DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Ana Hidayatur Rohmah Tempat tanggal lahir : Demak, 03 Agustus 1997 Jenis kelamin : Perempuan Agama : Islam Alamat Demak : Desa Kendal doyong RT 02 RW 04 Wonosalam No.Hp : +6285740495259 Email : Orang tua : Ayah/ Mutamakin Ibu/ Aizah Pekerjaan orang tua : Ayah/ Nelayan Ibu/ Pedagang Pendidikan: 1. SD N Kendal doyong 1 Kab Demak, lulus tahun 2009 2. MTs NU Jogoloyo Kab Demak, lulus tahun 2012 3. MAN Demak kab Demak, lulus tahun 2015 4. UNISSULA Semarang sampai sekarang. Demak, 21 Februari 2019 Ana Hidayatur Rohmah NIM. 30501502699
HASIL WAWANCARA Nama : Drs H Asy'ari, MH NIP : 19551125.198203.1.003 Agama : Islam 1. Apa dasar pengadilan dalam menentukan syarat saksi perceraian? 2. Bagaimana perbedaan antara syarat saksi pernikahan dengan syarat sakis percerain? 3. Menurut bapak, lebih baik mana antara saksi Muslim atau saksi non- Muslim dalam persidangan perceraian? 4. Apakah tidak khawatir, jika kesaksian non-Muslim itu dipercaya kesaksiannya? 5. Bagaimana menurut bapak, jika ada pengadilan yang tidak membolehkan kesakisan non-Muslim dalam penyelesaian perkara perceraian? 6. Apakah ada dampak dalam menggunakan saksi non-Muslim di perkara perceraian? Jawab: 1. Yang menjadi dasar dalam menentukan syarat saksi persidangan perceraian adalah hukum acara perdata salah satunya adalah UU No 7 Tahun 1989 pasal 54 yaitu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum juga berlaku di Pengadilan Agama 2. Syarat nikah itu harus memakai saksi. Dan saksi itu adalah rukun perkawinan. Mengenai saksi nikah syaratnya adalah laki-laki, muslim, adil, berasal sehat (aqil), dewasa/ baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dan saksi nikah harus hadir serta menyaksikan secara langsung akad pernikahan serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Sedangkan saksi perceraian itu sebenarnya tidak menggunakan saksi. Yang didatangkan dalam
persidangan itu saksi dalam hal menjelaskan kondisi rumah tangga para pihak. Jadi saksi itu tidak menyaksikan perceraiannya. 3. Kalau bisa diambilkan dari orang Islam. Tetapi karena fokusnya untuk mengetahui kondisi rumah tangga para pihak, maka tidak terikat dengan Agama yang dianut. 4. Menurut saya, tidak khawatir karena saksi itu sudah disumpah dan berjanji menurut Agamanya masing-masing. Orang yang sudah disumpah sudah dapat dipercaya. Dan tidak perlu dicurigai keterangannya. 5. Tidak ada hakim yang melarang saksi non-Muslim untuk dimintai keterangannya. Jika ada pengadilan yang tidak membolehkan saksi non- Muslim berarti tidak menggunakan hukum acara perdata. Jika hanya saksi Islam yang datang ke Pengadilan Agama maka pengadilan itu disebut Pengadilan Islam. Untuk saksi itu tidak mengatur apa agamanya. Yang penting saksi itu mengetahui kejadian perkara para pihak. 6. Tidak ada dampak. Karena keterangan dari saksi apapun itu diangap sama. Yang penting syarat formilnya terpenuhi
HASIL WAWANCARA Nama : Drs H Ahmad Manshur Noor NIP : 19561216.198603.1.001 Agama : Islam 1. Apa dasar pengadilan dalam menentukan syarat saksi perceraian? 2. Bagaimana perbedaan antara syarat saksi pernikahan dengan syarat sakis percerain? 3. Menurut bapak, lebih baik mana antara saksi Muslim atau saksi non- Muslim dalam persidangan perceraian? 4. Apakah tidak khawatir, jika kesaksian non-Muslim itu dipercaya kesaksiannya? 5. Bagaimana menurut bapak, jika ada pengadilan yang tidak membolehkan kesakisan non-Muslim dalam penyelesaian perkara perceraian? 6. Apakah ada dampak dalam menggunakan saksi non-Muslim di perkara perceraian? Jawab: 1. Menurut saya, yang menjadi dasar dalam menentukan syarat saksi perceraian adalah Al-Qur'an yakni QS Al-Ahzab ayat 36. Karena sudah ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis tentang syarat saksi. 2. Syarat saksi nikah sudah diatur dalam KHI. Dimana saksi nikah itu harus Islam dan menyaksikan acara akad pernikahan tersebut. Sedangkan saksi perceraian itu tidak ada, yang ada saksi alasan pembenaran. Dimana saksi itu dimintai keterangannya sebagai alat bukti. 3. Menurut saya, sebagai orang Islam kita harus memilih orang yang sama dengan kita. Apalagi permasalahan dalam menyampaikan keterangan. saksi dalam perceraian yang menyampaikan alasan pembenaran terhadap permasalahan para pihak, itu harus Islam dan bisa dipercaya
4. Saya khawatir dengan saksi non-Muslim. Dan itu sebabnya saya memilih orang Islam yang dimintai keterangnnya dalam persidangan. Sebagai orang Islam kita harus membumikan hukum Islam untuk ditegakkan. 5. Mengenai pengadilan yang tidak membolehkan saksi non-Muslim itu tidak ada. Karena secara umum pengadilan menggunakan hukum acara perdata. Mengenai syarat saksi persidangan perceraian saya lebih condong ke Hukum Islam. Meskipun pengadilan memakai hukum acara perdata. 6. Tidak ada dampak dalam menggunakan saksi muslim maupun non- Muslim. Tetapi saya lebih percaya dengan saksi Islam untuk dimintai keterangannya. Karena kita seiman.
HASIL WAWANCARA Nama : Drs H Ma'mun NIP : 19580303.198510.1.001 Agama : Islam 1. Apa dasar pengadilan dalam menentukan syarat saksi perceraian? 2. Bagaimana perbedaan antara syarat saksi pernikahan dengan syarat sakis percerain? 3. Menurut bapak, lebih baik mana antara saksi Muslim atau saksi non- Muslim dalam persidangan perceraian? 4. Apakah tidak khawatir, jika kesaksian non-Muslim itu dipercaya kesaksiannya? 5. Bagaimana menurut bapak, jika ada pengadilan yang tidak membolehkan kesakisan non-Muslim dalam penyelesaian perkara perceraian? 6. Apakah ada dampak dalam menggunakan saksi non-Muslim di perkara perceraian? Jawab: 1. Dasar pengadilan dalam menentukan syarat saksi perceraian adalah PP No 9 Tahun 1975 bahwa perceraian itu harus di dengar persaksian orang- orang terdekat yakni keluarga. Terutama dalam perselisihan. Pengadilan juga menggunakan dasar hukum acara perdata yakni HIR pasal 139-152, 168-172. Sebab-sebab terjadinya perceraian yang diperlukan saksi dalam hal hukum acara. QS Al-Thalaq ayat 1-2 juga menjelaskan tentang saksi . 2. Syarat saksi perceraian antara lain: dewasa, melihat kejadian, mendengar, berakal sehat dll. Saksi perceraian di Pengadilan adalah saksi tentang kejadiannya bukan saksi perceraian. Karena perceraian itu tidak ada saksinya. Yang perlu ada saksi itu ketika habis masa iddah supaya orang mengetahui kalau mereka sudah bercerai. Dengan bukti adanya akta cerai. Karena pada dasarnya perceraian itu tidak menggunkan saksi, yang menyaksikan perceraian itu adalah majelis hakim.
3. Jika ditanya lebih baik mana, tentunya orang Islam yang lebih baik. Tapi di Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk menerima kesaksian non-Muslim sebagai saksi kejadian pertengkarannya untuk dimintai keterangan. 4. Sebenarnya tidak perlu khawatir, karena yang saya ungkapkan diatas, bahwa perceraian itu tidak ada saksi. Yang ada adalah sakis kejadian pertengkaran para pihak. Orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian tersebut. Dan saksi itu hanya prosedur acara dalam hal yang akan terjadinya perceraian. 5. Bukan pengadilan yang tidak memperbolehkan. Tetapi perseorangan dari mereka yang tidak membolehkan saksi non-Muslim di pengadilan. 6. Tidak ada dampaknya. Dampak itu bukan karena saksinya. Saksi yang datang di Pengadilan itu saksi yang melihat kejadian perkara para pihak. Yang menilai kedudukan saksi itu adalah hakim. Pembuktian dari keterangan saksi didengar olehkedua belah pihak. Dampak baiknya untuk menguatkan bukti tersebut.
HASIL WAWANCARA Nama : Drs H Mashudi, MH NIP : 19630912.199103.1.003 Agama : Islam 1. Apa dasar pengadilan dalam menentukan syarat saksi perceraian? 2. Bagaimana perbedaan antara syarat saksi pernikahan dengan syarat sakis percerain? 3. Menurut bapak, lebih baik mana antara saksi Muslim atau saksi non- Muslim dalam persidangan perceraian? 4. Apakah tidak khawatir, jika kesaksian non-Muslim itu dipercaya kesaksiannya? 5. Bagaimana menurut bapak, jika ada pengadilan yang tidak membolehkan kesakisan non-Muslim dalam penyelesaian perkara perceraian? 6. Apakah ada dampak dalam menggunakan saksi non-Muslim di perkara perceraian? Jawab: 1. Saksi perceraian itu berdasarkan hukum acara yakni HIR. Dimana didalamnya sudah dijelaskan mengenai syarat formil dan materiilnya. Dan yang paling penting adalah orang terdekat yaitu keluarga dan itu sangat diutamakan. Dalam rangka lebih mengetahui permasalahan, intinya yang menjadi saksi syaratnya tau apa yang dilihat dan didengar dari kejadian tersebut. Kedudukan saksi hanya memberi keterangan tentang kondisi rumah tangga para pihak. 2. Saksi dalam perceraian itu melihatnya kepada hukum acara HIR, jika menggunakan hukum Islam maka akan banyak perbedaan pendapat dan tidak ada keseragaman hukum. Dalam penyelesaian perkara maka harus berpedoman sama supaya tidak ada kasus yang sama tetapi penyelesaiannya berbeda. Karena dalam KHI tidak dijelaskan mengenai syarat-syarat saksi perceraian itu artinya Ulama Indonesia sepakat untuk
syarat saksi itu dilihat dari hukum acara HIR. Berbeda dengan syarat saksi pernikahan yang sudah diatur dalam KHI. 3. Menurut saya, karena dalam hukum acara tidak melihat seorang saksi dari sisi Agama, maka saya tidak mempermasalahkannya. Yang penting saksi perceraian itu mengerti kondisi rumah tangga para pihak. Tetapi jika ditanya yang paling baik, maka orang Islam. Akan tetapi jika tidak ada pihak keluarga, maka tidak bisa dipaksa. Artinya saksi non-Muslim pun diperbolehkan. 4. Masalah khawatir atau tidak itu menjadi pertimbangan hakim. Meskipun muslim tapi tidak mengetahui perkara dan tidak dapat dipercaya maka saksi itu dikesampingkan. Karena dalam hukum acara perdata yang berlaku tidak melihat dari sisi Agama dari saksi. Dan saksi itu sudah disumpah. 5. Menurut saya, Syariat Islam yang dipakai Pengadilan Agama itu sama karena berdasarkan hukum Islam. Tetapi kalau diterapkan dalam hukum positif maka tidak bisa. Karena hakim harus berfikir secara kafaah (keseluruhan). Pengadilan Agama memberlakukan hukum positif bukan hukum normatif. Sedangkan hukum Islam itu hukum normatif. 6. Tidak ada dampak dalam penggunaan saksi. Permasalahan perceraian itu bukan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena keduanya salah. Kedudukan saksi itu hanya sebatas memberikan keterangan tentang permasalahan para pihak.
HASIL WAWANCARA Nama : Drs M Rizal, SH.,MH NIP : 19670403.199202.1.004 Agama : Islam 1. Apa dasar pengadilan dalam menentukan saksi perceraian? 2. Bagaimana perbedaan antara syarat saksi pernikahan dengan syarat sakis percerain? 3. Menurut bapak, lebih baik mana antara saksi Muslim atau saksi non- Muslim dalam persidangan perceraian? 4. Apakah tidak khawatir, jika kesaksian non-Muslim itu dipercaya kesaksiannya? 5. Bagaimana menurut bapak, jika ada pengadilan yang tidak membolehkan kesakisan non-Muslim dalam penyelesaian perkara perceraian? 6. Apakah ada dampak dalam mengguna kan saksi non-Muslim di perkara perceraian? Jawab: 1. yang menjadi dasar landasan pengadilan dalam menentukan saksi perceraian adalah hukum acara perdata yaitu HIR. Dalam undang-undang disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku dipengadilan semu juga berlaku untuk peradilan Agama. Termasuk tentang kedudukan saksi. Dalam hukum acara perdata khususya di HIR itu mengsyaratkan bahwasanya saksi harus beragama Islam. Karena hukum acara perdata itu hukum umum. Hukum yang juga berlaku di pengadilan Negeri. 2. Karena pada dsaranya pernikahan itu kembali pada aturan Agama. Dimana syarat berAgama harus Islam, jadi secara tidak langsung pernikahan harus menggunakan saksi Muslim. Tetapi untuk permasalahn perceraian, perceraian yang terjadi karena perselisihan terus menerus maka harus mendengarkan keterangan dari pihak keluarga untuk dijadikan alat bukti
saksi. Dan saksi itu tidak melihat batas Agama yang dianut oleh keluarga tersebut. 3. Jika saksi muslim mengetahuinya hanya sebatas mendengarkan dari pihak lain maka tidak bisa diterima karena hanya mendengarkan dari orang lain. Tetapi jika orang non-Muslim mendengar, melihat dan mengetahui perkara tersebut maka pihak itulah yang diterima kesaksiannya. Meskipun mereka sama-sama dari pihak keluarga. Dan kesaksian orang non-Muslim itu yang menjadi pertimbangan hakim untuk diterima kesaksiannya. Kesaksian yang diterima adalah orang yang mengetahui dan melihat perkara tersebut dilihat dari sisi keterangannya bukan semata-mata diilihat dari sisi Agamanya. 4. Tidak khawatir, karena dalam persidangan kebenaran dipertimbangkan hakim adalah kebenaran formil. Artinya keterangan yang diberikan itu sudah sesuai dengan hukum Acara perdatanya, saksi itu sudah disumpah dan keterangan yang diberikan juga sebatas apa yang dia ketahui. 5. Menurut saya, pengadilan itu bukan tidak memperbolehkan. Karena syarat Agama itu bukan syarat sebuah kesaksian. Kalaupun ada bisa dihitung dengan jari. Hukum positif tidak mengenal syarat Agama di sebuah Pengadilan. 6. Tidak ada dampaknya. Saksi perceraian hanya sebatas memberi keterangan masalah rumah tangga para pihak. Dan di Pengadilan Agama itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku dimana tidak membedakan antara saksi Muslim dan non-Muslim. Yang jelas saksi perceraian itu dia mengetahui, melihat dan mendengar kejadian tersebut. Dan saksi itu harus disumpah. yang