NAHDLATUL ULAMA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEKARNO (1945-1966) A. Hidayat Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), Jl. Nangka No. 58c Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui situasi politik pada saat didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama; Untuk mengetahui peran organisasi Nahdlatul Ulama pada masa kemerdekaan Republik Indonesia; Untuk mengetahui mengetahui kebijakan politikPresiden Soekarno terhadap kekuatan politik Islam di Indonesia; Untuk mengetahui sikappolitik Nahdlatul Ulama pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. BerdasarkanHasil penelitian : Perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia, perubahan tersebut melahirkan gerakan nasional yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan; Organisasi kaum pesantren Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926, sekaligus menjadi pusat pergerakannya untuk pertama kali; Pada masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Soekarno banyak menuai pro-kontra dari kalangan aparatur Negara ketika itu; Peristiwa 30 September 1965 benar-benar mengguncang Indonesia. Upaya kudeta yang dikenal dengan G30S-PKI itu membuat NU harus bertindak cepat. Melalui pemuda-pemudanya,NU menempati garda terdepan dalam aksi anti PKI. Kata Kunci : Nahdlatul Ulama, Presiden Soekarno PENDAHULUAN Pada muktamar Nahdlatul Ulama ke-25 di Surabaya tahun 1940, Nahdlatul Ulama justru melihat Sukarno yang saat itu dalam pembuangan menjadi calon pemimpin Indonesiayang mumpuni jika Indonesia merdeka kelak. Saat itu dibuat semacam konvensi Presidenmasa sekarang, yang dipimpin oleh KH Mahfud Siddiq. Mereka berkumpul memilih nama nama calon pemimpin yang muncul dari tokoh tokoh pergerakan Islam atau kebanggasaan. Dari 11 ulama senior dalam pemilihan konvensi itu, 10 memilih Sukarno dan 1 memilih Hatta (Zada, 2010: 18). Menarik mengapa justru Sukarno yang sekular yang terpilih, bukan Hatta yang dari permukaan tampak lebih Islami. Ada beberapa persamaan Sukarno dan Nahdlatul Ulama . Sama sama Jawa Timur dan sama sama mencintai kebudayaan lokal, sehingga agama dan budaya bisa menjadi satu, menjadi Islam. Namun lebih dari itu, sejak lama Nahdlatul Ulama mengamati tulisan tulisan Sukarno, dan khusus pada tulisan 'Nasionalisme, Islam danMarxisme'. Mereka terpukau bahwa Sukarno menawarkan titik temu antara nasionalisme dan Islam. Ini menunjukan kesamaan pola pikir, Nahdlatul Ulama mempunyai metodologi 272
yang nyaris sama. Gemar menyatukan dua hal yang tampaknya berbeda. Jepang memiliki peran penting dengan menggabungkan kekuatan nasionalis dan Islam dalam satu badan. Sukarno dan KH Hasyim Asya'ri diangkat Jepang menjadi pembesar di Jawa Hokokai, sebuah organisasi bentukan Jepang untuk memobilisasi pengabdian rakyat Hal mana pada jaman Belanda, kaum Nasionalis dan Islam selalu berdiri sendiri sendiri. Walau Jepang sendiri tidak melihat bahwa Sukarno akan menjadi peran penghubung antara kelompok Islam dengan Jepang. Sehingga Jepang justru mendatangkan orang Jepang muslim, Haji Abdul Muniam Inada dan Haji Muhammad Saleh Suzuki untuk mendekati golongan Islam.Dalam Jawa Hokokai, KH Hasyim Asya'ri, yang juga sebagai ketua Masyumi bentukan Jepang juga, banyak melihat bagaimana Sukarno secara pragmatis melakukan negoisasi dengan Jepang (Noer, 1996: 147). Pada tanggal 15 Agustus 1944, Soekarno berhasil membujuk Jepang untuk mengijinkannya membentuk Barisan Pelopor, sebuah organisasi nasionalis yang menggerakan para massa rakyat. Maka KH Hasyim Asya'ari juga meminta diijinkan membentuk barisan bersenjata sendir, yang diresmikan tgl 4 Desember 1944. Barisan massa Islam ini dinamakan Hisbullah yang artinya Barisan Tentara Allah.Titik temu Sukarno dan Nahdlatul Ulama terbentuk lebih intens saat rapat rapat BUPKI. Badan yang beranggotakan 62 orang itu, 15 diantaranyamerupakan wakil golongan Islam, termasuk wakil Nahdlatul Ulama KH. Masykur dan KH Wahid Hasyim.Dari mereka, Sukarno mengenal pesantren lebih dekat, karena mereka menunjukan simpati yang besar terhadap nasionalisme berdasarkan kerakyatan. Ini cocokdengan paham Sukarno yang nasionalis dan marhaen (Salam, 1994: 19). Dalam sidang BPUPKI berikutnya terjadi perdebatan keras antara kelompok islam dan nasionalis sekuler. Sejak pidato Soepomo tgl 31 Mei 1945, Hatta sudah meminta agar agama dipisahkan dengan negara. Walau Soepomo menyinggung yang dimaksud negara dan agama bersatu padu, alasannya Islam itu sebuah sistem agama, sosial, politik yang bersanadar atas Al Qur'an sebagai sumber dari segala susunan hidup manusia. Dalam perdebatan itu, Sukarno menganjurkan kelompok yang mendukung negara Islam agar menjunjung agama Islammelalui permusyawaratan atau parlemen. Dengan kata lain, Islam tidak boleh diistimewakan( dilembagakan ) tapi diperjuangkan melalui parlemen ( DPR ). Bila sebagian besar merekaberagama Islam, maka Undang undang yang dihasilkan merupakan undang undang yang sesuai dengan Islam. Apa yang diucapkan Sukarno kelak dikenal dengan hari lahirnya Pancasila (Rahardjo, 2001: 56). Munculnya rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan menimbulkan pertikaian seru, sehingga Sukarno mengambil inisiatif kompromi pada sidang tgl 22 Juni1945. Dari 38 orang anggota BUPKI yang berkumpul pada hari itu sepakat membentukpanitia kecil yang terdiri dari 9 orang. 4 dari golongan Islam ( Wahid Hasyim, Agus Salim, Abi Kusno, Abdul Kahar Moedzakir ), dan 5 dari golongan nasionalis ( Sukarno, Hatta, AA Maramis, Achmad Subardjo dan M Yamin ). Hasilnya mereka menghasilkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan ' Piagam Jakarta '. Dalam Piagam Jakarta, terdapat rumusanprinsip Ketuhanan ditambahkan dengan kata " dengan kewajiban menjalankan syariat Islambagi pemeluk pemeluknya "(Rahardjo, 2001: 61). Tanggal 17 Agustus sore, Hatta menerima kunjungan perwira AL Jepang yang menyampaikan keberatan penduduk Indonesia Timur yang mayoritas beragama Kristen, tentang pencantuman Piagam Jakarta dalam mukadimah UUD. Jika tidak diubah , mereka 273
lebih suka berdiri diluar republik. Keesokan harinya tgl 18 Agustus, Hatta memanggil 4anggota PPKI yang dianggap mewakili Islam. Ki bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Teuku Hassan dan KH Wahid Hasyim.Semua sepakat demi menjaga keutuhan negeri yang baru berdiri ini. Sebagai gantinya KH Wahid Hasyim mengusulkan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menggaris bawahi keesaan Tuhan ( tauhid ) yang tidak terdapat pada agama lain. Dengan demikian Indonesia tidak menjadi negara Islam tapi menjadi negara monoteis(Ridwan, 2014: 16). Berpijak pada kenyataan sejarah, maka Nahdlatul Ulama tidak pernah kuatir dengan sistem kenegaraan yang lebih mengedepankan kebangsaan daripada sectarian berbasisagama.Dari kacamata Nahdlatul Ulama, perdebatan itu mudah dipahami. Karena sejarah Nahdlatul Ulama sendiri pada Muktamar ke 11 di Bandjarmasin, 9 Juni 1935. Pada saat itu Nahdlatul Ulama telah memberikan status hukum ' negara Islam' sebuah pengakuan terhadapnegara Hindia Belanda yang saat itu masih dikuasai penjajah Belanda, Dengan logika ini,maka mempertahankan kemerdekaan dengan kesatuan persatuan, kedamaian, kerukunanmenjadi sangat penting bagi Nahdlatul Ulama, ketimbang bercita cita mendirikan KhilafahIslamiyah (Jurdi, 2008: 44).. Dalam muktamar itu muncul pertanyaan, "Apakah nama negara kita menurut syariat Islam ?". Keputusan Muktamar menyatakan : " Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakannegara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir. Namun nama negara Islam tetap selamanya " Argumen fiqihnya diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin pada bab Hudnah wal Imamah.Tidak ada pertentangan prinsip antara Islam dan Pancasila. Sebagaimana pernyataan KH SahalMahfudz, bahwa mengimplementasikan syarat Islam tidak diperlukan formalisasi negaraIslam. Islam bisa berkembang dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka adapepatah indah dari KH Muchid Muzadi, bahwa menjadi Nahdlatul Ulama menjadi Indonesis. Sebelumnya pada jaman Jepang, Wahid Hasyim pernah meminta Hatta untuk memimpin Nahdlatul Ulama. Ini barangkali kepercayaan Nahdlatul Ulama terhadap golongan nasionalis untuk memimpin organisasi agama. Hanya permintaan itu ditolak Hatta (Ricklefs, 2008: 209). Kompromi seperti menjadikan Indonesia tidak murni negara sekuler tapi juga tidak negara Islam. Dalam negara Pancasila yang didukung Nahdlatul Ulama. Semua warga berhak menjalankan agamanya dan beridbadah sesuai agama dan kepercayaannya. Salah satupengakuan atas kontribusi Nahdlatul Ulama dalam perjuangan kemerdekaan, dikemukakanSukarno dalam pidatonya pada penutupan Muktamar NU di Solo tahun 1962. Pidato yangberjudul " Saya Cinta sekali pada Nahdlatul Ulama " menegaskan kontribusi nasionalismedan sosialisme di Indonesia. Sukarno bahkan secara spesisik menerima nasehat politik dari KH Wahab Hasbullah bertalian dengan strategi melawan pendudukan Belanda di Irian Barat. Strategi politik yang dicetuskan Kiai Wahab disebut "Cancut Tali Wondo" (Ridwan, 2014: 34). Kiai Wahab memang salah satu pendukung Sukarno yang gigih. Ia memang sudah mengagumi Sukarno sejak pertemuan di rumah HOS Cokroaminoto ketika mereka masihsama sama muda. Ia pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa, Soekarno tanpa NO(Nahdlatoel Oelama) akan menjadi susah menjalankan program politiknya. Demikian jugaBung Karno tanpa NO (Nahdlatoel Oelama) akan mudah didongkel orang. Orang sering 274
mengartikan Nahdlatul Ulama bersikap oportunis, ketika Sukarno berkuasa. Ini dianggapsebagai balas budi ketika Sukarno memberikan dukungan atas ijtihad politik Kiai NahdlatulUlama yang ingin lepas dari Masyumi dan memiliki partai politik sendiri. Padahal NahdlatulUlama mengikuti Sukarno karena cita citanya dan ideologinya sama. Kenyataan Nahdlatul Ulama tetap kritis terhadap kebijakannya, termasuk menjadi organisasi pertama yang meminta membubarkan PKI setelah tragedi 30 September (Soerojo, 1988: 20). Nahdlatul Ulama menganut paham ahlussunah waljamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah (tawasuth) antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan ekstrem naqli(skripturalis). Karena sumber pemikiran Nahdlatul Ulama tidak hanya al Qur'an dan sunah tetapi juga mengedepankan kemampuan akal dengan realitas empiric. Cara berpikir semacam itu dirujuk dengan pemikir terdahulu seperti Abu Hassan Al-Asya'ri dan Abu Manur Al- Maturadi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqh lebih cenderung mengikutimazhab Imam Syafi'I dan mengakui tiga mazhab lainnya. Hanafi, Maliki dan Hanbali.. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al- Ghazali dan Junaid Al- Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dan syariat. Puncak hubungan Nahdlatul Ulama dengan Sukarno terjadi setelah Nahdlatul Ulama mendapat kursi wakil perdana Menteri, yakni Zainul Arifin dalam kabinet PM Ali Sastroamijoyo dari PNI. Kemudian akhir 1953, dalam konperensi para ulama di Cipanas. Pertemuan yang disebut Muktamar Alim Ulama se- Indonesia, memutuskan memberi gelar kepada Sukarno sebagai Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati. Kalau diterjemahkan, " pemerintah yang sekarang ini berkuasa (dan harus dipatuhi berdasarkan Surah 4 ayat 59 ). Ulil amr adalah orang orang yang melaksanakan kekuasaan atau tanggung jawab atay keputusan atau penyelesaian urusan. Kekuasaan mutlak ada pada Allah SWT. Maka diharapkan pemerintahan biasa akan melakukan kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar dan kitaharus mematuhi kekuasaan itu. Ini artinya bahwa pemerintahan yang dipimpin Sukarnoadalah sah menurut hukum Islam, sekaligus berhak mengangkat para pejabat yang berwenanguntuk menangani urusan urusan yang menyangkut urusan Islam (Zuhri, 2010: 62). Walaupun keputusan itu ditolak oleh beberapa ulama di luar Nahdlatul Ulama , tapi memberikan legitimasi terhadap pemerintah Sukarno untuk menumpas pemberontakan DI/TII.Keputusan makin diperlukan mengingat Masyumi tidak jelas, bahkan cenderung bersimpati kepada pemberontakan. Pembelaan KH Wahab Hasbullah, didasarkan bahwa beliau Sukarno bersembah dan perkawinannya secara Islam. Begitu juga beliau disumpah sebagai Presiden,secara Islam (Zuhri, 2010: 70). Abdurahman Wahid pernah menulis dalam bahwa pengukuhan Sukarno sebagai Waliyal Amri Dharuri Bis Syaukati merupakan keputusan berdasarkan hukum fiqih. Diakui Presidentidak dipilih oleh ulama yang kompeten untuk itu (ahlul halli wal ' aqdi ) sehingga tidaksepenuhnya memiliki keabsahan di hukum fiqih. Namun kekuasaannya harus tetap efktif,karena ia berkuasa penuh. Karena pemerintah menjalankan kepentingan umat Islam, melalui wewenang yang ada pada Menteri Agama, maka ulama harus memberikan penegasan tentang keabsahan pimpinan negara pada saat itu. Nahdlatul Ulama adalah organisasi pertama yang menerima Pancasila. Lebih tepat disebut paling mudah menerima Pancasila. Hal ini didasarkan pada kaidah seperti : "apa yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggal semuanya " ( ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh ) atau kaidah " ketika kita dihadapkan ada sebuah dilemma, pilihlah 275
salah satunya dengan mempertimbangkan yang paling kecil dampak negatifnya " (Zuhri,2010: 67). Penjelasan tersebut memungkinkan Nahdlatul Ulama dengan mudah memberi solusi atas kebuntuan yang dihadapi terutama dalam desakan pemerintah orba untuk menerima asastunggal Pancasila.Ketika Pancasila ditawarkan sebagai ideologi negara dan NKRI adalahfinal, justru tidak diributkan oleh kalangan Nahdlatul Ulama , karena konsep Indonesia yangmajemuk sudah inheren dalam tubuh Nahdlatul Ulama . Untuk itu buat apa berdebat terhadapsesuatu yang dimiliki Nahdlatul Ulama. Sejarah Nahdlatul Ulama sama dengan sejarah Sukarno dalam mencintai Republik ini. Bedanya oleh Nahdlatul Ulama selalu dikaitkan dengan kewajiban menjalankan tugaskeagamaan. Nahdlatul Ulama menyadari sepenuhnya bahwa pemerintahan Republik Indonesiahasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia termasuk Nahdlatul Ulama . Sehingga umat Islamtidak asing secara keagamaan dengan semangat perjuangan bangsa. Nahdlatul Ulama danSukarno sama sama bahu membahu dalam membangun rumah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa robbun ghafur, tempat dimana jamaah nahdliyin tinggal bersama sama dengan saudara sebangsa yang lain. Sesungguhnya ini bukan sekadar tanggung jawab konstitusionalNahdlatul Ulama, melainkan jelas kewajiban yang melekat. Jika nasionalisme dijadikanlandasan berpijak, maka antara Sukarno dan Nahdlatul Ulama hendaknya diucapkan dalamsatu denyut jantung. Selanjutnya tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bangsadan negara tetap berdiri sebagaimana yang dicita citakan mereka (Yulyanah, 2009: 11). Dalam sejarah perjalanan bangsa, Nahdlatul Ulama selalu meletakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan Nahdlatul Ulama sendiri untuk memperjuangkan islam sebagaidasar negara. Kenyataan sejarah ini Nahdlatul Ulama hingga sekarang tetap istiqomahmempertahankan 4 pilar bangsa. Sebagaimana yang disebut oleh Ketua Umumnya KH SaidAqil Siradz , bahwa PBNU itu singkatan dari Pancasila, Bhineka, NKRI dan UUD 1945. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merencanakan penelitian dengan judul "Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966)". Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagiamana situasi politik pada saat didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama ? 2. Bagaimana peran organisasi Nahdlatul Ulama pada masa kemerdekaan Republik Indonesia ? 3. Bagaimana konstelasi politik nasional pada masa demokrasi terpimpin ? 4. Bagaimana sikap politik Nahdlatul Ulama pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno?. METODE Adapun waktu penelitian ditargetkan selama 4 bulan, mulai bulan September 2019 sampai Januari 2020. Penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya di PerpustakaanNasional, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta dan Perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI, Arsip Nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (historis). Dalam penelitian sejarah digunakan istilah "metode sejarah"untuk membedakan dengan penelitian ilmu-ilmu yang lain. Hal inilah yang menjadi karakteristikdari penelitian sejarah. 276
Teknik Pengumpulan Data Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini memakai penelitian kualitatif (historis) yang menggunakan metode kepustakaan (literatur) untuk mengumpulkan ataumendapatkan sumber data berupa tulisan. Sebelum penelitian melangkah lebih jauh dalam mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah (heuristik) peneliti membaca bibliografi terdahulu mengenai topik penelitian. Berdasarkan bacaan itu peneliti dapat mengumpulkan sebagian data, dan mencacat sumber-sumber terkait yang dipergunakan dalam karya terdahulu. Peniti hanya mengumpulkan sumber data sekunder yang berupa buku. Dengan penelitian dan membaca sumber untuk mendapatkan materi yang dituangkan dalam tesis ini, maka harus melakukan beberapa cara yaitu : 1. Mengumpulkan sumber data. 2. Menemukan substansi masalah yang berkaitan dengan topik tesis. 3. Mengklasifikasi substansi masalah dengan topik tesis. Teknik Analisa Data Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis data sejarah. Analisis itu sendiri berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda dengan sintesisyang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai motode- metode utama dalam dalam interpretasi (Kuntowijoyo, dikutip Abdurrahman, 1999 : 64). Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber data sejarah melalui teori-teori kemudian dibuatlah suatu interpretasi menyeluruh (Abdurahman, 1999 : 64). Dengan meneliti dan membaca sumber untuk mendapatkan materi yang dituangkan dalam tesisi ini, maka harus melakukan beberapa cara yaitu : 1. Mengumpulkan sumber data 2. Mencari topik sesuai dengan judul tesis 3. Menemukan substansi masalah yang berkaitan dengan topik tesis 4. Mengklasifikasi substansi masalah dengan topik tesis. Tahapan analisa ditentukan dengan langkah, yaitu : 1. Tahapan pendahuluan Pada tahap ini pendekatan penelitian perpustakaan untuk memperoleh data-data dari objek berupa buku, majalah, dan media yang relevan. 2. Tahap persiapan Menganalisa peran, kepentingan yang diperlukan agar informasi-infromasi penting bisa diperoleh. 3. Tahap pelaksanaan Dilakukan di perpustakaan dan berbagai ilmu yang membahas masalah ini. 4. Tahap analisa Dari semua data yang dikumpulkan, dengan melakukan pengelompokkan data-data. 5. Tahapan penarikan kesimpulan Berdasarkan analisa yang dilakukan diambil kesimpulan yang berhubungan dengan objektifitas penelitian ini. 277
PEMBAHASAN Pergerakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Kaum Pergerakan Faktor dari luar negeri Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang di semenanjung Liao Tung tahun 1905, yang merupakan bukti bahwa bangsa Barat bisa juga dikalahkan oleh bangsa Timur. Gerakan Turki Muda untuk mencapai perbaikan nasib, yang pada akhirnya menimbulkan revolusi pada tahun 1908 anti kaum konservatif. Itu semua merupakan sebab-sebab timbul dan lahirnya pergerakan Indonesia modern. Selain itu terdapat juga faktor-faktor hidup-tumbuhnya pergerakan. Adanya gerakan pan-Islamisme, revolusi Tiongkok tahun 1911, marxisme dan revolusi Bholsevik di Rusia, asas-asas perjanjian Versailles yang tidak dijalankan (hak mengatur bangsa sendiri), berdirinya Volkenbond dan Labour-office, dan pergerakan di India (nonkoperasi, swadeshi, civil disobedience). Semuanya itu memperkuat rasa kebangsaan,kemauan menjadi bangsa merdeka. Faktor dari dalam negeri Pada permulaan abad ke-20 telah timbul suatu rasa kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi yang terbelakang sebagai hasil dari kolonialisme maupuntradisionalisme. Dengan adanya diskriminasi dalam masyarakat, maka rakyat menjadi sadarakan ketidaksamaan hak-hak yang dimilikinya dan akan keadaannya yang terjajah itu. Olehkarena mereka akan menjadi sadar akan posisi mereka yang terbelakang itu, maka timbullahkeinginan untuk maju dan kebutuhan akan pendidikan. Banyak tersedianya sarana pendidikanpada abad ke-20 menyebabkan bertambahnya jumlah kaum terpelajar di Indonesia. Kaum inilah yang menjadi pendorong tumbuh dan berkembangnya pergerakan nasional. Satu faktor lagi yang tak kalah penting adalah dengan dibentuknya volksraad (Dewan Rakyat) pada tahun1916 yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut membicarakan masalahpemerintahan. Dengan didirikannya Dewan Rakyat, maka keinginan-keinginan politik secararesmi dapat disalurkan melalui lembaga tersebut. Pada masa pergerakan bermunculan banyak perkumpulan. Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang kehidupan lainnya seperti bidang sosial budaya. George Mc.T Kahin (2013: 71-75) juga menjelaskan secara lengkap mengenai penggolongan perkumpulan tersebut. Kelahiran Nahdlatul Ulama dan Biografi Singkat KH Hasyim Asya'ri Pendiri Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H) di Kertopaten, Surabaya. Sebuah organisasi yang dilahirkan oleh sejumlah ulama, secara harfiah berarti "kebangkitan para Ulama". Kehadiran NU semakin meramaikan bursa keormasan di Jawa(sebutan Indonesia sebelum merdeka, lebih dikenal Hindia). Pada awal abad ke- 20 memang telah lahir berbagai perkumpulan atau organisasi keagamaan dengan motivasi yang beragam, mulai dari alasan sosial-politik untuk menggalang solidaritas umat Islam guna menentangkolonialisme sampai faktor keagamaan yakni untuk mempertahankan sekaligus menyebarkanpandangan atau wawasan teologi keislaman yang mereka yakini. 278
Diantara sekian banyak ormas, pada mulanya yang paling berpengaruh adalah Sarekat Islam atau SI. Asal-usul dan pertumbuhan gerakan politik dan keagamaan di kalangan muslim Indonesia dapat dikatakan sangat identik dengan asal-usul dan pertumbuhan Sarekat Islam,yaitu sebuah ormas yang merupakan bentuk "reinkarnasi" dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang lahir pada tahun 1911 (catatan: SDI berdiri tahun 1905). Sarekat Islam kelak menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI (tahun 1921), kemudian berubah menjadi partai SarekatIslam Indonesia atau PSII (tahun 1930). Dapat dikatakan bahwa SI merupakan embrio lahirnyaormas-ormas Islam yang muncul pada fase berikutnya. Sejak saat itu, kemudian bermunculan berbagai ormas Islam, antara lain: Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Persatuan Islam atau Persis (1923) di Bandung, al-Irsyad (1914) di Jakarta, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau Perti (1928) di Bukit Tinggi, al-Jam•'3fiyatul Washliyah (1930) di Medan, termasuk Nahdlatul Ulama (1926) di Surabaya (Noer, 1996: 267). Sarekat Islam hadir pada saat yang tepat dimana masyarakat pada saat itu sedang bimbang dan membutuhkan basis "ideologi bersama" guna melampiaskan sejumlah ketidakpuasan.Sebagian masyarakat masuk menjadi anggota SI karena merasa anti terhadap pedagang China (sekarang Tiongkok). Tetapi ada juga yang anti terhadap penjajah Belanda, sebagian lagi karena anti terhadap penguasa Bumiputra, karena pengaruh gerakan Pan-Islamisme dan ajaranmodernisme Islam, bahkan ada juga yang masuk SI karena berharap sang "Ratu Adil" akan datang dan menyelamatkan mereka dari penderitaan dan penindasan (Noer, 1996: 114). Tokoh sentral Sarekat Islam, H.O.S. Tjokroaminoto pernah dipercaya sebagai "Ratu Adil". Akan tetapi, pada perkembangan berikutnya, SI tidak bisa menampung aspirasi berbagai tokoh, aktivis, intelektual dan ulama yang ada di dalamnya, yang memang memiliki latarbelakang dan basis keilmuan yang berlawanan. Lambat laun SI dikendalikan oleh: (1) para intelektual Islam yang berpendidikan Barat seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan Agus Salim atau Abdul Muis. (2) dikendalikan oleh para santri yang terpengaruh gagasan modernisme Islam terutama pengikut Muhammadiyah, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Mas Mansur dan KH. Fachrudin. Sementara para kiai dan santri yang berbasis tradisional di pedesaan tidakmemiliki peran berarti, meskipun terdapat tokoh berpengaruh yang terlibat di dalamnya, seperti KH. Wahab Chasbullah. Kondisi yang demikian kemudian mengakibatkan SI lambat laun mengalami stagnasi gerakan (Noer, 1996: 119). Perlu digaris bawahi, terbentuknya NU bukan semata-mata karena Sarekat Islam tidak mampu menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional, ataupun sebagai reaksi ataspenetrasi ideologi gerakan modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi Islam seperti yang sering digembor-gomborkan oleh sejumlah pengamat. Statmen yang demikian bukan hanya terlalu menyederhanakan persoalan, tetapi telah mereduksi fakta historis atasdinamika keulamaan yang merupakan embrio lahirnya NU. Pendirian ormas berlambang talijagat ini memiliki sejarah panjang dan sangat kompleks untuk terlalu disederhanakan. Agaknya peneliti lebih sepakat dengan konklusi Manfred Ziemek yang mengatakan bahwa kehadiran NU mewakili faham konservatif para ulama, namun juga sekaligus mewakilitradisi perlawanan ratusan tahun terhadap kolonialisme Belanda, dengan kedudukan mandiri,bebas dan tersentralisasi pada masyarakat pedesaan, serta para kiainya orang-orang yangtidak diperintah oleh siapapun. Sejarah mencatat, jauh sebelum NU lahir dalam bentuk organisasi (jam•'3fiyyah), ia sudah ada dalam bentuk komunitas (jama•'3fah) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial 279
keagamaan yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Lahirnya NU tak ubahnya"mewadahi suatu barang yang sudah ada". Dengan kata lain, wujud NU sebagai organisasi keagamaan hanya sekedar penegasan formal dari mekanisme informal para ulama sepaham,yaitu pemegang teguh salah satu dari empat madzhab Fikih: Syafi•'3fi, Maliki, Hanafi dan Hanbali yang telah ada jauh sebelum organisasi NU lahir (Noer, 1996: 125). Kesan dan asumsi yang demikian dibenarkan oleh peristiwa sejarah berkumpulnya para ulama terkemuka di kampung Kertopaten, Surabaya, tepatnya di rumah KH. Abdul Wahab Chasbullah, yakni seorang ulama, aktivis, intelektual sekaligus inisiator berdirinya NU pada31 Januari 1926 yang lalu. Pertemuan tersebut, pada awalnya untuk membahas dan menunjukdelegasi komite Hijaz, yaitu utusan yang hendak dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Raja Abdul Azis Ibnu Sa•'3fud, penguasa baru Hijaz (Saudi Arabia) yang berpaham Wahabi. Karena belum memiliki organisasi yang bertindak sebagai pengirim delegasi, maka secara spontan dibentuk organisasi yang kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama (NU) setelah sebelumnya terjadi perdebatan mengenai nama organisasi gerombolan para ulama itu (Burhanudin, 2012: 338). Disisi lain, berdirinya NU dapat dikatakan sebagai ujung perjalanan dan perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan ulama pada perempat pertama abad ke-20. Kelahirannya diawali dengan munculnya Tashwirul Afkar (1922) - dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri - sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan dan Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Sebenarnya sebelum lahir organisasi-organisasi tersebut, Kiai Hasyim Asy•'3fari dan Kiai Abdul Wahab Chasbullah pada waktu tinggal di Makkah, sudah mendirikan semacam "paguyuban" yang anggotanyaterdiri dari kaum Nahdliyyin yang pada saat itu sedang bermukim di Makkah. Tujuan paguyuban tersebut adalah saling tolong-menolong dalam hal ekonomi dan belajar. Dan jauh sebelum organisasi NU berdiri, telah tersedia basis sosial dan basis masa berdirinya NU. Mereka terdiri dari masyarakat yang berpaham Ahlussunnah yang terakumulasi di dalam pesantren, kelompok pengajian, kelompok tahlilan dan kelompok haul (Burhanudin, 2012:338). Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembentukan NU merupakan upaya pengorganisasian potensi dan peran ulama pesantren yang sudah ada sebelumnya, supaya wilayah kerjakeulamaan lebih ditingkatkan, dikembangkan dan diluaskan jangkauannya. Dengan kata lain,didirikannya NU adalah untuk menjadi wadah bagi usaha menyatukan langkah para ulamaatau kiai pesantren, dalam pengabdian yang tidak lagi hanya sebatas pada pesantren, namunlebih ditingkatkan pada kepekaan masalah sosial, ekonomi, politik dan urusan kemasyarakatanumumnya. Adapun yang menjadi alasan dan latar belakang pasti didirikannya NU, dalam hal ini para pengamat berbeda pendapat. Secara umum, setidaknya ada tiga motivasi yang kemudianikut serta membidani kelahiran NU. Pertama; motivasi keagamaan, yakni untuk mempertahankanagama Islam dari serangan "politik kristenisasi" yang dilancarkan oleh kolonialisme Belandasecara terang-terangan, terutama sejak awal abad ke-20. Sedikit flashback ke historicalbaground, sebelum Kolonial Belanda - dikenal dengan Perserikatan Dagang Hindia Timur (VOC: Vereenidge Oost Indische Compagnie) - untuk pertama kali menginjakkan kakinya ke tanah Banten pada 1592, Portugis sudah datang terlebih dahulu dengan menguasai Indonesia Timur (Maluku) pada 1575, selain mereka ingin mengeksploitasi kekayaan bumi Indonesia, 280
keduanya memiliki misi yang sama, yaitu melakukan ekspansi politik kristenisasi - meskipunsebenarnya mereka saling menghegemoni kekuasaan dan penyebaran agama - di bumi Jawa(sebelum Indonesia). Pada tahun 1596, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Conelis DeHoutman melakukan ekspedisi terhadap Portugis, namun ia tidak mampu memukul mundurpasukan Portugis yang kala itu menguasai tanah Maluku. Ekspedisi kedua terjadi pada tahun 1599, dengan dipimpin oleh Van Waewijk pasukan Belanda dapat mendarat di pelabuhan Ambon, kota besar di kepulauan Maluku. Setahun kemudian, dengan jalan kekerasan Vander Hagen (1600) berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku. SIMPULAN 1. Bahwa mengenai kondisi pada tahun-tahun permulaan abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. 2. Bahwa Belanda dan tentara Sekutu belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia yang di proklamasikan pada tahun 1945. 43 hari setelah proklamasi kemerdekaan, tentaraInggris mendarat di ibu kota Jakarta dengan nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dan langsung merangsek masuk ke berbagai kota di Indonesia. 3. Bahwa pada masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Soekarno banyak menuai pro-kontra dari kalangan aparatur Negara ketika itu. Mereka mengganggap Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang Presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasanlima tahun tersebut (Undang-Undang Dasar memungkin seorang Presiden untuk dipilihkembali). Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari ketetapan Undang- Undang Dasar. 4. Bahwa peristiwa 30 September 1965 benar-benar mengguncang Indonesia. Upaya kudeta yang dikenal dengan G30S-PKI itu membuat NU harus bertindak cepat. Melaluipemuda-pemudanya, NU menempati garda terdepan dalam aksi anti PKI. Pagi tanggal 1 Oktober, enam Jenderal AD diculik dan dibunuh. Setelah itu, ada perwira menengah berhaluan kiri yang menyatakan di radio bahwa mereka akan melindungi Soekarno darikudeta yang disiapkan oleh jenderal yang pro-CIA. Dalam waktu kurang dari dua puluhempat jam, Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, menggilas gerakan ini. Siang haridalam pidatonya, Ia akan membasmi habis kaum komunis sampai ke akar-akarnya. Soeharto mengambil alih kepemimpinan militer dan segera melancarkan aksi balasanterhadap pelaku kudeta. DAFTAR PUSTAKA Adam, Cindy. 1985. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jakarta: Gunung Agung. Alfian, 1978. Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia,kumpulan karangan Jakarta : PT. Gramedia. ANRI, Makalah Seminar AD 1976, tidak diterbitkan. 281
Anwar, Rosihan. 2006. Sukarno, Tentara, PKI, Segitiga Kekusaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Benda, H.J. 1985. Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Jakarta: Pustaka JayaBurhanudin, Jajat. 2012. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia. Jakarta : Mizan. Dhofier, Zamakhsyari. 1986. Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Geertz, Clifford. 1982. Islam Yang Saya Amati: Perkembangan Di Maroko Dan Di Indonesia, Jakarta : YIIS. Jurdi, Syarifuddin. 2008. Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, M a s y a r k a t M a d a n i D a n D e m o k r a s i , Yo g j a k a r t a P u s t a k a P e l a j a r. Horikoshi, Hiroko. 1987. Kyai dan Perubahan Sosial. Jakarta: P3M.Ishomudin, Hadziq. 2007. KH. Hasyim Asy'ari: Figur Ulama & Pejuang Sejati. Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebuireng. Kahin, Mc.T. George. 2013. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu. Kartodirjo, Sartono. 1992. Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka. Khuluk, Lathiful. 2000. Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH.Hasyim Asy'ari. Yogyakarta: Lkis. Lubis, Ridwan, Muhammad. 1992. Pemikiran Soekarno Tentang Islam, Jakarta: Haji Masagung, cet ke 1. Noer, Deliar. 1996. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta : LP3ES.Poesponegoro, Marwati dan Notosusanto, Nugroho. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. Rahardjo, Toto. 2001. Bung Karno ,Wacana Konstitusi Dan Demokrasi, Jakarta : Grasindo.Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.Ridwan, Nur Khalik. 2014. NU dan Bangsa 1914-2010. Jakarta: Ar-Ruzz Media. Rifai, Muhammad. 2009. KH.Hasyim Asy'ari: Biografi Singkat 1871-1947. Jakarta: Garasi. Rozak, Abdul & Ubaedillah, Abu dkk. 2006. Demokrasi, Hak Azazi Manusia Dan Masyarkat Madani, Jakarta: ICCE Uin Syahid, cet ke 1. Salam, Solihin. 1994. Bung Karno Putra Fajar. Jakarta: Gunung Agung. Soekarno, 1965. Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I, Jakarta : Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi. Soerojo, Soegiarso. 1988. Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30S-PKI dan Peran Bung Karno, Jakarta : Pt. Intermasa. Yulyanah. 2019. Pergolakan Politik NU. Jakarta: Risalah NU.Zada, Khamami. 2010. Nahdlatul Ulama : Dinamika Idiologi dan Politik Kenegaraan. Jakarta: Buku Kompas. Zuhri, Achmad Muhibbin. 2010. Pemikiran KH.M.Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al Sunnah wa Al- Jama'ah. Surabaya: Khalista. 822