NO. 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup 1 Perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; FUNGSI : 2 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan; 3 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 4 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 5 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 6 7 Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; 8 Pengelolaan bagian kesekretariatan. PENJELASAN SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Menurunnya pencemaran dan perusakan LH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Makna Indikator : Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Kepala Dinas LH Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan, Bidang Penaatan Kapasitas dan Peraturan LH Alasan Pemilihan : Penyusunan IKLH terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang memuat sasaran dan arah kebijakan terkait Isu strategis. Selain itu dalam RPJMN menyebutkan kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan IKLH. Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, air sungai juga menjadi sumber air baku untuk kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian, dan pembangkit listrik. Sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Udara merupakan komponen lingkungan abiotik penyusun ekositem yang penting bagi kehidupan. Udara termasuk kebutuhan dasar bagi makhluk hidup dalam melangsungkan kehidupannya.
NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks Tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTLdengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan). Air laut yang terdiri dari Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi terhadap manusia. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah. Terdapatnya bahan pencemar di laut, hal tersebut tentu dapat mengakibatkan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya. Sehingga, masuknya zat-zat organik dan anorganik ke badan air secara berlebihan, berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air laut secara fisik, kimia dan biologi. Cara Perhitungan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH = (0.340 x IKA)+(0.428 x IKU)+ (0.133 x IKL)+(0.099 x IKAL) Perhitungan IKA : 1. Lakukan pemantauan kualitas air sungai; 2. Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air. Sebagai contoh diambil titik pantau Sungai Musi pada periode III,; 3. Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter; 4. Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 5. Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru. 6. Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Langkah-Langkah Penentuan IKA 1. Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi; 2. Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir; 3. Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 : 2013). Perhitungan IKU : a. Menghitung rata-rata masing masing parameter NO2 dan SO2 tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap); b. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO2 dan SO2 kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO2 dan NO2 pada ke empat lokasisampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran); c. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO2 dan NO2 tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota; d. Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut: IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)] Keterangan: • IEU adalah rata-rata dari konsentrasi SO2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO2 Ref EUdan NO2hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO2 Ref EU • Baku mutu udara embien Ref EU untuk SO2 adalah 20 µg/m3 dan NO2 adalah 40 µg/m3 Perhitungan IKL : PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
NO. 2 3 SASARAN/ KINERJA UTAMA ESSELON III Meningkatnya ketaatan dunia usaha dalam tata kelola lingkungan hidup Meningkatnya pengakuan MHA terkait dengan PPLH INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Perhitungan IKAL : Metode Penentuan IKAL (dengan rumus NSF), Target IKAL 2020-2024 Makna Indikator : Perusahaan yang diawasi taat terhadap pengelolaan kualitas lingkungan menggambarkan tingkat ketaatan suatu perusahaan yang diawasi oleh Dinas LH terhadap pengelolaan kualitas air, udara, limbah B3, kerusakan lahan, maupun dokumen lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan tersebut. Alasan Pemilihan Indikator: Adanya kegiatan pengawasan terhadap perusahaan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ketaatan bagi perusahaan dalam mengelola lingkungan. Dengan meningkatnya ketaatan perusahaan, maka diharapkan akan mengurangi dampak suatu kegiatan terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Dengan taatnya perusahaan terhadap pengelolaan kualitas air dan udara diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Cara Perhitungan: 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙 x 100% Makna Indikator : Presentase Kelompok Masyarakat Hukum Adat yang aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan maksud untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan MHA sehingga dapat menjamin hak dan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝐻𝐴 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝐻𝐴 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑠𝑢𝑙𝑘𝑎𝑛 x 100% PENANGGUNG JAWAB Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH SUMBER DATA Data Hasil Pengawasan; Dokumen Lingkungan Perusahaan Data laporan jumlah capaian Diklat SDM sesuai Kompetensi Data laporan MHA yang diakui
NO. 4 5 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatkanya kinerja pengelolaan sampah Meningkatnya pengelolaan limbah B3. INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase pengelolaan sampah di kalsel Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Pengelolaan Persampahan yang dimaksud adalah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah terdiri atas Pengurangan dan Penanganan Sampah. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Alasan Pemilihan Indikator: Agar dapat menggambarkan tingkat pengelolaan persampahan di Provinsi Kalimantan Selatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Perda Prov. Kalsel Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pergub Kalsel No.30 Tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah pengelolaan persampahan provinsi Kalsel Cara Perhitungan: Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampah Diambil dari neraca pengelolaan sampah Makna Indikator : Memberikan gambaran mengenai proporsi perusahan yang telah mengelola limbah B3, dalam hal ini penghasil, pengumpul, pemanfaat, dan pengangkut di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai ketentuan. Alasan Pemilihan Indikator: PP Nomor 22 Tahun 2021 ttg penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Permen LHK No. 6 tahun 2021 ttg tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 Cara Perhitungan: 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑤𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝐵3 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑆 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑧𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝐵3 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙 PENANGGUNG JAWAB Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan x 100% SUMBER DATA Neraca Pengelolaan Persampahan di Kab/kota se Kalsel Pelaporan neraca limbah B3 dari perusahaan / rumah sakit - Pengawasan lapangan - Data manifest elektronik
NO. 6 7 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya peran serta institusi maupun masyarakat di bidang lingkungan hidup Meningkatkan Status Mutu Sungai INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase peningkatan peran serta mitra dan masyarakat dalam pelestarian LH Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Makna Indikator : Menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Terwujudnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan baik ditingkat dasar maupun menengah, dan mengembangan norma-norma kebersamaan, keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. - Menggambarkan tingkat keikutsertaan/ peran serta yang tercipta antara mitra/dunia usaha/institusi dan masyarakat dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan lingkungan. - Persentase jumlah pelestari lingkungan yang aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan Alasan Pemilihan Indikator: Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang - Undang 18 tahun 2008 tenteng Persampahan Sesuai dengan Permen LH Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2013. tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2012 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Selatan. - Salah satu langkah dalam upaya mengikutsertakan mitra/dunia usaha/institusi/ masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. - Adanya pelestari lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dengan meningkatkan pengetahuan dan aspek lain bagi masyarakat dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Cara Perhitungan: (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝐻) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑀𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝐻 x 100% Makna Indikator : Indikator ini menggambarkan peningkatan status sungai yang memenuhi baku mutu berdasarkan titik pantau pada masing-masing sungai dengan parameter sesuai ketentuan dalam penentuan Indeks Kualitas Air (IKA). Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Data Hasil Pemantauan oleh Dinas LH Alasan Pemilihan Indikator: Data hasil pemantauan parameter kualitas air diperlukan dalam perhitungan status mutu air yang kemudian diperlukan pula dalam perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Dengan meningkatnya hasil pemantauan kualitas air sungai yang memenuhi bakumutu maka dapat meningkatkan kualitas air sungai tersebut. Dengan meningkatnya kualitas air sungai maka dapat memperbaiki status mutu air yang berdampak pada peningkatan IKA. Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑆𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑆𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖 x 100%
NO. 8 9 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya kualitas air laut pantau dengan kategori baik Meningkatnya kualitas udara menjadi kategori baik dan sangat baik Meningkatnya luasan tutupan lahan INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase air kategori baik laut dengan kualitas Persentase kualitas kategori baik dan sangat baik udara dengan Peningkatan luas tutupan lahan PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Indikator ini menggambarkan jumlah lokasi pantau kualitas air laut yang meningkat kategorinya menjadi kategori "baik" Alasan Pemilihan Indikator: Dengan meningkatnya jumlah konsentrasi parameter kualitas air laut yang memenuhi baku mutu maka menggambarkan perbaikan kualitas air laut. Kategori kualitas air laut dikelompokkan menjadi sangat buruk , buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Sebagian besar lokasi pantau kualitas air laut di Kalimantan Selatan berada pada kategori sedang, sehingga perbaikan kualitas air laut dapat meningkatkan kategori kualitas air laut dari kategori sedang menjadi baik. Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 x 100% Makna Indikator : Indikator ini menunjukkan Persentase Kab/Kota yang memiliki nilai Indeks Kualitas Udara dengan kategori baik dan sangat baik Alasan Pemilihan Indikator: Data hasil pemantauan parameter kualitas udara diperlukan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU). Dengan meningkatnya kualitas udara maka dapat meningkatkan IKU. Dengan meningkatnya nilai IKU dapat meningkatkan kategori kualitas udara kab/kota tersebut menjadi baik dan sangat baik. Cara Perhitungan: (ܬݑ݈݉ܽh kab/kota kategori baik dan sangat baik) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑏/𝑘𝑜𝑡𝑎 x 100% Makna Indikator : Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup •Luas Tutupan Hutan,belukar,dan belukar rawa yang berada dikawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung (sempadan sungai, danau, dan pantai, lereng >25% • Ruang Terbuka Hijau, Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati Alasan Pemilihan Indikator: Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indekstutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. OlehKarena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial, namun dapatdisajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Cara Perhitungan: (𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑇𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛) −𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑇𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 ( 𝑛−1) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑇𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛−1 x 100% PENANGGUNG JAWAB Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup SUMBER DATA Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka ; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel; Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota
NO. 10 11 12 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya Pengendalian Terhadap Lahan/Ekoregion yang Terdampak Menurunkan emisi GRK Meningkatnya pengelolaan ekosistem gambut INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan Persentase penurunan emisi GRK dari Business As Ussual Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion ini berpotensi mengalami kerusakan jika tidak ada upaya pengendalian. Setiap wilayah perencanaan/ekoregion harus dikendalikan pengelolaannya. Terkendali maksudnya adalah dapat dikelola dengan metode tertentu sesuai ketentuan. Dikelola bisa berarti dilindungi/dimanfaatkan. Alasan Pemilihan Indikator: Berdasarkan UU 32/ 2009, penentuan daya dukung dan daya tampung didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup berupa data dan informasi sumber daya alam yang meliputi : potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, konflik, dan penyebab konflik. Jika ketersediaan data dan informasi tersebuttersedia dengan baik, maka ekoregion akan menjadi unit analisis untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam menggambarkan luasan wilayah yang dapat dikendalikan melalui dokumen lingkungan. Cara Perhitungan: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑚𝑝𝑎𝑘 x 100% Makna Indikator : Emisi GRK secara absolut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Penurunan emisi GRK disini didasarkan atas perbandingan terhadap emisi GRK pada BAU (Business As Ussual). Semakin tinggi persentase penurunan menunjukkan semakin baik pengelolaan lingkungan, meskipun secara absolut emisi GRK tetap naik. Alasan Pemilihan Indikator: Upaya mitigasi perubahan iklim sesuai amanah Perpres No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK Nasional dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH. Cara Perhitungan: (ܤݑݏ݅݊݁ݏݏ ܣݏ ܷݏݏݑ݈ܽ − ܵݐܽݐݑݏ ܧ݉݅ݏ݅ ܩܴܭ ݏܽܽݐ ݅݊݅ ) ܤݑݏ݅݊݁ݏݏ ܣݏ ܷݏݏݑ݈ܽ ܧ݉݅ݏ݅ ܩܴܭ x 100% Makna Indikator : Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut menjelaskan secara nilai tentang keadaan Ekosistem Gambut secara absolut dan menjadi salah satu tolak ukur pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Semakin tinggi nilai maka semakin baik Kualitas Ekosistem Gambut. Alasan Pemilihan Indikator: Upaya mitigasi kriteria kerusakan Ekosistem Gambut dalam PP No 71 Tahun 2014 dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 246 Tahun 2020 PENANGGUNG JAWAB Kabid Tata Lingkungan Kabid Tata Lingkungan SUMBER DATA KLHK, P3EK, BPS, Dinas PUPR, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM, Dishub, BBPTKL, Lab Kesehatan, Lab Lingkungan DLH, DLH Kab/Kota, BPS, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM. Dishub, Pertamina, PLN, DLH Kab/Kota, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut; Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel
NO. 13 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan pada Dinas LH Prov. Kalsel INDIKATOR KINERJA UTAMA Peningkatan keanekaragaman hayati ( kehati ) 1 Nilai Akuntabilitas kinerja PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Cara Perhitungan: 0,6 x W1.KFL+W2∗BFL+W3∗CFL) + (0,4 x W1∗KFB + W2∗BFB + W3∗CFB Keterangan: w1−3 = Bobot/Skor tiap parameter K = Areal Terdampak Kanal B = Areal Bekas Kebakaran C = Tutupan Lahan 𝐹𝐿 = 𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝐿𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐹𝐵 = 𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝐵𝑢𝑑𝑖𝑑𝑎𝑦𝑎 Makna Indikator : keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan serta kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies, maupun ekosistem Alasan Pemilihan Indikator: Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; dan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragam hayati di luar kawasan hutan; (Keanekaragaman hayati (n−1) − Keanekaragaman hayati tahun n) Keanekaragaman hayati (n−1) x 100% Makna Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis Alasan Pemilihan Indikator: Perencanaan merupakan salah satu komponen yang dinilai pada penyelenggaraan SAKIP SKPD. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP penilaian Sistem AKIP oleh Tim SAKIP Pemprov dari berbagai komponen yg harus dipenuhi menjumlahkan bobot masing-masing komponen tersebut adalah : 1. Perencanaan Kinerja ; 2. Penganggaran ; 3. Pengukuran ; 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban ; 5. Evaluasi Cara Perhitungan: Diambil dari nilai LHE SAKIP pada tahun (n-1) PENANGGUNG JAWAB Kabid Tata Lingkungan Sekretaris SUMBER DATA Dishut, BKSDA, Balitbangda, Dinas Tanaman Pangan dan Holtilkultura, UPT Kebun Raya, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Kab/Kota Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, Inspektorat Prov. Kalsel
NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA ESSELON IV 1. Meningkatnya dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Persentase hasil yang ditindaklanjuti temuan APIP/BPK 3 Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian Persentase dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Menggambarkan Pengendalian Internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas termasuk pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh aparat (APIP) / BPK Alasan Pemilihan Indikator: PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝑡ℎ𝑛 𝑛−1 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑛 𝑛−1 x 100% Makna Indikator : Mencerminkan tingkat kepuasan ASN lingkup DLH Prov.Kalsel terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian Alasan Pemilihan Indikator: dengan mengetahui nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian dapat menjamin berjalannya proses bisnis perkantoran serta kinerja ASN di lingkup DLH Kalsel Cara Perhitungan: Berdasarkan survei internal Makna Indikator : Indikator tersebut menggambarkan banyaknya pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan dokumen lingkungan/ izin lingkungannya. Alasan Pemilihan Indikator: Usaha di Provinsi Kalsel yang memiliki dokumen lingkungan sebagian besar ada pada sektor pertambangan, perkebunan, dan industri. Dalam menjalankan suatu kegiatan diperlukan pengawasan agar dapat memastikan kesesuaian apa yang termuat dalam dokumen lingkungan baik itu mengenai pengelolaan limbah cair, pengendalian pencemaran udara, limbah B3, reklamasi dan revegetasi. Adanya pembinaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas air, udara, maupun tutupan lahan. PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan LH SUMBER DATA
NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase memenuhi disyaratkan dunia usaha kriteria lebih dari yang yang PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Cara Perhitungan: 1. Indikator Taat Perhitungan Taat T = ((P+i))/n X 100 % Keterangan T: Taat P: Jumlah perusahaan yg diawasi secara langsung i : Jumlah perusahaan yg diawasi secara tidak langsung (elektronik) n : Jumlah perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan di provinsi kalimantan selatan 2.Indikator tidak taat Perhitungan Tidak Taat Td = (n- (P + i))/n X 100 % Keterangan Td:TidakTaat P: Jumlah perusahaan yang aktif ( pengawasan langsung) i : Jumlah Perusahaan Yang Pasif ( pengawasan tidak langsung pemeriksaan lapangan Dokumen) n : jumlah perusahaan yang izin lingkungan diterbitkab provinsi kalimantan selatan Makna Indikator : Menggambarkan / menunjukan ketaatan perusahaan yang taat lebih dari yang dipersyaratkan dalam ketentuan pengelolaan lingkungan yang ditandai dengan diperolehnya sertifikat hijau dan emas. Dalam ketaatan pengelolaan lingkungan, sertifikat biru bagi perusahaan yang taat dan peringkat / sertifikat merah atau hitam bagi perusahaan yang tidak taat pada satu periode penilaian. Alasan Pemilihan Indikator: Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini yang meliputi indicator-indikator pada masing - masing kriteria yang menjadikan dasar penilaian dan terkait dengan kewajiban perusahaan sebagaimana janji perusahaan pada saat mendapatkan izin lingkungan perusahaan. Karena penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan meliputi kriteria atas izin lingkungan, kriteria pengendalian pencemaran air, kriteria pengendalian pencemaran udara, kriteria pengelolaan limbah B3 serta kriteria pengendalian kerusakan lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan) berhubungan langsung dengan indeks kualitas lingkungan dan penetapan RPJMD daerah dalam upaya peningkatan IKLH Provinsi Kalimantan Selatan. PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
NO. 2 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya MHA yang diusulkan INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan mendapatkan pengakuan PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) 1. Kewajiban lingkungan / izin lingkungan. Kewajiban perusahaan dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL. 2. Kewajiban pengendalian pencemaran air. Dikarenakan air merupakan unsur penting kehidupan, maka pelaku usaha perlu dikendalikan sarana dan prasarana yang menghasilkan sumber pencemar air. Sehingga parameter air limbah yang dihasilkan dapat dikontrol dan dapat dihitung beban pencemar air limbahnya. Sehingga perhitungan beban pencemar air dijadikan dasar untuk pengendalian air sungai yang menerima beban pencemar sehingga fungsi sungai dapat tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. 3. Kewajiban pengendalian pencemaran udara. Karena udara unsur penting dalam kehidupan ekosistem, maka pelaku usaha perlu dikendalikan sarana dan prasarana yang menghasilkan sumber pencemar emisi. Sehingga parameter emisi yang dihasilkan dapat dikontrol dan dapat dihitung beban pencemar udaranya. 4. Kewajiban pengelolaan limbah B3. Pelaku usaha berkewajiban melakukan pengumpulan, penyerahan kepada pihak ketiga yang berizin. Sehingga limbah b3 yang dihasilkan tidak mencemari pada media air, udara dan tanah. Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑗𝑎𝑢 𝑑𝑎𝑛 𝑒𝑚𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟 x 100% Makna Indikator : Menggambarkan area wilayah MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan dan penetapan keberadaannya Alasan Pemilihan Indikator: Pengakuan dan Perlindungan MHA dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara turun menurun dan berkelanjutan dalam batas-batas wilayah yang diakui oleh negara UU 23-2014 (Pemerintahan Daerah), PermenLH P34-2021 (pengakuan KL), Permendagri 52-2014 (pedoman pengakuan MHA), PermenLHK P17-2020 (hutan adat) Cara Perhitungan: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝐻𝐴 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑠𝑢𝑙𝑘𝑎𝑛 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝐻𝐴 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 x 100% PENANGGUNG JAWAB Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan LH SUMBER DATA
NO. 3 4 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian terhadap kasus lingkungan hidup Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH 2 Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang 1 Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Pengurangan PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Menggambarkan respon Dinas LH terhadap kasus lingkungan yang terjadi. Dimulai dari kasus tersebut bermula sampai dengan penyelesaiannya. Alasan Pemilihan Indikator: Cara Perhitungan: Kasus lingkungan hidup disini merupakan kasus LH yang sudah terdaftar / teregistrasi sebagai kasus LH oleh Dinas LH Pemprov Kalsel 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 x 100% Makna Indikator: Setiap kasus LH yang tidak dapat diselesaikan melalui cara pembinaan, akan diselesaikan secara hukum (sanksi administrasi, paksaan pemerintah, pembekuan izin, maupun pencabutan izin). Alasan Pemilihan Indikator: Setiap sanksi hukum terhadap kasus lingkungan yang dikeluarkan, harus dilakukan progress penyelesaiannya sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam sanksi hukum tersebut, sehingga dapat menjamin kasus lingkungan hidup dapat diselesaikan Cara Perhitungan Indikator: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑤𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 x 100 Makna Indikator : Telah diterbitkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pemprov Kalsel Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Arah Kebijakan dalam Jakstrada tersebut adalah dengan Pengurangan dan Penanganan Sampah. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilakukan melalui (1) Pembatasan Timbulan Sampah, (2) Pendaur Ulang Sampah, dan (3) Pemanfaatan Kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Alasan Pemilihan Indikator: Melaksanakan Pergub Kalsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Cara Perhitungan: Dengan mebuat neraca perhitungan bank sampah dari kab/kota se Kalsel. Komponen perhitungan sebagai berikut: a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita; b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah. 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑋 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) PENANGGUNG JAWAB Kepala Seksi Pengaduan Kasus LH dan Penegakan Hukum Kasi Pengelolaan Persampahan x 100% SUMBER DATA Laporan masyarakat, Kasus di lapangan, hasil pengawasan
Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah PENJELASAN NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) 2 Persentase Penanganan sampah Kasi Pengelolaan Persampahan Makna Indikator : Telah diterbitkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pemprov Kalsel Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Arah Kebijakan dalam Jakstrada tersebut adalah dengan Pengurangan dan Penanganan Sampah. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilakukan melalui Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Alasan Pemilihan Indikator: rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga Melaksanakan Pergub Kalsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Cara Perhitungan Indikator: Dengan mebuat neraca perhitungan bank sampah dari kab/kota se Kalsel. Komponen perhitungan sebagai berikut: a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah; b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku; e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir. 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑚𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑋 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 x 100% Persentase Penanganan sampah pada kondisi khusus Makna Indikator : Penanganan Sampah kondisi khusus dilakukan melalui (1) Pembatasan Timbulan Sampah, (2) Pendaur Ulang Sampah, dan (3) Pemanfaatan Kembali Sampah pada kondisi khusus. Alasan Pemilihan Indikator: Melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah Spesifik dengan prinsip 3 R (Reduce,Reuse,Recycle)
NO. 5 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya partisipasi dunia usaha, dunia pendidikan,komunitas dan masyarakat dalam pelestarian LH. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Cara Perhitungan: Dengan mebuat neraca perhitungan bank sampah dari kab/kota se Kalsel. Komponen perhitungan sebagai berikut: a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah pada kondisi khusus per kapita; b. besaran peningkatan jumlah Sampah pada kondisi kusus yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan c. besaran peningkatan jumlah Sampah pada kondisi khusus yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah. 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑚𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑋 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 Persentase pengurangan sampah di laut Makna Indikator : Penanganan Sampah laut dilakukan melalui Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Alasan Pemilihan Indikator: Melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 Cara Perhitungan Indikator: Dengan mebuat neraca perhitungan bank sampah dari kab/kota se Kalsel. Komponen perhitungan sebagai berikut: a. besaran peningkatan jumlah Sampah laut yang terpilah di Sumber Sampah; b. besaran penurunan jumlah Sampah laut yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir; c. besaran peningkatan jumlah Sampah laut yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; d. besaran peningkatan jumlah laut yang terolah menjadi bahan baku; e. besaran peningkatan jumlah laut yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan f. besaran penurunan jumlah laut yang terproses di tempat pemrosesan akhir. 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑟+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑟+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑟 (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑟 𝑋 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 1 Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan Makna Indikator : Menggambarkan Sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Pada tahun 1996 disepakati kerjasama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, yang diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tahun 2005, pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata. Program ini dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai sekolah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup. Sekolah adiwiyata dapat menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari sekolah dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Alasan Pemilihan Indikator: PENANGGUNG JAWAB x 100% x 100% Kepala Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat SUMBER DATA
NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 3 Persentase dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Undang - Undang 18 tahun 2008 tenteng Persampahan - Sesuai dengan Permen LH Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2013.tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. - Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2012 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Selatan. Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑑𝑖𝑤𝑖𝑦𝑎𝑡𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑗𝑎𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑑𝑖𝑤𝑖𝑦𝑎𝑡𝑎 x 100% ) Jumlah sekolah di Kalsel diambil dari data referensi.data.kemdikbud.go.id (20 Juni 2021) yaitu sejumlah 4948 sekolah. Makna Indikator : Program Kampung Iklim (ProKlim) telah diluncurkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemprov mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Kampung Iklim melalui pengayaan inovasi program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan secara kolaborasi antara pemerintah (Party) dengan "Non Party Stakeholder". Alasan Pemilihan Indikator: Wujud pelaksanaan Perjanjian Paris dimana Pemerintah RI telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim. Landasan hukum ProKlim adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑘𝑙𝑖𝑚 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑢𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑘𝑙𝑖𝑚 x 100% Target kampung yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berdasarkan data SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) Makna Indikator : Menggambarkan keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan pelestarian lingkungan, baik itu kegiatan mandiri, CSR, maupun yang berpartisipasi dalam kegiatan- kegiatan dengan SKPD urusan lingkungan hidup Alasan Pemilihan Indikator: Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PENANGGUNG JAWAB Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup SUMBER DATA DLH Kab/Kota se Kalsel, Balai Perubahan Iklim
NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Persentase peningkatan pelestari lingkungan 4 Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑢𝑛𝑖𝑎 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐿𝐻 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑢𝑛𝑖𝑎 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑣 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙 x 100% Makna Indikator : Penghargaan yang diberikan dibidang lingkungan baik secara perseorangan atau masyarakat yang telah menunjukan kepeloporannya dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang serasi, selaras dan seimbang antara hutan, tanah, air, udara dan makhluk hidup. Kepala Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat Alasan Pemilihan Indikator: Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pemerintah berwenang memberikan penghargaan. - Pergub Nomor 097 tahun 2020 tentang Perkantoran Ramah Lingkungan Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖 𝐿𝐻 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖 𝐿𝐻 𝑑𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑣 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙 x 100% Penghargaan pelestari LH saat ini pada level nasional yaitu Kalpataru Makna Indikator : Penghargaan yang diberikan di bidang lingkungan kepada komunitas lingkungan yang telah menunjukkan kepeloporannya dalam melestarikan fungsi LH yang serasi, selaras dan seimbang antara hutan, tanah, air, udara dan makhluk hidup. Alasan Pemilihan Indikator: - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pemerintah berwenang memberikan penghargaan. Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐿𝐻 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙 x 100%
NO. 6 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya persentase pemenuhan komitmen ijin pengumpulan LB3 INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase ketaatan penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat dan pengolah limbah B3 Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3 PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Jumlah perusahaan / rumah sakit yang diawasi terkait limbah B3 disini menunjukkan gambaran mengenai bagaimana sistem pengelolaan limbah B3 (pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolhan, pemusnahan dan penimbunan) di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai data - data yang didapat dari setiap indikator tadi dapat diketahui apakah metode pengelolaan dari masing-masing indikator sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Dengan adanya pengawasan terhadap indikator ini diharapkan tidak ditemukan permasalahan lingkungan yang terkontaminasi limbah B3, karena setiap langkah pengelolaan limbah B3 terpantau berdasarkan manifest elektronik maupun kewajiban izin - izin lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3 Alasan Pemilihan Indikator: PP Nomor 22 Tahun 2021 ttg penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Permen LHK No. 6 tahun 2021 ttg tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 Cara Perhitungan: ܬݑ݈݉ܽh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan LB3 diawas𝑖 ܬݑ݈݉ܽh Perusahaan yang memiliki izin pengelolaan LB3 x 100% Makna Indikator : Jumlah perusahaan / rumah sakit yang diawasi terkait limbah B3 disini menunjukkan gambaran mengenai bagaimana sistem pengelolaan limbah B3 (pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolhan, pemusnahan dan penimbunan) di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai data - data yang didapat dari setiap indikator tadi dapat diketahui apakah metode pengelolaan dari masing-masing indikator sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Dengan adanya pengawasan terhadap indikator ini diharapkan tidak ditemukan permasalahan lingkungan yang terkontaminasi limbah B3, karena setiap langkah pengelolaan limbah B3 terpantau berdasarkan manifest elektronik maupun kewajiban izin - izin lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3 Alasan Pemilihan Indikator: PP Nomor 22 Tahun 2021 ttg penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Permen LHK No. 6 tahun 2021 ttg tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3 Cara Perhitungan: ܬݑ݈݉ܽh 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐿𝐵3 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝐵3 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛 ܬݑ݈݉ܽh 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙 𝐿𝐵3 x 100% PENANGGUNG JAWAB Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 SUMBER DATA Pelaporan neraca limbah B3 dari perusahaan / rumah sakit - Pengawasan lapangan - Data manifest elektronik
NO. 7 8 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya Kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu Meningkatnya Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu Meningkatnya kualitas air laut dengan kategori baik INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Persentase Penurunan nilai Indeks Pencemar Sungai 2 Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu 1 Persentase jumlah parameter kualitas air laut yang memenuhi baku mutu PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Indikator ini menggambarkan persentase nilai IP yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Alasan Pemilihan Indikator: Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan pemantauan kualitas air sungai lintas kab/kota. Data hasil pemantauan selanjutnya digunakan untuk menentukan indeks pencemar sungai. Semakin rendah konsentrasi bahan pencemar di sungai maka nilai indeks pencemar sungai juga rendah. Penurunan nilai IP menunjukkan perbaikan kualitas air sungai. Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑃 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑠𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑃 𝑆𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖 x 100% Makna Indikator : Indikator ini menggambarkan jumlah titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu. Baku mutu berdasarkan Pergub Kalsel Nomor 53 tahun 2007. Alasan Pemilihan Indikator: Dengan melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara maka tersedia data hasil pemantauan kualitas udara di Kab/kota yang dapat menggambarkan kualitas udara di masing-masing Kab/kota. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai Indeks Kualitas Udara masing-masing Kab/Kota . Dengan meningkatkan nilai IKU menunjukkan perbaikan kualitas udara di Kab/Kota tersebut. Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 x 100% Makna Indikator : Indikator ini menggambarkan peningkatan jumlah parameter memenuhi baku mutu kualitas air laut. Alasan Pemilihan Indikator: Data hasil pemantauan parameter kualitas air laut diperlukan dalam perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) . Dengan meningkatnya konsentrasi parameter kualitas air laut yang memenuhi baku mutu maka dapat meningkatkan kualitas air laut. Dengan meningkatnya kualitas air laut maka berdampak pada peningkatan IKAL. Cara Perhitungan: Jumlah parameter yang memenuhi baku mutu 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎 x 100% PENANGGUNG JAWAB Kasi Pemantauan Kualitas LH Kasi Pemantauan Kualitas LH Kasi Pemantauan Kualitas LH SUMBER DATA
NO. 9 10 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Meningkatnya restorasi lahan gambut INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase lokasi yang dilakukan pemulihan Persentase lahan gambut rusak yang direstorasi Persentase IPG yang berfungsi Persentase luasan revegetasi lahan gambut PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Indikator ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan pemulihan dengan menggunakan konsep kolaborasi Desa Ramah Iklim, Desa Peduli Gambut, Program Kampung Iklim dengan Pembangunan Infrastruktur Pemulihan Lingkungan Hidup Alasan Pemilihan Indikator: Pelaksanaan lokasi yang telah diidentifikasi untuk pelaksanaan pemulihan di setiap kabupaten/kota yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan survei pendahuluan dalam rangka rangka Pembangunan Infrastruktur Pemulihan Lingkungan Hidup Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑙𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑢𝑡𝑘 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑙𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 x 100% Makna Indikator : Menggambarkan luas lahan gambut yang dapat direstorasi oleh tim Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Alasan Pemilihan Indikator: Pelaksanaan restorasi gambut di Kalimantan Selatan mengacu pada penetapan target terfasilitasi untuk di Restorasi beradasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional dan Kalimantan Selatan. 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑏𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠𝑖 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑏𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘 x 100% Makna Indikator : Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) yang telah terbangun dari tahun 2017 perlunya diketahui jumlah IPG yang masih berfungsi, maka Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Prov Kalsel melaksanakan pemeliharaan guna mengetahui IPG yang masih berfungsi dan dalam kondisi baik, sementara yang Alasan Pemilihan Indikator: Menggambarkan IPG yang masih berfungsi dan yang telah diperbaiki setiap tahunnya Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑃𝐺 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑃𝐺 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 x 100% Makna Indikator : Revegetasi adalah upaya pemulihan tutupan lahan pada ekosistem gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. Alasan Pemilihan Indikator: Berdasarkan hasil potensi revegetasi, dapat diketahui persentase pelaksanaan revegetasi di lahan gambut tiap tahunnya Cara Perhitungan: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑠𝑖 x 100% PENANGGUNG JAWAB Kasi Pemulihan LH Kasi Pemulihan LH Kasi Pemulihan LH Kasi Pemulihan LH SUMBER DATA
NO. 11 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya luasan yang terpulihkan dari kerusakan lingkungan hidup Meningkatnya luasan Mangrove kondisi baik INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Luas Lahan Akses Terbuka yang dipulihkan Persentase luasan Riparian / Sempadan Sungai yang terkelola Persentase luasan mangrove kondisi baik PENJELASAN x 100% (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑠𝑖 Makna Indikator : Lahan Akses Terbuka merupakan lahan yang mudah diakses oleh berbagai pihak untuk kegiatan tertentu yang berpotensi menurunnya fungsi lahan di kawasan hutan maupun di Area Penggunaan Lain (APL) Alasan Pemilihan Indikator: Terkait dengan pemanfaatan Akses terbuka yang harus dikendalikan dan perencanaan pelaksanaan pemulihan di kawasan APL Cara Perhitungan: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝐴𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑙𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝐴𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 x 100% Makna Indikator : Perlunya mengembalikan kembali fungsi, nilai, dan keindahan Sungai Martapura (Restorasi dan Re-discovery Sungai Martapura) untuk mewujudkan Sungai Martapura yang Bersih, Ungggul dan Asri (Bungas) sebagai urat nadi pembangunan daerah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar serta Kalimantan Selatan secara umum Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan luasan riparian Sungai Martapura sebagai fungsi penting dari habitat flora dan fauna , barier untuk mencegah banjir, erosi maupun sedimentasi ke perairan, penyerapan dan penyimpanan air permukaan. Cara Perhitungan: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑅𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑅𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 x 100% Makna Indikator : Pemulihan di sekitar pesisir pantai dan laut salah satunya indikatornya yaitu pemulihan luasan mangrove sehingga dapat disebut dalam kondisi baik Program Pemerintah Pusat, pada pelaksanaannya melaksanakan pemulihan mangrove 600 ribu hektar hingga 4 tahun ke depan. Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menggambarkan upaya pemulihan pantai dan pesisir. Cara Perhitungan: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑟𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑟𝑜𝑣𝑒 x 100% PENANGGUNG JAWAB Kasi Pemulihan LH Kasi Pemulihan LH Kasi Pemeliharaan LH SUMBER DATA
NO. 12 13 14 15 SASARAN/ KINERJA UTAMA Penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan kualitas lingkungan Meningkatnya luasan dampak lingkungan yang terkendali Meningkatnya penjaminan resiko pengamanan lingkungan INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Kab/kota Persentase Sumber Pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diisolasi Presentase Luasan lahan terganggu yang terkendali Persentase luasan yang dijamin pengamanan lingkungannya PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik dalam bidang lingkungan hidup. Alasan Pemilihan Indikator: Dokumen IKPLHD dapat menggambarkan upaya untuk membuka akses informasi LH sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Cara Perhitungan: Jumlah Dokumen yang Disusun Makna Indikator : menggambarkan potensi yang dapat menjadi sumber pencemar air. Alasan Pemilihan Indikator: Dalam upaya mewujudkan kelestarian sumberdaya air sesuai amanah Perda No 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟 (𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖) x 100% Makna Indikator : Amanah Permen LHK No.69/2017 tentang pelaksanaan PP. No.46/2016 Alasan Pemilihan Indikator: Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup strategis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan (PB/SDGs) sudah menjadi dasar dalam KRP terhadap kondisi LH di suatu wilayah Cara Perhitungan: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢 x 100% Makna Indikator : Dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan LH diperlukan dokumen perencanaan lingkungan hidup. Dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH memuat perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Alasan Pemilihan Indikator: Penyusunan dokumen RPPEG Prov Kalsel sesuai amanah PP No 71 Tahun 2014 Jo PP No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Cara Perhitungan: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐾𝐿𝐻𝑆 𝑅𝐷𝑇𝑅 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑙𝑠𝑒𝑙 x 100% PENANGGUNG JAWAB Kasi Penilaian Kinerja Pengelolaan LH Kasi Penilaian Kinerja Pengelolaan LH Kasi Kajian Dampak Lingkungan Kasi Kajian Dampak Lingkungan SUMBER DATA KLHK, P3EK, BPS, Dinas PUPR, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM, Dishub, BBPTKL, Lab Kesehatan, Lab Lingkungan DLH, DLH Kab/Kota, KLHK, P3EK, BPKH, BPDASHL Barito, BKSDA, BPS, BWS wil II, Balai Rawa, Balittra, Dinas PUPR, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM, Dishub, Distan, DisPMTSP, BBPTKL, DLH Prov, DLH Kab/Kota,
KLHK, P3EK, BPKH, BPDASHL Barito, BKSDA, BPS, BWS wil II, Balai Rawa, Balittra, Dinas PUPR, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM, Dishub, Distan, DisPMTSP, BBPTKL, DLH Prov, DLH Kab/Kota, PENJELASAN NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) 16 Meningkatnya penjaminan Jasa Lingkungan Persentase Jasa Lingkungan yang ditingkatkan / dipertahankan Makna Indikator : Setiap proses validasi KLHS Kab/Kota menunjukkan tingkat kinerja. Kasi Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan LH Alasan Pemilihan Indikator: Proses validasi KLHS Kab/Kota merupakan amanat PP No 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS.. Cara Perhitungan: 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑙𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 x 100% 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 17 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi dan Tutupan Lahan Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Energi Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup KLHK, P3EK, Balai Perubahan Iklim, BPPIKHL Reg Kalimantan, BPS, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikutura, Dishut, Disbunnak, Dinas ESDM. Dishub, Pertamina, PLN, DLH Kab/Kota, Makna Indikator : Energi merupakan salah satu sektor penting dalam inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK). Cakupan inventarisasi sektor energi meliputi kegiatan pengadaan/penyediaan energi dan penggunaan energi dimana kategori sumber emisi dikelompokkan dalam 2 kategori utama yaitu emisi dari pembakaran bahan bakar dan emisi fugitive. Alasan Pemilihan Indikator: Upaya mitigasi perubahan iklim sesuai amanah Perpres No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK Nasional dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH Cara Perhitungan: 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝐵𝐴𝑈 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 x 100% Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Tutupan Lahan Makna Indikator : Data aktivitas untuk penghitungan emisi dari perubahan penggunaan lahan adalah luas suatu penutupan hutan dan lahan yang dalam periode analisis tidak mengalami perubahan atau penutupan lahan yang mengalami perubahan dari suatu kelas menjadi kelas penutupan lainnya. Alasan Pemilihan Indikator: Upaya mitigasi perubahan iklim sesuai amanah Perpres No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Emisi GRK Nasional dan Perda No 2 Tahun 2017 tentang RPPLH Cara Perhitungan: 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑇𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝐴𝑈 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑇𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 x 100% Meningkatnya pelestarian spesies endemik Kalimantan Persentase endemik kalimantan pelestarian spesies Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dishut, BKSDA, Balitbangda, Dinas Tanaman Pangan dan Holtilkultura, UPT Kebun Raya, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Kab/Kota Makna Indikator: Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa sebagai upaya untuk mengenal jenis, keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam habitatnya serta kegiatan Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa sebagai upaya untuk mengetahul kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya Alasan Pemilihan Indikator: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan PermenLHK nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta PermenLHK nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimana penetapan jenis tumbuhan yang dilindungi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi faktual populasi dan peredaran jenis tumbuhan, serta adanya jenis tumbuhan yang dilindungi tersebut
Dishut, BKSDA, Balitbangda, Dinas Tanaman Pangan dan Holtilkultura, UPT Kebun Raya, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Kab/Kota PENJELASAN NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Cara Perhitungan: Spesies Endemik Kalimantan Keanekaragaman Hayati yang teridentifikasi x 100% Meningkatnya pengelolaan keanekaragam hayati Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dishut, BKSDA, Balitbangda, Dinas Tanaman Pangan dan Holtilkultura, UPT Kebun Raya, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Makna Indikator: Konservasi yang menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup dan nilai tatanan kelangsungan keanekaraaman kehidupan seta pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati dan/atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan (sustainable use) Alasan Pemilihan Indikator: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan PermenLH nomor 29 tahun 2009 tentang Pedoman konservasi keanekaragaman hayati di daerah dimana kegiatan pemanfataan keanekaragaman hayati dilakukan dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang Cara Perhitungan: Keanekaragaman hayati yang dikelola Keanekaragaman Hayati yang teridentifikasi x 100% Persentase penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dishut, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BKSDA, Balitbangda, Dinas Tanaman Pangan dan Holtilkultura, UPT Kebun Raya, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Kab/Kota Makna Indikator: Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam yang bertujuan membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan menghasilkan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah) serta sebagai pembersih udara, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati) Alasan Pemilihan Indikator: Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup untuk kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan, tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, tempat pemakaman umum, pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan, pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis, penyediaan RTH bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatan, area mitigasi/evakuasi bencana; dan ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut Cara Perhitungan: Ruang Terbuka Hijau yang dikelolan Ruang terbuka hijau yang teridentifikasi x 100%
NO. 19 20 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatknya kualitas perencanaan program dan kegiatan Dinas LH Meningkatnya kualitas evaluasi dan pelaporan Dinas LH Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Persentase komponen pencapaian perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP 2 Persentase evaluasi pelaporan berkualitas sesuai sistem AKIP pencapaian dan komponen yang Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Makna Indikator : Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam perhitungan nilai SAKIP SKPD Alasan Pemilihan : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Cara Perhitungan: 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐴𝐾𝐼𝑃 𝐷𝐿𝐻 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐴𝐾𝐼𝑃 x 100% Makna Indikator : Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaporan yang telah dibuat dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ataupun kaidah perencanaan Alasan Pemilihan Indikator: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663); 3. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Cara Perhitungan: 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖,𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐴𝐾𝐼𝑃 𝐷𝐿𝐻 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖,𝑝𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐴𝐾𝐼𝑃 x 100% Makna Indikator : menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menunjukkan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaporan keuangan sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya PENANGGUNG JAWAB Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Kasubbag Keuangan dan Aset SUMBER DATA Inspektorat Provinsi Kalsel Inspektorat Provinsi Kalsel
NO. 21 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase aset yang terkelola sesuai ketentuan Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Cara Perhitungan: 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑔𝑢 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 x 100% Makna Indikator : Aset adalah barang milik daerah yang harus dipertanggung jawabkan. Aset yang terkelola adalah yang dicatat keberadaannya, penggunaan dan pemeliharaannya. Alasan Pemilihan Indikator: Dengan terkelolanya aset maka dapat menunjang kinerja DLH Prov.Kalsel Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 x 100% Makna Indikator : Menggambarkan tingkat pelayanan pengurusan administrasi perkantoran di Dinas LH Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menjadi tolok ukur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkantoran di Dinas LH telah dilayani dan diselesaikan sesuai ketentuan Cara Perhitungan: 𝐴𝑆𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑆𝑁 x 100% Makna Indikator : Menggambarkan tingkat pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian di Dinas LH Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menjadi tolok ukur bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian di Dinas LH telah dilayani dan diselesaikan sesuai ketentuan Cara Perhitungan: 𝐴𝑆𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑆𝑁 x 100% PENANGGUNG JAWAB Kasubbag Umum dan Kepegawaian SUMBER DATA
NO. 22 SASARAN/ KINERJA UTAMA Meningkatnya kapasitas ASN PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik Makna Indikator : Terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan pada tahun berjalan akan memperlancar kerja ataupun kinerja para ASN di Dinas LH Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai bagian dari pelayanan terhadap ASN dalam hal pemenuhan sarana prasarana di Dinas LH 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐿𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑑𝑔𝑛 𝑏𝑎𝑖𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐿𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 x 100% Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐿𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑑𝑔𝑛 𝑏𝑎𝑖𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝐿𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 x 100% Persentase surat menyurat dokumentasi pelayanan Makna Indikator : Merupakan pendokumentasian/ pengarsipan dari distribusi surat masuk dan keluar Alasan Pemilihan Indikator: Dapat menjadi tolok ukur bahwa distribusi surat masuk dan surat keluar telah diarsipkan dengan baik Cara Perhitungan: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 x 100% Persentase PNS degan IP ASN Tinggi Makna Indikator : Peningkatan kapasitas LH salah satunya bisa dengan meningkatkan kualitas aparatur/SDM LH. Peningkatan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan kursus, bimbingan teknis, atau diklat baik yang berhubungan langsung dengan teknis LH maupun yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. Sebagai salah satu tolok ukur bahwa ASN yang bersangkutan memahami materi yang diikutinya, maka digambarkan dengan sertifikat kompetensi yang didapatkannya. Terdapat institusi ataupun lembaga penyelenggara pelatihan yang dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi para peserta pelatihan. Lembaga yang dapat memberikan sertifikat kompetensi inilah yang dapat menjadi pilihan bagi ASN yang ingin mengikuti pelatihan. Setiap pelatihan dimaksud dalam rangka meningkatkan SDM di bidang lingkungan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai kompetensinya. Alasan Pemilihan Indikator: Agar dapat menggambarkan tingkat kepahaman ASN dalam mengikuti kursus/bimtek/diklat yang diikutinya. Sering terjadi rotasi/mutasi pegawai Latar belakang staf dari berbagai disiplin ilmu PENANGGUNG JAWAB Kasubbag Umum dan Kepegawaian SUMBER DATA
NO. SASARAN/ KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator) Cara Perhitungan: 𝑃𝑁𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑁𝑠 x 100% PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN HANIFAH DWI NIRWANA, ST.MT Pembina Utama Muda NIP. 19710321 199803 2 006