BENARKAH APKI TELAH MATI ? Rusidi Artikel ini diangkat penulis setelah menerima pertanyaan dari beberapa orang teman pendiri APKI (Asosiasi Profesi Kersipan Indonesia). Mereka bertanya karena merasa binggung dengan diselenggarakannya konggres I AAI (Asosiasi Arsiparis Indonesia) pada tanggal 19-20 Mei 2005 di Jakarta. Penulis dapat memaklumi dan memahami sikap mereka karena mereka adalah para pelaku sejarah yang turut membidani lahirnya APKI. Pembentukan APKI pada Tanggal 9 September 2004 karena di Indonesia belum ada organisasi yang mewadahi profesi kearsipan, sebagaimana pernyataan tertulis Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) yang dibacakan sendiri oleh Drs. Djoko Utomo, MA sebelum pembahasan dimulai sebagai berikut : "......Perlu pula kiranya saya sampaikan disini bahwa profesi kearsipan (arsiparis) di Indonesia secara resmi telah diakui oleh pemerintah sejak tahun 1990 (Keputusan Menpan Nomor 36 Tahun 1990). Namun demikian sampai saat ini wadah (asosiasi/ ikatan arsiparis) dan kode etik arsiparis belum ada. Padahal wadah (asosiasi/ikatan arsiparis) dan kode etik tersebut sangat penting untuk peningkatan dan pengembangan profesionalisme kearsipan di Indonesia. Sehubungan dengan itu perlu segera direalisasikan tentang asosiasi dan kode etik tersebut. Untuk itu tidak ada salahnya apabila forum yang berbahagia ini setidaknya dapat merealisasikan terbentuknya wadah (asosiasi/ikatan) tersebut dan kemudian menyusun kode etik sebagai panduan kerja ......" Nama APKI merupakan nama yang ditawarkan oleh ANRI selain AAI. Selain nama APKI dan AAI pada waktu pembahasan juga muncul beberapa nama seperti HAI (Himpunan Arsiparis Indonesia), IPKI (Ikatan Profesi Kearsipan Indonesia), HIPKI (Himpunan Profesi Kearsipan Indonesia), IAI (Ikatan Arsiparis Indonesia), dan masih banyak lagi nama-nama yang diusulkan dari para peserta. 1
Setelah melalui pembahasan yang sangat demokratis akhirnya disepakati bahwa APKI sebagai wadah arsiparis Indonesia dengan alasan : Pertama , berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 9 Tahun 2002 arsiparis hanya sebatas pegawai negeri sipil. Sehingga kalau menggunakan nomenklatur 'arsiparis' akan terjadi pengkerdilan diri karena secara kwantitatif maupun kwalitatif arsiparis belum bisa disamakan dengan jabatan fungsional lainnya seperti guru atau dokter. Dengan menggunakan nomenklatur 'profesi kearsipan' diharapkan organisasi tersebut akan dapat mewadahi tidak hanya arsiparis tetapi juga para tenaga kearsipan yang ada di perusahaan/swasta, BUMN, BUMD, Perbankan, perguruan tinggi, pemerhati arsip, kaum profesional kearsipan, dan sebagainya. Kedua, harus diakui bahwa 'arsiparis' belum menjadi nama yang menarik, membanggakan, dan dilirik banyak orang. Dengan nomenklatur 'profesi kearsipan' diharapkan orang akan menjadi tertarik dan selanjutnya bergabung untuk bersama-sama membangun wajah kearsipan Indonesia. Tidak semua orang yang berprofesi di bidang kearsipan tertarik dengan 'arsiparis'. Oleh karena itu sangatlah wajar dan masuk akal kalau mereka terkejut dan merasa binggung ketika ANRI tiba-tiba menyelenggarakan konggres I AAI yang konon sudah dibentuk pada tahun 1998 karena : 1. Pada tangal 8 September 2004 Kepala ANRI mengatakan bahwa di Indonesia belum ada organisasi/wadah arsiparis. 2. Pada tanggal 9 September 2004 Kepala ANRI menyelenggarakan workshop dengan mengundang utusan-utusan dari propinsi dan kabupten/kota se Indoneia, perusahan/swasta, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perbankan untuk membentuk organisasi/wadah arsiparis yang akhirnya disepakati dengan nama APKI. 3. Dalam workshop tersebut juga telah dibentuk panitia/tim yang memiliki tugas pertama : menyusun/mencermati Rancangan Anggaran Dasar APKI yang telah disusun oleh ANRI, kedua : menyelenggarakan konggres I pada bulan Juli 2005 sesuai dengan rencana ANRI Asosiasi Profesi Kearsipan Indonesia dibentuk melalui proses yang sangat demokratis, legitimet, dan legal. Diikuti oleh para pejabat struktural dan fungsional 2
wakil dari setiap daerah diseluruh Indonesia. Meskipun belum memiliki Anggaran Dasar tetapi notulen-notulen hasil sidang merupakan bukti bahwa organisasi tersebut ada. Namun demikian kalau dalam perkembangannya keberadaanya tidak diakui karena AAI yang 'mati' selama tujuh tahun tiba-tiba 'hidup' kembali dan nama itu dianggap nama yang paling tepat seperti yang disampaikan Drs Djoko Utomo, MA sebelum konggres, pertama : arsiparis Indonesia adalah orang yang ahli dibidang arsip dinamis dan arsip statis sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menpan Nomor 9 Tahun 2002 , kedua : arsiparis di Indonesia kedepan tidak hanya pegawai negeri sipil tetapi semua tenaga kearsipan baik diperusahan/swasta, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, perbankan dan lain sebagainya, ketiga : Indonesia adalah satu-satunya negara yang menggabungkan antara records managers dengan archives dan hal ini sesuai dengan ajaran concept continuum archive, maka semua pihak tentunya harus menerima dengan legawa. Yang menjadi persoalan adalah kalau pada tahun 1998 sudah dibentuk AAI mengapa tahun 2004 ANRI membentuk APKI ? Mengapa Kepala ANRI pada tahun tersebut mengatakan kalau di Indonesia belum memiliki wadah/organisasi arsiparis ? Kalau memang APKI dibubarkan apakah pembubarannya dapat dilakukan hanya sambil lalu ? Kemudian bagaimana dengan pernyataan Kasubdit SDM Kearsipan ANRI ( Asep Muchtar) yang disampaikan sebelum konggres sebagai berikut : " Pada tahun 1998 berdiri AAI, kemudian pada tahun 2004 berdiri APKI dan hari ini kita konggres AAI ". Kalau begitu kapan konggres APKI ? Penulis adalah arsiparis DIY Peserta workshop pembentukan APKI Sumber : Dokumen/Arsip Pembentukan APKI Rekaman Konggres I AAI 3