 0,8108 0,8189 0,6917 0,6986 0,5833 0,5891 - 67,94 68,78 5 64,40 70.21 10 64,93 73.68 10 65,47 75.80 15 66,00 77.80 20 66,47 78.20 35 66,55 2 75 - 1 2 77 1 3 2 80 3 6 2 85 6 10 2 90 10 13 2 95 13 17 2 100 17 8-3
8.2. 1 01.01 01.02 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ IKU Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 8.2. Tabel 8-2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 Satuan 2021 2022 2023 target 2024 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts Jumlh anak usia 7-15 tahun yang belum 6 menyelesaikan pendidikan dasar Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD 7 68,62 106,94 103,3 103,3 93,13 468 7614 Persen Persen Persen Persen Persen Orang orang 69,77 105,94 104,3 99,39 94,13 428 7758 73 106,94 105,3 99,47 95,13 388 7809 75,5 107,94 106,3 99,55 96,13 348 7828 78 108,94 107,3 99,63 97,13 308 7983 8 Persentase guru dan tenaga kependidikan
Persen 95 96 97 98 professional Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1 Angka kematian bayi (AKB) 2 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI ) 4 Prevalensi Stunting 3 Prevalensi Malnutrisi 4 Persentase Rumah Tangga PHBS 5 Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis 9 3 12,8 25,3 27,5 39 per 1.000 kelahiran hidup per 100,000 kelahiran hidup indeks Persen Persen Persen 19,5 112 12.42 25 29 41 18,6 110 12.03 22,15 31 45 17,6 108 11.65 19,65 33 50 16 105 11.27 17,5 35 60 Masyarakat 2025 80,5 109,94 108,3 99,71 98,13 268 7874 99 15 103 10.88 17,5 37 65 2026 83 110,94 109,3 99,79 99,13 228 7898 100 14 100 12.42 17 40 70 8-4
01.03 01.04 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 Satuan 6 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang 100 Persen ditangani ≤24 jam 7 Cakupan Pencegahan dan pengendalian 100 Persen penyakit menular 8 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit 100 Persen Tidak Menular 9 Visite Rate 10 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama 11 Persentase UPT RSUD Terakreditasi 3,8 21,4 50 / Jumlah Penduduk Persen Persen Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi 51,25 Persen Mantap 2 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik 3 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan 35,57 59,86 Persen Persen Kabupaten Kondisi Baik 4 Persentase penduduk yang terlayani jaringan 59 Persen pipa air minum 5 Persentase penduduk yang terlayani pelayanan 87,25 Persen air limbah domestik 6 Persentase ketersediaan Utilitas Umum
Persen (Drainase) 7 Persentase gedung perangkat daerah dalam
Persen kondisi baik 8 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang 9 Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang
Persen Persen Memenuhi Standar Kompetensi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 Cakupan permukiman layak huni 2 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 85 88,73 Persen Persen 2021 100 100 100 4 35,7 100 53 40 60 59,86 90 5,35 55 5 5 85,85 88 2022 100 100 100 4,5 42,8 100 57 43 62 65 92 5,56 60 10 5 88,65 90,4 target 2023 100 100 100 5 50 100 60 47 65 70 95 5,77 65 10 10 91,45 92,8 2024 100 100 100 5 64,2 100 63 50 66 80 97 5,98 70 15 15 94,25 95,2 2025 100 100 100 5 78,5 100 65 53 67 95 98 6,19 75 20 20 97,05 97,6 2026 100 100 100 5,5 100 100 68 57 69 100 100 6,19 80 35 25 100 100 8-5
01.05 01.06 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 Satuan 2021 3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi
Persen 100 korban bencana 4 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi
Persen 100 masyarakat terkena relokasi program Pemerintah 5 Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani 87.2 Persen 76.30 6 Cakupan lingkungan permukiman sehat dan 95,96 Persen 55,74 aman yang didukung dengan PSU 7 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau 8,52 Persen
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1 Persentase Penyelesaian kasus gangguan 91 Persen 100 ketentraman dan ketertiban umum 2 Persentase Penegakan Perda dan Perkada 1 Persen 100 yang memuat sanksi 3 persentase Inspeksi peralatan proteksi
Persen
kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta 4 Persentase respontime 15 menit pada lokasi 9 Persen 100 kebakaran Jumlah Nagari Tangguh Bencana 5 6 Persentase korban bencana yang diselamatkan - Nagari Persen 0 100 dan dievakuasi 7 Persentase daerah pasca bencana yang
Persen 75 dipulihkan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1 Persentase PPKS yang tertangani 2 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 75 100 Persen Persen 78 100 2022 100 100 58.75 60,66 10,01 100 100 80 100 1 100 75 80 100 target 2023 100 100 41.13 65,57 11,12 100 100 90 100 1 100 75 82 100 2024 100 100 23.03 70,49 12,51 100 100 100 100 2 100 75 85 100 2025 100 100 12.90 75,41 14,3 100 100 100 100 4 100 75 88 100 2026 100 100 7.22 80,33 16,68 100 100 100 100 3 100 75 90 100 8-6
2 02.07 02.08 02.09 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 Satuan 3 Persentase korban bencana alam dan sosial 100 Persen yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2 Persentase Lulusan Pelatihan yang 72,72 25,84 Persen Persen ditempatkan 3 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan 4 Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan 41,36 100 Persen Persen yang terselesaikan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1 Persentase keaktifan Focalpoint perangkat 100 Persen daerah 2 persentase Organisasi perempuan yang aktif 3 Tingkat kategori capaian APE (Anugrah 95,23 - Persen Predikat/ Nilai Parahita Ekapraya) 4 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani 6 Rasio KDRT 5 tidak ada penilaian 100 0,002 Predikat/ Nilai Persen Persen Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 1 Persentase cadangan pangan terhadap 27,75 Persen kebutuhan pangan daerah 2 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari 3 Skor Pola Pangan Harapan 2.540 85,6 K.Kal/kap/hr indeks 2021 100 75,62 26,32 42,56 100 100 95,23 - Pratama 100 0,002 33 2.550 87 2022 100 77,84 27,56 43,19 100 100 96 Pratama Pratama 100 0,002 43 2.555 87,5 target 2023 100 78,92 29,32 44,36 100 100 98 - Pratama 100 0,001 53 2.560 88 2024 100 80,25 30,54 45,12 100 100 100 Pratama Madya 100 0,001 63 2.565 88,5 2025 100 81,43 32,18 46,32 100 100 100 - Madya 100 0,001 73 2.570 89 2026 100 82,23 33,2 47,08 100 100 100 Madya Madya 100 0,001 83 2.575 89,5 8-7
02.10 02.11 02.12 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 Satuan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 1 Persentase tanah Pemerintah Daerah yang 23.52 Persen 2 3 bersertifikat Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir 100.00.00
Persen Persil Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1 Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup indeks kualitas air indeks kualitas udara indeks kualitas tutupan lahan 2 3 4 5 Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi
70 86,11 40,95 dokumen indeks indeks indeks 6 Ha Ha/Kawasan 6 Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis 6 Ha 7 Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali) Penanganan Sampah 8,92% persen (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota) 6,72% persen 8 Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 29 usaha/kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 1 Persentase kepemilikan KTP-el 97,74 Persen 2021 28.52.00 100 5 2 70,5 86,5 41 Kawasan Lahan: 5 Kawasan Air: 5 5 10% 9% 31 100 2022 32.93 100 6 2 71 86,5 41 Kawasan Lahan: 5 Kawasan Air: 5 5 12% 12% 33 100 target 2023 37.34.00 100 7 2 71 87 41 Kawasan Lahan: 2 Kawasan Air: 2 2 14 15% 35 100 2024 41.75 100 8 2 71,5 87 41,5 Kawasan Lahan: 2 Kawasan Air: 2 2 16% 18% 37 100 2025 46.16.00 100 9 2 71,5 87,5 41,5 Kawasan Lahan: 2 Kawasan Air: 2 2 18% 21,0% 39 100 2026 50.57.00 100 10 2 72 88 42 Kawasan Lahan: 1 Kawasan Air: 1 1 18% 24% 40 100 8-8
02.13 02.14 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 Satuan 2 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak 35,55 Persen (KIA) 3 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada 87,17 Persen Penduduk Usia 0-17 Tahun 4 Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa 100 Persen Kematian yang dilaporkan 5 Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta
Persen Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan 6 Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada
Persen 7 8 semua individu yang perceraiannya dilaporkan Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan 4 4 unit unit Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1 Persentase nagari yang sudah menyusun 0 Persen RPJM/RKP Nagari berbasis IDM 2 Persentase APB nagari berbasis IDM 3 Persentase Keuangan nagari berbasis 0 Persen Persen Siskeudes Online 4 Persentase nagari memiliki bumnag 21,15 Persen berkembang 5 Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari 84 Persen 6 7 (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan Jumlah Bumnag Bersama Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga 0 0 unit nagari Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2021 70 92 100 85 85 10 10 0 0 50 23,08 86 0 0 2022 80 95 100 87 87 12 12 11,59 0 57,69 25 88 1 2 target 2023 90 97 100 90 90 15 15 17,31 11,58 67,31 26,92 90 2 4 2024 100 100 100 93 93 17 17 76,92 17,31 76,92 28,85 92 3 4 2025 100 100 100 95 95 20 20 86,54 76,92 86,59 32,69 94 4 6 2026 100 100 100 100 100 25 25 100 86,54 100 34,62 96 5 6 8-9
02.15 02.16 02.17 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 1 Angka kelahiran total 2 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) 3 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need) 4 persentase kelompok usaha peningkatan 2,71 81,1 10,29 100 pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif 5 persentase kelompok tribina yang aktif 100 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 1 Persentase ruas jalan kabupaten yang
dilengkapi perlengkapan jalan 2 V/C (volume capaciti Ratio) 3 jumlah penambahan trayek angkutan umum 4 persentase angkutan orang dan barang yang 0 80 melakukan uji KIR. 5 akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 1 Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi 38 OPD 1 Nagari 2 Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik 3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Puskesmas 43 11 Klp Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 1 peesentase Koperasi Sehat 25 Satuan Persen Persen Persen Persen Persen Persen indeks trayek Persen bobot aplikasi aplikasi Koperasi 2021 2,69 81,15 10,27 100 100 60 0,2 0 85 B 38 OPD 1 Nagari 1 Puskesmas 43 11 Klp 30 2022 2,66 81,2 10,25 100 100 61 0,2 1 87 B 38 OPD 10 Nagari 10 SMP 10 SD 5 Puskesmas 10 65% 35 target 2023 2024 2,64 81,25 10,23 100 2,62 81,3 10,21 100 100 100 62 64 0,2 0 87 0,2 0 88 A A 38 OPD 20 Nagari 20 SMP 20 SD 8 Puskesmas 15 38 OPD 30 Nagari 25 SMP 30 SD 11 Puskesmas 20 70% 75% 40 45 2025 2,59 81,35 10,18 100 100 65 0,2 2 88 A 38 OPD 40 Nagari 25 SMP 40 SD 13 Puskesmas 25 80% 50 2026 2,56 81,4 10,16 100 100 67 0,2 3 90 A 38 OPD 52 Nagari 33 SMP 50 SD 13 Puskesmas 30 85% 55 8-10
02.18 02.19 02.20 02.21 02.22 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 2 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas 22 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 1 Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal 2 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi 130.026 3 Penanaman Modal Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah cabang olahraga yang aktif Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional Jumlah organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi Jumlah organisasi pramuka yang aktif Jumlah pelatih bersertifikat 33 -
- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 1 Persentase Ketersediaan Data Statistik 100 2 3 Sektoral Jumlah Nagari Statistik Jumlah Kecamatan Statistik 1
- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 1 Aplikasi yang dilakukan asesment 2 Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang 21 web, 4 Aplikasi 2 Unit Menggunakan Sertifikat Digital Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 1 2 Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan 30
Satuan Usaha mikro miliar rupiah Persen cabor cabor cabor unit Orang unit Orang Persen Nagari kecamatan web, aplikasi Persen Grup Jenis 2021 30 148.463 3 15 19 3 7 1 15 - 55 1 21 web, 4 Aplikasi 2 Unit 30 12 2022 40 163.308 3,2 20 20 4 8 2 16 5 60 20 2 5 Aplikasi 40% 60 14 target 2023 2024 50 60 179.639 3,3 197.639 3,4 25 23 28 26 5 6 9 3 17 5 10 4 18 5 70 80 30 4 40 6 10 Aplikasi 15 Aplikasi 50% 60% 90 120 16 18 2025 70 197.602 3,5 30 29 7 11 5 20 5 90 52 9 20 Aplikasi 80% 150 20 2026 80 239.099 4 33 32 8 12 6 22 5 100 52 11 25 Aplikasi 100% 172 22 8-11
02.23 02.24 3 03.25 03.26 03.27 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 3 Persentase lembaga adat yang aktif 4 5 Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 100 26 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 1 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan 67.742 2 Persentase perpustakaan yang melaksanakan 6,25% manajemen perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1 Persentase perangkat daerah yang mengelola 39,47% arsip secara baku 2 Persentase Nagari yang mengelola arsip 17,31% secara baku URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 1 Produksi Perikanan 22.185 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 1 2 Tingkat hunian akomodasi 3 4 Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah pelaku ekonomi kreatif Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina 6.164 - 800 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 1 Produksi Padi 2 Produksi Jagung 3 Produksi Kelapa sawit 66.664 4.069 104.992 Satuan Persen unit Unit orang Persen Persen Persen Ton Orang Persen Unit lembaga ton ton ton 2021 75 25 10 63.000 32,39% 47,37% 23,08% 25.509 9164 6,548 32 13 67.000 4.000 100.000 2022 80 25 65 73.500 38,68% 57,89% 30,77% 26.784 36830 20,091 36 21 67.000 4.000 103.000 target 2023 85 23 100 84.000 44,97% 68,42% 38,46% 28.123 37567 20,493 40 29 67.500 4.000 103.000 2024 90 20 120 94.500 51,26% 78,95% 46,15% 29.529 38318 20,903 45 37 67.500 4.000 103.500 2025 95 25 150 105.500 57,55% 89,47% 53,85% 31.000 39084 21,321 52 45 67.500 4.000 103.500 2026 100 25 180 131.000 63,84% 100,00% 61,54% 32.550 39867 21,745 60 57 67.500 4.000 104.000 8-12
3.30 03.31 4 04.01 No Urusan/ Bidang/ Indikator 4 Produksi karet 5 Produksi Daging 6 Populasi Ternak (Sapi/Kerbau) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 1 Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi 2 Alat UTTP yang Beratanda tera sah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1 Persentase peningkatan omzet IKM 2 Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Jumlah penyelesaian permasalahan hukum daerah 3 Jumlah zakat yang dikumpukkan oleh BAZNAS 4 Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan 1 2 tahunan 5 Persentase Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif 6 Persentase Barang Subsidi yang diawasi 7 Jumlah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan yang dialiri irigasi 8 Nilai Sakip komponen pelaporan 9 Persentase OPD dengan nilai IKM lebih besar dan sama B (75) Kondisi Awal 2020 29.689 6.340 49.043 32,43 25,13 6,5 7,05 16 5 4.680 98 27 100 2 11,27 91 Satuan ton ton ekor % Unit Persen Persen Dokumen Kasus Juta Rupiah Persen Persen Persen Kawasan Bobot Persen 2021 30.500 1.200 42.000 35 30 8 40 20 5 5.148 100 100 100 2 11,62 92 2022 30.000 1.200 42.025 37 35 8,1 60 20 10 5.620 100 100 100 3 11,97 93 target 2023 30.200 1.200 42.100 39 40 8,2 80 20 10 7.025 100 100 100 3 12,32 94 2024 30.500 1.200 42.200 41 45 8,3 90 20 10 7.500 100 100 100 4 12,67 95 2025 31.000 1.200 42.250 43 50 8,4 100 20 10 8.000 100 100 100 4 13,02 96 2026 31.200 1.200 42.300 45 55 8,5 100 20 10 8.500 100 100 100 5 13,37 97 8-13
04.02 05 05.01 05.02 No Urusan/ Bidang/ Indikator Kondisi Awal 2020 10 Persentase peningkatan kinerja kedinasan 99 KDH dan WKDH Sekretariat DPRD Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan) 1 Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda) 2 Persentase ditetapkanya PerdaAPBD dan 30 100 APBD-P 3 Persentase rekomendasi DPRD terhadap
pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran) 1 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi 2 Persentase tercapainya Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan 1 Capaian sasaran RPJMD 2 Rata-rata capaian sasaran Renstra PD 3 Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan 4 Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja 5 Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja 6 Nilai AKIP komponen capaian kinerja
19,35 16,48 10,56 Keuangan 1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 2 Rata-rata ketergantungan dana transfer WTP 90 Satuan Persen Persen Persen persen Persen persen Persen Persen persen Bobot Bobot Bobot persen persen 2021 99 75 100 100 90 90 90 90 90 20 18 12 WTP 90 2022 99 80 100 100 90 90 90 90 90 22 19 13 WTP 90 target 2023 99 85 100 100 90 90 90 90 90 23 20 14 WTP 90 2024 99 85 100 100 90 90 95 95 95 24 21 15 WTP 90 2025 99 90 100 100 90 90 95 95 95 25 22 16 WTP 90 2026 99 90 100 100 90 90 95 95 95 26 23 17 WTP 90 8-14
05.03 05.04 05.05 05.06 6 06.01 7 07.01 No Urusan/ Bidang/ Indikator 3 Persentase SILPA terhadap APBD Kepegawaian 1 2 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat Indeks Profesionalitas ASN waktu 3 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi 4 Perssentase kasus ASN yang tertangani Pendidikan Dan Pelatihan 1 Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Penelitian Dan Pengembangan 1 Jumlah Inovasi Daerah Pengelolaan Perbatasan UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat Daerah 1 Tingkat Kapabilitas APIP 2 Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan 1 Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP 2 persentase hasil musrenbang kecamatan yang 3 ditampung dalam RKPD Jumlah gangguan trantibum yang di wilayah kecamatan Kondisi Awal 2020 0,3 99,35 41,25 100 33,63 1 3 3
Satuan persen Persen persen Persen persen dokumen Bobot Bobot persen persen Kasus 2021 0,3 62 94 42 100 11 1 2 - 80 60 2 2022 0,275 65 95 45 100 13 1 3 DC 2 80 60 3 target 2023 0,25 68 96 47 100 15 1 3 DC 3 90 60 3 2024 0,2 71 97 50 100 17 1 3 DC 3 90 60 3 2025 0,2 74 98 52 100 19 1 3 3 95 65 4 2026 0,2 77 99 55 100 21 1 3 3 95 65 4 8-15
8 08.01 No Urusan/ Bidang/ Indikator UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesatuan Bangsa Dan Politik 1 Persentase Pembinaan Partai Politik 2 Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 3 Persentase Pembinaan LSM 4 5 Jumlah Konflik Sosial Jumlah Penyakit Masyarakat Kondisi Awal 2020 - - - Satuan Persen Persen Persen Kejadian kasus 2021 30 30 30 5 2 2022 30 30 30 5 3 2023 target 30 30 30 5 3 2024 68,7 55 63,6 5 2 2025 100 75 75 3 3 2026 100 85 85 3 3 8-16