1 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI DENGAN DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke- Jenis Rapat Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat : 2022-2023 : V : : Rapat Dengar Pendapat : Terbuka : Selasa, 4 Juli 2023 : Pukul 13.00 WIB s.d. 16.50 WIB : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) - Ketua Komisi V DPR RI Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 sampai bulan Mei 2023 anggaran 2. Membahas menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing unit eselon I rencana alokasi Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI Hadir : A. Anggota DPR RI: 26 dari 55 orang Anggota dengan rincian: 1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 8 dari 12 orang Anggota 1. Lasarus, S.Sos., M.Si. 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. 3. Ir. Sudjadi 4. Sri Rahayu Ir. Effendi Sianipar 5. 6. Harvey B. Malaihollo 7. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAST 8. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H. 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 3 dari 8 orang Anggota 1. Ir. Ridwan Bae 2. Drs. Hamka B Kady, M.S. 3. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. 3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
2 - 3 dari 7 orang Anggota 1. Ir. Sumail Abdullah 2. Sudewo, S.T., M.T. 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T. 4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM) 1 dari 6 orang Anggota 1. Roberth Rouw 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 3 dari 6 orang Anggota 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.AP. 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M. 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd. 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 3 dari 5 orang Anggota 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P. 2. Willem Wandik 3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M. 7. FRAKSI PARTAI SEJAHTERA (F-PKS) 1 dari 5 orang Anggota 1. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. KEADILAN 8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 2 dari 4 orang Anggota 1. H. Boyman Harun, S.H. 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H. 9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 2 dari 2 orang Anggota 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M. B. UNDANGAN: 1. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc) JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT / F - PDIP (LASARUS, S.SOS., M.Si.) - KETUA KOMISI V DPR RI: Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
3 - Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI. Yang terhormat Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Para Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional seluruh Indonesia, Hadirin yang berbahagia. Melalui rapat ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena berkat dan karuniaNya maka kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan jadwal dan agenda yang sudah kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian. Sesuai informasi dari Sekretariat telah hadir 30 Anggota dari 9 unsur Fraksi yang berbeda, maka sesuai dengan ketentuan rapat ini sudah kuorum. Dan sesuai dengan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan saya membuka Rapat Dengar Pendapat hari ini, dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat 1 rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.00 WIB) Kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Para Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Seluruh Indonesia beserta jajaran yang telah memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati, Hadirin yang kami kami muliakan. Berdasarkan data yang kami peroleh, realisasi anggaran Dirjen Bina Marga per 3 Juli 2023 adalah sebesar 26,08%. Oleh karena itu dalam kesempatan RDP ini kami meminta penjelasan dari Dirjen Bina Marga terkait langkah-langkah strategi yang diambil agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan saran, masukan dan pendapat dari Anggota Komisi V DPR RI. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada hari Rabu 7 Juni 2023 yang lalu telah disepakati beberapa hal diantaranya: 1. Pagu indikatif tahun anggaran 2024 Kementerian PUPR sebesar Rp128,15 Triliun. 2. Kemudian Dirjen Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp49 Triliun yang akan dipergunakan untuk mendukung program prioritas di bidang infrastruktur jalan. Di antaranya pembangunan operasi-operasi jalan serta jembatan, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan, serta peningkatan aksesibilitas flyover dan underpass.
4 - Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menegaskan kembali agar dalam proses penyusunan pagu anggaran tahun 2024 benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang sudah disampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya. Pada kesempatan berbahagia ini juga kami mohon usulan dan aspirasi Anggota Komisi V DPR RI terkait dengan Inpres Jalan Daerah untuk kiranya juga mendapat perhatian dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian antara lain: 1. Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi dan preservasi jalan untuk memulihkan konektivitas daerah-daerah yang terkena bencana. 2. Perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait masalah ketersediaan lahan yang selalu menjadi kendala dalam pembangunan jalan. 3. Perlu peningkatan upaya pemeliharaan jalan nasional di ruas-ruas di mana volume kendaraan yang melintas cukup tinggi. 4. Perlu turut serta secara aktif dalam penanganan jalan daerah yang kondisinya belum mantap sebagaimana amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan dengan memperhatikan saran dan masukan Komisi V DPR RI. Pak Dirjen yang kami hormati. Poin yang keempat ini, inilah yang menjadi fokus kita salah satunya pada hari ini. Nanti, Pimpinan sudah sepakat Pak Dirjen tadi. Untuk highlight mungkin tadi Bapak sampaikan saja lah, program kita tahun 2024. Namun ini akan kita pertajam nanti setelah nota keuangan Pemerintah disampaikan kepada kita pada tanggal 16 Agustus yang akan datang atau pada masa sidang yang akan datang. Pada kesempatan kali ini nanti mungkin perlu dijelaskan juga secara gamblang terkait dengan perkembangan Inpres yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu karena ini menyangkut juga anggaran tahun 2023. Hadirin yang kami hormati. Demikianlah pengantar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Dirjen Bina Marga untuk menyampaikan paparan sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini, waktu saya persilakan.
5 - DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc): Baik, terima kasih. Pak Ketua yang kami hormati, Pimpinan Komisi V DPR RI, Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. KETUA RAPAT: Mohon izin Pak Dirjen sebentar. Nanti mungkin Kepala Balainya yang tidak datang saja disampaikan Pak. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc): Iya. KETUA RAPAT: Kalau yang datang ini saya yakin teman-teman sudah kenal semua dengan Kepala Balainya, ya Pak ya. Yang tidak datang saja disampaikan alasannya apa. Silakan Pak. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc): Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi kami laporkan juga bahwa kami didampingi oleh Kepala BPJT yang baru, orang lama tapi baru Pak Ketua. Pak Munir sekarang beliau mendapatkan amanah, saya pengennya bilangnya alhamdulillah, tapi Pak Munir bilangnya astaghfirullah Pak, ini susah ini. Pak Munir tapi sekarang mendapatkan amanah sebagai Kepala BPJT, juga hadir bersama kami seluruh Eselon II termasuk Sekretaris BPJT. Dan di belakang saya persis ini adalah Kepala Balai - Kepala Balai yang berada di wilayah barat, dan di atas sana karena tempat tidak mencukupi juga hadir Kepala Balai di wilayah timur. Alhamdulillah semua hadir kecuali satu, mohon izin karena sedang melaksanakan ibadah haji, Pak Ibnu dari Jambi, diwakili oleh Plt-nya Pak Tulak. Baik Izin Pak Ketua. F - PDIP (SRI RAHAYU): Izin Ketua.
6 - KETUA RAPAT: Sebentar, iya Bu Sri silakan. F - PDIP (SRI RAHAYU): Saya tolong Kabalai-nya soalnya baru ganti. KETUA RAPAT: Jawa Timur ya? DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc): Jawa Timur baik, yang baru-baru mungkin ya. Jadi mungkin Pak on request saja Pak Jawa Timur itu Pak Rahman Taufik, saya mohon berdiri Pak Rahman Taufik. Ini berarti belum telepon Ibu ini, nanti saya minta untuk telepon Ibu. Oke mungkin ada request lain? oke kalau tidak ada terima kasih. Baik Pak kami sampaikan masalah pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai bulan Juni 2023, tadi saya kira sudah disinggung oleh Pak Ketua. Dari keseluruhan pagu awal kita 49,31 Triliun sampai Juni 2023 sesuai dengan revisi terakhir pagu Dipa Bina Marga menjadi 56,57 Triliun dengan tambahan anggaran senilai 7,26 Triliun itu adalah dari BUN untuk dukungan IKN, KIT Batang, penanganan bencana Cianjur, dukungan konstruksi JTTS, luncuran SBSN, luncuran dan percepatan PHLN. Progres sampai 3 Juli fisik 29,04% terdapat deviasi plus secara fisik 1,11% dari rencana. Memang keuangan masih dibawah target 30%, saat ini keuangannya adalah 26,08% jadi ada deviasi -3,94%, jadi ada sisa penyerapan 41,81 Triliun. Ini penyebabnya apa? banyak anggaran-anggaran yang masih dibintang Pak ya. Misalnya adalah anggaran yang terkait dengan SBSN dan juga yang terkait dengan utamanya adalah pengadaan lahan Semarang- Demak itu hampir 1 Triliun. Karena kita masih bermasalah dengan bagaimana kita membebaskan lahan yang terkait tanah musnah, masih banyak kendala- kendala dari pihak eksternal. Kemudian kami laporkan Pak dari 1.300 paket kontraktual, ini di luar ICD yang sudah terkontrak sebesar 1.264 paket. Yang belum terkontrak ada 128 paket diantaranya yang belum lelang ada 6 paket. Kemudian kami sampaikan juga bahwa terdapat dukungan 5 kawasan DPSP yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang sebesar 948,84 Miliar dengan realisasi keuangan progres keuangan 24,66% dan fisik 25,94%. Padat Karya kami laporkan dari Dipa 4,78 Triliun dengan target 80.000 tenaga kerja, progres keuangan 22,80%, serapan tenaga kerja 38,69% atau hampir 50%. Kemudian target penggunaan jembatan gantung Tahun Anggaran 2023 sebanyak 89 Unit tersebar di 24 Balai.
7 - Kegiatan on going pembangunan jalan jembatan tahun anggaran 2023 antara lain di Lot 6A, 6B, kemudian ruas Resine ke Kota Blitar Pansela Jatim, kemudian jalan dan jembatan ruas-ruas jasa batas negara di Kalbar, kemudian jalan Pulau Serasan di Kepulauan Riau, Jembatan sungai Sambas besar dan jembatan Kapuas 1, kemudian Flyover Aloha dan flyover Sekip Ujung Sumsel. Yang telah selesai di Tahun Anggaran 2023 antara lain Long bangun ring 1 di Kaltim, Jalan (suara kurang jelas) di NTT, Jalan Prigi Klatak Brumbun di Pansela Jatim, kemudian Baligai bypass di Toba, Jembatan Kretek II, ini baru di resmikan oleh Presiden, kemudian Jembatan simpang Cokroaminoto, simpang Tohpati dan jembatan Tekabindu di Bali. Kemudian untuk IKN kami laporkan terdapat 6 paket telah selesai konstruksi di 2022 yaitu 3 paket di luar KIPP dan 3 paket di dalam KIPP dengan total realisasi anggaran Rp2,24 Triliun. Terdapat 10 paket tahap konstruksi, yaitu 6 paket di luar KIPP dan 4 paket dalam KIPP dan 11 paket tahap persiapan konstruksi, 9 paket di luar KIPP dan 2 paket dalam KIPP, dan total alokasi pada tahun 2023 ini adalah sebesar 9,72 Triliun. Kemudian kami sampaikan latar belakang terbitnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023, ini yang mungkin cukup concern kita semua. Bahwa untuk Inpres No. 3 ini kita tahu bahwa ini adalah untuk mengurangi kesenjangan gap kemantapan antara jalan nasional dan jalan daerah, serta meningkatkan konektivitas untuk mendukung kawasan-kawasan produktif di kawasan- kawasan yang cukup remote. Penanganan jalan daerah ini kita pahami bersama itu dilakukan oleh skema terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, kemudian Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Yang menjadi tugas utama Pemda dalam Inpres ini adalah menyediakan, menyiapkan readiness criteria nya lahan dan perizinan. Inpres di mana dalam organisasi pelaksanaannya termasuk Kami laporkan Pak Ketua, Para Anggota. tahap perencanaan yaitu kompilasi usulan Pemda melalui aplikasi Sitia. Kemudian seleksi, verifikasi, prioritisasi, kemudian penetapan prioritas, kemudian penetapan penganggaran. Kemudian usulan daerah yang di-input oleh Pemda melalui aplikasi Sitia adalah sebanyak 4.050 usulan senilai 109,81 Triliun. Dari hasil proses seleksi dan verifikasi kegiatan yang memenuhi kriteria tematik itu adalah sebanyak 996 kegiatan senilai 32,79 Triliun. Untuk selanjutnya hasil verifikasi kegiatan dengan readiness criteria lengkap dan siap dilaksanakan adalah sebanyak 432 kegiatan, ini yang kemudian kita prioritaskan, itu total 573 paket senilai 14,4 Triliun. Dan telah diusulkan alokasi anggarannya kepada Kementerian Keuangan yang kita anggap dulu adalah usulan tahap 1. Bahwa proses penyiapan Inpres ini telah dimulai dari ini oleh Kementerian Keuangan kemudian ditahapkan lagi, yaitu sebesar 7,44 Triliun Nah, dalam perjalanannya usulan Inpres jalan daerah
8 - dari usulan sebesar 14,64 Triliun tadi. Usulan tahap 1 ini yang hasil dari pertimbangan Kementerian Keuangan itu ya itu yang diproses saat ini untuk revisi Dipa dalam tahap pertama. Jadi ini dalam kegiatan ini adalah peningkatan jalan dan jembatan yang lokusnya berada pada Pemda dengan kapasitas fiskal rendah, dengan sangat rendah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang kapasitas fiskal daerah. Seluruh usulan kegiatan penggunaan jalan dan jembatan serta usulan kegiatan peningkatan dan jembatan yang lokusnya berada pada Pemda dengan fiskal sedang, tinggi dan sangat tinggi masih memerlukan konfirmasi dari Kementerian Bappenas kepada Kementerian Keuangan untuk dapat diproses lebih lanjut. Kami sampaikan bahwa sebenarnya dalam Inpres ini kapasitas fiskal ini tidak masuk dalam kriteria. Tapi oleh Kementerian Keuangan ini menjadi bahan pertimbangan dan akan dibahas lebih lanjut dengan Bappenas, ini yang sedang kita usahakan agar keseluruhan baik keseluruhan tahap 1 sebesar 14,64 Triliun maupun keseluruhan usulan awal kita sesuai hasil rapim kabinet adalah 32,79 Triliun. Nah, sebenarnya kami laporkan Bina Marga telah melaksanakan proses pengadaan terhadap 573 paket sebesar 14,64 Triliun yang ini memang siap tender, jadi totalnya 14,64 Triliun. Jadi 410 paket fisik totalnya dengan uraian 141 paket melalui lelang dengan pagu 5,155 Triliun dan kemudian ada 269 paket melalui e-katalog sebesar 9,141 Triliun, juga termasuk kita sudah juga melakukan lelang untuk paket pengawasannya sebesar 163 paket. Itu yang kami sampaikan mengenai Inpres jalan daerah, jadi memang bahwa kita saat ini beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu kita sudah mengirimkan surat lagi dari Pak Menteri kepada Kementerian Keuangan dan Pak Menteri sudah menelfon Ibu Menteri Keuangan mengenai pentingnya untuk memproses usulan-usulan tahap 1 sisanya dan tahap kedua. Cuma memang tahap kedua ini seperti kami sampaikan tadi ini adalah tahap yang pada waktu deadline tahap 1 memang readyness-nya belum siap untuk lelang. Nah, ini kita minta teman-teman di Pemda untuk menyiapkan agar nanti tahap duanya bisa kita segera usulkan juga. Kemudian kami sampaikan untuk rencana kerja Bina Marga tahun anggaran 2024. Untuk TA 2024 usulan awal Bina Marga adalah 62,09 Triliun yang kemudian pagu indikatif adalah 49 Triliun. Prioritas anggaran untuk tahun anggaran 2024 adalah program-program committed memang optimalisasi kemudian pemeliharaan baik jalan dan jembatan. Kemudian rehab rekon dan penggantian jembatan serta penuntasan koridor penggunaan jalan dan jembatan. Nah, dari 49 Triliun ini kita programkan untuk program dukungan manajemen sebesar 2,391 Triliun. Kemudian program infrastruktur konektivitas sebesar 46,609 Triliun. Yaitu untuk penggunaan IKN Rp11,89 Triliun dan kegiatan reguler 34,751 Triliun. Adapun distribusi kegiatan reguler adalah penggunaan jalan yang 4,89 Triliun ini semuanya committed karena kita memang penuntasan. Kemudian penggunaan jembatan juga committed 2,656 Triliun, preservasi jalan dan jembatan gantung total 19,683 Triliun. Kemudian committed untuk jalan tol 4,603 Triliun, kemudian turbinwas, renwas dan cadangan bencana serta lahan tol 3,32 Triliun. Untuk preservasi jalan dan
9 - jembatan sebesar 19,68 Triliun terdapat 15,259 Triliun yang bersifat committed. Jadi yang bersifat non-committed kami laporkan Pak Ketua, Para Anggota sekalian itu hanya sebesar 4,424 Triliun. Jadi memang ruang fiskal kita fleksibilitasnya sangat terbatas sekali di 2024 ya, salah satunya karena memang kita regular kita itu hanya sekitar 34,751 Triliun. Kemudian untuk rencana kegiatannya: Dukungan manajemen 2,39 Triliun; - Dukungan IKN 11,86 Triliun; - - Jembatan 2,8 Triliun; - Jalan bebas hambatan 4,56 Triliun; - Flyover dan underpass 0,42 Triliun; - Preservasi rutin jalan dan jembatan nasional 5,42 Triliun; - Preservasi jalan dan jembatan (suara kurang jelas) 3,75 Triliun; dan - Penggunaan jembatan gantung 0,68 Triliun. Infrastruktur jalan 17,24 Triliun; Kami sampaikan Pak Ketua, Para Anggota yang terhormat. Bahwa pagu indikatif sebesar 49 Triliun ini belum mengakomodasi penugasan-penugasan sebagai berikut. Ini kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran karena kami memandang postur anggaran ini tidak cukup memadai. Yaitu penugasan Perpres 31 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan pengoperasian Bandara Udara VVIP untuk mendukung ibu kota baru. Kemudian untuk penggunaan tol seksi 6A, 6B, 6C. Kemudian seksi 1 dan seksi 5B yang ditargetkan selesai juga di 2024, ini juga belum masuk alokasi anggarannya, kemudian juga untuk alokasi untuk Inpres Jalan Daerah. Jadi kami sampaikan Pak Ketua agar jalan daerah itu yang tahun depan tidak terlalu terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sudah masuk sejak awal dalam postur anggaran, karena kalau nggak nanti akan mundur-mundur lagi dan bermasalah. Kemudian juga kami sampaikan rencana Padat Karya 2024 kita alokasikan sebesar 2 Triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 20.000 orang. Itu yang saya kira bisa kami sampaikan, kami mohon nanti kita bisa bicarakan diskusi hal-hal, isu-isu dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, makasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Makasih Pak Dirjen. Demikian penjelasan Pak Dirjen terkait agenda rapat kita pada hari ini. Teman-teman sekalian, ini adalah pendahuluan. Tadi ada pesan dari Pak Dirjen terkait Inpres, kalau bisa usulan untuk 2024 itu dipercepat. Supaya nanti persiapan terkait dengan persyaratan dan seterusnya punya ruang waktu yang cukup termasuk kelengkapan readyness criteria-nya. Seperti yang terjadi sekarang jadi kita menemui banyak kendala terkait Inpres terlambat dengan belum kita siapkan ini. Pertama Inpresnya turun
10 - anggarannya di tahun 2023 yang lalu. Yang kedua, masalah yang kedua adalah ada perbedaan antara kita yang ada di DPR dengan teman-teman di daerah, itu masalah yang kedua. Dan yang terakhir adalah ada lagi ketentuan terkait dengan aturan yang disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait dengan fiskal daerah, perbedaan kemampuan fiskal daerah ini juga menjadi hal yang perhatian dari Kementerian Keuangan yang masih ini. mengendalikan terkait Inpres Pak Hamka, selaku Pak Dosen biasanya disini nih tempat kita konsultasi soal aturan ini Pak. Memang aturan ini kalau menurut saya boleh dibilang belum rigid Pak Inpres ini, jadi masih ada grey area-nya, ada daerah abu- abunya. Di mana Kementerian PUPR tidak punya kewenangan yang saklek untuk menentukan seluruh tahapan sampai pada pembiayaan terkait dengan Inpres ini, menurut saya ini soal bagi kita ke depan ini Pak. Oleh karenanya ada usul dari saya ya supaya kita tidak berdebat soal Inpres ini nanti panjang. Ada usul dari saya nanti mungkin Pak Dirjen, lakukan telaah hukum di sana di Kementerian PUPR. Apakah, pertanyaan saya, apakah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 itu cukup celah untuk dibuat aturan turunan sehingga kewenangan terkait Inpres ini sepenuhnya ditentukan oleh Kementerian PUPR, manakala tidak, kita harus melakukan revisi minor terhadap Undang-Undang ini tentu ini bisa kita lakukan Pak. Kebetulan Komisi V pun tak ada nih Undang-Undang yang kita usulkan tahun ini Pak ya, kita hajar sekalian ketegasan terkait dengan jalan daerah ini kita lakukan revisi pasal yang menyangkut jalan daerah. Tapi Pak Dirjen, nuwun sewu. Kami minta tolong telaah ini dulu dari Kementerian PUPR sebagai pelaksana dari regulasi yang sudah kita putuskan. Ternyata cukup dengan Peraturan Pemerintah atau cukup dengan Peraturan Menteri, silakan. Yang jelas kami tidak ingin situasi seperti sekarang, sekarang ini kita diberi ruang untuk mengusulkan sesuai sumpah jabatan yang kita laksanakan pada saat pelantikan, tetapi di lapangan dibenturkan dengan situasi seperti ini. Ini bisa menimbulkan suasana hubungan kemitraan yang tidak nyaman nanti Pak di antara Pemerintah dengan teman-teman di Komisi V ini. Oleh karenanya terkait Inpres ini kita mohon Pak untuk 2024 ini. Saya tegaskan dari meja Pimpinan ini, sedapat mungkin saran, pendapat dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V itu untuk diakomodir Pak ya. Yang menjadi mitra dari Pemerintah di sini adalah Komisi V DPR RI, dan teman-teman tidak mungkin mengusulkan yang jalannya bagus Pak, nggak mungkin ya. Pasti yang mengusulkan tidak ada jalan sama sekali atau memang jalannya tidak layak untuk dilewati, karena memang itu esensi dari Inpres itu. Nah, jadi kita jangan dibenturkan dengan pihak Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2023 ini kami berharap mudah-mudahan Pak Dirjen ketemu jalan keluar terkait dengan kendala yang ada. Dan untuk tahun depan kalau memang ini menjadi persoalan, kami minta Pak Dirjen nanti buat surat kepada kami Pimpinan dan Anggota Komisi V atau ke DPR ini bahwa ketegasan terkait kewenangan jalan daerah ini harusnya lex specialis mengacu kepada Undang- Undang Jalan yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan.
11 - Nah, sekarang tidak lex specialis ini Pak, tidak lex specialis ini. Ini kepalanya dilepas, ekornya dipegang Pak ya, kepalanya sudah dilepas ini tapi ekornya masih dipegang. Mereka masih menentukan beberapa hal terkait dengan kriteria jalan daerah sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Saya rasa itu barangkali dapat saya sampaikan sebagai penegasan terhadap beberapa hal baik dari pengantar rapat maupun dari yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Ya teman-teman sekalian saya rasa pendalaman kita terkait tahun 2024 di sini tadi sudah kita lihat. Di buku ini Pak Dirjen sudah sampaikan secara gamblang terkait dengan pulau, pulau dan lokasi prioritas dan seterusnya. Nggak perlu kita perpanjang saya pikir di sini, tapi kalau ada pemikiran lain terkait lokus dan seterusnya, saya pikir Pak Dirjen nanti itu kita buka di sini, ruang untuk menyampaikan, ya menyampaikan sehingga kita tidak perlu berkutat disini. Bicara panjang pun disini ya kalau nanti sejalan dengan yang ini, kalau nggak saya rasa juga sebatas curhat saja. Tentu rapat ini buka cuma curhat, ini rapat resmi wakil rakyat dengan Pemerintah. teman-teman dikasih Oleh karenanya saya sarankan kepada teman-teman sekalian terkait dengan agenda 2024 kita sudah lihat semua di sini. Manakala ada saran, pendapat dan masukan terkait dengan lokus dan seterusnya atau lokasi dan seterusnya, nanti disampaikan secara tertulis kepada pihak Direktorat Jenderal Bina Marga untuk dilakukan akselerasi apakah bisa ada titik temu di sana. Dan bahan itu nanti kita bicarakan sebagai bahan rapat kita berikutnya tanggapan dari Pemerintah. Demikian barangkali. F - P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS): Interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Pak Hamka saya persilakan. F - P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS): Saya interupsi sedikit dulu mengenai statement Pak Ketua. Terima kasih Pimpinan. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah tidak ada lagi keraguan sebenarnya bahwa itu kewenangan penuh Kementerian PUPR terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini, gak ada celah Ketua. Itu kewenangan penuh Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau indikator dari Kementerian Keuangan masalah fiskal. Pertanyaan saya adalah kenapa Jambi? kenapa Lampung? fiskalnya bagus kok diberikan anggaran untuk memperbaiki itu dengan Inpres? kan ada hal yang tidak adil, betul nggak? Saya ingin menyampaikan di sini bahwa
12 - munculnya viral di televisi dan di mana-mana, kehadiran Pak Jokowi menyebabkan seluruh Indonesia itu pasti mengatakan saya pasti punya daerah harus dibantu juga. Kalau saya tidak salah 170.000 Kilometer apa benar atau tidak ini data statistik yang rusak Pak yang harus juga dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2. Oleh karena itu satu kebijakan kalau mengatakan bahwa kriterianya adalah fiskalnya artinya yang rendah fiskalnya harus yang menjadi prioritas, itu adalah bukan alasan yang harus menjadi dasar. Ini saya akan ngomong juga nanti insya Allah pada saat pembahasan dengan Menteri Keuangan. Pak kami sudah diminta keadilan di antara seluruh daerah-daerah utamanya yang namanya Komisi V Pak. Jadi Pak Ketua, tidak ada alasan untuk itu. Hak pelaksanaan Undang-Undang No. 2 ada di tangan Kementerian PUPR. Saya kira itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan sementara Pak Ketua. Tidak ada alasan untuk kita menyerah untuk tidak memperjuangan 170.000 km2, apa itu angka benar atau tidak, wallahualam. Seluruhnya itu harus masuk kena pada Undang-Undang No. 2. Lampung kenapa harus diberikan 800 Miliar Pak? kenapa yang lain juga tidak diberikan? makanya dengan Inpres ini semuanya ini kan mengajukan Pak seluruh daerah. Ini harus kita bijak menhadapi ini jangan sampai timbul masalah atau timbul ketidakadilan dan perlakuan yang tidak adil kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan untuk itu. Undang-Undang ini kita buat Pak karena keinginan kita karena masih banyak daerah-daerah yang tidak mampu melaksanakan pembangunan jalannya dengan baik. Itu kira-kira Pak Ketua pembukaan buat saya untuk menyampaikan pada kesempatan ini, jangan sampai timbul ketidak-adilan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 2 dan Inpres yang sudah berlaku sekarang. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Saya rasa sudah sangat jelas. Pak Hamka, yang tadi saya maksudkan adalah Pak nanti kita jelas kita akan dengarkan tanggapan Pak Dirjen ya terkait dengan pelaksanaan aturan ini. Kalau memang seperti ini, ini menimbulkan persoalan Pak, menimbulkan persoalan. Sementara setahu saya Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 ini adalah Undang-Undang lex specialis satu-satunya di Republik ini yang mengatur tentang jalan. Nah, harusnya, cuma Pak di 2023 kemarin timbul persoalan memang Undang- Undang ini kan disahkan bulan Februari saya masih ingat, sementara kita sudah menetapkan anggaran tahun 2023 APBN 2023 adalah tahun lalu yaitu kurang lebih September-Agustus. Sehingga di mata anggaran tidak ada, timbul-lah persoalan sekarang keuangan Pak sekarang yang pegang kunci, ini soal.
13 - Makanya ke depan di tahun 2024 kita minta ada ketegasan ini Pak Dirjen terkait dengan slot untuk jalan daerah tadi yang juga Pak Dirjen sampaikan kalau saya tidak salah tadi, salah satu yang belum muncul, ada duitnya di mata anggaran. Pak Hamka, Inpres 2024 itu untuk jalan daerah Inpres jalan daerah di mata anggaranHMenteri PU itu belum ada duitnya juga Pak, ya. Jadi nanti titip nih Pak Hamka, untuk di Badan Anggaran disampaikan supaya Kementerian Keuangan memperhatikan hal ini. Supaya dipertegas juga skenario Pemerintah terkait jalan daerah ini seperti apa atau tunggu Presiden keliling, siapa yang kuat ngundang Presiden itu daerah yang dapat banyak, hah berkelailah kita ngundang Presiden kan, gitu loh. Hah jadi saya rasa apakah begitu kita ngurus negara ini, kan begitu Pak pertanyaan saya, nah, jadi fair- fair an saja ini. Saya rasa itu, Pak Dewo tadi angkat tangan. Saya persilakan. F - P. GERINDRA (Ir. H. SUDEWO, S.T., M.T.): Terima kasih Pimpinan. Kita berbicara soal Inpres ini memang sesuatu yang menarik ya, karena nggak akan ada Inpres kalau nggak ada Undang- Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Nggak ada Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan kalau Komisi V ini tidak menginisiasi. Jadi yang punya gagasan untuk melakukan revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan itu Komisi V, di sini dan alhamdulillah disambut oleh Kementerian PUPR, kita bahas bersama-sama maka lahirlah Undang-Undang itu, kemudian lahir pula Inpres. Isu utama dari Undang-Undang itu adalah persoalan jalan daerah yang dalam kondisi rusak berat di mana daerah tidak mampu menangani, maka Pemerintah Pusat akan menangani. Konteksnya substansinya adalah rusak berat. Tidak ada yang namanya pertimbangan fiskal-fiskal, fiskal rendah, fiskal sedang, fiskal tinggi, fiskal yang sangat rendah, nggak ada itu. Jangan ditambah-tambah diluar daripada substansi Undang-Undang. Di sinilah Kementerian PUPR harus memperjuangkan sekuat tenaga sepenuhnya supaya semua peraturan perundang-undangan di bawahnya itu tetap kembali kepada pasal-pasal ayat-ayat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2022. Kalau di luar dari koridor Undang-Undang itu ya Kementerian PUPR dong yang harus memperjuangkan yang harus meluruskan ya. Karena isu utama itu adalah Undang-Undang Jalan, Undang-Undang tentang Jalan ini adalah soal jalan daerah yang rusak. Kalau kita berbicara fiskal kondisi fiskal di suatu daerah bahwa ini fiskalnya rendah fiskalnya sedang, semua daerah klaim, semua daerah klaim bahwa fiskalnya itu sangat rendah bahkan sangat rendah meskipun APBD-nya dia tinggi. Saya kira hitungannya hanya jari, suatu daerah yang punya fiskal tinggi ya. Sebagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga punya anggaran 56 Triliun tapi fiskalnya sangat sedikit, tidak fleksibel ya ruang geraknya juga hanya sedikit. Suatu daerah di Indonesia ini hanya hitungan jari yang punya fiskal tinggi. Lantas bagaimana dia bisa dikategorikan bahwa dia itu punya fiskal tinggi dia punya fiskal rendah, semuanya akan klaim rendah, semuanya akan klaim rendah. Di situ akan menimbulkan suatu kegaduhan, di situ akan
14 - menimbulkan suatu kegaduhan, sesuatu yang tidak bisa diukur secara matematika. jangan kita yang memperjuangkan Undang-Undang ini sampai lahirnya Inpres ini kan karena Undang-Undang ya kan dan silakan fair Kementerian PUPR ngecek di daerah, yang diusulkan oleh kawan, itu dicek benar kondisinya rusak atau tidak? kalau tidak rusak ya silakan tidak diakomodir. Dan saya yakin semua yang diusulkan itu memang kondisi rusak. Karena setiap Anggota Komisi V sadar isi daripada Undang-Undang itu, satu. Ini penting bagi Kementerian PUPR, Yang kedua, kami jangan diperdebatkan atau diversuskan dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak akan mengakomodir meng- upload ini dan itu kalau kita tidak satu bahasa dengan Pemerintah Daerah. Mengapa harus ada ketentuan yang semacam itu? sementara kita ini kan sudah seringkali memperdebat soal aturan yang semacam itu. Bahwa kita tidak boleh di dalam sub-koordinasinya Pemerintah Daerah. Tapi mengapa yang ini diulangi? kalaupun itu sudah terlanjur, kalaupun itu sudah terlanjur kan bisa saja bagaimana kita koordinasi dengan Pemerintah Daerah secara baik kemudian oleh pusat, dia yang memilih. Yang dipilih siapa? tentu saja yang usulannya Anggota Komisi V. Berarti versus dengan Pemerintah Daerah itu bisa disiasati dan selesai di situ. Jadi jangan dipersoal diputar-putar lagi, jangan dimuncul-munculkan lagi. Itu yang kedua, soal Inpres. Yang ketiga, memang benar benar yang disampaikan oleh Ketua Komisi bahwa Tahun Anggaran 2023 ini memang tahun anggaran berjalan. Inpres, 2 Inpres No. 3 Tahun 2023 lahir ketika tahun anggaran 2023 berjalan, nggak ada problem itu. Mengapa nggak ada problem? karena Inpres No. 3 2023 juga muncul pendanaan sebesar 7,4 Triliun, kan nggak ada masalah di luar dari APBN, di luar dari yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Jadi nggak ada masalah mau lahir sebelumnya atau pada saat berjalan nggak ada masalah karena ada uangnya. Yang jadi persoalan kan ketika ada uangnya kemudian ada satu persoalan baru yang namanya fiskal-fiskal itu yang seharusnya itu harus diatasi oleh Kementerian PUPR karena itu di luar daripada konteks Undang-Undang. Dalam Undang-Undang hanya fokus jalan rusak, nggak ada yang namanya fiskal-fiskal seperti itu, jangan membuat aturan yang tidak ada payung hukumnya. Kalau semacam itu tidak ada yang namanya istilah kita bernegara secara baik itu sistem ketatanegaraan kita itu perlu dipertanyakan, yang penting kan ada uangnya 7,4 Triliun. Adapun dialokasikan sudah untuk kunjungan Presiden seperti itu kita hormati karena beliau adalah Presiden ya, punya diskresi, punya hak veto ya kan, itu kita hormati nggak masalah. Tapi di luar itu jangan diputar-putar karena soal fiskal dan ini dan itu. Coba yang Rp7,4 Triliun itu kita prioritaskan terlebih dulu sebagaimana dalam konteks Undang- Undang. Jadi kita berbicara Inpres, Pimpinan. Saya hanya ingin menagih bagaimana komitmennya Kementerian PUPR mengimplementasikan Undang- Undang ini. Kalau di luar konteks Undang-Undang ya harus diluruskan oleh Kementerian PUPR. Saya kira itu, terima kasih.
15 - KETUA RAPAT: Baik, makasih Pak Dewo. Saya pikir ini masih seputar yang saya tadi sampaikan dengan Pak Hamka. Sekarang nanti Pak Dirjen F - PDIP (SRI RAHAYU): Saya sedikit. KETUA RAPAT: Iya? F - PDIP (SRI RAHAYU): Saya sedikit saja. KETUA RAPAT: Iya. Interupsi Bu ya silakan. F - PDIP (SRI RAHAYU): Iya. KETUA RAPAT: Ini interupsi Bu ya. F - PDIP (SRI RAHAYU): Iya sedikit. Menyambung apa yang disampaikan Pak Dewo dan Pak Ketua terkait dengan fiskal Pak. Di satu sisi fiskal dijadikan ukuran, tapi di sisi lain nominal dari program itu Inpres itu ada batasannya juga. Dan setahu saya informasi yang saya dengar tidak boleh kurang dari 20 M per item-nya, nah, itu mohon penjelasan saya. Artinya kalau daerah-daerah yang memang fiskalnya rendah, artinya kan uang 15 M itu juga cukup tinggi. Tapi tidak diperbolehkan harus jumlahnya jumlah tertentu, artinya kan itu bertentangan sebenarnya. Nah, ini mohon koreksi maupun penjelasannya, terima kasih. KETUA RAPAT: Makasih Bu. Pak Irwan silakan Pak Irwan. F - P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.): Makasih, Pimpinan. Saya nggak interupsi nih langsung pada intinya saja.
16 - Yang saya hormati Pimpinan Komisi V, Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan. Pak Dirjen, Pak Kepala BPJT, Pak Direktur, Seluruh Kepala Balai yang hadir. Saya juga menyapa Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Pak Reza. Dan juga mitra saya yang lama Pak Djun Pak Djunaidi sekarang di Sumut, Pak Dedi juga di Aceh. Luar biasa Kaltim ini menghasilkan pemimpin besar nih di Republik. Iya, saya pikir ramai ya jalan Inpres ini. Tapi kali ini fokus pada dapil saya ini karena kalau Inpres ini ramai ini karena cawe-cawenya Sri Mulyani ini gini sudah nih kalau ngurusin hal teknis ya harusnya ya kalau uangnya sudah ada ya serahkan saja PUPR, kayak gini nih kalau semua cawe-cawe nih. Tapi tenang saja Inpres ini kan tahun depan juga Inpres dan lain-lainnya juga ada perubahan ya dan perbaikan. Terkait di Kaltim nih Pak Dirjen, saya lihat target di pulau-pulau lain, Provinsi lain sudah di atas 90%. Nah Kaltim nih masih 87,3%, memang ada tekanan sih saya pikir karena ada IKN gitu ya. Tapi kalau ngelihat 26 Triliun kemudian tahun ini 27 Triliun juga tahun depan, ini juga harus berkeadilan ya. Ditengah apresiasi saya yang tinggi terhadap kerja PUPR di Kaltim ini, kita tinggal dua segmen nih PR kita. Dari batas Kota Tenggarong ke Senoni Kotabangun, Kotabangun ke Gusik - Melak, sambil bantu juga ada non-status dari Tering - Long Bagun. Ini kita sudah multiyears tahun ini sampai tahun depan, 31 Desember tahun depan. Saya, tapi ini masalah jalannya ini nggak clear. Maksud saya karena tolong betul-betul diawasi ini pelaksanaannya cepat, karena jangan sampai viral, pasang nisan dan lain-lain itu seolah-olah kita nggak kerja. Saya juga malu hei, padahal saya perasaan mulai 2020 sudah bersama PUPR ini kita kerja ini di Kaltim ini. Tapi netizen ini kan kadang-kadang video yang tahun lalu berputar lagi. Maksud saya kalau sudah kontrak betul-betul kita awasi, rekanan yang sudah ditunjuk agar segera melaksanakan ruas ini. Karena PR kita di ruas ini sama ruas Bontang-Sengata yang juga multiyears contract sampai tahun depan. Saya terima kasih nih masalah jalan nasional kita bisa tuntas gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya saya minta agar para rekanan ini betul-betul bisa kerja maksimal gitu. Jangan sampai saat sudah lelang tetapi tidak dikerjakan, ini menjadi apa namanya jadi ramai nih jadi viral di masyarakat. Kedua, permasalahan yang penting juga. Dulu sudah kita tangani jalan dari Simpang Perdau Kutai Timur itu ke pelabuhan Ronggang Sangkulirang. Nah, pas 2022 rasanya kok drop jadi dari Simpang Kipi Maloy, mungkin Balai jalannya tahu ya, dari Simpang Kipi Maloy ada 11 km ke pelabuhan Ronggang itu drop, jadi jalan Provinsi. Akhirnya gak tertangani, sementara tahun ini kita melalui Inpres kita tangani itu jalan 4 Kilometer ke dermaga penyeberangan pelabuhan di Tanjung Kramat. Saya berharap ini dibalikin jadi jalan nasional karena ini memang arahnya ke pusat pelabuhan ya juga ke permukiman. Jangan yang kemarin itu dibelokin ke kawasan apa namanya Kipi Maloynya, jadi 11 Kilometer ini dikembalikanlah menjadi jalan nasional sehingga bisa kita tangani di tahun berikutnya. Ini juga kampung saya ini di Sangkulirang.
17 - Kemudian yang ketiga, di ruas yang sama Simpang Perdau ya, Bengalon Sangkulirang ini, puluhan itu longsoran. KETUA RAPAT: Dinda. F - P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.): Ya. KETUA RAPAT: Ini gini dinda, tadi saya kan di pengantar rapat sudah saya sampaikan. Ini kalau usulan kita beda dengan Pak Dirjen sekarang, bikin. F - P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.): Nggak ini beda Pimpinan. KETUA RAPAT: Nanti sampaikan dengan Pak Dirjen untuk Direktorat melakukan perbaikan dan kita bahas di rapat berikutnya. F - P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.): Iya. KETUA RAPAT: Supaya lebih cepat. F - P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.): Iya oke. KETUA RAPAT: Nah, iya. F - P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.): Terima kasih, Pimpinan. Longsoran ini saya minta dituntasin saja. Ini bukan artinya tidak ditangani Pimpinan, ini sudah ditangani, saya minta dituntaskan karena memang banyak ya sekarang ada ditutupin terpal, ada yang saya minta dituntasin saja yang sampai Sangkulirang ini. Karena ini memang jalan nasional yang sudah kita kerjakan mulai tahun 2020, apa-apa kan harus tuntas tuh.
18 - Kemudian yang keempat terkait ODOL. Dari batas Wahau ke Labanan, PUPR sudah kerjakan juga Pimpinan, sudah diaspal tetapi ini kan CPO ini saya katakan kurang ajar nih pengusaha-pengusaha perkebunan ini, jalan kita rusak gitu loh. Tapi menurut saya kalau memang ini kita tangani rigid saja gitu loh, kalau nggak nggak tuntas, kita baikin, kita preservasi kemudian jadi bubur lagi aspal ini. Jadi saya berharap ini bisa menjadi perhatian. Ya kalaupun memang nggak ada anggaran, beberapa proyek penting di IKN itu tunda saja lah, ini lebih penting Pimpinan. Kami di Kaltim tuh 10 Kabupaten dan saya pusing mikirannya ini, 26 Triliun 27 Triliun tapi urusan puluhan miliar ratusan miliar susah betul kita bagusin jalan untuk rakyat ini, gitu. Kemudian yang terakhir di Bontang ada itu jalan di depan rumah sakit umum tuh. Saya pikir memang bangun nggak tahu yang bangun jalan waktu mungkin jalan apa ya itu terlalu terjal, sudah puluhan orang meninggal dan itu harus segera ditangani tuh penurunan grade di depan RSUD Kota Bontang. Itu saja Pimpinan. Saya juga izin ini ada amanat dari Pak Willem Wandik untuk menyuarakan usulan dari Papua. KETUA RAPAT: Iya itu yang saya maksud tadi. F - P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.): Nah, terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Itu yang saya maksud, itu yang saya maksud. Putar-putar kita pulang ke sana juga. Memang politisi itu memang begitulah dia. Baik, silakan adinda Irwan. Pak Sudjadi silakan Pak. F - PDIP (Ir. SUDJADI): Pimpinan, berdua yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pak Dirjen serta seluruh jajaran. Saya tidak tanya, saya hanya ingin menggambarkan perjalanan saya setelah Bapak Menteri memberi tahu kepada kita semua bahwa akan ada dana Inpres. Bahwa informasi ini dari Bapak Menteri langsung ke Anggota Komisi V bahwa dana aspirasi ini untuk jalan Inpres bagi seluruh Anggota Komisi V. Tanggapan pertama para Anggota bahwa aspirasi itu bisa untuk jalan desa, tetapi ternyata untuk jalan Kabupaten, ini harus diakui kita semua. Kami segera melakukan konsultasi dengan Balai Bina Marga yang didampingi Kabid Perencanaan dan satker terkait. Kemudian kami menentukan ruas-ruas jalan Kabupaten yang kami usulkan lalu kita diskusikan dengan Sekda. Dari diskusi
19 - itu Sekda dan Bupati mengeluarkan persetujuan, jadi sebetulnya untuk dapil saya nggak ada problem. Kalau Kabupaten Magelang yang melakukan Sekda, Kabupaten Purworejo Bupati, Kabupaten Temanggung juga Bupati. Cuma masalahnya saya usul tiga Kabupaten baru kebagian satu Kabupaten yaitu Kabupaten Magelang. Pak Dirjen, dananya itu hanya 18,8 M panjangnya 13,1 Km. Padahal kalau sesuai dengan janji Pak Menteri kalau diambil pajak biaya perencanaan 20% maka anggaran itu masih ada kurang lebih 80%. Saya nanti mohon bagaimana itu solusinya, tapi saya sudah mencoba bahwa di dapil kami Jawa Tengah dengan Kabupaten nggak ada masalah karena sudah ada surat persetujuan. Mana Ibu anu, betul ndak? oke terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Baik makasih Pak Sudjadi. Ya jalan desa itu jalan daerah Pak kan bukan jalan nasional. Kita ini kan mengenalnya hanya dua, jalan nasional dan jalan Provinsi, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan Kabupaten. Jalan desa ya jalan Kabupaten jalan daerah. Makanya soal kriteria ini penting Pak Dirjen, supaya kita tidak mispersepsi di sini. Jadi yang termasuk dalam kategori Inpres ini nanti harus ada aturan yang jelas. Ini PR kita bersama, itu yang saya maksud tadi harus dibuat rigid, yang masuk dalam kategori Undang-Undang ini apa saja ini harus dibuat kriterianya. Ini kan kita belum sampai pada tahap itu, kriterianya apa belum kita sepakati. Saya rasa ini penting untuk perbaikan ke depan sehingga terkait dengan Inpres ini tidak lagi kita berdebat soal kriteria. Saya rasa itu, selanjutnya Bu Hanna Gayatri. Bersiap-siap Ibu Irene Yusiana Roba. F - PAN (HANNA GAYATRI, S.H.): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua Komisi V, beserta teman-temanku keseluruhan Komisi V. Dan juga yang saya hormati Bapak Dirjen beserta jajarannya. Juga Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Balai, Ibu-Ibu Kepala Balai yang hadir pada sore hari ini. Saya akan bertanya singkat untuk Pak Dirjen. Saya sangat senang sekali dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Karena sekitar 42% dari 480.000 Kilometer jalan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia dikategorikan dalam kondisi mantap. Pemerintah akan membantu membangun daerah yang berstatus tidak mantap. Presiden menginginkan agar Pemerintah Pusat dapat membantu percepatan jalan-jalan daerah. Terkait hal tersebut, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan bagaimana kelanjutan dana Inpres untuk pembangunan jalan desa Talangjaya
20 - ke desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komring Ilir Palembang yang sudah melalui tahap verifikasi dan sampai sekarang belum terealisasi. Dan baru saja kita mendapat info dari Kepala Satker PJN wilayah III Balai Besar Pelaksanaan jalan nasional V Palembang bahwa pembangunan jalan desa tersebut tidak jadi dilaksanakan. Yang saya dengar ini sudah jadi tetapi digagalkan, mohon penjelasannya mengapa pembangunan jalan tersebut tidak dilaksanakan. Bapak Dirjen, itu adalah daerah pemilihan saya, suara saya yang terbanyak di daerah Kabupaten Ogan Komring Ilir dan itu adalah daerah kelahiran saya dan kebetulan Bupatinya pun adalah adik saya yang nomor 10. Oleh karena itu saya sangat mohon Bapak Dirjen untuk dibangun. Karena selama ini dari Kementerian PU, apa-apa yang akan saya bangun di daerah Kabupaten saya itu tidak terlaksana. Dan oleh karena itu demi kemenangan saya untuk sekali lagi saya mencalonkan, mohonlah untuk dibangun Bapak Dirjen. Tolong sangat tolong karena bila perlu saya akan cium tangan Bapak, bukan mencium yang lain-lain, tapi mencium tangan Bapak tanda hormat saya mudah-mudahan terlaksana. Amin ya robbal alamin, Terima kasih Bapak Dirjen, mudah-mudahan dengan tersenyumnya Bapak Dirjen, dikabulkan semuanya. Amin ya robbal alamin, terima kasih. Wabillahitaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik. Bunda kita semua tersenyum bunda, ya kita semua tersenyum. Pak Dirjen pasti mendengarkan dengan baik. Ya selanjutnya Bu Irine, bersiap- siap Pak Djenri. F - PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, MCOMN&MEDIAST): Ya, terima kasih. Pimpinan yang saya hormati. Pak Dirjen beserta jajaran. Sedikit saja Pak karena tadi teman-teman juga sudah membahas banyak sekali tentang Inpres. Tentu Inpres ini terobosan yang sangat penting karena banyak sekali di daerah yang menantikan program ini membutuhkan untuk pemerataan pembangunan. Dan selain menekankan ke konektivitas jalan daerah, Inpres ini juga ditujukan untuk pemantapan jalan di sekitar kawasan industri strategis, dan Wedabai itu di daerah pemilihan saya di Halteng ini menjadi salah satu yang diprioritaskan. Nah, memang secara umum Pak Maluku Utara itu kondisi jalannya masih sangat tertinggal. Jadi memang butuh sekali program ataupun sentuhan dari pusat itu menjadi konsen kami yang menjadi perwakilan di Komisi V ini. Jadi mohon sekali Pak perhatiannya untuk Maluku Utara.
21 - Nah, pertanyaan saya Pak, ini juga sekaligus menyampaikan usulan- usulan dari Kepala Daerah maupun dari masyarakat di Maluku Utara. Karena memang Halmahera Tengah ini kita bicara soal pembangunan nggak bisa Pak hanya pembangunan yang dibangun itu hanya di wilayah tambang gitu di Wedabai. Tetapi juga harus secara menyeluruh di seluruh Kabupaten, syukur- syukur di seluruh Provinsi, kalau nggak tentu akan menimbulkan kecemburuan. Dan ini saya mengapresiasi di program penanganan tahun 2024 ini Pak Dirjen sudah menuangkan ini program penanganan jembatan Akemoluku Pak. Ini baru saya mau sampaikan karena memang di situ ada 6 jembatan yang bisa dikatakan tidak sudah tidak pantas. Jadi ini terima kasih Pak ini tolong mendapatkan perhatian. Lalu juga saya rasa di Halteng juga butuh dukungan yang urgent karena Weda yang menjadi Ibukota dari Kabupaten Halmahera Tengah. Ini dengan adanya aktivitas tambang yang luar biasa ini juga pertambahan penduduknya juga luar biasa Pak. Jadi butuh sekali memang Pak peningkatan ruas jalan itu Weda Sagea. Ini statusnya itu jalan nasional, jadi mohon perhatiannya Pak Dirjen. Jalan di sana saat ini Pak itu sangat sempit dan rusak, jalurnya berbukitan. Ini tolong menjadi perhatian Pak, ini bukan jalur lintasan tambang tetapi ini banyak digunakan oleh masyarakat dan sekarang kondisinya tidak layak dan sangat membahayakan. Lalu Pak saya juga mohon Pak, ini saya keliling Maluku Utara 10 Kabupaten Kota Pak kalau bisa dikatakan Pak, tidak ada satupun ruas jalan di Maluku Utara yang punya drainase Pak. Jadi semua jalannya cepat rusak karena genangan air itu terus ada. Sementara climate change, hujan hampir sepanjang tahun itu nggak ada satupun baik itu jalan Kabupaten, jalan Desa apalagi jalan nasional yang punya drainase. Iri gitu melihat daerah lain yang rasanya kalau jalan nasional itu kanan kirinya drainasenya bagus. Jadi tolong menjadi perhatian Pak, saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan Pak. Sama satu lagi Pak untuk wilayah Ternate, ini kita tahu Kesultanan di situ menjadi pusat kebudayaan. Dan saat ini banyak sekali program yang kita ingin mengangkat kebudayaan karena kebudayaan itu merupakan alat pemersatu dan kita harus dukung. Nah, ini jalan menuju lokasi cagar budaya Kraton itu jalannya rusak parah, itu kemarin Sultan-nya ada sampaikan ke saya jadi tolong juga menjadi perhatian. Ini ruas jalan Fase ya Pak yang menuju Buku Bendera. Itu saja mungkin Pak Ketua yang bisa saya sampaikan, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. KETUA RAPAT: Ya terima kasih Bu Irine. Pak Djenri silakan. F - PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH., MH.): Makasih atas kesempatan.
22 - Pak Ketua, Pak Dirjen. Luar biasa hari ini sampai Kepala-Kepala Balai boleh hadir dan saya juga mau bicara tentang Inpres ini Pak. Begitu ada Inpres ini luar biasa responsenya di daerah. Karena mungkin selama sejarah Indonesia baru ada Inpres yang mengatur jalan-jalan yang ada di daerah. Saya nggak mau tahu itu jalan Kabupaten, Provinsi atau jalan desa perkebunan tapi yang pasti responsenya luar biasa. Di setiap saya pulang ke kampung, para Lurah, Hukum Tua, Kepala Desa, Bupati yang tidak pernah datang ke rumah saya datang Pak. Ya karena mendengar ini, makanya begitu Balai di sana sudah mulai kerja ya dimulai dengan ada pendataan dari Pemerintah Kabupaten termasuk aspirasi kami di situ. Karena banyaknya yang datang sehingga justru yang saya mau katakan yang menjadi prioritas kami sebagai Anggota Komisi V justru hampir- hampir tidak mau masuk. Justru usulan dari Pemda itu ke Balai itu yang masuk di SETIA itu hampir mereka yang semua yang keluar, tahap pertama nggak tahu yang tahap kedua. Yang kedua, kalau memang aturan ini jadi lex specialis terhadap ini harus ada undang-undang ya. Nantinya namanya pengkhususan. Tapi informasi terbarukan yang kita boleh dengar mulai hari ini Inpres itu sudah mau dihubungkan dengan masalah pajak, padahal di Undang- Undang dan Inpres itu tidak ada. Saya sudah baca Inpresnya secara keseluruhan sampai peran Pemerintah di Daerah seperti apa. Ya minimal kalau memang itu ada, Pak Ketua mungkin kita bisa juga usulkan kepada Pak Dirjen itu jangan dulu dilakukan di 2023 ini. Nanti setelah status-status jalan seperti Pak Ketua sampaikan tadi, mana yang harus dibuat oleh Inpres itu apa jalan desa, Kabupaten, Kecamatan, perkebunan baru dihubung-hubungkan dengan masalah pajak itu. Jangan nantinya seperti yang teman-teman katakan tadi, Inpres ini justru bertabrakan dengan apa yang menjadi keinginan Presiden sekarang ini. Sekarang kan justru ada timbul ketidakadilan, ada rasa cemburu. Disamping ada Inpres ini tapi ada hal-hal khusus yang dibuat oleh Kementerian. Ya karena bilangnya Presiden dia tadi ada hak istimewa ya. Karena Presiden berkunjung ke daerah-daerah sekarang ini, Pemerintah Daerahnya menggunakan kesempatan itu dalam kesempitan. Dia bawa Presiden jalan di jalan yang rusak, Presiden turun bahkan, besoknya keluar anggaran untuk daerah tersebut. lex specialis Kalau begitu nanti di Indonesia ini daerah-daerah kita, siapa yang dekat dengan Jokowi dia yang akan mendapat layanan bagus untuk pembuatan jalan ya. Karena kan sudah beberapa daerah contoh yang sudah terjadi, paling lambat seminggu setelah Presiden pulang sudah ada keluar statement dianggarkan jalan sekian 700 Miliar, 750 Triliun dan lain sebagainya, Miliar. Sehingga ini ada rasa kecemburuan di daerah-daerah tertentu. Ya karena secara keseluruhan di Indonesia ini memang jalan-jalan di daerah-daerah itu memang parah rusak dan sebenarnya itu angin baru Inpres ini untuk membuat jalan-jalan itu lebih baik. Saya tidak perlu mencontohkan dengan jalan-jalan tol karena ada juga jalan tol yang sampai hari ini yang biaya APBN, merugi terus. Saya nggak tahu perencanaannya seperti apa waktu itu, mungkin jangka panjang, mungkin
23 - setelah kita di Komisi V ini meninggal semua baru ada titik impasnya nanti. Ya itu benar-benar terjadi dan kita punya data untuk itu, jalan-jalan tol mana yang sampai hari ini walaupun sudah dibebani dengan biaya tol yang sangat mahal sebenarnya, tapi sedikit kendaraan untuk lewat ke situ. Makanya saya bilang jalan-jalan tol yang dibiayain oleh APBN mendingan kasih Rp10.000 saja untuk lewat situ supaya dia laku. Dan kegunaan jalan ini bisa digunakan karena kan tujuannya seperti itu. Ya saya iri terus terang dengan hal-hal seperti ini karena kalau jalan tol biarpun dibiayai APBN, lobang kecil langsung ditutup dibuat direhab jalannya. Tapi kalau jalan-jalan nasional yang daerah, contoh seperti daerah saya Pak, ada yang sudah 1 bulan 2 bulan itu dilobangi karena mau direhab, sudah memakan jiwa mati meninggal lama betul direhabilitasi. Ya Pak Ketua ya mudah-mudahan tahun 2023 ini, saya belum mau bicara 2024 untuk Inpresnya karena dibilang juga belum ada dana untuk itu. Kalau begitu 2024 kalau tidak ada Inpres ini nanti 2024 menjadi Inpres banci nanti, bencong dia, katanya lex specialis, kita minta tarik saja Inpresnya itu daripada anggarannya nggak ada. Tapi untuk anggaran '23 ini ya sesuai apalah yang kita usulkan atau Pemda. Jangan seperti tadi yang di Kalimantan Selatan atau di Sumatera Selatan. Jalannya sudah disurvei sudah diukur oleh Balai, tiba-tiba oh jalan desa tidak boleh masuk. Ini kan menjebak kita, menjebak kita apalagi teman-teman kita yang masih mau maju DPR RI ini sudah janji jalan dari sini ke sini akan dibuat dengan ini, ya minimal dengan dana aspirasi kita, tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan. Itu menjebak kita, kemungkinan ada kongkalikong agar supaya kita-kita yang ada di Komisi V ini nggak mau jadi lagi Anggota DPR RI berikutnya. Karena kan ada Menteri-Menteri juga yang saya lihat jadi calon, ya mungkin mereka yang akan menggantikan kita-kita nanti di Komisi V ini, supaya tidak banyak merepotkan Pemerintah dan lain sebagainya. Jadi Pak Ketua mungkin usul saya yang konkrit, 2023 ini dibuat apa adanya sesuai kita usulan, jangan dihubung-hubungkan dengan pajak karena nggak ada di klausul di Undang-Undang ataupun di Inpres tentang hal ini. Ya kan Menteri Keuangan itu di mana-mana berteriak kita punya duit, kita punya cadangan devisa, nggak takut dengan hutang dan lain sebagainya sehingga ada rasa optimis ya. Karena kan yang dianggarkan di Inpres itu sebenarnya ada 32 Triliun lebih. Ya minimal yang punya-punya kita ini yang berapa cuma 7 Triliun lebih itu harus dilaksanakan di 2023 ini. Ya Pak Ketua. KETUA RAPAT: Baik, sudah cukup jelas. Sudah bisa kita tangkap Pak. F - PDIP (Ir. SUDJADI): Pak Ketua interupsi Pak. Mohon kunjungan Presiden yang khusus spesialis karena memberi efek yang besar baik Indonesia itu nggak usah disinggung-singgung lah. Kita itu ngurus saja jalan Inpres ini jangan macam- macam lah, jangan dikait-kaitkan dengan ini. Ternyata Lampung nanti juga nggak akan membela, Palembang juga gak akan membela karena Palembang dan Lampung dibantu Pak Joko. Itu memang karena kebijakan karena
24 - dianggap problem itu sudah menasional, jadi Presiden turun tangan. Selamat Palembang, selamat Lampung. Terima kasih. F - PDIP (SRI RAHAYU): Izin Pimpinan, interupsi-interupsi. KETUA RAPAT: Beres, sebentar-sebentar. F - P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.): Interupsi-interupsi. KETUA RAPAT: Sebentar sebentar sebentar. F - P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.): Palembang nggak masuk Pak. KETUA RAPAT: Sebentar. F - P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.): Sumsel. Sumsel yang viral itu justru nggak masuk. KETUA RAPAT: Sebentar. F - P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.): Ya. KETUA RAPAT: Nanti saya. F - P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.): Yang lobangnya sebesar truk saya bilang begitu.
25 - KETUA RAPAT: Saya luruskan dulu. Itu pregoratif Presiden. Jadi kalau Presiden itu punya privilege, jadi kita tidak boleh mempersoalkan itu. Nanti kalau mau seperti Pak Jokowi, jadi Presiden dulu. Jadi sudahlah yang urusan Presiden cukup, kita urusan kita saja. Toh yang Presiden gunakan itu juga masih cukup sebetulnya untuk mengakomodir apa yang teman-teman inginkan, anggaran yang sudah kan sudah 32 Triliun kan Pak, Presiden kan baru mengalokasikan 800 dengan 700-an ya. Ini masih cukup banyak slot untuk Inpres ini sebetulnya. Hanya perlu saya sampaikan kriteria itu bukan Kementerian PU yang bikin. Ya ini perlu saya sampaikan, bukan saya bela Pak Eddy supaya nanti kita jangan nembaknya salah terus. Ini kriteria ini Kementerian Keuangan yang bikin, kenapa? karena mereka yang ngatur ini uang ini sekarang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas ya. Jadi supaya nanti kita berharap dari Kementerian PU membantu kita ya terkait dengan kriteria fiskal ini harusnya tidak dicantelkan di sini gitu loh. Jadi bahasa Pak Dirjen kita perjuangkan bersama-sama. Ya sebelum nanti aturan yang abu-abu tadi saya tidak pakai bahasanya Pak Djenri tadi ya, saya pakai bahasa masih ada yang abu-abu Pak, bukan setengah jantan maksud saya. Ya jadi supaya nanti kita tidak muter-muter lagi di sana, kita berharap fokus kita di Inpres yang sekarang sudah kita usulkan dan mudah-mudahan itu tidak menemui hambatan. Selanjutnya Pak Sumail ya, bersiap-siap Pak Tubagus. F - P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH): Baik, terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pimpinan dan Anggota, Yang saya hormati Pak Dirjen, Bapak Kepala BPJT Pak Munir selamat Pak atas jabatan yang baru, Juga Para Kabalai seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan kala ini. Khusus apresiasi saya sama Kabalai Jawa Timur yang baru Pak Rahmat Taufik, selama ini cukup aktif Pak berkomunikasi dengan kami kaitannya dengan Inpres dan selain Inpres. Nah, tentu kaitannya dengan Inpres ini yang banyak sekali diharapkan, besar harapan masyarakat dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang ditindaklanjuti dengan Inpres ini kaitannya agar peningkatan konektivitas jalan daerah segera terwujud karena keterbatasan anggaran di daerah-daerah. Namun tadi perdebatannya ada klausul baru di mana ketentuannya oleh Ibu Menteri Keuangan. Saya kira ini keluar dari jalur sebagaimana yang kita diskusikan waktu itu, juga terhadap Pak Menteri yang menyampaikan bahwa ada besaran setiap Anggota yang kita bisa
26 - bawa ke dapil. Lantas dengan kriteria seperti ini maka, Pak Dirjen tentu ini juga akan membawa dampak-dampak yang kurang baik sama kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan serapan anggaran Pak Dirjen di Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga di mana besarannya baru mencapai 26 poin 8. Kita ini kan sudah masuki semester kedua Pak, tentu harus cari cara jalan strategis agar serapan anggaran di bulan-bulan kedepan itu lebih optimal lagi karena kalau tidak ini maka juga gangguan-gangguan karena masih banyak kasus-kasus yang secara nasional saya kira ya dan kita jumpai di daerah-daerah, misal dari kualitas bangunan infrastruktur, gagal lelang dan lain sebagainya, terlebih Direktorat Jenderal Bina Marga ini yang ketiban Inpres itu Pak, tambah lagi anggaran. Kalau sampai sekarang baru dibawah 30%, nah, maka hambatan-hambatan terus berlangsung dan akan mengurangi apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa jalan bagus sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini jauh daripada harapan. tadi juga akan transportasi, Pak Dirjen, Di rencana jangka panjang menengah saya kira kalau di dapil saya ada namanya jalur lintas selatan Pak. Sampai sekarang progresnya mandek karena halnya atau berkaitan dengan pembebasan lahan yang konon beritanya diserahkan ke Pemda. Nah, sementara kalau jalur lintas selatan itu kalau kita melewati gunung Gumitir Pak, seringkali terjadi kemacetan kecelakaan, ini berulang-ulang terus. Maka saya kira anggaran ke depan di mana pagu indikatifnya kurang lebih 49 Triliun tentu jalan-jalan yang memang menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga kurangnya konektivitas antar daerah ini segera dilakukan percepatan Pak. Itu yang pertama kaitannya dengan Inpres tadi juga banyak dibahas oleh kawan-kawan. Terus kaitannya juga dengan serapan anggaran yang ketiga tadi tentang jalan lintas selatan. Secara umum mungkin ada pansela yang kurang lebih kira-kira pekerjaannya hari ini mencapai 50%. Nah, terutama yang mandek itu antara Jember dan Banyuwangi. Itu Pak, itu melewati gunung Gumitir. Saya tiga hari lalu baru pulang dari dapil ya sekalian libur panjang. Karena dapil saya juga ada pelabuhan namanya Ketapang Pak, sudah selayaknya barangkali ya untuk kita rencanakan kembali jembatan Jawa-Bali. Karena di musim-musim angin besar seperti ini, terus gelombangnya juga besar, ombaknya besar, antriannya tiga hari yang lalu sampai kira-kira 10 Kilo Pak, stuck macet total itu. Nah, memang tempo hari pernah diusulkan oleh beberapa termasuk ya Pemda. Namun ini gagal karena ada pertimbangan- pertimbangan saudara-saudara kita dari Bali khawatir, misalnya ada hari-hari besar keagamaan mereka karena lalu lalang orang barang itu berlangsung dengan apa namanya lancar, dikhawatirkan terganggunya aktivitas-aktivitas keagamaan. Kami tetap masyarakat Banyuwangi menghormati Pak, apa yang telah menjadi tradisi dan budaya keagamaan di Bali. Ini saya kira secara
27 - nasional perlu segera direncanakan agar jembatan Jawa Bali ini segera terealisir. Yang kedua mumpung di sini ada Pak Kabalai, maksud saya yang berikutnya mumpung di sini ada Pak Kabalai. Ada jembatan Pak yang tahun lalu sudah dilelang, gagal lelang sudah dikerjakan tapi terputus, banyak memakan korban jiwa, saya malu Pak sering ditanyakan karena kebetulan dekat dengan kampung saya gitu loh. Ada 4 jembatan di situ, Alas Bulu, Wongsorejo, terus kemudian Sidodadi dan mohon Pak Kabalai untuk segera dilelang kembali ya. Ini karena sudah banyak korban yang berjatuhan di situ Pak, jembatan darurat yang memang ini menjadi jalur utama orang mau menuju Bali dan ke luar menuju apa namanya Surabaya berikutnya juga Jakarta. Saya kira ini Pimpinan, terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Makasih Pak Sumail, Pak Tubagus silakan. Bersiap-siap Pak Boyman Harun. F - P. GOLKAR (H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E.): Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pimpinan beserta seluruh teman-teman Komisi V. Dan yang kami hormati Pak Dirjen beserta seluruh jajaran. Sedikit perlu kami sampaikan terkait langsung saja dapil mungkin. Terus apa yang menjadikan hasil dari Komisi V terkait Undang-Undang tentunya jalan kemudian tindaklanjuti oleh Inpres Pak Presiden, ini adalah menjadi ruang untuk kami di dapil masing-masing. Kami berharap untuk tahun 2023 dan 2024 dan selanjutnya juga ini bisa terus teragendakan ketika usulan-usulan kami ini bisa dapat ditindaklanjuti. Karena kami melihat dan kami koordinasi dengan seluruh Kepala Daerah dan di masing-masing daerah kabupaten kota ini masih membutuhkan, membutuhkan ru as-ruas jalan yang harus ditangani oleh pusat, kemudian juga membutuhkan pembangunan jembatan juga. Dan juga ada usulan flyover yang wilayahnya wilayah tentunya Kota Serang. Mudah- mudahan tentu ini kami berharap di 2024 bisa dapat ditindaklanjuti. Dan kemudian juga kami melihat potensi di wilayah Banten tentu jalan nasional ini masih membutuhkan untuk terus preservasi untuk diperbaiki terutama jalur- jalur yang lintas wilayah wisata dari jalur Cilegon, Pasauran kemudian terus ke Pandeglang dan seterusnya. Dan kemudian juga kami berharap ada wilayah industri di sana, kami berharap di wilayah Serdang, Bojanegara sampai dan Merak juga, karena itu lahan industri dan banyak industri yang tentunya ini bisa dibutuhkan untuk jalan yang baik juga. Mudah-mudahan kami berharap di 2024 bisa teralokasikan. Dan ada beberapa juga jalan-jalan nasional yang tentunya perlu ditindaklanjuti agar diperbaiki.
28 - Itu saja mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan dan tentunya ada saya perlu disampaikan secara tertulis ini, izin Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak. Nah jangan panjang-panjang maksud saya tadi begini, sampaikan. Jadi nanti di rapat berikutnya kita tanyakan yang tadi kita usulkan, jadi cepat. Pak Boyman Harun silakan. F - PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.): Baik, terima kasih Ketua. Dirjen Bina Marga beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Seluruh Kabalai yang saya hormati. Khusus Kabalai Bina Marga Kalimantan Barat yang saya hormati, yang banyak membantu kami dalam komunikasi berkaitan dengan masalah pembangunan di Kalimantan Barat. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja Pak, pertama berkaitan dengan masalah Undang-Undang Jalan. Saya tetap optimis bahwa Kementerian PUPR akan bisa memperjuangkan ini. Jadi kalau ditanya masalah lex specialis-nya ya Instruksi Presiden itu lex specialis, karena Instruksi Presiden itu dikeluarkan apabila memerlukan sesuatu yang sangat segera. Jadi berkaitan masalah Inpres Jalan ini saya pikir itu lex specialis-nya. Yang saya pikir nggak mungkin Menteri Keuangan akan membantah atau melawan apa yang dikatakan Bapak Presiden, tinggal bagaimana komunikasinya. Jangan sampai dilemahkan sehingga uang yang ada diputar lagi untuk ke hal yang lain. Tapi saya tetap percaya bahwa Kementerian PUPR akan bisa mengatasi permasalahan ini insya Allah, seluruh Inpres yang disalurkan untuk Anggota Komisi V ini akan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, itu satu. Kedua, saya tetap mengingatkan selalu Pak jalan sungai Kelitayab, jalan dan jembatan Pak yang tinggal sedikit lagi, semoga di 2024 ini harus diselesaikan. Karena apa? karena jalan itu adalah urat nadi di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Dan kalau ada saja sedikit yang tidak kita selesaikan perbuatan baik kita yang banyak itu belum bisa diartikan apa-apa oleh masyarakat. Untuk itu saya minta kepada Bapak Dirjen untuk mengalokasikan anggaran 2024 sehingga jalan tersebut selesai. Hal-hal lain saya pikir tetap kepada padat karya yang sangat menyentuh keinginan atau kepentingan masyarakat di daerah kami agar tetap terakomodir dan bahkan bila perlu kalau dapat Pak, ditambah gitu ditambah. Semoga, contoh jembatan gantung misalkan Pak kalau bisa ditambah. Karena daerah kami ini kan banyak banyak sungai sehingga harus banyak jembatan, kalau nggak berarti harus mutarnya terlalu jauh. Saya pikir itu Pak Ketua. Saya mau izin mau nyampaikan ini pesan dan kesan untuk Pak Dirjen agar diingatkan kembali masalah pembangunan yang ada di Kalimantan Barat, izin menyampaikan.
29 - KETUA RAPAT: Silakan Pak Boy silakan. Mau Pemilu ini tahu lah kita Pak Boy pahamlah kita, mantap Pak Boy. Selanjutnya Pak Muhammad Aras. F - PPP (Dr. H. MUHAMMAD ARAS, S.Pd., M.M.): Terima kasih Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Munir, Dan seluruh Kepala Balai yang hadir pada kesempatan ini. Terkhusus Kepala Balai Sulsel Pak Asep, terima kasih hadir di Jakarta. Pertama-tama tentu apresiasi kami ke Dirjen Bina Marga yang tentu dengan program-programnya yang langsung menyentuh ke masyarakat, apalagi hampir seluruh jalan yang kemarin agak bermasalah, ada Inpres. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa akan terselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, saya melihat lembaran dari anggaran tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan ada 15 program yang ada. Cuma yang jadi pertanyaan saya ada satu ruas dari Kopetacepe melalui ke Benteng ini tidak masuk di daftar yang 15 ini. Sementara di sana masih ada 12 Kilometer yang masih belum terprogramkan sampai tahun ini. Dan tinggal tahun depan mudah- mudahan bisa direvisi ditambahkan untuk menyelesaikan yang 12 Kilometer beserta dengan kurang lebih ada 10 jembatannya. Ini harus diperhatikan karena jalan nasional lama sudah rusak berat juga pada hari ini dan tidak memungkinkan lagi untuk dilewati kendaraan-kendaraan besar. Oleh karenanya mohon Pak Dirjen bersama dengan Pak Munir untuk bisa lebih memperhatikan ini agar tentu bisa terselesaikan di tahun 2024. Yang kedua sesuai juga dengan masukan dari Bupati Maros pada saat kami berkunjung ke sana kunsfik bersama dengan Komisi V. Ini jembatan di Maros ini kan hanya dua jembatan, sementara lebih 10 Kabupaten yang akan melewati jembatan ini. Sehingga kalau dari Makassar ke Pangkep melalui jembatan Maros ini, pasti akan menyempit disatu titik itu. Oleh karenanya usulan Bupati agar segera dibuatkan satu lagi jembatan di jalur Makassar- Pangkep, tanahnya atau lokasinya sudah siap semua, seluruh persyaratan yang dibebankan Kepala Daerah sudah semua. Tinggal tentu kebijakan dari Pak Dirjen agar ini diberikan anggaran untuk tahun 2024. Yang selanjutnya tentu mohon koordinasi yang baik di lapangan karena sudah mendekati last minute kita 2024. Tentu kerja sama yang baik dengan teman-teman daerah perlu ditingkatkan agar kami juga bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan lebih maksimal. Barangkali begitu Pak Ketua, terima kasih.
30 - Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Muhammad Aras, selanjutnya Pak Ishak Mekki. F - P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan. Yang saya hormati Pak Dirjen beserta jajaran. Saya langsung saja masalah Inpres jalan itu. Ya begitu antusiasnya masyarakat luar biasa merespon apa yang sudah ditinjau oleh Kabalai dan stafnya bahwa ini sudah ditindaklanjuti dan sudah diusulkan masuk fase pertama dan sebagainya. Dan itu masyarakat sangat bergembira dan antusias, ada bakal baik jalan kita ini atas bantuan dari APBN Pusat. Nah, setelah terjadi informasi-informasi bahwa ada persyaratan-persayaratan tertentu, itu ada fiskal sedang, fiskal tinggi, fiskal rendah. Nah, ini masyarakat gak tahu, masyarakat nggak tahu yang disalahkan jalan Bupati ini nggak pernah memperhatikan jalan ini. Alasan Bupati tidak ada dana, Gubernur juga nggak disalahkan. Nah, sekarang pusat merespon, terakhir apa katanya ya jalan seperti di OKI tadi, itu OKI itu termiskin kedua di Sumatera Selatan dan luas wilayahnya lebih luas dari Provinsi Bengkulu, jadi memang sulit ya. Faktanya di situ dikatakan kategori sedang sehingga tidak diakomodir dalam waktu dekat ini. Nah, ini perlu penjelasan oleh Kabalai apa dari Dirjen PU supaya masyarakat ini tidak beringas, yang tadinya sudah sangat senang sekali, toh di akhir ini mereka dapat informasi seperti itu. Jadi itu perlu disosialisasikan, bila perlu dimasukan di media bahwa persyaratan itu seperti itu. Ya nanti masyarakat menilai kok ini hasilnya tinggi tapi kenapa Kepala Daerahnya tidak bisa membangun jalan. Nah, jadi masyarakat bisa menilai nanti. Ya karena di Sumsel itu cuma ada dapat dua ruas, itu kan tidak sesuai. Sedangkan viral-viral di Lampung itu jauh lebih parah dari viral di OKI di Sumatera Selatan itu. Itu pertama, mohon ditindaklanjuti agar kiranya masyarakat bisa mengerti masalah ini. Mungkin nanti ada tahap kedua, tapi masyarakat sekarang ya dalam waktu dekat ini mereka merasa ini akan ditindaklanjuti pelaksanaannya. Kedua Pak Dirjen, masalah pelaksanaan flyover, flyover di Glumbang. Nah, itu penawaran terendah, penawaran terendah. Tapi akhirnya sampai sekarang tersendat-sendat hampir 3 bulan 4 bulan nggak kerja dan sampai sekarang tidak ada kemajuan. Nah, harapan saya seperti ini jangan dibiarkan, kalau sudah ada surat peringatan surat peringatan segera diputus kontrak, berikan kesempatan kepada orang lain, jangan sampai anggaran ini tersendat ya gara-gara pemborong yang seperti itu. Nah, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan negara juga programnya jalan sesuai dengan rencana.
31 - Seperti flyover yang di simpang Skip juga, kemarin itu ya ada permasalahan selesai, jalannya baik terus dipacu. Nah sekarang sebulan terakhir ini agak lamban lagi, ini kan di pusat perbelanjaan, di pusat Kota. Nah, jadi percepatan itu sangat penting karena ini padat. Jadi tolong diperhatikan oleh Kabalai maupun pengawas konsultannya agar percepatan di titik-titik pembangunan yang rawan kemacetan ini dan di Glumbang tadi tolong diperhatikan, bila perlu ya diputus kontrak. Seperti ada lagi banyak yang di Sumatera Selatan, Sungai Lambidaro, penawaran terendah, akhirnya nggak jalan, putus kontrak juga. Nah, jadi menurut saya yang sistem yang baru e-katalog itu menurut saya itu yang paling baik mungkin untuk dapat dilaksanakan. Karena kita tahu yang punya alat yang punya skill di daerah itu dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak Ketua, terima kasih. KETUA RAPAT: Makasih Pak Ishak Mekki. Selanjutnya Bu Sri Rahayu, silakan Bu. F - PDIP (SRI RAHAYU): Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati. Pak Dirjen dan seluruh jajarannya, Pak Kabalai se-Indonesia. Saya koreksi dulu Pak yang paparan Bapak yang halaman 84 itu ada double account. Apakah itu memang seperti itu atau gimana? itu preservasi jalan pada exit toll seksi V Pandaan Malang pada nomor 22 itu di nomor 29 juga dimunculkan. Kemudian development of trans south road project fase 2 nomor 23, nomor 30 juga ada double. Kemudian yang terakhir untuk itu yang 103 yang Probolinggo-Grobogan-Lumajang itu dengan nomor 17, 18, di bawahnya itu juga ada, tolong itu dikoreksi. Apakah memang demikian atau ada kesalahan, kan pasti angkanya besar itu, Jawa Timur Pak nggeh, halaman 84. Kemudian yang kedua tadi sudah banyak disampaikan, kalau ada persyaratan fiskal di mana daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang sudah maju atau berkembang tidak mendapatkan. Itu artinya bertentangan dengan kesepakatan kita bahwa kita tidak boleh di luar dapil. Kalau keluar dapil artinya bertentangan dengan apa yang sudah ada meskipun sudah ada langkah- langkah berikutnya. Oleh karena itu ini memang betul-betul apa yang disampaikan oleh kawan-kawan perlu mendapatkan pertimbangan. Kemudian yang ketiga, tolong kami mengingatkan kepada kita semua khususnya Anggota di Komisi V ini. Kalau kita mempersoalkan masalahnya apa yang disampaikan atau apa yang menjadi kewenangan atau hak perogratif Presiden, selain hak perogratif nanti muka kita ini terpercik sendiri. Di satu sisi kita ketika kunjungan kerja, kunfik atau apapun, ketika ada aspirasi kita juga minta untuk direalisasi, dapil kita juga untuk direalisasi, itu kan sebenarnya sama saja. Maka oleh karena itu tidak perlu lah dipersoalkan, nanti kita sendiri
32 - yang kena. Untuk itu mohon kepada semuanya, menurut saya itu sesuatu yang memang harus dilakukan dianggarkan untuk di tahun 2024. Dan tidak hanya 2024, seterusnya siapapun Presidennya kalau mau melakukan kunjungan spesifik atau kunjungan kerja tentu aspirasinya harus diakomodir, kalau tidak apa gunanya begitu datang. Sama dengan kita, ketika kunfik juga sama saja, kunker reses juga sama saja. Saya kira demikian, Pimpinan, terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Makasih Bu Sri Rahayu. Silakan Bu Cen Sui Lan, Musangking. F - P. GOLKAR (CEN SUI LAN): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan, teman-teman Anggota Komisi V. Yang saya hormati Pak Dirjen dan jajaran, Juga ada Kabalai seluruh Indonesia. Pak Dirjen, sebenarnya Kepri ini sudah cukup bagus. Saya mau terima kasih sampai saat ini aman-aman saja, apalagi ada Pak Kabalai-nya luar biasa mantap, mantap Pak Dirjen Pak Stenley itu, jangan ditarik dulu ya masih perlu. KETUA RAPAT: Ya kalau sudah mantap, selesai Bu ya sampai di situ. F - P. GOLKAR (CEN SUI LAN): Belum. KETUA RAPAT: Oh belum. F - P. GOLKAR (CEN SUI LAN): Pak Dirjen, kan mengenai Inpres. Saya tidak mengerti apa perhitungan pembagian fiskal sedang atau tinggi. Yang saya tahu kemarin Pak Menteri sudah ke Serasan, sudah meninjau daerah longsor dan kita ada memajukan paket jembatan untuk dua paket untuk di Inpres, tetapi tidak lolos, alasannya saya nggak tahu apakah dianggap itu fiskalnya tinggi atau apa. Jadi mungkin Pak Dirjen untuk periode batch kedua saya harap paket-paket itu bisa lolos. Jadi mungkin menjadi perhatian Pak Dirjen, ya Pak Dirjen ya. Itu saja Pak Dirjen, Pimpinan terima kasih. Pak Dirjen kapan kalau ke Batam info-info ya, jangan diam-diam saja ya.
33 - KETUA RAPAT: Ah Bu Cen ini, Pak Dirjen saja diundang, kita ndak. Pengen juga Musangking yang segar disana Bu, selanjutnya. F - P. GOLKAR (CEN SUI LAN): Saya kirim Ketua, saya kirim Musangking. KETUA RAPAT: Nah, itu Bu kode keras itu. Selanjutnya Pak Muhammad Fauzi. F - P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.): Iya, makasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, Teman-teman Komisi V. Pak Dirjen beserta jajarannya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kabalai dari seluruh Indonesia. Saya sedikit saja Pak Ketua, hanya sedikit menambahkan. Yang pertama pada prinsipnya dan pada dasarnya saya sangat setuju dan mendukung apa-apa yang disampaikan oleh rekan-rekan atau teman-teman Komisi V yang sebelum saya bicara semuanya itu ya. Saya sangat setuju sekali karena Inpres itu apalagi adalah lex specialis menjadi sesuatu yang mempunyai perlakuan secara beda dengan yang lainnya. Tapi ini akan menjadi masalah pada saat pelaksanaannya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kalau seandainya pelaksanaannya semua Provinsi dan semua Kabupaten membawa Presiden ke daerahnya masing-masing untuk sarana masuk anggaran ditempatnya masing-masing. Ini menjadi satu hal yang akhirnya kurang baik dalam hal memotret daerah-daerah yang sebenarnya mana yang layak dibantu mana yang tidak. Misalkan saya tadi teman-teman sudah sampaikan ada beberapa daerah di dapilnya yang boleh dikatakan lebih parah dibanding di Lampung. Nah, begitu juga misalkan di daerah saya Sulawesi Selatan. Di Luwu Utara ada ojek termahal Pak, ini Pak Asep juga tahu, sekali naik itu 2 Juta, kita bisa bayangkan itu jalannya. Jadi kalau mau bicara mana yang lebih parah, masing- masing punya ciri khas jalan keparahannya, ketidaklayakan jalan tersebut gitu. Ada Seiko, ada Rampi itu luar biasa, ojeknya sekitar 2 Juta sampai 3 Juta, kalau seandainya musim hujan bisa 4 Juta, itu yang pertama. tersendiri tentang bagaimana kondisi Yang kedua saya menyampaikan atau menambah apa yang disampaikan Pak Aras tadi bahwasannya cukup prihatin Pak Dirjen, jalan di Sulawesi Selatan ini, terus terang saja kebetulan saya dapil dapil Sulsel III.
34 - Kalau saya mau ke dapil saya, saya harus lewati dapil II, mulai Maros sampai Wajo itu sangat luar biasa parahnya jalan. Nah, setelah itu masuk dapil saya Luwu alhamdulillah Luwu ada beberapa program masuk saya lihat ya, mudah- mudahan ini tetap bisa dipertahankan. Sampai di Luwu Utara itu juga jalan masih banyak sekali yang berlubang-lubang. Di samping itu juga Pak Dirjen saya minta tolong juga Pak Asep ini kebetulan ada di sini, Pak Asep ini bagus sekali koordinasinya dengan kami Pak Ketua walaupun beliau baru, tapi bukan berarti yang lain tidak bagus, yang kemarin-kemarin juga bagus Pak Ketua kalau untuk Sulawesi Selatan, apa pemeliharaan jalan juga tolong diperhatikan lah terutama prosesnya, jangan sampai umurnya hanya dua bulan tiga bulan sudah rusak lagi, ini banyak juga kita beberapa titik kita ketemui lah. Sehingga tidak mubazir lah ada umurnya paling tidak satu tahun lah, kalau bisa lebih lama itu lebih bagus. Makasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Makasih, kalau sudah bagus itu nggak perlu panjang-panjang Pak. Selanjutnya Ibu Novita Wijayanti, silakan. F - P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan, Anggota yang saya hormati. Pak Dirjen dan jajaran yang saya hormati. Langsung saja Pak Dirjen, kalau saya mengucapkan terima kasih atas supportnya di dapil saya, tapi Kabalai sudah naik ini Bu Wida, selamat. Penggantinya saya belum ketemu yang mana? oh iya iya, sama-sama cantiknya. Iya, kalau Pak Dewo bilang lebih cantik Kepala Balai, karena kalau saya nggak ada manfaat buat Pak Dewo. Iya nggak panjang, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Pastinya bahwa anggaran ini, Undang-Undang No. 2 Inpres ini sangat diharapkan dan ditunggu. Jadi keinginan kita ya pasti sama bahwa usulan-usulan kita bisa direalisasikan. Kemudian kalau ada usulan dari Kabupaten yang kita ada di situ Pak Dirjen dan Kabalai, kita berharap jangan kemudian tanpa komunikasi langsung di-acc gitu. Karena saya saja kadang-kadang belum tahu, tahu-tahu nanti Kepala Daerahnya bilang saya sudah dapat acc 70 Miliar, jadi kalau mau nambah katanya baru minta ke saya. Jadi mereka sudah PD-nya gitu dengan tanpa komunikasi dengan Komisi V yang ada di dapil situ, itu mereka sudah dapat. Sehingga akibatnya nanti kalau turun mereka pikir nggak ada hubungannya sama Anggota Komisi V itu Pak Dirjen, hanya teknis saja. Saya berharap komunikasi yang seperti ini ini yang apa diinginkan baik Dirjen, apa namanya
35 - Kabalai dan PPK yang ada di lapangan. Jadi apalah teknisnya apa rekomendasi dari kita atau komunikasi dengan kita. Karena kalau sudah di-acc mereka nggak akan merasa nggak anggap lah, nggak perlu tuh komunikasi sudah langsung di-acc. Gitu kira-kira. Kemudian yang kedua Padat Karya juga terima kasih. Itu sangat membantu untuk perekonomian. Cuma kedepan berharap Padat Karyanya nggak cuma seperti ala kadarnya bersih-bersih rumput, tetapi ada perbaikan- perbaikan infrastruktur di pinggiran, kemudian ada yang nggak kaya gitu-gitu aja gitu lah ya kedepan nanti mungkin teknisnya kita bisa koordinasi. Itu Pak Dirjen, usulannya yang lain nanti bisa komunikasi langsung pastinya karena Dirjennya baik semuanya baik, kalau nggak baik nanti dijapri saja kan ini soalnya ditonton semuanya, pasti semuanya baik. Itu Pak Dirjen, terima kasih. Kabupaten saya Bu Kabalai, Banyumas-Cilacap, jadi kalau ada yang usul PPK-nya tolong diminta untuk tetap komunikasi, jangan langsung- langsung saja. Gitu Pak Dirjen, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Makasih, Bu Novi sengaja dikasih yang cantik di sana karena faktor Bu Novi ini. Ya Mas Dewo ya? F - P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.): Makasih-makasih. KETUA RAPAT: Mas Dewo ngalah lah. F - P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.): Ini permintaannya dia malah padahal. KETUA RAPAT: Nah, kalau gini kita diskusi lebih lanjut ini. Baik kita tutup nanti kita lanjutkan kopi darat saja itu Bu ya. Selanjutnya Pak Fadholi, silakan. F - P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.I.Kom.): Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Ibu Pimpinan Komisi V yang saya hormati, Bapak Dirjen dan seluruh jajaran yang saya hormati.
36 - Yang pertama tentu memberikan suatu apresiasi terhadap kinerja Dirjen. Yang kedua, perlu menjadi satu filosofi bahwa untuk pembangunan jalan di wilayah pedesaan ini sebetulnya mempunyai nilai yang sangat strategis. Saya sepakat kalau itu tadi pertimbangan fiskal, tetapi persoalannya adalah dengan dibangunnya jalan itu tentu akan memperlancar ekonomi. Maka itu akan meningkatkan suatu kegiatan ekonomi yang kemudian akan menjadi nilai yang sangat strategis. Maka sangat tepat sekali kemudian memperlakukan Inpres itu dengan mempertimbangkan untuk bisa membangun di wilayah pedesaan dan terutama adalah jalan. Karena banyak sekali hambatan ketika kemudian jalan itu tidak bisa dilalui dengan baik untuk akses ekonomi maupun akses yang lainnya. Nah, persoalan kemudian belum ada yang diakomodir atau yang kurang ini saya pikir adalah goodwill saja, kemudian saya pikir itu nanti kan pasti akan ada satu solusi. Tetapi saya memberikan apresiasi bahwa ini sudah merupakan salah satu langkah, selangkah lebih maju daripada tahun-tahun kemarin karena Inpres saat sekarang ini sudah betul-betul dirasakan sekalipun itu belum sepenuhnya. Nah, berikutnya adalah saya juga akan menyampaikan sesuai dengan itu kan salah satunya adalah apa yang ada di dalam paparan mempertimbangkan daerah-daerah yang di situ menjadi akses pada industri maupun pada wisata. Termasuk beberapa daerah yang saya usulkan itu di Kabupaten Kendal misalkan. Di situ ada wilayah pembangunan di wilayah jalan yang menuju ke daerah pelabuhan, disitu kan merupakan salah satu sentra kawasan industri sebetulnya tetapi jalannya rusak berat. Nah, ini tolong ini juga menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan. Dan yang berikutnya adalah saya pikir ini persoalan komunikasi ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, komunikasi Pak Menteri dan Dirjen kepada Komisi V ini juga sudah cukup bagus lah saya melihat dan memberikan apresiasi. Saya mohon juga nanti tentu kebawahnya ini juga kalau itu semakin bagus, Jawa Tengah ini kemarin cukup bagus lah Bu Wida ini kan gitu, tapi saya juga belum melihat satu komunikasi yang bagus terhadap penggantinya Bu Wida ini untuk bisa komunikasi yang lebih bagus pada teman- teman Komisi V ini. Saya pikir kalau itu clear di sini juga sudah clear nggak ada masalah kan gitu. Jadi saya pikir itu perlu dikomunikasi dengan baik dan setelah itu kalau di sana selesai saya pikir di sini sudah tidak ada masalah. Hanya itu saja persoalannya hanya persoalan komunikasi. Terima kasih Pak Ketua yang sangat baik dan baik. Akhirulkalam. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Fadholi. Selanjutnya Pak Eddy Santana, ya bersiap- siap Pak Syahrul mau? ya silakan.
37 - F - P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh sahabat Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati. Dirjen Bina Marga beserta seluruh jajaran khususnya Para Kepala Balai, selamat datang di Jakarta. Saya yang pertama, saya hanya sifatnya mendukung Pak. Pertama tadi pernyataan Pak Lasarus itu tadi menarik sekali. Memang kita sudah sering diskusikan di luar, urusan Inpres yang dikaitkan dengan fiskal. Nah, ini perlu perjuangan kita semua gitu, tapi yang kita sangat harapkan perjuangan dari PU bahwa ini bedakan dengan DAK. Kalau DAK tuh satu kesatuan dan DAU, DAK dan dana bagi hasil (DBH). Nah ini ini repot kita kalau Inpres ini sepertinya harusnya suatu program terobosan itu yang sifatnya juga ad-hoc gitu. Mungkin hanya setahun, dua tahun, tiga tahun selesai gitu Inpres, kalau bisa terus ya bagus gitu ya, nah Inpres ini. Jadi alangkah baiknya kalau, tapi saya sudah dengar, Pak Menteri sudah bersurat dengan Menteri PU bersurat ke Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa ini usulan-usulan Inpres ini memang suatu terobosan program baru yang harusnya tidak dikaitkan dengan fiskal. Karena repot Pak, misalkan ini tadi kalau di Sumatera Selatan itu Inpresnya hanya dapat dua ruas jalan padahal yang rusak puluhan ruas jalan gitu, dibandingkan Provinsi lain ya kita jadi yang mana nih pertimbangannya. Ada yang dapat belasan, dapat 7 ruas jalan, kita hanya 2. Nah, kalau saya sebutkan misalnya di OKI hilang, Ogan Komering Ilir, itu daerah miskin Pak, daerah miskin kedua di Sumatera Selatan, Muratara miskin pertama, hilang juga Inpresnya. Nah, ini jadi kriteria ini yang fiskal tinggi, fiskal sedang, fiskal rendah atau rendah sekali ini juga harus rasanya harus berubah gitu kan. Mohon ini dukungan tentu juga dukungan dari kita semua. Mungkin lintas Komisi juga, Banggar gitu juga. Nah, yang kedua saya dukung ini Pak, tadi yang disampaikan Bu Hanna. Memang itu viral sebetulnya jalan Cengal tuh luar biasa, Cengal, Tulung Selapan itu harusnya wah itu jadi perhatian. Karena itu daerah pantai timur di Sumatera Selatan yang bisa juga menghubungkan multi moda melalui laut dari selat Bangka ke pulau Bangka gitu, pulau Bangka sebelah selatan gitu ya. Nah jadi ini harapan kalau saya lihat itu memang harusnya tol sudah ada bagus, begitu keluar tol nah nanti ketemu jalan-jalan yang Cengal, Tulung Selapan yang tadi viral. Viral-nya tuh luar biasa juga, kasihan ada tiga pemudi gitu ya, berdiri di jalan becek lubang-lubang gitu, dia bilang gimana kami bisa dapat jodoh gitu kalau gak ada pemuda yang datang kesini karena jalannya rusak gitu. Iya, tapi itu bahasa Palembang bahasa sana lucu sih wah nanti saya akan perjuangkan saya bilang, mana? Nah, ini coba lihat nanti ada itu di Youtube keluar itu tapi bahasanya bahasa kampung kami. Tapi kira-kira gitu gimana kami mau dapat jodoh, nggak ada orang datang kesini karena nggak bisa datang saking rusaknya jalan itu.
38 - Makanya jadi tolong itu juga diperhatikan, saya ya agak sedih juga kalau semua dikaitkan fiskal. Sumatera Selatan saja ya fiskalnya sedang, sedang itu kalau sedang itu sudah jelek juga Pak, kalau tinggi ya gitu, sedang itu masukkan lah kriteria sedang atau rendah itu di tahap satu ini untuk Inpres pembangunan jalan. Inilah manfaat kita Pak, berhari-hari Pak Hedy kan tau kita, diskusi untuk merubah merevisi Undang-Undang No. 38 jadi Undang- Undang No. 2 Tahun 2022 itu berhari-hari kita. Dan saya rasa saya juga nggak pernah ada masuk di situ. Dan harapan kami ya pernyataan saya waktu itu APBN untuk kesejahteraan rakyat, rakyat ada dimana-mana tidak dibedakan di status jalan, rakyat itu ada di status jalan nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten Kota bahkan Desa. Jadi inilah terobosannya, alhamdulillah Pak Menterinya cerdas, jadi Inpres langsung lebih cepat daripada menunggu Peraturan Pemerintah yang mungkin waktunya lama gitu. Nah, ini jadi mohon ini jadi skala prioritas, program Inpres ini harapan dari semua harapan rakyat Indonesia tentunya untuk hidup lebih baik, lebih sejahtera dan dapat jodoh tadi, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Makasih Pak Eddy Santana, Pak Syahrul silakan. F - PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.): Terima kasih Ketua. Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati. Pak Dirjen beserta jajaran, Pak Kabalai, seluruh Kabalai yang hadir pada kesempatan ini khususnya Balai Riau Pak Yuliansyah. Singkat saja mungkin, dari pemaparan Pak Dirjen ini ada tujuh program yang akan dimasukan tahun 2024 untuk Riau khususnya. Hanya dua permintaannya Pak, yang pertama untuk penambahan lajur jalan apa ya namanya itu kelanjutan Pak ke danau Bingkung dari sungai Pinang, desa sungai Pinang ke danau Bingkung yang pernah saya komunikasikan dengan Pak Dirjen karena Pemda dulunya sudah membebaskan lahan dan menimbun Pak, tinggal aspal saja, mudah-mudahan bisa masuk tahun 2024 nanti. Karena ini juga salah satu janji politik, mudah-mudahan bisa diakomodir tahun 2024. Yang kedua adalah jalan Garuda Sakti Pak, Garuda Sakti ini kan Kubang Garuda Sakti itu jalan nasional, itu sempit sekali untuk jalan nasional. Nah, mudah-mudahan bisa terkoordinasi sama Pak Yul dengan Provinsi kemarin berjanji untuk ganti ruginya, kalau tidak ada Provinsi ya kalau lambat rasanya langsung saja lah pusat untuk ganti rugi begitu. Karena jalan-jalan truk- truk besar lewatnya ke sana untuk sampai ke terminal AKAP, kemudian truk- truk besar melewati ke Sumatera Utara, itu adalah Garuda Sakti dan Kubang Pak.
39 - Kemudian saya sedikit mengomentari, ya mungkin tambahan saja. Sedih juga kalau fiskal menjadi dasar dapat atau tidak dapatnya Inpres jalan nasional. Nah, mudah-mudahan perjuangan Pak Dirjen bersama Pak Menteri bisa kesepahaman dengan Kementerian Keuangan. Karena memang Riau itu fiskalnya tinggi kalau dihitung ya, tetapi kondisinya kalau kita buka searching di google jalan Provinsi yang paling rusak berat itu justru adalah Riau. Bukan karena tidak dibangun, tetapi karena kondisi di sana adalah truk yang merusak jalan. Sehingga untuk mereservasi jalan Provinsi saja, keuangan APBD Provinsi itu tidak cukup Pak, apalagi membangun jalan baru. Maka butuh dukungan tentunya dari APBN, apalagi ini adalah ya keadilan lah bagi Riau yang telah memberikan devisa bagi negara baik itu melalui minyak di bawah tanah ataupun minyak yang di atas tanahnya. Yang merusak jalan kita adalah truk-truk CPO Pak ya dan mudah-mudahan sekali lagi ada angin segar agar tidak memandang kepada fiskal sebuah daerah. Saya lihat hanya satu Kabupaten saja yang mendapat Pak Ketua, karena fiskal daerah-daerah lain itu cukup bagus dan tinggi. Kondisinya terus terang seluruh Kepala Daerah itu mengeluh Pak. Kampar yang sekarang APBD-nya 2,7 itu untuk jalan PU saja hanya 50 Miliar Pak untuk bisa membangun jalannya 50 Miliar, saya tidak tahu juga ini seperti apa pengelolaannya. Intinya daerah yang ada di Riau semuanya butuh ada support untuk pembangunan jalan daerahnya, terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ya dari meja Anggota sudah. Pak Irmawan silakan Pak Irmawan. F - PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.): Iya. KETUA RAPAT: Silakan. F - PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi V. Pak Dirjen beserta jajarannya, Bapak-Bapak, Ibu Kepala Balai se-Indonesia yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya singkat saja Pak Dirjen, di sebelah kanan Pak Dirjen. Pertama di Aceh itu ada ruas jalan Kumalajanto. Itu tahun 2019 kalau saya tidak salah sudah pernah kita anggarkan Pak, sudah pernah kita anggarkan tapi gagal tender karena kena refocusing pada saat itu. Jadi sampai hari ini kita tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi yang jelas di dalam laporan Bapak ini tidak muncul,
40 - yang muncul hanya Geumpang Pamo saya lihat. Jadi oleh karena itu saya berharap kepada Pak Dirjen, Pak Kepala Balai agar ruas jalan Kumalajanto ini juga bisa menjadi prioritas kita karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Aceh. Kemudian selanjutnya Pak Dirjen, di Aceh itu ada ruas jalan Bagian Tengah namanya yaitu menghubungkan Bireun-Aceh Tengah, kemudian Aceh Tengah ke Gayo Luwes dan seterusnya ke Kutacane. Ini adalah daerah pegunungan, kondisi ruas jalan ini hampir setiap hari selalu terjadi ada longsoran Pak, apalagi seperti sekarang ini kalau lagi musim-musim hujan. Dari Bireun ke Takengon saja laporan terakhir yang kami dengar ada 16 titik longsoran. Jadi oleh karena itu saya berharap kepada Pak Dirjen agar bisa memaksimalkan anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan yang ada di rute bagian tengah ini. Sehingga penanganan longsor ini tidak hanya sementara, tidak hanya longsor kemudian dibuang, tetapi kita kepingin ada penanganan yang permanen sehingga longsoran ini tidak sering terjadi lagi Pak Dirjen, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga perlu kami sampaikan bahwa seperti kita ketahui di Aceh ini tahun 2024 akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Pak. Sementara banyak akses-akses jalan ke venue-venue olahraga ini kondisinya sangat tidak bagus, sangat memprihatinkan lah. Kemarin kita sempat berbesar hati ketika ada ruas jalan yang akan ditangani oleh dana Inpres Jalan kita yaitu salah satu ruas jalan ke Waduk Keliling. Di Waduk Keliling ini Pak akan dijadikan venue-nya dayung di situ, tapi kondisi jalannya sangat parah. Sementara saya lihat dari daftar tadi, ruas jalan ke Waduk Keliling ini sudah tidak masuk di dalam Inpres tadi Pak. Saya pikir untuk melancarkan suksesnya PON ini tentu ini harus ada solusi agar pelaksanaan PON ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian ruas jalan dari Kerungraya ke Blangbintang ini juga ruas jalan ini akan dipakai akses untuk kegiatan PON dan kemarin di daftar Inpres kita masuk Pak tetapi di daftar terakhir sudah hilang lagi. Saya berharap ini bisa menjadi prioritas dan harus ada solusinya Pak biar PON kita tidak terganggu. Kemudian selanjutnya ruas jalan ke Makam Pahlawan Cut Meutia, ini kalau saya tidak salah beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita bangun separuh, tetapi hari ini belum tuntas, itu juga hilang dari Inpres kita. Saya berharap tiga ruas jalan ini ada solusinya untuk mendukung kegiatan PON yang ada di Aceh. Saya pikir ini Pak, terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik dari meja Anggota cukup. Dari meja Pimpinan silakan Pak Ridwan. F - P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) - WAKIL KETUA DPR RI: Makasih Pak Ketua, sedikit saja saya.
41 - Yang saya hormati Pak Ketua, Para Anggota Komisi V yang terhormat. Kemudian Pak Dirjen dan seluruh jajarannya. Yang pertama sedikit saya menyinggung persoalan fiskal ini soal Inpres Jalan Desa ini. Saya pikir memang tugas berat ini Pak Dirjen persoalan ini karena rakyat di masyarakat sana itu tidak tahu dia itu, yang dia tahu cuma jalan rusak, dia tidak tahu dia fiskal apa itu, jadi dia pikir apa itu fiskal dia tidak tahu sama sekali masyarakat yang ada, yang dia tahu dia mau jalan harus bagus, itu yang mereka harapkan. Nah, ini sebenarnya kebetulan Ketua Panja ini adalah saya pada waktu Undang-Undang Jalan No. 2 ini Pak. Memang Menteri Keuangan ini dari Kementerian Keuangan sejak awal tidak terlalu tertarik ini untuk membiayai jalan daerah ini. Tetapi kita dari Komisi V maupun Kementerian PUPR pada waktu itu bertahan untuk agar jalan Daerah ini dibiayai oleh APBN, karena tingkat kemantapan nasional sudah begitu jauh dibandingkan dengan jalan daerah kita yang sangat parah. Oleh karena itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua lebih jauh, ini kerja keras buat Pak Dirjen tentu bersama Pak Menteri untuk bagaimana meyakinkan Kementerian Keuangan agar jangan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan dulu itu terbawa-bawa sampai sekarang ini. Nah oleh karena itu mungkin dibuat peraturannya seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, dibuat ketentuan-ketentuannya yang pada akhirnya tidak juga semua jalan daerah itu dikerjakan langsung oleh APBN, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu, ya memang secara mutlak dilaksanakan oleh Pusat sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2022. Yang kedua Pak Dirjen, saya hanya mengingatkan melalui Pak Dirjen barangkali Pak Kabalai Jalan juga disini Pak Fredy disini ada disini mungkin ada diatas sana mungkin Pak Fredy ini. Ya persoalan itu jembatan gantung di Bombana itu yang sudah selesai pekerjaannya tapi belum dibayar 900 Juta kalau tidak salah, jangan sampai terlupakan tahun 2023 ini jadi keributan baru berikutnya lagi Pak. Pekerjaannya sudah selesai jembatan Bombana itu pada akhir tahun waktu itu, tapi tidak sempat terbayar masih ada 900 Juta, jangan sampai jadi keributan baru Pak, itu cuma 900 ntar pekerjaan jalan saja jembatan sudah dipakai oleh masyarakat, sekarang sudah dipakai, kontraktornya belum terbayar, itu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah untuk jalan Provinsi tahun 2024 itu mohon perhatian Pak, yang paling parah itu adalah di Kabupaten Buton Utara, tapi jalan Provinsi itu Pak. Jalan Provinsi di Kabupaten Buton Utara yang paling parah dengan di Kabupaten Konsel namanya Kecamatan Lalembu, itu juga jalan Provinsi itu parah sekali itu Pak jalanan sama sekali nggak bisa dilewati. Jadi itu saya minta menjadi perhatian Pak Dirjen untuk Tahun Anggaran 2024. Kemudian tadi saya sekedar pemberitahuan saja karena beberapa minggu yang lalu dari Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Belu NTT menemui kami di Komisi V ini Pak dan tadi sudah saya serahkan juga kepada Pak Dirjen untuk menjadi pemikiran Pak Dirjen sehingga menjadi perhatiannya. Saya kira hanya itu Pak Dirjen, terima kasih, Pak Ketua terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
42 - KETUA RAPAT: Makasih Pak Ridwan. Pak Sudewo ada yang mau ditambahkan? silakan mas. F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.): Terima kasih Pimpinan. Tadi kan hanya berbicara fokus soal Inpres, saya hanya nambah sedikit saja mumpung ada BPJT disini, karena saya lihat jadwal rapat pada masa sidang sekarang nggak ada rapat dengan BPJT. Jadi sekarang ini saya tanya kebetulan ada Dirjen Bina Marga juga. Yang rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban, itu tolong disampaikan progresnya sudah sejauh mana. Kemudian yang kedua pada Pak Dirjen Bina Marga. Pak itu jalan Pantura Semarang Demak itu sudah ada jalan tol. Kita fokus Demak, Kudus, kemudian Pati sampai Rembang itu banyak yang kondisi rusak, sekarang ini banyak yang rusak sedang atau rusak ringan, kalau nggak segera diperbaiki akan menjadi rusak berat. Jadi tolong dalam kebijakan anggaran tahun 2024 ruas ini diprioritaskan untuk diberi anggaran penanganannya. Kemudian khusus untuk Kudus-Pati itu kapasitas jalan kayanya perlu ditingkatkan ditambah lebarnya karena ada sekian panjang yang memang sempit gitu, kapasitasnya perlu ditingkatkan. Saya kira itu Pimpinan, makasih. KETUA RAPAT: Baik Pak Dirjen, demikian dari meja Anggota dan Pimpinan. Dan terakhir, oh silakan. F - PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.): Mumpung hadir juga Kabalai Sumbar Ketua, dulu saya pernah nyampaikan Pak Dirjen. Ada desa di Riau itu yang di mana untuk masuk ke desa itu melewati wilayah Sumbar. Mereka butuh jembatan yang tidak mungkin dibangun jembatan itu oleh Provinsi Riau karena lokasinya ada di Sumbar dan Sumbar tidak akan membangun juga karena rakyatnya di dalam bukan rakyat jembatan, Sumbar. Jadi mohon melalui nanti 2024 kebutuhannya kebutuhan Riau tapi wilayahnya ada di Sumbar. Mohon koordinasi apa namanya Balai Riau dengan Balai Sumbar, terima kasih Ketua. jadi perhatian, KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Pak Syahrul. Demikian Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian dari meja Anggota dan Pimpinan. Saya akan menambahkan sedikit beberapa hal. Pertama Pak Dirjen tentu saya juga punya dapil ya, saya lihat di pengajuan Pak Dirjen tadi cukup bagus terkait dengan tindak lanjut dari jalan paralel perbatasan, kemudian peningkatan jalan dari Putusibau-Sintang, kemudian Nanga Pinoh menuju batas Kalteng, kemudian juga terkait dengan kelanjutan dari jembatan Sambas dan duplikasi jembatan Kapuas I ya karena dua-duanya adalah multiyears ya Pak Dirjen, terima kasih.
43 - Tentu ada yang perlu juga mendapat perhatian saya lihat yang tidak dimasukan di tahun ini adalah batas antara Sintang, Sekadau dan Sanggau Pak Dirjen, ini juga kondisinya sudah mulai rusak ya, sudah mulai diperbaiki dan dua tahun berturut-turut ada program disini tapi belum tuntas Pak belum nyambung, disamping jalan yang sempit juga jembatan masih hanya bisa satu kendaraan dan bis-bis yang masuk ke Sintang dan Melawi ini sudah bis gede semua Pak. Jadi ini sangat berisiko dan tingkat kecelakaan dijalan ini tinggi, ini Pak Kepala Balai Kalbar ya kebetulan ada disini Pak Hediana ya. Kemudian jembatan gantung Pak ada dua yang roboh baru-baru ini, satu di Kapuas Hulu ya itu kita sudah dikunjungi oleh dari pihak Balai. Kemudian ada satu lagi di Sepauk Kecamatan Sepauk di Kabupaten Sintang ini makan korban Pak, ini robohnya kelihatannya saya dapat di kiriman dari teman itu kemarin atau tadi malam itu ada beberapa orang jadi korban, ini Kalimantan ini kita diketahui sungainya lebar-lebar ya jadi penduduknya nyebar ke mana- mana dan sangat membutuhkan banyak jembatan gantung. Saya rasa itu, kembali ke soal Inpres. Memang saya berharap kita tidak berdebat lagi soal ini nanti tahun depan Pak Dirjen. Makanya kami minta kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apa yang perlu dukungan politik lagi dari DPR untuk mempertegas gitu loh Pak. Supaya jalan daerah ini harus kita intervensi, daerah membutuhkan dan juga sejarah itu menunjukan Pak. Selama sekian tahun saya di Komisi V ini sudah hampir 15 tahun Pak, pergerakan kondisi jalan nasional ke jalan Provinsi dan jalan Kabupaten itu hampir tidak berubah. Ya kondisi mantap jalan Kabupaten dan Provinsi itu kisaran 40-60% ya, hanya beberapa daerah maju yang sedikit membaik Pak. Tapi itu terutama di daerah-daerah pergerakannya hampir tidak ada perubahan dari 40 jalan Kabupaten dan 60 jalan Provinsi persentasenya kondisi mantap. Inilah dasarnya dulu, sehingga kita memasukan salah satu pasal di Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 manakala daerah tidak mampu membangun jalannya maka akan diintervensi oleh Pemerintah Pusat. luar pulau Jawa Nah, dulu saya masih ingat dari Bappenas dan Kementerian Keuangan seperti yang Pak Ridwan tadi sampaikan, memang tidak setuju akan hal ini ya. Sehingga mereka juga sekarang kelihatannya masih setengah hati Pak Dirjen, melepas kewenangan jalan daerah ini kepada Pemerintah Pusat. Pertanyaan saya, apa perasaan Kementerian Keuangan dan Bappenas menonton, bahasa saya menonton Pak, memelototi? apakah mereka menikmati hancurnya jalan daerah sekian puluh tahun ini dengan rasa senangnya rasa bangganya melihat kondisi jalan daerah seperti itu? sehingga mereka sekarang masukan lagi klausul melihat fiskal daerah. Yang harus dilihat itu sebetulnya kondisi jalannya bukan fiskalnya. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua Kepala Daerah menjadikan jalan itu prioritas kadang-kadang Pak. Bisa jadi juga tidak menjadikan itu prioritas dalam program kerjanya, itu juga masalah gitu loh. Oleh karenanya maka tadi saya minta kepada Kementerian PUPR untuk melakukan kajian. Kalau ternyata revisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 itu kita anggap belum cukup, kita mesti pertegas lagi Pasalnya yang penting kita
44 - sepakat Pak Dirjen, Bapak sepakat, kita sepakat, kita revisi, masih ada satu tahun kita disini, kita revisi kita pertegas kewenangan Pemerintah Pusat terkait jalan-jalan Daerah, secara teknis nanti kita bicarakan. Kalau menurut saya ini perlu Pak, supaya apa? supaya ini menjadi tegas dan jelas. Ini seperti saya bilang tadi, kepalanya dilepas, ekornya dia pegang lagi Pak. Kan dia yang menentukan bendahara negara, Bapak nggak bisa apa-apa, ya kalau kita nganggarkan terus duitnya nggak dikasih ya sama saja kan Pak Dirjen kan itu tetapkan. Kemudian diskusinya hari Kementerian pun sudah membuat list daftar yang layak untuk menerima Inpres sangat banyak jumlahnya. Tetapi tadi Kementerian Keuangan dengan Bappenas membuat kriteria fiskal yang akhirnya membuat ketidakleluasaan kembali Kementerian PUPR untuk mengintervensi jalan daerah. ini, Undang-Undang sudah kita Saya pikir ini harus kita carikan jalan keluarnya, kita sepakat Pak apapun akan kita sepakati. Sebetulnya sederhana saja Pak, sebagus apapun jalan nasional, sebagus apapun jalan tol, kalau jalan daerah ini tidak bisa kita perbaiki, sebetulnya masalah kita tidak selesai. Ayo kita hitung berapa banyak masyarakat yang hidup dijalan nasional dan jalan tol dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di jalan daerah. Sederhana Pak, kaitkan dengan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Maka dulu waktu di sini saya masih ingat saya bicara dengan Bappenas dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bilang, kita nggak ada uang. Saya bilang Bapak siapa? kok berani-beraninya Bapak ngomong kita nggak punya duit. Kalau negara sudah memerintahkan, nggak ada cerita bilang negara nggak punya uang seperti tadi Pak teman tadi yang sampaikan saya lupa. Bahwa kita katanya hutang kita masih wajar, kita punya cadangan devisa banyak, tapi begitu kita bikin Inpres bilang nggak ada duit, gimana ini? gitu loh. ini sudah memerintahkan Undang-Undang Nah, Bappenas juga saya bilang kemarin itu Krisna asalnya dari mana kalau terkait pembangunan jalan daerah, apa pijakan hukumnya? kan itu yang kita diskusikan kemarin, nggak bisa jawab kok. Darimana asal Krisna itu? aturan dari mana dia bikin? sementara harus merujuk kepada Undang-Undang Jalan yang lex specialis mengatur tentang itu. Pak Dirjen, kami berdiri tegak Pak kalau soal ini, ya dukung, kami mendukung Bapak sepenuhnya memperjuangkan supaya jalan daerah ini bisa kita intervensi. Soal kriteria, nah ini barangkali yang perlu kita diskusikan. Karena saya melihat kalau hemat saya Pak, saya melihat kelemahannya di kriteria, kriteria yang harus kita diskusikan seperti apa kriteria jalan daerah yang harus kita intervensi, ini menurut saya harus diperjelas. Karena kalau saya baca di Inpres juga Pak tidak memasukan ini secara jelas di Inpres itu kriterianya. Contoh, seperti saya sering sampaikan beberapa waktu lalu. Kita buat mungkin jalan strategis daerah, nah jalan strategis daerah kita bikin terkait dengan jalan strategis daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah misalnya, baru PU membuat skenarionya, kriterianya. Jadi nanti diskusinya dengan PU kita, nggak lagi dengan pandangan Bappenas saja. Nah, ini seolah-olah Bappenas lebih pintar dari Pak Dirjen Bina Marga soal jalan, nah ini yang kacau juga kita kadang-kadang ini.
45 - Jadi saya rasa itu barangkali teman-teman sekalian, soal ini saya berharap terkait dengan anggaran. Yang belum ada, teman-teman ya di Banggar ya saya minta tolong dari Komisi V yang ada di Badan Anggaran. Tolong dibicarakan ketika rapat dengan Menteri Keuangan dengan Bappenas, anggaran terkait dengan Inpres Jalan Daerah ini untuk tahun anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Demikian dari saya Pak Dirjen, tidak perlu panjang lebar menjawab kami ya, Bapak sudah catat semua, yang singkat-singkat saja Pak. Demikian saya akhiri, saya persilakan Pak Dirjen untuk menyampaikan jawaban singkat. Nanti yang lain dijawab secara tertulis saja, saya persilakan. F - P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.): Interupsi sedikit Pimpinan. Ketua luar biasa hari ini. KETUA RAPAT: Kita sudah dengan seriusnya pengen mendengar ini. ANGGOTA KOMISI V DPR RI: Itu ada pasalnya wan, nggak boleh kaya gitu. KETUA RAPAT: Sudah, Pak Dirjen silakan. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc): Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Pimpinan, Pak Anggota. Saya kira memang yang masalah Inpres Jalan Daerah ini kalau kriterianya kan kita sudah memang atur ada plus minusnya kalau kriteria ketat sama kriteria agak loose itu ada plus minusnya juga. Ya memang ini di tahap berikutnya memang kemudian ada kriteria masalah fiskal. Tapi ini kan tidak kemudian sifatnya membatalkan sepemahaman kami, tapi ditunda dan mungkin saya perlu klarifikasi, yang itu adalah Kementerian Keuangan, bukan Bappenas Pak, Kementerian Keuangan ingin mengklarifikasi ke Bappenas. Nah, ini kita akan kawal klarifikasi ini ya sehingga nanti kita coba cari solusinya. Sebenarnya kita sudah ada solusinya yaitu dengan membuat skema cost sharing terutama untuk yang kapasitas fiskalnya sedang, tinggi dan sangat tinggi. Nanti kita akan buat cost sharing sehingga tidak memberikan kesan bahwa daerah-daerah itu lepas tangan gitu. Ini yang kita lagi buat nanti Kepala Balai lengkap disini kita akan perintahkan untuk berkomunikasi dengan Pemda-Pemda untuk mengidentifikasi cost sharing Pemda seperti apa. Saya kira pola ini juga dijalankan di Lampung, di Lampung itu kita minta Pemdanya cost sharing, mereka mengerjakan apa, kita mengerjakan apa. ingin mengklarifikasi
46 - Kemudian mengenai saran Pak Ketua, nanti kita tindaklanjuti itu kita punya bagian hukum di bawah Pak Sesditjen untuk melakukan telaah hukum yang terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 3 khususnya yang terkait dengan penanganan jalan daerah. Ini memang kami sampaikan betul Pak, terima kasih sekali bahwa kita butuh dukungan dari termasuk Banggar saya kira. Karena kalau ini nanti masuk ke BUN lagi Pak, kenapa kita ingin masuk ke postur anggaran di kita. Kalau masuk ke BUN lagi itu tidak bisa digunakan untuk multiyears contract di jalan daerah, padahal kita design beberapa jalan daerah itu karena cukup panjang, kita lakukan multiyears. Ini kalau multiyears kalau BUN itu tidak boleh digunakan untuk lanjutan multiyears, itu sebabnya kita juga mohon bantuan nanti agar itu masuk ke postur anggaran reguler di kita. Kemudian yang tadi ada masalah jalan daerah yang kecil-kecil itu memang karena pendekatan kita adalah konektivitas. Jadi kalau ada usulan yang jalannya kecil-kecil dibawah tadi dikatakan di bawah Rp20 Miliar kita akan lihat apakah itu bagian dari satu kesatuan konektivitas atau yang terpencar, yang terpencar itu memang Pak Menteri melarang Pak, karena dianggap tidak membantu konektivitas. Tapi kalau itu bagian dari membangun suatu konektivitas kita akan lihat, nanti kita akan satukan itu. Kemudian Pak Irwan saya kira kita memang sedang berusaha Pak ini Pak bagaimana pelaksanaan di Kaltim ini cepat gitu ya. Kita melihat ada masalah nih di penyelenggara jasa konstruksi di Kaltim ini di luar IKN ya karena seringkali bermasalah Pak dengan penyedia jasanya, nanti mohon bantuan juga Pak Irwan di sana. Yang lain saya kira terima kasih Bu yang Malut ya, drainasenya tidak ada nih kalau sampai akhir tahun jalan di Malut nggak ada kita ganti aja Kepala Balainya Bu ya, ini Kepala Balainya ada disini nih, masa ada jalan nasional nggak ada drainasenya. Padahal kita juga ada instrumen padat karya untuk drainase jalan. Jadi mestinya itu bisa dimanfaatkan Pak Erdy ya, jangan sampai jalan nasionalnya nggak ada drainasenya malu kami kan. Kemudian, saya kira jalan. F - PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, MCOMN&MEDIAST): Iya, izin Pimpinan sebentar satu menit. KETUA RAPAT: Iya iya sebentar-sebentar, iya Bu silakan. F - PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, MCOMN&MEDIAST): Pak Dirjen tadi saya membahas tentang perbaikan jalan di Halteng di Weda Pak. Barusan saya dapat kabar jalan yang saya maksud, untuk ruas jalan yang saya maksud baru saja menelan korban. Dan saya ingat tahun lalu Pak
47 - Bupati sudah berkirim surat untuk perbaikan jalan tersebut karena memang sudah menelan korban yang sangat banyak. Jadi mohon perhatiannya, terima kasih. KETUA RAPAT: Oke. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc): Oke kita catat khusus Bu ya, apalagi kalau itu menelan korban pengguna jalan, saya kira berlawanan dengan misi kita kan gitu. Terima kasih Bu atas masukannya, nanti ini mohon jadi catatan di Direktorat Preservasi II dan Kepala Balainya. Kemudian ada hal-hal lainnya mungkin nanti tadi kami jawab secara tertulis saja. Saya kira Pak Ketua hal-hal yang, terima kasih atas usulan- usulannya untuk 2024. Tapi saya kira nanti karena masih panjang ceritanya, 2024 kita akan bahas secara detail. Saya kira sementara segitu dulu Pak Ketua. KETUA RAPAT: Baik. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc): Terima kasih banyak atas segala dukungan, arahan, kritikan dan masukannya, makasih. KETUA RAPAT: Baik Pak Dirjen, terima kasih. Saya rasa demikian ya karena kita ini kan masih panjang. Kita tunggu Pak Dirjen nanti jawaban dari Pak Dirjen terutama soal Inpres ini. Kita tunggu Pak karena kami di Komisi ini terus berdiskusi Pak ya mencari jalan keluar, ya bagaimana supaya kondisi ini tidak bertahan terus menerus gitu loh. Tadi kan teman-teman juga bilang, ya saya juga kadang- kadang kan di politik ini menggelitik juga Pak Dirjen. Ini Partai Pemerintah, nah kalau Irwan ini canda sama saya, ini kan Demokrat, ini PDI Perjuangan Pak, canda dia bilang, jalan saya hancur semua di kampung, tetapi duit digelontorkan semua di IKN nah, ngomong ke saya. Saya harus bela diri kan Pak, nah IKN itu kan dikampungmu Wan bukan dikampungku, saya bilang gitu kan. Masa kamu nggak terima kasih? jadi kita berdebat Pak soal ini soal jalan ini. Ini akibat dari jalan tadi Pak, bahkan kita timbul pemikiran Pak Dirjen, ya sudahlah seperti jalan Provinsi, ambil alih saja oleh Pemerintah Pusat misalnya, gitu loh. Toh Provinsi itu kan Wakil Pemerintah Pusat di daerah, jalan Provinsi bagus semua nggak? kan kita baru ramai kemarin soal jalan Provinsi.
48 - Jadi rakyat itu sebetulnya nggak perlu tuh kewenangan siapa Pak, rakyat itu yang butuhkan adalah jalan itu bagus, beban hidup mereka ringan, sudahlah soal kekuasaan itu, semua pingin semua Pak berkewenangan soal itu. Tetapi sudah berapa puluh tahun Indonesia ini merdeka. Saya melihat saja Pak kenapa kita ngotot masukan pasal ini kemarin, saya sudah 15 tahun di sini Pak. Sudah dari gagah, masih muda dulu Pak Boy 15 tahun kita wah masih ganteng betul kita, pada mulai tua hari ini, duduk di kursi ini terus saya Pak dan selalu di sini nih, belum pernah saya kesana Pak, di barisan depan ini terus, baru orang mau bilang, eh Pak Lasarus lu kan Ketua di situ sudah 15 tahun, ini jalan daerah seperti ini ngapain saja DPR? muka mau ditaruh di mana Pak saya. Lebih garang ini, ini lebih garang, Pak Boy tidak perlu api-api kita, kali ini kita gas betul ini. Karena ini sudah memang waktunya kalau menurut saya ya, diskusinya kan masyarakat itu nggak perlu soal ini kewenangan siapa Pak. Masyarakat tuh perlunya jalan ini bagus, biaya hidup mereka ringan, kemudian ongkos produksi ringan, ekonomi mereka bisa tumbuh. Bapak bayangkan kalau bisa kita siapkan Pak Hedy Pak Dirjen 100 Miliar sampai 150 Miliar misalnya setahun kita hantam ke jalan daerah ini, Bapak bayangkan coba, 100 Triliun maksud saya ya 100 Triliun atau kalau mampu 100 Triliun lebih per tahun. Saya rasa dalam 10 tahun jalan daerah sudah mulus semua Pak. Pertanyaannya bisa nggak negara ini? masa kita nggak bisa Pak Dirjen, nggak mungkin kita nggak bisa lah, pertannyaannya mau nggak itu saja soalnya. Dan kami sudah bertekad dari Komisi V ini didukung kita oleh daerah Pak, kami ini kan punya daerah semua. Ya kalau yang berkuasa kita udah dengar semua Pak. Tapi rakyat miskin yang tadi Pak Eddy Santana bilang, siapa bisa mau sama kami disini bagaimana bisa dapat jodoh, orang nggak bisa datang ke tempat kami, ini kan sindiran yang memalukan Pak ya. Jadi saya rasa hal seperti ini harus kita bisa tuntaskan. Bapak Ibu sekalian. Saya rasa hari ini sudah dapat saya duga bahwa jalan daerah ini Inpres ini akan menjadi pembicaraan yang menarik, ternyata benar. Oleh karenanya mudah-mudahan kita tunggu ya apa nanti jawaban dari Pemerintah apakah sudah cukup aturan yang ada atau perlu kita perbaiki, kita tunggu saja Pak. Kalau perlu kita perbaiki, kami akan dorong lagi inisiatif DPR, kita revisi lagi Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan itu, supaya menjadi lebih tegas dan jelas untuk Pemerintah Pusat dapat mengintervensi jalan daerah yang sudah puluhan tahun tidak pernah bisa baik kondisinya. Sekarang kita langsung ke kesimpulan. DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI DENGAN DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PADA HARI SELASA, 4 JULI 2023. 1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2023, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023,
49 - dimana capaian per 3 Juli 2023 sebagai berikut: Ditjen Bina Marga, Realisasi Keuangan 26,08% dan Realisasi Fisik 29,04%. 2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut: Pagu Kebutuhan Ditjen Bina Marga sebesar Rp62.085.406.920.000. Pagu Indikatifnya 49 Triliun. Jadi terjadi backlog untuk program tahun 2024 sebesar Rp13.085.406.920.000. 3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2024. 4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melakukan kajian terhadap Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah terkait dengan kriteria penanganan jalan daerah yang merujuk kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, serta melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI. Teman-teman Komisi V sepakat? Sepakat. Pak Dirjen? DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc): Setuju. KETUA RAPAT: Setuju. (RAPAT: SETUJU) Baik, kita tepuk tangan bersama untuk kesepakatan rapat hari ini. Pak Dirjen, terima kasih atas atensinya dengan seluruh jajaran dan para Kepala Balai yang sudah jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menghadiri rapat pada hari ini, terima kasih banyak. Saya atas nama Pimpinan mohon maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup saya beri kesempatan kepada Pak Dirjen untuk menyampaikan kata-kata penutup. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc): Baik, terima kasih.
50 - Pimpinan, Anggota Dewan yang kami hormati. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kritik, arahan, masukan, sarannya dan kami mohon maaf apabila dalam kesempatan kali ini ada hal-hal yang tidak pas atau menyinggung, tentu bukan maksud kami sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, terima kasih sekali lagi. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik. Bapak Ibu sekalian. Demikianlah rapat kita pada hari ini, dengan mengucap syukur alhamdulillah rapat kita saya nyatakan ditutup. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. (RAPAT DITUTUP PUKUL 16.50 WIB) JAKARTA, 4 Juli 2023 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, TTD NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H. NIP. 196912021998032002