PERKEMBANGAN SEKOLAH GURU B (SGB) DI SUMEDANG TAHUN 1950-1961 TUGAS AKHIR SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Oleh: Ayu Nenden Masden Badinah 13407144008 PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2017
MOTTO "Diamlah saat marah, menangislah saat sedih, dan tersenyumlah saat bahagia. Setelah itu bicaralah saat hatimu tenang." "Menahan keinginan bukan berarti menahan kebahagiaan, tapi jalan menuju kebahagiaan yang hakiki." "Ketika kebahagiaan orang lain ditempatkan lebih tinggi daripada kebahagiaanmu, maka kuatkan hatimu dan kuatkan pula tekadmu." "Pilihanmu adalah tanggung jawabmu, maka bersikaplah sesuai pilihanmu." "Orang lebih berharga ketika mereka berguna, bukan harta yang mereka miliki, tapi ilmu yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang lebih berharga ketika mereka berguna, bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk orang lain yang mereka kasihi." (Ayu Nenden M.B) v
PERSEMBAHAN Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, sumber kekuatan dan kebahagiaan saya. Sesuai janji yang telah saya ucapkan, skripsi ini adalah hadiah ulang tahun Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang penuh sabar dan rasa cemas menanti terselesaikannya skripsi ini. vi
ABSTRAK PERKEMBANGAN SEKOLAH GURU B (SGB) DI SUMEDANG TAHUN 1950-1961 Oleh: Ayu Nenden Masden Badinah NIM. 13407144008 Sekolah Guru B (SGB) adalah salah satu pendidikan guru yang berkembang pada awal kemerdekaan Indonesia. Lamanya pendidikan SGB yaitu 4 tahun setelah SR. Pada dasarnya SGB ini bertujuan untuk menanggulangi kekurangan guru pada tingkat pendidikan rendah. Pemerintah mengadakan bea- siswa ikatan dinas untuk menarik simpati masyarakat agar bersekolah di SGB. Dalam rangka pemerataan untuk menanggulangi kekurangan guru, maka diba- ngunlah SGB di setiap kabupaten di Indonesia, termasuk di Sumedang. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan SGB di Sumedang dari awal pembukaannya yaitu tahun 1950 hingga ditutup tahun 1961. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis, dengan metode sejarah meliputi empat langkah. Pertama, heuristik yaitu merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber, merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber- sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu dengan mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi umum, kebijakan pendidikan dan berbagai permasalahan yang muncul di awal kemerdekaan men- dorong diadakannya SGB di Sumedang. Antusias masyarakat pun tinggi sekitar awal pembukaan SGB sehingga untuk menampung banyaknya murid dibangunlah enam SGB di Sumedang secara bertahap. Berbagai kebijakan pun ditempuh untuk kemajuan SGB hingga akhirnya SGB di Sumedang terpilih sebagai Pilot Project. Dampak yang ditimbulkan dari SGB di antaranya penyerapan tenaga kerja, munculnya kos-kosan, meningkatnya stasus sosial para lulusan SGB menjadi priyai guru, munculnya Kursus Guru B (KGB), teratasinya kekurangan guru di Sumedang. Akan tetapi masalah lain yang kemudian muncul di antaranya terjadi- nya surplus guru sehingga beban pemerintah semakin besar untuk menggaji para guru baru lulusan SGB. Kata Kunci: Perkembangan, SGB, Sumedang. vii
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tugas Akhir Skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sastra dengan judul "Perkembangan Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang Tahun 1950-1961" dapat disusun sesuai harapan, Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Danar Widiyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing TAS dan Ketua Penguji yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini. 2. Ririn Darini, M.Hum. selaku Penguji Utama dan Dina Dwikurniarini, M. Hum. selaku Sekretaris Penguji yang sudah memberikan koreksi perbaikan secara komprehensif terhadap TAS ini. 3. H.Y. Agus Murdiyastomo selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Ilmu Sejarah beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya TAS ini. 4. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi. 5. Cecep Suryatna dan Mae Munah, kedua orang tua yang luar biasa mendorong tidak hanya moril dan materil. Kedua kakak dan adikku: Reny Yuliariyatna, viii
Dini Oktriariyatna, dan Putri Yuliza Anjeng Sari yang membantu terselesaikan-nya TAS ini. 6. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan Kabupaten Sumedang, Badan Kearsipan Kabupaten Sumedang, Perpustakaan Museum Geusan Ulun, SMPN I Situraja, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Pusat Studi Kependudukan UGM, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Laboratorium Sejarah UNY, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNY, Grhatama Pustaka dan Jogja Library Center. 7. Teman-teman seperjuangan: Yuyun, Ghina, Devi, Novi, Fitri, Aisyah, Erlisda, Marni, Alfi, Sri Sukirni, dan Adetialita yang selalu mengisi hari-hari ketika jenuh mengerjakan skripsi. 8. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan di sini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini. Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah berian semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya. Yogyakarta, 20 Juli 2017 Penulis Ayu Nenden Masden Badinah NIM. 13407144008 ix
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i LEMBAR PERSETUJUAN ... ii HALAMAN PENGESAHAN ... iii PERNYATAAN ... iv MOTTO ... v PERSEMBAHAN ... vi ABSTRAK ... vii KATA PENGANTAR ... viii DAFTAR ISI ... x DAFTAR SINGKATAN ... xii DAFTAR ISTILAH ... xiv DAFTAR TABEL ... xvi DAFTAR LAMPIRAN ... xvii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 6 C. Tujuan Penelitian ... 6 D. Manfaat Penelitian ... 7 E. Kajian Pustaka ... 7 F. Historiografi yang Relevan ... 10 G. Metode Penelitian ... 14 H. Pendekatan Penelitian ... 20 I. Sistematika Penulisan... 23 BAB II FAKTOR PENDORONG DIDIRIKAN SGB DI SUMEDANG . 25 A. Kondisi Umum ... 25 x
B. Kebijakan Pendidikan Awal Kemerdekaan ... 31 C. Permasalahan Pendidikan Awal Kemerdekaan ... 37 D. Pendirian SGB di Sumedang ... 47 BAB III PENGELOLAAN SGB DI SUMEDANG ... 51 A. Tenaga Pengajar dan Murid ... 51 B. Ikatan Dinas Bagi Murid SGB ... 59 C. SGB Sumedang sebagai Pilot Project ... 64 D. Fasilitas ... 66 E. Kurikulum dan Ujian SGB ... 68 F. Penempatan Lulusan SGB Sumedang ... 73 BAB IV DAMPAK KEBERADAAN SGB DI SUMEDANG... 78 A. Dampak Keberadaan SGB ... 78 B. Penutupan SGB di Sumedang ... 84 BAB V KESIMPULAN ... 96 DAFTAR PUSTAKA ... 100 LAMPIRAN ... 107 xi
BPKNIP DI/TII DPR DPRD KGB KKN KLPSGB KPKPKB NKRI PGRI PGSLP POMG PP dan K/ PPK RBB RI RIS SGA SGB SGC SGKP SGPD DAFTAR SINGKATAN : Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat : Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia : Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Kursus Guru B : Kursus Kerajinan Negeri : Kursus Lisan Persamaan SGB : Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar : Negara Kesatuan Republik Indonesia : Persatuan Guru Republik Indonesia : Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama : Persatuan Orang Tua Murid dan Guru : Pendidikan Pegajaran dan Kebudayaan : Rukun Belajar untuk Mencapai Ijazah SGB : Republik Indonesia : Republik Indonesia Serikat : Sekolah Guru A/ Sekolah Guru Atas : Sekolah Guru B/ Sekolah Guru Bawah/ Sekolah Guru Bantu : Sekolah Guru C : Sekolah Guru Kepandaian Putri : Sekolah Guru Pendidikan Djasmani xii
SGTK SKP SLTP SMP SMPN SMT SMTP SPG SR SRL STM ST STP : Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak : Sekolah Kepandaian Putri : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : Sekolah Menengah Pertama : Sekolah Menengah Pertama Negeri : Sekolah Menengah Tinggi : Sekolah Menengah Tingkat Pertama : Sekolah Pendidikan Guru : Sekolah Rakyat : Sekolah Rakyat Latihan : Sekolah Teknik Menengah : Sekolah Teknik : Sekolah Teknik Pertama xiii
DAFTAR ISTILAH Dayeuh : Sebutan untuk ibu kota kabupaten Desentralisasi : Sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah Guru Toge : Guru yang berijazah Sekolah Rakyat Indlandsch Volksonderwijs : Sekolah desa Kweekschool : Pendidikan guru zaman Hindia Belanda Landbouw Bedrijfs School : Sekolah pertanian Menak : Golongan bangsawan, keturunan raden dan pegawai negeri Omschakeling : Adaptasi Partikelir : Swasta atau bukan milik pemerintah Pilot Project : Arti dari Pilot Project sendiri yaitu 'pilot' (petunjuk jalan) dan 'proyek' (usaha), jadi Pilot Project dapat diartikan seperti usaha perintis. Rapel : Bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterima- kan sekaligus kemudian hari karena adanya kele- bihan yang belum diberikan Schakelschool : Sekolah yang menghubungkan pengajaran bumi put- ra dan pengajaran Barat Sengked : Keadaan tanah persawahan dan sebagiannya ber- tangga-tangga dari atas ke bawah Santana : Golongan masyarakat kebanyakan yang mendapat kedudukan baik dalam masyarakat kerena pangkat atau suatu perkawinan. Sentralisasi : Penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yang di- anggap sebagai pusat Somah : Golongan masyarakat kebanyakan dan rakyat jelata, xiv
Surplus Vervolgschool Uang Pangkal terdiri dari kaum tani. : Jumlah yang melebihi hasil biasanya : Kelanjutan dari sekolah desa, diperuntukan bagi rak- yat desa : Uang bangunan yang dibayar ketika masuk menjadi murid SGB xv
DAFTAR TABEL Tabel 1. Rencana 10 Tahun Kewajiban Belajar ... 36 Tabel 2. Tenaga Pengajar SGB Sumedang ... 53 Tabel 3. Besar Uang Pangkal SGB Sumedang Tahun 1952-1957 ... 56 Tabel 4. Daftar Sekolah Keguruan Negeri ... 85 Tabel 5. Jumlah Guru SR yang Berijazah Tahun Ajaran 1958/1959 ... 89 xvi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Peta Persebaran SGB di Sumedang ... 108 Lampiran 2. Daftar SGB Negeri di Jawa Barat ... 109 Lampiran 3. Jumlah Ruangan Setiap Angkatan SGB di Sumedang ... 110 Lampiran 4. Peraturan Ujian Persamaan Ijazah SGB ... 111 Lampiran 5. Peraturan Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan ... 117 Lampiran 6. Peraturan Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas ... 120 Lampiran 7. Ijazah SGB ... 123 Lampiran 8. Bangunan Asli SGB Situraja ... 124 Lampiran 9. Konsisi Sekarang Bangunan SGB ... 125 xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hal yang terpikirkan setelah mendengar kata "Sumedang", tak lepas dari oleh-oleh khasnya yakni tahu atau hal lain mungkin seperti Jalan Cadas Pangeran yang biasanya tampil di layar televisi setiap liburan hari raya karena rawan macet. Kedua hal tadi memang memiliki nilai sejarah dalam perjalanan Sumedang, akan tetapi dalam pembahasan kali ini akan lebih difokuskan pada pendidikan. Pendidikan sebagai pondasi yang membawa Sumedang menuju kesuksesan atau bahkan mengakibatkan kemunduran. Pendidikan pada dasarnya adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan diri seseorang, tiga aspek dalam kehidupannya yaitu pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah, dan keluarga.1 Usaha menyejahterakan kehidupan rakyat suatu negara juga dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan di Indonosia terbagi kedalam tiga periode yaitu masa Pemerintah Hindia Belanda, Pendudukan Jepang, dan Kemerdekaan Indonesia. Masa Pemerintah Hindia Belanda, pendidikan banyak didominasi oleh kalangan atas yang memiliki status dan tingkat ekonomi tinggi. Keadaan pendidikan masa pendudukan Jepang mengalami kemerosostan yang 1 Sani Susanti, "Membangun Peradaban Bangsa Melalui Peningkatan Peran Lembaga Pendidikan dan Guru", Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2016), hlm. 79. 1
sangat drastis dibandingkan masa Pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut mengkibatkan angka buta huruf semakin meningkat. Dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) Ali Sastroamijoyo pada tahun 1948 berhasil membentuk Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Panitia itu diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Tahun 1949, ketika Menteri PP dan K yaitu Ki Sarmidi Mangunkarso menyelenggarakan Kongres Pendidikan di Yogyakarta yang menghasilkan Rancangan Undang- Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Rancangan tersebut mendapat persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), yang kemudian disahkan Pejabat Presiden RI Mr. Assat dan Menteri PP dan K sehingga dihasilkanlah Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 1950 dengan nama, "Undang- Undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran".2 Undang-undang itu kembali disahkan oleh Pemerintah RI pada tanggal 12 Maret 1954. Undang- Undang No. 4 tahun 1950 menjelma menjadi UU No. 12 tahun 1954 sebagai penyempurnaan UU pokok pendidikan. Memasuki tahun 1950, dianggap sebagai kondisi yang stabil bagi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, setelah sebelumnya berjuang dalam Revolusi Fisik. Pemerintahan mulai berjalan tanpa ada gangguan dan ancaman dari luar. Akan tetapi, masalah kemudian muncul dari dalam pemerintahan itu sendiri. Rakyat menuntut keadilan yang merata dalam 2 A.B. Lapian, dkk., Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), hlm. 263. 2
penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah bergerak cepat, tahun 1950 Menteri PP dan K mulai membenahi sistem pendidikan yang sempat mengalami kemunduran.3 Pembenahan pendidikan yang dilakukan oleh Menteri PP dan K difokuskan pada pembenahan fisik sekolah dan sistem pembenahan gurunya. Hal ini dimaksudkan untuk mampu menampung para anak-anak usia sekolah agar mereka dapat mendapatkan pendidikan di sekolah. Upaya menyelesaikan masalah pendidikan, Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) merumuskan program Rencana 10 Tahun Kewajiban Belajar. Program itu lebih mengupayakan penambahan jumlah guru dan ruangan kelas untuk mencukupi kebutuhan rakyat dalam pendidikan. Alasan penambahan jumlah guru ini karena jumlah guru yang mengajar di Sekolah Rakyat (SR) lebih sedikit dibandingkan jumlah murid yang harus mereka didik. Keterbatasan jumlah guru ini mengakibatkan terbatas pula rakyat yang tertam- pung untuk memperoleh pendidikan. Beberapa faktor penyebab kekurangan tenaga guru di tingkat pendidikan rendah ini antara lain: (1) Masa Revolusi Fisik banyak tenaga guru yang meninggalkan posnya dan menggabungkan diri dengan laskar perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebagian dari mereka tidak kembali lagi mengajar di sekolah sehingga guru semakin bekurang. (2) Tuntutan rakyat untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan Pasal 31, Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 4 Tahun 1950, Pasal 10 dan 17 3 Yeni Arista Oktaviani, "Kebijakan Pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Implementasinya di Yogyakarta tahun 1967-1990", Skripsi, (Yogyakarta: UNY, 2015), hlm. 5. 3
sehingga pemerintah harus membuka banyak Sekolah Rakyat (SR) dan meningkatkan lama belajar dari tiga tahun menjadi enam tahun. (3) Sebagian besar guru berkebangsaan asing telah pindah ke Belanda. (4) Program Kewajiban Belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah, mengakibatkan antusias masyarakat untuk memperoleh pendidikan semakin tinggi. Upaya untuk menanggulangi tingginya minat masyarakat, dibutuhkan guru yang banyak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kekurangan guru juga dijelaskan dalam data statistik Rencana 10 Tahun Kewajiban Belajar, pada tahun 1950 Indonesia membutuhkan tenaga guru yang besar yaitu sebanyak 19.816 orang.4 Di samping itu masih terdapat 50.200 orang guru yang harus ditingkatkan pendidikannya. Langkah selanjutnya yang diambil Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dalam menanggulangi kekurangan guru, yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan guru seperti Sekolah Guru C (SGC), Sekolah Guru B (SGB), dan Sekolah Guru A (SGA). Masing-masing pendidikan guru itu lamanya dua, empat, dan enam tahun setelah Sekolah Rakyat. Kementerian PP dan K kemudian menghapuskan Sekolah Guru C dua tahun atas saran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan pertimbangan bahwa pendidikan guru dua tahun kurang memenuhi syarat untuk mengajar dan kurang dewasa untuk menjadi guru. Akan tetapi langkah ini masih belum cukup untuk menanggulangi kekurangan guru di Indonesia. Kementerian PP dan K kemudian mengadakan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar 4 Ing. Wardiman Djojonegoro, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 90. 4
(KPKPKB) pada tahun 1950, pelaksanaannya diselingi antara belajar dan mengajar. KPKPKB didirikan di setiap daerah di Indonesia termasuk Sumedang. Di tahun yang sama pula SGB didirikan di Sumedang. Tiga tahun kemudian KPKPKB dihapuskan dan dialihfungsikan oleh pemerintah menjadi SGB.5 Dengan digabungkannya jumlah KPKPKB dengan SGB jumlah SGB pada tahun 1953 di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 453 sekolah. Perkembangan selanjutnya sesuai dengan anjuran pengadaan SGB di setiap kabupaten di seluruh Indonesia, untuk menanggulangi kekurangan guru. Di Jawa Barat sendiri SGB didirikan di Serang, Purwakarta, Depok, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Cicalengka, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, dan Kuningan (Lihat lampiran 2).6 Tanggal 1 Agustus 1950, SGB pertama kali didirikan di Sumedang. Pendirian SGB di Sumedang menarik banyak minat masyarakat. Alasan ketertarikan masyarakat masuk SGB tentu saja beragam. Akhirnya masyarakat yang masuk SGB semakin banyak sehingga SGB yang pertama didirikan di Sumedang tidak mampu lagi menampung para murid. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, didirikan beberapa Sekolah Guru B di Sumedang di antaranya SGB I Sumedang, SGB II Sumedang, SGB III Sumedang (bekas KPKPKB), SGB IV Sumedang, SGB V Sumedang, dan SGB Situraja. Pembangunan SGB ini selaras dengan upaya pemerintah untuk menambah jumlah 5 Ari. H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 47. 6 Edi S. Ekajati, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986), hlm. 120. 5
guru untuk tercapainya Kewajiban Belajar di tahun 1961. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan SGB ini banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah, seperti permasalahan keterbatasan dana, kurangnya bangunan sekolah, dan perlengkapan yang tidak mencukupi untuk keberlangsungan pembelajaran. Permasalahan keterbatasan itu perlahan-lahan dapat teratasi, berkat peran serta berbagai pihak, 7 seperti tokoh masyarakat, orang tua, kepala sekolah, dan guru. Dalam penulisan skripsi ini penulis fokus pada perkembangan Sekolah Guru B (SGB) di daearah Sumedang. Dengan rentang waktu dari tahun 1950 yaitu sejak SGB di Sumedang pertama didirikan sampai dihapuskannya SGB di Sumedang tahun 1961. B. Rumusan Masalah 1. Apa saja faktor pendorong didirikan SGB di Sumedang? 2. Bagaimana pengelolaan SGB di Sumedang tahun 1950-1961? 3. Bagaimana dampak keberadaan SGB di Sumedang tahun 1950-1961? C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum a. Sebagai sarana untuk melatih daya pikir kritis, analitis, dan sistematis dalam penulisan karya sejarah. b. Melatih kemampuan dalam rangka penerapan metode sejarah dalam suatu permasalahan (peristiwa) yang dihadapi atau diteliti. 7 Ketut Sedana Arta, Sejarah Pendidikan, (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), hlm. 115. 6
c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan koleksi sejarah untuk perkembangan ilmu sejarah lebih lanjut. 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui faktor pendorong didirikannya SGB di Sumedang. b. Mengetahui pengelolaan SGB di Sumedang tahun 1950-1961. c. Mengetahui dampak keberadaan SBG di Sumedang tahun 1950-1961. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pembaca a. Memberikan faktor pendorong didirikannya SGB di Sumedang. b. Dapat menjelaskan secara rinci tentang pengelolaan SGB sejak didirikan hingga ditutup di Semedang tahun 1950-1961. c. Mengetahui dampak keberadaan SGB di Sumedang tahun 1950-1961. 2. Bagi Peneliti a. Sebagai tolak ukur dalam menganalisis peristiwa sejarah. b. Dapat melatih kemampuan meneliti, menganalisis, dan merekons- truksi suatu peristiwa sejarah yang sedang diteliti. c. Menambah wawasan kesejarahan yang dimiliki. E. Kajian Pustaka Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.8 Telaah tersebut pada akhirnya 8 Tim Prodi Ilmu Sejarah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah FIS UNY, 2013), hlm. 6. 7
berguna sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah. Kaitannya dengan penelitian sejarah, kajian pustaka penting mengingat dalam proses merekonstruksi suatu peristiwa sejarah seorang peneliti memerlukan rujukan agar karya yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian dapat menambah informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam proses penulisan. Salah satu pustaka yang menjadi acuan penulisan skripsi ini adalah karya Ing. Wardiman Djojonegoro, berjudul Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia. Buku ini memberikan jawaban tentang faktor pendorong didirikannya Sekolah Guru B (SGB) di Indonesia yaitu karena kekurangan guru. Hal ini mengakibatkan pendidikan mengalami keadaan yang cukup parah karena baik sarana maupun prasarananya, termasuk antara lain gedung-gedung sekolah, alat pelajaran, dan guru-guru, keadaannya sangat menyedihkan. Sebagian gedung sekolah tersebut dimusnahkan oleh badan perjuangan, sebagian lagi dipakai untuk kantor umum atau diduduki tentara. Alat pelajaran pun banyak yang hilang atau rusak, sedangkan guru banyak yang meninggalkan lapangan pendidikan untuk memasuki dinas ketentaraan9 sehingga jumlah guru berkurang. Hal ini diperparah dengan hampir tidak adanya guru Indonesia yang mengajar di sekolah lanjutan. Permasalahan itu segera diatasi seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah di Seluruh Indonesia. Dengan dasar undang-undang tersebut, langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru yaitu dengan mendirikan Sekolah Guru B (SGB) di setiap kabupaten di Indonesia. Setelah itu, diadakan 9 Ing. Wardiman Djojonegoro, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 128. 8
Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB), tapi kursus ini juga tidak berumur panjang. Tahun 1953 KPKPKB dihapuskan dan digabungkan menjadi SGB. Tanggal 31 Juli 1961 semua Sekolah Guru Bawah (SGB) dihapus dan dialihfungsikan menjadi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) jenis lain sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Juli 1957 No.696991/S tentang penghapusan SGB terhitung mulai 1 Agustus 1958. Buku yang berjudul Triwarsa, dapat dikatakan penting karena menjelas- kan mengenai Inspeksi SGB yang mengelola SGB di bawah Kementerian PP dan K. Buku ini dijelaskan perkembangan SGB secara umum, dan upaya memajukan SGB dengan mengadakan program Pilot Project. Program ini terpilihlah Sumedang menjadi salah satu daerah percontohan pengadaan SGB dengan mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pelatihan pertanian, koperasi, peternakan dll. Buku Villages in Indonesia tidak luput dari perhatian untuk dijadikan pustaka acuan dalam penulisan skripsi ini. Buku ini salah satu artikelnya berjudul "Situradja: A Village in Highland Priangan", karya Andrea Wilcox Palmer. Isinya memberikan jawaban mengenai perkembangan SGB Situraja 1954-1961. Andrea mengaji masyarakat Situraja dari aspek sosial dan ekonomi. Hal ini yang melatarbelakangi orang tua memasukan anak mereka ke SGB. Dijelaskan juga perkembangan jumlah murid SGBN Situraja dan peran tokoh masyarakat, 9
Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (PMOG) dalam membangun dan memajukan SGB di Situraja.10 Sumber lain yang dijadikan kajian pustaka yang keempat yaitu majalah Pewarta PPK yang merupakan terbitan resmi dari Kementerian PP dan K. Banyak terbitan dari Pewarta PPK yang dijadikan acuan sumber dalam penulisan skripsi ini. Dalam majalah ini dijelaskan berdirinya SGB Sumedang yaitu sejak tanggal 1 Agustus 1950. Pendirian SGB II Sumedang pada tanggal 1 Juli 1952. Dijelaskan juga segala kebijakan-kebijakan yang mengatur berlangsungnya SGB di Sumedang, antara lain seperti UU No. 4 Tahun 1950, Peraturan Ujian Persamaan SGB, Peraturan Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas, Peraturan Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan. Dijelaskan pula segala permasalahan yang dihadapi Kementerian PP dan K dalam pengelolaan SGB. Permasalahan itu yang kemudian menjadi dampak keberadaan SGB sehingga menyebabkan SGB ditutup pada tahun 1961. F. Historiografi yang Relevan Historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam menuliskan peristiwa diperlukan adanya sumber-sumber yang relevan sebagai bukti bahwa peristiwa tersebut sudah pernah terjadi di suatu daerah. Sumber yang 10 Andrea Wilcox Palmer, "Situradja: A Village in Highland Priangan", Koentjaraningrat, edt., Villages in Indonesia, (Singapore: Equinox Publishing, 2007), hlm. 320. 10
relevan itu harus berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti agar dapat dijadikan informasi dan data bagi peneliti. Sejarawan akan mengungkap kebenaran suatu peristiwa masa lampau agar mendapatkan suatu fakta sejarah dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan sejarah akan lebih jelas apabila menggunakan historiografi yang relevan yaitu berisi kajian-kajian historiografi yang pernah dilakukan sebelumnya. Bagian ini juga menjelaskan hal yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan. Historiografi ini dapat berupa buku-buku sejarah, artikel, skripsi, tesis, desertasi, dan karya-karya sejarah yang lain yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari historiografi yang relevan adalah untuk membedakan tulisan penulis sebelumnya dengan historiografi lain yang dipakai dalam sumber skripsi ini. Historiografi yang relevan dengan skripsi penulis adalah skripsi hasil Dian Lukitaningtyas dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul "Sekolah Guru B di Salatiga (1950-1961)." Skripsi ini berisi tentang Salatiga pada masa Pemerintahan Kolonial, letak geografis Salatiga, kondisi sosial masyarakat masa Revolusi Fisik, pendidikan awal kemerdekan, sejarah Sekolah Guru B (SGB) di Salatiga, dan sistem pendidikan SGB. Sistem pendidikan dibagi ke dalam tiga bagian di antaranya landasan pendidikan, peserta didik, dan kurikulum. Pembahasan lebih dalam menjelasakan tentang mata pelajaran yang diajarkan di SGB dan perkembangan SGB di Salatiga yang terdiri dari Sekolah Guru B Negeri (SGBN) I, II, III, dan SGB Kristen bersubsidi. Perbedaan skripsi "Perkembangan Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang Tahun 11
1960-1061" dengan "Sekolah Guru B di Salatiga (1950-1961)" yaitu tempat yang dijadikan objek penelitian berbeda sehingga kehidupan sosial yang mendukung perkembangan SGB nya berbeda. Skripsi "Perkembangan Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang Tahun 1960-1061", penulis lebih berfokus pada peraturan-peraturan yang mendasari pengelolaan SGB di Sumedang. Perbedaan lain yaitu mengenai pemberlakuan ikatan dinas di Sumedang, ujian, dan penempatan para lulusan SGB. Terdapat juga skripsi lain yang membahas tentang SGB yaitu karya Destriana Astuti yang berudul "Sekolah Guru B I Negeri Yogyakarta tahun 1946- 1961". Skripsi ini berisi latar belakang berdirinya SGB I Negeri Yogyakarta, melihat dari sisi perkembangan pendidikan awal kemerdekaan, kemudian didirikan SGB I Negeri Yogyakarta pada tahun 1946 yang bangunannya bekas Kweekschool. Masa Revolusi Fisik, pembelajaran di SGB I Negeri Yogyakarta sempat terhenti karena bangunannya digunakan menjadi barak Belanda. Tahun 1950 setelah keadaan terkendali kembali, SGB I Negeri Yogyakarta diadakan kembali dengan menggunakan sistem pendidikan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950. Kurikulum yang digunakan yaitu Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952 yang merupakan penyempurnaan dari Rencana Pembelajaran tahun 1957, selain itu juga menggunakan kurikulum 1958 di akhir penutupan SGB. Sarana dan prasarana tak luput dari pembahasan skripsi ini. Berakhirnya SGB I Negeri Yogyakarta dilatarbelakangi berdasarkan rencana Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dalam memperbaiki kualitas guru Sekolah Rakyat (SR). Ditutup SGB I Negeri Yogyakarta ternyata membawa 12
13 dampak pengalihfungsian bangunan, anggaran, dan tenaga pengajar dari SGB ke SMPN 6 Yogyakarta pada tahun 1961.11 Letak perbedaan skripsi "Sekolah Guru B I Negeri Yogyakarta tahun 1946-1961" dengan "Perkembangan Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang Tahun 1960-1961" di antaranya faktor pendorong didirikannya jelas berbeda. Skripsi yang penulis tulis didirikan SGB yaitu setelah peristiwa Revolusi Fisik sehingga guru semakin berkurang dan ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1950, yang mendasari pendirian SGB Sumedang. Perbedaan lain di antaranya terpilihnya Sumedang sebagai Pilot Project dan dampak yang ditimbulkan dari SGB ini. Menurut Skripsi SGB I Negeri Yogyakarta dampak yang ditimbulkannya yaitu pengalih-fungsian bangunan, tenaga pengajar, perlengkapan SGB menjadi milik SMPN 6 Yogyakarta, sedangkan dampak yang penulis angkat yaitu mutu pendidikan yang menurun, status sosial lulusan SGB meningkat, tenaga pengajar mengalami surplus, diadakannya berbagai kursus penyetaraan, dan pemerintah mengalami kekurangan dana karena semakin besarnya beban yang harus ditanggung dalam pengadaan SGB. Historiografi yang relevan dengan skripsi penulis adalah skripsi hasil karya Yeny Arista Oktaviani dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul "Kebijakan Pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Implementasinya di Yogyakarta Tahun 1967-1990". Skripsi ini berisi tentang latar belakang kebijakan sekolah pendidikan guru, terdiri dari masalah pendidikan dari tahun 1950-1990, dan awal munculnya sekolah pendidikan guru. Permasalahan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia di antaranya: masalah 11 Destriana Astuti, "Sekolah Guru B I Negeri Yogyakarta Tahun 1946- 1961", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 99.
pemerataan pendidikan, masalah daya tampung pendidikan, masalah kualitas pendidikan, masalah efesiensi, dan efektifitas pendidikan. Tahun 1967, SPG mulai didirikan di daerah Yogyakarta. Pembangunan SPG di Yogyakarta masih terpusat ke kota. Begitu juga di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Didirikannya SPG ini juga ternyata menimbulkan dampak di Yogyakarta tahun 1967-1990 yakni dengan semakin berkurangnya masalah-masalah pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia.12 Perbedaan skripsi "Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang Tahun 1950-1961" dengan skripsi "Kebijakan Pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Implementasinya di Yogyakarta Tahun 1967-1990" adalah pada objek, tempat dan tahun pembahasannya jelas berbeda. G. Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian yang digunakan untuk menulis karya sejarah dibutuhkan metode penelitian. Metode penelitian sejarah berguna untuk mengkaji jejak sejarah berdasarkan sumber sejarah dan menganalisisnya secara kritis. Metode sejarah juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menggunakan data-data yang ada sebagai suatu sumber primer maupun sekunder sebagai bukti adanya peristiwa sejarah sehingga sebuah kisah sejarah dapat dipertanggung- jawabkan. Sebelum melakukan penelitian, hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah pemilihan topik. Pemilihan topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Perkembangan Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang Tahun 1950-1961". 12 Yeni Arista Oktaviani, op.cit., hlm. 97-98. 14
Metode historis merupakan suatu proses pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Dalam upaya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan serta tujuan penelitian, digunakan metode historis yang mengandung kerja penelaahan dokumen serta sumber-sumber informasi mengenai peristiwa sejarah di masa lampau.13 Penelitian ini menggunakan metode yang ditentukan Prodi Ilmu Sejarah UNY, melalui empat tahap antara lain heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi. 1. Heuristik Heuristik adalah metode penelitian untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan data yang sesuai dengan topik yang akan ditulis. Penulis mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik ini, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-sumber sejarah merupakan bahan mentah (raw material) sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti), telah ditinggalkan oleh manusia dan menunjukan segala aktivitas mereka di masa lalu, dalam bentuk tulisan atau lisan.14 Pengumpulan sumber dilakukan dengan penelusuran pustaka yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, koran, dan arsip, yaitu di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan Kabupaten Sumedang, Badan Kearsipan Kabupaten Sumedang, Perpustakaan Museum Geusan Ulun, 13 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69. 14 Helius Sjamsuddin, Metodelogi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 75. 15
SMPN I Situraja, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Pusat Studi Kependudukan UGM, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Laboratorium Sejarah UNY, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNY, Grhatama Pustaka, dan Jogja Library Center. Adapun sumber-sumber yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah antara lain: a. Sumber Primer Sumber primer merupakan sumber sejarah yang disampaikan oleh saksi mata. Data-data yang dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan benar- benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah. 15 Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: ANRI, Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1131. Berisi Surat Pengantar No. 163/Kab/S tanggal 22 Agustus 1953, tentang daftar angka- angka tentang jumlah sekolah dan banyak muridnya. ANRI, Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1188. Berisi resolusi dari Kongres ke II Lembaga Kebudayaan Melayu yang dilangsungkan dari tanggal 4 sampai 7 Februari 1956 tentang menuntut membentuk peraturan khusus tentang bentuk pakaian nasioanal tertanggal 8 Februari 1956. ANRI, Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1223. Berisi tentang Surat Putusan Menteri PP dan K tertanggal 11 Januari 1957 No. 103421/S menunjuk Kabupaten Sumedang sebagai daerah percobaan Kewajiban Belajar. ANRI, Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1237. Berisi tentang resolusi diadakannya pendidikan ilmu sosiologi (kemasyarakatan) bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah. Arsip Pribadi Acih. Berisi tentang Ijazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun SGB Situraja, 1958. 15 Kuntowijoyo (2013), op.cit., hlm. 75. 16
Arsip Pribadi Ismad. Berisi tentang Ijazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun SGB Situraja, 1958. Arsip Pribadi S.R. Teja Sukmana. Berisi tentang Ijazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun SGB V Sumedang, 1956. Arsip Pribadi S.R. Teja Sukmana. Berisi tentang surat tugas penempatan setelah lulus dari SGB, 1960. Arsip SMPN I Situraja. Berisi foto bangunan asli SGB Situraja. Arsip SMPN VI Yogyakarta. Berisi Surat Keputusan Menteri PP dan K tahun 1960 No. 187/S.K/B/III untuk melaksanakan keputusan Menteri PP dan K tanggal 22-7-1959 no.69691/S tenatang melaksanakan penghapusan SGB di seluruh Indonesia secara berangsur-angsur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960. Dalam menguatkan fakta-fakta yang didapat pada literatur-literatur di atas, penulis menggunakan sumber lisan. Sumber lisan merupakan sumber sejarah yang berbentuk lisan. Pengambilan data dari sumber lisan menggunakan metode wawancara. Wawancara dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data keterangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini wawancara merupakan metode utama dalam observasi. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berfokus dalam tema penelitian sehingga menda- patkan informasi yang cukup mendalam. Dengan menggunakan teknik wawan- cara, akan diperoleh informasi mengenai data-data yang dibutuhkan untuk menu- liskan skripsi mengenai perkembangan SGB di Sumedang. b. Sumber Sekunder Selain sumber primer, juga digunakan sumber sekunder, yang merupakan sumber yang tidak berasal dari waktu kejadian yang bisa dikisahkan oleh siapapun dan bukan merupakan saksi mata. Sumber ini biasanya berupa buku-buku yang ditulis seorang sejarawan terhadap suatu peristiwa sejarah. Sumber sekunder yang 17
digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terkait dan mendukung dengan tema antara lain: Andrea Wilcox Palmer, "Situradja: A Village Koentjaraningrat, ed., Villages Publishing, 2007. in Highland Priangan", in Indonesia, Singapore: Equinox Edi S. Ekajati,dkk., Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986. Hassan Oetojo, M., ed., Triwarsa, Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Djawatan Pendidikan Umum Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, 1960. Lapian, AB., dkk., Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996. Mochtar Buchori, "Pendidikan Guru Indonesia dalam Lintas Sejarah: Mencari Format Pendidikan Guru Indonesia untuk Masa Depan", Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008. Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, Jakarta: Gunung Agung, 1970. Vara Suciati dan Asep Herdiana, Pemerintah Kabupaten Sumedang Periode Zaman Perang, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi (1945-2015), Sumedang: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang, 2015. Wardiman Djojonegoro, Ing., Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. 2. Kritik Sumber (Verifikasi) Kritik sumber adalah kegiatan mempelajari data yang telah direduksi dan disajikan pada langkah-langkah sebelumnya dengan pertimbangan terus menerus sesuai dengan perkembangan data dan fenomena yang ada di lapangan yang akhirnya menghasilkan kesimpulan untuk mengambil suatu keputusan. Kritik 18
sumber ada dua macam antara lain autentisitas atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern.16 Kaitannya dengan penulisan skripsi ini, kritik ekstern dilakukan dengan melihat tanggal pembuatan, gaya tulis, dan bahasa sumber. Kritik intern dilakukan dengan melihat isi, penulis, dan tahun sumber. Evaluasi terhadap sumber tersebut dilakukan kesesuaiannya dengan fakta-fakta. Peneliti harus bisa menentukan kesaksian sumber tersebut dapat digunakan. Keterkaitan antar kedua sumber tersebut kemudian dijadikan fakta sejarah yang digunakan sejarawan sebagai langkah penelitian sejarah. 3. Interpretasi Interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari sumber sejarah dalam rangka merekonstruksi realitas masa lampau. Tahap ini dianggap sebagai biang munculnya subjektivitas sejarawan dalam melihat suatu peristiwa sejarah. Seorang sejarawan harus menafsirkannya agar peristiwa sejarah dapat dipahami oleh pembaca.17 Interpretasi guna menentukan fakta dari sumber yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesatuan yang dapat memperjelas maksud penelitian. Sejarawan yang jujur dapat mencatumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya subjektivitas sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi itu ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Penelitian ini akan menggunakan interpretasi analisis. Interpretasi analisis artinya data-data 16 Kuntowijoyo (2013), op.cit., hlm. 77. 17 Ibid., hlm. 78. 19
yang ada akan diuraikan menggunakan berbagai pendekatan, kemudian dipilih dan disesuaikan dengan fakta lain yang diperoleh dari sumber lainnya agar peristiwa yang ingin direkonstruksi dapat menjadi sebuah rangkaian utuh sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari peristiwa sejarah yang diteliti. 4. Historiografi Historiografi adalah kegiatan rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah. Historiografi adalah kegiatan akhir dari penelitian sejarah, yaitu berupa kegiatan merumuskan kisah sejarah secara kronologis dan sistematis.18 Bentuk penulisannya bersifat diakronis, yaitu menerangkan peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Sebagai disiplin ilmu sejarah juga melihat sudut batasan waktu dan tempat. Penelitian ini menggunakan model penulisan sejarah analisis yang berpusat pada pokok permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian akan diuraikan secara sistematis. Dengan titik berat pada permasalahan inilah, sejarah analisis memerlukan bantuan ilmu-ilmu sosial lain dalam kajiannya. 19 H. Pendekatan Penelitian Metodelogi yang dilakukan oleh sejarawan haruslah menggunakan pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial yang relevan. Melalui penyertaan konsep 18 Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer of Historical Methode, terjemahan Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32. 19 Kuntowijoyo, Metodelogi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 158-158. 20
21 ilmu-ilmu sosial tersebut, diharapkan akan menghasilkan sebuah tulisan yang kritis, mendalam, ilmiah, dan mengurangi nilai-nilai subjektivitasnya. Sebuah peristiwa yang pernah terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu sebab saja melainkan disebabkan oleh beberapa sebab. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian diperlukan pendekatan secara multidimensional yang diharap- kan akan mempu mengungkapkan faktor-faktor sosial, dan ekonomi. Dalam memperjelas masalah ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain: 1. Pendekatan Sosiologi Pendekatan sosiologi merupakan kajian sejarah bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual seperti struktur sosial, interaksi sosial, dan pola tindakan. Talcott Parsons menegaskan bahwa sekolah memiliki fungsi memberikan kesamaan kesempatan. Pendekatan sosiologi ini, digunakan konsep dari Durkheim yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak semua orang dan juga sebagai sarana bagi kaum miskin untuk meningkat menjadi pemimpin- pemimpin masyarakat.20 Menurut Laster Frank Ward, perbedaan kelas-kelas yang terjadi dalam masyarakat bersumber kepada perbedaan pemilikan kesempatan, terutama kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Perbedaan pemilikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan ini mengarah pada monopoli pemilikan sumber-sumber sosial dan ketidakaslian. Ini berarti bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dan dapat menimbulkan kekayaan untuk dijadikan modal. Orang yang 20 Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 89.
berpendidikan paling baik akan memiliki modal paling besar.21 Berdasarkan beberapa teori di atas, akan dikaji tentang kesempatan yang diberikan Pemerintah dengan memberikan tunjangan ikatan dinas bagi para pelajar SGB, memberikan peluang pada mereka, yang berasal dari kalangan anak-anak petani. Dengan adanya pendidikan berakibat pada perubahan status sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hingga akhirnya terjadi mobilitas vertikal dari anak-anak petani menjadi guru yang memiliki status cukup tinggi di masyarakat. 2. Pendekatan Ekonomi Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan yang mengaitkan panda- ngan sejarah ekonomi. Dengan memberikan gambaran ekonomi dari dulu hingga sekarang. J.L. Mij mengemukakan ilmu ekonomi merupakan usaha manusia ke arah kemakmuran.22 Berdasarkan teori di atas skripsi ini akan mengkaji dampak dari keberadaan SGB terhadap ekonomi para pelajarnya. Kondisi masyarakat Sumedang yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani mendorong para anak-anaknya untuk masuk SGB dengan harapan akan memperbaiki kehidupan mereka. Di satu sisi dalam pengadaan SGB ini memerlukan biaya yang cukup banyak untuk pembangunan gedung dan perlengkapan belajar. Berbagai pihak turut terlibat dalam pengadaan SGB di antaranya orang tua, guru dan masyarakat. Upaya untuk memperlancar usaha itu dibentuklah Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG). 21 Sudardja Adiwikarta, Sosologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 1. 22 Ibid., hlm. 366. 22
I. Sistematika Penulisan Skripsi yang berjudul "Perkembangan Sekolah Guru Bawah (SGB) di Sumedang Tahun 1950-1960" ini terdiri dari lima bab. Penulis akan memberikan gambaran singkat dari tiap bab yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk membantu memperjelas tujuan dan informasi pembahasan dari tulisan ini. BAB I PENDAHULUAN Bab pertama menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode yang diterapkan, pendekatan penelitian dan terakhir sistematika penulisan. BAB II FAKTOR PENDORONG DIDIRIKAN SGB DI SUMEDANG Bab ini diuraikan mengenai kondisi umum Sumedang, yang dilihat dari aspek geografis, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Membahas kebijakan pendidikan awal kemerdekaan, dilihat dari aspek dasar pendidikan, tujuan, sistem persekolahan, dan kurikulum yang diberlakukan di Indonesia, yang kemudian memunculkan kebijkan Kewajiban Belajar. Upaya dalam Kewajiban Belajar, mendapat permasalahan pendidikan di awal kemerdekaan, di antaranya karena kekurangan bangunan dan peralatan, dana dan guru. Kekurangan guru ini menjadi faktor pendorong didirikan SGB di Sumedang. BAB III PENGELOLAAN SGB DI SUMEDANG Bab ini berisi tentang pengelolaan SGB di Sumedang dari tahun 1950- 1961. Pengelolaan SGB ini meliputi tenaga pengajar, murid SGB, ikatan dinas bagi murid SGB sehingga para murid mendapat bantuan untuk menempati 23
asrama, terpilihnya SGB Sumedang sebagai Pilot Project, fasilitas yang ada di SGB Sumedang, kurikulum yang diajarkan, sistem ujian untuk mendapatkan ijazah SGB meliputi ujian penghabisan dan ujian persamaan, serta penempatan lulusan SGB Sumedang baik itu di luar daerah maupun di daerah Sumedang sendiri. BAB IV DAMPAK KEBERADAAN SGB DI SUMEDANG Bab ini dijelaskan mengenai dampak keberadaan SGB di Sumedang ini akan dilihat dampak terhadap masyarakat, terhadap para murid SGB, ditunjuknya menjadi daerah percobaan Kewajiban Belajar, dan munculnya kursus persamaan untuk mendapatkan lulusan ijazah SGB. Pembahasan terakhir dalam bab ini yaitu penutupan. Penutupan SGB di bagi dua yaitu penyebab ditutupnya SGB dan proses penutupan SGB di Sumedaang. Penutupan SGB di Sumedang, yang dimunculkan dalam pembahasan ini yaitu dampak negatif dari didirikannya SGB sehingga itu menjadi penyebab ditutupnya SGB. Proses penutupan SGB dilakukan secara bertahap dari tahun 1958-1961 dan kebijakan pengalihfungsian dari SGB menjadi sekolah jenis lain yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pengalihfungsian SGB menjadi sekolah jenis lain didasarkan atas kebutuhan masyarakat Sumedang pada waktu itu. BAB V KESIMPULAN Bab kesimpulan, diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan ini berupa garis besar dari hasil penelitian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya. 24
BAB II FAKTOR PENDORONG DIDIRIKAN SGB DI SUMEDANG A. Kondisi Umum Sumedang 1. Kondisi Geografis Sumedang terletak di sebelah timur laut Bandung, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1950.1 Luas wilayah yang dimiliki Sumedang adalah 1.522.20 km². Berbatasan dengan beberapa kabupatan lain, diantaranya sebelah utara dengan Kabupaten Indramayu; sebelah selatan dengan Kabupaten Garut; sebelah barat dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang; sebelah timur dengan Kabupaten Majalengka.2 Pada tahun 1950 Kabupaten Sumedang terdiri atas 14 kecamatan yaitu Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Tanjungsari, Cimalaka, Tomo, Darmaraja, Cikeruh, Wado, Cadasngampar, Situraja, Rancakalong, Tanjungkerta, Conggeang, dan Buah Dua. Sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan, perbukitan curam dan sebagian kecil di daerah utara berupa daratan rendah. 2. Kondisi Ekonomi Kondisi wilayah Sumedang yang perbukitan curam berdampak tidak menguntungkan untuk persawahan. Salah satu upaya mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan kebijakan Bupati Sumedang Pangeran Aria Soeria Atmadja (1882- 1 Fetty K. Soemawilaga, dkk., Mengenali Sejarah Sumedangku, (Sumedang: Museum Prabu Gesan Ulun, 2016), hlm. 55. 2 Tim Litbang Kompas, Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 3, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 146. 25
1919), dengan mengadakan pembuatan sengked (terassering) secara besar-besaran di wilayah perbukitan untuk pembukaan persawahan baru, sehingga menambah lahan garapan sekaligus penghasilan bagi para petani.3 Hal ini berdampak pada masyarakat Sumedang sekitar awal kemerdekaan, sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakat Sumedang adalah petani. Adapun mata pencaharian lain seperti pedagang, pegawai, pertukangan dan lain sebagainya. Di wilayah Sumedang kegiatan perekonomian dan pemerintahan berpusat di dayeuh. Menurut Yayat Sudaryat, dayeuh atau kota yaitu komplek penduduk untuk kegiatan perdagangan, ciri-cirinya memiliki pasar, alun-alun, mesjid agung, dan terdapat kampung yang bernama Regol di sekitar gedung kabupaten.4 Ciri-ciri yang disebutkan di atas, merujuk pada sebagian Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam hal penempatan fasilitas umum seperti sekolah lanjutan, pada masa awal kemerdekaan jumlahnya masih terbatas, sehingga ditempatkan di dayeuh. Penempatan di dayeuh, berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain jumlah penduduk, jarak, dan terjaminnya kesempatan yang sama untuk semua anak dari berbagai daerah di Sumedang. Dayeuh dipilih sebagai tempat pusat pendidikan di Kabupaten Sumedang. Adapun pusat pendidikan di Sumedang selain di dayeuh yaitu di Situraja. Pada permulaan tahun 1952 Situraja telah menjadi desa teladan yang menerima bantuan keungan dari Pemerintah untuk tujuan pembangunan masyarakat. Bantuan itu sebagian 3 R. Moh. Achmad Wiriaatmadja, Pangeran Aria Soeria Atmadja Bupati Sumedang 1822-1919, Cita-cita Kepemimpinan dan Ketauladanannya, (Sumedang: tp., 2006), hlm. 6. 4 Yayat Sudaryat, Wawasan Kasundaan, (Bandung: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra UPI, 2015), hlm. 39. 26
dialokasikan untuk kemajuan pendidikan di Situraja. Selain di dayeuh, Sekolah Guru B (SGB) juga diadakan di Situraja untuk menampung keinginan masyarakat yang bersekolah di SGB. 3. Kondisi Sosial Sebagian besar wilayah Sumedang ditempati oleh suku Sunda. Suku Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa-ibu bahasa Sunda serta dialeknya dalam kehidupan sehari-hari, dan berasal serta bertempat tinggal di Tatar Sunda. Daerah Tatar Sunda yaitu di sebelah timur dibatasi oleh sungai Cilosari dan Citanduy, yang merupakan perbatasan bahasa.5 Adapun, beberapa suku lain di Sumedang, seperti pada tahun 1938, terdapat orang Cina yang tinggal di Desa Situraja. Keberadaan orang Cina di Situraja juga dijelaskan oleh Ibu Nani yang mengatakan bahwa di Situraja pernah ada toko Cina, yang bernama Toko Terbit, di sana menjual berbagai barang seperti baju, meteran dll. Akan tetapi setelah adanya peraturan orang Cina tidak boleh berdagang di kecamatan, mereka lantas pindah ke Sumedang (dayeuh).6 Peraturan itu berlaku sejak tahun 1959, tentang adanya larangan nasional terhadap para pedagang Cina di luar ibukota kabupaten.7 Pada 1959 orang Cina pindah dari desa ke wilayah ibukota kabupaten. Adanya anggapan bahwa orang Cina dapat 5 Harsojo, "Kebudayaan Sunda", Kuncaraningrat, ed., Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 307. 6 Nani Sumarni, wawancara di Sumedang, 19 Februari 2017. 7 Andrea Wilcox Palmer, "Situradja: A Village in Highland Priangan", Kuncaraningrat, ed., Villages in Indonesia, (Singapore: Equinox Publishing, 2007), hlm. 302. 27
28 merugikan dan ditakutkan akan mengancam para pedagang di pedesaan karena usaha mereka dikalahkan oleh orang Cina. Di Sumedang sendiri, terdapat tiga tingkat pelapisan masyarakat, diantaranya menak, somah, dan santana.8 Menak yaitu golongan bangsawan, keturunan raden dan pegawai negeri. Somah yaitu golongan masyarakat kebanyakan dan rakyat jelata, terdiri dari kaum tani. Santana yaitu somah yang mendapat kedudukan baik dalam masyarakat kerena pangkat atau suatu perkawinan. Berdasarkan tingkat pengetahuannya terdapat dua bagian, yaitu lapisan atas yang terdiri dari menak dan sentana yang mendapatkan pendidikan, sedangkan lapisan bawah terdiri dari somah yang kebanyakan masih buta huruf. Orang lapisan atas mempunyai kecakapan berekonomi berdasarkan prinsip mencari untung. Dapat juga dikatakan bahwa pada lapisan atas desa inilah terpusat segala kekuasaan ekonomi desa. Dalam pendidikan, golongan menak-lah yang mendapatkan pendidikan tinggi dibandingkan golongan lain karena didukung oleh kekayaan dan status sosial yang mereka miliki. Para pelopor pendidikan di Sumedang muncul dari golongan menak, yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di Sumedang. Pada awalnya, tenaga pengajar didominasi dari golongan menak dan sentana. Akan tetapi, setelah adanya kebijakan rencana Kewajiban Belajar, terjadi mobilitas besar-besaran dari lapisan somah, terdiri dari anak-anak petani untuk menjadi tenaga pengajar. Hal ini karena kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan gratis. 8 Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Buku Pegangan Analisis Daerah Operasional Pengawasan Jawa Barat, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayan, 1986), hlm. 14.
4. Kondisi Pendidikan Kalangan menak biasanya memiliki posisi dalam pemerintahan. Dominasi mereka tidak hanya dalam ranah perpolitikan tapi juga pendidikan. Hal ini terlihat pada masa Bupati Pangeran Soeria Koesoemah Adinata (1836-1822), mengadakan pesantren di Cipicung, Conggeang pada tahun 1846. Bupati selanjutnya Pangeran Aria Soeria Atmadja (1882-1919) yaitu anak Pangeran Soeria Koesoemah Adinata, mendirikan Landbouw Bedrijfs School di Tanjungsari pada tahun 1914. Selain itu didirikan pula 2 bauh Hollandsch Inlandsche School (HIS), Schakelschool, Vervolgschool, dan 139 buah Indlandsch Volksonderwijs.9 Setelah kepemimpinan Pangeran Aria Soeria Atmadja pada tahun 1919, belum ditemukan lagi data mengenai perekembangan pendidikan di Sumedang. Di awal kemerdekaan Indonesia, terjadi beberapa kali pergantian bupati di Sumedang, berlangsung dalam kurun waktu yang cepat. Dalam kurun waktu 5 tahun (1945-1950), telah empat orang yang menjadi bupati Sumedang. Penyebab seringnya pergantian bupati adalah terjadinya Revolusi Fisik dan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII),10 yang mengakibatkan Sumedang menjadi tidak aman. Pada tahun 1950, bupati Sumedang dijabat oleh Raden Abdoerachman Kartadipoera, merupakan bupati pertama yang bukan keturunan raja-raja 9 Penjelasan sekolah masa kolonial di Sumedang: (1) Landbouw Bedrijfs School adalah sekolah pertanian. (2) Hollandsch Inlandsche School diperuntukan bagi anak-anak priyai dan kaum terkemuka. (3) Schakelschool adalah sekolah yang menghubungkan pengajaran bumi putra dan pengajaran Barat. (4) Vervolgschool kelanjutan dari sekolah desa, diperuntukan bagi rakyat desa. (5) Indlandsch Volksonderwijs (sekolah desa) yang diselenggarakan oleh desa untuk memberantas buta huruf. R. Moh. Achmad Wiriaatmadja, op.cit., hlm. 14. 10 Bayu Suryaningrat, Sejarah Kabupatian I Bhumi Sumedang 1550- 1950, (Bandung: tp., 1983), hlm. 159. 29
Sumedang.11 Pada tanggal 17 Agustus 1950, terjadi perubahan bentuk ketatanegaraan, dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan ini berdampak pada Sumedang yang berada di wilayah negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tahun 1945-1950, tidak banyak perbaikan dan pembaharuan yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Ciri utama dari periode ini ialah terdapat dua macam dualisme dalam pendidikan. Di satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di daerah-daerah negara federal yang dikuasai atau dipengaruhi Belanda, sedangkan di lain pihak di daerah-daerah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dualisme ini berakhir setelah RIS bubar pada tahun 1950.12 Wilayah yang dikuasai RIS diambil alih oleh Republik Indonesia (RI), sehingga Sumedang pun pada tahun 1950 di bawah Pemerintahan RI. Hal ini pun menjadi angin segar sebagai awal kebangkitan pendidikan di Sumedang yang telah hancur pada masa Revolusi Fisik, sehingga dualisme yang telah berlangsung pada masa Revolusi Fisik pun hilang, pendidikan menjadi satu kesatuan di bawah kepemimpinan RI. 11 Sejarahnya Semedang adalah sebuah kerajaan yang dipilih sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan rajanya yaitu Prabu Geusan Ulun (1579- 1610). Akan tetapi setelah Prabu Geusan Ulun wafat, daerah Sumedang hanya menjadi daerah kabupatian di bawah karesidenan Priyangan. Selama itu pula Sumedang dipimpin oleh keturunan raja-raja Sumedang, secara turun temurun. Sampai pada tahun 1950, adanya bupati rangkap di Sumedang, yaitu bupati yang dipilih Negara Pasundan (Raden Hasan Soeria Satjakoesoemah masih keturunan raja Sumedang) dan bupati Republik (Raden Abdoerachman Kartadipoera). Kemudian bupati yang terpilih di Kabupaten Sumedang adalah Raden Abdoerachman Kartadipoera. Fetty K. Soemawilaga, dkk., op.cit., hlm. 54. Indonesia 12 Helius Sjamsuddin, dkk., Sejarah Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 40. 30
B. Kebijakan Pendidikan Awal Kemerdekaan 1. Dasar Pendidikan Sejak 18 Agustus 1945, pendidikan Indonesia didasarkan atas Undang Undang Dasar 1945 dan falsafah negara Pancasila serta kebudayaan kebangsaan Indonesia. Dalam perkembangan tahun 1945-1950, dasar pendidikan mengalami perubahan Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu dari UUD 1945 ke UUD RIS, kemudian kembali lagi ke UUD 1945. Kembalinya dasar pendidikan pada UUD 1945, ditetapkan dalam Bab III Pasal 4, UU No. 4 Tahun 1950. 13 Sedangkan, falsafah negara sejak awal tidak mengalami perubahan, sehingga menjadi landasan idiil pendidikan nasional bangsa Indonesia. 2. Tujuan Pendidikan Dalam periode 1945-1950, tujuan pendidikan Indonesia mengalami perubahan. Pertama, dengan dibentuknya Panitia Penyelidik Pengajaran RI di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara dengan penulisnya yaitu Soegarda Poerbakawatja berdasarkan Surat Keputusan tanggal 1 Maret 1946 No.104/Bhg. Menghasilkan rumusan, bahwa pendidikan bertujuan untuk mendidik warga yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Kedua, setelah berubahnya UUD 1945 menjadi UUD RIS, tujuan pendidikan ikut berubah. Perubahan itu berbunyi bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Tujuan itu 13 Ing. Wardiman Djojonegoro, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayan, 1996), hlm. 73. 31
tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1950, Bab III Pasal 3.14 Undang-undang itu kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah RI, dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 1954. Dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa pendidikan pengajaran Indonesia bersifat nasional dan demokratis.15 Maksud dari sifat nasional itu mengenai isi dan jiwa pendidikan, pendidikan yang berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia. Akan tetapi, ini tidak berarti menolak pengaruh kebudayaan asing. Sebaliknya pendidikan yang bersifat nasional dan bersandar pada kebudayaan sendiri itu harus dengan keinsyafan bermaksud menjadi perisai terhadap bahaya "cultural bondage" yang pernah dialami bangsa Indonesia dalam zaman kolonial. Anak-anak di sekolah dididik secara demokratis kemudian akan menjadi manusia yang demokratis pula. Pendidikan yang dicita-citakan bukan supaya anak bertindak lahir dan batin sesuai yang diperintahkan, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan inisiatif sendiri. Perasaan di mana batasnya kemerdekaan dan batasan agar tidak bersifat anarki ditanam dalam diri anak-anak. Akibatnya dari pendidikan yang bersifat demokratis ialah terjadinya prinsip bahwa kekurangan biaya pada seorang pelajar tidak boleh menjadi halangan untuk meneruskan pelajarannya.16 14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendididkan Daerah Jawa Barat, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984), hlm. 106. 15 Abd. Rafik dan Moh. Amin, Sejarah Pendidikan Indonesia, (Surabaya: Express, 1983), hlm. 67. 16 Berita Indonesia, "Murid-Murid Sekolah Rendah Bebas dari Biaya", 2 April 1954, hlm. 4. 32
Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan dan pengajaran tidak hanya menghasilkan manusia yang cakap melainkan juga warga negara yang demokratis. Artinya, setiap lembaga pendidikan berfungsi sebagai lembaga pencipta warga negara-bangsa yang mampu melaksanakan kewajibannya atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan bukan atas perintah semata dan atas inisiatif sendiri.17 Setiap warga negara juga memiliki hak atas kebebasan dan kemerdekaannya untuk mendapatkan pendidikan, artinya tidak ada lagi diskriminasi anak untuk masuk sekolah karena hal itu sudah menjadi hak mereka. 3. Sistem Persekolahan Sistem persekolahan setelah Indonesia merdeka mengalami perubahan yaitu dari awalnya untuk kepentingan penjajah berubah menjadi berdasarkan kepentingan bangsa Indonesia. Praktek pendidikannya pula berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan demokrasi.18 Pada masa penjajahan Belanda pendidikan sekolah dikelompokkan atas dasar golongan masyarakat, baik berdasarkan suku bangsa maupun status sosial. Penggolongan tersebut dihapuskan sejak pendudukan Jepang. Dengan menghilangkan perbedaan suku bangsa maupun status sosial, yang sempat berlangsung selama masa kolonial, sehingga sejak Indonesia merdeka semua rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sistem persekolahan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 meliputi pendidikan rendah, pendidikan umum, pendidikan guru, 17 Tim Penyusun, Indonesia dalam Arus Sejarah 7 Pascarevolusi, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 220. 18 Mochtar Buchori, Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool sampai ke IKIP: 1852-1998, (Yogyakarta: Insist Press, 2007), hlm. 50. 33
pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi. Pendidikan rendah yaitu Sekolah Rakyat (SR). Pendidikan umum diantaranya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT). Pendidikan guru diantaranya Sekolah Guru C (SGC), Sekolah Guru B (SGB), Sekolah Guru A (SGA). Pendidikan kejuruan diantaranya Sekolah Teknik Pertama (STP), Kursus Kerajinan Negeri (KKN), Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), dll.19 Sekolah tinggi seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Pendidikan Guru Perguruan Tinggi (PTPG) Bandung, dll. 4. Kurikulum Kurikulum dibuat selaras dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang merdeka. Salah satu hasil Panitia Penyelidik Pengajaran tentang kurikulum, bahwa setiap rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) mengurangi pendidikan pikiran; (2) menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari; (3) memberikan perhatian terhadap kesenian; (4) meningkatkan pendidikan watak; meningkatkan pendidikan jasmani; (6) meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Sejalan dengan itu, pada tahun 1946 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan pedoman bagi guru-guru, isinya memuat tentang sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di Republik Indonesia.20 19 Ing. Wardiman Djojonegoro, op.cit., hlm. 78. 20 Ibid., hlm. 94. 34 (5)
5. Kewajiban Belajar Setelah kemerdekaan, kesempatan belajar terbuka lebar bagi semua lapisan masyarakat di berbagai tingkatan sekolah, baik pendidikan menengah, rendah, maupun pendidikan tinggi. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIII, Pasal 31, Ayat (1) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Bab XI, Pasal 17.21 Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengupayakan pendidikan bagi setiap masyarakat Indonesia, dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan rencana 10 tahun untuk melaksanakan Kewajiban Belajar yang diharapkan terlaksana pada tahun 1961. Perihal Kewajiban Belajar ini tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1950, Bab VII, Pasal 10, Ayat (1), yang menyatakan bahwa "semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya."22 Artinya, dalam undang-undang pendidikan telah dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah menetapkan wajib belajar di Sekolah Rakyat bagi anak usia 8 tahun. Berdasarkan pernyataan di atas pemerintah harus menyiapkan segala sarana maupun fasilitas untuk menyambut pelaksanaan wajib belajar tersebut. Tujuan Kewajiban Belajar sendiri ialah memberi dasar pendidikan pada tiap anak-anak.23 Diharapkan mereka dapat mengerti dan memperhatikan soal-soal kemasyarakatan setempat, mengetahui 21 Ibid., hlm. 80. 22 Pewarta PPK., "Undang-Undang No. 4 Tahun 1950", no. 1, Februari 1951, hlm. 23. 23 Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 178. 35
hak-hak serta kewajibannya sebagai penduduk dan perorangan serta ikut membantu secara efektif dalam memajukan masyarakat di lapangan ekonomi dan sosial. Persiapan untuk merealisasikan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1950, Kementerian PP dan K menyusun program Rencana 10 Tahun Kewajiban Belajar. Isinya lebih memfokuskan pada pengadaan guru Sekolah Rakyat (SR) dengan mempertimbangkan jumlah murid SR dan penyediaan bangunan sekolah dari tahun 1950 hingga 1960. Keseriusan Kementerian PP dan K dalam pengadaan guru terlihat dari rencana perhitungan jumlah pengajar yang dihasilkan, sebagai berikut: Tabel 1 Rencana 10 Tahun Kewajiban Belajar Mengenai Tenaga Pengajar Tahun Pengajaran Angkatan I 1951/1952 1952/1953 1953/1954 1954/1955 1955/1956 1956/1957 1957/1958 1958/1959 1959/1960 1960/1961 II A B C D E F G H I J Jumlah guru yang dihasilkan oleh: Jumlah Ket. K.P III 11.000 - 11.500 11.500 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 172.000 KGB IV 750 1.500 1650 1.800 1.950 2.100 2.250 2.400 2.550 2.700 19.500 SGB III, IV, V VI V 13.250 1.500 6.500 5.000 16.150 3.000 16.800 3.300 28.950 4.000 29.600 4.500 30.250 5.000 30.900 5.500 31.550 6.000 6.500 32.200 44.500 236.150 Total: Sumber: Djawatan Pengajaran, Rentjana 10 Tahun Kewadjiban Belajar, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, tt.), hlm. 9. Adapun beberapa upaya pemerintah untuk menyukseskan kewajiban belajar, yaitu dengan kebijakan bahwa sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran. Hal ini tercantum dalam UU No. 4 36 VII
Tahun 1950, Bab XIV, Pasal 22.24 Upaya lain yaitu dengan cara: (1) menambah jumlah Sekolah Rakyat (SR); (2) mengubah SR tiga tahun menjadi SR enam tahun secara berangsur-angsur; dan (3) memperbaiki tingkat mutu pendidikan.25 Hal ini memberikan angin segar bagi rakyat Indonesia. Akibat dari adanya Kewajiban Belajar, yaitu perkembangan jumlah murid dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertambahan murid yang cukup tajam, karena adanya minat yang besar untuk bersekolah dalam upaya memperoleh penguasaan ilmu pengetahuan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Akan tetapi, di sisi lain, dalam upaya menampung tingginya hasrat rakyat dalam pendidikan, pemerintah menemui berbagai masalah, seperti kekurangan gedung, peralatan, dana dan guru. Masalah ini timbul karena ada kesenjangan tentang teori dan praktek atau antara tujuan dan pelaksanaan serta hasilnya. C. Permasalahan Pendidikan Awal Kemerdekaan 1. Kekurangan Bangunan dan Peralatan Pada masa Revolusi Fisik, daerah Sumedang pun tak lepas menjadi sasaran bom-bom Belanda. Daerah dayeuh menjadi sasaran utama pasukan Belanda untuk mengusasi Sumedang. Pasukan Belanda melakukan teror dengan menghancurkan fasilitas umum seperti sekolah-sekolah. Tidak sedikit sekolah- sekolah dijadikan asrama-asrama tentara, baik itu pihak pasukan Indonesia maupun pasukan Belanda. Sebagian dari gedung-gedung sekolah dimusnahkan 24 Pewarta PPK., "Undang-Undang No. 4 Tahun 1950", no. 2, Maret 1951, hlm. 24. 25 I. Djumhur dan Danasuparta, Sejarah Pendidikan, (Bandung: CV Ilmu, 1976), hlm. 208. 37
oleh badan-badan perjuangan, bahkan sebagian gedung dialihfungsikan menjadi kantor umum yang diduduki tentara. Alat pelajaran pun banyak yang hilang dan rusak.26 Hingga akhirnya daerah Sumedang pun mampu dikuasai oleh pasukan Belanda. Penaklukan Sumedang oleh pasukan Belanda yaitu dengan menempatkan tentara Koninklijk Leger (KL) Batalyon 4-3 Resimen Infanteri dengan seorang kontrolir di Gedung Kabupaten dan Srimanganti. Gedung Kabupaten dapat dikuasai kembali masyarakat Sumedang setelah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dimenangkan oleh Republik Indonesia. Upaya menanggulangi kekuranagan gedung sekolah di Sumedang, melalui tiga cara. Pertama, mendirikan gedung-gedung baru. Dari pihak Pemerintah Pusat dan daerah tidak henti-hentinya menganjurkan kepada masyarakat, supaya mendirikan gedung sekolahnya sendiri, karena pemerintah tidak mampu membayarnya. Masyarakat Sumedang pun berlomba-lomba ikut menyokong pemerintah sesuai kesanggupan masing-masing. Dana yang diberikan oleh Pemerinah Pusat ke Provinsi Jawa Barat digunakan untuk mendirikan sekolah permanen atau semi permanen. Akan tetapi, sekolah yang dibangun dari dana pemerintah jumlahnya tidak seberapa. Kebanyakan sekolah didirikan oleh rakyat tanpa bantuan atau dengan bantuan yang sangat sedikit dari pemerintah.27 Di samping usaha-usaha pemerintah, masyarakat pun turut berusaha secara gotong-royong membangun gedung sekolah serta melengkapi peralatan sekolah, yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah. Usaha ini semakin 26 Helius Sjamsuddin, dkk., op.cit., hlm. 9. 27 M. Hassan Oetojo, ed., Triwarsa, (Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Djawatan Pendidikan Umum Dep. PP dan K, 1960), hlm. 44. 38
nampak hasilnya, setelah di kalangan masyarakat timbul organisasi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang berhasil menghimpun anggotanya untuk membantu dalam bidang pendidikan.28 Masyarakat tidak hanya menyum- bangkan pikiran, tapi juga harta atau bendanya untuk menyempurnakan pendi- dikan di SGB. Tidak sedikit gedung, tanah, kebun, sawah, ternak yang disum- bangkan kepada SGB. Kedua, menyewa rumah rakyat untuk dijadikan gedung sekolah. Ketiga, mengadakan sistem mengajar dua kali dalam sehari.29 Satu gedung sekolah digunakan oleh dua sekolah, yaitu sekolah pagi dan sore.30 Kadang-kadang pula menggunakan bangunan sederhana. 2. Kekurangan Dana Masa awal kemerdekaan Indonesia, dilangsungkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada November 1949 menghasilkan Persetujuan Finansial- Ekonomi (Financieel-Economische Overeenkomst Finec), hal ini dilakukan agar penyerahan kedaulatan kepada Indonesia segera tercapai. Persetujuan itu isinya mewajibkan Pemerintah Indonesia menanggung utang-utang internal Pemerintah Hindia-Belanda sebelum Indonesia diduduki Jepang sebesar Nf 3,3 miliar (serta US$1,13 miliar menurut kurs pada waktu itu). Pemerintah Indonesia juga diwajibkan menanggung utang eksternal Pemerintah Hindia-Belanda sebesar kurang-lebih US$70 juta. Jelas sekali betapa Konferensi Meja Bundar telah 28 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984), op.cit., hlm.108. 29 Abu Ahmadi, Sejarah Pendidikan, (Semarang: Toha Putra, 1975), hlm. 63. 30 A. Ahmadi, Pendidikan dari Masa ke Masa, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 586. 39
mewariskan utang luar negeri yang amat besar kepada Indonesia.31 Akibatnya, Pemerintah Indonesia sulit membiayai rehabilitasi prasarana fisik yang hancur akibat pendudukan Jepang dan Revolusi Fisik melawan Belanda, apalagi melaksanakan program pembangunan. Akibatnya anggaran untuk pendidikan pada masa kemerdekaan kurang dari 10 %. Alasan kecilnya dana pendidikan itu belum diketahui, tapi dengan keadaan pendidikan di Indonesia yang serba kekurangan, anggaran ini tidak realistis. Perubahan yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan memerlukan dana besar. Dana itu untuk keperluan pengadaan gedung sekolah, peralatan, buku, pengadaan tenaga guru, mengubah kurikulum dan sebagainya. Akan tetapi, pada masa Revolusi Fisik besarnya dana yang dikeluarkan untuk pendidikan sangat sulit diperoleh angka-angka yang pasti.32 Ditambah lagi sekitar 15 tahunan pasca Revolusi Fisik, Indonesia terus mengalami pergantian menteri yang berlangsung cukup cepat, sehingga data-data pada masa ini tidak tertata dan sulit untuk ditemukan atau bahkan telah dimusnahkan. Sistem pendidikan diadakan dengan titik berat desentralisasi, meskipun dalam penerapan rencana pelajaran masih secara sentralisasi. Hal ini berarti bahwa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menjadi urusan daerah atau provinsi dengan supervisi pusat, terutama dalam perencanaan 31 Thee Kian Wie, "Dinamika Ekonomi Indonesia Selama Masa Awal Kemerdekaan dan Ekonomi Terpimpin, 1950-1965: Sebuah Refleksi Historis", A.B. Lapian, dkk., ed., Sejarah dan Peradaban: Sejarah dan Dialog Peradaban, (Jakarta: Lipi Press, 2005), hlm. 114-115. 32 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984), op.cit., hlm. 109. 40 lain
pelajaran. Sekolah menengah atas menjadi kewajiban pusat, baik mengenai masalah keuangan, maupun mengenai mata pelajaran. Sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab provinsi atau daerah dapat dimintakan subsidi 40% dari anggaran nota keuangan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Selebihnya menjadi tanggung jawab daerah. Hal itu meliputi pembiayaan gedung sekolah dan perlengkapannya dibebankan kepada daerah, sedangkan pembiayaan gaji guru oleh Pemerintah Pusat. 33 Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian PP dan K, M. Hutasoit, menyatakan bahwa Anggaran Belanja Kementerian PP dan K pada tahun 1950 sebesar 5,1% (Rp.255.745.400), 1951 sebesar 8,9% (Rp.743.047.700), 1952 sebesar 6,3% (Rp.912.489.300), dan 1953 sebesar 7,9% (Rp.782.581. 600).34 Jumlah itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumah anggaran yang dikeluar- kan Pemerintah Hindia Belanda untuk sektor yang sama dari tahun 1925 sampai tahun 1936 dengan rata-rata 9,3%.35 Memang sebagian besar atau kira-kira 88% dari jumlah tersebut digunakan untuk pendidikan anak-anak Eropa. Setidaknya perhatian Pemerintah Hindia Belanda dalam sektor pendidikan lebih besar dibandingkan dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Anggaran Belanja Kementerian PP dan K, pada tahun 1954 sebesar Rp. 899.892.300, mengalami penurunan pada tahun 1955 sebesar Rp. 422.300 menjadi Rp. 899.470.000. Angka 33 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 386. 34 Pewarta PPK., "Garis-Garis Besar Politik Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan", no. 9, Oktober 1955, op.cit., hlm. 195. 35 Tim Penyusun, op.cit., hlm. 225. 41
ini tidak sebanding dengan rencana perbaikan dan perluasan pendidikan pada tahun 1955 yang memerlukan dana lebih besar daripada tahun sebelumnya. Anggaran belanja pendidikan yang menurun ini diperparah dengan menurunnya harga rupiah pada tahun 1955, sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah dalam rencana 10 tahun PP dan K, jumlah anggaran yang direncanakan untuk Kewajiban Belajar SR tahun 1956-1957 sebesar Rp. 2.310.167.810, tahun 1957-1958 berjumlah Rp. 2.344. 831.915, tahun 1960-1961 sebesar Rp. 3.081.240.355. Bandingkan anggaran belanja PP dan K menurut M. Hutasoit dengan anggaran menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah, kedua anggaran itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Artinya semua rencana PP dan K untuk melaksanakan wajib belajar yang dapat menampung seluruh anak usia sekolah pada tahun 1961 hanya di atas kertas, jika anggaran pendidikan masih berkisar antara 6-8%. Pada kenyataanya, sampai dengan tahun 1957, pemerintah belum mengajukan anggaran rencana 10 tahun tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sudah beberapa kali mengajukan resolusi yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan paling sedikit 25% kalau pemerintah bermaksud memajukan pendidikan bangsa.36 Akan tetapi, anggaran ini hanya sekedar pengajuan, tidak direalisasikan. 3. Kekurangan Guru Beberapa faktor penyebab kekurangan tenaga guru Sekolah Rakyat (SR) di awal kemerdekaan: pertama, banyak tenaga guru yang meninggalkan lapangan 36 Ibid., hlm. 225. 42
pendidikan dan menggabungkan diri dengan laskar perjuangan untuk memper- tahankan kemerdekaan. Pada waktu itu, Revolusi Fisik tengah terjadi, sebagian besar rakyat dari berbagai kalangan ikut bergabung dengan laskar perjuangan melawan tentara Belanda. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai guru sehingga jumlah guru pun semakin berkurang. Kedua, tuntutan rakyat untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 4 Tahun 1950, Pasal 10 dan 17, sehingga pemerintah harus membuka banyak SR dan meningkatkan lama belajar tiga tahun menjadi enam tahun. Sebagai contoh di Indonesia terjadi kenaikan jumlah murid SR yang cukup tajam dari tahun 1939 ke tahun 1950, yaitu dari 2.021.990 menjadi 4.977.304. Kenaikan itu sudah tentu membutuhkan tenaga guru dalam jumlah yang besar. Ketiga, sebagian besar guru berkebangsaan asing telah pindah ke daerah Belanda.37 Akan tetapi, usaha sementara merupakan kelanjutan daripada usaha-usaha di masa Pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Pendidikan guru terutama berhubung dengan sekolah-sekolah lanjutan menjadi usaha penting, disebabkan karena masa Pemerintah Hindia Belanda Belanda hampir tidak ada orang Sumedang yang mengajar di sekolah-sekolah lanjutan.38 Bukti kekurangan guru pada masa awal kemerdekaan terlihat dari dua data di bawah ini. 37 Tahun 1950, Inspektur Jenderal pertama Soegarda Poerbakawatja, menetapkan usaha-usaha pertama dalam pendidikan yaitu: (1) menghidupkan kembali semua sekolah yang sudah bubar, (2) menyesuaikan guru-guru yang telah ikut kepada Belanda dengan dasar-dasar RI, (3) mengusahakan UU Pendidikan dan Pengajaran, (4) mengusahakan peraturan pendidikan untuk kurus-kursus A, B-I dan B-II, (5) mengusahakan Peraturan Pendidikan No. 37 tahun 1950 untuk Perguruan Tinggi. Soegarda Poerbakawatja, op.cit., hlm.53. 38 Ibid., hlm. 50. 43
Berdasarkan data statistik Rencana 10 Tahun Kewajiban Belajar, pada tahun 1950, jumlah anak yang akan bersekolah di SR yaitu 5.040.800 orang. Pada waktu itu, guru yang tersedia sekitar 81.000 orang, sedangkan yang diperlukan untuk anak yang bersekolah ialah 100.816 orang. Apabila setiap guru mengajar 50 orang, sehingga kekurangan guru sebanyak 19.816 orang. Menurut proyeksi pada waktu itu, jumlah anak yang berumur 6-12 tahun, sekitar 15% dari jumlah penduduk 72.000.000 yaitu 10.800.000 orang yang tidak bersekolah yaitu 5.759.200, jika mereka bersekolah maka harus diadakan guru tambahan lagi yaitu 115.184. Sehingga pada tahun 1950 jumlah total kekurangan guru jika semua anak usia 6-12 bersekolah yaitu 135.000 orang.39 Berdasarkan data statistik lain, menurut Development of Education in Indonesia 1955, menyebutkan bahwa pada tahun 1950, jumlah murid sekolah rakyat yaitu 4.977.304 orang dan jumlah guru sebanyak 83.060.40 Apabila setiap guru mengajar 50 orang, maka jumlah guru yang seharusnya mengajar yaitu 99.546 orang (hasil pembulatan dari 99.546.08), sehingga tahun 1950, kekurangan guru sekolah rakyat sebanyak 16.486 orang. Data ini belum termasuk jumlah anak yang tidak masuk Sekolah Rakyat. Upaya menyelesaikan permasahalan kekurangan guru di Sumedang, ada empat tahap. Pertama, munculnya guru toge. Dalam menanggulangi kekurangan guru untuk SR, maka pemerintah mengangkat guru-guru daurat yang berijzah SR bisa langsung diangkat menjadi guru, dengan perjanjian, bahwa mereka harus 39 Djawatan Pengajaran, Rentjana 10 Tahun Kewadjiban Belajar, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, tt.), hlm. 19. 40 Soegarda Poerbakawatja, op.cit., hlm. 466-467. 44
mencapai ijazah guru selekas mungkin. Guru-guru tamatan SR ini disebut guru toge oleh masyarakat Sumedang. Menurut Pa Jono yang dimaksud guru toge yaitu "Kawas suuk nu katinggalen, aya hujan muncul sorangan".41 Hal itu pun disamakan dengan guru-guru pada waktu itu, yang tidak melalui pendidikan keguruan dan belum mempunyai wewenang untuk mengajar, tapi mereka dibutuhkan untuk menanggulangi kekurangan guru.42 Murid-murid lulusan SR yang diangkat menjadi guru kebanyakan tergolong anak yang pintar di sekolahnya. Akan tetapi, ada pula murid tamatan SR yang diangkat menjadi guru tidak tergolong anak yang pintar, misalnya seperti menyuap karena ingin menjadi guru. Murid yang menyuap inilah, yang memiliki kualitas pengetahuan yang rendah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengajar. Hal ini pun menjadi masalah tambahan dalam keguruan pada waktu itu. Selain tamatan SR, ada pula guru-guru yang tidak memiliki wewenang mengajar di SR, yaitu lulusan SMP, SKP dan lain sebagainya. Menurut A. Ahmadi kebanyakan guru yang tidak memiliki wewenang mengajar yaitu berasal dari lulusan SR 6 tahun.43 Guru-guru lulusan SR diharuskan mengikuti Kursus Guru B (KGB),44 salah satu cara untuk mendapatkan ijazah SGB. 41 Terjemahan bahasa Indonesia-nya "Seperti kacang yang tertinggal, ada hujan jadi sendiri". 42 Pewarta PPK., "Alam Pendidikan/Pengajaran dari 17 Agustus ke 17 Agustus", no. 19-20, Agustus-September 1952, hlm. 19. 43 A. Ahmadi, op.cit., hlm. 586. 44 KGB adalah hanya dimaksud sebagai optrekcursus, yakni kursus khusus bagi guru-guru yang ijazahnya di bawah tingkatan SGB dan sedang mengajar pada sekolah-sekolah pemerintah atau partikelir. Pewarta PPK., "Tanya Jawab Pendidikan", no. 23, Desember 1952, hlm. 19. 45
Kedua, pada tahun 1950 Kementerian PP dan K menyelenggarakan pendidikan guru, Sekolah Guru B (SGB). Lamanya pendidikan 4 tahun, setelah lulus SR.45 Letak SGB di Sumedang berada di Jalan Raya atau sekarang disebut Jalan Pangen Aria Souriaatmadja, Kecamatan Sumedang Selatan. Sejalan dengan pengadaan guru untuk tingkat pendidikan rendah, Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan juga mengadakan usaha penambahan guru untuk tingkat pendidikan menengah. Pendidikan untuk guru Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), dilakukan dengan melalui kursus-kursus yang lamanya 2 tahun.46 Maksud SLTP mengacu pada SGB, SMP, dan SKP. Ketiga, diadakannya Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajian Belajar (KPKPKB) pada bulan September 1950 melalui Keputusan Menteri Pendidikan No. 5033/F tertanggal 5 Juli 1950. Keputusan ini dikeluarkan Kementerian PP dan K karena berdasarkan pertimbangan, lulusan SGB masih belum mencukupi jumlah guru SR yang diharapkan untuk menuju Kewajiban Belajar.47 Jumlah SGB di seluruh Indonesia pada tahun 1950 yaitu 86 sekolah, ditambah KPKPKB yaitu 350 sekolah.48 Sedangkan di setiap kabupaten dibangun dua KPKPKB. Di Sumedang, KPKPKB berada di Jalan Kebon Kol, Kecamatan Sumedang Selatan. Menurut H.A.R. Tilaar, para pelajar KPKPKB harus 45 Redja Mudyhardo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 394. 46 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984), op.cit., hlm. 108. 47 H.A.R. Tilaar, Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 1995), hlm. 81. 48 ANRI, Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1131. 46
menamatkan SR dengan hasil baik, kesehatan baik, dan berwatak susila serta berumur antara 15-18 tahun. Mereka pun mendapatkan uang Rp. 85 perbulan. Keempat, memperbanyak jumlah Sekolah Guru B (SGB). Salah satu caranya yaitu dengan menutup KPKPKB dan mengubahnya menjadi SGB.49 Berdasarkan data statistik Development of Education in Indonesia 1955 pada tahun 1953 jumlah KPKPKB sebanyak 387 sekolah dan jumlah SGB sebanyak 145. Terjadi penggabungan antara KPKPKB dan SGB, sehingga jumlah SGB pada tahun 1954 sebanyak 453 sekolah.50 Akibatnya, para murid KPKPKB dan SGB pun ikut digabungkan, pada tahun 1954 jumlah murid SGB bertambah menjadi 83.861 orang. Di Sumedang sendiri KPKPKB berubah menjadi SGB III sejak tahun 1953 sehingga pada tahun 1954 terdapat 6 SGB di Sumedang. D. Pendirian SGB di Sumedang Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang awal didirikan pada masa Bupati Raden Abdurachman Kartadipura (1950-1951). Pendirian SGB di Sumedang tidak terlepas dari peran aktif menak Sumedang, yakni Raden Abeg Sukandi, 51 yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pertama 49 Sumarsono Mestoko, Education in Indonesia Throughout the (Jakarta: Office of Educational and Cultural Research and Centuries, Development, Ministry of Education and Culture, 1983), hlm. 103. 50 Data ini jika kita jumlahkan KPKPKB (387 sekolah) dan SGB (145 sekolah) seharusnya 532 sekolah. Akan tetapi jumlah SGB pada tahun 1954 yaitu 453 sekolah, sehingga sebanyak 79 sekolah KPKPKB tidak ada keterangan. Soegarda Poerbakawatja, op.cit., hlm. 465. 51 Vara Suciati dan Asep Herdiana, Pemerintah Kabupaten Sumedang Periode Zaman Perang, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi (1945-2015), (Sumedang: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang, 2015), hlm.13. 47
di tahun 1950 hingga 1955. Demi mendukung program pemerintah untuk menanggulangi kekurangan guru di Indonesia, Raden Abeg Sukandi segera mendorong pendirian SGB yang pertama di Sumedang, pada tanggal 1 Agustus 1950.52 Letak SGB pertama berada di Jalan Raya, Kecamatan Sumedang Selatan (Lihat lampiran 1). Perannya yang dominan dalam mendirikan SGB mejadikan Raden Abeg Sukandi sebagai direktur53 pertama SGB di Sumedang. SGB pertama ini bernama Sekolah Guru B Negeri (SGBN) I Sumedang, karena pertama didirikan sehingga SGBN I lebih banyak menerima murid baru dan memiliki kelas terbanyak dibandingkan SGB lain di Sumedang. Pada tahun 1955 murid yang diterima di SGBN I Sumedang sebanyak 6 kelas. Pembagian kelas antara laki-laki dan perempuan dipisahkan, sehigga angkatan tahun 1955 yang diterima di SGBN I Sumedang terdiri dari 4 kelas laki-laki dan 2 kelas perempuan.54 Perkembangan selanjutnya SGB I Sumedang tidak mampu menampung pendaftaran murid baru karena kekurangan ruang kelas. Sekolah Guru B Negeri (SGBN) I Sumedang membuka cabang yaitu SGBN II Sumedang pada tanggal 1 Juli 1952.55 SGBN II Sumedang kemudian dipimpin oleh Ukas Wiradinata sebagai direktur, yang bertempat di Jalan Arif Rakhman Hakim, Sinangradja, Kecamatan Sumedang Utara. 52 Pewarta PPK., "Daftar Adanya Sekolah Guru Seluruh Indonesia A/B", no. 17-18, Juni-Juli 1952, hlm. 28. 53 Direktur adalah sebutan bagi jabatan kepala sekolah pada masa itu. 54 Eneh, wawancara di Sumedang, 20 Februari 2017. 55 Pewarta PPK., " Pembukaan SGA/B Baru Pada Tanggal 1 Juli 1952", no. 21, Oktober 1952, hlm. 21. 48
Sejak 1 Juli 1953 semua Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB) di Indonesia termasuk di Sumedang diubah menjadi SGB. KPKPKB di Sumedang berubah menjadi SGBN III Sumedang. SGBN III Sumedang menempati bekas bangunan KPKPKB di Jalan Kebon Kol, Kecamatan Sumedang Selatan, dengan dipimpin oleh Hadjar Purwa Sasmita sebagai direktur. Murid-murid SGBN III Sumedang awalnya merupakan murid KPKPKB yang melanjutkan sekolah di SGB. Mereka berubah menjadi murid SGB, diharuskan mengikuti aturan dan mata pelajaran yang telah ditentukan SGB. SGBN III menerima murid baru sejak tahun 1953. Tahun 1954 SGBN III Sumedang mengalami kekurangan ruangan karena menghadapi tahun ajaran baru, sehingga membangun ruangan baru di Jalan Regol. 56 Dari tahun ke tahun minat pelajar yang mendaftar ke SGB semakin meningkat, jumlah pendaftar pun melampaui jumlah kelas yang tersedia. Maka, sekitar tahun 1953 dibukalah SGBN IV Sumedang yang menjadi pecahan dari SGBN I Sumedang. Bertempat di Jalan Geusan Ulun, Kecamatan Sumedang Selatan, berdekatan dengan SGBN I. Salwin Tirtakusuma menjadi direktur di SGBN IV Sumedang. Di SBGN IV terdapat beberapa kelas yang berisi murid titipan dari SGBN I karena SGBN I mengalami kekurangan kelas.57 Di tahun 1953, SGBN II Sumedang mengadakan SGBN V Sumedang karena sudah tidak mampu lagi menampung murid baru. Lokasi SGBN V Sumedang yaitu di Jalan Mayor Abdurakhman, Sinangraja, Kecamatan Sumedang 56 Amad Suparyat, wawancara di Sumedang, 18 Oktober 2016. 57 Mamah, wawancara di Sumedang, 15 Oktober 2016. 49
Utara, berdekatan dengan SGBN II Sumedang. Direktur SGBN V Sumedang yaitu M. Sanusi Tritasutisna. Murid-murid SGB V, pada awal didirikan merupakan murid yang menempati SGB II, terdapat dua angkatan yang dipindahkan dari SGBN II ke SGBN V, yaitu angkatan tahun 1952-1956 dan 1953-1957. Pada saat pemindahan angkatan 1952-1956 yang dipindahkan sebanyak lima kelas.58 Ke lima SGB ini (I sampai V) bertempat di dayeuh dengan jarak yang cukup dekat. Melihat meningkatnya minat masyarakat Situraja untuk menyekolahkan anaknya masuk ke SGB, maka Kecamatan Situradja yang berjarak cukup jauh dari dayeuh, mendirikan SGBN Situraja pada tahun 1954. Pendirian SGBN Situraja tidak terlepas dari dukungan Raden Ende Wiradisastra sebagai camat Situradja pada saat itu, dan campur tangan Entje Sukanadinata yang nantinya menjabat sebagai direktur di SGBN Situraja. Dukungan pemerintah kecamatan ini terlihat dari adanya kebijakan pungutan sebanyak Rp. 2 per kepala keluarga untuk membangun SGB, dan mengajak masyarakat bergotong royong dalam pembangunan SGB. Diadakannya SGB di Situraja mengakibatkan sebagian para siswa yang berdomisili di Situraja dan sekitarnya berpindah sekolah dari SGB yang ada di dayeuh ke SGBN Situraja. Perpindahan itu mengakibatkan jumlah pendaftar angkatan pertama (1954-1958) di SGBN Situraja sebanyak 3 kelas, dengan jumlah pelajar ± 40 orang se tiap kelas (Lihat lampiran 3). 58 S.R. Tejasukmana, wawancara di Sumedang, 17 Oktober 2016. 50
BAB III PENGELOLAAN SGB DI SUMEDANG A. Tenaga Pengajar dan Murid 1. Tenaga Pengajar Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.1 Guru haruslah orang-orang yang memiliki dasar pendidikan keguruan. Pada masa ini tenaga pengajar Sekolah Guru B (SGB) masih mendapat pengaruh dari pendidikan masa Hindia-Belanda, yang mana mereka menjalankan kehidupannya secara disiplin, bertanggung jawab, jujur, rapi, dan berbudi pekerti luhur. Guru adalah teladan bagi para siswanya. Pada waktu itu siswa merasa takut pada gurunya, tetapi ketakutannya itu oleh sikap asih. Para guru bertanggung jawab atas perkembangan anak didiknya secara penuh atas perkembangan intelektualitas dan tata krama atau budi pekerti siswa. Gaji yang mereka terima jauh lebih sedikit bila dibandingkan pada masa Hindia Belanda, diperparah lagi dengan situasi paceklik kekurangan makanan. Akan tetapi, itu tidak membuat semangat mereka kendur dalam mengajar karena jiwa nasionalis mereka sangat tinggi.2 1 H. Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 15. 2 T. Priyo Widiyanto, "Paham tentang Siswa dalam Perkembangan Masa", I. Pramtomo Baryadi, dkk., peny., Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), hlm. 252. 51
Selain peran guru terhadap murid SGB di sini akan dibahas pula peran guru-guru sekolah, terutama direktur yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan kehidupan di Sumedang. Direktur berperan sebagai wakil dari sekolahnya, guru-guru dan murid-murid. Para guru adalah pembicara-pembicara penting di dalam rapat-rapat dan seringkali menjadi pengambil inisiatif. Patokan yang penting untuk menentukan gengsi dari pejabat-pejabat dalam masyarakat Sumedang adalah pendidikan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang bersangkutan, pendapatan atau kekayaan yang berhubungan dengannya, dan posisi dari jabatan itu dalam hierarki resmi.3 Para Tenaga pengajar di SGB berasal dari lulusan SGA, PGSLP, dan B I. Mereka tidak hanya berasal dari Sumedang bahkan ada pula yang didatangkan dari kota-kota lain seperti Bandung, Tasik, Semarang, dll. Hal ini dikarenakan sebelumnya Sumedang tidak ada sekolah guru yang mengajar sekolah lanjutan, sehingga perlu bantuan guru dari daerah lain. Seiring bertambahnya jumlah SGB, sebagian guru SGB dipindah tugaskan ke SGB yang baru didirikan. Guru-guru yang berasal dari daerah lain tempatnya mengajar, disediakan rumah dinas untuk mereka supaya proses mengajar tidak terhambat karena jarak dari rumah guru ke sekolah sangat jauh.4 Di dayeh, para guru disediakan tempat tinggal di asrama, bersamaan dengan asrama para murid, sekaligus agar mengawasi para murid di asrama, sedangkan di Situraja disediakan tiga rumah dinas untuk guru karena di 3 Andrea Wilcox Palmer, "Situradja: A Village in Highland Priangan", Koentjaraningrat, edt., Villages in Indonesia, (Singapore: Equinox Publishing, 2007), hlm. 320. 4 Acih, wawancara di Sumedang, 20 Februari 2017. 52
53 sana tidak ada asrama. Ada pula dari mereka yang memutuskan untuk ngekos dibandingkan tinggal di asrama atau rumah dinas.5 Di Sumedang terdapat 6 SGB yang didirikan, berikut daftar guru-guru yang diperoleh dari hasil wawancara diantaranya sebagai berikut: Tabel 2 Tenaga Pengajar SGB Sumedang SGBN I R. Abeg Sukandi R. Kosim A Sudrajat Sastramiharja E. Pangasih Onoy Rohaeni Eja Tuti Juhaeti Eti Aswati Yakub Edi Jubaedi Ojon Subagio Qunuti Yuliati Hidayat Harja Ence S - - SGBN II Ukas Wiradinata Tuti Sahrial Oman Kosasih Uhud Amarullah Yeyet Cicih S Cicih S Karma Sulaeman Engkos Mamah Yakub Ahud - - - - Nama Guru SGB di Sumedang SGBN IV Sulwin Tirtakusuma Jamil Pepen I.Djumhur Obih Suep Entin Cucu Rosadi Maemunah Juju Aminah Nurmala Memeh Nunung - - - - - SGBN III Hajar Purwa Sasmita Rahman E Mustofa Khadijah Edi Ningtyas Mubini Johar Manik Suganda Kartiwa Yoyo Tatim Tarya Adun R. Robiah S - - - - - - SGBN V M. Sanusi Tritasutisna Amarullah Hanifah Yeyet Arta Sopandi Tubarsih Oman Jaya Ali Tating Hayati Tating Sutama Dinarsih Juharja Rustama Kidi Katmah Quraisin SGBN Situraja Ence Sukanadinata Ruhimat Aminah Cicih Nurmala Enjon Suhud Ahud Omo Amir S Oday Sudaya Romli Ojon Saca Umar Ali Sabri Eje Sukmana - Sumber: Wawancara dari murid SGB I (Eneh, Titi Suharyati, dan Nani Sumarni), SGB II (Eman Sulaeman dan Komod Sasmedi), SGB III (Edom Sopandi dan Amad Suparyat), SGB IV (Mamah dan Uyi), SGB V (S.R. Tejasukmana, Entin Suharyatin, dan Jono Salno), dan SGB Situraja (N. Acih, Adung, Sarip, dan Epon). 2. Murid Menurut Talcott Parsons bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh dua macam orientasi, yaitu orientasi motivasional yang bersifat pribadi, dan orientasi nilai yang bersifat sosial. Ini berarti bahwa tindakan individual itu dipengaruhi oleh kehendak pribadinya dan dikontrol oleh nilai-nilai yang berlaku dalam 5 Eneh, wawancara di Sumedang, 20 Februari 2017.
masyarakatnya.6 Teori di atas serupa dengan faktor pendorong para murid masuk SGB yang dilatar belakangi alasan pribadi maupun dorongan dari lingkungan di sekitarnya, diantaranya: pertama, mengabdi pada negara, karena pada waktu itu pemerintah sangat memerlukan banyak guru untuk mencapai tujuan kewajiban belajar bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu diingat bahwa pada masa ini para murid sangat diajarkan sikap patriotisme untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga sikap patriotisme tidak hanya berada pada tokoh-tokoh pendiri bangsa tapi juga menular pada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, keinginan untuk bersekolah, tidak seperti pada masa kolonial yang mana pendidikan hanya dapat diperoleh oleh masyarakat menengah ke atas, pada masa ini kesempatan pendidikan terbuka lebar untuk masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu para peminat SGB di Sumedang kebanyakan dari golongan anak-anak petani. Ketiga, ikatan dinas, ini pun menjadi daya tarik masuk SGB, tidak seperti Sekolah Menengah tingkat Pertama (SMP) yang bayaran lebih mahal, di SGB para murid hanya dipungut uang pangkal dan selebihnya dibayar dengan tunjangan ikatan dinas yang diperoleh dari pemerintah. Keempat, disalurkan oleh pihak sekolah (SR), ketika itu para guru SR turut aktif untuk mengarahkan para murid mereka, sehingga ada ketentuan bahwa jika dalam satu keluarga menyekolahkan dua anak salah satunya harus dimasukan ke SGB. Calon-calon murid Sekolah Guru B (SGB) saat mendaftarkan diri harus menyerahkan surat keterangan sehat. Ditambah harus mempunyai surat kete- 6 Sudardja Adiwikarta, Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 16. 54
rangan tamat belajar Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun negeri atau partikelir.7 Hal ini selaras dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1950, Pasal 15, menyatakan bahwa "Sjarat utama untuk mendjadi guru, selain idjazah dan sjarat-sjarat jang mengenai kesehatan djasmani dan rochani, ialah sifat-sifat jang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengadjaran seperti jang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang ini."8 Tahap selanjutnya murid yang akan masuk Sekolah Guru B (SGB) mendaftarkan diri pada Kepala Sekolah Rakjat yang dipilihnya,9 dengan mencatat nama calon, umur calon, nama Sekolah Rakyat di mana calon belajar atau dari sekolah mana telah menerima surat keterangan tamat belajar. Setelah itu murid akan didaftarkan oleh Kepala Sekolah Rakyat (SR). Di Sumedang pendaftaran ke SGB berpusat di SGB I Sumedang, di sana akan dilakukan penyeleksian dari nilai-nilai yang tercantum dalam ijazah, siswa yang diterima akan ditempatkan berdasarkan keputusan pihak sekolah, baik itu di SGBN I, SGBN II, SGBN III, SGBN IV, SGBN V, maupun SGBN Situraja.10 Nilai ijazah inilah menentukan 7 Pewarta PPK., "Peraturan Umum tentang Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan bagi Sekolah Lanjutan dalam Lingkungan Kem. PP dan K", no.15, April 1952, hlm. 21. 8 Pewarta PPK.,"Undang-Undang No. 4 Tahun 1950", no. 2, Maret 1951, hlm. 24. 9 Dalam kasus ini, berlaku bagi murid yang berasal dari Sekolah Rakyat partikelir, di mana mereka harus mendapatkan surat tamat belajar dari Sekolah Rakyat Negeri. Sedangkan murid Sekolah Rakyat Negeri mendaftar ke Kepala Sekolah Rakyatnya sendiri. 10 Pada awal pendirian tahun 1954, murid baru SGBN Situraja harus mendaftar ke SGBN I Sumedang, akan tetapi mulai dari angkatan ke dua tahun 1955, murid baru yang mendaftar ke SGBN Situraja tidak perlu mendaftar ke SGBN I Sumedang. 55
pendaftar diterima atau tidaknya di SGB, meskipun tanpa melalui tahap ujian masuk. Para murid yang mendaftar ke SGB Sumedang tidak hanya dari lulusan Sekolah Rakyat (SR) saja, melainakan dari Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Para murid KPKPKB yang belum menyelesaikan pendidikannya kerana belum lulus ujian atau masih kelas awal, dianjurkan masuk ke SGB. Lulusan SMP pun bisa masuk SGB dengan belajar hanya satu tahun, yaitu di kelas 4 karena mata pelajaran SMP dan SGB hampir sama, yang membedakan hanya mata pelajaran kelas 4 yaitu tentang Ilmu Pendidikan dan Peraktek Mengajar. Setelah diterima menjadi murid SGB, para murid diharuskan membayar uang pangkal untuk keperluan membangun ruang kelas. Uang pangkal dibayarkan ke sekolah pada tahun pertama murid dinyatakan diterima di SGB. Penetapan uang pangkal di Sumedang diseragamkan, baik itu di SGB I, SGB II, SGB III, SGB IV, SGB V dan SGB Situraja. Tabel 3 Besar Uang Pangkal SGB Sumedang Tahun 1952-1957 Besar Uang Pangkal Angkatan Rp. 100 1952-1956 Rp. 275 1953-1957 Rp. 710 1954-1958 Rp. 805 1955-1959 Rp. 500 1956-1960 Rp. 500 1957-1961 Sumber: Wawancara dari murid SGB I (Eneh, Titi Suharyati dan Nani Sumarni), SGB II (Eman Sulaeman dan Komod Sasmedi), SGB III (Amad Suparyat), SGB IV (Mamah dan Uyi), SGB V (S.R. Tejasukmana, Entin Suharyatin dan Jono Salno), dan SGB Situraja (Acih, Adung, Sarip, dan Epon). Besar uang pangkal berdasarkan kesepakatan yang dibuat Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), yang berhasil mengkoordinir kekuatan dan 56
kemampuan anggota-anggotanya untuk kemajuan pendidikan. POMG mampu menghasilkan gedung-gedung sekolah lebih banyak dibandingkan yang telah dibangun oleh pemerintah. Dalam pertemuan POMG di Sumedang, tidak hanya sebatas membahas terkait ruangan kelas yang kurang, lebih luas dari itu parmasalahan terkait penyelenggaraan bangunan dan perlengkapan sekolah yang belum atau tidak tercukupi oleh pemerintah. Selain itu, kegiatan-kegiatan pengembangan diri pun tak luput dari pembahasan. Hal ini sebagai upaya memelihara hubungan antara sekolah dan orang tua murid, sesuai UU No. 4 Tahun 1950 Pasal 28 Ayat (1).11 Maka dibentuklah Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid. Bertitik tolak pada Pasal 28 ini pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (PMOG) dapat ditugaskan kepada Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah yang selanjutnya melakukan pengawasan dan pembinaan pada organisasi itu.12 Menurut Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tentang Pembentukan Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah, No.58438/Kab, Jakarta 6 Desember 1954. Pasal 4 menyatakan bahwa perkumpulan yang mengikat orang tua murid dan guru-guru disebut POMG, mereka bertujuan ikut serta memelihara sekolah yang bersangkutan.13 Jumlah anggotanya ditentukan menurut keperluan. Perkumpulan harus mengusahakan segera terwujudnya suatu 11 Pewarta PPK., (Maret 1951), op.cit., hlm. 25. 12 Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 82. 13 Ibid., hlm. 416. 57
anggaran dasar tertulis yang tidak bertentangan dengan tujuan, susunan, keuangan, dan acara kerja perkumpulan, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Orang tua murid SGB memiliki andil yang besar dalam mendorong pendidikan anaknya. Tidak sedikit orang tua murid SGB berlatar belakang sebagai petani, yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan dari orang tua murid menggadaikan atau menjual harta bendanya berupa sawah, hasil pertanian, sepeda, domba untuk membayar uang pangkal. Para orang tua berani menyekolahkan anaknya ke SGB dengan membayar uang pangkal yang cukup mahal pada waktu itu, karena ada jaminan ikatan dinas bagi anaknya yang diharapkan akan meringankan tanggungan sekolah perbulannya. Selain itu, dibandingkan dengan sekolah lain, biaya SGB lebih murah karena tidak harus membayar uang sekolah perbulannya. Terkait jumlah seluruh murid SGB di Sumedang, datanya belum ditemukan. Jika diperkirakanpun jumlahnya mungkin akan terlampau jauh dengan kenyataan pada saat itu, karena jumlah kelas pertiap SGB berbeda-beda sehingga sulit untuk ditaksirkan. Di SGB I dan II tahun 1954 menerima murid masing- masing 5 kelas, sedangan di SGB Situraja hanya menerima murid 3 kelas. Sedangkan SGB II, IV dan V tidak diketahui. Untungnya ada sedikit data dari seorang peneliti asing yakni Andrea Wilcox Palmer yang menyatakan jumlah murid di SGB Situraja pada tahun 1955 yaitu 280 murid dan di tahun 1958 yaitu 436 murid.14 Data tahun 1958 ini merupakan jumlah keseluruhan murid SGB di 14 Andrea Wilcox Palmer, "Situradja: A Village in Highland Priangan", Kuncaraningrat, ed., Villages in Indonesia, (Singapore: Equinox Publishing, 2007), hlm. 306. 58
Situraja, dari angkatan pertama (1954) sampai angkatan keempat (1957) karena tahun 1958 SGB Situraja tidak menerima murid lagi. B. Ikatan Dinas bagi Murid SGB Ikatan dinas adalah pemberian tunjangan kepada pelajar-pelajar sekolah lanjutan yang bersedia sesudah pendidikannya selesai diwajibkan menjadi guru pegawai negeri pada sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Peraturan ikatan dinas ini ditetapkan dalam Putusan Menteri PP dan K tanggal 19 Mei 1952 No. 17009/Kab.15 Dalam putusan ini dijelaskan bahwa pelajar-pelajar yang dapat diberi ikatan dinas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) warga negara Republik Indonesia (RI); (2) berbadan sehat menurut keterangan tabib negeri; (3) cukup kepandaian- nya dan pembawaannya untuk menyelesaikan pelajarannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; (4) berkelakuan baik menurut keterangan Kepala Sekolah dan instansi Pamong-Praja; (5) belum kawin; (6) tidak cacat jasmani dan rohaninya. Awalnya pemberian tunjangan ikatan dinas diberikan pada semua pelajar yang belajar di SGB Sumedang. Akan tetapi, di tahun-tahun terakhir penutupan SGB di Situraja, hanya beberapa pelajar yang mendapatkan tunjangan ikatan dinas. Mulai angkatan ke dua SGB di Situraja tahun 1955 hanya 40 orang yang diberi tunjangan ikatan dinas, dari jumlah seluruh ± 160 orang pelajar yang terdiri 15 Pewarta PPK., "Peraturan tentang Pemerian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar² Sekolah Lanjutan dan Kursus² Sedarajat", no. 22, November 1952, hlm. 29. 59
dari 4 kelas. Pemberian tunjangan ikatan dinas ini berdasarkan peringkat prestasi murid pertiap angkatan.16 Hal ini pun berlaku hingga angkatan ketiga dan keempat di SGBN Situraja. Berdasarkan Putusan Menteri PP dan K tanggal 19 Mei 1952 No. 17009/Kab. Pasal 4 Ayat (1b) bahwa tunjangan pokok yang diterima pelajar SGB sebesar Rp.85,17 ditambah tunjangan kemahalan. Di Sumedang para pelajar SGB menerima tunjangan ± Rp. 144,18 perbulan itu sudah termasuk tunjangan pokok dan tunjangan kemahalan. Di awal menjadi murid baru tunjangan tidak langsung diberikan setiap bulan, tapi diberikan pada bulan ketiga atau keempat secara penuh yang disebut rapel. Setelah itu barulah para murid mendapatkan tunjangan ikatan dinas rutin pertiap bulan. Akan tetapi, tunjangan itu tidak selamanya utuh diterima sebanyak Rp. 144, terkadang ada pemotongan untuk membayar uang peralatan sekolah. Tunjangan diberikan selama murid itu belajar dalam hubungan ikatan dinas. Pemberian tunjangan ikatan dinas dapat diberhentikan, jika pelajar tidak naik kelas atau tidak lulus ujian atau hal lain disebabkan kesalahan sendiri. Pelajar yang dicabut tunjangan ikatan dinasnya harus mengembalikan uang tunjangan ikatan dinas sebesar yang pernah diterima. Pengembalian uang tunjangan ikatan dinas ini pun berlaku bagi pelajar yang sudah selesai pelajarannya dengan mendapat ijazah, akan tetapi membatalkan atau tidak memenuhi perjanjiannya 16 Sarip, wawancara di Sumedang, 17 Oktober 2016. 17 Pewarta PPK.,(November 1952), loc.cit. 18 Sarip, loc.cit. 60
untuk mengajar di tempat yang ditentukan nantinya. Uang tersebut harus dibayar sekaligus dalam waktu tiga bulan, terhitung dari tanggal 1 bulan berikutnya, bulan tidak memenuhi perjanjian dan menghentikan pelajaran.19 Pelajar ikatan dinas mendapat beberapa keuntungan, diantaranya bebas dari kewajiban membayar uang sekolah, uang alat-alat pelajaran, uang ujian dan mendapatkan pemeliharaan kesehatan. Keuntungan lain yaitu didahulukannya para pelajar ikatan dinas dibandingkan pelajar lain dalam menempati asrama yang diselenggarakan oleh sekolah.20 Akan tetapi, dalam membayar asrama terdapat persamaan jumlah yang harus dibayar dengan murid bukan ikatan dinas. Di Sumedang terdapat dua asrama yang diperuntukan untuk para pelajar ikatan dinas, yaitu asrama Kartini dan asrama Putra. Penyelenggaraan asrama bagi para pelajar sekolah lanjutan ikatan dinas diatur dalam Putusan Menteri PP dan K No.1558/BIII. Isi putusan menyatakan bahwa asrama dibagi ke dalam dua bagian yakni asrama pemerintah dan asrama partikelir. Asrama pemerintah yaitu asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, semua murid harus tinggal di asrama kecuali di rumah orang tua sendiri dan hanya ditempati oleh para murid ikatan dinas. Asrama partikelir yaitu asrama yang diselenggarakan badan partikelir,21 19 Pewarta PPK., "Peraturan tentang Pemerian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar² Sekolah Lanjutan dan Kursus² Sedarajat", no. 23, Desember 1952, hlm. 27. 20 Ibid. 21 Badan partikelir ialah suatu badan terdiri atas beberapa orang ternama setempat yang berpengalaman dalam lapangan sosial dan menaruh minat pada kesejahteraan dan pendidikan para pelajar yang terpaksa belajar jauh dari orang taunya. Pewarta PPK., "Peraturan tentang Asrama Para Pelajar Sekolah Lanjutan dalam Ikatan Dinas", no. 9, Oktober 1951, hlm. 25. 61
menerima murid ikatan dinas dan bukan ikatan dinas atau menerima murid-murid sekolah lanjutan pemerintah dan partikelir bersubsidi. Dengan kata lain bahwa murid-murid sekolah lanjutan partikelir tidak bersubsidi tidak diperkenankan berdiam di asrama ini. Asrama di Sumedang berstatus asrama partikelir, ditempati oleh para murid ikatan dinas dan bukan murid ikatan dinas. Pelajar sekolah lanjutan ikatan dinas di Sumedang terdiri dari murid SGB dan KPKPKB. Murid SGB paling banyak menempati asrama dibandingkan sekolah lain, karena terdiri dari lima sekolah yaitu SGB I, II, III, VI, dan V. Sekolah Guru B Situraja lokasinya berjauhan dengan kelima SGB lainnya sehingga muridnya tidak menempati asrama yang sama. Pelajar sekolah lanjutan bukan ikatan dinas menempati asrama di Sumedang yang berbarengan dengan pelajar SGB diantaranya pelajar SMP, SGO dan SKP. Tidak semua murid ikatan dinas menempati asrama, adapula sebagian dari mereka memilih tinggal di kosan atau di rumah orang tua sendiri. Meskipun jauh dari orang tua, murid yang menempati asrama, tetap berada dalam pengawasan para guru yang ditempatkan di asrama. Para murid harus mentaati tata tertib seperti waktu belajar, makan, tidur, beristirahat, kebersihan, penghematan air dan listrik,22 yang ditetapkan pihak asrama dan sekolah. Di Sumedang, pengawasan tidak hanya didilakukan di asrama, melainkan di berbagai tempat hiburan seperti di Gedung Pasific, tempat menonton bioskop. Para murid nakal biasanya datang malam hari untuk menonton, film yang ditayangkan berupa film-film dewasa, hal ini membuat kekhawatiran para guru, 22 Ibid. 62
sehingga meraka selalu melakukan pengontrolan tiap malamnya.23 Hal ini berlaku tidak hanya untuk pengawasan murid di asrama melainkan semua murid yang masih menduduki bangku SGB. Tujuan pengawasan sebagai cara membina sikap dan perilaku keguruan mereka, seperti cara berpakaian yang santun, tata krama waktu makan, tata krama dalam pergaulan antar sesama siswa dan antar siswa dengan guru, dan juga bimbingan dalam belajar. Hidup dalam asrama diawasi cukup ketat oleh guru.24 Melalui pengawasan ini diharapkan para siswa akan mengenal cara hidup berdisiplin. Sesuai dengan fungsi guru selain mengajar, mereka bertugas memberikan contoh yang baik kepada muridnya kelak. Pendidikan ini agar mereka terbiasa dan terbawa dalam kehidupan sehari-harinya. Selain pengawasan, pihak asrama telah menyediakan makanan setiap harinya, yang dimasak oleh koki asrama.25 Dalam memenuhi kebutuhan di asrama seperti makan, para murid biasanya membawa beras dan uang untuk diberikan ke pihak asrama. Terkait dengan keuangan, berdasarkan Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) No.1558/BIII, yang mengatur tentang asrama bagi para pelajar sekolah lanjutan ikatan dinas, tercantun dalam Pasal 9, menyatakan bahwa "Kepada suatu badan partikelir, jang menjelenggarakan asrama bagi para peladjar sekolah landjutan tingkat atas dan pertama Pemerintah 23 Mamah, wawancara di Sumedang, 15 Oktober 2016. 24 Mochtar Buchori, "Pendidikan Guru Indonesia dalam Lintas Sejarah: Mencari Format Pendidikan Guru Indonesia untuk Masa Depan", Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), hlm. 152. 25 Pewarta PPK., (Oktober 1951), loc.cit. 63
dan/atau partikelir bersubsidi, dapat diberikan subsidi."26 Subsidi yang dimaksud akan diberikan pemerintah mencakup perlengkapan (lemari, perlengkapan dapur, meja makan dan bangku), perumahan, pekerja, air dan listrik. Ketika pindahan ke asrama para murid biasanya hanya membawa alat tidur (bantal, tikar/kasur), alat makan (piring, sendok), dan koper kaleng yang berisi baju, karena tidak disediakan di asrama. C. SGB Sumedang sebagai Pilot Project Minat masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya ke Sekolah Guru B (SGB) mengakibatkan jumlah SBG di Sumedang paling banyak dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, sehingga SGB Sumedang dipilih menjadi Pilot Project. Selain Sumedang terdapat tiga daerah lain yang dipilih menjadi Pilot Project pada tahun 1955/1956, yakni Salatiga, Bangli (Nusa Tenggara) dan Tasikmalaya. Arti dari Pilot Project sendiri yaitu 'pilot' (petunjuk jalan) dan 'proyek' (usaha), jadi Pilot Project dapat diartikan seperti usaha perintis. SGB yang di-Pilot Project-kan bisa disebut SGB Pilot Project atau SGB Perintis. Tujuan utama Pilot Project ialah untuk menciptakan hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat serta masyarakat menganggap sekolah sebagai miliknya yang perlu dipupuk dan dipelihara.27 Diadakan kegiatan kerja sama dengan masyarakat sehingga terciptalah sekolah guru yang memiliki kemasyarakatan. 26 Pewarta PPK., "Peraturan tentang Asrama Para Pelajar Sekolah Lanjutan dalam Ikatan Dinas", no. 5, Oktober 1950, hlm. 30. 27 Abu Ahmadi, Sejarah Pendidikan, (Semarang: Toha Putra, 1975), hlm. 65. 64 fungsi
Dengan adanya Pilot Project, murid-murid SGB dibawa pada kegiatan kerja dan diperkenalkan kerjasama dengan masyarakat. Hal ini sebagai cara untuk meningkatakan mutu guru, agar para calon guru ini dapat memberi teladan yang baik pada masyarakat. Hasil dari pembelajaran di SGB diharapkan dapat diterapkan di SR. Dengan demikian maka pendidikan di SR mengandung kegiatan-kegiatan yang benar-benar praktis, ekonomis dan besar nilainya bagi pembentukan watak.28 Kegiatan itu berupa pelatihan pertanian, pertukangan, peternakan, perikanan, industri kecil, koperasi dan sebagainya. Program yang memeiliki harapan tinggi untuk kemajuan pendidikan ini ternyata mendapat tanggapan positif dan negatif dari berbagai pihak. Salah satu tanggapan negatif dilontarkan C.E. Beeby, menyatakan bahwa program Pilot Project ini sebagai metode baru pendidikan guru yang terkesan tidak realistis karena rencana itu tidak memperhitungkan terbatasnya dana, fasilitas, tenaga-tenaga pendidik guru, dan tenaga administrasi.29 Memang benar menurut C.E. Beeby jika melihat dari aspek yang telah disebutkan di awal, ketika melihat kondisi pendidikan yang serba kekurangan, program itu sulit dijalankan. Keadaan yang serba kekurangan ini memaksakan Pilot Project terselenggara tanpa adanya subsidi dari pemerintah, sehingga program ini terselenggara atas usaha kepala sekolah dan guru-guru SGB.30 Di sisi lain program ini meningkatkan daya kretifitas para guru dan 28 I. Djumhur dan H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan, (Bandung: CV Ilmu Bandung, 1976), hlm. 220. 29 C.E. Beeby, Pendidikan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 45. 30 M. Hassan Oetojo, ed., Triwarsa, (Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960), hlm. 127. 65
66 peserta didik karena untuk melaksanakan program ini harus memanfaatkan dana yang seminimal mungkin. D. Fasilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian daripada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada provinsi, meliputi pemenuhan alat-alat untuk pendidikan, tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa: Pembelian alat-alat peladjaran untuk sekolah rendah, seperti kitab-kitab peladjaran, kitab-kitab tulis dan sebagainja begitu pula alat-alat jang mengenai isi dan tujuan-tudjuan urusan lainnja di lapangan pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan, dilakukan oleh Propinsi, pada umumnja dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.31 Dalam kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, faktor biaya sangat memegang peranan demi keberhasilannya. Dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang Sekolah Lanjutan dan Pendidikan Tinggi dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Pembiayaan gedung sekolah beserta perabot dan perlengkapan lainnya dipikul oleh daerah, sedangkan gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.32 Permasalahan biaya untuk gedung dan perlengkapan sekolah dibicarakan dalam rapat POMG. Pada awal pendirian SGB Sumedang, ruangan kelas masih jauh dari kata cukup, sehinngga kegiatan pembelajaran dibagi pagi dan siang. 31 Soegarda Poerbakawatja, op.cit., hlm.396. 32 Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 48.
Bahkan ada pula yang menumpang di sekolah lain untuk memperlancar kegiatan proses belajar. Fasilitas diadakan secara bertahap untuk mendukung pembelajaran di SGB diantaranya gedung permanen dan semi-permanen, meja, kursi, papan tulis, alat kesenian (gamelan), alat olahraga, dll. Tempat untuk mata pelajaran olah raga SGB I, II, III, IV, dan V biasanya mereka melakukannya di Alun-alun Sumedang, sedangkan SGB Situraja di Alun-alun Situraja dan di lapangan Tanuwijaya. Pada waktu itu SGB belum memiliki masjid sekolah sehingga para murid SGB sembahyang di masjid umum. Seperti yang diungakapkan Andres Wilcox Palmer bahwa sekitar 200 sampai 400 orang, termasuk pelajar-pelajar SGB Situraja, sembahyang di masjid pada hari Jumat.33 Dalam rangka kegiatan kenaikan kelas biasanya dipertunjukan kesenian daerah seperti angklung, karawitan, kabaret dll. Penyelenggaraan kenaikan kelas atau kelulusan di SGB I, II, III, IV, dan V dilakukan secara serempak di gedung Pasific. Berbeda dengan SGB Situraja yang berlokasi jauh dari SGB yang lainnya, acara itu diselenggarakan di Alun-alun Situraja. Dalam hal pemenuhan buku untuk pemahaman materi pelajaran mendapatkan masalah baru yaitu kekurangan buku. Hal itu, disebabkan karena kebanyakan buku berbahasa asing dan belum adanya penanaman sikap nasio- nalisme pada peserta didik. Kementerian PP dan K mengupayakan tersedianya buku pelajaran yang dapat menumbuhkan sikap nasionalisme pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Pendidikan Pengajaran Republik 33 Andrea Wilcox Palmer, op.cit., hlm. 313. 67
Indonesia tertanggal 29 September 1945. Akan tetapi, untuk sementara buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak zaman Jepang.34 Para murid SGB biasanya hanya dianjurkan untuk membeli buku pelajaran tapi tidak diwajibkan. E. Kurikulum dan Ujian SGB Pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Guru B (SGB) selaras dengan tujuan pendidikan menengah kejuruan tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, dalam Pasal 7 Ayat (3) bahwa: Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan vak) bermaksud melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tjita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggauta masjarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan chusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masjarakat dan/atau mempersiapkannja bagi pendidikaan dan pengadjaran tinggi.35 Mata pelajaran yang diajarkan di SGB Sumedang diantaranya: Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, Bahasa Inggris, Ilmu Pasti, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Tata Negara, Menggambar, Menulis, Seni Suara, dan Pendidikan Jasmani yang diajarakan di kelas 1 hingga kelas 3 SGB. Ketika kelas IV murid SGB diajarkan Ilmu Pendidikan dan Praktek Mengajar (Lampiran 7). 34 Rochman Natawijaya, edt., Pendidikan Nasional, (Jakarta: Kurnia Esa Jakarta, tt.), hlm. 80. 35 Pewarta PPK., "Undang-Undang No. 4 Tahun 1950", no.1, Februari 1951, hlm. 22. 68
Ilmu Pendidikan, dahulu, pada dasarnya terdiri dari tiga pelajaran: pedagogik, didaktik dan metodik. Istilah pedagogik diterjemahkan dengan kata 'ilmu mendidik' dan yang dibahas ialah bagaimana mengasuh dan membesarkan seorang anak. Didaktik adalah pengetahun tentang interaksi belajar-mengajar secara umum, yang diajarkan di sini antara lain cara membuat persiapan mengajar (sesuatu yang sangat perlu, dan tampaknya sekarang dianggap tidak penting), cara menjalin bahan-bahan pelajaran, dan cara menilai hasil pelajaran. Metodik adalah pengetahuan tentang cara mengajarkan suatu bidang pengetahuan. Beberapa mata pelajaran dipandang memerlukan cara-cara khusus untuk menyajikannya, sehingga dikembangkan metodik khusus (bijzondere methodiek). Pelajaran yang memerlukan metodik khusus ini misalnya menggambar, menyanyi, pekerjaan tangan, dan olah raga.36 Suatu hal yang perlu dicatat dalam hubungan ini ialah bahwa 'kesiapan mengajar' seorang calon guru dahulu tidak ditentukan oleh keberhasilannya dalam pelajaran Ilmu Pendidikan saja. Kesiapan setiap calon guru ditentukan oleh keberhasilannya dalam pengetahuan umum dan pengetahuan tentang Ilmu Guru. Pengetahuan umum, yaitu penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan di berbagai bidang: Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Ilmu Pasti dan ilmu-ilmu lain sejenisnya.37 Dalam mempersiapkan untuk menjadi guru, para murid SGB kelas IV diharuskan melakukan praktek mengajar di Sekolah Rakyat dan Sekolah Rakyat 36 Mochtar Buchori, Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 94. 37 Ibid. 69
Latihan (SRL) yang telah ditentukan.38 Praktek mengajar dilaksanakan setiap seminggu sekali. Sekolah-sekolah yang dijadikan tempat praktek para murid SBG Sumedang diantaranya SR Situ, SR Sinangjati, SR Tegalkalong, SRL Sinangraja, SR Situraja, SR Pasirimpun, dll. Para murid SGB tidak hanya dilatih mengajar tapi dilatih pula bagaimana cara mereka bersikap dan berpakaian sebagai guru. Pada masa perkembangan SGB memang belum ada pemberlakuan memakai baju seragam dari pemerintah, karena baru tahun 1956 persoalan itu baru dibicarakan dalam Kongres ke II Lembaga Kebudayaan Melayu di Medan.39 Meskipun begitu, para murid di SGB Sumedang diharuskan memakai baju yang ditetapkan sekolah yaitu memakai rok di bawah lutut bagi perempuan sedangkan bagi laki- laki terdapat perbedaan baju khusus kelas I hingga kelas III menggunakan kemeja pendek dan celana pendek, dan bagi murid kelas IV menggunakan kemeja panjang dan celana panajang. Perbedaan pakaian bagi laki-laki ini karena para murid dipersiapkan untuk praktek mengajar. Para pelajar tidak hanya diberikan mata pelajaran, tapi untuk mengisi waktu luang di luar jam sekolah diberikan pula kesempatan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepanduan yang dilaksanakan setiap pulang sekolah. Tujuan kepanduan yaitu mendidik anak-anak menjadi warga negera sehat, bahagia dan berguna.40 38 Pewarta PPK., "Warta Berita Pendidikan", no. 23, Desember 1952, op.cit., hlm. 34. 39 ANRI, Kebijakan Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1188. 40 Pewarta PPK., "Kepanduan", no.6-8, Juli-September 1951, hlm. 55. 70
Dalam mencapai suatu tingkatan tertentu, para murid diharuskan menempuh ujian. Sistem ujian untuk mendapatkan ijazah SGB, dibagi ke dalam dua cara yaitu melalui ujian penghabisan dan ujian persamaan. Pertama, ujian penghabisan, ujian ini berlangsung sampai dengan tahun 1958, terdiri atas dua bagian yaitu bagian I tentang pengetahuan umum untuk calon dari kelas 3 (tiga) SGB dan bagian II ujian keahlian sebagai pendidik dan pengajar bagi calon kelas 4 (empat). Membayar biaya ujian penghabisan sekolah lanjutan tingkat pertama sebesar Rp.7.50 (yang mendaftar ke Kepala Sekolahnya) dan Rp.12.50 (jika bukan pelajar suatu sekolah). Murid yang mendapatkan nilai yang baik di ujian bagian I, dapat melanjutkan ke Sekolah Guru A (SGA) di Bandung atau di Bogor untuk wilayah Jawa Barat. Sejak tahun 1959, sebagai langkah penyederhanaan Ujian Negara, kelas tiga SGB tidak lagi diuji. Mereka hanya diberi ujian sekolah, yang bercorak seperti ulangan umum untuk kenaikan kelas. Hasil dari pada ujian sekolah ini diturutkan kelak dalam penentuan lulus tidaknya dalam ujian penghabisannya.41 Jika tidak lulus harus mengikuti kursus dan menempuh ujian persamaan SGB. Semua mata pelajaran diuji, dengan standar kelulusan minimal nilai 6. Di SGB IV angkatan 1954-1958 terdapat 3 murid tidak lulus.42 Mereka harus mengikuti kursus persamaan untuk mendapatkan ijazah SGB. Kedua, ujian persamaan SGB memberi kesempatan kepada guru-guru berijazah rendah dari SGB untuk memperoleh ijazah yang sederajat dengan ijazah 41 M. Hassan Oetojo, ed., op.cit., hlm. 291. 42 Acih, loc.cit. 71
SGB. Calon-calonnya dari Rukun Belajar untuk mencapai ijazah SGB (RBB) atau dari Kursus Lisan Persamaan SGB (KLPSGB) yang biasanya terdapat di setiap kabupaten. Mereka diajarkan oleh guru-guru SGB. Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian persamaan SGB diantaranya Ilmu Guru, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, dan Tata Negara. Ujian persamaan SGB hanya terdiri dari ujian tulis sedangkan ujian lisan ditiadakan. 43 Syarat untuk menempuh ujian persamaan SGB antara lain sebagai berikut: a. Guru-guru SR Negeri/Partikelir yang sudah menyelesaikan kursus persamaan SGB tingkat IV, atau: 1) Sudah mempunyai ijazah SMP. 2) Pernah menempuh ujian SGB Negeri dan tidak lulus. 3) Pernah menempuh ujian persamaan SGB yang terakhir dan tidak lulus. 4) Pada dewasa ini duduk pada KLP/SGA dan belum mempunyai ijazah Persamaan SGB dan sekurang-kurangnya telah setahun pada KLP/SGA. 44 b. Harus bersedia setelah lulus ujian menjadi guru sedikit-dikitnya 2 tahun pada SR Negeri/Partikelir dari suatu badan yang oleh Kementerian PP dan K dipandang dapat menjamin terlaksana kesanggupan ini. Sistem ujian yang mereka tempuh telah dipermudah dengan cara "menabung". Setiap tahun mereka diharuskan menempuh hanya beberapa mata ujian saja, yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Ujian ini dibagi menjadi 43 Pewarta PPK., "Warta Berita Pendidikan", no. 14, Maret 1952, hlm. 24. 44 Ibid. 72
tiga bagian. Apabila seorang calon dalam ujian bagian I lulus dalam beberapa mata ujian saja, maka mata ujian itu tidak perlu ditempuh lagi pada bagian II. Pada bagian II ini calon menempuh mata ujian bagian II ditambah dengan mata ujian bagian I yang belum lulus. Selain, untuk ujian persamaan SGB, sistem ujian "menabung" ini juga berlaku untuk ujian kenaikan kelas maupun ujian penghabisan bagian I (ketika kelas 3) di SGB.45 Hal ini dimaksudkan mempermudah para murid dalam mengerjakan ujian. F. Penempatan Lulusan SGB Sumedang Menurut hasil wawancara dari beberapa lulusan Sekolah Guru B (SGB), bahwa Kabupaten Sumedang menjadi penghasil lulusan SGB terbanyak di Jawa Barat. Bahkan orang-orang seringkali menyebut Sumedang sebagai daerah pamopokan guru atau gudangnya guru. Sejak tahun 1954, Sumedang telah menempatkan lulusannya di berbagai daerah di Jawa Barat. Setiap kabupaten di Jawa Barat telah memiliki SGB, akan tetapi itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan guru Sekolah Rakyat (SR) di daerah tersebut, sehingga perlu mendatangkan lulusan SGB dari Sumedang. Lulusan SGB dari Sumedang ditempatkan di berbagai wilayah Jawa Barat, diantaranya Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, Bandung, Garut, Majalengka, Sukabumi, Cianjur, Bogor dan Banten.46 Di wilayah Jawa Barat sendiri lulusan SGB paling banyak ditempatkan 45 Adung, wawancara di Sumedang, 16 Oktober 2016. 46 Wilayah Banten pernah menjadi bagian Provinsi Jawa Barat, tapi sejak tahun 2000 menjadi wilayah pemekaran, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000. 73
di daerah Banten, karena pada tahun 1957 saja Sumedang telah mengirimkan 400 guru lulusan SGB ke Banten. Selain itu, lulusan SGB dari Sumedang pun ditempatkan di luar wilayah Jawa Barat, seperti Sumatra dan Papua, akan tetapi jumlahnya sedikit. Contoh kasus, di SGB Situraja penempatan mengajar berdasarkan tahun kelulusan. Angkatan pertama (1954-1958) dan kedua (1955- 1959) ditempatkan di dalam Kabupaten Sumedang, sedangkan angkatan ketiga (1956-1960) dan keempat (1957-1961) di luar Kabupaten Sumedang. Hal ini bertujuan untuk pemerataan supaya berbagai daerah mendapatkan guru untuk mengajar SR. Perkembangan selanjutnya peraturan pemberian tunjangan ikatan dinas mengalami perubahan yang tercantum dalam Surat Putusan Menteri PP dan K No.18695/Kab. tanggal 29 Mei 1953. Pada Pasal 9 mengalami penambahan tentang penempatan pelajar ikatan dinas yang menyatakan bahwa "Djika tempat jang ditundjuk oleh Pemerintah tidak bersamaan dengan tempat peladjar menuntut peladjarannja, maka ia diwadjibkan berangkat ke tempat ia harus bekerdja selambatnja dalam waktu satu bulan setelah ia menerima surat pengangkatannja, kecuali kalau terdapat hal² di luar kekuasaanja."47 Oleh karena itu, para lulusan ikatan dinas SGB yang telah ditempatkan harus segera menempati wilayah yang telah ditugaskan selambat-lambatnya satu bulan. Jika tidak, mereka diwajibkan mengembalikan semua tunjangan ikatan dinas yang mereka dapatkan. Para guru yang baru lulus SGB diharuskan mengajar di daerah minimal selama 2 tahun. 47 Pewarta PPK., "Perubahan dalam Peraturan tentang Tunjangan Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar² Sekolah Lanjutan dan Kursus² yang Sederajat", no. 32, September 1953, hlm. 23. 74
Dengan gaji pertama yang didapatkan lulusan SGB tahun 1956 setelah menjadi guru SR sebanyak Rp. 184, 50.48 Dalam proses penempatan lulusan SGB, tidak selamanya berjalan lancar, terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dan para guru baru diantaranya: (1) Anggaran belanja selalu terlambat disediakan, yang digunakan untuk mendatangkan guru dari satu daerah ke daerah yang perlukan. Mencakup ongkos perjalanan, perumahan dan kesediaan Pemerintah Daerah untuk menerima yang akan datang. (2) Kekurangan pegawai untuk mengerjakan surat putusan penempatan mereka, tugas itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama Inspeksi Daerah.49 (3) Kekurangan gedung sekolah untuk menempatkan guru lulusan SGB karena kurangnya biaya untuk mendirikan bangunan sekolah. Hal ini memberi kesan seolah-olah ada kelebihan guru. Pengangguran sebagai akibat banyaknya guru baru tidak dipekerjakan itu menyebabkan Pemerintah Pusat membentuk suatu Panitia Pembahasan Masalah Kelebihan Guru SR dengan Surat Putusan Perdana Menteri RI tanggal 15 Juni 1959 No. 299/PM/1959. Langkah selanjutnya Pemerintah Pusat menyediakan uang untuk pengangkatan semua lulusan SGB tahun 1959 dan tahun-tahun sebelumnya, dengan dikeluarkan Peraturan Departeman Keungan tanggal 9 September 1959 No. 114474/Gt.50 Kemudian oleh Departemen Dalam Negeri telah dikirimkan kawat ke daerah- daerah untuk memberikan hak pengangkatan semua guru-guru baru terhitung 48 Arsip Pribadi S.R. Tedja Sukmana. Berisi tentang surat tugas penempatan setelah lulus dari SGB, 1956. 49 M. Hassan Oetojo, ed., op.cit., hlm. 50. 50 Ibid., hlm. 121. 75
mulai 1 November 1959. (4) Pergolakan di beberapa daerah akibat dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), menjadikan para guru-guru baru enggan ditempatkan di daerah yang mengalami pergolakan, karena mengancam keselamatan mereka. Pemberontakan DI/TII terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat termasuk Sumedang. Para pemberontak biasanya mengancam mereka jika mereka tidak mau bergabung dengan DI/TII. Sehingga ini membuat kehawatiran bagi para lulusan SGB yang di tempatkan di daerah lain karena mereka harus berjauhan dengan keluarga mereka. Hal ini, selaras dengan yang diungkapkan dalam majalah Pewarta PPK di bawah ini: Pada umumnja guru-guru muda itu berangkat dengan hati berat, terpaksa karena ikatan dinas. Dengan bekal jang kurang sehat ini, tugas jang mereka hadapi tentu terasanja lebih berat pula. Saja kira guru-guru muda ini akan berubah pendiriannja dan menganggap tempat bekerdjanja yang baru sebagai tempatnja sendiri, apabila ia dapat menjesuaikan diri bergaul dengan masjarakat sekelilingnja, hingga ia tidak merasa asing di tempat itu, dan masjarakat sekelilingnja tidak menganggapnja sebagai "orang luar" djuga "Omschakeling" ini bagi beberapa orang berlangsung dengan lantjar sehingga mereka itu lalu "betah" dan sering-sering menetap dan berkeluarga disitu. Tetapi bagi kebanjakan "omschakeling" ini agak berat dan sulit, sehingga bertugas sebagai guru di tempat itu dirasakan sebagai suatu siksaan baginja.51 Para guru baru yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya itu, memunculkan permasalahan baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyarankan pada Kementerian PP dan K, supaya para calon guru selain diajarkan ilmu pendidikan, tapi diajarkan pula ilmu sosiologi (kemasyarakatan) daerah-daerah setempat yang akan menjadi daerah untuk lulusan SGB yang akan 51 Pewarta PPK., "Pidato Menteri PP dan K: Pembangunan Pendidikan Nasional", no. 9-11, Oktober-Desember 1956, hlm. 658. 76
ditempatkan di daerah.52 Di sisi lain terdapat pula guru-guru lulusan SGB yang mampu menyesuaikan dengan daerah barunya, mereka bahkan menikahi penduduk setempat, ada juga yang menjadi kepala desa karena berkat peran guru- guru lulusan SGB tersebut kehidupan di daerah-daerah mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa guru-guru memiliki peran dalam menentukan kebijakan di daerah, terutama dalam hal pendidikan. 52 ANRI, Kebijakan Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1237. 77
BAB IV DAMPAK KEBERADAAN SGB DI SUMEDANG A. Dampak Keberadaan SGB Pada tahun 1950 Sekolah Guru B (SGB) pertama kali didirikan di Sumedang. Pendirian SGB di Sumedang secara tidak langsung menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat. Sekolah Guru B merupakan sekolah untuk menghasilkan tenaga guru tingkat Sekolah Rakyat (SR). Kehadiran SGB di Sumedang pada awalnya untuk menanggulangi kekurangan guru yang akan di tempatkan di Sumedang. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya, seiring tingginya minat masyarakat bersekolah di SGB sehingga daerah penempatan bagi lulusan SGB Sumedang diperluas melingkupi daerah Jawa Barat, bahkan sebagian kecil ditempatkan di Papua dan Sumatra. Para lulusan SGB dari Sumedang yang ditempatkan di berbagai daerah, diangkat menjadi guru SR. Oleh karena itu, dengan didirikannya SGB di Sumedang berdampak pada penyerapan tenaga kerja untuk menjadi guru. Sekolah Guru B didirikan di Sumedang dengan segala keterbatasan dana dari pemerintah, sehingga para tokoh masyarakat serta Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) bergotong royong dalam membangun sekolah dan melengkapi fasilitas pembelajaran. Pendirian SGB ini kemudian menghadapi permasalahan baru yaitu kurangnya tempat tinggal bagi para pelajar yang berasal dari luar dayeh. Seperti yang dikatakan di bab 2, pendidikan sekolah lanjutan di Sumedang sekitar awal kemerdekaan dipusatkan di dayeh sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan. 78
Para pelajar berdatangan ke dayeh untuk mengenyam pendidikan di sekolah lanjutan, sehingga terjadilah mobilisasi dari daerah pedesaan ke perkotaan yang dilakukan oleh para pelajar. Mobilisasi ini banyak dilakukan oleh para pelajar SGB, mengingat jumlah SGB yang didirikan di dayeh sebanyak lima sekolah. Mobilisasi penduduk secara besar-besaran oleh para pelajar SGB ini membuka peluang bagi masyarakat sekitar SGB untuk mengadakan kos-kosan. Kos-kosan ini sebagai tempat tinggal sementara bagi para pelajar selama mereka bersekolah di SGB. Meskipun telah di sediakan asrama bagi peajar yaitu asrama Kartini dan asrama Putra, kedua asrama tersebut tidak cukup menampung seluruh pelajar SGB. Dalam membantu mengatasi masalah kekurangan tempat tinggal bagi para pelajar, maka masyarakat mengadakan banyak kos-kosan di sekitar SGB, dengan menarik bayaran berupa uang kosan dan beras. Hal ini memberikan penghasilan tambahan bagi para penduduk yang menyedikan kos-kosan bagi para pelajar SGB. Adapun alasan sebagian murid memilih kosan daripada asrama yaitu supaya tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ditetapkan asrama.1 Dengan didirikannya SGB di Sumedang berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar SGB. Dampak perekonomian ini juga tidak hanya pada masyarakat sekitar SGB, tapi juga pada para pelajar SGB. Dampak SGB terhadap para pelajar yaitu dengan meningkatnya perekonomian mereka. Peningkatan perekonomian tersebut memerlukan sebuah pengorbanan berupa harta dan usaha. Menurut T.W. Schultz berpendapat bahwa "perkembangan suatu masyarakat itu pada hakekatnya 1 Mamah, wawancara di Sumedang, 15 Oktober 2016. 79
berlandaskan pada investasi manusiawi, dengan produktifitas seseorang yang terbukti pada peningkatan penghasilan, maka akan terangkatlah masyarakat ke taraf yang lebih tinggi."2 Hal ini pun serupa dengan tindakan yang dilakukan para orang tua pelajar SGB di Sumedang. Banyak orang tua yang rela berkorban menjual tanah, ternak dan harta benda lain untuk mengantarkan anaknya masuk SGB dengan harapan agar anak mereka menjadi guru. Pengorbanan mereka terbalas dengan adanya tunjangan ikatan dinas yang diperoleh pelajar setiap bulannya, mereka mampu mendapatkan konpensasi lebih dari modal besar telah mereka keluarkan. Konpensasi itu didapatkan jika pelajar SGB bersedia ditempat- kan mengajar di mana saja, sesuai ketetapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para pelajar SGB ikatan dinas terjamin mendapatkan pekerjaan menjadi guru SR. Selain pekerjaan, selama belajar di SGB, para pelajar mendapatkan pendidikan ganda, yaitu "pendidikan keilmuan" dalam kelas selama jam-jam resmi dalam waktu sekolah, dan "pendidikan kepriyaian" di asrama setelah selesainya jam-jam resmi sekolah. Hasilnya, seperti diceritakan oleh para lulusan SGB yaitu terjadinya transformasi dalam diri para siswa, dari anak-anak desa dengan alam pikiran dan impian-impian yang sederhana menjadi priyayi guru yang memiliki wawasan hidup yang lebih kompleks dan ambisi pribadi yang lebih tinggi.3 Wawasan tersebut memunculkan harapan untuk memperbaiki kualitas 2 Imam Barnadib, Pendidikan Perbandingan Buku Dua, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 28. 3 Mochtar Buchori, "Pendidikan Guru Indonesia dalam Lintas Sejarah: Mencari Format Pendidikan Guru Indonesia untuk Masa Depan", Pendidikan Nasiona Dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), hlm. 152. 80
perekonomian, kesadaran dalam perpolitikan dan pengabdian untuk memperbaiki lingkungan masyarakatnya ke arah yang lebih maju. Menurut Darmaningtyas bahwa dengan diangkat menjadi guru negeri berarti tercukupi kebutuhan mereka dalam dua hal, yaitu kerja kantoran yang mendapat gaji dari pemerintah dan mendapat status priyai.4 Menjadi guru bagi mereka adalah sarana untuk melakukan mobilitas sosial vertikal agar disebut priyai guru. Mobilitas sosial vertikal ini terlihat dengan meningkatnya status sosial yang kebanyakan dari para pelajar berasal dari anak petani, buruh tani, pedagang, dan lainnya yang meningkat menjadi seorang guru. Meningkatnya status sosial dalam masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian mereka. Sedangkan murid dari keluarga menegah atas menurut Agus Salim, mereka lebih tertarik untuk bekerja di sektor ekonomi dan konstruksi yang jelas memiliki peluang dan masa depan yang sangat baik dibanding mereka menjadi guru.5 Dampak SGB tidak hanya berpengaruh pada perekonomian saja, melainkan juga pada pemerataan pendidikan para guru di tingkat Sekolah Rakyat Pemerataan ini sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pendidikan para guru toge. Telah diketahui sebelumnya para guru toge ini merupakan lulusan Sekolah Rakyat, tanpa melalui pendidikan guru mereka dipilih untuk menanggulangi kekurangan guru di tingkat SR. Setelah diakannya SGB, tepatnya sejak tahun 1951 mereka juga berkesempatan untuk mendapatkan ijazah SGB melalui Kursus 4 Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinan, (Jakarta: Galang Press, 2004), hlm. 109. 5 Agus Salim, Indonesia Belajarlah!, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm 219. 81
82 Guru B (KGB) yang dilaksanakan dalam bentuk Rukun Belajar SGB (RBB). Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri PP dan K tanggal 28 Agustus 1951 No. 4019/BIV. Tujuan kursus ini adalah memberikan pendidikan secara tertulis kepada para guru SR, baik yang bekerja di sekolah pemerintah maupun sekolah partikelir, agar mereka berangsur-angsur dapat mencapai ijazah yang sederajat dengan ijazah SGB. Sehingga dengan adanya SGB di Sumedang berdampak memunculkan Kursus Guru B (KGB), sebagai upaya pemeratan tingkat pendidikan bagi guru-guru Sekolah Rakyat. Dengan diadakannya KGB dan SGB, kekurangan guru SR di Sumedang dapat teratasi. Dengan teratasinya kekurangan guru, di sisi lain pemerintah daerah juga melakukan pemeratan pendirian ruangan SR di berbagai daerah Sumedang, agar para lulusan SGB bisa langsung ditugaskan. Berdasarkan data yang didapatkan dari koran Sipatahoenan, pada tahun 1951 di Kabupaten Sumedang, tepatnya di SR Cikondang II, telah ada penambahan ruangan kelas yang awalnya terdiri dari 2 kelas menjadi 10 kelas. Penambahan 8 kelas baru ini didapatkan dari sumbangan siswa dan masyarakat. Setiap siswa menyumbang Rp.150, begitu juga rakyat menyumbang berbagai bahan bangunan berupa kayu, bambu, genteng, bilik, dll.6 Selanjutnya pada tahun 1956 dalam majalah Pewarta PPK tertulis bahwa Sumedang memiliki 1.136 buah bilik SR, kepunyaan pemerintah hanya 306 buah, sedangkan yang 830 ruangan adalah usaha masyarakat.7 Bertambahnya jumlah ruangan kelas SR ini bersamaan dengan penambahan jumlah guru SR 6 Sipatahoen, "SR Cikondang II", 7 Agustus 1951, hlm. 2. 7 Pewarta PPK., "Pidato Menteri PP dan K: Pembangunan Pendidikan Nasional", no. 9-11, Oktober-Desember 1956, hlm. 653.
yang dihasilkan SGB. Sesuai dengan Rencana Kewajiban Belajar 10 Tahun, bahwa jumlah murid disesuaikan dengan jumlah rungan dan guru. Oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya guru SR dari SGB sejak tahun 1954, hal ini berdampak pada pertambahan ruangan kelas dan bertambahnya murid yang di terima di SR. Sehingga pemerintah dapat mewujudkan tujuan pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat, sesuai yang tercantum dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1950. Pemerataan pendidikan tingkat Sekolah Rakyat di Sumedang meliputi 14 kecamatan, yaitu Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Tanjungsari, Cimalaka, Tomo, Darmaraja, Cikeruh, Wado, Cadasngampar, Situraja, Rancakalong, Tanjungkerta, Congeang dan Buah Dua. Pemerataan Sekolah Rakyat yang dilakukan Kabupaten Sumedang dianggap telah berhasil, sehingga Kabupaten Sumedang mengajukan diri untuk dijadikan daerah percobaan Kewajiban Belajar. Pengajuan diri ini, didasarkan atas kesiapan tanaga guru dan bangunan yang dianggap telah memadai untuk menampung anak-anak yang mendaftar di Sekolah Rakyat. Pada tahun 1957 Kabupaten Sumedang ditunjuk menjadi daerah percobaan Kewajiban Belajar, sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 11 Januari 1957 No. 103421/S. Penunjukan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1957. Dalam penunjukan ini, diberikan waktu untuk mempersipkan Kewajiban Belajar dari tanggal 1 Januari 1957 sampai 1 Agustus 1957. Kemudian tanggal 1 Agustus 1957, Kewajiban Belajar sudah mulai dilaksanakan di seluruh Kabupaten Sumedang.8 Oleh karena itu, dapat dikatakan terselenggaranya Kewajiban Belajar 8 ANRI, Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1223. 83
di Sumedang, dilatar belakangi karena kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan jumlah guru yang dibutuhkan. Guru-guru itu adalah guru yang dihasilkan dari keenam SGB di Sumedang. B. Penutupan SGB di Sumedang 1. Penyebab Ditutupnya SGB di Sumedang Dampak didirikan Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang, dituliskan sebelumnya hanya berupa dampak positif, akan tetapi bukan berarti pendirian SGB ini tidak membawa dampak negatif. Terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari didirikannya SGB yang kemudian menjadi faktor penyebab ditutupnya SGB di Sumedang. Salah satu penyebab ditutupnya SGB yaitu kekurangan dana pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan di bab dua, sejak didirikannya SGB, dana menjadi penghambat perkembangan pendidikan. Permasalahan dana itu terus berlanjut hingga menjadi salah satu penyebab ditutupnya SGB. Dana bagi keperluan pendidikan hanyalah sedikit diberikan oleh pemerintah, sehingga untuk urusan pembangunan sekolah dan melengkapi perlengkapan ditanggung oleh daerah (provinsi). Sedangkan pemerintah menanggung dana untuk belanja pegawai dan perencanaan pendidikan.9 Anggaran belanja pegawai semakin membesar dari tahun ke tahun. Membesarnya anggaran belanja pegawai disebabkan semakin bertambahnya guru- guru baru yang harus digaji oleh pemerintah. Guru-guru baru yang terbanyak adalah dari lulusan SGB. Dibandikan sekolah guru lainnya seperti SGA, PGSLP, 9 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 386. 84
SGPLB, KGA, SGTK lulusan SGB lah yang paling banyak, karena guru-guru SGB paling banyak dibutuhkan agar tercapainya program Kewajiban Belajar. Banyaknya murid SGB dibandingkan murid sekolah keguruan lain dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 4 Daftar Sekolah Keguruan Negeri Jumlah 1957/1958 Nama Sekolah 1956/1957 1958/1959 Sekolah 53 484 22 1 40 4 Murid 10.565 131.054 1.524 35 3.382 656 Sekolah 56 483 25 1 40 4 Murid 9.523 SGA 82.037 SGB 1.810 PGSLP x SGPLB 4.224 KGA 693 SGTK Sumber: M. Hassan Oetojo, ed., Triwarsa, (Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Dja- watan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960), hlm. 118-120. Murid 10.253 118.289 2.162 4 3.279 536 Sekolah 58 468 30 1 50 6 Jumlah murid SGB yang banyak ini berpengaruh pada besarnya penggajian yang harus dikeluarkan pemerintah setelah para murid SGB lulus dan diangkat menjadi guru. Selain penggajian, sebelumnya para murid SGB juga telah mendapatkan tunjangan ikatan dinas setiap bulannya. Tunjangan ikatan dinas inilah yang menjadi pemborosan dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan SGB. Perlu diingat diawal bahwa tunjangan ikatan dinas itu tidak hanya dana yang diberikan pada murid tapi juga dana yang diberikan pada pihak lembaga yang menyelenggarakan asrama untuk para pelajar ikatan dinas. Oleh karena itu sungguh besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggara- kan SGB dibandingkan penyelenggaraan sekolah laiannya. Seiring dihasilkannya lulusan SGB sejak tahun 1954, jumlah guru SR pun semakin meningkat, hal ini ternyata menambah beban Kementerian PP dan K 85
untuk menggaji pegawai-pegawai baru. Pada tahun 1955, anggaran belanja Kementerian PP dan K sebesar 899.470.000, itu sudah termasuk untuk tunjangan ikatan dinas bagi para calon guru-guru atau disebut "pelajar ikatan dinas" yakni sebesar Rp. 220.129.500. Oleh karena itu anggaran belanja yang dipergunakan untuk memutarkan roda Kementerian PP dan K sesungguhnya hanya sebesar Rp. 679.330.500.10 Sehingga pada tahun 1956, anggaran belanja Kementerian PP dan K mengalami kenaikan, sebagian besar dari anggaran itu dipergunakan untuk belanja pegawai, terutama gaji guru-guru sebesar 70%. Anggaran untuk pembangunan gedung dan alat pelajaran hanya sebesar 30%. Langkah awal untuk mengurangi beban pemerintah yaitu dengan mengurangi pemberian tunjangan ikatan dinas bagi dua angkatan terakhir SGB yaitu angkatan 1956 dan 1957. Langkah terakhir pemerintah untuk menanggulangi besarnya anggaran belanja pegawai supaya tidak bertambah semakin besar, yaitu dengan menetapkan tahun 1957 menjadi tahun terakhir penerimaan murid baru bagi SGB. Data lain yang memperkuat pernyataan di atas yaitu bahwa pada tahun 1958 Provinsi Jawa Barat menghadapi kesulitan untuk menampung 9.000 lulusan SGA dan SGB, karena kekurangan uang gaji dan ruangan kelas. Pada tahun 1958, belanja pegawai dan barang Provinsi Jawa Barat sebanyak Rp.476.394.200, sedangkan subsidi yang diterima dari pemerintah pusat dan penghasilan daerah hanya berjumlah Rp.456.370.000, atau berarti kurang sebanyak Rp. 20 juta lebih.11 10 Pewarta PPK., (Oktober-Desember 1956), op.cit., hlm. 199. 11 M. Hassan Oetojo, ed., Triwarsa, (Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960), hlm. 127. 86
Penyebab lain ditutupnya SGB yaitu surplus guru. Terjadinya surplus guru dikarenakan kurangnya sekolah. Sedikitnya tempat mengajar ini dikarenakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan hanya sekitar 30%, sangat sedikit jika dibandingkan belanja pegawai. Alasan lain yaitu tidak semua daerah dapat mandiri untuk mengadakan ruangan kelas. Oleh karena itu kekurangan ruangan kelas ini mengakibatkan guru terkesan mengalami surplus dan akhirnya banyak guru-guru yang tidak dapat diangkat. Padahal bersadarkan tabel Rencana Kewajiban Belajar 10 Tahun, guru-guru SR yang dibutuhkan masih banyak, dikarenakan masih banyak pula anak-anak yang seharusnya masuk sekolah tidak dapat ditampung karena kekurangan dana untuk mendirikan bangunan sekolah. Pengangguran sebagai akibat banyaknya guru baru, mereka tidak dipekerjakan itu menyebabkan Pemerintah Pusat membentuk suatu Panitia Pembahasan Masalah Kelebihan Guru SR dengan Surat Putusan Perdana Menteri RI tanggal 15 Juni 1959 No. 299/PM/1959.12 Kemudian, hasil dari musyawarah Panitia Masalah Kelebihan Guru SR dikeluarkanlah Peraturan Departemen Keuangan tanggal 9 September 1959 No. 114474/Gt, untuk memberikan hak pengangkatan semua guru-guru baru terhitung mulai 1 November 1959. 13 Permasalahan ruangan kelas inilah, menjadi salah satu alasan pemerintah segera menghentikan penambahan guru SR. Surplus guru SR ini terjadi pula di Sumedang, mengingat bahwa jumlah SGB di Sumedang terbanyak di Jawa Barat. Banyaknya lulusan SGB di Sumedang, sehingga mereka dikirimkan ke berbagai 12 Ibid., hlm. 121. 13 Ibid., hlm. 122. 87
daerah lain untuk menanggulangi kekurangan guru di sana. Daerah penempatan SGB dari Sumedang di antaranya Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, Bandung, Banten, dll. Daerah-daerah tersebut bukan berarti tidak ada SGB, tapi jumlahnya belum mencukupi untuk menanggulangi kekurangan guru SR, sehingga memerlukan guru dari Sumedang. Sehingga dapat dikatakan guru-guru lulusan SGB dari Sumedang ini sebagai "guru sementara", menggantikan guru yang belum ada. Sebutan guru sementara ini, karena mengacu pada perjanjian dalam ikatan dinas, bahwa mereka diwajibkan bertugas di daerah yang telah ditunjuk oleh pemerintah minimal dua tahun. Setelah memenuhi batas minimal itulah, kebanyakan para lulusan SGB kembali ke Sumedang. Mereka mengajukan pemindahan tugas kembali ke Sumedang, yang akibatnya Kabupaten Sumedang menjadi kelebihan guru SR. Kelebihan guru ini juga disebabkan karena kurangnya pengendalian jumlah guru yang dibutuhkan dengan jumlah ruangan kelas yang tersedia. Alasan lain terjadinya surplus guru lulusan SGB ini dikarenakan tidak adanya aturan yang tegas dari pemerintah. Aturan itu mengani lulusan mana saja yang diperbolehkan menjadi guru di Sekolah Rakyat. Tidak adanya aturan itu mengakibatkan terjadinya penyimpangan tugas atau keahlian yang dilakukan lulusan selain pendidikan keguruan yang mengajar di SR dari tahun ke tahun. Sehingga terkesan siapa saja yang pernah bersekolah, minimal SR diperbolehkan mengajar di SR. Ketidak jelasan ini mengakibatkan dampak yang buruk dalam penyelenggaraan pendidikan. Di satu sisi guru-guru lulusan bukan dari sekolah kegurun dari tahun ke tahun semakin bertambah, di sisi yang lain guru-guru 88
89 lulusan SGB pun semakin bertambah. Sehingga hal ini akan mengacaukan penghitungan dalam program Rencana 10 Tahun untuk Kewajiban Belajar untuk pengadaan guru SR. Penyimpangan itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 5 Jumlah Guru SR di Jawa Barat yang Berijazah Tahun Ajaran 1958/1959 SGB- CVO- VO NS 946 5.860 15.024 3.246 20.884 4.192 Sumber: M. Hassan Oetojo, ed., Triwarsa, (Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Dja- Jenis Kelamin Perempuan Laki-Laki Jumlah HA SGA SR dll SMP- ST-SKP 172 267 439 Jumlah 13 37 50 477 667 1.144 1.946 5.215 7.161 9.414 24.456 33.870 watan Pendidikan Umum Dep. P.P. dan K, 1960), hlm. 57. Dalam tabel di atas terlihat bahwa terdapat penyimpangan lulusan SMP, ST, SKP dan SR menjadi guru SR. Sebanyak 7600 orang tidak mempunyai pendidikan di sekolah keguruan tapi tetap diperbolehkan untuk mengajar di SR. Hal ini mengakibatkan para lulusan keguruan menjadi kehilangan kesempatan untuk mengajar di SR sehingga mengakibatkan terjadinya surplus guru. Para guru yang bukan dari lulusan SGB/SGA atau sejenisnya, semakin menurunkan kualitas guru SR pada masa itu karena mereka tidak mempelajari ilmu pendidikan yang menjadi dasar untuk praktek mengajar. Alasan lain penyebab ditutupnya SGB yaitu anjuran dari pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menyatakan bahwa kualitas guru untuk SR harus segera ditingkatkan dari SGB ke SGA. Pertimbangan berdasarkan kualitas ini karena para guru SR telah mengalami penurunan kualitas dibandingkan pada masa Hindia Belanda. Secara kuantitas pendidikan di Indonesia pada masa ini mengalami kemajuan, akan tetapi tidak diimbangi dengan taraf kualitas pendidikan yang diinginkan. Hal ini karena tujuan awal didirikan guru yaitu untuk
mencetak guru sebanyak mungkin agar memenuhi kebutuhan rakyat yang masuk Sekolah Rakyat (SR), sehingga dalam pemenuhan fasilitas pendidikan hanya seadanya karena keterbatasan dana yang diberikan pemerintah. Keterbatasan dana yang mempengaruhi penurunan mutu ini juga dicontohkan oleh Winarno Surakhmad dan R. Murry Thomas, sebagai tenaga Task Force PNPP dengan memburuknya situasi ekonomi di tahun 1950-1960 an, sekolah pendidikan guru tidak mampu membeli buku dari penerbit luar negeri dan stafnya praktis terputus dari pemikiran-pemikiran modern mengenai pendidikan.14 Penurunan mutu ini juga diperparah dengan jatuhnya nilai mata uang yang membuat banyak tenaga pengajar sering mengabaikan pekerjaan utamanya, sehingga mereka mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan semakin membesarnya beban belanja pegawai yang harus ditanggung oleh Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan sehingga pemerintah mengalami kekurangan dana. Dana pendidikan yang sedikit disediakan oleh pemerintah mengakibatkan pembangunan ruangan kelas pun terhambat. Keterbatasan ruangan kelas ini pun menjadi penyebab terjadinya surplus guru SR. Berbagai permasalahan tadi mengakibatkan semakin membulatkan rencana penutupan SGB. Diadakannya SGB sebagai cara cepat untuk menanggulangi kekuarangan guru SR, maka SGB hanya bersifat sementara. Akan tetapi Inspeksi SGB tetap berusaha untuk memelihara dan meninggikan mutu pelajaran sebaik-baiknya sampai pada saat terakhir. Dengan datangnya Surat Keputusan Menteri P.P dan K. tanggal 22 Juli 1959 No. 69691/s menjadi akhir 14 Mochtar Buchori, loc.cit. 90
diadakannya SGB di seluruh Indonesia, termasuk di Sumedang. Surat itu berisi tentang penghapusan SGB Negeri di seluruh Indonesia secara bertahap terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1958. 2. Proses Penutupan SGB di Sumedang Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang telah berlangsung selama sebelas tahun (1950-1961) dan telah menghasilkan 8 angkatan (1954-1961) dari SGB I, SGB II, SGB III, SGB IV, SGB V, dan SGB Situraja, yang masing-masing berbeda tahun pembukaannya. Sekolah Guru B di Sumedang ditutup berdasarkan Surat Keputusan Menteri PP dan K tanggal 22 Juli 1959 No.69691/s, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1958. Ketetapan tanggal itu menjadikan seluruh SGB di Sumedang tidak menerima murid baru lagi sejak tahun 1958. Oleh karena itu sejak tahun 1958 menjadi awal dari proses penutupan SGB di Sumedang. Setelah datangnya kebijakan untuk menutup SGB pada tahun 1958, kemudian dikeluarkan Surat Urusan Pendidikan Guru Jawatan Pendidikan tertanggal 20 Maret 1959 No.30/Urs/K/IPPO/59. Surat itu berisi pengaihfungsian tugas, bangunan, peralatan dan dana milik SGB, yang terdiri 8 bagian penting. Pertama, kepala SGB yang berwenang akan menjadi Kepala SMP mengganti SGB tersebut, guru-guru SGB akan menjadi guru SMP pengganti SGB tersebut, dengan catatan bahwa mereka yang belum memiliki ijazah PGSLP harus bergiliran masuk PGSLP terlebih dahulu. Kedua, gedung-gedung, alat-alat mebiler, alat-alat kantor, inventaris buku-buku yang berada di SGB tersebut akan menjadi milik SMP pengganti SGB tersebut. Ketiga, barang-barang serta buku- buku dan lain-lainnya yang tidak dapat dipakai oleh SMP harus diberikan kembali 91
kepada Inspeksi Pendidikan Guru/lurah dan dijadikan milik negara di bawah pengawasan Departemen PP dan K untuk ditetapkan pemakaiannya lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Departemen PP dan K Provinsi. Keempat, pegawai tata usaha di SGB tersebut otomatis menjadi pegawai tata usaha SMP pengganti SGB. Kelima, asrama yang mungkin ada supaya dikuasakan kepada Kepala Perwakilan Departemen PP dan K Provinsi untuk seterusnya diatur pemakaiannya untuk kepentingan PP dan K di bawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen PP dan K Provinsi. Keenam, pegawai asrama disalurkan ke instansi-instansi pemerintah setempat oleh Inspeksi Pendidikan Guru bersama dengan Inspeksi SMP Daerah di bawah pimpinan Kepala Perwakilan Departemen PP dan K Provinsi. Ketujuh, anggaran belanja seluruh SGB yang menjadi SMP itu menggunakan anggaran belanja SMP penggati SGB tersebut. Kedelapan, murid- murid SGB yang masih ada, berada di bawah tanggung jawab kepala SMP yang menggantikan dan Kepala Inspeksi Pendidikan Guru Daerah. Isi surat tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1960.15 Surat ini hanya ditujukan bagi dua SGB, yaitu SGBN IV Sumedang dan SGBN Situraja. Oleh karena itu yang beralihfungsi menjadi SMP hanya SGBN IV Sumedang dan SGBN Situraja. Proses penutupan SGB dilakukan secara berangsur-angsur dari tahun 1958 sampai tahun 1961. Penutupan secara berangsur-angsur ini dikarenakan masih terdapatnya empat angkatan yang belum lulus dari SGB. Mereka ini direncanakan akan lulus pada tahun 1958, 1959, 1960, dan 1961. Selama proses penutupan SGB sejak tahun 1958 sampai 1961, ruangan kelas yang telah kosong 15 Arsip SMPN VI Yogyakarta. 92
milik SGB diisi dengan murid-murid SMP atau sekolah jenis lain yang akan menggantikan SGB. Dapat dikatakan proses penggantian murid SGB dengan murid SMP atau jenis sekolah lain yang menggantikan, menggukan pola keluar- masuk, jadi setiap satu angkatan SGB yang keluar digantikan dengan satu angkatan SMP atau jenis sekolah lain yang menggantikan. Barulah sejak kelulusan terakhir SGB, yaitu tanggal 31 Juli 1961 semua SGB dihapuskan dan dialihfungsikan menjadi sekolah jenis lain sesuai Keputusan Menteri PP dan K tanggal 22 Juli 1959 No. 69691/s. Tidak semua SGB di Sumedang beralihfungsi menjadi SMP, ada juga yang beralihfungsi menjadi Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) dan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA). Pengalih fungsian itu berdasarkan sekolah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan telah diizinkan oleh pemerintah. Sekolah Guru B Negeri I Sumedang beralihfungsi menjadi SMEP sekarang bangunannya ditempati oleh SMP 4 Sumedang.16 Sekolah Guru B Negeri II Sumedang beralihfungsi sejak tanggal 10 Agustus 1960 menjadi SMEA, sekarang bangunannya ditempati Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) II Sumedang.17 Sekolah Guru B Negeri III Sumedang belum ditemukan datanya. Sekolah Guru B Negeri IV Sumedang, berdasarkan Surat Urusan Pendidikan Guru Jawatan Pendidikan tertanggal 20 Maret 1959 No.30/Urs/K/IPPO/59 beralihfungsi menjadi SMPN II Sumedang, tapi berdasarkan hasil wawancara 16 Nani Sumarni, wawancara di Sumedang, 19 Februari 2017. 17 S.R.Tejasukmana dan Entin, wawancara di Sumedang, 17 Oktober 2016. 93
bangunan SGBN IV Sumedang sekarang ditempati oleh SMAN I Sumedang.18 Sekolah Guru B Negeri V Sumedang dialihfungsikan menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG), sekarang ditempati oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) cabang Sumedang.19 Sekolah Guru B Negeri Situraja pengalihfungsian-nya mengacu pada Surat Urusan Pendidikan Guru Jawatan Pendidikan tertanggal 20 Maret 1959 No.30/Urs/K/IPPO/59, hingga sekarang tetap ditempati oleh SMPN Situraja. Pada mulanya di Situraja terdapat dua SMP partikelir yaitu SMP Geusan Ulun dan SMP Ganesha. Perkembangan kedua SMP itu berbarengan dengan SGBN Situraja. Kedua SMP itu menempati bangunan SR Situraja dan SGB Situraja, yang mana jam belajarnya dilakukan setelah kegiatan pembelajaran SGB dan SR selesai. Guru yang mengajar di SMP Geusan Ulun yaitu guru dari SMP Sumedang, sedangkan SMP Ganesha diajarkan oleh guru-guru SGB Situraja. Oleh karena itu guru-guru tersebut mengajar pagi dan sore.20 Akan tetapi setelah datangnya Surat Urusan Pendidikan Guru Jawatan Pendidikan tanggal 20 Maret 1959 No.30/Urs/K/IPPO/59, kedua SMP itu digabungkan, berubah menjadi SMP Situraja. Sesuai putusan dari surat itu, maka Kepala SGB Situraja menjadi Kepala SMP Siturja begitu juga dengan guru-guru dan pegawai tata usahanya. Sehingga setelah ditutupnya SGB mereka masih dapat ditempatkan bekerja di SMP Situraja. Sedangkan guru-guru SGB selain di Situraja belum diketahui secara pasti di sekolah mana mereka ditempatkan, karena kebanyakan SGB di dayeh 18 Uyi, wawancara di Sumedang, 16 Oktober 2016. 19 Jono Salno, wawancara di Sumedang, 21 Februari 2017. 20 Sarip, wawancara di Sumedang, 17 Oktober 2016. 94
beralihfungsi menjadi sekolah jenis lain yang berbeda-beda. Akan tetapi menurut kabar, sebagian dari mereka mengajar di SMP yang ada di Sumedang, diantaranya SMP I Sumedang, SMP II Sumedang dan SMP Situraja. Selain di SMP mereka juga ada yang meningkatkan pendidikan mereka dan mengajar di sekolah menengah tingkat atas. Alasan pengalihfungsian dengan sekolah jenis lain yang berbeda, karena pertimbangan jenis sekolah yang sedang dibutuhkan masyarakat Sumedang pada saat itu. 95
BAB V KESIMPULAN Terdapat beberapa faktor yang mendorong didirikannya Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang. Pertama, Revolusi Fisik mengakibatkan banyaknya tenaga guru yang meninggalkan tugasnya dan menggabungkan diri dengan laskar perjuangan untuk melawan Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu situasi pendidikan tidak kondusif, sehingga di sebagian daerah kegiatan pendidikan sempat terhenti. Para guru yang menggabungkan diri ke laskar perjuangan sebagian tidak kembali lagi mengajar sehingga jumlah guru semakin berkurang. Kedua, seiring dengan diambil alihnya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), mengakibatkan sebagian besar guru berkebangsaan asing ikut juga pergi meninggalkan Indonesia. Di sisi lain, hampir tidak ada orang Indonesia yang mengajar di sekolah lanjutan, karena kebanyakan guru-guru sekolah lanjutan adalah orang berkebangsaan asing. Ketiga, keterbatasan pendidikan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Pendudukan Jepang membuat rakyat miskin semakin tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan. Diperparah lagi dengan sempat terhentinya pendidikan pada masa Revolusi Fisik mengakibatkan jumlah rakyat yang tidak mendapatkan pendidikan semakin banyak sehingga rakyat yang mengalami buta huruf semakin banyak pula. Setelah selesainya Revolusi Fisik, banyak tuntutan muncul dari berbagai kalangan untuk segera memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, tuntutan rakyat untuk memperoleh pendidikan. Tuntutan rakyat itu 96
97 menagih janji pemerintah yang akan memberikan pendidikan bagi seluruh warga negera tanpa pandang bulu, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Pasal 10 dan 17. Kelima, Program Kewajiban Belajar. Program ini dimaksudkan untuk menjawab tuntutan rakyat kepada pemerintah. Dengan diadakannya program ini, sebagai cara pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah pendidikan, diantaranya kekurangan bangunan, dana dan guru. Keenam, kebijakan pembangunan Sekolah Guru B (SGB) di setiap kabupaten di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kekurangan guru di Indonesia. Ketujuh, peran priyai Sumedang yang sebagian besar menjabat di bangku pemerintahan segera melaksanakan pembangunan SGB dengan tidak terlepas dari bantuan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG). Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang pertama kali didirikan pada tanggal 1 Agustus 1950, bertempat di Jalan Raya, Kecamatan Sumedang Selatan. Sekolah Guru B yang pertama ini dinamai SGB I Semedang dengan direkturnya Raden Abeg Sukandi. Seiring dengan semakin banyaknya para murid baru yang mendaftar ke SGB, maka dibuka SGB II Sumedang pada tanggal 1 Juli 1952, bertempat di Jalan Arif Rakhman Hakim, Kecamatan Sumedang Utara. Direktur SGB II Sumedang yaitu Ukas Wiradinata. Kemudian seiring dengan kebijakan pemerintah tentang penghapusan KPKPKB, maka mulai 1 Juli 1953 diadakan SGB III Sumedang yang menempati bangunan KPKPKB di Jalan Kebon Kol, Kecamatan Sumedang
Selatan. Direktur SGB III Sumedang yaitu Hadjar Purwa Sasmita. SGB III membangun ruangan kelas lagi di Jalan Regol untuk menampung para murid. Sekitar tahun 1953/1954 dibukalah SGB IV Sumedang dengan direkturnya Sulwin Tirtakusuma, yang menjadi pecahan dari SGB I Sumedang. Di tahun 1954, SGB II Sumedang mengadakan SGB V Sumedang, karena sudah tidak mampu lagi menampung murid baru, dengan direkturnya M. Sanusi Tritasutisna. Ke lima SGB (I sampai V) tadi bertempat di dayeh. Kemudian di tahun 1954 dibangun pula SGB Situraja yang berada di Kecamatan Situraja, dengan direkturnya Raden Ende Wiradisastra. Dampak dari keberadaan SGB di Sumedang diantaranya terserapnya tenaga kerja, munculnya kos-kosan yang didirikan oleh penduduk sekitar SGB sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu dampak bagi para murid SGB diantaranya meningkatkan penghasilan mereka dan terjadinya mobilitas sosial vertikal dari anak petani menjadi seorang priyai guru. Seiring dengan tingginya antusias masyarakat untuk belajar di Sekolah Guru B (SGB). Keberadaan SGB tidak hanya berdampak pada perekonomian dan sosial di masyarakat, tapi juga berdampak pada perkembangan pendidikan, yaitu diadakannya Kurus Guru B (KGB) yaitu kursus untuk mendapatkan ijazah SGB bagi para guru toge dan para murid SGB yang belum lulus ujian penghabisan. Seiring dikeluarkannya para lulusan SGB di daerah-daerah hal ini berdampak pada peluang penerimaan murid baru tingkat Sekolah Rakyat yang lebih banyak, maka terjadilah pemerataan pendidikan. 98
99 Keberadaan SGB ini, tidak hanya berdampak positif seperti yang dijelaskan di atas, tapi juga berdampak negatif. Dampak negatif inilah yang menjadi penyebab dihapuskannya SGB di Sumedang tanggal 31 Juli 1961. Penyebab dihapuskannya SGB diantaranya kekurangan dana pendidikan mengakibatkan beban anggaran yang harus ditanggung Kementerian PP dan K semakin besar dari tahun ke tahun karena banyaknya guru-guru baru lulusan SGB. Guru-guru baru lulusan SGB itu mengalami surplus dikarenakan kurangnya ruangan sekolah. Alasan lain dihapuskannya SGB yaitu kualitas lulusan SGB yang dianggap memiliki mutu yang kurang sebagai guru SR, sehingga mereka perlu ditingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan taraf guru SR dari lulusan SGB menjadi lulusan SGA. Alasan yang terakhir yaitu penghapusan SGB sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 1950, karena didirikan SGB hanya untuk memperbanyak guru SR secara singkat. Kemudian penutupan SGB telah berlangsung sejak 1 Agustus 1958, yang dilakukan secara bertahap, karena masih terdapat para murid SGB yang akan lulus pada tahun 1958, 1959, 1960 dan 1961. Dalam tahap penutupan itu, segala yang dimiliki SGB diantaranya kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha, bangunan, perlengkapan, asrama, dan dana, dialihfungsikan menjadi milik sekolah jenis lain sejak 1 Agustus 1960.
DAFTAR PUSTAKA Arsip dan Terbitan Resmi ANRI, Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1131. Berisi Surat Pengantar No. 163/Kab/S tanggal 22 Agustus 1953, tentang daftar angka- angka tentang jumlah sekolah dan banyak muridnya. _______, Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1188. Berisi resolusi dari Kongres ke II Lembaga Kebudayaan Melayu yang dilangsungkan dari tanggal 4 sampai 7 Februari 1956 tentang menuntut membentuk peraturan khusus tentang bentuk pakaian nasioanal tertanggal 8 Februari 1956. _______,Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1223. Berisi tentang Surat Putusan Menteri PP dan K tertanggal 11 Januari 1957 No. 103421/S menunjuk Kabupaten Sumedang sebagai daerah percobaan Kewajiban Belajar. _______, Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950-1959, No. 1237. Berisi tentang resolusi diadakannya pendidikan ilmu sosiologi (kemasyara- katan) bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah. Arsip Pribadi Atjih. Berisi tentang Idjazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun (SGB) Situraja, 1958. Arsip Pribadi Ismad. Berisi tentang Idjazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun (SGB) Situraja, 1958. Arsip Pribadi S.R. Tedja Sukmana. Berisi tentang Idjazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun (SGB) V Sumedang, 1956. _______,Berisi tentang surat tugas penempatan setelah lulus dari SGB, 1956. Arsip SMPN I Situraja. Berisi foto bangunan asli SGB Situraja. Arsip SMPN VI Yogyakarta. Berisi Surat Keputusan Menteri PP dan K tahun 1960 No. 187/S.K/B/III untuk melaksanakan keputusan Menteri PP dan K tanggal 22-7-1959 no.69691/S tenatang melaksanakan penghapusan SGB di seluruh Indonesia secara berangsur-angsur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960. 100
Buku-buku dan Artikel Abu Ahmadi, Sejarah Pendidikan, Semarang: Toha Putra, 1975. Achmad Wiriaatmadja, R. Moh., Pangeran Aria Soeria Atmadja Bupati Sumedang 1822-1919, Cita-cita Kepemimpinan dan Ketauladanannya, Sumedang: tp., 2006. Agus Salim, Indonesia Belajarlah!, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007. Ahmadi, A., Pendidikan dari Masa ke Masa, Bandung: Armico, 1987. Ari H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1986. Bayu Suryaningrat, Sejarah Kabupatian I Bhumi Sumedang 1550-1950, Bandung: tanapa penerbit, 1983. Beeby, C.E., Pendidikan Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1981. Dadang Suhardan, dkk., Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2012. Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, Jakarta: Bumi Aksara, 2011. Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinan, Jakarta: Galang Press, 2004. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Buku Pegangan Analisis Daerah Operasional Pengawasan Jawa Barat, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayan, 1986. _______,Sejarah Pendididkan Daerah Jawa Barat, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984. Djawatan Pengajaran, Rentjana 10 Tahun Kewadjiban Belajar, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, tt. Djumhur, I. dan H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan, Bandung: Ilmu Bandung, 1976. Edi S. Ekajati, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat, Jakarta: Departemen Inventaris dan Dokumentasi Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Kebudayaan Daerah, 1986. 101
Fetty K. Soemawilaga, dkk., Mengenali Sejarah Sumedangku, Sumedang: Museum Prabu Gesan Ulun, 2016. Gottschalk, Louis, Understanding History: A Primer of Historical Methode, terjemahan Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, Jakarta: UI Press, 1985. Hamzah B. Uno, H, Profesi Kependidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2014. Harsojo, "Kebudayaan Sunda", Kuncaraningrat, ed., Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1999. Hassan Oetojo, M., ed., Triwarsa, Jakarta: Urusan Naskah/Majalah Djawatan Pendidikan Umum Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, 1960. Helius Sjamsuddin, dkk., Sejarah Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. _______, Metodelogi Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2012. Imam Barnadib, Pendidikan Perbandingan Buku Dua, Yogyakarta: Andi Offset, 1987. Ketut Sedana Arta, Sejarah Pendidikan, Yogyakarta: Media Akademi, 2015. Kian Wie, Thee, "Dinamika Ekonomi Indonesia Selama Masa Awal Kemerdekaan dan Ekonomi Terpimpin, 1950-1965: Sebuah Refleksi Historis", dalam A.B. Lapian, dkk., ed., Sejarah dan Peradaban: Sejarah dan Dialog Peradaban, Jakarta: Lipi Press, 2005. Kuntowijoyo, Metodelogi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003. _______, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013. Lapian, A.B., dkk., Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, Jakarta: Balai Pustaka, 2009. Mochtar Buchori, Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool sampai ke IKIP: 1852-1998, Yogyakarta: Insist Press, 2007. 102
103 ________, "Pendidikan Guru Indonesia dalam Lintas Sejarah: Mencari Format Pendidikan Guru Indonesia untuk Masa Depan", Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008. ________, Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994. Priyo Widiyanto, T., "Paham tentang Siswa dalam Perkembangan Masa", I. Pramtomo Baryadi, dkk., peny., Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008. Rafik, Abd., dan Moh. Amin, Sejarah Pendidikan Indonesia, Surabaya: Express, 1983. Redja Mudyhardo, Pengantar Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Rochman Natawijaya, ed., Pendidikan Nasional, Jakarta: Kurnia Esa Jakarta, tt. Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, Jakarta: Gunung Agung, 1970. Sudardja Adiwikarta, Sosologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. Sumarsono Mestoko, Education in Indonesia Throughout the Centuries, Jakarta: Office of Educational and Cultural Research and Development, Ministry of Education and Culture, 1983. Sutari Imam Barnadib, Sejarah Pendidikan, Yogyakarta: Andi Offset, 1983. Tilaar, H.A.R., Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945- 1995, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995. Tim Litbang Kompas, Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 3, Jakarta: Kompas, 2003. Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, Dasar-dasar Pendidikan, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991. Tim Penyusun, Indonesia dalam Arus Sejarah 7 Pascarevolusi, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.
104 Tim Prodi Ilmu Sejarah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah FIS UNY, 2013. Vara Suciati dan Asep Herdiana, Pemerintah Kabupaten Sumedang Periode Zaman Perang, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi (1945-2015), Sumedang: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang, 2015. Wardiman Djojonegoro, Ing., Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayan, 1996. Wilcox Palmer, Andrea, "Situraja: A Village in Highland Priangan", Indonesia, Singapore: Equinox Koentjaraningrat, ed., Villages Publishing, 2007. in Yayat Sudaryat, Wawasan Kasundaan, Bandung: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra UPI, 2015. Skripsi Tesis dan Desertasi Destriana Astuti, "Sekolah Guru B I Negeri Yogyakarta Tahun 1946-1961", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. Dian Lukitaningtyas, "Sekolah Guru B di Salatiga (1950-1961)", Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2012. Yeni Arista Oktaviani, "Kebijakan Pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) tahun 1967-1990", Skripsi, dan Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. Implementasinya di Yogyakarta Surat Kabar Berita Indonesia, "Murid-Murid Sekolah Rendah Bebas dari Biaya", 2 April 1954. Pewarta PPK., "Peraturan tentang Asrama Para Pelajar Sekolah Lanjutan dalam Ikatan Dinas", no. 5, Oktober 1950. _______, "Undang-Undang No. 4 Tahun 1950", no. 1, Februari 1951. _______, "Undang-Undang No. 4 Tahun 1950", no. 2, Maret 1951. _______, "Kepanduan", no. 6-8, Juli-September 1951.
_______, "Peraturan tentang Asrama Para Pelajar Sekolah Lanjutan dalam Ikatan Dinas", no. 9, Oktober 1951. _______, "Warta Berita Pendidikan", no. 14, Maret 1952. _______, "Peraturan Umum tentang Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan bagi Sekolah Lanjutan dalam Lingkungan Kem. PP dan K", no. 15, April 1952. _______, "Daftar Adanya Sekolah Guru Seluruh Indonesia A/B", no. 17-18, Juni- Juli 1952. _______, "Alam Pendidikan/Pengajaran dari 17 Agustus ke 17 Agustus", no. 19- 20, Agustus-September 1952. _______, " Pembukaan SGA/B Baru Pada Tanggal 1 Juli 1952", no. 21, Oktober 1952. _______, "Peraturan tentang Pemerian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar² Sekolah Lanjutan dan Kursus² Sedarajat", no. 22, November 1952. _______, "Tanya Jawab Pendidikan", no. 23, Desember 1952. _______, "Perubahan dalam Peraturan tentang Tunjangan Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar² Sekolah Lanjutan dan Kursus² yang Sederajat", no. 32, September 1953. _______, "Garis-Garis Besar Politik Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan", no. 9, Oktober 1955. _______, "Pidato Menteri PP dan K: Pembangunan Pendidikan Nasional", no. 9- 11, Oktober-Desember 1956. Sipatahoen, "SR Cikondang II", 7 Agustus 1951. 105
No. Nama 1. Eneh 2. Titi Suharyati 3. Nani Sumarni 4. Eman Sulaeman 5. Komod Sasmedi 6. Edom Sopardi 7. Amad Suparjat 8. Mamah 9. Uyi 10. S.R. Tejasukmana 11. Entin Suryatin 12. Jono Salno 13. N. Acih 14. Minta 15. Adung 16. Sarip 17. Epon DAFTAR RESPONDEN Usia 80 78 77 79 79 82 Pekerjaan Dulu Pelajar SGB I 1954-1958 Pelajar SGB I 1954-1958 Pelajar SGB I 1954-1958 Pelajar SGB II 1953-1957 Pelajar SGB II 1953-1957 Pelajar SGB III 1954-1955 Sekarang Pensiunan Guru Pensiunan Guru Pensiunan Guru Pensiunan Guru Petani Pensiunan Guru 79 78 77 81 Pelajar SGB III 1953-1957 Pelajar SGB IV 1954-1958 Pelajar SGB IV 1954-1958 Pelajar SGB V 1952-1956 Pensiunan Guru Pensiunan Guru Pensiunan Guru Pensiunan Guru 79 78 78 78 77 77 75 Pelajar SGB V 1952-1956 Pelajar SGB V 1953-1957 Pelajar SGB Situraja 1954- 1958 Pelajar SGB Situraja 1955- 1959 Pelajar SGB Situraja 1956- 1960 Pelajar SGB Situraja 1955- 1959 Pelajar SGB Situraja 1956- 1960 Pensiunan Guru Pensiunan Guru Pensiunan Guru Pensiunan Guru Pensiunan Guru Pensiunan Guru Pensiunan Guru 106 Alamat Ds. Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja Utara Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Cikekes Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja RT.01 RW.01 Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja RW.01 Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja RW.01 Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja RT.02 RW.02 Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja RW.02 Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja Utara Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja RW.02 Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja RT.05 RW.01 Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja RT.05 RW.01 Kec. Situraja Kab. Sumedang Ds. Situraja Utara Kec. Situraja Kab. Sumedang
LAMPIRAN 107
Lampiran 1. Peta Persebaran SGB di Sumedang Sumber: Bayu Suryaningrat, Sejarah Kabupatian I Bhumi Sumedang 1550-1950, (Bandung: tp., 1983), hlm. Iv. 108
109 Lampiran 2. Daftar SGB Negeri di Jawa Barat No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Nama Tempat Sekolah Bandung¹ Tasikmalaya¹ Sukabumi¹ Sumedang¹ Garut¹ Cianjur¹ Purwakarta¹ Cicalengka¹ Ciamis¹ Kuningan¹ Serang¹ Cirebon¹ Bogor Depok¹ Rangkasbitung¹ Majalengka¹ Cimahi¹ Subang¹ Jakarta¹ Sumedang II² Sumedang III³ Alamat Jl. Kabupaten 59 Jl. Kabupaten 8 Cikole Tengah Jl. Raya Jl. Ciledug 81 Jl. Sukabumi Jl. Kebon Kolot Jl. Alun² Jl. Raya 58 Jl. Raya Jl. Alun Selatan Kejaksaan 72 Jl. Polisi I Jl. Gereja Jl. Kabupaten d/a SR No. 2 Jl. Sudirman Jl. Rumah Sakit Menteng Kecil 3 Sinangraja Jl. Kebon Kol Jl. Raya Sinangraja Situraja Nama Kepala Sekolah R.S. Ratnaningrat R.A. Ruja I R.S. Suriakusumah R. Abeg Sukandi M. Sumarna Y.B. Jayawiguna Supandi Sule R.G. Iskandar S. Kartasujatmo M. Rachman Udia Karta Ny. St. Kalimuda Suwarma M. R. Arismunandar E. Subari M.A. Hambali Jayadipura Omon Wiriadimaja Moh. Jamil Ukas Wiradinata Hajar Purwasasmita Sulwin Tirtakusuma M. Sanusi Tritasutisna Ence Sukanadinata Tgl. mulai dibuka 1-5-'49 1-8-'49 1-2-'49 1-8-'50 1-8-'50 1-8-'50 1-8-'50 1-8-'50 1-8-'50 1-9-'50 17-8-'45 1-8-'50 1-1-'51 1-8-'51 1-8-'51 1-8-'51 1-8-'51 1-8-'50 1-7-'52 1953 1953 1953 1954 Sumber: 1. Pewarta PPK., "Daftar Adanya Sekolah Guru Seluruh Indonesia A/B", no. 17-18, Juni-Juli 1952, hlm. 28. 2. _______, "Pembukaan SGA/B Baru pada Tanggal 1 Juli 1952", no. 21, Oktober 1952, hlm. 21. 3. Edom Sopandi, wawancara di Sumedang, 15 Oktober 2016. 4. Mamah, wawancara di Sumedang, 15 Oktober 2016. 5. S.R. Tejasukmana, wawancara di Sumedang, 17 Oktober 2016. 6. Adung, wawancara di Sumedang, 16 Oktober 2016.
110 Lampiran 3. Jumlah Ruangan Setiap Angkatan SGB di Sumedang Tahun Masuk Siswa SGB No SGB I Jumlah Ruangan Kelas Pertiap Angkatan SGB II SGB III SGB IV SGB V SGB Situraja 1. 2. 3. 4. 5. 1950 1951 1952 1953 1954 7²* 5³ 5²* 6. 1955 6¹ 7. 8. 1956 1957 2 Keterangan: : SGB sebelum dibuka.
: Murid yang diterima di SGB II sebanyak 7 kelas kemudian tahun 1953 para murid angkatan 1952 dipindahkan ke SGB V sebanyak 5 kelas. Sumber: 1. Eneh, wawancara di Sumedang, 20 Februari 2017. 2. S.R. Tejasukmana, di Sumedang, 17 Oktober 2016. 3. Komod Sasmedi, di Sumedang, 20 Oktober 2016. 4. Edom Sopardi, di Sumedang, 15 Oktober 2016. 5. Amad Suparyat, di Sumedang, 18 Oktober 2016. 6. Uyi, di Sumedang, 16 Oktober 2016. 7. Mamah, di Sumedang, 15 Oktober 2016. 8. Acih, di Sumedang, 20 Februari 2017. 9. Sarip, di Sumedang, 17 Oktober 2016. 10. Epon, di Sumedang, 21 Februari 2017. 11. Adung, di Sumedang, 16 Oktober 2016. 12. Jono Salno, di Sumedang, 21 Februari 2017.
Lampiran 4. PERATURAN UJIAN PERSAMAAN IJAZAH SEKOLAH GURU 4 TAHUN (SGB) BAB I Maksud Pasal 1. Maksud ujian persamaan ini ialah untuk memberi kesempatan kepada para guru Sekolah Rakyat untuk mencapai ijazah yang dihargai sama dengan ijazah Sekolah Guru 4 tahun (SGB). BAB II. Ujian Pasal 2. (1) Mata pelajaran yang diujikan ialah: a. Ilmu Guru. b. Bahasa Indonesia. c. Bahasa Daerah. d. Berhitung. e. Ilmu Alam. f. Ilmu Hayat. g. Ilmu Bumi. h. Sejarah dan Tata Negara. (2) Mata pelajaran utaa ialah Ilmu Guru dan Bahasa Indonesia yang lain adalah mata pelajaran tambahan. (3) Ujian bahasa Daerah buat sementara hanya diadakan di Jawa untuk bahasa² Jawa, Sunda, dan Madura. (4) Pokok² bahan ujian ditentukan sebagai tercantum pada lampiran peraturan ini. Pasal 3. (1) Ujian hanya terjadi atas udian tulis; ujian lisan tidak diadakan. (2) Pada Ujian tulis calon harus membuat 2 (dua) setel pekerjaan ujian dari tiap² mata pelajaran tersebut pada pasal ayat (1). Pasal 4. Ujian diadakan pada tempat² yang ditentukan oleh Inspektur Pendidikan Guru Kepala Daerah. Pasal 5. Hari bulan dan jam ujian ditetapkan oleh Kepala Bagian Kursus² dari Jawatan Pengajaran, selanyutnya disebut Kepala Bagian Kursus². Pasal 6. (1) Untuk keperluan ujian itu Kepala Bagian Kursus² meminta kepada beberapa Kepala Kursus Persamaan Sekolah Guru 4 tahun usul² bahan ujian dari mata² pelajaran tersebut pada pasal 2 ayat (1). (2) Dari bahan² ini dengan mengindahkan pokok² bahan ujian sebagai tamat dalam lampiran peraturan ini, Bagian Kursus² tersebut menyusun soal² ujian. 111
(3) Soal² ini dicetak dengan sangat dirahasiakan yang kemudian dimasukkan dalam sampul² yang disegel. Pada sampul² itu dicantumkan nama soal ujian, banyaknya masing², hari bulan dan jam ujian. (4) Kepala Bagian Kursus² tersebut diatas mengirimkan soal² ujian itu kepada Inspektur Pendidikan Guru Kepala Daerah sebanyak yang diperlukan, yang kemudian membagikannya kepada ketua² panitia pengawas ujian yang telah diangkat didaerah inspeksinya. (5) Tiap² sampul soal ujian dibuka dihadapan calon² pada waktu ujian akan dimulai, pada hari bulan dan jam sebagai tercantum pada tiap² sampul, sesudah panitian pengawas tersebut pada pasal 11 menyaksikan, bahwa sampul dengan segel²nya tidak rusak. Kalau pada ujian tidak semua calon dapat ditempatkan dalam satu ruangan, pembukaan sampul soal ujian dilakukan dalam salah satu ruangan ujian. BAB III Pendaftaran calon-calon Pasal 7 Pengumuman tentang akan mengadakan ujian dilakukan oleh Kepala Bagian Kursus² dengan perantaraan Inspektur Pendidikan Guru Kepala Daerah. Pasal 8 (1) Syarat untuk diperkenankan menempuh ujian ialah: a. Guru Sekolah Rakyat negeri atau partikelir yang telah bermasa kerja sedikit-dikitnya 4 tahun. b. Telah mengikuti kursus persamaan SGB negeri atau partikelir sampai akhir atau sedang mengikuti kursus tersebut yang berakhir sebelum ujian yang dimaksudkan dimulai. c. Sesudah lulus persamaan ujian SGB bersedia diwajibkan segera bekerja sebagai guru Sekolah Rakyat Pemerintah atau partikelir sedikit-dikitnya selama 2 tahun berturut-turut. (2) Pendaftaran dilakukan dengan memajukan surat permohonan tidak bermaterai kepada Inspektur Pendidikan Guru Kepala Daerah dengan melalui Penilik Sekolah yang bersangkutan untuk diperkenankan menempuh ujian persamaan ijazah Sekolah Guru 4 (SGB) yang akan datang, dengan memberitahukan keterangan² tentang: a. Nama dan nama kecil; b. Tempat dan tanggal dilahirkan; c. Alamat kediaman; d. Lama bekerja sebagai guru, jika perlu dengan menerangkan masa kerja tahun disekolah rakyat masing-masing serta tanggal²nya; e. Ijazah yang telah dimiliki suatu pendidikan yang telah diikuti; f. Nama tempat kursus persamaan SGB dengan menerangkan tentang tingkat pelajaran yang telah atau sedang diikuti; g. Kesanggupan diwajibkan bekerja sebagai guru Sekolah Rakyat sedikit- dikitnya selama 2 tahun berturut-turut, segera setelah lulus ujian persamaan ijazah SGB. 112
BAB V Penutup Pasal 20 (1) Selambat-lambatnya dalam 2 bulan setelah pekerjadaan tersebut dalam pasal 1 9ayat (1) selesai, ketua panitia pemeriksa ujian mengirimkan laporan yang pendak tentang ujian itu kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yang selain membuat nama² calon yang lulus dan tidak lulus, daftar angka², ikhtisar dsb., memuat juga pemandangan dan usul² yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperbaiki ujian² yang akan datang. (2) Salinan dari laporan tersebut pada ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Bagian Kursus². Pasal 21 (1) Panitia Pengawas dianggap bubar sehari setelah Kepala Bagian Kursus/ mengumumkan tentang siapa yang lulus dan tidak lulus dalam ujian. (2) Panitia pemeriksa dianggap bubar sehari sesudah ketua mengirimkan laporanya tersebut dalam pasal 20. Pasal 22 Pekerjaan ujian disimpan di Bagian Kursus² selama enam bulan, sesudah pengumuman tersebut dalam pasal 19 ayat (2) dilakukan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melatihnya. Pasal 23 Kepada panitia ujian pengawas dan panitia ujian pemeriksa ijazah Sekolah Guru 4 tahun (SGB) diberikan uang menguji (pakasi) menurut Peraturan uang menguji, putusan Menteri P.P.dan K. Ttgl. 2-1-1951 No.738/Kab. yang berlaku bagi ujian penghabisan sesudah sekolah lanyutan tingkat pertama. Pasal 24 Dalam hal² yang tidak tersebut dalm peraturan ini dan memerlukan tindakan segera, putusan diambil oleh ketua panitia ujian, bila perlu dengan persetujuan lebih lanyut dari Menteri Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan. Pasal 25 Peraturan ini mulai berlau pada tanggal 1 Januari 1952. (Menurut Surat Putusan Menteri PPK tgl. 21 Maret 1952 No. 10399/Kab). LAMPIRAN Pokok-pokok bahan ujian. Persamaan Ijazah Sekolah Guru B yang termaksud dalam pasal 2 ayat (4). BAGIAN a. ILMU GURU 1. Methodiek a. Pengertian yang sederhan tentang methodiek "bahasa selengkapnya" dan "berhitung". b. Methodiek "membaca permulaan". c. Faham akan jalan pengajaran segala macam pengajaran di Sekolah Rakyat. 2. Paedagogiek Tujuan dan aliran². 3. Ilmu Jiwa Sekedar pengertian tentang Ilmu Jiwa Umum. 113
4. Ilmu (Pengetahuan) Sekolah a. Ketertiban sekolah. b. Kesehatan sekolah. c. Soal² yang praktis (cara memberi nilai, cara memakai bak pasir, cara membuat alat-alat peraga dsb.). BAGIAN b. Bahasa Indonesia. 1. Mengarang Tentang hal² se-hari² dengan mempergunakan segala cara menyusun kalimat tidak dengan menyalahi hukum bahasa dan cara menulis. 2. Pengetahuan tentang bahasa. a. Mengerti jalan bahasa, pepatan dan peribahasa yang bisa dipakai. b. Dapat mengerti dan menceritakan atau menuliskan isi pantun, talibun, gurindam, sjair dan bahasa bersajak yang lain² yang sederhana. c. Kata² searti dan yang berlawanan dan cara memakainya. d. Kecakapan menulis dengan huruf Arab. 3. Kesusastraan. Mengenal beberapa ahli kesusastraan lama dan modern dengan buku²nya. Dapat menceritakan dengan singkat isi salah satu buku yang telah dipelajari (dibaca). BAGIAN c. Bahasa Daerah 1. Mengarang. Dapat menceritakan sesuatu hal yang dijadikan pokok dengan terang dan teratur ditulis dengan huruf Latin. 2. Pengetahuan tentang bahasa. a. Tiga jenis bahasa(Ngoko, Kromo dan Kromo Inggil) dengan sempurna. b. Kecakapan menulis dengan huruf Jawa. c. Kata² searti yang berlawanan, babasan dan saloka, dan dapat mempergunakannya. d. Dapat membetulkan kalimat² yang kena pengaruh bahasa asing. e. Dapat mengubah tembang kedalam bahasa biasa (gancaran) dengan tidak mengubah artinya. 3. Kesusastraan. a. Mengerti betul² tentang seluk beluk segala macam tembang mocopat, purwakanti dan sajak lain². b. Tentang isi kitab² kuno dan riwayatnya. c. Mengerti cerita wayang. BAGIAN d. Berhitung. Hitung soal dan angka, persen, perbandingan dan ilmu bangun mengenai luas bidang dan isi ruang. BAGIAN e. Ilmu Alam 1. Neraca dan tuas. 2. Cahaya 114
Kaca, lensa, perkakas optik. 3. Magnet dan listrik. Magnet dan sifat²nya. Listrik, aliran, hukum Ohm, elektro-magnetisme dan pesawat² dengan elektromagnet, tilpon, olektromotor, lampu listrik. 4. Soal² yang mengenai hal² diatas. 5. Soal² yang mengenai hukum² Archimedes, Boyle, Gay Lussac dan Dalton. Soal² yang mengenai ukuran panas. 6. Bunyi, akan tetapi tak dipentingkan. BAGIAN f. Ilmu Hayat 1. Mengenal lingkungan alam sekitar, mengenal tumbuh²an dan binatang yang hidup (ditanam) disitu, juga tanaman budidaja. 2. Mengetahui masuk suku mana tumbuh²an dan binatang² itu, dan tumbuh²an dan binatang nama lagi yang terhitung masuk suku itu. 3. Tentang tumbuh²an. a. Bangun tumbuh²an, sebelah dalam. b. Makanan dari dalam tanah. c. Asimilasi, pernapasan. d. Penguapan. e. Kembang-biak. f. Spora. g. Parasit, opipit, sapropit. 4. Tentang binatang², a. Binatang menyusui, binatang buas, binatang memamah biak. b. Burung: sifat² umum, ialah yang mengenai perbedaan pada rangka, bulu, penyesuaian dengan tempat dan cara kehidupan. c. Reptil dan ampibi. d. Binatang tak bertulang belakang. 5. Tentang manusia. a. Darah dan peredaran: guna, zat pembentuk, jantung, urat, air limpa. b. Pernapasan. c. Penceraan: lat, zat, gigi, hati. d. Pengeluaran: kerinyal, lubang, keringat, paru² usu. e. Susunan saraf: otak, sumsum, urat, mata, telinga. 6. Tentang Kesehatan. a. Penyakit menular dan penolaknya: malaria, disentri, pes, sakit paru² dan tipes. b. Pertolongan pertama: tenggelam, bisa ular, luka, kena listrik, terbakar. BAGIAN g. Ilmu Bumi. 1. Indonesia dan tanah² sekitar yang terdekat (Australia, Malaya, Pilipina, Indocina, India, Pakistan, Tiongkok, Jepang, Muang Tai, Birma, Sailan (Selon), tanah² Arab) mengenai: a. Pengetahuan peta yang sederhana; b. Keadaan tanah menurut kodratnya dan hewan² dan tumbuh²annya; c. Iklim; 115
d. Hasil; e. Perhubungan dengan Indonesia; f. Pengetahuan tentang penduduknya. 2. Ikhtisar tentang lima benua, teristimewa benua Eropah dan Amerika, (Tiap² benua diajarkan dan dipandang sebagai satu kesatuan tanah). BAGIAN h. Sejarah dan Tata Negera. 1. Indonesia. Mulai dari zaman Mataram II sampai sekarang dengn diutamakan: a. Perjuangan Sultan Agung terhadap Kompeni. b. Perjuangan Hassanudin terhadap Kompeni. c. Penanam Paksaan (Cultuurstelsel) dan akibatnya. d. Perang Dipenogoro. e. Perng Aceh. f. Akibat kesadaran Asia bagi Indonesia. g. Sejarah pergerakan nasional. 2. Umum (Dunia). Mulai Pemberontakan Perancis sampai sekarang, terutama tentang: a. Akibat Revolusi Perancis. b. Napoleon. c. Revolusi 1848. d. Kesaatuan negara² Jerman dan Italia. e. Liberalisme dan Nasionalisme. f. g. Berkembangnya pengatahuan. h. Amerika Serikat. i. Perang Dunia I dan akibatnya. j. Perang Dunia II dan akibatnya. Imperilisme Inggris. 3. Tata Negera (Garis² besar) a. Pengertian tentang negara (bentuk negara). b. Kedaulatn Rakyat dan Negara. c. Bentuk pemerintahan (monarki: absoluut dan konstutional, republik, diktator, U.S.S. Rusia). d. U.U.D. Indonesia, Susunan Negara Republik Indonesia. Sumber: Pewarta PPK., "Peraturan Ujian Persamaan Ijazah Sekolah Guru 4 Tahun (SGB)", no. 17-18, Juni-Juli, 1952, hlm. 54-55. 116
Lampiran 5. PERATURAN UMUM TENTANG UJIAN MASUK DAN UJIAN PENGHABISAN BAGI SEKOLAH² LANJUTAN DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PP DAN K BAB I Peraturan Umum Pasal I Tiap-tiap tahun pada akhir tahun pelajaran dan apabila dipandang perlu disebabkan hal-hal yang istimewa pada waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Kementerian PP dan K menyelenggarakan ujian masuk ke sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas. Pasal 2 1. Yang dimaksud dengan sekolah lanjutan tingkat pertama ialah: a. Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP), b. Sekolah Teknik Pertama (STP), c. Sekolah Teknik (ST), d. Sekolah Kepandaian Puteri (SKP), e. Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (SMEP), f. Sekoah Guru 4 tahun (SGB). 2. Yang dimaksud dengan sekolah lanjutan tingkat atas ialah: a. Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), b. Sekolah Menengah Pegawai Pemerintah dan Administrasi tingkat Atas (SMPPAA), c. Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Atas (SMKA) d. Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan (SPK), e. Sekolah Teknik Menengah (STM), f. Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP), g. Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (SMEA), h. Sekolah Guru 6 tahun (SGA), i. Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD), j. Sekolah Guru Taman Kanak-kanak. 1. Untuk masuk sekolah lanjutan tingkat pertama, kecuali kesekolah-sekolah tersebut dalam pasal 5 dan 6, diselenggarakan ujian tulis yang sama pada waktu yang bersamaan di seluruh Negera Republik Indonesia. 2. Buat sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas yang sejenis yang telah mempunyai kelas tingkat tertinggi diadakan ujian penghabisan terjadi atas ujian tulis yang sama pada waktu yang bersamaan. 3. Pada ujin penghabisan sesuatu jenis sekolah lanjutan selain dari pada ujian tulis dapat diadakan juga ujian peraktek dan/atau ujian lisan yang sejenis dan setingkat yang diselenggarakan dalam jangka waktu yang sama. Pasal 4 117
1. Hal² yang bersifat khusus berhubung dengan jenis dan tingkatan ujian dan yang tidak termuat dalam peraturan ini, ditentukan dalam peraturan-peraturan khusus yang berlaku dalam ujian masing-masing. 2. Acara ujian mengenai hari bulan ujian tulis, ujian lisan, dan ujian praktek dari tiap² jenis dan tingkatan ujian dan hal² yang harus disesuaikan dengan keadaan sewaktu-waktu ditetapkan tiap² tahun oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pasal 8 1. Mereka yang mempunyai cacat rohani dan/atau jasmani tidak diperkenankan menempuh ujian masuk sekolah guru. 2. Calon² murid sekolah pendidikan guru pada waktu mendaftarkan sebagai murid harus menyerahkan satu keterangan dari tabib, yang menyatakan, bahwa mereka berbadan sehat. 3. Ujian penghabisan Sekolah Guru 4 tahun terbagi atas: a. Ujian tentang pengetahun umum pada akhir kelas tingkatan ketiga dan b. Ujian keahlian sebagai pendidik dan pengajar pada akhir kelas tingkat keempat. BAB II Pendaftaran Pasal 10 Ujian masuk ke sekolah lanjutan tingkat pertama, kecuali Sekolah Teknik, terbuka bagi: a. Murid² Sekolah Rakyat 6 tahun Negeri dan Partikelir yang pada akhir tahun pelajaran akan menerima surat keterangan tamat belajar. b. Mereka yang sudah mempunyai surat keterangan tamat belajar Sekolah Rakyat 6 tahun dan Negeri atau partikelir: a dan b yang dalam tahun takwim yang berjalan tidak akan berumur genap 17 tahun. (Selanjutnya dimana disebut Sekolah Rakyat, dimaksudakan Sekolah Rakyat 6 tahun). Pasal 11 1. Ujian penghabisan sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas terbuka bagi: a. pelajar² sekolah lanjutan Negeri dan partikelir yang pada akhir tahun pelajaran akan menyelesaikan pelajarannya pada kelas tingkatan tertinggi dari sekolah lanjutan tingkat pertama atau atas yang sejenis. b. Bukan pelajar sesuatu sekolah yang dapat membuktikan suatu surat keterangan yang syah bahwa ia dengan belajar sendiri atau dengan jalan lain telah berusaha mencapai pengetahuan yang sederajat dengan pengetahuan yang ditentukan buat pelajar kelas tingkat tertinggi dari jenis sekolah yang ujian penghabisannya akan ditempuhnya. Pasal 12 1. Pendaftaran calon ujian masuk ke sekolah lanjutan tingkat pertama diatur sebagai berikut: a. Murid Sekolah Rakyat yang pada akhir tahun pelajarannya akan menerima surat keterangan tamat belajar, mendaftarakan diri pada Kepala Sekolah yang bersangkutan; 118
b. Yang sudah mempunyai surat keterangan tersebut pada a, pada Kepala Sekolah Rakya Negeri yang dipilihnya, dengan ketentuan bahwa pendaftaran itu hanya diperkenankan pada satu Sekolah Rakyat saja. 2. Pada pendaftaran oleh Kepala Sekolah dicatat: a. Nama calon; b. Umur calon; c. Nama Sekolah Rakyat dimana calon belajar atau dari sekolah mana ia telah menerima surat keterangan tamat belajar. 3. Tiap² calon diperkenankan mendaftarkan diri untuk ujian masuk kesebanyak- banyaknya 2 jenis sekolah lanjutan tingkat pertama, misalnya ke SMP dan SKP. 1. Pendaftaran calon ujian penghabisan sekolah lanjutan diatur sebagai berikut: a. Pelajar sekolah lanjutan Negeri mendaftarkan diri pada Kepala Sekolah sendiri; 1. Pendaftaran calon ujian penghabisan sekolah lanjutan diatur sebagai berikut: a. Pelajar sekolah lanjutan Negeri mendaftarkan diri pada Kepala Sekolah sendiri; b. Pelajar sekolah lanjutan bukan Negeri mendaftarakan diri dengan perantara Kepala Sekolah masing², yang meneruskan pendaftaran itu dalam satu daftar kumpulan kepada Kepala Sekolah Lanjutan Negeri yang sejenis yang terdekat. c. Bukan pelajar sekolah mendaftarkan diri langsung pada Kepala Sekolah Lanjutan Negeri yang dipilihnya. 2. Jika pada suatu tempat tidak ada sekolah lanjutan Negeri maka pendaftaran dilakukan pada sekolah lanjutan partikelir bersubsidi yang sejenis dan setingkat atau pada instansi PPK lain yang ditunjuk oleh oleh Inspeksi Pengajaran Daerah atau Pusat. 3. Kepala Sekolah yang menyelenggarakan pendaftaran itu bertindak sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Ujian setempat. Sumber: Pewarta PPK., "Peraturan Umum tentang Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Bagi Sekolah² Lanjutan dalam Lingkungan Kementerian PP dan K", no. 15, April 1952, hlm. 21-23. 119
Lampiran 6. PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN IKATAN DINAS KEPADA PELAJAR SEKOLAH LANJUTAN DAN KURSUS² YANG SEDERAJAT BAB I Maksud dan Tujuan Pasal 1. (1) Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat memberikan tunjangan ikatan dinas kepada pelajar² sekolah lanjutan dan kursus² yang sederajat, yang bersedia untuk belajar dalam hubungan ikata dinas, dan sesudah pendidikannya selesai diwajibkan bekerja sebagai: a. Guru-pegawai Negeri pada sekolah²yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau instansi Pemerintah lain yang disebut dalam surat perjanjian sebagai dimaksudkan dalam pasal 16; b. Pegawai Negeri pada lapangan pekerjaan lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendidikannya. (2) Tunjangan itu hanya dapat diberikan kepada pelajar² mencukuppi syarat sebagai ditentukan dalam pasal 2 peraturan ini, sesudah mendatangani surat perjanjian ikatan dinas, menurut contoh sebagai tercantum pada lampiran ini. BAB II Syarat-syarat Pasal 2 (1) Pelajar² yang dapat diberi tunjangan ikatan dinas harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga negara Republik Indonesia; b. Berbadan sehat menurut ketarangan tabib Negeri; c. Cukup kepandaiannya dan pembawaannya untuk menyelasika pelajarannya dala waktu yang sesingkat-singkatnya; d. Berkelakuan baik menurut keterangan Kepala Sekolah dan instansi Pamong Praja; e. Belum kawin; (2) Pelajar ikatan dinas calon guru harus memenuhi juga syarat, bahwa ia tidak bercacat jasmani maupun rohani, misalnya gagap dan cacat lain yang tidak mengizinkan ia bekerja sebagai guru dimuka kelas. (1) Tunjangan ikatan dinas dapat diberikan kepada pelajar² sekolah lanjutan dan kursus² yang sederajat sebagai tersebut dibawah ini: a. Sekolah lanjutan tingkat atas, ialah: 1. Sekolah Guru 6 tahun (SGA); 2. Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP); 3. Sekolah Guru Pendidikan Djasani (SGPD); 4. Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (SMEA); 5. Sekolah Menengah Umum tingkat Atas bag. Ekonomi (SMAC); 6. Sekolah Guru Taman Kanak² (SGTK); 120
7. Sekolah Teknik Menengah (STM); 8. Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan (SPK); 9. Sekolah Menengah Pegawai Pemerintah dan Administrasi tingkat Atas (SMPPAA); 10. Sekolah Menengah Kehakiman tingkat Ats (SMAKA); b. Sekolah lanjutan tingk pertama, ialah: 1. Sekolah Guru 4 tahun (SGB); 2. Sekolah Teknik (ST); c. Kursus yang sederajat dengan sekolah lanjutan tingkat pertama, ialah: 1. Kurus Pengajar bagi Kursus Pengantar Kewajiban Belajar (KPKPKB); 2. Kursus Guru Sekolah Rakyat (KGB). (2) Dengan mengindahkan ketentuan² tersebut dalam pasal 2 tunjangan ikatan dinas dapat diberikan juga oleh Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada pelajar² dan sekolah² tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang diperluakan oleh Kementerian² lain, untuk kelak setelah mereka selesai dalam pelajarannya dengan mendapat ijazah, oleh Kementerian yang bersangkutan dipekerjakan pada tunjangan pendidikannya. lapangan pekerjaan yang sesuai dengan (3) Tunjangan ikatan dinas dapat diberikan juga kepada pelajar² sekolah lain atau kursus yang sederjat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaranm dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri). BAB III Tunjangan Pasal 4 (1) Banyak tunjangan pokok yang diberikan tiap² bulan kepada seorang pelajar ikatan dinas pada: a. Sekolah lanjutan tingkat atas atau kursus yangs sederajat, ialah Rp. 100,-b. Sekolah lanjutan tingkat pertama atau kursus yang sederajat, ialah Rp. 85,- (2) Menyimpang dari yang ditentukan dalam ayat (1) anak ayat b pasal ini kepada seorang pelajar pada Kursus Pengajar bagi Kursus Pengantar Kekewajiban Belajar (KPKPKB), yang diberi tuga suntuk mengajar pada Kursus Pengantar Kekewajiban Belajar (KPKB) diberikan tunjangan pokok ikatan dinas sebesar Rp. 100,- sebulan, terhitung dari tanggal 1 bulan berikutnya bulan pemberian tugas mengajar sampai akhir bulan selesainya tugas mengajar. Pasal 5 tunjangan-kemalahan daerah atastunjangan-pokok termasud pada pasal 4 menurut peraturan tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai negeri sipil yang berlaku bagi pegawai negeri yang tidak kawin. Kepada pelajar ikatan dinas diberikan Pasal 6 (1) Pelajar yang menuntut pelajarannya atas biaya Negeri dalam hubungan ikatan dinas ditunjuk oleh Menteri dengan setelah dipertimbangkan semua bahan² dan keterangan² yang dimajukan dalam surat permohonan. surat keterangan (2) Tunjangan² tersebut pada pasal 4 dan 5 diberikan selama pelajar itu belajar dalam hubungan ikatan dinas. 121
(3) Tunjangan itu diberikan mulai dari bulan sebagai ditetapkan dalam surat putusan Menteri sampai dengan bulan pelajar yang bersangkutan meninggalkan sekolah atau disebabkan suatu hal dihentikan pemberian tunjangan ikatan dinasnya. Pasal 7 (1) Pemberian tunjangan ikatan dinas dihentikan, jika pelajar tidak naik kelas atau tidak lulus ujian oleh karena kurang rajin belajar atau hal lain disebabkan kesalahan sendiri. (2) Jika hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini berakibatkan keluarnya pelajar yang bersangkutan, maka ia harus membayar kembali kepada Pemerintah sebanyak uang dalam waktu yang dientukan menurut peraturan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal 11. (3) Ia dapat diizikan juga melanjutkan pelajarannya sebagai murid yang membiayai pelajarannya sendiri, sekadar tidak bertentangan dengan peraturan² lain yang berlaku bagi sekolah tempat ia belajar, dengan tidak dibebaskan dari kewajiban untuk menunaikan janjinya setelah selesai pelajarannya, kecuali jika ia dapat mengembaliakan uang kepada Negeri menurut yang ditentukan dalam pasal 11. BAB IV Kewajiban Pelajar Ikatan Dinas Pasal 8 (1) Pelajar ikatan dinas diwajibkan belajar dengan sungguh² supaya dapat menyelesaikan pelajarannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. (2) Seoang pelajar ikatan dinas dapat diperiksa lagi keadaan kesehatannya selama menuntut pelajaran, jika terdapat alasan² menurut pertimbangan Kepala dan/atau tabib Negeri. (3) Bagi pelajar iakatan dinas yang menurut surat keterangan tabib Negeri karena kesehtannya tak akan dapat menunaikan kewajibannya sebagai pelajar ikatan dinas, berlaku pasal 10 ayat (3) dari peraturan ini. (Menurut Putusan menteri PPK tanggal 19/5-'52 No. 17009/Kab.) Sumber: Pewarta PPK., "Peraturan Tentang Pemberian Tunjangan Ikatan Dinas Kepada Pelajar² Sekolah Lanjutan dan Kursus² yang Sederajar", no. 22, November 1952, hlm. 29-31. 122
Lampiran 7. Ijazah Sekolah Guru B (SGB) di Sumedang. Sumber: Arsip Pribadi S.R. Tedja Sukmana. Berisi tentang Idjazah Sekolah Guru 4 (empat) tahun (SGB) V Sumedang, 1956. 123
Lampiran 8. Bangunan Asli SGB Situraja 1. Kondisi luar bangunan SGBN Situraja. 2. Kondisi dalam bangunan SGBN Situraja. Sumber: Perpustakaan SMPN Situraja. 124
Lampiran 9. Kondisi Sekarang Bangunan SGB 1. Bangunan SGB I Sumedang yang sekarang ditempati SMPN 4 Sumedang. 2. Bangunan SGB II Sumedang yang sekarang ditempati SMPN 4 Sumedang. Sumber: Dokumentasi pribadi. 125
3. Bangunan SGB IV Sumedang yang sekarang ditempati SMAN 1 Sumedang 4. Bangunan SGB V Sumedang yang sekarang ditempati UPI Sumedang. Sumber: Dokumentasi pribadi. 126
5. Bangunan SGBN Situraja yang sekarang ditempati SMPN 1 Situraja. Sumber: Dokumentasi pribadi. 127