Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293 Muhammaddar The Role of the Uleebalang in Aceh's Socio-Political History Muhammaddar Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa, Indonesia Email: ABSTRACT This article aims to look at the role of the Uleebalang in Aceh's socio-political history. The author feels inspired by this research because there is something unique in seeing this elite. They are the pillars of upholding the kingdom of Aceh Darussalam, but on the other hand, they are ordinary people who have many shortcomings in carrying out their roles in society. So it is not uncommon for conflicts to occur between them and the community, even to the point of bloodshed, namely civil war as the climax. This research is felt to be important in order to trace genealogy and find out the problems surrounding it. The very basic problem in this study is the time span of 1900, towards the end of the Aceh war, and the birth of the feudalistic system initiated by the uleebalang, while 1946 was the year the end of the feudalistic period was marked by the outbreak of civil war (Cumbok war) driven by the Ulama. What is at the core of the problem here is how is the position of Uleebalang in the structure of Acehnese society. By using a literature study (library research) and a historical approach, it can be found that the role of the Uleebalang in the socio-political history of Aceh has experienced a shift in status and has experienced ups and downs. This was triggered by several factors including Religion, economics, politics, sociology, and psychology. Keywords: Uleebalang, Civil War, Aceh 185
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... Peran Uleebalang dalam Sejarah Sosial Politik Aceh Muhammaddar Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa, Indonesia Email: ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk melihat peran Uleebalang dalam Sejarah Sosial Politik Aceh. Penulis merasa terinspirasi dengan penelitian ini, karena ada sesuatu yang unik dalam melihat elit ini. Mereka merupakan pilar penegak kerajaan Aceh Darussalam, namun di sisi lain mereka sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan dalam menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak jarang terjadinya konflik antara antara mereka dan masyarakat, bahkan sampai terjadinya pertumpahan darah, yakni perang saudara sebagai klimaksnya. Penelitian ini dirasakan penting guna melacak genelogi dan mengetahui problematika yang mengitarinya. Adapun permasalahan yang sangat mendasar dalam kajian ini adalah rentang waktu tahun 1900, menjelang berakhirnya perang Aceh, dan awal lahirnya sistem feodalistik yang diprakarsai oleh uleebalang, sementara tahun 1946 merupakan tahun berakhirnya masa feodalistik yang ditandai dengan meletusnya perang saudara (perang cumbok) yang dimotori oleh para Ulama. Yang menjadi inti permasalahan disini adalah Bagaimana kedudukan Uleebalang dalam struktur masyarakat Aceh. Dengen menggunakan kajian literatur (library research) dan pendekatan historis dapat ditemukan bahwa peran Uleebalang dalam sejarah sosial Politik Aceh mengalami pergeseran status dan mengalami grafik pasang surut. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain: Agama, ekonomi, politik, sosiologis, dan psikologis. Kata Kunci: Uleebalang, Perang Saudara, Aceh PENDAHULUAN Melihat secara akar kata perkataan "Uleebalang" sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Aceh sama dengan kata "hulubalang" dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hulubalang artinya kepala lasykar, pemimpin pasukan, kepala negeri (district), prajurit pengawal dan polisi desa (dubalang). Dalam Hikayat Raja-raja di Indonesia dan Malayu, kata hulubalang ini sering kita jumpai. Yang dimaksud panglima tentara, yakni nama pangkat dalam jabatan ketentaraan di daerah Aceh, Uleebalang di samping memangku jabatan panglima tentara, oleh Sultan ia diserahi tugas mengepalai nanggroe (sekarang kabupaten) dan memimpin rakyat di daerahnya. Ia adalah semacam "Sultan" atau "Raja Kecil" yang berkuasa di dalam nanggroe (kerajaannya). 186 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... Uleebalang, pada mulanya secara nominal berada dan bertugas menyelenggarakan pemerintahan dengan wilayah kekuasaannya yang otonom di bawah kontrol Sultan. Uleebalang secara turun temurun memegang kekuasaan atas nama "Sultan". Oleh karena itu Uleebalang disebut juga sebagai pembantu Sultan di daerah. Mereka awalnya yang dibubuhi stempel bernama cap sikureung (sembilan) atau cap geulantee (halilintar) dari Sultan sendiri. Pengangkatan baru dilakukan biasanya setelah membayar sejumlah biaya guna kepentingan pembuatan Sarakata. Dengan didapatnya Sarakata ini, maka sahlah kekuasaan Uleebalang dan wajiblah ia membayar upeti kepada Sultan. Selama kekuasaan cukup kuat, kedudukan Uleebalang yang telah mendapat pengakuan tersebut tentu saja terjamin. Akan tetapi ketika kekuasaan Sultan mulai merosot, Uleebalang terpaksa harus menjaga dirinya terhadap kemungkinan perluasan daerah dari tetangganya. Dengan begitu dapatlah dikatakan bahwa kemerosotan kekuasaan dan wibawa Sultan terutama sekali dapat ditandai dengan ketidakstabilan hubungan antara para Uleebalang itu sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, tepatnya ketika kedatangan Belanda (1873), eksistensi Uleebalang seperti itu, dalam realitas telah berubah cara pengangkatannya. Tidak sedikit dari mereka yang mengangkat diri sendiri tanpa pengabsahan dari Sultan. Uleebalang jenis ini biasanya cukup dengan meminta legalitas dari masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk dari Ulama. Melihat dari kondisi itu, suatu hal yang sangat logis kalau ada di antara mereka kemudian "mengingkari" eksistensi Sultan atau sebaliknya. Zakaria Ahmad dalam bukunya "Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675", menyebutkan bahwa kekuasaan Uleebalang itu sangat besar. Banyak urusan pemerintah dalam bidang tertentu diserahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Uleebalang, sehingga nanggroe dengan kepalanya Uleebalang sudah merupakan sebuah daerah otonom yang luas. Sering pula Uleebalang itu bertindak sebagai penguasa daerah yang merdeka, sehingga kekuasaan Sultan hanya sebagai formalitas semata. Keadaan seperti itu terjadi sesudah abad ke-17, yang mana pada saat itu Kerajaan Aceh dalam kondisi yang sangat lemah. Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 187 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... Di daerah Aceh yang luasnya 55.329 kilometer persegi terdapat dari seratus nanggroe yang pada zaman Hindia Belanda disebut Land Sehoppen dan Uleebalang-Uleebalang yang memerintah disebut Zelfbestuurders, kecuali di daerah Aceh Besar, daerah itu disebut sagi (sagoe) dan Uleebalang yang memerintahnya disebut Sagi Hoofd. Para Uleebalang ini merupakan "raja-raja kecil" di daerahnya, meskipun daerah itu kadang-kadang tidak lebih dari 1 kilometer persegi dan penduduknya tidak lebih dari 500 jiwa, seperti Landshop Ilet dan Krueng Seumiden di kabupaten Pidie dan Landshop Blouek di Kabupaten Aceh Utara. Satu kelemahan dari Sultan Aceh disini yaitu, karena dia tidak dapat mengontrol semua Uleebalang yang telah menjadi pejabatnya terutama yang terdapat di daerah pedalaman. Maka dengan lemahnya kedudukan Sultan, ikatan antara Sultan dan Uleebalang menjadi kendor, sehingga mereka ini berangsur-angsur mempunyai teritorial gezag ditempatnya masing-masing, lambat laun mereka tidak mau lagi tunduk kepada pemerintah Sultan di Kutaraja.mereka mulai berdagang dengan luar negeri melalui pelabuhan yang ada ditempatnya masing-masing dengan tidak mau mengidahkan ketentuan pemerintah Sultan. Dalam buku Aceh di Mata Kolonialis, Snouck Hurgronje juga menyebutkan bahwa pengertian Uleebalang adalah orang yang dipertuan di negeri masing-masing, dan merupakan kepala wilayah par excellence. Maka mereka disebut raja (dalam bahasa Aceh bermakna kepala) dari wilayah masing- masing, baik secara nyata atau kiasan. Karena istilah Uleebalang (hulubalang) itu bermakna panglima tentara (laksamana), dan tidaklah mustahil bahwa sebutan itu diberikan kepada mereka dalam zaman seorang syahbandar . Karena istilah Uleebalang (hulubalang) itu bermakna panglima tentara (laksamana), dan tidaklah mustahil bahwa sebutan itu diberikan kepada mereka dalam zaman seorang syahbandar. yang paling berkuasa. Ini dimaksudkan untuk membawahi mereka dan memperkenankan mereka memimpin kaum prajurit di masing- masing wilayahnya, sedangkan syahbandar itu snediri berupaya merebut 188 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... kekuasaan tertinggi. Akan tetapi upayanya itu tidaklah berhasil karena para Uleebalang selalu bertindak selaku penguasa daerah, hakim dan panglima tentara di negerinya masing-masing, dan tidak mengakui surat kekuasaan tertinggi di atas mereka. Bagi wilayah seorang Uleebalang tidak terdapat nama khas, seperti mislanya mukim bagi imuem, dan gampong bagi seorang keuchik. Sebutan Uleebalang telah diciptakan oleh orang Belanda, dimana orang Aceh menyebut nanggroe (negeri) Uleebalang atau sekian mukim. Untuk lebih jelasnya mereka gabungkan kedua sebutan itu mislanya menjadi "Tujuh Bukit Baet", yaitu keuleebalangan yang terdiri dari VII mukim yang dipimpin oleh seorang Uleebalang yang bernama "Teuku Muda Baet". Dalam hal ini ada dua jenis Uleebalang yang memegang kekuasaan di dalam lingkungan ketiga sagi itu, yang pertama ialah yang disebut "Uleebalang Pooteu", yaitu hulubalang raja (Sultan) yang memangku jabatan handalan di wilayah Sultan, atau memangku suatu jabatan penting dalam lingkungan keraton, ataupun hanya diberi pangkatnya atas karunia Sultan saja. Adapun pangkat itu bersifat turun temurun. Jenis lainnya ditemukan dikalangan kepada kepala dari daerah taklukan yang jauh letaknya, yang bangga atas jabatan Uleebalang itu sebagai tanda pangkatnya yang tinggi. Para pemimpin di daerah Aceh asli agak memandang sebelah mata kaum yang haus pangkat itu, lalu menyatakan sebagai bantahan, bahwa kepala daerah taklukan itu hanya sekedar "Keudjruen" (Ajudan Jenderal) belaka atau sekedar "Meuntroe" (Menteri), dan bagaimana pangkat yang diperolehnya itu hanya sekedar suatu keberuntungan saja, yakni karena karunia raja atau karena sikap congkak belaka. PEMBAHASAN Uleebalang Sebagai Anggota Masyarakat Sebagaimana halnya Ulama, Uleebalang juga merupakan anggota masyarakat biasa, sama dengan masyarakat yang lain pada umumnya, yang butuh kepada makan, minum, tempat berteduh, kendaraan, lahan pertanian, Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 189 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... peralatan-peralatan mewah dan lain sebagainya. Apalagi sebagian mereka indentik dengan mengejar pangkat, jabatan juga kekayaan, maka hal-hal yang berbau material sudah barang tentu menjadi impian dan harapan bagi mereka. Suatu kenyataan yang tidak dapat dinafikan lagi bahwa fungsi kedua elit sosial ini yakni Ulama dan Uleebalang dalam masyarakat adalah sama, sehingga rakyat selalu menanti kehadirannya dan memerlukan kebijaksanaannya dalam hal apapun. Kendatipun perhubunan antara Uleebalang dan rakyat dalam beberapa hal tidak sama seperti perhubungan dengan Ulama, bahkan bisa dikatakan sebagai hubungan yang rapuh. Hal ini sebagaimana telah penulis uraikan bahwa para Uleebalang tersebut hampir tidak pernah memimpin dan memperhatikan kepentingan rakyat mereka. Mereka sibuk dengan urusan dagang semata-mata bahkan mereka sibuk mengurus wilayah padi (Pidie) juga wilayah lada (Aceh Timur). Perhubungan antara mereka dengan rakyat tidak lain hanya sebatas perhubungan antara penyedia modal dan peminjam, antara pemilik tanah (Land Lords) dan penyewa atau petani penggarap, antara petani dan penjual. Rakyat memandang mereka sebagai makhluk ekonomi semata- mata. Mereka memeras dalam segala hal. Apakah itu dalam hal sebagai penyedia modal, maupun mereka sebagai penguasa yang berhak mengenakan pajak atas rakyat, yang beragam jenisnya. Bagaimana hubungan itu bisa berjalan dengan baik sementara perlakuaan mereka terhadap rakyat seperti itu.mereka kadangkala rela memaksa rakyat bekerja untuk kepentingan mereka sendiri tanpa upah, seperti mengerjakan sawah atau membuat pagar rumah mereka dan lain-lain. Maka dalam hal ini kesuksesan mereka sebatas mereka mampu berlaku kejam terhadap rakyat yang dipaksanya. Kejadian seperti ini kalaupun tidak sama persis seperti perjuangan kelas antara kaum borjuis dan proletar yang ada di Inggris pada masa revolusi industri abad ke-18. Rakyat memandang Uleebalang sebagai tokoh yang menakutkan bukan sebagai tokoh yang mengayomi dan mengarahkan sebagaimana halnya Ulama. Kalau rakyat menerima kedudukan mereka dalam masyarakat, maka itu adalah 190 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... karena terpaksa, karena mereka adalah kepala-kepala adat (adat rulers), dan kalau rakyat kelihatan menghormati mereka itu tidak lain karena mereka merasa ketakutan, bukan karena mereka dicintai dan dikagumi. Uleebalang sebagai penguasa mengilhamkan lebih banyak kecurigaan dari pada harapan". Demikian kata Snouck dalam karya monumentalnya The Achehnese. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa Uleebalang diangkat oleh Sultan dnegan "sarakata" yang dibubuhi "cap sikureung", maka dengan serta mereka mencoba mengesankan kepada rakyat bahwa mereka adalah sebagian dari legenda Aceh yang merupakan sebuah kerajaan Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya, ternyata Uleebalang adalah orang-orang kaya yang mempengaruhi kekayaannya untuk memperoleh kekuasaan yang kemudian kekuasaanya itu tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyat sebagaimana yang tertera dalam "sarakata", akan tetapi untuk kepentingan pribadi semata. Hal ini membuat Uleebalang menjadi tokoh yang memiliki dua image. Di satu pihak mereka adalah pejabat Sultan dan karenya mereka diterima dalam tradisi Aceh, sedangkan di lain pihak mereka adalah bayangan seram yang menakutkan. Sering sekali terjadi bea cukai yang seharusnya masuk dalam kas negara dari perniagaan luar negei malah semua masuk ke dalam kantong Uleebalang, bahkan parahnya lagi para suadagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri itu tidak mau menyetor bea cukai kepada petugas-petugas Sultan, tapi mereka menyetorkannya kepada Uleebalang. Akibatnya terjadilah perselisihan antara para Uleebalang dan para petugas Sultan mengenai bea cukai ini. Perselisihan ini tentu saja menyebabkan Sultan menuduh saudgar-saudagar itu sebagai bajak laut. Alasan sekeliling kerajaan Aceh penuh berkeliaran bajak laut, yang kemudian dengan alasan yang sama pula Belanda melancarkan perang terhadap Aceh. Kedudukan Uleebalang dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat lebih banyak tergantung kepada golongan apa yang disebut "Banta" dalam sebahagian nanggroe, dan "banta" ini kerap bertindak sebagai kaki tanganya, Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 191 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... karena mereka ini adalah adik kandungnya serta ahli familinya. Kemudian "rakan", kalau dalam cerita-cerita lenong Betawi, rakan" ini dapat disamakan dengan mandor (bukan yang berarti sebagai pengawas orang-orang yang bekerja).mereka inilah orang-orang yang menjalankan segala kehendak Uleebalang dengan segala kekejamannya. Rakan ini di kalangan orang Aceh dikenal dengan istilah "Asee- Uleebalang" (anjing-Uleebalang). Rakan-rakan ini adakalanya tinggal di rumah Uleebalang, dan ada juga yang tinggal di tempat sendiri yang berdekatan dengan rumah Uleebalang. Semua yang menyangkut hajat hidup ditanggung oleh Uleebalang. Bahkan hasil padi dari sawah Uleebalang sebagiannya diperuntukkan kepada "rakan-rakan" ini. Singkatnya tanpa mereka para Uleebalang ini tidak bisa berkuasa dengan leluasa di daerahnya. "rakan-rakan" ini kemudian menjadi upaih atau opas dalam bahasa Indonesia selanjutnya Uleebalang juga dibantu oleh yang namanya "panglima Prang". Sedikit banyaknya termasuk rombongan pembantu Uleebalang juga. Sebelum kedatangan Belanda ke Aceh, kedudukan mereka berjalan harmonis antara kelompok elit yang lain. Bahkan dalam Adat Meukuta Alam disebutkan bahwa jabatan hulubalang itu adalah karunia Allah dan dituntut loyalitas terhadap kerajaan Aceh. Setelah abad ini, banyak sekali campur tangan Belanda terhadap kesolidan elit ini dengan politik guntingannya yang mempengaruhi mereka, terlebih-lebih setelah mereka menandatangani perjanjian pendek dan harus mengakui kedaulatan Belanda, meskipun mereka diangkat berdasarkan surat keputusan Sultan Aceh. Maka yang ada difikiran mereka adalah uang dan kekuasaan. Dalam mencapai ambisinya, tentu mereka menghalalkan segala cara agar kehidupannya terus berada dalam kesenangan, meski saudara-saudara mereka terus dalam kesempitan dan kesengsaraan akibat perang yang berkepanjangan. Para Uleebalang ini mempunyai tugas dan fungsi tersendiri khususnya dalam urusan duniawi, sebagai perpanjangan tangan Sultan di daerah, walaupun apa 192 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... yang mereka lakukan kurang sesuai dan bahkan kadang-kadang bertentangan dengan instruksi dari baginda Sultan dan Adat Meukuta Alam. Selain itu, ada juga para Uleebalang yang kurang setia membuat Belanda kalang kabut dalam menanganinya, seperti contoh yaitu pada tahun 1931 seorang pejabat Belanda yang telah banyak mendapatkan tanda-tanda jasa memimpin sidang Musapat di Sigli yang juga dihadiri oleh beberapa Uleebalang. Belanda telah menolak dengan tegas permintaan Uleebalang dari Titeu, Keumala untuk menjatuhkan hukuman berat bagi seorang penduduk biasa yang telah memukul anaknya. Uleebalang yang tidak puas ini tiba-tiba meloncat serta menikam Belanda ini dengan rencongnya sampai mati. Bila ditelusuri model Uleebalang di Aceh ini, ada suatu tantangan tersendiri karena mereka itu tidak bisa disulap dalam satu malam menjadi administrator ulung pemerintah dalam bentuk aristokrasi Belanda atau Jawa. Mereka tetap pada kebiasaannya yang aktif sebagai penguasa atau berniaga. Tetapi karena kekuasaan politik yang dulunya lahir dari kewajarannya atas pasar,mereka sekarang memakai kekuasaan Belanda yang memberinya izin untuk memajukan usaha-usaha ekonominya yang lebih menjamin kepentingan- kepentingannya. Meskipun kekuasaannya yang dulu lebih dibatasi. Penguasaannya yang menyeluruh atas lingkungan di daerahnya telah menjadikannya satu-satunya usahawan utama yang berdaya guna. Lama kelamaan, ketergantungan total Belanda yang semulanya dari Uleebalang mulai mengalami perubahan, sehingga dalam kondisi yang lebih stabil pada tahun-tahun 1930-an justru si Uleebalang yang menjadi ketergantungan kepada Belanda dalam mencapai tujuan-tujuannya.lebih parah lagi, beberapa Uleebalang dari wilayah Pidie malah meminta kepada Belanda menyediakan pasukan-pasukan militer untuk membuat rakyatnya lebih keras bekerja di persawahan. Tidak semua Uleebalang di daerah lain nasibnya seberuntung kebanyakan Uleebalang di Aceh Timur yang memiliki honor dari pembayaran oleh perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan Eropa dan di Pidie yang Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 193 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... memiliki tanah sawah yang luas, tetapi para Uleebalang yang hidupnya di pantai barat itu relatif miskin, mereka harus menebus tanah jika ada yang kalah dalam pengadilan, bekerja rodi untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk menambah penghasilannya saja kadang-kadang ada yang menciptakan penemuan baru penghasilan, seperti penggelapan zakat yang dulunya berada di bawah pengawasan Ulama. Berdasarkan pangkat dan jabatannya dalam kerajaan Aceh, pendapatan Uleebalang ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan pendapat Ulama. Normalnya pendapatan atau pajak para Uleebalang seperti tercantum dalam "Adat Meukuta Alam" adalah : adat blang atau buet umong (pajak yang dikutip dari hasil sawah), adat gle (pajak yang dikutip dari hasil hutan), adat haria (pajak dari yang dikutip dari penguasa pasar), adat kamsen atau commision(pajak yang dibayar oleh pedagang kepada Uleebalang), adat wase kuala (pajak wase kuala yang di kutip oleh keujruen kuala untuk pertolongan kapal atau perahu-perahu yang kandas), adat lhok (pajak teluk yang bagi kapal-kapal yang berlabuh dikutip oleh Uleebalang untuk keamanan kapal bersauh), adat peukan (pajak yang dikutip oleh dari pengunjung pasar), adat peutoe/peti (pajak untuk tampil di depan hakim yakni dengan menyetor uang jaminan menurut tata caranya, pajak ini sering disebut hak ganceng), adat peutua (adat yang dikutip oleh koloni penanaman lada dari kebun ke bangsal-bangsal lada), adat tandi (hadiah untuk penimbangan barang di pasar), adat tuha (pajak untuk orang-orang tua yang duduk dipersidangan), dan sumbangan-sumbangan yang diberi oleh panglima, kaum imuem, keuchiek, dan sebagainya. Sesuai dengan posisinya yang lebih dari masyarakat pada umumnya, gelar-gelar panggilan pun berbeda, sehingga para pendatang atau orang asing akan cepat mengenalnya dari garis keturunan mana mereka berasal. Panggilan- panggilan tersebut seperti Teuku (gelar bagi anggota keluarga Uleebalang yang laki-laki di Aceh selebihnya), Tengku (gelar Uleebalang di Aceh Timur dan bangsawan Melayu), Cut (gelar bagi anggota keluarga Uleebalang di Aceh pada umumnya), Tuanku (gelar bagi keturunan dekat Sultan Aceh, dan juga gelar 194 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... bangsawan di kalangan orang Melayu), Ampon (gelar Uleebalang selain teuku bagi laki-laki). Uleebalang Sebagai Pemangku Adat Perkataan "Adat" telah lama sekali digunakan oleh penduduk dikepulauan Melayu, yang berasal dari bahasa Arab "Adah", yang artinya kebiasaan atau berulang-ulang kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan "custom", "practice" atau "usage". Secara teori, "adat" dalam Islam dikenal dengan "Urf" (adat kebiasaan). Meskipun "urf" itu sendiri tidak pernah menjadi sumber hukum yang resmi dalam pranata hukum Islam. Ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa adat itu merupakan tabi'at yang luhur. Sedangkan menurut istilah adat itu dapat diartikan pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual ataupun kelompok. Hakim Nyak Pha juga memberikan definisi tentang adat yang sedikit lebih konprehensif yakni, adat adalah suatu kebiasaan yang sudah diterima bersama dan telah dikukuhkan sebagai yang terbaik yang harus dipertahankan, dilestarikan, dituruti dna dipatuhi oleh warganya. Sehingga bila ada seseorang warga yang bertingkah laku tidak sesuai dengan adat yang berlaku, maka ia akan dikenakan bentuk sanksi adat, berupa penghinaan, pelecehan dan pengucilan dalam pergaulan oleh masyarakatnya. Membahas masalah adat, secara otomatis membahas masalah lembaga adat juga, karena keduanya juga tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi di atas telah dibahas tentang adat, sekarang tentang lembaga. "lembaga" dalam bahasa Inggris sering disebut dengan "institution" (pendirian, lembaga, adat, kebiasaan). Sedangkan menurut istilah "lembaga" adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Jika kedua kata di atas dipadukan (lembaga dan adat) menjadi satu rangkaian kata yang utuh maka yang dimaksud dengan lembaga adat mengacu kepada sebuah institusi yang berfungsi sebagai alat kontrol kehidupan Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 195 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... masyarakat menyangkut kebiasaan sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga adat adalah pranata sosial yang tersusun secara sistematis, memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan antar sesama masyarakat berkaitan dengan perilaku yang telah disepakati oleh para pemuka adat. Disamping itu juga merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan tempat penyelesaian sengketa yang muncul dari tiap-tiap anggota masyarakat. Dalam buku Darah dan Jiwa Aceh, mengklasifikasikan "adat" dalam masyarakat Aceh itu ada tiga bentuk yaitu : 1. Adat Tullah, yaitu aturan dan ketentuan yang berdasarkan kitabullah (Al- qur'an). Adat Tullah ini tidak boleh dirubah-rubah, dan harus disyi'arkan dalam masyarakat. 2. Adat Mahakamah, ialah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang resmi (qanun), atau adat yang disusun oleh majelis kerajaan seperti "Adat Meukuta Alam" yang tersebut ini. (adat yang bersendikan syara'). Dalam hal ini termasuk juga Adat Meukawen (Adat perkawinan), Adat Meublang (Adat bersawah), Adat Laot (adat melaut), Adat Glee (Adat Gunung), Adat Peukan (Adat pasar), Adat Kuala (Adat Kuala), Adat Seuneubok (Adat di perkebunan Lada), Adat Peulara Binatang (Adat Memelihara Hewan), dan lain-lain. 3. Adat Tunah, tunah artinya adat yang tumbuh pada batang. Jadi adat tunah adalah adat yang keluar dari pada hukum atau adat kerajaan yang diperbuat atau disusun oleh masing-masing negeri atau panglima sagi, Uleebalang dan badan-badan masyarakat hukum, guna kelancaran berjalannya hukum dan adat raja (adat mahkamah). Selain bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, adat juga menjadi cerminan dari kepribadian suatu bangsa, sebab ia merupakan salah satu bentuk perwujudan dari jiwa bangsa yang bersangkutan. Mengenai ini, masyarakat Aceh sering mengungkapkan narit meupakhok atau hadih maja (semacam pantun) berikut ini : 196 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... Umong meu ateung, ureung meu peutua Rumoh meu adat, pukat meu kaja (Sawah berpematang orang berpemimpin, Rumah bertatakrama, pukat bertali temali). Ungkapan di atas memberi pengertian bahwa dalam menjalani kehidupan dan bertingkah laku serta berhubungan sesamanya, setiap orang dibatasi oleh hukum dan adat. Ibarat sawah yang dibatasi oleh pematang. Demikian pula setiap manusia yang hidup bersama harus mempunyai pimpinan serta diatur oleh adat istiadat. Jika dalam kehidupan orang tersebut menginginkan hasil yang sebaik-baiknya (seimbang, rukun, tentram, aman, damai), maka adat harus berperan pula, ibarat pukat yang mempunyai jaring dan tali temali yang dapat menghambat ikan keluuar dari jaring pukat tersebut. Syeikh Abbas Ibnu Muhammad alias Teungku Chik Kuta Karang menulis dalam kitabnya "Tadhkirat al-Rakidin (1889), antara lain sebagai berikut : "Adat ban adat hukom ban hukom, adat ngon hukom sam kembeu; tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggroe seunang hana goga". Maknanya, "Adat menurut adat, hukum syari'at menurut hukum syari'at, adat dengan hukum syari'at sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum itu, negeri senang tiada huru hara" Uraian Syeikh Abbas ini membayangkan pandangan dunia, Weltanschauung, Aceh yang secara populer juga dikenal dengan ungkapan Serambi Mekkah, Aceh sebagai sebuah wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang dilandasi oleh jajaran Islam. Di pihak lain, uraian ini dapat pula dilihat sebagai usaha untuk mengadakan "ideologisasi" dari struktur kepemimpinan "agama". Pemimpin-pemimpin adat terdiri dari Sultan dan kerabat-kerabat yang membantunya, para Uleebalang atau raja-raja kecil serta kerabat-kerabat yang membantu mereka. Ke dalam golongan pemimpin adat ini dapat pula dimasukkan geuchik-geuchik atau peutua-peutua yang menjadi kepala kampung sebagai penghubung antara rakyat dengan raja-raja kecil (Uleebalang),. Para pemimpin agama ialah para Ulama, yaitu guru-guru agama yang mendapatkan Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 197 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... penghargaan atas keahlian yang berbeda-beda, dan para pejabat yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan agama. Untuk lebih memperjelas peran dan fungsi Uleebalang sebagai pemangku adat, disini sebagaimana yang tertulis dalam buku Aceh di Mata Kolonialis antara lain adalah mengurus masalah yang berkenaan dengan hukum adat seperti : 1. Mengurus masalah langgeh umong, yakni pengusiran dari tanah sawah. Uleebalang memerintahkan agar dipancangkan tiang dengan dipancang daun pelepah kelapa pada ujung tiang itu di sawah orang yang melanggar. Tindakan ini diterapkan bila seseorang telah memukul (sekalipun dengan ditantang) seorang anggota hukum Uleebalang. Adakalanya sengaja diadakan upaya-upaya untuk memancing alasan untuk penyitaan sawah, dan ada juga Uleebalang yang terkenal cerdik dalam hal penyitaan sawah. 2. Pemindahan penduduk, ini lebih sering ditentang oleh kepala kampung, dan boleh dibilang dilarang sama sekali terhadap kaum wanita. Hal pemindahan yang dibenarkan adat misalnya adalah untuk mengawasi harta warisan peninggalan orang tuanya di luar kampung tersebut. 3. Penjualan tanah, bila peristiwa jual beli maupun pengadaan tanah, diselenggarakan dengan upacara yang dihadiri oleh para pembesar gampong, dan sedapat mungkin oleh beberapa orang saksi pula. Ada peristiwa semacam ini juga dilakukan sesuai dengan aturan Islam, kendatipun sejumlah 1 persen atau lebih dari harga penjualan itu harus dibayarkan kepada Uleebalang. 4. Penagihan hutang, perkara-perkara ini akan diajukan kepada Uleebalang bila upaya-upaya lain tidak berhasil. Oleh Uleebalang ke dua belah pihak dituntut menyerahkan sejumlah uang sebanyak hutang yang ditagih. Uang jaminan itu disebut ha' ganceng (tanda pengikat). Uang jaminan tersebut oleh orang Aceh disebut tanda jih mate lam jaroe hakim. Sebenarnya tidak ada terdapat peraturan adat yang tegas mengenai segala macam tindakan hukum itu, namun tindakan itu dapat dilakukan 198 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... sewenang-wenang oleh para Uleebalang di wilayah-wilayah kekuasaannya itu. Setiap kejahatan dapat saja ditindak dengan keras, bilamana kejahatan yang dilakukan itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat sang Uleebalang dan handai-taulan. Orang yang kurang mampu dikenakan denda yang tinggi-tinggi. Berikut adalah gelar-gelar yang sering dipakai dan disandang oleh pemangku adat, apakah itu diperuntukkan kepada Uleebalang atau orang kaya (laksamana) dalam kehidupan sehari-harinya. Gelar-gelar tersebut mungkin saja berbeda dari satu daerah dengan daerah lain ataupun ada kesamaannya sebagaimana yang dapat dalam Qanun Meukuta Alam adalah antara lain : Gelar-gelar perwira pada balai laksamana, yaitu seperti Seri Bentara Laksamana, Tandil Amirul harb, Tandil Kawal laksamana, Budjang Kawal Bentara Siasah, Budjang Laksamana, Tandil Bentara Semasat, Budjang Bentara Sidik, Tandil Radja Budjang Radja, Magat Seukawat, Budjang Akijana. Pangkat-pangkat militer Angkatan Perang Aceh seperti, (Prajurit Si Pai), Tjut (Kopral), Banta Seudang (Sersan), Banta (Sersan Mayor), Banta Setia (pembantu Letnan), Pang Tjut (Letnan II), Pang Muda (Letnan I), (Kapten), Pang Bentara Tjut (mayor), Bentara Muda (Letkol), Bentara (Kolonel), Panglima Sukey (Brigadir Jenderal), Panglima Tjut (Mayor Jenderal), Panglima Muda (Letnan Jenderal), panglima (Jenderal). Buhon Angkatan (pasukan tentara) ada beberapa sebutan yakni : Sabat (regu), Rakan (Peleton), Kawan (Kompi), Balang (Batalyon), Ulee Balang (Komandan Batalyon), Sukey (Resimen), Sagoe (Devisi). Sementara untuk Neumat Buet atau Jabatan gelarannya adalah sebagai berikut : Ulee (Komandan), Rama seutia (Ajudan), Keudjruen (Ajudan Jenderal), Keudjruen Panglima (Ajudan Panglima), Keudjruen Balang (Ajudan Batalyon), Peurintah (Komando), Adat (Staf), Tuha Adat (Kepala Staf), Adat Meuhad (Staf Khusus), Kaway (Petugas Penjagaan / piket). Selanjutnya Adat Peurintah Sagoe (Staf Komando Divisi) antara lain yaitu: Panglima Peurintah Sagoe (Panglima Sagoe), Panglima Wakilah (Wakil Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 199 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... Panglima), Pang Seutia (Ajudan Keudjruen Kapten), Tuha Adat Peurintah (Kepala Staf Komando), (Staf Ajudan), Pang Muda Seutia (Ajudan Letnan), Adat Samaindra (Staf Administrasi), Adat Seumasat (Staf Intelijen), Adat Peunaron (Staf Operasi), Adat Seunaro(Staf Logistik), Adat Meuhad (Staf Khusus), Bala Sidek Bala Tantra Rantoe Tantra (Korps Polisi Militer), ((Tentara Lapangan/infantri), Bala Utoh Pande Mirah (Korps Palang Merah), Bala Dapu Balee (Korps Pembekalan Barak), Balang Bale Raya (Batalyon Garnizum), Balang Meuriyam Lila (Batalyon Artileri), Kawan Bala Gajah (batalyon Kavaleri), Mentara Tuha Adat (Kepala Staf), Ulee Adat (Perwira Staf), Ulee Bala (Kepala Korps), Ulee Kawan (Komando Kompi), Ulee Balang (Komando Batalyon, yang merangkap sebagai Kepala Pemerintahan Sipil). Uleebalang Sebagai Panglima Laot Panglima Laot (Panglima Laut) merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Naggroe Aceh Darussalam, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukom Adat Laot. Hukom Adat Laot dikembangkan berbasis syari'at Islam yang mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antar nelayan dengan penguasa (dulu Uleebalang, sekarang pemerintah daerah). Menelusuri pada latar belakang historis, Hukom Adat Laot mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Samudera Pasai. Di masa lalu, Panglima Laot merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam pengambilan keputusan, Panglima Laot berkoordinasi dengan Uleebalang, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laot bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini pada awalnya dijabat secara turun menurun, meski ada 200 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman. Di masa lalu, kewenangan adat Panglima Laot meliputi wilayah laut dari pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukat mengelola sumber daya kelautan secara ekonomi. Panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat atau areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa. Secara umum fungsi dan tugas panglima laot meliputi tiga hal, yakni mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Ada tiga pejabat ahli diangkat untuk memajukan perikanan, yaitu : 1. Panglima Laot, yang menjadi penguasa tertinggi dalam bidang perikanan dan kelautan. 2. Kejruen Kuala (mulut sungai), yaitu pejabat penguasa kuala yang menjadi pangkalan dari perahu-perahu pukat. 3. Pawang Pukat, yaitu yang menjadi pemimpin teknis dari perahu pukat dan bersama-sama anak pukat turun ke laut. Di bawah Panglima Laot ada beberapa orang Keujruen kuala di seberang sana dan di seberang sini, artinya ada beberapa kuala yang menjadi pangkalan perahu pukat, dan ada yang berpangkal pada satu kuala beberapa perahu pukat. Selain tugas-tugas di atas, Panglima Laot, di samping mempunyai otoritas , juga mempunyai tugas dan fungsi tersendiri secara khusus antara lain sebagai berikut: 1. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat laut. 2. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut. 3. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya. 4. Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat laut atau kenduri laut. Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293 201
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... 5. Menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang. 6. Sebagai badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan Panglima laot dengan panglima laot. Selanjutnya yang tak kalah penting untuk dilihat dalam segmen ini adalah kenduri laot (yang oleh para nelayan pukat diharapkan memperoleh keberuntungan sebagimana kenduri blang yang diadakan oleh para petani). Kenduri laot ini sering disebut dengan adat laot yang merupakan tradisi masyarakat pesisir di Provinsi Aceh. Atas anjuran Panglima Laot yang bersangkutan, pada tiap-tiap tahun, biasanya setelah habis musim ombak besar dan diadakanlah kenduri laot pada suatu tempat tertentu, tetapi ada juga yang memilih waktu untuk kenduri pada saat beristirahat dari penangkapan ikan disebabkan oleh cuaca buruk, yakni perubahan dari musim Timur dan Barat. Dengan demikian, daerah pantai Ulee Lheue dibagi dua untuk para nelayan pukat : yang satu mengadakan kenduri dalam keunong 17, pada awal musim barat (kira-kira bulan April), sedangkan yang lain dalam keunong 5, pada awal musim Timur (kira-kira bulan September). Seorang pemuka masyarakat yang bernama Hasan yang juga sekretaris panglima laot di Seunuddon, Aceh Utara mengatakan, acara kenduri itu digunakan juga sebagai sarana mensosialisasikan kembali aturan (hukum) kelautan yang telah digariskan oleh endatu (nenek moyang). Para nelayan yang mengadakan kenduri biasanya para pawang yang mempunyai pukat, jaring, bubu-laut, jala, perahu-pancing, dan lain-lain. Biasanya pawang lhok yang menanggung biaya kenduri, yang diadakan agak besar-besaran, namun mereka dapat menuntut sumbangan wajib, kira-kira 4 dolar dari muge tetap mereka. Sumbangan tersebut terlebih dahulu dikutip baru setelah itu diadakan kenduri laut. Untuk hari pesta ditetapkan oleh panglima, dengan mengundang pawang dan awak mereka, para Uleebalang, pengurus kampung (keuchik) penduduk sekitar, teungku dan ureung tuha dari mukimnya. Biasanya untuk acara disembelih sapi atau kerbau, sesuai dengan uang sumbangan yang 202 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... terkumpul. Sebelum menyantap hidangan yang telah tersedia di pantai Lhok, acara tersebut didahului oleh zikir (dike), membacakan salawat (seulaweuet) atau khatam, yakni membaca ayat-ayat suci Al-qur'an bersama-sama dengan teungku dan leube yang hadir. Setelah kenduri berlangsung, ada pantangan selama 7 hari bagi pawang di lhok atau sekitarnya untuk tidak menangkap ikan di perairan yang berhadapan dengan teluk tadi, ikan bebas berpesta selama masa pantangan tersebut. Dalam hukum adat ini juga mengatur pengeluaran izin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh panglima laot lhok maupun oleh pihak yang mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah Lhok tersebut. Akan tetapi perizinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pawang pukat dan keuchik agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar (Harbourmaster) dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan merekomendasi (pas biru) dari panglima laot. Walaupun telah mendapatkan izin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah lhok tertentu harus juga mengikuti aturan-aturan hukum adat laot yang menaungi wilayah tersebut. Dalam rangka penangkapan ikan di laut, masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan dan teknik ini telah diatur dalam hukom adat laot, seperti, Palong, Pukat langgar, Pukat Aceh, Perahoe, Jalo, Jeue, Jareng, Reuleung, Kawe go, Kawe tiek, Geunengom, Bubee, Sawok/Sareng, Jang, Jeureumai, Nyap, Tusuk, Raba Tangguk, Letusan dan Racon. Berikut ini akan dijelaskan secara umum fungsi dari alat-alat penangkap ikan tersebut yaitu : 1. Palong, adalah alat tangkap sejenis jaring berbentuk persegi panjang yang dibentangkan secara horizontal dengan kayu atau bambu sebagai kerangkanya. Palong dibangun di atas perahu atau didirikan ditengah laut. Di Aceh Selatan disebut bagan. Jenis-jenis ikan yang bisa ditangkap dengan Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 203 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... menggunakan alat ini antara lain :bileh bu (teri), suree (tongkol), noh (cumi- cumi). 2. Pukat (beach seine) dioperasikan di daerah pantai atau sekitar muara. Pukat digunakan dalam dua cara: 1) laboh darat: menggiring dan menrik pukat yang direntangkan ke laut kearah pantai. Pukat ini hanya bisa digunakan pada pantai yang tak berkarang dan hanya boleh dilakukan pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh panglima laot, yang disebut lheun; dan 2) laboh laot; melabuh pukat di tengah laut atau biasa disebut meupayang. Seringkali dilakukan pada saat musim ombak besar sehingga sulit melabuh pukat di pantai. Seringkali pula dilakukan pada saat musim ikan pelagis. 3. Peurahoe kawe menggunakan pancing (handline) atau jalo/jala (net). Alat ini digunakan di teluk (lhok) atau langoon (pusong). Parahu kail (kawe) yang digunakan oleh nelayan umumnya berada biasanya dilengkapi dengan layar untuk berlayar ke tengah. 4. Jareng adalah alat untuk menangkap ikan yang dijerat dari benang atau nilon. Jaring tersebut direntangkan oleh penangkap ikan di sungai atau di kuala sehingga membujur kuala. Pada bagian atas jaring, diberi pelampung agar jaring tidak tenggelam. Ikan-ikan yang melewati jaring ikan akan tersangkut pada jaring. 5. Jala, seperti halnya dengan jaring. Jala mempunyai kontruksi berbentuk kerucut. Sepanjang sisi bahagian mulut diikatkan rantai tembaga atau timah sebagai alat pemberat. Sementara pada bagian puncak kerucut diikat dengan seutas tali. Bila sipencari ikan memggunakan alat ini, maka cara yang ditempuh dengan melemparkan jala ke atas kawanan ikan. Ikan yang berada di bawah jala akan terkurung dan tersangkut pada jaring jala pada saat jala ditarik ke atas. 6. Tangguk, alat ini juga dijerat dari benang atau nilon yang berbentuk kerucut. Pada bahagian mulutnya diberi bingkai rotan bulat yang terbentuk lingkaran. Cara menangkap ikan dengan alat ini adalah dengan meraba-raba tangguk tersebut pada tebing-tebing sungai atau alur. 204 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... 7. Nyap, nyap dibuat dari kain kelambu yang diberi bingkai dengan bentuk jajaran genjang. Bingkai tersebut diberi bertangkai. Nyap ini adalah untuk menangkap ikan-ikan kecil seperti mungkus anak udang sabu. Kadang juga di atas nyap ini sering juga ditaruh ampas kelapa busuk (pliek ue). Nyap yang berisi bahan tersebut ditaruh di atas air, sehingga air sungai masuk ke dalamnya. Tatkala mencium bau tersebut maka ikan pun menghampirinya. Pada saat itu nyap diangkat ke atas permukaan air. 8. Letusan,teknik penangkapan ikan dengan cara ini adalah dengan memakai bahan peledak dalam bentuk dinamit atau mesiu. Bahan peledak ini dibeli secara rahasia pada penjual gelap. Bahan tersebut dimasukkan ke dalam tabung yang diperbuat dari buluh atau besi dengan memakai sumbu. Sumbu dibakar dan tabung pun dilempatkan ke dalam sebuah lubuk yang diperkirakan banyak ikannya. Ikan yang mati karena bunyi letusan terapung ke atas permukaan air dan ditangkap. 9. Racon, racun yang dipakai untuk meracuni ikan, yakni endrien dan bermacam-macam jenis getah akar-akaran. Jenis getah yang lazim, dipakai adalah tuba urot dan tuba pie, di Gayo dipakai tube jemu atau tube lintah. Uleebalang Sebagai Peutua Seunebok Sejarah pertama tanaman lada di Aceh merupakan sesuatu yang unik. Ada banyak mitos tentang tanaman ini. Seperti tanaman ini sering disangkut- pautkan dengan salah seorang Ulama terkenal yakni, Teungku Lam Peuneu Euen (Keueneu Euen) di bagian IX mukim Aceh Besar. Keune Euen berasal dari kata "Kana'an", nama sebuah negeri di Palestina, yang pada suatu ketika Teungku menaburkan aneuk panjoe (biji kapuk) pada sepetak tanah. Biji tersebut kemudian tumbuh subur hingga berbuah. Biji tanaman ini disukai banyak orang karena bisa direbus dan airnya bisa diminum sebagai obat, sampai-sampai minuman ini menjadi minuman istimewa kalau sekarang teh atau kopi. Ada juga mitos yang lain, akan tetapi masih mengenai Teungku Lam Peuneu Euen juga, pada suatu malam Teungku ini bermimpi datang seorang aulia dan menyuruhnya menanam lada. Setelah terkejut dari mimpinya ia Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293 205
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... tersadar dan mengosok-gosk dadanya, maka keluarlah kalang dada (daki di dadanya) sebesar biji jagung yang halus lalu ia menyimpannya, keesokannya ia mulai menanam biji itu. Setelah beberapa lama berselang dilihatlah bahwa daun kalang dada itu seperti daun sirih. Ia pun memetik hasilnya dan memperbanyak menanamnya. Orang sekelilingnya pun penasaran dan bertanya tentang tanaman itu. Teungku menceritakan mimpinya dan disebutkanlah tanaman itu kalang lada. ringkasnya orang Aceh menyebutnya "Lada". Ada riwayat lain lagi yang lebih empirik yakni, menurut riwayat musafir Tionghoa dan Arab bahwa dalam abad X telah ada orang yang menanam lada di tanah Aceh ini, yaitu di Nampoli, Peureulak, Lamuri dan Samudra (Pasai). Mengenai dari mana tanaman itu berasal mereka juga tidak mengetahui dengan jelas. Akan tetapi bila diperhatikan sejarah-sejarah negeri dan tanaman itu, maka dapat diketahui bahwa bangsa Arab dan Parsi lah yang mendatangkan tanaman itu ke Aceh. Sedangkan menurut ahli pertanian Belanda, J.H. Hiyl, pengarang buku Pepercultuur in Atjeh mengatakan bahwa tanaman itu dibawa dari Madagaskar (Afrika Timur) dalam abad VII dan VIII. Bagaimanapun riwayat mengenai tanaman lada ini yang penting tanaman ini telah menjadi primadona dan rebutan setiap orang pada abad ke-14 hingga ke-19 di Nusantara, karena itu banyak peminat dari berbagai penjuru dunia datang dan ingin memonopolinya. Di antaranya Portugis, Inggris dan Belanda. Semua mereka berlomba-lomba mendapatkan itu semua, bahkan rela menjajah negeri yang menghasilkan tanaman "kalang" itu, hingga tanaman itu pun enggan untuk hidup berlama-lama di satu tempat. Oleh karena pentingnya tanaman ini, maka para Uleebalang pun yang merasa punya otoritas tidak mau ketinggalan menanamkan sahamnya dalam bagian ini. Peranan Uleebalang dalam bidang ini tidak kalah penting dan menariknya untuk dikaji dan ditelusuri, terlebih-lebih pada abad ke-19. Penanaman lada yang berhasil menyebabkan sejumlah kepala dalam penanaman lada, yang kedudukannya didasarkan kepada hubungan ekonomi semata-mata, berhasil meningkatkan statusnya menjadi Uleebalang. Kekayaan yang terus 206 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... menerus mereka kumpulkan, wilayah penanaman lada, dengan memperoleh pengesahan dari Sultan Aceh mereka menjadi Uleebalang. Pengesahan seorang kepala penanaman lada menjadi seorang Uleebalang dapat terjadi karena di samping untuk kepentingan para kepala itu sendiri juga kepentingan Sultan Aceh amat terkait di dalamnya. Hal ini berhubungan dengan kebijaksanaan Sultan Aceh sejak abad ke-19 yang secara terus menerus mengembangkan kembali kekuasaannya terhadap daerah-daerah penanaman lada. Pada awal abad ke-19 pusat penanaman lada di Aceh kembali mengalami pergeseran. Daerah penanaman lada di pantai selatan yang telah berkembang selama akhir abad ke-18 menjadi tidak penting lagi. Daerah baru mulai muncul di pantai barat Aceh dan Timur. Munculnya daerah-daerah penanaman lada yang baru pada permulaan abad ke-19 tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya harga lada di pasaran internasional. Harga lada yang amat tinggi pada tahun 1822-1823 merupakan pengaruh langsung yang menjadikan terbukanya pusat-pusat penanaman lada itu. Harga lada pada tahun itu merupakan harga yang paling tertinggi yang dapat dicapai sampai dengan tahun 1871. Berkembangnya daerah-daerah baru dalam penanaman lada dengan sendirinya akan menciptakan sumber pendapatan yang baru bagi pemerintah pusat. Sejak awal abad ke-19 Sultan Aceh sekali lagi berusaha menguasi kenegerian penghasilan lada. Sejalan dengan perkembangan pusta-pusat penanaman lada seseorang Sultan yang cukup kuat yang berusaha menjalankan sentralisasi kekuasaan pun muncul. Sultan itu adalah Sultan Ibrahim Mansur Syah yang berhasil memerintah yang cukup lama di atas tahta kerajaan Aceh (1837-1871). Siegel dalam bukunya The Rope of God menyatakan sebagai berikut : "sebenarnya, raja (Uleebalang) Idi, suatu pelabuhan yang terkemuka di daerah Aceh Timur, menyewakan haknya untuk memungut pajak impor dan ekspor, Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 207 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... kepada salah satu perusahaan Cina di Penang dengan pembayaran sebesar 50.000 dolar Spanyol untuk satu tahun. Uleebalang mengadakan hubungan mulai perantara yang dinamakan "peutua seuneubok", sementara yang Uleebalang yang menyediakan modal disebut sebagai "peutua pangkai". Sedangkan para petani yang meminjam modal disebut sebagai "aneuk seuneubok". Uniknya modal tidak diberikan sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur yakni berupa uang muka selama 4 atau 5 tahun, yaitu sejak dimulainya pembukaan lahan (proyek) hingga lada panen. Para petani membuat perjanjian melalui peutua seuneubok bahwa mereka akan membayar kembali modal yang dipinjamnya dalam tahun yang keempat atau tahun kelima sesuai dengan waktu panen. Sebagai imbalan, Uleebalang selaku petua pangkai berhak mendapat sebagian dari hasil setiap kali panen yang telah ditentukan, dalam jangka waktu selama 20 tahun, selama kebun lada itu tetap berproduksi. Di samping mendapat hak untuk memiliki sebagian dari hasil panen, Uleebalang selaku peutua pangkai, juga mendapatkan hak untuk membeli hasil panen yang menjadi hak petani dengan harga pasar. Hasil panen ini dibeli oleh Uleebalang sesudah barang berada di pelabuhan atas ongkos si petani sendiri. Dengan demikian, Uleebalang selain tidak perlu mengeluarkan ongkos pengangkutan barang ke pelabuhan, mereka pun dapat kesempatan untuk memungut pajak jalan, karena barang itu diangkut melalui jalan ke pelabuhan melalui jalan di daerah yang dikuasainya. Menurut laporan Ensiclopedish Bureau, pajak jalan ini biasanya besar sekali, sedangkan Uleebalang seringkali tidak memenuhi kewajibannya mengenai pemeliharaan dan pengamanan jalan- jalan di daerahnya. Selain pajak jalan (wase jalan) ini, Uleebalang pun mengambil dari petani lada tersebut pajak irigasi (wase lueng), jika saluran irigasi yang mengaliri kebun lada itu, dibuat oleh Uleebalang. Kemudian Uleebalang mengambil lagi cukai barang keluar, jika barang itu diekspor keluar negeri, sementara itu "peutua 208 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... seuneubok" juga menerima bagian yang tertentu dari hasil panen si petani. Semua yang harus dikeluarkan oleh si petani baik untuk peutua seuneubok, maupun bagi pemegang-pemegang hak yang lain dibagi kepada mereka oleh Uleebalang, yang diambil dari hasil panen milik petani, setelah dia membeli lada itu di pelabuhan, berdasarkan Encylopedish Bereau, tidak jarang terjadi bahwa peutua seuneubok dan para pemegang hak yang harus mendapat bagian dari lada yang menjadi milik si petani, tidak pernah mendapat bagiannya atau kalau mendapat hanya sebagiannya saja, itu pun dalam jangka waktu yang sangat lama. Pengaruh Uleebalang terhadap masyarakat pertanian-feodal ini, dimana sebagian mereka sekaligus menjadi pemilik tanah yang luas, masih begitu besarnya sehingga mereka dapat diberikan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah mereka masing-masing. Masih terasa kurang lengkap juga, tanah-tanah yang tidak terpakai biasanya dianggap sebagai rezeki bagi Uleebalang, sehingga pada daerah-daerah yang jarang penduduknya seperti Tangse atau di pantai barat cukup banyak terbuka kesempatan bagi para Uleebalang yang mempunyai ambisi ekonomi memanfaatkan lahan-lahan bagi perkebunan-perkebunan baru. Ambisi-ambisi ekonomi para Uleebalang di sini telah membawa mereka secara langsung terlibat dalam persaingan-persaingan yang sangat genting dengan rakyatnya, sebagaimana yang terjadi di daerah Pidie pada tahun 1923. PENUTUP Uleebalang, pada mulanya secara nominal berada dan bertugas menyelenggarakan pemerintahan dengan wilayah kekuasaannya yang otonom di bawah kontrol Sultan. Uleebalang secara turun temurun memegang kekuasaan atas nama "Sultan". Oleh karena itu Uleebalang disebut juga sebagai pembantu Sultan di daerah. Berikut peran uleebalang dalam dalam Sejarah Sosial Politik Aceh: Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 209 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... Uleebalang sebagai Anggota Masyarakat, Uleebalang juga merupakan anggota masyarakat biasa, sama dengan masyarakat yang lain pada umumnya, yang butuh kepada makan, minum, tempat berteduh, kendaraan, lahan pertanian, peralatan-peralatan mewah dan lain sebagainya. Apalagi sebagian mereka indentik dengan mengejar pangkat, jabatan juga kekayaan, maka hal-hal yang berbau material sudah barang tentu menjadi impian dan harapan bagi mereka. Uleebalang sebagai Pemangku Adat, sebagaimana yang tertulis dalam buku Aceh di Mata Kolonialis antara lain adalah mengurus masalah yang berkenaan dengan hukum adat seperti: Mengurus masalah langgeh umong, Pemindahan penduduk, Penjualan tanah, Penagihan hutang. Uleebalang sebagai Panglima Laot, Panglima Laot (Panglima Laut) merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Naggroe Aceh Darussalam, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukom Adat Laot. Hukom Adat Laot dikembangkan berbasis syari'at Islam yang mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan- ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antar nelayan dengan penguasa (dulu Uleebalang, sekarang pemerintah daerah). Uleebalang Sebagai Peutua Seunebok, Peranan Uleebalang dalam bidang ini tidak kalah penting dan menariknya untuk dikaji dan ditelusuri, terlebih- lebih pada abad ke-19. Penanaman lada yang berhasil menyebabkan sejumlah kepala dalam penanaman lada, yang kedudukannya didasarkan kepada hubungan ekonomi semata-mata, berhasil meningkatkan statusnya menjadi Uleebalang. Kekayaan yang terus menerus mereka kumpulkan, wilayah penanaman lada, dengan memperoleh pengesahan dari Sultan Aceh mereka menjadi Uleebalang. 210 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... DAFTAR PUSTAKA A.Kern Omtrent, (tt) De Religieus-Politieke Toestanden in Aceh Van Den Adviseur Voor Oostersche Talen En Mohammedaasch Agung Suryo S, Kenduri Laot dan Dinamika Kekiniannya, dalam bulletin Haba: Informasi Sejarah dan Kenilaitradisionalan,ed. April-Juni. No. 43 Th. VII, 2007, h. 26. Amirul Hadi, 2004, Islam and State in Sumatera: A Study of Seventeth-Century Aceh, Leiden: Koniklijke Brill N.J Anthony Reid,1987, Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, penterj, anonymous, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Anton M. Moeliono dan Tim, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. Antony Reid, 2005, Asal Mula Konflik Aceh, penterj. Masri Maris, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia H.C. Zentgraaf, 1938, Atjeh, Batavia: De Unie H.M. Zainuddin, 1961, Tarich Aceh dan Nusantara, Medan: Pustaka Iskandar Muda Hendropuspita, 1994, Sosiologi Agama, Yogyakarta: Kanisius Ito Takeshi, 1984, The World of The Adat Aceh: A Historical Study of The Sultanate of Aceh, Ph D. dissertation, Australian National University James T. siegel, 1996, The rope of god, Berkeley and Los angeles: University of California Press John M. Echols, 1996, Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesian Dictionary, Cet. XXIV, Jakarta: Gramedia Muhammad Gade Ismail, 1991, Seuneubok Lada, Uleebalang dan Kumpeni : Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1940-1942, Leiden: Academish Proefschrift de Rijksuniversiteit te Leiden Muhammad Hasyim Kamali, 1991, Principle of Islamic Jurisprudence, Cambridge: Islamic Texs Society Muhammad Husin, 1970, Adat Aceh, Banda Aceh: Dinas P & K, 1970 Muhammad Said, 1961, Aceh Sepanjang Abad, Medan: Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan Muhammad Umar, 2002, Darah dan Jiwa Aceh, Banda Aceh: Perpustakaan Daerah Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 211 ISSN 2986-9293
Muhammaddar, Peran Uleebalang dalam... Muliadi Kurdi, 2005, Menelusuri Karekteristik Masyarakat Desa: Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh, Cet. I, Banda Aceh: Yaysan Pena Nazaruddin Syamsuddin, 1990, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam, Jakarta : Grafiti Nazaruddin Syamsuddin, 1998, Revolusi di Serambi Mekkah, Jakarta: UI Press Peraturan Daerah Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat Pasal ayat (14). Proyek Penelitian dan Pencatatan kebudayaan Daerah, 1978, Adat Istiadat Daerah Dalam Provinsi Istimewa Aceh, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977, Perang Kolonial Belanda di Aceh, Bandung: Harapan Offset Sanusi M.Syarif, 2003, Riwang U Laot: Lheun Pukat dan Panglima Laot Dalam Kehidupan Nelayan di Aceh, Jakarta: Yayasan Rumpun Bambu. Snouck Hurgronje, 1985, Aceh di Mata Kolonialis, terj. Ng. Singarimbun, dkk, Jakarta: Yayasan Soko Guru T. Alibasja Talsya, tt, Adat dan Budaya Aceh Nada dan Warna, Banda Aceh: LAKA. T. Ibrahim Alfian, 1987, Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan T. Ibrahim Alfian, 1998, Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah: Istimewa Aceh, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, 2005, Kelembagaan Adat Provinsi NAD, Banda Aceh: Ar-Raniry Press Tuanku Abdul Jalil, 1991, Adat Meukuta Alam, (Banda Aceh : Pusat dokumentasi dan Informasi Aceh W.J.S Poerwadarmita, 1972, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional (dl: 26 April 2007). Zakaria Ahmad, 1972, Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675, Medan: Monora 212 Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Volume 1 Nomor 2 Februari-Mei 2023 ISSN 2986-9293