BAB IV ANALISIS KEWAJIBAN 'IDDAH AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN SIRRI A. Analisa Terhadap Pernikahan Sirri Manusia merupakan pembentuk adanya sebuah masyarakat, manusia tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan. Sesuai dengan karakteristik dan naluri manusiawi, manusia menilai yang baik dan buruk melalui panca indrawi dan mengupayakan apa yang ingin dimilikinya. Dengan pernikahan, manusia dapat melahirkan generasi baru, menjaga kehormatan, mempererat persaudaraan dan berbagai manfaat yang akan diperoleh. Oleh karena itu, Islam tidak menganjurkan hidup menyendiri sebab hidup menyendiri adalah bertentangan dengan fitrah yang telah Allah Swt memberikan kepada manusia bahwa manusia itu diciptakan saling berpasang- pasangan. Dalam membangun pondasi rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, wa raḥmah, Islam memberikan pondasi dengan beberapa dasar pengajaran hukum. Jika manusia mengikuti dan melaksanakan dengan baik khususnya pada bagian perkawinan, maka kehidupan rumah tangga yang dijalin dengan pondasi sakīnah, mawaddah, wa raḥmah akan menjadi kuat dan kokoh, dan akan mudah dalam menggapai kehidupan yang harmonis. Terdapat macam-macam perkawinan yang kita kenal, tentunya di setiap daerah jenis dan pelaksanaan pernikahan berbeda pula. Khususnya mengenai istilah "nikah sirri" yang banyak diperdebatkan (makna dan 53
pelaksanaannya). Menurut ulama` kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, nikah sirri adalah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi-saksi (Irfan, 2013:208). Menurut Mazhab Maliki yang dimaksud Nikah Sirri ialah nikah yang tidak disaksikan orang lain (Irfan, 2013:71). Sedangkan pendapat Umar bin Khattab mengenai yang disebut sebagai pernikahan sirri pernikahan sirri adalah perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan, sebenarnya semua syarat dan rukun pernikahan tersebut telah terpenuhi dengan baik hanya saja yang dipersoalkan adalah ketidaksempurnaan mengenai saksi. Akan tetapi menurut Abu Tsaur, hadirnya saksi dalam akad nikah bukan sebagai prasyarat sah dan bukan sebagai prasyarat kesempurnaan nikah jadi nikah tanpa saksi menurut beliau tetap sah (Irfan, 2013:208). Demikan pernikahan yang pelaksanaannya tanpa adanya wali dan dua orang saksi, atau tanpa dihadiri oleh orang lain berarti seorang laki-laki dan seorang perempuan ini menikahkan diri mereka sendiri, yang disamakan dengan "pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi" pada pembahasan pada BAB II yang lalu. Di sinilah alasan bahwa perempuan tersebut dianggap melaksanakan perzinaan dan pernikahan yang tanpa dihadiri wali dan dua orang saksi ini jelas bertentangan dengan ḥadiṡ Rasulullah yang mana pernikahan harus dihadiri dua orang saksi dan wali bagi seorang perempuan. Kaitannya dengan wali, seorang perempuan (gadis) wajib memperoleh izin dari walinya ketika hendak melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki. "Pernikahan perempuan berakal (yang dilakukan) oleh dirinya 54
55 sendiri atau oleh orang yang mewakilinya tanpa izin dari wali menjadikan pernikahannya pernikahan mauquf." Jika telah terjadi persenggamaan sebelum ada izin, maka itu merupakan sebuah maksiat (az-Zuhaili, 2011:106). Pernikahan tanpa saksi menurut kalangan ulama` Hanafiyah merupakan pernikahan yang fasid. Jika terjadi hubungan suami istri maka merupakan sebuah kemaksiatan (az-Zuhaili, 2011:107). Berdasarkan pada pendapat fiqh mayoritas ulama` dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap nikah sirri itu pernikahan yang baṭil karena bertentangan dengan ḥadiṡ tentang kewajiban mempublikasikan pernikahan dan ḥadiṡ tentang tidak sahnya pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Jadi nikah sirri dalam perspektif Fiqh wajib dihindari dan tidak boleh dilaksanakan oleh seorang muslim yang mengaku taat kepada Allah dan Rasulullah saw. Jika terjadi hubungan badan dalam pernikahan sirri menurut perspektif Fiqh kedua mempelai itu dianggap telah melakukan perzinaan (Irfan, 2013:209). Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan yang pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti tanpa wali dan dua orang saksi maka pernikahan yang seprti ini adalah pernikahan cacat dan dapat dibatalkan (Fasakh) serta pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 73 hurf (d) : Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut pasal 67. Meskipun dalam hukum positif Indonesia tidak ada yang menjelaskan secara khusus mengenai "nikah sirri." Namun demikian, masyarakat sering
menggunakan istilah "nikah sirri" terminologi masyarakat Indonesia mengartikan nikah sirri sebagai nikah yang dianggap sah secara agama maupun adat tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau dengan kata lain nikah bawah tangan. Jenis pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum Negara atau bisa dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang dianggap nikah sirri atau menurut Wahbah az-Zuhaili sebagai az-zawāj al- 'urfī (Irfan, 2013:211). Jika Nikah sirri yang seperti ini dianggap sebagai perzinaan jelas tidak benar. Dalam hal ini, Neng Djubaedah (2012:153) berpendapat bahwa pengertian "perkawinan tidak dicatat" adalah tidak sama dengan "pernikahan sirri" yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan syari'at Islam tetapi belum dicatatkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi pelaksana diwilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika perkawinan tidak dicatat memiliki pengertian perkawinan yang sah secara syar'I maka sah pula secara peraturan per-Undang-Undangan yang didasarkan pada Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (sebagai ius constitutum) juncto Pasal 3 RUU-HM-PA-BPerkw Tahun 2007 (sebagai ius constituendum). 56
Meskipun sah secara agama tetapi perkawinan tidak dicatat ini tetap wajib dihindari karena menimbulkan beberapa akibat. Terutama terhadap istri : (1) Istri tidak dianggap sebagai istri yang sah; (2) Istri tidak memiliki atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia; (3) Istri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika tejadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut tidak akan pernah terjadi (Aibak, 2015:116). Terhadap anak : (1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu; (2) Ketidakjelasan status si anak dalam muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dengan anak tidak kuat, sehingga sewaktu-waktu ayah bisa saja menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya; (3) yang jelas dirugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya (Aibak, 2015:116). Terhadap laki-laki atau suami, meskipun dampaknya tidak merugikan bagi pihak suami justru ia mendapat keuntungan : (1) Suami bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum; (2) suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; (3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lainya (Aibak, 2015:117). Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan yang secara agama sah tetapi di mata hukum tidak bisa dipertanggung jawabkan maka jika dijalankan akan menimbulkan lebih banyak maẓarat dari pada manfaatnya. Jelas dalam hal ini tidak dapat mewujudkan maksud-maksud 57
58 disyari'atkannya pernikahan. Dan sebaiknya dihindari demi kemaslahatan. Sebagaimana dalam qaidah fiqhiyyah : لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءرد Sebagai seorang muslim yang taat beragama sekaligus warga Negara Republik Indonesia yang baik, kita wajib menaati uli al-amri yang mana di antara produk hukumnya berupa UU yang khusus mengatur tentang Perkawinan yang menkankan agar suatu pernikahan dicatatkan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, karena taat kepada uli al-armi itu merupakan bentuk perwujudan dari ketaatan kepada Allah swt. Sesuai dengan firman-Nya :
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan uli al-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa` : 59) Ayat di atas dikuatkan dengan ḥadiṡ Nabi saw : ِقِلااْلْا ِةايِصْعام ِفِ ٍقْوُلْخامِل اةاعااط الَ "Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan terhadap khaliq (Allah)." (HR. Imran bin Hissin dan Hakam bin Amr di tahkrīj oleh Imam Ahmad, al-Hakim, dan aṭ-Ṭabrani) Produk hasil ijtihad uli al-amri negara kita tidak hanya UU tentang Perkawinan, tetapi juga ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sejak tahun 1990 berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia yang sebagai uli al-
amri. Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak dinyatakan Perkawinan harus dicatat, tetapi dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (Irfan, 2013:213). Pencatatan perkawinan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia. Sebab pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, tetapi bukan sebagi alat bukti yang menentukan. Selain sebagai alat bukti (yang tidak menentukan), pencatatan perkawinan mempunyai fungsi dan kedudukan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, dan kemudahan hukum (Djubaedah, 2012:159). Sebagai warga negara yang taat kepada uli al-amri dalam hal ini pemerintah, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menaati segala peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi menjalankan ketertiban selama tidak bertentangan dengan kepercayaan agama kita. B. Analisa Terhadap Kewajiban 'Iddah Akibat Putusnya Pernikahan Sirri Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, namun ketika konflik dan permasalahan datang dan tidak dapat dihindarkan, Islam memberi solusi yang dapat memberikan ketentraman pada pasangan yang telah menikah melalui perceraian. Tetapi perceraian di sini tidak dilaksanakan dengan seenaknya sendiri, tentunya ada aturan-aturan mengikat yang harus ditaati. Setelah terjadinya perceraian, maka putuslah hubungan pernikahan antara suami dan istri. 59
60 Putusnya hubungan antara suami dan istri tidak lepas begitu saja namun masih berlaku satu tahapan yaitu adanya masa tenggang atau 'iddah, dalam hal ini masih ada harapan kembali sebagai pasangan suami-istri yang telah bercerai. 'Iddah ini mempunyai hukum yang berlaku berbeda-beda sesuai dengan jenis perceraiannya. Seorang istri dalam masa 'iddah, yang hendak melangsungkan pernikahan baru, harus menunggu sampai masa 'iddah-nya habis. Seperti seorang wanita yang tertalak raj'ī selama masa 'iddah wanita tersebut dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, karena suami yang men-ṭalaqnya masih mempunyai hak untuk kembali (ruju') kepada si istri yang ditalak. Menyangkut tentang 'iddah sebenarnya tidak ada pergeseran konseptual yang signifikan antara Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam baik dari segi makna maupun pelaksanaan, hal ini disebabkan karena 'iddah bersifat normatif seperti yang dinyatakan di berbagai naṣ-naṣ dan Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian bukan berarti persoalan mengenai 'iddah bebas dari kritik. Di antara masalah yang penulis kritisi adalah mengenai kewajiban 'iddah dari putusnya pernikahan sirri. Hal yang sangat mendasar dalam tujuan melaksanakan 'iddah ini sebenarnya untuk mengetahui kebersihan rahim seorang istri dan adanya kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk memikirkan secara jernih dalam menentukan sikap. Kenyataannya umat Islam tidak sedikit yang mengabaikan hukum ber-'iddah ini dengan berbagai alasan, seperti menghindarkan zina, membutuhkan seseorang yang dapat membantu
61 perekonomian, bahkan dengan alasan tidak mengetahui adanya hukum 'iddah (Zulaikha, 2010:85). Meskipun menurut penelitian modern tidak akan terjadi pembuahan sebanyak dua kali dalam satu rahim pada waktu yang bersamaan, Islam sangat bijaksana dengan melarang seorang wanita yang sedang memelihara benih seorang pria untuk mencampurinya dengan benih pria lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemurnian suatu benih tidak hanya menyangkut materi benih yang tumbuh, tetapi juga berkaitan dengan proses pemeliharaan dan pertumbuhannya. Secara medis mungkin seorang wanita yang digauli beberapa orang pria dapat mengetahui secara pasti pemilik benih yang sedang dikandungnya. Namun dari sisi yang lain seperti pendidikan dan psikologi akan terjadi kerusakan dan kekacauan pada anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat (Bakri, 2011:34). Di samping itu, masa 'iddah bertujuan sebagai masa untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesaannya. Biasanya waktu yang singkat tidak membuat orang bisa cepat sadar atas kekeliruan atau kesalahannya. 'Iddah adalah pintu terakhir untuk menyambung kembali tali yang putus atau benar-benar memutuskannya (Nuruddin, 2014:259). Nikah sirri menurut perspektif Fiqh seperti yang dijelaskan sebelumnya ialah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan wali dan dua orang saksi. Menurut ulama Hanafiyah pernikahan mauquf ataupun dalam pernikahan yang tidak sah jika telah terjadi persenggamaan sebelum adanya
izin dari walinya, maka tidak ada 'iddah (bagi seorang wanita) (az-Zuhaili 9, 2011:106). Pernikahan sirri menurut perspektif Fiqh mayoritas ulama` kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah kedua mempelai itu dianggap telah melakukan perzinaan jika terjadi hubungan badan (Irfan, 2013:212). Adapun Ibn Qudamah dalam al-Mugni-nya menyebutkan bahwa wanita yang zina ber-'iddah sama dengan 'iddah wanita yang dikumpuli dengan syubhat : ةدعلا فِ ةهبشب ةوطولماك ابه نىازلماو Menurut Ibn Qudamah 'iddah bagi wanita zina dengan satu kali ḥaiḍ lebih utama dari pada tiga kali ḥaiḍ. Dengan alasan bahwa "'iddah bagi wanita zina dengan satu kali ḥaiḍ sudah dianggap cukup untuk diketahui kekosongan atau kebersihan raḥim (istibra' ) wanita tersebut (Bakri, 2011:54). Imam Nawawi berkata : Menurut kami, kontak seksual dalam perzinaan sama dengan kontak seksual dalam waṭi` syubhat. Hamil akibat zina tetap wajib 'iddah. Pendapat Abu Ishaq asy-Syirazi yang menyatakan ajaran 'iddah bertujuan untuk memelihara nasab itu tidak tepat. Sebab wanita yang sudah menopause atau yang belum dewasa tetap wajib 'iddah. Padahal keduanya tidak memiliki keturunan (Irfan, 2013:91). Dalam mazhab Hanbali 'iddah bagi wanita zina sama dengan 'iddah bagi wanita yang disetubuhi secara syubhat (Bakri, 2011:56). 'Iddah-nya wanita zina tiga kali ḥaiḍ ini oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dan pada riwayat lain satu kali ḥaiḍ. 'Iddah wanita zina dengan tiga kali ḥaiḍ ini oleh Imam Ahmad diqiyaskan kepada 'iddah wanita tertalak. Sehubungan dengan qiyas Imam Ahmad tersebut, Imam Syafi'I mengatakan bahwa haram lawanya halal, 62
63 zina itu lawan dari nikah sah jadi tidak boleh meng-qiyas-kan sesuatu yang halal kepada yang haram (Bakri, 2011:66). Menurut Ibnu Qayyim riwayat yang kuat dari Imam Ahmad adalah riwayat yang mengatakan 'iddah wanita zina satu kali ḥaiḍ hal ini didasarkan pada ḥadiṡ Nabi saw riwayat Abi Dawud (Bakri, 2011:67) : ﷺ الَ ُت اطو ُأ اح ِما ل مكالحا هحّحصو دواد وبأ هجرخأ ًةاضْياح ٍسااط ْوأ اايااباس ِفِ لاق بينلا نأ هنع للها يضر ديعس بيأ نعو اض اع او الَ اغ ْ ي ُر اذ ِتا ْاح ٍل اح َتّ ِاَ ْي اض "Dari Abu Sa'id RA bahwa Nabi saw. bersabda tentang tawaran wanita Authas, "Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datangnya ḥaiḍ sekali." {HR. Abu Dawud Ḥadiṡ ini Shahih menurut al-Hakim} (Al-'Asqalanī, t.th.:237) اح َتّ ات Sebenarnya ḥadiṡ di atas ditujukan kepada para sahabat yang ingin memiliki tawanan perang wanita untuk dijadikan budak (amah) pada waktu perang Hunain di Autas (nama suatu lembah di Hawazin). Namun Rasulullah melarang para sahabat untuk menyetubuhi tawanan tersebut sebelum mereka melahirkan bagi yang hamil dan bagi yang tidak hamil sampai mereka ḥaiḍ satu kali (al-Asqalanī, 2013:498). Para ulama menganggap ḥadiṡ di atas adalah munqati' (terputus sanadnya) karena ternyata sanad terakhir yaitu Abu Ubaidillah tidak mendengar ḥadiṡ ini dari bapaknya 'Abdullah. Namun menurut sebagian ulama, ḥadiṡ di atas masih dipandang sahih (Bakri, 2011:67). Dengan kata lain ḥadiṡ tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan 'iddah atas pernikahan sirri yang dianggap sebagai zina. Sebab ḥadiṡ itu ditujukan bagi sahabat yang memiliki tawanan
perang wanita dilarang untuk melakukan hubungan badan sebelum mereka ḥaiḍ satu kali dan melahirkan bagi yang hamil. Berbeda dengan pendapat sebelumnya menurut Abu Ishaq asy-Syirazi dalam kitab al-Majmū' Syaraḥ al-Muhażżab, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka wanita pezina itu tidak berkewajiban 'iddah, sebab disyariatkannya 'iddah adalah dengan tujuan untuk memelihara nasab, sedangkan seorang laki-laki pezina tidak akan pernah mempunyai hubungan nasab dengan anak yang lahir akibat perzinaannya (Irfan, 2013:90) : بسن ه قحلي لَ نيازلاو بسنلا ظفلح ةدعلا اهيلع بتج لم ةأرماب نىز نإف Dalam kasus zina dan atau waṭ'i syubhat begitu pula keadaan wanita akibat pernikahan sirri (zina), sepertinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan tanpa harus menunggu selama lebih kurang tiga bulan untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita, sebab hukum antara pria dan wanita dalam kasus ini hanya terkait pada masalah dukhūl yang menggunakan kesucian rahim. Melihat bahwa dari beberapa hikmah adanya 'iddah itu sendiri diantaranya adalah menjunjung tinggi urusan nikah, karena perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya, dan tidak melepas pernikahan itu kecuali dengan penantian lama (Zulaikha, 2010:97). Sebuah perzinaan bukan menjunjung tinggi urusan nikah justru sebaliknya bahkan menghina urusan kehalalan nikah itu sendiri. Menurut penulis tidak perlu seorang wanita pezina menunggu waktu yang lama untuk mengetahui urusan kebersihan rahim, karena hal semacam ini dapat dengan cepat diketahui oleh teknologi medis yang canggih. 64
Sedangkan anggapan nikah sirri yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia yakni nikah yang secara agama dianggap sah, tetapi belum dicatatkan atau tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Nikah seperti ini bukan nikah sirri yang dianggap sebagai perzinaan tetapi nikah bawah tangan atau pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi pernikahannya adalah sebuah pernikahan yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Bagaimanapun juga bagi seorang istri yang dinikahi secara sah dan tertalak dari seorang laki-laki (suami sah) telah menggaulinya dalam pernikahan tersebut maka wajib bagi seorang istri 'iddah baik talak pertama, kedua dan ketiga. Menurut ijma' Sahabat sekalipun hanya berduaan dengan suaminya (di tempat tertutup) (Machfudz, 2003:221). Karena syarat wajib bagi seorang wanita melakukan 'iddah adalah apabila dirinya menjalin hubungan pernikahan yang sah (Yanto, 2010). Sekalipun pernikahnnya tidak tercatat di KUA tapi di mata agama sah. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam : Pasal 153 ayat (1): Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali qabla ad dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam, dalam menanggapi pernikahan sirri yang pelaksanaannya tanpa dihadiri oleh wali dan dua orang saksi tersebut, merupakan pernikahan yang dianggap cacat dalam rukun dan syarat dalam perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan berarti pernikahan tersebut fasid. Dan sesuai dengan ketentuan dalam 65
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71 huruf (e) menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Dan akibat hukum dari pernikahan fasid itu adalah fasakh (dibatalkan). Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang wajibnya 'iddah bagi wanita yang ter-fasakh, Pasal 155 : Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak. Kewajiban 'iddah terhadap putusnya pernikahan sirri dalam Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa tetapnya berkewajiban 'iddah bagi wanita akibat putusnya pernikahan sirri tersebut berlaku 'iddah sama dengan wanita yang tertalak. 66