Laporan Kinerja OJK Triwulan IV-2023
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 i i i | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K K ATA P E N G A N TA R Kata Pengantar Selama triwulan IV-2023, OJK melakukan penguatan kebijakan dalam rangka pengawasan, melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan untuk menjaga integritas pasar keuangan, serta meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Edukasi Pelindungan Konsumen (PEPK) 2023-2027 dan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar
K ATA P E N G A N TA R Selama triwulan IV-2023, kinerja perekonomian global menunjukkan perlambatan antara lain dipengaruhi oleh peningkatan tensi geopolitik. Divergensi terlihat di negara utama di antaranya Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok. The Fed mempertahankan FFR pada level 5,5% dan mengambil kebijakan dovish. Secara umum, pengetatan kebijakan moneter global relatif efektif menurunkan tekanan inflasi, yang terlihat dari tren inflasi inti yang menurun hampir di mayoritas negara utama. Perekonomian domestik tumbuh positif sebesar 5,04% yoy. Tingkat inflasi di Indonesia berada dalam tren yang menurun, meski inflasi umum tercatat meningkat daripada periode sebelumnya, yakni menjadi sebesar 2,61% yoy (triwulan III-2023: 2,28% yoy). PMI Manufaktur Indonesia tercatat stabil di zona ekspansi pada level 52,2 (triwulan III-2023: 52,3), sejalan dengan kinerja dunia usaha yang tumbuh solid. Di sisi lain, sektor eksternal Indonesia melanjutkan kinerja yang positif seiring neraca dagang yang masih mencatatkan surplus di tengah pelemahan harga komoditas dunia. Di pasar nilai tukar global, mayoritas nilai tukar bergerak menguat terhadap nilai tukar USD, termasuk nilai tukar Rupiah yang berada di Rp15.395/USD, atau menguat sebesar 0,4% qtq. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2023 tetap terjaga dan resilien didukung oleh kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang meningkat serta profil risiko yang terjaga, permodalan yang memadai dan likuiditas yang ample. Kinerja jasa keuangan pada industri Desember 2023 tercatat tumbuh positif yang tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan tumbuh double digit menjadi 10,38% yoy. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 7.272,80, atau mengalami peningkatan sebesar 6,16% industri Persuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya tercermin dari pertumbuhan total aset PPDP sebesar 1,39% menjadi Rp2.321,50 triliun yang didorong oleh kenaikan aset industri asuransi dan BPJS. Kinerja Industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan yang tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,01% menjadi Rp981,60 triliun. Adapun, peningkatan aset PVML terbesar didorong kenaikan aset dari industri lembaga keuangan mikro sebesar 5,79%. intermediasi (yoy). Kinerja L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Pada FATF Plenary Meeting tanggal 25 Oktober 2023, Indonesia telah diterima menjadi anggota penuh (full member) Financial Action Task Force (FATF). Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk OJK, yang menunjukkan SJK nasional telah secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT, dan PPPSPM). Selama IV-2023, OJK melakukan penguatan kebijakan dalam rangka pengawasan dengan menerbitkan 12 POJK dan 8 SEOJK yang diantaranya mengatur tentang pengembangan digital, menyempurnakan pengaturan industri perasuransian, memperkuat tata kelola investasi dana pensiun, mengatur penyelenggaraan usaha Dana Pensiun, Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS). OJK juga melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan serta untuk menjaga meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Edukasi Pelindungan Konsumen (PEPK) 2023-2027 dan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. triwulan layanan integritas pasar keuangan, Peningkatan akses keuangan masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi dan literasi diantaranya melalui pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan dari bulan Mei s.d Oktober dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Selama periode pelaksanaan BIK tahun 2023, menghasilkan capaian 7.936.718 akses produk layanan/jasa keuangan (naik sebesar 13.34% dari capaian tahun 2022). Upaya peningkatan inklusi keuangan senantiasa dilakukan OJK yang melibatkan dukungan strategis berbagai pihak antara lain melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sampai dengan periode triwulan IV-2023, telah dibentuk 515 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 481 TPAKD tingkat kabupaten/kota. 2023 (BIK) 2023, Atas nama seluruh Anggota Dewan Komisioner, kami memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam menjaga stabilitas SJK serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang kurang mendukung. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pegawai yang senantiasa memberikan kontribusi kinerja terbaiknya agar kinerja OJK semakin baik. L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K | i v
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Gambar Ringkasan Eksekutif BAB 1 Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik 1.1 Perkembangan Ekonomi Global 1.2 Perkembangan Ekonomi Indonesia 1.3 Perkembangan Pasar Keuangan Global dan Domestik BAB 2 Perkembangan Kebijakan Strategis 2.1 Stabilitas Sistem Keuangan 2.1.1 Lembaga Jasa Keuangan 2.1.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 2.1.3 Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 2.2 Perkembangan Pengawasan Terhadap Konglomerasi Keuangan Tahun 2023 2.2.1 Implementasi Pengawasan Terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) 2.2.2 Profil Konglomerasi Keuangan 2.3 Penanganan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) 2.3.1 Pemenuhan Prinsip Internasional APU PPT dan PPPSPM 2.3.2 Penguatan Pengaturan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan 16 2.3.3 Koordinasi Kelembagaan 2.3.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP 2.4 Hubungan Kelembagaan 2.4.1 Kerjasama Domestik 2.4.2 Kerjasama Hubungan Bilateral dan Regional 2.4.3 Kerjasama Hubungan Multilateral 2.4.4 Pengembangan Fungsi Investor Relation Unit BAB 3 Kinerja Pengawasan Perbankan 3.1 Perkembangan Industri Perbankan 3.1.1 Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) 3.1.2 Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) 3.1.3 Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif 3.1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 3.1.5 Perkembangan Perbankan Syariah v | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K iii v ix xiv xvi xvii 3 5 6 11 11 12 13 13 13 14 15 15 16 17 18 18 19 21 22 27 27 29 31 32 33 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 3.5 BAB 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.2 4.3 4.4 BAB 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 DA F TA R I S I Aktivitas Pengaturan Perbankan 36 Pengaturan Perbankan 36 Pengaturan Perbankan Syariah 39 Aktivitas Pengawasan Perbankan 39 Aktivitas Perizinan Perbankan 40 Aktivitas Pengembangan Perbankan 43 Kinerja Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Dervatif, dan Bursa Karbon Perkembangan Industri Pasar Modal , Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon 49 Perkembangan Perdagangan Efek 49 Perkembangan Jumlah SID 51 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek 51 Perkembangan Pengelolaan Investasi 52 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik 55 Perkembangan Securities Crowdfunding 58 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 59 Perkembangan Bursa Karbon dan Keuangan Derivatif 60 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah 60 Aktivitas Pengaturan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursan Karbon 64 Aktivitas Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon 65 Aktivitas Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon 76 Kinerja Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Perkembangan Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun 83 Perkembangan Asuransi dan BPJS 83 Perkembangan Industri Dana Pensiun 86 Perkembangan Industri Penjaminan 86 Perkembangan Industri Jasa Penunjang PPDP 87 Perkembangan PPDP Syariah 88 Aktivitas Pengaturan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun 89 Aktivitas Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun 92 Pengawasan Asuransi Jiwa 92 Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi 93 Pengawasan Asuransi dan Reasuransi Syariah 94 Pengawasan Jasa Penunjang 95 Pengawasan Dana Pensiun 95 Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan 95 Pengawasan Khusus Asuransi dan Dana Pensiun 96 Pengawasan Lembaga Penjaminan 97
DA F TA R I S I 5.3.9 Pengawasan Spesialis Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun, dan Aktuaria 5.3.10 Pemeriksaan Khusus Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, dan Dana Pensiun 5.3.11 Pengendalian Kualitas Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, dan Dana Pensiun 5.4 Aktivitas Pelayanan Perizinan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun 98 5.4.1 Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran 5.4.2 Pencabutan Izin Usaha 5.4.3 Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan 5.4.4 Pelaporan Pengendali 5.4.5 Perubahan Anggaran Dasar, Modal Disetor, dan Pemegang Saham 5.4.6 Perubahan Nama PPDP 5.4.7 Perubahan Dana Pensiun 5.4.8 Kantor Cabang 5.4.9 Kantor Pemasaran (Kantor selain Kantor Cabang) 104 5.4.10 Pendaftaran Pialang 5.4.11 Pengangkatan Pialang 5.4.12 Pemberhentian Pialang 5.4.13 Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum 5.4.14 Pendaftaran Profesi PPDP 5.4.15 Perubahan Data Profesi Penilai, Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi 5.4.16 Produk 5.4.17 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 5.4.18 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama 5.4.19 Pelaporan AP/KAP 5.4.20 Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal 5.4.21 Penggunaan Tenaga Kerja Asing 5.4.22 Kegiatan Usaha Lainnya 5.5 Aktivitas Pengembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun BAB 6 Kinerja Pengawasan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 6.1 Perkembangan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 6.1.1 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan 6.1.2 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura 6.1.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 6.1.4 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Khusus 6.1.5 Perkembangan Industri Pergadaian 6.1.6 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro 6.1.7 Perkembangan Industri Peer to Peer Lending (P2PL) 6.1.8 Perkembangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 97 97 98 98 99 99 101 101 103 103 103 105 106 106 106 107 107 107 108 109 109 110 110 112 112 117 117 120 123 123 126 127 127 128 6.1.9 6.1.10 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 6.4.9 6.4.10 6.4.11 6.5 BAB 7 7.1 7.2 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Perkembangan Program Strategis PVML Perkembangan PVML Syariah Aktivitas Pengaturan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Aktivitas Pengawasan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional Pengawasan Usaha Berbasis Teknologi Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya Pemeriksaan Khusus Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Aktivitas Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Pemberian Izin Usaha Pencabutan Izin Usaha Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 138 Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/ Pengendali/Modal/Pemegang Saham Perubahan Nama Kantor Cabang Kegiatan Usaha Lain Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama Pelaporan Syarat Berkelanjutan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Aktivitas Pengembangan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Kinerja Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Perkembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Aktivitas Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K | 128 128 131 133 133 134 134 135 136 136 136 137 137 138 138 139 139 140 140 140 141 141 142 145 146 v i
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 7.3 Aktivitas Pembinaan/Pemantauan Sandbox Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 7.4 Aktivitas Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto 7.5 Aktivitas Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto 7.6 Innovation Center BAB 8 Kinerja Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Komunikasi 8.1 Inklusi Keuangan 8.1.1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) 8.1.2 Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) 8.1.3 Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 8.2 Literasi dan Edukasi Keuangan 8.2.1 Program Literasi dan Edukasi Keuangan 8.2.2 Intensifikasi Penggunaan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan OJK 8.2.3 Distribusi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Sosial/Digital 8.3 Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 8.4 Perlindungan Konsumen 8.4.1 Layanan Konsumen 8.4.2 Laporan IDR (Internal Dispute Resolution) oleh PUJK 8.4.3 Kerjasama Kelembagaan Pelindungan Konsumen 8.4.4 Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Konsumen 8.5 Pembelaan Hukum Konsumen 8.5.1 Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan 8.5.2 Sosialisasi LAPS OJK 8.5.3 Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen v i i | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 147 147 149 152 155 155 159 160 160 160 161 161 162 166 166 168 168 169 169 169 171 172 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.7 8.7.1 8.7.2 8.7.3 8.8 8.8.1 8.8.2 8.8.3 8.8.4 8.8.5 8.9 8.9.1 8.9.2 8.9.3 8.9.4 8.9.5 BAB 9 9.1 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.4 9.5 DA F TA R I S I Pengembangan dan Pengaturan Edukasi dan Pelindungan Konsumen 172 Pengembangan Kebijakan PEPK 172 Pengaturan PEPK 174 Analisis Informasi dan Kerja Sama 175 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) 176 Kegiatan terkait Kelembagaan 176 Kegiatan Pencegahan 176 Kegiatan Penanganan 177 Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan 180 Pemeriksaan Khusus 180 Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Tahun 2023 180 Pelaksanaan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) 181 Analisa Perjanjian Baku 181 Pengenaan Sanksi 181 Komunikasi 181 Komunikasi Digital 181 Layanan Informasi 183 OJK TV 183 Strategi Komunikasi dan Relasi Komunitas 184 Relasi Media 184 Penguatan Tata Kelola Organisasi Dewan Audit 189 Audit Internal 189 Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas 190 Manajemen Risiko 190 Pengendalian Kualitas 191 Program Penguatan Integritas 192 Governance Risk and Compliance (GRC) Terintegrasi 193
DA F TA R I S I BAB 10 Penguatan Penyidikan dan Manajemen Strategis 10.1 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan 10.1.1 Penanganan Perkara 10.1.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan 10.1.3 Koordinasi dengan Instansi Terkait 10.1.4 Penyampaian Informasi Melalui Media 10.2 Manajemen Strategis dan Kinerja 10.2.1 Manajemen Strategi OJK 10.2.2 Evaluasi Kinerja OJK 10.3 Pelaksanaan Anggaran 10.4 Pengembangan Sistem Informasi 10.4.1 Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kelangsungan Layanan Sistem Informasi (SI) 10.4.2 Pengembangan Teknologi Cloud di OJK 10.4.3 Penyiapan Infrastruktur Sistem Informasi untuk Mendukung Flexible Office Space (FOS) 10.4.4 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi 10.4.5 Dukungan Sistem Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan OJK kepada Stakeholders 10.5 Logistik 10.5.1 Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK 10.5.2 Penerapan Flexible Office Space (FOS) 10.6 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Perubahan 10.6.1 Pengelolaan SDM 10.6.2 Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 10.6.3 Konsultasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi 10.6.4 Pengembangan SDM 10.6.5 Manajemen Perubahan 10.7 OJK Institute 197 197 197 197 198 198 198 198 199 199 199 199 200 200 200 201 201 202 202 202 202 203 203 204 205 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K | v i i i
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 Daftar Tabel BAB 1 Tabel 1-1 Pergerakan Suku Bunga Acuan Global Tabel 1-2 Proyeksi IMF Tabel 1-3 Proyeksi Bank Dunia Tabel 1-4 PMI Manufaktur Negara Utama Eropa BAB 2 Tabel 2-1 Data Rentabilitas Konglomerasi Keuangan Tabel 2-2 DTTOT sampai dengan Triwulan II-2023 Tabel 2-3 Kegiatan Kelembagaan Kementerian/Lembaga/IJK Tabel 2-4 Kegiatan Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK Tabel 2-5 Riset OJK Institute 2023 Tabel 2-6 Struktur Organisasi NGFS Tabel 2-7 Struktur Task Force Keuangan Berkelanjutan 30 BAB 3 Tabel 3-1 Kondisi Bank Umum Tabel 3-2 Kondisi Bank Umum Konvensional Tabel 3-3 Kondisi Umum BPR Tabel 3-4 Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel 3-5 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank Tabel 3-6 Kondisi Perbankan Syariah Tabel 3-7 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan Tabel 3-8 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Tabel 3-9 Perizinan Kelembagaan BUK BAB 4 Tabel 4-1 Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik Tabel 4-2 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang Tabel 4-3 Jumlah PE Tabel 4-4 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat i x | L A P O R A N T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 O J K 4 4 4 6 15 18 18 22 25 28 33 34 36 38 40 40 48 49 49 55 56 57 57 Tabel 4-5 Tabel 4-6 Tabel 4-7 Tabel 4-8 Tabel 4-9 Tabel 4-10 Tabel 4-11 Tabel 4-12 Tabel 4-13 Tabel 4-14 Tabel 4-15 Tabel 4-16 Tabel 4-17 Tabel 4-18 Tabel 4-19 Tabel 4-20 Tabel 4-21 Tabel 4-22 Tabel 4-23 Tabel 4-24 DA F TA R TA B E L Proses Izin WPPE dan WPEE 57 Proses Perpanjangan Izin 57 WPPE dan WPEE Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT 57 NAB Per Jenis Reksa Dana 58 Jumlah Produk Pengelolaan 58 Investasi dan Nilai Dana Kelolaan Jenis Reksa Dana yang Mendapat 59 Surat Efektif Perkembangan Pelaku di Industri 60 Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin Perkembangan Penawaran Umum (Emisi) 60 Perkembangan Nilai Emisi 60 Berdasarkan Sektor Industri sampai dengan Triwulan II-2023 (Rp miliar) Perusahaan yang Melakukan 61 PUP Saham Perusahaan yang Melakukan 61 Penawaran Umum Terbatas Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) 62 Perusahaan yang telah Melakukan 62 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) Perusahaan yang telah Melakukan 62 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan III-2023 Berdasarkan Sektor Industri (dalam juta rupiah) 63 Pemberian Izin Equity/Securities Crowdfunding (ECF/SCF) 64 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal 64 Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal 65 Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Akuntan 65 Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan Hukum 65
DA F TA R TA B E L Tabel 4-25 Tabel 4-26 Tabel 4-27 Tabel 4-28 Tabel 4-29 Tabel 4-30 Tabel 4-31 Tabel 4-32 Tabel 4-33 Tabel 4-34 Tabel 4-35 Tabel 4-36 Tabel 4-37 Tabel 4-38 Tabel 4-39 Tabel 4-40 Tabel 4-41 Tabel 4-42 Tabel 4-43 Tabel 4-44 Tabel 4-45 Tabel 4-46 Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Penilai Daftar Efek Syariah Insidentil pada Periode Pelaporan Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun) Perkembangan Indeks Saham Syariah Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum Perkembangan Reksa Dana Syariah NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun) Monitoring Saham Penelahaan Saham Pemeriksaan Teknis Saham Monitoring EBUS dan Efek Lain Rekapitulasi Pelaporan LKPPE pada Triwulan III-2023 Jumlah Pemeriksaan APU PPT terhadap Manajer Investasi pada Triwulan III-2023 Hasil Pemantauan atas Laporan Bulanan Manajer Investasi Hasil Pemantauan atas Nilai Minimum MKBD Hasil Pemantauan atas Kewajiban Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan Manajer Investasi Aksi Korporasi Emiten dan Perusahaan Publik Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022 Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022 Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2023 Emiten dan Perusahaan Publik Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022 65 66 67 67 67 68 68 71 72 72 72 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 Tabel 4-47 Tabel 4-48 Tabel 4-49 Tabel 4-50 Tabel 4-51 Tabel 4-52 Tabel 4-53 Tabel 4-54 Tabel 4-55 Tabel 4-56 BAB 5 Tabel 5-1 Tabel 5-2 Tabel 5-3 Tabel 5-4 Tabel 5-5 Tabel 5-6 Tabel 5-7 Tabel 5-8 Tabel 5-9 Tabel 5-10 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2023 Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Teknis terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Monitoring Laporan Berkala Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal Monitoring Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tanggapan atas Surat Laporan Perubahan Data ASPM Mulai dan Berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah Pengelompokan Unit Karbon SPE-GRK SPE-GRK Terdaftar di IDX Carbon Jumlah Kasus yang Masuk dan Dalam Proses Penanganan Progress Pengembangan Aplikasi untuk PKSI Reguler multiyears pada tahun 2022-2023 Progress Pengembangan Aplikasi untuk PKSI Reguler multiyears pada tahun 2023 Indikator Perusahaan Asuransi dan BPJS (triliun Rupiah) Portofolio Investasi Asuransi dan BPJS Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS RBC Industri Asuransi Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun rupiah) Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun rupiah) Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun rupiah) Jumlah Dana Pensiun Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang PPDP L A P O R A N T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 O J K | 76 77 77 77 78 78 78 79 82 83 89 90 90 91 91 91 91 91 92 93 x
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 Tabel 5-11 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang PPDP Tabel 5-12 Total Aset PPDP Syariah Triwulan III-2023 Tabel 5-13 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah Triwulan III-2023 Tabel 5-14 Aset Perusahaan Penjaminan Syariah Triwulan III-2023 Tabel 5-15 Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun Tabel 5-16 Sanksi Administratif terhadap Asuransi dan Dana Pensiun Tabel 5-17 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-18 Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-19 Rekapitulasi Penggabungan PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-20 Rekapitulasi Pengambilalihan PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-21 Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-22 Rekapitulasi Pelaporan Pengendali PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-23 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-24 Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-25 Rekapitulasi Perubahan Nama PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-26 Rekapitulasi Perubahan Dana Pensiun sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-27 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-28 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-29 Rekapitulasi Pendaftaran Pialang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-30 Rekapitulasi Pengangkatan Pialang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 Tabel 5-31 Rekapitulasi Pemberhentian Pialang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 x i | L A P O R A N T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 O J K 93 93 93 94 99 100 101 101 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 108 109 109 Tabel 5-32 Tabel 5-33 Tabel 5-34 Tabel 5-35 Tabel 5-36 Tabel 5-37 Tabel 5-38 Tabel 5-39 Tabel 5-40 Tabel 5-41 Tabel 5-42 BAB 6 Tabel 6-1 Tabel 6-2 Tabel 6-3 Tabel 6-4 Tabel 6-5 Tabel 6-6 Tabel 6-7 DA F TA R TA B E L Rekapitulasi Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum sampai dengan Triwulan III-2023 109 Rekapitulasi Pendaftaran Profesi PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 110 Rekapitulasi Produk PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 110 Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 111 Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 111 Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan III-2023 112 Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 112 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 113 Rekapitulasi Pelaporan Data Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai yang Melakukan Kegiatan di PPDP (Pelaporan PPL Profesi) sampai dengan Triwulan III-2023 114 Rekapitulasi Pelaporan Pengkinian Sertifikasi Kepialangan Asuransi sampai dengan Triwulan III-20233 114 Rekapitulasi Kegiatan Usaha Lainnya di PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 115 Total Aset PVML (triliun Rupiah) 119 Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi 120 Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan 121 NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi 121 Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi 122 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (triliun Rupiah) 124 Jumlah LKM 126
DA F TA R TA B E L Tabel 6-8 Tabel 6-9 Tabel 6-10 Tabel 6-11 Tabel 6-12 Tabel 6-13 Tabel 6-14 Tabel 6-15 Tabel 6-16 Tabel 6-17 Tabel 6-18 Tabel 6-19 Tabel 6-20 Tabel 6-21 Tabel 6-22 Tabel 6-23 Tabel 6-24 Tabel 6-25 Tabel 6-26 Tabel 6-27 Tabel 6-28 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (miliar Rupiah) Perkembangan Industri Peer to Peer Lending (P2PL) Total Aset IKNB Syariah Triwulan III-2023 (triliun Rupiah) Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Triwulan III-2023 (miliar Rupiah) Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah Triwulan III-2023 Perkembangan Aset Pada Lembaga Keuangan Khusus Syariah, Pergadaian Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Triwulan III-2023 Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Hasil Monitoring atas Penyampaian Laporan Berkala Lainnya Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan III-2023 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri TKS Pengenaan Sanksi Pengawasan Lembaga Keuanga Khusus pada Triwulan III-2023 Pengenaan Sanksi Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus pada Triwulan III-2023 Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Rapat Pengawasan Penyelenggara LPBBTI Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Rekapitulasi PerubahanKepemilikan Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/ Pemegang Saham PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Rekapitulasi Perubahan Nama PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PVML sampai dengan Triwulan III-2023 126 126 126 127 127 127 128 128 129 129 130 131 131 132 132 133 133 134 134 134 135 Tabel 6-29 Tabel 6-30 Tabel 6-31 Tabel 6-32 Tabel 6-33 BAB 7 Tabel 7-1 Tabel 7-2 BAB 8 Tabel 8-1 Tabel 8-2 Tabel 8-3 Tabel 8-4 Tabel 8-5 Tabel 8-6 Tabel 8-7 Tabel 8-8 Tabel 8-9 Tabel 8-10 Tabel 8-11 Tabel 8-12 Tabel 8-13 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Rekapitulasi Pelaporan Syarat Berkelanjutan PVML sampai dengan Triwulan III-2023 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML sampai dengan Triwulan II-2023 Perkembangan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital Perkembangan Klaster Model Bisnis Penyelenggara IKD Perkembangan Penyaluran K/PMR Perkembangan Penyaluran K/PSP Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan II-2023 Perkembangan Program SiMuda Lainnya Triwulan II-2023 Kegiatan Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk (Ngopi Kuy) Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung/Views Engagement Sosial Media OJK Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK (Triwulan III - 2023) Layanan Pemberian Informasi Triwulan III-2023 Layanan Penerimaan Informasi Triwulan III-2023 Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima Jumlah Pengaduan yang Diterima, Masih dalam Proses, dan Diselesaikan oleh PUJK Kelembagaan Perlindungan Konsumen L A P O R A N T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 O J K | 135 136 136 136 137 141 141 145 146 150 150 153 154 154 154 154 155 156 157 157 x i i
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 Tabel 8-14 Permohonan Penyelesaian Sengketa Tabel 8-15 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK Tabel 8-16 Jumlah Permohonan yang Ditolak karena Tidak Memenuhi Persyaratan LAPS SJK Tabel 8-17 Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa Tabel 8-18 Daftar Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK Tabel 8-19 Regulasi Triwulan II-2023 Tabel 8-20 Beberapa Judul Konten per Bidang Triwulan III-2023 Tabel 8-21 Siaran Pers Triwulan III-2023 Tabel 8-22 Siaran Pers KR/KO Triwulan III-2023 Tabel 8-23 Konferensi Pers Triwulan III-2023 Tabel 8-24 Kegiatan Bersama Media Triwulan III-2023 Tabel 8-25 Pendampingan Narasumber dan Media Massa Triwulan III-2023 Tabel 8-26 Kerja Sama Media Triwulan III-2023 BAB 10 Tabel 10-1 Penanganan Perkara Tabel 10-2 Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2023 sampai dengan Periode Triwulan III Tabel 10-3 Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2023 sampai dengan Periode Triwulan III Tabel 10-4 Pengembangan SDM x i i i | L A P O R A N T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 O J K 157 158 158 158 159 169 170 173 177 177 177 178 179 191 194 194 198 DA F TA R TA B E L
DA F TA R G R A F I K Daftar Grafik BAB 1 Grafik 1-1 Inflasi Global Grafik 1-2 PDB AS Grafik 1-3 Unemployment Rate dan Non Farm Payroll AS Grafik 1-4 PDB Tiongkok Grafik 1-5 Neraca Dagang Tiongkok Grafik 1-6 PDB Negara Utama Eropa Grafik 1-7 Inflasi Indonesia Grafik 1-8 Survei Kegiatan Dunia Usaha dan PMI Manufaktur Grafik 1-9 Neraca Dagang Indonesia Grafik 1-10 VIX Index dan MSCI Global Grafik 1-11 Perkembangan Pasar Saham Global Grafik 1-12 Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global Grafik 1-13 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5 Grafik 1-14 Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global BAB 2 Grafik 2-1 Kinerja Intermediasi IJK Grafik 2-2 Kinerja Intermediasi PPDP dan PVML Grafik 2-3 Premi Asuransi Grafik 2-4 CAR Perbankan Grafik 2-5 RBC Industri Perasuransian Grafik 2-6 Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Grafik 2-7 Rasio NPL Perbankan Grafik 2-8 Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan Grafik 2-9 Profil Konglomerasi Keuangan Grafik 2-10 Komposisi Jenis Struktur KK Grafik 2-11 Tren Aset (Rp T) dan Share Aset KK atas Aset SJK Grafik 2-12 % Aset EU dan LJK Bank Terhadap Aset KK Grafik 2-13 Tren Modal BAB 3 Grafik 3-1 Perkembangan Aset BUK Grafik 3-2 Tren Pertumbuhan DPK Grafik 3-3 Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy) 3 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 11 11 11 11 12 12 12 12 14 14 14 14 14 34 35 35 Grafik 3-4 Grafik 3-5 Grafik 3-6 Grafik 3-7 Grafik 3-8 Grafik 3-9 Grafik 3-10 Grafik 3-11 Grafik 3-12 Grafik 3-13 Grafik 3-14 Grafik 3-15 Grafik 3-16 BAB 4 Grafik 4-1 Grafik 4-2 Grafik 4-3 Grafik 4-4 Grafik 4-5 Grafik 4-6 Grafik 4-7 Grafik 4-8 Grafik 4-9 Grafik 4-10 Grafik 4-11 BAB 5 Grafik 5-1 Grafik 5-2 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 Tren NPL (%) Tren Rentabilitas dan Efisiensi Tren Aset BPR Tren Pertumbuhan DPK (yoy) Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan Tren ROA dan BOPO BPR (%) Penyebaran Kredit UMKM Perkembangan Aset Perbankan Syariah Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Tren NPF Perbankan Syariah Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq) Perkembangan Indeks Industri Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian Perkembangan IHSG dan Net Asing Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC) Perkembangan Jumlah SID Rencana Penggunaan Dana pada Triwulan II-2023 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan II-2023 Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah Perkembangan Sukuk Negara Outstanding Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per TW III-2023 Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah) L A P O R A N T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 O J K | 35 36 37 37 37 37 40 41 42 42 42 42 43 55 55 55 56 56 57 63 64 66 68 68 91 92 x i v
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 Grafik 5-3 Outstanding Penjaminan (triliun Rupiah) Grafik 5-4 Perkembangan Laba/Rugi Keuangan Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah) BAB 6 Grafik 6-1 Komposisi Jumlah Pelaku PVML Triwulan III-2023 Grafik 6-2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah) Grafik 6-3 Piutang Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah) Grafik 6-4 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah) Grafik 6-5 Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal (triliun Rupiah) Grafik 6-6 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (triliun Rupiah) Grafik 6-7 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah) Grafik 6-8 Pertumbuhan Aset LKK (triliun Rupiah) Grafik 6-9 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah) Grafik 6-10 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah) Grafik 6-11 Aset PT SMF (Persero) (triliun Rupiah) Grafik 6-12 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (triliun Rupiah) Grafik 6-13 Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT PNM (Persero) (triliun Rupiah) Grafik 6-14 Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman ST SMI (triliun Rupiah) Grafik 6-15 Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian (triliun Rupiah) BAB 7 Grafik 7-1 Jumlah Pengajuan Permohonan Pencatatan ITSK Grafik 7-2 Penyelenggara ITSK Tercatat per Tahun x v | L A P O R A N T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 O J K 92 92 119 119 120 122 122 123 123 124 124 124 124 125 125 125 125 141 141 BAB 8 Grafik 8-1 Grafik 8-2 Grafik 8-3 Grafik 8-4 Grafik 8-5 Grafik 8-6 Grafik 8-7 Grafik 8-8 Grafik 8-9 Grafik 8-10 Grafik 8-11 Grafik 8-12 Grafik 8-13 Grafik 8-14 Grafik 8-15 Grafik 8-16 Grafik 8-17 Grafik 8-18 DA F TA R G R A F I K Perkembangan TPAKD 145 Pelaporan SiTPAKD Triwulan II-2023 146 Laporan Rencana dan Realisasi Literasi 2023 153 Penerimaan Layanan Triwulan II-2023 Total Layanan: 67.853 154 Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan III - 2023) 155 Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK 155 Tingkat Penyelesaian Layanan (Triwulan III - 2023) 156 Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK (Triwulan III - 2023) 156 Tingkat Kepatuhan Pelaporan IDR TW II-2023 156 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK 157 Publikasi Website OJK Triwulan II-2023 168 Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan II-2023 169 Klasifikasi Konten Media Sosial OJK Triwulan III-2023 169 Jumlah Followers/Subscribers Media Sosial OJK Triwulan II-2023 170 Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan II-2023 171 Jumlah Liputan OJK TV Triwulan II-2023 171 Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan II-2023 172 Jumlah Siaran Pers Triwulan II-2023 172
DA F TA R G A M B A R Daftar Gambar BAB 2 Gambar 2-1 Workshop Pendampingan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM Berbasis Risiko di Sektor Jasa Keuangan bagi BPR/BPRS Gambar 2-2 Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Program Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) Gambar 2-3 SBFN Progression Matrix - Overall Country Progress Gambar 2-4 Kerangka Konseptual Multi-Tier Taxonomy BAB 8 Gambar 8-1 Perkembangan TPAKD Gambar 8-2 Logo Generic Modal K/PMR Gambar 8-3 Logo K/PSP Gambar 8-4 Interface SiTPAKD Gambar 8-5 Kegiatan Coaching Clinic Gambar 8-6 Onsite Visit Klaster Petani Cabai Gambar 8-7 Onsite Visit Klaster Nelayan Gambar 8-8 Rakorda di wilayah Provinsi Jawa Barat Gambar 8-9 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Gambar 8-10 Pembahasan Rencana Aksi Gambar 8-11 Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan (GM EKI) Gambar 8-12 Logo SIMPEL Gambar 8-13 Bank Goes to School Gambar 8-14 Logo Kreasi Bangkit 2023 Gambar 8-15 Bank Goes to School Gambar 8-16 Logo BIK 2023 Gambar 8-17 Kegiatan OSFI 16 16 27 28 145 145 145 146 146 147 147 147 147 148 148 149 149 149 150 151 152 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 Gambar 8-18 Program Desaku Cakap Keuangan di Kabupaten Tanah Datar Gambar 8-19 Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) Series #2 Gambar 8-20 Kegiatan Raimuna Jambore XXI 2023 Gambar 8-21 Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta Gambar 8-22 Sosialisasi POJK Gambar 8-23 Sosialisasi POJK LIK SJK BAB 10 Gambar 10-1 Gambar 10-2 Gambar 10-3 Gambar 10-4 Gambar 10-5 Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK 2023 Gambar 10-6 Peraturan Pengadaan Barang/Jasa OJK (Saat Ini) Gambar 10-7 Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa OJK L A P O R A N T R IW U L A N I I I 2 0 2 3 O J K | 152 152 152 152 161 161 192 192 192 193 196 197 197 x v i
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Ringkasan Eksekutif Kinerja perekonomian global pada triwulan IV-2023 terpantau mengalami perlambatan namun relatif terkendali. Peningkatan tensi geopolitik berlangsung dan mempengaruhi perdagangan dunia. Divergensi terlihat di negara utama di antaranya Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok. The Fed mempertahankan FFR pada level 5,5% dan mengambil kebijakan dovish. Pertumbuhan ekonomi di AS sebesar 3,3% qtq saar atau turun sebesar 4,9% dibandingkan posisi di triwulan III-2023. Meskipun demikian, pasar tenaga kerja AS relatif stabil dengan tingkat pengangguran yang menurun menjadi 3,7%. Di sisi lain, perekonomian di kawasan Eropa dan beberapa negara utama belum menunjukkan perbaikan. Perekonomian Jerman dan Inggris mengalami kontraksi masing-masing sebesar -0,28% dan -0,1%. Sementara itu, kinerja ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 1,0% qtq (5,2% yoy) pada triwulan IV-2023, di bawah ekspektasi pasar sebesar 1,5% dan sejalan dengan belum pulihnya sektor properti. Pemerintah Tiongkok melalui PBoC telah melonggarkan kebijakan utamanya dengan menyusun whitelist perusahaan properti yang memiliki permasalahan solvabilitas agar mendapat dukungan keuangan. Kinerja perekonomian domestik pada triwulan IV-2023 tumbuh positif sebesar 5,04% yoy. Secara umum tingkat inflasi di Indonesia berada dalam tren yang menurun, meskipun inflasi umum tercatat meningkat daripada periode sebelumnya, yakni menjadi sebesar 2,61 yoy (triwulan III-2023: 2,28% yoy). PMI Manufaktur Indonesia di triwulan IV-2023 tercatat stabil di zona ekspansi pada level 52,2 (triwulan III-2023: 52,3), sejalan dengan kinerja dunia usaha yang tumbuh solid. Di sisi lain, sektor eksternal Indonesia melanjutkan kinerja yang positif seiring neraca dagang yang masih mencatatkan surplus di tengah pelemahan harga komoditas dunia. Surplus neraca dagang triwulan IV-2023 tercatat USD9,19 miliar (triwulan III-2023: USD7,82 miliar). Nilai tukar Rupiah terpantau menguat di level Rp15.395/USD, atau menguat sebesar 0,4% qtq. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2023 tetap terjaga dan resilien didukung oleh kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang meningkat serta profil risiko yang terjaga, permodalan yang memadai dan likuiditas yang ample. Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada Desember 2023 tercatat tumbuh positif yang tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan tumbuh double digit menjadi 10,38% yoy (Sept 23: 8,96% yoy) serta piutang pembiayaan terus melanjutkan pertumbuhan double digit menjadi 13,23% yoy (Sept 23: 15,42% yoy). Outstanding penyaluran pinjaman fintech juga tercatat tumbuh sebesar 16,67% yoy (Sept 2023: 14,28 % yoy). Kinerja penghimpunan dana terpantau positif, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,73% yoy. Pada industri asuransi, premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh signifikan menjadi 20,89% yoy (Sept 23: 8,71% yoy). Namun demikian, pertumbuhan premi asuransi jiwa masih dalam zona kontraksi sebesar -7,99% yoy (Sept 23: -7,93% yoy). OJK terus memperkuat kebijakan di bidang pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank dalam rangka melanjutkan penguatan SJK dan infrastruktur pasar. Selama triwulan VI-2023, OJK melakukan berbagai inisiatif yang meliputi memberikan pedoman serta kepastian hukum bagi perusahaan dual listed dalam menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Internasional, mendukung transformasi digital sektor perbankan dan memberikan level of playing field yang sama kepada industri perbankan dalam pengembangan layanan digital, menyempurnakan pengaturan industri perasuransian, memperkuat tata kelola investasi dana pensiun, mengatur penyelenggaraan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS), melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan untuk menjaga integritas pasar keuangan, serta meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Edukasi Pelindungan Konsumen (PEPK) 2023-2027 dan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Selama triwulan IV-2023, OJK menerbitkan x v i i | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K R I N G K A S A N E K S E K U T I F 12 POJK antara lain POJK yang mengatur Layanan Digital Oleh Bank Umum, POJK Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, POJK Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, serta delapan SEOJK diantaranya mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. OJK melakukan pengawasan terhadap 15 Konglomerasi Keuangan (KK). Total Aset KK per Desember 2023 sebesar Rp9.018 triliun dan seluruhnya berada di atas threshold KK Rp100 T. Sebanyak empat KK memiliki aset di atas Rp1.000 T, dengan total aset sebesar Rp6.663 T atau 73,89% dari total aset KK. Dari aset sebesar Rp9.018 T tersebut, 61,82% atau Rp5.575 T disalurkan melalui kredit/pembiayaan, dengan rata-rata rasio NPL/F Gross sebesar 1,99% dan rasio Loan/Financing at Risk (LAR) atau Kredit/Pembiayaan Kualitas Rendah (KKR) sebesar 9,98%. Kinerja industri perbankan pada triwulan IV-2023 secara umum masih cukup baik dengan fungsi intermediasi yang terjaga. Kemampuan bank dalam menyerap risiko dinilai memadai dengan rata-rata indikator CAR sebesar 27,65%. DPK tumbuh sebesar 3,73% yoy dan diikuti dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,38% yoy, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja positif perbankan juga didukung oleh meningkatnya rentabilitas yang tercermin dari rasio ROA dan BOPO masing-masing tercatat sebesar 2,74% dan 78,92%. Risiko kredit tercatat masih jauh di bawah threshold, yang ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata rasio NPL gross sebesar 25 bps menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga terjaga tercermin dari rata-rata rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas threshold, meskipun secara umum mengalami penurunan, yakni menjadi masing-masing sebesar 28,73% dan 127,07%. Pada sektor Pasar Modal, kinerja bursa saham Indonesia mengalami penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya, di mana hal ini sejalan dengan peningkatan indeks bursa saham regional dan bursa utama global. Pada akhir triwulan IV-2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 7.272,80, atau mengalami peningkatan sebesar 6,16% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Penghimpunan dana di pasar modal sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp255,39 triliun, dengan jumlah emiten baru yang telah mendapatkan pernyataan pendaftaran efektif dari OJK tercatat sebanyak 83 emiten, yang terdiri dari 78 emiten saham dan 5 emiten penerbit obligasi/sukuk. Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 1 Penyelenggara Pasar yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara Bursa Karbon, yakni PT. Bursa Efek Indonesia (IDX Carbon) serta terdapat 46 pengguna jasa bursa karbon yang terdaftar. Total sebaran SPE GRK yang telah diterbitkan di SRN PPI pada tahun 2023 sebanyak 1.791.322 tCO2e, di mana total yang tersedia untuk Bursa Karbon adalah sebanyak 1.764.209 tCO2e dan yang telah berhasil diperdagangkan sebanyak 494.253 tCO2e (dengan mekanisme perdagangan reguler, lelang, dan negosiasi). Kinerja industri Persuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengalami kenaikan pada triwulan IV-2023 yang tercermin dari pertumbuhan total aset PPDP yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,39% menjadi Rp2.321,50 triliun yang mayoritas didorong oleh kenaikan aset industri asuransi dan BPJS. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 2,87% yoy menjadi Rp576,49 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh Asuransi Sosial dengan porsi sebesar 43,12%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 30,77%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar
R I N G K A S A N E K S E K U T I F 24,89%. Pada triwulan IV-2023, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp8,08 triliun atau naik 2,24% menjadi Rp368,70 triliun. Aset Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp46,41 triliun, meningkat sebesar Rp0,55 triliun atau naik sebesar 1,20% dari posisi triwulan sebelumnya. Sementara itu, Liabilitas Perusahaan Penjaminan mencapai Rp28,71 triliun, menurun sebesar Rp0,04 triliun atau turun sebesar 0,16% dari posisi triwulan sebelumnya. Outstanding penjaminan selama triwulan IV-2023 mengalami kenaikan 10,82% menjadi Rp422,91 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja Industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan yang tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,01% menjadi Rp981,60 triliun. Adapun, peningkatan aset PVML terbesar didorong kenaikan aset dari industri lembaga keuangan mikro sebesar 5,79%. Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Keuangan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku PVML terbesar, diikuti oleh Pergadaian, Lembaga Pembiayaan, Peer-to-peer lending, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus. Hingga Triwulan IV-2023, Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang masih berada dalam Regulatory Sandbox OJK adalah sebanyak 80 penyelenggara yang diklasifikasikan ke dalam 13 Klaster. Sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, antusiasme atas inovasi terus tumbuh yang terlihat dari jumlah permohonan pencatatan sebagai penyelenggara ITSK yang akan masuk ke OJK dalam rangka Regulatory Sandbox sejumlah 458 proposal. Atas permohonan tersebut, OJK telah menerbitkan status tercatat terhadap 155 penyelenggara ITSK. Untuk memastikan kepatuhan Penyelenggara ITSK terhadap ketentuan yang berlaku, terdapat 11 pembatalan status tercatat (termasuk menghapus satu klaster, yaitu Property Investment Management). Pembatalan ini didasari oleh perubahan model bisnis, penyelenggara ITSK tidak melanjutkan usaha (dormant), maupun penyelenggara ITSK mengembalikan status tanda bukti tercatat secara sukarela. Komitmen OJK dalam mendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM nasional telah menunjukkan hasil dengan diterimanya Indonesia secara aklamasi sebagai anggota FATF ke-40 (anggota penuh/full member) sebagaimana ditetapkan dalam FATF Plenary Meeting tanggal 25 Oktober 2023. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk OJK, yang menunjukkan sektor jasa keuangan nasional telah secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT, dan PPPSPM). Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK telah menyelenggarakan sebanyak 3.065 kegiatan yang menjangkau 2.565.443 peserta yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, workshop, training of community, training of facilitator, dan training of trainers. Pada pelaksanaannya, kegiatan edukasi keuangan dikelompokkan menjadi tiga yaitu konvensional, syariah serta gabungan antara konvensional dan syariah dengan rincian terdapat 2.270 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 526.504 peserta, 229 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 56.113 peserta serta 566 kegiatan edukasi keuangan yang menggabungkan L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 antara konvensional dan syariah dengan jangkauan 1.982.826 peserta. Selama periode pelaksanaan BIK tahun 2023, capaian akses keuangan selama BIK 2023 mencapai 7.936.718 akses produk layanan/jasa keuangan (naik sebesar 13.34% dari capaian tahun 2022). Sementara itu, dalam mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024, OJK juga melibatkan dukungan strategis berbagai pihak antara lain melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sampai dengan periode triwulan IV-2023, telah dibentuk 515 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 481 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Pada triwulan IV - 2023, OJK menerima 92.097 layanan yang terdiri dari 5.886 layanan penerimaan informasi (laporan), 79.702 layanan pemberian informasi (pertanyaan), 6.509 layanan pengaduan. Layanan penerimaan pengaduan didominasi oleh pengaduan perbankan (48,09%), fintech (25,23%) dan lembaga pembiayaan (20,11%). Selain itu, OJK menerima 643 permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Upaya OJK dalam peningkatan tata kelola dilakukan melalui pengelolaan risiko OJK, reviu kualitas terhadap proses bisnis internal satuan kerja, dan pelaksanaan konsultansi sebagai bentuk pendampingan dalam pelaksanaan proses bisnis tertentu, termasuk penyusunan Peraturan Dewan Komisioner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK. Disamping itu, dilakukan audit terhadap Satuan Kerja di OJK yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pada triwulan IV-2023, dilakukan evaluasi terhadap Peta Strategi OJK Tahun 2023 dan kinerja OJK 2023 memiliki predikat Exceed, dengan realisasi anggaran OJK hingga triwulan IV-2023 (unaudited) adalah sebesar Rp7.370,41 Miliar atau 98,58% dari pagu rencana kerja dan anggaran OJK. OJK juga telah menetapkan Peta Strategi OJK Tahun 2024 dan Program Kerja Strategis yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di OJK. Untuk mendukung kinerja secara optimal, OJK senantiasa meningkatkan pengelolaan SDM baik pengawas maupun non pengawas melalui beberapa inisiatif, antara lain pemenuhan pegawai melalui Program Penugasan Pegawai Calon Staf 6 (PCS 6) OJK, seleksi job opening untuk pemenuhan internal, mutasi pegawai serta program capacity building dan penugasan ke Lembaga/institusi lain dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai. L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K | x v i i i
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I 1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL Kinerja ekonomi global triwulan IV-2023 terpantau masih kebijakan dovish. The Fed juga mengisyaratkan akan melanjutkan perlambatan yang terjadi secara bertahap dan menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 75 bps di 2024 relatif terkendali. Namun demikian terdapat peningkatan tensi karena pasar menilai ekonomi AS masih cukup resilient dan geopolitik yang berdampak pada rantai pasok perdagangan probablitas resesi AS yang semakin turun. Di Eropa, stance dunia. Divergensi ekonomi masih terjadi utamanya di AS, Bank-Bank Sentral relatif lebih hawkish meskipun otoritas Eropa dan Tiongkok. masih mempertahankan suku bunga kebijakannya. Sejalan dengan kebijakan moneter AS, People Bank of China (PBoC) Pengetatan kebijakan moneter global relatif efektif terpantau menjaga suku bunga acuannya dan memberikan menurunkan tekanan inflasi, terlihat dari inflasi inti yang stance dovish melalui pemberian stimulus. dalam tren menurun hampir di mayoritas negara utama. Namun demikian, angka tersebut masih di atas target bank Grafik 1-1 Inflasi Inti Global sentral karena harga energi dan pangan yang tetap tinggi, serta gangguan dalam rantai pasokan. Inflasi inti AS di %yoy China European Union Jerman India Jepang USA United Kingdom triwulan IV-2023 turun menjadi 3,9% yoy (triwulan III-2023: 10 8 4,1% yoy). Di Eropa, tingkat Inggris masih relatif persisten 6 pada 5,7% yoy (triwulan III-2023: 6,8% yoy). 4 2 Perlambatan pertumbuhan ekonomi mendorong inflasi turun 0 mendekati target inflasi sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk lebih akomodatif. Di AS, The Fed 2 7 1 - r p A 7 1 - g u A 7 1 - c e D 8 1 - r p A 8 1 - g u A 8 1 - c e D 9 1 - r p A 9 1 - g u A 9 1 - c e D 0 2 - r p A 0 2 - g u A 0 2 - c e D 1 2 - r p A 1 2 - g u A 1 2 - c e D 2 2 - r p A 2 2 - g u A 2 2 - c e D 3 2 - r p A 3 2 - g u A 3 2 - c e D mempertahankan FFR pada level 5,5% dan mengambil Sumber: CEIC Tabel 1-1 Pergerakan Suku Bunga Acuan Global Negara Policy Rate Sep-23 Okt-23 Nov-23 Des-23 Policy Rate Sep-23 Total Change (bps) AS 5,50% 0 0 0 5,50% 0 Zona Eropa 4,50% 0 0 0 4,50% 0 Inggris 5,25% 0 0 0 5,25% 0 Jepang 0,10% 0 0 0 0,10% 0 Korea Selatan 3,50% 0 0 0 3,50% 0 Australia 4,10% 0 0 0 4,35% 0 Selandia Baru 5,50% 0 0 0 5,50% 0 Kanada 5,00% 0 0 0 5,00% 0 Tiongkok 3,45% 0 0 0 3,45% 0 India 6,50% 0 0 0 6,50% 0 Indonesia 5,75% 25 0 0 6,00% 25 Thailand 2,50% 0 0 0 2,50% 0 Filipina 6,50% 0 0 25 6,50% 0 Malaysia 3,00% 0 0 0 3,00% 0 Turki 30,00% 500 500 250 45,00% 1.250 Rusia 13,00% 200 100 16,00% 300 Sumber: CEIC Lembaga internasional masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 melanjutkan perlambatan namun lebih baik daripada proyeksi sebelumnya dan diperkirakan resesi juga dapat dihindari (soft landing). IMF memproyeksikan ekonomi global 2024 tumbuh 3,1% (prev: 2,9%), sementara proyeksi 2025 tetap 3,2%. Peningkatan proyeksi IMF didorong oleh resiliensi AS yang di atas ekspektasi dan perkembangan positif beberapa Emerging Market. Namun demikian, angka ini tetap berada di bawah rata-rata tahunan (2000-2019) sebesar 3.8%. Sementara World Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan global tahun 2024 melambat ke level 2,4% menjadi perlambatan dalam 3 tahun berturut-turut. 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I Tabel 1-2 Proyeksi IMF IMF Proyeksi Januari 24 from Oct 23 PDB % yoy 2023 2024f 2025f 2024f 2025f World 3,1 3,1 3,2 0,2 0 AE 1,6 1,5 1,8 0,1 0 AS 2,5 2,1 1,8 0,6 0,1 Zona Eropa 0,5 0,9 1,7 0,3 0,1 Inggris 0,5 0,6 1,6 0,0 0,4 Jepang 1,9 0,9 0,8 0,1 0,2 EM 4,1 4,1 4,2 0,1 0,1 Tiongkok 5,2 4,6 4,1 0,4 0 India 6,7 6,5 6,5 0,2 0,2 Indonesia 5,0 5,0 5,0 0 0 Sumber: IMF World Economic Outlook Januari 2024 Tabel 1-3 Proyeksi World Bank PDB % yoy Proyeksi Januari 24 2023 2024f 2025f from Jun 23 2024f 2025f World 2,6 2,4 2,7 0 0,3 AE 1,5 1,2 1,6 0 0,6 AS 2,5 1,6 1,7 0,8 0,6 Zona Eropa 0,4 0,7 1,6 0,6 0,1 Jepang 1,8 0,9 0,8 0,2 0,2 EM 4,0 3,9 4,0 0 0 Tiongkok 5,2 4,5 4,3 0,1 0,1 India 6,3 6,4 6,5 0 0 Indonesia 5,0 4,9 4,9 0 0,1 Sumber: World Bank Global Economic Prospects Januari 2024 Di AS, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2023 sebesar 3,3% qtq saar1, turun dari triwulan III-2023 sebesar 4,9%. Pasar tenaga kerja AS pada triwulan IV-2023 relatif stabil. Unemployment rate turun menjadi 3,7% (triwulan III-2023: 3,8%). Penyerapan tenaga kerja di sektor swasta masih cukup positif meski nonfarm payrolls tercatat turun menjadi 216 ribu (triwulan III-2023: 262 ribu). Initial jobless claims AS pada triwulan IV-2023 juga masih di level yang rendah, dengan rata-rata klaim mingguan sebesar 214 ribu, turun dari rata-rata klaim triwulan III-2023 sebesar 226 ribu. Normalisasi pasar tenaga kerja juga tercermin dari lowongan kerja yang mulai berkurang, serta pertumbuhan tingkat upah yang dalam tren menurun. Indikator sektor riil juga menunjukkan kondisi yang relatif solid. Indeks keyakinan konsumen meningkat di triwulan IV-2023 menjadi 69,7 (triwulan III-2023: 67,9), didorong oleh ekspektasi inflasi yang terus menurun. Sementara retail sales pada triwulan IV-2023 tumbuh positif sebesar 5,6% yoy (triwulan III-2023: 4,0% yoy). Di sisi produsen, PMI Manufaktur AS di triwulan IV-2023 masih berada di zona kontraksi sebesar 47,9 (triwulan III-2023: 49,8). 1seasonally adjusted annual rate L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Grafik 1-2 PDB AS %qtq saar 40 30 20 10 0,0 10 20 30 6 1 - c e D 7 1 - p e S 8 1 - n u J 9 1 - r a M 9 1 - c e D 0 2 - p e S 1 2 - n u J 2 2 - r a M 2 2 - c e D 3 2 - p e S Sumber: CEIC Grafik 1-3 Unemployment Rate dan Non Farm Payroll AS Unemployment Rate Non Farm Payroll % Jiwa 8 1.000 7 800 6 600 400 5 200 4 0 3 200 2 400 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D Sumber: CEIC Sementara, kinerja ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 1,0% qtq (5,2% yoy) pada triwulan IV-2023, di bawah ekspektasi pasar sebesar 1,5% sejalan dengan belum pulihnya sektor properti. Pemerintah melalui PBoC telah melonggarkan kebijakan utamanya untuk membantu pemulihan sektor properti diantaranya menyusun whitelist perusahaan properti yang memiliki permasalahan solvabilitas agar mendapat dukungan keuangan. PBoC juga memberikan pinjaman kepada bank komersial sebesar USD112 miliar (CNY 800 miliar) tertinggi dalam sejarah, melalui fasilitas pemberian pinjaman jangka menengah 1 tahun sebagai respon terhadap tekanan likuiditas pasca penerbitan surat utang pemerintah pada Triwulan III-2024. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan akan meningkatkan rasio defisit anggaran 2024 menjadi 3,8% karena dinilai masih ada ruang bagi pemerintah pusat untuk menerbitkan lebih banyak utang. Namun demikian stimulus tersebut belum mampu mendorong kinerja ekonomi Tiongkok yang masih dibawah level prapandemi karena masih belum pulihnya kepercayaan investor terhadap pemerintah Tiongkok. Daya beli masyarakat masih mengalami tekanan dengan terjadinya deflasi pada triwulan IV-2023 yang tercatat di level 0,3% yoy (triwulan III-2023: 0,0% yoy), dengan inflasi inti yang stagnan selama triwulan IV-2023 pada level 0,6% yoy (triwulan III-2023: 0,8% yoy). Adapun, di sisi produsen, inflasi pada triwulan IV-2023 terpantau masih mengalami deflasi 2,5% yoy (triwulan III-2023: -2,5% yoy). Retail sales Tiongkok tumbuh 7,4% yoy (triwulan III-2023: 5,5% yoy), namun masih di bawah ekspektasi pasar 8,0% yoy. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 4
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Di tengah stimulus yang disalurkan untuk sektor properti dan manufaktur, kinerja kedua sektor tersebut belum terpantau solid. Industrial production naik menjadi 6,8% yoy (triwulan III-2023: 4,5% yoy) sementara PMI Manufaktur triwulan IV-2023 tercatat turun ke zona kontraksi 49,02 (triwulan III-2023: 50,2). Sektor eksternal Tiongkok juga semakin lesu, dengan surplus neraca dagang di triwulan IV-2023 menyempit menjadi USD200,26 miliar (triwulan III-2023: USD226,62 miliar). Ekspor terpantau tumbuh masing menjadi 0,54% qtq (triwulan III-2023: % 0,17 qtq) sementara impor tumbuh 4,86% qtq, termoderasi dari triwulan sebelumnya 0,23% qtq. Grafik 1-4 PDB Tiongkok 15 10 5 0 5 10 7 1 - n u J 7 1 - c e D 8 1 - n u J 8 1 - c e D 9 1 - n u J 9 1 - c e D 0 2 - n u J 0 2 - c e D 1 2 - n u J 1 2 - c e D 2 2 - n u J 2 2 - c e D 3 2 - n u J 3 2 - c e D Sumber: CEIC Adapun di Eropa, perekonomian Zona Eropa dan beberapa negara utama masih belum menunjukkan perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi Zona Eropa di triwulan IV-2023 terpantau stagnan 0,00% qtq (triwulan III-2023: -0,05% qtq) di atas ekspektasi pasar dengan perkiraan kontraksi sebesar 0,10%. Ekonomi Jerman sebagai negara terbesar di EA mengalami kontraksi sebesar -0.28% pada triwulan IV-2023 (triwulan III-2023: 0,0%). Perekonomian Inggris juga terkontraksi di level -0,1% qtq (triwulan III-2023: 0,0% qtq). PMI Manufaktur negara-negara utama Eropa juga masih berada di zona kontraksi. PMI Manufaktur Zona Eropa dan Jerman di triwulan IV-2023 tercatat sebesar 46,6 dan 45,5 (triwulan III-2023: 43,4 dan 39,6). Hal yang sama juga terjadi pada Inggris dan Perancis yang PMI Manufakturnya tercatat masing-masing sebesar 47,0 dan 43,1 (triwulan III-2023: 44,3 dan 44,2). Kinerja ritel negara-negara utama Eropa juga masih di zona kontraksi. Retail sales Inggris di triwulan IV-2023 tercatat masih stagnan pada level kontraksi -0,8% yoy (triwulan III-2023: -2,8% yoy). Begitupun dengan retail sales Jerman yang masih mencatatkan terkontraksi -1,7% yoy (triwulan III-2023: -3,6% yoy). Grafik 1-5 Neraca Dagang Tiongkok Trade Balance Ekspor Impor 140 90 75,34 40 10 60 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D Sumber: CEIC 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I Grafik 1-6 PDB Negara Utama Eropa EU Jerman United Kingdom 20 10 0 10 20 30 7 1 - n u J 7 1 - c e D 8 1 - n u J 8 1 - c e D 9 1 - n u J 9 1 - c e D 0 2 - n u J 0 2 - c e D 1 2 - n u J 1 2 - c e D 2 2 - n u J 2 2 - c e D 3 2 - n u J 3 2 - c e D Sumber: CEIC Tabel 1-4 PMI Manufaktur Negara Utama Eropa Jerman Perancis Inggris Zona Eropa 1Q22 56,9 54,8 55,2 56,5 2Q22 52,0 51,4 52,8 52,1 3Q22 47,8 47,7 48,5 48,5 4Q22 47,1 49,2 45,3 47,8 1Q23 44,7 47,3 47,9 47,3 2Q23 40,6 46 46,2 43,4 3Q23 39,6 44,2 44,3 43,4 4Q23 45,5 43,1 47,0 46,6 Sumber: CEIC 1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 tetap positif, didukung oleh kinerja perdagangan eksternal yang cukup baik, tingkat inflasi yang menurun, serta kinerja dunia usaha yang solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 tetap tumbuh positif 5,04% (triwulan III-2023: 4,94% yoy). Tingkat inflasi di Indonesia secara umum dalam tren menurun pada triwulan IV-2023, meski inflasi umum tercatat sebesar 2,61% yoy, lebih tinggi dari periode sebelumnya (triwulan III-2023: 2,28% yoy). Kenaikan inflasi umum didorong oleh kenaikan harga makanan yang tercermin pada komponen harga bergejolak. Sementara inflasi inti tercatat sebesar 1,80% yoy (triwulan III-2023: 2,00% yoy). Optimisme konsumen terhadap ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 juga terpantau membaik. Indeks keyakinan konsumen triwulan IV-2023 naik menjadi 123,8 (triwulan III-2023: 121,7). PMI Manufaktur Indonesia di triwulan IV-2023 tercatat stabil di zona ekspansi pada level 52,2 (triwulan III-2023: 52,3), sejalan dengan kinerja dunia usaha yang tumbuh solid. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Survei Kegiatan Dunia Usaha di triwulan IV-2023 tercatat sebesar 13,17% (triwulan III-2023: 15,65%), didorong terutama oleh membaiknya kinerja lapangan usaha sektor transportasi, perdangan besar dan eceran, dan penyediaan akomodasi makan dan minum.
B A B I Sektor eksternal Indonesia melanjutkan kinerja yang positif seiring neraca dagang yang masih mencatatkan surplus di tengah pelemahan harga komoditas dunia. Surplus neraca dagang triwulan IV-2023 tercatat sebesar USD9,19 miliar (triwulan III-2023: USD7,82 miliar). Ekspor dan impor di triwulan IV-2023 tumbuh positif masing-masing sebesar 8,04% qtq dan 10,18% qtq (triwulan III-2023: 0,70% qtq dan 1,11% qtq). Grafik 1-7 Inflasi Indonesia Umum (rhs) Harga Diatur Pemerintah Harga Bergejolak Inti (rhs) %yoy %yoy 15,0 8,0 12,0 6,0 9,0 6,0 4,0 3,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D Sumber: CEIC Grafik 1-8 Survei Kegiatan Dunia Usaha dan PMI Manufaktur PMI %SBT (rhs) 40 55 20 50 45 0 40 20 35 40 30 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D Sumber: CEIC Grafik 1-9 Neraca Dagang Indonesia Surplus/Defisit (hrs) Ekspor Impor % qtq USD Miliar 40 20 15 20 10 0 5 0 20 5 40 10 6 1 Q 4 7 1 Q 2 7 1 Q 4 8 1 Q 2 8 1 Q 4 9 1 Q 2 9 1 Q 4 0 2 Q 2 0 2 Q 4 1 2 Q 2 1 2 Q 4 2 2 Q 2 2 2 Q 4 3 2 Q 2 3 2 Q 4 Sumber: BPS L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 1.3 PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK Pasar keuangan global secara umum menguat di triwulan IV-2023, didorong oleh ekspektasi berakhirnya siklus kenaikan suku bunga global dan narasi soft landing di Amerika Serikat (AS), meredakan sentimen negatif dari ekspektasi suku bunga higher for longer. Namun, moderasi data ketenagakerjaan dan tren penurunan inflasi di AS meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) oleh The Fed di 2024. Perkembangan tersebut mendorong kembalinya aliran dana ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan meredakan volatilitas di pasar saham, surat utang, dan nilai tukar. Di sisi lain, pasar masih mencermati perkembangan geopolitik ke depan seiring eskalasi ketegangan di Laut Merah akibat konflik Palestina-Israel dan maraknya pemilihan umum (pemilu) di berbagai negara utama di tahun 2024. Pasar Saham Global dan Domestik Pada triwulan IV-2023, mayoritas pasar saham global terpantau menguat sejalan dengan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di 2024. Volatilitas di pasar saham global terpantau turun 28,94% qtq dan indeks saham global terpantau naik 11,07% qtq di triwulan IV-2023. Sementara itu, IHSG di triwulan IV-2023 terpantau menguat sebesar 4,80% qtq, pada level 7,272.80 dengan net sell investor nonresiden mulai mereda dan tercatat sebesar Rp950 miliar (triwulan III-2023: net sell Rp21,44 triliun). Selama periode triwulan IV-2023 tersebut, investor mencatatkan net buy pada Desember 2023 sebesar Rp7,67 T. Grafik 1-10 VIX Index dan MSCI Global MSCI World VIX 3400 40 3200 35 3000 30 2800 25 20 2600 15 2400 10 2200 5 2000 0 2 2 - n a J 2 2 - b e F 2 2 - r a M 2 2 - r p A 2 2 - y a M 2 2 - n u J 2 2 - l u J 2 2 - g u A 2 2 - p e S 2 2 - t c O 2 2 - v o N 2 2 - c e D 3 2 - n a J 3 2 - b e F 3 2 - r a M 3 2 - r p A 3 2 - y a M 3 2 - n u J 3 2 - l u J 3 2 - g u A 3 2 - p e S 3 2 - t c O 3 2 - v o N 3 2 - c e D Sumber: Reuters | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I Grafik 1-11 Perkembangan Pasar Saham Global Grafik 1-12 Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global AS 14,34 Zona Eropa 4,43 AS 71,1 Jepang 5,04 Zona Eropa 80,9 Inggris 1,65 Jepang 15,5 Korea 7,72 Inggris 90,3 Singapura 0,71 Korea 85,6 Hongkong Tiongkok 4,28 4,36 Singapura Hongkong 94,5 68,4 Indonesia 4,80 Tiongkok 13,6 India 9,74 Indonesia 26,1 Malaysia 2,14 India 3,4 Thailand 3,78 Malaysia 27,8 Filipina 2,04 Thailand 48,0 Turki 10,38 Filipina 55,9 Brazil 15,12 Turki 183,0 Rusia 1,09 Brazil 137,5 Sumber: Reuters Rusia 63,0 Sumber: Reuters Pasar Surat Utang Global dan Domestik Sejalan dengan pasar surat utang global, pasar surat utang domestik pada triwulan IV-2023 terpantau bergerak menguat. Yield surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) naik 26,1 bps sepanjang triwulan IV-2023. Investor nonresiden mencatatkan buy sell sebesar Rp19,05 triliun (triwulan III-2023: net sell Rp23,89 T). Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar Di triwulan IV-2023, investor nonresiden terpantau mencatatkan net buy di mayoritas pasar saham negara emerging markets seiring membaiknya sentimen. Total net buy tercatat sebesar USD3,34 miliar, membaik dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan net sell sebesar USD1,46 miliar. Tabel 1-13 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Saham Emerging Markets Juta USD Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 Indonesia 2228,99 2039,10 567,84 568,72 445,35 644,81 1399,82 43,62 Malaysia 2033,02 2941,71 3041,23 1309,67 1765,50 1984,57 2457,06 2095,31 Thailand 3369,41 72,40 1075,70 1442,73 1645,60 1461,19 1419,81 980,56 Afrika Selatan 1541,20 80,40 133,10 498,10 422,90 506,40 487,80 72,70 Filipina 119,24 656,03 449,10 20,95 518,28 50,95 261,81 134,18 India 13527,71 15028,74 6003,27 5536,95 2482,51 13648,50 3592,69 6667,83 Sumber: Bloomberg Sejalan dengan pasar saham, nonresiden juga mencatatkan net buy di pasar surat utang negara EM sebesar USD6,00 miliar, membaik dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan net sell sebesar USD4,55miliar. Tabel 1-14 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Obligasi Emerging Markets Juta USD Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 Indonesia 2675,58 2938,29 3297,50 2032,13 3715,58 1267,07 1038,36 1198,05 Malaysia 456,67 570,03 529,91 88,66 2211,76 802,93 419,46 332,00 Filipina 2698,11 1964,45 1684,52 13,26 1248,23 707,88 280,11 167,79 India 482,16 1474,49 448,12 503,23 422,55 1713,58 1499,05 4810,01 Afrika Selatan 4918,88 4139,30 3362,56 3391,24 8368,32 3469,94 4989,84 769,44 Thailand 2612,47 662,83 23,83 2928,10 611,84 177,91 716,39 601,02 Sumber: Bloomberg 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I Di pasar nilai tukar global, mayoritas nilai tukar bergerak menguat terhadap nilai tukar USD. Sementara, nilai tukar Rupiah terpantau menguat di level Rp15.395/USD, atau menguat sebesar 0,4% qtq. Grafik 1-15 Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global DXY 4,6 EUR 4,4 JPY 5,9 GBP 4,4 KRW 4,5 SGD 3,5 HKD 0,3 CNY 2,9 IDR 0,4 INR 0,2 MYR 2,3 THB 6,3 PHP 2,4 TRY 7,1 BRL 3,7 RUB 8,7 Sumber: Reuters L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I 2.1 STABILITAS SISTEM KEUANGAN Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2023 tetap Dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat, kinerja terjaga dan resilien didukung oleh kinerja intermediasi sektor penghimpunan dana terpantau masih positif. Dana Pihak jasa keuangan yang meningkat serta profil risiko yang terjaga, Ketiga (DPK) per Desember 2023 tumbuh sebesar 3,73% yoy permodalan yang memadai dan likuiditas yang ample. (Sept 23: 6,54% yoy). Selanjutnya, premi asuransi jiwa maupun umum & reasuransi pada Desember 2023 2.1.1 Lembaga Jasa Keuangan masing-masing bertambah sebesar Rp45,37 triliun dan Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada Desember Rp47,0 triliun. Pertumbuhan premi asuransi masih dalam zona 2023 tercatat tumbuh positif di tengah pertumbuhan kontraksi pada asuransi jiwa sebesar -7,99% yoy (Sept 23: ekonomi yang semakin solid. Pertumbuhan kredit perbankan 7,93% yoy). Sementara itu, premi asurasi umum dan tumbuh double digit menjadi 10,38% yoy (Sept 23: 8,96% yoy), reasuransi tumbuh signifikan menjadi 20,89% yoy (Sept 23: dengan kredit investasi masih tumbuh relatif tinggi 12,26% 8,71% yoy). yoy. Sementara, piutang pembiayaan terus melanjutkan pertumbuhan double digit menjadi 13,23% yoy (Sept 23: Penghimpunan dana di pasar modal di akhir tahun 2023 masih 15,42% yoy). Outstanding penyaluran pinjaman fintech tercatat tumbuh sebesar 16,67% yoy menjadi Rp59,64triliun, terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp255,39 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 83 emiten. Di pipeline, masih terdapat meningkat dari pertumbuhan September 2023 14,28 % yoy. 85 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp28,68 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 60 Grafik 2-1 Kinerja Intermediasi IJK perusahaan. 20% 15% Kondisi sektor jasa keuangan dinilai masih cukup resilien 10% dalam mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul ke 5% depan. Rasio solvabilitas yang menjadi bufer industri 0% perbankan tercatat cukup stabil dengan Capital Adequacy 5% 10% 15% Ratio (CAR) sebesar 27,65% (Sept 23: 27,41%). Sementara Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi 20% umum & reasuransi tercatat masing-masing 457,98% dan 25% 363,10% (threshold 120%). Gearing ratio perusahaan 6 1 - r a M 6 1 - n u J 6 1 - p e S 6 1 - c e D 7 1 - r a M 7 1 - n u J 7 1 - p e S 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D pembiayaan di bulan Desember 2023 tercatat sebesar 2,26 kali (threshold: 10 kali). DPK Kredit Piutang Pembayaran Sumber: OJK Rp Triliun Grafik 2-4 CAR Perbankan Grafik 2-2 Outstanding Fintech 8.000 30% 7.000 25% 70,0 6.000 60,0 5.000 20% 50,0 4.000 15% 40,0 3.000 2.000 10% 30,0 1.000 5% 20,0 0 0% 10,0 0,0 6 1 - r a M 6 1 - n u J 6 1 - p e S 6 1 - c e D 7 1 - r a M 7 1 - n u J 7 1 - p e S 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D Modal ATMR Sumber: OJK CAR(rhs) Outstanding Pinjaman Fintech Kredit Sumber: OJK Grafik 2-5 RBC Industri Perasuransian Grafik 2-3 Premi Asuransi 750% 60,0% 650% 50,0% 40,0% 550% 30,0% 450% 20,0% 10,0% 350% 0,0% 10,0% 250% 20,0% 30,0% 7 1 - r a M 7 1 - n u J 7 1 - p e S 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D 6 1 - r a M 6 1 - n u J 6 1 - p e S 6 1 - c e D 7 1 - r a M 7 1 - n u J 7 1 - p e S 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M RBC Asuransi Jiwa 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D RBC Asuransi Umum (RHS) 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D Premi Asuransi Jiwa Premi Asuransi Umum Sumber: OJK Sumber: OJK 1 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I I Grafik 2-6 Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan 3,3 3 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 6 1 - n u J 6 1 - p e S 6 1 - c e D 7 1 - r a M 7 1 - n u J 7 1 - p e S 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D Sumber: OJK Dari sisi risiko kredit, kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan stabil di level 0,71% (Sept 2023: 0,77%) dan NPL gross turun menjadi 2,19% (Jun 23: 2,43%). Sementara rasio Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan tercatat 2,44% (Sept 23: 2,59%). Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih terjaga. Grafik 2-7 Rasio NPL Perbankan 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 6 1 - r a M 6 1 - n u J 6 1 - p e S 6 1 - c e D 7 1 - r a M 7 1 - n u J 7 1 - p e S 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D NPL Net NPL Gross Sumber: OJK Grafik 2-8 Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 6 1 - r a M 6 1 - n u J 6 1 - p e S 6 1 - c e D 7 1 - r a M 7 1 - n u J 7 1 - p e S 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 3 2 - r a M 3 2 - n u J 3 2 - p e S 3 2 - c e D Sumber: OJK Likuiditas industri perbankan pada Desember 2023 berada dalam level yang ample dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) meningkat masing-masing menjadi 127,07% dan 28,73%, atau tetap jauh di atas treshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga terpantau relatif rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,44%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Di industri reksa dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per September 2023 tercatat sebesar Rp504,98 triliun atau turun 0,94% qtq (Sept 2023: -0,34% qtq). Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun tumbuh masing-masing 2,16% qtq dan 2,58% qtq (TW III-23: 1,72% qtq dan 0,57% qtq). 2.1.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta dapat berkontribusi optimal dalam perekonomian nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut: A. Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Meskipun tekanan di pasar keuangan global menurun seiring ekspektasi era berakhirnya pengetatan suku bunga global, namun OJK tetap mewaspadai faktor-faktor risiko yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sektor jasa keuangan ke depan, yaitu terdapat downside risk dari pelemahan perekonomian Tiogkok, tensi geopolitik masih tinggi, serta fluktuasi harga komoditas ekspor utama. LJK diminta agar tetap mencermati faktor-faktor risiko di atas dan secara berkala melakukan uji ketahanan dalam rangka mengukur kemampuan dalam menyerap potensi risiko yang terjadi. Selain itu, OJK terus memperkuat kebijakan di bidang pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank dalam rangka melanjutkan penguatan SJK dan infrastruktur pasar. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: a) Memberikan pedoman serta kepastian hukum bagi perusahaan dual listed dalam menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Internasional; b) Mendukung transformasi digital sektor perbankan dan memberikan level of playing field yang sama kepada industri perbankan dalam pengembangan layanan digital; c) Menyempurnakan pengaturan industri perasuransian melalui (i) penguatan kapasitas permodalan dan kelembagaan pada industri perasuransian, serta memberikan kepastian hukum melalui penyelenggaraan mekanisme perizinan yang lebih efektif dan efisien; (ii) penyempurnaan mekanisme pelaporan dan identifikasi kepemilikan asing, peningkatan persyaratan modal disetor dan ekuitas minimum, serta pemisahan fungsi utama dalam susunan organisasi; dan (iii) pengelolaan yang lebih prudent terhadap eksposur risiko yang muncul dari pemasaran dan pengelolaan jenis produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah; d) Memperkuat tata kelola investasi dana pensiun melalui persyaratan kompetensi bagi pengurus dana pensiun, serta persyaratan tambahan terkait penempatan investasi yang cenderung berisiko tinggi; dan e) Mengatur penyelenggaraan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS), antara lain mengelompokkan PMV kedalam venture capital corporation dan venture debt corporation, perluasan mekanisme divestasi, larangan penyaluran dana ventura kepada instrumen derivatif, penyelenggaraan rapat umum pemegang unit penyertaan dana ventura, serta penilaian tingkat kesehatan dan penerapan manajemen risiko. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I f) Melakukan berbagai langkah-langkah penegakan 2.1.3. Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga ketentuan untuk menjaga integritas pasar keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan g) Meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan edukasi pelindungan konsumen OJK berkomitmen melanjutkan penguatan koordinasi dan (PEPK) 2023-2027. Peta jalan tersebut ditujukan sebagai sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui pedoman dalam pengembangan industri jasa keuangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah melalui penguatan literasi dan perluasan inklusi mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat keuangan, penciptaan PUJK yang berintegritas, serta berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Menteri penguatan pelindungan konsumen yang lebih optimal. Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Peta Jalan Pengawasan PEPK 2023-2027 memiliki empat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan strategi sebagai pilar penyokongnya yaitu: (1) Literasi dan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah inklusi keuangan, (2) Pengawasan Market Conduct, (3) melaksanakan pertemuan rutin tersebut dalam Rapat Berkala Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, serta (4) KSSK IV-2023 pada Senin, 29 Januari 2024. Dalam rapat Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. tersebut, KSSK menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV-2023 tetap terjaga di tengah risiko B. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian di pasar 1. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2023 tetap keuangan global. 2. terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta koordinasi dan sinergi KSSK yang terus diperkuat. KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global terutama potensi rambatannya Perkembangan ini dipengaruhi oleh ketahanan ekonomi domestik dan sistem keuangan yang tangguh, serta upaya sinergis dan koordinasi yang terus diperkuat. Dengan kondisi yang demikian, ekonomi domestik dan sistem keuangan pada tahun 2023 secara keseluruhan dapat dipertahankan dengan baik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 3. 4. pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global terutama potensi rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan OJK bersama dengan KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global terutama potensi rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2024. peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. 2.2 PERKEMBANGAN PENGAWASAN TERHADAP KONGLOMERASI KEUANGAN TAHUN 2023 2.2.1 Implementasi Pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) OJK membentuk satuan kerja Departemen Pengawasan a) Melakukan mekanisme koordinasi dan komunikasi Konglomerasi Keuangan (DPKG) per 1 Maret 2023 dalam (Mekor) dengan Pengawas Entitas Utama dan Pengawas rangka implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Entitas Anggota dalam rangka mengumpulkan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang salah satunya informasi/data terkait kegiatan bisnis dan mengatur kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan strategis Konglomerasi Keuangan. Selanjutnya, dalam rangka yang berdampak kepada kinerja keuangan Konglomerasi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap konglomerasi Keuangan (KK) sebagai dasar pertimbangan dalam keuangan, DPKG menggunakan pendekatan pengawasan penilaian tingkat risiko/kondisi KK serta persiapan berdasarkan risiko (risk based supervision). Sebagai bagian pelaksanaan Forum Panel Terintegrasi dari siklus pengawasan yang berkelanjutan, pada periode TW b) Melakukan pembahasan hasil tindak lanjut rekomendasi IV-2023, OJK melalui satuan kerja DPKG telah melakukan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) Fase beberapa hal antara lain: 2-2023 yang telah dilaksanakan pada Semester II-2023 dengan tujuan untuk memperoleh review/masukan atas input, proses, dan output pelaksanaan Pengawasan KK agar memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, antara 1 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I I lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan, dan tindakan pengawasan yang dilakukan. c) Melakukan pemeriksaan lapangan (on site review) terhadap beberapa KK untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi permasalahan dan kepatuhan KK terhadap Peraturan OJK terkait pengawasan terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan, serta untuk mengetahui risiko yang timbul dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh LJK yang tergabung dalam suatu KK, serta mitigasi risiko yang telah dilakukan. Keseluruhan pelaksanaan on site review telah diselesaikan pada triwulan IV-2023. d) Melakukan pembahasan dengan beberapa satuan kerja terkait, mengenai penyempurnaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPT) serta pengembangan tools pengawasan lain untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan. 2.2.2 Profil Konglomerasi Keuangan Grafik 2-9 Profil Konglomerasi Keuangan 107 LJK 3;20% Total Aset Rp9.018 Triliun Total Modal Rp1.484 Triliun 6;40% 15 KK Total Kredit/ Pembiayaan Rp5.575 Triliun Total Laba Rp239,5 Triliun 6;40% NPL/NPF Gross 1,99% Posisi Desember 2023 OJK melalui DPKG melakukan pengawasan terhadap 15 KK dan 107 LJK. Komposisi struktur KK bervariasi, dengan struktur KK terbesar yang bersifat Vertical dan Mixed (masing-masing sejumlah 6 KK atau 40% dari total KK), disusul Horizontal (3 KK atau 20% dari total KK). Grafik 2-10 Komposisi Jenis Struktur KK Horizontal Mixed Vertical Total Aset KK per Desember 2023 sebesar Rp9.018 triliun dan seluruhnya berada di atas threshold KK Rp100 T. Sebanyak empat KK memiliki aset di atas Rp1.000 T, dengan total aset sebesar Rp6.663 T atau 73,89% dari total aset KK. Dari aset sebesar Rp9.018 T tersebut, 61,82% atau Rp5.575 T disalurkan melalui kredit/pembiayaan, dengan rata-rata rasio NPL/F Gross sebesar 1,99% dan rasio Loan/Financing at Risk (LAR) atau Kredit/Pembiayaan Kualitas Rendah (KKR) sebesar 9,98%. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Grafik 2-11 Perkembangan Laba/Rugi Keuangan Perusahaan Penjaminan 59,19% 58,61% 58,31% 14,461 14,397 13,138 8,438 8,433 7,776 Posisi Juni 2023 Des. 2021 Des. 2022 Des. 2023 Konglomerasi Keuangan Sektor Jasa Keuangan Share Secara umum share EU terhadap KK mendominasi dengan range antara 10,46% - 99,87%. Sebanyak 12 KK memiliki share EU > 75%. Share LJK Bank terhadap KK memiliki range 7,08% 99,98%. Grafik 2-12 % Aset EU dan LJK Bank Terhadap Aset KK 96.65% 93.88% 93.19% 98.59% 97.26% 96.04% 98.54% 98.54% 95.58% 95.05% 95.05% 99.98% 92.60% 99.45% 92.44% 90.74% 99.45% 90.74% 99.87% 99.87% 77.81% 96.70% 90,84% 83.94% 75.23% 47.73% 47.69% 47.73% 7.08% 10.46% KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 KK11 KK12 KK13 KK14 KK15 % Aset EU/Aset KK % Aset LJK Bank/Aset KK Posisi Juni 2023 Dari sisi permodalan, seluruh KK memiliki rasio KPMM terintegrasi jauh di atas ketentuan minimum (100%). Pada Posisi Desember 2023, tren modal 15 KK cenderung meningkat, baik dari nominal jumlah modal aktual sebesar Rp1.484 T maupun Rasio KPMM Terintegrasi sebesar 277,06%. Grafik 2-13 Tren Modal KK (Rp T) 1,257 1,366 1,484 277,06% 1,095 264,72% 256,81% 245,83% 532 536 446 475 Des 2020 Des 2021 Des 2022 Des 2023 Modal Aktual (Rp Triliun) Modal Minimum (Rp Triliun) Rasio KPMM Terintegrasi | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 4
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I Dari segi rentabilitas, pada posisi Desember 2023 secara umum seluruh KK memperoleh laba dengan total laba sebesar Rp239,5 T dan sebagian besar berasal dari EU. Sementara itu, terdapat tiga EU yang kontribusi labanya >100% dari laba KK sebagai implikasi dari adanya beberapa LJK anggota KK yang mengalami kerugian. Tabel 2-1 Total Laba/Rugi KK dan EU KK Total Laba/Rugi KK (Rp Miliar) Total Laba/Rugi EU (Rp Miliar) %(Laba/Rugi EU terhadap Laba/Rugi KK) KK1 60,052 51,097 85,09% KK2 60,425 54,230 89,75% KK3 50,608 47,986 94,82% KK4 21,450 20,865 97,27% KK5 10,376 3,504 33,77% KK6 6,551 6,186 94,15% KK7 4,640 4,091 88,17% KK8 3,741 2,137 57,12% KK9 1,326 1,808 136,39% KK10 4,711 3,511 74,53% KK11 1,924 1,201 62,42% KK12 665 683 102,71% KK13 8,553 1,335 15,61% KK14 2,467 2,473 100,24% KK15 2,057 68 3,31% 2.3 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT DAN PPPSPM) 2.3.1 Pemenuhan Prinsip Internasional APU PPT dan PPPSPM Indonesia telah diterima menjadi anggota penuh (full Sebagai wujud komitmen dan keseriusan Indonesia dalam member) Financial Action Task Force (FATF) sebagaimana mengoptimalkan manfaat keanggotaan FATF bagi ditetapkan dalam FATF Plenary Meeting FATF tanggal 25 perekonomian negara, pada tanggal 7 Desember 2023, Oktober 2023. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang Kepala PPATK meresmikan pembentukan Tim Bersama baik antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keanggotaan Penuh Indonesia pada FATF yang terdiri dari 23 (PPATK) dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Kementerian/Lembaga termasuk OJK. Pembentukan tim OJK, yang menunjukkan sektor jasa keuangan nasional telah bersama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam kemampuan bergerak cepat untuk berkontribusi aktif sebagai penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan anggota FATF yang berfokus pada empat hal. Pertama, dasar Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi hukum atau regulasi keanggotaan Indonesia pada FATF. Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT, dan PPPSPM). Kedua, perbaikan tata kelola dan efektivitas rezim APU PPT secara berkelanjutan. Ketiga, kontribusi aktif menyuarakan Pada FATF Plenary Meeting tersebut, seluruh anggota FATF kepentingan Indonesia dalam berbagai project Working mengakui keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan Group FATF. Keempat, penguatan anggaran dan kapabilitas Action Plan. Indonesia juga dinilai terus menunjukkan SDM sebagai expert, assessor, reviewer ataupun leader komitmen yang kuat untuk meningkatkan penerapan program project. APU, PPT, dan PPPSPM nasional. Indonesia secara aklamasi diterima sebagai anggota FATF ke-40, sehingga Indonesia Selain standar FATF, OJK juga memenuhi standar terkait APU, akan mendapatkan manfaat dan hak sebagai anggota FATF. PPT, dan PPPSPM lainnya yaitu Principle 29 - Abuse of Kedudukan Indonesia sebagai anggota penuh FATF financial services dari The Basel Core Principle dan Insurance menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara Core Principle 22 yang dinilai melalui Financial Sector anggota G20 dengan integritas sistem keuangan yang kuat, Assessmenr Program (FSAP) di triwulan IV-2023. sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, termasuk masyarakat internasional terhadap integritas sektor keuangan Indonesia dan pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian nasional. 1 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I I 2.3.2 Penguatan Pengaturan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan Pada tanggal 14 Desember 2023, OJK telah menerbitkan Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 (SRA Tahun 2023). SRA merupakan bagian penting dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko di Sektor Jasa Keuangan dimana SRA menjadi salah satu acuan dalam menilai risiko nasabah atau transaksi. SRA Tahun 2023 memuat pengkinian profil risiko yang lebih rinci terhadap TPPT, dan PPSPM. Selain itu, SRA Tahun 2023 juga memperluas cakupan penilaian risiko dengan menambah sepuluh industri di sektor Pasar Modal, Non-Bank, dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Sosialisasi SRA Tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 secara daring dihadiri oleh 1.665 peserta dari Asosiasi, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), OJK, dan Kementerian/Lembaga terkait. Narasumber dari OJK menyampaikan bahwa SRA perlu ditindaklanjuti oleh PJK dalam penerapan program APU PPT dan tindak lanjut oleh Pengawas OJK dalam pengawasan APU PPT berbasis risiko. Selain itu, disampaikan hasil SRA Tahun 2021 terhadap Bank Umum, BPR/BPRS, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Asuransi Jiwa, Perusahaan Pembiayaan, dan Pergadaian masih dapat dijadikan acuan/referensi penilaian risiko bagi industri tersebut. Adapun pokok pembaharuan SRA Tahun 2023 ini, antara lain (i) pengkinian risiko TPPT dan PPSPM di SJK, (ii) penggunaan data/informasi terkini, (iii) penambahan cakupan Point of Concern (POC) profil nasabah berupa perseroan perorangan dan POC area geografis menjadi 38 provinsi, (iv) perluasan penilaian risiko TPPU pada 10 industri, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Perusahaan Modal Ventura (PMV), Pialang Asuransi, Asuransi Umum, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (LUDBTI), Wali Amanat, dan Bank Kustodian. Dengan demikian, seluruh industri SJK di bawah pengawasan OJK telah memiliki acuan penilaian risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dokumen SRA Tahun 2023 dapat diunduh melalui tautan: PPU-TPPT-PPSPM-SJK-2023.aspx Selanjutnya, program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang APU, PPT, dan PPPSPM terus dilakukan oleh OJK L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas SDM dilakukan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko. Pengembangan kapasitas juga dilakukan kepada Pengawas, satuan kerja Perizinan, dan satuan kerja lainnya untuk meningkatkan efektivitas proses market entry dan pengawasan program APU, PPT, dan PPPSPM yang berbasis risiko. Pada triwulan IV-2023, OJK menjadi narasumber pada pelatihan APU PPT bagi PJK antara lain PJK di bawah pengawasan Kantor Regional/Kantor OJK Kalimantan Barat, Lampung, dan Surabaya; PJK yang tergabung pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Chief Audit Executive (CAE) Forum pada Ikatan Audit Intern Bank (IAIB). Secara tematik, OJK menjadi narasumber pada Pelatihan PPATK mengenai peran PJK dalam penegakan hukum pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. Pada aspek pengawasan, OJK menyelenggarakan In-House Training (IHT) untuk meningkatkan kompetensi pemeriksaan kepatuhan kewajiban pelaporan program APU PPT memanfaatkan Audit Command Language (ACL). 2.3.3 Koordinasi Kelembagaan OJK merupakan anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Pada triwulan IV-2023, Ketua Dewan Komisioner OJK menghadiri Rapat Komite TPPU Diperluas pada 7 November 2023 di Jakarta yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU. Pada kesempatan tersebut, Ketua OJK menyampaikan bahwa OJK berkomitmen mendukung dan berkontribusi dalam tindak lanjut keanggotaan Indonesia di FATF antara lain pengkinian berkala untuk pelaporan enhance follow-up, mempersiapkan reviewer dan assessor yang sesuai dengan kriteria dan kapasitas yang ditentukan, serta melakukan pendalaman untuk menyuarakan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam menentukan standar internasional. OJK juga tergabung sebagai anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan salah satu tugas memenuhi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OJK secara berkala dan tepat waktu menyampaikan laporan triwulan capaian pemenuhan Stranas PK terkait tersedianya informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari PJK yang diberikan izin oleh OJK, dan pengembangan sistem informasi. OJK juga terus memperkuat kerja sama bilateral dengan Kementerian/Lembaga, otoritas atau Lembaga asing untuk penguatan APU, PPT, dan PPPSPM di SJK. Pertama, OJK dan PPATK melanjutkan kerja sama di triwulan IV-2023 meliputi antara lain penyusunan Sectoral Risk Assessment terkait Financial Technology, penyusunan operational alert investment fraud pada sektor koperasi dalam forum public-private partnership, penyusunan dan diseminasi Indeks Efektivitas PPATK dan Financial Integrity Rating (FIR) dari PJK, hingga joint-audit. Kedua, OJK merupakan salah satu executing agency pada kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Pada triwulan IV-2023, OJK dan UNODC | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I berkolaborasi pada Rangkaian Workshop Penyidikan dan program APU PPT oleh Pengawas Sektor Jasa Keuangan Penyitaan Tindak Pidana yang Melibatkan Aset Kripto tanggal (Supervisory Technology) dan sistem penyampaian data serta 2 s.d. 3 Oktober 2023 dan 6 s.d. 7 November 2023, serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT oleh Penyedia pertemuan bilateral membahas kelanjutan kerja sama di tahun Jasa Keuangan (Regulatory Technology). Dari sisi Regulatory 2024. Technology, SIGAP telah diimplementasikan sebagai media penyampaian: Ketiga, The Export Control and Related Border Security 1. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Assistance (EXBS) pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Jakarta mengikutsertakan perwakilan OJK pada Virtual Massal (PPSPM) serta setiap perubahannya disertai Consultation on Sanctions Implementation and Proliferation dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta Finance Controls tanggal 10 Oktober 2023 dan pelatihan terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik terkait sanction evation pada 15 s.d. 16 November 2023 di secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Jakarta. Keempat, OJK menjadi narasumber pada Financial Korporasi, dari OJK kepada PJK; Crime Symposium - The Emerging Issue of Financial Crime 2. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta yang diselenggarakan oleh Deloitte pada 3 Oktober 2023. dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan Selanjutnya, dalam kerangka keanggotaan Indonesia pada 3. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK FATF dan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), kepada OJK. Penyampaian data DTTOT dan Daftar yang merupakan FATF-style regional body di Asia Pasifik, Proliferasi melalui SIGAP dilakukan untuk meningkatkan PPATK dan OJK turut berperan dalam kerja sama dengan efektivitas penerapan freezing without delay dimana European Union dalam rangka mission pemenuhan penyampaian data dilakukan sesegera mungkin dan proses rekomendasi FATF nomor 8 terkait non-profit organization, pemblokiran juga dilakukan secara serta merta tanpa dan keikutsertaan perwakilan OJK sebagai Delegasi RI pada penundaan atas Dana Nasabah yang identitasnya the 24th APG Annual Typologies & Capacity Building tercantum dalam kedua daftar dimaksud. Workshop di Delhi, India pada 28 November s.d. 1 Desember 2023 mengenai aset virtual. Pada triwulan IV-2023 telah dilakukan dua penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK yaitu 2.3.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP DTTOT/P-16/36/X/RES.6.1./2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan DTTOT/P-16a/39/XI/RES.6.1./2023 tanggal 28 November OJK terus melanjutkan pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) yang telah dibangun sejak tahun 2023. Hasil monitoring tindak lanjut atas masing-masing DTTOT per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: 2017. SIGAP merupakan sistem pendukung siklus pengawasan Tabel 2-2 DTTOT sampai dengan Triwulan IV-2023 % PJK yang Telah Melakukan Tindak Lanjut Nomor dan Tanggal DTTOT Seluruh PJK Perbankan Pasar Modal* PJK Lainnya** DTTOT/P-13a/3/I/RES.6.1./2023 tanggal 18 Januari 2023 84,94% 93,82% 87,84% 69,54% DTTOT/P-13b/6/I/RES.6.1./2023 tanggal 20 Januari 2023 85,25% 94,11% 87,89% 69,78% DTTOT/P-13c/9/I/RES.6.1./2023 tanggal 30 Januari 2023 85,08% 93,82% 87,84% 69,95% DTTOT/P-13d/12/IV/RES.6.1./2023 tanggal 5 April 2023 84,39% 93,40% 87,06% 68,69% DTTOT/P-14/16/IV/RES.6.1./2023 tanggal 18 April 2023 84,80% 93,76% 87,84% 68,96% DTTOT/P-14a/19/IV/RES.6.1./2023 tanggal 27 April 2023 84,73% 93,64% 87,06% 68,71% DTTOT/P-14b/22/IV/RES.6.1./2023 tanggal 6 Juni 2023 82,10% 91,97% 88,19% 64,26% DTTOT/P-14c/25/VI/RES.6.1./2023 tanggal 14 Juni 2023 82,21% 92,09% 88,19% 64,37% DTTOT/P-15/29/VII/RES.6.1./2023 tanggal 14 Juli 2023 82,51% 92,21% 88,19% 65,01% DTTOT/P-15a/32/VII/RES.6.1./2023 tanggal 14 Juli 2023 82,27% 92,03% 88,19% 64,54% DTTOT/P-16/36/X/RES.6.1./2023 tanggal 19 Oktober 2023 78,86% 88,47% 89,37% 59,05% DTTOT/P-16a/39/XI/RES.6.1./2023 tanggal 28 November 2023 74,45% 84,02% 87,06% 54,02% Keterangan: * PJK Pasar Modal termasuk layanan urun dana berbasis teknologi informasi ** PJK Lainnya meliputi dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pergadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, perusahaan asuransi, dan perusahaan pialang asuransi. 1 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I I Dari sisi Supervisory Technology, SIGAP telah terintegrasi dengan beberapa sistem pelaporan online di masing-masing sektor yang membantu proses penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM oleh Pengawas. Hasil penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM dari tiap entitas yang diawasi digunakan sebagai dasar penentuan rencana pengawasan berbasis risiko. Selanjutnya, SIGAP juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) dan data-data terkait lainnya meliputi data APU PPT untuk badan hukum dan orang perseorangan, Data DTTOT, Data Politically Exposed Person (PEP), Daftar PPSPM, AML Newsletter PPATK, data high risk countries berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan National Risk Assessment (NRA) dan Sectoral Risk Assessment (SRA). Hal tersebut berdampak positif pada 2.4 HUBUNGAN KELEMBAGAAN 2.4.1 Kerjasama Domestik Dalam rangka menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian, lembaga negara, lembaga akademisi dan asosiasi, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama periode triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pembahasan rencana kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) dengan Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut: 1. Penandantanganan NK OJK dengan Bank Indonesia tanggal 3 Oktober 2023 perihal Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional dan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah bagi bank umum syariah. 2. Penandantanganan NK OJK dengan Ombudsman RI tanggal 10 Oktober 2023 perihal Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terkait Sektor Jasa Keuangan. 3. Penandantanganan PKS OJK dengan Ombudsman RI tanggal 10 Oktober 2023 perihal Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terkait Sektor Jasa Keuangan. 4. Penandantanganan NK OJK dengan Kementerian Koordinator Perekonomian RI tanggal 13 Oktober 2023 perihal Sinergi Tugas dan Fungsi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 5. Penandantanganan PKS antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik ttanggal 20 November 2023 perihal Persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. 6. Penandantanganan NK OJK dengan Kementerian Kesehatan RI tanggal 19 Desember 2023 perihal Sinergi Tugas Dan Fungsi Antara Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan. 7. Penandantanganan NK OJK dengan Kejaksaaan RI tanggal 22 Desember 2023 perihal Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 pengawasan program APU PPT yang komprehensif dan juga dalam proses perizinan oleh OJK sebagai mitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM. Data hasil pengawasan APU PPT yang dikelola melalui SIGAP digunakan sebagai sumber utama dalam penyediaan data pendukung untuk kebutuhan asesmen internasional dan dalam penyusunan Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pemantauan (LKAHP) Program APU PPT oleh OJK. LKAHP memuat rekomendasi dan acuan pengembangan dan perbaikan serta peningkatan kualitas fungsi pengawasan program Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Pada periode triwulan IV-2023, beberapa kegiatan rapat dan event juga dilakukan dalam rangka pembinaan hubungan, menggali saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang lebih baik. Adapun data lengkapnya terlampir di dalam tabel berikut: Tabel 2-3 Kegiatan Kelembagaan Kementerian/Lembaga/IJK No Nama Kegiatan 1 Penandatangananan NK OJK Ombudsman RI pada tanggal 11 Oktober 2023 2 FGD OJK-MUI terkait pembahasan kerja sama pada tanggal 23 s.d. 26 Oktober 2023 3 Rapat Koordinasi dengan Basyarnas MUI pada tanggal 2 November 2023 4 Rapat dengan Komisi Nasional Disabilitas pada tanggal 7 November 2023 5 FGD OJK dengan Kejaksaan RI perihal kerja sama dalam upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan pada tanggal 7 s.d. 11 November 2023 6 FGD OJK dengan Mahkamah Agung RI perihal Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tanggal 15 s.d. 18 November 2023 7 Dialog Akhir Tahun pada tanggal 1 dan 4 Desember 2023 8 Pembahasan PKS OJK dengan Kemenko Ekon pada tanggal 19 Desember 2023 Sepanjang periode triwulan IV-2023, OJK bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan penyuluhan secara fisik dan door to door kepada masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, OJK bersama dengan anggota Komisi XI DPR RI telah menyelenggarakan sebanyak 378 kegiatan penyuluhan dengan tema yang terkait dengan sektor jasa keuangan, diantaranya: a. Waspada Pinjaman Online dan Investasi Bodong; b. Edukasi dan Pelindungan Konsumen; c. Peran OJK dalam Mendorong UMKM; d. Financial Technology; e. Tips Pengelolaan Keuangan; f. Keuangan Syariah; g Pembiayaan di Sektor Pertanian; h. SIMUDA Investasiku; serta i. Tips Aman Menggunakan Layanan Perbankan. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Selain kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan, OJK juga telah melaksanakan beberapa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) serta diskusi lainnya bersama Lembaga di Parlemen dan unsur penunjangnya sebagai berikut: a. Diskusi bersama Sekretariat Komisi XI DPR RI tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2023 terkait Update Penggunaan Sistem Persuratan Terintegrasi Digital oleh Komisi XI DPR RI; b. Diskusi bersama Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Jenderal MPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2023 terkait Penguatan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Lahirnya UU PPSK; c. FGD bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI tanggal 6 November 2023 terkait Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion; d. FGD bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI tanggal 7 November 2023 terkait Pembahasan RPP Standar Biaya Otoritas Jasa Keuangan dengan Kemenkeu; serta e. FGD bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI tanggal 27 November 2023 terkait Pembentukan Organisasi Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK). OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR RI sebagaimana berikut: a. Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023 di Bali; b. Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023 di Makassar; c. Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023 di Palembang; d. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka Fungsi Pengawasan terkait Aplikasi QRIS pada UMKM tanggal 9 November 2023 di Tangerang; e. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka Fungsi Pengawasan terkait Pelindungan Konsumen oleh OJK tanggal 23 s.d. 26 November 2023 di Bali; f. Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI terkait Implementasi UU PPSK tentang Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 6 s.d. 10 Desember 2023 di Tangerang. Selain kegiatan Kunjungan Kerja yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Kerja yang diinisiasikan oleh Komisi XI DPR RI: a. Rapat Kerja tanggal 20 November 2023 bersama Komisi XI DPR RI terkait: Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023; Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024; Pembentukan Panja Penerimaan dan Pengeluaran OJK Tahun 2024. b. Rapat Kerja tanggal 22 November 2023 terkait Pengambilan Keputusan RKA OJK Tahun 2024. 2.4.2 Kerjasama Hubungan Bilateral dan Regional Penguatan hubungan kerja sama OJK dengan berbagai mitra internasional terus dilakukan, baik secara bilateral dan regional dalam rangka meningkatkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 1 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I I Berbagai upaya yang dilakukan antara lain berperan aktif dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional (PPI) serta melakukan kerja sama kelembagaan dengan otoritas sektor jasa keuangan asing maupun lembaga internasional. Lebih lanjut, peran aktif OJK dalam berbagai perundingan PPI mencakup lingkup bilateral, regional, dan multilateral khususnya yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. OJK juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan berbagai otoritas sektor jasa keuangan asing dan lembaga internasional melalui kerja sama formal kelembagaan serta implementasi dari kerja sama kelembagaan yang telah disepakati melalui berbagai macam aktivitas seperti sharing knowledge dan technical discussion. A. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI) 1. PPI Bilateral Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) OJK mengikuti beberapa rapat interkementerian (interkem) dalam rangka persiapan perundingan putaran 16, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk topik revised offer Market Access pada Annex Financial Services, Digital Trade/E-Commerce, Annex Movement of Natural Person (Mode 4) dan Investment. Indonesia- Canada CEPA (ICA-CEPA) OJK mengikuti beberapa rapat interkem dalam rangka persiapan perundingan putaran 6 serta pertemuan intersesi dengan Kanada yang diselenggarakan Kemendag, Bank Indonesia, dan BKPM untuk topik Trade in Services, Financial Services, E-Commerce, dan Investment. Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEUFTA) OJK mengikuti rapat interkem pasca putaran kedua IEAEU-FTA untuk topik Chapter E-Commerce. Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) OJK mengikuti Focus Group Discussion (FGD) analisis SWOT yang diselenggarakan Kemendag untuk penelaahan pemanfaatan IJEPA dalam fasilitasi perdagangan Indonesia dengan Jepang. Indonesia-United Arab Emirates CEPA (IUAE-CEPA) OJK mengikuti pertemuan subkomite sidang komisi bersama untuk membahas pemanfaatan perjanjian pada sektor jasa keuangan oleh para pihak pascaimplementasi (entry into force) IUAECEPA sejak 1 September 2023. OJK mengikuti perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Putaran 6 Kuala Lumpur (15-24 Oktober 2023) dan Putaran terakhir San Francisco (5-16 November 2023), serta berbagai rapat intersesi bersama negara anggota IPEF dan interkem Pemri. OJK sendiri terlibat aktif dalam pembahasan keempat pilar dalam IPEF khususnya untuk Pilar I - Trade (Klaster Economy Digital dan Services Domestic Regulation), Pilar III - Clean Economy, dan Pilar IV Fair Economy. OJK berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam rencana penandatanganan dan ratifikasi Pilar II - Supply Chain yang telah menyelesaikan rangkaian perundingan pada Mei 2023. OJK mengikuti rangkaian perundingan Working Group IV - Ecommerce yang diselenggarakan The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) pada 16-20 Oktober 2023.
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I OJK mengikuti rangkaian perundingan Working Group IV - Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan Ecommerce yang diselenggarakan The United Nations Korea Insurance Development Institute (KIDI) Commission on International Trade Law (UNCITRAL) pada MoU telah ditandatangani pada 7 Desember 2023 dengan ruang lingkup Mutual Benefit and Development dengan 16-20 Oktober 2023. tujuan peningkatan kerja sama khususnya pengembangan 2. PPI Regional database profil risiko dan penentuan tarif premi asuransi. Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACaFTA) Monetary Authority Singapore (MAS) OJK mengikuti pertemuan interkem untuk topik Trade in OJK dan MAS sedang menyusun draf MoU dengan ruang Services dan E-commerce yang diselenggarakan lingkup Supervisory Cooperation, Consultation and the Kemendag pascaputaran 5 (post R5). OJK mengikuti Exchange of Information. perundingan putaran 6 untuk topik E-Commerce. ASEAN Trade in Services Agreement (ATiSA) b. Implementasi Kerja Sama & Kunjungan Lembaga Sebagai tindak lanjut pertemuan K/L pengampu SJK yang Internasional diselenggarakan pada Juni 2023, OJK berkoordinasi On the Job Training (OJT) oleh Securities and Exchange dengan Kemendag dalam penyampaian draf Regulator of Cambodia (SERC), 23-27 Oktober 2023 Non-Conforming Measure (NCM) komitmen SJK Indonesia Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC) dalam ATiSA. Adapun tahapan selanjutnya peer review melakukan OJT di OJK dalam rangka mempelajari market akan dikoordinasikan ASEC pada Maret 2024. surveillance Pasar Modal Indonesia meliputi pengaturan, ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA) pengawasan, dan pengembangan Pasar Modal Indonesia. OJK mengikuti perundingan putaran pertama pada 1 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Benchmarking FSS Korea ke OJK, 4 - 8 Desember 2023 Desember 2023, dimana ASEAN DEFA merupakan Partnership Agreement (IEU-CEPA) FSS Korea melakukan benchmarking ke OJK guna perjanjian perdagangan elektronik dengan cakupan luas OJK mengikuti beberapa rapat interkementerian mempelajari pengaturan, pengawasan, dan untuk memberikan kepastian dalam mengakomodasi (interkem) dalam rangka persiapan perundingan putaran pengembangan Industri Jasa Keuangan di Indonesia pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia 16, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan termasuk strategi pengembangan literasi dan inklusi Tenggara. (Kemendag) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi keuangan serta pengawasan perilaku pelaku usaha jasa ASEAN Capital Market Forum (ACMF) Penanaman Modal (BKPM) untuk topik revised offer keuangan di Indonesia. OJK selaku Ketua ACMF tahun 2023 menyelenggarakan Market Access pada Annex Financial Services, Digital Benchmarking OJK ke FSS Korea, 9 - 16 Desember 2023 transitioning konferensi internasional dengan tema Trade/E-Commerce, Annex Movement of Natural Person OJK melakukan benchmarking dalam rangka memperkuat towards sustainable capital market dan technical training (Mode 4) dan Investment. pengawasan perusahaan efek dan perusahaan manajer on the IFRS sustainability disclosure standards untuk Indonesia- Canada CEPA (ICA-CEPA) investasi antar kedua yurisdiksi. regulator dan korporasi pada 17-18 Oktober 2023. OJK mengikuti beberapa rapat interkem dalam rangka Pembahasan Proyek Strategi Pengembangan Digitalisasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) persiapan perundingan putaran 6 serta pertemuan BPR oleh Deutsche Sparkassenstiftung Für Internationale OJK mengikuti rapat interkem dalam rangka persiapan intersesi dengan Kanada yang diselenggarakan Kooperation (DSIK), 24 November 2023 perundingan putaran kelima pada Working Group Digital Kemendag, Bank Indonesia, dan BKPM untuk topik Trade in OJK bersama dengan DSIK membahas mengenai Economy (WGDE) yang diselenggarakan Kemendag. Services, Financial Services, E-Commerce, dan Investment. tantangan dan peluang penguatan BPR dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade meningkatkan pelayanan akses keuangan khususnya OJK mengikuti rapat interkem dalam rangka intensifikasi Agreement (IEAEUFTA) pembiayaan kepada UMKM. pemanfaatan RCEP yang telah entry into force sejak 1 OJK mengikuti rapat interkem pasca putaran kedua Pertemuan OJK dengan Australian Prudential Regulation Januari 2023, melalui perumusan Peraturan Presiden yang IEAEU-FTA untuk topik Chapter E-Commerce. Authority (APRA) di Australia, 4 Desember 2023 diprakarsai Kemenko Perekonomian. Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement Pertemuan bertujuan untuk memperkuat kerja sama (IJEPA) B. Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas secondment and capacity building serta pertukaran OJK mengikuti Focus Group Discussion (FGD) analisis Lembaga Jasa Keuangan Asing dan Lembaga informasi terkait pengaturan dan pengawasan SWOT yang diselenggarakan Kemendag untuk penelaahan Internasional Environmental, Social, and Governance (Climate Risk). pemanfaatan IJEPA dalam fasilitasi perdagangan Pertemuan OJK dengan Australian Securities and a. Negosiasi Perjanjian Kerjasama: Indonesia dengan Jepang. Investments Commission (ASIC), 4 Desember 2023 Indonesia-United Arab Emirates CEPA (IUAE-CEPA) Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan Pertemuan bertujuan untuk pertukaran informasi dan OJK mengikuti pertemuan subkomite sidang komisi Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi pengalaman terkait Environmental, Social and Governance bersama untuk membahas pemanfaatan perjanjian pada Global Market (FSRA ADGM) (ESG). sektor jasa keuangan oleh para pihak pascaimplementasi MoU telah ditandatangani pada 20 Oktober 2023 dengan c. Lain-lain (entry into force) IUAECEPA sejak 1 September 2023. ruang lingkup Mutual Cooperation and the Exchange of Indo-Pacific Economic OJK mengikuti perundingan Kunjungan Islamic Development Bank (IsDB) ke OJK, 30 Information dan bertujuan untuk pengembangan bursa Framework for Prosperity (IPEF) Putaran 6 Kuala Lumpur Oktober 2023 karbon antar kedua yurisdiksi serta bidang FinTech, (15-24 Oktober 2023) dan Putaran terakhir San Francisco Kunjungan untuk membahas dukungan terhadap pihak Sustainable Finance and Blended Finance, Licensing, (5-16 November 2023), serta berbagai rapat intersesi swasta di Indonesia terkait pembiayaan baik dengan Authorization and Supervision of Financial services. bersama negara anggota IPEF dan interkem Pemri. OJK maupun tanpa local currency serta perkembangan secara Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan sendiri terlibat aktif dalam pembahasan keempat pilar umum di sektor Perbankan Syariah, IKNB Syariah, dan Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) dalam IPEF khususnya untuk Pilar I - Trade (Klaster Pasar Modal Syariah termasuk Sukuk. MoU telah ditandatangani pada 7 Desember 2023 untuk Economy Digital dan Services Domestic Regulation), Pilar Kunjungan Japan International Cooperation Agency pengembangan di bidang perasuransian khususnya dalam III - Clean Economy, dan Pilar IV Fair Economy. OJK (JICA), 1 Desember 2023 memperkuat infrastruktur keuangan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam Kunjungan untuk membahas implementasi proyek kerja mengembangkan kerangka jaring pengaman keuangan rencana penandatanganan dan ratifikasi Pilar II - Supply sama "Comprehensive Map of Proactive Assistance (financial stability net) di sektor asuransi dan Chain yang telah menyelesaikan rangkaian perundingan (COMPASS)", kolaborasi antara JICA, Japan FSA, dan pengembangan database teknik penilaian risiko dan pada Mei 2023. penentuan tarif premis asuransi. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Otoritas Asuransi Myanmar serta mempelajari best practice pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sektor asuransi di Indonesia. Pertemuan dengan Kedutaan Besar Jepang, 30 Oktober 2023 Pertemuan untuk membahas rencana implementasi program kerja sama OJK - Japan FSA di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Secara khusus dibahas mengenai rencana program secondment untuk memperkuat kapasitas pegawai di masing-masing otoritas untuk jangka waktu 6 bulan s.d. 1 tahun. Pertemuan ASEAN ROK Financial Center Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi program kerja sama dan rencana pertemuan terkait pengawasan pasar modal, the ACMF Action Plan 2021-2025 dan penguatan kerja sama antara OJK dan ASEAN-ROK FCC selanjutnya. Benchmarking Lao Securities Commission Office (LSCO) ke OJK, 6 - 10 November 2023 LSCO melakukan benchmarking ke OJK dalam rangka persiapan LSCO menjadi Ketua dan Sekretariat ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) tahun 2024. Diketahui bahwa OJK merupakan Ketua sekaligus Sekretariat ACMF tahun 2023. OJK menyelenggarakan ASEAN Financial Inclusion Seminar (AFIS) dengan tema Closing the Financial Inclusion Gap Between Rural and Urban Through Digital Financial Inclusion pada 24 Agustus 2023. OJK berpartisipasi pada rapat pleno sekretariat nasional Indonesia Chairmanship 2023 yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), termasuk tindak lanjut rencana pembentukan task force dalam rangka peninjauan kembali (revisiting) ASEAN sectoral bodies seiring momentum akan berakhirnya ASEAN Economic Community - Strategic Action Plan 2015-2025, sebagaimana dicanangkan dalam priority economic deliverables (PED) Indonesia dalam keketuaan ASEAN tahun ini. 2.4.3 Kerjasama Hubungan Multilateral A. Partisipasi OJK pada Fora Internasional Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan reformasi sektor keuangan global (Global Financial Sector Reform/GFSR), pengelolaan partisipasi OJK pada forum internasional khususnya Standard Setting Bodies (SSBs), peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal terkait perkembangan terkini standar kebijakan sektor jasa keuangan. Sepanjang triwulan IV-2023, OJK telah berpartisipasi pada beberapa kegiatan forum internasional yang meliputi regular meeting & coordination dengan rincian forum sebagai berikut: 1) Financial Stability Board (FSB) Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation (FSB-SRC) OJK menghadiri pertemuan FSB-SRC secara virtual pada 30 Oktober dan 6 November 2023 dengan topik pembahasan pada pertemuan yaitu Open-ended funds (OEF) consultation responses and proposed revisions to the report; Crypto recommendations - implementation monitoring plan; SRC work priorities for 2024; TPR Post consultation report; GSIBs serta Insurance Holistic framework monitoring. 2 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Dalam kegiatan di Singapura, Wakil Ketua DK bersama Wakil Menteri Keuangan melakukan serangkaian pertemuan dengan investor fixed income, equity, dan private equity. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan dengan senior officials JP Morgan dan GIC Private Limited untuk memaparkan perkembangan ekonomi dan SJK Indonesia serta mendiskusikan beberapa isu, seperti perdagangan karbon dan keuangan berkelanjutan. B A B I I 2) Islamic Financial Services Board (IFSB) OJK menghadiri pertemuan The 20th Meeting of the Prudential and Structural Islamic Financial Indicators (PSIFIs) Task Force (TF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 23 dan 24 Oktober 2023. Pertemuan tersebut membahas terkait update phase VI progress dan review pelaporan data PSIFIs Islamic Bank. Selain itu, pertemuan dilakukan sebagai wadah sharing experiences, pembahasan data PSIFI takāful/ICM, dan diakhiri dengan tinjauan cermat terhadap hasil dan rekomendasi untuk inisiatif di masa mendatang. OJK menghadiri pertemuan The 43rd Meeting of the Council IFSB di Jeddah, Arab Saudi pada 28 dan 29 Desember 2023. Secara umum, pertemuan tersebut mambahas beberapa topik, antara lain: IFSB strategic performance plan (SPP), outcome performance, formulation and issuance of prudential standards, research and statistics, serta facilitating capacity development. 3) Australian Prudential Regulation Authority (APRA) dan Australian Securities & Investments Commission (ASIC) OJK menghadiri pertemuan high-level dengan dua regulator keuangan di Australia pada 4 Desember 2023. Pertemuan ini membahas terkait kondisi perekonomian Indonesia dan Australia, serta tantangan yang dihadapi OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan. 4) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) OJK menghadiri pelaksanaan OECD launching report berdasarkan undangan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun pada 14 dan 15 Desember 2023. 5) International Financial Reporting Standards (IFRS) OJK melaksanakan berbagai koordinasi dengan pihak terkait (DKEU, Kementerian Luar Negeri) terkait partisipasi keanggotaan IFRS selama triwulan IV-2023. B. Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2023/2024 Penyusunan dan pengkinian Surat Keputusan Bersama Tim Nasional FSAP pada tanggal 15 Desember 2023. Pada triwulan IV-2023, Asesor FSAP telah menyampaikan Detailed Assessment Report (DAR) first mission terkait area BCP, CPIFR, FSN-CM, CERO, Stress Test dan LTF. Atas DAR tersebut, telah dilaksanakan koordinasi dalam penyampaian tanggapan DAR dari masing-masing tim kerja. Pada tanggal 11-12 Desember 2023, telah dilaksanakan evaluasi first mission dan koordinasi persiapan main mission FSAP di Yogyakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan OJK, BI, LPS, dan Kemenkeu. Pada tanggal 28 November s.d. 6 Desember 2023, telah dilaksanakan asesmen FSAP terkait area Insurance Oversight (ICP)/Pension Funds dengan mengundang perwakilan satker terkait dan pihak eksternal sebagai narasumber. Sepanjang triwulan IV-2023, semua area yaitu capital market oversight, financial infrastructure/access to finance, role of the state, dan fintech and financial digitalization telah menyampaikan isian kuesioner kepada assessor dan melakukan persiapan dalam rangka main mission di bulan Januari 2024. Dalam kegiatan di AS, Wakil Ketua Dewan Komisioner (DK) melakukan pertemuan dengan investor fixed income dan equity, Global Head of Index Research and Co-Head of Global ESG Research JPMorgan, regulator SJK di Amerika Serikat (The Federal Reserve Board dan US Securities and Exchange Commission), serta World Bank. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan dengan senior officials dari beberapa bank, yaitu Citibank, Deutsche Bank, dan UBS untuk mendiskusikan perkembangan, peluang, dan tantangan ekonomi ke depan.
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I C. Technical Assistance 6) TA di bidang SF bersama IFC untuk pengkinian Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0. Sepanjang triwulan IV-2023, OJK telah berkoordinasi dengan 7) Koordinasi kerjasama dengan ADB dan IsDB terkait beberapa lembaga internasional seperti World Bank (WB), program WE DATA untuk meningkatkan pembiayaan Asian Development Bank (ADB), Pogram Kemitraan Indonesia kepada perempuan dan UMKM. Australia untuk Perekonomian (Prospera), dan International Pengembangan handbook TA b. Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan kerja Pengembangan handbook TA pada bulan September yang sama internasional melalui berbagai program seperti bertujuan sebagai bahan acuan satuan kerja dalam expertise, study, joint research, workshop, dan capacity mengusulkan program serta alur kerja TA. building. Monitoring dan Evaluasi TA 2.4.4 Pengembangan Fungsi Investor Relations Unit a. Sepanjang triwulan IV-2023, terdapat beberapa TA yang Investor Relations Unit (IRU) menjalankan fungsi koordinasi berjalan mencakup beberapa bidang seperti Perbankan, asesmen lembaga pemeringkat global dan hubungan dengan Pasar Modal (PM), Perasuransian, Penjaminan dan Dana investor institusional serta stakeholder asing yaitu diseminasi Pensiun, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), dan informasi terkait kondisi perekonomian, kebijakan OJK, dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital perkembangan terkini sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia dan Aset Kripto (IAKD). yang dilakukan melalui sejumlah pertemuan dan TA di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana 1) korespondensi rutin. Pensiun bersama World Bank terkait self-assessment Insurance Core Pelaksanaan i. Selama triwulan-IV 2023, IRU OJK telah memfasilitasi delapan Principles - International Association of Insurance pertemuan dengan pemangku kepentingan asing, yaitu: Supervisors International (ICPs IAIS) dan Pertemuan dengan Enterprise Singapore, mendiskusikan 1) Organisation of Pension Supervisors (IOPS) dalam financial technology perkembangan SJK Indonesia, rangka persiapan pelaksanaan Financial Sector sandbox, dan digitalisasi di sektor perbankan. Assessment Program (FSAP); Pertemuan courtesy dengan Regional Director for South 2) Penyusunan Guideline Pelaksanaan Regulatory ii. East Asia Economics and Trade Policy, the UK Foreign Impact Analysis (RIA) untuk Sektor Jasa Keuangan: Commonwealth and Development Office. Dalam proses review kajian RIA oleh expert bulan Pertemuan dengan Temasek mendiskusikan 3) Oktober tahun 2023; perkembangan fintech P2P lending, literasi, dan inklusi Penyusunan Quality Assurance for NBFI Roadmap. iii. keuangan di Indonesia. Telah dilakukan review kajian oleh expert pada Pertemuan dengan ASEAN+3 Macroeconomic Research 4) bulan Oktober tahun 2023. Office (AMRO) dalam rangka Annual Consultation Visit, 2) TA di bidang Perbankan dalam rangka penyusunan mendiskusikan kinerja sektor perbankan dan korporasi, Roadmap Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan perdagangan karbon, dan taksonomi hijau. (LPIP) bersama World Bank. Tujuan roadmap tersebut Pertemuan dengan Moody's Financial Institutions Group 5) untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi (FIG), mendiskusikan kinerja sektor perbankan, industri LPIP saat ini, identifikasi peluang dan digitalisasi, aspek Environmental, Social, dan Governance tantangan, perumusan strategi pengembangan LPIP (ESG), dan keuangan syariah. kedepan, serta implementasi dan monitoring. Pertemuan dalam rangka IMF Staff Visit, mendiskusikan 6) 3) TA di bidang Pasar Modal terkait pelaksanaan program perkembangan ekonomi dan SJK Indonesia, kebijakan TA secara komprehensif tentang streamline proses restrukturisasi, dan implementasi UU P2SK. IPO, exit policy untuk perusahaan publik, dan public Pertemuan dengan Wellington Management Singapore, 7) offering bersama World Bank. mendiskusikan perkembangan ekonomi dan SJK 4) TA di bidang EPK terkait: Indonesia, arah kebijakan OJK, dan bank digital. Penyusunan Digital Financial Literacy (DFL) i. Indonesia Halal Lifestyle Center, Pertemuan dengan 8) Material bersama ADB dengan topik "Data dan mendiskusikan tren, lanskap, peluang, serta tantangan Akses". dalam ekosistem ekonomi syariah digital. Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan Daerah ii. Selanjutnya, IRU OJK memfasilitasi dua rangkaian pertemuan bersama BMGF. TA bertujuan untuk memonitor dengan investor institusional dan regulator terkait sektor jasa indeks inklusi keuangan masing-masing daerah di keuangan yaitu Amerika Serikat (AS) pada bulan Oktober Indonesia. 2023 dan Singapura pada bulan November 2023: 5) TA di bidang IAKD bersama World Bank terkait: Dalam kegiatan di AS, Wakil Ketua Dewan Komisioner 1. Refinement Finalisasi program Arsitektur i. (DK) melakukan pertemuan dengan investor fixed income Pengelolaan Data dan Informasi SJK Terintegrasi. dan equity, Global Head of Index Research and Co-Head Pada bulan Desember tahun 2023, telah dilakukan of Global ESG Research JPMorgan, regulator SJK di proses migrasi ke Enterprise Architecture (EA) Amerika Serikat (The Federal Reserve Board dan US Tools sebagai tindaklanjut dari proses finalisasi. Securities and Exchange Commission), serta World Bank. Implementasi Pengawasan Berbasis IT (Suptech) di ii. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan OJK. Pada bulan Oktober tahun 2023, telah dengan senior officials dari beberapa bank, yaitu Citibank, dilakukan proses pengolahan data serta Deutsche Bank, dan UBS untuk mendiskusikan pembahasan use case yang relevan dengan OJK. perkembangan, peluang, dan tantangan ekonomi ke depan. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2 2 Dalam kegiatan di Singapura, Wakil Ketua DK bersama Wakil Menteri Keuangan melakukan serangkaian pertemuan dengan investor fixed income, equity, dan private equity. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan dengan senior officials JP Morgan Private Limited dan GIC untuk memaparkan perkembangan ekonomi dan SJK Indonesia serta mendiskusikan beberapa isu, seperti perdagangan karbon dan keuangan berkelanjutan.
Dalam kegiatan di AS, Wakil Ketua Dewan Komisioner (DK) melakukan pertemuan dengan investor fixed income dan equity, Global Head of Index Research and Co-Head of Global ESG Research JPMorgan, regulator SJK di Amerika Serikat (The Federal Reserve Board dan US Securities and Exchange Commission), serta World Bank. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan dengan senior officials dari beberapa bank, yaitu Citibank, Deutsche Bank, dan UBS untuk mendiskusikan perkembangan, peluang, dan tantangan ekonomi ke depan. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I 2) Dalam kegiatan di Singapura, Wakil Ketua DK bersama Wakil Menteri Keuangan melakukan serangkaian pertemuan dengan investor fixed income, equity, dan private equity. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan dengan senior officials JP Morgan Private Limited dan GIC untuk memaparkan perkembangan ekonomi dan SJK Indonesia serta mendiskusikan beberapa isu, seperti perdagangan karbon dan keuangan berkelanjutan. Selama triwulan-IV 2023, IRU OJK secara rutin melakukan diseminasi informasi dan kebijakan SJK melalui: Penyusunan Republic of Indonesia - Presentation Book 1. IRU Nasional sebagai salah satu media penyampaian perkembangan kondisi terkini perekonomian dan SJK Indonesia. Diseminasi melalui mailing list 2. IRU OJK untuk menyampaikan update informasi dan kebijakan terkini perkembangan industri keuangan Indonesia maupun kebijakan OJK kepada investor dan pemangku kepentingan asing. Report on Indonesian Financial Sector Development 3. triwulan III 2023 membahas perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan, topik-topik khusus, regulasi OJK, dan laporan pelaksanaan tugas Departemen Internasional dan APU PPT OJK dalam triwulan tersebut. OJK International Information Hub 4. sebagai hub informasi yang memuat kebijakan strategis dan peraturan OJK, kegiatan internasional yang diikuti OJK, hasil asesmen lembaga pemeringkat global terhadap sovereign credit rating Indonesia, serta statistik SJK. 5. IRU OJK bersama satuan kerja terkait secara aktif juga terlibat dalam pelaksanaan Due Diligence serta pengkinian prospektus dalam rangka penerbitan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional. 2 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Dalam kegiatan di AS, Wakil Ketua Dewan Komisioner (DK) melakukan pertemuan dengan investor fixed income dan equity, Global Head of Index Research and Co-Head of Global ESG Research JPMorgan, regulator SJK di Amerika Serikat (The Federal Reserve Board dan US Securities and Exchange Commission), serta World Bank. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan dengan senior officials dari beberapa bank, yaitu Citibank, Deutsche Bank, dan UBS untuk mendiskusikan perkembangan, peluang, dan tantangan ekonomi ke depan. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I Dalam kegiatan di Singapura, Wakil Ketua DK bersama Wakil Menteri Keuangan melakukan serangkaian pertemuan dengan investor fixed income, equity, dan private equity. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan dengan senior officials JP Morgan Private Limited dan GIC untuk memaparkan perkembangan ekonomi dan SJK Indonesia serta mendiskusikan beberapa isu, seperti perdagangan karbon dan keuangan berkelanjutan. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2 4
Indikator Total Aset (Rp Milliar) Kredit (Rp Milliar) DPK (Rp Miliar) 2022 Des '22 10.581.455 6.100.964 7.724.561 2023 Sep '23 10.684.050 6.480.552 7.714.502 Des '23 11.171.129 6.721.867 7.991.997 Sep '23 1,65% 2,66% 1,24% qtq Des '23 4,56% 3,72% 3,60% Des '22 9,42% 10,68% 8,58% yoy Des '23 5,57% 10,18% 3,46%
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 3.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN Di tengah sentimen perlambatan ekonomi global, kinerja perbankan pada triwulan IV-2023 masih cukup baik sebagaimana tecermin dari fungsi intermediasi yang terjaga. DPK tumbuh sebesar 3,73% (yoy) dan disertai dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,38% (yoy) meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum ketahanan perbankan pada Desember 2023 masih terjaga serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 27,65%. Hal ini juga didukung oleh naiknya rentabilitas perbankan yang tecermin dari rasio ROA yang meningkat meskipun rasio BOPO sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL gross turun 25 bps menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya, masih jauh di bawah threshold. Likuiditas perbankan juga terjaga tecermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas threshold meskipun secara umum mengalami penurunan. Tabel 3-1 Kondisi Bank Umum 2022 2023 qtq yoy Indikator Des Sep Des Sep '23 Des '23 Des '22 Total Aset (Rp Milliar) 11.113.321 11.234.971 11.765.838 1,65% 4,73% 9,90% Kredit (Rp Milliar) 6.423.563 6.837.296 7.090.243 2,72% 3,70% 11,35% DPK (Rp Miliar) 8.153.590 8.147.169 8.457.929 1,31% 3,81% 9,01% Giro (Rp Miliar) 2.546.160 2.471.698 2.662.551 2,33% 7,72% 18,78% Tabungan (Rp Miliar) 2.615.185 2.576.624 2.669.183 0,62% 3,59% 7,52% Deposito (Rp Miliar) 2.992.245 3.098.848 3.126.195 2,14% 0,88% 3,05% CAR (%) 25,66 27,33 27,65 59 32 (1) ROA (%) 2,43 2,73 2,74 0 1 59 NIM/NOM (%) 4,71 4,85 4,81 5 (4) 20 BOPO (%) 78,65 76,34 78,92 (100) 258 (503) NPL / NPF Gross (%) 2,44 2,43 2,19 (1) (24) (56) NPL / NPF Net (%) 0,71 0,77 0,71
(6) (17) LDR / FDR (%) 78,78 83,92 83,83 116 (9) 165 AL/DPK 31,20 25,83 28,73 (90) 290 (392) AL/NCD 137,67 115,37 127,07 (368) 1.170 (2.027) 3.1.1 Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) Secara umum kondisi permodalan BUK pada Desember 2023 cukup solid, serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 27,75%. Rentabilitas juga tercatat meningkat tecermin dari rasio ROA yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL gross turun 25 bps menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga memadai tecermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas threshold meskipun secara umum mengalami penurunan pada bulan laporan dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 3-2 Kondisi Bank Umum Konvensional Indikator Des '22 Nominal Sep '23 Des '23 Sep '23 qtq Des '23 Des '22 yoy Total Aset (Rp Milliar) 10.581.455 10.684.050 11.171.129 1,65% 4,56% 9,42% Kredit (Rp Milliar) 6.100.964 6.480.552 6.721.867 2,66% 3,72% 10,68% DPK (Rp Miliar) 7.724.561 7.714.502 7.991.997 1,24% 3,60% 8,58% Giro (Rp Miliar) 2.481.780 2.407.130 2.588.476 2,27% 7,53% 18,79% Tabungan (Rp Miliar) 2.450.312 2.415.460 2.492.249 0,84% 3,18% 6,76% Deposito (Rp Miliar) 2.792.469 2.891.912 2.911.273 2,18% 0,67% 2,30% CAR (%) 25,62 27,43 27,75 63 32 (4) ROA (%) 2,45 2,76 2,78 0 2 60 NIM/NOM (%) 4,80 4,96 4,92 6 (4) 17 BOPO (%) 78,70 76,34 78,94 (105) 260 (495) NPL / NPF Gross (%) 2,44 2,44 2,19 0 (25) (58) NPL / NPF Net (%) 0,71 0,77 0,72 1 (5) (17) LDR / FDR (%) 78,98 84,00 84,11 116 11 149 2 7 AL/DPK | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 31,40 25,89 28,65 (106) 276 (395) AL/NCD 137,90 115,03 126,13 (435) 1110 (2044) sebelum pajak yang masih tumbuh tinggi sebesar 21,12% (yoy). Sementara itu, efisiensi BUK sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari rasio BOPO yaitu sebesar 78,94% naik dari tahun lalu 78,70%. Kenaikan rasio BOPO dipengaruhi oleh biaya operasional yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional tumbuh 22,64% (yoy) sementara pendapatan operasional tumbuh 22,27% (yoy). Rasio NIM tercatat meningkat 12 bps menjadi sebesar 4,92% dari 4,80% pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dari tumbuhnya pendapatan bunga bersih sebesar 8,71% (yoy), meski melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2022 sebesar 12,85% (yoy) sebagai pengaruh naiknya beban bunga. Sementara itu, rata-rata total aset produktif juga melambat dengan pertumbuhan sebesar 6,16% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 8,91% (yoy). B A B I I I Des '23 5,87% 10,38% 3,73% 4,57% 2,06% 4,48% 199 31 10 27 (25)
505 (247) (1.060) Des '23 5,57% 10,18% 3,46% 4,30% 1,71% 4,25% 213 33 12 24 (25) 1 513 (257) (1177) Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 33 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,45% menjadi 2,78%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba
Deposito (Rp Miliar) 2.891.912 2.911.273 4,25% 2.792.469 2,18% 0,67% 2,30% CAR (%) 25,60 27,50 27,75 70 25 (6) 215 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I I ROA (%) 2,45 2,76 2,78 0 2 60 33 NIM/NOM (%) 4,80 4,96 4,92 6 (4) 17 12 BOPO (%) 78,70 76,34 78,94 (105) 260 (495) 24 NPL / NPF Gross (%) 2,19 (25) 2,44 2,44 0 (25) (58) NPL / NPF Net (%) 0,72 1 0,71 0,77 (1) (5) (17) LDR / FDR (%) 84,11 513 78,98 84,00 116 11 149 AL/DPK 28,65 (257) 31,40 25,89 (106) 276 (395) AL/NCD 137,90 115,03 126,13 1.110 (2.044) (1.177) (435) A. Aset C. Kredit Pada Desember 2023, kredit BUK tumbuh 10,18% (yoy) sedikit Total aset BUK pada Desember 2023 tumbuh 5,57% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 10,68% (yoy). Jika dilihat dari jenis penggunaan, perlambatan sebesar 9,42% (yoy). pertumbuhan kredit terjadi pada kredit modal kerja/KMK Grafik 3-1 Perkembangan Aset BUK (porsi: 46,73%) yang tumbuh 9,98% (yoy) setelah tahun sebelumnya dapat tumbuh 12,28% (yoy). Sementara itu, kredit 11,400 11.171 investasi/KI dan kredit konsumsi/KK tumbuh masing-masing 10,00% 9,42% 11,200 11,000 6,92% 11,93% (yoy) dan 8,75% (yoy), meningkat dari tahun 8,00% 6,00% 5,89% 7,80% 6,72% sebelumnya tumbuh 11,15% (yoy) dan 7,49% (yoy). 10,684 5,57% 10,800 10,581 10,511 4,56% 10,440 4,00% 10,600 1,65% Grafik 3-3 Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy) 2,00% 10,400 0,68% 0,00% 10,200 14% 1,34% 2,00% 10,000 Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 12,28% 12% 11,93% 10,69% 11,15% 10,64% 10% 10,18% Aset (yoy) - RHS Aset BUK (Rp T) Aset (qtq) - RHS 9,50% 8,78% 10,68% 9,98% 8,66% 9,22% 7,31% 8% 7,34% Sumber: SPI Desember 2023 8,04% 7,49% 7,89% 7,08% 7,89% 6% Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan 5,98% utamanya disebabkan oleh perlambatan pada kelompok 4% BUMN (porsi 44,89%) yang tumbuh 6,05% (yoy) setelah 2% tahun sebelumnya tumbuh 11,21% (yoy). Selain itu, KCBLN (porsi 4,96%) juga tumbuh melambat 5,94% (yoy) setelah 0% Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 tahun sebelumnya tumbuh dua digit 20,82% (yoy). Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi Kredit BUK KK KMK KI pada beberapa bank. Total aset empat BUK terbesar Sumber: SPI Desember 2023 mencapai 53,31% dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,70% dari aset perbankan. Kualitas kredit menunjukkan perbaikan di mana rasio NPL gross BUK tercatat turun 25 bps menjadi 2,19% dari 2,44% B. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL net naik 1 bps menjadi 0,72% dari 0,71% pada tahun sebelumnya, namun Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 3,46% (yoy), melambat masih terjaga jauh di bawah threshold. dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,58% (yoy). Pertumbuhan DPK terjadi pada semua Grafik 3-4 Tren NPL (%) komponen DPK, dengan pertumbuhan tertinggi pada deposito yang tumbuh 4,25% (yoy) meningkat dari tahun lalu 3,00 yang tumbuh 2,30% (yoy). Selain itu, giro dan tabungan juga 2,50 2,50 tumbuh masing-masing 4,30% (yoy) dan 1,71% (yoy) meski 2,44 2,00 2,44 2,44 2,19 melambat dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 18,79% (yoy) 1,50 dan 6,76% (yoy). 1,00 0,78 0,77 0,72 0,71 0,73 Grafik 3-2 Tren Pertumbuhan DPK 0,50 - Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 8.100 8,58 7.992 10,00 8,00 8.000 6,70 6,56 7.900 NPL Gross (%) NPL Net 6,38 5,51 6,00 7.800 7.715 7.725 3,60 4,00 Sumber: SPI Desember 2023 7.620 7.700 3,46 7.568 2,00 7.600 0,68 1,24 0,00 7.500 D. Rentabilitas 2,02 2,00 7.400 4,00 7.300 Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 33 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,45% menjadi 2,78%. DPK -RHS %qtq %yoy Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba Sumber: SPI Desember 2023 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2 8 sebelum pajak yang masih tumbuh tinggi sebesar 21,12% (yoy). Sementara itu, efisiensi BUK sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari rasio BOPO yaitu sebesar 78,94% naik dari tahun lalu 78,70%. Kenaikan rasio BOPO dipengaruhi oleh biaya operasional yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan (yoy) operasional. Biaya operasional tumbuh 22,64% sementara pendapatan operasional tumbuh 22,27% (yoy). Rasio NIM tercatat meningkat 12 bps menjadi sebesar 4,92% dari 4,80% pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dari tumbuhnya pendapatan bunga bersih sebesar 8,71% (yoy), meski melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2022 sebesar 12,85% (yoy) sebagai pengaruh naiknya beban bunga. Sementara itu, rata-rata total aset produktif juga melambat dengan pertumbuhan sebesar 6,16% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 8,91% (yoy).
Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 33 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,45% menjadi 2,78%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I I E. Permodalan sebelum pajak yang masih tumbuh tinggi sebesar 21,12% (yoy). Sementara itu, efisiensi BUK sedikit menurun Secara umum pada Desember 2023 kondisi permodalan BUK dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari rasio masih solid, tecermin dari indikator CAR meningkat 213 bps BOPO yaitu sebesar 78,94% naik dari tahun lalu 78,70%. dari 25,62% pada tahun sebelumnya menjadi 27,75%. Kenaikan rasio BOPO dipengaruhi oleh biaya operasional Peningkatan didorong oleh tumbuhnya modal BUK yang yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tercatat sebesar 7,78% (yoy), meski sedikit melambat (yoy) operasional. Biaya operasional tumbuh 22,64% dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,55% (yoy). sementara pendapatan operasional tumbuh 22,27% (yoy). Sementara itu, ATMR juga tercatat turun -0,51% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,74% (yoy), Rasio NIM tercatat meningkat 12 bps menjadi sebesar 4,92% utamanya dipengaruhi oleh turunnya ATMR operasional dari 4,80% pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dari seiring dengan implementasi Basel III pada ATMR Operasional tumbuhnya pendapatan bunga bersih sebesar 8,71% (yoy), sejak awal tahun 2023. meski melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2022 sebesar 12,85% (yoy) sebagai pengaruh naiknya beban 3.1.2 Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bunga. Sementara itu, rata-rata total aset produktif juga melambat dengan pertumbuhan sebesar 6,16% (yoy) Pada periode Desember 2023, kinerja BPR masih dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 8,91% (yoy). menunjukkan kondisi yang cukup positif. DPK tercatat tumbuh meningkat diikuti dengan kredit yang juga masih Grafik 3-5 Tren Rentabilitas dan Efisiensi tumbuh meskipun sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung 80,00 6,00 4,92 79,50 dengan permodalan yang masih tinggi di atas threshold 4,90 5,00 4,80 4,96 4,86 79,00 meskipun tercatat turun dibanding tahun lalu. Namun 78,50 demikian, kinerja BPR perlu diperhatikan seiring dengan laba 4,00 78,00 dan efisiensi yang turun dibandingkan tahun sebelumnya, 79,48 76,34 77,50 78,94 78,70 77,39 3,00 yang juga disertai adanya peningkatan risiko kredit pada 77,00 2,80 2,76 periode laporan. 2,76 2,78 2,45 76,50 2,00 76,00 75,50 1,00 75,00
74,50 Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 ROA (%) LHS BOPO (%) RHS NIM (%) LHS Sumber: SPI Desember 2023 Tabel 3-3 Kondisi Umum BPR Nominal qtq yoy Indikator Des '22 Sep '23 Des '23 Sep '23 Des '23 Des '22 Des '23 Total Aset (Rp Milliar) 6,96% 8,23% 2,45% 2,49% 194.984 190.324 182.302 Kredit (Rp Milliar) 8,89% 10,91% 2,04% 1,63% 140.791 137.970 129.295 DPK (Rp Miliar) 8,64% 8,49% 3,11% 2,40% 137.909 134.671 126.944 6,09% 11,99% 4,01% 5,26% 42.617 40.488 Tabungan (Rp Miliar) 40.169 9,82% 6,95% 2,72% 1,18% 95.293 94.183 Deposito (Rp Miliar) 86.775 CAR (%) (78) (139) (82) (96) 29,98 30,94 30,76 ROA (%) (74) (4) (20) (34) 1,00 1,34 1,74 BOPO (%) 571 5 128 217 89,37 87,20 83,66 NPL Gross (%) 198 117 78 (18) 9,87 10,05 7,89 NPL Net (%) 128 86 53 (39) 6,51 6,90 5,23 LDR (%) 73 216 (46) (32) 76,56 76,88 75,83 CR (%) (1) (39) 47 44 13,65 13,21 13,66 Sumber: SPI Desember 2023 2 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 33 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,45% menjadi 2,78%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I I A. Aset sebelum pajak yang masih tumbuh tinggi sebesar 21,12% Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh semua jenis (yoy). Sementara itu, efisiensi BUK sedikit menurun penggunaan, dengan KMK dan KK yang tumbuh Aset BPR pada Desember 2023 tumbuh 6,96% (yoy), 12,14% (yoy) dan 4,08% (yoy), meski dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari rasio masing-masing melambat dibandingkan periode yang sama tahun melambat dari 13,84% (yoy) dan 7,70% (yoy). Selain itu, KI BOPO yaitu sebesar 78,94% naik dari tahun lalu 78,70%. sebelumnya sebesar 8,23% (yoy). Perlambatan tersebut tercatat tumbuh tertinggi sebesar 16,79% (yoy), meningkat Kenaikan rasio BOPO dipengaruhi oleh biaya operasional sejalan dengan melambatnya modal pada periode yang sama dari 12,62% (yoy) pertumbuhan pada tahun sebelumnya. yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. (yoy) operasional. Biaya operasional tumbuh 22,64% Grafik 3-8 Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan sementara pendapatan operasional tumbuh 22,27% (yoy). Grafik 3-6 Tren Aset BPR 9% 200.000 Rasio NIM tercatat meningkat 12 bps menjadi sebesar 4,92% 8,35% 8,23% 16,79% 15,81% 7,89% 8% dari 4,80% pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dari 16,34% 195.000 14,68% 13,58% 7% tumbuhnya pendapatan bunga bersih sebesar 8,71% (yoy), 6,39% 13,84% 13,41% 6,96% 12,14% 12,39% meski melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2022 6% 190.000 12,62% sebesar 12,85% (yoy) sebagai pengaruh naiknya beban 5% 9,97% 10,91% 9,77% 185.000 bunga. Sementara itu, rata-rata total aset produktif juga 9,45% 4% 8,89% 3,78 7,70% melambat dengan pertumbuhan sebesar 6,16% (yoy) 3% 6,28% 2,49% 2,26% 2,45% 180.000 dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 8,91% (yoy). 4,97% 4,20% 2% 4,08% 1% 175.500 0,38% 0% 182,302 181,603 185,702 190,324 194,984 170.000 1% Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 yoy - RHS Aset (Rp M) - LHS qtq - RHS KK Industri KMK KI Sumber: SPI Desember 2023 Sumber: SPI Desember 2023 B. DPK D. Rentabilitas DPK BPR pada Desember 2023 tumbuh 8,64% (yoy) menjadi Rp137,91 triliun, meningkat dibandingkan dengan Desember Rentabilitas BPR pada Desember 2023 menurun dibanding 2022 yang tercatat tumbuh 8,49% (yoy). Peningkatan tahun sebelumnya, tecermin dari rasio ROA sebesar 1,00% utamanya didorong oleh kenaikan pada komponen deposito atau turun 74 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang yang tumbuh 9,82% (yoy), meningkat dibandingkan tahun tercatat sebesar 1,74%.Seiring dengan penurunan rentabilitas, sebelumnya yang tumbuh 6,95% (yoy). Selain itu, tabungan efisiensi BPR juga tercatat menurun, tecermin dari naiknya tumbuh 6,09% (yoy), meski melambat juga mampu rasio BOPO sebesar 571 bps menjadi 89,37% dari 83,66% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tumbuh 11,99% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan (yoy). Adapun peningkatan pertumbuhan deposito antara oleh kenaikan beban operasional yang cukup tinggi yaitu lain dipengaruhi kenaikan suku bunga deposito BPR. tercatat tumbuh sebesar 16,16% (yoy) dan melampaui pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 8,74% (yoy). Grafik 3-7 Tren Pertumbuhan DPK (yoy) Grafik 3-9 Tren ROA dan BOPO BPR (%) 11,99% 11,09% 9,82% 1,90 1,80 90,00 89.00 88,00 89,37 9,14% 9,57% 8,49% 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,74 8,64% 8,30% 6,91% 87,00 86,00 85,00 87,20 6,22% 6,36% 6,09% 6,95% 6,19% 1,34 83,66 4,68% 84,00 83,00 82,00 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 1,00 81,00 80,00 Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 BOPO - RHS ROA - LHS Total DPK (yoy) Tabungan (yoy) Deposito (yoy) Sumber: SPI Desember 2023 Sumber: SPI Desember 2023 E. Permodalan C. Kredit Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat Kredit BPR pada Desember 2023 tumbuh 8,89% (yoy), dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu sebesar 29,98%, meskipun turun 78 bps dibandingkan tahun 10,91% (yoy). Ditinjau dari tumbuh jenis penggunaan, sebelumnya yang tercatat 30,76%. Penurunan CAR mayoritas kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan modal sejalan (57,13%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (48,62%) dengan turunnya laba. Di lain sisi, ATMR juga tercatat tumbuh dan Kredit Investasi/KI (8,51%) sedangkan sisanya untuk melambat dari tahun sebelumnya sejalan dengan Kredit Konsumsi/KK (42,87%). melambatnya pertumbuhan kredit. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 3 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 3.1.3 Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif Penyaluran kredit/pembiayaan bank umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan IV-2023 masih tumbuh baik sebesar 10,38% (yoy) meski melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 11,35% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 3,70% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,72% (qtq). Perlambatan kredit secara tahunan antara lain dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi yang belum cukup solid sejalan masih tingginya ketidakpastian global, meski demikian pertumbuhan pada periode laporan cukup baik sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat yang ikut mendorong keyakinan konsumen. Tabel 3-4 Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi Kredit (Rp T) qtq yoy No Sektor Ekonomi Dec '22 Sep '23 Dec '23 Sep '23 Dec '23 Dec '22 Dec '23 Lapangan Usaha 1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 458,32 480,55 497,66 1,44% 3,56% 10,30% 8,58% 2 Perikanan 19,73 20,73 20,80 2,89% 0,33% 5,56% 5,43% 3 Pertambangan dan Penggalian 237,39 270,01 290,47 6,65% 7,58% 54,35% 22,36% 4 Industri Pengolahan 1.067,01 1.080,43 1.117,34 1,90% 3,42% 12,19% 4,72% 5 Listrik, gas dan air 162,33 173,10 183,96 10,04% 6,27% 1,64% 13,33% 6 Konstruksi 396,58 399,72 395,10 0,84% 1,16% 4,26% 0,37% 7 Perdagangan Besar dan Eceran 1.043,91 1.105,80 1.139,16 2,07% 3,02% 7,13% 9,12% 8 Penyediaan akomodasi dan PMM 123,62 128,20 130,79 4,30% 2,02% 2,38% 5,80% 9 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 313,05 354,56 373,42 3,31% 5,32% 2,22% 19,28% 10 Perantara Keuangan 305,79 345,69 369,67 3,39% 6,94% 36,08% 20,89% 11 Real Estate 314,58 345,15 356,07 3,23% 3,17% 18,57% 13,19% 12 Administrasi Pemerintahan 43,83 54,20 65,29 12,42% 20,47% 27,88% 48,97% 13 Jasa Pendidikan 14,89 16,04 16,88 2,17% 5,19% 6,45% 13,32% 14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 31,52 36,58 37,41 6,19% 2,26% 10,55% 18,68% 15 Jasa Kemasyarakatan 114,67 144,99 158,56 3,91% 9,36% 19,83% 38,28% 16 Jasa Perorangan 3,98 4,00 4,00 0,11% 0,14% 2,93% 0,42% 17 Badan Internasional 0,02 0,02 0,02 4,57% 9,12% 94,05% 17,05% Bukan Lapangan Usaha 18 Rumah Tangga 1.524,48 1.615,20 1.664,20 2,62% 3,03% 10,09% 9,17% 19 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 247,85 262,32 269,46 3,18% 2,72% 5,10% 8,72% Industri 6.424 6.837 7.090 2,72% 3,70% 11,35% 10,38% Ket: Masih data sementara Sumber: SPI Desember 2023 3 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I I I Porsi 7,02% 0,29% 4,10% 15,76% 2,59% 5,57% 16,07% 1,84% 5,27% 5,21% 5,02% 0,92% 0,24% 0,53% 2,24% 0,06% 0,00% 23,47% 3,80% 100%
B A B I I I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga masih non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi 23,47%). cukup tinggi meski hanya memiliki porsi 5,21%, yaitu tumbuh Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 9,17% (yoy), 20,89% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,09% (yoy). 36,08% (yoy). Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor subsektor perantara keuangan lainnya (non-bank) yang rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh tumbuh 29,11% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,48% (yoy), utamanya didorong oleh pemilikan 25,41% (yoy), tumbuh pada leasing maupun selain leasing. rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 (porsi 6,03%) yang tumbuh 8,43% (yoy) meski melambat dari tahun lalu yang tumbuh Kredit sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi 9,71% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk pemilikan (porsi 5,27%) juga mencatatkan pertumbuhan yang rumah tinggal s.d tipe 21 dan rumah tinggal tipe diatas 70 meningkat menjadi 19,28% (yoy) dari tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan yang tinggi masing-masing hanya tumbuh 2,22% (yoy). Pertumbuhan sektor ini antara sebesar 47,37% (yoy) dan 17,97% (yoy) meskipun dengan lain didorong oleh pertumbuhan pada subsektor jasa porsi yang relatif kecil (3,27% dari total kredit). Kredit rumah penunjang angkutan serta pos dan telekomunikasi yang tangga untuk kepemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh tumbuh masing-masing 44,76% (yoy) dan 12,12% (yoy), jauh sebesar 13,34% (yoy), utamanya didorong oleh pertumbuhan meningkat dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 7,56% (yoy) pemilikan mobil roda empat yang tumbuh 15,69% (yoy) dan 3,54% (yoy). meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 14,35% (yoy). 3.1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan dan Menengah (UMKM) porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 16,07%). Kredit pada sektor ini Pada triwulan IV-2023, kredit UMKM tumbuh 8,03% (yoy), tumbuh 9,12% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh tumbuh 7,13% (yoy). Peningkatan pada sektor ini sebagian 10,47% (yoy). Porsi penyaluran kredit UMKM per Desember besar didorong oleh tumbuhnya kredit perdagangan besar 2023 tercatat sebesar 20,55% terhadap total kredit bank makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 23,36% umum. Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor (yoy), meningkat dari tahun lalu tumbuh 19,57% (yoy). Selain perdagangan besar dan eceran (porsi 47,11%) yang tumbuh itu, kredit penjualan mobil dan sepeda motor juga tercatat 4,58% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh meningkat masing-masing tumbuh 22,99% (yoy) dan 18,66% 9,15% (yoy). Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi (yoy) dari pertumbuhan tahun lalu masing-masing 11,39% penyaluran kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, (yoy) dan 11,82% (yoy). perburuan dan kehutanan (16,81%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 14,37% (yoy), juga melambat dari 32,67% (yoy) pada Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua tahun sebelumnya. terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 15,76%) tumbuh 4,72% (yoy), melambat dibandingkan tahun Meskipun kredit UMKM melambat, kualitas kredit UMKM sebelumnya yang tumbuh 12,19% (yoy). Meski demikian, masih terjaga dengan rasio NPL di bawah threshold 5% yaitu pertumbuhan sektor ini masih cukup baik didorong sebesar 3,71%, meskipun sedikit naik dari tahun sebelumnya tumbuhnya industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 3,41%. Adapun kenaikan rasio NPL UMKM utamanya 7,92% (yoy), meski melambat dari tahun lalu yang tumbuh terdapat pada sektor perantara keuangan yang meningkat 20,41% (yoy). Selain itu, industri pengolahan tembakau dan dari tahun sebelumnya sebesar 3,23% menjadi 4,25%, namun daur ulang mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan porsi NPL yang relatif kecil yaitu hanya 1,07% dari masing-masing sebesar 30,31% (yoy) dan 56,49% (yoy), total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan NPL meskipun hanya memiliki porsi yang relatif kecil kredit UMKM antara lain pada sektor konstruksi; listrik, gas, masing-masing 0,34% dan 0,03%. dan air; serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,02% dari wilayah Jawa dengan porsi sebesar 56,64%, terutama di total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. tumbuh 8,58% (yoy), melambat dibandingkan dengan tahun Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian sebelumnya yang tercatat tumbuh 10,30% (yoy). tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh Maluku, dan Papua) sebesar 23,56%. Dilihat dari subsektor pertanian dan perburuan, utamanya pada pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 7,98% (yoy) terdapat di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 20,30% serta pembibitan dan budidaya unggas yang tumbuh 17,78% (yoy), meningkat dari tahun lalu sebesar 16,38% (yoy). (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM Sektor ekonomi pertambangan dan penggalian (porsi 4,10%) terbesar (14,78%), tumbuh 8,10% (yoy) meskipun melambat Nominal Jumlah tercatat tumbuh tinggi 22,36% (yoy), meski melambat dari Triwulan pertumbuhan tahun sebelumnya 54,35% (yoy). Pertumbuhan IV - 2021 pada sektor ini didorong oleh subsektor pertambangan No Indikator Triwulan IV - 2022 Triwulan II - 2023 dari tahun sebelumnya sebesar 10,76% (yoy). qtq Triwulan III - 2023 Triwulan IV - 2023 Triwulan III - 2023 Triwulan IV - 2023 Triwulan IV - 2022 yoy Triwulan IV - 2023 batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara serta Perbankan Syariah pertambangan logam dan bijih timah yang tumbuh tinggi 639.795 Total Aset (Rp Milliar) 802.256 822.530 831.949 892.163 1,15% 7,24% 15,63% 11,21% masing-masing 56,95% (yoy) dan 28,35% (yoy). Pembiayaan (Rp Milliar) 421.862 505.938 541.089 565.959 585.461 4,60% 3,45% 19,93% 15,72% DPK (Rp Miliar) 548.584 619.509 625.568 637.628 684.519 1,93% 7,35% 12,93% 10,49% Giro (Rp Miliar) 79.606 98.208 101.672 110.652 125.093 8,83% 13,05% 23,37% 27,38% Tabungan (Rp Miliar) 187.641 222.388 216.766 229.675 247.465 5,96% 7,75% 18,52% | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 11,28% 3 2 Deposito (Rp Miliar) 281.337 298.914 307.130 307.361 322.239 0,08% 4,84% 6,25% 7,80% BUS - UUS Total Aset (Rp Milliar) 676.735 782.100 801.677 809.989 868.986 1,04% 7,28% 15,57% 11,11%
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I I Grafik 3-10 Penyebaran Kredit UMKM Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,96%) yang tumbuh 8,05% (yoy), 2,00% 7,99% Jawa melambat dari tahun sebelumnya sebesar 13,39% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank 6,16% Sumatera BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 5,84% (yoy) dan 17,65% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya 7,41% Kalimantan masing-masing 4,42% (yoy) dan 12,57% (yoy). Di sisi lain, 56,64% Bali dan NT kredit UMKM kelompok Bank Asing masih terkontraksi 19,81% Sulawesi 39,63% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang terkontraksi 15,62% (yoy). Maluku dan Papua Sumber: SPI Desember 2023 Tabel 3-5 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank Baki Debet (Rp M) qtq yoy Kelompok Bank Porsi Des '22 Sep '23 Des '23 Sep '23 Des '23 Des '22 Des '23 BUMN 849.159 897.933 917.478 62,96% 1,97% 2,18% 13,39% 8,05% BUSN 407.718 420.207 431.542 29,62% 1,65% 2,70% 4,42% 5,84% BPD 91.839 105.992 108.053 7,42% 7,71% 1,94% 12,57% 17,65% KCBLN 97 58 59 0,004% 23,90% 0,22% 15,62% 39,63% Total UMKM 1.348.813 1.424.191 1.457.132 100% 2,28% 2,31% 10,47% 8,03% Sumber: SPI Desember 2023 3.1.5 Perkembangan Perbankan Syariah Pemulihan ekonomi global terus berlanjut pada triwulan IV-2023 yang ditandai dengan pertumbuhan sektor keuangan yang semakin membaik termasuk pada sektor perbankan syariah. Fungsi intermediasi perbankan syariah tetap stabil dari pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang positif pada triwulan IV-2023. Ketahanan industri perbankan syariah tetap solid yang ditunjukkan oleh rasio CAR yang memadai baik BUS ataupun BPRS. Kinerja perbankan syariah juga terus membaik ditandai dengan ROA dan risiko kredit yang tetap terjaga. Tabel 3-6 Kondisi Perbankan Syariah No Nominal Jumlah qtq yoy Indikator Triwulan IV - 2021 Triwulan IV - 2022 Triwulan II - 2023 Triwulan III - 2023 Triwulan IV - 2023 Triwulan III - 2023 Triwulan IV - 2023 Triwulan IV - 2022 Triwulan IV - 2023 Perbankan Syariah Total Aset (Rp Milliar) 693.795 802.256 822.530 831.949 892.163 1,15% 7,24% 15,63% 11,21% Pembiayaan (Rp Milliar) 421.862 505.938 541.089 565.959 585.461 4,60% 3,45% 19,93% 15,72% DPK (Rp Miliar) 548.584 619.509 625.568 637.628 684.519 1,93% 7,35% 12,93% 10,49% Giro (Rp Miliar) 79.606 98.208 101.672 110.652 125.093 8,83% 13,05% 23,37% 27,38% Tabungan (Rp Miliar) 187.641 222.388 216.766 229.675 247.465 5,96% 7,75% 18,52% 11,28% Deposito (Rp Miliar) 281.337 298.914 307.130 307.361 322.239 0,08% 4,84% 6,25% 7,80% BUS - UUS Total Aset (Rp Milliar) 676.735 782.100 801.677 809.989 868.986 1,04% 7,28% 15,57% 11,11% Pembiayaan (Rp Milliar) 409.878 491.489 525.145 549.478 568.436 4,63% 3,45% 19,91% 15,66% DPK (Rp Miliar) 536.993 606.063 611.686 623.245 669.249 1,89% 7,38% 12,86% 10,43% Giro (Rp Miliar) 79.606 98.208 101.672 106.330 120.102 4,58% 12,95% 23,37% 22,29% Tabungan (Rp Miliar) 183.744 218.043 212.702 219.615 237.186 3,25% 8,00% 18,67% 8,78% Deposito (Rp Miliar) 273.643 289.812 297.312 297.300 311.960 0,00% 4,93% 5,91% 7,64% CAR (%) 25,71 26,28 25,35 25,25 25,41 (10) 16 57 (87) ROA (%) 1,72 1,90 1,97 1,98 1,86 1 (12) 18 (5) NIM/NOM (%) 1,83 2,32 2,47 2,48 2,35 1 (13) 49 3 BOPO (%) 81,01 77,48 76,96 77,54 78,97 58 143 (353) 149 3 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K NPF Gross (%) 2,57 2,31 2,28 2,19 2,04 (9) (15) (26) (27) NPF Net (%) 0,92 0,75 0,76 0,72 0,68 (4) (4) (17) (7) FDR (%) 76,33 81,10 85,85 87,87 84,94 202 (294) 477 384
Giro (Rp Miliar) 79.606 98.208 101.672 106.330 120.102 4,58% 12,95% 23,37% 22,29% Tabungan (Rp Miliar) 183.744 218.043 212.702 219.615 3,18% 3,25% 8,00% 18,67% 8,78% B A B I I I Deposito (Rp Miliar) 273.643 289.812 297.312 297.300 0,67% L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 0,00% 4,93% 5,91% 7,64% CAR (%) 25,71 26,28 25,35 25,25 25,41 (10) 16 57 (87) ROA (%) 1,72 1,90 1,97 1,98 1,86 1 (12) 18 (5) NIM/NOM (%) 1,83 2,32 2,47 2,48 2,35 1 (13) 49 3 BOPO (%) 81,01 77,48 76,96 77,54 78,97 58 143 (353) 149 NPF Gross (%) 2,57 2,31 2,28 2,19 2,04 (9) (15) (26) (27) NPF Net (%) 0,92 0,75 0,76 0,72 0,68 (4) (4) (17) (7) FDR (%) 76,33 81,10 85,85 87,87 84,94 202 (294) 477 384 BPRS Total Aset (Rp Milliar) 17.060 20.157 20.853 21.960 23.177 5,31% 5,55% 18,15% 14,98% Pembiayaan (Rp Milliar) 11.984 14.448 15.944 16.481 17.025 3,37% 3,30% 20,57% 17,84% DPK (Rp Miliar) 11.592 13.446 13.882 14.383 15.270 3,61% 6,16% 16,00% 13,56% Giro (Rp Miliar)
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tabungan (Rp Miliar) 3.898 4.345 4.064 4.323 4.991 6,36% 15,46% 11,47% 14,88% Deposito (Rp Miliar) 7.694 9.102 9.818 10.061 10.279 2,47% 2,17% 18,29% 12,93% CAR (%) 23,79 24,42 23,86 28,12 23,21 426 (491) 63 (121) ROA (%) 1,73 1,92 2,10 2,18 2,05 9 (13) 18 14 BOPO (%) 87,63 86,02 84,31 85,07 85,79 76 72 (162) (23) NPF Gross (%) 6,95 5,91 7,48 7,45 6,49 (3) (96) (104) 57 NPF Net (%) 5,75 4,92 6,18 6,24 4,72 7 (152) (84) (20) FDR (%) 103,38 107,45 114,85 114,59 111,50 (26) (309) 407 404 Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023 A. Aset (yoy) dari sebelumnya Rp109 triliun menjadi Rp125 triliun. Aset perbankan syariah pada triwulan IV-2023 adalah sebesar Kemudian komponen tabungan yang memiliki porsi 36% dari Rp892 triliun, tumbuh 11,21% (yoy) dibandingkan posisi tahun DPK tumbuh sebesar 11,28% (yoy) dari sebelumnya Rp221 sebelumnya sebesar Rp802 triliun. Triwulan IV-2023 juga triliun menjadi Rp247 triliun. Sementara itu deposito yang mencatatkan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan memiliki porsi 47% dari DPK juga mengalami pertumbuhan pada triwulan III-2023. Dengan terus berjalannya perbaikan meskipun tidak sebesar kedua jenis lainnya sebesar 7,80% ekonomi Indonesia, diharapkan perbankan syariah ke (yoy) dari sebelumnya Rp307 triliun menjadi Rp322 triliun. depannya terus tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan. Grafik 3-12 Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah Grafik 3-11 Perkembangan Aset Perbankan Syariah 700 20% 18,00% 900 20,0% 880 17,69% 18,0% 680 12,81% 13,89% 15% 860 15,63% 14,04% 16,0% 14,0% 660 10,65% 10,27% 10,49% 10% 840 820 10,94% 11,21% 12,0% 10,0% 640 7,35% 5% 800 780 6,98% 802 814 823 832 7,24% 892 8,0% 6,0% 4,0% 620 600 620 3,66% 642 626 2,58% 1,93% 638 685 0% 760 2,0% 580 5% 740 1,45% 1,06% 1,15% 0,0% TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 DPK DPK (yoy) DPK (qtq) Aset (Rp T) Aset (yoy) Aset (qtq) Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023 Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023 C. Pembiayaan B. Dana Pihak Ketiga (DPK) Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 15,72% (yoy) Pada triwulan IV-2023, DPK perbankan syariah mencapai pada triwulan IV-2023. Apabila dilihat berdasarkan Rp685 triliun, meningkat sebesar 10,49% (yoy) dibandingkan penggunaannya, peningkatan pertumbuhan didorong oleh posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp620 triliun. Selaras pembiayaan modal kerja dan investasi yang tumbuh dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan DPK juga masing-masing sebesar 16,48% dan 19,17% (yoy). Pembiayaan mencatatkan kinerja yang baik meskipun persentase konsumsi juga tumbuh sebesar 13,84% (yoy). Apabila dilihat pertumbuhannya mengalami kontraksi. Masing-masing berdasarkan porsi jenis penggunaannya, porsi pembiayaan komponen DPK yaitu giro, tabungan dan deposito mengalami produktif (modal kerja dan investasi) dan pembiayaan pertumbuhan cukup baik. Giro mencatatkan pertumbuhan konsumtif pada perbankan syariah cukup seimbang dengan paling besar secara persentase, meningkat sebesar 27,38% masing-masing memiliki porsi sebesar 49,13% dan 50,87%. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 3 4
2,79% 2,13% 1,68% 0,70% 0,24% Pembiayaan (Rp Milliar) 3,37% 3,30% 20,57% 17,84% 11.984 14.448 15.944 16.481 17.025 DPK (Rp Miliar) 3,61% 6,16% 16,00% 13,56% 11.592 12.446 13.882 14.383 15.270 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I I 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Giro (Rp Miliar)
6,36% 15,46% 11,47% 14,88% Tabungan (Rp Miliar) 3.898 4.345 4.064 4.323 4.991 2,47% 2,17% 18,29% 12,93% Deposito (Rp Miliar) 7.694 9.102 9.818 10.061 10.279 Grafik 3-13 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Grafik 3-15 Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah (491) CAR (%) 426 63 (121) 28,12 23,21 23,86 24,42 23,79 ROA (%) 9 (13) 18 14 2,18 2,05 2,10 1,92 1,73 25% 23,34% BOPO (%) 76 72 (162) (23) 85,07 85,79 84,31 86,02 87,63 Akad Musyarakah 23% 23,15% NPF Gross (%) 22,45% 22,25% (3) (96) (104) 57 7,45 6,49 7,48 5,91 6,95 21% Akad Murabahah (20) 21,90% NPF Net (%) 19,97% 7 (152) (84) 6,24 4,72 6,18 19,17% 4,92 19,12% 5,75 19,93% 19% 19,31% FDR (%) (26) (309) 407 404 114,59 111,50 114,85 16,48% 107,45 103,38 Akad Qardh 17% 17,03% 14,98% 15% Akad Mydharabah 15,72% 14,33% 48,25% 13,84% 13% Akad Ijarah 12,04% 12,91% 44,21% 11,28% 11% Akad Istishna 9% 8,01% 7% Lainnya TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023 Konsumtif Total Pembiayaan Modal Kerja Investasi D. Rentabilitas dan Efisiensi Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023 Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan yang baik pada triwulan IV-2023, perbankan syariah juga mencatatkan Dengan pertumbuhan pembiayaan yang terus stabil sejak rentabilitas yang baik terlihat dari rasio ROA yang stabil. fase recovery period setelah dampak pandemi Covid-19, BUS-UUS dan BPRS mencatatkan ROA masing-masing perbankan syariah perlu menjaga risiko kredit agar tidak sebesar 1,86% dan 2,05%. Efisiensi perbankan syariah juga menimbulkan disrupsi ke depannya. Pada triwulan IV-2023, tetap terjaga terlihat dari rasio BOPO yang masih berada risiko kredit perbankan syariah tetap terjaga baik untuk pada range yang baik, yaitu sebesar 78,97% untuk BUS-UUS BUS-UUS maupun BPRS. Risiko kredit BUS-UUS stabil di dan 85,79% untuk BPRS. posisi NPF Gross sebesar 2,04% dan NPF Net sebesar 0,68%, sementara risiko kredit BPRS membaik dibandingkan triwulan Grafik 3-16 Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah III-2023 dengan NPF Gross sebesar 6,49% dan NPF Net sebesar 4,72%. 88,00% 2,30% 2,18% Grafik 3-14 Tren NPF Perbankan Syariah 86,00% 2,20% 2,10% 2,00% 2,05% 84,00% 2,10% 1,90% 8% 82,00% 2,00% 1,92% 7% 7,48% 7,58% 80,00% 1,90% 1,97% 1,98% 7,45% 78,00% 1,80% 1,86% 6% 6,49% 6,24% 6,18% 5,91% 76,00% 1,70% 5,51% 5% 74,00% 1,60% 1,70% 4,72% 4,92% 72,00% 1,50% 4% TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 3% 2% 2,31% 2,30% 2,19% 2,28% 2,04% BOPO BUS-UUS (%) BOPO BPRS (%) 0,76% 1% 0,75% 0,72% 0,72% 0,68% ROA BUS-UUS (%) ROA BPRS (%) 0% TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023 E. Permodalan NPF Gross BUS-UUS (%) NPF Gross BPRS (%) NPF Net BUS-UUS (%) NPF Net BPRS (%) Ketahanan perbankan syariah juga terus solid ditunjukkan dengan kondisi permodalan yang memadai. Baik BUS Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023 maupun BPRS memiliki CAR diatas 20%, dengan CAR BUS Apabila dilihat berdasarkan akadnya, pembiayaan perbankan sebesar 25,41% dan CAR BPRS sebesar 23,21%. syariah didominasi oleh dua akad, yaitu akad musyarakah yang memiliki porsi 48,25% dan akad murabahah dengan porsi 44,21%. Kedua akad ini memegang porsi gabungan 92,47% dari total pembiayaan perbankan syariah. Porsi akad lainnya yang masih dibawah 5% seperti Qard, Mudharabah, Ijarah Istishna dan akan terus didorong untuk mengembangkan keunikan produk perbankan syariah. 3 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I I I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 3.2 AKTIVITAS PENGATURAN PERBANKAN 3.2.1 Pengaturan Perbankan A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 Lanjut tentang Penetapan Status dan Tindak Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Latar belakang: Perubahan pengaturan mengenai status pengawasan dalam UU P2SK menjadi tidak sejalan dengan ketentuan Latar belakang: yang berlaku saat ini sehingga diperlukan penyempurnaan Penyempurnaan POJK dilatarbelakangi oleh adanya atas POJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut kebutuhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan BPR dan BPRS sebagai tindak lanjut atas SDM, penyelarasan peraturan mengenai pengembangan penerbitan UU P2SK dimaksud. kualitas SDM BPR dan BPRS dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Pokok-Pokok Ketentuan: Keuangan, blueprint SDM sektor jasa keuangan 2021-2025, Pokok-pokok penyempurnaan POJK ini, mencakup: serta roadmap pengembangan BPR dan BPRS, evaluasi a) perubahan jenis status, jangka waktu dan kriteria terhadap kewajiban penyediaan dana pendidikan dan penetapan status pengawasan; pelatihan pasca pandemi Covid-19, dan pencabutan b) pemberitahuan penetapan status pengawasan, beberapa pasal dalam rangka penyelarasan dengan perluasan tindakan pengawasan, dan penyelarasan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang pengaturan dengan kewenangan Lembaga Penjamin berbasis prinsip. Simpanan terhadap BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan atau dalam resolusi; dan Pokok-Pokok Ketentuan: c) pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan Pokok penyempurnaan POJK ini, mencakup: yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan a) penetapan batasan minimal dana pengembangan untuk meminta BPR atau BPR Syariah mengambil dan kualitas SDM; menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari b) kewajiban penyusunan sistem dan/atau prosedur setiap tempat yang terkait dan setiap pihak yang pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS; memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPR Syariah, c) kewenangan OJK menetapkan tindakan dalam rangka serta memerintahkan BPR atau BPR Syariah melakukan pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS; pemblokiran rekening tertentu. d) perluasan jenis dan penambahan metode pelaksanaan pengembangan kualitas SDM; dan B. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) e) kewenangan LSP untuk menjaga kualitas penyelenggaraan sertifikasi/refreshment. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan Untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga Central Counterparty Latar belakang: Latar belakang: Menindaklanjuti rekomendasi G20 terkait OTC Derivatif Transformasi digital merupakan keniscayaan, termasuk Market Reform dan sehubungan dengan akan dalam sektor perbankan. Seiring dengan perkembangan beroperasinya CCP di Indonesia, perlu diatur dampak pemanfaatan TI oleh perbankan dalam memberikan transaksi derivatif yang dilakukan bank dengan central layanan dan sebagai tindak lanjut dari cetak biru counterparties (CCP) terhadap perhitungan permodalan transformasi digital perbankan diperlukan adanya bank. penyempurnaan atas POJK 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Pokok-Pokok Ketentuan: Umum (POJK LPD). Mengatur mengenai persyaratan permodalan untuk eksposur bank terhadap CCP, antara lain mengenai bobot Pokok-Pokok Ketentuan: risiko transaksi derivatif dengan CCP dan perhitungan Dalam POJK ini akan mengatur antara lain: beban modal. a) b) c) cakupan layanan digital; persyaratan penyelenggaraan layanan digital; tata cara perizinan dan pelaporan terkait layanan digital; 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin Untuk Transaksi Derivatif Yang Tidak Dikliringkan Melalui Lembaga Central Counterparty d) kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital; Latar belakang: serta Menindaklanjuti rekomendasi G20 terkait OTC Derivatif e) pelindungan nasabah dan pelindungan data pribadi. Market Reform dan sehubungan dengan akan beroperasinya CCP di Indonesia, perlu diatur ketentuan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 3 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Pokok-Pokok Ketentuan: Mengatur mengenai persyaratan margin untuk transaksi derivatif bank yang tidak dikliringkan melalui CCP, antara lain mengenai jenis margin, transaksi derivatif yang dikenakan margin, dan syarat agunan yang dapat digunakan sebagai margin. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Latar belakang: Merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP KAP) dan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pokok-Pokok Ketentuan: Dalam SEOJK AP KAP diatur antara lain mengenai: a) ruang lingkup audit bagi Pihak yang merupakan bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan; b) program pendidikan profesi dan pendidikan profesional berkelanjutan bagi Akuntan Publik (AP); c) kondisi independen AP dan Kantor Akuntan Publik d) penyampaian informasi pelanggaran, kelemahan, dan perkiraan kondisi oleh AP dan/atau KAP kepada OJK; e) format, pedoman pengisian, dan tata cara penyampaian laporan dari Pihak (Lembaga Jasa Keuangan) serta AP dan KAP kepada OJK; dan f) pedoman pengelolaan administrasi AP dan KAP di OJK. 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum Latar belakang: Sehubungan dengan penerbitan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI), terdapat amanat untuk menuangkan pengaturan teknis terkait dengan penilaian tingkat maturitas digital untuk bank umum (Bank) dalam ketentuan pelaksanaan. Pokok-Pokok Ketentuan: Dalam SEOJK ini mengatur mengenai: a) Tingkat maturitas digital Bank mencerminkan pemenuhan terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan TI. b) Tingkat maturitas digital Bank juga digunakan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan transformasi digital. c) Penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern Bank. d) Hasil penilaian atas tingkat maturitas digital Bank disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI Bank. e) Format kertas kerja dan pelaporan hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank. 3 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I I I C. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK atau Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan OJK 1. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Nomor S-28/D.03/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi Latar belakang: Sebagai dukungan terhadap peningkatan peran BUK dalam pengembangan kredit konsumsi untuk melayani kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM. Pokok bahasan: a) Dorongan kepada bank untuk melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyaluran kredit kepada UMKM dan kredit konsumsi a.l. dengan pengembangan strategi bisnis yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta penetapan suku bunga kredit yang kompetitif. b) Himbauan bagi bank untuk tetap melakukan penilaian atas risiko dan kelayakan debitur secara komprehensif dan tidak hanya mendasarkan pada kecukupan agunan. 2. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Nomor S-29/D.03/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi Latar Belakang: 2. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Nomor S-29/D.03/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi Latar Belakang: Sebagai dukungan terhadap peningkatan peran BUS dalam pengembangan pembiayaan konsumsi untuk melayani kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM. Pokok bahasan: a) Dorongan kepada bank untuk melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan kredit konsumsi a.l. dengan pengembangan strategi bisnis yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta penetapan imbalan pembiayaan yang kompetitif. b) Himbauan bagi bank untuk tetap melakukan penilaian atas risiko dan kelayakan debitur secara komprehensif dan tidak hanya mendasarkan pada kecukupan agunan. 3. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Nomor S-32/D.03/2023 perihal Penyampaian Laporan Informasi Nasabah Asing (Laporan AEOI) Melalui Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) Latar Belakang: Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor S-58/PJ/2023 tanggal 13 Maret 2023 hal Usulan Perubahan dan Penambahan Fitur pada Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) Dalam Rangka Penilaian Efektivitas Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (AEOI) dan Nomor S-1011/PJ/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Penegasan Pelaporan Tahun Data Lampau yang Perlu Diterima pada Ubahan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA). Pokok-pokok kebijakan: Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pengembangan Enhancement SiPINA di tahun 2023.
B A B I I I Sehubungan dengan penyampaian laporan informasi nasabah asing (Laporan AEOI) melalui SiPINA setelah Enhancement dimaksud serta sesuai dengan permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak, LJK diminta untuk: a) Melengkapi laporan AEOI sejak tahun data 2017 sampai dengan tahun data 2022 melalui aplikasi SiPINA sejak tanggal surat ini sampai dengan 31 Desember 2024. Berdasarkan informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak bahwa laporan informasi nasabah asing dipandang masih belum lengkap. b) Dalam hal terdapat koreksi kesalahan informasi dalam laporan berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak, LJK tetap dapat menyampaikan laporan koreksi di SiPINA setelah berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 4. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK atas Nomor S-33/D.03/2023 perihal Penegasan Penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Latar Belakang: Dalam rangka penegasan penerapan SEOJK AP KAP khususnya mengenai ruang lingkup audit spesifik dan pelaporan insidental atas temuan signifikan yang diatur dalam SEOJK AP KAP. Pokok-pokok kebijakan: a) Ruang lingkup audit spesifik dalam SEOJK AP KAP bertujuan untuk memberikan panduan kepada Akuntan Publik (AP) atas penerapan Standar Audit 250 (Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan), dimana AP mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. b) Pasal 10 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa perjanjian kerja harus mencakup ruang lingkup audit spesifik. Khusus untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2023, perjanjian kerja tidak wajib direvisi sesuai dengan ruang lingkup audit spesifik dalam SEOJK AP KAP. 5. Surat dan Pengembangan Perbankan Nomor S-1E/PB.01/2023 perihal Perubahan Sementara Alamat Situs Web Portal Pelaporan Terintegrasi Kepala Departemen Pengaturan Latar Belakang: Pada tanggal 2 Oktober 2023 terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan tidak dapat diaksesnya beberapa layanan sistem informasi OJK, termasuk Portal Pelaporan Terintegrasi. Pokok-pokok kebijakan: a) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain Laporan Bank Umum Terintegrasi yang saat ini disampaikan melalui per L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 tanggal 3 Oktober 2023 disampaikan melalui portal dengan alamat b) Petunjuk teknis akses direct Web BI-ANTASENA mengacu pada pedoman terlampir. 6. Surat dan Pengembangan Perbankan Nomor S-121/PB.01/2023 perihal Penggunaan Kembali Situs Web Portal Pelaporan Terintegrasi untuk Penyampaian LBUT - ANTASENA Kepala Departemen Pengaturan Latar Belakang: Menunjuk siaran pers OJK Nomor SP 136/GKPB/OJK/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Layanan Sistem Informasi OJK Telah Berangsur Normal, diinformasikan bahwa layanan sistem informasi OJK kepada masyarakat dan industri jasa keuangan telah berangsur normal. Pada Kamis 5 Oktober 2023, aplikasi layanan ke masyarakat seperti SLIK sudah dapat diakses kembali. Begitu pula aplikasi layanan ke industri jasa keuangan seperti Sipeduli, Apolo dan Pelaporan.id juga sudah kembali berfungsi. Pokok-pokok kebijakan: a) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain Laporan Bank Umum Terintegrasi yang sebelumnya dialihkan melalui alamat agar kembali disampaikan melalui portal pelaporan terintegrasi efektif mulai tanggal 22 Oktober 2023. b) Bank dapat menggunakan user yang telah terdaftar pada portal pelaporan terintegrasi sebelumnya untuk mengakses portal dimaksud. 7. Surat dan Pengembangan Perbankan Nomor S-171/PB.01/2023 perihal terkait Kebijakan Informasi Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Kepala Departemen Pengaturan Penerusan Latar Belakang: Dalam rangka meneruskan informasi dari Komisi Pemilihan Umum kepada seluruh Bank Umum terkait dengan kebijakan pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Pokok-pokok informasi yang disampaikan: Meneruskan informasi dari Komisi Pemilihan Umum dengan merujuk surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1259/PL.01.7-SD/05/2023, serta memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yakni sebagai berikut: a) Peserta Pemilihan Umum (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta Calon Anggota DPD) wajib untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Bank Umum. b) RKDK bagi peserta Pemilihan Umum dapat berupa tabungan atau giro serta dibuka atas nama masing-masing peserta Pemilihan Umum dengan diberi kode khusus dan mekanisme tertentu. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 3 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I I c) Pelaksanaan penutupan RKDK sesuai dengan 5. Untuk mendukung pengawasan aktif Dewan Pengawas mekanisme dan periode yang telah ditetapkan bagi Syariah, BUS dan UUS menyediakan fungsi yang masing-masing peserta Pemilihan Umum. mendukung penerapan manajemen risiko terkait dengan d) Informasi bahwa RKDK digunakan untuk memantau pemenuhan Prinsip Syariah, antara lain dapat berupa seluruh aliran dana yang masuk dan digunakan oleh fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, peserta Pemilihan Umum dalam masa pelaksanaan dan fungsi audit intern syariah. kampanye. 6. Komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau 3.2.2 Pengaturan Perbankan Syariah digabungkan dengan BUK yang memiliki UUS sesuai Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan ketentuan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) yang berlaku dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS, serta risiko yang melekat pada UUS. khusus bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Sebagai tindak lanjut atas penerbitan SEOJK dimaksud, OJK Syariah (UUS), yaitu SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 juga telah melakukan penyebarluasan kepada industri melalui tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS. surat kepada BUS dan UUS dan adapun sosialisasi untuk SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap OJK (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan pengaturan direncanakan pada triwulan I-2024. Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS yang diterbitkan dengan tujuan agar BUS dan UUS dapat mengelola dan memitigasi Terkait dengan tatanan ketentuan peraturan risiko dengan melalui proses identifikasi, pengukuran, perundang-undangan secara nasional serta dalam rangka pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan melaksanakan tugas pengembangan sektor keuangan dan kegiatan usaha perbankan syariah dan mempertimbangkan berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga dan otoritas kesesuaian dengan prinsip syariah. Pokok pengaturan yang terkait, OJK turut berpartisipasi dalam berbagai penyusunan diatur dalam SEOJK ini antara lain: ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, 1. Penerapan manajemen risiko dilakukan baik secara pada triwulan IV-2023 OJK turut berkontribusi dalam individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan memberikan tanggapan antara lain pada rancangan: 2. anak bagi BUS sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank. Penerapan manajemen risiko dilakukan termasuk dalam melaksanakan sinergi perbankan bagi BUS sesuai dengan 1. Peraturan Pemerintah tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan; POJK mengenai bank umum syariah. 2. Peraturan Pemerintah tentang Penghapusbukuan dan 3. Standar penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi penerapan manajemen risiko secara umum, Penghapustagihan Piutang Macet pada Bank dan/atau Lembaga Keuangan non-Bank Badan Usaha Miliki Negara penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; risiko, dan penilaian profil risiko terhadap sepuluh jenis 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Investasi. Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank 4. Penerapan manajemen risiko secara umum meliputi: 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan 4. Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Pengawas Syariah; 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur manajemen risiko serta penetapan limit Risiko; 3) 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau manajemen risiko; dan 4) sistem pengendalian intern yang Pembiayaan Kendaraan Bermotor. menyeluruh. 3.3 AKTIVITAS PENGAWASAN PERBANKAN Penegakan Kepatuhan Perbankan 1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) Selama triwulan IV-2023, terdapat tiga Kantor Bank (KB) dengan tiga Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Dari PKP yang telah diterima pada triwulan IV maupun pada periode sebelumnya yang sedang dalam proses sebanyak tiga KB dengan delapan PKP, ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pengawasan sebanyak satu KB dengan satu PKP, dan telah selesai diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidik sebanyak tiga KB dengan enam PKP. Rincian sebagaimana tabel berikut: No. Jenis Kegiatan TW IV 2023 1. Pembukaan Bank Umum 3 9 a. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Kantor Wilayah (Kanwil) 2 b. Kantor Cabang (KC) 5 c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) d. Kantor Fungsional (KF)
B A B I I I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Tabel 3-7 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan Triwulan IV-2023 Tahapan Kegiatan Bank Umum BPR Total Periode Tahun 2023 (Triwulan I s.d. Triwulan IV) KB PKP KB PKP KB PKP KB PKP PKP yang diterima 1 1 2 2 3 3 16 33 PKP dalam proses *) 1 1 2 7 3 8 3 8 PKP yang dikembalikan 0 0 1 1 1 1 2 2 PKP yang telah Dilimpahkan kepada DPJK *) 0 0 3 6 3 6 13 27 ) Termasuk carryover PKP yang diterima dari periode sebelumnya Sumber: OJK Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap 3-8 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (IPKP) yang ditemukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank, dalam tahun 2023 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus IPKP (Riksus No. APH Ahli Permintaan Saksi Total IPKP) bersama Pengawas terhadap 20 Kantor Bank. 1 Polri 5 0 5 2. Sosialisasi dan Workshop 2 Kejaksaan RI 2 3 5 Peningkatan pemahaman dan penanganan kasus tipibank 3 DPJK - OJK 1 0 1 perlu diproses secara cepat agar dapat menimbulkan efek Total 8 3 11 jera bagi oknum bankir yang melakukan fraud. Dalam konteks Sumber: OJK ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya dan kaitannya dengan TPPU. Pada triwulan IV-2023, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU ke-3 tahun 2023 kepada Industri Perbankan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan peserta sebanyak 129 3.4 AKTIVITAS PERIZINAN PERBANKAN orang dari pengurus dan/atau pegawai yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan/atau audit internal dari BPR yang berada di wilayah pengawasan Kantor OJK A. Perizinan BUK Provinsi Bali. Pada triwulan IV-2023, telah diselesaikan 18 perizinan Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas kelembagaan BUK, terdiri dari tujuh perizinan pembukaan dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan IV-2023 jaringan kantor, sembilan perizinan penutupan Kantor Cabang telah dilaksanakan Workshop Tipologi dan Penanganan (KC), dan dua perizinan peningkatan status Kantor Cabang Dugaan Tipibank dan Kaitannya dengan TPPU ke-3 Tahun Pembantu (KCP) menjadi KC. 2023 secara tatap muka dengan peserta 28 orang Pengawas 3-9 Perizinan Kelembagaan BUK Bank dari Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. No. Jenis Kegiatan TW IV 2023 3. Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi 1. Pembukaan Bank Umum Selama triwulan IV-2023, dalam rangka memenuhi a. Kantor Wilayah (Kanwil) 2 permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan b. Kantor Cabang (KC) 5 pemberian keterangan Ahli dan keterangan Saksi Pelapor c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 11 kali. Pemberian keterangan Ahli tersebut d. Kantor Fungsional (KF) merupakan pemenuhan atas lima permintaan dari Polri, satu permintaan dari Penyidik OJK dan dua permintaan dari e. Kantor Pewakilan Bank Umum di Luar Negeri Kejaksaan RI. Sedangkan pemberian keterangan Saksi 2. Penutupan Bank Umum Pelapor merupakan pemenuhan atas tiga permintaan dari a. Izin Usaha Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan. b. Kantor Pewakilan Bank Umum di Luar Negeri c. Kantor Cabang (KC) 9 Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, dan e. Kantor Fungsional (KF) Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai 3. Pemindahan Alamat Bank Umum dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan a. Kantor Pusat (KP) pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam b. Kantor Wilayah (Kanwil) menangani kasus dugaan tipibank. c. Kantor Cabang (KC) d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) e. Kantor Fungsional (KF) f. Kantor Pewakilan Bank | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 4. Perubahan Status Bank Umum a. Peningkatan Status KCP menjadi KC 2 4 0
2. Penutupan Bank Umum a. Izin Usaha b. Kantor Pewakilan Bank Umum di Luar Negeri L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 c. Kantor Cabang (KC) 9 d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) e. Kantor Fungsional (KF) 3. Pemindahan Alamat Bank Umum a. Kantor Pusat (KP) b. Kantor Wilayah (Kanwil) c. Kantor Cabang (KC) d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) e. Kantor Fungsional (KF) f. Kantor Pewakilan Bank 4. Perubahan Status Bank Umum a. Peningkatan Status
KCP menjadi KC 2
KK menjadi KCP
KF menjadi KCP
KK Menjadi KC b. Penurunan Status Bank Umum
KP menjadi KC
KC menjadi KCP
KCP ke KF/KK 5. Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama) 6. Perubahan Badan Hukum 7. Merger/Integrasi Bank Umum 8. Izin Bank Devisa 9. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia Jumlah 18 Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat Sumber: OJK B. Perizinan BPR Pada triwulan IV-2023, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut: 1. Persetujuan penggabungan BPR, yaitu pada: 1) PT BPR Bima Abdi Swadaya ke dalam PT BPR Segara Anak Kencana. 2) PT BPR Kota Arang Sejahtera ke dalam PT BPR Durian Mandiri. 3) PT BPR Danagung Abadi dan PT BPR Danagung Bakti ke dalam PT BPR Danagung Ramulti. 4) PT BPR Asia Bintang Cemerlang ke dalam PT BPR Prima Tata Patumbak. 2. Pencabutan izin usaha BPR, yaitu pada: 1) PT BPR Indotama UKM Sulawesi. 2) PT BPR Persada Guna. C. Perizinan Perbankan Syariah Pada triwulan IV-2023, telah diselesaikan tiga permohonan perizinan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), terdiri dari satu pembukaan Kantor Cabang BUS di Luar Negeri, satu pembukaan Kantor Cabang Syariah UUS, dan satu pemindahan alamat Kantor Induk Kegiatan UUS. Untuk perizinan BPRS, pada triwulan IV-2023 terdapat satu jenis permohonan perizinan BPRS yang telah disetujui, yaitu permohonan perubahan kegiatan usaha PT BPR Kharisma Kusumalawang menjadi PT BPRS Al Hijrah Thayibah. 41 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I I I D. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) Pada triwulan IV-2023, terdapat 34 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah total agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.369.510 agen (perorangan dan badan usaha). Jumlah nasabah tabungan basic saving account (BSA) sebanyak 27.854.599 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,4 triliun. 3-10 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2023 Agen Laku Pandai Perorangan Badan Usaha/Outlet 1,346,546 22,964 Tabungan BSA Jumlah Nasabah BSA Nominal Tabungan BSA 27,854,599 Rp 1,4 Triliun Kredit/Pembiayaan Mikro Jumlah Nasabah Nominal Kredit/Pembiayaan 320,354 Rp 2 Triliun Sumber: APOLO Laku Pandai, penarikan 18 Januari 2024 Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit/pembiayaan mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Pada triwulan IV-2023, terdapat 320.354 nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro dengan nominal sebesar Rp2 triliun. E. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan ini perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Penyelenggaraan sistem informasi kredit dimaksud saat ini telah dikelola OJK dan dikenal dengan nama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sesuai ketentuan SLIK, yakni Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK), SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK digunakan
KF menjadi KCP
KK Menjadi KC b. Penurunan Status Bank Umum KP menjadi KC
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I I I KC menjadi KCP
KCP ke KF/KK 5. Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama) untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan Pinjam. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,39% manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas dibandingkan jumlah Pelapor SLIK pada triwulan III-2023 (per 6. Perubahan Badan Hukum Debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, September 2023) yang tercatat memiliki 2.072 Pelapor. 7. Merger/Integrasi Bank Umum verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, dan Perubahan jumlah Pelapor SLIK disebabkan antara lain 8. Izin Bank Devisa meningkatkan disiplin industri keuangan. adanya merger, akuisisi, konsolidasi, cabut izin usaha, Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia 9. dan/atau adanya LJK baru yang telah wajib menjadi Pelapor SLIK. Dalam rangka mewujudkan tujuan serta manfaat SLIK, OJK Jumlah 18 juga telah menerbitkan Arah Pengembangan SLIK 2021-2025 Grafik 3-17 Jumlah Pelapor SLIK Posisi Desember Tahun 2023 sebagai suatu acuan bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga upaya dan inisiatif dalam pengembangan SLIK ke depan dilakukan dalam keselarasan. Arah Pengembangan BPR 173 SLIK 2021-2025 memiliki fokus pada empat pilar, yaitu: (1) Perluasan jenis dan penambahan sumber data; (2) BUK/BUS/UUS 233 Peningkatan kualitas layanan; (3) Pengembangan teknologi; PE dan LPE serta (4) Penguatan regulasi dan tata kelola. Upaya 116 5 mewujudkan empat pilar Arah Pengembangan SLIK 4 Lembaga Pembiayaan 1,408 125 2021-2025 tersebut didukung oleh enablers, yakni organisasi BPRS dan sumber daya manusia serta sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menuju layanan SLIK yang Non LJK andal, adaptif, komprehensif dan terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (SJK). LJK Lainnya SLIK yang dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan, Dalam rangka mewujudkan tujuan dan/atau manfaat SLIK, masyarakat, dan/atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pelapor SLIK memperoleh dan dapat memanfaatkan akses peraturan perundang-undangan dan/atau nota kesepahaman permintaan Informasi Debitur secara online melalui SLIK Web. memiliki data yang merupakan kontribusi dari 2.064 Pelapor Total permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK selama SLIK (posisi triwulan IV-2023 atau per Desember 2023). triwulan IV-2023 adalah sebanyak 58.477.060 permintaan Jumlah Pelapor SLIK dimaksud terdiri dari 92 Bank Umum dengan rincian per bulan sebagai berikut: 18.658.091 Konvensional, 33 BUS/UUS, 1.408 BPR, 173 BPRS, 144 permintaan pada bulan Oktober 2023, 17.433.505 permintaan Perusahaan Pembiayaan, 31 Perusahaan Pembiayaan Syariah, pada bulan November 2023, dan 22.385.464 permintaan 49 Perusahaan Modal Ventura, enam Perusahaan Modal pada bulan Desember 2023. Jumlah dimaksud menurun Ventura Syariah, dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, sebesar 1,11% dibandingkan dengan jumlah permintaan satu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, 115 Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK selama triwulan III-2023 Perusahaan Efek, satu Lembaga Pendanaan Efek, tiga (Juli, Agustus, dan September 2023), yang memiliki total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dua Lembaga Jasa 59.135.331 permintaan. Keuangan Lainnya Syariah dan empat Koperasi Simpan 3-11 Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor pada Triwulan IV-2023 (termasuk permintaan interaktif dan batch) Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor LJK Lainnya Lembaga Pembiayaan Total Bank Umum BPR/S PE/LPE Non LJK Okt-23 71 56.656 18.658.091 13.726.841 436.186 4.427.642 10.695 Nov-23 48.193 12.659.622 17.433.505 445.147 4.269.777 124 10.642 Des-23 90 17.111.858 22.385.464 382.619 4.828.608 53.500 8.789 Grafik 3-14 Jumlah Informasi Debitur yang Disediakan kepada Masyarakat Triwulan IV-2023 Di sisi lain, dalam rangka mendukung tugas dan/atau fungsi pelayanan melalui pemberian informasi mengenai fasilitas penyediaan dana yang dimiliki masyarakat, OJK menyediakan 26.598 27.000 layanan Informasi Debitur SLIK kepada masyarakat yang 26.000 dapat diakses secara luring dan daring. Selama triwulan 24.844 25.000 IV-2023, OJK telah menyediakan 73.635 Informasi Debitur 24.000 SLIK kepada masyarakat baik secara daring maupun luring 23.000 22.193 (perhitungan mencakup permintaan interaktif dan batch). 22.000 Jumlah dimaksud menurun sebesar 0,99% dibandingkan 21.000 dengan jumlah penyediaan Informasi Debitur SLIK oleh OJK 20.000 kepada masyarakat pada triwulan III-2023 (Juli, Agustus, dan 19.000 September 2023) dengan total penyediaan sebanyak 74.374 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Informasi Debitur. Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 4 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Sebagai informasi, OJK telah secara resmi meluncurkan aplikasi "iDebKu" yang dapat diakses melalui laman sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan permintaan Informasi Debitur secara daring dan terintegrasi. Masyarakat yang ingin mengajukan permintaan Informasi Debitur dapat langsung melakukan registrasi dengan memperhatikan ketersediaan kuota pada menu pendaftaran aplikasi iDebku. Selain itu, aplikasi iDebku juga memiliki fitur "status layanan" yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pengecekan status layanan Informasi Debitur SLIK yang diajukan sebelumnya. Tata cara permohonan Informasi Debitur SLIK secara daring dapat dilakukan melalui aplikasi iDebKu. Selain secara daring, masyarakat juga dapat memperoleh Informasi Debitur secara tatap muka di Kantor Pusat OJK atau pada KR/KOJK setempat dengan memperhatikan kondisi masing-masing kantor. 3.5 AKTIVITAS PENGEMBANGAN PERBANKAN A. Pengembangan Pengawasan 1. Pengembangan Pedoman Pengawasan Selama Triwulan IV tahun 2023 telah dilakukan serangkaian kegiatan pengembangan pedoman pengawasan berupa penyusunan dan penerbitan ketentuan internal dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan di sektor perbankan. Penyusunan ketentuan internal pengawasan tersebut senantiasa memperhatikan percepatan dan penyederhanaan proses bisnis pengawasan bank. Ketentuan internal yang telah disusun dan diterbitkan di antaranya: 1. Penerbitan Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Sinergi Perbankan. 2. Penyusunan Pedoman Pemahaman BPR/BPRS, Pedoman Perencanaan Pengawasan BPR/BPRS, dan Pedoman Pemeriksaan BPR/BPRS. 3. Penyusunan beberapa ketentuan internal pengawasan lainnya terkait pengawasan perbankan dan konglomerasi keuangan. Penyusunan ketentuan internal pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut atas penerbitan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), peraturan perundang-undangan yang memengaruhi sektor perbankan, ataupun perkembangan best practice di sektor jasa keuangan. 2. Pengembangan Metodologi Pengawasan Kegiatan pengembangan metodologi pengawasan pada triwulan IV-2023 mencakup antara lain: Penyusunan kajian tentang Financial Engineering dan Legal Engineering dalam pengawasan Bank dan Konglomerasi Keuangan yang bertujuan untuk mendeteksi praktik penyalahgunaan Financial Engineering dan Legal Engineering, dengan fokus kepada praktik Financial Engineering dan Legal Engineering pada BPR/BPRS. Penyusunan kajian tentang Penyederhanaan Proses Bisnis Pengawasan BPR dan BPRS yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada BPR/BPRS 4 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I I I melalui penyederhanaan proses bisnis pada siklus pengawasan dan mekanisme tindaklanjut laporan pengawasan BPR/BPRS yang didukung dengan pengembangan sistem informasi pengawasan. 3. Penyusunan kajian tentang Pengawasan BPR/BPRS Grup dalam Rangka Konsolidasi sebagai tindak lanjut terhadap Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RP2I BPR/BPRS) Tahun 2022-2025. 4. Penyusunan kajian mengenai Evaluasi Risk Based Supervision sebagai tindak lanjut atas arah strategis pada Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) Tahun 2020 - 2025 sejalan dengan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021 - 2025. 3. Pengembangan Teknologi Pengawasan Kegiatan pengembangan teknologi pengawasan pada triwulan IV-2023 mencakup kegiatan penguatan tools pengawasan untuk mendukung pelaksanaan proses pengawasan bank, serta pengembangan fitur secara bertahap antara lain: 1. Penyediaan modul penyusunan produk pengawasan pada Aplikasi Sistem Pengawasan (SIPB) BPR/S serta penyediaan modul pengolahan data untuk proses pemeriksaan BPR/S. 2. Pengembangan Aplikasi Sistem Pengawasan (SIPB) untuk Modul Bank Umum berupa pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan diskusi bersama perwakilan satuan kerja terkait dalam rangka pengembangan modul untuk pengolahan data pendukung pengawasan Bank Umum. 3. Pengembangan Aplikasi Pengawasan Konglomerasi Keuangan berupa koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan data dalam rangka pengembangan modul pengawasan terkait rasio-rasio keuangan Konglomerasi Keuangan B. Pengembangan Industri Perbankan dan Partisipasi OJK dalam Fora Internasional 1. Penyelenggaraan Diseminasi Panduan Ketahanan Digital Bank (Digital Resilience) Pada tanggal 27 November 2023, Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Diseminasi terkait Kajian Panduan Ketahanan Digital (Digital Resilience) secara hybrid dengan mengundang seluruh Bank Umum, asosiasi Bank Umum, satuan kerja pengawasan Bank, termasuk kelompok pengawas spesialis, serta perwakilan Kantor OJK seluruh Indonesia. Panduan dimaksud bertujuan untuk memberikan panduan bagi bank umum dalam mengantisipasi, merespons, dan kembali pulih setelah terjadi gangguan operasional atau disrupsi/insiden siber, termasuk mempertahankan kelangsungan bisnis dalam lanskap digital. Ketahanan digital (digital resilience) merupakan framework yang lebih luas dari ketahanan siber karena terkait dengan kemampuan suatu organisasi/bisnis untuk dapat tumbuh dan bertahan di tengah lingkungan yang berubah secara dinamis dan bergantung pada teknologi, sementara ketahanan siber lebih menitikberatkan pada kemampuan organisasi untuk bertahan dan pulih dari serangan siber. Digital resilience framework meliputi ketahanan terhadap dinamika bisnis dan ketahanan terhadap disrupsi/gangguan. Salah satu contoh dari dinamika bisnis yaitu perkembangan produk keuangan berbasis digital yang berdampak pada daya saing bank, sementara itu salah
B A B I I I satu contoh dari disrupsi/gangguan adalah serangan siber terhadap sistem bank. Dengan adanya pedoman ketahanan digital, bank diharapkan dapat melakukan transformasi digital dan mempertahankan bisnis di era digitalisasi. 2. Perkembangan Stimulus Restrukturisasi Terkait dengan kebijakan stimulus restrukturisasi Covid-19 secara targeted yang akan berakhir di Maret 2024, saat ini OJK masih terus melakukan monitoring terhadap berbagai aspek dalam meninjau kembali implementasi kebijakan stimulus tersebut. Hingga saat ini, OJK menilai bahwa kinerja kredit dan kesiapan industri perbankan dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus targeted semakin membaik seiring dengan membaiknya perekonomian domestik. Hingga Des'23, tren positif pertumbuhan kredit masih berlanjut (tumbuh 10,38% yoy) dengan risiko kredit yang terkendali. Outstanding restrukturisasi Covid-19 masih terus menunjukkan penurunan meskipun kebijakan stimulus diperpanjang pada November 2022. Hingga Desember 2023, outstanding restrukturisasi Covid-19 sebesar Rp265,8 triliun, telah turun hampir 70% dari posisi tertingginya di Oktober 2020 yang sebesar Rp830,28 triliun. Meski outstanding restrukturisasi Covid-19 menunjukkan penurunan, pencadangan bank masih terus menunjukkan peningkatan sehingga semakin menunjukkan kesiapan industri perbankan untuk soft landing. Pada Desember 2023, tren rasio CKPN/NPL secara umum masih menunjukkan peningkatan hingga mencapai 214,90%. Nilai tersebut lebih besar dari nilai sebelum pandemi, hal yang juga didorong oleh implementasi standar PSAK71 dan POJK 17/2021 (POJK Stimulus) sehingga mendorong bank membentuk cadangannya lebih besar. Rasio pencadangan (CKPN/LaR) perbankan mencapai 42,94% (Desember 2023), lebih besar dibandingkan periode sebelum pandemi yang sebesar 39,49% (Maret 2020). Selain itu, pemerintah juga telah mencabut kebijakan PPKM sejak Desember 2022 dan pencabutan status pandemi Covid-19 pada 22 Juni 2023 melalui Keputusan Presiden No.17 Tahun 2023 sehingga diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi. OJK akan terus meninjau kembali kebijakan stimulus restrukturisasi Covid-19 ini dengan mempertimbangkan perkembangan terkini. 3. Partisipasi OJK pada Fora Internasional a. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) OJK merupakan anggota BCBS Committee dan beberapa Groups BCBS lainnya di Level 2 dan Level 3, yaitu Supervisory Cooperation Group (SCG), Policy and Standard Group (PSG), Risk and Vulnerability Assessment Group (RVG), Task Force on Climate-related Financial Risk (TFCR), Accounting and Audit Expert Group (AAEG), dan Financial and Technology Group (FTG). Pada Triwulan IV-2023, OJK aktif berpartisipasi dalam menghadiri berbagai pertemuan dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1) BCBS Committee Terdapat 2 pertemuan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) meeting pada Triwulan IV 2023, yaitu: 2) 3) 4) 5) L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 a) Tanggal 4 - 5 Oktober 2023 secara virtual, dengan agenda utama global stress testing exercise, banks' booking models, G-SIBs assesment, perkembangan dalam fintech dan digitalisasi, risiko iklim, margining practices, aspek pengungkapan cryptoasset, assessment terkait risiko operasional dan ketahanan operasional, serta risk culture. b) Tanggal 5 dan 7 Desember 2023 secara virtual, dengan agenda utama banking turmoil follow-up work, pembahasan hasil RCAP, cyrptoassests, window dressing behavior, climate-related financial risks, dan beberapa penyampaian update informasi mengenai digitalization horizon scanning, pendekatan pengawasan terkait digitalisasi, risiko pengawasan, alih daya, dan interest rate risk in the banking book. Policy and Standard Group (PSG) Pertemuan pada tanggal 25 - 26 Oktober 2023 di Singapura, yang antara lain membahas exchange of views on recent development, terutama mengenai isu kegagalan bank di Amerika Serikat dan Eropa serta dampaknya terhadap kebijakan prudensial perbankan, interest rate risk in the banking book, cryptoassets, analisis terkait likuiditas, dan asesmen terhadap G-SIBs, dan Basel III implementation. Risk and Vulnerability Assessment Group (RVG) Pertemuan virtual pada tanggal 14 Desember 2023 dengan topik pembahasan mengenai evaluasi kinerja dan pelaksanaan RVG selama tiga tahun ini dan rencana kerja RVG tahun 2024, yang mencakup interkoneksi antara perbankan dengan IKNB, struktur pendanaan perbankan dan risiko likuiditas, implikasi dari pergerakan suku bunga, perubahan struktural dan dampaknya ke Perbankan, dan penggunaan AI pada Perbankan. Task Force on Climate-related Financial Risk (TFCR) Hybrid Meeting - 17 s.d. 18 Oktober 2023, dengan topik pembahasan Update dari berbagai yurisdiksi dan pertukaran pandangan dari IMF, EBA, dan JFSA, pembahasan terkait regulasi khususnya mengenai materialitas dan risiko konsentrasi terkait climate, pemantauan implementasi dari penerapan prinsip-prinsip climate risk, rencana transisi, program kerja TFCR, dan outreach session mengenai climate risk, climate scenario analysis terhadap manajemen risiko, serta penyampaian dari bank terkait penerapan strategi bisnis dan asesmen ketahanan model bisnis. Conference call outreach session tanggal 11 Desember 2023, dengan topik pembahasan berupa analisis skenario, program kerja TFCR, disclosure, dan perlakuan akuntansi terkait climate riks. Financial and Technology Group (FTG) Pertemuan virtual pada tanggal 15 - 16 November 2023 dengan agenda pembahasan, yaitu sharing oleh anggota FTG mengenai perkembangan terkini terkait teknologi/digitalisasi dan implikasinya pada perbankan dan pengawasan perbankan, update dari New York Innovation Center mengenai teknologi blockchain untuk mendukung cross-border currency payments, generative AI, tokenisasi, dan biometrics. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 4 4
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 b. Working Committee - ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF) OJK bersama Bank Indonesia (BI) dan State Bank of Vietnam (SBV) menjadi ketua bersama (Co-chairs) WC-ABIF periode 2022-2024 hingga pertemuan ke-15 WC-ABIF yang akan dilaksanakan pada 22 Februari 2024 di Laos. Sejak mendapatkan mandat sebagai Co-chairs WC-ABIF, OJK bersama dengan BI dan SBV, telah menginisiasi program kerja review ABIF Guidelines yang bersifat multi years dan telah menyelesaikan dan melaporkan progress report pada pertemuan ke-14 WC-ABIF. Co-chairs WC-ABIF periode 2022-2024 terus melanjutkan proses penyempurnaan ABIF Guidelines sesuai dengan timeline yang disepakati. Dalam rangka persiapan pertemuan ke-15 WC-ABIF mendatang, OJK telah berkoordinasi dengan BI dan SBV serta ASEAN Secretariat (ASEC), termasuk mempersiapkan transisi peralihan kepemimpinan kepada Co-chairs baru yang akan di endorse dalam pertemuan tersebut. c. Financial Sector Assessment Program (FSAP) Review Indonesia 2023/2024 OJK telah menjalani FSAP Review Indonesia topik Basel Core Principles for Effective Banking Supervision pada tanggal 20 September - 10 Oktober 2023. Dalam pertemuan dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai pemenuhan masing-masing essential criteria dari 29 Core Principles yang diatur dalam dokumen BCP. Core principles dimaksud dapat dikategorikan menjadi 2 besaran topik, yaitu: Principles 1 - 13 focus on powers, responsibilities and functions of supervisors; dan Principles 14 - 29 focus on prudential regulations and requirements for banks. Selain itu, dilakukan pula diskusi atas dokumen-dokumen pengawasan bank yang disusun oleh pengawas bank dalam rangka menilai implementasi BCP yang dilakukan OJK. Berdasarkan hasil diskusi secara intensif selama kurang lebih tiga minggu, asesor telah menyusun draft Detailed Assessment Report (DAR) yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 10 Oktober 2023. C. Pengembangan Perbankan Syariah OJK telah resmi meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 sebagai bukti komitmen OJK untuk mendukung pengembangan perbankan syariah nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). RP3SI mempunyai pilar yang terkait dengan Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah dan Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional. Salah satu strategi memperkuat karakteristik Perbankan Syariah adalah dengan mengembangkan keunikan produk syariah yang dilakukan melalui: a. Penyusunan pedoman produk perbankan syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pelaku perbankan syariah; dan b. Pengembangan dan implementasi produk unik perbankan syariah. 4 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I I I Sedangkan strategi untuk meningkatkan kontribusi Perbankan Syariah dalam perekonomian nasional antara lain dengan penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah melalui perluasan akses layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, diantaranya sinergi dengan LJKS lainnya, Pemerintah (K/L), dan industri halal. Sehubungan dengan strategi RP3SI tersebut di atas, berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan OJK dalam mengembangkan produk perbankan syariah sampai dengan Triwulan IV 2023: 1. Penyusunan Pedoman Produk Perbankan Syariah Pada triwulan III-2023, OJK telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah bagi perbankan syariah yang merupakan edisi penyempurnaan dari Standar Produk Murabahah pada tahun 2016, sebagaimana dapat diunduh pada website OJK melalui tautan Sampai dengan triwulan IV-2023, telah dilakukan sosialisasi Pedoman tersebut kepada Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan industri perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) secara hybrid pada tanggal 31 Oktober 2023. Selain itu, OJK telah menyelesaikan Penyusunan Pedoman Produk Musyarakah dan Pedoman Kerja Sama Channeling antara BPRS dan Fintech P2P Financing yang akan dipublikasikan pada triwulan I-2024 mendatang. 2. Pengembangan dan Implementasi Produk Unik Perbankan Syariah Pada triwulan IV-2023, produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), OJK telah melakukan beberapa upaya dalam pengembangan CWLD. Dari sisi demand, OJK telah telah berkolaborasi dengan Bank Indonesia melaksanakan Talkshow CWLD yang mengangkat tema "Maju Wakafnya, Maju Bank Syariahnya" pada 25 Oktober 2023 dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023. Peserta talkshow mencakup industri perbankan syariah, Kementerian dan Lembaga, organisasi kemasyarakatan Islam, komunitas pengusaha muslim dan masyarakat luas. Sampai dengan triwulan IV-2023, telah terdapat Bank Umum Syariah terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang mengimplementasikan CWLD dan masih dalam proses penghimpunan dana wakaf uang. Project CWLD tersebut akan ditujukan kepada mauquf 'alaih dalam bentuk beasiswa pendidikan.
B A B I I I 3. Perluasan Akses Layanan Perbankan Syariah dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Sinergi perbankan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya termasuk sinergi perbankan (dengan bank induk) dapat menjadi jalan untuk memperluas akses layanan perbankan syariah dan mendorong bank syariah untuk lebih aktif dalam aktivitas lembaga keuangan syariah lain. Sinergi dapat dilakukan diantaranya melalui sinergi perbankan dengan Bank Induk, kerja sama antara perbankan syariah dengan fintech P2P lending syariah dan Inovasi Keuangan Digital (IKD), dan kerja sama lain pada aktivitas pasar modal syariah/IKNB syariah lainnya. Sampai dengan triwulan IV-2023, telah terdapat beberapa Bank Syariah yang melakukan sinergi yang terdiri dari: i. Dua Bank Umum Syariah telah melakukan sinergi perbankan dengan Bank Induk ii. Dua BPRS yang telah melakukan kerja sama dengan Fintech P2P Financing dan Fintech Funding. iii. Satu Bank Umum Syariah yang telah memperoleh persetujuan sebagai Agen Penjual Reksadana (APERD). L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 4 6
20.000 15.000 10.000 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V 5.000 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON 4.1 4.1.1 Perkembangan Perdagangan Efek Grafik 4-2 Perkembangan Indeks Industri (qtq) 1.45% IDX Energi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir triwulan IDX Barang Baku 0.35% IV-2023 ditutup pada level 7.272,80, mencatatkan IDX Perindustrian 7.79% peningkatan sebesar 4,80% dibandingkan triwulan 5.04% IDX Barang Konsumen Primer 5.23% IDX Barang Konsumen Non - Primer sebelumnya (qtq) atau 6,16% dibandingkan dengan periode 3.76% IDX Kesehatan yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Nilai kapitalisasi 4.10% IDX Keuangan pasar saham pada akhir periode ini juga meningkat sebesar 0.97% IDX Properti dan Real Estat 13,47% qtq dan 22,90% yoy menjadi Rp11.674,06 triliun. 2.31% IDX Teknologi 72.68% IDX Infrastruktur Kenaikan kinerja bursa saham Indonesia ini sejalan dengan 13.54% IDX Transportasi dan Logistik peningkatan indeks bursa saham regional dan bursa utama Sumber: IDXData, diolah global yang turut mengalami penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain bursa saham Indonesia, Sementara itu, rata-rata volume, nilai, dan frekuensi penguatan juga terjadi pada indeks bursa saham Australia, perdagangan saham harian mengalami peningkatan Filipina, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, masing-masing sebesar 2.731,04 juta (13,95%), Rp707,33 Taiwan, serta Amerika Serikat yang mencatat peningkatan miliar (6,58%), dan 40,28 ribu (3,49%) dibandingkan triwulan terbesar yaitu 12,48% qtq. Sementara itu, indeks beberapa sebelumnya. bursa utama di kawasan lainnya, seperti bursa saham Hong Kong, Thailand, dan Tiongkok tercatat mengalami penurunan. Grafik 4-3 Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian Grafik 4-1 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq) Rp Miliar IHSG 7.272,80 8.000 6.850,62 Amerika Serikat 12.48% 6.581,48 6.661,88 6.299,54 6.366,65 7.000 Australia 8.00% 6.000 6.850,28 6.939,89 Filipina 2.04% 5.979,07 6.194,50 5.000 4,28% Hongkong 4.000 Indonesia 4.80% 3.000 Inggris 1.65% 0 9 6 0 7 4 1 2 6 8 2 6 0 1 2 4 4 5 7 0 1 0 2 2 7 3 3 1 6 3 0 0 5 8 2.000 3 3 3 0 6 7 2 1 , 9 0 1 . 0 1 1 9 9 0 2 9 5 7 , 1 6 4 . 1 1 9 7 5 0 1 . 9 Jepang , , 5.04% , , , , , , 1.000 Korea Selatan . . . . 7.72% . . . 0 0 Malaysia 2.14% TW I TW II TW III TW IV 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2023 0.71% Singapura Taiwan 9.64% Nilai Rata - rata Perdagangan Saham Harian (LHS) IHSG (RHS) 3.78% Thailand 4.36% Tiongkok Sumber: IDXData, diolah Sumber: Bloomberg, diolah Pada triwulan ini investor asing mencatatkan capital outflow di pasar saham sejumlah Rp950,37 miliar. Net sell oleh Kinerja IHSG tersebut didorong oleh kenaikan kinerja indeks sektor Infrastruktur, Keuangan, dan Teknologi. Indeks ketiga investor nonresiden tersebut menurun dibandingkan periode sektor tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Lebih lanjut, perdagangan saham berdasarkan triwulan sebelumnya, di mana kenaikan signifikan terjadi pada nilai dan volume transaksi masih terus didominasi oleh sektor Infrastruktur yaitu sebesar 72,68% qtq yang didorong investor domestik. oleh pertumbuhan nilai saham Emiten yang bergerak di bidang Energi Baru Terbarukan dengan sub industri utilitas listrik, yang cukup pesat. Tabel 4-1 Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik 2022 2023 Indikator (Rata-rata harian) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar) 14.439,37 17.937,53 13.877,18 13.054,06 10.109,12 10.628,62 10.754,42 11.461,75 Investor Domestik (Rp miliar) 9.524,84 11.631,52 9.600,78 8.626,14 6.288,54 6.398,36 7.213,14 7.074,78 Beli 10.050,24 12.160,41 9.728,99 8.489,27 6.395,29 6.582,76 6.867,26 7.059,70 Jual Investor Asing (juta) 4.914,53 6.306,01 4.276,40 4.427,93 3.820,58 4.230,25 3.541,53 4.386,97 Beli 4.389,12 5.777,12 4.148,20 4.564,80 3.713,83 4.045,86 3.887,41 4.402,05 Jual 4 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Volume perdagangan saham harian (juta) 22.824,15 24.605,86 25.802,49 22.509,32 18,197.22 18.902,75 19.574,94 22.305,98
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar) 14.439,37 17.937,53 13.877,18 13.054,06 10.109,12 10.628,62 10.754,42 11.461,75 B A B I V Investor Domestik (juta) L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Beli 9.524,84 11.631,52 9.600,78 8.626,14 6.288,54 6.398,36 7.213,14 7.074,78 Jual 10.050,24 12.160,41 9.728,99 8.489,27 6.395,29 6.582,76 6.867,26 7.059,70 Investor Asing (Rp miliar) Beli 4.914,53 6.306,01 4.276,40 4.427,93 3.820,58 4.230,25 3.541,53 4.386,97 Jual 4.389,12 5.777,12 4.148,20 4.564,80 3.713,83 4.045,86 3.887,41 4.402,05 Volume perdagangan saham harian (juta) 22.824,15 24.605,86 25.802,49 22.509,32 18,197.22 18.902,75 19.574,94 22.305,98 Investor Domestik (juta) Beli 20.167,46 21.157,10 22.698,07 18.840,38 14.447,23 13.414,10 15.789,95 18.152,62 Jual 19.674,56 21.170,40 22.652,91 18.403,68 14.481,04 13.948,04 15.863,87 17.391,94 Investor Asing (juta) Beli 2.656,69 3.448,76 3.104,07 3.668,94 3.750,00 5.488,65 3.786,97 4.153,36 Jual 3.149,59 3.435,46 3.149,57 4.105,64 3.716,18 4.954,71 3.713,05 4.914,04 Sumber: IDXData, diolah Grafik 4-4 Perkembangan IHSG dan Net Asing Grafik 4-5 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC) IHSG Rp triliun 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 49,20 37,97 32,05 29,09 8,33 8,90 6,62 9,59 21,44 0,95 60 40 20 0 20 40 ) % ( y t i r u t a m o t d e y ) % ( d a e r p S 1 2 3 4 5 7 10 15 20 Tw III-2023 Tw IV-2023 30 8,5 7,0 5,5 4,0 2,5 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 2.000 39,87 50,75 47,88 60 Sumber: PHEI, diolah TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV Sementara itu, perdagangan obligasi Pemerintah 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 mencatatkan penurunan volume, nilai, dan frekuensi transaksi pada triwulan IV-2023 dibanding triwulan sebelumnya. Net Buy (Sell) Asing (Rp triliun) - RHS IHSG - LHS Volume, nilai, dan frekuensi transaksi obligasi Pemerintah Sumber: IDXData, diolah menurun masing-masing sebesar 1.086,81 triliun (-29,49%), Rp 1.163,72 triliun (-31,39%), dan 36.614 kali (-15,12%). Berlanjut ke Pasar Obligasi, pada akhir triwulan IV-2023 yield Obligasi Pemerintah masih melanjutkan tren penurunan dengan rata-rata yield untuk seluruh tenor turun sebesar 14,13 bps. Rata-rata yield tenor pendek naik sebesar 9,75 bps, sedangkan yield untuk tenor menengah dan panjang masing-masing turun sebesar -11,51 bps dan -18,63 bps. Adapun transaksi repo SBN mengalami peningkatan baik secara volume dan nilai namun turun secara frekuensi transaksi. Volume dan nilai masing-masing meningkat sebesar 74,23 triliun (5,70%) dan Rp 63,84 triliun (5,04%). Adapun secara frekuensi transaksi repo SBN triwulan IV-2023 turun dibanding triwulan sebelumnya yaitu 172 kali (-5,17%). Perkembangan volume dan nilai transaksi obligasi korporasi pada triwulan IV-2023 mencatatkan peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 5,30 triliun (2,82%) dan Rp 4,36 triliun (2,31%). Adapun secara frekuensi transaksi pada triwulan IV-2023 turun dibanding triwulan sebelumnya yaitu 3.201 kali (-20,27%). Tabel 4-2 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang Triwulan II 2023 Triwulan III 2023 Triwulan IV 2023 Jenis Transaksi Volume Nilai Frek Volume Nilai Frek Volume Nilai Frek (triliun) (Rp triliun) (kali) (triliun) (Rp triliun) (kali) (triliun) (Rp triliun) (kali) Obligasi:
Korporasi 82,63 83,23 7.621 187,63 188,77 15.788 192,93 193,13 12.587
SBN 2.612,90 2.638,14 175.979 3.685,15 3.707,63 242.109 2.598,34 2.543,91 205.495 Total 2.695,53 2.721,37 183.600 3.872,78 3.896,40 257.897 2.791,27 2.737,04 218.082 Repo SBN 1.061,97 1.041,03 2.444 1.302,89 1.267,63 3.326 1.377,12 1.331,47 3.154 % PJK yang telah melakukan tindak lanjut Sumber: Data Pelaporan PLTE | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 5 0
n a u b R m a i a d Jual 19.674,56 21.170,40 22.652,91 18.403,68 14.481,04 13.948,04 15.863,87 17.391,94 Investor Asing (juta) 2.656,69 Beli L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 3.448,76 3.104,07 3.668,94 3.750,00 5.488,65 3.786,97 4.153,36 B A B I V Jual 3.149,59 3.435,46 3.149,57 4.105,64 3.716,18 4.954,71 3.713,05 4.914,04 4.1.2 Perkembangan Jumlah SID 4.1.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek Sampai dengan triwulan IV-2023, jumlah Single Investor Pada triwulan IV-2023, terdapat perubahan jumlah Identification (SID) secara keseluruhan telah mencapai Perusahaan Efek (PE) yaitu penambahan satu PE dan 12.168.061 atau meningkat sebesar 18,01% (yoy) dan 3,73% pengurangan satu PE, sehingga jumlah PE yang terdaftar di (qtq). Jumlah SID C-BEST per akhir triwulan mencapai OJK sebanyak 121 PE. 5.255.571 atau mengalami peningkatan sebanyak 226.353 Tabel 4-3 Jumlah PE SID (4,50%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 11.416.711 atau No Jenis Izin Usaha Jumlah mengalami peningkatan sebanyak 422.620 SID (3,84%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID SBN pada 1 Perantara Pedagang Efek (PPE) 32 triwulan ini mencapai 1.002.727 atau mengalami peningkatan 2 Penjamin Emisi Efek (PEE)* 8 sebanyak 42.807 SID (4,46%) dibandingkan triwulan sebelumnya. 3 PPE + PEE 77 4 PPE + Manajer Investasi (MI) 1 Grafik 4-6 Perkembangan Jumlah SID 5 PEE + MI
SID S-INVEST SID C-BEST SID SBN 6 PPE + PEE + MI 3 8.427 9.091 9.604 10.055 10.507 10.994 11.417 Total khusus izin PEE yang tidak melakukan aktivitas sebagai PPE 121 7.737 3.747 4.002 4.227 4.440 4.597 4.813 5.029 5.256 Terkait izin Wakil Perusahaan Efek (WPE), pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan izin orang perorangan 672 722 783 831 881 911 960 1.003 sebanyak 85 izin dengan rincian 72 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 13 Izin Wakil Penjamin TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV Emisi Efek (WPEE), sehingga total jumlah pemegang izin 2022 2023 sampai dengan periode ini mencapai 8.232 WPPE dan 1.321 Sumber: KSEI WPEE. Tabel 4-4 Proses Izin WPPE dan WPEE Triwulan III-2023 Triwulan IV-2023 Jenis Izin Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Total s.d. TW IV 2023* WPPE 112 51 188 72 8.232 WPEE 9 6 14 13 1.321 Total 121 57 202 85 9.553 jumlah izin aktif Pada triwulan IV-2023, OJK menerbitkan 388 perpanjangan izin dengan rincian 359 perpanjangan izin WPPE dan 29 perpanjangan izin WPEE. Tabel 4-5 Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE Triwulan III-2023 Triwulan IV-2023 Jenis Izin Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Dokumen yang Masuk Pemberian Izin WPPE 796 562 700 359 WPEE 48 43 31 29 Total 844 605 731 388 Pada triwulan IV-2023, OJK juga menerbitkan 325 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan enam penerbitan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT), sehingga sampai dengan periode laporan total izin WPPE-P sebanyak 17.808 dan WPPE-PT sebanyak 241. 5 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Tabel 4-6 Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT Triwulan III-2023 Triwulan IV-2023 Jenis Izin Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Total TW IV-2023 WPPE-P 579 117 577 325 17.808 WPPE-PT 2 2 9 6 241 Total 581 119 586 331 18.049 Catatan: Adanya perbedaan antara jumlah dokumen yang masuk dan pemberian izin dikarenakan dalam prosesnya terdapat permintaan kelengkapan dokumen, pengajuan belum waktunya dan pengajuan terlambat sehingga menyebabkan permohonan dokumen yang masuk belum/tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK). 4.1.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi Pada triwulan IV-2023, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Meskipun secara keseluruhan NAB Reksa Dana mengalami mengalami penurunan sebesar Rp4,83 triliun menjadi penurunan, namun terdapat peningkatan NAB beberapa Rp501,46 triliun dibandingkan dengan triwulan III-2023 Reksa Dana antara lain Reksa Dana Pasar Uang yang sebesar Rp506,29 triliun. Hal ini didorong oleh penurunan mencatatkan kenaikan NAB terbesar yaitu sebesar Rp8,69 NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp9,37 triliun, triliun, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp1,31 Reksa Dana Saham sebesar Rp4,36 triliun, Reksa Dana triliun dan ETF sebesar Rp0,15 triliun. Campuran sebesar Rp0,83 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,33 triliun dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,09 triliun. Tabel 4-7 NAB Per Jenis Reksa Dana NAB Per Jenis Reksa Dana 2022 (Rp Triliun) 2023 (Rp Triliun) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV RD Pasar Uang 102,85 91,81 88,41 80,73 71,36 69,54 66,43 75,12 RD Pendapatan Tetap 148,81 137,48 141,65 133,39 136,78 143,46 144,93 135,56 RD Saham 118,19 118,40 108,52 105,01 99,77 99,19 91,13 86,77 RD Campuran 26,24 23,85 24,25 21,70 24,18 25,81 27,47 26,64 RD Terproteksi 101,20 108,52 102,75 96,67 99,70 100,30 103,24 104,55 RD Indeks 8,96 10,93 11,91 13,03 12,27 12,29 13,03 12,94 ETF 15,62 13,54 12,82 13,72 14,09 14,52 16,95 17,10 RD Syariah* 43,23 40,86 40,34 40,61 42,65 42,95 43,11 42,78 Total 565,12 545,39 530,65 504,86 500,81 508,06 506,29 501,46 ) termasuk ETF Syariah Jumlah dan dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kenaikan dana kelolaan menjadi Rp3,34 triliun. Sedangkan (RDPT) pada triwulan IV-2023 mengalami penurunan menjadi jumlah Efek Beragun Aset (EBA), Kontrak Investasi Kolektif 47 RDPT dengan nilai Rp21,58 triliun. Hal senada juga terjadi Dana Investasi Real Estat (KIK DIRE), Dana Investasi pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) di mana jumlah dan Infrastruktur (DINFRA) dan Tapera tidak berubah dana kelolaan turun menjadi 800 KPD dengan nilai Rp274,95 dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebanyak tujuh, triliun. Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu izin delapan, delapan, dan 28 namun dana kelolaan naik menjadi Efek Beragun Aset Syariah-Surat Partisipasi (EBA-SP), Rp1,64 triliun, Rp10,34 triliun, Rp7,92 triliun dan Rp3,49 triliun. sehingga jumlah EBA-SP naik menjadi sepuluh diikuti | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 5 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V Tabel 4-8 Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan 2022 2023 Jenis Investasi TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV Reksa Dana Jumlah 2.194 2.186 2.178 2.120 2.025 1.967 1.925 1.809 Total NAB (Rp Triliun) 565,12 545,39 530,65 504,86 500,81 508,06 506,29 501,46 RDPT Jumlah 60 54 59 59 59 52 52 47 Total NAB (Rp Triliun)** 30,82 27,78 29,71 27,25 27,25 25,85 25,96 21,58 EBA Jumlah 9 9 9 9 6 6 7 7 Nilai Sekuritisasi (Rp Triliun)* 2,85 2,57 1,53 1,71 1,72 1,65 1,63 1,64 EBA-SP Jumlah 7 7 7 8 8 9 9 10 Nilai Sekuritisasi (Rp Triliun)* 3,33 3,12 2,91 3,20 3,11 2,87 2,87 3,34 DIRE Jumlah 7 7 7 7 7 7 8 8 Total Nilai (Rp Triliun)* 10,24 10,32 10,33 10,33 10,33 10,30 10,33 10,34 KPD Jumlah 613 619 661 752 753 752 803 800 Total Nilai (Rp Triliun)* 243,07 242,46 258,52 268,87 273,53 274,03 277,59 274,95 DINFRA Jumlah 8 8 8 8 8 8 8 8 Total Nilai (Rp Triliun)** 7,59 7,77 7,90 7,99 7,99 7,85 8,37 7,92 TAPERA Jumlah 21 21 27 27 28 28 28 28 Total Nilai (Rp Triliun) 3,07 3.09 3,28 3,33 3,37 3,43 3,44 3,49 ) data lag 1 bulan **) data lag 3 bulan No. Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan 158 Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan 469 surat Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 434 Reksa Dana Penyertaannya ditawarkan melalui Penawaran Umum. Konvensional dan 35 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas: Tabel 4-9 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif 1. 24 Reksa Dana Campuran terdiri dari 13 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 11 Reksa Jenis Izin Usaha Jumlah Surat Efektif Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. Reksa Dana Saham 3 2. Lima Reksa Dana Indeks terdiri dari satu Reksa Dana Reksa Dana Campuran 5 dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta empat Reksa Dana Pendapatan Tetap 11 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. Reksa Dana Pasar Uang 10 3. Empat ETF-Indeks terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan Reksa Dana Terproteksi 84 karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana Reksa Dana Indeks 8 karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan. ETF-Indeks 2 4. 36 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari 11 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 20 Reksa Dana ETF-Pendapatan Tetap 1 karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama Reksa Dana Syariah Terproteksi 19 120 hari Bursa berturut-turut, dan lima Reksa Dana karena Reksa Dana Syariah Pasar Uang 2 tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap 8 5. 42 Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari 23 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 15 Reksa Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri 4 Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar Reksa Dana Syariah Indeks 1 selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan empat Reksa Total 158 Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan. 5 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 17 Reksa Dana Saham terdiri dari lima Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 12 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. Empat Reksa Dana ETF-Indeks terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan. Tiga Reksa Dana ETF-Saham terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta dua Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. 303 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 269 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 33 Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. Dua Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan. Tiga Reksa Dana Syariah Indeks terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta dua Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. 11 Reksa Dana Syariah Pasar Uang terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, sembilan Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan satu Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan. Enam Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, dua Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan satu Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan. Satu Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. 10 Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari empat Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta enam Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan. Dua Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Sukuk terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V Satu Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena total 17 Reksa Dana Saham terdiri dari lima Reksa Dana 6. 14. dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 12 Reksa Bursa berturut-turut. Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar 10 Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari empat selama 120 hari Bursa berturut-turut. 15. Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK 7. Empat Reksa Dana ETF-Indeks terdiri dari tiga Reksa serta enam Reksa Dana dibubarkan karena tidak Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta memenuhi minimum dana kelolaan. satu Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum Dua Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Sukuk terdiri dari dana kelolaan. 16. satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan 8. Tiga Reksa Dana ETF-Saham terdiri dari satu Reksa Dana BK serta satu Reksa Dana dibubarkan karena total dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta dua kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 berturut-turut. Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. 9. 303 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 269 Reksa Dana Sementara itu, untuk perkembangan pelaku institusi di dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 33 Reksa industri Pengelolaan Investasi selama triwulan IV-2023, tidak Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan, terdapat izin baru MI sehingga jumlah MI pada triwulan ini dan satu Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang tetap sama yaitu sebanyak 94 MI. Selanjutnya, terdapat dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. penambahan pihak selaku APERD yaitu Bank dan PPE Khusus Dua Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri dibubarkan 10. sebanyak tiga APERD sehingga jumlah APERD pada triwulan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan. IV-2023 sebanyak 82 APERD. 11. Tiga Reksa Dana Syariah Indeks terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta dua Adapun untuk pelaku industri Pengelolaan Investasi, pada Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 triwulan IV-2023 OJK menerbitkan 62 izin Wakil Manajer Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 3.153 12. 11 Reksa Dana Syariah Pasar Uang terdiri dari satu Reksa WMI. Selain itu, OJK menerbitkan 117 izin Wakil Agen Penjual Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, Efek Reksa Dana (WAPERD) baru sehingga jumlah WAPERD sembilan Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang menjadi 9.423 WAPERD. Selanjutnya, OJK tidak menerbitkan dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan izin Penasihat Investasi Orang Perseorangan (PI Orang satu Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana Perseorangan) sehingga PI Orang Perseorangan tetap kelolaan. berjumlah sembilan orang. Enam Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap terdiri dari 13. tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, dua Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan satu Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan. Tabel 4-10 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin 2022 2023 Individu TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 3.419 3.492 3.542 3.589 3.001 3.053 3.091 3.153 WMI 24 Reksa Dana Campuran terdiri dari 13 Reksa Dana 23.772 23.791 23.802 23.840 9.222 9.252 9.306 9.423 WAPERD* dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 11 Reksa 5 5 5 6 8 8 9 9 PI Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. INSTITUSI Lima Reksa Dana Indeks terdiri dari satu Reksa Dana 94a 94 97 96 96 96 95 95 MI dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta empat APERD Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. 50a 49 49 49 50 50 50 53
Bank dan PPE Khusus Empat ETF-Indeks terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan 27 27 27 27 28 28 29 29
PE sebagai APERD karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana PI 8 8 8 8 8 8 8 8 karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan. 36 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari 11 Reksa Dana MI sebagai PI 18 18 18 19 19 19 21 21 dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 20 Reksa Dana APERD sebagai PI 3 3 3 3 3 3 3 3 karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan lima Reksa Dana karena ) untuk tahun 2023 hanya izin WAPERD yang masih aktif a) terdapat koreksi data dari laporan sebelumnya tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan. 42 Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari 23 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 15 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan empat Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 5 4 No Emiten/Perusahaan Publik Sektor Tanggal Efektif Nilai Emisi (Rp juta)
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V 4.1.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik Sampai dengan periode triwulan IV-2023, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami penurunan sebesar -4,29% (yoy) menjadi 223 perusahaan, yang terdiri dari 78 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 25 Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan 120 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. PU EBUS Korporasi ini termasuk 17 PU EBUS, 42 Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) EBUS Tahap I, dan 61 PUB EBUS Tahap II dan seterusnya pada Triwulan IV-2023. Nilai emisi Penawaran Umum juga mengalami penurunan sebesar -4,61% (yoy) menjadi Rp255.386 miliar. Tabel 4-11 Tabel Perkembangan Penawaran Umum (Emisi) Jenis Penawaran Efek s.d. Triwulan IV-2022 (Jan - Des 2022) s.d. Triwulan IV-2023 (Jan - Des 2023) Jumlah Emisi Nilai Emisi (Rp miliar) Jumlah Emisi Nilai Emisi (Rp miliar) Penawaran Umum Perdan Saham (Initial Public Offering) 65 33.014 78 54.326 Δ (%) Jumlah Emisi Δ (%) Nilai Emisi (Rp miliar) Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) 45 78.370 25 56.177 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk 123 156.331 120 144.883 Total Emisi 233 267.715 223 255.386 4,29 4,61 4-12 Tabel Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri sampai dengan Triwulan IV-2023 (Rp miliar) Sektor PUP PUT EBUS Korporasi Barang Baku 30.215,23
49.051,40 Barang Konsumen Non-Primer 4.518,83 7.714,03 1.700,00 Barang Konsumen Primer 1.271,81 13.373,25 3.500,00 Energi 2.019,19 240,00 4.250,00 Keuangan
29.286,74 69.193,28 Kesehatan
497,53 333,24 400,00 Perindustrian
798,65
2.783,60 Infrastruktur
12.621,98
12.054,50 Properti dan Real Estat 662,20 5.031,27 1.399,90 Teknologi 1.442,15
Transportasi dan Logistik 278,87 198,40 550,00 Total 54.326,44 56.176,93 144.882,67 a. Penawaran Umum Perdana Saham Pada periode triwulan IV-2023, terdapat 32 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUP Saham, di mana 19 perusahaan masih dalam proses dan sebanyak 13 perusahaan telah mendapatkan surat efektif. Nilai emisi dari 13 perusahaan tersebut sebesar Rp2,41 triliun. Tabel 4-13 Perusahaan yang Melakukan PUP Saham No Emiten/Perusahaan Publik Sektor Tanggal Efektif Nilai Emisi (Rp juta) 1 PT Agro Bahari Nusantara Tbk Barang Konsumen Primer 19-Oct-23 50.000 2 PT Kian Santang Muliatama Tbk Energi 31-Oct-23 40.104 3 PT Ikapharmindo Putramas Tbk Kesehatan 31-Oct-23 55.594 4 PT Mastersystem Infotama Teknologi 31-Oct-23 637.966 5 PT Janu Putra Sejahtera Tbk Barang Konsumen Primer 22-Nov-23 80.000 6 PT Maja Agung Latexindo Tbk Kesehatan 30-Nov-23 215.369 7 PT Asri Karya Lestari Tbk Perindustrian 29-Dec-23 125.000 8 PT Kian Santang Muliatama Tbk Barang Baku 29-Dec-23 532.785 9 PT Ikapharmindo Putramas Tbk Barang Baku 29-Dec-23 81.484 10 PT Agro Bahari Nusantara Tbk Barang Konsumen Primer 29-Dec-23 74.933 5 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 11 PT Kian Santang Muliatama Tbk Perindustrian 29-Dec-23 76.250 12 PT Ikapharmindo Putramas Tbk Energi 29-Dec-23 179.623 13 PT Ikapharmindo Putramas Tbk Barang Konsumen Primer 29-Dec-23 264.706
3 PT Ikapharmindo Putramas Tbk Kesehatan 31-Oct-23 55.594 4 PT Agro Bahari Nusantara Tbk Teknologi 31-Oct-23 637.966 B A B I V 5 PT Kian Santang Muliatama Tbk Barang Konsumen Primer L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 22-Nov-23 80.000 6 PT Ikapharmindo Putramas Tbk Kesehatan 30-Nov-23 215.369 7 PT Agro Bahari Nusantara Tbk Perindustrian 29-Dec-23 125.000 8 PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Barang Baku 29-Dec-23 532.785 9 PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk Barang Baku 29-Dec-23 81.484 10 PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk Barang Konsumen Primer 29-Dec-23 74.933 11 PT Manggung Polahraya Tbk Perindustrian 29-Dec-23 76.250 12 PT Citra Nusantara Gemilang Tbk Energi 29-Dec-23 179.623 13 PT Multi Spunindo Jaya Tbk Barang Konsumen Primer 29-Dec-23 264.706 Total 2.413.814 b. Penawaran Umum Terbatas Pada periode triwulan IV-2023, terdapat enam perusahaan yang telah mendapatkan Pernyataan Efektif atas proses Penawaran Umum Terbatas (PUT). Nilai emisi PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue dari perusahaan tersebut sebesar Rp19,18 triliun. Tabel 4-14 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas No Emiten/Perusahaan Publik Sektor Tanggal Efektif Nilai Emisi (Rp juta) 1 PT Bank Maspion Indonesia Tbk Keuangan 25-Oct-23 3.508.468.36 2 PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk Barang Konsumen Primer 22-Nov-23 10.485.750 3 PT Bank Mnc Internasional Tbk d.h. PT Bank Icb Bumiputera Tbk Keuangan 05-Dec-23 1.012.775 4 PT Panorama Sentrawisata Tbk Barang Konsumen Primer 20-Dec-23 75.000 5 PT Bank Mayapada Internasional Tbk Keuangan 29-Dec-23 4.011.173 6 PT Lima Dua Lima Tiga Tbk Barang Konsumen Primer 29-Dec-23 87.716 Total 19.180.883 c. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS) Pada periode triwulan IV-2023, delapan perusahaan telah melakukan Penawaran Umum EBUS, empat perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap I, dan 21 perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum EBUS tersebut sebesar Rp43,60 triliun. Tabel 4-15 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) PU EBUS No Emiten/Perusahaan Publik Sektor Jenis PU Tanggal Efektif Nilai Emisi (Rp juta) 1 PT Armadian Tritunggal Energi Sukuk 20-Nov-23 2.000.000 2 PT Adhi Commuter Properti Tbk Properti dan Real Estat Obligasi 30-Nov-23 499.900 3 PT Bukit Makmur Mandiri Utama Barang Konsumen Primer Obligasi 20-Dec-23 1.500.000 4 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Barang Baku Obligasi 27-Dec-23 3.000.000 5 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Barang Baku Sukuk 27-Dec-23 1.000.000 6 PT Indonesia Infrastructure Finance Keuangan Obligasi 29-Dec-23 335.190 7 PT Danareksa Persero Keuangan Obligasi 29-Dec-23 1.000.000 8 PT Nirmala Taruna Keuangan Obligasi 29-Dec-23 1.500.000 Total 10.835.090 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 5 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V Tabel 4-16 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) PU EBUS Tahap I No Emiten/Perusahaan Publik Sektor Jenis PU Target Dana (Rp juta) Dana yang ditawarkan (Rp juta) 1 PT Provident Investasi Bersama Tbk Keuangan PUB Obligasi II Tahap I 5.000.000 157.825 2 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Keuangan PUB Obligasi Berwawasan Sosial II Tahap I 8.000.000 500.000 3 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Keuangan PUB Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial I Tahap I 1.500.000 200.000 4 PT Indonesia Infrastructure Finance Keuangan PUB Obligasi II Tahap I 3.000.000 500.000 Total 17.500.000 1.357.825 Tabel 4-17 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) PUB EBUS Tahap II dst No Emiten/Perusahaan Publik Sektor Jenis PU Target Dana (Rp juta) Dana yang ditawarkan (Rp juta) 1 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Barang Baku PUB Obligasi II Tahap II 7.000.000 1.800.000 2 PT Bali Towerindo Sentra Tbk Perindustrian PUB Sukuk Ijarah II Tahap II 2.000.000 425.000 3 PT Sinar Mas Multifinance Keuangan PUB Obligasi III Tahap II 2.000.000 1.000.000 4 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Keuangan PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap II 15.000.000 6.000.000 5 PT Summarecon Agung Tbk Properti dan Real Estat PUB Obligasi IV Tahap II 3.000.000 900.000 6 PT Sarana Multigriya Finansial Keuangan PUB Obligasi VII Tahap II 19.000.000 2.768.800 7 PT Astra Sedaya Finance Keuangan PUB Obligasi VI Tahap II 12.000.000 1.000.000 8 PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Keuangan PUB Obligasi VI Tahap II 9.000.000 1.250.000 9 PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Keuangan PUB Sukuk Mudharabah V Tahap II 1.000.000 300.000 10 PT Federal International Finance Keuangan PUB Obligasi VI Tahap II 10.000.000 1.100.000 11 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Barang Baku PUB Obligasi IV Tahap III 12.000.000 3.000.000 12 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Barang Baku PUB Sukuk Mudharabah III Tahap III 3.000.000 1.090.380 13 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk* Barang Baku PUB Obligasi USD I Tahap II 4.651.200 775.200 14 PT Barito Pacific Tbk Barang Baku PUB Obligasi III Tahap II 3.000.000 1.000.000 15 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Perindustrian PUB Obligasi VI Tahap II 20.000.000 1.513.100 16 PT Merdeka Copper Gold Tbk Barang Baku PUB Obligasi IV Tahap IV 15.000.000 2.093.000 17 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Keuangan PUB Obligasi III Tahap IV 20.000.000 1.000.000 18 PT Oki Pulp & Paper Mills Barang Baku PUB Obligasi I Tahap II 9.000.000 3.000.000 19 PT Oki Pulp & Paper Mills Barang Baku PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I 1.000.000 500.000 20 PT Oki Pulp & Paper Mills* Barang Baku PUB Obligasi USD I Tahap II 3.107.200 388.400 21 PT Oki Pulp & Paper Mills Barang Baku PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap II 2.000.000 500.000 Total 172.758.400 31.403.880 Dikonversi berdasarkan kurs tengah BI per 20 November 2023: Rp15.504,- atas dana yang ditawarkan pada PUB Obligasi USD I Tahap II PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai USD50.000.000,-. Untuk PUB Obligasi USD I Tahap II PT Oki Pulp & Paper Mills senilai USD25.000.000,- dikonversi berdasarkan kurs tengah BI per 8 Desember 2023: Rp15.536,- 5 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 d. Rencana Penggunaan Dana Grafik 4-7 Rencana Penggunaan Dana pada Triwulan IV-2023 Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum 8,35% 4,42% yang dilakukan pada triwulan IV-2023 adalah untuk modal 0,05% kerja yaitu sebanyak 39,82% atau sebesar Rp25,80 triliun. 25,67% 21,69% Rincian porsi pembayaran utang adalah 25,67% atau Rp16,63 Ekspansi triliun, ekspansi sebesar Rp 21,69% atau Rp14,05 triliun, Penyertaan lain-lain sebesar 8,35% atau Rp5,41 triliun, penyertaan Akuisisi Modal Kerja sebesar 4,42% atau Rp2,86 triliun, dan akuisisi sebesar 0,05% Pembayaran Hutang atau Rp34 miliar. Lain - lain 39,82% Tabel 4-18 Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan IV-2023 Berdasarkan Sektor Industri (dalam juta rupiah) No Sektor Industri Ekspansi Penyertaan Akuisisi Modal Kerja Pembayaran Hutang Lain-lain 1 Energi 30.623.648.000 1.978.232.000.000
22.343.449.890 155.903.964.209
2 Barang Baku 1.160.872.617.200
4.434.707.877.877 12.497.398.410.000 526.685.097.085 3
Perindustrian
4 Barang Konsumen Primer 10.632.909.933.752 41.582.742.000
1.558.790.092.939 87.839.097.189
5 Barang Konsumen Non Primer 81.057.270.737
34.000.000.000 97.493.864.796 14.591.045.828
6 Kesehatan
131.473.237.551
133.815.286.560
7 Properti dan Real Estat 263.663.063.000 760.700.700.000
134.241.300.000 229.923.200.000
8 Teknologi
513.618.592.585 101.572.000.000
9 Keuangan
1.751.111.643.544
18.721.265.968.103 1.841.540.622.000 4.727.302.760.280 10
Perindustrian
79.993.218.750
180.977.527.500 1.703.794.435.000 154.780.850.000 11
Transportasi dan Logistik
Total 14.051.711.413.785 2.860.508.660.750 34.000.000.000 25.797.253.960.250 16.632.562.774.226 5.408.768.707.365 Keterangan: Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi 4.1.6 Perkembangan Securities Crowdfunding Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 16 Penyelenggara yang telah mendapatkan izin Equity/Securities Crowdfunding (ECF/SCF) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4-19 Pemberian Izin Equity/Securities Crowdfunding (ECF/SCF) No Nama Penyelenggara (Platform) Tanggal Izin OJK Berizin Jumlah Penerbit Jumlah Pemodal Total Dana yang Tersalurkan (Rp)* 1 PT Amantra Investasma Indodana (Visiku) 07-Des-22 SCF 1 23 226.100.000 2 PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana) 31-Dec-19 ECF 33 9.822 77.651.010.000 3 PT Dana Aguna Nusantara (Danamart) 15-Feb-23 SCF 15 158 9.242.017.111 4 PT Dana Investasi Bersama (Fundex) 06-Sep-21 SCF 6 277 7.263.650.000 5 PT Dana Saham Bersama (Danasaham) 14-Apr-21 ECF 1 1 2.000.000.000 6 PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare) 06-Nov-19 & 23-Aug-21 ECF & SCF 142 39.403 222.844.518.850 7 PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana) 18-Mar-22 SCF 4 801 11.846.362.500 8 PT Numex Teknologi Indonesia (LandX) 23-Dec-20 ECF 43 25.400 217.649.860.000 9 PT Santara Daya Inspiratama (Santara) 06-Sep-19 ECF 89 61.153 145.048.393.400 10 PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq) 30-Dec-20 SCF 160 31.030 350.035.600.000 11 PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid) 09-Feb-22 SCF
12 PT Dana Rintis Indonesia (Udana) 10-Mar-22 ECF
13 PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme) 04-Jul-22 SCF - | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
5 8
8 PT Numex Teknologi Indonesia (LandX) 23-Dec-20 ECF 43 25.400 217.649.860.000 9 PT Santara Daya Inspiratama (Santara) L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 06-Sep-19 ECF 89 61.153 145.048.393.400 B A B I V 10 PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq) 30-Dec-20 SCF 160 31.030 350.035.600.000 11 PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid) 09-Feb-22 SCF
12 PT Dana Rintis Indonesia (Udana) 10-Mar-22 ECF
13 PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme) 04-Jul-22 SCF
14 PT Angel Investor Indonesia (Aindo) 26-Des-22 SCF
15 PT Halalvestor Global Asia (Vestora) 27-Des-22 SCF
16 PT Urun Bangun Negeri (Urun RI) 31-Jan-23 SCF
Total 494 168.068 1.043.807.511.861 Catatan: 1. 2. 3. Data yang disajikan merupakan data penerbitan ECF/SCF yang telah fully funded (tidak termasuk yang masih dalam proses). Data merupakan akumulasi sejak awal penghimpunan dana. Data diakses pada 5 Januari 2024. Sumber: ALUDI 4.1.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal a. Lembaga Penunjang Pasar Modal serta Pemeringkat Efek Grafik 4-8 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan IV-2023 10% 26% Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang PT Adimitra Jasa Korpora memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin PT BSR Indonesia kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro 15% PT Datindo Entrycom Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian (BK), Wali Amanat, 2% PT EDI Indonesia Pemeringkat Efek, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah PT Ficomindo Buana (PPDES) dan Penyedia Rapat Umum Pemegang Saham secara PT Raya Saham Registra Elektronik (E-RUPS). 5% PT Sharestar Indonesia 18% PT Sinartama Gunita Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di 13% PT Bima Registra OJK adalah sebagai berikut: 6% 4% Tabel 4-20 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal b. Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2023 Lembaga Penunjang TW III TW IV Jenis Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar BAE 9 9 Surat Perizinan Modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, BK 25 25 Surat Persetujuan Notaris, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut Wali Amanat 12 12 STTD merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Pemeringkat Efek 4 4 Surat Perizinan Modal selama periode triwulan IV-2023: PPDES 13 13 Surat Persetujuan 1. OJK telah menerbitkan sebanyak 37 STTD baru, 80 STTD pendaftaran kembali, dan enam SK Perpanjangan Izin, Penyedia E-RUPS 0 0 Surat Persetujuan terdiri dari: a. Akuntan : Dua STTD pendaftaran baru Biro Administrasi Efek b. KAP : Delapan STTD pendaftaran baru c. Konsultan Hukum : 16 STTD pendaftaran baru dan 27 Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE sebagaimana STTD pendaftaran kembali yang digambarkan pada Grafik I-10 di bawah, dapat diketahui d. Penilai : Empat STTD pendaftaran baru dan bahwa terdapat 4 BAE yang mendominasi pasar yaitu PT 35 STTD pendaftaran kembali Adimitra Jasa Korpora sebanyak 26,13%, selanjutnya diikuti e. Notaris : Tujuh STTD pendaftaran baru dan oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 18,25%, kemudian 18 STTD pendaftaran kembali PT Sinartama Gunita sebanyak 14,58% dan PT Raya Saham f. ASPM : Enam SK Perpanjangan izin ASPM Registra sebanyak 13,39%. Sementara, BAE dengan jumlah Emiten paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 2. OJK telah menetapkan sebanyak 27 KDK terkait 2,48%. pembatalan STTD yang terdiri dari 7 KAP, 16 Konsultan Hukum dan empat Notaris. 3. OJK menerima tiga informasi mengenai profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari satu Akuntan, satu Konsultan Hukum dan satu Notaris. 4. Tidak terdapat Profesi Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, maupun Notaris, yang melapor telah memasuki usia pensiun. Berikut merupakan hasil pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal: 5 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I V Tabel 4-21 Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal Aktif Profesi TW III-2023 TW IV-2023 Akuntan 791 790 KAP 316 318 Konsultan Hukum 459 461 Penilai 335 339 Notaris 312 324 Penilai Pemerintah 245 245 ASPM 101* 100* ) Belum termasuk 1 ASPM dalam status nonaktif sementara efektif pada tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 19 November 2024 4.1.8 Perkembangan Bursa Karbon dan Keuangan Derivatif a. Bursa Karbon 1. Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 1 Penyelenggara Pasar yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara Bursa Karbon yaitu PT Bursa Efek Indonesia (IDX Carbon) dan terdapat 46 pengguna jasa bursa karbon yang terdaftar di Bursa Karbon. Pertumbuhan pengguna jasa dari awal terbentuk bursa karbon sebanyak 16 perusahaan, hingga posisi per 29 Desember 2023 sudah sebanyak 46 perusahaan, bertumbuh 187,5%. Diantara 46 perusahaan pengguna jasa bursa karbon tersebut sebanyak 10 perusahaan (21,74%) adalah perusahaan publik. 2. Produk unit karbon di IDX Carbon: a) Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) terdaftar di IDX Carbon: Tabel 4-22 Daftar Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) No Series Instrument/Project Vintage 1 SPE-10-PR-VI-2023-14464 Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 2016-2020 2 SPE-11-PR-V-2023-10867 Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang 2023 1) Bahwa terdapat dua unit karbon berjenis SPE-GRK. Pertama, berasal dari PT Pertamina Power Indonesia yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di Sulawesi Utara dengan series Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) dengan nomor series SPE-10-PR-VI-2023-14464 dan masa vintage 2016 - 2020. 2) Kedua, dari PT PLN Nusantara Power yang menyediakan unit karbon dari pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang dengan series Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) dengan nomor series SPE-11-PR-V-2023-10867 dan masa vintage 2023. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 b) Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi - Pelaku Usaha (PTBAE-PU) belum diperdagangkan melalui Bursa Karbon. Saat ini, hanya dari sektor energi dengan sub sektor ketenagalistrikan atau pembangkit listrik tenaga batubara yang telah ditetapkan PTBAE oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. c) Total sebaran SPE GRK yang telah diterbitkan di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) pada tahun 2023 sebanyak 1.791.322 tCO2e. Dari jumlah tersebut, total yang tersedia untuk Bursa Karbon sebanyak 1.764.209 tCO2e, dimana yang sudah berhasil diperdagangkan sebesar 494.253 tCO2e (dengan mekanisme perdagangan reguler, lelang, dan negosiasi). Sebesar 6.260 tCO2e sudah dilakukan retirement, sehingga sampai triwulan IV 2023 sisa SPE GRK yang masih dapat diperdagangkan 1.757.949 tCO2e. b. Keuangan Derivatif Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat empat jenis produk keuangan derivatif futures dari PT Bursa Efek Indonesia yaitu: 1. IDX LQ45 Futures: merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli kumpulan saham dalam bentuk indeks LQ45 dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat tiga produk dengan kode kontrak yaitu LQ45F4, LQ45G4, dan LG45Z3. 2. IDX30 Futures: merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli kumpulan saham dalam bentuk indeks IDX30 dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat tiga produk dengan kode kontrak yaitu IDX30F4, IDX30G4, dan IDX30Z3. 3. Indonesia Government Bond Futures (IGBF): merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu SUN Seri Benchmark dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat enam produk dengan kode kontrak bertenor 5 tahun yaitu GB05H4, GB05M4, dan GB05Z3 dan bertenor 10 tahun yaitu GB10H4, GB10M4, dan GB10Z3. 4. Basket Bond Futures: merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli sekumpulan SUN Seri Benchmark dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat enam produk dengan kode kontrak bertenor 5 tahun yaitu BM05H4, BM05M4, dan BM05Z3 dan bertenor 10 tahun yaitu BM10H4, BM10M4, dan BM10Z3. 4.1.9 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah Pada periode triwulan IV-2023, seluruh nilai indeks saham syariah mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan tersebut berbanding terbalik dengan nilai kapitalisasi pasar di mana hampir seluruh nilai kapitalisasi pasar indeks saham syariah mengalami peningkatan. Selain nilai indeks, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah serta nilai outstanding sukuk korporasi juga menurun dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, outstanding sukuk negara mengalami peningkatan. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 6 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V Pada akhir triwulan IV-2023, nilai indeks ISSI mengalami penurunan sebesar -2,00% dibandingkan triwulan III-2023, Tabel 4-23 Daftar Efek Syariah Insidentil pada Periode Pelaporan sebaliknya kapitalisasi pasar ISSI meningkat sebesar 4,66%. Dari sisi reksa dana syariah, jumlah produk Reksa Dana No Series Tanggal Efektif Syariah hingga triwulan IV-2023 turun sebesar -3,19% dari triwulan III-2023 menjadi 273 reksa dana syariah. NAB reksa 1 PT Maja Agung Latexindo Tbk 30-Nov-2023 dana syariah pun mengalami penurunan menjadi Rp42,78 2 PT Asri Karya Lestari Tbk 27-Dec-2023 triliun atau -0,78% dibandingkan periode triwulan III-2023. 3 PT Adhi Kartiko Pratama Tbk 29-Dec-2023 4 PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk 29-Dec-2023 Selanjutnya, nilai outstanding sukuk korporasi melalui 5 PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk 29-Dec-2023 penawaran umum sebesar Rp45,27 triliun atau turun -1,80% dibandingkan triwulan III-2023, dengan jumlah sukuk 6 PT Manggung Polahraya Tbk 29-Dec-2023 outstanding sebanyak 234 seri atau naik sebesar 0,43%. 7 PT Citra Nusantara Gemilang Tbk 29-Dec-2023 Selanjutnya, nilai outstanding sukuk negara meningkat 8 PT Multi Spunindo Jaya Tbk 29-Dec-2023 sebesar 5,61%, dengan jumlah sukuk negara juga meningkat sebesar 5,13% dibandingkan triwulan III-2023. Grafik 4-9 Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri A. Perkembangan Saham Syariah Barang Konsumen Non - Primer 17,43% Berdasarkan Pasal 5 POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Barang Konsumen Primer 13,97% Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah bahwa Daftar Efek Barang Baku 12,56% Syariah ditetapkan secara berkala sebanyak dua kali dalam 1 tahun yaitu: Properti dan Real Estat Energi 11,46% 10,52% a) Paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei Infrastruktur 8,16% dan berlaku efektif pada tanggal 1 September; dan b) Paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Perindustrian 8,32% November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember. Kesehatan 4,87% OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode Teknologi 5,97% kedua tahun 2023 melalui Keputusan Dewan Komisioner Transportasi & Logistik 4,24% Nomor Kep-92/D.04/2023 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 24 November 2023, yang meliputi 629 Efek jenis Emiten Tidak Listing 0,78% Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah Keuangan 1,10% lainnya. DES periode kedua tahun 2023 berlaku sampai Perusahaan Publik 0,63% dengan diterbitkannya DES periode pertama tahun 2024. Kinerja saham syariah dapat dilihat pada indeks ISSI, Jakarta Dari tanggal penetapan DES kedua sampai dengan akhir Islamic Index (JII), JII70, IDX-MES BUMN 17, dan IDX Sharia Desember 2023, jumlah saham yang masuk dalam DES Growth. Secara year-on-year, seluruh indeks mengalami sebanyak 637, termasuk penambahan sebanyak delapan penurunan pada nilai indeks, namun meningkat secara saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil kapitalisasi pasar. bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham sebagai berikut: Tabel 4-24 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun) Tahun JII ISSI JII70 IDX MES BUMN 17 IDX Sharia Growth IHSG* 2019 2.318,57 3.744,82 2.800,00
7.265,02 2020
2.058,77 3.344,93 2.527,42
6.970,01 2021
2.015,19 3.983,65 2.539,12 692,74
8.255,62 2022 2.155,45 4.786,02 2.668,04 647,03 1.121,66 9.499,14 TW I 2.117,27 4.760,83 2.620,52 684,46 1.188,77 9.488,18 2023 TW II 2.270,62 5.031,62 2.900,86 655,05 1.420,35 9.459,17 TW III 2.350,45 5.872,42 2.977,18 630,03 1.374,95 10.288,44 TW IV 2.501,49 6.145,96 3.306,08 741,88 1.366,19 11.674,06 Semua papan, termasuk papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. 6 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Tabel 4-25 Perkembangan Indeks Saham Syariah Tahun JII ISSI JII70 IDX MES BUMN 17 IDX Sharia Growth IHSG 2018 685,22 184,00 227,55
6.194,50 2019
698,09 187,73 233,38
6.299,54 2020
630,42 177,48 220,21
5.979,07 2021
562,02 189,02 195,96 94,63
6.581,48 2022 588,04 217,73 199,02 91,76 104,88 6.850,62 TW I 571,71 211,27 193,04 90,77 108,12 6.805,28 2023 TW II 542,46 198,85 186,23 83,66 96,66 6.661,88 TW III 563,45 216,99 193,29 83,90 99,06 6.939,89 TW IV 535,68 212,64 183,06 79,66 90,39 7.272,80 B. Perkembangan Sukuk Korporasi Tabel 4-26 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum Selama periode triwulan IV-2023 terdapat penerbitan sebanyak 15 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,72 triliun dan Tahun Sukuk Outstanding Total Nilai (Rp triliun) Total Jumlah terdapat 14 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp5,56 triliun selama periode tersebut. 2018 21,30 99 2019 29,83 143 Jumlah outstanding sukuk korporasi melalui mekanisme 2020 30,35 162 penawaran umum menjadi sebanyak 234 seri atau meningkat sebesar 0,43% dibandingkan dengan periode sebelumnya, 2021 34,77 189 dengan nilai outstanding sebesar Rp45,27 triliun atau turun 2022 42,50 221 1,80% dibandingkan akhir triwulan III-2023. TW I 43,03 224 2023 TW II 47,66 238 TW III 46,11 233 TW IV 45,27 234 C. Perkembangan Reksa Dana Syariah Selama triwulan IV-2023, terdapat lima penerbitan Reksa Dana Syariah serta 14 pembubaran reksa dana syariah. Sampai dengan akhir triwulan IV-2023, total reksa dana syariah yang beredar sebanyak 273. Jumlah ini turun sebesar -3,19% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan NAB reksa dana syariah sebesar Rp42,78 triliun atau menurun -0,78% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Proporsi jumlah reksa dana syariah terhadap total industri reksa dana mencapai 15,12% dari total 1.806 reksa dana dan market share NAB reksa dana syariah mencapai 8,53% dari total NAB reksa dana sebesar Rp501,46 triliun. Tabel 4-27 Perkembangan Reksa Dana Syariah Perbandingan Jumlah Reksa Dana Perbandingan NAB (Rp Triliun) Tahun Reksa Dana Syariah Reksa Dana Konv. Reksa Dana Total % Reksa Dana Syariah Reksa Dana Konv. Reksa Dana Total % 2019 265 1.916 2.181 12,15 53,74 488,46 542,20 9,91 2020 289 1.930 2.219 13,02 74,37 499,17 573,54 12,97 2021 289 1.909 2.198 13,15 44,00 534,43 578,44 7,61 2022 274 1.846 2.120 12,92 40,61 464,26 504,86 8,04 TW I 271 1.754 2.025 13,38 42,65 458,16 500,81 8,52 2023 TW II 272 1.695 1.967 13,83 42,95 465,12 508,06 8,45 TW III 282 1.643 1.925 14,65 43,11 463,18 506,29 8,52 TW IV 273 1.533 1.806 15,12 42,78 458,68 501,46 8,53 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 6 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Grafik 4-10 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah 80,00 74,37 300 70,00 60,00 50,00 53,74 44,00 40,61 42,65 42,95 43,11 42,78 250 200 40,00 150 30,00 100 20,00 10,00 265 289 289 274 271 272 272 273 50 0,00 0 2019 2020 2021 2022 TW-I 2023 TW-II 2023 TW-III 2023 TW-IV 2023 Jumlah Reksa Dana Syariah NAB Reksa Dana Syariah (Rp Triliun) Tabel 4-28 NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun) 2023 Jenis Reksa Dana TW I TW II TW III TW IV Syariah - ETF 0,03 0,02 0,02 0,02 RDS - Indeks 0,04 0,06 0,05 0,05 RDS - Campuran 0,73 0,80 1,06 1,32 RDS - Terproteksi 4,28 5,03 5,24 5,42 RDS - Berbasis Sukuk 5,75 4,97 5,33 4,85 RDS - Pendapatan Tetap 4,82 5,96 6,25 5,86 RDS - Saham 6,33 6,09 6,40 6,12 RDS - Pasar Uang 6,92 6,72 6,12 7,23 RDS - Efek Luar Negeri 13,77 13,30 12,64 11,90 Total 42,65 42,95 43,11 42,78 D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan 29 Desember 2023, jumlah keseluruhan SBSN yang outstanding sebanyak 82 seri, meningkat sebesar 5,13% dibandingkan triwulan III-2023. Dari sisi nilai, nilai outstanding sukuk negara sebesar Rp1.445,53 triliun atau meningkat 5,61% dibandingkan triwulan III-2023. Grafik 4-11 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding Rp. Triliun Jumlah 1.600,00 1.344,35 1.374,48 1.379,81 1.368,72 1.445,53 100 1.200,00 1.157,06 80 1.000,00 971,50 60 740,62 600,00 40 400,00 20 00,00 67 68 69 78 78 80 78 82 0 2019 2020 2021 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Jumlah Seri Outstanding Nilai Outstanding (Rp Triliun) 6 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I V E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek (PEE), Manajer Investasi (MI), Bank Kustodian (BK), dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan triwulan IV-2023, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi: 1. Terdapat satu MI Syariah. 2. Perusahaan Efek yang pernah menjadi Penjamin Emisi dalam penerbitan sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum berjumlah 34 PEE. 3. Terdapat 14 Pihak Penerbit DES yaitu PT Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Asset Management, PT Schroders Investment Management Indonesia, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Eastspring Investments Indonesia, PT Samuel Aset Manajemen, PT Danareksa Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, PT Allianz Global Investor Asset Management Indonesia, PT Sucorinvest Asset Management, dan PT KISI Asset Management. 4. BK yang mengelola Reksa Dana Syariah sebanyak 15 bank, yaitu Citibank N.A., Deutsche Bank AG, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dan Standard Chartered Bank. 5. Terdapat 16 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan prinsip syariah atau SOTS (Sharia Online Trading System) aktif, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Sekuritas, PT FAC Sekuritas Indonesia, PT MNC Sekuritas, PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia. 6. Terdapat 10 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi melalui mekanisme penawaran umum yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia. 7. Terdapat 101 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK dengan rincian 100 yang aktif dan satu nonaktif sementara (sedang menjabat sebagai Pejabat Negara).
B A B I V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 4.2 AKTIVITAS PENGATURAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON Pada triwulan IV-2023, terdapat kegiatan pengaturan industri f) Kewajiban bagi Pengguna SAK Internasional dalam Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon dan penerapan SAK Internasional secara konsisten dan persetujuan peraturan Self-Regulatory Organizations sebagai ketentuan peralihan saat Pengguna SAK Internasional berikut: tidak lagi menjadi perusahaan terbuka tercatat di lebih dari 1 negara. A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 3) Ketentuan sanksi administratif. 1. POJK Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengguna Standar 4) Ketentuan penutup. Akuntansi Keuangan Internasional Di Pasar Modal 2. POJK Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Pembelian Kembali a. Latar belakang: Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka 1) Penyusunan POJK ini dilakukan sebagai tindak lanjut a. Latar belakang: komitmen Pemerintah Indonesia dalam forum G-20 tahun 2008 mengenai penerapan "one global 1) Penyusunan POJK ini dilaksanakan untuk accounting standard" dan dalam rangka meningkatkan menggantikan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang peringkat Indonesia di mata dunia. Selain itu, Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh penyusunan POJK ini bertujuan untuk memberikan Perusahaan Terbuka dalam rangka mengatasi kendala pedoman/panduan penyusunan laporan keuangan bagi implementasi ketentuan mengenai pembelian kembali perusahaan dual listed yang memilih menggunakan saham Perusahaan Terbuka dan pengalihan saham hasil SAK Internasional sebagai acuan dalam menyusun pembelian kembali. Selain itu, penyusunan POJK ini laporan keuangan, memberikan kepastian hukum bagi bertujuan untuk memperkuat aspek keterbukaan perusahaan dual listed dalam menyusun laporan informasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembelian keuangan berbasis SAK Internasional, dan mendukung kembali saham serta pemenuhan kewajiban pengalihan penerapan standar akuntansi keuangan yang diakui saham hasil pembelian kembali oleh Perusahaan secara global yaitu standar akuntansi yang mengadopsi Terbuka, menyesuaikan ketentuan dengan praktik penuh IFRS (full adoption) di Indonesia. terbaik yang diterapkan di negara lain, serta menjadi 2) Dasar hukum POJK ini adalah: Undang-Undang Nomor landasan hukum atas mekanisme pengalihan saham 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) hasil pembelian kembali yang dalam praktiknya sudah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dapat dilakukan namun mekanismenya belum diatur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan secara rinci dalam regulasi. Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) serta 2) Dasar hukum POJK ini adalah UUPM sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas diubah dengan UUP2SK serta UU OJK sebagaimana Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan UUP2SK. dengan UUP2SK. b. Materi muatan dalam POJK ini antara lain mengatur: b. Materi muatan dalam POJK ini antara lain mengatur: 1) Kewajiban Perusahaan Terbuka mengumumkan keterbukaan informasi mengenai pembelian kembali 1) Ketentuan umum yang berisi definisi. saham termasuk mengenai sumber dana yang akan 2) Ketentuan mengenai penyusunan laporan keuangan digunakan untuk pembelian kembali saham. yang diantaranya mencakup: 2) Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham termasuk a) Ketentuan akuntansi yang menjadi acuan bagi persyaratan dan jangka waktunya. perusahaan terbuka tercatat di lebih dari 1 negara; 3) Kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali b) Kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai beserta jangka waktu. ketentuan akuntansi bagi perusahaan terbuka 4) Cara pengalihan serta mekanisme dan prosedurnya; tercatat di lebih dari 1 negara; 5) Kewajiban pelaporan bagi Perusahaan Terbuka yang c) Pengaturan opsi untuk menyusun laporan melaksanakan pembelian kembali saham. keuangan sesuai SAK Internasional dan 6) Larangan bagi pihak tertentu untuk melakukan mengecualikan peraturan OJK terkait, larangan transaksi atas saham Perusahaan Terbuka pada hari bagi Pengguna SAK Internasional menyusun yang sama dengan pembelian kembali saham atau laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan penjualan saham hasil pembelian kembali yang ketentuan akuntansi bagi perusahaan terbuka dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Bursa tercatat di lebih dari 1 negara; Efek. d) Tanggal efektif penerapan SAK Internasional bagi 7) Media pengumuman. Pengguna SAK Internasional; 8) Sanksi administratif. e) Persyaratan pengungkapan yang wajib dilakukan 9) Ketentuan peralihan. ketika memilih opsi untuk menggunakan SAK Internasional sebagai acuan penyusunan laporan keuangan; dan | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 6 4 No Kategori Jumlah Seri
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 3. POJK Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Yang Diaudit Di Pasar Modal a. Latar belakang: 1) International Auditing and Assurance Standards Board mengeluarkan standar pelaporan auditor yang baru dan direvisi pada tahun 2015, yang mengharuskan auditor untuk memberikan laporan yang lebih transparan dan informatif tentang perusahaan yang mereka audit. 2) Ikatan Akuntan Publik Indonesia menindaklanjuti salah satunya dengan menerbitkan Standar Audit (SA) 701 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen. SA 701 berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 yang mengatur mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik pada audit atas satu set lengkap laporan keuangan lengkap dari emiten. 3) Selanjutnya OJK menerbitkan POJK ini guna menghilangkan ketidaksetaraan pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik untuk untuk audit atas laporan keuangan historis dari entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal selain emiten. b. Materi muatan dalam POJK ini antara lain mengatur: 1) Ketentuan Umum, yang mengatur definisi Hal Audit Utama Pasar Modal; 2) Pengungkapan Hal Audit Utama, mengatur mengenai kewajiban pengungkapan dan komunikasi terkait penentuan hal yang dipilih sebagai Hal Audit Utama; 3) Hal Audit Utama Yang Tidak Disajikan Dalam Paragraf Hal Audit Utama, yang mengatur mengenai: a) Larangan pengungkapan Hal Audit Utama; dan b) Penjelasan tertulis apabila tidak terdapat hal yang dipilih sebagai Hal Audit Utama. 4) Penerapan Pertama Kali Pengomunikasian Hal Audit Utama, mengatur mengenai penerapan pertama kali pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik. 5) Sanksi. 6) Ketentuan Penutup. 4. POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan a. Latar belakang: 1) Penyusunan POJK ini dilaksanakan sehubungan dengan tindak lanjut atas Roadmap Keuangan Berkelanjutan untuk mengembangkan industri pasar modal serta menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan, serta mendorong pengembangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) berlandaskan keberlanjutan. Selain itu, POJK ini diterbitkan untuk menggantikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dengan memperluas cakupan peraturan sehingga tidak hanya terbatas pada Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond), namun juga mencakup sukuk berwawasan lingkungan (green sukuk), Efek bersifat 6 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Hasil penelaahan Rekapitulasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Mei dan Juni 2023 Tanggapan atas Komunikasi KAP atas Audit Laporan Keuangan PT BEI. Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT BEI Triwulan III Tahun 2023. Persetujuan Revisi Ke-2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BEI Tahun 2023 dan Rencana Pembelian Saham PEFINDO. Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Audited) PT BEI tahun 2023. Tanggapan atas draf Memorandum of Understanding (MoU) antara PT BEI dengan Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX). Tanggapan atas Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BEI Tahun 2024. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perintah Tindakan Tertentu atas PT BEI Tahun 2023. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT BEI Tahun 2024 Penyampaian Rekapitulasi Denda Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Oktober 2023. B A B I V utang dan/atau sukuk (EBUS) berwawasan sosial (social bonds/sukuk), EBUS Keberlanjutan (sustainability bonds/sukuk), Sukuk Wakaf, dan EBUS Terkait Keberlanjutan (sustainability-linked bond). 2) Dasar hukum POJK ini adalah: UUPM dan UU OJK sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK, serta UUP2SK. b. Materi muatan dalam POJK ini antara lain mengatur: 1) Ketentuan mengenai ruang lingkup berlakunya POJK ini yang mencakup penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan yang dilakukan melalui Penawaran Umum atau Penerbitan tanpa Penawaran Umum atas Efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun; 2) Kewajiban Emiten atau Penerbit untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 3) Jenis EBUS Berlandaskan keberlanjutan; 4) Persyaratan Penerbitan; 5) Dokumen Pernyataan Pendaftaran dan Dokumen Penerbitan Tanpa Penawaran Umum, Prospektus dan Memorandum Informasi Penerbitan, Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penerbitan, dan Pelaporan EBUS Berwawasan Keberlanjutan; 6) Perubahan Status EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, dan Sukuk Wakaf; 7) Penerbitan EBUS terkait keberlanjutan; 8) Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak Independen; dan 9) Insentif, sanksi administratif, dan peralihan. B. Persetujuan Peraturan Self-Regulatory Organization (SRO) 1. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia yaitu: Penyesuaian Masa Transisi Implementasi Full Call Auction, telah disetujui pada tanggal 28 November 2023. 2. Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek yaitu: Perubahan Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan/atau Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), telah disetujui pada tanggal 19 Desember 2023. 4.3 AKTIVITAS PENGAWASAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON A. Pengawasan terhadap Transaksi dan Lembaga Efek 1. Pengawasan Transaksi Saham Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut: a. Monitoring terhadap 58 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar. Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Kerja, dan Program Strategis PT BEI Triwulan III Tahun 2023. Tanggapan atas Konsep Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT BEI dengan Bursa Malaysia dan Stock Exchange of Thailand. Penawaran Kolaborasi PT BEI dalam Penyelenggaraan Pertemuan ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Pemaparan Informasi Keikutsertaan PT BEI pada Net Zero Financial Service Providers Alliance.
1 SBN yang sedang dilakukan monitoring
2 SBN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 1 SBN telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V 3 8 SBN telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan penelaahan 4 2 Tabel 4-29 Monitoring Saham Obligasi dan Sukuk Korporasi EBUS Korporasi yang sedang dilakukan monitoring
1 No Kategori Jumlah Saham EBUS Korporasi telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 2 1 Saham yang sedang dilakukan monitoring 1 12 EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran 2 Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 32 3 3 Saham telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran 3 14 EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan penelaahan 4 3 Total 58 4 EBUS Korporasi telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal 1 b. Penelahaan terhadap 47 saham sebagai tindak lanjut dari Medium Term Notes hasil kegiatan monitoring unusual market activity di mana MTN yang sedang dilakukan monitoring 1
aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. 2 MTN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan
Tabel 4-30 Penelahaan Saham MTN telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran 3 1 No Kategori Jumlah Saham Efek Lain 1 Saham yang sedang dilakukan penelaahan 26* Waran yang sedang dilakukan monitoring
1 2 Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis 16 Waran telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 2 5 3 Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal 3 Waran telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran 3 5 Saham diputuskan untuk di-discard setelah dilakukan penelaahan 4 2 Waran telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal 4 1 Total 47 Waran Terstruktur telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal ) Keterangan: 10 saham diantaranya tidak melalui tahapan monitoring sejak penyesuaian SOP baru, dimana pada SOP baru tersebut Tahapan Monitoring telah menjadi satu bagian dengan Tahapan Penelaahan 5 1 Waran telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan penelaahan c. 6
Pemeriksaan Teknis terhadap 22 saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya Waran telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal 2 7 indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Total 34 Tabel 4-31 Pemeriksaan Teknis Saham b. Terdapat satu seri EBUS Korporasi, dua seri Waran, dan satu kasus SBN dalam proses penelaahan sebagai tindak No Kategori Jumlah Saham lanjut dari hasil kegiatan reviu alert. c. Terdapat dua seri waran dalam proses penelaahan sebagai 1 Saham yang sedang dilakukan pemeriksaan teknis 12 tindak lanjut dari kegiatan monitoring. 2 Saham telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal 10 d. Terdapat pemeriksaan teknis satu seri Waran yang sedang berjalan, dan satu seri Waran Terstruktur yang telah dilimpah ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal. Total 22 e. Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) 2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya bulan Januari s.d. Desember 2023. Pengawasan terhadap Self-Regulatory Organizations (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE) 3. Sampai dengan dengan triwulan IV-2023, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut: a. Monitoring dengan rincian sebagai berikut: Selama triwulan IV-2023, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap SRO, LPHE, PDPP, dan LPE telah melaksanakan Tabel 4-32 Monitoring EBUS dan Efek Lain hal-hal sebagai berikut: a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI): Jumlah Seri No Kategori 1) Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Kerja, dan Surat Berharga Negara Program Strategis PT BEI Triwulan III Tahun 2023. 2) Tanggapan atas Konsep Nota Kesepahaman SBN yang sedang dilakukan monitoring 1
(Memorandum of Understanding) antara PT BEI dengan 2 SBN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 1 Bursa Malaysia dan Stock Exchange of Thailand. SBN telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran Penawaran Kolaborasi PT BEI dalam Penyelenggaraan 3 8 3) Pertemuan ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 4) SBN telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan penelaahan Pemaparan Informasi Keikutsertaan PT BEI pada Net 4 2 Zero Financial Service Providers Alliance. Obligasi dan Sukuk Korporasi EBUS Korporasi yang sedang dilakukan monitoring
1 EBUS Korporasi telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 6 6 2 1 EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran 3 3 Hasil penelaahan Rekapitulasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Mei dan Juni 2023 Tanggapan atas Komunikasi KAP atas Audit Laporan Keuangan PT BEI. Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT BEI Triwulan III Tahun 2023. Persetujuan Revisi Ke-2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BEI Tahun 2023 dan Rencana Pembelian Saham PEFINDO. Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Audited) PT BEI tahun 2023. Tanggapan atas draf Memorandum of Understanding (MoU) antara PT BEI dengan Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX). Tanggapan atas Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BEI Tahun 2024. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perintah Tindakan Tertentu atas PT BEI Tahun 2023. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT BEI Tahun 2024 Penyampaian Rekapitulasi Denda Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Oktober 2023.
Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Kerja, dan Program Strategis PT BEI Triwulan III Tahun 2023. Tanggapan atas Konsep Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT BEI dengan Bursa Malaysia dan Stock Exchange of Thailand. Penawaran Kolaborasi PT BEI dalam Penyelenggaraan Pertemuan ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Pemaparan Informasi Keikutsertaan PT BEI pada Net Zero Financial Service Providers Alliance. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V Hasil penelaahan Rekapitulasi Denda atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan Dana Jaminan 4) 5) Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Mei (Audited) Tahun 2023. dan Juni 2023 Tanggapan dan Penyampaian Hasil Analisis Laporan 5) Tanggapan atas Komunikasi KAP atas Audit Laporan Keuangan Tengah Tahunan (Audited) PT KPEI tahun 6) Keuangan PT BEI. 2023. Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Penyampaian Risalah Rapat Penjelasan PT KPEI atas 6) 7) Realisasi Rencana Kerja PT BEI Triwulan III Tahun 2023. Kendala Proses Penyelesaian Transaksi Ekuitas di PT Persetujuan Revisi Ke-2 Rencana Kerja dan Anggaran KPEI. 8) Tahunan PT BEI Tahun 2023 dan Rencana Pembelian Tanggapan dan Penyampaian Laporan Realisasi 7) Saham PEFINDO. Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT KPEI Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan Triwulan III Tahun 2023. 9) (Audited) PT BEI tahun 2023. Tanggapan, Permohonan Arahan dan Persetujuan atas 8) Tanggapan atas draf Memorandum of Understanding Penyampaian Rencana Kerja Anggaran Tahunan 10) (MoU) antara PT BEI dengan Singapore Exchange (RKAT) PT KPEI Tahun 2024. Securities Trading Limited (SGX). Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan Highlight dan 9) Tanggapan atas Penyampaian Rencana Kerja dan Tanggapan RKAT Self Regulatory Organization Tahun 11) Anggaran Tahunan PT BEI Tahun 2024. 2024. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perintah Tanggapan dan Penyampaian Risalah Rapat terkait 10) 12) Tindakan Tertentu atas PT BEI Tahun 2023. Rencana Pengintegrasian Pelaporan Transaksi Triparty Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Repo dengan ORCHiD PT KSEI. 13) (RKAT) PT BEI Tahun 2024 Laporan dan Risalah Rapat Atas Kendala Proses 11) Penyampaian Rekapitulasi Denda Keterlambatan Penyelesaian Transaksi Ekuitas di PT KPEI. 14) Pelaporan Transaksi Efek Periode Oktober 2023. Tanggapan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 12) Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT KPEI per b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): September 2023. Persetujuan PT KPEI Sebagai Partisipan Penerima 13) Tanggapan atas Permohonan Revisi Rencana Kerja dan 1) Laporan Transaksi Efek. Anggaran Tahunan (RKAT) PT KSEI Tahun 2023. Penyampaian Tanggapan atas Komunikasi KAP kepada 14) Tanggapan atas Penyampaian Laporan Keuangan 2) OJK atas Audit Laporan Keuangan PT KPEI. Tengah Tahunan (Audited) PT KSEI tahun 2023. Penyampaian Pemenuhan Hasil Pemeriksaan PT KPEI 15) Persetujuan Revisi RKAT PT KSEI Tahun 2023. 3) Tahun 2022. Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan 4) Penyampaian Tanggapan dan Risalah Rapat terkait 16) Realisasi Rencana Kerja PT KSEI Triwulan III Tahun Permohonan Persetujuan Insentif Pengurangan Haircut 2023. MKBD bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Transaksi Tanggapan atas Penyampaian RKAT PT KSEI Tahun 5) Repo Melalui Fasilitas Triparty Repo PT KPEI. Buku 2024. Tanggapan Atas Hasil Assessment Awal/Initial Rating 17) Persetujuan RKAT PT KSEI Tahun 2024. 6) PT KPEI oleh Lembaga Pemeringkat Efek. Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Sementara PT KSEI Tahun 2023. 7) d. PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI): Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan PT KSEI Tahun 8) 2023. Monitoring penyampaian dan analisis Laporan Realisasi 1) Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana 9) KPI. Kerja PT KSEI Triwulan III Tahun 2023. Monitoring penyampaian dan analisis Laporan Rencana 2) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan PT KSEI 10) Kerja: Tahun 2023. a) Penyampaian tanggapan dan persetujuan atas Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Prosedur 11) permohonan persetujuan Rencana Kerja dan Internal PT KSEI. Anggaran PT PEI Tahun 2024. Tanggapan atas Komunikasi KAP Kepada OJK atas 12) b) Enhancement System i-Fast. Audit Laporan Keuangan PT KSEI. c) Pengembangan Produk Baru Pendanaan Transaksi Efek. c. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI): d) Harmonisasi SOP dan Kebijakan PT PEI. Permohonan Persetujuan Rancangan Nota 1) e) Aktivitas Pemasaran dan Sosialisasi Produk Kesepahaman Tentang Kerja Sama Pembentukan dan Pendanaan PT PEI. Pengembangan Central Counterparty Untuk Transaksi f) Laporan Kegiatan Rutin (Ad-hoc dan Operasional). Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Over-The-Counter. g) Kelas Internasional dengan TICMI dan JSF. Penyampaian Risalah Rapat Konsinyering Dalam 2) h) Indonesia-Korea Cooperation Forum. Rangka Kick-off Rapat Koordinasi Pengawasan 3) Monitoring penyampaian dan analisis Laporan Terintegrasi Pasar Modal antara OJK dan SRO Kegiatan usaha: Penyampaian Risalah Rapat rapat Koordinasi a) Pendanaan Transaksi Marjin. Pengawasan Terintegrasi Pasar Modal antara OJK dan b) Pendanaan Transaksi Repo. SRO. c) Pinjam Meminjam Efek. Tanggapan, Permohonan Arahan dan Persetujuan atas 3) 4) Monitoring penyampaian dan analisis Laporan Revisi Ke-2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT Keuangan Perusahaan. KPEI tahun 2023. 6 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Kerja, dan Program Strategis PT BEI Triwulan III Tahun 2023. Tanggapan atas Konsep Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT BEI dengan Bursa Malaysia dan Stock Exchange of Thailand. Penawaran Kolaborasi PT BEI dalam Penyelenggaraan Pertemuan ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Pemaparan Informasi Keikutsertaan PT BEI pada Net Zero Financial Service Providers Alliance. EBUS Korporasi telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal Medium Term Notes L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 1 B A B I V MTN yang sedang dilakukan monitoring
2 MTN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 1 MTN telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran e. 3 PT Penyelenggara Program Perlindungan Investors Efek 1 Hasil penelaahan Rekapitulasi Denda atas Pemeriksaan Lembaga Efek 4. Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Mei Indonesia (P3IEI)/Securities Efek Lain (SIPF): Investor Protection Fund Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan pemeriksaan secara dan Juni 2023 onsite yang dilakukan pada dua SRO dan satu PDPP. Tanggapan atas Komunikasi KAP atas Audit Laporan 1 1) Waran yang sedang dilakukan monitoring Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan Dana Waran telah ditindaklanjuti ke proses Perlindungan Pemodal (DPP) Bulan Januari, Februari, penelaahan April 2023. Waran telah diputuskan untuk di-discard, Laporan Pelaksanaan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai Tahun 2023 Bank Kustodian (BK). ada tidaknya indikasi pelanggaran
Keuangan PT BEI. Pengawasan Perusahaan Efek 5. 2 5 Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Realisasi Rencana Kerja PT BEI Triwulan III Tahun 2023. Perusahaan Efek, pada triwulan IV-2023 telah dilakukan 2) 3 5 Persetujuan Revisi Ke-2 Rencana Kerja dan Anggaran beberapa hal sebagai berikut: Tahunan PT BEI Tahun 2023 dan Rencana Pembelian 3) 4 Laporan Pengaduan dan Konsultasi Pemodal Bulan Waran telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal Januari, Februari, Maret, September 2023. 1) Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan MKBD Saham PEFINDO. 1 terhadap 121 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan 4) 5 Peringatan Pertama atas Pemenuhan Kewajiban Iuran Waran Terstruktur telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Keanggotaan DPP Tahun 2023. Pasar Modal Permohonan Courtesy Meeting dengan Kepala Waran telah diputuskan untuk di-discard, Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa setelah dilakukan penelaahan Keuangan. Waran telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan Penyampaian Usulan Perubahan Ketentuan terkait DPP ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal sampai pada akhir triwulan IV-2023 sebesar Rp23,75 triliun (Audited) PT BEI tahun 2023. 1 atau turun sebesar 17,19% dari rata-rata triwulan III-2023. Tanggapan atas draf Memorandum of Understanding 5) 6 Penurunan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh (MoU) antara PT BEI dengan Singapore Exchange
penurunan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari Securities Trading Limited (SGX). pada liabilitas industri. Pada periode laporan, dari Tanggapan atas Penyampaian Rencana Kerja dan 2 7 6) Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB), terdapat 2 PE AB Anggaran Tahunan PT BEI Tahun 2024. dan PDPP April 2023. yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai Total 35 Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perintah 7) Peringatan Kedua atas Pemenuhan Kewajiban Iuran minimum MKBD yang dipersyaratkan. Tindakan Tertentu atas PT BEI Tahun 2023. Keanggotaan DPP Tahun 2023. 2) Melakukan analisis dan pemantauan atas 24 Penjamin Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 8) Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Emisi Efek yang melakukan kegiatan Penjaminan Emisi (RKAT) PT BEI Tahun 2024 Tahunan (RKAT) PT P3IEI Triwulan I Tahun 2023 terhadap 36 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut Penyampaian Rekapitulasi Denda Keterlambatan Penyampaian Tindak Lanjut atas Tanggapan OJK 9) dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam Pelaporan Transaksi Efek Periode Oktober 2023. terhadap Pedoman Pengelolaan Investasi P3IEI 4.0 pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penyampaian Revisi RKAT Tahun 2023. 10) penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Adapun pemeriksaan kepatuhan terhadap PDPP saat 11) Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 20 Oktober cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi 2023 dan dalam proses penyusunan Laporan Hasil Efek. Pemeriksaan. 3) Melakukan pemantauan terhadap laporan kegiatan Telah dilakukan tanggapan mengenai Revisi RKAT 12) Perusahaan Efek yaitu laporan bulanan atas Laporan Tahun 2023. Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam Penyampaian persetujuan Revisi RKAT Tahun 2023. 13) triwulan IV-2023 periode Oktober sampai dengan Penyampaian RKAT tahun 2024. 14) Desember 2023. Dalam bulan Oktober 2023, dari 121 total Penyampaian pesetujuan RKAT tahun 2024. 15) PE yang terdiri dari 92 PE AB dan 29 PE Non AB, terdapat 109 PE yang telah melaporkan LKPPE tepat waktu, 8 PE f. PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) yang dikecualikan dari pelaporan LKPPE karena tidak lagi 1) Laporan rencana pengakhiran masa jabatan Direktur menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek Utama PT PHEI. yang selanjutnya disebut sebagai PE Tidak Wajib 2) Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Melaporkan LKPPE, 3 PE yang belum menyampaikan Terkait Pengakhiran Masa Jabatan Direktur Utama PT karena karena tidak aktif/dalam proses pencabutan yang PHEI. selanjutnya disebut PE Tidak Aktif dan 1 PE yang terlambat 3) Penyampaian Rencana Perubahan Susunan dan melaporkan LKPPE. Selanjutnya pada bulan November Permohonan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas 2023, dari 121 PE yang terdiri dari 92 PE AB dan 29 PE Non Calon Direktur Utama dan Calon Dewan Komisaris PT AB, terdapat 109 PE yang telah melaporkan LKPPE tepat PHEI. waktu, 8 PE Tidak Wajib Melaporkan LKPPE, 1 PE yang 4) Penyampaian Laporan Hasil Kajian Bulanan Mengenai terlambat melaporkan LKPPE, dan 3 PE Tidak Aktif. Untuk Kecenderungan Pasar Surat Utang Periode April 2023 bulan Desember 2023, hingga saat ini masih dalam jangka s.d. November 2023. waktu penyampaikan LKPPE dengan penyampaian paling 5) Penyampaian Laporan Pengakhiran Masa Jabatan lambat pada tanggal 18 Januari 2024. Direktur Utama PT PHEI. Tabel 4-33 Rekapitulasi Pelaporan LKPPE pada Triwulan IV-2023 6) Informasi Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT PHEI. 7) Informasi Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PHEI. Rekap Pelaporan LKPPE Okt 2023 Nov 2023 8) Permohonan Pendapat Hukum terkait Permohonan Bank Indonesia kepada PT PHEI untuk menyediakan 109 109 Pelaporan tepat waktu data Harga Pasar Wajar (HPW) atas Sekuritas Rupiah 8 8 Tidak wajib lapor Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia Pelaporan terlambat 1 1 (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Laporan belum diterima 3 3 g. Lain-lain: Total 121 121 1) Tanggapan Permintaan Informasi Lembaga Efek. 2) Sampai dengan triwulan IV-2023, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara on-site terhadap 2 SRO dan 1 PDPP. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 6 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 6. Pemeriksaan Perusahaan Efek a. Pemeriksaan Kepatuhan Pada triwulan IV-2023 dilakukan pemeriksaan onsite terhadap 11 Perusahaan Efek, di mana satu Perusahaan Efek dengan fokus Risk Based Supervision (RBS) dan pada 10 Perusahaan Efek dengan fokus Risk Based Approach Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU PPT). Sampai dengan berakhirnya triwulan IV-2023, masih dilakukan proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap 11 Perusahaan Efek lainnya. Di samping itu, pada triwulan IV-2023 juga telah diselesaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap 12 Perusahaan Efek yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan II dan triwulan III 2023. b. Penanganan Pengaduan Pada triwulan IV-2023, terdapat sembilan pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek. B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi a. Pada periode triwulan IV-2023, dilakukan pemeriksaan berdasarkan Risk Based Supervision (RBS) Manajer Investasi terhadap empat Manajer Investasi. b. Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana ketentuan Peraturan Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan IV-2023 terdapat informasi sebagai berikut: a. Laporan Bulanan Manajer Investasi (Peraturan X.N.1) Tabel 4-34 Hasil Pemantauan atas Laporan Bulanan Manajer Investasi No Periode Sudah Terlambat Belum 1 Oktober 89 3 2 2 November 91 1 2 3 Desember 90 1 3 b. Laporan Rencana Bisnis Manajer Investasi untuk periode tahun 2024 Tabel 4-35 Hasil Pemantauan atas Laporan Rencana Bisnis Manajer Investasi Tahun 2024 Periode Sudah Terlambat Belum Tahun 2024 88 1 5 c. Laporan MKBD bulanan Manajer Investasi (POJK 52 /POJK.04/2020) 1) Pemenuhan Nilai Minimum MKBD Tabel 4-36 Hasil Pemantauan atas Nilai Minimum MKBD No Periode Memenuhi Tidak Memenuhi Belum Menyampaikan 1 Oktober 88 2 4 2 November 87 2 5 3 Desember 87 2 5 6 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I V 2) Kewajiban Penyampaian Laporan Tabel 4-37 Hasil Pemantauan atas Kewajiban Penyampaian Laporan No Periode Sudah Terlambat Belum Menyampaikan 1 Oktober 90 0 4 2 November 89 1 4 3 Desember 89 0 5 C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik dengan detil sebagai berikut: 1. Dalam periode ini, OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut: Tabel 4-38 Aksi Korporasi Emiten dan Perusahaan Publik No Aksi Korporasi TW IV-2023 1 Transaksi Material 2 2 Transaksi Afiliasi 0 3 Transaksi Material dan Afiliasi 1 4 Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha 0 5 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) 3 6 ESOP Asing 2 7 Merger 1 2. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, sebagai berikut: a. Laporan Keuangan Tahunan 2022 Tabel 4-39 Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022 LKT 2022 No Laporan Berkala EPP % 1 Tepat Waktu 640 69,57% 2 Terlambat 233 25,33% 3 Belum Menyampaikan 47 5,11% b. Laporan Tahunan 2022 Tabel 4-40 Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022 LT 2022 No Laporan Berkala EPP % 1 Tepat Waktu 778 81,64% 2 Terlambat 126 13,22% 3 Belum Menyampaikan 49 5,14%
B A B I V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 c. Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2023 5. Selanjutnya, terdapat 48 Surat Tugas Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terkait Emiten dan Perusahaan Publik Tabel 4-41 Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2023 yang dilakukan selama triwulan IV-2023, dengan indikasi pelanggaran antara lain terkait transaksi material, realisasi LKTT 2023 penggunaan dana hasil penawaran umum, transaksi afiliasi No Laporan Berkala dan benturan kepentingan, Keterbukaan atas Informasi EPP % atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan 1 Tepat Waktu 791 82,22% Publikhingga kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal. 2 Terlambat 110 11,43% 3 Belum Menyampaikan 61 6,34% D. Pengawasan terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 3. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui 1. Pengawasan Lembaga Penunjang Pasar Modal SPE-IDXnet sampai dengan triwulan IV-2023, Sampai dengan triwulan IV-2023, telah dilaksanakan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis Penawaran Umum, sebagai berikut: secara onsite di tahun 2023 yaitu pemeriksaan kepatuhan a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022 secara onsite terhadap delapan Bank Kustodian, satu Biro Administrasi Efek, dua Perusahaan Pemeringkat Efek, satu Penerbit Daftar Efek Syariah, delapan Layanan Urun Dana Tabel 4-42 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022 beserta sampel penerbitnya, dan satu Wali Amanat. Hingga triwulan IV-2023 telah diselesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan onsite yang telah No Laporan Berkala EPP LRPD % 2. dilaksanakan. Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal 1 Tepat Waktu 235 83,33% a. Pemeriksaan Profesi Penunjang Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah 2 Terlambat 47 16,67% melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut: b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2023 Tabel 4-44 Pemeriksaan Profesi Penunjang Tabel 4-43 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2023 Profesi Pemeriksaan Tahun 2023 Dalam Proses Pemeriksaan Telah Selesai LRPD Akuntan Publik (AP) 9 8 1 No Laporan Berkala Kantor Akuntan Publik (KAP) 7 1 6 EPP % Penilai 14 0 14 1 Tepat Waktu 265 95,67% Konsultan Hukum (KH) 9 0 9 2 Terlambat 12 4,33% Notaris 7 0 7 4. Kemudian, sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah Total 46 9 37 melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 3.382 laporan keterbukaan atas b. Monitoring Laporan Berkala Kegiatan informasi atau fakta material, 206 laporan hasil Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK juga telah pemeringkatan Efek, dan 990 hasil RUPS. melaksanakan penelaahan atas 1.254 laporan berkala Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari: Tabel 4-45 Monitoring Laporan Berkala Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal Nama Laporan Tepat Waktu Terlambat Dianggap Tidak Menyampaikan Belum Menyampaikan Total Laporan Kegiatan Ahli Syariah Pasar Modal (LK-ASPM) tahun 2022 105 0 0 0 105 Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP (LKPJ-KAP) 114 1 1 0 116 Laporan Berkala Kegiatan Penilai (LBKP) tahun 2022 283 13 0 0 296 Laporan Berkala Kegiatan Notaris (LBKN) tahun 2022 265 4 5 21 295 Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum (LBKKH) tahun 2022 399 10 7 26 442 Total 1.166 28 13 47 1.254 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 70
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 c. Monitoring Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tabel 4-46 Monitoring Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Profesi Wajib PPL 2023 Yang telah mengikuti PPL 2023 Yang belum mengikuti PPL 2023 Akuntan Publik (AP) 745a) 734b) 11 Penilai 302 299 3 Konsultan Hukum (KH) 434 411 22 Notaris 117c) 80 37 a) b) c) Catatan: Data dari Direktorat Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang dan Lembaga Penunjang Pasar Modal per 29 Desember 2023. Data penyelenggaraan PPL selama tahun 2023 dari Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan-Institut Akuntan Publik Indonesia. Kewajiban PPL Notaris adalah 2 tahun sekali, dengan jumlah keikutsertaan sbb: -Tahun 2022 dan/atau 2023 wajib ikut 117 (STTD 2019 dan 2021) d. Penyelesaian Tanggapan Surat Laporan Perubahan Data ASPM Mulai dan Berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK juga telah melakukan penelaahan atas 24 laporan perubahan data dalam rangka mulai dan berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4-47 Tanggapan atas Surat Laporan Perubahan Data ASPM Mulai dan Berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah Jumlah laporan perubahan data yang telah diterima Tepat waktu menyampaikan laporan perubahan data Terlambat menyampaikan laporan perubahan data 24 Laporan 15 Laporan 9 Laporan e. Penelaahan Laporan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum (EBUSTPU) Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah melakukan penelaahan atas 22 laporan hasil penerbitan EBUSTPU, 19 laporan perubahan syarat dan kondisi EBUSTPU dari Penerbit, empat laporan informasi material dari Agen Pemantau dan enam laporan lain-lain terkait EBUSTPU. f. Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan IV-2023 bekerja sama dengan asosiasi telah menyelenggarakan enam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 1) Akuntan Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan-Ikatan Akuntan Publik Indonesia telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali pada triwulan IV-2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut: 7 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I V Tabel 4-48 Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Akuntan No Judul Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Tempat Jumlah Peserta Terdaftar di OJK 1 Sustainability Reporting dan Pertimbangan Asuransnya 14 November 2023 Jakarta 86 Orang 2 Year End Closing Financial Reporting 2023 And Audit Considerations 15 Desember 2023 Online via Zoom Webinar 67 Orang 2) Konsultan Hukum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali pada triwulan IV-2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut: Tabel 4-49 Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan Hukum No Judul Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Tempat Jumlah Peserta Terdaftar di OJK 1 Penerapan Prinsip Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule Direksi PT Tbk Dalam Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 22 November 2023 Jakarta 111 Orang 3) Penilai Forum Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali pada triwulan IV-2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut: Tabel 4-50 Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Penilai No Judul Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Tempat Jumlah Peserta Terdaftar di OJK 1 Penilaian Perkebunan, Penilaian Hutan Tanaman Industri dan Penilaian Tanah dengan teknik pengembangan lahan serta Penilaian Bisnis 1. 2. Daring: 26 September 2023 Luring: 12 dan 13 Oktober 2023 Luring: Solo 95 Orang 2 Penilaian Environment Social and Governance (ESG), Nilai Tambah bagi Perusahaan Publik serta Peluang bagi Penilai Pasar Modal 22 November 2023 Bogor 160 Orang 4) Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali pada triwulan IV 2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut:
B A B I V Tabel 4-51 Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Notaris No Judul Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Tempat Jumlah Peserta Terdaftar di OJK 1 Penawaran Umum Bersifat Utang berupa Obligasi dan Sukuk Serta Persiapan Pelaksanaan dan Permasalahan Dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) 8 Desember 2023 Jakarta 25 Orang E. Pengawasan terhadap Transaksi Unit Karbon Sejak 26 September 2023, Bursa Karbon telah diluncurkan (IDX Carbon) oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus dimulainya perdagangan unit karbon. Hingga akhir triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemantauan aktivitas transaksi unit karbon, dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengelompokan unit karbon Sertifikat Pengurangan Emisi-Gas Rumah Kaca (SPE-GRK): Tabel 4-52 Sertifikat Pengurangan Emisi-Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) No Series Nama Vintage 1 IDNBS Indonesia Nature Based Solution 2013 - 2023 2 IDNBSI Indonesia Nature Based Solution - International Verification 2013 - 2023 3 IDTBS Indonesia Technology Based Solution 2013 - 2023 4 IDTBSI Indonesia Technology Based Solution - International Verification 2013 - 2023 2. SPE-GRK terdaftar di IDX Carbon: No Tabel 4-53 SPE-GRK terdaftar di IDX Carbon Kategori No Series Kasus Emiten Instrument/Project Vintage 1 1 Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk SPE-10-PR-VI-2023-14464 2016-2020 2 Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumny dan ditetapka Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK 2 3 Pembangunan Pembangkit Listrik Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa Baru Berbahan Bakar namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja Gas Bumi PLTGU Blok 3 penetapan sanksi sebelumnya PJB Muara Karang SPE-11-PR-V-2023-10867 2023 4 a. Pelimpahan Baru Bahwa terdapat dua unit karbon berjenis SPE-GRK. Total Pertama, berasal dari PT Pertamina Power Indonesia Kasus Manajer Investasi yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong 1 Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di Sulawesi Utara dengan series Indonesia Technology 2 Based Solution (IDTBS) dengan nomor series Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumny dan ditetapka Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK SPE-10-PR-VI-2023-14464 dan masa vintage 2016 - b. 3 2020 sejumlah 864.209 ton CO2e. Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya Kedua, dari PT PLN Nusantara Power yang menyediakan unit karbon dari pembangunan 4 pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi Pelimpahan Baru PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang dengan series Total Kasus Notaris 1 Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi 2 Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumny dan ditetapka Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK 3 Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) dengan nomor series SPE-11-PR-V-2023-10867 dan masa vintage 2023 sejumlah 900.000 ton CO2e. 3. Akumulasi transaksi unit karbon selama periode tanggal 26 s.d. 29 Desember 2023: a. Harga terendah di pasar reguler adalah Rp 59.000/unit karbon, dan harga tertinggi di pasar reguler Rp77.000/unit karbon. Adapun harga penutupan pada tanggal 26 September 2023 saat peluncuran Bursa Karbon adalah Rp69.600/unit karbon dan harga penutupan pada tanggal 29 Desember 2023 adalah Rp59.200 atau turun sebesar 14,94%. b. Total nilai perdagangan karbon dari seluruh pasar mencapai Rp 30,91 miliar dengan volume unit karbon yang diperdagangkan mencapai 494.254 ton CO2e, dan frekuensi perdagangan karbon yang terjadi sebanyak 47 kali. c. Dari 494.254 ton CO2e yang ditransaksikan, sebanyak 132.054 ton CO2e atau 26,72% dilakukan di Pasar Reguler. Sedangkan sebanyak 300.000 ton CO2e atau 60,70% dilakukan di Pasar Lelang dan sebanyak 62.200 ton CO2e atau 12,58% dilakukan di Pasar Negosiasi. 4. Jumlah pengguna jasa bursa karbon yang telah melakukan transaksi unit karbon berjumlah 28 partisipan dari 46 pengguna jasa yang terdaftar. Mayoritas transaksi dilakukan oleh Industri Jasa Keuangan yaitu berjumlah 11 partisipan. F. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal 1. Pemeriksaan Khusus Pasar Modal Per 31 Desember 2023, jumlah kasus dengan indikasi pelanggaran pidana di bidang Pasar Modal yang sedang ditangani OJK adalah sebanyak 40 kasus yang terdiri dari: 1) Sebanyak lima kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait: a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; b. c. Pengenaan Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan; Jumlah Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan d. Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
2) Sebanyak 31 kasus terkait Transaksi dan Perdagangan
Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait: a. Transaksi semu, manipulasi pasar; dan b. Pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran 1
Umum. 3) Sebanyak empat kasus terkait Perusahaan Efek, Wakil 3
Perantara Pedagang Efek, dan pengaduan nasabah atas 4
transaksi saham di Perusahaan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait: a. Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan
Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan b. Pengaduan Nasabah atas transaksi saham.
| L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
7 2 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V Selain kasus-kasus tersebut di atas, sampai dengan triwulan a) OJK telah menetapkan sebanyak 46 Sanksi IV-2023, OJK telah menyelesaikan 33 kasus, yang terdiri dari Administratif dan 10 Perintah Tertulis, dengan 25 kasus pidana dan delapan kasus administrasi. rincian 35 Sanksi Administratif Berupa Denda 2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal dengan nilai total Rp48.625.000.000, satu Pembekuan Izin Penjamin Emisi Efek, Peringatan Tertulis, serta 10 Perintah Tertulis 10 a. Penetapan Sanksi di Industri Pasar Modal antara lain terkait pelanggaran Perdagangan 1) Penetapan Sanksi Transaksi Efek, Keuangan Saham, Penawaran Umum, Notaris, Perusahaan Derivatif, dan Bursa Karbon Efek, dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Sampai dengan triwulan IV-2023, atas pelanggaran b) Selanjutnya, OJK melakukan kegiatan terkait administratif di bidang Pasar Modal serta kasus penanganan dan pengenaan sanksi administratif pidana di bidang Pasar Modal yang diputuskan dan/atau Perintah Tertulis atas pelanggaran untuk tidak ditingkatkan ke tahap Penyidikan namun adminsitratif serta kasus pidana di bidang Pasar dikenakan sanksi administratif dan/atau Perintah Modal yang diputuskan untuk tidak ditingkatkan Tertulis (Una Via), OJK telah melakukan tindakan ke tahap Penyidikan namun dikenakan sanksi sebagai berikut: administratif dan/atau Perintah Tertulis (Una Via), dengan detail sebagai berikut : Tabel 4-54 Jumlah Kasus yang Masuk dan Dalam Proses Penanganan No Kategori Jumlah Pengenaan Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis Kasus Emiten 1 Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi
2 Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK
3 Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya 1
4 Pelimpahan Baru 3
Total 4
Kasus Manajer Investasi 1 Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi
2 Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK
3 Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya
4 Pelimpahan Baru 3
Total 3
Kasus Notaris 1 Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi
2 Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK
3 Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya 2 2 4 Pelimpahan Baru
Total 2 2 Kasus Penawaran Umum 1 Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi 2 1 2 Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK 1 1 3 Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya
4 Pelimpahan Baru
Total 3 2 7 3 Kasus Pengelolaan Investasi | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi
2 Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumny dan ditetapka Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK
B A B I V 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Total Kasus Penawaran Umum Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumny dan ditetapka Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya Pelimpahan Baru Total Kasus Pengelolaan Investasi Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya Pelimpahan Baru Total Kasus Perdagangan Saham Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya Pelimpahan Baru Total Kasus Perusahaan Efek Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya Pelimpahan Baru Total Kasus Wakil Perantara Pedagang Efek Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya Pelimpahan Baru Total Kasus Obligasi Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya Pelimpahan Baru Total 2 2 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 2 1 1 1
7 4
| L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 74
Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya 3
4 Pelimpahan Baru 1
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B I V Total 1
Kasus Perdagangan Saham Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi 4) Penetapan Sanksi Emiten dan Perusahaan Publik 1 1 1 2) Penetapan Sanksi Pengelolaan Investasi serta Profesi Penunjang Pada industri Pasar Modal khususnya bidang Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumny dan ditetapka Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK Selama periode 2 triwulan IV-2023, OJK telah pengelolaan investasi, selama periode triwulan 1 2 menetapkan sebanyak 284 sanksi administratif IV-2023, OJK telah menetapkan sebanyak 75 Sanksi kepada Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya Administratif dan 25 Perintah Tertulis kepada para 3 3 1 Penunjang, dengan rincian sebagai berikut: pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut: a) 36 sanksi administratif Peringatan Tertulis yang 4 Pelimpahan Baru 1 1 a) 25 Perintah Tertulis dikenakan terkait kasus pelanggaran ketentuan Total OJK telah mengenakan 25 Perintah Tertulis di sektor 7 Pasar Modal, 4 keterlambatan kepada Manajer Kasus Perusahaan Efek Investasi, Pengurus Manajer penyampaian Laporan Keberlanjutan, dan Investasi, Pemegang Saham, dan Pihak lainnya keterlambatan pemyampaian risalah Rapat Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi terkait dengan kasus pelanggaran ketentuan di Umum Pemegang Saham (RUPS).
1 b) sektor Pasar Modal selain keterlambatan 248 Sanksi Administratif Berupa Denda Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumny dan ditetapka Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK penyampaian laporan, dokumen selain laporan, OJK telah mengenakan 248 Sanksi Administratif
2 dan pengumuman. Berupa Denda terkait dengan kasus pelanggaran b) 68 Sanksi Administratif Berupa Denda ketentuan di sektor Pasar Modal serta Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya 3 2 1 OJK telah mengenakan 68 Sanksi Administratif keterlambatan penyampaian laporan, dokumen Berupa Denda kepada para pelaku di bidang selain laporan, dan pengumuman dengan total 4 Pelimpahan Baru
Pasar Modal terkait dengan kasus, keterlambatan nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang penyampaian laporan, dokumen lain, dan dikenakan sebesar Rp6.122.300.000,-. Total keterlambatan pengumuman dengan total nilai 2 1 Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Kasus Wakil Perantara Pedagang Efek Sanksi Administratif Berupa Denda yang Administratif Berupa Denda di tahun 2022, selama dikenakan sebesar Rp19.543.600.000,-. Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi triwulan IV-2023 OJK telah menetapkan 14
1 c) Tujuh Sanksi Administratif Berupa Pencabutan pelimpahan piutang macet kepada Panitia Urusan Izin Piutang Negara (PUPN) terkait - dengan Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumny dan ditetapka Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK
2 OJK telah mengenakan tujuh Sanksi keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Administratif Berupa Pencabutan Izin kepada Berupa Denda. Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya Pengurus Manajer Investasi, dan Pihak lainnya 3 1 1 OJK masih memproses pengenaan sanksi terkait dengan kasus pelanggaran ketentuan di administratif sebanyak 625 rekomendasi terkait sektor Pasar Modal selain keterlambatan keterlambatan penyampaian laporan, dokumen 4 Pelimpahan Baru
penyampaian laporan, dokumen selain laporan, Total selain laporan, dan pengumuman; 48 rekomendasi 1 1 dan pengumuman. terkait kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Kasus Obligasi Sebagai tindak Modal; serta 18 rekomendasi sanksi selain lanjut atas penetapan Sanksi keterlambatan penyampaian laporan, dokumen Administratif Berupa Denda di tahun 2022 dan Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi laporan, dan pengumuman yang tidak
1 selain 2023, selama triwulan IV-2023, OJK telah dikategorikan sebagai kasus. menetapkan tujuh Surat Teguran Pertama dan Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumny dan ditetapka Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK
2 delapan Surat Teguran Kedua di bidang pengelolaan b. Penanganan Keberatan atas Sanksi Administratif investasi terkait dengan keterlambatan pembayaran Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja OJK masih memproses penetapan sanksi sebelumnya Sanksi Administratif Berupa Denda. Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, Pihak 3
pengenaan sanksi yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan administratif di bidang pengelolaan investasi terkait permohonan Keberatan. Selama periode triwulan 4 Pelimpahan Baru 1
keterlambatan penyampaian laporan, dokumen IV-2023, OJK telah menindaklanjuti 97 Permohonan Total selain laporan, dan pengumuman sebanyak satu 1
Keberatan di mana 20 Keberatan telah ditanggapi dan rekomendasi sanksi administratif dan 10 77 Keberatan lainnya masih dalam proses. Adapun rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di rinciannya adalah sebagai berikut: sektor Pasar Modal selain keterlambatan 1) 20 permohonan Keberatan yang telah ditanggapi penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan meliputi: pengumuman. a) 19 permohonan Keberatan atas pengenaan 3) Penetapan Sanksi Perusahaan Efek sanksi administratif oleh OJK, dengan rincian: Selama triwulan IV-2023, telah dilakukan pengenaan 15 Permohonan Keberatan dinyatakan ditolak; sanksi yang terdiri dari: dan a) Satu Sanksi pencabutan izin usaha PPE dan PEE empat Permohonan Keberatan dinyatakan Perusahaan Efek; diterima sebagian. b) Satu Sanksi adminstrasi atas kasus perdagang b) Satu permohonan Keberatan atas Denda saham 4 dengan nominal denda sebesar Rp Pungutan dinyatakan diterima. 200.000.000; dan 2) Permohonan Keberatan yang masih dalam proses c) 29 sanksi administratif atas keterlambatan meliputi 76 Permohonan Keberatan atas pengenaan penyampaian pelaporan oleh Lembaga Efek sanksi administratif oleh OJK dan satu Permohonan dengan nominal denda sebesar Rp 105.250.000. Keberatan atas Denda Pungutan. 7 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B I V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 G. Pengendalian Kualitas Pasar Modal H. Pengawasan Industri Pasar Modal Syariah Pada triwulan IV-2023 sebagai salah satu bentuk penguatan Dalam bidang pengawasan Pasar Modal Syariah, selama pengawasan di sektor Pasar Modal telah dilakukan triwulan IV-2023 telah dilakukan pemantauan pemenuhan pengendalian kualitas melalui Forum Panel dalam rangka hasil pemeriksaan kepatuhan pihak penerbit daftar efek pengawasan berdasarkan risiko Perusahaan Efek yang syariah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Selanjutnya, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Efek pada tanggal 17 November 2023, Pengawasan Surat Nomor 086/DIR-STAR/OJK/X/2023 perihal Perusahaan Efek yang dipanelkan dilakukan atas PT BCA Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan atas Rekomendasi Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada tanggal 12 Oktober 2023. 4.4 AKTIVITAS PENGEMBANGAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BUSA KARBON A. Pengelolaan Sistem Informasi di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon 2. PKSI Reguler multiyears pada tahun 2023 Tabel 4-56 PKSI Reguler multiyears pada tahun 2023 Sesuai dengan dengan keputusan Rapat Dewan Komisioner atas rekomendasi Komite Teknologi Informasi terkait usulan No Aplikasi dan Modul Yang Dikembangkan Progress pengembangan sistem informasi di Pasar Modal, di mana usulan pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan unit kerja di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, sampai dengan triwulan IV-2023 telah dilakukan proses pengembangan sistem informasi dengan rincian sebagai berikut: 1 2 Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Enhancement Laporan Insidental Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Perusahaan Pemeringkat Efek Laporan Ahli Syariah Pasar Modal Selesai 1. PKSI Reguler multiyears pada tahun 2022-2023 3 Laporan Insidental Wali Amanat 4 OBOX PM OBOX PM Selesai Tabel 4-55 PKSI Reguler multiyears pada tahun 2022-2023 No Aplikasi dan Modul Yang Dikembangkan Progress 5 Data Warehouse Pasar Modal (DWH PM) Perluasan Data Warehouse Pasar Modal Selesai 1 2 3 4 Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM) Pengolahan Data e-BAE Enhancement Monitoring Pengawasan Emiten atau Perusahaan Publik Pengawasan Data Mutasi Pemegang Izin dari SPRINT Pengawasan Pengelolaan Investasi (lanjutan) Selesai 6 7 8 Portal Web dan Single Sign On Portal Web OJK Master Data Peraturan Pasar Modal Enhancement Modul Emiten dan Perusahaan Publik Selesai 5 Modul Pengawasan Laporan Perdagangan dan Protokol Manajemen Krisis 9 Factbook Manajer Investasi, KYMI, dan Penyediaan Data Kepemilikan Reksa Dana 6 Enhancement WAPERD 7 Enhancement WMI Selesai 10 SIPM Integrasi Modul Risk Based Supervision dan Kepatuhan Desain 8 9 10 11 Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) APERD Manajer Investasi Penambahan Modal Tanpa HMETD PEE Selesai Pra- Implemen- tasi 11 12 Statistik dan Dashboard (Tahap 1) Otomasi Penetapan Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik 12 PPE 13 Enhancement Modul Pemeriksaan 14 Perizinan Penyelenggara Urun Dana 15 SPRINT Enhancement Modul Biro Administrasi Efek Coding | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 76
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B. Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Kajian di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon 1. Penyusunan Rancangan Pengaturan, antara lain: a. 14 Rancangan Peraturan OJK (RPOJK); b. dua Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK); c. empat Rancangan Peraturan Dewan Komisioner (RPDK); enam Rancangan Surat Edaran Dewan Komisioner d. (RSEDK); dan e. satu Rancangan Keputusan Dewan Komisioner OJK (RKDK) 2. Penerjemahan Peraturan di Sektor Pasar Modal; 3. Proses Persetujuan atas 13 Peraturan Self-Regulatory Organization (SRO); 4. Penyusunan kajian, antara lain: a. Kajian tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud di Perusahaan Efek dan Manajer Investasi; b. Kajian tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Exchange Traded Fund (ETF); c. Kajian tentang Ranking Rating Reksadana dan Manajer Investasi; d. Pemberian Pendapat Akuntansi di Sektor Pasar Modal Tahun 2023; dan e. Kajian Analisis Perlakuan Akuntansi Perdagangan Emisi Karbon. C. Sosialisasi dan Edukasi di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Laporan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama triwulan IV-2023, yaitu sebagai berikut: 1. Capital Market Goes to Office: Penyelenggaraan kegiatan Capital Market Goes to Office kepada pegawai PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2023; 2. Sosialisasi atas enam pengaturan OJK; 3. Capital Market Summit Expo (CMSE) tahun 2023 dengan Tema Aku Investor Saham pada tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2023 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia; 4. CEO Networking 2023 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dengan tema "Achieving Sustainable Growth through Cohesive Collaboration" pada tanggal 7 November 2023; 5. Capital Market Journalist Workshop dan kunjungan ke IKN sebagai rangkaian kegiatan Media Gathering 2023 yang diselenggarakan oleh Panitia HUT Ke-46 Pasar Modal Indonesia pada tanggal 17-18 November 2023; 6. OJK Mengajar di Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema "Peran Pasar Modal dalam Meningkatkan Akses Keuangan Sektor Pariwisata" pada tanggal 24 November 2023; 7. Focus Group Discussion dalam rangka Pembaharuan NK dan PKS antara OJK dengan Kejaksaan pada tanggal 08 s.d 09 November 2023. 8. Pemberian dukungan dalam kegiatan Media Gathering 2023 yang diselenggarakan oleh Panitia HUT ke-46 Pasar Modal Indonesia dengan tema "Synergy for A Sustainable Capital Market Development" pada tanggal 17 s.d. 19 November 2023 di Balikpapan. 9. Konferensi Pers Akhir Tahun 2023 Bersama Self-Regulatory Organizations pada tanggal 29 Desember 2023. 10. Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023. 11. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2023 di Kota Surakarta pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2023. 7 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K D. 1. 2. B A B I V Pengembangan Pasar Modal Syariah Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Kajian di Pasar Modal a. Penyusunan atas enam Rancangan Pengaturan terkait Pasar Modal Syariah. b. Penyusunan Kajian, antara lain kajian terkait Perubahan atas POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Koordinasi dalam rangka pengembangan pasar modal syariah, antara lain: a. Working Group Standarisasi Aspek Syariah di Pasar Modal Saat ini masih terdapat isu kesyariahan yang dialami Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS) dalam mengimplementasikan Fatwa di sektor pasar modal. Selain itu, belum terdapat standarisasi atas implementasi fatwa di sektor pasar modal, sehingga mendorong dibentuknya working group standarisasi aspek syariah di pasar modal. Tujuan dari working group ini diharapkan dapat membantu DSN-MUI untuk mengidentifikasi isu kesyariahan terkait saham syariah, sukuk dan pengelolaan investasi syariah serta merumuskannya menjadi suatu standarisasi, sehingga mendorong DSN-MUI untuk menerbitkan pedoman bagi DPS dan/atau TAS dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait implementasi fatwa di sektor pasar modal. Pada tahun ini, telah dibentuk tim kerja OJK dengan DSN-MUI untuk melakukan identifikasi isu-isu kesyariahan pada produk dan layanan di pasar modal syariah. Hingga triwulan IV-2023, telah dilaksanakan 11 kali rapat koordinasi bulanan bersama anggota working group. Pada rapat tersebut telah dilakukan identifikasi dan pembahasan atas 31 isu kesyariahan di pasar modal yang terdiri dari 16 isu terkait sukuk, tujuh isu terkait saham, empat isu terkait reksa dana syariah, dan empat isu terkait prinsip syariah secara umum. Hingga triwulan IV-2023, telah dilakukan penyelesaian penyusunan Laporan Working Group Aspek Syariah Pasar Modal. b. Penambahan Lembaga Keuangan Syariah yang Berperan dalam Pasar Modal Syariah Untuk meningkatkan market share industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, diperlukan adanya sinergi dengan sektor syariah lainnya, yaitu Perbankan Syariah dan IKNB Syariah. Sinergi tersebut juga akan dapat meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah, melalui penerbitan Efek syariah di Pasar Modal untuk meningkatkan permodalan. Selain itu, lembaga keuangan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dapat berinvestasi di Efek syariah. Selain dari sisi supply dan demand, lembaga keuangan syariah tersebut juga dapat berperan sebagai infrastruktur di Pasar Modal Syariah. Perbankan syariah dan IKNB Syariah dapat memanfaatkan pendanaan melalui Pasar Modal Syariah dengan menerbitkan saham ataupun sukuk. Semakin banyak lembaga keuangan syariah yang menerbitkan Efek syariah, maka akan menambah pilihan Efek syariah bagi investor di Pasar Modal. Selain berperan dalam peningkatan supply dan demand Pasar Modal Syariah, Perbankan Syariah dapat ikut berperan sebagai lembaga penunjang dan pelaku pasar modal syariah lainnya, baik sebagai Bank Kustodian, Wali
B A B I V Amanat, Agen Penjual Efek Reksa Dana, maupun sebagai bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Hingga triwulan IV-2023, telah dilaksanakan business matching dengan Lembaga Keuangan Syariah di sektor Perbankan dan IKNB. Dalam rangka memperdalam perluasan produk syariah di masyarakat, telah dilaksanakan delapan kali kegiatan Coaching Clinic yaitu dengan Bank Mega Syariah, Bank CIMB Niaga, Bank NTB Syariah, Bank Sinarmas, BPD Kaltim Kaltara, PT Federal International Finance, BPD Sumut, dan BPD Sulselbar. Per 31 Desember 2023, terdapat dua Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mendapatkan perizinan/pendaftaran di pasar modal yaitu PT Bank Mega Syariah sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam menyediakan layanan Rekening Dana Nasabah (RDN) secara online. c. Penerbitan Instrumen Syariah berbasis Wakaf Indonesia memiliki aset wakaf yang cukup besar, baik berupa tanah wakaf maupun wakaf tunai yang belum dimanfaatkan secara optimal. Belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf ini (tanah wakaf), salah satunya disebabkan keterbatasan akses pendanaan pengelola aset wakaf (Nazir) untuk membangun fasilitas di atas tanah wakaf sebagaimana diamanatkan oleh orang yang berwakaf (Wakif). Selain itu, terkait dengan wakaf tunai, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sebagian besar menempatkan wakaf tunai yang dikelolanya pada instrumen perbankan. Kedua kondisi tersebut mendorong adanya kebutuhan akses pendanaan yang mudah dan murah untuk pembangunan fasilitas di atas tanah wakaf dan kebutuhan instrumen investasi atas potensi untuk pengelolaan wakaf tunai agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat wakaf (mauquf alaih). Oleh karena itu, pasar modal syariah dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, mengingat Pasar Modal Syariah menawarkan instrumen pendanaan dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun instrumen pendanaan dan investasi di pasar modal syariah tersebut antara lain sukuk wakaf, reksa dana wakaf, dan wakaf saham. Instrumen ini telah dikembangkan sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan filantropi Islam sebagai salah satu program strategis di dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 - 2024 dan sebagai implementasi sustainable finance. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Selanjutnya, untuk mendorong pemanfaatan produk pasar modal syariah dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif, serta meningkatkan pemahaman nazir dan pelaku industri, OJK bekerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk menyelenggarakan program pengembangan aset wakaf melalui Pasar Modal Syariah. Program tersebut diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan mulai dari koordinasi, diseminasi, business matching, hingga one-on-one meeting yang melibatkan nazir, pelaku industri, serta kementerian/lembaga terkait. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal syariah sebagai pilihan pendanaan maupun investasi guna optimalisasi pengelolaan aset wakaf bagi para nazir dan pelaku industri pasar modal. Selain itu, program ini juga bertujuan memberikan pendampingan untuk menyiapkan para nazir yang berminat melakukan pendanaan maupun investasi melalui pasar modal syariah. Selanjutnya, tujuan akhir (ultimate goals) dari program ini adalah tercapainya dari salah satu output sebagai berikut: (1) penerbitan efek syariah untuk pendanaan yang dikaitkan dengan aset wakaf, (2) penerbitan produk investasi yang dikaitkan dengan aset wakaf, atau (3) penambahan aset produk wakaf dari investor. Tantangan utama dalam mengembangkan aset wakaf melalui pasar modal syariah adalah kurangnya pemahaman nazir mengenai instrumen Pasar Modal Syariah berbasis wakaf, demikian halnya pemahaman pelaku industri maupun masyarakat. Peningkatan pemahaman pelaku industri terkait wakaf sangat diperlukan agar lebih inovatif dalam mengembangkan produk syariah berbasis wakaf. Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan, terdapat beberapa nazir yang menunjukkan keberminatannya untuk memanfaatkan produk Pasar Modal Syariah sebagai sumber pendanaan atas proyek wakafnya. Salah satu dari nazir, Yayasan Lingkar Sehat Indonesia, melalui lini usahanya, PT Panacea Buana Batam telah menerbitkan sukuk ijarah melalui layanan urun dana (securities crowdfunding) dengan Fundex sebagai penyelenggaranya. Adapun nilai penggalangan dana melalui sukuk tersebut adalah sebesar Rp2,6 Miliar yang terdiri dari 81,20% social financing dan 18,80% merupakan commercial financing. Penerbitan sukuk tersebut, diharapkan dapat menggugah semangat nazir yang lain untuk memanfaatkan instrumen pasar modal syariah. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 7 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Berdasarkan data triwulan IV-2023 yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia, per Desember 2023 terdapat peningkatan nilai wakaf saham sebesar Rp10,41 juta (3,7%), sehingga nilai wakaf saham per Desember 2023 adalah sebesar Rp293.556.466 (dari nilai sebelumnya berdasarkan data per 30 Desember 2022 sebesar Rp283.147.878). d. Ijtima' Sanawi DSN-MUI mempunyai peranan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan fatwa yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mengingat kewenangannya yang signifikan dalam penerbitan fatwa di bidang Pasar Modal Syariah, maka OJK menjadikan fatwa di bidang syariah tersebut sebagai rujukan dalam pengembangan Pasar Modal Syariah. 7 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I V Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Pasar Modal, OJK bersama DSN-MUI bekerjasama untuk terus meningkatkan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS) dalam aspek kesyariahan dan pasar modal, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pra ijtima' sanawi dan ijtima' sanawi. Dengan adanya sinergi OJK dan DSN-MUI tersebut diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah semakin meningkat. Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat satu kali penyelenggaraan kegiatan pra ijtima' sanawi dalam kegiatan Workshop Pra-Ijtima Sanawi DPS VIII Tahun 2023 Bidang Pasar Modal Syariah serta satu kali penyelenggaraan kegiatan Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX Tahun 2023.
B A B I V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Information Box Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023 Pada Jumat, 29 Desember 2023, perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2023 secara resmi ditutup. Pasar modal Indonesia pada tahun 2023 tidak hanya mencatatkan berbagai pencapaian positif, namun juga memberikan dorongan semangat dan optimisme untuk menghadapi tahun 2024. Pasar modal Indonesia tahun 2023 tidak hanya mencatatkan berbagai pencapaian dari sisi supply serta demand, tetapi juga dari aktivitas perdagangan. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Bapak Dian Ediana Rae; Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Bapak Ogi Prastomiyono; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Ibu Friderica Widyasari Dewi; Ketua Dewan Audit, Ibu Sophia Wattimena; Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Bapak Agusman; dan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Bapak Hasan Fawzi; Pimpinan Self-Regulatory Organizations; serta perwakilan pelaku industri Pasar Modal. Kegiatan diawali dengan Konferensi Pers Penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023 dengan narasumber Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Bapak Luthfy Zain Fuady; Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rachman; Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Iding Pardi; serta Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 8 0
No. 1 2 Jenis Indikator Total Aset Asuransi Jiwa Asuransi Umum dan Reasuransi Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan Asuransi Sosial Jumlah Total Investasi TW IV 2022 620,75 240,70 163,87 757,95 1.783,27 TW I 2022 621,13 245,58 163,22 781,69 1.811,62 TW II 2023 622,10 248,49 166,04 812,71 1.849,34 TW III 2023 623,86 251,31 165,82 827,16 1.868,15 TW IV 2023 620,52 271,43 157,99 837,09 1.887,03
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 5.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN Kinerja Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengalami kenaikan pada triwulan IV-2023. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset PPDP yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,39% menjadi Rp2.321,50 triliun. Adapun peningkatan aset PPDP terbesar didorong kenaikan aset dari industri Asuransi dan BPJS. Tabel 5-1 Total Aset PPDP (triliun Rupiah) 5.1.1 Perkembangan Asuransi dan BPJS No Industri TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Sampai dengan periode triwulan IV-2023, aset industri Asuransi dan BPJS naik 1,01% menjadi Rp1.887,03 triliun 1 Asuransi dan BPJS 1.783,27 1.811,62 1.849,34 1.863,98 1.887,03 dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset ini sejalan dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 2,16% menjadi 2 Dana Pensiun 344,89 350,08 358,66 360,62 368,70 Rp1.566,97 triliun. Portofolio investasi yang mengalami 3 Penjaminan 39,12 42,02 43,78 45,90 46,41 kenaikan terbesar adalah Surat Berharga Negara yang naik 4 Industri Jasa Penunjang PPDP 17,37 19,46 19,28 19,36 19,36 sebesar Rp39,19 triliun dibandingkan dengan triwulan Total Aset 2.184,56 2.223,18 2.271,06 2.289,77 2.321,50 sebelumnya. Kenaikan Surat Berharga Negara tersebut sebagian besar berasal dari Asuransi Jiwa dan Asuransi Sosial sebesar masing-masing Rp21,65 triliun dan Rp13,25 triliun. Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Jasa Penunjang PPDP Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, Asurasi merupakan industri dengan jumlah pelaku PPDP terbesar Sosial menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah dengan jumlah sebanyak 221 pelaku, diikuti oleh Dana investasi dengan kenaikan sebesar Rp22,62 triliun Pensiun, Asuransi dan BPJS, serta Penjaminan. dibandingkan triwulan sebelumnya. Tabel 5-2 Jumlah Pelaku PPDP Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan No Industri TW I 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 premi menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 2,87% (YoY ) menjadi Rp576,49 1 Asuransi dan BPJS 151 151 149 150 147 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh Asuransi 2 Dana Pensiun 201 199 199 198 199 Sosial dengan porsi sebesar 43,12%, diikuti oleh Asuransi Jiwa 3 Penjaminan 22 22 22 22 22 sebesar 30,77%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 24,89%. 4 Industri Jasa Penunjang PPDP 223 223 222 221 221 Total Pelaku 597 595 592 592 589 Tabel 5-3 Indikator Perusahaan Asuransi dan BPJS (triliun Rupiah) No. Jenis Indikator TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Total Aset Asuransi Jiwa 620,75 621,13 622,10 623,86 620,52 Asuransi Umum dan Reasuransi 240,70 245,58 248,49 251,31 271,43 Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan 163,87 163,22 166,04 165,82 157,99 Asuransi Sosial 757,95 781,69 812,71 827,16 837,09 Jumlah 1.783,27 1.811,62 1.849,34 1.868,15 1.887,03 2 Total Investasi Asuransi Jiwa 546,24 543,37 545,27 540,40 546,65 Asuransi Umum dan Reasuransi 118,65 121,28 123,79 125,80 141,78 Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan 134,32 132,54 135,66 133,53 121,88 Asuransi Sosial 645,25 675,60 703,12 734,04 756,66 Jumlah 1.444,46 1.472,79 1.507,84 1.533,78 1.566,97 3 Total Pendapatan Premi Asuransi Jiwa 192,80 44,84 86,02 132,04 177,41 8 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Asuransi Umum dan Reasuransi 118,68 33,66 64,06 96,47 143,47 No. Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan Jenis Indikator 16,51 TW IV 2022 2,90 TW I 2022 5,77 TW II 2023 8,82 TW III 2023 7,05 TW IV 2023
118,65 121,28 123,79 125,80 141,78 Asuransi Umum dan Reasuransi Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan 134,32 132,54 135,66 133,53 121,88 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 675,60 B A B V 645,25 703,12 734,04 756,66 Asuransi Sosial Jumlah 1.444,46 1.472,79 1.507,84 1.533,78 1.566,97 3 Total Pendapatan Premi 192,80 44,84 86,02 132,04 177,41 Asuransi Jiwa 118,68 33,66 64,06 96,47 143,47 Asuransi Umum dan Reasuransi Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan 16,51 2,90 5,77 8,82 7,05 232,43 60,08 122,88 187,76 248,57 Asuransi Sosial Jumlah 560,42 141,48 278,72 425,09 576,49 4 Total Klaim Bruto 175,27 42,02 79,55 122,77 163,27 Asuransi Jiwa 56,24 13,20 26,93 41,13 65,56 Asuransi Umum dan Reasuransi Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan 18,80 5,24 9,42 14,41 15,78 162,51 47,57 96,72 153,31 212,37 Asuransi Sosial Jumlah 412,82 108,04 212,63 331,62 456,97 5 Total Liabilitas 490,38 490,80 472,47 467,33 468,48 Asuransi Jiwa 155,08 157,68 159,90 165,19 166,91 Asuransi Umum dan Reasuransi Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan 144,06 142,92 126,45 125,31 147,99 57,44 59,71 60,37 56,77 53,82 Asuransi Sosial Jumlah 846,97 851,11 819,19 814,60 837,20 Tabel 5-4 Portofolio Investasi Asuransi dan BPJS (triliun Rupiah) Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, TW IV 2022 TW I 2023 TW III 2023 TW IV 2023 TW II 2023 Jenis Aset Investasi No terdapat empat jenis investasi yang mendominasi, yaitu Surat Berharga Negara (51,75%), Saham (14,66%), Deposito (11,45%) dan Reksa Dana (10,48%). Terdapat perubahan jumlah pelaku 1 Deposito 180,40 159,68 176,41 165,36 179,40 pada pelaporan triwulan ini jika dibandingkan dengan 2 Saham 239,78 243,40 236,96 236,21 229,64 triwulan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: 3 SBN 645,15 706,97 731,07 771,73 810,92 4 Reksa Dana 186,24 183,01 183,91 178,12 164,16 5 110,96 109,99 111,22 111,54 Obligasi Korporasi 125,14 6 68,76 69,50 71,13 71,32 Investasi Lain 67,75 Total 1.472,79 1.533,78 1.566,97 1.420,89 1.444,46 Tabel 5-5 Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 No. Perusahaan Perasuransian 1 Asuransi Jiwa Konvensional 1 1 1 1 1 BUMN 27 27 26 27 26 Swasta Nasional 24 23 23 22 22 Patungan Sub Total 52 51 50 50 49 2 Asuransi Jiwa Syariah 8 8 8 9 9 Asuransi Syariah 21 21 21 21 21 Unit Usaha Syariah Sub Total 29 29 29 30 30 3 Asuransi Umum | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 8 4
1 BUMN
52 52
52 52
51 Swasta Nasional
560,42 141,48 278,72 1 425,09 576,49 1 1 1 1 BUMN 4 Total Klaim Bruto Swasta Nasional 27 27 26 27 26 175,27 42,02 23 79,55 23 122,77 22 163,27 22 Asuransi Jiwa Patungan L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 24 56,24 13,20 26,93 41,13 65,56 Asuransi Umum dan Reasuransi Sub Total Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan Asuransi Jiwa Syariah Asuransi Sosial Asuransi Syariah 52 51 50 50 49 18,80 5,24 9,42 14,41 15,78 2 162,51 8 47,57 96,72 8 153,31 9 212,37 8 9 Jumlah 412,82 108,04 212,63 21 331,62 21 456,97 21 21 21 Unit Usaha Syariah Total Liabilitas 5 Sub Total Asuransi Jiwa 29 29 29 472,47 30 467,33 30 468,48 490,38 490,80 3 Asuransi Umum Asuransi Umum dan Reasuransi 155,08 157,68 159,90 165,19 166,91
1 BUMN Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan Swasta Nasional Asuransi Sosial 144,06 142,92 126,45 125,31 147,99 52 57,44 52 59,71 52 60,37 52 56,77 51 53,82 20 846,97 20 851,11 20 819,19 20 814,60 20 837,20 Patungan Jumlah Sub Total 72 72 72 72 72 4 Asuransi Umum Syariah 6 6 6 6 6 Asuransi Syariah 19 19 19 19 19 Unit Usaha Syariah 25 25 25 25 25 Sub Total 7 7 7 7 7 5 Reasuransi 6 Reasuransi Syariah 1 1 1 1 1 Reasuransi Syariah 3 3 3 3 3 Unit Usaha Syariah 4 4 4 4 4 Sub Total 7 Asuransi Sosial 2 2 2 2 2 Penyelenggara Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan 8 3 3 3 3 3 Total Asuransi dan Reasuransi (termasuk full fledged syariah) 149 148 147 150 149 Tabel 5-6. Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Uraian GDP (miliar Rupiah) 19.588.446 19.588.446 19.588.446 19.588.446 19.588.446 521.668 547.362 543.209 546.004 540.338 Premi Bruto (miliar Rupiah) Jumlah Penduduk (juta) 273 276 276 276 276 2,71% 2,79% 2,77% 2,79% 2,76% Penetrasi 1.945.158 1.984.824 1.969.762 1.979.897 1.959.534 Densitas (ribu Rupiah) Catatan: 1) 2) 3) 4) Angka Premi Bruto merupakan premi per TW I 2023 yang disetahunkan Angka GDP merupakan GDP per 2022 berdasarkan press release BPS Penetrasi: Premi Bruto/GDP Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk Selama periode laporan, densitas asuransi yang Tabel 5-7 RBC Industri Asuransi menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 pembayaran premi asuransi mengalami penurunan sebesar No Uraian 1,03% menjadi Rp1.959.534 per tahun. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi 1 Asuransi Jiwa 480,43% 460,13% 467,85% 451,23% 457,98% bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami 2 Asuransi Umum dan Reasuransi 324,52% 315,79% 314,08% 308,97% 363,10% peningkatan, yaitu sebesar 2,76%. 8 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Sub Total 72 72 72 72 72 4 Asuransi Umum Syariah L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 6 6 6 6 6 Asuransi Syariah 19 19 19 19 19 Unit Usaha Syariah Tabel 5-10 Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun Rupiah) RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC 25 25 25 25 25 Sub Total minimal, yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa dan 7 7 7 7 7 asuransi umum masih terjaga dengan rata-rata RBC 5 Reasuransi TW II 2023 TW IV 2022 TW I 2023 TW III 2023 TW IV 2023 masing-masing mencapai 457,98% dan 363,10%. No Jenis Aset Investasi 5 5.1.2 Reasuransi Syariah Perkembangan Industri Dana Pensiun 1 1 2 SBN 109,53 115,10 1 87,67 117,18 121,71 127,08 1 67,73 1 1 Reasuransi Syariah Obligasi*) 65,07 67,11 66,86 Pada triwulan IV-2023, aset industri Dana Pensiun mengalami 3 3 3 3 66,27 3 3 28,13 Unit Usaha Syariah 28,50 28,74 Saham 28,69 peningkatan sebesar Rp8,08 triliun atau naik 2,24% dari triwulan III-2023 sebesar Rp360,62 triliun menjadi Rp368,70 28,76 4 13,67 13,02 12,21 4 4 4 Reksa Dana 13,80 4 4 Sub Total triliun. Untuk aset per program, DPPK-PPMP mengalami Deposito**) 90,80 13,59 91,89 90,01 93,00 5 peningkatan sebesar Rp2,03 triliun (naik 1,10%), DPPK PPIP 5 Asuransi Sosial 2 6 2 2 27,75 2 28,02 2 29,20 Lainnya***) 27,75 28,01 mengalami peningkatan sebesar Rp0,74 triliun (naik 1,62%), Total 346,37 348,35 357,34 335,65 339,13 dan DPLK mengalami peningkatan sebesar Rp5,31 triliun (naik Penyelenggara Penyelenggara Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan 6 3 3 3 3 3 Keterangan: *) terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito **) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah ***) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan 4,11%). Sejalan dengan aset, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Total Asuransi dan Reasuransi (termasuk full fledged syariah) 846,97 851,11 819,19 814,60 837,20 triwulan sebelumnya, yakni naik sebesar Rp8,99 triliun atau naik 2,58% dari Rp348,35 triliun menjadi Rp357,34 triliun. Di antara jenis investasi yang dimiliki Dana Pensiun Tabel 5-8 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah) sebagaimana tabel di atas, terdapat tiga jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar, yaitu SBN (35,56%), deposito (26,03%), dan obligasi (18,95%). TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Jenis Program Perkembangan jumlah pelaku Dana Pensiun selama periode triwulan-IV 2023 mengalami penambahan jumlah pelaku DPPK-PPMP 178,38 180,16 185,31 185,46 187,50 DPLK, sehingga jumlah Dana Pensiun di triwulan-IV 2023 Growth 0,98% 1,00% 2,86% 0,08% 1,10% sebanyak 199 Dana Pensiun. Berikut rincian perkembangan 44,21 45,50 45,82 46,56 DPPK-PPIP 43,50 jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode triwulan Growth 1,63% 2,93% 0,70% 1,62% 1,91% IV-2023: DPLK 123,01 125,71 127,85 129,34 134,65 Tabel 5-11 Jumlah Dana Pensiun Growth 4,10% 2,20% 1,70% 1,16% 4,11% Total Aset (triliun rupiah) Jenis Dana Pensiun TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 358,66 360,62 368,70 344,89 350,08 2,19% 1,51% 2,45% 0,55% 2,24% Growth DPPK-PPMP 138 138 138 138 138 DPPK PPIP 37 36 36 36 36 Tabel 5-9 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah) DPLK 26 25 25 24 25 Total 199 198 199 201 199 TW IV 2022 TW I 2023 TW III 2023 TW IV 2023 TW II 2023 Jenis Program 5.1.3 Perkembangan Industri Penjaminan DPPK-PPMP 171,34 172,25 176,75 176,55 179,17 Sampai dengan triwulan-IV 2023, terdapat 22 perusahaan Growth 1,39% 0,53% 2,61% 0,11% 1,48% penjaminan di Indonesia, yang terdiri dari 1 perusahaan BUMN 43,22 44,32 44,75 45,66 DPPK-PPIP 42,72 (PT Jamkrindo), satu perusahaan penjaminan swasta, dua Growth 1,18% 2,54% 0,97% 2,04% 2,17% perusahaan penjaminan syariah, dan 18 perusahaan DPLK 121,60 123,66 125,30 127,05 132,51 penjaminan kredit daerah (Jamkrida). 37,08% Growth 4,55% 1,70% 1,32% 1,40% 4,30% 50,14% Total Investasi (triliun rupiah) 5.1.3.1 Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan 346,37 348,35 357,34 335,65 339,13 Penjaminan 2,61% 1,04% 2,13% 0,57% 2,58% Growth Pada triwulan-IV 2023, aset Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp46,41 triliun, meningkat sebesar Rp0,55 triliun atau Grafik 5-1 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per TW IV-2023 naik sebesar 1,20% dari posisi triwulan sebelumnya. 12,78% Sementara itu, Liabilitas Perusahaan Penjaminan mencapai Rp28,71 triliun, menurun sebesar Rp0,04 triliun atau turun sebesar 0,16% dari posisi triwulan sebelumnya. Ekuitas Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp17,70 triliun, meningkat sebesar Rp0,59 triliun atau naik sebesar 3,47% dari DPPK-PPMP posisi triwulan sebelumnya sebesar Rp17,11 triliun. DPPK PPIP DPLK | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 8 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Grafik 5-2 Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah) 60 50 42.01 43.78 45.86 46.41 40 39.08 30 22.41 24.82 25.94 28.75 28.71 20 16.67 17.19 17.84 17.11 17.70 10
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Aset Liabilitas Ekuitas Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif. Outstanding penjaminan selama triwulan IV-2023 mengalami kenaikan 10,82% menjadi Rp422,91 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Outstanding penjaminan usaha produktif mengalami kenaikan sebesar 7,57% menjadi Rp312,57 triliun. Outstanding penjaminan usaha non-produktif naik sebesar 21,21% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp110,35 triliun. Grafik 5-3 Outstanding Penjaminan (triliun Rupiah) 400 350 91.04 110.35 300 88.02 84.79 250 89.22 200 150 100 229.46 255.92 274.11 290.57 312.57 50
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Outstanding Penjaminan - Usaha Non Produktif Outstanding Penjaminan - Usaha Produktif 5.1.3.2 Perkembangan Laba Perusahaan Penjaminan Pada triwulan-IV 2023, imbal jasa penjaminan (IJP) Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp7,92 triliun, meningkat sebesar Rp2,04 triliun atau naik sebesar 34,76% dari posisi triwulan sebelumnya. Sementara itu, Klaim Dibayar Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp6,55 triliun, No. Jenis Indikator meningkat sebesar Rp2,04 triliun atau naik sebesar 45,34% dari posisi triwulan sebelumnya. Laba Bersih Perusahaan 1 Aset Penjaminan sebesar Rp1,73 triliun, meningkat sebesar Rp0,41 Asuransi Jiwa Syariah triliun atau naik sebesar 31,01% dari posisi triwulan sebelumnya. Asuransi Umum Syariah Reasuransi Syariah Jumlah 2 Investasi Asuransi Jiwa Syariah Asuransi Umum Syariah 8 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Reasuransi Syariah Jumlah B A B V Grafik 5-4 Perkembangan Laba/Rugi Keuangan Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah) 7.92 8.00 7.55 7.00 6.55 6.00 5.88 5.00 4.51 4.00 3.57 3.85 3.00 2.89 2.00 1.00 1.59 1.87 1.12 0.58 0,85 1.32 1.73
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW III 2023 Imbal Jasa Penjaminan Klaim Dibayar Laba Bersih 5.1.3.3 Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan Pada triwulan-IV 2023, Penjaminan Produktif Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp312,57 triliun, meningkat sebesar Rp22,00 triliun atau naik sebesar 7,57% dari posisi triwulan sebelumnya. Penjaminan Non-Produktif Perusahaan Penjaminan sebesar Rp110,35 triliun, meningkat sebesar Rp19,31 triliun atau naik sebesar 21,21% dari posisi triwulan sebelumnya. Penjaminan Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp422,91 triliun, meningkat sebesar Rp41,30 triliun atau naik sebesar 10,82% dari posisi triwulan sebelumnya. Jumlah Terjamin tercatat sebanyak 29.766.819 Terjamin. Grafik 5-5 Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah) 450.00 422.91 400.00 358.90 381.61 350.00 342.94 312.57 300.00 318.68 255.92 274.11 290.57 250.00 229.46 200.00 150.00 110.35 100.00 89.22 88.02 84.79 91.04 50.00 00.00 TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW III 2023 Penjaminan Produktif Penjaminan Non Produktif Total Penjaminan 5.1.4 Perkembangan Industri Jasa Penunjang PPDP Pada triwulan IV-2023, aset industri Jasa Penunjang PPDP sebesar Rp19,36 triliun. Tabel 5-16 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi* (triliun Rupiah) No TW IV 2022 Jenis Indikator TW I 2022 TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW III 2023 TW IV 2023 TW IV 2023 1 Aset 17,37 19,46 19,28 19,36 19,36 2 Liabilitas 13,07 14,85 15,08 14,54 14,54 34,89 3 34,93 Modal Sendiri 4,30 34,92 4,61 35,10 4,21 4,82 32,81 4,82 4 7,72 Pendapatan Jasa Keperantaraan 7,95 4,55 8,21 1,50 8,43 2,60 4,07 8,46 4,07 2,41 5 2,46 Laba/(Rugi) 0,81 2,60 0,42 2,68 0,42 1,01 2,74 1,01 45,02 *) Penyampaian laporan Industri Jasa Penunjang (Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi) disampaikan setiap periode triwulanan yang mulai berlaku pada September 2023, sedangkan pelaporan periode sebelumnya disampaikan setiap periode semesteran. Oleh karena itu, angka di atas yang semula disajikan semesteran telah disesuaikan penyajiannya ke triwulanan. 28,69 29,15 45,34 45,74 46,22 44,01 28,54 28,58 26,71 5,35 5,59 5,73 5,94 6,20 1,98 2,04 2,15 2,25 2,30 36,48 36,32 36,41 36,77 35,20
B A B V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Sementara itu, jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir Tabel 5-18 Total Aset PPDP Syariah Triwulan IV-2023 (triliun Rupiah) periode triwulan-IV 2023 adalah 221 perusahaan. Tabel 5-17 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang PPDP No Industri TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 No Jenis Perusahaan TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Perusahaan Perasuransian Syariah 45,20 45,34 45,74 46,22 44,01 2 Dana Pensiun Syariah 9,85 11,04 11,23 12,00 12,39 1 Pialang Asuransi 155 155 154 152 152 3 Penjaminan Syariah 5,09 5,17 5,30 5,46 5,53 2 Pialang Reasuransi 41 41 41 41 41 Total 60,14 61,55 62,27 63,68 61,93 3 Jasa Penilai Kerugian Asuransi 27 27 27 28 28 5.1.5.1 Industri Perasuransian Syariah Total 223 223 222 221 221 Pada triwulan-IV 2023, Industri Perasuransian Syariah 5.1.5 Perkembangan PPDP Syariah mengalami penurunan nilai aset sebesar Rp2,21 triliun atau 4,78% dibandingkan triwulan sebelumnya dari sebesar Pada triwulan IV-2023, aset PPDP Syariah mengalami Rp46,22 triliun menjadi Rp44,01 triliun. Selanjutnya, investasi penurunan sebesar Rp1,75 triliun atau turun 2,75% juga mengalami penurunan sebesar Rp1,57 triliun atau -4,27% dibandingkan dengan triwulan III-2023 dari sebesar Rp63,68 dari sebesar Rp36,77 triliun menjadi Rp35,20 triliun. Selain itu, triliun menjadi sebesar Rp61,93 triliun. Penurunan aset kontribusi bruto Perasuransian Syariah pada triwulan-IV 2023 terbesar PPDP Syariah terjadi pada Perusahaan Perasuransian juga mengalami penurunan bila dibandingkan tahun Syariah sebesar Rp2,21 triliun atau turun 4,78% dibandingkan sebelumnya sebesar Rp2,42 triliun atau -9,14% dari sebesar triwulan sebelumnya dari Rp46,22 triliun menjadi Rp44,01 Rp27,57 triliun menjadi Rp25,05 triliun. Adapun klaim bruto triliun. Selanjutnya, secara komposisi aset PPDP Syariah Perasuransian Syariah juga megalami penurunan yaitu didominasi oleh Perusahaan Perasuransian Syariah sebesar sebesar Rp0,46 triliun atau -2,30% dibandingkan tahun 71%. sebelumnya dari sebesar Rp20,04 triliun menjadi Rp19,58 triliun. Tabel 5-19 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah Triwulan IV-2023 (triliun Rupiah) No. Jenis Indikator TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Aset Asuransi Jiwa Syariah 34,89 34,93 34,92 35,10 32,81 Asuransi Umum Syariah 7,72 7,95 8,21 8,43 8,46 Reasuransi Syariah 2,41 2,46 2,60 2,68 2,74 Jumlah 45,02 45,34 45,74 46,22 44,01 2 Investasi Asuransi Jiwa Syariah 29,15 28,69 28,54 28,58 26,71 Asuransi Umum Syariah 5,35 5,59 5,73 5,94 6,20 Reasuransi Syariah 1,98 2,04 2,15 2,25 2,30 Jumlah 36,48 36,32 36,41 36,77 35,20 3 Kontribusi Bruto Asuransi Jiwa Syariah 22,85 5,11 10,06 15,19 20,08 Asuransi Umum Syariah 3,10 1,03 1,83 2,65 3,53 Reasuransi Syariah 1,62 0,30 0,70 1,05 1,44 Jumlah 27,57 6,45 12,59 18,88 25,05 4 Klaim Bruto Asuransi Jiwa Syariah 17,74 4,75 8,36 12,67 17,31 Asuransi Umum Syariah 0,94 0,29 0,52 0,82 1,11 Reasuransi Syariah 1,36 0,27 0,46 0,74 1,16 Jumlah 20,04 5,31 9,34 14,23 19,58 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 8 8 5 Kewajiban Asuransi Jiwa Syariah 7,97 9,08 9,0 8,51 8,28
22,85 5,11 10,06 15,19 20,08 Asuransi Jiwa Syariah 3,10 1,03 1,83 2,65 3,53 Asuransi Umum Syariah L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 1,62 0,30 0,70 1,05 1,44 Reasuransi Syariah Jumlah 27,57 6,45 12,59 18,88 25,05 4 Klaim Bruto 17,74 4,75 8,36 12,67 17,31 Asuransi Jiwa Syariah 0,94 0,29 0,52 0,82 1,11 Asuransi Umum Syariah 1,36 0,27 0,46 0,74 1,16 Reasuransi Syariah Jumlah 20,04 5,31 9,34 14,23 19,58 5 Kewajiban 7,97 9,08 9,00 8,51 8,28 Asuransi Jiwa Syariah 3,75 3,90 4,05 4,21 4,21 Asuransi Umum Syariah 2,35 2,54 2,78 2,82 1,80 Reasuransi Syariah Jumlah 14,07 15,52 15,83 15,55 14,29 Sumber: Statistik PPDP Syariah Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan 5.1.5.3 Industri Penjaminan Syariah dalam bentuk full fledged dan unit Syariah. Sampai akhir Pada triwulan IV-2023, Jumlah Perusahaan Penjaminan periode laporan terdapat 59 perusahaan yang terdiri dari 15 Syariah sebanyak sembilan perusahaan yang terdiri dari dua perusahaan asuransi syariah full fledged, satu perusahaan full fledged dan tujuh Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total reasuransi syariah full fledged, 40 perusahaan asuransi yang aset sebesar Rp5,53 triliun. memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Tabel 5-20 Aset Perusahaan Penjaminan Syariah Triwulan IV-2023 (triliun Rupiah) 5.1.5.2 Industri Dana Pensiun Syariah TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Pada triwulan IV-2023, industri Dana Pensiun Syariah terdiri Keterangan No dari lima perusahaan berbentuk full fledged, satu Dana Pensiun Syariah berbentuk Unit Syariah, serta lima Dana 1 Penjaminan Syariah 5,09 5,17 5,30 5,46 5,53 Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total Dana Pensiun Syariah sebesar Rp12,39 triliun. AKTIVITAS PENGATURAN SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN 5.2 b. Pokok-Pokok Ketentuan Pada triwulan IV-2023, bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) menetapkan tujuh POJK 20/2023 mengatur antara lain terkait: peraturan, dengan rincian sebagai berikut: 1) Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit oleh Perusahaan Asuransi Umum dan produk Asuransi A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dikai tkan dengan Pembiayaan Syariah oleh 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah (POJK 20/2023). Jiwa Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Suretyship, Suretyship Syariah, Premi atau Kontribusi, Underwriting, dan Klaim. a. Latar Belakang 2) Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Untuk menjaga tingkat eksposur risiko produk asuransi Kredit/Pembiayaan Syariah meliputi: yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah a) Produk Asuransi Kredit/Pembiayaan Syariah atas dan produk suretyship atau suretyship syariah dikelola transaksi penyaluran Kredit; secara hati-hati dan untuk memberikan perlindungan b) Produk Asuransi Kredit/Pembiayaan Syariah atas yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan, transaksi perdagangan; dan diperlukan pengaturan terhadap produk asuransi yang c) Produk Asuransi kecelakaan diri yang memberikan dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan manfaat pembayaran kewajiban finansial Debitur produk suretyship atau suretyship syariah. kepada Kreditur atas risiko berupa: 8 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Reasuransi Syariah Jumlah B A B V 1) Debitur meninggal dunia akibat kecelakaan; 2) Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan; 3) Debitur mengalami kondisi sakit kritis; dan/atau 4) Debitur kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan; Permintaan Debitur; Perbuatan melanggar hukum; dan/atau Pelanggaran perjanjian kerja oleh Debitur. 3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat memasarkan produk Suretyship atau Suretyship Syariah meliputi: a) penjaminan/penjaminan syariah pengadaan barang/jasa; b) penjaminan/penjaminan syariah kepabeanan; c) d) penjaminan/penjaminan syariah cukai; dan kontra bank garansi. 4) Produk Suretyship Syariah wajib menggunakan akad kafalah bil ujrah. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko meninggal dunia alami. 5) Dalam hal terdapat pertanggungan atas risiko meninggal dunia alami, Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa. 6) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki pembagian risiko dengan Kreditur dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah, risiko yang ditanggung Kreditur paling sedikit 25% dari nilai saldo Kredit atau Pembiayaan Syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah. 7) Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Kredit dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah dilarang memberikan pertanggungan selain atas risiko berikut ini: a) Debitur meninggal dunia; b) Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan; dan/atau c) Debitur mengalami kondisi sakit kritis. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 23/2023). a. Latar Belakang Untuk memperkuat kapasitas industri perasuransian dan guna menyesuaikan perkembangan industri perasuransian, diperlukan penyempurnaan ketentuan yang mendukung penguatan kelembagaan di industri perasuransian dan memberikan kepastian hukum dalam mekanisme proses perizinan yang lebih efisien dan praktis guna mempermudah proses bisnis. 2,35 2,54 2,78 2,82 1,80 14,07 15,52 15,83 15,55 14,29 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 b. Pokok-Pokok Ketentuan POJK 23/2023 di antaranya mengatur hal sebagai berikut 1) Penguatan permodalan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan atas modal disetor minimum bagi pelaku usaha baru (new entry) maupun peningkatan ekuitas minimum bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha (existing). 2) Penguatan dalam aspek kelembagaan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan mengenai persyaratan dan kriteria pengendali, persyaratan dan kriteria penggunaan tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan aktuaris perusahaan, penambahan substansi pengaturan terkait pejabat eksekutif dan auditor internal, serta penyesuaian pengaturan mengenai rangkap jabatan pihak utama. 3) Adapun penguatan dalam aspek operasional penyelenggaraan usaha industri dilakukan dengan menetapkan kebijakan baru terkait sinergi kerja sama dalam satu kepemilikan (sharing function in one group). 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian (POJK 24/2023). a. Latar Belakang Untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (8), Pasal 40 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 27 ayat (8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta untuk mendukung penguatan kelembagaan di industri pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. b. Pokok-Pokok Ketentuan Penyempurnaan yang dilakukan POJK 24/2023 antara lain mengenai mekanisme pelaporan dan identifikasi kepemilikan asing, peningkatan persyaratan modal disetor pada saat pendirian, mekanisme permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan oleh perusahaan, susunan organisasi, tenaga kerja asing, tenaga ahli, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi, kantor di luar kantor pusat, agen asuransi, perubahan kepemilikan, pelaporan, penggabungan, dan peleburan, e-licensing, dan sanksi. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 9 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023) a. Latar Belakang Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 ayat (7), Pasal 148 ayat (3), Pasal 149 ayat (5), Pasal 150 ayat (7), Pasal 151 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 153 ayat (6), Pasal 154 ayat (5), Pasal 155 ayat (5), Pasal 157 ayat (3), Pasal 160 ayat (5), Pasal 162 ayat (5), Pasal 163 ayat (3), Pasal 164 ayat (3), Pasal 166 ayat (4), Pasal 168 ayat (7), Pasal 169 ayat (6), Pasal 170 ayat (4), dan Pasal 190 ayat (9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan perkembangan industri dana pensiun di Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan ketentuan. b. Pokok-Pokok Ketentuan Adapun penyempurnaan yang dilakukan pada POJK 27/2023 antara lain mengenai usia pensiun, iuran, manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun disabilitas, pensiun ditunda, dana pensiun lembaga keuangan, program pensiun dan program manfaat lain, pendanaan dana pensiun, metode dan asumsi aktuaria, pengakhiran kelompok peserta dan mitra pendiri, penangguhan pembayaran iuran pendiri dan mitra pendiri, pengalihan dana tidak aktif, pengalihan kepesertaan, perubahan program pensiun, penggabungan dan pemisahan, laporan aktuaris, akad, jenis investasi, pembatasan investasi dana pensiun, arahan investasi, pengalihan aset, pengelolaan investasi, kewajiban pengurus dalam pengelolaan investasi, pengalihan pengelolaan aset, penilaian kinerja investasi dana pensiun, transparansi pengelolaan investasi dan sanksi. B. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (SEOJK 21/2023) 9 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V a. Latar Belakang Ketentuan ini disusun untuk mendorong pengawasan OJK terhadap Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, serta untuk menyesuaikan peraturan serta format laporan berkala perusahaan agar selaras dengan proses pemeriksaan pada lembaga jasa keuangan saat ini. b. Pokok-Pokok Ketentuan Dalam SEOJK 21/2023 ini diatur antara lain mengenai: 1) Perubahan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi, jenis laporan berkala, serta tata cara penyampaian laporan berkala perusahaan. 2) Laporan berkala perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi meliputi: a) Laporan Triwulanan; b) Laporan Tahunan; dan c) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. 3) Laporan berkala bagi perusahaan penilai kerugian asuransi meliputi laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. 4) Dalam hal penyampaian laporan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, maka laporan disampaikan secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung berupa laporan baik dengan menggunakan media berupa compact disk (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada OJK. 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 22/SEOJK.05/2023 tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial (SEOJK 22/2023) a. Latar Belakang Untuk mendorong pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan untuk menyesuaikan peraturan serta format laporan keuangan yang berlaku di BPJS agar selaras dengan proses pemeriksaan pada lembaga jasa keuangan saat ini. b. Pokok-Pokok Ketentuan Pokok pengaturan dalam SEOJK 22/2023 di antaranya, sebagai berikut: 1) Mengatur bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan masing-masing program BPJS dan Dana Jaminan Sosial (DJS), waktu penyampaian laporan keuangan bulanan, tata cara penyampaian laporan keuangan bulanan meliputi penyampaian melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dan/atau surat elektronik resmi OJK.
B A B V 2) Laporan Keuangan Bulanan meliputi: a) Laporan Keuangan Bulanan BPJS; b) Laporan Keuangan Bulanan DJS Jaminan Kesehatan; c) Laporan Keuangan Bulanan DJS Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun; d) Laporan Keuangan Bulanan DJS Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 3) Penyampaian laporan paling lama sepuluh hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan. 4) Penyampaian laporan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. 5) Dalam hal jaringan komunikasi di atas belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, Laporan Keuangan Bulanan disampaikan secara daring melalui surat elektronik. 6) Dalam hal BPJS tidak dapat menyampaikan laporan keuangan bulanan secara daring, laporan keuangan bulanan disampaikan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (soft file) dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2023 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (SEOJK 23/2023). a. Latar Belakang Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan PPDP diperlukan dasar hukum terkait pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama PPDP yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung sehingga dapat pula dilaksanakan dengan media video conference. b. Pokok-Pokok Ketentuan Adapun pokok-pokok ketentuan dalam SEOJK 23/2023 di antaranya sebagai berikut: 1) Lingkup SEOJK yang sebelumnya mengatur Lembaga Jasa Keuangan Non-bank menjadi PPDP. 2) Calon Pihak Utama yang diatur dalam SEOJK ini meliputi: a) Pemegang Saham Pengendali bagi Lembaga Penjamin; b) Pengendali Perusahaan Perasuransian; c) Direksi PPDP; d) Dewan Komisaris PPDP; e) Dewan Pengawas Syariah PPDP; f) Auditor Internal Perusahaan Perasuransian; dan g) Aktuaris Perusahaan pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 3) Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama PPDP dilakukan melalui tatap muka dengan media video conference. Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dapat dilakukan melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK. 5.3 AKTIVITAS PENGAWASAN SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN 5.3.1 Pengawasan Asuransi Jiwa 1. Pemeriksaan Langsung (on-site supervision) Pada periode triwulan IV-2023, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan langsung rutin terhadap dua perusahaan asuransi jiwa sehingga sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap 10 perusahaan asuransi jiwa. 2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) Berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, kegiatan pemeriksaan langsung mewajibkan kepada Pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan asuransi. Pada triwulan IV-2023, untuk perusahaan asuransi jiwa yang diperiksa pada tahun 2023, OJK telah menerbitkan satu LHPL. 3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Langsung Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada enam perusahaan asuransi jiwa. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa. 4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Selama triwulan IV-2023, OJK telah menindaklanjuti pengenaan maupun pencabutan sanksi kepada 14 perusahaan asuransi jiwa. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 9 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK sebanyak 20 pengaduan. 6. Penatausahaan Surat terkait Pengawasan Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut: a. Penatausahaan Dana Jaminan Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun. Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Selama triwulan IV-2023, OJK memproses tiga permohonan pencairan/ penambahan/ penolakan/ tanggapan/ penggantian dana jaminan Perusahaan Asuransi jiwa. b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan satu surat keterangan tingkat kesehatan keuangan sehubungan dengan adanya permohonan dari perusahaan asuransi jiwa dimaksud. c. Prudential Meeting Prudential meeting merupakan sarana komunikasi antara pengawas dengan perusahaan yang diawasi khususnya terkait kondisi terkini Perusahaan, serta komunikasi atas permasalahan yang ada dalam Perusahaan. Prudential meeting umumnya dihadiri oleh Direksi Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Reasuransi. Pada triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan prudential meeting sebanyak lima pertemuan bagi Perusahaan Asuransi jiwa. d. Surat Pembinaan Surat pembinaan diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan guna perbaikan bagi perusahaan asuransi jiwa dimaksud. Adapun surat pembinaan yang telah dikeluarkan antara lain merupakan tindak lanjut atas pengaduan, tindak lanjut pengawasan, dan tindak lanjut atas tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan satu surat pembinaan perusahaan asuransi jiwa. 9 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun. Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2023, OJK telah memproses permohonan satu pencairan / penambahan/ penolakan/ tanggapan/ penggantian dana jaminan atas perusahaan asuransi syariah. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Pada triwulan IV-2023, OJK tidak menerbitkan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah. B A B V 5.3.2 Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi 1. Pemeriksaan (on-site supervision) Pada periode triwulan IV-2023, OJK melakukan pemeriksaan rutin terhadap enam perusahaan asuransi umum dengan cakupan penilaian antara lain terhadap faktor rentabilitas, permodalan, risiko pasar berkaitan dengan investasi, risiko kredit berkaitan dengan investasi, risiko asuransi, risiko strategi, risiko operasional, dan risiko likuiditas. 2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan asuransi. Pada triwulan IV-2023, terdapat tujuh LHPL yang terbit. LHPL dijadwalkan terbit dalam triwulan IV-2023 sesuai dengan jadwal pemeriksaan. 3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada tujuh perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan. 4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan IV-2023, OJK telah mengenakan beberapa sanksi administratif yaitu sanksi peringatan pertama terhadap 12 perusahaan asuransi umum dan satu perusahaan reasuransi. Selain itu, telah dilakukan pencabutan sanksi administratif peringatan pertama terhadap 14 perusahaan asuransi dan satu perusahaan reasuransi. 5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK. 6. Penatausahaan Surat terkait Pengawasan Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut: a. Penatausahaan Dana Jaminan Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Penatausahaan Dana Jaminan Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta dalam hal perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah dilikuidasi. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito syariah dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Dana jaminan dalam bentuk deposito syariah ditempatkan pada bank umum syariah atau unit usaha
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada pelaksanaan rekomendasi kepada tiga perusahaan bank umum sebagaimana dimaksud dalam asuransi syariah. Dalam surat dimaksud dinyatakan undang-undang mengenai perbankan dengan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan. dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi 4. Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun. perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari pencabutan izin usaha. Pada triwulan IV-2023, OJK telah perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi mengenakan empat sanksi denda administratif atas satu karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara perusahaan asuransi syariah, tujuh Sanksi Peringatan Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2023 OJK telah Tertulis Pertama atas dua perusahaan asuransi syariah, memproses permohonan satu pencairan dana jaminan. dan satu Sanksi Teguran Pertama atas perusahaan asuransi syariah. b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Pada triwulan IV-2023 OJK telah menerbitkan 26 surat 5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan koordinasi dengan asuransi umum. Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK sebanyak dua pengaduan. c. Prudential Meeting 6. Sebagai sarana komunikasi pengawas dan perusahaan Prudential Meeting Prudential meeting merupakan sarana komunikasi antara yang diawasi khususnya terkait kondisi terkini Perusahaan, serta komunikasi atas permasalahan yang pengawas dengan perusahaan yang diawasi khususnya ada dalam Perusahaan. Prudential meeting umumnya terkait kondisi terkini Perusahaan, serta komunikasi atas dihadiri oleh Direksi perusahaan asuransi umum permasalahan yang ada dalam Perusahaan. Prudential dan/atau reasuransi. Pada triwulan IV-2023, OJK telah meeting umumnya dihadiri oleh Direksi Perusahaan melaksanakan prudential meeting sebanyak empat Asuransi Umum dan/atau Reasuransi. Pada triwulan pertemuan. IV-2023, OJK telah melaksanakan prudential meeting sebanyak 12 pertemuan dengan perusahaan asuransi dan d. Surat Pembinaan reasuransi syariah. Diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan guna perbaikan bagi 7. Surat Pembinaan perusahaan asuransi umum dan/atau reasuransi Surat pembinaan diberikan kepada perusahaan asuransi dimaksud. Adapun surat pembinaan yang telah sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan guna dikeluarkan antara lain merupakan tindak lanjut atas perbaikan bagi Perusahaan Asuransi dimaksud. Adapun pengaduan, tindak lanjut pengawasan, dan tindak lanjut surat pembinaan yang telah dikeluarkan antara lain atas tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Pada merupakan tindak lanjut atas pengaduan, tindak lanjut triwulan IV-2023 OJK telah menerbitkan empat surat pengawasan, dan tindak lanjut atas tingkat kesehatan pembinaan perusahaan asuransi umum dan/atau keuangan perusahaan. Pada triwulan IV-2023, OJK belum reasuransi. menerbitkan surat pembinaan perusahaan asuransi jiwa syariah. 5.3.3 Pengawasan Asuransi dan Reasuransi Syariah 8. Penatausahaan Dana Jaminan dan Surat Keterangan 1. Pemeriksaan (on-site supervision) Pada periode triwulan IV-2023, OJK sedang melakukan Tingkat Kesehatan Keuangan Selain kegiatan pengawasan rutin, unit kerja pengawasan pemeriksaan rutin terhadap dua perusahaan asuransi yaitu asuransi dan reasuransi syariah OJK melakukan beberapa asuransi umum dan jiwa syariah dengan topik risiko kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut: asuransi. a. Penatausahaan Dana Jaminan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan 2. asuransi syariah atau reasuransi syariah yang Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan kepentingan pemegang polis atau peserta dalam hal mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah LHPL kepada perusahaan asuransi. Pada triwulan IV-2023, dilikuidasi. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan terdapat satu LHPL yang terbit. perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang 3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa Pemeriksaan deposito syariah dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Sebagai tindak LHPL yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk Dana jaminan dalam bentuk deposito syariah memantau pelaksanaan rekomendasi, pada triwulan ditempatkan pada bank umum syariah atau unit usaha IV-2023 OJK menerbitkan surat tanggapan atas | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 9 4 syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun. Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2023, OJK telah memproses permohonan satu pencairan / penambahan/ penolakan/ tanggapan/ penggantian dana jaminan atas perusahaan asuransi syariah. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Pada triwulan IV-2023, OJK tidak menerbitkan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah.
Penatausahaan Dana Jaminan Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta dalam hal perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah dilikuidasi. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito syariah dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Dana jaminan dalam bentuk deposito syariah ditempatkan pada bank umum syariah atau unit usaha L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V Usaha (SPKU), serta 29 Teguran Pertama dan 10 Teguran syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud Kedua. Selain itu, OJK telah dilakukan 41 pencabutan dalam undang-undang mengenai perbankan dengan sanksi selama triwulan IV-2023. perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk Selain itu, OJK telah mengenakan sanksi atas pelanggaran surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara ketentuan terhadap Profesi Penunjang PPDP yaitu 17 Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu Sanksi Administratif berupa Denda dan tiga Teguran sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun. Pertama. Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari 5.3.5 Pengawasan Dana Pensiun perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi 1. Pemeriksaan (on-site supervision) Pada triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2023, OJK telah memproses permohonan satu pencairan / langsung terhadap 10 Dana Pensiun. penambahan/ penolakan/ tanggapan/ penggantian 2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) dana jaminan atas perusahaan asuransi syariah. Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Pemeriksaan Langsung LJKNB, Kegiatan pemeriksaan Pada triwulan IV-2023, OJK tidak menerbitkan surat mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan kepada Dana Pensiun. Pada triwulan IV-2023, OJK telah asuransi syariah dan reasuransi syariah. menerbitkan 12 LHPL. 5.3.4 Pengawasan Jasa Penunjang 3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi Setiap Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan Kegiatan pengawasan di sektor jasa penunjang PPDP perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan dilaksanakan sejak pemberian izin usaha. Pemberian izin sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda usaha dilakukan secara terseleksi hanya kepada pihak - pihak administratif. Pada triwulan IV-2023, OJK telah yang telah memenuhi syarat. Pada triwulan IV-2023, menerbitkan tujuh surat sanksi peringatan tertulis pengawasan atas Perusahaan Jasa Penunjang PPDP yang pertama, empat surat sanksi peringatan tertulis kedua, telah dilakukan dengan: satu surat sanksi peringatan tertulis ketiga, satu surat sanksi teguran tertulis pertama, satu surat sanksi teguran 1. Pemeriksaan Langsung tertulis ketiga, dan 17 surat denda administratif kepada Selama triwulan IV-2023, telah dilaksanakan pemeriksaan Dana Pensiun. Selain itu, OJK telah menerbitkan 2 surat langsung terhadap satu Perusahaan Pialang Asuransi dan sanksi peringatan tertulis pertama kepada Pemberi Kerja satu Kantor Akuntan Publik. Dana Pensiun terkait pembayaran iuran dan 4 surat sanksi peringatan tertulis kedua kepada Pemberi Kerja Dana Koordinasi Lintas Lembaga 2. Pensiun terkait pembayaran iuran. Sebagai tindaklanjut atas Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Pada Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan surat Jasa Keuangan, telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemberitahuan Status Pengawasan Intensif kepada dua Pusat Pembinaan Profesi Keuangan terkait rencana sampai Dana Pensiun, menerbitkan surat Pencabutan atas Status dengan tindaklanjut atas pemeriksaan Kantor Akuntan Pengawasan Intensif kepada empat Dana Pensiun, serta Publik dan/atau Akuntan Publik atas pelaksanaan jasa menerbitkan surat Peningkatan Status Pengawasan audit kepada lembaga jasa keuangan. kepada satu Dana Pensiun. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi 3. 5.3.6 Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Pemeriksaan Selama triwulan IV-2023, sebagai tindak lanjut hasil Dasar hukum pengawasan BPJS Ketenagakerjaan adalah pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Jasa POJK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas POJK Penunjang PPDP, OJK telah memberikan 19 rekomendasi. Nomor 05/POJK.05/2013 tentang Pengawasan BPJS oleh OJK. Berdasarkan POJK tersebut, pengawasan yang 4. Penegakkan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi dilakukan oleh OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung OJK telah melakukan pengenaan sanksi atas pelanggaran dan pemeriksaan. Pengawasan tidak langsung dilakukan ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala yang PPDP dan Profesi Penunjang PPDP berupa peringatan disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan tertulis, teguran tertulis, denda administratif. Selama pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan di triwulan IV-2023, OJK telah mengenakan sebanyak 131 kantor BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pihak terkait lainnya. Sanksi dan 39 Teguran terhadap Perusahaan Jasa Penunjang PPDP yang terdiri dari 10 Sanksi Peringatan Tertulis, 13 Sanksi Administratif berupa Denda, 43 Sanksi Peringatan Tertulis Pertama (SP1), 19 Sanksi Peringatan Tertulis Kedua (SP2), enam Sanksi Peringatan Tertulis Ketiga Ketiga (SP3), dan satu Sanksi Pembatasan Kegiatan 9 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Penatausahaan Dana Jaminan Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta dalam hal perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah dilikuidasi. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito syariah dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Dana jaminan dalam bentuk deposito syariah ditempatkan pada bank umum syariah atau unit usaha L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di satuan syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud 1. Pemeriksaan Tidak Langsung (off-site supervision) kerja pengawasan umum dan Pengenaan Sanksi dalam undang-undang mengenai perbankan dengan a. Analisis Laporan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi Selama triwulan IV-2023, OJK menerima laporan terhadap seluruh LJKNB yang masih mempunyai dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 21 rekomendasi yang belum dilaksanakan atas pemeriksaan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan yang dilakukan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode satuan pengawasan umum sebelumnya, maupun yang sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun. September 2023, Oktober 2023 dan November 2023 dilakukan oleh OJK. OJK juga melakukan monitoring atas serta 18 laporan keuangan bulanan periode September sanksi terhadap LJKNB bermasalah yang diberikan oleh Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan 2023, Oktober 2023 dan November 2023 pengawas sebelumnya di satuan kerja pengawasan umum. di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial Selanjutnya, atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. LJKNB dalam pengawasan khusus setelah dialihkan karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara kepada OJK maupun sanksi lanjutan atas sanksi yang Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2023, OJK telah Rapat dan lainnya b. diberikan oleh pengawas sebelumnya, OJK juga telah memproses permohonan satu pencairan / Terkait dengan pengawasan tidak langsung, OJK telah mengenakan sanksi terhadap LJKNB. penambahan/ penolakan/ tanggapan/ penggantian melakukan: dana jaminan atas perusahaan asuransi syariah. Selama triwulan IV-2023, OJK telah menyampaikan sanksi Analisis Kondisi Keuangan BPJS Ketenagakerjaan administratif sebanyak 60 sanksi dengan rincian sebagai Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan September, Oktober, dan November 2023. berikut: Pada triwulan IV-2023, OJK tidak menerbitkan surat Melakukan rapat penutupan Pemeriksaan BPJS keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan Ketenagakerjaan 2023 pada tanggal 20 November Tabel 5-21 Pengenaan Sanksi Administratif pada Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun asuransi syariah dan reasuransi syariah. 2023. Penyampaian surat Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021 Asuransi Dana Pensiun Total Jenis Sanksi No melalui surat nomor S-200/PD.12/2023 tanggal 15 November 2023. 1 Cabut Izin Usaha (CIU) 2
2 Melakukan rapat Pembahasan Tanggapan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Langsung OJK Tahun 2023 pada 2 Denda Administratif 4
4 tanggal 23 Oktober 2023. 1 1 3 Peringatan Tertulis
4 Peringatan Tertulis Pertama 2
2 2. Pemeriksaan (on-site supervision) 1 5 5 Sanksi Peringatan Pertama 4 Pada triwulan IV-2023, OJK telah menyampaikan Laporan 6 Sanksi Peringatan Kedua 2 1 3 Hasil Pemeriksaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan melalui 7 Sanksi Peringatan Ketiga 1
1 surat nomor S-33/PD.1/2023 tanggal 20 November 2023 hal 8 SP1 dan terakhir 23
23 Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan. 9 SP Tertulis dan Denda Administratif terakhir
1 1 3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi 10
4 Teguran Pertama 4
4 Teguran Kedua 4 Selama triwulan IV-2023, tidak terdapat pengenaan sanksi 2 2 12 Teguran Tertulis
pada BPJS Ketenagakerjaan. 2 6 13 Teguran Tertulis Pertama 4 Teguran Tertulis Kedua 2
2 14 5.3.7 Pengawasan Khusus Asuransi dan Dana Pensiun Jumlah 8 60 52 Selama triwulan IV-2023, kegiatan yang telah dilakukan terhadap perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam pengawasan khusus adalah: 1. Analisis Laporan Berkala Analisis atas laporan berkala yang dilakukan oleh OJK adalah berupa analisis Substansi Permasalahan LJKNB dalam pengawasan khusus serta Analisis atas laporan perkembangan seluruh LJKNB dalam proses likuidasi yang telah menyampaikan rencana kerja atau progress penyelesaian proses likuidasi. Dalam aktivitas ini, OJK melakukan analisis dengan menggunakan laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan tahunan, dan sumber-sumber data lainnya. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 9 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 3. Pemeriksaan Langsung Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Perusahaan Asuransi dan 11 Dana Pensiun going concern, serta satu Perusahaan Asuransi dan lima Dana Pensiun dalam likuidasi, dimana pemeriksaan langsung tersebut telah dilaksanakan secara tatap muka penuh. 4. Penyelesaian Proses Likuidasi Selama periode triwulan IV tahun 2023, terdapat satu Dana Pensiun yang telah selesai proses likuidasinya. 5. Prudential Meeting Sebagai langkah OJK untuk segera menyelesaikan permasalahan dari Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun yang menjadi portofolio OJK. Secara konsisten Pengawas OJK telah melakukan prudential meeting dengan LJKNB. Selain itu, dilakukan prudential meeting dalam rangka melakukan pembahasan laporan keuangan audited dan aktuaris yang telah disampaikan kepada OJK. Selanjutnya untuk LJKNB dalam likuidasi, OJK telah melakukan pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan Tim Likuidasi dari Perusahaan Asuransi maupun Dana Pensiun dalam likuidasi. Selama triwulan IV-2023, OJK juga telah melakukan korespondensi untuk memperoleh informasi terkait progress penyelesaian proses likuidasi maupun perpanjangan Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi bagi Asuransi dan Dana Pensiun yang jangka waktu Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaiannya telah berakhir. 6. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi BPK dalam LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen Sektor IKNB Tahun 2019 s.d. 2021, OJK bersama dengan satuan kerja terkait lainnya telah menyelesaikan beberapa rekomendasi pemeriksaan yang telah jatuh tempo di triwulan IV-2023. Selanjutnya, OJK dan satuan kerja lainnya akan terus berkoordinasi dengan bidang Audit, Manajeman Risiko, dan Pengendalian Kualitas dalam rangka memenuhi seluruh rekomendasi pemeriksaan dimaksud. 7. Cabut Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan konsumen, OJK telah mengenakan sanksi Cabut Izin Usaha (CIU) terhadap dua Perusahaan Asuransi pada tanggal 2 November 2023 dan 1 Desember 2023. 5.3.8 Pengawasan Lembaga Penjaminan Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 22 perusahaan penjaminan di Indonesia, yang terdiri dari satu perusahaan BUMN (PT Jamkrindo), satu perusahaan penjaminan swasta, dua perusahaan penjaminan syariah, dan 18 perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida). 1. Pemeriksaan (on-site supervision) Pada periode triwulan IV-2023, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap dua perusahaan penjaminan sehingga sampai dengan triwulan IV-2023, OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap 12 Perusahaan Penjaminan. 9 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V 2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan. Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan 12 LHPL Perusahaan Penjaminan. 3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan penjaminan. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada perusahaan penjaminan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan. 4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Selama triwulan IV-2023, OJK telah mengenakan sanksi yaitu dua sanksi denda dan dua sanksi peringatan tertulis. 5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pada triwulan IV-2023, OJK menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan Penjaminan dalam hal ini PT Jamkrida Sulsel yaitu melakukan koordinasi Pengaduan Kurator PT Delima (Sulsel). Sejalan dengan struktur organisasi dan tupoksi bidang perlindungan konsumen terkini, terhadap surat-surat pengaduan yang masuk, selanjutnya diteruskan ke Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK. 5.3.9 Pengawasan Spesialis Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun, dan Aktuaria Sampai dengan triwulan IV-2023, Pengawas Spesialis telah melakukan pendampingan pemeriksaan untuk mendukung pengawas umum sebanyak 23 frekuensi pemeriksaan utama dan 21 frekuensi pemeriksaan tambahan. Kegiatan pemeriksaan dimaksud difokuskan pada bidang investasi (14 perusahaan), IT (14 perusahaan) dan aktuaria (16 perusahaan). Selain itu, Pengawas spesialis juga melakukan delapan analisis pada bidang tertentu dan memberikan 24 rekomendasi/masukan kepada pengawas di sektor PPDP. 5.3.10 Pemeriksaan Khusus Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, dan Dana Pensiun Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan tindak lanjut permasalahan hukum, dan pemberian keterangan saksi ahli di bidang PPDP dengan rincian sebagai berikut:
B A B V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 a. Melakukan tindak lanjut pelimpahan dugaan pidana dan 5.3.11 Pengendalian Kualitas Pengawasan Perusahaan pemantauan informasi awal dugaan tindak pidana atas Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, lima Perusahaan di bidang Perasuransian dengan dan Dana Pensiun melakukan penelaahan terhadap data, dokumen dan/atau informasi, permintaan keterangan terhadap pihak terkait, penyusunan kertas kerja pemeriksaan khusus, penyusunan laporan hasil pemeriksaan khusus dan persiapan pelimpahan. Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan forum panel PPDP, penyampaian risalah rapat dari forum panel, analisis dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi forum panel, dengan rincian sebagai berikut: b. Menyampaikan Indikasi Awal Dugaan Tindak Pidana a. Melaksanakan sembilan forum panel yang terdiri atas lima (IADTP) kepada pejabat yang memiliki kewenangan forum panel terhadap Perusahaan Asuransi dan empat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan atas dua hasil forum panel terhadap Dana Pensiun sehingga sampai pemeriksaan khusus. dengan triwulan IV-2023 telah dilakukan 62 forum panel c. Mengembalikan pelimpahan informasi awal dugaan tindak terhadap Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun. pidana pada perusahaan Asuransi karena bukan b. Melaksanakan knowledge sharing dengan topik merupakan pelanggaran ketentuan pidana. Pemanfaatan Analisis Kelayakan Investasi Perusahaan dan d. Melakukan tindak lanjut permasalahan hukum atas Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi permasalahan pada tiga badan hukum di sektor PPDP. dan Dana Pensiun. e. Melakukan pemberian keterangan saksi ahli atas dugaan c. Melaksanakan evaluasi forum panel triwulan III dan IV tindak pidana pada tiga Perusahaan Asuransi. Tahun 2023 pada tanggal 27 November 2023. f. Menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan Bareskrim Polri mengenai Strategi Permintaan Keterangan dan Teknik Wawancara Investigatif dalam Menangani Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. Selama triwulan IV-2023 telah disampaikan 69 tindak lanjut rekomendasi forum panel sehingga sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 96 tindak lanjut rekomendasi forum panel yang telah ditindaklanjuti. 5.4 AKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN 5.4.1 Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 10 permohonan izin usaha PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tiga permohonan telah disetujui, dua permohonan telah ditanggapi, dan lima permohonan masih dalam proses analisis. Adapun rincian pemberian izin usaha PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-22 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Dokumen Dikembalikan Selesai Persetujuan Penolakan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 1
Perusahaan Asuransi Jiwa
Dana Pensiun 3
Perusahaan Asuransi Syariah 1
Dana Pensiun Syariah 1
Perusahaan Penjaminan 2
Perusahaan Pialang Asuransi
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 1 1 2 1
Total 9
1 10
| L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 9 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 5.4.2 Pencabutan Izin Usaha Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 11 permohonan pencabutan izin usaha. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak sembilan permohonan telah disetujui dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pencabutan izin usaha PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-23 Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi
Perusahaan Asuransi Jiwa 1
Dana Pensiun 2
Perusahaan Asuransi Syariah
Dana Pensiun Syariah
Perusahaan Pialang Asuransi 3
Total 6
5 11
5.4.3 Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat empat permohonan penggabungan perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tiga permohonan disetujui dan satu permohonan telah ditanggapi. Rincian penggabungan PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-24 Rekapitulasi Penggabungan PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi
Perusahaan Asuransi Jiwa 3
Dana Pensiun
Perusahaan Asuransi Syariah 1
Dana Pensiun Syariah
Perusahaan Pialang Asuransi
Total 4
9 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 11 permohonan pengambilalihan perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tujuh permohonan telah disetujui, dua permohonan dikembalikan, satu permohonan telah ditanggapi, dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pengambilalihan PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-25 Rekapitulasi Pengambilalihan PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 8
8 1
2 Perusahaan Asuransi Jiwa 2
Dana Pensiun
Perusahaan Asuransi Syariah 1
Dana Pensiun Syariah
Perusahaan Pialang Asuransi
Total 11
11 1
1 7
2 Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 114 permohonan perubahan Kepemilikan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 34 permohonan telah disetujui, sembilan permohonan dikembalikan, 30 permohonan telah ditanggapi, dan 41 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan kepemilikan disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-26 Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 16 6 22 11 2 7
2 Perusahaan Asuransi Jiwa 17 6 23 8 4 10
1 Dana Pensiun
Perusahaan Asuransi Syariah 1
Dana Pensiun Syariah
Perusahaan Pialang Asuransi 36
14 50
12 20
5 Perusahaan Pialang Reasuransi 8 7 15 8 4 2
1 Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 1 2 3 2
Total 79
35 114
41 30
9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 0 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 5.4.4 Pelaporan Pengendali Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 28 pelaporan pengendali perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh pelaporan dimaksud, sebanyak 18 permohonan telah disetujui, tiga permohonan dikembalikan dan tujuh permohonan telah ditanggapi. Rincian pelaporan pengendali disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-27 Rekapitulasi Pelaporan Pengendali PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 19 1 20
6 12
2 Perusahaan Asuransi Jiwa 8
1 Dana Pensiun
Perusahaan Asuransi Syariah
Dana Pensiun Syariah
Perusahaan Pialang Asuransi
Total 27
1 28
7 18
3 5.4.5 Perubahan Anggaran Dasar, Modal Disetor, dan Pemegang Saham Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 10 permohonan perubahan anggaran dasar perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak enam permohonan telah disetujui, dua permohonan telah dikembalikan, satu permohonan telah ditanggapi, dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan anggaran dasar disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-28 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Pencatatan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 3
1 Perusahaan Asuransi Jiwa 3
Dana Pensiun
Perusahaan Asuransi Syariah
Dana Pensiun Syariah
Perusahaan Pialang Asuransi 2
1 Perusahaan Pialang Reasuransi 1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 1
Total 10
10 1
2 1 0 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 39 permohonan perubahan modal disetor perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak delapan permohonan telah disetujui, lima permohonan telah dikembalikan, sembilan permohonan telah ditanggapi, dan 17 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan modal disetor disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-29 Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Pencatatan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 7 2 9 5 1 3
Perusahaan Asuransi Jiwa 4
2 6
Dana Pensiun
Perusahaan Asuransi Syariah 1
Dana Pensiun Syariah
Perusahaan Penjaminan 1
Perusahaan Pialang Asuransi 11
3 14
6 3
4 Perusahaan Pialang Reasuransi 3 1 3
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 1 2 3 1
1 Total
28 11
39 17
9 8
5 Sampai dengan triwulan IV-2023, tidak terdapat pemohonan perubahan pemegang saham perusahaan PPDP. Rincian perubahan pemegang saham PPDP disajikan dalam table berikut: Tabel 5-30 Rekapitulasi Perubahan Pemegang Saham PPDP sampai dengan Triwulan III-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi
Perusahaan Asuransi Jiwa
Dana Pensiun
Perusahaan Asuransi Syariah
Dana Pensiun Syariah
Perusahaan Pialang Asuransi
Total
| L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 0 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 5.4.6 Perubahan Nama PPDP Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 11 permohonan perubahan nama perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak delapan permohonan telah disetujui, satu permohonan telah ditanggapi dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan nama PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-31 Rekapitulasi Perubahan Nama PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Pencatatan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 3
Perusahaan Asuransi Jiwa 2
Dana Pensiun
Perusahaan Asuransi Syariah
Dana Pensiun Syariah
Perusahaan Pialang Asuransi 2
Total 7
4 11
5.4.7 Perubahan Dana Pensiun Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 80 permohonan perubahan Dana Pensiun yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 36 permohonan telah disetujui, enam permohonan telah dikembalikan, 28 permohonan telah ditanggapi, dan 10 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan Dana Pensiun disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-32 Rekapitulasi Perubahan Dana Pensiun sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP) 12 5 17 3 5 8
1 Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK - PPMP) 50 6 56 7 20 25
4 Dana Pensiun Lembaga Keuangan - Program Pensiun Iuran Pasti (DPLK - PPIP) 6 1 7
1 Total
68 12
80 10
28 36
6 5.4.8 Kantor Cabang Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 102 permohonan izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, perubahan alamat kantor cabang, dan perubahan alamat kantor pusat perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 57 permohonan telah disetujui, satu permohonan telah ditolak, dua permohonan telah dikembalikan, 13 permohonan telah ditanggapi, dan 29 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut: 1 0 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Tabel 5-33 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Pencatatan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 47 30 77 24 8 43 1 1 Pembukaan kantor cabang 8 8 16 10
4 1 1 Penutupan kantor cabang 19 11 30 6 6 18
Pencatatan perubahan alamat 16
10 26
7 1
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat 4 1 5 1 1 3
Perusahaan Asuransi Jiwa 9
1 10
1 Pembukaan kantor cabang 2
Penutupan kantor cabang 2
Pencatatan perubahan alamat 1
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat 4 1 5
1 Perusahaan Pialang Asuransi 6 6 12 5 2 5
Pembukaan kantor cabang
Penutupan kantor cabang
Pencatatan perubahan alamat
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat 6 6 12 5 2 5
Perusahaan Pialang Reasuransi 3
Pembukaan kantor cabang
Penutupan kantor cabang
Pencatatan perubahan alamat
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat 3
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 1
Pembukaan kantor cabang
Penutupan kantor cabang
Pencatatan perubahan alamat
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat 1
Total 43 23 66 6 13 45 1 1 5.4.9 Kantor Pemasaran (Kantor selain Kantor Cabang) Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 597 permohonan izin pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat kantor pemasaran diluar kantor pusat yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 277 permohonan telah disetujui, 23 permohonan telah dikembalikan, 144 permohonan telah ditanggapi, dan 153 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut: | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 0 4
31 14
6 11
103 39
29 35
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V Tabel 5-34 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, Perubahan Alamat Kantor Pemasaran PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023
Selesai Permohonan Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi
PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Pencatatan Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 125 156 33 90 26
Pembukaan kantor di luar kantor pusat 47 61 15 7 38
1 Penutupan kantor di luar kantor pusat 27 33 6 5 19
Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat 51 62 12 14 33
3 Perusahaan Asuransi Jiwa 309 412 118 115 164
Pembukaan kantor di luar kantor pusat 116 155 43 34 76
2 Penutupan kantor di luar kantor pusat 114 143 32 54 55
Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat 79 114 43 27 33
11 Perusahaan Pialang Asuransi 22 27 2 3 22
Pembukaan kantor di luar kantor pusat 16 18 2
Penutupan kantor di luar kantor pusat 2 4
139 Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat 4 5
Perusahaan Pialang Reasuransi 1
1 Pembukaan kantor di luar kantor pusat
Penutupan kantor di luar kantor pusat
Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat 1 1
1 Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 1 1
Pembukaan kantor di luar kantor pusat
Penutupan kantor di luar kantor pusat
Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat 1 1
Total 458
597 153
144 277
23 5.4.10 Pendaftaran Pialang Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 69 permohonan izin pendaftaran pialang PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 44 permohonan telah disetujui, tujuh permohonan telah dikembalikan, 10 permohonan telah ditanggapi, dan delapan permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan izin pendaftaran pialang disajikan dalam tabel berikut: 1 0 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
13 7 20 10 1 11 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V Tabel 5-35 Rekapitulasi Pendaftaran Pialang PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 Selesai Permohonan Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Pencatatan Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pialang Asuransi 44 57 5 37 8
7 Perusahaan Pialang Reasuransi 5 12 3 2 7
Total 49
69 8
10 44
7 5.4.11 Pengangkatan Pialang Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 62 permohonan pengangkatan pialang PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 60 permohonan telah disetujui dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pengangkatan pialang disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-36 Rekapitulasi Pengangkatan Pialang PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 Permohonan Selesai 8 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Dokumen Dikembalikan PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Pencatatan Penolakan 2 Perusahaan Pialang Asuransi 47 57 2
Perusahaan Pialang Reasuransi 4
10 51
62 2
Total
5.4.12 Pemberhentian Pialang Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 32 permohonan pemberhentian pialang PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 28 permohonan telah disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, dan tiga permohonan dalam proses analisis. Rincian permohonan pemberhentian pialang disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-37 Rekapitulasi Pemberhentian Pialang PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 Selesai Permohonan Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Dikembalikan Pencatatan Penolakan Perusahaan Pialang Asuransi 26 3 22 18
1 Perusahaan Pialang Reasuransi 6
4 Total
22 32
1 5.4.13 Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 15 permohonan pendaftaran agen asuransi badan hukum PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 15 permohonan telah kembalikan. Pengembalian permohonan dikarenakan pengajuan permohonan belum sesuai dengan ketentuan. Rincian permohonan pendaftaran agen asuransi badan hukum disajikan dalam tabel berikut: | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 0 6
6 6 10 1 11 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V Tabel 5-38 Rekapitulasi Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum sampai dengan Triwulan IV-2023 Selesai Permohonan Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Pencatatan Penolakan Dikembalikan Perusahaan Agen Asuransi 15
15 9
Total 9
15 5.4.14 Pendaftaran Profesi PPDP Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 40 permohonan pendaftaran profesi PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 27 permohonan telah disetujui, dua permohonan telah dikembalikan, delapan permohonan telah ditanggapi, dan tiga permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pendaftaran profesi PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-39 Rekapitulasi Pendaftaran Profesi PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 1 Selesai Permohonan Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Pencatatan Penolakan Dikembalikan 1 Penilai 29 39 2 27 8
2 Konsultan Aktuaria
Total 29
40 3
8 27
2 5.4.15 Perubahan Data Profesi Penilai, Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi
Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 11 permohonan perubahan data profesi PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak sembilan permohonan telah disetujui dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pendaftaran profesi PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-40 Rekapitulasi Perubahan Data Profesi Penilai, Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 Selesai Permohonan Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Penolakan Pencatatan Dikembalikan Penilai 4 5 2 3
Konsultan Aktuaria 5
Agen Asuransi 1
Badan Hukum
Total 10
11 2
5.4.16 Produk Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 1.362 permohonan produk perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 641 permohonan telah disetujui, 441 permohonan telah ditolak, 180 permohonan telah ditanggapi, dan 100 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan produk PPDP disajikan dalam tabel berikut: 1 0 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Permohonan Selesai Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW VI 2022 Dokumen Dikembalikan Pencatatan Penolakan
47 1
7 2
4 33
66 1 10 2 2 2 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 19 Tabel 5-41 Rekapitulasi Produk PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 Selesai Permohonan 28 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi Uraian Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Dikembalikan Persetujuan Penolakan 2 Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 551 598 44 172 96 286
Pencatatan Nama Lain 113
134 141
4 23
13 101
Pencatatan Perubahan Produk 42
44 10
3 8
Pencatatan Produk Baru 96
20 76
Persetujuan Bancassurance 13
6 4
Persetujuan BUSB Elektronik 42
46 4
17 14
Persetujuan Perubahan Produk Persetujuan Produk Baru 221 254 25 47 110 72
Persetujuan ASO 3
Perusahaan Asuransi Jiwa 698
764 56
84 469
155
7 8
Pencatatan Nama Lain 139
149 6
12 95
Pencatatan Perubahan Produk 4
6 1
Pencatatan Produk Baru 43
45 1
13 31
Persetujuan Bancassurance 17
5 7
Persetujuan BUSB Elektronik 111
130 11
28 76
Persetujuan Perubahan Produk Persetujuan Produk Baru 367 395 36 37 264 58
Persetujuan ASO 10
Total 1249
1362 100
180 641
441
5.4.17 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 1.037 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 600 permohonan telah disetujui, 57 permohonan telah ditolak, 176 permohonan telah dikembalikan, 48 permohonan telah ditanggapi, dan 156 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan Perusahaan PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-42 Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 Selesai Permohonan Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 Penolakan /Tidak disetujui TW IV 2023 Persetujuan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum 237 14 251 35 141 21 18 36 28 1 29 8
19 2
Perusahaan Reasuransi 154 8 162 14 3 122 12 11 Perusahaan Asuransi Jiwa Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 16
16 3
4 138 12 150 16 5 77 8 44 Perusahaan Pialang Asuransi 47 2 49 1 2 26 4 16 Perusahaan Pialang Reasuransi | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 0 8 325 20 345 66 17 188 13 61 Dana Pensiun 22 13 35 13
4 Perusahaan Penjaminan
237 14
251 35
21 140
19 36
28 1
29 6
21 2
Perusahaan Reasuransi L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 8 B A B V 154 162 16 3 120 12 11 Perusahaan Asuransi Jiwa Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 16
16 4
4 138 12 150 12 5 80 9 44 Perusahaan Pialang Asuransi 47 2 49 4 2 24 3 16 Perusahaan Pialang Reasuransi 325 20 345 67 17 187 13 61 Dana Pensiun 22 13 35 13 13 18
4 Perusahaan Penjaminan Total 967 70 1037 157 156 600 57 176 5.4.18 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 887 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 495 permohonan telah disetujui, 33 permohonan telah ditolak, 91 permohonan telah dikembalikan, 74 permohonan telah ditanggapi dan 194 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-43 Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 Permohonan Selesai Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Pencatatan Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum 237 14 251 35 140 21 19 36 28 1 29 6
21 2
Perusahaan Reasuransi 154 8 162 16 3 120 12 11 Perusahaan Asuransi Jiwa Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 4 2 6
78 9
87 8
3 73
3 Perusahaan Pialang Asuransi 34 3 37
1 31
5 Perusahaan Pialang Reasuransi 262 18 280 116 46 86
32 Dana Pensiun 22
13 35
4 Perusahaan Penjaminan Total 819 68 887 194 74 495 33 91 5.4.19 Pelaporan AP/KAP Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 105 Pelaporan AP/KAP yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, terdapat 76 permohonan telah disetujui, enam permohonan telah dikembalikan, 10 permohonan telah ditanggapi, dan 13 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian Pelaporan AP/KAP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-44 Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan IV-2023 Selesai Permohonan Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Penolakan Pencatatan Dikembalikan AP/KAP 50 55 105 13 76 10
6 Total
50 55
105 13
10 76
6 1 0 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Permohonan Selesai Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW VI 2022 Dokumen Dikembalikan Persetujuan Penolakan
B A B V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 5.4.20 Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 635 pelaporan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 508 pelaporan telah disetujui, 4 pelaporan telah ditolak, 32 pelaporan telah dikembalikan, 60 pelaporan telah ditanggapi, dan 31 pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-45 Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP sampai dengan Triwulan IV-2032 PPDP Permohonan Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis* Telah ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Asuransi Umum 371 34 405 19 40 319 4 23 Tenaga Ahli dan Aktuaris 326 34 360 19 40 275 4 22 Auditor Internal 45
44
1 Perusahaan Reasuransi 12
2 Tenaga Ahli dan Aktuaris 7
Auditor Internal 5
2 Perusahaan Asuransi Jiwa 100 8 108 5 3 98
2 Tenaga Ahli dan Aktuaris 69 5 74 4 3 65
2 Auditor Internal 31
3 34
Perusahaan Penilai Kerugian 12
3 15
Perusahaan Pialang Asuransi 61
7 68
3 12
3 Perusahaan Pialang Reasuransi 19 4 23 1 5 15
2 Perusahaan Penjaminan 4
Total 579 56 635 31 60 508 4 32 Perusahaan Penilai Kerugian, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan pialang Reasuransi hanya tenaga ahli 1 5.4.21 Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 109 pelaporan penggunaan, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kerja Asing PPDP yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 78 pelaporan telah disetujui, lima pelaporan telah ditolak, tujuh pelaporan telah dikembalikan, lima pelaporan telah ditanggapi, dan 14 pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan 1 penggunaan, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kerja Asing PPDP disajikan dalam tabel berikut: Tabel 5-46 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 Permohonan Selesai Total diterima s.d. Des 2023 Dalam Proses Analisis Telah ditanggapi PPDP Diterima S.d. TW III 2023 TW IV 2023 Persetujuan Penolakan Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum 36 35 6 2 23 3 2 19 Rencana Penggunaan TKA 19 7 3 2 2 5
8 7
1 Pengangkatan TKA 9
Perusahaan Reasuransi
| L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
1 1 0
19 19
2 Rencana Penggunaan TKA L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V 7 8 1
Pengangkatan TKA 9
Perusahaan Reasuransi
Perusahaan Asuransi Jiwa 60
63 8
3 47
5 23
24 3
3 15
3 Rencana Penggunaan TKA
16 17
1 Pengangkatan TKA 21
22 3
1 Pemberhentian TKA
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 2 2
Perusahaan Pialang Asuransi 8
6 2
Pengangkatan TKA 3
Dana Pensiun
Pemberhentian TKA Perusahaan Penjaminan
Pemberhentian TKA Total 105 4 109 14 5 78 5 7 1 1 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Perusahaan Asuransi Jiwa 60
63 8
3 47
8 23
24 3
3 15
3 Rencana Penggunaan TKA L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V
16 17
1 Pengangkatan TKA 21
22 3
1 Pemberhentian TKA 5.4.22 Kegiatan Usaha Lainnya Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 13 permohonan kegiatan usaha lainnya di PPDP yang diterima. Dari permohonan 2 2
tersebut, terdapat satu permohonan telah ditolak, dua permohonan telah dikembalikan, sembilan permohonan telah ditanggapi, dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kegiatan usaha lainnya di PPDP disajikan dalam tabel berikut: 1 1
Rencana Penggunaan TKA Tabel 5-47 Rekapitulasi Kegiatan Usaha Lainnya di PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023 - 1 1
Permohonan Selesai -
Total diterima s.d. Des 2023 8 Dalam Proses Analisis -
Pemberhentian TKA Telah ditanggapi 6 PPDP Diterima S.d. TW III 8 2023 TW IV 2023 Persetujuan 2 Penolakan - Dikembalikan -
Perusahaan Pialang Asuransi 3 8 3 11 1 1 7 2 -
2 Rencana Penggunaan TKA Perusahaan Penjaminan 3 1
2 2 2 2
- Perusahaan Penjaminan Syariah Pengangkatan TKA
Total Pemberhentian TKA 3 10 3 13 1 3 9 -
1 Perusahaan Pialang Reasuransi
AKTIVITAS PENGEMBANGAN SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN 5.5
Pengangkatan TKA Non Free Trade Agreement (FTA) Selain tugas utama melaksanakan perumusan peraturan dan - kajian di bidang PPDP, selama triwulan IV-2023, OJK juga 3.
Pemberhentian TKA a. Delegasi OJK hadir sebagai narasumber dan/atau melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan PPDP dan peserta dalam agenda The International Organisation Dana Pensiun kegiatan lain berupa kegiatan terkait hubungan internasional -
of Pension Funds Supervisors (IOPS) Committee dan menghadiri forum-forum pertemuan terkait PPDP baik Meetings, Annual General Meeting (AGM) dan dari pihak internal maupun eksternal OJK. OECD/IOPS/IPEC Global Forum on Private Pensions
Rencana Penggunaan TKA tanggal 17-19 Oktober 2023 di Zimbabwe. Adapun A. Penelitian dan Pengembangan -
Kepala Eksekutif Perasuransian, Penjaminan dan Pengangkatan TKA Dana Pensiun (PPDP) menyampaikan hasil self Kajian Regulatory Impact Analysis (RIA) atas penerapan - tentang 1. assessment OJK terhadap The IOPS Principles of
Pemberhentian TKA POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Private Pension Supervision. Selain itu Kepala Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Departemen Penjaminan, Dana Pensiun dan Perusahaan Penjaminan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi -
Pengawasan
Sharing Khusus menyampaikan dan Perusahaan Reasuransi Syariah Knowledge mengenai "Providing Pensions for Kajian Program Penjaminan Polis 2.
Rencana Penggunaan TKA Informal Employment in Developing Countries and Kajian kelembagaan dana pensiun 3. opportunies for Policy Makers". Kajian Asuransi Parametrik di Indonesia 4. Kajian mengenai Bunga Rampai Aturan Domestik
Delegasi OJK dalam agenda The
Pengangkatan TKA b. International 5. Association of Insurance - Supervisors - (IAIS) Berdasarkan Modal Perdagangan Internasional Jasa -
Pemberhentian TKA Committee Meeting, Annual General Meeting (AGM), Keuangan IKNB. dan Annual Conference tanggal 6-10 November di Kajian mengenai Sindikasi Penjaminan Syariah Total 6. 105 4 109 14 5 81 2 7 Jepang. Delegasi OJK adalah Kepala Eksekutif PPDP, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa B. Partisipasi OJK dalam Kegiatan Internasional Penunjang, dan Direktur Pengawasan Asuransi Jiwa. Free Trade Agreement (FTA) Non Asean 1. c. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) OJK dengan a. Mengikuti perundingan perdagangan internasional Korea Deposit Insurance Cooperation (KDIC). MoU (PPI) putaran keenam Working Group Financial OJK-KDIC telah ditandatangani pada tanggal 7 Services (WGFS) Indonesia-Canada Comprehensive Desember 2023 di Seoul, Korea Selatan oleh Kepala Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) pada Eksekutif Pengawas PPDP. MoU antara OJK dengan tanggal 25-26 Oktober 2023 secara virtual. KDIC berlaku tiga tahun. Ruang MoU antara lain: b. Mengikuti PPI intersesi WGFS ICA-CEPA pada 20 pertukaran informasi, kerjasama terkait isu lintas Desember 2023 secara virtual. batas, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Free Trade Agreement (FTA) Asean 2. d. Penyusunan Nota Kesepahaman OJK dengan Korea Mengikuti PPI putaran keenam Working Group on Insurance Development Institute (KIDI). MoU E-commerce (WGEC) ASEAN-Canada Comprehensive OJK-KIDI telah ditandatangani pada 6 Desember Free Trade Agreement (ACaFTA) pada tanggal 22-23 2023 oleh Kepala Eksekutif Pengawas PPDP di Seoul, November 2023 secara virtual. Korea Selatan. MoU tersebut berlaku selama tiga tahun dengan ruang lingkup antara lain: pengembangan database teknik penilaian risiko dan | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 1 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 penentuan tarif premi asuransi, joint-research dan capacity building di bidang asuransi, dan pertukaran data dan informasi. e. Delegasi OJK telah menghadiri The 8th International Financial Cooperation Forum yang dilaksanakan di Seoul, Korea pada tanggal 4-5 Desember 2023 dengan tema "Trends in Global Financial Cooperation for Sustainability". f. Melaksanakan Sharing Session ke Financial Supervisory Service (FSS), Financial Services Commission (FSC) dan Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) yang dilakukan pada tanggal 4-8 Desember 2023 di Seoul, Korea. g. Delegasi OJK mengikuti The 5th ASEAN Insurance Summit (AIS) tanggal 5 Desember 2023 dan The 26th ASEAN Insurance Regulator Meeting (AIRM) tanggal 6-8 Desember di Ha Long, Vietnam. Kegiatan AIS dihadiri oleh Deputi Komisioner Pengawasan PPDP sebagai Narasumber dan rangkaian kegiatan AIRM dihadiri oleh Analis Eksekutif Pengembangan PPDP. h. OJK menjadi co-host dalam OECD-OJK Roundtable on Leveraging Technology for Risk Assessment and Risk Reduction in Insurance tanggal 14-15 Desember 2023 di Bali yang dihadiri oleh para peserta dari negara Asia dan negara Anggota OECD. Adapun rangkaian kegiatan terdiri dari Launch of The OECD Report on Leveraging Technology for Risk Assessment And Risk Reduction In Insurance, Panel Discussion and Regulators Meeting. i. Mengikuti pelaksanaan Second Mission Financial Sector Assessment Program (FSAP) untuk Area Asesmen Insurance Oversight pada tanggal 28 November 6 Desember 2023. Finalisasi Self-Assessment Insurance Core Principles dan penyampaikan self-assessment tersebut kepada asesor FSAP area asesmen insurance oversight. 1 1 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B A B V Kegiatan Terkait Bidang Syariah Mengikuti kegiatan Pra Ijtima' Tsanawi Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 6 September 2023. Menyelenggarakan Training of Community IKNB Syariah di UIN Imam Bonjol Padang pada tanggal 14 September 2023. Mengikuti rapat koordinasi mengenai Perjanjian Kerja Sama OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 September 2023. Mengikuti rapat koordinasi penyusunan RPDSK Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) pada tanggal 10 Oktober 2023. Mengikuti Focus Group Discussion "Kerjasama OJK dengan MUI mengenai Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah di Solo tanggal 24-26 Oktober 2023. Mengikuti kegiatan International Sharia Economy Festival (ISEF) tanggal 25-19 Oktober 2023 di Jakarta. Menyelenggarakan Business Matching IKNB Syariah di Aceh pada tanggal 11-12 November 2023. Menjadi Narasumber dalam kegiatan Indonesia Sharia Ecomomic Outlook (ISEO) 2023 di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia pada tanggal 9 November 2023. Mengikuti rapat koordinasi Penyusunan Peta Jalan Wakaf Nasional Tahun 2024-2029 pada tanggal 30 November 2023. Menyelenggarakan Focus Group Discussion Penjaminan Bersama Syariah pada tanggal 28 Desember 2023. Mengikuti Pertemuan Rutin Badan Penyelenggara Harian (BPH) DSN MUI mengenai Implementasi Akad Istishna & Ba'i Terkait Hukum Penyerahan Secara Tunda Kedua Objek Akad (Tsaman & Mabi') dalam Perjanjian Tukar Menukar pada tanggal 29 Desember 2023.
B A B V L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 1 4
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I 6.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA Kinerja Industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 2,01% menjadi Rp981,60 triliun. Adapun, peningkatan aset (PVML) mengalami kenaikan pada triwulan IV-2023. Hal PVML terbesar didorong kenaikan aset dari industri lembaga tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang keuangan mikro sebesar 5,79%. Tabel 6-1 Total Aset PVML (triliun Rupiah) No Industri TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Lembaga Pembiayaan 504,43 526,59 539,47 553,19 567,99 Perusahaan Pembiayaan 487,92 511,51 524,40 538,40 552,89 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 16,51 15,08 15,08 14,79 15,11 2 Perusahaan Modal Ventura 25,94 27,91 27,35 27,24 27,25 3 Lembaga Keuangan Mikro 1,52 1,52 1,47 1,50 1,58 4 Pergadaian 75,51 78,37 79,87 83,07 85,58 5 Peer-to-Peer Lending 5,51 6,39 6,83 7,41 7,04 6 Sarana Multi Infrastruktur 117,39 112,97 116,51 115,09 116,18 7 Lembaga Keuangan Khusus 178,48 178,90 171,91 174,75 175,97 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 87,03 82,63 76,22 74,52 67,67 Sarana Multigriya Finansial 32,94 34,54 34,27 39,00 45,70 Permodalan Nasional Madani 46,56 49,85 49,56 49,48 50,92 BP Tapera 11,95 11,87 11,86 11,74 11,67 Total Aset 908,78 932,65 943,41 962,24 981,60 1. Aset seluruh industri PVML termasuk data syariah 2. Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan IV-2023 menggunakan data Periode Agustus 2023 Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Keuangan 6.1.1 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku PVML terbesar dengan jumlah sebanyak 245 pelaku, diikuti oleh Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang Pergadaian, Lembaga Pembiayaan, Peer-to-peer lending, menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus. untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan Grafik 6-1 Komposisi Jumlah Pelaku PVML Triwulan IV-2023 IV-2023 sebagai berikut: 4 Lembaga Pembiayaan A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan 245 Perusahaan Modal Ventura Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan per triwulan IV-2023 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan 54 156 Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Khusus sebelumnya, masing-masing sebesar 2,69%, 2,83%, dan 2,35%. Pergadaian 148 101 P2P Lending 1 1 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Grafik 6-2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah) 600.00 511.51 524.40 538.40 552.89 487.92 500.00 400.00 359.01 374.98 382.03 392.85 339.33 300.00 200.00 148.58 152.50 149.42 156.36 160.04 100.00
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Aset Liabilitas Ekuitas Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan C. Piutang Perusahaan Pembiayaan Selama periode laporan dari Triwulan III-2023 sampai Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam dengan Triwulan IV-2023 terdapat tiga pencabutan izin melakukan penyaluran piutang pembiayaan neto usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah meningkat sebesar Rp12,16 triliun atau 2,65% Perusahaan Pembiayaan per triwulan IV-2023 sebanyak dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi 147 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, piutang pembiayaan neto didominasi oleh Pembiayaan terdapat 71 perusahaan pembiayaan menguasai aset Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi industri dengan porsi sebesar 95,03%, sedangkan 76 masing-masing sebesar 52,08% dan 32,78%. Sementara perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan 4,97%. berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar, yaitu 23,07% (Rp114,56 triliun). Grafik 6-4 Piutang Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah) 500.00 450.00 415.86 435.53 444.52 458.70 470.86 400.00 350.00 300.00 250.00 215.40 224.78 229.60 236.53 245.22 200.00 141.63 148.66 150.01 154.40 154.35 150.00 100.00 50.00 39.58 0,51 18.74 41.69 0,49 19.91 43.03 0.48 21.40 44.33 0.57 22.87 45.5 0.82 24.91
TW I 2022 TW II 2022 TW III 2022 TW IV 2022 TW I 2023 Pembiayaan Investasi Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan Multiguna Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah TOTAL PIUTANG Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 1 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I Tabel 6-2 Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah) No Sektor Ekonomi TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Pertanian, kehutanan dan perikanan 26,33 28,31 29,25 30,45 31,67 2 Pertambangan dan penggalian 36,69 39,78 41,60 42,63 42,48 3 Industri pengolahan 42,85 42,54 42,95 44,10 45,57 4 Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin 5,46 6,15 3,81 4,63 2,86 5 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah 0,76 0,82 0,81 0,84 0,86 6 Konstruksi 14,97 15,61 15,78 16,46 16,77 7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 102,95 107,83 109,08 111,96 114,56 8 Transportasi dan pergudangan 27,70 28,45 29,17 30,56 32,31 9 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 6,88 7,04 7,09 7,39 7,94 10 Informasi dan komunikasi 2,33 2,56 2,79 3,12 3,18 11 Jasa keuangan dan asuransi 7,47 9,59 11,88 13,73 15,27 12 Real Estat 2,25 2,64 2,84 2,94 3,15 13 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 9,26 9,47 10,38 10,40 11,87 14 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya 40,35 40,05 41,02 42,66 44,43 15 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 9,66 10,08 10,20 10,43 10,68 16 Jasa pendidikan 4,85 4,99 5,05 5,20 5,55 17 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 10,15 10,21 10,15 10,13 10,49 18 Kesenian, hiburan dan rekreasi 0,63 0,63 0,62 0,67 0,77 19 Kegiatan jasa lainnya 29,80 31,54 32,60 33,16 34,07 20 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan 1,10 1,14 1,28 1,48 1,57 21 Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya 0,00 0,02 0,03 0,04 0,05 22 Rumah tangga 26,53 29,66 29,78 30,20 31,36 23 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 32,04 32,69 33,20 31,97 29,15 JUMLAH 441,02 461,81 471,35 485,15 496,62 Catatan: Data piutang outstanding principal sebelum dikurangi pencadangan D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Tabel 6-3 Jumlah PE Rasio FAR (Financing to Asset Ratio) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 85,16% atau masih di Uraian TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan Gearing Ratio (total utang:total ekuitas) pada periode laporan tercatat 2,26 kali atau masih memenuhi ketentuan FAR (%) 85,23% 85,15% 84,77% 85,20% 85,16% (maksimal 10 kali). Selain itu, Non Performing Financing NPF (%) 2,32% 2,37% 2,67% 2,59% 2,44% (NPF) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya Gearing Ratio (kali) 2,07 2,11 2,27 2,23 2,26 menjadi 2,44%. 1 1 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Tabel 6-4 NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi No Sektor Ekonomi TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Pertanian, kehutanan dan perikanan 1,60% 1,90% 2,32% 2,46% 2,37% 2 Pertambangan dan penggalian 0,82% 0,81% 0,94% 1,00% 1,31% 3 Industri pengolahan 7,19% 7,47% 7,61% 7,42% 7,11% 4 Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin 0,81% 0,70% 1,24% 1,04% 0,65% 5 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah 2,01% 2,02% 2,60% 2,09% 1,77% 6 Konstruksi 2,42% 2,71% 3,13% 2,84% 2,19% 7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 1,72% 1,78% 2,10% 2,04% 1,92% 8 Transportasi dan pergudangan 1,72% 1,75% 1,97% 1,86% 1,90% 9 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 1,94% 2,36% 2,68% 2,65% 2,65% 10 Informasi dan komunikasi 2,65% 2,37% 2,36% 2,16% 2,23% 11 Jasa keuangan dan asuransi 0,56% 0,64% 0,75% 0,74% 0,87% 12 Real Estat 7,11% 6,98% 7,87% 5,75% 4,96% 13 Jasa profesional, ilmiah dan teknis 1,59% 1,64% 1,92% 1,78% 1,52% 14 Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya 1,83% 1,92% 2,08% 1,98% 1,69% 15 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 1,21% 1,32% 1,57% 1,54% 1,41% 16 Jasa pendidikan 0,97% 1,07% 1,26% 1,24% 1,12% 17 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0,66% 0,85% 0,96% 0,91% 1,00% 18 Kesenian, hiburan dan rekreasi 2,54% 2,29% 2,65% 2,34% 2,28% 19 Kegiatan jasa lainnya 2,30% 2,27% 2,75% 2,85% 2,36% 20 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan 2,47% 2,22% 2,47% 1,54% 1,67% 21 Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 22 Rumah tangga 2,04% 2,02% 2,44% 2,47% 2,25% 23 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 2,99% 2,97% 3,65% 3,50% 3,42% NPF Industri 2,32% 2,37% 2,67% 2,59% 2,44% E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan 6.1.2 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Pada triwulan IV-2023, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan secara year on year sebesar 12,98% atau menjadi Rp23,00 triliun. Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan F. Jenis Valuta Pinjaman Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan Tabel 6-5 Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk Sektor Ekonomi (miliar Rupiah) penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas No Sektor Ekonomi Jumlah sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal dalam maupun luar negeri. Pada triwulan IV-2023 jumlah ventura untuk periode triwulan IV-2023 sebagai berikut: 1 Pertanian, kehutanan dan perikanan 935,58 pinjaman yang diterima sebesar Rp295,28 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 67,19% porsi pinjaman A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura 2 Konvensional 3 Total aset dan liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Pertambangan dan penggalian 85,56 Industri pengolahan 389,42 berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 29,03%, Yen Jepang 3,74%, Euro 0,04%, dan Singapore Dollar 0,002%. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin Ventura mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4 0,01% dan 3,50% menjadi Rp27,25 triliun dan Rp11,93 triliun 17,28 Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara 5 itu, ekuitas mengalami penurunan sebesar 2,55% menjadi 21,92 asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (hedging). Rp15,31 triliun. 6 Konstruksi 200,58 7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 6.659,11 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 2 0 8 Transportasi dan pergudangan 114,14 9 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 81,66
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I Grafik 6-4 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah) 30.00 27.91 27.35 27.24 27.25 25.94 25.00 20.00 p R n u i l i r T 1 5.00 11.66 14.28 12.42 15.49 11.78 15.57 11.53 15.71 11.93 15.31 10.00 5.00
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Aset Liabilitas Ekuitas B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura berasal dari pembiayaan usaha produktif/bagi hasil Selama periode triwulan III-2023 sampai triwulan-IV 2023 dengan proporsi sebesar 57,49% dari total terdapat satu pencabutan izin usaha sehingga jumlah pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang Perusahaan Modal Ventura pada triwulan IV-2023 yaitu disalurkan sebesar Rp9,97 triliun. Sementara itu, bila sebanyak 54 perusahaan. dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura mobil dan sepeda motor, mendominasi total Total pembiayaan/penyertaan neto Perusahaan Modal pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri Ventura mengalami penurunan sebesar 1,93% menjadi Perusahaan Modal Ventura dengan total Rp17,34 triliun bila dibandingkan dengan triwulan pembiayaan/penyertaan sebesar Rp6,66 triliun atau sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan neto terbesar sebesar 36,89%. Grafik 6-5 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah) 20,00 18.02 18.69 18.22 17.68 17.34 18,00 16,00 14,00 12,00 10.63 11.19 10.93 10.28 9.97 10,00 8,00 6.67 6.75 6.54 6.66 6.77 6,00 4,00 2,00 0.71
0.75
0.75
0.75
0.61
0 TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Penyertaan Saham Obligasi Konversi Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang Start-Up Pembiayaan Usaha Produktif/Bagi Hasil Total Pembiayaan/Penyertaan 1 2 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 16 Jasa pendidikan 9,72 27,56 17 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I 11,94 18 Kesenian, hiburan dan rekreasi Tabel 6-5 Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi (miliar Rupiah) Kegiatan jasa lainnya 133,12 19 Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; Aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri No Sektor Ekonomi Jumlah 20 1.352,82 1 Pertanian, kehutanan dan perikanan 935,58 Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya 21
2 Pertambangan dan penggalian 85,56 3 Industri pengolahan 389,42 22 Rumah tangga 45,31 Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin 23 270,79 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 4 17,28 Total 18.053,61 Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah 21,92 5 D. Rasio Keuangan 200,58 6 Konstruksi Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 7 6.659,11 keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap 8 Pengangkutan dan pergudangan 114,14 Total Aset (IFAR), Return on Asset (ROA), dan Return on Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 9 81,66 Equity (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing 95,66%, 63,65%, 1,53%, dan 2,17%. 10 Informasi dan komunikasi 950,41 a) BOPO mengalami peningkatan dari 92,13% pada 11 3.317,30 Aktivitas keuangan dan asuransi triwulan III-2023 menjadi 95,66% pada triwulan-IV 2023. 12 597,87 Real Estat IFAR mengalami penurunan dari 64,91% pada triwulan b) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis 330,15 13 III-2023 menjadi 63,65% pada triwulan-IV 2023. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya ROA mengalami penurunan dari 2,04% pada triwulan c) 2.497,90 14 III-2023 menjadi 1,53% pada triwulan-IV 2023. ROE mengalami penurunan dari 2,90% pada triwulan d) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib III-2023 menjadi 2,17% pada triwulan-IV 2023. 15 3,45 16 Pendidikan 9,72 E. Sumber Pendanaan 27,56 17 Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima 11,94 18 Kesenian, hiburan dan rekreasi pinjaman dan pendanaan dengan total pada triwulan 19 Aktivitas jasa lainnya 133,12 IV-2023 adalah sebesar Rp9,60 triliun atau meningkat sebesar 2,83% dibandingkan triwulan sebelumnya. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan 1.352,82 20 Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
21 Grafik 6-6 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah) Rumah tangga 45,31 22 270,79 23 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 18.053,61 Total TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 4.81 7.70 4.15 6.90 7.28 Pinjaman Dalam Negeri 1.96 3.97 1.94 4.27 2.10 Pinjaman Luar Negeri 0.70 0.55 0.70 0.39 0.57 Pinerbitan Surat Berharga 0.12 0.03 0.22 Pinjaman Subordinasi 0.03 0.03 9.60 9.34 9.97 9.62 Total Sumber Pendanaan 9.26 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 2 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I 6.1.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat satu Perusahaan Infrastruktur Pembiayaan Infrastruktur dengan total aset sebesar Rp15,11 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI) adalah badan Rp12,72 triliun dan Rp2,39 triliun pada triwulan IV-2023. usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset, dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. liabilitas, dan ekuitas meningkat sebesar 2,14%, 2,04%, dan Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar 2,72%. Grafik 6-7 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (Triliun Rupiah) 16,51 14,21 15,08 12,75 15,08 12,78 14,79 12,46 15,11 12,72 2,29 2,33 2,30 2,33 2,39 TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Aset Liabilitas Ekuitas Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis infrastruktur Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan total maka infrastruktur telekomunikasi dan informatika pembiayaan sebesar Rp3,09 triliun atau sebesar 26,77%. mendominasi total pembiayaan yang disalurkan industri Tabel 6-6 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (miliar Rupiah) Jenis Infrastruktur TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Infrastruktur Transportasi 1.844 1.371 1.451 1.272 1.269 Infrastruktur Jalan 1.724 1.762 1.743 1.731 1.917 Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi 362 371 364 357 367 Infrastruktur Air Minum 670 686 725 782 729 Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 2.870 2.814 3.076 2.488 3.094 Infrastruktur Ketenagalistrikan 180 179 179 181 179 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan 3.557 2.689 2.751 2.702 2.512 Infrastruktur Kawasan 734 722 719 723 499 Infrastruktur Kesehatan 80 99 98 96 569 Infrastruktur Lain 501 499 485 461 421 Jumlah 12.521 11.193 11.592 10.795 11.556 6.1.4 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Khusus Lembaga Keuangan Khusus (LKK) meliputi Lembaga membantu mensukseskan program-program pemerintah Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multigriya dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), nasional. Total Aset LKK mengalami kenaikan 0,70% pada dan BP Tapera. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan triwulan IV-2023 menjadi Rp175,97 triliun dibandingkan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk dengan triwulan sebelumnya. 1 2 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Grafik 6-8 Pertumbuhan Aset LKK (triliun Rupiah) 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 p R n u i l i r T 60,00 40,00 20,00 TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 LPEI (Persero) 87,03 82,63 76,22 74,52 67,67 SMF (Persero) 32,94 34,54 34,27 39,00 45,70 PNM (Persero) 46,56 49,85 49,56 49,48 50,92 BP Tapera 11,95 11,87 11,86 11,74 11,67 Total Aset LKK 178,48 178,90 171,91 174,75 175,97 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Total aset LPEI pada triwulan IV-2023 mengalami penurunan bertujuan untuk meningkatan kemampuan ekspor nasional. 9,19% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp67,67 triliun. Grafik 6-9 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Triliun Rupiah) 90.00 87,03 82,63 80.00 76,22 74,52 67,67 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 2 4
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I Pembiayaan LPEI mengalami penurunan 5,40% dari periode disebabkan turunnya pembiayaan konvensional (-5,35%) dan sebelumnya menjadi Rp73,82 triliun. Penurunan tersebut syariah (-5,70%) dibandingkan periode TW III-2023. Grafik 6-10 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah) 90.00 80.00 11,47 70.00 11,21 10,98 10,54 9,94 60.00 50.00 72,17 40.00 67,79 67,23 67,50 63,88 30.00 20.00 10.00
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Konvensional Syariah Sarana Multigriya Finansial (SMF) Aset PT SMF (Persero) pada triwulan IV-2023 mengalami kenaikan sebesar 17,18% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp45,70 triliun. Grafik 6-11 Aset PT SMF (Persero) (triliun Rupiah) 50,00 45,70 45,00 39,00 40,00 p R n u 35,00 30,00 32,94 34,54 34,27 i l i r T 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Aset Nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp14,21 penyalur KPR pada periode ini tercatat naik sebesar 7,11% dari triliun, tidak terdapat perubahan dengan triwulan triwulan sebelumnya menjadi Rp35,98 triliun. Sementara itu, sebelumnya. pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil Grafik 6-12 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (triliun Rupiah) 40,00 35,98 35,00 33,59 30,00 27,14 28,46 30,00 25,00 20,00 15,00 13,29 13,29 13,61 14,21 14,21 10,00 5,00
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Pinjaman yang disalurkan Sekuritisasi 1 2 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 PT PNM BP Tapera PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PNM Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) adalah badan hukum merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit (Tapera) sesuai UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, Perumahan Rakyat. BP Tapera berfungsi untuk mengatur, usaha kecil dan menengah. Aset PT PNM pada Triwulan IV mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap 2023 tercatat sebesar Rp50,92 triliun, naik 2,91% dari triwulan pengelolaan untuk melindungi kepentingan Peserta Tapera. sebelumnya. Penyaluran pinjaman oleh PT PNM pada periode Aset Badan BP Tapera dan Dana Tapera pada triwulan IV 2023 pelaporan mengalami kenaikan sebesar 2,09% dari periode sebesar Rp11,67 T, mengalami penurunan Rp0,08 T (0,66% sebelumnya menjadi Rp42,02 triliun. qtq). Penurunan aset dialami oleh Dana Tapera sebesar Rp0,10 T (1,24% qtq) menjadi Rp7,79 T, sedangkan aset Badan BP Tapera meningkat Rp0,02 T (0,54% qtq) menjadi Rp3,87 T. Grafik 6-13 Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT PNM (Persero) (triliun Rupiah) Grafik 6-14 Perkembangan Aset BP Tapera (triliun Rupiah) 50,00 46,56 49,85 49,56 49,48 50,92 15,00 41,21 41,43 41,16 42,02 38,44 40,00 11,95 11,87 11,86 11,75 11,67 30,00 10,00 8,15 8,07 8,05 7,90 7,81 20,00 3,80 3,80 3,81 3,84 3,86 10,00 5,00
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Dec - 22 Mar - 23 Jun - 23 Sep - 23 Dec - 23 Aset Pemberian Pinjaman Aset Badan BP Tapera Aset Dana Tapera Total Aset BP Tapera 6.1.5 Perkembangan Industri Pergadaian Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, OJK, serta 4 perusahaan pergadaian swasta syariah yang perusahaan pergadaian yang diawasi oleh OJK tidak lagi memperoleh ijin dari OJK. Pada periode laporan, total aset hanya perusahaan pergadaian pemerintah, yaitu PT perusahaan pergadaian berizin tercatat naik 3,02% menjadi Pegadaian. Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 1 Rp85,58 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman perusahaan pergadaian pemerintah, 151 perusahaan yang disalurkan pergadaian pada triwulan IV- 2023 tercatat pergadaian swasta konvensional yang memperoleh ijin dari sebesar Rp69,49 triliun, atau naik 3,08% dibandingkan triwulan sebelumnya. Grafik 6-15 Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian (triliun Rupiah) 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Aset 75.51 78.37 79.87 83.03 85.58 Pinjaman Yang Disalurkan 60.66 62.95 64.65 67.41 69.49 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 2 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I 6.1.6 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Tabel 6-7 Jumlah LKM Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan IV-2023 adalah No Jenis Badan Usaha TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 sebanyak 245 LKM dengan 165 LKM konvensional dan 80 full Syariah. 1 Konvensional Sementara itu data keuangan LKM sebagaimana ketentuan Koperasi 100 92 91 91 91 adalah menggunakan data laporan 4 bulanan. Total aset LKM PT 61 62 69 72 74 berdasarkan laporan periode Desember 2023 adalah sebesar Rp1.581,88 miliar dengan penyaluran pinjaman sebesar 2 Syariah Rp1.007,73 miliar, serta simpanan sebesar Rp569,63 miliar. Koperasi 80 80 80 79 79 PT 1 1 1 1 1 Jumlah 242 235 241 243 245 Tabel 6-8 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (miliar Rupiah) No Jenis Indikator Desember 2022 April 2023 Agustus 2023 Desember 2023 1 Aset 1.515,31 1.466,69 1.495,36 1.581,88 2 Liabilitas (+dana Shirkah Temporer) 836,03 804,68 837,67 896,01 3 Ekuitas 679,29 662,01 657,69 685,87 4 Pinjaman Yang Diberikan 945,23 984,70 1.001,74 1.007,73 5 Simpanan/Tabungan 548,17 503,40 532,69 569,63 6.1.7 Perkembangan Industri Peer to Peer Lending (P2PL) Jumlah penyelenggara yang berizin sampai dengan periode pinjaman outstanding mencapai Rp59,64 triliun. TWP (tingkat Desember 2023 sebanyak 101 entitas. Total aset peer to peer wan prestasi/pinjaman macet) pada triwulan IV-2023 lending pada periode laporan sebesar Rp7,04 triliun dengan mengalami peningkatan sebesar 0,11% menjadi 2,93% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tabel 6-9 Perkembangan Industri Peer to Peer Lending (P2PL) No Keterangan TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Jumlah Penyelenggara 102 102 102 101 101 2 Aset (Triliun Rp) 5,51 6,39 6,83 7,41 7,04 3 Jumlah Pemberi Pinjaman 999.455 1.021.273 1.087.654 1.098.439 1.209.336 4 Jumlah Penerima 99.795.780 108.890.010 115.801.742 121.955.315 120.259.912 5 Akumulasi penyaluran pinjaman (Triliun Rp) 528,01 582,76 640,48 696,87 763,14 6 Outstanding Pinjaman (Triliun Rp) 51,12 51,02 52,70 55,70 59,64 7 TWP 2,78% 2,81% 3,29% 2,82% 2,93% 1 2 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I 6.1.8 Perkembangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) PT Sarana Multi Infrastruktur atau disingkat SMI merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan berdasarkan penugasan pemerintah. Aset PT SMI pada triwulan-IV 2023 tercatat sebesar Rp116,18 triliun, naik 0,95% dari triwulan sebelumnya. Penyaluran pinjaman oleh PT SMI pada triwulan-IV meningkat sebesar 0,95% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp88,33 triliun. Grafik 6-16 Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pembiayaan PT SMI (Persero) (triliun Rupiah) 120,00 117,39 112,97 116,51 115,09 116,18 100,00 91,32 88,67 90,20 87,54 88,33 80,00 60,00 40,00 20,00
TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 Aset Pembiayaan 6.1.9 Perkembangan Program Strategis PVML 1. Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan IV-2023, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp49,63 triliun dengan rincian sebagai berikut: Tabel 6-10 Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif PEMBIAYAAN SEKTOR EKONOMI KREATIF Nilai (Rupiah) Arsitektur 852.606.272.372 Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk 3.298.432.817.216 Film, Animasi, dan Video 291.771.678.827 Fotografi 553.887.755.290 Kriya 17.467.040.445.096 Kuliner 13.281.199.608.145 Musik 470.224.731.861 Fashion 3.298.289.472.858 Aplikasi dan Game Developer 2.847.485.221.443 Penerbitan 1.330.016.133.962 Periklanan 2.490.322.009.493 Televisi dan Radio 1.033.704.706.624 Seni Pertunjukan 17.856.547.131 Seni Rupa 2.392.832.655.680 Total 49.625.670.055.998 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 2. Pembiayaan Sektor Pariwisata Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan IV-2023, nilai outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp46,39 triliun. Tabel 6-11 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata PEMBIAYAAN SEKTOR PARIWISATA Nilai (Rupiah) Penyediaan Akomodasi 5.937.124.738.920 Penyediaan Makanan dan Minuman 4.832.541.776.453 Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api 479.826.502.459 Jasa Transportasi Angkutan Darat 2.689.436.375.004 Jasa Transportasi Angkutan Laut 528.392.112.520 Jasa Transportasi Angkutan Udara 274.807.413.584 Jasa Penyewaan Transportasi 5.119.161.527.935 Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya 3.433.758.973.684 Kegiatan Budaya 525.652.252.741 Kegiatan Olahraga dan Rekreasi 251.516.266.246 Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata 14.361.945.951.472 Jasa terkait dengan Pariwisata 4.588.059.847.481 Produk Konsumsi Lainnya 3.363.144.544.477 Total 46.385.368.282.976 6.1.10 Perkembangan PVML Syariah Pada triwulan IV-2023, aset PVML Syariah mengalami kenaikan sebesar Rp3,57 triliun atau naik 3,60% dibandingkan dengan triwulan III-2023 dari sebesar Rp99,31 triliun menjadi sebesar Rp102,89 triliun. Selanjutnya, secara komposisi aset PVML Syariah didominasi oleh Lembaga Keuangan Khusus Syariah sebesar 43,44%, kemudian diikuti Perusahaan Pembiayaan Syariah 29,57%, Pergadaian 13,27%, Sarana Multi Infrastruktur Syariah 8,80%, Perusahaan Modal Ventura Syariah 4,18%, Lembaga Keuangan Mikro Syariah 0,61%, dan Peer-to-Peer Lending Syariah 0,13%. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 2 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I Tabel 6-12 Total Aset IKNB Syariah Triwulan IV-2023 (Triliun Rupiah) No Industri TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Perusahaan Pembiayaan Syariah 21,88 25,07 26,89 28,34 30,42 2 Perusahaan Modal Ventura Syariah 4,23 4,49 3,84 4,00 4,30 3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 0,60 0,59 0,59 0,61 0,62 4 Pergadaian Syariah 11,14 11,24 11,50 12,99 13,65 5 Peer-to-Peer Lending Syariah 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 6 Sarana Multi Infrastruktur Syariah 6,99 6,99 8,34 9,20 9,05 7 Lembaga Keuangan Khusus Syariah 41,19 43,93 44,03 44,04 44,69 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah 8,88 8,86 8,61 8,13 8,01 Sarana Multigriya Finansial Syariah 3,87 4,23 4,54 5,27 5,37 Pemodalan Nasional Madani Syariah 28,44 30,83 30,87 30,63 31,31 Total 86,16 92,44 95,32 99,31 102,89 Keterangan: Aset pergadaian syariah bersumber dari laporan bulanan PT Pegadaian dan Laporan triwulan IV pergadaian swasta Sarana Multi Infrastruktur Syariah akan diklasifikasikan sebagai Lembaga Keuangan Khusus pada publikasi Laporan Triwulan I 2024 Sampai dengan triwulan IV-2023, jumlah pelaku PVML Syariah 5. Pergadaian Syariah yang terdiri atas satu Perusahaan PT terdiri dari 99 Perusahaan Full Syariah dan 34 Unit Usaha Pegadaian (UUS) dan empat Perusahaan Pergadaian Syariah (UUS), dengan rincian sebagai berikut: Swasta Syariah; dan 1. Perusahaan Pembiayaan Syariah sebanyak tiga 6. Peer-to-Peer Lending Syariah sebanyak tujuh perusahaan. Perusahaan Full Syariah dan 27 UUS; 2. Perusahaan Modal Ventura Syariah sebanyak lima A. Perusahaan Pembiayaan Syariah Perusahaan Full Syariah dan dua UUS; Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 30 perusahaan 3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 80 pembiayaan syariah yang terdiri atas tiga perusahaan perusahaan; berbentuk full fledged dan 27 perusahaan berbentuk UUS. 4. Lembaga Keuangan Khusus Syariah yang terdiri atas satu Total aset perusahaan pembiayaan syariah pada triwulan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (UUS), satu IV-2023 sebesar Rp30,42 triliun atau mengalami peningkatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UUS), satu PT sebesar 7,33% atau senilai Rp2,08 triliun dibandingkan Permodalan Nasional Madani (UUS), dan satu PT Sarana triwulan sebelumnya. Multi Infrastruktur (UUS); Tabel 6-13 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Triwulan IV-2023 (miliar Rupiah) No Keterangan TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Kas dan Setara Kas 1.188 1.354 1.867 1.180 1.224 2 Aset Tagihan Derivatif
1 3 Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto (Aset Produktif) 18.661 19.817 21.311 22.793 24.835 4 Penyertaan Modal
5 Investasi dalam Surat Berharga Syariah
2 2 2 2 6 Aset yang Digunakan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan - Neto 1.221 2.616 2.942 3.422 3.267 7 Aset Tetap dan Inventaris - Neto 78 77 76 98 94 8 Aset Pajak Tangguhan 30 31 31 30 28 9 Rupa-rupa Aset 700 1.176 663 818 970 Total Aset 21.879 25.074 26.891 28.343 30.420 Pada triwulan IV-2023, porsi piutang pembiayaan piutang pembiayaan jual beli tersebut, yaitu sebesar Rp19,11 berdasarkan prinsip syariah didominasi oleh piutang triliun. pembiayaan jual beli sebesar 76,95% dari total piutang. Total 1 2 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B. Perusahaan Modal Ventura Syariah Terdapat tujuh perusahaan modal ventura syariah yang terdiri triwulan IV-2023 sebesar Rp4,30 triliun yang mengalami atas lima perusahaan berbentuk full fledged dan dua peningkatan sebesar Rp0,30 triliun atau naik 7,59% perusahaan berbentuk UUS pada triwulan IV-2023. Total aset dibandingkan triwulan sebelumnya. perusahaan modal ventura syariah pada Tabel 6-14 Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah Triwulan IV-2023 (miliar Rupiah) No Keterangan TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Kas dan Setara Kas 445,38 667,59 592,49 633,62 586,12 2 Penyertaan Saham berdasarkan Prinsip Syariah 132,82 145,12 155,35 169,40 166,50 3 Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto
4 Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha
5 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto 2.755,86 2.920,90 2.622,20 2.449,85 2.501,96 6 Tagihan Kegiatan Usaha Lain 22,11 21,53 23,18 24,52 19,88 7 Investasi dalam Surat Berharga
8 Aset Tetap dan Inventaris Neto 25,11 28,97 30,00 34,07 33,78 9 Aset Pajak Tangguhan 10,57 12,35 12,82 13,66 13,99 10 Aset Lain-lain 837,61 692,07 399,41 675,07 981,39 Total Aset 4.229,46 4.488,53 3.835,46 4.000,19 4.303,63 C. Lembaga Keuangan Khusus Syariah, Pergadaian Syariah, Sarana Multi Infrastruktur Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Tabel 6-14 Perkembangan Aset Pada Lembaga Keuangan Khusus Syariah, Pergadaian Syariah, Sarana Multi Infrastruktur Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Triwulan IV-2023 (triliun Rupiah) No Keterangan TW IV 2022 TW I 2023 TW II 2023 TW III 2023 TW IV 2023 1 Pergadaian Syariah 11,14 11,24 11,50 12,99 13,65 2 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah 8,88 8,86 8,61 8,13 8,01 3 Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah 3,87 4,23 4,54 5,27 5,37 4 PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Syariah 28,44 30,83 30,87 30,63 31,31 5 PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Syariah 6,99 6,99 8,34 9,20 9,05 6 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 0,60 0,59 0,59*) 0,61 0,62 LPEI, PPSP, PT PNM, dan PT SMI berupa unit usaha syariah. PPSP untuk syariah adalah PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF). | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 3 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I 6.2 AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OJK telah menerbitkan satu Peraturan Otoritas Jasa e. Perjanjian kegiatan usaha; Keuangan (POJK) dan dua Surat Edaran Otoritas Jasa f. Sumber pendanaan yang berasal dari penambahan Keuangan (SEOJK) dan satu Surat Edaran Dewan Komisioner modal disetor, pinjaman, penerbitan efek bersifat (SEDK) di periode triwulan IV 2023, dengan rincian sebagai utang, pinjaman/pendanaan subordinasi, wakaf, berikut: dan/atau hibah; g. Peningkatan tingkat kesehatan; 1. POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (POJK 25/2023) Latar Belakang: i. j. 1. POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (POJK 25/2023) Latar Belakang: i. j. Manajemen risiko; Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan; Ekuitas minimum; k. Sistem informasi dan teknologi informasi; Latar belakang penyusunan POJK 25/2023 adalah sebagai l. Larangan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha; berikut: m. Penerapan program APU PPT dan pelindungan a. Ketentuan dalam POJK 35/POJK.05/2015 berlaku konsumen; untuk semua jenis PMV (one size fits all), baik yang n. Pelaporan yang terdiri dari laporan berkala dan laporan portofolionya didominasi penyertaan modal maupun lainnya; dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah o. Ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan (UMKM). penutup. b. Perlu penyempurnaan RPOJK Penyelenggaraan Usaha c. PMV agar lebih sesuai dengan fokus kegiatan usaha PMV; dan Amanat pengaturan lebih lanjut sebagaimana 2. SEOJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Latar Belakang: 2. SEOJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Latar Belakang: Pasal 116 ayat (3), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Latar belakang penyusunan SEOJK 19/2023 adalah dan Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang P2SK. sebagai berikut: Pokok Pengaturan: a. Dalam rangka mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Adapun pokok-pokok pengaturan POJK 25/2023 adalah: Berbasis Teknologi Informasi sebagai amanat Pasal 25 a. Jenis kegiatan usaha bagi PMV dan UUS, kategori ayat (3), Pasal 26 ayat (8), Pasal 29 ayat (2) dan ayat perusahaan, kegiatan berbasis imbal jasa dan kegiatan (3), Pasal 35 ayat (6), Pasal 36 ayat (9), Pasal 44 ayat lain, serta tujuan dan batasan dalam penyelenggaraan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 101 ayat (6), dan Pasal 104 usaha; ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor b. Perusahaan berbentuk venture capital corporation, 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan pengelolaan dana ventura, pembentukan dan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan pengelolaan dana ventura, penggunaan nama dana b. Dasar hukum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ventura, perjanjian pembentukan dana ventura, batas adalah POJK Nomor 10/POJK.05/2023 tentang minimum penyertaan dana ventura, penempatan dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi ventura, persyaratan pemegang unit penyertaan dana Informasi. ventura, hak pemegang unit penyertaan dana ventura dan rapat pemegang unit penyertaan dana ventura, Pokok Pengaturan: pembubaran dana ventura, kewajiban, larangan, dan Adapun pokok-pokok pengaturan SEOJK 19/2023 adalah: tugas perusahaan berbentuk venture capital a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku corporation dan bank kustodian, dan wali amanat; pada tanggal ditetapkan, 8 November 2023; c. Perusahaan berbentuk venture debt corporation dan b. Dalam melakukan Pendanaan, Penyelenggara harus kerja sama pembiayaan; memastikan bahwa Pengguna memahami hal yang d. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi perusahaan: perlu diperhatikan pada sistem elektronik 1) Gearing Ratio Penyelenggara. Selain itu, Penyelenggara 2) Kualitas Aset Produktif melaksanakan penilaian (scoring) atas permohonan 3) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif perolehan Pendanaan; dan Cadangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan c. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas 4) BMPP maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam 5) Pemeliharan dan Pengembalian Bukti Kepemilikan memfasilitasi Pendanaan. Manfaat ekonomi yang Agunan dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal 6) Penagihan hasil, termasuk: 7) Transparansi Kegiatan Usaha 1) bunga/margin/bagi hasil; 8) Penegakan Kepatuhan; 2) biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan 1 3 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I 3) biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak. Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna; Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna; d. Penyelenggara harus memublikasikan kinerja Pendanaan pada halaman utama situs web, aplikasi, dan/atau Sistem Elektronik milik Penyelenggara yang memuat informasi paling sedikit: 1) nilai Pendanaan yang tersalurkan; 2) jumlah Pemberi Dana; 3) jumlah Penerima Dana; dan 4) tingkat keberhasilan bayar Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari Penerima Dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan Pendanaan kepada kontak darurat; e. Dalam melakukan Penagihan, Penyelenggara harus memastikan bahwa: 1) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku; 2) dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada Penerima Dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 3) identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penyelenggara; 4) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan; dan 5) pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerja sama dengan Penyelenggara juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi Penyelenggara; f. Ketentuan peralihan: 1) Perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Pendanaan; dan 2) Dalam hal perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku diperlukan perubahan setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, perubahan atas perjanjian Pendanaan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 3. SEOJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik bagi Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Latar Belakang: Latar belakang penyusunan SEOJK 20/2023 adalah sebagai amanat pengaturan Pasal 114 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Pokok Pengaturan: Adapun pokok-pokok pengaturan SEOJK 20/2023 adalah: a. Ruang lingkup permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik; b. Tata cara penyampaian dan persyaratan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik; c. Kewajiban untuk menyimpan dokumen asli atas dokumen perizinan, persetujuan, atau pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku; d. Ketentuan peralihan atas permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada OJK dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapatkan izin, persetujuan, dan/atau surat pencatatan pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan e. Format tentang permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik. 4. SEDK Nomor 2/SEDK.06/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama PVML (SEDK 2/2023) Latar Belakang: Latar belakang penyusunan SEDK 2/2023 adalah sebagai berikut: a. Upaya menciptakan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang sehat dan melindungi pemangku kepentingan, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi penyelenggaraan usaha, juga ditempuh dengan cara mengarahkan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya kepada praktik-praktik tata kelola yang baik dan pemenuhan prinsip kehati-hatian; b. Dalam rangka mendukung terwujudnya perizinan prima, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan layanan perizinan bagi kepengurusan dan kepemilikan lembaga jasa keuangan yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan; dan c. Untuk melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, diperlukan panduan bagi Otoritas Jasa Keuangan khususnya satuan kerja yang memiliki fungsi dan kewenangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Pokok Pengaturan: Adapun pokok-pokok pengaturan SEDK 2/2023 adalah: a. Ketentuan umum; b. Persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan; c. Perangkat penilaian kemampuan dan kepatutan; d. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP; | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 3 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I e. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi h. Pembatalan persetujuan; calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, i. Dokumentasi dan administrasi hasil penilaian anggota dewan pengawas syariah, anggota dewan kemampuan dan kepatutan; direktur, dan/atau direktur pelaksana; j. Penggunaan informasi database hasil penilaian f. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi kemampuan dan kepatutan; pengelola statuter; k. Ketentuan lain-lain; dan g. Penghentian proses penilaian kemampuan dan l. Penutup. kepatutan; 6.3 AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA 6.3.1 Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Infrasstruktur untuk periode Oktober - Modal Ventura Desember 2023. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan dapat dilihat pada tabel A. Analisis Laporan Berkala (Off-site Supervision) berikut: Selama triwulan IV-2023, pengawasan off-site dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Tabel 6-15 Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Terlambat Tepat Waktu Jenis Laporan Okt 2023 Nov 2023 Des 2023 Okt 2023 Nov 2023 Des 2023 LBPPI 4 1 6 144 147 141 LBPMV 6 4 7 48 50 47 LBPPI 0 0 0 2 2 2 LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa B. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision) Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Pada triwulan IV-2023 OJK telah melakukan pemeriksaan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan langsung terhadap empat Lembaga Pembiayaan, dengan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan yang terbagi dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. menjadi sebagai berikut: a. Dua Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup Selain laporan bulanan, Pengawas melakukan monitoring pemeriksaan meliputi risiko pembiayaan dan APU PPT, terhadap penyampaian laporan berkala lainnya, yaitu dengan periode pemeriksaan tanggal 9 Oktober s.d 10 laporan Rencana Bisnis Tahunan (RBT) dan laporan November 2023. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang jatuh b. Satu Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup tempo pada tanggal 30 November 2023, dengan rincian pemeriksaan meliputi risiko pembiayaan, risiko sebagai berikut: operasional, tata kelola perusahaan pembiayaan yang Tabel 6-16 Hasil Monitoring atas Penyampaian Laporan Berkala Lainnya baik dan APU PPT, dengan periode pemeriksaan tanggal 9 Oktober s.d 17 November 2023. Jenis Lembaga Pembiayaan RBT 2024 Terlambat Tepat Waktu RAKB 2024 Terlambat Tepat Waktu c. Satu Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh aspek profil risiko, aspek tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik, aspek rentabilitas, aspek permodalan dan APU PPT, dengan Perusahaan Pembiayaan 1 147 1 147 periode pemeriksaan tanggal 9 Oktober s.d 24 November 2023. Perusahaan Modal Ventura 5 49 5 49 Pemeriksaan dilakukan baik secara tatap muka maupun Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 0 2 0 2 virtual menggunakan media elektronik seperti video conference dan mekanisme pertukaran dokumen dengan menggunakan media cloud storage. Pemeriksaan Penegakan kepatuhan terhadap lembaga pembiayaan terhadap perusahaan pembiayaan sudah menerapkan yang terlambat menyampaikan RBT maupun RAKB tahun pendekatan Risk Based Supervision (RBS). 2024 dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis. 1 3 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I C. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi Pada triwulan IV-2023, OJK menerbitkan 148 sanksi administratif dengan rincian sebanyak 93 sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan dan 55 sanksi kepada Perusahaan Modal Ventura dengan rincian sebagai berikut: Tabel 6-17 Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan III-2023 No Jenis Sanksi PP PMV PPI 1 Denda 29 2 0 2 Peringatan Pertama 11 7 0 3 Peringatan Kedua 3 4 0 4 Peringatan Ketiga 2 3 0 5 Peringatan Tertulis 27 6 0 6 Pembekuan Kegiatan Usaha 0 1 0 7 Teguran Pertama 4 4 0 8 Teguran Kedua 5 2 0 9 Teguran Tertulis Pertama 11 11 0 10 Teguran Tertulis Kedua 1 2 0 11 Teguran Tertulis Ketiga 0 0 0 6 Teguran Tertulis 0 13 0 Total 93 55 0 D. Penyampaian Surat Pembinaan Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan tujuh surat pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus dari pengawas, di antaranya penurunan kinerja keuangan Perusahaan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, informasi terkait kepengurusan dan lainnya. E. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Selama triwulan IV-2023, terdapat delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung yang diterbitkan oleh OJK. F. Penyampaian Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan (TKS) Perusahaan Pembiayaan dan merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dapat kami sampaikan rekapitulasi absensi penyampaian laporan Hasil Penilaian Sendiri TKS Perusahaan Pembiayaan Tahun 2022. Adapun ringkasan dari rekapitulasi dimaksud adalah sebagai berikut: Tabel 6-18 Laporan Hasil Penilaian Sendiri TKS Sudah Menyampaikan Tepat Waktu 146 Terlambat 8 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 6.3.2 Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus A. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision) Pada triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung (on-site) terhadap tiga Lembaga Keuangan Khusus (LKK). Pemeriksaan OJK dilakukan dengan menerapkan compliance based supervision. B. Pengenaan Sanksi Pada triwulan IV-2023, OJK mengenakan satu sanksi administratif Peringatan pertama kepada satu LKK. C. Penyampaian Surat Pembinaan Selama triwulan IV-2023, tidak terdapat Surat Pembinaan yang diterbitkan oleh OJK. D. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Selama triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL). 6.3.3 Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan pengawasan terhadap lima Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus (termasuk PVML Syariah), satu Perusahaan Pembiayaan dalam likuidasi (termasuk PVML Syariah), serta 46 PVML Syariah. Adapun beberapa tindakan pengawasan yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut: A. Prudential Meeting dengan stakeholder Pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan prudential meeting dengan stakeholder Perusahaan dalam rangka pengawasan, dengan rincian 14 kali pertemuan bersama stakeholder perusahaan pembiayaan status pengawasan khusus dan tujuh kali pertemuan bersama stakeholder PVML syariah. B. Forum Panel Pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan satu forum panel terhadap Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus, satu forum panel terhadap PVML Syariah dan satu forum panel konglomerasi. C. Pemeriksaan Langsung Pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus dan satu PVML Syariah. D. Penyusunan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Pada triwulan IV-2023 telah diterbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus yang telah dilaksanakan pada triwulan sebelumnya, serta satu PVML Syariah. E. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Langsung Pada triwulan IV-2023 telah diterbitkan tiga surat kepada PVML Syariah dalam rangka menindaklanjuti Pemeriksaan Langsung yang telah dilaksanakan. F. Penerbitan Supervisory Letters Pada triwulan IV-2023 telah diterbitkan supervisory letters kepada Perusahaan dengan rincian 17 surat kepada Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus dan delapan surat kepada PVML Syariah. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 3 4
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 G. Penerbitan Sanksi atas Tindak Lanjut Pengawasan Pada triwulan IV-2023 telah diterbitkan sanksi kepada Perusahaan dengan rincian 14 surat sanksi kepada satu Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus dan 14 surat sanksi kepada tujuh PVML Syariah. Rincian sanksi tersebut antara lain empat sanksi peringatan tertulis, tiga sanksi peringatan pertama, 11 surat teguran tertulis pertama, satu sanksi peringatan kedua, empat sanksi peringatan ketiga, tiga sanksi denda, satu sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dan satu sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Tertentu. 6.3.4 Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional A. Aktivitas Pengawasan Pergadaian 1. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision) Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan pemeriksaan langsung (onsite) terhadap lima perusahaan pergadaian. Pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan compliance based supervision. 2. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Selama triwulan IV-2023, untuk Perusahaan Pergadaian telah diterbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung S-94/PL.12/2023 tanggal 19 Desember 2023. 3. Pengenaan Sanksi Pada triwulan IV-2023, OJK mengenakan 43 sanksi administratif sanksi Perusahaan Pergadaian. Sebagian besar sanksi berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 44 ayat (2) POJK 18/POJK.08/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Adapun per triwulan IV-2023, rincian sanksi yang diterbitkan adalah sebagai berikut: Tabel 6-19 Pengenaan Sanksi Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus pada Triwulan IV-2023 No Jenis Sanksi Pergadaian 1 Denda
2 Peringatan Tertulis yang berakhir dengan sendirinya 24 3 Peringatan Pertama 4 4 Peringatan Kedua 1 5 Peringatan Ketiga
6 Peringatan Tertulis 14
7 Pembekuan Kegiatan Usaha
8 Teguran Pertama
9 Teguran Kedua
10 Teguran Tertulis Pertama
11 Teguran Tertulis Kedua
12 Teguran Tertulis Ketiga
13 Teguran Tertulis
Total 43 1 3 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I 4. Pendelagasian Wewenang Pengawasan Perusahaan Pergadaian kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan wilayah Kantor Pusat Perusahaan Pergadaian tersebut berdomisili Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) Nomor 69/KRDK/2023 tanggal 27 Juli 2023 terkait Penataan Organisasi Bidang Manajemen Strategis I ("Kebijakan Strategis") dalam rangka Transformasi Organisasi OJK, telah diputuskan kebijakan pendelegasian wewenang fungsi perizinan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Perusahaan Pergadaian dan perusahaan Modal Ventura kepada Kantor OJK. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) Nomor 69/KRDK/2023 tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/D.06/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pada tanggal 7 Desember 2023 telah dilaksanakan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengawasan atas 96 (sembilan puluh enam) Perusahaan Pergadaian, kepada Kepala Kantor OJK wilayah Kantor Pusat Perusahaan Pergadaian tersebut berdomisili dengan rincian sebagai berikut: Tabel 6-20 No Kantor OJK Jumlah Perusahaan Pergadaian 1 Kantor OJK Provinsi Jawa Barat 16 2 Kantor OJK Cirebon 2 3 Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah 10 4 Kantor OJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 9 5 Kantor OJK Tegal 2 6 Kantor OJK Purwokerto 1 7 Kantor OJK Provinsi Jawa Timur 11 8 Kantor OJK Malang 2 9 Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara 17 10 Kantor OJK Kepulauan Riau 13 11 Kantor OJK Provinsi Riau 1 12 Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2 13 Kantor OJK Provinsi Bali 6 14 Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 15 Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 16 Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 1 17 Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah 1 Total 96
B A B V I B. Aktivitas Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu lembaga keuangan yang diawasi OJK sesuai amanat UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro diawasi oleh OJK baik di wilayah pengawasan kantor pusat maupun Kantor OJK di daerah. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap LKM di bawah pengawasan Kantor Pusat yang meliputi wilayah Jakarta dan Banten pada triwulan IV-2023 sebagai berikut: 1. Pengawasan Langsung (On-site Supervision) Selama triwulan IV-2023 telah dilakukan kegiatan pengawasan langsung yaitu pemeriksaan secara on-site, terhadap satu Lembaga Keuangan Mikro. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menerapkan compliance based supervision. 2. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Selama triwulan IV-2023, tidak terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Mikro yang diterbitkan oleh OJK. 6.3.5 Pengawasan Usaha Berbasis Teknologi A. Analisis Laporan (off-site supervision) Selama triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemantauan dan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin. Dengan rincian, terdapat 101 (seluruh perusahaan) menyampaikan laporan bulanan. B. Pemeriksaan Langsung (on-site supervision) Selama triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan enam pemeriksaan langsung Penyelenggara LPBBTI. Pemeriksaan langsung ini dilaksanakan secara offline. C. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Dalam rangka penindakan terhadap pengaduan pengguna, DPBT melakukan penanganan sebanyak 133 pengaduan terusan dari EPK, Kantor OJK, dan pengaduan lain yang ditujukan langsung ke DPBT sepanjang bulan Oktober dan Desember 2023. Pengaduan tersebut, diantaranya terkait Pengembalian pokok dan return/imbal hasil/margin, tagihan yang masih muncul pada aplikasi setelah dilakukan pengembalian dana atas pembatalan pengajuan pinjaman, pencairan dana pinjaman tanpa persetujuan dari pihak atas nama, indikasi penipuan, indikasi peretasan data pribadi dan penagihan tidak beretika. Pengawas telah melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang diadukan dan tindakan penyelesaian pengaduan lainnya. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 D. Monitoring Sanksi atas Tindak Lanjut Pengawasan Selama triwulan IV-2023, telah dilaksanakan rapat dalam rangka pengawasan Penyelenggara LPBBTI: Tabel 6-21 Rapat Pengawasan Penyelenggara LPBBTI Oktober November Desember 39 14 8 6.3.6 Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya Pelaksanaan Forum Panel Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan forum panel LJKNB, penyampaian risalah rapat dari forum panel yang telah berlangsung, analisis dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi forum panel, dan pelaksanaan knowledge sharing dengan rincian sebagai berikut: a. Pelaksanaan forum panel terhadap empat perusahaan PVML; b. Monitoring dan analisis pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi forum panel terhadap 13 perusahaan PVML; c. Pelaksanaan satu kali Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Forum Panel RBS IKNB; dan d. Pelaksanaan satu kali Konsinyering Pembahasan Proses Bisnis Pengawasan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya 6.3.7 Pemeriksaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Khusus Lembaga Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan tindak lanjut atas pelimpahan dugaan tindak pidana serta menyelenggarakan sosialisasi dan focus group discussion, dengan rincian sebagai berikut: a. Melakukan tahapan pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana pada satu perusahaan financial technology P2P lending dan dua lembaga keuangan mikro. b. Menyelenggarakan sosialisasi Buku "Pahami & Hindari Fraud & Tindak Pidana Lembaga Keuangan Mikro". c. Menyelenggarakan focus group discussion mengenai Implementasi UU P2SK dan KUHP dalam Penegakan Hukum Pidana di Sektor Jasa Keuangan. d. Melakukan persiapan upaya penertiban perusahaan gadai ilegal antara lain melakukan koordinasi dengan Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia dan menyiapkan SPO Penertiban PVML Ilegal. e. Melakukan penyusunan rencana kerja Deputi Direktur Pemeriksaan Khusus PVML untuk tahun 2024. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 3 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I 6.4 AKTIVITAS PERIZINAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA Sampai dengan triwulan IV-2023, telah diterima 2.582 permohonan masih dalam proses analisis. Adapun, rincian permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML yang permohonan izin/persetujuan/pencatatan kelembagaan dan diajukan. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 2.272 kepengurusan PVML selama triwulan IV-2023 disajikan pada permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML telah tabel berikut: diselesaikan, 104 permohonan telah ditanggapi, dan 206 Tabel 6-22 Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 Keterangan Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis* Telah Ditanggapi ** Selesai *** Pemberian Izin Usaha 61 5 66 2 11 53 Pencabutan Izin Usaha 16 4 20 3 1 16 Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 3
1 2 Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar /Pengendali/Modal/Pemegang Saham 225 80 305 34 36 235 Perubahan Nama 12 4 16
1 15 Kantor Cabang 894 140 1.034 20 3 1.011 Kegiatan Usaha Lain 64 32 96 36 5 55 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 482 105 587 78 26 483 Pelaporan Perubahan Pengurus 210 75 285 32 10 243 Pelaporan Syarat Keberlanjutan 126
126 Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing 38 6 44 1 10 33 Total 2.131 451 2.582 206 104 2.272 Keterangan: * Dalam Proses Analisis = Termasuk yang sedang menunggu penjadwalan klarifikasi FPT ** Telah ditanggapi = Dokumen yang telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh PVML *** Selesai = Termasuk permohonan yang ditolak 6.4.1 Pemberian Izin Usaha permohonan telah ditolak, dan satu permohonan telah dikembalikan, 11 permohonan telah ditanggapi, dan dua Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 66 permohonan permohonan masih dalam proses analisis. Adapun rincian izin usaha PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan pemberian izin usaha PVML disajikan dalam tabel berikut: tersebut, sebanyak 39 permohonan telah disetujui, 13 Tabel 6-23 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 3
1 Perusahaan Modal Ventura 2
Perusahaan Pergadaian 39
4 43
8 34
LKM 3
LPBBTI 11
UUS 3
Total 61 5 66 2 11 39 13 1 1 3 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 6.4.2 Pencabutan Izin Usaha disetujui, dua permohonan telah dikembalikan, permohonan telah ditanggapi, dan tiga permohonan masih Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 20 permohonan dalam proses analisis. Rincian pencabutan izin usaha PVML pencabutan izin usaha PVML yang diterima. Dari seluruh disajikan dalam tabel berikut: permohonan tersebut, sebanyak 14 permohonan telah Tabel 6-24 Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 6 3 9 1
1 Perusahaan Modal Ventura 1 1 2
Perusahaan Pergadaian 1
LKM
LPBBTI 6
6 2
1 UUS
Total 16
4 20
2 6.4.3 Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan permohonan telah disetujui dan satu laporan telah ditanggapi. Rincian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat tiga permohonan PVML disajikan dalam tabel berikut: penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak dua Tabel 6-25 Rekapitulasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 2
Perusahaan Modal Ventura 1
Perusahaan Pergadaian
LKM
LPBBTI
Total 3
6.4.4 Perubahan Kepemilikan / Anggaran Dasar / permohonan dimaksud, sebanyak 196 permohonan telah Pengendali / Modal / Pemegang Saham disetujui, sepuluh permohonan telah ditolak, 29 permohonan Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 305 permohonan telah dikembalikan, 36 permohonan telah ditanggapi, dan 34 perubahan kepemilikan/anggaran dasar/pengendali/ permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan modal/pemegang saham PVML yang diterima. Dari seluruh perubahan kepemilikan disajikan dalam tabel berikut: | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K satu 1 3 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I Tabel 6-26 Perubahan Kepemilikan/Anggaran Saham PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 84 33 117 13 7 84 3 10 Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan 1
Perusahaan Modal Ventura 35
6 41
2 7
30 2
Perusahaan Modal Ventura Syariah 5
5 1
Perusahaan Pergadaian 3
LKM
LPBBTI 97 37 134 16 18 76 5 19 Total 225 80 305 34 36 196 10 29 6.4.5 Perubahan Nama Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 16 permohonan disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, dan satu perubahan nama PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan telah ditanggapi. Rincian pelaporan perubahan permohonan dimaksud, sebanyak 14 permohonan telah nama PVML disajikan dalam tabel berikut: Tabel 6-27 Perubahan Nama PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 7 3 10
1 9
Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Pergadaian
LKM
LPBBTI 5
1 Total
12 4
1 14
1 6.4.6 Kantor Cabang tersebut, sebanyak 950 permohonan telah disetujui, 56 permohonan telah ditolak, lima permohonan telah Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 1034 permohonan dikembalikan, tiga permohonan telah ditanggapi, dan 20 izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan alamat kantor cabang, dan perubahan alamat kantor cabang disajikan dalam tabel berikut: kantor pusat PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan Tabel 6-28 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis* Telah Ditanggapi ** Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 677 101 778 11 1 715 49 2 Perusahaan Modal Ventura 157 30 187 4
181 2
Perusahaan Pergadaian 14
3 17
11 4
LKM
LPBBTI 43
6 49
41
3 Perusahaan Pembiayaan Syariah 1
Perusahaan Modal Ventura Syariah 2
Total 894 140 1.034 20 3 950 56 5 1 3 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 6.4.7 Kegiatan Usaha Lain permohonan telah ditolak, 18 permohonan telah dikembalikan, lima permohonan telah ditanggapi, dan 36 Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 96 permohonan permohonan masih dalam proses analisis. Rincian produk PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan permohonan produk PVML disajikan dalam tabel berikut: tersebut, sebanyak 30 permohonan telah disetujui, tujuh Tabel 6-29 Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 9 7 16 6
1 Perusahaan Pembiayaan Syariah 2
Perusahaan Modal Ventura 1
Perusahaan Modal Ventura Syariah 1
Perusahaan Pergadaian 18
18 3
1 9
LKM
LPBBTI 33 24 57 26 4 9 5 3 Total 64 32 96 36 5 30 7 18 6.4.8 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 587 permohonan permohonan telah dikembalikan, 26 permohonan telah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML yang diterima. ditanggapi, dan 78 permohonan masih dalam proses analisis. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 320 Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan PVML disajikan permohonan telah disetujui, 53 permohonan telah ditolak, 110 dalam tabel berikut: Tabel 6-30 Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 249 49 298 35 10 179 19 55 Perusahaan Modal Ventura 54 8 62 14 1 35 3 9 Perusahaan Pergadaian 51 10 61 7 4 35 2 13 Lembaga Keuangan Khusus Lainnya 2
LPBBTI 126 38 164 22 11 69 29 33 Total 482 105 587 78 26 320 53 110 6.4.9 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama telah disetujui, sepuluh permohonan telah ditanggapi dan 32 permohonan masih dalam proses analisis. rincian pelaporan Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 285 pelaporan perubahan pengurus/pihak utama PVML disajikan dalam perubahan pengurus/pihak utama PVML yang diterima. Dari tabel berikut: seluruh permohonan tersebut, sebanyak 243 permohonan Tabel 6-28 Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 116 44 160
Perusahaan Modal Ventura 26
9 35
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya 5
LPBBTI 63
22 85
20 10
Total 210
75 285
32 10
243
| L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 4 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I 6.4.10 Pelaporan Syarat Berkelanjutan pelaporan tersebut, sebanyak 126 pelaporan telah disetujui. rincian pelaporan syarat berkelanjutan PVML disajikan dalam Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 126 pelaporan tabel berikut: syarat berkelanjutan PVML yang diterima. Dari permohonan Tabel 6-29 Rekapitulasi Pelaporan Syarat Berkelanjutan PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 126
Perusahaan Modal Ventura
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya
Total 126
6.4.11 Penggunaan Tenaga Kerja Asing disetujui, empat pelaporan telah ditolak, 13 pelaporan telah dikembalikan, sepuluh pelaporan telah ditanggapi, dan satu Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 44 pelaporan pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan penggunaan tenaga kerja asing PVML yang diterima. Dari penggunaan tenaga kerja asing PVML disajikan dalam tabel permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 16 pelaporan telah berikut: Tabel 6-30 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML sampai dengan Triwulan IV-2023 PVML Permohonan Diterima s.d. TW III 2023 TW IV 2023 Total Diterima s.d. 31 Desember 2023 Dalam Proses Analisis Telah Ditanggapi Persetujuan Selesai Penolakan Dikembalikan Perusahaan Pembiayaan 22 2 24
2 15
Rencana Penggunaan TKA 22
2 24
2 15
Perusahaan Modal Ventura
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya
LPBBTI 16
4 20
1 8
10 Rencana Penggunaan TKA
Pengangkatan TKA 16
4 20
1 8
10 Pemberhentian TKA
Total 38 6 44 1 10 16 4 13 1 41 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 6.5 AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OJK telah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan h. Penyusunan Petunjuk Teknis Sustainable Finance. dengan penelitian dan pengembangan, hubungan i. Penyusunan Modul IKNB Syariah. kelembagaan nasional, hubungan internasional, serta j. Melaksanakan kegiatan terkait hubungan internasional melaksanakan kegiatan bidang syariah PVML, yaitu:
Mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan a. Melaksanakan kegiatan peluncuran Roadmap benchmarking oleh delegasi Financial Supervisory Pengembangan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Service (FSS) Korea ke OJK. Teknologi Informasi 2023-2028.
Mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam b. Penyusunan Roadmap Pengembangan Perusahaan rangka persiapan Financial Sector Assessment Pembiayaan 2024-2028. Program (FSAP) periode 2023/2024. c. Penyusunan Roadmap Pengembangan dan Penguatan
Mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan Perusahaan Modal Ventura 2024-2028. pembahasan Data Gaps Initiative 3 (DGI-3) for d. Penyusunan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Recommendation 12-Fintech-enabled Financial Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028. Inclusion. e. Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Usaha Bulion. k. Melaksanakan kegiatan terkait bidang syariah, f. Penyusunan kajian Batas Maksimum Manfaat Ekonomi diantaranya melaksanakan kegiatan business matching Pendanaan pada Industri Layanan Penyelenggara yang diselenggarakan di Aceh. Bersama Berbasis Teknologi Informasi. l. Melaksanakan pengelolaan risiko satuan kerja untuk g. Penyusunan Kajian Kegiatan Usaha Buy Now Pay Later. periode triwulan IV-2023. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 4 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I 7.1 PERKEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO Bidang Pengawasan industri Inovasi Teknologi Sektor Selanjutnya terdapat 11 pembatalan status tercatat Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) (termasuk menghapus satu klaster, yaitu Property dibentuk atas amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Investment Management). Pembatalan ini didasari oleh tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perubahan model bisnis, penyelenggara ITSK tidak (UU PPSK). Berdasarkan PDK Nomor 5 Tahun 2023 tentang melanjutkan usaha (dormant), maupun penyelenggara Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Pengawasan ITSK mengembalikan status tanda bukti tercatat secara IAKD mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan sukarela. dan pengawasan industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Grafik 7-3 Tren Jumlah Penyelenggara ITSK Perkembangan industri IAKD pada triwulan IV-2023 secara umum adalah sebagai berikut: a. Penyelenggaraan ITSK dalam Regulatory Sandbox 120 100 80 98 97 95 101 105 105 106 105 106 105 99 97 80 Sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 60 Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan 40 Digital di Sektor Jasa Keuangan, antusiasme atas inovasi terus tumbuh yang terlihat dari jumlah permohonan 20 pencatatan sebagai penyelenggara ITSK yang akan masuk
ke OJK dalam rangka Regulatory Sandbox sejumlah 458 proposal. Atas permohonan tersebut, OJK telah 2 2 - s e D 3 2 - n a J 3 2 - b e F 3 2 - r a M 3 2 - r p A 3 2 - i e M 3 2 - n u J 3 2 - l u J 3 2 - t g A 3 2 - p e S 3 2 - t k O 3 2 - v o N 3 2 - s e D menerbitkan status tercatat terhadap 155 penyelenggara ITSK. Selain itu, OJK telah menetapkan klaster Innovative Credit Grafik 7-1 Jumlah Pengajuan Permohonan Penyelenggara ITSK Scoring (ICS) sebagai obyek yang diatur dan diawasi oleh OJK pada bidang pengawasan IAKD berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilakukan kepada dua prototype klaster 140 134 tersebut. Dalam hal ini, OJK telah menetapkan 11 kriteria 120 100 114 87 yang wajib dipenuhi oleh 15 penyelenggara ICS lainnya (non-prototype) sebelum diberikan rekomendasi pendaftaran. 80 71 60 52 Grafik 7-1 Klaster Regulatory Sandbox OJK 40 20 37 4 5 1 2
2019 2020 2021 2022 2023 AGGREGATOR FINANCIAL PLANNER REGTECH E-SIGN INSURANCE HUB TAX & ACCOUNTING Sejak Agustus hingga Desember 2023, terdapat tiga 3 6 1 7 8 proses pencatatan penyelenggara ITSK atas hasil forum panel untuk batch 25. Selain itu, terdapat pengajuan INSURTECH E-KYC ONLINE DISTREES SOLUTION FINANCING AGENT TRANSACTION AUTHENTICATION permohonan pencatatan sebanyak 14 penyelenggara ITSK 1 3 2 yang masuk pada batch 26 dan terdapat dua penyelenggara ITSK yang masuk pada batch 27. REGTECH PEP FUNDING AGENT WEALTH TECH Grafik 7-2 Penyelenggara ITSK per Tahun Sehingga sampai dengan triwulan IV-2023, penyelenggara 80 75 ITSK yang masih berada dalam Regulatory Sandbox OJK sejumlah 80 penyelenggara yang diklasifikasikan ke dalam 70 13 klaster. 60 50 b. Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto 40 Berdasarkan data dari Bappebti dan Katadata, jumlah 30 20 28 14 20 18 investor dan transaksi aset kripto domestik tercatat dalam tren meningkat. Per triwulan IV-2023, jumlah total investor aset kripto adalah 18,51 juta investor atau mengalami 10 peningkatan 260 ribu investor dibandingkan bulan
sebelumnya. 2019 2020 2021 2022 2023 1 4 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Grafik 7-4 Jumlah Akumulasi Pelanggan Terdaftar Aset Kripto (Juta Investor) Grafik 7-5 Nilai Transaksi Aset Kripto (Triliun Rupiah) 16.7 16.86 16.99 17.14 17.25 17.4 17.54 17.67 17.79 17.91 18.06 18.25 18.51 30 25 20 15 10 9.74 12.14 13.8 12.54 10.77 8.21 8.97 9.37 10.64 7.96 10.5 17.09 27.25 5 0 2 2 - s e D 3 2 - n a J 3 2 - b e F 3 2 - r a M 3 2 - r p A 3 2 - i e M 3 2 - n u J 3 2 - l u J 3 2 - t g A 3 2 - p e S 3 2 - t k O 3 2 - v o N 3 2 - s e D 2 2 - s e D 3 2 - n a J 3 2 - b e F 3 2 - r a M 3 2 - r p A 3 2 - i e M 3 2 - n u J 3 2 - l u J 3 2 - t g A 3 2 - p e S 3 2 - t k O 3 2 - v o N 3 2 - s e D Berdasarkan report dari Chainanalysis Indonesia menempati urutan ke-7 dalam Global Crypto tahun 2023, Sedangkan nilai transaksi aset kripto sepanjang bulan Desember 2023 tercatat sebesar Rp27,25 triliun atau Adoption Index, dimana India, Nigeria, dan Vietnam meningkat 179,77% yoy. Nilai transaksi aset kripto terus menempati urutan satu sampai tiga. menunjukkan tren peningkatan yang persisten setelah cenderung mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19. Secara akumulasi, total nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun 2023 senilai Rp149,24 triliun. 7.2 AKTIVITAS PENGATURAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO Pada triwulan IV-2023, bidang Pengawasan Inovasi Teknologi 3) Rencana Pengujian yang meliputi: Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto a) Penjelasan atas inovasi produk, aktivitas, layanan, (IAKD) merevitalisasi fungsi dan mekanisme Regulatory dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan Sandbox yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dikembangkan; Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital b) Identifikasi potensi risiko atas inovasi produk, (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan mengimplementasikan amanat UU PPSK, merespon masifnya diuji coba dan dikembangkan; perkembangan teknologi, dan mendukung tersedianya c) Rencana implementasi mitigasi risiko atas potensi kebijakan yang adaptif. Revitalisasi ini dimuat dalam risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b; Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi d) Batasan pelaksanaan uji coba dan pengembangan Teknologi Sektor Keuangan yang saat ini sedang dalam tahap yang mencakup jangka waktu pengujian yang penyusunan rule making rule. Ketentuan ini akan ditetapkan dibutuhkan, target dan profil Konsumen, jumlah paling lambat pada triwulan I-2024. Konsumen, mitra uji coba dan pengembangan, a. Latar Belakang jumlah transaksi, dan batasan lainnya yang dapat diukur; Ketentuan ini disusun dalam rangka melaksanakan e) Kerangka Pelindungan Konsumen yang mencakup kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana paling sedikit layanan pengaduan Konsumen dan dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) UU PPSK sekaligus mekanisme ganti rugi; memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan proses f) Kesiapan permodalan dan sumber daya untuk hingga pemberian status hasil Regulatory Sandbox yang melakukan uji coba dan pengembangan; selama ini belum dapat terlaksana dengan optimal. Selain g) Exit policy dan kebijakan transisi jika inovasi yang itu ketentuan ini juga didesain untuk memitigasi risiko diuji coba dan dikembangkan tidak dapat yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan aktivitas dilanjutkan setelah proses Sandbox; dan layanan ITSK. h) Skenario uji coba dan pengembangan inovasi b. Pokok-pokok Ketentuan produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; dan Dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan i) Indikator kinerja utama atas skenario uji coba dan tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ini diatur pengembangan sebagaimana dimaksud dalam antara lain mengenai: huruf h. 1) Penyelenggaraan ITSK yang menjelaskan mengenai 4) Kriteria Kelayakan inovasi untuk mengikuti Sandbox ruang lingkup, bentuk pihak penyelenggara ITSK, dan prinsip pengaturan & pengawasan terhadap yang meliputi: a) Inovasi yang memiliki cakupan ruang lingkup pada penyelenggara ITSK. sektor jasa keuangan yang akan digunakan oleh 2) Penyelenggaraan Sandbox OJK yang menjelaskan Konsumen, mitra, dan/atau masyarakat di mengenai: Indonesia; a) Tujuan dan ruang lingkup Sandbox. b) Inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau b) Peserta dan ketentuan dalam mengajukan memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang permohonan menjadi peserta Sandbox. telah dilakukan sebelumnya di sektor keuangan; | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 4 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I c) Inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan 6) Hasil Sandbox yang dinyatakan dalam bentuk surat, pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada yaitu lulus atau tidak lulus. Termasuk tindak lanjut bagi Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor peserta Sandbox setelah menerima hasil Sandbox keuangan; tersebut. d) Inovasi yang telah siap untuk dilakukan pengujian 7) Ketentuan lainnya meliputi sanksi, asosiasi, metode dan pengembangan; pengawasan/pemantauan, standar tata kelola, prinsip e) Inovasi yang memerlukan dukungan uji coba dan penyediaan pusat data, kewajiban menerapkan prinsip pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan pelindungan data pribadi, kegiatan edukasi keuangan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, yang berlaku di sektor keuangan; dan hingga kewajiban untuk mengikuti ketentuan terkait f) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa Keuangan. keuangan. 5) Proses uji coba pengembangan inovasi, jangka waktu, dan kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan akhir oleh peserta Sandbox. 7.3 AKTIVITAS PEMBINAAN/PEMANTAUAN SANDBOX INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (LHP) atas penyelenggara ITSK yang dilakukan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di pemantauan langsung. Pada triwulan IV-2023, terdapat 12 Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor LHP yang terbit dan sesuai dengan jadwal pemantauan 16/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan langsung. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), diatur bahwa bidang Pengawasan b. Penegakan Kepatuhan IAKD melakukan penyelenggaraan pembinaan/pemantauan penyelenggara ITSK. Aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh bidang Pengawasan IAKD sepanjang triwulan IV-2023 yaitu a. Pemantauan Langsung (On-site) dengan menerbitkan sebanyak 20 surat peringatan. Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan pemantauan langsung terhadap 12 penyelenggara ITSK. Pemantauan ini Tabel 7-2 Rincian Surat Peringatan per Klaster dilakukan dalam rangka memastikan keberlangsungan bisnis operasional penyelenggara ITSK sekaligus No Jenis Klaster Total mendukung percepatan pemberian hasil Regulatory 1 Aggregator 8 Sandbox atas penyelenggara ITSK dimaksud. 2 Innovative Credit Scoring (ICS) 6 Tabel 7-1 Rincian Pelaksanaan Pemantauan per Klaster 3 Financing Agent 2 4 Property Investment Management 2 No Jenis Klaster Total 5 Transaction Authentication 2 1 Aggregator 5 Jumlah 20 2 Innovative Credit Scoring (ICS) 4 3 Financing Agent 1 Surat peringatan ini diterbitkan atas pelanggaran dari penyelenggara ITSK seperti tidak menyampaikan laporan 4 Property Investment Management 1 kinerja, tidak melaporkan adanya perubahan model bisnis, 5 Transaction Authentication 1 hingga tidak melaporkan atas adanya perubahan Jumlah 12 organisasi. Supervisory action ini merupakan langkah tegas bidang Pengawasan IAKD dalam memastikan Menindaklanjuti kegiatan pemantauan langsung, bidang penyelenggara ITSK untuk selalu tunduk dan patuh Pengawasan IAKD menyusun Laporan Hasil Pemantauan terhadap ketentuan yang berlaku. 7.4 AKTIVITAS PENGAWASAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO Surat Edaran OJK Nomor 16/SEDK.02/2023 tentang koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap Organisasi Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor ketentuan peraturan perundang-undangan bagi sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan mengatur bahwa bidang Pengawasan IAKD melakukan aset kripto. 1 47 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I I a. Pemantauan Langsung (On-site) Pada periode triwulan IV-2023, bidang Pengawasan IAKD melakukan joint supervision dengan Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) dalam melakukan pemantauan langsung terhadap 12 penyelenggara ITSK. Mekanisme joint supervision dipilih dalam rangka mendukung percepatan pemberian hasil Regulatory Sandbox sehingga memberikan kepastian atas kelangsungan bisnis/usaha penyelenggara ITSK. Secara umum, pemantauan ini dilakukan atas hasil analisis off-site monitoring yang menilai beberapa penyelenggara ITSK tersebut sudah tidak aktif (dormant). b. Penyempurnaan Kelengkapan Pengawasan Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 16/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), pada triwulan IV-2023 bidang Pengawasan IAKD menyusun beberapa kelengkapan infrastruktur pengawasan, yaitu: 1) Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan Bidang Pengawasan IAKD melakukan penyempurnaan atas kelengkapan infrastruktur pengawasan yaitu dengan menyusun empat Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu: (1) SPO Pengawasan Tidak Langsung (Off-site), (2) SPO Rencana Pengawasan Langsung (On-site), (3) SPO Pengawasan Langsung (On-site), dan (4) SPO Pemberian Masukan pada Satuan Kerja /Unit Kerja Lain. 2) Penyusunan Kerangka Pengawasan Bidang Pengawasan IAKD telah menyusun kerangka pengawasan dan pedoman pemeriksaan. Pendekatan Pengawasan yang diterapkan dalam sistem pengawasan terhadap Penyelenggara ITSK adalah: a) Pengawasan berdasarkan risiko dan teknologi Pengawasan berdasarkan risiko dan teknologi paling sedikit meliputi pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial dengan dukungan terhadap inovasi, menekankan pada aspek tata kelola dan manajemen risiko yang handal dalam memanfaatkan teknologi dan mengendalikan ekosistem digitalnya, penerapan proses operasional yang baik terkait pengenalan konsumen dan manajemen risiko. b) Pengawasan berdasarkan pendekatan disiplin pasar Pengawasan berdasarkan pendekatan disiplin pasar kepada penyelenggara ITSK yang dilakukan oleh pengawas meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan, aspek standar dan keamanan platform, aspek tata kelola teknologi informasi, risiko pasar, standar profesi dan etika pasar, transparansi L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, mekanisme penanganan keluhan, serta aspek keamanan dan kerahasian data konsumen dan transaksi. Sedangkan aspek-aspek yang diterapkan dalam kerangka pengawasan berdasarkan risiko dan teknologi serta pengawasan berbasis disiplin pasar yaitu: (1) Tata kelola, (2) Manajemen risiko, (3) Keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber, (4) Pelindungan konsumen dan pelindungan data pribadi, (5) Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (6) Disiplin pasar. 3) Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Bidang Pengawasan IAKD menetapkan pemeriksaan secara langsung kepada Penyelenggara dilakukan atas dasar hasil pengawasan tidak langsung maupun situasi atau kondisi lain yang memerlukan pengawasan langsung. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan secara langsung, yaitu: a) Perencanaan Pemeriksaan b) Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu antara lain Menetapkan Standar dan Prosedur Pemeriksaan, Melakukan Entry Meeting, Mengumpulkan Data dan/atau Informasi, Melakukan Analisis dan Pengujian atas Data dan Informasi, Menyusun Daftar Temuan dan Bukti Pemeriksaan, Melakukan Exit Meeting, dan Dokumentasi c) Pelaporan Pemeriksaan, yaitu antara lain Konfirmasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan d) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan c. Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan yang pada bulan Desember 2023 ini telah memasuki tahap harmonisasi, ditentukan bahwa tanggal peralihan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025. Oleh karena itu, bidang Pengawasan IAKD melakukan inventarisir atas perangkat yang diperlukan selama masa transisi sesuai dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam RPP dimaksud, yaitu diantaranya: (1) menetapkan kriteria kerangka kerja pengaturan dan pengawasan aset kripto yang memungkinkan, berimbang, dan kolaboratif (an enabling, balanced, and collaborative regulatory and supervisory framework), (2) melakukan pemetaan peraturan terkait aset kripto, dan (3) melakukan koordinasi dengan Bappebti, Bank Indonesia, dan Asosiasi terkait dalam rangka mengetahui kesiapan dan kemampuan pelaku usaha dalam pelaksanaan transisi, sehingga proses peralihan dapat berjalan dengan lancar serta tidak mengganggu operasional di pasar aset kripto. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 4 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I 7.5 AKTIVITAS PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO Selain tugas utama melaksanakan pengaturan dan Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan yang pengawasan, bidang Pengawasan IAKD juga melakukan Bertanggungjawab dan Dapat Dipercaya di Sektor kegiatan penelitian dan pengembangan serta kegiatan lain Teknologi Keuangan ini terbagi menjadi lima prinsip dasar, seperti bilateral meeting hubungan internasional termasuk yaitu: (1) Berasaskan Pancasila, (2) Bermanfaat, (3) Wajar menghadiri forum-forum pertemuan terkait Pengawasan & Akuntabel, (4) Transparan & Dapat Dijelaskan, dan (5) IAKD baik dari pihak internal maupun eksternal OJK. Selama Tangguh & Aman. Kehadiran panduan tersebut, triwulan IV-2023, bidang Pengawasan IAKD telah melakukan diharapkan AI dapat memberikan manfaat yang optimal serangkaian kegiatan pengembangan dalam rangka bagi inovasi fintech dan dapat memitigasi risiko yang memperkuat fungsi pengawasan di sektor IAKD, diantaranya muncul di kemudian hari. yaitu: c. Penyusunan Kajian Pengaturan Penyelenggaraan a. Penyelenggaraan The 5th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) dan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2023 Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif Bidang Pengawasan IAKD telah menetapkan hasil Kegiatan IFSE dan BFN 2023 merupakan upaya OJK Regulatory Sandbox terhadap para Penyelenggara berkolaborasi dengan asosiasi ekosistem keuangan digital Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif atau yang dikenal seperti Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi sebagai Innovative Credit Scoring/Alternative Credit Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Scoring untuk direkomendasikan dan diatur serta diawasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), untuk memfasilitasi lebih lanjut oleh OJK di bidang IAKD, sehingga forum pertemuan antara para pimpinan lembaga berdasarkan penetapan tersebut diperlukan pengaturan keuangan, asosiasi, dan pelaku/penggiat fintech baik lebih lanjut yang mengatur terkait penyelenggaraan, domestik maupun mancanegara untuk berdiskusi terkait perizinan, pelaporan, hingga sanksi terhadap Lembaga potensi perkembangan fintech di Indonesia. Tema yang Pemeringkat Kredit Alternatif di Indonesia. diusung pada IFSE 2023 yaitu "Accelerating Growth: Promoting Sustainable Integration and Collaboration for A Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian studi Stronger Digital Economy". Kegiatan IFSE dan BFN 2023 kepustakaan/library research yang akan melakukan menghadirkan lebih dari 70 pembicara nasional dan penelaahan pada data primer (peraturan internasional, 36 pengisi booth dari perusahaan fintech, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang UMKM dan media, 17 sesi Mini Stage Edutainment, dan 25 relevan) dan penelaahan data sekunder yang meliputi sesi main conference. Peserta yang hadir dalam dimaksud antara lain kajian, jurnal, buku, dan laporan yang dihasilkan tercatat sejumlah 3.010 peserta, dengan rincian sebanyak oleh individu atau lembaga/akademisi yang relevan, baik 1.810 peserta hadir pada rangkaian Summit dan 1.200 pada level nasional maupun internasional. Studi kasus peserta hadir dalam rangkaian Expo. dalam kajian ini dilakukan pada ekosistem pelaporan kredit di beberapa negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Selain itu, terdapat lebih dari 147 aktivitas virtual maupun Inggris, dan Hongkong. fisik pada agenda IFSE dan BFN 2023 yang meliputi webinar, seminar, gathering, live media sosial, serta Selain itu, dalam kajian ini juga dikaji mengenai hasil kegiatan lain. Selanjutnya kegiatan ini dihadiri oleh lebih Regulatory Sandbox klaster Innovative Credit Scoring dari 172 narasumber domestik dan luar negeri serta diliput (ICS), kajian kecukupan modal bagi Lembaga Pemeringkat lebih dari 1.000 media daerah, nasional, serta Kredit Alternatif di Indonesia, pengaturan terkait aspek internasional. Selama BFN 2023 tercatat lebih dari Teknologi Informasi dan keamanan data, hingga ruang 429.000 pengguna baru, dengan total transaksi lebih dari lingkup dan pokok-pokok pengaturan yang perlu diatur di 5,4 Triliun Rupiah. Lebih dari 3,6 juta masyarakat dalam pengaturan penyelenggaraan Lembaga berpartisipasi aktif serta lebih dari 11.000 peserta yang Pemeringkat kredit Alternatif. telah registrasi dan mengakses pada kegiatan ini. website d. Singapore Fintech Festival 2023 Singapore Fintech Festival (SFF) merupakan acara Fintech terbesar di Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh b. Peluncuran Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan Monetary Authority of Singapore (MAS) setiap tahunnya. (Artificial Intelligence/AI) Di tahun 2023, kegiatan SFF dilakukan selama dua hari Dalam rangka mitigasi risiko dan mengoptimalkan AI di yaitu pada 15-16 November 2023 dengan lebih dari 60 ribu industri Fintech, bidang Pengawasan IAKD menyusun pengunjung dan mempertemukan regulator, pakar, CEO di Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan yang bidang keuangan dan teknologi. SFF tahun ini berfokus Bertanggungjawab dan Dapat Dipercaya (Code of kepada pertumbuhan dan adopsi kecerdasan buatan Conduct Responsible and Trustworthy Artificial (artificial intelligence) serta mengeksplorasi potensi Intelligence) yang dapat menjadi panduan bagi teknologi di sektor keuangan untuk meningkatkan inklusi Penyelenggara Fintech dan pihak terkait untuk keuangan. memastikan aplikasi berbasis AI yang dimanfaatkan telah memenuhi prinsip-prinsip beneficial, fair and accountable, transparent dan explicable, robustness dan security. 1 4 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I I e. Bilateral Meeting dengan Bank Negara Malaysia (BNM) Pada 15 November 2023 dilaksanakan pertemuan dengan Bank Negara Malaysia (BNM) yang beberapa diantaranya membahas terkait ekosistem fintech di Malaysia dan kerangka kerja Regulatory Sandbox. Terkait industri fintech, saat ini terdapat 313 perusahaan Fintech di Malaysia yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu (1) pembayaran, kliring, dan penyelesaian (settlement); (2) pembukaan tabungan, pembiayaan, dan penggalangan modal; (3) asuransi; (4) manajemen investasi; dan (5) pendukung pasar. Sedangkan terkait Regulatory Sandbox, Malaysia telah menerima lebih dari 111 aplikasi untuk mengikuti pengujian terbatas yang dilakukan oleh BNM. Beberapa model bisnis baru yang mengikuti Regulatory Sandbox diantaranya adalah inovasi di bidang asuransi, money services, perbankan, dan pembiayaan. BNM bermaksud untuk menerbitkan panduan Regulatory Sandbox yang baru untuk menggantikan kerangka yang ada saat ini. Pembaharuan dimaksud ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan uji coba (testing) di tengah cepatnya perkembangan inovasi di sektor keuangan. Selain itu, BNM juga memperkenalkan Innovation GreenLane yang merupakan pengujian dengan percepatan secara proporsional dengan mempertimbangkan inovasi yang memiliki risiko rendah agar dengan dapat ditawarkan ke pasar dengan lebih cepat. f. Bilateral Meeting dengan Thailand Securities Exchange Commission (SEC) Pada 15 November 2023 dilaksanakan pertemuan dengan Thailand Securities Exchange Commission (SEC). Pertemuan ini membahas pengaturan Regulatory Sandbox dan aset keuangan digital. Secara umum, Regulatory Sandbox di Thailand bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan dan pengujian produk dan layanan keuangan inovatif di pasar modal. Regulatory Sandbox menyediakan lingkungan yang terkendali bagi inovator yang memenuhi syarat untuk menguji produk dan layanan inovatif tanpa harus tunduk pada peraturan yang dikenakan kepada lembaga keuangan berizin. Terkait aset keuangan digital, Thailand menerbitkan ketentuan yaitu berupa Emergency Decree on Digital Asset Businesses dalam rangka memitigasi risiko dari aset digital yang terus bertambah popular di Thailand. Tujuan dari peraturan dimaksud adalah untuk memfasilitasi peningkatan permintaan aset digital di Thailand serta melindungi investor Thailand dari volatilitas aset digital yang ekstrem dengan mewajibkan penerbit dan operator bisnis aset digital untuk mengungkapkan informasi (disclose) secara benar dan memadai. Rezim pengaturan aset digital tidak mengatur terkait dengan primary market dimana Thailand SEC tidak melakukan pengaturan atas aset digital yang telah tersirkulasi di pasar atau disebut ready-to-use token. Thailand SEC memiliki ketentuan yang dinamikan Listing Rules dimana operator bisnis tidak diperbolehkan untuk memfasilitasi perdagangan aset digital yang memiliki karakteristik seperti: (1) Meme Token; (2) Fan Token; (3) Non-Fungible Token; (4) Privacy- enhanced Token; dan (5) Digital Token yang diterbitkan oleh operator bisnis L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 dimaksud atau orang terkait dengan operator bisnis tersebut untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest). Selanjutnya bidang Pengawasan IAKD kembali menyelenggarakan Bilateral Meeting dengan Thailand SEC untuk memperdalam pemahaman mengenai penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap Aset Digital di Thailand. Secara umum diketahui bahwa Thailand SEC melakukan pengaturan terhadap Aset Digital pada tahun 2018 dan memiliki SEC Regulation dan SEC Office Regulation yang mengatur tata cara dan pedoman penyelenggaraan aktivitas tertentu secara lebih detil. Secara garis besar terdapat dua hal pokok yang diatur di dalam Digital Asset Decree yakni terkait Public Offering of Digital Tokens (atau lebih dikenal di Indonesia dengan pengaturan pasar primer), dan Digital Asset Businesses (atau lebih dikenal di Indonesia dengan pengaturan pasar sekunder). Sedangkan klasifikasi Aset Digital di Thailand terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) Cryptocurrencies (Unbacked Crypto Asset/Blank Coin) dan (2) Digital Tokens (Investment Token, Utility Token). Pengawasan offsite didasari oleh kewajiban laporan oleh entitas, sedangkan pengawasan secara onsite berbasis risiko. Aspek risiko dikategorikan mulai dari Low Risk, Medium Risk, dan High Risk. Kategori High Risk menjadi prioritas utama untuk dilakukan pengawasan secara langsung (Onsite). g. Bilateral Meeting dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) Pada 16 November 2023 dilaksanakan pertemuan dengan Monetary Authority of Singapore (MAS). Dalam pertemuan dimaksud, diketahui bahwa MAS mengembangkan Sandbox Plus yang telah berjalan sejak 1 Januari 2022, dimana MAS melakukan penyempurnaan atas Regulatory Sandbox dengan memberikan layanan one-stop services bagi Fintech yang ingin memperkenalkan produk dan layanan inovatif kepada masyarakat. MAS melakukan limitasi atas transaksi yang dilakukan, jumlah uang yang dapat dikelola, jumlah konsumen, dan jenis konsumen dimana konsumen retail sangat dibatasi jumlahnya untuk menghindari kerugian dalam jumlah besar. Selain itu, MAS mewajibkan Fintech untuk memiliki wind down plan dalam hal Fintech tersebut dinyatakan tidak lulus Regulatory Sandbox. MAS juga sangat selektif terhadap Fintech yang masuk ke dalam proses Regulatory Sandbox dimana inovasi yang tidak memenuhi unsur kebaruan langsung diarahkan kepada perizinan. Terkait dengan aset digital, seluruh bentuk digitalisasi atas aset keuangan seperti digitalisasi bond atau securities, tunduk kepada ketentuan terkait pasar modal. MAS mengkategorikan cryptoasset seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai payment token karena karakteristik dan fungsinya yang sangat dekat dengan pembayaran dan memiliki risiko AML/CFT. Perusahaan yang memfasilitasi aktivitas perdagangan cryptoasset wajib memiliki izin sebagai Digital Payment Token Services Provider (DPTSP). | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 5 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Terkait izin DPTSP, MAS mewajibkan manajemen risiko yang ketat terutama terkait dengan segregation of asset and fund dan pelindungan konsumen. Selanjutnya, mengingat cryptoasset memiliki risiko yang besar kepada konsumen dan stabilitas keuangan karena tidak memiliki fundamental dan underlying, MAS tidak memfasilitasi aktivitas terkait cryptoasset dan memberikan peringatan kepada konsumen untuk tidak melakukan investasi pada aset yang bersifat spekulatif seperti cryptoasset. h. Bilateral Meeting dengan Dubai Virtual Asset Services Authority (VARA) Pada 28 November 2023 dilaksanakan pertemuan dengan Dubai Virtual Asset Services Authority (VARA). VARA bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi Virtual Asset (VA) dan aktivitas yang terkait di semua zona di seluruh Emirat Dubai. VARA juga bertujuan untuk mempromosikan Dubai sebagai pusat Virtual Asset, meningkatkan daya saing, dan mengembangkan ekonomi digital. VARA melakukan pengaturan, perizinan dan pengawasan atas aktivitas dan kelembagaan terkait virtual asset yaitu: (1) Advisory Services, (2) Broker-Dealer Services, (3) Custody Services, (4) Exchange Services, (5) Lending and Borrowing Services, (6) VA Management and Investment Services, (7) Transfer and Settlement Services, dan (8) Issuance Services. Sampai dengan saat ini, VARA telah memberikan izin kepada 15 perusahaan penyedia layanan yang memfasilitasi aktivitas aset virtual di Dubai. i. Bilateral Meeting Bank of International Settlement (BIS) Pada 28-29 November 2023 bidang Pengawasan IAKD menghadiri Workshop on Fostering Financial Inclusion with Digital Assets. Beberapa key takeaways yang dapat diambil dari pemaparan beberapa pakar yang menjadi narasumber dalam workshop dimaksud diantaranya adalah: 1) Aset digital memberikan manfaat yang sangat besar dalam membantu remmitance terutama bagi pekerja imigran. Selain itu, keberadaan stablecoin dapat mengakomodir penyediaan modal kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. 2) Pemanfaatan use case aset digital berupa pembayaran lintas batas (cross-border payment for commercial and economic development) melalui blockchain dapat menjadi solusi dalam meningkatkan inklusi keuangan. 3) Stablecoin memiliki risiko yang hampir serupa dengan risiko pertukaran uang (currency exchanges) dimana terdapat kemungkinan nilai (value) dari uang dapat berubah. Untuk itu, perlu dipelajari lebih lanjut bagaimana cara memitigasi hal tersebut melalui mekanisme storing value. 4) Prinsip proporsionalitas sangat penting dalam menyeimbangkan regulatory outcome di setiap jurisdikasi. Terdapat tiga guiding principles yang harus dipegang oleh regulator yaitu (i) same activity, same risk, same regulatory outcome; (ii) technology neutral; dan (iii) flexibility, dimana tingkat kepatuhannya dapat disesuaikan di tiap jurisdiksi. 5) Dalam ranah perlindungan konsumen dalam ekosistem aset digital, diperlukan kebijakan yang efektif dalam mengatur kecukupan keterbukaan (sufficient 1 5 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I I disclosure), mencegah adanya informasi yang menyesatkan kepada konsumen (information misleading), kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan penipuan (scam and fraud), dan memastikan integritas pasar. j. Focus Group Discussion (FGD) Bersama Bappebti Dalam rangka memberikan pemahaman awal mengenai desain pengaturan dan pengawasan aset kripto yang diselenggarakan oleh Bappebti, bidang Pengawasan IAKD melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas secara teknis penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan Aset Kripto. Perdagangan Aset Kripto diatur melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini mengatur mengenai syarat entitas pedagang, syarat perdagangan, penyimpanan, ketentuan AML/CFT, pelindungan konsumen, serta kriteria Aset Kripto. Cakupan Aset Kripto yang masuk dalam pengaturan dan pengawasan oleh Bappebti yaitu: unbacked crypto asset dan stablecoin. Selain itu, Bappebti juga tidak mengatur mengenai Initial Coin Offering dan Initial Token Offering. Bappebti mengatur Aset Kripto sebagai bentuk komoditas dengan menerapkan proses hirarki dan bukan Aset Kripto sebagai currency. Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan ditetapkan melalui Peraturan Bappebti. k. Focus Group Discussion (FGD) Bersama Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) Dalam rangka menguatkan konstruksi pengaturan Regulatory Sandbox yang akan direvitalisasi, bidang Pengawasan IAKD melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) pada 17-18 November 2023. Pada kesempatan FGD tersebut, CCAF menyampaikan best practice yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Regulatory Sandbox di OJK, salah satunya adalah penerapan eligibility criteria oleh Otoritas Pengawas Keuangan Inggris (FCA) dalam penyelenggaraan Regulatory Sandbox, yaitu: (1) Inovasi tersebut harus masuk dalam cakupan pengawasan FCA, (2) Inovasi tersebut harus benar-benar baru, (3) Inovasi tersebut harus membawa manfaat bagi konsumen, (4) Kebutuhan ruang uji coba, dan (5) Kesiapan untuk dilakukan uji coba. l. Short Course on Selected Issues in the Regulation of Fintech (SIFR) Dalam rangka penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidang Inovasi Teknologi Teknologi Sektor Keuangan untuk selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam pengawasan layanan digital dan keamanan siber di Sektor Jasa Keuangan, IAKD mengirimkan perwakilan pegawai untuk mengikuti Course on Selected Issues in the Regulation of Fintech (SIFR) pada tanggal 20-24 November 2023 di Shenzhen, China. Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan diikuti oleh 56 peserta yang terdiri dari 41 peserta, berasal dari lima otoritas keuangan di China, serta 15 peserta dari tujuh negara yang berbeda, termasuk Indonesia dan empat
B A B V I I narasumber ahli dari the Monetary and Capital Markets Department - IMF. Kursus ini di desain dengan metode pengajaran interaktif yang mengkombinasikan ceramah, studi kasus, dan diskusi panel. Materi kursus berfokus pada perkembangan global dalam regulasi dan pengawasan technology enabled innovation di Sektor Jasa Keuangan, praktik pengaturan kelembagaan baru seperti innovation hubs and sandboxes, perkembangan supervisory and regulatory technology (RegTech/SupTech), implikasi BigTech di Sektor Jasa Keuangan, pengaturan aset kripto termasuk stablecoins, regulasi uang elektronik (e-money), dan diskusi tentang Open Banking. Kursus ini menitikberatkan pada practical case studies yang memberikan peserta untuk menerapkan hasil pembelajaran melalui latihan kelompok dan presentasi. m. OJK's Year-End Knowledge Sharing Session Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta persiapan dalam menyongsong peralihan pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto, bidang Pengawasan IAKD menyelenggarakan kegiatan Knowledge Sharing Session yang mengangkat tema "Menyambut Aset Kripto dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia". Kegiatan ini diadakan secara luring dan daring dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 1.500 peserta. Tujuan kegiatan sharing session ini adalah untuk mewadahi diskusi bersama anggota asosiasi diantaranya AFTECH, AFSI, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), dan Indonesia Fintech Society (IFSoc). n. Focus Group Discussion (FGD) terkait Blockchain dan Kripto Dalam rangka memberikan pengetahuan dasar mengenai teknologi Blockchain dan Aset Kripto untuk selanjutnya dapat diterapkan dalam pengawasan Layanan Digital dan Keamanan Siber, bidang Pengawasan IAKD bekerjasama dengan PROSPERA menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Fundamental Blockchain dan Crypto Asset" pada tanggal 30 November-1 Desember 2023 di Jakarta dan dihadiri 26 pegawai OJK dari bidang Perbankan, Pasar Modal, PPDP, PVML, serta DPDS dengan lingkup role pekerjaan berfokus pada bidang pengaturan, pengawasan serta pengelola data OJK. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan topik pembahasan mengenai Teknologi Blockchain, pengaturan Crypto Assets di beberapa negara, Initial Coin Offering (ICO) serta isu-isu lainnya yang terkait. o. Cyber Bootcamp 2023 Dalam upaya meningkatkan cyber awareness dan keahlian pegawai OJK di bidang keamanan siber, OJK berkolaborasi dengan UK Embassy menyelenggarakan kegiatan pelatihan Cyber Bootcamp pada tanggal 2-6 Oktober 2023 di Jakarta. Kegiatan ini bekerja sama dengan UK Embassy yang selanjutnya menunjuk BAE L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 System sebagai narasumber dan dihadiri sebanyak 40 peserta dari 24 Satuan Kerja internal OJK yang menangani fungsi pengaturan, perizinan, pengawasan, pelindungan konsumen, dan IT OJK. Seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan metode Training of Trainer (ToT) dengan tujuan agar para peserta dapat membagikan ilmu yang telah diperoleh kepada pegawai lainnya di satuan kerja masing-masing sehingga pemahaman mengenai keamanan siber dapat diketahui oleh seluruh insan OJK. Adapun materi pelatihan Cyber Bootcamp terdiri dari 18 materi dari delapan topik yang terkait dengan keamanan siber, studi kasus di beberapa negara, serta cyptocurrency. 7.6 INNOVATION CENTER Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 16/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), bidang Pengawasan IAKD melakukan audiensi terhadap calon penyelenggara ITSK yang ingin masuk dalam Regulatory Sandbox di OJK. Pada triwulan IV-2023 bidang Pengawasan IAKD melakukan sebanyak 24 kali audiensi yang dilakukan dalam innovation center. Tabel 7-3 Rincian Pelaksanaan Audiensi per Klaster No Jenis Klaster Total 1 Aggregator 4 2 Innovative Credit Scoring (ICS) 5 3 Financing Agent 2 4 E-KYC 2 5 Transaction Authentication 4 6 Wealthtech 1 7 Financial Planner 4 8 PJTI 2 Jumlah 24 Secara umum, audiensi yang dilakukan pada Innovation Center ini menyediakan ruang konsultasi bagi pihak calon penyelenggara ITSK yang ingin masuk ke dalam Regulatory Sandbox, termasuk memastikan ruang lingkup inovasi yang masuk dalam cakupan Regulatory Sandbox di OJK. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 5 2
8 Kinerja Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Komunikasi
8 Kinerja Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Komunikasi
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 8.1 INKLUSI KEUANGAN 8.1.1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. TPAKD sebagai pelaksana dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di daerah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 90% pada tahun 2024. Oleh sebab itu, proses pembentukannya semakin dipercepat sejalan dengan mandat yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Grafik 8-1 Perkembangan TPAKD Perkembangan Jumlah TPAKD Data Per 18 Desember 2023 Data Pembentukan TPAKD Data Pengukuhan TPAKD 515 TPAKD (93,6%) Sudah Terbentuk 33 TPAKD (6,4%) Belum Terbentuk 434 TPAKD (84,2%) Sudah Dikukuhkan 81 TPAKD (15,8%) Belum Dikukuhkan 34 TPAKD Tingkat Provinsi 33 34 TPAKD Tingkat Provinsi 81 481 TPAKD Tingkat Kab/Kota TPAKD Tingkat Kab/Kota 400 TPAKD Tingkat Kab/Kota TPAKD Tingkat Kab/Kota Sampai dengan periode triwulan IV-2023, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 515 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 481 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 434 diantaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 400 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Jumlah TPAKD pada saat ini diharapkan akan terus bertambah sampai dengan TPAKD terbentuk diseluruh kabupaten/kota. Harapannya, TPAKD dapat menjadi wadah kordinasi dalam menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, keberadaan TPAKD juga diharapkan dapat memberikan outcomes bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Capaian dan output dari program TPAKD selama triwulan IV-2023, yaitu: 1 5 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I I I a. Implementasi program penyaluran Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) Gambar 8-1 Logo Generic Model K/PMR 1) Sebagai upaya pemberantasan rentenir di daerah, implementasi Program K/PMR semakin dioptimalkan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Program K/PMR atas implementasi program K/PMR sampai dengan triwulan IV-2023, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut: Tabel 8-1 Perkembangan Penyaluran K/PMR Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan IV-2023 No. Generic Model K/PMR Jumlah TPAKD Jumlah Debitur Nominal Penyaluran (Miliar) 1 GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat 26 113.253 Rp1.533,39 2 GM 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah 28 105.537 Rp3.116,59 3 GM 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah 59 1.143.898 Rp34.111,21 Total 99 1.362.688 Rp38.761,19 Catatan: 1.Sebanyak 11 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR 2.Data bersifat akumulatif per tanggal 31 Januari 2024 (dengan cut off periode data per akhir TW IV-2023) 2) Telah dilaksanakan monitoring dan analisis secara berkala (triwulanan) atas implementasi program K/PMR yang disampaikan oleh 96 TPAKD yang mengimplementasikan K/PMR. b. Implementasi program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Gambar 8-2 Logo K/PSP Sebagai upaya mendukung penguatan sektor prioritas pertanian di daerah, implementasi Program K/PSP semakin dioptimalkan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi Program K/PSP sampai dengan triwulan IV-2023, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:
14% 11% 55% 20% L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I I Grafik 8-2 Pelaporan SiTPAKD Triwulan IV-2023 K/PSP, telah diimplementasikan di sembilan KR/KOJK 1) dengan 74.477 debitur individu dan 486 debitur kelompok dengan nominal penyaluran sebesar Rp3,62 triliun. Optimalisasi Produk dan Layangan Keuangan Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sebanyak 15 TPAKD telah mengimplementasikan program ini, dengan Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan rincian sebagai berikut: Asistensi Pendampingan TPAKD Tabel 8-2 Perkembangan Penyaluran K/PSP Peningkatan Literasi Keuangan Perkembangan Penyaluran K/PSP Triwulan IV-2023 Generic Model K/PSP No. Nominal Penyaluran (Miliar) Jumlah TPAKD d. Coaching Clinic, Audiensi dan Onsite Visit TPAKD Jumlah Debitur Kegiatan coaching clinic, onsite visit dan pendampingan 4 1 GM Level 1 41.726 Rp1.850,53 TPAKD dilaksanakan secara berkala dalam rangka 8 2 GM Level 2 37.053 Rp1.758,90 memberikan pendampingan teknis dalam merencanakan, 7 3 GM Level 3 1.881 Rp88,54 menentukan dan mengimplementasikan program kerja Rp3.703,01 Total 14 80.660 TPAKD serta mengoptimalkan peran TPAKD tingkat provinsi dalam mendorong pembentukan TPAKD di tingkat Catatan: 1. 2 Data bersifat akumulatif per tanggal 31 Januari 2024 (dengan cut off periode data per akhir TW IV-2023) Sebanyak 4 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PSP kabupaten/kota. Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan kegiatan coaching clinic TPAKD di wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 8 November 2023 secara Telah dilaksanakan monitoring dan analisis secara berkala 2) tatap muka (offline) di Kantor Gabungan Dinas Provinsi (triwulanan) atas implementasi program K/PSP yang Kalimantan Utara, serta dihadiri dan dibuka secara resmi oleh disampaikan oleh 15 TPAKD yang mengimplementasikan Gubernur Kalimantan Utara dan perwakilan dari seluruh K/PSP. kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait c. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan website TPAKD perkembangan implementasi program kerja, potensi unggulan daerah serta tantangan yang dihadapi terkait Gambar 8-3 Interface SiTPAKD penyediaan akses keuangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja adalah pada pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan secara non tunai, namun terkendala dengan adanya area blankspot di beberapa kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara. Pemprov Kalimantan Utara sudah melakukan koordinasi terkait area blankspot dengan pihak Telkom, namun masih belum ada tindak lanjut. SiTPAKD merupakan media penyampaian laporan bagi TPAKD yang dilakukan secara online dengan tujuan untuk Selanjutnya, dalam rangka menggali potensi ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi terkait program kerja unggulan di Provinsi Kalimanan Utara, dilakukan kegiatan TPAKD. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan onsite visit yang dapat dikembangkan melalui TPAKD. Selain pemahaman teknis penggunaan SiTPAKD versi terbaru, itu, telah dilakukan kegiatan onsite visit di UMKM Batik Yogus selama periode triwulan IV-2023, Tim Teknis TPAKD Pusat dan UMKM Batik Dayak yang berlokasi di Kabupaten telah memberikan workshop secara online kepada TPAKD di Bulungan serta UMKM pengerajin Batik Kelompok Usaha wilayah Provinsi Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 1 Bersama Disabilitas Batik "KUBEDISTIK" Kerajinan Ramah Desember 2023. Selain itu, telah dilaksanakan Program Kerja Lingkungan di Kota Tarakan. Selain itu, dilakukan kunjungan (PKSI) tahun 2023 untuk diimplementasikan di tahun 2024. kepada Kelompok Petani Rumput Laut dan UMKM Batik Pakis Pelaksanaan UAT telah selesai di akhir Bulan November 2023 di Kota Tarakan. dan telah selesai dilakukan deployment di bulan Desember 2023. Dengan dilaksanakannya PKSI dimaksud, akan Gambar 8-4 Kegiatan Coaching Clinic dilaksanakan sosialisasi penggunaan dan pelaporan program kerja TPAKD melalui SiTPAKD di bulan Februari tahun 2024. Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat sebanyak 1.910 klasifikasi program kerja tahun 2023 yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD, dengan rincian program sebagai berikut: 1) Optimalisasi Produk/Layanan Keuangan, 1.051 rencana (55%); 2) Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, 262 rencana (14%); 3) Asistensi atau Pendampingan TPAKD, 205 rencana (11%); dan 4) Peningkatan Literasi Keuangan, 392 rencana (20%). | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 5 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Gambar 8-5 Kegiatan Onsite Visit UMKM Batik Yogus Gambar 8-6 Kegiatan Onsite Visit Kelompok Petani Rumput Laut e. Penyampaian Arahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kegiatan Rakorda TPAKD dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program kerja antar TPAKD, yang ada di dalam satu wilayah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan terkait arah strategi TPAKD yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Sebagai bentuk dukungan penuh OJK terhadap implementasi program TPAKD, pada triwulan IV-2023, OJK menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan TPAKD di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023. Gambar 8-7 Rakorda di wilayah Provinsi Jawa Timur f. Capacity Building TPAKD dan Sertifikasi Anggota TPAKD Sejalan dengan implementasi Roadmap TPAKD tahun 2021-2025 khususnya rencana aksi dari Misi ke-3, yaitu: "Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD", maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan awareness anggota TPAKD terhadap operasionalisasi dan implementasi program kerja TPAKD. 1 5 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I I I Kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam rangka optimalisasi peran TPAKD akan dilaksanakan dalam bentuk Capacity Building dan Sertifikasi Anggota TPAKD. Capacity Building TPAKD Capacity Building dilakukan untuk memenuhi informasi terkait implementasi TPAKD dalam mendukung pemberdayaan ekonomi daerah serta memberikan arahan strategis terkait TPAKD secara umum serta implementasi program kerja yang selaras dengan tematik program tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan bersinergi dengan Kemendagri yang menjadi salah satu bagian dari "Webinar Series Kemendagri". Kegiatan Capacity Building TPAKD dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, secara hybrid di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta secara offline dan 626 peserta secara online, baik melalui zoom webinar maupun youtube sikapiuangmu dan Bina Keuda Kemendagri. Kegiatan ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama dengan tema "Optimalisasi Peran TPAKD dan Strategi Pelaksanaan Program Tematik TPAKD Tahun 2024" dan sesi kedua dengan tema "Meningkatkan Partisipasi Kelompok Rentan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Sektor Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Gambar 8-8 Kegiatan Capacity Building TPAKD Tahun 2023 Sertifikasi Anggota TPAKD Tahun 2023 Sertifikasi Anggota TPAKD dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan dan standarisasi kapasitas serta kapabilitas anggota TPAKD dalam mengimplementasikan program kerja TPAKD yang sesuai dengan sektor prioritas masing-masing daerah. Kegiatan Sertifikasi Anggota TPAKD dilaksanakan pada hari Selasa s.d Kamis, tanggal 28-30 September 2023 secara offline di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 120 Peserta dari 109 TPAKD yang telah terbentuk di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta dibagi dalam tiga kelas kecil dengan materi pembelajaran yaitu: a. Hari kesatu: Materi terkait produk IKNB, Pelindungan Konsumen OJK dan vulnerable group (disabilitas dan perempuan); b. Hari kedua: Materi sektor pertanian dan peternakan serta UMKM; dan c. Hari Ketiga: Diskusi kelompok dan penyusunan program kerja TPAKD.
B A B V I I I Gambar 8-9 Kegiatan Sertifikasi Anggota TPAKD Tahun 2023 g. Imlplementasi Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan (GM EKI) Gambar 8-10 Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan (GM EKI) Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu, mendorong transformasi sosial, budaya, ekonomi desa, serta guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, telah diinisiasi Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) di Wilayah Perdesaan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan stakeholders terkait. Sebagai bentuk implementasi GM EKI dalam program TPAKD, Nagari Sumpur Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, telah dipilih menjadi salah satu target implementasi. Kegiatan EKI di Nagari Sumpur ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama TPAKD Kabupaten Tanah Datar dan beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dalam rangka implementasi program dimaksud, pada triwulan II, telah dilaksanakan kegiatan Kick Off EKI di Nagari Sumpur. Sebagai rangkaian dari kegiatan kick off dimaksud, telah dilakukan pula kegiatan inkubasi tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan inklusif peserta inkubasi melalui pengisian kuesioner oleh 171 perwakilan peserta inkubasi yang hadir dari kelompok UMKM, petani, dan nelayan. Dalam kegiatan ini, dilaksanakan juga sosialisasi terkait pengenalan Program EKI oleh OJK dan produk/layanan keuangan yang disampaikan oleh perwakilan dari BRI, SMF, Pegadaian dan PNM. Pada triwulan III, telah dilaksanakan kegiatan inkubasi tahap II - IV dan pada triwulan IV-2023 dilanjutkan dengan kegiatan inkubasi tahap V - VI dan Pasca Inkubasi, dengan rincian sebagai berikut: L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Inkubasi EKI tahap V Inkubasi tahap V telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 di SD Negeri 04 Sumpur. Inkubasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Nagari Sumpur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang dihadiri oleh 83 peserta dan terdiri dari UMKM, petani, serta nelayan. Dalam tahap ini, disampaikan beberapa materi antara lain perencanaan keuangan bagi UMKM, serta pengenalan sistem pembayaran melalui QRIS dan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) oleh Asisten Direktur Implementasi Kebijakan, Pengawasan, dan Perizinan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dan Asisten Manajer Implementasi Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Gambar 8-11 Kegiatan Inkubasi EKI Tahap V Inkubasi EKI tahap VI dan pasca inkubasi Selanjutnya, telah dilaksanakan rangkaian pelaksanaan kegiatan inkubasi tahap VI dan pasca inkubasi EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 - 5 Desember 2023. Kegiatan pasca inkubasi dilakukan pada tanggal 4 Desember 2023 dalam bentuk pemetaan hasil akhir capaian keuangan inklusif kepada pelajar SMPN 1 Batipuh Selatan. Kegiatan inkubasi tahap VI dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi edukasi keuangan terkait dengan keagenan Laku Pandai oleh PT Bank Rakyat Indonesia, materi terkait Pemasaran Produk melalui E-commerce oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan materi terkait Waspada Investasi Ilegal oleh perwakilan Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh 230 orang yang terdiri dari UMKM, petani, dan nelayan, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari BRI, PNM, Pegadaian dan SMF. Pada kegiatan dimaksud, perwakilan LJK yang hadir juga menyediakan booth sebagai sarana untuk menerima konsultasi keuangan dari masyarakat di Nagari Sumpur. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 5 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Gambar 8-12 Kegiatan Inkubasi EKI Tahap VI dan Pasca Inkubasi 8.1.2 Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) Gambar 8-13 Logo SIMPLE Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Sebagaimana diketahui, implementasi Program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar existing yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan bulan November tahun 2023, sebanyak 53,87 juta pelajar (85,04%) telah memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungan Anak dengan total outstanding simpanan lebih dari Rp30 triliun. Program KEJAR telah diimplementasikan oleh 449 bank peserta di seluruh Indonesia. Dalam rangka meningkatkan awareness bagi para pelajar terkait budaya menabung sejak dini, berbagai inisiasi telah dilakukan kepada bank untuk melaksanakam kegiatan bank goes to school sebanyak satu kegiatan dalam satu bulan. 1 5 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I I I Gambar 8-14 Bank Goes to School Proses monitoring implementasi Program KEJAR dilakukan berdasarkan laporan Program KEJAR yang disampaikan setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Simpanan Pelajar dan aplikasi Sistem Pengolahan Data Program KEJAR (SiKEJAR). Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) Program SiMuda pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, yang merupakan program tabungan berjangka bagi kelompok usia 18 hingga 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi. GM SiMuda dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok usia muda dalam melakukan perencanaan keuangan. GM SiMuda, memiliki tiga karakteristik, yaitu "SiMuda Rumahku", untuk tujuan pengajuan uang muka rumah, "SiMuda Emasku", untuk pembelian emas, dan "SiMuda Investasiku", untuk pembelian reksadana. GM SiMuda Gen 2 memiliki dua jenis tujuan, yaitu SiMuda Eksisting (dengan tujuan investasi untuk uang muka rumah, pembelian emas dan pembelian reksa dana) dan SiMuda Lainnya (tujuan investasi lainnya). Sampai dengan triwulan IV-2023, rincian capaian adalah sebagai berikut: a. SiMuda Eksisting Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan IV-2023 Tabel 8-3 Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan IV-2023 Perkembangan Program No. Program SiMuda Eksisting SiMuda Eksisting Triwulan II-2023 Jumlah Rekening Nominal (Rupiah) 1 InvestasiKu 49 15.656.619 2 RumahKu 91.185 268.766.758.498 3 EmasKu 4 84.507.857 Total 91.238 268.866.922.974
B A B V I I I Perkembangan Program SiMuda Eksisting sampai dengan triwulan IV-2023 tercatat 91.238 rekening dan nominal sebesar Rp 268.866.922.974,-. b. SiMuda Lainnya Tabel 8-4 Perkembangan Program SiMuda Lainnya Triwulan IV-2023 Perkembangan Program No. Program SiMuda Lainnya SiMuda Lainnya Desember 2023 Jumlah Rekening Nominal (Rupiah) 1 Investasi 6.462 124.099.462.068 2 Rumah 0 0 3 Emas 0 0 4 Lain-lain 1.181.148 4.471.369.346.818 Total 1.187.610 4.595.468.808.886 Perkembangan Program SiMuda Lainnya sampai dengan triwulan IV-2023 tercatat sebanyak 1.187.610 rekening dan nominal sebesar Rp4.595.468.808.886,-. Dengan demikian, perkembangan Program SiMuda secara keseluruhan sampai dengan triwulan IV-2023 tercatat sebanyak 1.278.848 rekening dan nominal sebesar Rp4.864.335.731.860,-. 8.1.3 Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Gambar 8-15 Logo BIK 2023 Dalam rangka Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 dengan tema "Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera" telah selesai diselenggarakan mulai bulan Mei s.d Oktober 2023 secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dari Industri Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank, perusahaan E-Commerce, Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pusat OJK serta seluruh Kantor OJK di daerah. Kegiatan yang telah dilakukan selama BIK 2023 antara lain: 1) Fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan; 2) Pembukaan rekening, polis asuransi dan produk keuangan lainnya; 3) Literasi keuangan; 4) Pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan; 5) Kampanye/publikasi program literasi, inklusi keuangan serta pelindungan konsumen secara masif. Sebagai rangkaian dari kegiatan BIK 2023, telah diselenggarakan kegiatan Business Matching yang berkolaborasi dengan Kantor OJK Provinsi DIY (KOYK) pada 26 Oktober 2023 di Ballroom KOYK, yang dihadiri 120 peserta. Selain itu, sebagai rangkaian acara puncak BIK 2023, dilaksanakan pameran jasa keuangan atau FinExpo selama L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 empat hari pada tanggal 26-29 Oktober 2023 di Pakuwon Mall Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kegiatan tersebut adalah "Go Inklusif, Go Produktif". Kegiatan FinExpo 2023 diikuti oleh 100 peserta pameran yang terdiri dari 72 PUJK, 26 UMKM, 3 Lembaga dan 3 Self-Regulatory Organization. Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan berbagai promo produk berinsentif seperti bonus, cashback, reward serta berbagai kegiatan literasi keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. Selain itu, untuk memeriahkan kegiatan dan menarik minat masyarakat diselenggarakan berbagai kuis, games dengan doorprize yang menarik serta grandprize. Kegiatan puncak BIK 2023 diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2023. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan "CEO Lunch Meeting" yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif PEPK OJK dan para pimpinan LJK. Selanjutnya, dilaksanakan pula kegiatan "Sinergi Akselarasi Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas" sebagai rangkaian dari puncak BIK 2023. Dalam kegiatan dimaksud terdapat lima UMKM disabilitas yang mendapatkan pembiayaan. Selama periode pelaksanaan BIK tahun 2023, tercatat telah diselenggarakan sebanyak 2.851 kegiatan dengan total peserta sebanyak 1.841.357 masyarakat atau naik 15,09% dibanding dengan pelaksanaan tahun 2022. Adapun total rekapitulasi capaian akses keuangan selama BIK 2023 mencapai 7.936.718 akses produk layanan/jasa keuangan (naik sebesar 13.34% dari capaian tahun 2022), dengan rincian sebagai berikut: 1) Industri Perbankan: pembukaan rekening baru sebanyak 2.925.231 rekening; 2) Industri Pasar Modal sebanyak 131.058 rekening efek baru; 3) Industri Perasuransian sebanyak 658.484 polis; 4) Industri Pembiayaan sebanyak 543.731 debitur; 5) Industri Pergadaian sebanyak 3.253.844 rekening; dan 6) Industri fintech sebanyak 424.370 akun. 8.2 LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN 8.2.1 Program Literasi dan Edukasi Keuangan Pada triwulan IV-2023, OJK telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebanyak 3.065 kegiatan yang menjangkau 2.565.443 peserta yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, workshop, training of community, training of facilitator, dan training of trainers. Pada pelaksanaannya, kegiatan edukasi keuangan dikelompokkan menjadi tiga yaitu konvensional, syariah serta gabungan antara konvensional dan syariah dengan rincian terdapat 2.270 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 526.504 peserta, 229 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 56.113 peserta serta 566 kegiatan edukasi keuangan yang menggabungkan antara konvensional dan syariah dengan jangkauan 1.982.826 peserta. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 6 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Gambar 8-16 Kegiatan "Women's Talk" Wanita Cerdas Keuangan Ciptakan Keluarga Sejahtera Gambar 8-17 "OJK Mengajar" dalam rangka HUT Ke-12 OJK, Studium Generale:Investasi Masa Kini, Sejahtera Masa Depan 1. Kegiatan Edukasi Komunitas Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan kegiatan edukasi keuangan kepada komunitas perempuan yaitu "Women's Talk" Wanita Cerdas Keuangan Ciptakan Keluarga Sejahtera di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan secara hybrid yang dihadiri oleh 380 peserta secara offline dan 1.000 peserta secara online melalui Zoom Webinar. 2. Kegiatan "OJK Mengajar" dalam rangka HUT Ke-12 OJK, Investasi Masa Kini, Sejahtera Masa Depan Kegiatan OJK mengajar yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merupakan salah satu rangkaian kegiatan edukasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun OJK ke-12. Penyelenggaraan kegiatan dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda mengenai pentingnya merencanakan keuangan sejak dini sehingga dapat mempersiapkan masa depan agar lebih sejahtera. Kegiatan OJK mengajar dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 di Universitas Al Azhar Indonesia yang dihadiri oleh 515 mahasiswa secara offline dan lebih dari 1.000 peserta turut hadir secara online melalui Zoom Webinar. 3. Kegiatan Edukasi Tematik Dalam rangka memaknai hari besar nasional dengan senantiasa mengupayakan peningkatan literasi keuangan masyarakat, pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan kegiatan edukasi keuangan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada tanggal 5 Desember 2023 di Kabupaten Blora secara hybrid yang dihadiri oleh 1.333 peserta (333 peserta offline dan 1.000 peserta online) yang terdiri dari Guru, UMKM, dan Ibu Rumah Tangga. Selain itu, edukasi keuangan dalam rangka memperingati Hari Ibu turut 1 6 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I I I dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 di Kabupaten Banyumas secara hybrid yang dihadiri oleh 369 peserta secara offline dan 1.000 peserta secara online terdiri dari Ibu-ibu pengurus maupun anggota PKK, Ibu Rumah Tangga, dan pelaku UMKM. 4. Kampanye World Investor Week (WIW) OJK merupakan salah anggota satu International Organization of Securities Commission (IOSCO) Committee 8 (C8) yang merupakan komite edukasi dan literasi keuangan bagi investor ritel. IOSCO C8 memiliki berbagai program, salah satunya World Investor Week (WIW). WIW merupakan kegiatan rutin tahunan berupa kampanye global selama satu pekan di bulan Oktober dan diikuti negara-negara anggota IOSCO C8. OJK turut berpartisipasi dalam kampanye WIW tahun 2023 pada tanggal 9 s.d 15 Oktober 2023 yang bekerja sama dengan KR/KOJK, Satuan Kerja OJK terkait, dan stakeholders. Terdapat 102 kegiatan yang menjangkau 23.401 peserta yang terdiri dari 91 kegiatan edukasi pasar modal, 6 live Instagram, dan 5 talkshow radio. Selain itu, terdapat juga Kejar Poin LMS Edukasi Keuangan, edukasi melalui media sosial dan minisite sikapiuangmu yang bekerja sama dengan Pasar Modal Syariah, Kontak 157, Bursa Efek Indonesia, dan Indonesia SIPF. 8.2.2 Intensifikasi Penggunaan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan OJK Dalam rangka intensifikasi penggunaan LMS Edukasi Keuangan (LMSKU), pada triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan kegiatan Edufin On Location X Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk (Ngopi Kuy) di Kota Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar secara hybrid. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah sebanyak 2.331 peserta yang terdiri dari 1.146 peserta secara offline, dan 1.185 peserta secara online melalui YouTube Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, jumlah pengunjung Booth LMSKU adalah sebanyak 304 pengunjung dan jumlah penambahan pengguna LMSKU sebanyak 898 pengguna. Sampai dengan triwulan IV-2023, LMSKU telah memiliki 40.187 pengguna dengan akses terhadap modul sebanyak 48.934 akses dan telah menerbitkan 39.291 sertifikat kelulusan. 8.2.3 Distribusi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Sosial/Digital OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu minisite dan media sosial Sikapiuangmu untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual. Adapun, jumlah konten artikel dan pengunjung/views sampai dengan triwulan IV-2023 adalah sebagai berikut: Tabel 8-5 Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung/Views No. Bulan Jumlah Artikel Total Pengunjung 1 Oktober 3 10.268 2 November 5 12.826 3 Desember 3 5.886 Total 11 28.980 Data per 31 Desember 2023
B A B V I I I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Sementara itu, terdapat konten non artikel yang dikemas dengan materi lebih ringan dengan tujuan untuk meningkatkan engagement (interaksi jumlah followers, Likes, dan views). Jumlah konten non artikel dan pengunjung pada setiap platform media sosial pada triwulan IV-2023 secara rinci dapat disampaikan pada tabel berikut: Tabel 8-6 Engagement Sosial Media OJK Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel No. Bulan Jumlah Konten Non Artikel Jumlah Pengunjung FB Instagram Twitter TikTok YouTube 1 Oktober 38 38.100 84.603 40.544 4.093 1.290 168.630 2 November 29 32.135 71.634 43.354 3.486 1.085 151.694 3 Desember 29 36.173 52.154 34.560 4.097 608 127.592 Total 96 106.408 208.391 118.458 11.676 2.983 447.916 Data per 31 Desember 2023 8.3 LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH OJK memiliki empat program kerja utama dalam rangka perwakilan dari Divisi Inklusi Keuangan Syariah Komite meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dalam nasional, yakni 1) Akselerasi dan Kolaborasi Program Edukasi kegiatan tersebut dilakukan pula penyaluran Kredit Usaha Keuangan Syariah, 2) Pengembangan Produk Keuangan Rakyat (KUR) Syariah kepada tiga perwakilan UMKM Santri Syariah dan Akses Keuangan Syariah, 3) Penguatan dan pembukaan 275 rekening bank syariah. Infrastruktur Literasi dan Inklusi, dan 4) Dukungan dan Aliansi Strategis Literasi, Inklusi Keuangan Syariah dengan Kegiatan dihadiri oleh 750 peserta secara offline dan 250 Kementerian/Lembaga Stakeholders. Sejalan dengan empat peserta secara online, yang terdiri dari santri, alumni santri program utama dimaksud, pada triwulan IV-2023, OJK telah dan/atau mahasiswa di Auditorium UIN Sunan Kalijaga melakukan beberapa program untuk mendorong Yogyakarta. pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kegiatan sebagai berikut: Gambar 8-18 1. Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) untuk UMKM Santri Dalam rangka mendukung Road to Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Hari Santri Nasional pada bulan Oktober, OJK menyelenggarakan kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) untuk UMKM Santri pada tanggal 30 September 2023 di Yogyakarta yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan diawali dengan sesi edukasi dan literasi keuangan 2. Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah syariah, dilanjutkan dengan pemaparan mengenai layanan (SICANTIKS) dan produk Industri Jasa Keuangan Syariah (IJK Syariah), untuk sektor perbankan syariah dan Layanan Pendanaan Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah merupakan program yang diinisiasi OJK untuk meningkatkan dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia dan Asosiasi literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pemberdayaan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) klaster syariah. peran perempuan yang berasal dari unsur tokoh agama, Selain pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan syariah, pimpinan dan pengurus Majelis Taklim, untuk menjadi duta guna membangun engagement dengan produk dan layanan literasi keuangan syariah. keuangan syariah, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan sesi sharing session dan workshop mengenai kewirausahaan Program SICANTIKS diluncurkan OJK untuk pertama kalinya dan pemasaran dengan narasumber yang berasal dari di Kota Bandung pada tanggal 14 September 2023 dengan kalangan pengusaha yang menggunakan produk dan layanan jumlah peserta sebanyak 600 orang. Program SICANTIKS keuangan syariah serta merupakan alumni santri serta dirancang untuk mendorong hadirnya Duta Literasi Keuangan Syariah dari kalangan perempuan atau Ibu. Program | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 6 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 SICANTIKS dilakukan dengan memberikan kegiatan edukasi dan pelatihan keuangan syariah secara berkelanjutan kepada perempuan atau Ibu yang merupakan Key Opinion Leader (KOL) dari berbagai komunitas. Dengan adanya perempuan atau Ibu yang merupakan KOL sebagai Duta Literasi Keuangan Syariah maka diharapkan informasi produk dan layanan serta manfaat dari keuangan syariah dapat menyebarkan kepada masyarakat dan/atau komunitas di sekitarnya. Gambar 8-19 SICANTIKS kembali diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 1.050 perempuan atau ibu-ibu dari Majelis Taklim se-JABODETABEK dan 150 peserta secara online melalui platform Zoom. SICANTIKS Jakarta juga turut dihadiri oleh peserta yang berasal dari komunitas disabilitas, yang merupakan perempuan atau ibu penyandang disabilitas pelaku UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (Kepala Eksekutif PEPK) OJK hadir pada kegiatan SICANTIKS Jakarta untuk membuka dan menyampaikan keynote speech mengenai pentingnya peran perempuan dan/atau ibu sebagai menteri keuangan keluarga dan penggerak kemajuan bangsa yang kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan para peserta. Pada program SICANTIKS, para peserta mendapatkan materi edukasi keuangan syariah dan penjelasan terkait layanan dan produk IJK Syariah, diantaranya perbankan syariah, asuransi syariah dan pergadaian syariah oleh narasumber yang berasal dari Direksi Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, Senior Vice President Bank DKI Syariah, Pimpinan Grup Bank DKI Syariah, dan Pimpinan Divisi Bank Jabar Banten Syariah. Untuk melengkapi pemahaman peserta, diberikan juga sesi Training of Trainers (ToT) edukasi dan pelatihan oleh Sakinah Finance dengan materi antara lain pengelolaan keuangan dan workshop penghitungan keuangan. 1 6 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I I I 3. Syariah Financial Fair (SYAFIF) Pada tahun 2023, OJK pertama kali menginisiasi kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF) di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Oktober 2023 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan. SYAFIF terdiri dari pameran dan promosi terkait produk/layanan Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS), dan business matching dengan turut melibatkan 17 LJKS, diantaranya Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, Gadai Syariah, dan Asuransi Syariah. Selain pameran, juga diselenggarakan berbagai talkshow edukasi keuangan syariah dari masing-masing IJK Syariah dalam rangka memberi wawasan mengenai produk keuangan syariah kepada pengunjung Pakuwon Mall Yogyakarta yang turut menghadiri acara. Sepanjang kegiatan SYAFIF, tercatat sebanyak 6.482 pengunjung telah mengunjungi booth SYAFIF selama empat hari kegiatan dan menghasilkan sejumlah 82 transaksi dengan nilai Rp455.465.611,-. Kegiatan SYAFIF bertujuan untuk mendorong perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan jasa keuangan syariah kepada berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah, mengkampanyekan program literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pelindungan konsumen, dan meningkatkan aliansi strategis dengan stakeholders terkait dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dalam kesempatan dimaksud, OJK juga berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan tema Edukasi Keuangan Syariah melalui Teka-Teki Silang (TTS) Terpanjang dengan ukuran lebar 2 meter dan panjang 99,2 meter yang diterima secara langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif PEPK OJK. Gambar 8-20 4. Santri Cakap Keuangan Syariah (SAKINAH) - Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) Gambar 8-21
B A B V I I I Pada penghujung tahun 2023, OJK menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah terpadu melalui kegiatan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah dan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (SAKINAH - EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya, Konawe, Sulawesi Tenggara pada tanggal 14-15 Desember 2023. Dalam kegiatan pembukaan SAKINAH-EPIKS, turut hadir 375 peserta yang terdiri dari pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Syariah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, pimpinan/pengurus Pondok Pesantren, termasuk 260 orang guru/asatidz, santri, dan pelaku UMKM di sekitar Pondok Pesantren yang turut mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT). Materi yang disampaikan dalam kegiatan ToT dan edukasi keuangan syariah kepada santri yaitu pengenalan OJK, IJK Syariah, Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), Perencanaan Keuangan, Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal, serta layanan dan produk IJK Syariah, meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah dan pegadaian syariah. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Eksekutif PEPK OJK bersama Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya turut hadir dan menyaksikan simbolisasi pembukaan akses keuangan dan/atau penyediaan produk dan/atau layanan keuangan keuangan syariah yang dicanangkan pada Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya. Program inklusi keuangan syariah yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Syariah yaitu pengukuhan Agen Laku Pandai di Pondok Pesantren, penyerahan Produk SimPel iB kepada 100 santri dengan saldo sebesar Rp200.000, penyerahan produk Kartu Santri, penyaluran Pembiayaan KUR Syariah kepada UMKM di wilayah Pondok Pesantren, penyerahan produk Tabungan Haji Muda kepada 90 santri dengan saldo sebesar Rp200.000, serta rencana pendirian Galeri Investasi Edukasi Pasar Modal Syariah. 5. Peluncuran Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen 2023-2027 Gambar 8-22 Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), serta sebagai bentuk komitmen OJK dalam memperkuat fungsi PEPK, OJK telah menyusun Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (Peta Jalan PEPK) Tahun 2023-2027. Peta Jalan PEPK diluncurkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif PEPK OJK pada tanggal 12 Desember 2023 di Jakarta. Kegiatan peluncuran L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 dihadiri oleh pegawai di Kantor Regional dan Kantor OJK, pejabat K/L terkait, pimpinan PUJK, media dan publik dengan jumlah kehadiran 414 peserta secara offline dan 1.279 peserta secara online. Peta Jalan ini merupakan pedoman bagi OJK dan industri jasa keuangan, serta panduan bagi pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinergi dan kolaborasi untuk mencapai target indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, serta penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat melalui pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang efektif, optimalisasi penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dalam rangka mencapai sektor jasa keuangan yang terpercaya dan masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya arah kebijakan dalam Peta Jalan PEPK Tahun 2023-2027 serta menyelaraskan dengan visi Roadmap OJK 2023-2027, diharapkan dapat terwujud masyarakat Indonesia yang terliterasi, terinklusi dan terlindungi, PUJK yang berintegritas, serta OJK sebagai lembaga independen dengan citra yang positif di mata konsumen dan masyarakat. Acara dilanjutkan dengan sesi Talkshow Peta Jalan PEPK tahun 2023-2027 "Menuju Masyarakat Terliterasi, Terinklusi dan Terlindungi" dengan menghadirkan narasumber pimpinan seluruh satuan kerja di Bidang PEPK OJK yang memaparkan rencana kegiatan yang tercantum dalam buk Peta Jalan PEPK. 6. Dukungan Aliansi Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah a. Dukungan OJK dalam Penyelenggaraan Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2023 OJK terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui penguatan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan prinsip syariah , serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. OJK bersama DSN - MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima' Sanawi) DPS 2023 dengan tema "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi" pada tanggal 13-14 Oktober 2024 di Jakarta. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta diikuti oleh 300 DPS seluruh Indonesia. Gambar 8-23 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 6 4
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Wakil Presiden RI dalam arahannya menyampaikan bahwa aspek literasi menjadi faktor penting untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi syariah sebagai arus baru yang mensejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian nasional. Dalam kesempatan dimaksud, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan bahwa OJK telah merumuskan inisiatif strategis dan program turunan (action plan) dalam rangka mengembangkan potensi keuangan syariah yang ada di setiap sektor untuk mampu menjawab tantangan industri keuangan syariah yang tertuang dalam Roadmap OJK 2022 - 2027. Kegiatan Pertemuan Tahunan DPS ini diselenggarakan selama dua hari dimana pada tanggal 14 Oktober 2023 dibuka dengan Keynote Speech oleh Kepala Eksekutif PEPK OJK sebagai bentuk penguatan Peran DPS sebagai Duta Literasi Keuangan Syariah. Sama seperti pelaksanaan Pertemuan Tahunan DPS sebelumnya, terdapat pembahasan terkait isu dan ketentuan terkini seputar pengembangan dan penguatan industri keuangan syariah. Yang berbeda di tahun ini, tidak hanya isu sektoral, OJK juga mendorong peran DPS dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta mendorong pelindungan konsumen dan masyarakat. b. Dukungan Aliansi Strategis melalui Indonesia Sharia Economic Festival 2023 OJK kembali berpartisipasi dalam kegiatan 10th Indonesia Shariah Economic Festival (ISEF) di JCC Senayan pada tanggal 25-29 Oktober 2023. Dalam opening ceremony ISEF tahun ini turut hadir secara langsung Bapak Wakil Presiden RI bersama Gubernur BI dan Kepala Eksekutif PEPK OJK pada tanggal 26 Oktober 2023. Sepanjang lima hari kegiatan ISEF tahun ini, OJK berpartisipasi dalam Pojok Edukasi Keuangan Syariah dan Layanan Keuangan Masyarakat melalui Aktivasi LMSKU, Gerai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Pojok Pelindungan Konsumen melalui Kontak 157 dan Pojok Edukasi melalui Quiz Keuangan Syariah. Turut mengunjungi Booth OJK dalam kegiatan ISEF 2023 yakni Ketua Dewan Audit OJK, Kepala Eksekutif OJK, serta 2.200 pengunjung ISEF yang berinteraksi dalam rangka peningkatan literasi keuangan syariah. Gambar 8-24 1 6 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K c. d. e. B A B V I I I Di akhir periode 10th ISEF, terdapat kegiatan Fun Walk pada tanggal 29 Oktober 2023. Hadir Sistem Edutainment OJK melalui Mobil SIMOLEK. Di penghujung ISEF tahun ini, Kepala Eksekutif PEPK OJK turut hadir memberikan sambutan pada kegiatan International Modest Fashion Festival (IN2MF) sebagai bagian rangkaian ISEF 2023. Dukungan Aliansi Strategis melalui FGD Penyusunan Strategi Nasional Literasi Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah FGD ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah bersama para pemangku kepentingan (K/L dan asosiasi industri). Dalam pelaksanaannya, OJK berkolaborasi dengan KNEKS, Bank Indonesia, BPJPH, dan Kementerian Koordinator Perekonomian RI dimana kegiatan diselenggarakan empat kali pada tanggal 3 dan 22 Agustus 2023, 8 September 2023, dan 9 November 2023 di Bogor dan Jakarta. FGD Forum Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah bersama IJK Syariah dan Asosiasi Dalam rangka membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antara GLKS dengan asosiasi dan PUJK Syariah, OJK telah menyelenggarakan Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (Forkom LIKS) dengan melibatkan asosiasi, PUJK Syariah, dan satuan kerja internal untuk saling berdiskusi, memberikan saran dan masukan serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan syariah pada tanggal 6 Oktober 2023 di Jakarta. FGD ini berupaya membangun kolaborasi dan integrasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan, dengan melibatkan keuangan konvensional dan keuangan syariah dalam melakukan literasi dan inklusi pasar yang lebih umum dan luas. FGD dihadiri oleh 67 Marcomm, Asosiasi PUJK Syariah orang secara offline dan 134 orang secara online. Dukungan Aliansi Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah lainnya Selain itu, pada triwulan IV-2023, OJK juga melakukan diskusi dengan beberapa institusi/lembaga dalam rangka merumuskan kolaborasi dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, diantaranya WEFinance, Allianz Syariah, Santripreneur, Forum Nasional Mahasiswa Bisnis dan Ekonomi Islam, Pesantren An Nawawi Tanara, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB) dan Perguruan Tinggi NU. Beberapa hal strategis lainnya terkait Diskusi Strategis Tim Bersama Master Plan Ekonomi dan Keuangan 2025-2029 bersama anggota KNEKS dan Rapat Koordinasi Satgas Nasional Akselerasi Implementasi Program KEJAR Wilayah Berat di Bandung .
B A B V I I I 8.4 PELINDUNGAN KONSUMEN 8.4.1 Layanan Konsumen 1. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK Pada triwulan IV - 2023, OJK menerima 92.097 layanan yang terdiri dari 5.886 layanan penerimaan informasi (laporan), 79.702 layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan 6.509 layanan pengaduan. Grafik 8-3 Penerimaan Layanan Triwulan IV-2023 Total Layanan: 92.097 5.886 6,39% Pertanyaan 6.509 7,07% Informasi Pengaduan 79.702 86,54% Sumber: APPK-OJK Tabel 8-7 Layanan Penerimaan Pengaduan Triwulan IV-2023 Sektor Total Layanan Porsi Perbankan 3.130 48,09% Perasuransian 335 5,15% Lembaga Pembiayaan 1.309 20,11% Financial Technology 1.642 25,23% Dana Pensiun 6 0,09% IKNB Lainnya 68 1,04% Pasar Modal 19 0,29% Total 6.509 100% Sumber: APPK-OJK Tabel 8-8 Layanan Pemberian Informasi Triwulan IV-2023 Sektor Total Layanan Porsi Perbankan 15.260 19,15% Perasuransian 359 0,45% Lembaga Pembiayaan 7.847 9,85% Financial Technology 18.835 23,63% Dana Pensiun 10 0,01% IKNB Lainnya 184 0,23% Pasar Modal 75 0,09% Lain-lain 37.132 46,59% Total 79.702 100% Sumber: APPK-OJK L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Tabel 8-9 Layanan Penerimaan Informasi Triwulan IV-2023 Sektor Total Layanan Porsi Perbankan 832 14,14% Perasuransian 61 1,04% Lembaga Pembiayaan 234 3,98% Financial Technology 1.176 19,98% Dana Pensiun 2 0,03% IKNB Lainnya 5 0,08% Pasar Modal 2 0,03% Lain-lain 3.574 60.72% Total 5.886 100% Sumber: APPK-OJK 2. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK Grafik 8-4 Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan, dan/atau Diadukan pada Sektor Perbankan Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan 3.168 Transfer Dana/RTGS 2.961 Kredit Usaha Rakyat/KUR Syariah 2.539 Kredit Multiguna/ Pembiayaan Multijasa 2.334 Kredit Tanpa Agunan (KTA)/Pembiayaan Tanpa Agunan 2.200
1000 2000 3000 4000 5000 Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor IKNB Fintech- Pinjaman Online Multiguna 18.231 Pembiayaan Multiguna 6.634 Fintech-Pinjaman Online Produktif 3.421 Asuransi Jiwa - Asuransi Berjangka (Term Life) 181 Asuransi Jiwa - PAYDI (Unit Link) 173 0 5000 10.000 15.000 20.000 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 6 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal Saham 39 Reksa Dana 38 Obligasi 3 Sukuk 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Sumber: APPK-OJK 3. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK Grafik 8-5 Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Perbankan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 9.215 Penipuan (Pembobolan rekening, skimming, phising, social engineering) 3.096 Perilaku Petugas Penagihan 1.933 Restrukturisasi Kredit/Pinjaman 964 Penolakan Pelunasan Kredit/Pembiayaan Dipercepat 504
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor IKNB Perilaku Petugas Penagihan 13.872 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 6.970 Restrukturisasi Kredit/Pinjaman 2.640 Legalitas LJK dan Produk 2.154 Permasalahan Bunga/Denda/ Pinalti 973
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1 6 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I I I Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal Legalitas LJK dan Produk 33 Pencairan Dana 25 Kegagalan /Keterlambatan Transaksi 5 Return/Imbal Hasil /Margin Keuntungan 4 Penipuan 4 0 5 10 15 20 25 30 35 Sumber: APPK-OJK 4. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan Grafik 8-6 Tingkat Penyelesaian Layanan Triwulan IV-2023 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 99,99% 79.692 70% 60% 50% 93.55% 6.089 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 0% 0,01% 10 10% 0% 6,45% 420 Pertanyaan Pengaduan Proses Selesai Proses Selesai IDR Sumber: APPK-OJK 5. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat, web, WhatsApp dan walk-in. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut: Grafik 8-9 Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK Whatsapp 44.844 E-mail 23.379 Phone call 13.353 Website 7.127 Letter 2.818 Walk-in 576 Walk-in termasuk layanan SLIK di KR dan KOJK Sumber: APPK - OJK
B A B V I I I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 6. Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK b. c. Meminta informasi dan dokumen kepada konsumen Meminta informasi dan dokumen kepada PUJK melalui Tabel 8-10 Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima (Triwulan IV-2023) d. surat elektronik dan pertemuan Berkoordinasi antar internal OJK Pada triwulan IV-2023, terdapat tiga Surat Peringatan satu Data APPK Jumlah Layanan Porsi Proses Selesai yang ditetapkan OJK terkait pengaduan yang melebihi SLA penyelesaian pengaduan secara tertulis oleh PUJK pada Kantor Pusat 91.503 99,36% 405 91.098 Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Pengaduan 5.977 6,53% 394 5.583 8.4.2 Laporan IDR (Internal Dispute Resolution) oleh PUJK Pertanyaan 79.690 87,09% 10 79.680 Penerimaan Informasi 5.836 6,38% 1 5.835 Pada triwulan IV - 2023, dari total 2.745 PUJK yang wajib lapor IDR, sebanyak 2.532 (92,24%) PUJK telah lapor per tanggal 12 Kantor Regional 389 0,42% 21 368 Januari 2024 sedangkan sisanya sebanyak 213 (7,76%) PUJK belum melakukan pelaporan. Berikut rincian kepatuhan Pengaduan 371 95,37% 21 350 pelaporan berdasarkan sektor: Pertanyaan 9 2,31%
9 Grafik 8-10 Tingkat Kepatuhan Pelaporan IDR (TW IV-2023) Penerimaan Informasi 9 2,31%
9 KOJK
205 0,22%
5 200
4,82%
95,18%
Perbankan Pengaduan
161 78,54%
5 156
17,09%
82,91%
Pertanyaan 3
1,46%
3 Pasar Modal Penerimaan Informasi 41 20,00%
41 11,07% 88,93% Total 92.097 100,00% 431 91.666 IKNB 0 20% 40% 60% 80% 100% Sumber: APPK-OJK Total PUJK yang Tidak Lapor Total PUJK yang Lapor 7. Tindak Lanjut OJK terhadap Pengaduan OJK telah menindaklanjuti pengaduan dengan Dari PUJK yang telah melakukan pelaporan, berikut total langkah-langkah sebagai berikut: pengaduan yang diterima industri: a. Menganalisis pokok permasalahan dan kelengkapan dokumen Tabel 8-11 Jumlah Pengaduan yang Diterima, Masih dalam Proses, dan Diselesaikan oleh PUJK Sektor Jumlah Pengaduan yang Diterima Pengaduan yang Diselesaikan Pengaduan Masih dalam Proses Jumlah Persentase Jumlah Persentase Perbankan 2.080.078 1.781.856 85,66% 298.222 14,34% Pasar Modal 5.865 5.330 90,88% 535 9,12% IKNB 1.387.888 1.379.825 99,42% 8.063 0,58% Total 3.473.831 3.167.011 91,17% 306.820 8,83% 8.4.3 Kerjasama Kelembagaan Pelindungan Konsumen Pada triwulan IV - 2023, OJK melakukan beberapa pertemuan kerjasama kelembagaan pelindungan konsumen di dalam negeri dan juga di luar negeri melalui kehadirannya pada fora internasional the International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Rincian agenda pertemuan-pertemuan tersebut adalah sebagai berikut: | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Alasan Penolakan Jumlah Sengketa dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian dan/atau perkara pidana 24 1 6 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I I Tabel 8-12 Agenda Pertemuan Kerjasama Kelembagaan Pelindungan Konsumen Gambar 8-25 Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Kota Kupang No Tanggal Pertemuan Pembahasan 1 5 s.d 6 Oktober 2023 Demo sistem APPK OJK kepada Pegawai Ombudsman RI 2 13 Oktober 2023 Pembahasan pengaduan konsumen dengan Ombudsman RI 3 22 s.d 24 November 2023 Menghadiri rangkaian kegiatan FinCoNet yang terdiri dari Annual General Meeting (AGM) dan International Seminar. OJK turut berpartisipasi pada agenda AGM roundtable intervention untuk memaparkan kondisi pelindungan konsumen Indonesia. 4 27 November 2023 Permintaan Keterangan konsumen terkait pengaduan dengan Ombudsman RI Gambar 8-26 Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Kota Malang 5 28 November 2023 Permintaan Keterangan konsumen terkait pengaduan dengan Ombudsman RI 8.4.4 Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Konsumen OJK juga melakukan sosialisasi dan kuliah umum terkait pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan rincian sebagai berikut: a. Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang tenaga pendidik (guru) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. b. Kuliah Umum Pelindungan Konsumen di Universitas Mulawarman, Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 200 (dua ratus) mahasiswa. c. Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang kepada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi. d. Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Malang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023. 8.5 PEMBELAAN HUKUM KONSUMEN 8.5.1 Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian 1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa Sengketa Sektor Jasa Keuangan Total permohonan penyelesaian sengketa pada triwulan IV-2023 berjumlah 643 permohonan dengan rincian: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) secara rutin melakukan verifikasi Tabel 8-13 Permohonan Penyelesaian Sengketa terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Konsumen baik melalui Aplikasi Portal Perlindungan Layanan Media Jumlah Konsumen (APPK) maupun non APPK. Dari hasil verifikasi tersebut, LAPS SJK akan melakukan penyelesaian sengketa Mediasi APPK 625 637 melalui layanan mediasi, arbitrase, maupun pendapat Non-APPK 12 mengikat. Arbitrase APPK 0 6 Non-APPK 6 Selanjutnya, pada triwulan IV-2023 LAPS SJK telah menyampaikan informasi terkait penyelesaian sengketa Total 643 sebagai berikut: 1 6 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Para pihak yang bersengketa tidak memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK dan/atau tidak memiliki hubungan hukum 22 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I I Sengketa menyangkut pihak ketiga di luar sektor jasa keuangan dan/atau pengaduan diajukan terhadap PUJK yang berbeda (error in persona) 20 2. Demografi provinsi domisili Konsumen Pengaduan tidak dapat dikonfirmasi karena tidak ada nomor kontak dan/atau Alamat surel Konsumen pada APPK dan/atau nomor kontak yang tercantum pada APPK tidak dapat dihubungi Demografi provinsi domisili Konsumen yang mengajukan 20 permohonan penyelesaian sengketa di LAPS SJK pada triwulan IV-2023 Pengaduan mengenai complain atas perilaku debt collector Grafik 8-11 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK 11 Sengketa yang diadukan sedang dalam proses pemeriksaan atau sudah diputus oleh instansi dan/atau Lembaga berwenang lainnya 8 DKI Jakarta 16% Sengketa belum dilakukan IDR atau para pihak ingin kembali IDR Jawa Barat 2% 3 32% Jawa Timur 2% 2% Jawa Tengah Sengketa mengenai kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh PUJK 4 Banten 2% Sumatera Utara Sengketa bersifat massal/masiv yang tidak dapat diselesaikan secara parsial satu per satu 4% 1 Riau Sumatera Barat 6% 113 Total Nusa Tenggara Barat 15% Bali 9% 4. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian Lainnya 10% Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 1.784 permohonan yang masih dalam proses penyelesaian oleh LAPS SJK, dengan rincian: Tabel 8-14 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK a) 1.727 dalam proses verifikasi; b) 53 dalam proses mediasi; dan Provinsi Domisili Konsumen c) empat dalam proses arbitrase. Jumlah Persentase 5. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk LAPS SJK DKI Jakarta 205 32% dalam menyelesaikan sengketa Jawa Barat 97 15% Rata-rata jangka waktu LAPS SJK dalam melakukan penyelesaian setiap sengketa, yaitu 77 hari kerja, dengan Jawa Timur 66 10% rincian penyelesaian sengketa per layanan sebagai berikut: 55 9% Jawa Tengah a) Mediasi: 82 hari kerja. 37 Banten 6% b) Arbitrase: 119 hari kerja. Sumatera Utara 26 4% 6. 10 jenis layanan dan/atau produk yang menjadi sengketa 16 2% Riau pada triwulan IV-2023 13 2% Sumatera Barat Tabel 8-16 Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa Nusa Tenggara Barat 13 2% Bali 13 2% Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa Lainnya 102 16% No Persentase Total 643 100% Fintech - Pinjaman Online Multiguna (Penerima Dana) 16% 1 3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak 11% Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan 2 karena bukan merupakan kewenangan LAPS SJK Pembiayaan Multiguna - Pembayaran Angsuran Selama triwulan IV-2023, terdapat 113 permohonan yang 8% 3 ditolak karena tidak memenuhi persyaratan LAPS SJK. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) /Pembiayaan Pemilikan Rumah Adapun rincian alasan-alasan penolakan sebagai berikut: 4 7% Tabel 8-15 Jumlah Permohonan yang Ditolak karena Bukan Kewenangan LAPS SJK 5% Kredit Multiguna/Pembiayaan Multijasa 5 Fintech - Pinjaman Online produktif (Pemberi Dana) 6 5% Alasan Penolakan Jumlah 7 Tabungan 5% Sengketa dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian dan/atau perkara pidana 24 4% 8 Asuransi Jiwa - PAYDI (Unit Link) Para pihak yang bersengketa tidak memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK dan/atau tidak memiliki hubungan hukum 3% Kredit/Pembiayaan Modal Kerja 9 22 Fintech - Pinjaman Online produktif (Penerima Dana) 3% 10 Sengketa menyangkut pihak ketiga di luar sektor jasa keuangan dan/atau pengaduan diajukan terhadap PUJK yang berbeda (error in persona) 20 Pengaduan tidak dapat dikonfirmasi karena tidak ada nomor kontak dan/atau Alamat surel Konsumen pada APPK dan/atau nomor kontak yang tercantum pada APPK tidak dapat dihubungi 20 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 70 Pengaduan mengenai complain atas perilaku debt collector 11
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 7. Jumlah sengketa yang telah diputus/disepakati dan hasil monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud Pada triwulan IV tahun 2023, terdapat 119 sengketa yang telah mencapai kesepakatan melalui layanan mediasi maupun telah diputus pada layanan arbitrase, dengan rincian sebagai berikut: a) Mediasi: 114 sengketa, yang terdiri dari: 1) 65 kesepakatan damai; 2) 47 kesepakatan untuk tidak sepakat (deadlock); 3) dua kesepakatan pemenuhan sebagian (partial). b) Arbitrase: lima sengketa yang telah diputus. Terhadap kesepakatan dan putusan dimaksud, LAPS SJK melakukan monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan baik terhadap Konsumen maupun PUJK. 8. Daftar lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK Lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK pada triwulan IV-2023 sebagai berikut: Tabel 8-17 Daftar Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK Jenis Sengketa Jumlah Persentase Perilaku Petugas Penagihan 122 19% Persoalan Klaim 63 10% Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, Skimming, Cyber Crime) 62 10% Restrukturisasi/Relaksasi Kredit /Pembiayaan/Pinjaman 53 8% Sistem Layanan Informasi Keuangan 48 6% 8.5.2 Sosialisasi LAPS OJK 1. Sosialisasi Optimalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Semarang a. Sosialisasi kepada PUJK Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka kepada PUJK yang berada di wilayah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Semarang (KOSG) pada tanggal 14 Desember 2023. Sosialisasi diselenggarakan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada PUJK terkait optimalisasi LAPS SJK, yang diharapkan mampu menyelenggarakan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan secara maksimal dan memberikan upaya-upaya untuk meminimalisir ditolaknya penyelesaian sengketa oleh LAPS SJK karena sengketa tidak atau belum dilakukan proses Internal Dispute Resolution (IDR). Sosialisasi dihadiri oleh 151 peserta, yang terdiri dari: a) 125 orang perwakilan PUJK sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank di wilayah kerja KOSG; b) 15 orang perwakilan pegawai KOSG; c) sembilan orang perwakilan pegawai Departemen Pelindungan Konsumen; dan d) dua orang perwakilan LAPS SJK. 1 7 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Pasal 8 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK dalam melaksanakan pengaturan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta Pasal 9 UU OJK yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan,OJK berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berlakunya UU P2SK menegaskan cakupan tugas pengaturan dan pengawasan terkait perilaku PUJK serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen. Dengan demikian, secara eksplisit kewenangan pengenaan sanksi terkait pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan telah diberikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Kewenangan pengenaan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 285 yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar ketentuan. Lebih lanjut, dalam Pasal 285 ayat (5) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan batas pemenuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, kajian ini berfokus untuk memberikan rekomendasi mekanisme serta bentuk ketentuan dari tata cara pengenaan sanksi terkait pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Penyusunan kajian ini dilakukan melalui studi komparasi terkait landasan hukum dan praktik pengenaan sanksi pada pengawasan sektoral di OJK serta benchmarking pada beberapa negara lain terkait pertimbangan dalam pengenaan sanksi administratif. Pada Triwulan IV 2023, tim penyusun telah menyelesaikan penyusunan kajian, dimulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Hukum dan Materi Pengenaan Sanksi, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diberikan rekomendasi untuk mengatur lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan/atau denda administratif dalam rangka memberikan penegasan kewenangan pengenaan sanksi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen. Kajian mengenai Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Perubahan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai regulator di sektor jasa keuangan, serta untuk mencapai tujuan pembentukan sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK perlu mewujudkan asas keterbukaan yang merupakan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan kegiatan OJK dan asas akuntabilitas yang merupakan keharusan bagi OJK untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraannya kepada publik. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dimaksud, OJK perlu menjalin komunikasi B A B V I I I Adapun materi yang disampaikan pada sosialisasi, yaitu: a) overview Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan. b) mekanisme penanganan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) serta pelaksanaan Internal Dispute Resolution (IDR) oleh PUJK berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK), pengaturan LAPS SJK pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat (POJK PKM), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). d) mekanisme dan layanan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Hal-hal yang didiskusikan pada acara sosialiasi tersebut, antara lain: a) Efektivitas penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK; b) Jangka waktu penyelesaian sengketa di LAPS SJK; c) Biaya penyelesaian sengketa di LAPS SJK; d) Jenis layanan LAPS SJK; e) Klausula baku pada perjanjian antara PUJK dengan konsumen terkait pilihan lembaga penyelesaian sengketa; f) Lokasi LAPS SJK; g) Kekuatan eksekutorial Arbitrase; h) Penyelesaian sengketa antara PUJK dengan PUJK; i) Hubungan strukturisasi antara OJK dan LAPS SJK; j) Perbandingan LAPS SJK dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan; dan k) Sengketa komersial LAPS SJK. b. Sosialisasi kepada konsumen dan masyarakat Sosialisasi dilaksanakan melalui talk show di Radio Imelda FM Semarang dan Radio Gajahmada FM Semarang. Adapun materi yang disampaikan pada sosialisasi, yaitu overview pengaturan LAPS SJK serta mekanisme dan layanan LAPS SJK. Adapun hal-hal yang didiskusikan pada talk show, antara lain terkait: 1) Pengenalan LAPS SJK; 2) Pengaturan LAPS SJK dalam pelindungan konsumen; 3) Mekanisme dan prosedur penyampaian sengketa ke LAPS SJK; 4) Layanan penyelesaian sengketa di LAPS SJK; 5) Persyaratan dalam menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada LAPS SJK; 6) Tren pengaduan/sengketa yang masuk ke LAPS SJK; 7) Biaya penyelesaian sengketa di LAPS SJK; 8) Kekuatan hukum kesepakatan dan/atau putusan LAPS SJK; dan 9) Keunggulan penyelesaian sengketa di LAPS SJK dibandingkan melalui Pengadilan. yang baik dan efektif dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Komunikasi yang baik dan efektif tersebut selanjutnya diharapkan akan dapat menumbuhkan pengertian (public understanding), kepercayaan (public trust), dukungan (public supports) dan kerja sama (public cooperations) dari seluruh stakeholder yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan citra OJK yang positif di masyarakat. Saat ini, OJK telah menetapkan pengaturan mengenai kegiatan komunikasi dalam Peraturan Dewan Komisioner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, seiring dengan dinamika di sektor jasa keuangan dan di dalam internal OJK, diperlukan penyempurnaan pengaturan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi oleh OJK. Kajian ini berfokus untuk melakukan evaluasi dan menyusun Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi. Penyusunan kajian dilakukan melalui penelaahan terkait teori komunikasi dan best practice berisi rekomendasi maupun implementasi kebijakan atas pelaksanaan kegiatan komunikasi dari beberapa lembaga. Penyusunan kajian juga dilakukan melalui evaluasi PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Pada Triwulan IV 2023, kajian telah disampaikan kepada tim penyusun peraturan yang selanjutnya telah dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan RPDK Kegiatan Komunikasi Publik OJK. Diseminasi Peraturan Penulisan kajian dilakukan dengan melakukan studi komparasi terkait regulasi yang berlaku tentang pengenaan perintah dan tindakan tertentu serta perintah tertulis dalam praktik internasional. Pada Triwulan IV 2023, tim penyusun telah menyelesaikan seluruh proses penyusunan kajian mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Penutup. Hasil dari analisis dan pembahasan kajian ini memberikan rekomendasi penyusunan ketentuan OJK yang lebih spesifik dan rinci mengenai pemberian perintah atau tindakan tertentu sebagai tindak lanjut hasil pengawasan perilaku PUJK untuk memastikan pelindungan konsumen sesuai dengan amanat UU P2SK, serta memberikan dasar yang jelas bagi OJK dalam memberikan perintah atau tindakan tertentu. Kajian mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi dan/atau Denda Administratif Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Sengketa yang diadukan sedang dalam proses pemeriksaan atau sudah diputus oleh instansi dan/atau Lembaga berwenang lainnya Sengketa belum dilakukan IDR atau para pihak ingin kembali IDR 3 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I I Sengketa mengenai kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh PUJK 4 Sengketa bersifat massal/masiv yang tidak dapat diselesaikan secara parsial satu per satu 1 Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen 8.5.3 113 Total Selain itu, pada tanggal 7 November 2023, Direktorat Dalam rangka Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Pembelaan Hukum Konsumen telah melaksanakan kegiatan (Perma) terkait Pengajuan Gugatan Perdata oleh OJK, Knowledge Sharing dengan Kejaksaan Agung Republik Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen bersama dengan Mahkamah Agung telah melaksanakan kegiatan Focus Group Indonesia dengan topik Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Discussion (FGD) dengan Kelompok Kecil pada tanggal 11 s.d. Perdata dan Tata Usaha Negara dalam upaya pelindungan konsumen. 12 Oktober 2023 di kota Solo dan tanggal 12 s.d. 13 Desember 2023 di kota Semarang. PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN EDUKASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN 8.6 mengatur mengenai kewenangan OJK memerintahkan 8.6.1 Pengembangan Kebijakan PEPK atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen 1. Kajian mengenai Penyediaan dan Penyampaian Informasi yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). serta Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Berlakunya UU P2SK menegaskan cakupan tugas (Pedoman RIPLAY dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan) pengaturan dan pengawasan terkait perilaku PUJK serta POJK PKM SJK mengamanatkan penyusunan ketentuan pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen. terkait kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi Selanjutnya, Pasal 244 UU P2SK mengatur kewenangan serta pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan OJK dalam memberikan perintah atau melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 19 ayat tertentu kepada PUJK dalam rangka pelindungan (9), serta Pasal 27. Selain itu, penyusunan kajian juga konsumen. Sebagaimana amanat dalam pasal dimaksud, dilakukan untuk memperkuat pengaturan terkait ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dimaksud penyediaan dan penyampaian informasi dengan harapan diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan, salah untuk meningkatkan pemahaman konsumen atas produk satunya adalah OJK. Amanat pada UU P2SK tersebut dan/atau layanan yang akan digunakan, sehingga akan berimplikasi pada pemberian perintah tertulis, perintah, menurunkan tingkat pengaduan di sektor jasa keuangan. dan/atau tindakan tertentu kepada PUJK. Kajian ini berfokus pada: Kajian ini berfokus untuk mengevaluasi dan menyusun rancangan SEOJK mengenai penyediaan dan penyampaian a. Memetakan mengenai pelaksanaan pemberian perintah informasi serta pemasaran produk dan/atau layanan jasa tertulis serta perintah dan tindakan tertentu oleh OJK keuangan beserta dengan lampiran SEOJK mengenai kepada PUJK dalam rangka perlindungan konsumen di Pedoman RIPLAY dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang sektor jasa keuangan; dapat mengikuti perkembangan industri jasa keuangan dan b. Memberikan usulan mekanisme pengenaan perintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tertulis serta perintah dan tindakan tertentu kepada PUJK dalam rangka pelindungan konsumen di sektor Penulisan kajian dilakukan dengan melakukan studi jasa keuangan; dan komparasi atas implementasi penyediaan dan c. Memberikan usulan rancangan peraturan OJK mengenai penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/atau perintah dan tindakan tertentu oleh OJK kepada PUJK layanan jasa keuangan di beberapa negara dan policy dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa recommendation dari lembaga internasional. Pada Triwulan keuangan. IV 2023, tim penyusun telah menyelesaikan seluruh proses Penulisan kajian dilakukan dengan melakukan studi penyusunan kajian, mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II komparasi terkait regulasi yang berlaku tentang Tinjauan Literatur dan International Best Practice, Bab III pengenaan perintah dan tindakan tertentu serta perintah Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Kesimpulan dan tertulis dalam praktik internasional. Pada Triwulan IV 2023, Rekomendasi. Berdasarkan analisis dan pembahasan, telah tim penyusun telah menyelesaikan seluruh proses diberikan rekomendasi untuk memperbarui SEOJK penyusunan kajian mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Pemasaran, RIPLAY, dan Pedoman Iklan guna memenuhi Tinjauan Pustaka, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan tuntutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bab IV Penutup. Hasil dari analisis dan pembahasan kajian Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU ini memberikan rekomendasi penyusunan ketentuan OJK P2SK), POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan yang lebih spesifik dan rinci mengenai pemberian perintah Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK atau tindakan tertentu sebagai tindak lanjut hasil PKM SJK), serta kebutuhan penguatan pemahaman pengawasan perilaku PUJK untuk memastikan konsumen di sektor jasa keuangan terhadap produk dan pelindungan konsumen sesuai dengan amanat UU P2SK, layanan yang disediakan. serta memberikan dasar yang jelas bagi OJK dalam memberikan perintah atau tindakan tertentu. Kajian mengenai Perintah dan Tindakan Tertentu Dalam 2. Rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan 3. Kajian mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi dan/atau OJK memiliki kewenangan untuk memberikan perintah Denda Administratif Pelindungan Konsumen di Sektor tertulis dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 9 UU OJK dan Pasal 30 UU OJK | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 7 2 yang baik dan efektif dengan para pemangku kepentingan Pasal 8 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK (stakeholder) terkait. Komunikasi yang baik dan efektif dalam melaksanakan pengaturan di sektor jasa keuangan, tersebut selanjutnya diharapkan akan dapat termasuk kewenangan untuk menetapkan peraturan (public understanding), menumbuhkan pengertian mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan kepercayaan (public trust), dukungan (public supports) ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa dan kerja sama (public cooperations) dari seluruh keuangan, serta Pasal 9 UU OJK yang mengatur bahwa stakeholder yang pada akhirnya diharapkan dapat dalam melaksanakan tugas pengawasan,OJK berwenang meningkatkan kredibilitas dan citra OJK yang positif di menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang masyarakat. Saat ini, OJK telah menetapkan pengaturan melakukan pelanggaran terhadap peraturan mengenai kegiatan komunikasi dalam Peraturan Dewan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Komisioner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, Berlakunya UU P2SK menegaskan cakupan tugas seiring dengan dinamika di sektor jasa keuangan dan di pengaturan dan pengawasan terkait perilaku PUJK serta dalam internal OJK, diperlukan penyempurnaan pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen. Dengan pengaturan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan demikian, secara eksplisit kewenangan pengenaan sanksi meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi oleh terkait pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan OJK. telah diberikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Kajian ini berfokus untuk melakukan evaluasi dan Pelindungan Konsumen. Kewenangan pengenaan sanksi menyusun Rancangan Peraturan Dewan Komisioner tersebut tercantum dalam Pasal 285 yang mengatur Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar ketentuan. dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan Lebih lanjut, dalam Pasal 285 ayat (5) dinyatakan bahwa efektivitas pengelolaan komunikasi. Penyusunan kajian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan dilakukan melalui penelaahan terkait teori komunikasi dan batas pemenuhan sanksi administratif diatur dalam best practice berisi rekomendasi maupun implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank kebijakan atas pelaksanaan kegiatan komunikasi dari Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangan beberapa lembaga. Penyusunan kajian juga dilakukan masing-masing. Oleh karena itu, kajian ini berfokus untuk melalui evaluasi PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang memberikan rekomendasi mekanisme serta bentuk Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Pada ketentuan dari tata cara pengenaan sanksi terkait Triwulan IV 2023, kajian telah disampaikan kepada tim pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. penyusun peraturan yang selanjutnya telah dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan RPDK Penyusunan kajian ini dilakukan melalui studi komparasi Kegiatan Komunikasi Publik OJK. terkait landasan hukum dan praktik pengenaan sanksi pada pengawasan sektoral di OJK serta benchmarking Diseminasi Peraturan pada beberapa negara lain terkait pertimbangan dalam pengenaan sanksi administratif. Pada Triwulan IV 2023, tim penyusun telah menyelesaikan penyusunan kajian, dimulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Hukum dan Materi Pengenaan Sanksi, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diberikan rekomendasi untuk mengatur lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan/atau denda administratif dalam rangka memberikan penegasan kewenangan pengenaan sanksi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen. Kajian mengenai Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Perubahan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai regulator di sektor jasa keuangan, serta untuk mencapai tujuan pembentukan sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK perlu mewujudkan asas keterbukaan yang merupakan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan kegiatan OJK dan asas akuntabilitas yang merupakan keharusan bagi OJK untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraannya kepada publik. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dimaksud, OJK perlu menjalin komunikasi
Penulisan kajian dilakukan dengan melakukan studi komparasi terkait regulasi yang berlaku tentang pengenaan perintah dan tindakan tertentu serta perintah tertulis dalam praktik internasional. Pada Triwulan IV 2023, tim penyusun telah menyelesaikan seluruh proses penyusunan kajian mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Penutup. Hasil dari analisis dan pembahasan kajian ini memberikan rekomendasi penyusunan ketentuan OJK yang lebih spesifik dan rinci mengenai pemberian perintah atau tindakan tertentu sebagai tindak lanjut hasil pengawasan perilaku PUJK untuk memastikan pelindungan konsumen sesuai dengan amanat UU P2SK, serta memberikan dasar yang jelas bagi OJK dalam memberikan perintah atau tindakan tertentu. Kajian mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi dan/atau Denda Administratif Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I I yang baik dan efektif dengan para pemangku kepentingan Pasal 8 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK (stakeholder) terkait. Komunikasi yang baik dan efektif dalam melaksanakan pengaturan di sektor jasa keuangan, tersebut selanjutnya diharapkan akan dapat termasuk kewenangan untuk menetapkan peraturan (public understanding), menumbuhkan pengertian mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan kepercayaan (public trust), dukungan (public supports) ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa dan kerja sama (public cooperations) dari seluruh keuangan, serta Pasal 9 UU OJK yang mengatur bahwa stakeholder yang pada akhirnya diharapkan dapat dalam melaksanakan tugas pengawasan,OJK berwenang meningkatkan kredibilitas dan citra OJK yang positif di menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang masyarakat. Saat ini, OJK telah menetapkan pengaturan melakukan pelanggaran terhadap peraturan mengenai kegiatan komunikasi dalam Peraturan Dewan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Komisioner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, Berlakunya UU P2SK menegaskan cakupan tugas seiring dengan dinamika di sektor jasa keuangan dan di pengaturan dan pengawasan terkait perilaku PUJK serta dalam internal OJK, diperlukan penyempurnaan pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen. Dengan pengaturan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan demikian, secara eksplisit kewenangan pengenaan sanksi meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi oleh terkait pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan OJK. telah diberikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Kajian ini berfokus untuk melakukan evaluasi dan Pelindungan Konsumen. Kewenangan pengenaan sanksi menyusun Rancangan Peraturan Dewan Komisioner tersebut tercantum dalam Pasal 285 yang mengatur Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar ketentuan. dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan Lebih lanjut, dalam Pasal 285 ayat (5) dinyatakan bahwa efektivitas pengelolaan komunikasi. Penyusunan kajian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan dilakukan melalui penelaahan terkait teori komunikasi dan batas pemenuhan sanksi administratif diatur dalam best practice berisi rekomendasi maupun implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank kebijakan atas pelaksanaan kegiatan komunikasi dari Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangan beberapa lembaga. Penyusunan kajian juga dilakukan masing-masing. Oleh karena itu, kajian ini berfokus untuk melalui evaluasi PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang memberikan rekomendasi mekanisme serta bentuk Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Pada ketentuan dari tata cara pengenaan sanksi terkait Triwulan IV 2023, kajian telah disampaikan kepada tim pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. penyusun peraturan yang selanjutnya telah dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan RPDK Penyusunan kajian ini dilakukan melalui studi komparasi Kegiatan Komunikasi Publik OJK. terkait landasan hukum dan praktik pengenaan sanksi pada pengawasan sektoral di OJK serta benchmarking Diseminasi Peraturan 5. pada beberapa negara lain terkait pertimbangan dalam pengenaan sanksi administratif. Pada Triwulan IV 2023, tim a. POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan penyusun telah menyelesaikan penyusunan kajian, dimulai Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Hukum dan Materi Bagi Konsumen dan Masyarakat Pengenaan Sanksi, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Pada triwulan IV, sebagai tindak lanjut telah Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi. Berdasarkan analisis diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang dan pembahasan yang telah dilakukan, diberikan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor rekomendasi untuk mengatur lebih rinci mengenai tata Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK cara pengenaan sanksi administratif dan/atau denda LIK SJK) dan sebagai upaya dalam melakukan administratif dalam rangka memberikan penegasan diseminasi peraturan, DPBK telah melakukan sosialisasi kewenangan pengenaan sanksi sebagai bagian dari kepada PUJK di Wilayah Samarinda pada tanggal 6 pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perilaku Desember 2023. PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen. Gambar 8-27 4. Kajian mengenai Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Perubahan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai regulator di sektor jasa keuangan, serta untuk mencapai tujuan pembentukan sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK perlu mewujudkan asas keterbukaan yang merupakan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan kegiatan OJK dan asas akuntabilitas yang merupakan keharusan bagi OJK untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraannya kepada publik. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dimaksud, OJK perlu menjalin komunikasi 1 7 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
Penulisan kajian dilakukan dengan melakukan studi komparasi terkait regulasi yang berlaku tentang pengenaan perintah dan tindakan tertentu serta perintah tertulis dalam praktik internasional. Pada Triwulan IV 2023, tim penyusun telah menyelesaikan seluruh proses penyusunan kajian mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Penutup. Hasil dari analisis dan pembahasan kajian ini memberikan rekomendasi penyusunan ketentuan OJK yang lebih spesifik dan rinci mengenai pemberian perintah atau tindakan tertentu sebagai tindak lanjut hasil pengawasan perilaku PUJK untuk memastikan pelindungan konsumen sesuai dengan amanat UU P2SK, serta memberikan dasar yang jelas bagi OJK dalam memberikan perintah atau tindakan tertentu. Kajian mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi dan/atau Denda Administratif Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I I yang baik dan efektif dengan para pemangku kepentingan b. Gambar 8-29 Coaching Clinic PDK SLKMT Pasal 8 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan (stakeholder) terkait. Komunikasi yang baik dan efektif dalam melaksanakan pengaturan di sektor jasa keuangan, Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tersebut selanjutnya diharapkan akan dapat termasuk kewenangan untuk menetapkan peraturan Pada Triwulan IV 2023, DPBK juga telah menerbitkan (public understanding), menumbuhkan pengertian mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan kepercayaan (public trust), dukungan (public supports) ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. dan kerja sama (public cooperations) dari seluruh keuangan, serta Pasal 9 UU OJK yang mengatur bahwa Peraturan tersebut merupakan pembaharuan dari POJK stakeholder yang pada akhirnya diharapkan dapat dalam melaksanakan tugas pengawasan,OJK berwenang PKM SJK sebagai tindak lanjut amanat dari UU P2SK. meningkatkan kredibilitas dan citra OJK yang positif di menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang Oleh karena itu, dilaksanakan sosialisasi POJK 22/2023 masyarakat. Saat ini, OJK telah menetapkan pengaturan melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepada internal OJK serta asosiasi PUJK yang mengenai kegiatan komunikasi dalam Peraturan Dewan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023 secara Komisioner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan daring. Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, Berlakunya UU P2SK menegaskan cakupan tugas Gambar 8-28 seiring dengan dinamika di sektor jasa keuangan dan di pengaturan dan pengawasan terkait perilaku PUJK serta dalam internal OJK, diperlukan penyempurnaan pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen. Dengan pengaturan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan demikian, secara eksplisit kewenangan pengenaan sanksi 8.6.2 Pengaturan PEPK meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi oleh terkait pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan OJK. telah diberikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas 1. Penyusunan Peraturan sebagai Tindak Lanjut Amanat Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kajian ini berfokus untuk melakukan evaluasi dan Pelindungan Konsumen. Kewenangan pengenaan sanksi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU menyusun Rancangan Peraturan Dewan Komisioner tersebut tercantum dalam Pasal 285 yang mengatur P2SK). Sehubungan dengan telah diundangkannya UU Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku P2SK pada tanggal 12 Januari 2023, terdapat penguatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar ketentuan. aspek pelindungan konsumen dan masyarakat, Bidang dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan Lebih lanjut, dalam Pasal 285 ayat (5) dinyatakan bahwa Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, efektivitas pengelolaan komunikasi. Penyusunan kajian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (Bidang PEPK) dilakukan melalui penelaahan terkait teori komunikasi dan batas pemenuhan sanksi administratif diatur dalam melalui penyusunan ketentuan dengan rincian sebagai best practice berisi rekomendasi maupun implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank berikut: kebijakan atas pelaksanaan kegiatan komunikasi dari Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangan a. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan beberapa lembaga. Penyusunan kajian juga dilakukan masing-masing. Oleh karena itu, kajian ini berfokus untuk Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan melalui evaluasi PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang memberikan rekomendasi mekanisme serta bentuk (RPOJK PKM SJK) Selain itu, DPBK menghadiri undangan sebagai Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Pada ketentuan dari tata cara pengenaan sanksi terkait Pada periode triwulan IV, penyusunan POJK PKM SJK narasumber materi POJK PKM SJK, POJK LIK SJK, Triwulan IV 2023, kajian telah disampaikan kepada tim pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. (kondisi mendesak) telah dilakukan beberapa hal, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan penyusun peraturan yang selanjutnya telah dimanfaatkan antara lain: Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK sebagai salah satu dasar dalam penyusunan RPDK Penyusunan kajian ini dilakukan melalui studi komparasi 1) Sebagai tindak lanjut dari arahan Rapat Dewan Pengaduan Konsumen), serta POJK Nomor Kegiatan Komunikasi Publik OJK. terkait landasan hukum dan praktik pengenaan sanksi Komisioner pada tanggal 11 September 2023, 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan pada pengawasan sektoral di OJK serta benchmarking dilakukan: Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Diseminasi Peraturan pada beberapa negara lain terkait pertimbangan dalam public hearing dengan PUJK dan Asosiasi PUJK a) oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan pengenaan sanksi administratif. Pada Triwulan IV 2023, tim pada tanggal 18 Oktober 2023; Konsumen) baik dari internal maupun eksternal OJK, penyusun telah menyelesaikan penyusunan kajian, dimulai pembahasan dengan Departemen Hukum OJK b) antara lain: dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Hukum dan Materi pada tanggal 19 Oktober 2023; dan Pengenaan Sanksi, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Ijtima' Sanawi dalam rangka Dukungan Aliansi a. rapat koordinasi dengan Satuan Kerja internal c) Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi. Berdasarkan analisis Strategis Literasi Inklusi Keuangan Syariah dengan OJK pada tanggal 20 Oktober 2023. dan pembahasan yang telah dilakukan, diberikan Kementerian/Lembaga dan Stakeholders bersama 2) Penyelarasan RPOJK PKM SJK bersama Departemen rekomendasi untuk mengatur lebih rinci mengenai tata GLKS pada tanggal 14 Oktober 2023 di Jakarta; Hukum pada tanggal 9-10 Oktober 2023. cara pengenaan sanksi administratif dan/atau denda Awareness b. Implementasi POJK Literasi Inklusi 3) Harmonisasi RPOJK PKM SJK dengan Kementerian administratif dalam rangka memberikan penegasan Keuangan di PT Jasa Raharja bersama Jasa Raharja Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kewenangan pengenaan sanksi sebagai bagian dari pada tanggal 9 November 2023 secara daring; dan pada tanggal 13-15 November 2023. pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perilaku c. Sosialisasi mengenai Pelindungan Konsumen dan 4) Penetapan POJK PKM SJK oleh Ketua Dewan PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen. Masyarakat, serta Pengaturan dan Pengawasan Komisioner OJK pada tanggal 20 Desember 2023. Market Conduct bagi PUSK di Wilayah Kerja Kantor 5) POJK PKM SJK diundangkan pada tanggal 22 Kajian mengenai Rancangan Peraturan Dewan Komisioner OJK Provinsi Jawa Barat bersama Kantor OJK Desember 2023. Perubahan Peraturan Dewan Komisioner Nomor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2023 6) Diseminasi POJK PKM SJK melalui sosialisasi 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas di Bandung. peraturan secara online kepada Asosiasi PUJK pada Jasa Keuangan d. PDK Nomor 1/PDK.07/2019 tentang Perubahan tanggal 28 Desember 2023. Pada sosialisasi ini, Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kedua atas PDK Nomor 1/PDK.07/2015 tentang jumlah peserta yang hadir sebanyak 245 peserta. sebagai regulator di sektor jasa keuangan, serta untuk Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor mencapai tujuan pembentukan sebagaimana UU Nomor 21 b. Penyusunan Rancangan POJK tentang Satuan Tugas Jasa Keuangan Tahun 2011, OJK perlu mewujudkan asas keterbukaan yang Diseminasi ketentuan melalui coaching clinic atas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor merupakan pemenuhan hak masyarakat untuk Keuangan (RPOJK Satgas PASTI). PDK dimaksud serta rancangan materi pokok memperoleh informasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengaturan RPDK SLKMT pada tanggal 19 Oktober pada periode triwulan IV, telah disepakati bahwa OJK dan asas akuntabilitas yang merupakan keharusan 2023 kepada Pejabat dan Pegawai Bagian PEPK. penyusunan RPOJK Satgas PASTI masuk dalam bagi OJK untuk mempertanggungjawabkan setiap Program Legislasi OJK (Proleg) Tahun 2024 dengan kegiatan penyelenggaraannya kepada publik. Selanjutnya, kondisi normal. dalam rangka pemenuhan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dimaksud, OJK perlu menjalin komunikasi | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 74
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 2. Ketentuan lain Bidang PEPK yang telah diterbitkan Selain melaksanakan amanat UU P2SK, pada Triwulan IV tahun 2023 terdapat ketentuan lain yang telah diterbitkan oleh Bidang PEPK yaitu Peraturan Dewan Komisioner Nomor 1/PDK.08/2023 tentang Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi (RPDK SLKMT). Pada periode triwulan IV, penyusunan RPDK SLKMT telah dilakukan beberapa hal, antara lain: a. Penyelarasan RPDK SLKMT bersama Departemen Hukum pada tanggal 5-6 Desember 2023. b. Penetapan RPDK SLKMT oleh Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 22 Desember 2023. c. Diseminasi PDK SLKMT kepada Petugas Layanan Konsumen OJK (Kontak 157) dan perwakilan Unit Kerja terkait pada tanggal 27 Desember 2023. 3. Ketentuan yang masuk dalam Program Legislasi (Proleg) OJK Tahun 2024 Bidang PEPK telah menetapkan beberapa Proleg OJK tahun 2024 yang terdiri dari: a. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK Satgas) menjadi IKU penyusunan peraturan terkait pelindungan konsumen; b. Rancangan Peraturan Dewan Komioner OJK tentang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan/Market Conduct (RPDK Pengawasan Perilaku PUJK) menjadi IKU penyusunan peraturan terkait pengawasan PUJK; c. Rancangan Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang Mekanisme Koordinasi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (RPDK Mekor PKM SJK); d. Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Publik Otoritas Jasa Keuangan (PDK Komunikasi Publik OJK); e. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan (RSEOJK Laporan LIK); dan f. Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Sendiri oleh PUJK terhadap Penerapan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (RSEOJK Penilaian Sendiri PKM). 4. Tanggapan Peraturan a. Rancangan POJK tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (RPOJK Klustering Stabilitas Sistem Keuangan); b. Rancangan POJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi; c. Rancangan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah; d. Rancangan POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS; e. Rancangan POJK tentang Pergadaian; f. Rancangan POJK mengenai LKM; g. Rancangan POJK tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan 1 7 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I I I Perusahaan Modal Ventura Syariah (RPOJK Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pembiayaan); Rancangan POJK tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (RPOJK KSJK); i. Rancangan SEOJK tentang Laporan Bulanan mengenai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (RSEOJK Laporan Bulanan PPSP); j. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; k. Rancangan Peraturan Bank Indonesia tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan; l. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan; m. Rancangan PDK tentang Tenaga Kerja Harian Outsourcing OJK; n. Rancangan POJK tentang Transparansi Dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional; dan o. Rancangan POJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI). 8.6.3 Analisis Informasi dan Kerja Sama 1. Penyusunan Laporan Rutin Analisis Data dan Informasi Bidang PEPK Sehubungan dengan Tugas dan Fungsi DPBK terkait Analisis Data dan Informasi Bidang PEPK, akan dilakukan penyusunan empat jenis laporan rutin, yaitu: a. Laporan rutin bulanan yang disajikan dalam statistik dan infografis, ditujukan kepada internal OJK dan publik; b. Laporan rutin per triwulan yang ditujukan kepada internal OJK, berisikan kegiatan dan isu yang terdapat di PEPK; c. Laporan rutin tahunan ditujukan kepada internal OJK dan publik, akan dilakukan pencetakan dan didistribusikan kepada PUJK; dan d. Penyajian interaktif Data Bidang PEPK untuk publik. Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan rapat konfirmasi atas data dan/atau informasi dengan Unit Kerja di Bidang PEPK, yaitu: a. Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK) pada tanggal 30 Oktober 2023; b. Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (DPUK) pada tanggal 31 Oktober 2023; dan c. Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi (DLIK) pada tanggal 1 dan 2 November 2023. Selanjutnya, telah dilakukan rapat pembahasan dengan Prospera dalam rangka pendampingan penyusunan laporan analisis data Bidang PEPK, yaitu pada tanggal 26 Oktober, 15 November dan 15 Desember 2023. Selanjutnya, untuk mendukung hal ini, dibutuhkan data raw dari sistem yang terdapat di Bidang PEPK guna mendapatkan informasi secara keseluruhan. Laporan rutin ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis tren atau pola yang muncul selama periode bulanan, triwulanan maupun tahunan.
B A B V I I I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 2. Koordinasi Kerja Sama c. Pembahasan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan rapat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN pembahasan terkait dengan kerja sama/Nota MUI). Kesepahaman (NK)/Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara Telah dilakukan pembahasan draf PKS OJK - DSN MUI lain: pada tanggal 31 Oktober 2023. a. Pembahasan Kerja Sama dengan Prospera d. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Telah dilakukan tiga kali pembahasan, yaitu tanggal 26 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Oktober, 15 November dan 15 Desember 2023 dengan Dalam Negeri Republik Indonesia dengan OJK (Ditjen Prospera. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan Dukcapil Kemendagri). tindak lanjut pada Januari 2024 untuk membahas Telah dilakukan pembahasan draf addendum PKS pada kesiapan raw data Bidang PEPK. tanggal 23 - 24 November 2023. Selanjutnya, DIMB akan b. Pembahasan Nota Kesepahaman antara OJK dengan menindaklanjuti dengan menyurati Ditjan Dukcapil Bank Indonesia (BI) Kemendagri atas draf PKS dimaksud. Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan konsinyering pembahasan draf NK BI-OJK pada tanggal 5 - 7 Oktober 2023 dan rapat level pimpinan Satuan Kerja tanggal 9 November 2023. 8.7 SATUAN TUGAS PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI (SATGAS WASPADA INVESTASI) 8.7.1 Kegiatan terkait Kelembagaan 8.7.2 Kegiatan Pencegahan 1. Penguatan Sekretariat dan Anggota Satgas 1. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat Pada tanggal 30 November 2023 telah ditetapkan Sampai periode Triwulan IV tahun 2023 Satgas telah Keputusan Dewan Komisioner Nomor 1/KDK.08/2023 melakukan: tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa a. Sosialisasi Waspada Investasi Ilegal kepada Civitas Izin di Sektor Keuangan (KDK). Dalam KDK tersebut Academica Universitas Sam Ratulangi Manado tanggal terdapat penambahan 4 (empat) kementerian/lembaga b. 23 Februari 2023. sebagai anggota Satgas, yaitu: Kementerian Luar Negeri Menjadi Narasumber pada kegiatan seminar dan RI; Kementerian Hukum dan HAM RI; Kementerian Sosial RI; webinar sebanyak 39 kali. dan Badan Intelijen Negara RI. c. Wawancara di media radio dan televisi sebanyak 45 kali. 2. Penguatan Sistem Informasi Satgas 2. Pemantauan dan Pendataan Potensi Risiko Dalam rangka penguatan sistem informasi, Sekretariat Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendataan risiko, Satgas telah berkoordinasi dengan Direktorat Strategi Sekretariat Satgas bekerjasama dan berkoordinasi dengan Sistem Informasi (DPSI) untuk melakukan pengembangan lembaga terkait (terutama Kominfo, terkait Penyelenggara Aplikasi Waspada Investasi (SIAWAS), yaitu dengan Sistem Elektronik/PSE) dan Satgas Daerah. peningkatan fitur di aplikasi dan meningkatkan kecepatan Pelaksanaan koordinasi tersebut antara lain: akses SIAWAS. Pada tanggal 31 Agustus 2023 telah a. Pada tanggal 2 Mei 2023: Satgas mengundang pihak diselesaikan proses pengembangan dan peningkatan Google Indonesia untuk membahas upaya pencegahan layanan SIAWAS. dan penanganan aplikasi pinjaman online ilegal yang 3. Penguatan Mekanisme Kerja dan Koordinasi masih banyak ditemukan di aplikasi Google Play Store. Pihak Google akan menindaklanjuti concern Satgas Melalui Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perilaku dengan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen Google International. Satgas akan mengundang rapat Tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional kembali untuk mendapatkan update dari pihak Google Departemen Pelindungan Konsumen Nomor dan memastikan mereka ikut mendukung OJK melawan KEP-2/EP.1/2023 tentang Penetapan Standar Prosedur pinjol ilegal. Operasional Departemen Pelindungan Konsumen telah b. Pada tanggal 9 Juni 2023 telah dilaksanakan rapat ditetapkan 8 (delapan) Standar Prosedur Operasional pembahasan pemberantasan aplikasi pinjaman online (SPO) pelaksanaan tugas-tugas Satgas PASTI. ilegal yang beredar di platform Google Play Store. Menindaklanjuti rapat tersebut Sekretariat Satgas meminta pihak Google Indonesia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan aplikasi pinjaman online secara ilegal dengan cara: | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 76
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 a. proaktif melakukan klarifikasi dan koordinasi ke Satgas atau OJK sebelum suatu aplikasi pinjaman online diizinkan di dalam Google Play Store; b. menyempurnakan proses bisnis penerimaan aplikasi penawaran pinjaman online di Google Play Store; dan c. memperhatikan ketentuan berlaku mengenai tanggung jawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. c. Pada tanggal 15 November 2023 telah dilaksanakan rapat lanjutan dengan pihak Google Indonesia untuk membahas pemberantasan aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar di platform Google Play Store. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Satgas PASTI akan menyampaikan daftar aplikasi peer to peer lending berizin di OJK sebagai referensi bagi Google untuk menyaring aplikasi-aplikasi pinjaman yang akan beredar di Google Play Store. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut pada tanggal 20 November 2023 Satgas PASTI telah menyampaikan daftar aplikasi peer to peer lending berizin di OJK melalui surat kepada Google Indonesia. d. Pelaksanaan koordinasi dengan Satgas Daerah dilakukan terkait kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin seperti pinjaman online ilegal, investasi dan gadai yang ada di daerah melaui Nota Dinas Kepala OJK dan Kepala Kantor Regional. Beberapa informasi terkait kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin antara lain: 1) Nota Dinas Kepala Kantor OJK DI Yogyakarta nomor ND-86/KO.031/2023 tentang Koordinasi Pelaporan Permasalahan Pergadaian Swasta Ilegal (PT Gadai KITA Syariah) dan Permohonan Penindakan. Telah dilakukan pemberian peringatan dan Pihak PT Gadai Kita Syariah telah menurunkan papan nama dan berhenti beroperasi. Kepala OJK DI Yogyakarta juga secara rutin menyampai informasi terkait pengaduan Fintech Lending Ilegal dan Investasi ilegal untuk bulan Februari, Maret dan April 2023. 2) Kepala Kantor OJK Malang melaui Nota Dinas Nomor ND-55/KO.0401/2023 tentang Informasi Satgas Waspada Investasi Daerah Kota Malang Mengenai Penanganan Kasus Robot Trading Auto Trade Gold (ATG). 3) Nota Dinas Direktur Pengawas LJK Kantor Regional 7 Nomor ND-20/KR.071/2023 dan ND-22/KR.071/2023 tentang Informasi Keberadaan Entitas Non Lembaga Jasa Keuangan di Bidang Fintech Lending. Menanggapi hal tersebut telah disampaikan Nota Dinas Nomor ND-22/KR.071/2023 tanggal 4 Mei 2023 hal Informasi Keberadaan Entitas Non Lembaga Jasa Keuangan di Bidang Fintech Lending, dengan meminta KR 7 melengkapi informasi link URL aplikasi sebagai syarat permohonan blokir aplikasi kepada Kemenkominfo. 4) Nota Dinas Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Timur nomor ND-71/KO.0802/2023 tentang Penyampaian Dugaan Penawaran Pinjaman Online Ilegal di Kota Kupang Provinsi NTT, meminta Sekretariat Satgas Pusat menindaklanjuti laporan dari Saudari Phebi E. Tari tentang adanya kegiatan usaha pinjaman online tanpa izin. Aplikasi Dana Rupiah resmi hanya tersedia 1 7 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B V I I I di Appstore dengan nama pengelola PT Layanan Keuangan Berbagi diduplikasi dengan aplikasi Dana Rupiah yang tidak terdaftar dan diawasi OJK. 5) Nota Dinas Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Barat nomor ND-89/KO.0801/2023 tentang Permintaan Tanggapan Dugaan Investasi Ilegal INOX (Investasi No Hoax) dan Koperasi Losinta (Lombok Sinergi Nusantara), meminta Sekretariat Satgas Pusat menetapkan investasi ilegal INOX dan Koperasi Losinta dalam entitas yang melakukan kegiatan usaha disektor keuangan tanpa izin dan dilakukan siaran pers. Menindaklanjuti hal tersebut para anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), antara lain KOJK NTB, Polda NTB, Polres Lombok Timur, Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Dinas Koperasi Lombok Timur telah bekerja sama dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana investasi ilegal pada entitas INOX (Investasi No Hoax). e. Pelaksanaan koordinasi dengan Satgas Daerah dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), hingga Triwulan IV tahun 2023 Sekretariat Satgas telah melakukan FGD dengan Satgas daerah baik melalui online atau offline. 3. Pelaksanaan Publikasi bagi Masyarakat Sekretariat Satgas telah melakukan beberapa publikasi tentang bahaya investasi dan pinjaman ilegal pada masyarakat, yaitu: a. Penyusunan dan pencetakan brosur/leaflet SWI untuk acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 dengan tema Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth di Jakarta pada tanggal 7-10 Mei 2023; dan b. Pembuatan video klip edukasi tentang waspada investasi dan pinjaman ilegal dengan menggunakan Bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda, Batak, Madura serta upload di Instagram Waspada Investasi. Video klip tersebut telah didistribusikan ke seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK. c. SMS blast kepada satu juta kontak telepon seluler oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. d. Telah dibuat whatsapp channel Satgas PASTI dengan jumlah pengikut (followers) sebanyak 353.000. e. Iklan Layanan Masyarakat pada radio RRI Pro 1, Elshinta dan Prambors yang diperdengarkan di seluruh Indonesia. f. Penyampaian Siaran Pers Satgas PASTI sebanyak 11 kali. 8.7.3 Kegiatan Penanganan 1. Rapat Koordinasi a. Pembahasan PT Multidaya Teknologi Nusantara (E-fishery) Pada tanggal 30 Maret 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Satgas untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Multidaya Teknologi Nusantara (Efishery). Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa PT Multidaya Teknologi Nusantara (Efishery) sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dari Kementerian Perdagangan RI yang disyaratkan untuk melakukan
B A B V I I I kegiatan usahanya. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut telah diputuskan bahwa PT Multidaya Teknologi Nusantara (Efishery) dapat dinormalisasi dari daftar entitas ilegal dan akan diumumkan melalui siaran pers Satgas Waspada Investasi (saat ini bernama Satgas PASTI). Selanjutnya, sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 30 Maret 2023, Satgas Waspada Investasi (saat ini bernama Satgas PASTI) telah menormalisasi PT Multidaya Teknologi Nusantara (E-fishery) dari daftar entitas investasi ilegal melalui pengumuman siaran pers tanggal 4 April 2023. b. Pembahasan PT Uang Pintar Indonesia (Finetiks) Pada tanggal 14 April 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Satgas untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Uang Pintar Indonesia (Finetiks). Rapat menghasilkan rekomendasi antara lain: 1) Tindak lanjut aduan duplikasi nama PT. Uang Pintar Indonesia sebagai developer aplikasi pinjaman online ilegal. 2) PT. Uang Pintar Indonesia agar menghentikan kegiatannya sebagai perencana keuangan melalui aplikasi Finetiks karena masih belum memiliki izin yang dipersyaratkan. 3) PT. Uang Pintar Indonesia agar berkoordinasi dengan Direktorat Inovasi Keuangan Digital OJK dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) untuk proses pendaftaran sebagai ITSK. c. Pembahasan PT Affiliasi Inovasi Indonesia Pada tanggal 19 Mei 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Satgas untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Affilio Inovasi Indonesia (Affilio). Rapat menghasilkan rekomendasi antara lain: 1) Pihak Afillio wajib melanjutkan dan memenuhi proses perizinan dengan menyertakan surat pernyataan bahwa Affilio belum beroperasi dan akan beroperasi dan memasarkan produk setelah mendapatkan perizinan; 2) Affilio harus menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan, apakah marketplace atau penjualan langsung. 3) Satgas akan memonitor update proses perizinan dan kegiatan yang dilakukan Affilio secara online. d. Pembahasan PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) 1) Rapat Koordinasi tanggal 4 Juli 2023 dengan hasil: a) Satgas akan melakukan pemblokiran situs PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. b) Rekomendasi penghentian sementara atas PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran di bidang perdagangan belum dapat dilakukan oleh Kementerian Perdagangan RI karena masih membutuhkan pendalaman dan proses lainnya. Kementerian Perdaganga RI akan melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran entitas selambatnya pada Rabu 12 Juli 2023. c) Bareskrim Polri akan melakukan supervisi dan asistensi terhadap penanganan perkara PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) di Polda Jawa Timur dan jajarannya. d) PPATK akan melakukan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan PT e. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) baik secara proaktif maupun inquiry. e) Bank Indonesia siap mendukung data dan informasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia terkait dengan penanganan perkara PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo). 2) Rapat Koordinasi tanggal 1 Agustus 2023 dengan hasil: a) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada Jombingo. b) Apabila tidak ada tanggapan atas teguran tersebut dari Jombingo Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI akan memberikan sanksi admistratif lanjutan berupa pencabutan izin usaha. c) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sudah melakukan pengawasan, pemanggilan dan pemeriksaan ke lokasi kantor Jombingo dan hasilnya tidak ada kegiatan atau aktivitas perusahaan yang ditemukan. d) Penyelidik Polda Jawa Timur sudah melakukan pemeriksaan terhadap e) Tujuh saksi. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta bahwa ada tiga saksi yang setelah diakumulasi nilai transaksinya masih mengalami keuntungan. Sementara itu, total kerugian dari empat saksi lainnya adalah 101 juta rupiah. f) PPATK menemukan adanya penggunaan fintech dalam aliran dana Jombingo. g) Permintaan upaya henti sementara kepada PPATK dapat dilakukan secara informal terlebih dahulu. h) Pencabutan izin usaha oleh Kementerian Perdagangan RI tidak mengganggu upaya penelusuran aliran dana oleh PPATK. 3) Siaran Pers Pada tanggal 8 Juli 2023 Satgas PASTI mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa Satgas telah memblokir situs milik PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) untuk mencegah kerugian masyarakat karena diduga melakukan kegiatan secara ilegal. Pembahasan Future E-Commerce (FEC) 1) Rapat Koordinasi tanggal 1 Agustus 2023 dengan hasil: a) Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI ke lokasi kantor perusahaan tidak ditemukan adanya kegiatan dan penanggung jawab perusahaan. b) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI berencana menjatuhkan sanksi administratif kepada entitas. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 7 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 2) Rapat Koordinasi tanggal 18 Agustus 2023 dengan hasil: a) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sudah melakukan pemanggilan kepada FEC untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 17 Juli 2023, namun tidak ada respon. b) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sedang dalam proses untuk memberikan sanksi administrasi kepada FEC berupa surat teguran. Tindakan terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan pencabutan izin usaha apabila dalam jangka waktu tujuh hari bila tidak ada respon dari surat teguran yang disampaikan. 3) Rapat Koordinasi tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil: a) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sudah memberikan sanksi admistratif berupa surat teguran dan menunggu apakah akan ada tanggapan dari FEC. b) Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima laporan dan pertanyaan dari masyarakat dan polisi terkait kegiatan FEC. Pada 21 Agustus 2023 terdapat informasi dari media bahwa FEC melakukan kegiatan jalan sehat di Nusa Tenggara Barat dan jumlah member FEC di Lombok hampir 20 ribu orang. 4) Rapat Koordinasi tanggal 19 Oktober 2023 dengan hasil: a) Polda NTB telah menerima enam laporan dari masyarakat dimana dari laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan interogasi terhadap 21 orang. Dari hasil interogasi diperoleh inisial terlapor LS dan LD. Penyidik telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. b) Polda Sumatera Selatan menerima satu laporan yang terdiri dari 201 korban yang sudah didatakan dengan total nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4,7 miliar. Polda Sumatera Selatan belum bisa menetapkan calon tersangkanya karena masih melakukan penyelidikan terhadap aliran dana yang bersumber dari FEC. 5) Siaran Pers Pada tanggal 4 September 2023 Satgas PASTI mengeluarkan siaran pers yang mengumumkan pencabutan izin usaha PT FEC Shopping Indonesia (Future E-Commerce/FEC) yang dilakukan oleh Kementerian Investasi RI berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan RI. f. Pembahasan Kasus Koperasi BLN 1) Rapat Koordinasi tanggal 1 Agustus 2023 dengan hasil: a) Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya dan berpotensi menimbulkan permasalahan bagi anggotanya . b) Pembahasan terkait kegiatan Koperasi BLN akan dilanjutkan antara Sekretariat Satgas dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. 1 7 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2. B A B V I I I c) Kantor OJK Solo akan mengecek apakah ada pengaduan masyarakat yang diterima terkait dengan kegiatan Koperasi BLN. 2) Rapat Koordinasi tanggal 19 Oktober 2023 dengan hasil: a) Dalam rangka upaya pencegahan dan memperhatikan temuan dan informasi yang telah dikumpulkan Satgas, maka Satgas merekomendasikan penghentian kegiatan usaha dari Koperasi BLN (Pasal 247 UU P2SK). b) BLN diduga melakukan pelanggaran karena kegiatan yang dilakukan tidak sesuai perizinan yang dimilikinya. c) Mengharapkan kementerian dan lembaga terkait menindaklanjuti rekomendasi penghentian kegiatan usaha ini, berupa: 1) Pemberian surat kepada Koperasi BLN disertai alasan dan pelanggaran yang dilakukan serta wajib bertanggung-jawab atas tindakan dan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat/anggota. 2) Memberikan batas waktu BLN untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, dimana jika tidak dipenuhi dapat dilanjutkan dengan proses pencabutan izin usaha. 3) Rencana penyusunan siaran pers kepada publik/masyarakat Koordinasi dengan APH dan KR/KOJK setempat untuk upaya mitigasi risiko kericuhan dari masyarakat/anggota. 4) Inventarisasi rekening bank/virtual account milik Koperasi BLN dan pihak terkait (pengamanan aset korban). 3) Rapat Koordinasi tanggal 19 Desember 2023 dengan hasil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah akan membuat dan mengajukan rencana penindakan terhadap Koperasi BLN kepada Satgas PASTI. Pemblokiran Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan anggota satuan tugas terkait, Dalam rangka upaya penanganan terhadap kegiatan tanpa izin di sektor keuangan, Satgas PASTI hingga periode Triwulan IV Tahun 2023 telah melakukan upaya pemblokiran atas rekening bank, nomor telepon, kontak whatsapp, dan aplikasi/konten penawaran investasi/pinjaman online ilegal bersama otoritas/kementerian/lembaga yang berwenang, sebagai berikut: a. Aplikasi/konten penawaran investasi/pinjaman online ilegal berdasarkan temuan Patroli Siber Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Sekretariat Satgas PASTI: 2.248 link atau URL. b. Rekening Bank: 85 akun rekening bank. c. Nomor Telepon: 53 kontak nomor telepon. d. Kontak Whatsapp: 309 kontak Whatsapp.
B A B V I I I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 8.8 PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN 8.8.1 Pemeriksaan Khusus 4) Pemeriksaan Khusus terkait Penyediaan Informasi Produk Selama triwulan IV-2023, telah dilakukan beberapa pemeriksaan khusus dengan rincian sebagai berikut: dan/atau Layanan melalui Iklan dan Promosi pada tiga PUJK 1) Pemeriksaan Khusus Permasalahan Sponsorship Kegiatan Festival Budaya di Kota Surakarta yang Melibatkan tiga Tabel 8-20 Pemeriksaan Khusus terkait Penyediaan Informasi Produk dan/atau Layanan melalui Iklan dan Promosi PUJK No Item Penjelasan Tabel 8-17 Pemeriksaan Khusus Permasalahan Sponsorship Kegiatan Festival Budaya di Kota Surakarta 1 Waktu Permasalahan Desember 2023 No 1 2 3 Item Waktu Permasalahan Dasar Hukum Permasalahan Penjelasan November sd Desember 2023 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pemeriksaan khusus ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti pemberitaan yang marak di media sosial terkait pendaftaran produk dan/atau layanan milik PUJK dengan narasi pemaksaan pendaftaran pinjaman online di Kota Surakarta. 2 3 Dasar Hukum Permasalahan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pemeriksaan khusus ini dilakukan terhadap dugaan pelanggaran POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dalam penyediaan informasi terkait produk dan/atau layanan PUJK yang berpotensi menyesatkan konsumen. 8.8.2 Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha 2) Pemeriksaan Khusus Permasalahan Perilaku Petugas Jasa Keuangan (PUJK) Tahun 2023 Penagihan PUJK Di Wilayah Kota Bekasi Tabel 8-18 Pemeriksaan Khusus Permasalahan Perilaku Petugas Penagihan PUJK Di Wilayah Kota Bekasi Telah dilaksanakan pemantauan terhadap pengisian atau pelaporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) tahun 2023 yang dilakukan oleh 2.747 Pelaku Usaha Jasa Keuangan No Item Penjelasan (PUJK) yang wajib melakukan Penilaian Sendiri melalui 1 Waktu Permasalahan Oktober s/d Desember 2023 Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI). Berdasarkan hasil pemantauan, 2 Dasar Hukum POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sampai dengan tanggal akhir triwulan IV-2023 sebanyak 2.323 PUJK mengisi secara tepat waktu; 219 PUJK mengisi lebih dari tanggal batas waktu penyampaian 2 Oktober 2023 3) 3 Permasalahan Pemeriksaan khusus dilakukan sehubungan dengan viralnya video petugas penagihan (debt collector) dari salah satu Perusahaan Pembiayaan di media sosial yang diduga melakukan penagihan tidak sesuai dengan code of conduct penagihan, sehingga membuat konsumen yang bersangkutan merasa terancam, terganggu, dan tertekan. Pemeriksaan Khusus Permasalahan Dugaan Pencairan Deposito yang Tidak Sesuai Ketentuan yang Melibatkan dua PUJK di Kota Pekanbaru Tabel 8-19 Pemeriksaan Khusus Permasalahan Dugaan Pencairan Deposito yang Tidak Sesuai Ketentuan di Kota Pekanbaru No Item Penjelasan 1 Waktu Permasalahan Oktober s/d Desember 2023 Low to Moderate (terlambat); dan 205 PUJK belum mengisi Penilaian Sendiri periode tahun 2023. Selanjutnya, dari 2.543 PUJK yang telah 38.66% menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri sampai tanggal 31 Desember 2023, sebaran penilaian Tingkat Risiko pelindungan konsumen PUJK yang dilakukan berdasarkan Low hasil penilaian peringkat (rating) Laporan Hasil Penilaian 58.95% Sendiri PUJK diperoleh hasil sebagai berikut. Grafik 8-12 Laporan Hasil Penilaian Sendiri PUJK Moderate 2,20% High 0,00% Moderate to High 0,20% 2 Dasar Hukum POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 3 Permasalahan Pemeriksaan Khusus ini dilakukan terhadap dugaan adanya proses pencairan deposito yang tidak sesuai ketentuan dan menyebabkan kerugian konsumen. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 8 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 8.8.3 Pelaksanaan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Salah satu upaya OJK untuk memastikan kepatuhan PUJK terhadap pemenuhan prinsip-prinsip pelindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan mewajibkan setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan Penilaian Sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan setiap satu tahun sekali dan menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut kepada OJK melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK. Adapun tujuan dari pelaksanaan Penilaian Sendiri tersebut adalah untuk menilai pemenuhan substansi pengaturan PUJK dalam ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan tahapan siklus hidup produk dan/atau layanan (product life cycle). Dalam rangka memastikan bahwa laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya, serta didukung dengan bukti data/dokumen yang memadai, dilakukan proses validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri yang sampaikan oleh PUJK. Sampai dengan triwulan IV-2023 OJK telah melaksanakan validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri PUJK Tahun 2022 secara tatap muka sebanyak 72 PUJK. Adapun total rekomendasi hasil Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri yang perlu ditindaklanjut oleh seluruh PUJK sampel dimaksud sebanyak 1.787 rekomendasi. 8.8.4 Analisis Perjanjian Baku Pada tahun 2023, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia, Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada Pasal 238 Undang-Undang tersebut diatur secara detail mengenai penyusunan perjanjian produk No Bidang Judul dan/atau layanan. Pada ketentuan tersebut PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK 1 menyusun perjanjian dan wajib menghindari pencantuman klausul yang secara tegas dilarang dalam ketentuan tersebut. Indonesia Resmi Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) OJK Wide 2 Selanjutnya, menimbang adanya risiko hukum bagi PUJK 3 OJK TV : OJK Apresiasi Media Massa 2023 sesuai ketentuan Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor OJK Blokir 1.700-an Rekening Bank terkait Judi Online 4 Keuangan bahwa yang melanggar ketentuan sebagaimana OJK Mengajar: Strategi Konsolidasi Bank Syariah Pasca UU P2SK dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, 5 Perbankan huruf h, huruf i, huruf l, atau huruf m, atau ayat (4) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, atau huruf f, atau Pasal 238 ayat (4) OJK Perintahkan Bank Blokir lebih dari 4.000 Rekening Judi Online 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit 7 Rangkaian Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2023 Rp25.000.000.000, banyak paling dan Jangan Asal Terima Tawaran Pinjol dan Investasi Ilegal 8 Rp250.000.000.000,00, OJK memandang perlu untuk EPK menegaskan kembali kepada PUJK untuk melakukan evaluasi OJK TV: Sinergi OJK Melalui TPAKD Tingkatkan terhadap perjanjian baku yang dimiliki. Inklusi Keuangan di Jawa Timur Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan kegiatan menyeluruh 9 OJK TV: Dukung Ekonomi Syariah, Santri Siap Jadi Wirausaha 10 analisis terhadap perjanjian baku dan dokumen transaksi keuangan PUJK untuk mendapatkan gambaran permasalahan Peluncuran Roadmap Pengembangan dan isu terkait perjanjian baku di sektor jasa keuangan. dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028 PVML 11 Sampai dengan triwulan IV-2023, telah dilakukan analisis OJK TV: Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan 12 terhadap sampel perjanjian baku dan dokumen transaksi keuangan pada total 200 PUJK di Sektor Perbankan; Pasar Fakta Menarik ACMF 2023 yang Perlu Kamu Tahu! 13 14 PMDK Bangun Bangsa dengan Berinvestasi Syariah Sukuk Tabungan ST011 1 8 1 15 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K Capaian Positif Pasar Modal Indonesia Tahun 2023 16 OJK TV: Penguatan Fungsi Audit Internal Di Era Digitalisasi 17 Audit Internal Risk & Governance Summit 2023 B A B V I I I Modal; Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya; dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Berdasarkan hasil analisis awal yang telah dilakukan, masih ditemukan perjanjian baku PUJK yang secara redaksional berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan/atau Peraturan OJK nomor 6/POJK.07/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam kerangka analisis awal, atas dugaan ketidaksesuaian dimaksud diperlukan evalusasi lebih lanjut terkait dokumen kebijakan internal PUJK serta implementasi atas klausula, sehingga OJK memberikan surat agar PUJK melakukan evaluasi menyeluruh atas proses penyusunan maupun implementasi perjanjian. Di samping itu, OJK juga masih menemukan sampel perjanjian baku milik total 17 PUJK yang mencatumkan klausula yang dilarang dicantumkan pada perjanjian baku sebagaimana diatur pada Pasal 238 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Atas pelanggaran dimaksud, OJK telah mengirimkan surat agar PUJK dimaksud menyusun action plan yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh perjanjian baku yang dimiliki PUJK tidak lagi mencantumkan klausula dilarang. 8.8.5 Pengenaan Sanksi Penetapan sanksi atas keterlambatan pelaporan Penilaian Sendiri tahun 2023 sampai dengan akhir triwulan IV-2023 telah ditindaklanjuti kepada 154 PUJK, dengan rincian yaitu surat sanksi administratif berupa denda kepada 150 PUJK dan surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada empat PUJK. 8.9 KOMUNIKASI 8.9.1 Komunikasi Digital Selama triwulan IV-2023, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain website OJK dan media jejaring sosial seperti X, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube. 150 130 Grafik 8-11 Publikasi Website OJK Triwulan IV-2023 110 86 90 70 65 52 53 50 30 10 17 12 21 9 9 20 14 10 Siaran Pers Regulasi Publikasi OJK TV Pengumuman Rancangan Regulasi Banner Agenda Data dan Statistik Info Terkini Foto Kegiatan
B A B V I I I Selama periode triwulan IV-2023, website OJK telah mengunggah 358 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data dan statistik, pengumuman, foto kegiatan, rancangan regulasi, info terkini, dan sebagainya. Pada triwulan IV-2023, OJK menerbitkan 17 regulasi yang terdiri dari 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dengan detail sebagai berikut: Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme check and balances dan memastikan termitigasinya risiko (rule making rule). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari industri jasa keuangan dan masyarakat umum. Menerbitkan 12 rancangan regulasi yang terdiri dari 10 RPOJK, dan dua RSEOJK dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan IV-2023. Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (X, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube), publikasi OJK pada periode triwulan IV-2023 ialah sebanyak 950 konten, antara lain publikasi pada X sebanyak 251 konten, Facebook 259 konten, Instagram sebanyak 205 konten, tiktok 56 konten serta Youtube 179 konten. Adapun konten pada media sosial OJK terdiri dari materi edukasi dan informasi keuangan, kebijakan OJK, greetings, serta agenda kegiatan OJK dalam berbagai format, meliputi infografis, graphic motion, kultwit, foto, dan video. Grafik 8-12 Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan IV-2023 X/Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram 300 259 251 250 205 200 179 150 100 56 50 0 Dari 950 konten media sosial yang telah diunggah OJK, 301 konten terkait OJK Wide (32%), 46 konten Perbankan (5%), 280 konten Edukasi dan Pelindungan Konsumen (29%), 102 konten Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (11%), 63 konten Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (7%), 53 konten terkait Audit Internal (5%), 54 konten Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (6%), dan 51 konten Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital & asset kripto (5%), sebagaimana grafik berikut: 7% 11% No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Grafik 8-13 Klasifikasi Konten Media Sosial OJK Triwulan IV-2023 5% 6% 5% OJK Wide Perbankan 32% EPK PMDK PPDP Audit Internal 5% PVML ITSK 29% Tabel 8-23 Beberapa Judul Konten per Bidang Triwulan IV-2023 Bidang Judul Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK OJK Wide Indonesia Resmi Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) OJK TV : OJK Apresiasi Media Massa 2023 OJK Blokir 1.700-an Rekening Bank terkait Judi Online Perbankan OJK Mengajar: Strategi Konsolidasi Bank Syariah Pasca UU P2SK OJK Perintahkan Bank Blokir lebih dari 4.000 Rekening Judi Online Rangkaian Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2023 EPK Jangan Asal Terima Tawaran Pinjol dan Investasi Ilegal OJK TV: Sinergi OJK Melalui TPAKD Tingkatkan Inklusi Keuangan di Jawa Timur OJK TV: Dukung Ekonomi Syariah, Santri Siap Jadi Wirausaha PVML Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028 OJK TV: Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan Fakta Menarik ACMF 2023 yang Perlu Kamu Tahu! PMDK Bangun Bangsa dengan Berinvestasi Syariah Sukuk Tabungan ST011 Capaian Positif Pasar Modal Indonesia Tahun 2023 OJK TV: Penguatan Fungsi Audit Internal Di Era Digitalisasi Audit Internal Risk & Governance Summit 2023 OJK TV : Tegakkan Integritas Tingkatkan Budaya Antikorupsi OJK TV: Reformasi Industri Asuransi untuk Pulihkan Kepercayaan Masyarakat PPDP OJK TV: OJK Dorong Peran Aktif Perusahaan Penjaminan dalam Pengembangan UMKM OJK TV : OJK dan OECD Luncurkan Kajian Pemanfaatan Teknologi di Sektor Asuransi. OJK TV: Seru! Belajar Literasi Keuangan Digital "OJK Mengajar" ITSK OJK TV: OJK Bersama Asosiasi Fintech Luncurkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Industri Teknologi OJK's Year-End Knowledge Sharing Session "Menyambut Aset Kripto dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia" | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 8 2
169.230 856.621 99.585 37.558 5.404 OJK TV : Tegakkan Integritas Tingkatkan Budaya Antikorupsi OJK TV: Reformasi Industri Asuransi untuk Pulihkan Kepercayaan Masyarakat 19 OJK TV: OJK Dorong Peran Aktif Perusahaan Penjaminan dalam Pengembangan UMKM PPDP L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I I 20 OJK TV : OJK dan OECD Luncurkan Kajian Pemanfaatan Teknologi di Sektor Asuransi. 21 Selain itu, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan OJK TV: Seru! Belajar Literasi Keuangan Digital "OJK Mengajar" 22 oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id dan telepon (021) 29600000 ext. 1200. Selama triwulan OJK TV: OJK Bersama Asosiasi Fintech Luncurkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Industri Teknologi IV-2023, OJK telah menerima surat elektronik (email) 23 ITSK sebanyak 2.657 pertanyaan terkait permintaan informasi. Dari 1.664 email yang diterima oleh OJK, sebagian besar OJK's Year-End Knowledge Sharing Session "Menyambut Aset Kripto dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia" 24 permintaan informasi di bidang edukasi dan pelindungan konsumen (EPK) sebesar 47,6% (783 email) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas fintech dan asuransi, Unggahan mengenai edukasi keuangan pada media sosial pengaduan debt collector fintech, pelaporan lembaga jasa OJK mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari keuangan, serta kredit perbankan dan leasing. Kemudian di followers karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan bidang OJK Wide sebesar 38,7% (644 email) dengan topik informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa menonjol permintaan data dan visit OJK, lowongan kerja dan keuangan sehingga meningkatkan literasi. Hal ini tercermin magang, sponsorship, serta permintaan narasumber. dari peningkatan jumlah followers/subscribers medsos OJK dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah Selanjutnya, pertanyaan yang diterima juga mencakup bidang followers/subscribers periode triwulan IV-2023 sebagaimana perbankan sebesar 7,69% (128 email); Lembaga Pembiayaan, chart dibawah ini: Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya sebesar 2,88% (48 email); Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Grafik 8-14 Jumlah Followers/Subscribers Media Sosial OJK Triwulan IV-2023 sebesar 1,68% (28 email); Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun sebesar 1,62% (27 email); ITSK, Aset Keuangan Digital dan Kripto sebesar 0.3% (5 email) dan PPID sebesar 0,06% (1 email). OJK TV 8.9.3 OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Otoritas Jasa Keuangan. Selama triwulan IV-2023, OJK TV telah memproduksi 179 konten terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisioner (termasuk 9 live streaming). Sampai triwulan IV-2023, akun Youtube Otoritas X Instagram Jasa Keuangan telah memiliki 37.558 subscribers. Tiktok Youtube Facebook Grafik 8-16 Jumlah Liputan OJK TV Triwulan IV-2023 Layanan Informasi 8.9.2 80 Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 61 61 OJK melayani permohonan informasi publik yang 60 57 disampaikan masyarakat melalui minisite e-PPID. Selama triwulan IV-2023, OJK menerima 230 permohonan informasi 40 publik yang disampaikan masyarakat. Materi permohonan informasi publik masih didominasi dengan permohonan 20 informasi terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan sebesar 0 98,7% (227 permohonan), dan Lain-lain 1,3% (3 permohonan). Oktober November Desember Seluruh permohonan informasi publik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa produksi OJK TV pada triwulan IV-2023 antara lain: Grafik 8-15 Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan IV-2023 1. Liputan - Perempuan Berdaya UMKM Berjaya 110 99 90 80 71 60 60 40 20 0 Oktober November Desember 1 8 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I I I 2. Liputan: Desa Ngargosari, Desa Wisata Melek Keuangan 3. [LIVE] FIN EXPO - Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 4. [LIVE] Edukasi Finansial (EduFin) on Location Universitas Muhammadiyah Makassar 5. Feature- Baktiku Bagi Negeri, Akses Keuangan Untuk Semua 8.9.4 Strategi Komunikasi dan Relasi Komunitas Pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 monitoring berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 325 media cetak utama, 3.826 media online, 19 stasiun televisi nasional dan media sosial. Pada triwulan IV-2023, total berita mengenai OJK sebanyak 15.813 berita, dengan rata-rata 5.271 berita perbulan. Berdasarkan sentimen berita, tone positif memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 82,4% (13.027 berita). Sementara, tone netral sebesar 17,6% (2.786 berita) dan tone negatif sebesar 0% (0 berita). Grafik 8-17 Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan IV-2023 82,40% Positif Netral 17,60% 8.9.5 Relasi Media Selama triwulan IV-2023, OJK telah mengeluarkan 70 siaran pers yang terdiri dari tema OJK Wide 15 siaran pers; Perbankan (PBKN) enam siaran pers; Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) delapan siaran pers; Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun enam siaran pers (PPDP); Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) dua siaran pers; Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) empat siaran pers; Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) 17 siaran pers; dan Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK) enam siaran pers. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan dua siaran pers bersama dan empat siaran pers Satgas Pasti. Kantor OJK di daerah juga telah mengeluarkan 49 siaran pers sebagai tindak lanjut RDKB dan 25 siaran pers kegiatan Kantor OJK di daerah. Penerbitan siaran pers dan informasi terkini sebagai instrumen kehumasan bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan atau respons OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) serta berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa. Grafik 8-18 Jumlah Siaran Pers Triwulan IV-2023 3% 6% OJK Wide KEPP 9% 21% KEPM KE IAKD KE PVML 8% KE PPDP 24% KE PEPK 11% ARK SATGAS PASTI 9% 3% 6% SIARAN PERS BERSAMA | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 8 4
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B V I I I Kantor OJK di daerah didorong untuk melakukan diseminasi informasi perkembangan kinerja di wilayah masing-masing melalui penerbitan siaran pers. Berikut rekapitulasi jumlah siaran pers yang diterbitkan oleh Kantor Regional dan Kantor OJK selama triwulan IV-2023: Tabel 8-25 Siaran Pers Kantor OJK di Daerah Tindak Lanjut RDKB Triwulan IV-2023 No. Materi Bulan Jumlah Siaran Pers 1 HASIL RAPAT DEWAN KOMISIONER BULANAN September 17 2 HASIL RAPAT DEWAN KOMISIONER BULANAN Oktober 17 3 HASIL RAPAT DEWAN KOMISIONER BULANAN November 15 Total 49 Disamping itu, Kantor OJK di daerah juga telah mengeluarkan 25 siaran pers di luar siaran pers RDKB. Selanjutnya, selama triwulan IV-2023 OJK telah menyelenggarakan Konferensi Pers dan Media Briefing sebanyak enam kali. Adapun topik Konferensi Pers dan Media Briefing pada triwulan IV-2023 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 8-26 Konferensi Pers Triwulan IV-2023 No. Tema Jumlah Berita 1 KONFERENSI PERS RDKB SEPTEMBER 2023 242 2 PRESS CONFERENCE ASEAN CAPITAL MARKET FORUM (ACMF) 66 3 KONFERENSI PERS PELUNCURAN PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERASURANSIAN INDONESIA 2023 - 2027 98 4 KONFERENSI PERS RDKB OKTOBER 2023 374 5 KONFERENSI PERS MOU OJK DENGAN ESMA 31 6 KONFERENSI PERS RDKB NOVEMBER 2023 313 Total 1124 Untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan Industri Jasa Keuangan serta membangun opini positif di masyarakat, OJK telah melaksanakan kegiatan antara lain: Tabel 8-27 Kegiatan Bersama Media Triwulan IV-2023 No. Nama Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Untuk memfasilitasi media massa dalam mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan program OJK, dilakukan 1 JOURNALIST CLASS ANGKATAN 7 OKTOBER 2023 pendampingan kepada pejabat OJK yang menjadi narasumber di media massa nasional baik media televisi, 2 DIALOG ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK DENGAN PARA EKONOM 8 DESEMBER 2023 online, dan radio. Total pendampingan selama periode triwulan IV-2023 sebanyak 20 kegiatan. 1 8 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B V I I I L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 8 6
9 Penguatan Tata Kelola Organisasi
9 Penguatan Tata Kelola Organisasi
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 9.1 DEWAN AUDIT Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU OJK), Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. Dewan Audit hadir, khususnya dari sisi pengawasan, untuk mewujudkan tercapainya tata kelola yang baik dan peningkatan berkelanjutan atas pelaksanaan tugas OJK. Fungsi Dewan Audit sebagai berikut: 1. Pemberian rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan tugas OJK; 2. Pemberian rekomendasi standar audit, standar manajemen risiko, dan standar pengendalian kualitas (quality assurance) OJK; 3. Pemberian rekomendasi atas perencanaan dan pelaksanaan tugas internal audit, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas; serta 4. Pemberian rekomendasi atas penyempurnaan sistem pengendalian manajemen OJK serta pelaksanaannya. Program kerja Dewan Audit tahun 2023 memperhatikan prioritas lima tahun dan program kerja strategis tahun 2023-2027 yang berbasis risiko dan terintegrasi dengan program kerja bidang audit internal dan manajemen risiko (ARK). Pelaksanaan tugas Dewan Audit dilakukan bersinergi dengan Dewan Komisioner, Bidang ARK dan seluruh satuan kerja melalui kegiatan rapat/diskusi, evaluasi/review, pemberian rekomendasi, penyusunan rencana kerja, dan laporan hasil pelaksanaan tugas Dewan Audit. Rapat Dewan Audit dilakukan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Selama periode triwulan IV-2023, Dewan Audit telah mengadakan delapan Rapat Dewan Audit, satu Rapat Dewan Komisioner dalam rangka Laporan Dewan Audit Triwulan III, serta 27 pertemuan/kegiatan lainnya dengan berbagai pihak yang dilakukan secara virtual melalui video conference maupun tatap muka. Pandangan dan masukan strategis Dewan Audit selama periode triwulan IV-2023 mencakup topik sebagai berikut: 1. Proses bisnis terkait Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 2. Pengembangan Sistem Informasi Negatif Pelaku SJK 3. Realisasi project charter PMO working stream-SDM 4. Evaluasi Kemajuan Target Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2023-2027, progres Enterprise Data Warehouse, serta pengembangan dashboard Manajemen Internal Terintegrasi dan Risk In Focus (RIF). 5. Pengambilan Keputusan Secara Kolektif Kolegial dan Formulasi Kepemimpinan OJK dalam Perspektif UU No.4 tahun 2023 tentang PPSK. 6. Pengendalian kualitas atas penegakan hukum dan penyidikan. 7. Penguatan Laporan Tahunan OJK. 8. Penyelarasan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). 1 8 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I X 9. Standar Bidang ARK: RSEDK Pedoman fungsi Audit Internal, Pedoman Audit Khusus, dan Pedoman Data Analitik. Pelaksanaan dan perencanaan tugas ARK: Pelaksanaan combined assurance tahun 2023, assurance and consultancy plan ARK 2024, serta perencanaan dan pelaksanaan audit internal pada fungsi pengawasan bank swasta dan bank pemerintah. 9.2 AUDIT INTERNAL Fungsi Audit Internal adalah pemberian dukungan dengan melaksanakan audit internal dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil asurans yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan OJK. Tujuan fungsi audit internal adalah mengevaluasi dan menghasilkan opini atau kesimpulan serta rekomendasi terhadap proses tata kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan konsisten. a. Kegiatan Audit Audit internal OJK melaksanakan kegiatan asurans melalui mekanisme hybrid yaitu audit jarak jauh dan/atau secara langsung mendatangi ke auditee. Pelaksanan asurans dilaksanakan dengan berbasis risiko dengan jenis Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dan Audit Kinerja (AKN). Selain melakukan asurans berupa audit, Audit Internal OJK juga melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil asurans. Sampai dengan triwulan IV-2023 Audit Internal telah melakukan: 1) audit kepada 22 obyek audit; dan 2) pemantauan tindak lanjut atas 30 satuan kerja yang melaksanakan tindak lanjut rekomendasi. Di samping itu, pada triwulan IV-2023, Audit Internal OJK melakukan assessment atas efektifitas fungsi audit internal. Assessment dilakukan oleh konsultan dengan tools yang digunakan adalah Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Hasil penilaian atas IACM pada Departemen Audit Internal (DPAI) dapat disimpulkan bahwa status tingkat kapabilitas DPAI OJK tahun 2023 berada pada Level 4 menuju Level 5 dengan total nilai skor sebesar 91,46%, naik 1,18% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 90,28%. b. Standar Bidang ARK: RSEDK Pedoman fungsi Audit Audit internal melaksanakan tugas pendampingan auditor eksternal dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal. Sampai dengan triwulan IV-2023 telah diusulkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 34 rekomendasi, atas usulan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Tim TL BPK pada tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan Hasil Pembahasan atas 34 rekomendasi, dapat dilaporkan hasil sebagai berikut: 1) 16 Rekomendasi diusulkan sesuai rekomendasi oleh Tim PTL BPK 2) 18 Rekomendasi belum sesuai rekomendasi.
B A B I X L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 9.3 MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS 9.3.1. Manajemen Risiko 3) Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK 1) Pengelola Profil Risiko Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan Profil Risiko OJK telah ditetapkan untuk jangka waktu selama lima tahun yaitu periode tahun 2023-2027 melalui Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 15 Februari 2023. Penyusunan profil risiko OJK tersebut mengacu pada periode Destination Statement OJK 2022-2027 untuk memastikan sasaran strategis OJK dalam jangka menengah dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Dengan adanya kebijakan MKB OJK diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penanganan bencana termasuk proses pemulihannya agar tugas dan fungsi OJK dapat tetap berjalan dengan baik. Profil Risiko OJK tahun 2023-2027 terdiri dari sembilan jenis Risiko, yaitu Risiko Pengawasan, Risiko Pengaturan, Risiko Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Risiko Hukum, Risiko Teknologi Informasi, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Menindaklanjuti hasil Simulasi Table Top yang dilaksanakan pada triwulan II-2023, Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis Kritikal telah menyampaikan pengkinian Rencana Kelangsungan Bisnis (RKB) satuan kerjanya. Risiko Kecurangan, dan Risiko Keuangan. Sebagai tindaklanjut hasil koordinasi dengan Satuan Tugas OJK melakukan pemantauan dan analisis profil risiko termasuk Indikator Risiko Utama (IRU) dan realisasi mitigasi secara triwulanan untuk dapat mengantisipasi, mencegah, mendeteksi secara dini, dan segera melakukan tindakan Penyusun Manajemen Insiden KR/KO pada triwulan III-2023 sebelumnya, telah terdapat 29 Kantor OJK yang telah menyampaikan Manajemen Insiden per akhir triwulan IV-2023 ini. korektif yang diperlukan untuk meminimalkan keterjadian dan/atau dampak dari risiko yang terjadi. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.06/2020 Pengelolaan risiko dilakukan dengan strategi mitigasi yang berfokus pada Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana Mitigasi Risiko oleh Satuan Kerja dengan realisasi 100% dari target yang diusulkan pada triwulan IV-2023. Hasil analisis pengelolaan risiko telah dilaporkan dalam pelaporan Risk in Focus Triwulan IV-2023 pada forum tentang Manajemen Kelangsungan Bisnis Otoritas Jasa Keuangan khususnya mengoordinasikan pelaksanaan MKB OJK, telah dibentuk Sekretariat Disaster Recovery Team (DRT) di Lingkungan OJK Tahun 2023 melalui Keputusan Deputi Komisioner Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik Nomor KEP-9/MS.8/2023 yang menggantikan Keputusan sebelumnya Nomor KEP-16/MS.3/2021. Rapat Dewan Komisioner (RDK). Sebagai bentuk dukungan dan kerjasama terkait kesiapsiagaan bencana di OJK, di lingkungan Kantor OJK 2) Reviu Manajemen Risiko telah dilaksanaan simulasi Rencana Tanggap Darurat dan simulasi pemulihan aplikasi pendukung Proses Bisnis Kritikal. OJK melakukan analisis atas update isu strategis yang Simulasi Rencana Tanggap Darurat melibatkan seluruh satuan berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan. kerja di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Standar Bidang Analisis tersebut dilakukan dengan pendekatan berbasis ARK: RSEDK Pedoman fungsi Audit melalui simulasi risiko, salah satunya dalam bentuk reviu manajemen risiko kebakaran dan gempa bumi (Drill Exercise). dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses governansi, mitigasi risiko, pengendalian kualitas dan Selain itu sebagai bentuk ketahanan terhadap serangan siber, proses bisnis di Satuan Kerja terkait. telah dilaksanakan simulasi pemulihan layanan email OJK di DRC dan APPK. Pada triwulan IV-2023, telah diterbitkan reviu manajemen risiko sebanyak 68 reviu yang meliputi atas fungsi Pada triwulan IV-2023 telah disampaikan laporan evaluasi pengawasan, perizinan, hukum, edukasi dan pelindungan MKB OJK Tahun 2023 yang meliputi penyampaian konsumen, dan manajemen strategis, dimana sebanyak 47 pelaksanaan MKB OJK sepanjang tahun 2023, termasuk pada reviu atas materi Rapat Dewan Komisioner atau Board tahap kesiapsiagaan dan evaluasi penanganan saat terjadi Seminar dan 21 reviu atau tanggapan bersama fungsi kondisi tidak normal pada saat terjadinya gangguan TI serta Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas atas rancangan mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian serta ketentuan strategis OJK. Selain itu, fungsi manajemen risiko perbaikan kedepannya. terlibat aktif memberikan tanggapan/analisis berbasis risiko dalam setiap pembahasan mengenai pelaksanaan tugas OJK 4) Pengembangan Governansi dan Data Analytics dengan satuan kerja. Dalam rangka mendukung program transformasi OJK dan menyikapi perkembangan governansi terkini termasuk konteks risikonya, dilakukan pengembangan/penyempurnaan kebijakan dan peraturan di Bidang Audit Internal dan | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 9 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Manajemen Risiko serta pelaksanaan data analytic untuk mendukung pelaksanaan asurans secara berkelanjutan. Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan Standar Bidang ARK: RSEDK Pedoman fungsi Audit Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEDK) Pedoman Umum Audit Khusus, RSEDK Pedoman Umum Audit Internal, RSEDK Pedoman Pelaksanaan Analitik Data (Data Analytic) dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko di OJK, dan Laporan Hasil Kajian Combined Assurance ARK. Selain itu, telah dilaksanakan juga beberapa forum penguatan governansi dan integritas diantaranya adalah: a) Forum Penguatan Audit Internal Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, serta Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan tema "Penguatan Fungsi Audit Internal di Era Digitalisasi" pada 12 Oktober 2023. Forum tersebut diselenggarakan sebagai momentum untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka memperkuat fungsi audit internal dalam mendukung penguatan governansi dan penegakan integritas SJK yang berkelanjutan. Forum tersebut dihadiri oleh peserta yang berasal dari perwakilan Pimpinan LJK dan fungsi audit internal di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, serta Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta perwakilan Pimpinan Lembaga/Asosiasi Profesi di bidang governansi. b) Risk and Governance Summit (RGS) dengan tema "Sustainable Governance: Digital Transformation as A Game Changer, Ethical Culture as A Value Keeper" pada 30 November 2023. Forum tersebut diselenggarakan sebagai media meningkatkan sinergi dan keterikatan LJK dalam memperkuat governansi dan integritas SJK melalui persiapan penerapan manajemen anti penyuapan, peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan SJK. Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan pimpinan LJK dan pimpinan lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC, akademisi serta merupakan acara penutup dari serangkaian acara forum penguatan governansi dan integritas yang telah dilakukan oleh OJK selama tahun 2023. Selanjutnya, pengembangan Data Analytic di Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengembangan sistem Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM) yang telah dilaksanakan penambahan tiga aplikasi internal OJK yang diintegrasikan dengan sistem CACM yaitu SI Pasar Modal, SI IKNB dan SI Monitoring Pasar Modal. Selain itu, hasil skenario data analytic pada CACM periode triwulan IV-2023 telah disampaikan kepada Satuan Kerja terkait yaitu terkait sistem informasi SIAUTO, SIPO, SIPROJEK, dan SPRINT untuk ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan governansi dan pengendalian internal. Selain itu, telah dilakukan pengembangan Mock up Dashboard untuk CACM yang telah dihasilkan. 1 9 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I X 9.3.2. Pengendalian Kualitas 1) Reviu Pengendalian Kualitas Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 5/PDK.01/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, telah dilakukan reviu atas kegiatan Audit Internal dengan menggunakan Standar Pengendalian Kualitas (SPK) OJK sebagaimana ditetapkan pada SEDK Nomor 2/SEDK.06/2018 tentang Pedoman Umum Standar Pengendalian Kualitas OJK. Pada triwulan IV-2023 dalam rangka Implementasi Quality Assurance dan Quality Control (Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan), telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisioner Penetapan Peraturan Dewan Komisioner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK pada tanggal 13 Desember 2023. Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan proses penyelesaian Reviu Kualitas atas Proses Bisnis Laporan Harian Media Monitoring dan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Reviu atas Proses Penanganan Pengaduan, dan Reviu atas atas Proses Bisnis Perencanaan dan Pelaksanaan (Deliverable) Transformasi Organisasi Pada Project Management Office. Kemudian, telah dilaksanakan Reviu atas Proses Bisnis Penyusunan Pengaturan dan disampaikan Laporan Hasil Reviu pada tanggal 27 November 2023. 2) Pelaksanaan Konsultansi Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan konsultansi sebagai bentuk pendampingan dalam pelaksanaan proses bisnis tertentu. Terdapat beberapa jenis konsultasi yang dilakukan yaitu Konsultasi Pemberian Advis, Konsultasi Fasilitasi Tanggapan Peraturan, Konsultasi Fasilitasi Task Force, Konsultasi Pelatihan, dan Konsultasi Undangan Rapat. Adapun, pelaksanaan konsultansi yang telah ditetapkan adalah Coaching Clinic Penyusunan Peta Strategis dan Manual IKU Satuan Kerja Tahun 2024 yang bersifat Konsultasi Pemberian Advis dan Taskforce Flexible Office Space (FOS), RPP tentang Pungutan dan Rencana Kerja Anggaran, RPP Standar Biaya, Proses Pengadaan Barang & Jasa, Pengelolaan SDM, Organisasi dan Remunerasi bersifat Fasilitasi Task Force. Selain itu, pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan konsultasi berbentuk pemberian tanggapan atas 17 peraturan internal maupun eksternal sebelum ditetapkan. 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Komisioner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK Pada triwulan IV-2023, telah disusun Peratuan Dewan Komisioner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK. Dalam proses penyusunanannya, melibatkan Satuan Kerja yang mengampu fungsi Pengendalian Kualitas Pengawasan. Latar belakang adanya Penguatan pengendalian Kualitas bidang pengawasan salah satunya adalah karena adanya beberapa temuan BPK terkait masih belum efektifnya pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan pada Bidang Pengawasan Perbankan; Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya; Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; dan Pasar Modal.
B A B I X L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Proses penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Komisioner Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK. Pada bulan Oktober tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK 2023 telah dilaksanakan diskusi on-on-one dengan Kepala telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Pelaksanaan Board Eksekutif terkait. Seminar pertama pada 19 Oktober 2022. Dalam periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023 telah dilakukan Selain pelaksanaan rapat dengan Satuan Kerja Pengawasan, penyesuaian berdasarkan tindak lanjut arahan Board Seminar, dilakukan pula Focus Group Discussion (FGD) Rancangan diskusi dengan Satuan Kerja Pengawasan, Rapat Koordinasi Peraturan Dewan Komisioner tentang Penguatan dengan Project Mangement Office, Benhcmarking dengan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK pada tanggal 27 Industri dan Kantor Akuntan Publik, rapat dengan Anggota Oktober 2023. Selanjutnya, telah dilaksanakan Rapat Dewan Dewan Audit (ADA). Selanjutnya, pada tanggal 20 September Komisioner Penetapan Peraturan Dewan Komisioner tentang 2023 telah dilaksanakan Board Seminar atas Rancangan Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK pada Peraturan Dewan Komisioner tentang Penguatan tanggal 14 Desember 2023. 9.4 PROGRAM PENGUATAN INTEGRITAS A. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Laporan gratifikasi tersebut didominasi oleh jenis gratifikasi di OJK tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu 47 laporan (73%) disusul oleh gratifikasi yang dianggap suap 15 laporan (23%) Dalam rangka mempertahankan sertifikasi SNI ISO dan 2 (4%) laporan gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang terkait kedinasan. OJK miliki, OJK berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) atas Sampai dengan triwulan IV-2023, sejak tahun 2015, UPG OJK penerapan SMAP di seluruh proses bisnisnya dengan telah menerima 1.754 laporan gratifikasi dengan estimasi nilai melakukan sertifikasi dan surveillance melalui perluasan sejumlah ± Rp9,507 Milyar, dimana 867 (49%) Laporan berupa ruang lingkup untuk 52 satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Uang senilai ± Rp4,783 Milyar, 840 (48%) Laporan berupa Regional. Barang senilai ± Rp1,287 Milyar, dan 47 (3%) Laporan berupa Uang dan Barang senilai ± Rp3,437 Milyar. Hingga triwulan IV-2023, OJK telah melakukan audit surveillance dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi independen. Berdasarkan hasil audit tersebut, OJK berhasil C. Kegiatan Diseminasi mempertahankan dan memperluas ruang lingkup sertifikasi ISO 37001 SMAP sesuai target tahun 2023 tanpa adanya OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan temuan non conformity (ketidaksesuaian) baik major atau diseminasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang minor. Selain itu, terdapat beberapa positive observation dan disampaikan terdiri dari nilai-nilai integritas, OJK WBS, praktik terbaik yang diapresiasi auditor dalam praktik SMAP gratifikasi, e-LHKPN, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di OJK, antara lain komitmen yang kuat, terbuka, dan jujur dari (SMAP) OJK. Selama triwulan IV-2023, OJK telah manajemen dan semua jajaran, pemahaman dan pemenuhan melaksanakan kegiatan diseminasi secara daring (online) dan semua ketentuan terkait SMAP yang berlaku dan luring (tatap muka) untuk internal OJK dan eksternal OJK terdokumentasi sesuai standar, penanganan pelaporan dengan rincian sebagai berikut: dugaan pelanggaran internal yang independen, rahasia dan a. Workshop dan Webinar Penguatan Integritas dapat dipercaya, serta optimalisasi teknologi dalam upaya Hingga triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan tujuh penguatan tata kelola dan transparansi. workshop penguatan integritas kepada perwakilan satuan kerja yang ditugaskan. Pada kegiatan tersebut, perwakilan Penerapan SMAP di OJK diharapkan dapat menjadi motivasi satuan kerja diberikan pemaparan terkait teknis bagi industri jasa keuangan maupun lembaga negara terkait pelaksanaan program penguatan integritas dan penilaian lainnya untuk berkomitmen mewujudkan sektor jasa risiko kecurangan (fraud risk assessment) secara intensif. keuangan yang kredibel dan bersih dari tindakan penyuapan. Secara berkala, OJK melaksanakan townhall meeting B. Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pegawai OJK dengan tema/topik tertentu. Hingga triwulan IV-2023, setidaknya dua townhall meeting Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK pada triwulan telah mengangkat topik pelaksanaan program penguatan IV-2023 telah melakukan pengelolaan terhadap 64 laporan integritas OJK. gratifikasi, dengan rincian enam laporan penolakan gratifikasi dan 58 laporan penerimaan gratifikasi. Dari 64 laporan Selain itu, OJK telah melaksanakan webinar "Hari Korupsi gratifikasi yang diterima pada triwulan IV-2023, sebanyak 41 Sedunia (Hakordia)" bersamaan dengan pelaksanaan laporan (64%) diteruskan kepada KPK untuk ditetapkan "Integrity Award" dalam rangka memberikan reward dan menjadi milik negara dan 23 laporan (36%) ditetapkan oleh apresiasi kepada Satuan Kerja di OJK yang aktif dalam OJK untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak sebagai melaksanakan nilai-nilai integritas. bantuan sosial, dikelola satuan kerja, atau menjadi milik Pelapor. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 9 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 b. Roadshow Governansi OJK melakukan kegiatan sosialisasi penguatan governansi pada stakeholder serta pelajar di Wilayah Kerja Kantor Regional dan Kantor OJK. Hingga triwulan IV-2023, telah dilakukan roadshow governansi ke KOJK Maluku (Ambon), KOJK Sulawesi Tenggara (Kendari), KOJK Solo, Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Medan), KOJK Kepulauan Riau (Batam), KOJK DIY, dan KOJK Sulawesi Utara (Manado). b. Diseminasi Kreatif Penguatan Integritas Beberapa bentuk diseminasi kreatif yang telah dilakukan hingga triwulan IV-2023 yaitu diseminasi QR Code SPP OJK telah dilakukan pemasangan pada akrilik lift, videotron dan TV lobby OJK, banner KP/KR/KOJK, screensaver, aplikasi SmartHR, himbauan pemasangan pada area yang diakses publik kepada KR/KOJK. OJK juga melakukan diseminasi program penguatan integritas melalui media komunikasi atau media sosial resmi kepada seluruh stakeholders OJK. D. Whistle Blowing System (WBS) OJK WBS OJK merupakan sarana bagi Insan OJK dan pihak eksternal OJK untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan OJK. Adapun jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan yaitu terkait perbuatan yang melanggar peraturan mengenai kode etik Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tata tertib dan disiplin Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya tindak lanjut laporan pelanggaran tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kerahasiaan, profesionalitas, praduga tak bersalah, perlindungan dan ketidakberpihakan. WBS OJK memiliki keamanan yang memadai karena seluruh data pada sistem WBS OJK telah dienkripsi serta memfasilitasi pelaporan secara anonim, dan dikelola oleh pihak ketiga yang independen. Saluran pelaporan WBS OJK sebagai berikut: 1. Website: 2. Email: ojk.wbs@rsm.id 3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000 4. Media lainnya. WBS OJK terus dilakukan enhancement atau pengembangan sesuai dengan perkembangan sistem dan kebutuhan pengguna, sehingga WBS Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan secara lebih optimal. Hal ini ditujukan sebagai salah satu bentuk improvement OJK untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan penggunaan (usage comfortability) bagi stakeholders OJK. Hingga triwulan IV-2023, OJK telah menerima 150 laporan pengaduan melalui aplikasi WBS OJK, dimana sebanyak 58 laporan pengaduan terkait dengan Insan OJK dan 79 laporan pengaduan tidak terkait dengan Insan OJK dan testing/dummy. Dalam rangka pengembangan efektivitas pengelolaan WBS, OJK bekerjasama dengan konsultan pengelola WBS mencoba merumuskan indikator maturity assessment WBS. Dimensi yang digunakan dalam melakukan pengukuran terbagi ke dalam lima area yang terdiri dari strategy, process, people, technology, dan information berdasarkan tingkatan maturity 1 9 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B I X untuk masing-masing area pengukuran, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan dapat terukur dan membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan pengelolaan WBS. E. Know Your Employee Salah satu strategi anti fraud yang dilakukan OJK pada pilar pencegahan yaitu melakukan inisiasi dalam pencegahan fraud dengan menerapkan kebijakan Know Your Employee (KYE). KYE ini dapat digunakan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja untuk lebih memahami mengenai pegawainya. Banyak mekanisme yang dapat digunakan dalam menerapkan kebijakan KYE ini, salah satunya adalah melalui data analytic atas indikasi atau red flag fraud pegawai yang tercatat pada sistem informasi OJK dan/atau sistem informasi Lembaga lain. Saat ini, OJK tengah mengkaji terkait implementasi penerapan kebijakan KYE tersebut atas seluruh Pegawai, termasuk penyiapan infrastruktur pendukung seperti sistem informasi dan payung hukum peraturannya. F. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 OJK tergabung dalam Tim Pelaksana Aksi 3 "Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership (BO) serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara" pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024. Satuan kerja yang menjadi focal point pelaksanaan Aksi 3 "Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership (BO) serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara" periode Stranas PK tahun 2023-2024 yaitu Departemen Internasional dan APU PPT. 9.5 GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE (GRC) TERINTEGRASI Menindaklanjuti pengembangan dan penyempurnaan fitur Sistem Informasi (SI) GRC Terintegrasi yang dilaksanakan pada Triwulan I, II dan III tahun 2023 sebelumnya, pada triwulan IV-2023 ini Fungsi Manajemen Risiko telah melakukan koordinasi dengan Grup Pengembangan SI OJK termasuk melakukan monitoring atas pelaksanaan pengembangan SI GRC Terintegrasi pada tahun 2023. Selanjutnya, telah dilakukan deployment atas pengembangan SI GRC Terintegrasi pada 2023. Implementasi atas proses pengembangan pada tahun 2023 akan dilaksanakan pada tahun 2024. Penyempurnaan Fitur SI GRC Terintegrasi di triwulan IV-2023 ini juga termasuk melakukan penyesuaian data-data SI GRC pasca reorganisasi OJK dengan tujuan untuk memastikan kembali kepemilikan data dan/atau modul pada SI GRC Terintegrasi sudah sesuai dengan Satuan Kerja terkini khususnya penyesuaian data-data terkait profil risiko Satuan Kerja.
B A B I X L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 9 4
10 Penguatan Penyidikan dan Manajemen Strategis
10 Penguatan Penyidikan dan Manajemen Strategis
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B X 10.1 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN OJK diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi penyidikan, Gambar 10-1 Sosialisasi kepada PUJK pengembangan kebijakan penyidikan, pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum dan pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan. Pelaksanaan fungsi penyidikan tersebut telah dimulai sejak tahun 2016 dengan mendasari pada ketentuan perundang-undangan, POJK, PDK, dan SEDK Penyidikan. 10.1.1 Penanganan Perkara Pada triwulan IV-2023, OJK menerbitkan enam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Selanjutnya dari hasil pelaksanaan gelar perkara penyidikan, OJK mengirimkan dua berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Atas penyampaian berkas dan berdasarkan hasil penelitian Jaksa, terdapat satu berkas perkara tersebut telah dinyatakan b. Pengembangan enhancement Sistem Informasi lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Selanjutnya Penyidik OJK Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIANDIK) tahun telah melimpahkan Tersangka & barang bukti (tahap 2) anggaran 2023; kepada Kejaksaan atas sembilan berkas perkara. c. Penelahaan dan pengkajian pembangunan portal pelaporan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan; Tabel 10-1 Penanganan Perkara d. dan Pengadaan perlengkapan dan peralatan penyidikan sebagai bentuk pemenuhan infrastruktur penyidikan. Perkara Sprindik Pemberkasan Perbankan Perkara BPR & BPD 4 2 10.1.3 Koordinasi dengan Instansi Terkait Pasar Modal Perkara Emiten/PP
PPDP dan PVML Perkara Asuransi dan LJK Lainnya 2
Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, Penyidik Total 6 2 OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Bareskrim Perkara P-21 Tahap 2 Polri, Kejaksaan RI, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan Perkara BPR & BPD 1 9 (LPS). Pada triwulan IV-2023, OJK telah melakukan Pasar Modal Perkara Emiten/PP
penguatan koordinasi dan komunikasi berupa audiensi PPDP Perkara Asuransi dan Dapen
kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 25 Oktober Total 1 9 2023, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 21 November 2023 dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 4 Desember 2023. Selanjutnya OJK Atas P-21 tersebut, OJK telah melaksanakan fungsi penyidikan juga menyelenggarakan sosialisasi penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun di sektor jasa keuangan kepada jajaran aparat penegak 2011 tentang OJK. hukum di wilayah hukum Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. 10.1.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Gambar 10-2 Sosialisasi kepada Kejaksaan dan Kepolisian Pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan kegiatan untuk menunjang kinerja penyidikan baik dalam rangka pencegahan maupun penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab, antara lain: a. Sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan di wilayah Kepulauan Riau pada tanggal 25 Oktober 2023, Sulawesi Selatan pada tanggal 22 November 2023, dan DKI Jakarta pada tanggal 5 Desember 2023. 1 9 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B X L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK-Kejaksaan RI keuangan oleh OJK, Penyidik OJK melakukan siaran pers atau Audiensi OJK dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI penyampaian informasi kepada publik melalui media massa. Jakarta di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2023. Pada triwulan IV-2023, Penyidikan OJK telah melakukan dua kali penyampaian informasi kepada masyarakat yaitu: Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK-Kepolisian RI a. Pada tanggal 16 November 2023 dengan judul "OJK Penghargaan dari Bareskrim Polri atas prestasi penegakan Peroleh Penghargaan Bareskrim Polri Atas Prestasi hukum di sektor jasa keuangan sepanjang tahun 2023 oleh Penegakan Hukum Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan"; Kepala Biro Korwas PPNS pada tanggal 16 November 2023. dan b. Pada tanggal 5 Desember 2023 dengan judul "Penguatan 10.1.4 Penyampaian Informasi Melalui Media Kewenangan Penyidikan Sektor jasa Keuangan". Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman terhadap upaya pencegahan tindak pidana di sektor jasa 10.2 MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA 10.2.1 Manajemen Strategi OJK Disamping itu, dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK terus mendorong LJK Pada triwulan IV-2023, OJK telah memasuki tahapan pertama untuk menyelesaikan pengaduan di sektor jasa keuangan pada siklus Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja melalui APPK dan menegakkan ketentuan dalam (MSAK) tahun 2024 yaitu Perumusan Strategi OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Menindaklanjuti pelaksanaan forum Board Retreat pada 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen triwulan sebelumnya, OJK telah menetapkan Peta Strategi di Sektor Jasa Keuangan. Pada triwulan III-2023, OJK OJK Tahun 2024 melalui Rapat Dewan Komisioner dan mencatat bahwa PUJK telah menyelesaikan 98,54% mengomunikasikan Peta Strategi serta Program Kerja pengaduan yang masuk di APPK. Strategis OJK Tahun 2024 kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja dalam Rapat Kerja Strategis OJK Tahun 2024. 2. Pada perspektif internal business process, dalam rangka Selanjutnya, dilakukan penjabaran dan penyelarasan Peta penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan Strategi OJK ke dalam Peta Strategi serta Rencana Kerja dan hukum terhadap prinsip prudential, keterbukaan, dan Anggaran Satuan Kerja yang mendapatkan persetujuan dari market conduct terintegrasi, terdapat 5.483 rekomendasi Komisi XI DPR RI pada November 2023. pemeriksaan/pengawasan terkait prinsip prudensial dan penerapan program APU PPT yang telah selesai 10.2.2 Evaluasi Kinerja OJK ditindaklanjuti oleh PUJK serta terdapat 18 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat dan pelimpahan Tersangka & barang bukti (tahap 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa kepada Kejaksaan atas 19 berkas perkara. Selain itu, OJK Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang juga telah menyelesaikan seluruh perizinan dengan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK rata-rata waktu penyelesaian sebesar 11 hari kerja. senantiasa melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku Dalam rangka mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, kepentingan. inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, OJK telah melaksanakan 2.619 kegiatan edukasi keuangan yang Atas Peta Strategi OJK Tahun 2023, berdasarkan hasil menjangkau 650.791 orang peserta secara nasional. perhitungan sementara atas data realisasi IKU yang Learning Management System Edukasi Keuangan terkumpul sampai dengan 31 Januari 2023, Nilai Kinerja OJK (LMSKU) OJK telah diakses sebanyak 48.919 kali dengan pada triwulan IV-2023 adalah 99,60% (skala 1-100%). Nilai penerbitan 39.261 sertifikat kelulusan modul per 31 Kinerja tersebut dinilai on-track atau sesuai dengan yang Desember 2023. Disamping itu, hingga triwulan IV-2023, ditargetkan pada triwulan III-2023 dengan penjelasan sebagai terdapat 2.919 pengaduan yang telah ditangani dari 3.223 berikut: informasi terkait entitas yang diduga melakukan kegiatan 1. Pada perspektif stakeholder, dalam rangka usaha sektor keuangan yang diterima. mengembangkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, OJK senantiasa melakukan pemantauan 3. Pada perspektif strategic support, dalam rangka kondisi dan kinerja IJK, termasuk dalam melakukan pelaksanaan transformasi organisasi dan pengembangan tindakan pengawasan sejak dini (early corrective action) SDM yang unggul, pada triwulan IV-2023, OJK telah guna memitigasi terjadinya kegagalan usaha IJK. menyesuaikan seluruh ketentuan dan sistem informasi Berdasarkan hasil pemantauan, hingga triwulan IV-2023 untuk 10 bidang yang ditargetkan dengan mengacu pada terdapat 100% IJK dengan tingkat permodalan dan tingkat struktur organisasi baru. Disamping itu, dalam rangka kesehatan di atas ketentuan. peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien, OJK telah memperoleh Opini WTP atas LK Tahun 2022 dari BPK serta menindaklanjuti 100% rekomendasi dari pihak audit eksternal dan internal. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 1 9 8
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B X 10.3 PELAKSANAAN ANGGARAN Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2023 yang telah Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 22 November ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) 2023. Komisi XI DPR RI menyetujui penggunaan kelebihan Nomor 9/KDK.01/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp20,99 Miliar digunakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2023 dan sebagai tambahan pendanaan Imbalan Kerja Jangka Panjang telah disetujui oleh DPR-RI adalah sebesar Rp7.455,50 Miliar. Lain (IJPL) pada Tahun 2023. Dengan disetujuinya Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi penerimaan penggunaan kelebihan anggaran tersebut, maka pagu pungutan OJK Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.476,49 Miliar, anggaran OJK Tahun 2023 dari semula sebesar Rp7.455,50 sehingga terdapat kelebihan yang dapat dioptimalkan dalam Miliar menjadi sebesar Rp7.476,49 Miliar. rangka pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2023 sebesar Rp20,99 Miliar. Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2023 sampai dengan periode triwulan IV-2023 adalah sebagai berikut: Adapun kelebihan anggaran tersebut, telah dimintakan persetujuannya kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Tabel 10-2 Pagu RKA OJK 2023 (dalam Rupiah) No Jenis Kegiatan Pagu Awal (1 Januari 2023) Penyesuaian Anggaran Pagu Revisi (31 Desember 2023) 1 Operasional 740.157.976.713 45.107.040.620 785.265.017.333 2 Administratif 6.034.437.648.055 91.345.460.299 6.125.783.108.354 3 Pengadaan Aset 680.907.045.545 (115.467.158.914) 565.439.886.631 4 Pendukung Lainnya
Total 7.455.502.670.313 20.985.342.005 7.476.488.012.318 Realisasi anggaran OJK hingga triwulan IV-2023 (unaudited) OJK. Adapun rincian realisasi anggaran OJK Triwulan IV-2023 adalah sebesar Rp7.370,41 Miliar atau 98,58% dari Pagu RKA adalah sebagai berikut: Tabel 10-3 Realisasi Anggaran OJK TW IV-2023 (dalam Rupiah) No Jenis Kegiatan Pagu Awal (1 Januari 2023) Pagu Revisi (31 Desember 2023) Realisasi % Saldo % 1 Operasional 740.157.976.713 785.265.017.333 777.014.897.451 98,95% 8.250.119.882 1,05% 2 Administratif 6.034.437.648.055 6.125.783.108.354 6.038.854.922.017 98,58% 86.928.186.337 1,42% 3 Pengadaan Aset 680.907.045.545 565.439.886.631 554.543.958.170 98,07% 10.895.928.461 1,93% 4 Pendukung Lainnya
0,00%
0,00% Total 7.455.502.670.313 7.476.488.012.318 7.370.413.777.638 98,58% 106.074.234.680 1,42% 10.4 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 10.4.1 Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kelangsungan ujicoba switchover ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Layanan Sistem Informasi (SI) pelaksanaan ujicoba switchover pada triwulan III-2023. Dalam rangka mendukung kelangsungan layanan sistem Uji coba switchover dan improvement pada prosedur Informasi OJK, pada tahun 2023 telah dilakukan peningkatan pemulihan SI OJK bertujuan untuk memastikan bahwa proses dari sisi infrastruktur dan penyusunan Kebijakan untuk pemulihan (recovery) dan pengalihan (failover) dari DC utama menjaga kelangsungan layanannya. Hal-hal yang dilakukan ke DRC berjalan dengan lancar dan dapat diandalkan ketika pada triwulan IV-2023 yaitu: pelaksanaan ujicoba switchover terjadi kegagalan atau bencana yang mengganggu pada Sistem Informasi (SI) Kritikal OJK dari Data Center (DC) operasional Data Center Utama OJK. OJK ke Disaster Recovery Center (DRC) OJK. Pelaksanaan 1 9 9 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B X 10.4.2 Pengembangan Teknologi Cloud di OJK Sejalan dengan Rencana Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK Tahun 2023-2027 dan salah satu Destination Statement OJK Tahun 2022-2027, OJK berencana untuk meningkatkan kinerja sistem informasi dengan mengimplementasikan teknologi cloud. Di triwulan IV-2023, OJK telah melakukan implementasi dan migrasi 4 (empat) aplikasi on-premise ke layanan cloud. Saat ini 4 (empat) aplikasi tersebut berjalan secara pararel guna memastikan implementasi berjalan dengan baik dari sisi performance dan keamanan. 10.4.3 Penyiapan Infrastruktur Sistem Informasi untuk Mendukung Flexible Office Space (FOS) Untuk mendukung implementasi Flexible Office Space (FOS) di wilayah perkantoran OJK, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa peningkatan infrastruktur TI antara lain: a. Penguatan Pengamanan TI Dalam rangka menjaga keamanan selama masa penerapan FOS, OJK telah memberikan fasilitas berupa Virtual Private Network (VPN) kepada seluruh pegawai OJK agar dapat mengakses jaringan internal OJK dengan aman dari luar kantor. Selanjutnya, untuk penguatan pengamanan akses tersebut dan peningkatan availability layanan, OJK telah melakukan redundancy perangkat VPN gateway pada Data Center (DC) OJK dan pada Triwulan IV-2023, OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut: i. Implementasi redundancy perangkat VPN gateway pada Disaster Recovery Center (DRC) OJK dalam rangka peningkatan availability layanan. ii. Implementasi teknologi VPN Multi Factor Authentication (MFA) dalam rangka penguatan pengamanan akses jaringan internal OJK dari luar kantor. b. Penguatan Jaringan WiFi Penerapan FOS di OJK akan dilakukan dengan dukungan koneksi jaringan nirkable (WiFi) bagi pegawai OJK agar dapat bekerja secara agile di setiap Satuan Kerja. Dalam rangka menjaga ketersediaan, keandalan dan penguatan jaringan WiFi dimaksud, pada Triwulan IV-2023 OJK telah mengimplementasikan peningkatan perangkat WiFi Access Point untuk Kantor OJK tipe A, B, C. c. Penyediaan Perangkat Video Conference Dedicated di OJK Dalam rangka mendukung koordinasi dan efektivitas kinerja Satuan Kerja pada masa penerapan FOS, diperlukan fasilitas pendukung untuk ruang rapat utama di setiap Satuan kerja, yaitu berupa perangkat Video Conference Dedicated. Dengan dukungan perangkat tersebut, Pimpinan Satuan Kerja dapat berinteraksi dengan pegawainya yang bekerja WFH/WFA secara anytime dengan lebih cepat. Pada Triwulan IV-2023, OJK telah mengimplementasikan peningkatan perangkat video conference untuk Kantor Pusat OJK. 10.4.4 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK guna mengoptimalkan fungsi pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang terintegrasi, serta L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 mendukung fungsi edukasi dan pelindungan terhadap konsumen. Pada tahun 2023, terdapat 113 program kerja pengembangan sistem informasi yang dilakukan OJK, meliputi 30 program kerja yang merupakan kelanjutan dari pengembangan pada tahun 2022 dan 83 program kerja lainnya yang merupakan program kerja inisiasi baru pada tahun 2023. Pada triwulan IV-2023, OJK telah menyelesaikan pengembangan/enhancement atas 47 program kerja pada 30 aplikasi, antara lain: APOLO, SI Pengawasan baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, PPDP maupun PVML, SLIK, OBOX, SPRINT, SILKM, SIGAP, APPK, SiTPAKD, Minisite SF, SiPEDULI, SIPENA, SIPO, serta beberapa aplikasi strategis dan internal lainnya. 10.4.5 Dukungan Sistem Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan OJK kepada Stakeholders SPRINT OJK telah mengimplementasikan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sebagai portal online yang berfungsi sebagai sistem pelayanan perizinan satu pintu bagi pelaku jasa keuangan untuk mengajukan berbagai jenis perizinan ke OJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. SPRINT telah dikembangkan sejak 2015 dengan fitur-fitur utama mencakup: penyampaian dokumen secara online, tracking perizinan secara real-time, pengecekan keabsahan Surat Tanda Terdaftar (STTD)/Surat Keputusan (SK) pelaku jasa keuangan, pendistribusian tugas dalam hal penerbitan izin pada internal OJK, pengelompokan jenis dokumen secara otomatis, verifikasi/permintaan kelengkapan dokumen secara online, serta monitor pekerjaan secara online. Sampai dengan triwulan IV-2023, SPRINT telah menyediakan lebih dari 400 sub modul pendukung perizinan, dengan tambahan modul yang selesai pada tahun 2023 yang antara lain: Wakil Perantara Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksadana, Bank Umum Konvensional, BPR dan BPRS, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP/KAP), Fintech, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), Bancassurance, WMI, WAPERD, Manajer Investasi (MI), Agen Penjual Efek Reksadana, IPO, Obligasi, Sukuk, Integrasi Bursa Efek Indonesia, Produk Reksadana, Agen Asuransi, Instant Approval untuk izin administrasi serta modul General dan Administrasi. APPK Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) merupakan wujud dari Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi yang dapat mendorong terselenggaranya praktik Online Dispute Resolution (ODR) di Sektor Jasa Keuangan. APPK dibangun sebagai media yang menghubungkan OJK, konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di dalam satu kanal. Melalui APPK, konsumen dapat menyampaikan pertanyaan dan informasi kepada OJK, pengaduan kepada PUJK, serta menjadi salah satu jalur untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa dengan PUJK melalui LAPS. Selain itu, APPK dapat menjadi salah satu tools bagi OJK untuk melakukan pemantauan (monitoring) atas penanganan pengaduan Konsumen oleh PUJK. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2 0 0
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B X Pada tahun 2023, APPK kembali dikembangkan guna serta fitur pengajuan keberatan atas tindak lanjut meningkatkan pelayanan dan kemudahan penggunaan penyelesaian pengaduan yang diberikan oleh PUJK. Selain itu, aplikasi dengan adanya penambahan notifikasi status terdapat beberapa penyesuaian bisnis proses terkait jumlah pengaduan konsumen melalui Whatsapp, penyederhanaan hari kerja dan pengajuan perpanjangan waktu penyelesaian mekanisme pemilihan permasalahan yang akan diadukan, pengaduan. 10.5 LOGISTIK 10.5.1 Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK Gambar 10-3 Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK 10 5 13 12 23 11 16 18 19 24 7 27 15 26 25 14 30 1 2 28 3 32 4 20 9 6 21 29 31 17 35 34 33 8 22 1. KR 1 - DKI Jakarta - Banten 11. PADANG 21. MATARAM 31. PURWOKERTO 2. KR 2 - JAWA BARAT 12. BATAM 22. KUPANG 32. SOLO 3. KR 3 - JAWA TENGAH & D.I YOGYAKARTA 13. PEKANBARU 23. MANADO 33. JEMBER 4. KR 4 - JAWA TIMUR 14. LAMPUNG 24. PALU 34. MALANG 5. KR 5 - SUMATERA BAGIAN UTARA 15. BENGKULU 25. KENDARI 35. KEDIRI 6. KR 6 - SULAWESI, MALUKU, PAPUA 16. JAMBI 26. AMBON 7. KR 7 - SUMATERA BAGIAN SELATAN 17. YOGYAKARTA 27. PAPUA 8. KR 8 - BALI - NUSA TENGGARA 18. PONTIANAK 28. CIREBON 9. KR 9 - KALIMANTAN 19. SAMARINDA 29. TASIKMALAYA 10. ACEH 20. PALANGKARAYA 30. TEGAL 2 0 1 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B X 10.5.2 Penerapan Flexible Office Space (FOS) A. Latar Belakang Pelaksanaan FOS di Lingkungan OJK 1. Terdapat pedoman pola kerja baru secara fleksibel bagi pegawai di lingkungan OJK melalui penetapan Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEDK.02/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Pedoman Pola Baru Bekerja Secara Fleksibel (Flexible Working Arrangement) Bagi Pegawai Di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Ruangan kantor fleksibel dirancang untuk memberikan fleksibilitas penataan ruang kerja dalam hal ukuran, dan fasilitas yang disediakan. Desain ruang kerja dengan Konsep Flexible Office Space berfokus pada kemudahan adaptasi untuk memenuhi berbagai keperluan yang dapat terus berubah serta memungkinkan pengelolaan ruang kerja yang lebih efisien. 3. Kegiatan benchmark ke beberapa institusi yang telah menerapkan sistem serupa antara lain Kementerian Keuangan, Unilever Indonesia, Telkom Indonesia, CIMB Niaga, Huawei dan Google Indonesia juga telah dilakukan untuk mendapatkan referensi terbaik dalam penerapan hybrid working baik terkait kebijakan, penyiapan infrastruktur, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, tentunya dilakukan penyusunan konsep FWA OJK, revisi, dan penyempurnaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan. B. Program Ruang Kerja 1. Penyediaan fasilitas sesuai standar dan perancangan penataan pada prinsipnya adalah bersifat standarisasi sehingga dapat disesuaikan dengan ketersediaan gedung kantor sesuai persyaratan, kondisi ruangan, ketersediaan luas ruangan, ketersediaan material, ketersediaan perlengkapan dan peralatan kerja di lokasi setempat yang terdekat, dan ketersediaan anggaran. 2. Prinsip Desain Ruang Kerja Flexible Office Space: a) Penyusunan konsep dan desain ruang kerja, mempertimbangkan: 1. Identitas Otoritas Jasa Keuangan; 2. Optimalisasi bangunan kantor yang ada; 3. Optimalisasi penggunaan aset bersama; 4. Optimalisasi teknologi (smart office); 5. 6. Ramah lingkungan (eco office); Ramah lingkungan (eco office); 7. Kebutuhan difabel, dan ramah anak; 8. Keamanan dan kenyamanan; dan Protokol kesehatan. b) Jumlah dan jabatan pegawai yang melaksanakan Work From Home (WFO) dan klastering satuan kerja menjadi dasar penentuan kebutuhan luas ruangan beserta fasilitas pendukungnya. c) Penyediaan peralatan harus mempertimbangkan aspek efisiensi energi, kesehatan, dan perkembangan teknologi terkini. d) Penataan ruang kerja dirancang dengan mengutamakan susunan tempat kerja yang dapat diubah sesuai kebutuhan. 3. Telah dilaksanakan peresmian lantai 5 Gedung Soemitro yang dijadikan sebagai pilot project penataan ruang kerja dengan konsep FOS di kantor pusat OJK. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 Gambar 10-3 Pilot Project Flexible Office Space 10.6 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN MANAJEMEN PERUBAHAN 10.6.1 Pengelolaan SDM Dalam rangka pengelolaan SDM, OJK telah melakukan beberapa inisiatif antara lain, Program Penugasan Pegawai Calon Staf 6 (PCS 6) OJK tahap II yang akan selesai tanggal 31 Januari 2024 dan akan ditempatkan di Satuan Kerja baru efektif per tanggal 1 Februari 2024; pelaksanaan Job Opening untuk level jabatan Deputi Direktur s.d Kepala Subbagian; pelaksanaan mutasi pegawai sebanyak tujuh kali. 10.6.2 Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 1. Pelaksanaan Donor Darah Tahap II Tahun 2023 dalam rangka HUT OJK ke 12 Kegiatan donor darah di selenggarakan pada bulan Oktober s.d. November 2023 dengan target 1300 kantong darah yang dilaksanakan di sembilan lokasi yang tersebar di wilayah kantor pusat dan kantor OJK. 2. Bantuan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di wilayah kantor OJK Sehubungan dengan kondisi bencana kabut asap di beberapa KR dan KOJK, maka sebagai upaya preventif pemeliharaan kesehatan pegawai OJK, DOSM memberikan bantuan alat pelindung diri berupa masker dan vitamin/multivitamin bagi pegawai di satuan kerja tersebut, adapun bantuan tersebut telah disampaikan ke Kantor OJK Provinsi Kalimatan Tengah, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kantor OJK Provinsi Jambi. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2 0 2
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B X 10.6.3 Konsultansi Sumber Daya Manusia dan Organisasi 3. Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (KR07) dan KOJK dibawah koordinasi KR07; Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan program DOSM 4. Kantor Regional 2 Jawa Barat dan KOJK dibawah Mendengar melalui Visit Satuan Kerja yang melibatkan koordinasi KR02. pemimpin Satuan Kerja beserta perwakilan pejabat/pegawai pada: Adapun agenda kegiatan Visit Satuan Kerja dimaksud 1. Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (KR05) dan diantaranya adalah melakukan pembahasan/diskusi isu-isu KOJK dibawah koordinasi KR05; strategis terkait SDM dan Organisasi serta konsultansi dengan 2. Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dan KOJK Pegawai pada masing-masing Satuan Kerja. dibawah koordinasi KR08; 10.6.4 Pengembangan SDM Selama triwulan IV-2023, OJK telah melakukan program capacity building pegawai yang terdiri dari: No. Kegiatan 1. Program pengembangan kepemimpinan sebanyak dua batch : a. Leadership Forum Batch 5 dengan topik: "Green Economy: Opportunities and Challenges and How Driving Sustainability through Green Leadership" dengan narasumber Prof. Arief Anshory Yusuf, Guru Besar UNPAD secara online pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan jumlah peserta 339 orang. b. Leadership Forum Batch 6 dengan topik: "Building A High Performing Team" dengan narasumber Ignasius Jonan, Menteri Kabinet Kerja RI Tahun 2014 - 2019 secara online pada tanggal 8 Desember 2023 dengan jumlah peserta 619 orang. 2. Program pengembangan kompetensi :
PPK Non In House Dalam Negeri (Non IHT DN) - 33 pegawai
PPK Non In House Luar Negeri (Non IHT LN) - 28 pegawai
PPK In House Dalam Negeri (IHT) - 4.204 pegawai 3. Program pendidikan formal a. Memorandum of Understanding (MoU) dengan Singapore Management University (SMU) pada tanggal 3 November 2023. b. Memorandum of Understanding (MoU) dengan The University of Sydney (USYD) pada tanggal 4 Desember 2023. 4. Program penugasan a. Penugasan Luar Negeri
Satu pegawai yang mengikuti penugasan IFSB Secondment: Implementation Project Officer (Banking Sector) Position di Kuala Lumpur, Malaysia.
Satu pegawai yang mengikuti penugasan 18th GLOPAC Fellowship Program - Follow Up Program di Tokyo, Jepang.
Lima pegawai yang mengikuti penugasan 23rd GLOPAC Fellowship Program for Banking Regulators Phase 2 di Japan FSA.
Satu pegawai yang mengikuti penugasan OECD CEFIM 2023-2024 di Paris, PErancis. b. Penugasan Dalam Negeri
106 orang Pegawai sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga/organisasi seperti: Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan Persada Insititute, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bank BJB Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Victoria Syariah, dan PT Kimia Farma,Tbk.
62 orang Pegawai sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga/organisasi seperti: Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Bank BJB Syariah, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkopukm), Bank Indonesia Institute (BINS), Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, PT. Pegadaian Kantor Cabang Petamburan, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sunankalijaga, PT Kimia Farma, Tbk, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Lambung Mangkurat, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Victoria Syariah. 5. Program Asesmen kepada 692 pegawai yang terdiri dari 393 pegawai pada level Staf dan 299 pegawai pada level Kepala Subbagian yang dilaksanakan secara online pada tanggal 1 November s.d. 8 Desember 2023. 6. Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan : sembilan batch Sertifikasi Pengawas Bidang Level Kepala Subbagian s.d. Deputi Direktur untuk Pengawas Bidang Perbankan, Pasar Modal, PPDP, PVML, DAN IAKD dengan total peserta 263 peserta. 2 0 3 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B X 10.6.5 Manajemen Perubahan A. Program Perubahan OJK Way 2023 Sebagai pedoman dalam membangun budaya kerja yang berkelanjutan, OJK memiliki Roadmap ONE OJK Way 2023-2027. Berdasarkan roadmap, telah disusun Program Perubahan OJK Way 2023 dengan sasaran mewujudkan ONE OJK dan tiga Perilaku Kunci yang meliputi Kolaboratif, Proaktif, dan Bertanggung Jawab melalui implementasi pada berbagai aspek yaitu: 1. Mewujudkan budaya kerja yang selaras dengan fokus dan strategi organisasi; 2. Mendukung upaya pencapaian kinerja Satuan Kerja (Satker); 3. Peningkatan kompetensi Insan OJK melalui penugasan lintas Satker dan coaching session; 4. Penguatan perilaku belajar berkelanjutan dan mandiri; 5. Penguatan program gaya hidup ramah lingkungan dan peningkatan kesehatan jasmani. Implementasi Program Perubahan OJK Way 2023 dilaksanakan melalui tiga Program Utama dan empat Program Pendukung yaitu: Program Utama 1. Performance Driven Culture Merupakan Penguatan perilaku kunci (Proactive, Collaborative, Accountable) yang diterapkan Satker untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU). 2. Apprenticeship (Magang Antar Satker) Merupakan penguatan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperkaya wawasan dan pengalaman Insan OJK akan pelaksanaan berbagai proses bisnis yang terdapat di OJK melalui keterlibatan secara langsung. Dalam program ini, setiap Satker, baik di Kantor Pusat maupun daerah diberikan kesempatan untuk mengirimkan perwakilan pegawainya untuk melaksanakan magang ke Satker lain, baik lintas Bidang maupun lintas wilayah selama empat minggu. 3. Self Learning Merupakan penguatan perilaku belajar mandiri untuk meningkatkan pemahaman Insan OJK tentang berbagai tugas pokok dan fungsi OJK melalui optimalisasi Learning Management System (LMS). Program Pendukung 1. Coaching Merupakan sarana untuk menjalin komunikasi dua arah antara Change Leader dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja. 2. Active Merupakan program penguatan jasmani pegawai melalui kegiatan olahraga bersama lintas Bidang. 3. Knowledge Sharing Merupakan program yang bertujuan agar Insan OJK senantiasa memperluas dan memperbaharui wawasannya, baik hardskill maupun softskill, dengan menghadirkan narasumber internal dan/atau eksternal. 4. Eco Green Merupakan program yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah. Eco green memiliki tujuan untuk penguatan gaya hidup yang ramah lingkungan. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B. Program Internalisasi Budaya Kerja OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mendukung internalisasi budaya kerja melalui: 1. Employee Engagement Survey 2023 Employee Engagement Survey (EES) 2023 merupakan survei yang dilaksanakan secara tahunan untuk mengetahui tingkat keterikatan atau level of engagement Insan OJK. EES juga menggambarkan komitmen sekaligus kepuasan Insan OJK terhadap organisasinya yang berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja. EES dilaksanakan secara online dan serentak oleh seluruh Insan OJK pada tanggal 23-25 Oktober 2023 dengan jumlah 2. responden sebanyak 91% (3.843 dari 4.222 total populasi). Change Forum 2023 Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 8-11 November 2023 merupakan forum bagi Change Partner/Change Agent dari seluruh Satuan Kerja di OJK untuk membangun kebersamaan, networking, dan juga kesempatan untuk memperoleh wawasan dan skill tambahan yang diperlukan sebagai bagian dari Mitra Perubahan OJK. 3. Pemilihan Insan OJK Terbaik 2023 Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2023 ini, merupakan salah satu wujud apresiasi bagi Insan OJK yang telah menujukkan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan organisasi. Kegiatan ini diikuti oleh 111 Insan OJK perwakilan dari Kantor Pusat dan Kantor OJK Daerah. 4. Forum Dewan Redaksi Majalah Integrasi OJK Forum Dewan Redaksi Majalah Integrasi merupakan forum yang mempertemukan seluruh kontributor pada Majalah Integrasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dalam penulisan artikel. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 November-2 Desember 2023. Seluruh peserta mengikuti kegiatan workshop penulisan dan capacity building dengan mengundang narasumber yang berkompeten dibidang jurnalistik dan penulisan. 5. Survei Persepsi Budaya Kerja Tahun 2023 Survei Persepsi Budaya Kerja OJK Way merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui pendapat dan tanggapan stakeholders Satuan Kerja (Satker) di OJK pada implementasi Program Perubahan OJK Way sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satker. Survei ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung masukan bagi stakeholders agar OJK dapat melakukan berbagai inisiatif perbaikan untuk mewujudkan organisasi yang agile serta memberikan kontribusi untuk melayani stakeholders dengan sepenuh hati. Selain hal tersebut, Survei Persepsi Budaya Kerja OJK Way dapat menjadi evaluasi dalam pelaksanaan Program Perubahan OJK Way dengan melibatkan stakeholders internal (satker) dan eksternal (Industri Jasa Keuangan/masyarakat). Kegiatan ini telah dilaksanakan Survei Persepsi Budaya 6. Kerja pada tanggal 12-18 Desember 2023. Sosialisasi Penerapan Flexible Office Space di Lingkungan Kantor Pusat OJK Untuk mendukung pelaksanaan Pola Baru Bekerja Secara Fleksibel/Flexible Working Arrangement (FWA) yang dimulai pada bulan Januari 2024, telah dilakukan sosialisasi penerapan Flexible Office Space di lingkungan Kantor Pusat OJK pada 21-22 Desember 2023. | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2 0 4
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 C. Monitoring Program Perubahan OJK Way 2023 Monitoring pelaksanaan program perubahan meliputi kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultansi, yang dilakukan secara berkala oleh konsultan internal untuk mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan program perubahan, memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan program perubahan di Satuan Kerja, serta menggali masukan agar program perubahan dapat terlaksana lebih efektif dan berdampak bagi organisasi. D. Media Komunikasi Budaya dan Perubahan Media komunikasi internal merupakan media yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi atau pesan kepada seluruh Insan OJK secara efektif melalui media elektronik, media cetak serta media sosial. Materi komunikasi internal meliputi Program Perubahan, penguatan Nilai-nilai Strategis INPRESIV, dan berbagai fokus dan kebijakan internal terkini yang perlu mendapatkan perhatian (awareness) dari seluruh Insan OJK. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan komunikasi internal yakni: 1. Penerbitan Majalah Integrasi Majalah internal yang terbit per bulan ini berisikan berbagai informasi, dokumentasi atas implementasi Program Perubahan, kinerja dan prestasi Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya. Majalah Integrasi juga menjadi salah satu wadah bagi Insan OJK untuk menyalurkan karyanya melalui tulisan yang disampaikan kepada redaksi. Adapun tema majalah yang telah diterbitkan selama periode Triwulan IV-2023 adalah sebagai berikut:
Majalah Integrasi edisi Oktober 2023 dengan tema "Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera";
Majalah Integrasi edisi November 2023 dengan tema "Mengabdi Membangun Negeri"; dan
Majalah Integrasi edisi Desember 2023 dengan tema "Memasuki 2024 dengan Semangat ONE OJK". 2. Penyampaian Pesan Anggota Dewan Komisioner Pesan Anggota Dewan Komisioner merupakan salah satu media untuk mengomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh ADK kepada seluruh Insan OJK. Pesan berkala ini disampaikan melalui e-mail blast. Melalui Pesan ADK, diharapkan Insan OJK akan mendapatkan gambaran dan pemahaman akan hal-hal yang tengah menjadi prioritas bagi organisasi, serta menginspirasi dan memotivasi untuk terus semangat dalam berkontribusi. Pesan ADK yang telah diterbitkan selama periode triwulan IV-2023 adalah:
Pesan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dengan tema "Regulatory Sandbox" pada 17 November 2023;
Pesan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan tema "Peer to Peer Lending" Gunakan Dengan Bijak" pada 5 Oktober 2023. 2 0 5 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K B A B X 3. Media Kampanye OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada screensaver komputer/laptop pegawai, lift sticker, OJK Way TV, akun Instagram @ojkway dan melalui e-mail blast secara berkala. Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye Program Perubahan kerja OJK Way, Nilai-nilai strategis OJK, pencapaian kinerja Satker, serta kebijakan terkini terkait di OJK. Hal ini ditempuh agar seluruh Insan OJK dapat dengan mudah memahami, mendukung, dan menjalankan program perubahan OJK. 10.7 OJK INSTITUTE Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023 yaitu fungsi dan peran OJK dalam memastikan pemenuhan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan. Dalam hal tersebut dilaksanakan beberapa program dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut: 1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan; 2. Cetak Biru Pengembangan SDM-SJK; 3. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) & Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 4. Penelitian Mahasiswa; 5. Praktek Kerja Lapangan; 6. Visit OJK; 7. Riset OJK Institute; dan 8. E-Library. 1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) ini merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan profesional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK yang telah dilakukan selama triwulan IV-2023 yaitu sejumlah enam webinar dan tiga workshop yang dihadiri oleh 15.801 peserta. a. Workshop: Journalist Class 2023 - Angkatan 7 pada 2-3 b. Oktober 2023 yang dihadiri oleh 38 peserta Workshop Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Mendukung Penyelesaian Kredit Bermasalah di BPR pada 10-11 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 40 peserta. c. Webinar "Managing ESG Risks and Opportunities" pada 19 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 3.320 peserta. d. Webinar Kunci Sukses Menciptakan Talenta Profesional di Sektor Jasa Keuangan pada 23 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 1.826 peserta. e. Webinar "How to Drive Corporate Performance Through Accounting Practices" pada 9 November 2023 yang f. dihadiri oleh 2.416 peserta. Webinar "Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi dan Pelindungan Konsumen" pada 23 November 2023 yang dihadiri oleh 5.039 peserta.
B A B X L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 g. Workshop "Carbon Trading" pada 5-7 Desember 2023 i. Webinar "Mastering Yourself: Optimalkan Potensi dan h. yang dihadiri oleh 41 peserta. Webinar "Enhancing ESG through best practices accounting" pada 7 Desember 2023 yang dihadiri oleh in Tingkatkan Kinerja di Era Digital" pada 14 Desember 2023 yang dihadiri oleh 3.473 peserta. 2.928 peserta. 2. Kegiatan Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK: Tabel 10-4 Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK No Program Kerja Progres 1 Memberikan surat rekomendasi LSP a. b. LSP Keuangan Syariah: penambahan skema tresuri - 13 Oktober 2023; dan LSP LSPP: perubahan skema manajemen risiko perbankan dan skema tresuri - 6 November 2023. 2 Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP Tidak ada pendaftaran LSP 3 Membangun KMS a. b. c. d. Penyeselesaian minor bug dan error pada KMS. Finalisasi Modul dan Materi Konten GRC pada KMS. Penambahan materi dan course SINTESIS kontibusi SJK. Penyelesaian modul dan course SINTESIS terkait Data Science & Big Data Analytic. 4 Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan 9 LSP Terdaftar Per Semester 1 Tahun 2023 telah mengirimkan data peserta lulus sertifikasi sebanyak 7,533 untuk periode Januari s.d. Desember 2023, sehingga total data peserta lulus sertifikasi sejak LSP beroperasional yaitu sebanyak 581,400. 5 Merancang program peningkatan kompetensi untuk mempersiapkan future skills Telah ditetapkan 12 program future skills serta per Triwulan IV 2023, Sampai dengan November 2023, OJK telah menerima sebanyak 491 pelaporan PK 5 dari LJK terkait implementasi future skills. 6 Melakukan kajian/mini survey tentang praktik dan situasi terkini human capital APPI telah melaporkan hasil kajian/mini survei terhadap 89 Perusahaan Pembiayaan dengan judul "Kesiapan SDM Perusahaan Pembiayaan Dalam Mengadopsi Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Digital" dengan hasil: 1. 2. 3. 4. 5. Sebanyak 94,3% perusahaan pembiayaan telah menerapkan POJK No 44 / POJK 05/ 2020. Sebanyak 93% karyawan perusahaan pembiayaan telah lulus sertifikasi manajemen risiko. Sebanyak 72% perusahaan telah menerapkan MRTI. 55% perusahaan sudah mempunyai sistem informasi manajemen risiko. Dari data yang diolah menghasilkan sebanyak 61% perusahaan telah menggunakan produk - produk eKYC, e-scoring dan ematerai. Perbarindo telah melaporkan hasil kajian/mini survei terhadap 94 BPR dengan judul "Praktik, Permasalahan dan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Terkait Kerjasama dengan Lembaga Financial Technology (Fintech)" dengan hasil: 1. 2. 3. 42.55% BPR sudah melakukan kerjasama dengan fintech, 57.45% belum melakukan kerjasama. 42.55% telah bekerjasama dan memutuskan untuk terus melakukan kerjasama sebanyak 51.06% dengan alasan utama untuk meningkatkan outstanding kredit dan sebanyak 48.94% tidak akan melanjutkan kerja sama dengan alasan utama bahwa lembaga fintech tidak bertanggung jawab. 57.45% yang selama ini belum melakukan kerjasama dengan lembaga Fintech memberikan respons sebanyak 60.64% akan melakukan kerjasama dan 39.36% menyatakan belum atau tidak akan melakukan kerja sama. 7 Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri 1. 2. Buku panduan program attachment telah selesai dicetak untuk selanjutnya didistribusikan serta akan di-upload di minisite OJK. Pada triwulan IV-2023, sebanyak 33 LJK telah melaksanakan kegiatan attachment baik dengan perusahaan di dalam maupun luar negeri. 8 Mendorong digitalisasi fungsi learning dengan menggunakan teknologi terkini Permintaan data terkait pelatihan hard skill dan soft skill yang telah diikuti pegawai LJK terkait. Sebanyak 1.043 LJK dari 15 asosiasi telah menyampaikan pelaporan melalui pranala OJK Survey. Dari data yang tersedia, menunjukan bahwa secara rata-rata 58.24% pegawai organik telah mengikuti pelatihan hard skill dan 41.76% pegawai organik telah mengikuti pelatihan soft skill. Sedangkan untuk pegawai non-organik, 63.71% telah mengikuti pelatihan hard skill dan 36,29% telah mengikuti pelatihan soft skill. Dapat dilihat bahwa pemenuhan pelatihan soft skill masih rendah dibandingkan dengan hard skill. 9 Memetakan kompetensi digital SDM sektor jasa keuangan Sebanyak 8,40% LJK belum menggunakan e-learning. Berbeda dengan tahun 2022 di mana LJK masih diperbolehkan melaporkan elearning yang mereka ikuti dari pihak luar, tahun 2023 pelaporan hanya berupa elearning yang diinisiasi oleh masing-masing LJK. 10 Menyusun kamus kompetensi sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi, jabatan, dan profesi 1. 2. 3. Penyusunan Laporan Akhir dan Buku Kamus Kompetensi Teknis Pasar Modal pada 17 Oktober 2023. FGD Validasi bersama Subject Matter Expert (SME) perwakilan dari 36 perusahaan perasuransian pada tangga 19-20 Oktober 2023 di Jakarta. Penyusunan Laporan Akhir dan Buku Kamus Kompetensi Teknis Perasuransian pada tanggal 12 November 2023. 11 Merancang baru dan mengkaji ulang SKKNI 1. SKKNI yang dalam proses penetapan tahun 2023: • • SKKNI Pasar Modal SKKNI Perasuransian 2. SKKNI yang telah ditetapkan oleh KEMNAKER yaitu SKKNI Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 12 Merancang baru dan melakukan pengkinian KKNI RKKNI yang dalam proses penetapan tahun 2023: • • • • • KKNI Perasuransian KKNI Pasar Modal KKNI General Banking KKNI Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KKNI Dana Pensiun | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2 0 6
L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 B A B X No Program Kerja Progres 13 Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi Permintaan konfirmasi terkait LJK telah/belum melakukan pemenuhan kebutuhan sertifikasi melalui OJK Survey ke LJK. Pada triwulan IV-2023, sebanyak 75,67% LJK telah melakukan pemenuhan kebutuhan sertifikasi yang dimaksud. 14 Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri Menyelenggarakan Diskusi PK Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dalam Rangka Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK bersama delapan mitra Universitas. Selain itu, dilakukan audiensi bersama STMA Trisakti sekaligus menjadi mitra dalam PK Penyelarasan Kurikulum. 15 Melaksanakan program pengembangan SDM Pada triwulan IV-2023, OJK Institute telah melaksanakan enam program webinar dan 3 workshop dengan peserta sebanyak 19.121 dengan rata-rata penilaian sebesar 81,96. 16 Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital Menyelenggarakan Diskusi PK Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dalam Rangka Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK bersama delapan mitra Universitas. Selain itu, dilakukan audiensi bersama STMA Trisakti sekaligus menjadi mitra dalam PK Penyelarasan Kurikulum. 17 Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital OJKI telah melaksanakan satu webinar dan satu workshop kemampuan terkait digital dengan total peserta sebanyak 2.456 dan rata-rata penilaian sebesar 84,54. 3. Penyusunan dan Kaji Ulang Rancangan Standar Pada triwulan IV-2023 pelaksanaan Visit OJK yaitu sejumlah Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dua kegiatan secara offline dengan total jumlah peserta yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 357 pelajar. Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor 7. Riset OJK Institute dan Perpustakaan jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK sehingga siap untuk A. Riset OJK Institute 1. Riset OJK Institute 2023 menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNI (RKKNI) bidang sektor Dengan penggabungan dua satuan kerja yang memiliki fungsi riset dan penelitian, cakupan riset yang dilakukan menjadi lebih luas dengan rincian sebagai berikut : keuangan, yaitu : a. RSKKNI dan RKKNI Bidang Perasuransian Jenis Riset Judul b. c. RSKKNI dan RKKNI Bidang Pasar Modal RSKKNI dan RKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro Riset Akademis Dampak Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap Kinerja dan Stabilitas Perbankan d. e. RKKNI Bidang General Banking RKKNI Bidang Dana Pensiun Riset untuk Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Peran OJK dan Industri Jasa Keuangan dalam Memperkuat Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 4. Penelitian Mahasiswa OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama triwulan IV-2023, terdapat 42 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi. Mahasiswa DIV dan S1 29 orang Mahasiswa S2 7 orang Mahasiswa S3 3 orang Riset untuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Analisis Determinan Adopsi Layanan Keuangan Syariah: Studi Empiris pada Komunitas Muslim di Indonesia Analisis Penerapan Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di Pasar Modal Efektivitas Market Conduct pada Industri Asuransi Jiwa di Indonesia Governance, Risk, and Compliance (GRC) Terintegrasi: Penerapannya pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia Penguatan Inklusi Keuangan dan Pendalaman Pasar untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Prospek Open Finance dalam Mendukung Embedded Finance Lain-lain 3 orang Total Peserta 42 orang Riset Akademis Analisis Cross Border Offering Efek Pasar Modal di ASEAN 5. Praktek Kerja Lapangan Riset untuk Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Revisit Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia Program Praktek Kerja Lapangan di lingkungan OJK bagi Mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan Riset untuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan Big Data Analytics SLIK memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Pelaksanaan PKL di OJK pada triwulan IV-2023 sejumlah 68 orang. Pada triwulan IV-2023, OJKI telah menyelesaikan semua riset tahun 2023 tersebut di atas. OJK juga telah 6. Visit OJK Program Kunjungan atau Visit OJK adalah program melakukan pengiriman naskah paper sektor EPK dan LSS ke jurnal internasional untuk proses publikasi pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi sebagai berikut: mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. 2 0 7 | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K
B A B X Judul Riset Telah Dikirim ke Prospek Open Finance dalam Konteks Embedded Finance (IKU) Journal of Computer Information Systems (Q2) pada tanggal 28 November 2023. Penguatan Inklusi Keuangan dan Pendalaman Pasar untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah (IKU) Cogent Economics & Finance (Q3) pada tanggal 27 November 2023. Governance, Risk, and Compliance (GRC) Terintegrasi: Implementasi dan Penerapannya pada Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia (IKU) Journal of Banking Regulation (Q2) pada tanggal 27 November 2023. Peran OJK dan Industri Jasa Keuangan dalam Memperkuat Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (IKU) International Journal of Environmental Studies (Q1) pada tanggal 22 November 2023. Analisis Determinan Adopsi Layanan Keuangan Syariah: Studi pada Komunitas Muslim di Indonesia (IKU) Journal of Marketing Theory and Practice (Taylor and Francis) (Q1) pada tanggal 23 November 2023. Pada triwulan IV-2023, telah diselenggarakan kegiatan Kuliah Umum dan Diseminasi Riset yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Auditorium lantai 4 Gedung Kantor OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, Surabaya. Riset-riset yang didiseminasikan termasuk dari kluster PM dan IKNB. B. Perpustakaan (E-Library dan ElibOJK) Dalam rangka mendukung pengembangan SDM sektor jasa keuangan maupun meningkatkan wawasan Insan OJK, OJK Institute mengelola eLibrary OJK yang memiliki berbagai koleksi buku fisik dan digital, serta Aplikasi ElibOJK untuk membaca e-book melalui perangkat android. 1. E-Library a. E-library OJK memiliki koleksi yang terdiri antara lain 131 buku digital, 312 koleksi internal dan 354 buku fisik. b. Jumlah pengunjung pada triwulan IV-2023 sebanyak 11.818 pengunjung yang terdiri dari 215 Pegawai Internal OJK dan 11.603 pengunjung eksternal. Pada triwulan III-2023, jumlah pengunjung E-library sebanyak 10.609, sehingga terdapat peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 1.209 pengunjung pada triwulan IV-2023 (meningkat 11,39% dibanding triwulan III -2023). 2. ElibOJK a. Saat ini, ElibOJK telah memiliki koleksi buku elektronik (e-book) sebanyak 1.989 e-book yang terdiri dari beberapa kategori antara lain kategori ekonomi, keuangan, manajemen, investasi dan kategori menarik lainnya. b. Jumlah pengunjung ElibOJK sebanyak 33 pengunjung yang mengakses 94 buku digital sebanyak 111 kali. L A P O R A N T R IW U L A N O J K | T R IW U L A N I V 2 0 2 3 8. Grup Pendukung OJKI Beberapa kegiatan Tim Dukungan OJKI yang diselenggarakan pada triwulan IV-2023 sebagai berikut : A. Pada bulan Oktober 2023 diselenggarakan dua kali kegiatan Widyaiswara Bicara Vol 2 pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan narasumber Bapak Ahmad Buchori (Pengawas Utama, DPRD) dengan Topik "Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan". Pada tanggal 26 Oktober 2023 diselenggarakan Widyaiswara Bicara Vol. 3 dengan narasumber Bapak Sukarela Batunanggar (Advisor Senior, DOSM) dengan topik "Holistic Supervisory Strategy in Digital Area". B. Kegiatan Awarding Ceremony dan Diseminasi Karya Riset Ilmiah (Karisma) telah diselenggarakan pada tanggal 7 November 2023 secara daring (zoom meeting). Pada acara tersebut telah dipilih sebanyak sembilan paper yang terpilih sebagai juara 1, 2, dan 3 serta 6 best paper dari masing-masing bidang yang diperlombakan. C. Pada bulan November dan Desember 2023 diadakan beberapa kegiatan Widyaiswara Bicara sebagai berikut : 1. Widyaiswara Bicara Vol. 4 pada tanggal 14 November 2023 dengan narasumber Ibu Lasmaida Gultom (Analis Eksekutif Senior, DRPD) dengan topik "Kompetensi dan Etika Pengawas Sektor Jasa Keuangan". 2. Widyaiswara Bicara Vol. 5 pada tanggal 27 November 2023 dengan narasumber Bapak Yusman (Pengawas Utama Kelompok Pengawas Spesialis Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun dan Aktuari) dengan topik "Profesi Aktuaris di Industri Asuransi dan Dana Pensiun". 3. Widyaiswara Bicara Vol. 6 pada tanggal 12 Desember 2023 dengan narasumber Bapak Nahor P. Hutauruk, Ibu Ferial Ahmad, Bapak Yudi Permana masing-masing Pengawas Utama, DRPD dengan topik "Perkembangan Perbankan Terkini : Tantangan dan Peluang". 4. Widyaiswara Bicara Vol. 7 pada tanggal 21 Desember 2023 dengan narasumber Bapak Fakhri Hilmi, Advisor Senior, DOSM dengan topik "Peluang dan Tantangan Sekuritisasi melalui Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP). | L A P O R A N T R IW U L A N I V 2 0 2 3 O J K 2 0 8