2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) J A K A R T A KAMIS, 11 JULI 2024 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XXII/2024 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XXII/2024 PERIHAL Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Abdul Basir ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 11 Juli 2024, Pukul 14.34 - 15.21 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI 1) Saldi Isra (Ketua) 2) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota) 3) Arsul Sani (Anggota) PANITERA PENGGANTI Mardian Wibowo i
ii Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Mohammad Sonhaji Akbar 2. Nahruddien Akbar Tanda baca dalam risalah: [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB 1 1. KETUA: SALDI ISRA [00:00] Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 58/PUU-XII/2024 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir? 2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [00:34] Izin, Yang Mulia. Di sini yang hadir, saya selaku Kuasa Hukum, Mohammad Sonhaji Akbar. 3. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [00:44] Izin, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Nahruddien Akbar sebagai Kuasa Hukum dari Bapak Abdul Basir. Terima kasih, Yang Mulia. 4. KETUA: SALDI ISRA [00:55] Terima kasih. Ini dua-duanya pakai Akbar, ya? 5. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [00:58] Betul, Yang Mulia. 6. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [00:59] Betul, Yang Mulia. 7. KETUA: SALDI ISRA [01:00] Nahruddien Akbar dan Mohammad Sonhaji Akbar. Ada M-nya lagi, ya, itu. Ini adik-kakak atau gimana ini? KETUK PALU 3X
2 8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [01:10] Ikatan keluarga, Yang Mulia. 9. KETUA: SALDI ISRA [01:12] Nah, ada ikatan keluarga, ya. Terima kasih, Kuasa Permohon. Sesuai dengan ... apa ... Permohonan Saudara dan Permohonan tersebut telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor Registrasi 58 Tahun 2024, dan hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pertama, kami akan mendengar Pokok-Pokok Permohonan Saudara. Ya, nanti disampaikan pokok-pokok permohonannya saja, mulai dari ... apa namanya ... kewenangan enggak usah, itu sudah bisa ... apa ... mulai dari legal standing, alasan-alasan mengajukan permohonan, kemudian terakhir mohon dibacakan apa yang menjadi permohonan atau yang menjadi petitum dari Permohonan ini. Nah, setelah itu Hakim Panel setelah bergantian akan memberikan nasihat, dan terakhir nanti akan kita tutup. Paham, ya? Siapa yang mau menyampaikan ini? Pak Nahruddien atau Pak Mohamad Sonhaji, pokok-pokok permohonan? 10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [02:19] Izin, Yang Mulia. Dari saya, Mohamad Sonhaji yang akan memberikan pokok-pokok. 11. KETUA: SALDI ISRA [02:23] Silakan! Mohamad Sonhaji, ya. 12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [02:24] Ya. 13. KETUA: SALDI ISRA [02:25] Silakan, pokok-pokoknya saja, karena kami sudah ... apa ... sudah punya Permohonannya, bahkan kami sudah punya telaahnya masing-masing, dan nanti akan kita sampaikan catatannya. Dipersilakan, Pak Mohamad Sonhaji Akbar!
3 14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [02:40] Baik, Yang Mulia, terima kasih. Pada Persidangan hari ini, terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Dengan ini saya akan memberikan atau menjelaskan terkait dengan pokok-pokok yang akan kami uji materi, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang dimana dalam pasal tersebut ... eh, mohon maaf, Yang Mulia. Terkait dengan uji materi Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang dimana dalam pasal tersebut berbunyi, "Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya." Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI 45 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Yang kedua, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI 1945 yang berbunyi (...) 15. KETUA: SALDI ISRA [03:53] Enggak usah, bunyinya enggak usah. Lanjut. 16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [03:54] Lanjut. Kepada Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang RI 1945. Lalu, Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang RI (...) 17. KETUA: SALDI ISRA [04:03] Pasal 28I. 18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [04:04] 28I. 19. KETUA: SALDI ISRA [04:05] Ya, itu enggak ada Pasal 281.
4 20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [04:09] Baik. 21. KETUA: SALDI ISRA [04:10] Terus? 22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [04:11] Baik. Dalam permohonan ini, kami selaku kuasa dari Pemohon Dr. Abdul Basir yang dimana Dr. Abdul Basir adalah merupakan yang ikut serta dalam pemilihan DPR di dapil 1 Kota Tegal yang dimana Dr. Abdul Basir merupakan caleg calon legislatif yang sebelumnya menjadi caleg calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, dalam hal ini kami melihat, Yang Mulia. 23. KETUA: SALDI ISRA [04:45] Ya. 24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [04:46] Bahwa terkait dengan perhitungan di Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut kami serasanya tidak fair bagi kami karena Pemohon Dr. Abdul Basir memiliki suara yang lebih tinggi, yaitu 2.186 yang dimana kalah dengan ... yang dimana kalah dengan calon legislatif lainnya, yaitu yang pertama Beni Ageng yang dimana perolehan suaranya itu adalah 1.863. Yang kedua, Mochamad Ali Mashuri, yaitu 1.199. Lalu yang ketiga, ada H. Sisdiono, dengan perolehan suara 1.871. Dan yang terakhir Moh. Ilyas, S.H,.M.M. (...) 25. KETUA: SALDI ISRA [05:47] Itu dari partai lain, ya? 26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [05:48] Dari partai lain, Yang Mulia, betul.
5 27. KETUA: SALDI ISRA [05:49] Oke, silakan! 28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [05:50] Jadi, untuk perolehan suaranya di bawah dari Pemohon dan maka dari itu menurut hemat kami, Yang Mulia, bahwa Pasal 415 ini dirasa menurut kami masih belum mencerminkan terhadap undang-undang ... keadilan yang ada di Undang-Undang Dasar Republik 1945. Berikut, Yang Mulia. 29. KETUA: SALDI ISRA [06:14] Lanjut. Itu saja? 30. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [06:16] Ya. 31. KETUA: SALDI ISRA [06:17] Kalau begitu, bacakan Petitumnya! 32. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [06:18] Ya, baik. 33. KETUA: SALDI ISRA [06:19] Silakan! 34. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [06:25] Berkaitan dengan Petitum. 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 7B ayat (3) dan ayat (7), dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Republik 1945.
6 3. Memerintahkan pemutusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. 35. KETUA: SALDI ISRA [07:14] Terima kasih. Pak Mohammad Sonhaji Akbar sudah pernah jadi apa enggak ... berperkara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya? 36. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [07:20] Ini untuk pertama kalinya, Yang Mulia. 37. KETUA: SALDI ISRA [07:22] Ini pertama, ya. Kalau Pak Nahruddien? 38. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [07:26] Sama, yang pertama kali, Yang Mulia. 39. KETUA: SALDI ISRA [07:27] Oke, kalau begitu tolong disimak ini baik-baik nasihat dari Anggota Majelis Panel. Kalau Bapak bisa mencatatnya, alhamdulillah. Tapi kalau nanti enggak bisa mencatatnya, Bapak nanti setelah selesai ini, sudah agak sore nanti bisa ... apa ... buka website Mahkamah Konstitusi. Nanti akan ada rekaman persidangan, jadi bisa diikuti lagi. Dan juga akan ada Risalah persidangan kita. Jadi, apa yang dinasihatkan oleh Hakim Panel nanti bisa dilacak dan lalu diteliti, ini nasihat Hakim ini mau diikuti atau tidak, mana yang pantas diikuti atau tidak itu. Jadi, kalau mencatatnya tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan. Pertama, nasihat akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic, dipersilakan! 40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:21] Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Sald Isra dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.
7 Pemohon yang hari ini diwakili oleh Kuasa Hukum, ya? Sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan tadi. Tadi juga dinyatakan bahwa Kedua Kuasa Hukum ini baru pertama kali mengajukan permohonan di MK. Nah, beberapa catatan yang nanti saya sampaikan nanti juga akan dilengkapi oleh Hakim Panel yang lainnya, ya. Yang pertama. Kalau saya lihat dari segi sistematika ini sebenarnya sudah sesuai, ya, dengan Pasal 10 PMK 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Tinggal nanti isi substansi dari setiap sub-sistematika itu yang nanti perlu diperkaya nanti, ya. Yang kedua. Ini sebelum masuk substansi, ini nanti Yang Mulia Pak Arsul, bisa mungkin memberi masukan sebagai mantan anggota DPR RI. Setahu saya bahwa sistem yang dipakai ini dalam penghitungan suara ini karena dalam pemilu sebelumnya, itu PKB suaranya terbanyak, lebih banyak dari PPP, tapi kursi PPP lebih tinggi kalau tidak salah seperti itu. NasDem, ya? Oh, bukan PPP. NasDem, ya? Mungkin pemilu sebelumnya lagi mungkin. Ya, karena itu sistem ini dipakai karena ada aspirasi dan saya yakin pasti PKB juga ikut memutuskan ini karena PKB salah satu partai di DPR yang ikut membahasnya ini. Ya, karena itu nanti coba dihitung kembali, ya, soal penghitungan ini apakah kerugian aktual yang diuraikan di dalam permohonan ini betul terjadi atau tidak, ya, atau dia hanya potensial? Nah, kemudian untuk memperkuat legal standing juga. Apakah sudah ada penetapan KPU tentang anggota DPRD di ... ini kabupaten apa, nih? Tegal, ya? Oh, kota Tegal, ya. Apakah sudah ada SK-nya itu atau sudah dilantik atau tanggal berapa akan dilantik? Untuk memperkuat bukti bahwa betul Pemohon ini tidak terpilih menjadi anggota DPRD, sekalipun suaranya lebih besar dari yang tadi disebut sudah terpilih, ya. Kalau ada SK itu bisa dilampirkan, ya, kan sekarang biasanya kalau sudah dilantik itu semua terbuka untuk umum dan bisa diakses, ya, untuk memperkuat legal standing nanti. Nah, kemudian yang ketiga. Nanti di dalam uraian persoalan konstitusional norma ini, ini ada persoalan implementasi yang dialami oleh Prinsipal, tapi ini nanti uraian pasal yang diajukan ini harus dikaitkan dengan norma di dalam Undang-Undang Dasar, ya. Misalnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4), kemudian Pasal 7B, Pasal 28D, Pasal 28H, 28I ayat (2), dan seterusnya. Ini ... ini nanti diuraikan, ya. Kan di Undang-Undang Dasar tidak mesti semua pasal, cukup satu pasal saja atau mungkin ayat, sudah dianggap ini ada persoalan konstitusional norma, sehingga itu bisa di ... misalnya permohonan dikabulkan. Apakah dikabulkan sebagian atau seluruhnya, atau kadang juga ex aequo et bono, MK kemudian memberikan pemaknaan, ya, bisa juga konstitusional bersyarat dan sebagainya. Nah, itu nanti diuraikan. Pasal Undang-Undang Dasar ini tidak mesti harus
8 banyak. Nah, itu harus diuraikan satu-satu terkait dengan norma yang diajukan Permohonan ini. Nah kemudian, ini dalam penghitungan, kami mencoba untuk melakukan penghitungan sendiri, ya. Gambaran penghitungan kursi legislatif dengan metode sainte lague, ya, ini pengucapan? Sainte lague, ya. Dengan metode sainte lague ini, saya ada mencoba untuk lima cara di sini. Yang pertama, cara menghitung kursi pertama, kemudian cara menghitung kursi kedua, ketiga, kursi keempat, dan kelima. Ini diandaikan bahwa dari penghitungan yang pertama, misalnya ini masing-masing partai harus dibagi dalam angka ganjil satu, ya. Partai Apel misalnya saya ambil contoh, ini 36.000 suara. Partai Belimbing=18.000 suara. Partai Cokelat=12.000 suara, Partai Durian=9.000 suara. Partai Erbis mendapat 6.000 suara. Nah, untuk menghitung kursi pertama misalnya, masing-masing partai harus dibagi dengan angka ganjil satu, berikut uraiannya. Partai Apel misalnya 36.000/1=36.000. Partai Belimbing=18.000/1=18.000, dan seterusnya. Nah, dengan demikian partai yang memperoleh suara pertama di dapil tersebut adalah Partai Apel dengan jumlah 36.000, ya. Kemudian untuk menghitung kursi kedua. Dikarenakan Partai Apel telah mendapat kursi pembagian pertama, maka pembagian kursi kedua dari Partai Apel dibagi dengan angka ganjil tiga. Sementara Partai Belimbing, Cokelat, Durian, Erbis, tetap dibagi angka satu karena belum mendapat kursi, maka Partai Apel=36.000/3=12. Kemudian Partai Belimbing=18.000/1 jadi 18, dan seterusnya. Berdasarkan hasil penghitungan, maka yang berhak atas kursi kedua adalah Partai Belimbing dengan perolehan 18.000 suara. Suara terbanyak dibandingkan partai lainnya. Nah, ini saya coba menghitung kursi ketiga, kursi keempat, dan kursi kelima. Ini kursi kelima didapat oleh Partai Durian dengan perolehan suara sebanyak 9.000. Menurut penghitungan yang telah dilakukan, maka lima kursi yang sudah habis terbagi, dengan demikian Partai Erbis tidak mendapat kursi, ya. Nah, dengan penjelasan tersebut, tidak ada yang salah dengan metode sainte lague, kecuali Pemohon bisa membuktikan lain dan menjelaskan dalam Permohonannya, ya. Nanti kalau sudah ada SK penetapan, ya, anggota DPRD, itu nanti Mendagri kalau tidak salah, ya, anggota DPRD di kabupaten/kota, ya. Nah kalau sudah ada nanti itu dilampirkan, ya. Apa metode yang dipakai sainte lague ini kami yang salah menghitung atau mungkin Pemohon yang salah atau juga mungkin Pemohon yang benar, kami juga enggak tahu, ya, untuk pastikan hal ini. Nah, kemudian, ini kalau dalam Petitum ini kan Pemohon minta supaya norma pasal ini kan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejalan dengan calon pemilu legislatif, calon legislatif 2024. Nah, kalau ini di ... dihilangkan bertentangan, maka terjadi kevakuman
9 norma. Nah, kemudian dasarnya apa nanti? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan, dipikirkan, ya. Karena kalau nanti SK-nya sudah ada, berarti ini ada kerugian aktual karena tidak ikut kemarin, misalnya suaranya terbanyak, ternyata tidak, misalnya. Nah, apakah suara terbanyak, kan ini peserta pemilu ini perorangan atau parti politik? Kalau di Undang-Undang Dasar kan jelas, ya. Untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten adalah parti politik. Sehingga suaranya itu diberikan kepada partai, bukan kepada perorangan. Mungkin saja secara perorangan dia lebih tinggi dari partai yang lain, tetapi di partai, hak partai, jatah partai itu, kan ini peserta pemilu adalah partai, mungkin saja dia suaranya lebih tinggi dari parti yang lain. Tetapi kumulasi suara itu justru partai yang lain lebih banyak karena mungkin ada caleg yang lain juga, ya. Mungkin nanti Yang Mulia Pak Dr. Arsul bisa menjelaskan sistem ini yang lebih baik karena menurut saya ini coba dihitung kembali, ya. Apakah hitungan saya ini yang salah ataukah ... atau salah pemahaman jangan-jangan? Pesertanya adalah parti politik, bukan perseorangan, beda dengan calon anggota DPRD, ya. Sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih. 41. KETUA: SALDI ISRA [18:45] Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Itu beberapa nasihat dari Beliau. Berikutnya, kita minta Yang Mulia Bapak Arsul Sani untuk memberikan catatan. Silakan! 42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:00] Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic, dan yang saya hormati Saudara Kuasa Pemohon, ya. Ini Kuasa Pemohonnya orang Tegal juga? Bukan? 43. KUASA HUKUM: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [19:25] Bukan, Yang Mulia. Kalau saya dari Bekasi. 44. KETUA: SALDI ISRA [19:27] Oh, dari Bekasi, kira ... jadi bukan ortega, ya, bukan orang Tegal, ya. Ya, pertama, sebagai kuasa yang baru pertama kali di MK, Permohonannya secara umum sudah okelah, ya. Tetapi memang ... apa ... kewajiban Majelis Panel untuk menyampaikan penasihatan dan beberapa hal barangkali ... apa ... kalau berkenan nanti Kuasa Pemohon bisa memperbaikinyalah supaya lebih meyakinkan, gitu ya, nanti
10 terhadap Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 orang Hakim. Yang pertama di bagian kewenangan, ya. Ini saya melihat sudah cukup bagus, hanya ada satu catatan saya. SAudara mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian di Pasal 24, kemudian 24C. Kemudian, Saudara turun ke Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, merujuk pada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya, ya, Undang-Undang tentang PPP ini, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, Saudara kemudian langsung loncat ke PMK, dilewati itu Undang-Undang MK-nya. Nah, biasanya yang bagus itu setelah ini kemudian Undang-Undang MK dulu dirujuk dan kemudian baru PMK Nomor 2 Tahun 2021. Meskipun substansinya sama juga, tapi kira-kira urutannya yang sempurnalah ya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua. Ini di bagian kedudukan Pemohon, ini malah cukup panjang lebar, ya, di bagian legal standing ini. Tetapi yang diuraikan kerugian konstitusionalnya adalah kerugian konstitusional yang merujuk atau berbasis pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), padahal batu ujinya kan di sini ada banyak, ya? Saya lihat ada berapa sih, 4 ya? Mulai dari Pasal 1 ayat (2), gitu ya, kemudian juga ada Pasal 28H dan 28I. Tadi menyambung yang disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. Nah, kalau ini banyak mestinya juga harus diuraikan, gitu lho. Kenapa ini jadi alasan jadi batu uji. Kalau enggak, ya, batu ujinya satu saja, satu pasal ini saja dengan dua ayat. Nah, jadi itu di persoalan kedudukan hukum. Nah, ada yang menarik perhatian saya ini barangkali nanti terkait juga dengan konstruksi atau cara berpikirnya Pemohon. Itu di poin 1 disebutkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, pembayar pajak yang taat, ditetapkan sebagai peserta pemilu calon anggota DPRD Kota Tegal. Ini kalau peserta pemilu legislatif DPR dan DPRD itu bukan calonnya, bukan orangnya, tapi peserta pemilunya itu adalah partai politik. Itu kata ... bukan kata saya, itu kata Pasal 22E ayat (3). Yang peserta pemilunya perorangan itu ada di ayat (4) kalau itu DPD. Jadi, konstruksinya itu harus bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kota Tegal dari peserta pemilu Partai Kebangkitan Bangsa harus begitu, ya. Bukan ... nah, itu, ya, yang perlu ... tapi itu barangkali karena ... apa ... pandangan atau pikirannya adalah peserta pemilu, maka yang diminta adalah kenapa kok sebagai peserta pemilu dengan perolehan suara perorangan terbanyak kok tidak terpilih, ya? Nah, itu saya kira perlu dirumuskan kembali, ya, yang bagian itu. Nah, ini kenapa saya tekankan? Karena ini saya melihat itu intinya ada di situ. Nah, karena peserta pemilu itu adalah partai politik, maka yang dapat kursi dan yang punya kursi itu partai politik, ya, bukan calonnya, ya. Yang punya kursi itu adalah partai politik, yang dapat kursi
11 itu adalah partai politik, karena pesertanya adalah partai politik. Nah, calon itu kedudukannya ... para calon itu adalah ikut menentukan, bisa jadi dia bahkan dominan menentukan, apakah partai politik itu memperoleh kursi atau tidak, ya? Tidak semuanya calon karena tentunya ada suara pemilih yang mencoblos partai, ya, bukan mencoblos calon orang perorangan. Nah, jadi ini juga harus disesuaikan menurut saya, ya, Permohonannya agar sesuai dengan konstruksi kepemiluan kita, pemilu legislatif dalam hal ini DPR dan DPRD, itu ya. Nah, karena itu perhitungan itu apa pun modelnya, apakah kuota hare yang dulu, ya. Kuota hare itu kira-kira simpelnya pake model BPP-lah begitu, ya. Atau sainte lague, orang suka bilang sainte lague, gitu ya. Itu ... apa ... dapat kursi atau enggak partai itu, dapat kursi atau enggak itu kursinya tetap punya partai, ya, bukan calon perorangan. Nah, itu yang kemudian diputuskan. Jadi, belum pernah sistem pemilu kita itu perhitungan suaranya berbasis itu tadi, perolehan suara perorangan, ya. Berbasisnya suara terbanyak, ya, tapi suara terbanyak peserta pemilu dalam hal ini partai, ya. Nah, suara partai dibentuk dari suara yang milih partai dan gabungan suara yang memilih para calon-calon dari partai yang bersangkutan, ya. Itu ... apa ... yang saya kira harus diinikan, ya. Nah, Permohonan Saudara itu, ya, mestinya itu adalah mengubah sistem pemilu, tetapi perlu dipikirkan, ya. Kalau yang mau diubah undang-undangnya, tapi Undang-Undang Dasarnya kan tadi mengatakan peserta pemilunya adalah partai politik, ya. Nah, jadi ... apa ... itu. Kalau soal bahwa ... apa ... metode perhitungan apakah kuota hare, sainte lague, atau ada lagi ini Pak Ketua Panel pasti lebih menguasai dari saya soal itu ada metode the horns, ya, yang macam, ya. Itu pasti ada plus-minusnya, ya. Gitu. Ada partai yang saya ingat nih, Yang Mulia Pak Daniel yang senangnya kuota hare, gitu. Ada yang merasa bahwa kalau kuota hare itu jumlah suaranya sekian, kok kursinya cuma satu? Jadi, makanya disepakatinya waktu itu kemudian dari kuota hare diubah jadi sainte lague. Jadi, itu beberapa catatan, ya. Saya kira dari saya itu, Pak Ketua Panel Yang Mulia, terima kasih. Saya kembalikan. 45. KETUA: SALDI ISRA [28:31] Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Dan itu ya, beberapa catatan perbaikan, tapi ini ada tambahan juga yang harus Saudara pikirkan. Pertama, ini kan Pemohonnya kan perorangan ini. Tapi kalau dibaca Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu, anggota legislatif itu peserta pemilunya kan partai politik. Nah, tolong itu dijelaskan di Legal Standing, bagaimana Pemohon bisa menjelaskan bahwa ada kerugian di situ? Karena berdasarkan konstitusi, Pasal 22E
12 itu, dan juga Undang-Undang Pemilu, peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota itu adalah partai politik. Nah, itu, jadi sepanjang ... apa namanya ... dilakukan penghitungan dengan benar, lalu partai politik dapat kursi dan menerima itu, itu sebetulnya sih, sudah selesai. Itu satu yang harus dipikirkan dengan serius. Yang kedua, ini tadi kalau soal kewenangan sudah ada catatan tambahan tadi. Yang kedua, tolong nanti Kuasa Pemohonnya lihat lagi permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana cara menyusun kedudukan hukum itu. Kedudukan hukum itu. Jadi, ini bagian kedua, ini kedudukan hukum atau Legal Standing dan bukan kerugian ... apa ... konstitusional Pemohon. Yang harus dijelaskan itu adalah apa yang bisa menjelaskan bahwa Pemohon itu memiliki kedudukan hukum. Nah, lihat nanti ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Legal Standing itu, dan ada beberapa putusan dan beberapa poin yang harus dijelaskan untuk menguraikan apakah Pemohon itu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atau tidak. Nah, salah satu yang harus diuraikan itu adalah harus dijelaskan atau diuraikan kira-kira dengan berlakunya Pasal 415 ayat (3) itu, itu hak konstitusional yang mana dalam konstitusi yang dinilai oleh Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon kalau Pasal 415 ayat (3) itu tetap begitu? Dan ini memang ada uraian, ya, uraian komposisi perolehan suara. Ya, ini enggak perlu semua partai politik juga diuraikan. Ini kan mulai dari partai politik nomor satu, sampai semuanya. Sehingga untuk menjelaskan tabel itu saja perlu beberapa halaman, padahal yang kami butuhkan itu adalah uraian kepada kami mengapa Anda itu atau Pemohon Prinsipal Anda itu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan? Apakah kerugiannya itu bersifat faktual, aktual, atau bersifat potensial? Itu harus dijelaskan. Nah, yang agak beratnya memang itu, mengaitkan antara partai politik sebagai peserta pemilu dengan perorangan calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik. Nah, itu belum ada uraiannya sama sekali, yang harus diuraikan. Nah, jadi ... apa namanya ... sehingga kami tahu, "Oh, ini memang ada alas hak atau alas hukumnya untuk maju sebagai calon." Ini kan PKB di daerah pemilihan Prinsipal Saudara itu kan cuma dapat 1 kursi, kan? Nah, itu. Yang dari awal itu sudah harus dipahami bagaimana pola penentuan kursi. Jadi, menentukan siapa yang akan jadi calon itu, itu urutan kesekian. Nah, pertama yang ditentukan terlebih dahulu itu adalah apakah partai politik peserta pemilu di dapil yang bersangkutan itu dapat kursi atau tidak. Nah, ini PKB dapat kursi ya, tapi kemudian gagal dapat kursi kedua sehingga dari 1 kursi yang didapat PKB di Kota Tegal itu jatuhlah kepada peraih suara terbanyak di Partai PKB. Jadi, enggak boleh calon di PKB dikontes ke calon di partai lain itu.
13 Ini kan Anda mengontesnya ke partai lain. Jadi, kalau cara berpikir sistem penentuan kursinya itu begitu. Ini partai dapat kursi atau tidak, kecuali di PKB itu Anda dapat kursi terbanyak. lalu yang ditunjuk nomor bukan suara terbanyak, nah, itu baru bisa jadi masalah. Nah, yang dari awal kan mestinya Prinsipal Saudara sudah paham kalau ada partai politik peserta pemilu dengan metode penghitungan sainte lague itu, itu sudah jelas bahwa dengan sistem proporsional terbuka suara terbanyak. Nah, itu sudah jelas itu. Ya, kalau dapat satu kursi, ya, siapa yang paling banyak suaranya di partai politik itu. Jadi, enggak boleh dikontes ke partai lain, beda kotaknya itu. Nah itu, tapi kalau mau dijelaskan, silakan! Mengapa ada kerugian hak konstitusional Pemohon? Nah, itu di legal standing. Sebab kalau ini tidak bisa dilewati, legal standingnya, kami tidak berkeyakinan bahwa Pemohon memiliki legal standing, Pemohon ini akan di-NO-kan. Berhenti di situ. Jadi, kami tidak akan menilai konstitusionalitas normanya. Nah, itu yang paling agak berat ini yang harus dilakukan oleh Kuasa Pemohon. Nanti pelajarilah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Pemohonnya itu diberikan legal standing oleh Mahkamah. Yang ketiga. Ini harus ... apa ... harus jelas-jelas, ya, karena ini banyak sekali dasar yang dijadikan ... apa namanya ... pengujian. Jadi, dikatakan kalau melihat kepada Petitum Saudara ini, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ada sebelas batu uji untuk Pasal 415 ayat (3) ini. Tadi Yang Mulia Pak Daniel, Yang Mulia Pak Arsul sudah menyampaikan, mungkin cukup pilih satu atau dua saja, tapi itu harus diuraikan secara jelas mengapa pasal yang diuji ini, Pasal 14[sic!] ayat (3) itu bertentangan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian tadi? Artinya begini, Pak Akbar, dua-duanya Pak Akbar ini. Semakin banyak dasar pengujian yang dipilih untuk menguji inkonstitusionalitas norma, semakin berat tanggung jawab kita menguraikannya apa, karena satu-satu harus dikontes. Misalnya begini, mengapa Pasal 415 ayat (3) itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Itu harus diuraikan. Lalu setelah itu, mengapa pula dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Diuraikan lagi. Mengapa pula dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3)? Diuraikan semua. Karena apa? Kami akan nilai penjelasan itu semuanya nanti. Nah, ini enggak. Jadi, saran kami, mungkin dipilih saja yang paling relevan. Misalnya pertanyaan saya, apa relevannya mengambil Pasal 6A itu? Orang itu syarat untuk jadi calon presiden, kok? Apa relevannya mengambil Pasal 7B ayat (3), Pasal 7B ayat (7)? Ini kalau dilihat konstitusi, Pasal 7B itu kan berkaitan dengan, ya, usul pemberhentian presiden. Ini lihat ini, Pasal 7B itu, ayat (7)-nya, "Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden."
14 Enggak relevan dengan pasal yang Saudara uji. Jadi, hati-hati juga memilih dasar pengujiannya ini. Ini misalnya Pasal 6A ayat (3), ayat (4), Pasal 7B ayat (3), ayat (7), Pasal 37. Ini Pasal 37 ini kan perubahan konstitusi. Jadi, kalau dasar-dasar pengujiannya tidak tepat dan itu yang berkait dengan dasar-dasar pengujian itu bisa dikatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah. Oleh karena itu, tolong nanti dicari kira-kira apa yang paling tepat. Pilih satu misalnya, kedaulatan rakyat, misalnya. Nah, ini mungkin agak relevan. Diuraikan mengapa Pasal 415 ayat (3) itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, itu yang diuraikan, baik itu dalam konteks teorinya, putusan-putusan MK sebelumnya, konteks perbandingannya. Nah, itu yang diuraikan, sehingga kami yakin nanti, "Wah, ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar." Tapi di sini belum diuraikan oleh Pemohon. Dan yang terakhir, terakhir, ya. Ini di petitum itu, satu, petitum angka dua itu tolong diperhatikan. Cukup menyebut bahwa Pasal 415 ayat (3) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sejalan dengan Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2024 itu. Nah, ini enggak ngerti kami apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud sejalan? Ini kalau lihat rumusan poin dua ini, ini bisa dikatakan obscure ini, apa yang dimaksud ini? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, disebutkan ada sembilan norma atau sebelas tadi, lalu mengikat sejalan dengan pemilihan umum anggota legislatif 2024. Nah, nanti tolong pelajari lagi oleh Kuasa Pemohon untuk ... apa namanya ... untuk menggunakan atau menyusun petitum ini. Nah, sekarang kan berlaku untuk Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2024. Ini kalau misalnya permohonan Saudara kami kabulkan, itu nanti akan mengubah semua yang ditetapkan itu. Karena apa? Karena pengujian di Mahkamah Konstitusi itu berbeda dengan kasus konkret di pengadilan biasa. Kalau pengadilan biasa, diputus itu berlaku untuk yang bersangkutan saja. Tapi kalau ini diputus, sekalipun yang lain-lain tidak mengajukan permohonan, dia berlaku juga untuk itu. Padahal ini sudah selesai ditetapkan oleh KPU. Nah, tolong itu dipikirkan Pak Nahruddien Akbar dan Pak Mohammad Sonhaji Akbar terkait dengan permohonan ini. Jadi, sebetulnya sebagai orang yang baru pertama berpengalaman, itu ... ini sudah bagus, ya. Tapi kami mau jangan nanti permohonan ini berhenti gara-gara beberapa hal yang dijelaskan tadi. Nah, itu ... apa namanya ... ini kan di Petitum terdapat tujuh pasal yang dijadikan batu uji, ya. Kalau tujuh pasal ya, tapi kalau dilihat normanya itu sebelas. Tapi di Positanya, di alasan-alasan mengajukan permohonan, itu hanya empat pasal konstitusi saja yang digunakan. Nah, ini tiba-tiba di Petitumnya lebih banyak pasal yang disebutkan sebagai dasar pengujian. Nah, ini kalau begini enggak diperbaiki, ini bisa kabur juga permohonannya.
15 Nah, terakhir, di ... apa namanya ... di bukti yang diajukan, justru Undang-Undang 7/2017 itu tidak dijadikan alat bukti. Nah, kalau tebal sekali, Pak Akbar keduanya, kalau tebal sekali karena Undang-Undang itu lebih dari 500 pasal, nanti kopikan saja judul undang-undangnya, mungkin pasal 1-nya, lalu dikopikan yang pasal yang berkaitan, halaman pasal yang berkaitan, lalu halaman terakhirnya yang ada lembaran untuk ... apanya itu ... pernyataan berlakunya itu. Nah, supaya jangan terlalu banyak. Kami ada sih, tapi ini kan syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Paling tidak ada Undang-Undang Dasar, lalu norma atau pasal atau undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya itu. Nah, itu ya, Pak Akbar, untuk bisa dipertimbangkan. Nah, ini memang nasihat kami, nanti Bapak berdualah yang menentukan ini kira-kira yang dinasihatkan Hakim ini mana yang penting untuk perbaikan permohonan ini. Ada yang mau disampaikan? Silakan! Bapak-bapak berdua, Pak Nahruddien? 46. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD SONHAJI AKBAR [43:39] Dari saya cukup, Yang Mulia. 47. KETUA: SALDI ISRA [43:41] Cukup, Pak Sonhaji. Pak Nahruddien? 48. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHRUDDIEN AKBAR [43:44] Alhamdulillah cukup jelas. 49. KETUA: SALDI ISRA [43:45] Nah, itu kalau sudah pakai alhamdulillah, sudah selesai ini barang ini. Pak ... apa ... Kuasa Pemohon, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Bapak diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini, kalau mau memperbaiki, selama maksimal 14 hari dari sekarang, masuk hari yang sekarang, 14 hari. Dan batas akhir penyerahan perbaikan permohonan disampaikan pada Rabu, 24 Juli 2024. Perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah paling lambat pukul 14.00 WIB. Itu paling lambatnya, tapi kalau bisa dikirim lebih cepat, alhamdulillah. Nah, Bapak bisa pikirkan apa yang disarankan oleh Majelis Panel tadi yang bisa digunakan untuk memperbaiki permohonan ini kalau mau memperbaiki. Bahkan, jika Bapak berpikir misalnya, "Wah, ini rumit sekali, ini sudah begini peristiwanya, faktanya begini."
SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB 16 Ditarik kembali juga enggak apa-apa. Nah, itu termasuk yang dipikirkan. Jadi, kalau ada saran permohonan itu, boleh saja tidak diterima. Kami hanya menjalankan ketentuan hukum acara. Kalau mau diterima, bisa saja tidak semua yang disarankan diterima. Jadi, bisa saja datang, mungkin melakukan perbaikan satu atau dua poin saja. Bahkan, yang saya katakan tadi, kalau ada berpikir, ya, sudahlah ini tidak usah diteruskan, ditarik kembali juga boleh. Nah, ini enaknya beracara di Mahkamah Konstitusi. Sudah gratis, tidak ada bayaran segala macam, ada saran perbaikan oleh Hakim, kita mau menerima perbaikan itu atau tidak enggak apa-apa, bahkan mau menarik juga boleh. Oke, ya, Pak Akbar berdua? Cukup, ya? Dengan demikian, kalau tidak ada perbaikan itu yang perlu dicatat, kalau tidak ada yang akan disampaikan. Ini batas waktunya Rabu, 24 Juli 2024, Pukul 14.00 WIB. Jadi, perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy-nya diterima paling lambat pukul 14.00 WIB, tanggal 24 Juli. Terima kasih kalau tidak ada. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 58/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Jakarta, 11 Juli 2024 Plt. Panitera, Muhidin KETUK PALU 3X