RENCANA PEMBANGUNAN K0TA TASIKMALAYA DAERAH' TAHUN 2023-2026 .id
WALi KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALi KOTA TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 -2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALi KOTA TASIKMALAYA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20.21 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhlr pada Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota ten tang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Republik Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Indonesia Indonesia Nomor 4117); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Indonesia Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 ' 4. Undang-Undang Perencanaan Republik Lembaran Negara Republik Pembangunan Indonesia 4. Undang-Undang Perencanaan Republik Lembaran Negara Republik Pembangunan Indonesia 4. Undang-Undang Perencanaan Republik Lembaran Negara Republik Pembangunan Indonesia Nasional Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 6573); Nomor 5587) sebagaimana. Indonesia Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentan.g Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Pusat dan Pemerintahan Indonesia Tahun 2022
2 - Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia telah Nomor 5887) sebagaimana diu bah dengan Peraturan 2019 ten tang Perubaban atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6402); Indonesia Nomor 72 Tahun Pemerintah Pemerintah Daerah 2019 Nomor Indonesia 8. Peraturan Pemerintah Stander Pelayanan Indonesia Tahun 8. Peraturan Pemerintah Stander Pelayanan Indonesia Tahun Minimal (Lembaran Negara Republik 2018 Nomor 2); 9. Peraturan Pemerintah Keuangan Daerah (Lembaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Negara Republik Pengelolaan Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578); Negara Republik Indonesia 10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 2020-2024 2020 Nomor 10); Tahun Jangka Menengah Nasional Tabun (Lembaran Negara Republik Indonesia 12.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistern (Lembaran Akuntabilitas Negara Republik Pemerintah Kinerja Instansi lndonesia Tahun 20154 Nomor 80); 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Republik 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Pelaporan Kinerja Dan Kinerja Instansi Indonesia Nomor 53 Tahun Kinerja, Tata Cara Reviu Atas I.aporan Indonesia Pemerintah (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1842); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan tentang Tata Cara Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Rancangan Peratu.ran Daerah Ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja P.emerinta.h Daerah (Serita Republik Pengendalian Daerah, Tata Cara Evaluasi Tata Cara Jangka Menengah Daerah, serta Jangka Menengah Daerah Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Kelurahan dan Pemberdayaan (Serita Negara Republik 139); Sarana dan Prasarana Masyarakat di Keluraban Indonesia Tahun 2019 Nomor
3 - 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Negara Republik Standar Pelayanan Minimal (Serita Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 (Serita Pemerintah Daerah 17.Peraturan tentang Sistem Informasi Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Nomenklatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Daerah (Serita Negara Repu blik Pembangunan Indonesia dan Keuangan Tahun 2019 Nomor 144 7); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan (Serita Negara Republik 1781); Keuangan Daerah Indonesia Tahun 2020 Nomor 20.Peraturan Daerah Provinsi 2021 tentang Perubahan Atas, Peraturan Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka. Menengah Daerah Provinsi Jawa Pembangunan Barat Tahun 2018-2023 Jawa Bara.t Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 273); Jawa Barat Nomor 8 Tahun Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi 21.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Jangka Panjang (RPJP) (Lembaran Daerah tentang Rencana Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Pembangunan Tahun 2005-2025 Tahun 2008 Nomor 89); 22.Peraturan Daerah Kota 2008 tentang Tata Cara Perencanaa Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 93); Tasikmalaya Nomor 12 Tahun n Pembangunan Tahun 2008 23.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133); 24.Peraturan Daerah &ota Tasikmalaya Nomor l Tahun 2016 tentang Pokok-pokok (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 170); Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 Nomor 25.Peraturan tentang Pemerintah Kota Tasikmalaya Tasikmalaya Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 yang menjadi Kewenangan Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 178); 26.Peraturan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor telah beberapa kali diubah, terakhir 7)sebagaimana Nomor 7 Kota Tasikmalaya dengan Peraturan Daerah Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikrnalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tabun 2020 Nomor 7); Daerah Kota Tasikmalaya Daerah (l.embaran
4 - 27.Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48). Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok, Daerah MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 -2026. BAB I KETENTUAN UMUM Pasa.11 Dalam Peraturan Wali Kata ini yang dimaksud 1.Provinsi adalah Rrovinsi 2.Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 3.Pemerintah dengan Jawa Barat. Daerah adalah. Pemerintah Kota Tasikma laya. 4. Wali Kota adalah Wali Kot.a Tasikmalaya. 5.Dewan PeIWakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Ko'ta Tasikmalaya. DPRD adalah Dewan Petwakilan Rakyat Daerah 6.Perangkat Daerah adalah Pe:rangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya pembangunan disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima} tahunan. 8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Barat yang adalah dokumen perencanaan pembangunan Barat untuk periode 5 (lima) Provinsi Jawa tahunan. 9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005 -2025 yang selanjutnya adalah Dokumen Perencanaan periode disebut RPJP Daerah Daerah untuk Pembangunan Tahun 2005 -2025. 10.Rencana Pembangunan Tahun Daerah Kota Tasikmala:ya 2023 - 2026 yang selanjutnya Dokumen Perencanaan Pembangunan PeriodeTahun 2023-2026. disingkat RPO adalah Daerah untuk 11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahun. Daerah untuk periode 5 (lima) Perangkat 12.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat perencanaan RKP nasional adalah dokumen tahun. untuk 1 (satu)
5 - 13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun. 14.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya RKPD adalab dokumen perencanaan Pemerintah untuk periode 1 (satu) disingkat Kota Tasikmalaya tahun. 15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat tahunan Perangkat perencanaan tahun. Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen Daerah untuk periode 1 (satu) Perangkat 16.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana rencana kegiatan SKPD APBD. penyusunan disingkat RKA-SKPD adalah pendapatan, belanja program dan rencana dan rencana pembiayaan sebagai dasar 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat pemerintahan daerah yang dibahas dan disetuju oleh pemerintah Daerah. Peraturan APBD adalah rencana keuangan tahunan i bersama dengan daerah dan DPRD dan ditetapkan 18.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan d.icapai atau dihasilkan dalarn jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 19.Sasaran adalah rumusan kondisi tujuan, yang menggamba.rkan berupa basil pembangunan Daerah/ tercapainya Perangkat Daerah yang diperoleh ( outcome) program Perangkat dari pencapaian basil Daerah. 20.Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sasaran. sebagai untuk prioritas mencapai Daerah/ Perangkat Daerah adalah rumusan kerangka pikir atau 21.Arab. Kebijakan kerangka kerja untuk menyelesa.ikan pembangunan dan mengantisipasi Perangkat sebagai penjaba:ran pennasalahan isu strategis Daerah / Daerah yang dilaksanakan secara bertahap strategi. 22.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus pemerintah penyelenggaraan secara bertahap untuk mencapai Daerah yang dilaksanakan sasaran RPJMD. 23.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan mencapai basil fungsi. sumber daya yang disediakan untuk yang terukur sesuai dengan tugas dan 24.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis oleh Perangkat Daerah yang dilaksanakan mencapai instrumen arah kebijakan untuk Daerah sebagai sasaran RPJMD. 25.Kegi.atan Perangkat Daerah adalah serangkaian oleh Perangkat aktivitas Daerah keluaran (output) dalam rangka pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan
6 - mencapai basil (outcome) suatu program. 26.Kinerja adalah capaian keluaran/ basil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran pen.ggunaan sumber sehubungan dengan daya pembangunan. 27.Indikator aiat sebagai ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dala:m bentuk keluaran (output), basil (outcome), Kinerja adalah tanda yang berfungsi dampak (impact). 28.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pemba.ngunan agar basil (outcome) dapat teIWUjud. 29.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan waktu tertentu yang mencerminkan kegiatan dalam satu program. dari beberapa pada penerima manfaat dalam periode keluaran berlungsinya BAB 11 MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (I)Maksud dibentuknya Peraturan W ali Kota ini adala.h Daerah dalam rangka sebagai pedoman bagi Pemerintah penyelenggaraan pembangunan Kota pemerintahan dan pelaksanaan. Tasikmalaya. (2} Peratu.ran Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis, pembangunan kabupaten selaras dan terpadu antara perencanaan Daerah dan dengan Nasional, Provinsi, yang berbatasan. BAB III RUANO LINGKUP Pasa.13 Ruang lingkup Peraturan sebagai Wali Kota ini mengatur bal-hal : l}erikut a.kedudukan; b.sistematika, isi dan uraian; c.pengendalian dan evaluasi; dan d.ketentuan peralihan. BAB IV KEDUDUKAN Pasal 4 RPD memp·unyai kedudukan, strategis peran dan fungsi yang sangat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: a.secara substansial, tujuan, sasaran, strategi, arah
7 - kebijakan kegiatan, sub kegiatan, indikator kelompok sa.saran., lokasi kegia:tan, prakiraan maju, dan Daerah penanggung jawab, yang wajib Perangkat Pemermtah Daerah dalam dilaksanakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kinerja, pagu indikatif, 4 (empat) tahun; b.secara normatif, penryusunan menjadi dasar Perangkat Daerah untuk Renstra Perangkat Daerah; c.secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan di bidan.g pelayanan dan Daerah yang serta Pemerintab Kepala Perangkat kinerja pemerintahan pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing Daerah dalam melaksanakan ditetapkan tugas dan fungsinya dan yang dalam Renstra Perangkat Daerah; d.secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian pemerintahan daerah, kinerja penyelenggaraan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan k:esejahteraan masyarakat. BABV SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN Pasal 5 ( l)Sistematika penulisan RKPD adalah sebagai berikut: a.Pendahuluan; b.Gambaran Umum; c.Gambaran Keuangan Daerah; d.Pennasalaban dan Isu Strategis; e.Tujuan dan Sasaran; f.Strategi, Arab Kebijakan dan Program Prioritas; g.Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Daerah; Perangkat h.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan i.Penutup. (2)Sistematika, yang merupakan W a1i Kota ini. isi dan uraian RPD tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal6 ( l)W a1i Kota melaluiPerangkat Daerah yang menyelenggar:akan melakukan pengendalian urusandi bidang perencanaan dan evaluasi RPO. (2)Tata cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan penmdang-undangan.
8 - BABVH KETENTUAN PERALIHAN Pasa17 Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sebelum ten tang Rencana terbentuknya Peraturan Daerah Pembangunan Jangka. Menengah Daerah Wali Kota terpilih basil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. BAB VIIT KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan diundangkan. W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Pera tu.ran W ali Kota 1lll dengan penempatannya memerintahkan dalam Belita Daerah Kota Tasikmalaya. Ditetapkan di Tasikmalaya DYUSUF Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal '2'1 ;..,,""::'il ?0"2 SEK Ci1 1� BERITADAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN?�'),., '"C'!
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ... PENDAHULUAN ... BAB I 1.1. Latar Belakang ... 1.2. Dasar Hukum ... 1.3. Hubungan Antar Dokumen ... 1.4. Maksud dan Tujuan ... 1.5. Sistematika Penulisan... BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH... 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah... Hal. i v x I-1 I-1 I-2 I-5 I-6 I-7 II-1 II-1 II-1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.4 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.3 2.1.3.1.4 2.1.3.1.5 2.1.3.1.6 2.1.3.2 2.1.3.2.1 2.1.3.2.2 Aspek Geografi dan Demografi... Letak Kondisi Administrasi Kota... .. Topografi... Geologi... Hidrologi dan Hidrogeologi... .. Klimatologi... Penggunaan Lahan... Wilayah Rawan Bencana... Kondisi Kependudukan... Potensi Pengembangan Wilayah... Aspek Kesejahteraan Masyarakat ... Kesejahteraan Ekonomi... . II-15 Kesejahteraan Sosial... II-29 Pendidikan... II-29 Kesehatan... II-30 Ketenagakerjaan... II-30 Seni Budaya dan Olahraga... II-31 II-32 Aspek Pelayanan Umum ... . Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar... Urusan Pendidikan... Urusan Kesehatan... Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang... dan Urusan Kawasan Permukiman... Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas... . Urusan Sosial... Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar... ..... Tenaga kerja... Pemberdayaan dan Pelindungan Anak... Pangan... Pertanahan... Geografis dan II-1 II-3 II-5 II-5 II-6 II-8 II-8 II-11 II-14 II-15 Pemerataan dan II-32 II-32 II-40 II-43 Perumahan Rakyat II-48 II-51 II-53 II-53 II-53 Perempuan 2.1.3.2.3 2.1.3.2.4 II-55 II-55 II-56 | i
2.1.3.2.5 2.1.3.2.6 Lingkungan hidup... Administrasi dan Pencatatan Sipil... Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.... Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana... 2.1.3.2.9 Perhubungan... 2.1.3.2.10 Komunikasi & Informatika... 2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah... 2.1.3.2.12 Penanaman modal... 2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga... 2.1.3.2.14 Statistik... 2.1.3.2.15 Persandian... 2.1.3.2.16 Kebudayaan... 2.1.3.2.17 Perpustakaan... 2.1.3.2.18 Kearsipan... Layanan Urusan Pilihan... 2.1.3.3 Kelautan dan perikanan... 2.1.3.3.1 Pariwisata... 2.1.3.3.2 Pertanian... 2.1.3.3.3 Perdagangan... 2.1.3.3.4 Perindustrian... 2.1.3.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 2.1.3.4 Daerah... Sekretariat Daerah ... Perencanaan... . Keuangan... .. Kependudukan 2.1.3.2.7 2.1.3.2.8 2.1.3.4.1 2.1.3.4.2 2.1.3.4.3 II-57 II-64 II-65 II-66 II-67 II-74 II-76 II-79 II-80 II-82 II-82 II-82 II-84 II-86 II-86 II-86 II-87 II-93 II-98 II-101 II-104 II-104 II-106 II-107 2.1.3.4.4 2.1.3.4.5 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ... .. Penelitian dan Pengembangan... . II-109 II-109 2.1.3.4.6 Unsur Pengawasan... ... II-110 2.1.4 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3 2.1.4.3 Evaluasi RPJMD... 2.2.1 2.2.2 Aspek Daya Saing Daerah... Kemampuan Ekonomi Daerah... ... Infrastruktur Kota Tasikmalaya... Iklim Berinvestasi ... ... Kualitas Sumber Daya Manusia ... II-111 II-111 II-111 II-114 II-114 II-116 II-116 2.2 Evaluasi Kinerja... .. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022... . 2.3 Capaian Janji Politik ... . BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH... . II-126 II-177 III-1 III-2 III-2 III-2 III-5 III-7 III-8 III-13 III-19 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu... 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.2 Kinerja Pelaksanaan APBD... Pendapatan Daerah... Belanja Daerah... Pembiayaan Daerah... Rata-rata Pertumbuhan APBD... Neraca Daerah... ... 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ... | ii
3.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 Kerangka Pendanaan... Proyeksi Pendapatan dan Belanja... 3.3.1 Perhitungan Kerangka Pendanaan... 3.3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 3.3.3 Daerah... Kebijakan Umum Pendapatan Daerah... Kebijakan Umum Belanja Daerah... Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.. Proporsi Anggaran Pendapatan... Proporsi Penggunaan Anggaran... Analisa Pembiayaan Daerah... BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DAERAH... 4.1. Permasalahan Pembangunan... Aspek Geografi dan Demografi... Aspek Kesejahteraan Masyarakat... Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi... . Kesejahteraan Sosial... Seni Budaya dan Olahraga... Aspek Pelayanan Umum... Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar... Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar... Urusan Pemerintahan Pilihan... Urusan Fungsi Pemerintahan Penunjang... Aspek Daya Saing Daerah... Kemampuan Ekonomi Daerah... Iklim Investasi... Sumber Daya Manusia... 4.1.1 4.1.2 4.1.2.1 dan 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4 4.1.4 4.1.4.1 4.1.4.2 4.1.4.3 Isu Strategis... 4.2.1 4.2.1.1 4.2. Isu Strategis Internasional... Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan Ekonomi Global Masyarakat dan Ekonomi Perdagangan Bebas AFTA... Isu Strategis Nasional... Isu Strategis Provinsi Jawa Barat... Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar... Kabupaten Tasikmalaya... Kabupaten Ciamis... Kabupaten Garut... Kabupaten Banjar... Kabupaten Pangandaran... Isu Strategis Kota Tasikmalaya... Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)... Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)... Isu Strategis RPD... ... 4.2.1.2 ASEAN (MEA) 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.4.3 4.2.4.4 4.2.4.5 4.2.5 4.2.5.1 4.2.5.2 4.2.5.3 III-19 III-22 III-22 III-23 III-24 III-26 III-27 III-27 III-32 III-34 IV-1 IV-1 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-5 IV-7 IV-10 IV-11 IV-11 IV-11 IV-12 IV-12 IV-12 IV-13 IV-13 IV-14 IV-15 IV-19 IV-25 IV-26 IV-26 IV-27 IV-28 IV-29 IV-29 IV-29 IV-34 IV-39 | iii
BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN... 5.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005- 2025... ... 5.2. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap Keempat ... ... .. 5.3. Tujuan dan Sasaran... BAB VI STRATEGI, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH... . 6.1 KEBIJAKAN DAN ARAH Strategi dan Arah Kebijakan... Strategi Pembangunan Daerah... 6.1.1 6.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.. Prioritas Pembangunan Daerah ... . Program Pembangunan Daerah ... Penerapan Standar Pelayanan Minimum... 6.2 6.3 6.4 6.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (SDGs)... BAB VII BAB VIII BAB IX KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH... Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah... 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai 7.2 Kebutuhan Pendanaan... KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. PENUTUP... V-1 V-1 V-2 V-4 VI-1 VI-1 VI-1 VI-4 VI-26 VI-29 VI-29 VI-42 VII-1 VII-1 VII-3 VIII-1 IX-1 | iv
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya... Rata-rata suhu dan kelembaban udara tahun 2021.... Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Tasikmalaya, 2021... ... . Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya Tahun 2016... Jumlah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2021... Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021... Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2021... Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya Tahun 2021..... ... Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2017 - 2021... Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021... ... Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2016-2021... ... Peranan kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021... Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kota Tasikmalaya, 2017 - 2021... .. Perkembangan Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) Kota Tasikmalaya, 2017-2021... Perkembangan Kota Tasikmalaya 2017-2021... Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tasikmalaya, 2017-2021... . Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Tasikmalaya, 2017-2021... .. Tabel 2.18. Gambaran Umum Kesehatan... . Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya Tahun 2017- Tabel 2.19. 2021... Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021... . Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2017- 2021... Tabel 2.22. Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021... . Tabel 2.23. Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021... . Jumlah Murid Program Paket A, B dan C di Kota Tasikmalaya Tahun 2021... . Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 s.d. 2021... .. Tabel 2.4. Tabel 2.5. dan Pertumbuhan Penduduk Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Konsumsi Tabel 2.15. Pemerintah Tabel 2.16. Tabel 2.17. Tabel 2.20. Tabel 2.21. Tabel 2.24. Tabel 2.25. Hal. II-3 II-6 II-7 II-7 II-10 II-11 II-13 II-13 II-16 II-17 II-18 II-19 II-23 II-24 II-25 II-25 II-26 II-30 II-31 II-32 II-35 II-36 II-37 II-37 II-38 | v
Indikator Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2018- 2021... .. Indikator Pelayanan Urusan Kesehatan Tahun 2018-2021... .. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2021... Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2021... . Tabel 2.30. Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.31. Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021.. Tabel 2.32. Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2021... . Tabel 2.33. Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021... . Tabel 2.34. Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2018-2021... . Tabel 2.35. Capaian Indikator Kinerja Tata Bangunan Tahun 2018-2021... Tabel 2.36. Kondisi Bangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.26. Capaian Tabel 2.27. Capaian Tabel 2.28. Tabel 2.29. Tabel 2.37. Kondisi Jalan Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021... . Tabel 2.38. Kondisi Drainase Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.39. Capaian Realisasi KK yang berakses SPAL Tahun 2018 - 2021... . Tabel 2.40. Capaian Realisasi KK yang berakses Air Minum Tahun 2018 - 2021... . Tabel 2.41. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2021 Tabel 2.42. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.43. Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Walikota Tahun 2021... Tabel 2.44. Jumlah Perumahan yang Telah Serah dan Verifikasi Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.45. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.46. Kejadian Bencana Tahun 2017-2021... . Tabel 2.47. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2018 - 2021... . Tabel 2.48. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021 II-38 II-40 II-41 II-42 II-43 II-44 II-44 II-45 II-45 II-46 II-46 II-47 II-47 II-48 II-48 II-48 II-49 II-50 II-51 II-51 II-52 II-53 II-53 | vi
Tabel 2.49. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021... .. Tabel 2.50. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.51. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.52. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pangan Tahun 2018 - 2021 ... .. Tabel 2.53. Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.54. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2021..... .. Tabel 2.55. Pembebasan Lahan untuk RTH... . Tabel 2.56. Taman Kota Tasikmalaya Tahun 2022... Tabel 2.57. Perhitungan Indeks Kualitas Air Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021... .. Tabel 2.58. Indeks Kualitas Udara Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021... .. Tabel 2.59. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)... Tabel 2.60. Penanganan Pengaduan Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.61. Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2021... . Tabel 2.62. Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2021... .. Tabel 2.63. Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021... . Tabel 2.64. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil... Tabel 2.65. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-Elektronik Tahun 2021... .. Tabel 2.66. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat... ... Tabel 2.67. Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.68. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.69. Pembangunan Urusan Perhubungan Dari Tahun 2017-2021... . Tabel 2.70. Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas Tahun 2021... Tabel 2.71. Marka Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2021... .. Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya Tabel 2.72. Tahun 2021... .. II-54 II-54 II-55 II-55 II-56 II-56 II-57 II-58 II-59 II-59 II-60 II-60 II-62 II-62 II-63 II-63 II-64 II-65 II-66 II-66 II-68 II-68 II-69 II-69 | vii
Tabel 2.73. Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya... Tabel 2.74. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya Tahun 2021... Tabel 2.75. Guard Rail (Pagar Pengaman) Menurut Kondisinya Tahun 2021... Tabel 2.76. Cermin Tikungan Menurut Kondisinya Tahun 2021... .. Tabel 2.77. Pita Penggaduh Menurut Kondisinya Tahun 2021... .. Tabel 2.78. Ruang Parkir Pada Badan Jalan Tahun 2021... Terminal Angkutan Penumpang Tahun 2021... Tabel 2.79. Tabel 2.80. Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2021... .. Tabel 2.81. Realiasi Kegiatan Ijin Trayek Aktif dan Jumlah Kendaraan Lulus uji Dinas Perhubungan 2018-2021... Tabel 2.82. Data Trayek Angkutan Kota Tahun 2021... Tabel 2.83. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.84. Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2021 Tabel 2.85. Data Koperasi Bersertifikat NIK Per-Kecamatan... . Jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya Tabel 2.86. Berdasarkan Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2021... Tabel 2.87. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah... . Tabel 2.88. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Penanaman Modal... .. Tabel 2.89. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga... Tabel 2.90. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik... Tabel 2.91. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Persandian... Tabel 2.92. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.93. Data Cagar Budaya dan Kelompok Seni Kota Tasikmalaya Tahun 2021... . Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2021... .. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perpustakaan Tahun 2018 - 2021... Data Perpustakaan Kota Tasikmalaya Tahun 2021... Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kearsipan Tahun 2018 - 2021... .. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2017-2021... Tabel 2.99 Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perikanan... Tabel 2.100 Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tabel 2.94 Tabel 2.95 Tabel 2.96 Tabel 2.97 Tabel 2.98 Tasikmalaya... Tabel 2.101 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.102 Data Hotel di Kota Tasikmalaya Tahun ... .. Tabel 2.103 Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2021. Tabel 2.104 Kelompok Tani di Kota Tasikmalaya Tahun 2021... ... II-70 II-70 II-70 II-71 II-71 II-71 II-72 II-73 II-73 II-73 II-74 II-76 II-78 II-78 II-79 II-80 II-81 II-82 II-82 II-83 II-83 II-83 II-84 II-85 II-86 II-87 II-87 II-88 II-91 II-91 II-93 II-93 | viii
Tabel 2.105 Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2021... . Tabel 2.106 Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.107 Capaian Pelayanan Umum Urusan Perdagangan Tahun 2018 - 2022... Tabel 2.108 Jumlah Pasar Rakyat Tahun 2021... Tabel 2.109 Pusat Perbelanjaan di Kota Tasikmalaya... Tabel 2.110 Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan... Industri Kota Tabel 2.111 Perkembangan Potensi Komoditi Tasikmalaya Tahun 2018-2021... . Tabel 2.112 Perkembangan Jumlah Unit Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021... .. Tabel 2.113 Capaian Indikator Pelayanan Urusan Industri Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.114 Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.115 Capaian LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021... Nilai Kematangan/Maturitas Pengadaan Barang/Jasa Tabel 2.116 Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021... . Tabel 2.117 Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2018 - 2021... .. Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 - 2021... Tabel 2.119 Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Kepegawaian Tahun 2018 - 2021... . Tabel 2.120 Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 - 2021... Tabel 2.121 Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.122 Angka Konsumsi Perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun Tabel 2.118 2017 - 2021... . Tabel 2.123 Persentase Konsumsi Non Pangan perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021... . Tabel 2.124 Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.125 Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021 Tabel 2.126 Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018 - 2021... . Tabel 2.127 Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021... . Tabel 2.128 Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020... .. Tabel 2.129 Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020... . Tabel 2.130 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022... .. Tabel 2.131 Capaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.132 Capaian Kinerja Anggaran Per Program Tahun 2018 - 2021... .. II-94 II-97 II-97 II-100 II-101 II-101 II-102 II-102 II-104 II-105 II-105 II-105 II-107 II-108 II-109 II-110 II-110 II-111 II-111 II-112 II-112 II-113 II-113 II-114 II-114 II-116 II=127 II-131 | ix
Tabel 2.133 Realisasi Program Wirausaha Baru berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2021... .. Tabel 2.134 Daftar Lokasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Tasikmalaya Tahun 2021... .. Defisit/Surplus Riil Anggaran Kota Tasikmalaya... Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD... Neraca Pemerintah Kota Tasikmalaya Per 31 Desember Tahun 2016-2020... ... Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020... ... Proporsi Belanja Aparatur Terhadap Total Belanja Tahun 2017-2021... . Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017- 2021... Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023-2026... Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026... Isu Strategis Pembangunan Daerah Keselarasan Rencana (RPD) Kota Tasikmalaya, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN. Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026 ... .. Keselarasan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026... .. Keselarasan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ... Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan... . Arah Kebijakan Pembangunan (Tema Pembangunan)... Kebijakan Keselarasan Pembangunan... ... Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah RPD 2023-2026... Program Pembangunan Daerah... Penerapan Standar Pelayanan Minimal... Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Develpoment Goals (SDGs)... Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah... .. Penetapan Target Indikator Makro Kota Tasikmalaya... Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7. Tabel 3.8. Tabel 4.1. Pembangunan Daerah Tabel 5.1. Tabel 5.2. Tabel 5.3 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 6.3 Arah dan Strategi Tabel 6.4. Tabel 6.5. Tabel 6.6. Tabel 6.7. Tabel 7.1. Tabel 7.2. Tabel 8.1. Tabel 8.2. Tabel 8.3. Penetapan Kota Tasikmalaya... Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026... . Indikator Kinerja Utama II-180 II-180 III-7 III-9 III-14 III-18 III-25 III-26 III-29 III-33 IV-45 V-7 V-13 V-18 VI-6 VI-10 VI-11 VI-27 VI-29 VI-38 VI-43 VII-2 VII-4 VIII-2 VIII-3 VIII-7 | x
Tabel 8.4. Rencana Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026................. VIII-29 | xi
Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 1.3. Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4. Gambar 2.5. Gambar 2.6. Gambar 2.7. Gambar 2.8. Gambar 2.9. Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17 Gambar 2.18 Gambar 2.19 Gambar 2.20 Gambar 2.21 Gambar 2.22 Gambar 2.23 Gambar 2.24 Gambar 2.25 Gambar 2.26 Gambar 2.27 DAFTAR GAMBAR Tahapan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026... Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya ... ..... ... Hubungan RPD dan Renstra... Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Administratif Kota Tasikmalaya... ... ... Peta Topografi ... ... . Peta Morfologi Kota Tasikmalaya... Peta Rawan Bencana Kota Tasikmalaya... .. Perkembangan Demografi Kota Tasikmalaya 2013- 2019... Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2017- 2021... . Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional... .. Kabupaten Kemiskinan Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis... . Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2016-2021 (Persen)... .. Laju Kota Tasikmalaya2016 - 2021... .. LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016 - 2021... . LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2021... Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2017-2021... Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 (Year on year)... .. Perkembangan Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021... Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah ... ... Capaian Harapan Lama Sekolah... Indikator Ketenagakerjaan... Angka Partisipasi Kasar Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021... .. Angka Partisipasi Murni Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021... .. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021... Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Tahun 2021 Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2020 dan 2021... . Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2021... Persentase Penanganan Sampah Tahun 2017-2021.. Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2017-2021.. Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya... Penyusunan Dokumen Kota Tasikmalaya, Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | xii Hal. I-2 I-5 I-6 II-2 II-4 II-4 II-10 II-10 II-15 II-16 II-17 II-20 II-21 II-21 II-22 II-27 II-28 II-28 II-29 II-30 II-31 II-32 II-33 II-34 II-35 II-36 II-61 II-61 II-62 II-78
Gambar 2.28 Gambar 2.29 Gambar 2.30 Gambar 2.31 Gambar 2.32 Gambar 2.33 Gambar 2.34 Gambar 4.1 Gambar 5.1 Gambar 6.1 Perolehan Medali Cabang Olahraga Beprestasi Kota Tasikmalaya Tahun 2021... .. Produksi Padi Tahun 2013-2021... Produksi Hortikultura dan Perkebunan di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2021... .. Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2021... Produksi Telur Tahun 2014-2021... .. Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP... .. Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Tasikmalaya 2016-2020... .. Visi misi, arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024... .. Cascading Rencana dan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026... Identifikasi dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT... Tujuan Sasaran Faktor Internal II-81 II-94 II-95 II-95 II-96 II-99 II-115 IV-16 V-6 VI-2 | xiii
Grafik 3.1. Grafik 3.2. Grafik 3.3. Grafik 3.4. Grafik 3.5. Grafik 3.6. Grafik 3.7. Grafik 3.8. Grafik 3.9. Grafik 3.10. Grafik 3.11. DAFTAR GRAFIK Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021... .. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021... . Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2017- 2021... . Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017-2021... . Target dan Realisasi Belanja Tahun 2017-2021... . Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017-2021... .. Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017- 2021... . Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017- 2021... . Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2017- 2021... . Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2017-2021... . Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2017-2021. | xiv Hal. III-3 III-4 III-4 III-5 III-6 III-6 III-7 III-23 III-24 III-24 III-25
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2026 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Adapun tujuan Pembangunan Daerah menurut Pasal 258 Ayat (1) adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui proses pembangunan yang diawali dengan tahapan perencanaan. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan berakhirnya periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya pada tahun 2022, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 2024. Sehingga Pada masa transisi ini, jika dipandang dari sisi perencanaan, maka Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam Perencanaan Tahunan Atau RKPD Tahun 2023 Terjadi "Kekosongan". Untuk menjembatani hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2021 telah menerbitkan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023- 3026. I - 1
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun melalui berbagai tahapan, analisis, konsultasi publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun tahapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut: Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025. RPD ini merupakan tahapan ke-4 dari 4 (empat) tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025. Tahap ke-4 ini masih melanjutkan pencapaian tahap ke-3, yaitu Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat, dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas perdagangan dan pembangunan di sektor lainnya, seperti kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan dan lingkungan hidup. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tasikmalaya, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Oleh karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan target indikator-indikator kedepan seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Indeks Daya Beli, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, Indeks gini dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. I - 2
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20154 Nomor 80); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan I - 3
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8); 21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata (Lembaran Daerah Kota Cara Perencanaan Pembangunan Daerah Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93); 23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133); 24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170); 25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178); 26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 I - 4
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7); 27. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023- 2026 memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis serta politis sebagai berikut: 1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan untuk mengisi kekosongan RPJMD Kota Tasikmalaya sehubungan dengan berakhirnya RPJMD periode 2017-2022 dan belum adanya Kepala Daerah Definitif hasil Pemilukada. 2. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2023-2026. 3. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Tahunan Daerah. 4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi. 5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 4 (empat) tahun. 6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan. Adapun hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 20 5 1 TAHUN RPJPN PEDOMAN RPJMN DIJABARKAN RKP PEDOMAN RAPBN DI D PEDOMAN RENSTRA U C A D I N A D DIACU PEDOMAN RENJA RPJPD PEDOMAN RPJMD DIJABARKAN RKPD PEDOMA RAPBD DI DI PEDOMAN RENSTRA U C A D I N A D PEDOMAN DIACU RENJA RPJPD PEDOMAN RPD DIJABARKAN RKPD PEDOMAN RAPBD PEDOMAN DIACU RENSTRA PEDOMAN RENJA Gambar 1.2. Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya I - 5
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya berpedoman pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 serta Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. RPD Gambar 1.3. Hubungan RPD dan Renstra Selanjutnya, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 harus memperhatikan: 1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. 2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tasikmalaya sampai tahun 2025. 3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. 4. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. 5. Isu-isu strategis yang berkembang. 6. Kebijakan nasional 7. Regulasi yang berlaku. 1.4. Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023- 2026 disusun dengan maksud untuk menyusun dan menjabarkan arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka Panjang serta memberikan gambaran tentang kerangka perekonomian daerah dan pendanaan pembangunan daerah jangka menengah. Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah: 1. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; I - 6
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana penganggaran; 3. Memberikan instrumen dan indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah; 4. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Tasikmalaya; 5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN latar belakang, dasar hukum Bab penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan. ini menjelaskan tentang BAB II GAMBARAN UMUM Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Tasikmalaya secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang disajikan diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas riil atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Bab ini menyajikan mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kota Tasikmalaya untuk jangka menengah. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan yang diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 4 tahun mendatang. (empat) BAB V TUJUAN DAN SASARAN Bab Tasikmalaya untuk kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. ini menjelaskan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS I - 7
BAB VII BAB VIII BAB IX Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selanjutnya dijabarkan oleh program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). PENUTUP I - 8
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota Kota Tasikmalaya terletak antara 108008'38" BT-108024'02" BT dan antara 7010' LS-7026'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur ber Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah : a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis; b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang seluas 17.156,20 hektar dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1. II - 1
Sumber: RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 Gambar 2.1. Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Tasikmala Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 II - 2
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.1.2. Topografi Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl. Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran. Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat Gambar 1.2). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.1 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya. Tabel 2.1. Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya Kelas Lereng Luas (Hektar) % Luas 0 - 2 % 5.372,15 29,16 2 - 5 % 4.574,18 24,83 5 - 15 % 4.882,58 26,50 15 - 25 % 1.543,24 8,38 25 -40 % 1.799,53 9,77 >40 % 250,36 1,36 Total 18.422,04 100,00 Sumber : Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017 II - 3
Sumber : Data BIG (diolah), 2017. Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Tasikmalaya Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Gambar 2.3. Peta Morfologi Kota Tasikmalaya II - 4
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.1.3. Geologi Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin. Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir- gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan. 2.1.1.4. Hidrologi dan Hidrogeologi Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata- rata bulanan sebesar 17 m3/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m3/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m3/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m3/hari. Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m3. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m3/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibanjaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (6.000 m3/detik). Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari. Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang II - 5
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping. 2.1.1.5. Klimatologi Pada tahun 2021 suhu udara rata-rata di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 24,90C. dengan suhu terendah sebesar 17,40C yang terjadi pada bulan Januari dan tertinggi sebesar 17,40C terjadi pada bulan Maret dan April sebesar 33,00 0C dengan kelembaban udara rata-rata 84,1% pada bulan April. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.2. Rata-rata suhu dan kelembaban udara Tahun 2021 Bulan Month Suhu/Temperature (0C) Minimum Rata-rata Maksimum Average Maximum Kelembaban/Humidity (%) Minimum Rata-rata Maksimum Average Maximum Januari/January 17,4 24,9 32,0 62 Februari/February 20,4 24,3 32,8 63 Maret/March 20,4 25,3 33,0 61 April/April 20,4 25,5 33,0 60 Mei/May 19,0 25,4 32,2 64 Juni/June 20,4 25,2 32,6 65 Juli/July 19,0 25,1 32,0 65 Agustus/August 19,0 24,4 31,6 71 September/September 19,4 24,4 31,4 70 Oktober/October 20,0 24,9 31,6 72 November/November 20,0 24,7 31,6 78 Desember/December 20,0 25,1 32,0 73 Rata-rata/Average 19,6 24,9 32,2 67,1 84,1 92,5 Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022. Curah hujan paling tinggi selama tahun 2021 terjadi pada bulan Novemberyaitu 32 mm3 dan paling rendah terjadi pada bulan April, Mei Juli yaitu 1 mm3. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 24 hari. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. II - 6
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Bulan Month (1) Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm) Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day) Januari/January Februari/February Maret/March April/April Mei/May Juni/June Juli/July Agustus/August September/September Oktober/October November/November Desember/December Rata-rata/Average 8 2 5 1 1 3 1
2 2 4 4 3 2 Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022. 22 17 22 12 9 12 8 - 20 10 27 19 14,83 2.1.1.6. Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan Penggunaan lahan Kota Tasikmalaya didominasi lahan sawah sebesar 35,246%, permukiman sebesar 28,646% dan hutan sebesar 19,382%. Berikut rincian penggunaan lahan kota Tasikmalaya. Tabel 2.4. Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya Penggunaan Lahan Hektar Luas % Bangunan Industri 58,57 0,318 Bangunan Pemerintahan 10,70 0,058 Danau/Situ 50,56 0,27 Empang 263,30 1,42 Fasilitas Peribadatan 0,87 0,005 Hutan 3570,56 19,382 Kawasan Pariwisata 4,78 0,026 Ladang 217,18 1,179 Lahan Tidak Terbangun 697,38 3,786 Lapangan 17,21 0,093 Pasar 14,30 0,078 Pemakaman 24,88 0,135 Permukiman 5277,20 28,646 Sawah 6493,10 35,246 Semak Belukar 141,22 0,767 Sungai Terminal 82,05 7,69 0,445 0,042 II - 7
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Penggunaan Lahan Hektar Luas % Jumlah 18.422,04 100,00 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana Ppotensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah. Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras. Ada beberapa zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut: 1. Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Bawah G. Galunggung dan Kipas Lahar Gunungapi Tua berupa lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa sawah, kolam, semak belukar, perkebunan campuran, bangunan, pekarangan, jalan, jalur hijau, ladang, dan sebagian landasan pacu. Potensi bencana gempa bumi dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,68 g. Tingkat risiko yang dapat terjadi setara intensitas VIII-IX MMI; 2. Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45 % wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari Lereng Kipas Tengah G. Galunggung dan Lereng Kipas Bawah G. Galunggung serta Perbukitan Bergelombang berupa kaki gunung berlereng 10º- 15º hingga landai. Pengunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, danau, hutan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan lain, pertambangan Galian C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman, tegalan dan sebagian landasan pacu (bagian selatan). Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif sedang dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,49 g; II - 8
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 3. Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu. Zona ini memiliki bentang alam terdiri dari lembah Gunung Cibeureum dan Kipas tengah G. Galunggung berupa lereng perbukitan dan lembah alur sungai. Penggunaan lahan pada zona ini berupa bangunan, jalan, jalur hijau, kolam, ladang, lahan terbuka, makam, objek wisata, pekarangan, perkebunan campuran, perkebunan pertambangan golongan C, rel kereta api, sawah, semak belukar, sungai, taman dan tegalan. Potensi bencana gempa bumi di zona ini berupa guncangan tanah relatif rendah dengan percepatan dipermukaan tanah (PGA) adalah 0,35 g. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk ketiga zona tersebut adalah rekayasa lahan sebelum dilakukan pembangunan (pengerasan dan pengeringan lahan dll), menghindari lereng sungai dan tebing yang terjal berpotensi longsor (pembangunan diluar zona sepadan gawir sungai dan gawir tebing minimal 3-5 meter), pembuatan tanggul/terasering pada tebing dan tepi sungai yang terjal sebagai penahan longsor. Selain itu bangunan harus berkontruksi tahan gempa (anti seismik) dan di desain tata letaknya yang aman terhadap bencana gempa. Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal >45°. Sungai-Sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuhan tanah penutup, jatuhan bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuhan atau runtuhan bongkah breksi dan lava. Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1 : 50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Potensi bencana gunungapi tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun II - 9 lain,
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan srta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar). Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Kota Tasikmalaya 2.1.1.8. Kondisi Kependudukan 1. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk di Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 0,2 % per tahun, bahkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan kenaikan sebesar 1,20 %. Berikut ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2013-2021. Tabel 2.5. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2021 Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan (%) 2013 651.676 0,54 2014 654.794 0,48 2015 657.477 0,41 2016 659.606 0,32 2017 661.404 0,27 2018 662.723 0,20 2019 663.517 0,12 2020 716.155 1,20 2021 723,920 0,81 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022. II - 10
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2013-2021 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini : Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2021 740.000 720.000 723920 716.155 1,20% 1,40% 1,20% 700.000 1,00% 680.000 660.000 640.000 620.000 600.000 651.676 654.794 657.477 659.606 661.404 662.723 663.517 0,54% 0,48% 0,41% 0,32% 0,27% 0,02% 0,12% 0,81% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Series1 Series2 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah, 2022. Gambar 2.5. Perkembangan Demografi Kota Tasikmalaya 2013-2021 Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebanyak 723.920 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 367.563 jiwa dan perempuan sebanyak 356.358 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mangkubumi, yaitu sebanyak 98.810 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Purbaratu sebanyak 44.850 jiwa. Berikut Tabel 1.2 menyajikan distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021, sebagai berikut : Tabel 2.6. Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Kecamatan Penduduk (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km2 Rasio Jenis Kelamin Kawalu 97,59 13,48 2.305 105,57 Tamansari 78,25 10,81 2.115 104,74 Cibeureum 69,06 9,54 3.755 102,51 Purbaratu 44,85 6,20 3.551 104,36 Tawang 60,81 8,40 8.801 99,65 Cihideung 72,73 10,05 13.345 101,60 Mangkubumi 98,81 13,65 4.119 102,82 Indihiang 58,39 8,07 5.377 102,25 Bungursari 61,55 8,50 3.493 103,50 Cipedes 81,88 11,31 9.057 103,44 Kota Tasikmalaya 723,92 100,00 3.930 103,14 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, data diolah ,2022. II - 11
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2021 berada di Kecamatan Mangkubumi kemudian Kecamatan Kawalu. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya tahun 2021 mencapai 3.930 jiwa/km2 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Cihideung sebesar 13.345 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tamansari sebesar 2.115 jiwa/km2. Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mangkubumi dengan penduduk sebanyak 98.810 jiwa pada tahun 2021 atau sekitar 13,48 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya, diikuti oleh Kecamatan Kawalu yang hampir setara yaitu sebanyak 97.590 jiwa 13,48 persen dan Kecamatan Cipedes 81.880 jiwa 11,31 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu yaitu sebanyak 44.850 jiwa, atau 11,31 persen dari total penduduk Kota Tasikmalaya. Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Tasikmalaya terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan- kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tawang 8.801 jiwa/km² pada tahun 2021, Kecamatan Cihideung 13.345 jiwa/km2 dan Kecamatan Cipedes 9.057 jiwa/km2. Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 2.115 jiwa/km² hingga 5.337 jiwa/km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 7 kecamatan lainnya. 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,27 sampai dengan 103,14 untuk kurun waktu tahun 2016-2021. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 103 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin. Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tahun Laki-laki Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki +Perempuan Sex Ratio 2016 Jumlah 331.885 % 50,32 Jumlah 327.721 % 49,68 659.606 101,27 2017 332.579 50,28 328.825 49,72 661.404 101,14 II - 12
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2018 333.102 50,26 329.621 49,74 662.723 101,05 2019 333.321 50,24 330.196 49,76 663.517 100,95 2020 363.740 50,79 352.415 49,21 716.155 103,21 2021 367.563 50,77 356.358 49,22 723.921 103,14 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021. Data Penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2021 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut : Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 KELOMPOK UMUR (1) LAKI-LAKI (2) JENIS KELAMIN PEREMPUAN (3) TOTAL (4) 0 - 4 31.122 29.643 60.765 5 - 9 28.591 27.493 56.084 10 - 14 31.819 29.646 61.465 15 - 19 31.604 30.012 61.616 20 - 24 30.414 29.696 60.110 25 - 29 29.910 28.634 58.544 30 - 34 29.274 27.652 56.926 35 - 39 27.662 26.352 54.014 40 - 44 26.324 24.577 50.901 45 - 49 23.455 22.803 46258 50 - 54 20.341 20.322 40.663 55 - 59 17.764 17.805 35.569 60 - 64 13.605 13.779 27.384 65 - 69 10.425 10.685 21.110 70 - 74 6.089 6.817 12.906 75 + 5.341 6.499 11.840 JUMLAH 363.740 352.415 716.155 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Tasikmalaya paling tinggi berada pada usia produktif. Hal tersebut menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah motor penggerak utama pembangunan. 3. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah, dapat teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. II - 13
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011- 2031 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu : a) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa; b) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum. Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi: peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; pelestarian kawasan cagar budaya; dan penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota. b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi: pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut : a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, meliputi: kawasan pusat kota; kawasan peruntukan industri dan pergudangan; kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari; kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari; b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan, meliputi : kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu. c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 II - 14
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak. Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut: Indeks Pembangunan Manusia 85 80 79,20 79,54 79,89 80,23 80,52 75 70 71,51 68,56 67,35 72,03 69,69 67,41 72,84 71,37 67,77 73,04 70,93 68,46 73,31 70,78 69,12 65 60 2017 2018 2019 2020 2021 IPM Indeks kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Daya Beli Gambar 2.6. Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa IPM Kota Tasikmalaya terus mengalami kenaikan yaitu 71,51 poin pada tahun 2017 meningkat menjadi 73,31 poin pada tahun 2021. Adapun untuk masing-masing unsur IPM, Indeks Kesehatan dari 79,20 poin pada tahun 2017 menjdai 80,52 poin pada tahun 2021, Indeks Pendidikan 67,35 pada tahun 2017 menjadi 69,12 poin poin pada tahun 2020, serta Indeks Daya Beli dari 68,56 poin pada tahun 2017 menjadi 70,78 poin pada tahun 2021. Dari ketiga komponen penghitungan IPM yang mengalami penurunan hanya Indeks daya beli, hal ini diakibatkan oleh terjadinya pandemic Covid-19. 2. Kemiskinan Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan. II - 15
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.9. Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2017-2021 Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Tingkat Kemiskinan (%) (P0) Penduduk Miskin (ribu orang) Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita) Kedalaman Kemiskinan (P1) Keparahan Kemiskinan (P2) 14,80 97,85 416,837 2.01 0.42 12,97 13,13 86,13 89,46 447,008 457.899 470.150 480.341 12,71 84,22 11,60 76,98 1,52 0,31 1,98 0,53 1,75 0,39 2,41 0,69 Sumber : BPS RI, 2022. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 13,13% pada tahun 2021. Capaian ini masih di atas kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut. 15,6 14,8 12,71 12,97 11,24 10,12 10,84 9,66 9,85 9,22 11,6 9,12 10,19 10,34 10,14 2017 2018 2019 2020 2021 Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nasional Gambar 2.7. Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah tetangga yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis maka dapat dilihat pada gambar berikut. II - 16
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 14,8 12,71 12,97 13,13 10,84 8,2 9,85 7,22 11,6 9,12 6,65 10,34 7,62 11,15 7,97 2017 2018 2019 2020 2021 Kota Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Gambar 2.8. Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 16.751,10 Milyar pada tahun 2016 dan menjadi 22.845,56 pada tahun 2021. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.11. dan tabel 2.12. Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah) Lapangan Usaha/Industry 2016 2017 2018 2019 2020 x 2021 x x (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 931,1 959,7 1 011,2 1 054,8 1 079,4 1 100,18 B Pertambangan dan 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,91 Penggalian C Industri Pengolahan 2 359,7 2 523,8 2 783,3 3 067,4 3 051,3 3 159,59 D Pengadaan Listrik dan Gas 2,1 2,6 2,8 3,0 2,9 2,99 E Pengadaan Air; Pengelolaan 61,0 68,2 76,6 82,8 90,7 96,31 Sampah, Limbah, dan Daur Ulang F Konstruksi 2 603,1 2 859,7 3 175,1 3 474,5 3 341,1 3 700,54 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 3 819,3 4 148,8 4 493,5 4 944,1 4 719,3 4 954,11 H Transportasi dan Pergudangan 1 610,3 1 764,3 1 942,1 2 084,4 2 028,6 2 072,51 I Penyediaan Akomodasi dan 782,1 887,0 1 008,5 1 150,6 1 148,6 1 209,65 J K Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi 510,8 1 835,3 576,6 2 005,5 624,4 2 166,2 685,2 2 245,5 915,2 2 201,9 978,57 2 396,31 II - 17
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Lapangan Usaha/Industry 2016 2017 2018 2019 2020 x 2021 x x (1) Real Estat M,N Jasa Perusahaan L O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (2) 254,1 159,6 791,1 (3) 283,6 178,0 826,1 (4) 317,7 203,8 864,9 (5) 351,7 250,7 897,8 (6) 360,6 222,2 895,5 (7) 397,89 240,39 921,48 P Q R,S,T, U Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya 301,1 330,4 398,2 348,0 372,5 459,9 389,0 414,1 502,8 444,9 468,2 543,7 483,9 501,0 545,5 511,52 547,86 553,75 Produk Domestik Bruto 16 751,1 18 266,0 19 977,6 21 750,9 21 589,5 22 845,56 Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022. Keterangan : * Angka sementara ** Angka Sangat Sementara Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah) Lapangan Usaha/Industry 2016 2017 2018 2019 2020 x 2021 x x (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A B C Pertanian, Kehutanan, dan 641,3 Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 1,3 1 829,6 645,8 1,2 1 908,7 644,6 1,3 2 038,7 644,5 1,3 2 196,0 658,9 1,3 2 153,5 660,75 1,36 2 194,62 D Pengadaan Listrik dan Gas 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 1,68 E Pengadaan Air; Pengelolaan 46,6 Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 49,4 52,1 54,7 59,6 63,01 F Konstruksi 1 973,9 2 138,9 2 296,0 2 436,9 2 333,3 2 475,68 G Perdagangan Besar dan E Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3 217,5 3 411,5 3 567,9 3 812,4 3 575,0 3 681,31 H I Transportasi dan P Penyediaan Akomodasi dan 613,7 Makan Minum 1 275,3 d / 1 352,6 667,5 1 459,4 724,8 1 543,2 781,5 1 435,1 753,5 1 439,91 771,50 J K L Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat M,N Jasa PerusahaanActivities O P Q Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Activities 498,0 1 365,8 216,1 138,3 557,1 239,2 266,1 552,0 1 418,8 237,2 151,1 560,9 261,9 290,8 596,8 1 483,5 261,4 165,1 565,0 280,0 314,9 651,2 1 499,5 285,2 182,2 585,4 294,0 347,7 869,8 1 470,0 290,4 156,6 579,3 306,5 361,1 932,45 1 552,58 319,77 168,53 591,46 314,93 386,04 II - 18
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Lapangan Usaha/Industry 2016 2017 2018 2019 2020 x 2021 x x (1) R,S,T,U Jasa LainnyaActivities Produk Domestik Bruto (2) 344,0 (3) 378,2 13 225,2 14 027,9 (4) 405,8 14 859,1 (5) 428,8 15 746,1 (6) 424,4 (7) 425,66 15 430,0 15 981,25 Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022. 4. Struktur Perekonomian Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.13. Tabel 2.12. Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (Persen) Lapangan Usaha/Industry 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A B C D (2) Pertanian, Kehutanan, dan 5,56 Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas/ (1) 0,01 14,09 0,01 (3) 5,25 0,01 13,82 0,01 (4) 5,06 0,01 13,93 0,01 (5) 4,85 0,01 14,10 0,01 (6) 5,00 0,01 14,13 0,01 (7) 4,82 0,01 13,83 0,01 0,36 E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Ulang D Konstruksi Perdagangan Besar dan E Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan 4,67 Makan Minum Informasi dan Komunikasi 3,05 10,96 Jasa Keuangan dan i/ A 1,52 Real Estat 0,95 M,N Jasa Perusahaan 4,72 F G 15,54 22,80 H 9,61 I J K L O P Q R,S,T, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya Produk Domestik Bruto 1,80 1,97 2,38 100.00 0,37 15,66 22,71 9,66 4,86 3,16 10,98 1,55 0,97 4,52 1,91 2,04 2,52 100.00 0,38 15,89 22,49 9,72 5,05 3,13 10,84 1,59 1,02 4,33 1,95 2,07 2,52 100.00 0,38 15,97 22,73 9,58 5,29 3,15 10,32 1,62 1,15 4,13 2,05 2,15 2,50 100.00 0,42 15,48 21,86 9,40 5,32 4,24 10,20 1,67 1,03 4,15 2,24 2,32 2,53 100.00 0,42 16,20 21,69 9,07 5,29 4,28 10,49 1,74 1,05 4,03 2,24 2,40 2,42 100.00 Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Kota Tasikmalaya, 2022. II - 19
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Selama lima tahun terakhir (2016-2021) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada periode lima tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2016 s.d. 2021 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2016 s.d 2021 dapat digambarkan sebagai berikut: 22,8 22,71 22,49 22,76 21,86 20 15 15,54 14,07 15,66 13,78 15,89 13,93 15,97 14,09 15,48 14,13 10 10,96 10,98 10,84 10,32 10,2 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Konstruksi Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Gambar 2.9. Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2016-2020 (Persen) Empat besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2021, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,69 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 16,20 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 13,83 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,49 persen. 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana tahun 2016- 2021, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada pertumbuhan diatas 6% namun pada tahun 2018 mengalami perlambatan dengan mencapai angka 5,94% namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 5,97% . Namun seiring dengan terjadinya pandemic covid-19, sektor ekonomi mengalami pelambatan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. II - 20
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 LPE Kota Tasikmalaya 8 6,91 6 6,07 5,94 5,97 4 3,57 2 0 2 2016 2017 2018 2019 2020 -2,01 2021 4 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya 2016 - 2021 Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2020 lebih baik. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional. 8 LPE Kota Tasikmalaya, LPE Jawa Barat dan LPE Nasional 5,94 6,91 6 4 5,66 5,03 6,07 5,33 5,07 5,17 5,66 5,97 5,07 5,02 3,69 3,57 2 3,43 0 2 2016 2017 2018 2019 2,07 2020 -2,01 -2,44 2021 4 LPE Kota Tasikmalaya LPE Provinsi Jawa Barat LPE Nasional Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Gambar 2.11. LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016 - 2021 Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya dapat dlihat pada gambar berikut. II - 21
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 LPE Kota Tasikmalaya, LPE Kab.Tasikalaya dan LPE Kab.Ciamis 8 6 6,91 5,91 5,95 6,07 5,94 5,7 5,44 5,97 5,38 5,43 4 5,99 5,21 3,66 2 0 0,14 2 2015 2016 2017 2018 2019 0,98 2020 -2,01 2021 4 Kota Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Gambar 2.12. LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2021 6. PDRB Menurut Penggunaan a. Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi akhir rumah tangga dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku), maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017, setiap rumah tangga di Kota Tasikmalaya menghabiskan dana sekitar 13.354,04 milyar rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 14.502,89 miliar rupiah (2018), 15.710,37 miliar rupiah (2019), 15.559,84 miliar rupiah (2020) dan 15.915,40 miliar rupiah (2021). Selama periode 2017-2021, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB mengalami fluktuasi, 3,57 II - 22
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 yaitu 73,11 persen (2017); 72,60 persen (2018); 72,22 persen (2019), 72,07 persen (2020) dan 69,66 persen (2021). Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 73,11 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 69,66 persen. Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010), konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 4,82 persen s.d. 4,88 persen, namun pada tahun 2020 dan 2021 turun -2,45 persen dan 0,69. Sedangkan konsumsi per kapita penduduk Kota Tasikmalaya tumbuh antara 4,54 persen s.d. 4,75 persen, namun untuk tahun 2020 dan tahun 2021 turun -2,52% dan -7,62. Tabel 2.13. Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Kota Tasikmalaya, 2017 - 2021 TAHUN URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (4) (5) (6) (7) (8) Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp) a. ADHB 13.354,04 14.502,89 15.710,37 15.559,84 15.915,40 b. ADHK 9.435,73 9.879,99 10.361,74 10.107,68 10.177,77 Proporsi terhadap PDRB (persen) Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Juta Rp) 73,11 72,60 72,22 72,07 69,66 a. ADHB 20,19 21,88 23,68 23,43 21,98 b. ADHK 14,27 14,91 15,62 15,22 14,06 Pertumbuhan (persen) a. Konsumsi RT 4,82 4,71 4,88 2,45 0,69 b. Konsumsi Perkapita 4,54 4,50 4,75 2,52 7,62 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022. b. Konsumsi Lembaga Non Profit Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup. Tabel 2.14. Perkembangan Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) Kota Tasikmalaya, 2017-2021 II - 23
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TAHUN URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (4) (5) (6) (7) (8) Konsumsi LNPRT (Miliar Rp) a. ADHB 398,24 477,62 519,37 508,27 523,52 b. ADHK 306,10 347,06 362,56 350,78 356,67 Proporsi terhadap PDRB (persen) 2,18 2,39 2,39 2,35 2,28 Pertumbuhan (persen) 4,54 13,38 4,47 3,25 1,68 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Total konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2017- 2021 mengalami fluktuasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2017 konsumsi LNPRT sebesar 398,24 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 447,62 miliar rupiah (2018), 519,37 miliar rupiah (2019), 508,27 miliar rupiah (2020) dan 523,52 miliar rupiah (2021). Pertumbuhan konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berfluktuasi, berturut-turut sebesar 4,54 persen (2017), 13,38 persen (2018), 4,47 persen (2019), -3,24 persen (2020) dan 1,68 persen (2021). c. Konsumsi Akhir Pemerintah Secara total, konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.229,88 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 2.270,74 miliar rupiah (2018), 2.435,33 miliar rupiah (2019), 2.463,08 miliar rupiah (2020) dan 2,483,17 miliar rupiah (2021). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. II - 24
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.15. Perkembangan Konsumsi Pemerintah Kota Tasikmalaya 2017-2021 TAHUN URAIAN (1) 2017 (2) 2018 (3) 2019 (4) 2020 (5) 2021 (6) Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp) a. ADHB 2.229,88 2.270,74 2.435,33 2.463,08 2.483,17 b. ADHK 1.439,57 1.429,28 1.515,98 1.510,16 1.497,68 Proporsi terhadap PDRB (persen) 12,21 11,37 11,19 11,41 10,86 Konsumsi Pemerintah Perkapita (Juta Rp) a. ADHB 3,37 3,43 3,67 3,71 3,43 b. ADHK 2,18 2,16 2,28 2,27 2,07 Pertumbuhan (persen) a. Konsumsi Pemerintah 6,67 (0,71) 6,07 0,38 1,91 b. Konsumsi Pemerintah Perkapita 6,38 (0,91) 5,94 0,45 0,56 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi capital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Tabel 2.16. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tasikmalaya, 2017-2021 URAIAN (1) 2017 (2) 2018 (3) TAHUN 2019 (4) 2020 (5) 2021 (6) PMTB (Miliar Rp) a. ADHB 5.901,59 6.519,97 7.121,01 6.844,41 7.573,28 b. ADHK 4.433,46 4.749,10 5.029,51 4.800,18 5.095,88 Proporsi PDRB (persen) Struktur PMTB (persen) a. Bangunan b. Non Bangunan terhadap 32,31 96,41 3,59 32,64 96,59 3,41 32,73 96,76 3,24 31,70 97,12 2,88 33,14 97,21 2,79 II - 25
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 URAIAN (1) 2017 (2) 2018 (3) TAHUN 2019 (4) 2020 (5) 2021 (6) Pertumbuhan (persen) 8,18 7,12 5,90 4,58 6,16 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 e. Perubahan Inventori Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok). Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya. Tabel 2.17. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Tasikmalaya, 2017-2021 URAIAN (1) 2017 (2) 2018 (3) TAHUN 2019 (4) 2020 (5) 2021 (6) Inventori (Miliar Rp) a. ADHB 690,91 733,24 752,84 293,91 149,56 b. ADHK 438,44 442,04 447,57 167,52 83,41 Proporsi terhadap PDRB (persen) 3,78 3,67 3,46 1,36 0,006 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Pada tahun 2017, perubahan inventori Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku sebesar 690,91 miliar rupiah. Pada tahun-tahun selanjutnya II - 26
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 menjadi sebesar 733,24 miliar rupiah (2018), 752,84 miliar rupiah (2019), 293,91 miliar rupiah (2020) dan -149,56 miliar rupiah (2021). Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi. yaitu 3,78 persen (2017), kemudian menurun pada tahun 2018 hingga 2020, nilainya masing-masing sebesar 3,67 persen (2018), 3,46 persen (2019), 1,36 persen (2020) dan -0,006 persen (2021). 7. PDRB Perkapita PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya tahun 2020 sebesar Rp.32,51 juta mengalami penurunan sebesar -0,01%, bila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar Rp.32,79 juta. Penurunan PDRB Perkapita ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi covid-19, berikut capaian dari tahun 2016-2020. PENDAPATAN PERKAPITA BERDASARKAN ADH BERLAKU 35 30 27,7 30,32 32,79 32,51 31,56 25 20 15 10 9,1 9,46 8,15 5 0 0,01 0,03 5 2017 2018 2019 2020 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Pertumbuhan (%) Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2022. Gambar 2.13. Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2017-2021 8. Inflasi Angka inflasi Kota Tasikmalaya terus mengalami penurunan, pada tahun 2017 inflasi berada pada angka 3,98 selanjutya terus menurun menjadi 2,23 pada tahun 2018 dan terakhir pada tahun 2021 inflasi sebesar 1,17. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.16. II - 27
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 INFLASI 3,98 2,3 1,72 1,61 1,17 2017 2018 2019 2020 2021 . Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Gambar 2.14. Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 (Year on year) 9. Indeks Gini Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius. Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada grafik berikut. INDEKS GINI 0,422 0,414 0,390 0,366 0,360 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022. Gambar 2.15. Perkembangan Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 II - 28
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial 2.1.2.2.1. Pendidikan 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya sebesar 9,03 tahun meningkat menjadi 9,52 tahun pada tahun 2021 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,52 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut: Rata-rata Lama Sekolah 9,6 9,5 9,4 9,52 9,3 9,2 9,33 9,1 9 8,9 9,03 9,04 9,13 8,8 8,7 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Gambar 2.16. Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya berkisar pada 13,4 tahun sampai 13,46 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Capaian Harapan Lama Sekolah di Kota Tasikmalaya secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut: II - 29
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Harapan Lama Sekolah 13,46 13,45 13,44 13,42 13,41 2017 2018 2019 2020 2021 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022. Gambar 2.17. Capaian Harapan Lama Sekolah 2.1.2.2.2. Kesehatan Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2017-2021 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.18. Gambaran Umum Kesehatan No. Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 2.1. 2.2. Angka Usia Harapan Hidup(thn) Persentase balita gizi buruk (%) 71,48 0,21 71,70 0,38 71,93 0,54 72,35 1,02 72,34 0.82 2.3. 2.4. 2.5. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) Prevalensi Stunting (persen) 116,75 101,00 80,00 162,25 303,87 6,09 5,72 5,29 6,15 8,5 12,3 11,00 10,50 20,10 14,81 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.2.2.3. Ketenagakerjaan Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Capaian rasio penduduk yang bekerja di Kota Tasikmalaya tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut: II - 30
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Ketenagakerjaan 100 93,11 93,15 93,25 92,01 92,34 80 60 40 63,88 62,75 65,38 66,54 65,75 20 6,89 6,85 6,75 7,99 0 7,66 2017 2018 2019 2020 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka Partisipasi Angkatan Kerja Rasio Penduduk yang Bekerja Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022. Gambar 2.18. Indikator Ketenagakerjaan Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 0,33% yaitu dari 7,99% pada tahun 2020, menjadi 7,66 pada tahun 2021. 2.1.2.2.4. Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah. Tabel 2.19. Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya Tahun 2017-2021 Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah grup kesenian (buah) 189 173 173 173 173 Jumlah gedung (unit) 1 1 1 1 1 Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2022. Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2017 sampai dengan 2018, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sekitar 2 sampai 3 klub. Sementara jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk hanya sekitar 0,6 gedung, artinya gedung olahraga masih kurang. II - 31
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.20. Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah klub olahraga (buah) 260 260 260 260 260 Jumlah gedung olahraga (unit) 71 71 71 71 71 Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2022. Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan 1. Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK didefinisiakn sebagai jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Secara umum, persentase APK di Kota Tasikmalaya terhitung cukup tinggi. Capaian APK Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut: Angka Partisipasi Kasar 120 99,59 105,28 109,13 107,34 100 80 92,21 95,29 97,28 96,6 60 53,29 55,82 51,18 40,48 40 20 0 2017 2018 2019 2020 2021 APK PAUD APK SD APK SMP Sumber : Dinas Pendidkan Kota Tasikmalaya, 2022. Gambar 2.19. Angka Partisipasi Kasar Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021 II - 32
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 APK pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada APK PAUD menjadi sebesar 51,18 persen dari tahun 2019 sebesar 55,82 persen, hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,46 persen. Demikian halnya di tahun 2021 kembali terjadi penurunan kembali sebesesar 4,46 persen, menjadi 40,48 persen. Penurunan pun terjadi pada APK SD dan SMP, tahun 2021 APK SD sebesar 96,6 artinya turun sebesar 0,68 persen dari tahun sebelumnya, dan APK SMP sebesar 107,34 persn atau turun sebesar 1,79 persen dari tahun sebelumnya. 2. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu. 96,9 94,63 89,40 90,69 86,59 90,31 86,85 82,88 76,65 78,53 2016 2017 2018 2019 2020 2021 APM SD APM SMP Sumber : : Dinas Pendidkan Kota Tasikmalaya, 2022. Gambar 2.20. Angka Partisipasi Murni Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 APM SD/MI Sederajat pada tahun 2021 menunjukkan angka 90,31 persen sedangkan tahun sebelumnya 90,69 persen atau dengan kata lain turun sebesar 0,38 persen, yang berarti bahwa terdapat 90,31persen penduduk usia SD/MI sederajat yang mengenyam pendidikan SD/MI Sederajat. Dan APM SMP sebesar 86,59 persen pada tahun lalu dan 86,65 persen pada tahun 2021 dengan kata lain mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 86,65 persen penduduk usia SMP Sederajat yang mengenyam pendidikan SMP Sederajat. II - 33
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 3. Angka Partisipasi Sekolah Angka Patisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 dan13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7-12) dan usia SMP (13-15). Perbandingan realisasi APS yang dicapai pada tahun 2021 dan 2021 untuk usia SD/MI mengalami penurunan 06 persen, yakni dari sebesar 99,30 persen menjadi 98,7 persen. Nilai APS sebesar 98,7 persen artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 98,7 persen, sisanya 1,3 persen ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 88,5 persenn terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yakni 88,85 persen. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari tahun 2017 mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Tasikmalaya termasuk tinggi. Semakin tinggi tingkatan sekolahnya semakin turun tingkat partisipasi sekolahnya. Berbagai alasan yang melatarbelakangi antara lain kekurangan biaya, keterbatasan akses ke sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, menikah dan lain-lain. Angka Partisipasi Sekolah 101 98,29 99,3 98,7 98 94,8 98,01 95 92,73 92 89 89,4 88,85 88,5 85,99 86 83 2017 2018 2019 2020 2021 1. APS usia 7-12 2. APS usia 13-15 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Gambar 2.21 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 4. Ketersediaan Sekolah Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya tahun 2021 dapat dilihat Pada tabel 2.22 berikut. II - 34
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.21. Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 No Tahun 1 2017 SD Negeri Swasta 199 27 SD/MI Jumlah SD 226 MI 53 Jumlah SD dan MI 279 Nege ri 21 SMP Swast a 52 SMP/MTs Juml ah SMP MTs 73 52 2 2018 199 30 229 53 282 21 53 74 55 3 2019 199 30 229 53 282 21 54 75 55 4 2020 199 32 231 55 286 21 76 97 55 5 2021 199 33 232 55 286 21 60 81 51 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022. Sebaran sekolah per kecamatan dapat terlihat pada gambar 2.21, untuk tingkat SD, MI, SMP dan MTs sebarannya antar kecamatan cukup merata. Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya 35 32 32 30 29 25 25 25 20 15 10 5 13 10 13 9 8 21 12 8 3 15 9 19 18 9 11 9 5 14 11 4 5 3 4 19 12 18 1 1 13 12 12 6 6 16 14 6 9 5 19 12 8 1 7 3 17 17 7 3 8 4 15 14 3 0 TK RA SD MI SMP MTs Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022. Gambar 2.22. Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Tahun 2021 Selain sebaran sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup penting adalah ruang kelas. Kondisi ruang kelas SD dan SMP di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 7 Jumlah SMP dan MTs 125 129 130 152 132 4 II - 35
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 KO N D ISI R UAN G K ELAS SD Negeri SD Swasta SMP Negeri SMP Swasta 331 499 86 108 49 7 16 0 355 493 65 114 31 4 20 0 304 280 1093 503 73 1148 444 95 B A I K R U S A K R I N G A N R U S A K B E R A T B A I K R U S A K R I N G A N R U S A K B E R A T 2 0 2 0 2 0 2 1 Sumber : Dinas Pendidikan, data diolah, 2022. Gambar 2.23. Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2020 dan 2021 5. Rasio Guru-Murid Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan. Tabel 2.22. Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 Tingkatan Sekolah Jumlah Guru Jumlah Murid Jumlah Rombel Rasio Guru-Murid Rasio Rombel- Murid (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2017 2.975 64.278 2.299 1 : 21,60 1 : 28,00 2018 2.991 64.276 2.367 1 : 21,50 1 : 27,10 2019 2.982 63.827 2.390 1 : 21,36 1 : 26,60 2020 3.234 63.475 2.398 1 : 19,60 1 : 26,50 2021 3.188 62.421 2.025 1 : 19,58 1 : 30,82 Sumber: : Data Pokok Pendidikan - Dinas Pendidikan 2022 Tabel 2.23. di atas menunjukan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2021 di Kota Tasikmalaya rasio murid dengan guru selama periode tersebut berada pada posisi 1 : 19,58. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2021 sebesar 1: 30,82, kondisi ini belum sesuai dengan standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. II - 36
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel walaupun kembali mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio guru dengan murid menunjukan penurunan yaitu 1:16,17 dari tahun sebelumnya 1 :17,2. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 16 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2021 sebesar 1:27,19 sedangkan tahu sebelumnya 1: 23,8 hal ini masih di atas standar yaitu 1 : 32 walaupun mengalami kenaikan sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Tabel 2.23. Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 Tingkatan Sekolah Jumlah Guru Jumlah Murid Jumlah Rombel Rasio Guru-Murid Rasio Rombel-Murid (1) (2) (4) (3) (5) (6) 2017 1.628 28.755 964 1 : 17,7 1 : 29,8 2018 1.685 28.116 974 1 : 16,7 1 : 28,9 2019 1.665 28.155 976 1 : 16,8 1 : 28,7 2020 1.764 28.571 1.970 1 : 17,2 1 : 23,8 2021 1.777 28.739 1.057 1 : 16,17 1: 27,19 Sumber: : Dinas Pendidikan, 2022 Selain pendidikan formal yang dilaksanakan juga dilaksanakan pendidikan non formal diantaranya pendidikan kesetaraan. Berikut data murid program kesetaraan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021. Tabel 2.24. Jumlah Murid Program Paket A, B dan C di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 No Kecamatan 2019 2020 2021 Paket A Paket B Paket C Paket A Paket B Paket C Paket A Paket B Paket C (1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Cihideung 7 57 262 6 33 128 10 84 271 2 Cipedes
20 131
112 254
81 217
3 Tawang
42 180
8 34
129 10
39 105
4 Indihiang
82 177
86 275
1 39
95 5 Kawalu
118 439
135 400
8 114
296 6 Cibeureum 7
159 377
2 175
363
98 281
7 Tamansari 19
157 431
20 201
486 1
241 464
8 Mangkubumi
41 151
69 209
2 90
248 II
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No Kecamatan 2019 2020 2021 Paket A Paket B Paket C Paket A Paket B Paket C Paket A Paket B Paket C (1) (2) (4) (3) (5) 116 (6) (7) (8) (9) (10) (11) 9 Bungursari 6 53
49 110 3 45 137 10 Purbaratu 2 89 193 13 123 297 11 146 315 Kota Tasikmalaya 41 818 2.457 49 1.017 2.651 46 977 2.429 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022. 6. Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Salah satu indikator kualitas pendidikan adalah Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan. Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya dalam rentang waktu tahun 2018 s.d.2021 disajikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.25. Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 s.d. 2021 Tahun No Tingkatan Sekolah 2018 2019 2020 2021 1 Sekolah Dasar 133.838 192.197 195.569 205.221 2 Sekolah Menengah Pertama 52.437 113.427 121.863 109.851 3 Sekolah Menengah Atas 69.575 149.697 158.909 164.661 4 Perguruan Tinggi 52.493 38.592 39.556 41.270 Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka (BPS), 2019 s.d. 2022 Tabel 2.26 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2021, didominasi oleh tamat Sekolah Dasar dengan persentase sebesar 39,39 persen, Sekolah Menengah Pertama sebesar 21,08 persen, Sekolah Menengah Atas sebesar 31,60 persen, dan Perguruan Tinggi sebesar 7,92 persen. Namun demikian terdapat kenaikan pada jumlah penduduk yang lulus pada tingkat Perguruan Tinggi setiap tahunnya. 7. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Capaian indikator kinerja urusan pendidikan pada tahun 2021 dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.26. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2018- 2021 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Wirausaha baru sektor Pendidikan Orang 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini % 53,29 55,82 51,18 40,48 II - 38
No. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket Angka Partisipasi Kasar (APK) / / k Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD/MI (per 10.000) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP/MTs (per 10.000) Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000) Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000) Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Paket A (per 1.000) Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Paket B (per 1.000) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus Persentase Wirausaha Baru sektor pendidikan yang dibina Persentase Lulusan Kesetaraan Paket A, B d Persentase Capaian Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan C Persentase pelayanan pendidikan yang dihitung Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP Persentase Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS Persentase Kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan Tingkat Partisipasi anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Tingkat Kelulusan Warga Belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD Satuan % % % % % % % % Poin Poin Poin poin % % % % % % % % % % % % % % % % Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Realisasi 2018 2019 2020 97,56 95,29 97,28 103,55 105,28 109,13 89,70 89,40 90,69 82,30 82,88 86,59 98,29 89,40 99,30 98,01 85,99 88,85 36,63 36,05 37,66 33,22 33,87 35,06 532,12 490,14 518,04 785,11 686,57 687,64 0,22 0,20 0,20 0,53 0,48 0,58 70,02 69,85 71,45 84,68 78,78 78,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,35 88,94 92,90 90,00 90,00 100,00 35,90 16,67 11,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2021 96,06 107,34 90,31 86,65 98,7 88,5 37,77 35,76 503,23 686,61 0,19 0,43 72,28 78,94 100 100 100 100 100 96,71 90,91 34,78 100 100 7,02 100 78,55 71,40 II - 39
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 31 Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP %
32 Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan %
33 Presentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter / keagamaan %
34 Persentase capaian pengembangan kurikulum %
35 Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik %
36 Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar %
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2018-2021 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.27. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kesehatan Tahun 2018-2021 Realisasi No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 2 3 4 Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Prevalensi Stunting % Per 1.000 KH Per 100.000 KH % 40 6,72 151,6 10,8 42,3 5,29 93,94 10,95 29,53 8,35 202,55 17,57 5 6 7 8 Persentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase layanan jaminan kesehatan nasional masyarakat miskin Persentase ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar % % % % 100 100 99,01 79,3 100 100 99,06 85,20 43,13 95,45 100,00 48,57% 9 Cakupan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja % 94,9 97,9 81,62 10 Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat % 59,44 39,47 41.37 11 Persentase balita gizi buruk 12 Capaian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan % % 0,37 65,6 0,545 67 1,02 15 2021 66,48 70,97 100,00 100 53,23 34,78 2021 40.75 8.35 303.87 14.81 54.15 95,5 80,31 66,6
40,83 0,82 38,21 II
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Realisasi No Indikator Satuan 2018 2019 2020 Olahraga yang memenuhi standar 13 Persentase Puskesmas sesuai standar permenkes 75 % 66 81 36,37 14 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar % 24,9 42,5 40,63 15 Persentase pelayanan kesehatan keluarga % 70,75 72,5 100 16 Persentase Penyakit menular ditangani sesuai tatalaksana standar % 100 100 100 17 Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar % 100 100 100 19 Capaian fasilitas kesehatan tahapan pertama yang terakreditasi % 100 100 95,45 20 Persentase Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya % 94,25 88,05 100 21 Capaian Penyelenggaraan Operasional Pelayanan terhadap jumlah lab dan gudang farmasi % 96,31 100 100 22 Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja sesuai standar % 80 95 100 23 Persentase implementasi sistem informasi kesehatan % 100 100 100 24 Persentase standar pelayanan minimal rumah sakit 25 Akreditasi Rumah Sakit dr. Soekardjo 26 Cost Recovery Ratio (CRR) 27 Persentase capaian Mutu dan Keselamatan Pasien % kategori % % 82,09 82,13 Paripurna Paripurna 80,79 80,77 63,85 66,15 82,25 Paripurn a 71 N/A 28 Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dr. Soekardjo % 82,05 82,05 N/A Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022. Pelayanan kesehatan sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut disampaikan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Tasikmalaya sebagaimana pada table berikut. Tabel 2.28. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 No Puskesmas No Rumah Sakit / Faskes Lainnya 1 Kersanagara 1 RSUD dr. Soekardjo 2 Kawalu 2 RS ISLAM Hj. Siti Munaroh 3 Karanganyar 3 RS Jasa Kartini 4 Tamansari 4 RSB dr. Hj. Karmini EH 5 Cibeureum 5 RS Tasik Medika Citratama (TMC) 2021 77 71 75,17 61,5 50,5 95 100 100 100 100 100 Paripur na 100 83 64,01 II - 41
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No Puskesmas No Rumah Sakit / Faskes Lainnya 6 Purbaratu 6 RSB UMMI 7 Kahuripan 7 Sayang Bunda 8 Tawang 8 RSIA Widaningsih 9 Cihideung 9 RS Syifa Medina 10 Cilembang 10 RSIA Bunda Aisyah 11 Mangkubumi 11 RS Prasetya Bunda 12 Sambongpari 12 RS Permata Bunda Tasikmalaya 13 Indihiang 13 Fasilitas Kesehatan lainnya 6 unit 14 Parakanyasag 15 Bungursari 16 Sukalaksana 17 Bantar 18 Cipedes 19 Panglayungan 20 Cigeureung 21 Urug 22 Sangkali Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022. Selain fasilitas kesehatan, jumlah SDM kesehatan/tenaga medis di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.29. Jumlah Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uraian Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Perawat Bidan Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Gizi Tenaga Kefarmasian Laki- laki 96 92 15 1 611 - 20 17 20 11 Jumlah Perempuan 41 131 52 3 939 742 55 19 72 69 Total 137 223 67 4 1.550 742 75 36 92 80 Rasio terhadap Jmlh Penduduk 27,8 24,4 7,9 3,3 197,8 89,5 7,2 6,1 12,8 37,9 Standar SK Menko Kesra no 54/2013 11 45 13 180 120 16 18 14 II - 42
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No Uraian Laki- laki Jumlah Perempuan Total Rasio terhadap Jmlh Penduduk Standar SK Menko Kesra no 54/2013 a. Tenaga Teknis Kefarmasian b. Apoteker
24 12 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022. Berdasarkan data di atas, masih terdapat beberapa ketersediaan SDM kesehatan yang berada di bawah standar yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi dan Tenaga Teknis Kefarmasian. 2.1.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi beberapa lingkup sub urusan, yaitu jalan kota, pengelolaan sumber daya air, tata ruang, tata bangunan dan pemukiman. Adapun pembahasan mengenai tiap sub urusan sebagaimana uraian dibawah ini. A. Jalan Kota Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136- DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, dinyatakan bahwa panjang jalan kota di Kota Tasikmalaya adalah 450,742 km. Adapun kinerja infrastruktur jalan kota selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.30. Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021 Realisasi Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik Km 403,910 411,302 379,525 397.157 Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik % 89,61 91,25 84,2 88,11 Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target Km 29,100 37,470 16,083 19,601 Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km) % 14,55 18,74 8,04 9,80 Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin Km 65,73 80,42 45,90 42,275 II - 43
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Realisasi Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun) % 21,91 26,81 15,3 14,09 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. Lebih lanjut, panjang jalan kota belum seluruhnya dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan terutama drainase jalan. Sehingga, pada beberapa ruas jalan mengalami genangan ketika hujan. Tabel berikut ini merupakan kinerja bangunan pelengkap jalan terdiri dari dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Tabel 2.31. Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021 Realisasi Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Panjang pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan Km 21,51 26,81 37,03 26,69 Capaian pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan % 71,7 80,93 123,43 88,97 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. Berikut ini merupakan capaian pembangunan jalan mulai tahun 2018 sampai dengan 2021. Tabel 2.32. Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2021 Realisasi Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun Capaian jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit) Km % 0,7 10,93 0,9 14,05 2,45 38,25 3,425 53,48 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. Di sisi lain, masih terdapat masalah keterbatasan kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Hal ini disiasati dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. II - 44
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 B. Sumber Daya Air Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.33. Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021 Realisasi Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik % 58 68,49 79,94 84,23 Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik KM 117,15 138,36 161,47 180,22 Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya (target 40 Km selama 5 thn) % 13,9 27,2 5,95 25,47 Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya Km 5,56 10,88 2,38 10,19 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. C. Tata Ruang Kinerja Tata Ruang selama tahun 2018-2021 mengalami peningkatan baik pada pemberian ijin maupun pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Selain itu pada tahun 2019, terdapat 6 rencana detail tata ruang yang disusun. Tabel 2.34. Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2018-2021 Realisasi Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Capaian ijin pemanfaatan ruang % 86 88 91 87,18 Capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang % 95 96 97 97,15 Capaian dokumen rencana detail tata ruang yang disusun Dokumen
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. II - 45
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 D. Tata Bangunan Capaian realisasi bangunan sesuai ijin bahwa pada tahun 2021 terealiasasi 97,37%, hal inimenunjukkan bahwa terdapat rekomendasi teknis bangunan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat tertangani seluruhnya. Sedangkan untuk pengawasan rekomendasi teknis bangunan yang ditangani terhadap yang diajukan hanya terealisasi 94,87%. Lebih lengkapnya capaian tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.35. Capaian Indikator Kinerja Tata Bangunan Tahun 2018-2021 Realisasi Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Capaian realisasi bangunan sesuai ijin % 100 100 99,4 97,37 Capaian pengawasan rekomendasi teknis bangunan % 100 95,99 96 94,87 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. Untuk kondisi bangunan Pemerintahan khususnya Gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan tahun 2021 yang memiliki kondisi baik mengalami peningkatand dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11 Gedung, sedangkan yang mengalami kerusakan berat sudah berkurang menjadi 1 gedung. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.36. Kondisi Bangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018 - 2021 No Kondisi Bangunan Gedung Kecamatan Gedung Kelurahan 1 Baik 3 11 2 Rusak Ringan 4 45 3 Rusak Sedang 3 11 4 Rusak Berat 4 1 5 Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 0 1 Total 10 69 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. II - 46
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 E. Permukiman Sub urusan permukiman pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur lingkungan (jalan dan drainase), pemenuhan air minum dan akses terhadap sanitasi. Jalan lingkungan di Kota Tasikmalaya sepanjang 1.941,759 Km, jalan lingkungan tersebut dilakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.37. Kondisi Jalan Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021 Jumlah Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Jalan Lingkungan yang ditangani Km 50,324 219,169 219,007 59,874 Jalan Lingkungan dalam kondisi baik % 2,59 13,88 25,18 28,26 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. Panjang drainase yang ditangani pada tahun 2021 sepajang 50.990 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.38. Kondisi Drainase Lingkungan yang ditangani dan dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021 Kegiatan Satuan 2018 Jumlah 2019 2020 2021 Drainase Lingkungan yang ditangani m 19.399 143 27,341 50,990 Drainase Lingkungan dalam kondisi baik % 20,77 20,92 50,20 54,59 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. Akses masyarakat terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Kota Tasikmalaya berdasarkan baseline yang tertuang dalam RPJMD yang mengacu kepada jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 180.442 KK adalah sebesar 99.892 KK (55,36 %). Capaian untuk tahun 2021 realisasi KK yang berakses SPAL sebanyak 281 KK / 61,20%. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. II - 47
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.39. Capaian Realisasi KK yang berakses SPAL Tahun 2018 - 2021 Kegiatan Realisasi KK berakses SPAL Satuan KK 2018 5.945 Jumlah 2019 3.184 2020 130 2021 281 Capaian KK berakses SPAL % 58,65 60,42 60,54 61,20 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. Sedangkan Kepala Keluarga yang berakses air minum di Kota Tasikmalaya yang mengacu kepada baseline RPJMD yang mengacu kepada jumlah KK sebanyak 180.442 KK. Capaian untuk tahun 2021 capaian akses air minum sebanyak 1.894 KK / 56,23 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.40. Capaian Realisasi KK yang berakses Air Minum Tahun 2018 - 2021 Kegiatan Satuan 2018 Jumlah 2019 2020 2021 Realisasi KK berakses Air Minum Capaian KK berakses Air Minum KK % 310 53,33 3.941 55,51 114 55,58 1.894 56,23 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. 2.1.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Capaian indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.41. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2021 No. Indikator Satuan 2018 Realisasi 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capaian penanganan rumah tidak layak huni Persentase penanganan kawasan kumuh Jumlah PSU yang diserahterimakan dan Jumlah PSU yang diverifikasi Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani Persentase PSU yang diverifikasi Persentase PSU yang diserahterimakan Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota % % Unit Unit % % % % % 26,66 61,65 5/31 3333 15,61 7,06 61,65 26,66
35,25 97,78 19/20 1075
22,68 14,13 97,78 35,25
47,61 54,15 98,88 99,23 0/0 12/16 1043 1320 22,68 28,62 14,13 18,58 98,88 99,23 47,61 54,15 100 100 II - 48
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 - 2022 adalah sebanyak 5.000 unit rumah, realisasi tahun 2021 sebanyak 1320 unit sehingga secara total sebanyak 6.771 unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.43. Tabel 2.42. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 - 2021 Kegiatan Satuan 2018 Jumlah 2019 2020 2021 Total Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni Unit 3.333 1.075 1.043 1320 6.771 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022. Berdasarkan pencapaian diatas, penanganan target RTLH yang merupakan janji politik sudah terpenuhi bahkan lebih besar dari yang diperkirakan. Namun mengacu kepada pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2017 yang merupakan baseline penyusunan RPJMD jumlah RTLH yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya sebanyak 12.504 unit. Sehingga jika melihat dari penanganan RTLH sampai dengan tahun 2021 masih tersisa 5.733 unit rumah masih perlu rehabilitasi. Akan tetapi data tersebut, diperlukan pemutakhiran dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data RTLH pada aplikasi e-RTLH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kumuh di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 terdiri dari 18 (delapan belas) lokasi dengan luas total 276,17 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 206,24 hektar berdasarkan identifikasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kota Tasikmalaya yang dilakukan pada Tahun 2016. Dan pada tahun 2018 hasil Updating RP2KP-KP Program KOTAKU, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 105,92 hektar. Untuk tahun 2019 sisa luasan kumuh sebesar 6,14 hektar dan pada tahun 2020 sisa luasan kumuh seluas 3,1 hektar dan pada tahun 2021 sisa luasan kumuh sebesar 2,13 Ha yang direncanakan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2022. Kemudian pada tahun 2021, dilakukan identifikasi kembali terhadap kawasan kumuh di wilayah Kota Tasikmalaya. Hasil identifikasi terdapat kawasan II - 49
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 kumuh seluas 168,49 Hektar yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.43. Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Walikota Tahun 2021 No. Nama Lokasi Kelurahan Kecamatan Luas (Ha) 1 ARGASARI Argasari Cihideung 3,78 2 CIPALAYUNG Cipedes-Panglayungan Cipedes 15,40 3 CIPANYIR Cipedes-Panyingkiran Cipedes-Indihiang 16,31 4 INDIHIANG Indihiang Indihiang 1,59 5 PARAKANYASAG Parakanyasag Indihiang 1,31 6 SUKAMAJU KALER Sukamaju Kaler Indihiang 2,14 7 TUGURAJA Tuguraja Cihideung 3,90 8 CIKALANG Cikalang Tawang 2,80 9 PURBARATU Purbaratu Purbaratu 9,30 10 SUKAJAYA Sukajaya Purbaratu 14,00 11 SUKAMENAK Sukamenak Purbaratu 9,23 12 MUGARSARI Mugarsari Tamansari 4,73 13 SETIAWARGI Setiawargi Tamansari 2,25 14 15 SUMERANG CIAKAR Sumelap-Ciherang Ciakar Tamansari- Cib Cibeureum 17,00 11,60 16 KOTABARU Kotabaru Cibeureum 6,05 17 SETIAJAYA Setiajaya Cibeureum 9,77 18 MARGABAKTI Margabakti Cibeureum 4,36 19 BUNGURSARI Bungursari Bungursari 3,22 20 SUKAJAYA Sukajaya Bungursari 1,22 21 CIBEUTI Cibeuti Kawalu 5,00 22 URUG Urug Kawalu 11,50 23 LEUWILIANG Leuwiliang Kawalu 2,80 24 TANJUNG Tanjung Kawalu 3,47 25 CIGANTANG Cigantang Mangkubumi 0,45 26 KARIKIL Karikil Mangkubumi 5,31 JUMLAH 168,49 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022. Prioritas selanjutnya dalam urusan perumahan dan permukiman adalah verifikasi dan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan formal. Dari baseline jumlah perumahan formal tahun 2017 sejumlah 269 unit perumahan sampai dengan tahun 2021 sudah 50 unit perumahan yang telah diserahterimakan (18,58 %) dan yang telah diverifikasi sebanyak 77 unit perumahan (28,62 %). II - 50
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.44. Jumlah Perumahan yang Telah Serah dan Verifikasi Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021 Kegiatan Satuan Basis Data 2018 Jumlah 2019 2020 2021 Total Verifikasi PSU Unit 0 41 20 0 16 77 Serah Terima PSU Unit 14 5 19 0 12 50 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022. 2.1.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas Urusan keamanan, ketertiban umum dan Linmas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Data capaian indikator urusan keamanan, ketertiban umum dan linmas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.45. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2018 - 2021 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Capaian kualitas pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Persentase capaian koordinasi trantibmas dan pencegahan tindak criminal Persentase penyelesaian potensi konflik kerukunan umat beragama Persentase capaian pembinaan kerukunan umat beragama Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan Persentase capaian pendidikan politik bagi masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000) % % % % % % % point 100 100 100 100 100 100 80 1,018 100 100 100 100 100 100 86 1,02 100 100 100 100 100 100
0,88 100
2,27 9 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000) point 54,66 60,49 52,23 53,95 10 Persentase Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%) % 49,26 22,95 22,95 26,30 11 Persentase penanganan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 86 84 91,83 100 12 Cakupan patroli petugas Satpol PP (%) % 75 100 100 100 13 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%) % 100 100 100 100 14 Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%) % 0,00557 0,00557 0,00529 0,00539 II - 51
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 15 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%) % 96,1 95,87 95,87 96,1 16 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%) % 84,8 84 84,61 85,71 17 Persentase penegakan perda dan perkada % 86 84,84 98,54 86,13 18 Persentase pembinaan dalam penegakan peraturan daerah 19 Persentase rekomendasi penindakan yang ditangani 20 Angka Kriminalitas 21 Persentase penyelesaian pelanggaran % % Point 100 81,75 5,11 100 5,51 100
5,88 100 100 K3 % 100 100 100 100 22 Persentase penanganan perlindungan masyarakat % 94 100 100 100 23 Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani 24 Cakupan patroli petugas Satpol PP 25 Persentase ketersediaan anggota % % 100 9,52 100 1,26 100 8,76 100
linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri) % 100 100 100
26 Capaian pelatihan anggota linmas % 10 65,22 71,20
27 Capaian pos siskamling aktif per RW % 25 94,85 94,85
28 Capaian penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan 29 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi 30 Persentase aktifitas pencegahan rawan kebakaran yang dilakukan % % % 94 24 6 100 75 100 100 78,26 100
76,2 100 31 Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatn yang tangani % 100 100 100 100 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,BPBD, KesbangPol , 2022. Tabel 2.46. Kejadian Bencana Tahun 2017-2021 No. Bencana 2017 2018 Kejadian 2019 2020 2021 1. Angin Putting Beliung 14 4 11
3 2.
Pohom tumbang 111
16 26
13 43
Rumah Roboh 165
49 49
75 94
gempa bumi 4
2 0
longsor 48
20 34
28 37
banjir 11
2 6
Tersambar petir 4
5 10
6 4
8.
10.
Gerakan Tanah Kekeringan
Pandemi Covid
19 2
3 116
4 -
12 - 1 3 - 1 Jumlah 402 225 149 138 214 Sumber : BPBD Kota Tasikmalaya, 2022. II - 52
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.3.1.6. Urusan Sosial Capaian layanan urusan sosial dapat diihat pada tabel berikut: Tabel 2.47. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2018 - 2021 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Capaian Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan SosiaL (PMKS) Lainnya Capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Komunitas Binaan Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan % % % % % 66,88 100 13,95 100 100 79,89 100 13,95 100 100 79,9 100 15 100 100 79,9 100 16 100 100 Sumber : Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.1.3.2.1. Tenaga Kerja Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2021, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 521.003 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 342.585 orang 65,75%, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 178.418 orang atau 33,46 %. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.48. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021 Kategori 2018 2019 Tahun 2020 2021 Angkatan Kerja 301.619 322.887 343 285 342 585 1. Bekerja 280.959 301.081 315 844 316 349 2. Pengangguran Terbuka 20.660 21.806 27 441 26 236 Bukan Angkatan Kerja 179.049 170.976 172 612 178 418 Jumlah 480.668 493.863 515 897 521 003 Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja 93,15 93,25 92,01 92,34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja 62,75 65,38 66,54 65,75 Tingkat Pengangguran Terbuka 6,85 6,75 7,99 7,66 Sumber : Data Sakernas BPS II - 53
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Merujuk pada Data SAKERNAS Tahun 2021 di atas, total Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 342.585 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 316.844 orang atau 92,34 persen merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 26.236 orang merupakan pengangguran, yang artinya bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar 7,66 persen. Tabel 2.49. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 Kategori 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Bekerja 290.396 93,11 280.959 93,15 301.081 93,25 315.844 92,01 316. 349 92,34 Pengangguran 21.478 6.89 20.660 6,85 21.806 6,75 27.441 7,99 26.236 7,66 Angkatan Kerja 311.874 100,00 301.619 100,00 322.887 100 343.285 100 342 585 100 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain: Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufaktur; dan Jasa. Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 58 LPK. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.50. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018 - 2021 No. 1 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Satuan % 2018 6,85 Tahun 2019 6,75 2020 7,99 2021 7,66 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 62,75 65,38 66,54 66,54 3 Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten % 45,83 57,55 23,68 23 4 Jumlah Wirausaha Baru Orang 87 100 0 163 5 Persentase kesempatan kerja yang terpenuhi terhadap permintaan % n/a 17,75 18,83
6 7 8 9 Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan Persentase implementasi hubungan industrial dan jaminan sosial terhadap total perusahaan Persentase perusahaan yang memilik lembaga ketenagakerjaan Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % % % % n/a n/a
100 10,71
15,5
15,58 100 10 Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, 2022. %
24,96 II
54
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gambaran umum pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.51. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2018 - 2021 Realisasi No Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 1 Persentase Penanganan dan % 100 100 100 100 Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak 2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak SKOR n/a 699.7 n/a 756 (KLA) Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.3.2.3. Pangan Tugas pemerintah daerah di bidang pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penanganan kerawanan pangan, menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis, dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH Kota Tasikmalaya tahun 2020 mencapai 91,6 telah mencapai nilai optimal yaitu nilai skor PPH ideal minimal 90. Kajian ini menyimpulkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kota Tasikmalaya sudah cukup berkualitas. Berikut capaian pelayanan urusan pangan Kota Tasikmalaya. Tabel 2.52. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pangan Tahun 2018 - 2021 No. Indikator Sasaran Satuan 2018 Realisasi 2019 2020 2021 1 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita % 104,35 110,5 121,6
2 Penguatan Cadangan Pangan Ton 98 100,6 100,6
3 4 5 6 7 8 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point) % % % % % poin 86,11 33,07 65,17 80 6,25
75 82,09 43,39 80
81,25
66,67
100 0
91,3 II
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No. 9 10 11 12 13 14 Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point) Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Satuan poin unit % % % % 2018 -
Realisasi 2019 -
2020
2021 91,5 0 110,6 124,9 66,67 100 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2022. 2.1.3.2.4. Pertanahan Capaian layanan urusan pertanahan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.53. Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun 2018 - 2021 No. Indikator Sasaran Satuan 2018 Realisasi 2019 2020 2021 1 Persentase luas lahan bersertifikat % 58,17 62,68 62,68
2 Capaian pengelolaan data pertanahan (realisasi pendataan pertanahan terhadap target) % 10 20 100
3 Penyelesaian kasus tanah Negara % 100 100 100
4 Penyelesaian izin lokasi
%
93,33 93,33 62,68
5 Persentase pengelolaan penatagunaan tanah % 10 20 20 50 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. 2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup Perkembangan pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 2.54. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2021 No. 1 2 Indikator Sasaran Penambahan ruang terbuka hijau (Ha) Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani Satuan Ha % 2018 8,56 59,35 Realisasi 2019 10,3 2020 10,3 71,04 71,45 2021 10,3 73,86 3 Capaian Indeks Kualitas Air dan Udara Point (IKA=49,03, Sedikit Memenuhi), (IKU=71.38 5, Cukup)) (IKA = 51,83 Sedikit Memenuhi), (IKU = 81,32, Cukup) / Baik (IKA = 72,37 Memenuhi), (IKU = 78,20, Baik) (IKA = 64,52 Memenuhi), (IKU = 83,82 Baik) II - 56
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No. 4 Indikator Sasaran Cakupan Pengendalian Lingkungan Hidup Satuan % 2018 100 Realisasi 2019 100 2020 100 2021 - 5 Persentase Pengelolaan Sampah % 62,34 71,04 71,45 73,86 6 7 8 9 10 Capaian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun Persentase Luas Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Capaian Pemantauan Kualitas Lingkungan Capaian UKM Berpotensi Pencemaran yang Ditangani Capaian Volume Sampah yang terangkut ke TPA % % % % % 22,22 23,99 34,38 21,74 56,76 27,78 46,24 35,18 0 58,98 33,33 46,24 55,14 0 60,93
61,23 11 Capaian Pengurangan Sampah Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati 12 % Dokume n 2,59
12,05
10,52 - 12,62 50 13 Capaian Luas RTH yang dikelola 14 15 Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Ha % %
100 100 150 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022. Ruang lingkup urusan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pengelolaan RTH Dalam rangka menambah luas ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya, maka dinas lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pembebasan bukit, dengan rincian penambahan luas ditampilkan pada tabel. No. Nama Gunung Tabel 2.55. Pembebasan Lahan untuk RTH Luas (m2) Lokasi Kelurahan Kecamatan Tahun Pembebasan Ket. 1 Gunung Kokosan Cibunigeulis Bungursari 35.796 2008, 2009, 2011, 2015 Setda, KPLH 2 Gunung Kiara Bungursari Bungursari 10.162 2011 KPLH 3 Gunung Tengah Bungursari Bungursari 4.555 2013 KPLH 4 Gunung Pondok Bungursari Bungursari 5.410 2013, 2014 KPLH 5 Gunung Hanjuang Cibunigeulis Bungursari 6.707 2013 KPLH 6 Gunung Bondan Sukajaya Bungursari 1.027 2014 KLH 7 Gunung Jambore Sukalaksana Bungursari 3.965 2014 KLH 8 Gunung Bubut Cipawitra Mangkubumi 2.200 2017 DLH 9 Gunung Putri 10 Gunung Cilamajang Cibunigeulis Cipawitra Bungursari Mangkubumi 12.677 20.453 2018 2017, 2018, 2019 DLH DLH Jumlah 102.952 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022. II - 57
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 SelaIn bukit, yang termasuk dalam ruang terbuka hijau adalah Taman Pemakaman Umum (TPU). Berdasarkan hasil survey Luas TPU di Kota Tasikmalaya yaitu 101,94 Ha. Yang terdiri dari TPU milik masyarakat 89,67 Ha dan TPU Milik Pemerintah 12,27 Ha. Tabel 2.56. Taman Kota Tasikmalaya Tahun 2022 No Nama Luas (Ha) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Taman Dadaha Taman Lapang Cigeureung Alun Alun Indihiang Taman STIA Taman Unsil Taman Kota Alun Alun Taman Mesjid Agung Taman Bale Wiwitan Pulau Jalan Padayungan Taman Batas Kota Indihiang Taman Batas Karangresik Pulau Jalan Simpang Linggajaya Pulau Jalan Tugu HZ. Mustofa Taman Kelurahan Panglayungan Pulau Rancabango Taman Warga Cigeureung Taman Kantor Kecamatan Bungursari Bungursari Taman Bale Kota Taman Rancabango Taman Lapang Sukamulya Taman Lapang Indihiang Taman Lapang Karikil Taman Lapang Singkup Taman Lapang Cibeureum Taman Lapang Kersamenak Taman Lapang Karanganyar Taman Lapang Urug Taman Lapang Sukamanah Taman Lapang Parakannyasag Taman Lapang Linggajaya Taman Lapang Mangkubumi Babakan Kadu Taman Lapang Cipari Taman Makam Pahlawan Pulau Jalan Cibogor Pulau Jalan Sutisna Senjaya Pulau Jalan Tanuwijaya Pulau Jalan Tentara Pelajar Tugu Asmaul Husna Tugu Kelom Geulis 4,2592 0,7661 0,6104 0,3983 1,0653 0,5524 1,2789 0,2998 0,3231 0,0143 0,061 0,0552 0,015276 0,048531 0,478663 0,103591 0,12254 0,070313 1,63562 0,084054 0,386429 0,71163 0,511412 0,356596 0,391096 0,621324 0,555187 0,76202 0,444031 0,201526 0,525796 0,303121 0,434877 0,842326 0,013631 0,009486 0,007839 0,004891 0,003997 0,006178 II - 58
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No Nama Luas (Ha) 44 45 46 47 48 49 50 Tugu Canting Batik Pulau Jalan RE. Martadinata Tugu Simpang Lima Pulau Jalan Tarumanagara Pulau Jalan Cilolohan Pulau Jalan Gn. Sabeulah Taman Lapang Cintalangu Cihurip Total 0,007992 0,009398 0,004373 0,001726 0,00262 0,001673 0,354877 19,717823 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022. 2. Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan, pematauan kualitas air dan udara, penagangan pengaduan, pemantauan ijin lingkungan, dan pelaksanaan kampung iklim. Berikut beberapa data dan penjelasan mengenai pengedalian dan pengawasan lingkungan; Pemantauan kualitas air dan udara Tabel 2.57. Perhitungan Indeks Kualitas Air Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021 No Lokasi Sampel IP IKA Existing NSF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sungai Ciloseh Hulu Sungai Ciloseh Tengah Sungai Ciloseh Hilir Sungai Cikalang Hulu Sungai Cikalang Tengah Sungai Cikalang Hilir Sungai Cilamajang Hulu Sungai Cilamajang Tengah Sungai Cilamajang Hilir Sungai Cibangbay Hulu Sungai Cibangbay Tengah Sungai Cibangbay Hilir Ringan Sedang Ringan Ringan Sedang Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan Memenuhi Ringan Memenuhi Memenuhi Ringan Ringan Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Avg NSF 78,35247209 66,50133187 70,79967655 71,32647393 67,55471757 63,8308001 73,84768157 73,56240048 76,93233216 76,8981448 76,45836893 72,37863853 72,37025321 Memenuhi Baku Mutu Status Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022. Tabel 2.58 Indeks Kualitas Udara Bedasarkan Lokasi Sampel Tahun 2021 Peruntukan Tahap I Kadar SO2 Tahap I Kadar NO2 Tahap II Kadar SO2 Tahap II Kadar NO2 Ieu SO2 Ieu NO2 Ieu NO2 & SO2 IKU Ieu Gabu ngan IKU Gabun gan Ket µg/m3 µg/m 3 µg/m3 µg/m3 Pemukiman 17,50 5,20 10,13 6,32 0,6 9 0,14 0,42 82,3 7 0,49 78,20 Baik II - 59
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Peruntukan Tahap I Kadar SO2 Tahap I Kadar NO2 Tahap II Kadar SO2 Tahap II Kadar NO2 Ieu SO2 Ieu NO2 Ieu NO2 & SO2 IKU Ieu Gabu ngan IKU Gabun gan Ket µg/m3 µg/m 3 µg/m3 µg/m3 Transportasi 9,85 20,45 14,12 20,98 0,6 0 0,52 0,56 74,5 3 Industri 23,27 8,71 12,68 7,93 0,9 0 0,21 0,55 74,8 1 Perkantoran 18,42 11,26 5,29 11,80 0,5 9 0,29 0,44 81,0 9 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022. Indeks kualitas udara berdasarkan lokasi sampel Permukiman, Transportasi, Industri dan Perkantoran. Nilai IKU paling tinggi diperoleh dari lokasi kawasan permukiman dan paling rendah di kawasan transportasi. Hal tersebut menggambarkan di area permukiman memiliki kualitas udara lebih baik dibandingkan di area transportasi. Tabel 2.59. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun No. Indikator Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 1 Indeks Kualitas Air 50 45,83 51,38 72,37 64,52 2 Indeks Kualitas Udara 79,6 71,85 81,32 78,20 83,82 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022. Nilai IKA Kota Tasikmalaya yaitu 72,37 dengan klasifikasi predikat memenuhi baku mutu. Nilai IKU 78,20 dengan klasifikasi baik. Penanganan Pengaduan Tabel 2.60. Penanganan Pengaduan Tahun 2018 - 2021 Tahun Jumlah No. 2018 2019 2020 2021 1 2 11 4 6 23 3. Pengelolaan Persampahan Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka setiap tahunnya jumlah sampah akan semakin meningkat pula. Timbulan sampah penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yaitu sebesar 315,11 Ton/Hari atau 114.650,15 Ton. Sampah masuk ke TPA tahun 2021 sebanyak 70.413,33 Ton, atau 61,23 % dan sampah yang dikuragi tahun 14.519,60 Ton atau 12,61%. Rata-rata timbulan sampah masyarakat Kota Tasikmalaya 3,63 L/Jiwa/Hari (Dokumen Kajian Timbulan Sampah, 2017). II - 60
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH 58,82 62,34 60,82 71,04 62,82 71,45 64,82 78 73,86 83,45 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022 Gambar 2.24. Persentase Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2021 Apabila melihat Gambar 2.26. Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2018- 2021, trend kinerja pengelolaan sampah Tahun 2017-2018 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 capaian pengelolaan sampah sebesar 58,82% dengan capaian peguragan 2,57% dan penanganan 56,25%, dan di Tahun 2021 pengelolaan sampah mengalami peningkatan 15,04% atau menjadi 73,86%, dan pengurangan sampah mengalami kenaikan sebesar 10,06% menjadi 12,63%. Sedangkan untuk penangan sampah naik sebesar 4,98% atau menjadi 61,23%. Apabila membandingkan kenaikan capaian antara penanganan dan pengurangan sampah, maka pengurangan sampah memberikan kontribusi kenaikan sampah secara signifikan dari tahun 2017-2021. 64,25 60,75 62 61,23 59,35 58 59,25 58,98 60,93 56,25 2017 2018 2019 Target 2020 Realisasi 2021 2022 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022 Gambar 2.25. Persentase Penanganan Sampah Tahun 2017-2021 II - 61
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 19,2 12,05 10,52 16 12,63 2,57 3 2,59 3,57 4,07 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022 Gambar 2.26. Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2017-2021 Adapun sarana dan prasarana pengangkutan persampahan dapat dilihat pada table berikut. Tabel 2.61. Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2021 Kondisi No. Jenis Baik Rusak Ringan Rusak Berat Jumlah 1 Dump Truck 6 7 7 20 2 Arm roll 8 4 12 3 Truck Engkel 1 1 4 Pick Up 1 1 5 Motor Roda 3 7 11 18 Jumlah 13 18 13 52 Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022 Selain sarana penganggkutan sampah, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan sarana alat berat. Berikut sarana alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Tabel 2.62. Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2021 Kondisi No. Jenis Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Jumlah 1 Buldozer D31 1 1 2 Buldozer D39 1 1 3 Buldozer Jondear 1 1 4 Eksavator Liu Gong 1 1 5 Eksavator Pindad 1 1 Jumlah 2 2 1 5 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022 II - 62
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Kondisi TPA saat ini masih menggunakan open dumping, keterbatasan SDM dan pelaksanaan SOP yang belum maksimal menjadi kendala dalam pelaksanaan olerasional TPA. Sesuai dengan setifikat lahan, luas lahan di TPA, yaitu 6,5 Ha. Namun jika hasil pengukuran mengikuti patok yang ada di TPA yaitu seluas 8 Ha. Permasalahan luas lahan TPA perlu dilegalkan agar kepemilikan lahan TPA jelas luasnya. Selain itu, berdasarkan kajian perluasan TPA, tahun 2017, TPA Ciangir dibutukan perluasan 9,9 Ha. Karena seringkali di TPA terdapat pencemaran akibat kegiatan di TPA dan kapasitas TPA sudah melebihi kapasitas. Sampah masuk ke TPA tahun 2021 sebanyak 70.413,33 Ton atau di tahun 2021 sampah masuk 192,91 Ton/hari atau hamper 200 Ton/hari. Dalam rangka optimalisasi persampahan telah dikembangkan gerakan 3R dengan melalui kegiatan bank sampah di mulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW sampai dengan tingkat kecamatan. Pada Tahun 2018 Kota Tasikmalaya memiliki 10 Bank Sampah Unit, di tahun 2018 di bentuk Bank sampah induk di Komlek Bali Wiwitan. Dan pata Tahun 2020 17 bank sampah yang tersebar di setiap kecamatan, dengan rincian 2 Bank Sampah Induk dan 15 Bank Sampah Unit dan di Tahun 2021 Bank Sampah Unit bertambah 1 (satu) menjadi 16 Unit. Berikut rinciannya. Tabel 2.63. Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021 Jenis Bank Sampah Tahun Bank Sampah Induk 2018 2019 1 2020 2 2021 2 Bank Sampah Unit 10 10 15 16 Jumlah 10 11 17 18 Data: Dinas Lingkungan Hidup, 2022 2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2018-2020 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.64. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No. Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi 2018 2019 2020 2021 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) % 98,43 99,47 98,77 101,1 2 Rasio bayi berakte kelahiran (%) % 78,43 99,6 96,89 101,6 3 Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim (buah) Lembar 261 331 400 471 II - 63
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No. Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi 2018 2019 2020 2021 4 Kepemilikan KTP (orang) Orang 510.564 636.570 654.423 538.841 5 Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000) Poin 317,3 226,108 398,59 410,3 6 Ketersediaan database 7 kependudukan skala kota Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Ada Sudah Ada Sudah Ada Sudah Ada Sudah 8 Capaian IKM Perangkat Daerah Kategori Baik Baik Baik Baik 9 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan % 88,43 97,94 97,94 87,04 10 Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil % 78,43 99,80 98,45 100,8 11 Persentase Akurasi Database Kependudukan % 82,29 91,16 99,6 100,8 12 Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk 13 Persentase Penerbitan Akte Pencatatan Sipil % % 27,32 21,34 100 100 100 100 100 100 14 Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 15 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kependudukan % % 20 20 100 40,00 100 100 100 100 16 Persentase Kerjasama Administrasi Kependudukan 17 Persentase Implementasi Inovasi % 2 66,67 75 100 Pelayanan Administrasi Kependudukan % 2 100 100 100 18 Persentase Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan % 2 100 100 100 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022. Salahsatu pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan KTP- elektronik. Sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik adalah sebagai berikut: Tabel 2.65. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-Elektronik Tahun 2021 No Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Perekaman Belum Perekaman L P L+P 1 1 Cihideung 2 3 36.871 4 36.497 5 73.368 6 54.771 7 52.558 8 2.213 2 Cipedes 41.928 40.591 82.619 61.112 59.077 2.035 3 Tawang 31.858 32.029 63.887 48.533 46.378 2.155 4 Indihiang 29.108 28.500 57.608 42.509 41.063 1.446 5 Kawalu 50.234 47.618 97.852 71.112 69.082 2.030 6 Cibeureum 34.630 33.926 68.556 51.313 49.388 1.925 7 Tamansari 39.255 37.441 76.696 55.373 54.117 1.256 8 Mangkubumi 49.404 48.024 97.428 71.024 68.762 2.262 II - 64
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Perekaman Belum Perekaman L P L+P 1 9 Bungursari 2 3 30.113 4 29.065 5 59.178 6 42.791 7 41.188 8 1.603 10 Purbaratu 23.290 22.272 45.562 33.658 32.949 709 JUMLAH 365.766 366.691 356.063 722.754 514.562 17.634 Sumber : Data Agregat Kependudukan Kota Tasikmalaya Semester II Tahun 2021, 2021. 2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari data capaian berikut: Tabel 2.66. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Realisasi No. Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Buah 69 69 69 69 69 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Buah 308 308
276 3
Jumlah LSM (buah)
Buah 218
218
4 LPM Berprestasi Persen
50 50
5 PKK aktif Persen
100 6
Posyandu aktif Unit
819 819
864
7 Swadaya Masyarakat Persen
30 30
8 Penerima Manfaat dari a. Bidang Infrastruktur Kelompok/Paket 398
413 b. Bidang Ekonomi Orang 1.598
1.664 c. Bidang Sosial Orang 2.819
5.227 Sumber : Bappelitbangda, Diolah, 2022Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, data diolah, 2021. 2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tabel berikut: II - 65
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.67. Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 - 2021 No Indikator Satuan Realisasi 2018 2019 2020 2021 1 Cakupan Layanan Keluarga Berencana % 72,34 72,37 72,36 63,60 2 3 4 5 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun Persentase Peran serta masyarakat dlm pembangunan kesejahteraan keluarga Cakupan data mikro keluarga yang akurat % % % % 72,34 1,26 100 100 72,37 1,17 75,60 100 72,36 1,22 100 72,37 0,60 96 Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.3.2.9. Perhubungan Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.68. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2018 - 2021 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 Persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan sesuai yang ditargetkan Cakupan terlayani angkutan umum Cakupan Manajemen Angkutan % % % % % 62,59 51,73 24 79,46 79,71 69,84 70,98 48,00 90,54 85,51 65,06 88,21 92 84,41 85,51
6 Cakupan Bina Usaha Angkutan % 112,19 121,78 82,12
7 8 9 Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan Penurunan waktu antrian kendaraan pada jaringan jalan pusat kota Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota % LoS % 107,69 105,06 85,62 0,3 0,3 0,3
91,67 91,67
10 Capaian kualitas layanan lalu lintas pada ruas jalan pusat kota %
91,67 91,67
11 Persentase kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum %
88,03 II
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 12 Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan %
53,57 13
Persentase pelayanan andalin
%
160 14 Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan %
76,7 15
Persentase Pelayanan angkutan umum
%
61,84 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2022. Dari data pada tabel 2.71. secara umum, capaian indikator pelayanan urusan perhubungan meningkat dalam kurun waktu 2018 - 2021. Walaupun terdapat beberapa yang mengalami penurunan, seperti persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota, Cakupan terlayani angkutan umum, Cakupan Bina Usaha Angkutan dan Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan. Capaian persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota merupakan Realisasi ruas jalan memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan sesuai SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017 dengan tingkat layanan angkutan umum. Tampak pada tabel 2.48, data sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup berarti pada kinerja layanan angkutan umum, meliputi cakupan terlayani angkutan umum yang turun dari 104,11 menjadi 84,41%, kemudian cakupan bina usaha angkutan turun dari 121,78% menjadi 82,12% dan cakupan sarana dan prasarana angkutan turun dari 105,06% menjadi 85,62%. Dengan demikian, persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan turun dari 69,84% menjadi 65,06%. Tidak tercapainya indikator di bidang angkutan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan pengendalian penyebaran pendemi covid-19 dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun yang mana dampak lanjutannya mempengaruhi terhadap capaian indikator di bidang angkutan. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh : 1. Menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berdampak terhadap disiplin pemilik/awak angkutan kota untuk memperpanjang ijin trayek; 2. Eksistensi kendaraan angkutan penumpang berbasis online/ojol; 3. Terdapat kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap capaian di bidang angkutan tidak dilaksanakan mengingat kegiatan tidak memungkinkan dilaksanakan pada situasi masa pandemi. Adapun untuk tahun 2021, peningkatan capaian indikator pelayanan urusan perhubungan digambarkan oleh peningkatan hasil pembangunan urusan II - 67
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 perhubungan selama kurun waktu tahun 2017-2021 sebagaimana disajikan pada tabel 2.72, sebagai berikut : Tabel 2.69. Pembangunan Urusan Perhubungan Dari Tahun 2017-2021 No. Uraian Satuan 2017 Capaian Tahun 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 Jumlah Rambu terpasang Jumlah Marka Jalan terpasang Jumlah Trafffic light terpasang Jumlah Warning Light terpasang Jumlah PJU terpasang Jumlah Halte/shelter terbangun Unit M^2 Lokasi Lokasi Unit Unit 1.840 590,20 18 48 7.865 31 1.867 1.571,2 19 48 8.900 27* 1.877 1.571,2 20 49 9.749 33 2002 3.051,2 21 49 10.099 33 2006 3.622,2 21 49 11.030 33 7 8 9 Jumlah Guardrail terbangun Jumlah ATCS terpasang Jumlah Terminal terbangun m2 Unit Buah 261 17 4 261 19 4 261 23 5 261 24 5 261 24 5 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2022. Keterangan : *Pembongkaran Tabel 2.70. Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas Tahun 2021 2020 2021 No Lokasi Dibutuhkan Terpasang Kondisi Baik Rusak Terpasang Kondisi Baik Rusa k 1 Jalan Nasional 230 175 120 55 175 120 55 2 Jalan Provinsi 726 256 135 121 256 135 121 3 Jalan Kota 1.750 1.571 787 784 1.575 791 784 Jumlah 2.706 2.002 1.042 960 2.006 1.046 960 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022. Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.706 unit. Saat ini telah terpasang sebanyak 2.006 unit di lokasi jalan Nasional, Provinsi dan Kota, dimana 1.046 unit kondisi baik, 960 unit kondisi rusak. Dengan demikian, rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang sebanyak 700 unit dan 960 diperlukan perbaikan/penggantian. II - 68
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.71. Marka Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2021 2020 2021 No Lokasi Dibutuh kan (m2) Terpasa ng (m2) Baik (%) Kondisi Sedan g (%) Pudar (%) Terpasa ng (m2) Baik (%) Kondisi Sedan g (%) Pudar (%) 1 Jalan Nasional 947,2 807 50 20 30 807 50 20 30 2 Jalan Provinsi 3.654,1 1.543 30 40 30 1.543 30 40 30 3 Jalan Kota 4.022,29 701,2 60 20 20 1.272,2 85 20 20 Jumlah 8.623,59 3.051,2 3.622,2 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 Kota Tasikmalaya telah membuat marka jalan sepanjang 3.622,2 meter persegi. Marka jalan dalam kondisi baik sebagian besar terletak di Jalan Kota sebanyak 85% dalam kondisi baik, sedangkan kondisi marka yang pudar terletak disekitar jalan nasional dan provinsi sebesar 30%. Kebutuhan marka jalan yang harus dibuat sebesar 8.623,59 meter persegi yang tersebar di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, sehingga kekurangan pembangunan marka sepanjang 5.001,39 m2. Tabel 2.72. Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya Tahun 2021 No 1 Lokasi Jalan Nasional Dibutuhkan (unit) 552 2020 Terpasang (unit) 240 Berfungsi (unit) 232 2021 Terpasang (unit) 240 Berfungsi (unit) 232 2 Jalan Provinsi 1.844 641 417 676 452 3 Jalan Kota 11.604 9.218 8.870 10.114 10.087 Jumlah 14.000 10.099 10.519 11.030 10.771 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 Jumlah PJU dibutuhkan di Kota Tasikmalaya sebanyak 14.000 unit untuk jalan Nasional, Provinsi dan Kota. Adapun PJU yang terpasang sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 11.030 unit, dengan 97,65% (10.771 unit) berfungsi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, masih dibutuhkan pemasangan PJU sebanyak 2.970 unit. II - 69
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.73. Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya 2020 2021 No 1 Fasilitas Jalan Nasional Dibutuhkan (buah) 30 Terpasang (buah) 19 Berfungsi (buah) Baik Terpasang (buah) 20 Berfungsi (buah) Baik 2 Jalan Provinsi 70 43 Baik 46 Baik 3 Jalan Kota 120 81 Baik 86 Baik Jumlah 220 143 Baik 152 Baik Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya dibutuhkan 220 buah, dan telah tepasang sampai tahun 2021 yaitu 152 buah dengan kondisi baik, sehingga masih perlu dilakukan pemasangan Zebra Cross sebanyak 68 buah. Tabel 2.74. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya Tahun 2021 No 1 Jenis lokasi Jalan Nasional Dibutuhkan (buah) 8 Terpasang (buah) 6 2020 Kondisi (buah) Berfungsi Tidak 6
Terpasang (buah) 6 2021 Kondisi (buah) Berfungsi 6 Terpasang (buah) Tidak 2 Jalan Provinsi 7 4 4
4 4 3 Jalan Kota 12 8 7 1 8 7 1 Jumlah 27 18 17 1 18 17 1 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2021 Berdasarkan kebutuhan ruas jalan yang berada di Kota Tasikmalaya, diperlukan 27 buah alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang telah tepasang sebanyak 18 unit dengan kondisi 17 berfungsi dan 1 tidak berfungsi. Masih terdapat selesih kebutuhan alat pemberi isyarat yaitu sebanyak 9 buah Tabel 2.75. Guard Rail (Pagar Pengaman) Menurut Kondisinya Tahun 2021 No 1 Lokasi Jalan Nasional Dibutuhkan (meter) - 2020 - Tahun 2021 0 2 Jalan Provinsi 700 200 200 3 Jalan Kota 300 61 61 Jumlah 1.000 261 261 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 II - 70
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.76. Cermin Tikungan Menurut Kondisinya Tahun 2021 No Lokasi Dibutuhkan (buah) 2020 Tahun 2021 1 Jalan Nasional 4
0 2
Jalan Provinsi 6
0 3 Jalan Kota 20 2 2 Jumlah 30 2 2 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 Berdasarkan kebutuhan untuk keselamatan jalan, fasilitas cermin tikungan sebanyak 30 buah, yang terpasang baru 2 buah. Sehingga masih diperlukan pemasangan cermin tingkungan sebanyak 28 buah. Tabel 2.77 Pita Penggaduh Menurut Kondisinya Tahun 2021 Terpasang (buah) No Lokasi Dibutuhkan (buah) 2020 2021 1 Jalan Nasional 10 6 6 2 Jalan Provinsi 8 4 4 3 Jalan Kota 25 12 12 Jumlah 43 22 22 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 Fasilitas perparkiran menurut jenis dan kondisinya sampai dengan tahun 2021 Ruang Parkir pada badan jalan direncanakan 8,8 KM dan telah digunakan 7,825 Km. Sehingga hampir keseluruhan telah digunakan (92,06%). Tabel 2.78. Ruang Parkir Pada Badan Jalan Tahun 2021 No Lokasi Jml Ruas Panjang jalan yg terdapat rambu parkir (Km) Panjang jalan yg digunakan parkir (Km) 2020 2021 2020 2021 1 Jalan Nasional
2 Jalan Provinsi 1
0,25 0,25 3 Jalan Kota 33 8,8 8,8 7,8 7,8 Jumlah 34 8,8 8,8 7,825 7,825 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022. Prasarana terminal angkutan penumpang pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut : II - 71
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.79. Terminal Angkutan Penumpang Tahun 2021 No. Nama Terminal Tipe Luas (Ha) Instansi Pengelola 1. 2. 3. 4. 5. Terminal Indihiang Terminal Pancasila Terminal Padayungan Terminal Cikurubuk Terminal Awipari A C C C C 7,50 0,30 0,23 0,29 1,49 Kementerian PHB Dishub Dishub Dishub Dishub Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 Kota Tasikmalaya memiliki 5 terminal, 1 terminal tipe A, dan 4 terminal tipe C. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018 - 2022, direncanakan akan dibangun terminal tipe C Batunungku. Namun sampai dengan tahun 2021 pembangunan terminal Batunungku baru terealisasi 20%. Untuk pelayanan angkutan penumpang umum khususnya angkutan kota pada tahun 2021 terdapat 16 Tempat Pemberhentian Kendaraan (TPK) yang tersebar berdasarkan jalur/ trayek angkutan kota yaitu : 1. TPK Nyantong 9. TPK Awiluar 2. TPK Muncang 10. TPK Gobang 3. TPK Cikadongdong 11. TPK Cibunigeulis 4. TPK Leuwidahu 12. TPK Asta 5. TPK Karangresik 13. TPK Pamipiran 6. TPK Cigeureung 14. TPK Bumi Resik Panglayungan 7. TPK Gegernoong 15. TPK Sindang Galih 8. TPK Cipeusar 16. TPK Perum Kota Baru Selain hal-hal yang telah diuraikan, Dinas Perhubungan bertugas pula untuk menguji kendaraan umum bermotor. Berikut realisasi jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada rentang tahun 2018-2020. Sehubungan dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas kendaraan umum untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan kebijakan program Zero ODOL (Over Dimension Over Load) Kendaraan Angkutan Barang dari Kementrian Perhubungan R.I, maka realisasi wajib uji dan kendaraan uji lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun rincian data ditampilkan pada tabel 2.84. II - 72
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.80. Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2021 MOBIL BARANG KERETA GANDEN GAN KERETA TEMPELAN MOBIL BUS KHUSUS MOBIL PENUMPANG TOTAL TAHUN KECIL SEDANG BESAR U BU U BU U BU U BU U BU U BU U BU U BU 2020 2240 6300 1564 2411 379 222 0 5 27 182 2196 234 72 39 218 18 16107 2021 2375 5990 1440 2277 380 194 2 4 33 191 1938 222 60 29 188 16 15339 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 Tabel 2.81. Realiasi Kegiatan Ijin Trayek Aktif dan Jumlah Kendaraan Lulus uji Dinas Perhubungan 2018-2021 Capaian Tahun No. Uraian Satuan 2018 2019 2020 2021 1 Ijin trayek aktif Unit 1.123 1.219 794 616 2 Jumlah kendaraan lulus uji Unit 20.515 20.013 16.310 15.339 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 Lebih lanjut, Tabel 2.86 menunjukan data adanya penurunan jumlah angkutan yang melaksankaan perpanjangan ijin trayek dan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Tabel 2.82. Data Trayek Angkutan Kota Tahun 2021 No/ kode trayek Panjang trayek (km) Alokasi 2020 Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum Status Realisasi Aktif Non Aktif Sisa Alokasi 2021 Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum Status Realisasi Aktif Non Aktif Sisa 01 27 91 91 89 2 0 91 91 49 42 0 02 16 52 49 31 18 3 52 49 10 39 3 03 19,5 125 123 91 32 2 125 122 50 72 3 04 23 100 92 90 2 8 100 92 53 39 8 05 23,5 150 141 122 19 9 150 141 59 82 9 06 23 33 22 18 4 11 33 21 14 7 12 07 23 70 63 46 17 7 70 63 32 31 7 08 23 70 59 32 27 11 70 60 11 49 10 09 25 56 27 22 5 29 56 27 11 16 29 09 A 30 35 31 30 1 4 35 32 21 11 3 010 34,5 71 67 37 30 4 71 67 31 36 4 011 16 19 19 17 2 0 19 19 10 9 0 012 15 28 23 17 6 5 28 23 15 8 5 II - 73
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No No/ kode trayek Panjang trayek (km) Alokasi 2020 Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum Status Realisasi Aktif Non Aktif Sisa Alokasi 2021 Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum Status Realisasi Aktif Non Aktif Sisa 14 012 A 20 4 2 1 1 2 4 2 0 2 2 15 013 26 50 47 41 6 3 50 47 20 27 3 16 17 18 014 015 016 33 44 28 20 35 35 16 31 21 11 19 12 5 12 9 4 4 14 20 35 35 16 31 21 9 11 7 7 20 14 4 4 14 19 017 13 35 35 32 3 0 35 35 23 12 0 20 018 19,5 40 25 22 3 15 40 25 12 13 15 21 019 28 19 18 14 4 1 19 18 8 10 1 1.138 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2022 Jumlah 1,002 794 208 136 1.138 1.002 456 546 136 2.1.3.2.10. Komunikasi & Informatika Pelaksanaan pelayanan umum urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2018-2020 dapat diihat pada tabel berikut: Tabel 2.83. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 - 2021 No. Indikator Satuan 2018 2019 Realisasi 2020 2021 1 Jumlah jaringan komunikasi Unit 107 300 400
2 3 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Cakupan Layanan Telekomunikasi % % 100 100 100 100 100 100 100
4 Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak) Ada/tidak Ada Ada Ada
5 6 Capaian Implementasi E- Government Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi publik % % 25 20
37,5
7 Persentase pelayanan informasi/ dokumentasi dan pengaduan % 45 100 100
8 Capaian pembangunan infrastruktur TIK terhadap target % 54 65 94,5
9 Capaian implementasi smart city % 10 46 62,66
10 Capaian implementasi e- government perangkat daerah 11 Rasio ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan 12 Persentase penyebarluasan % % 25 8
informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan % 100 100 100
13 Sistem Informasi Manajemen Pemda (buah) % 65 172 400
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No. Indikator Satuan 2018 2019 Realisasi 2020 2021 14 Capaian Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik %
41,68 15 Persentase pelayanan informasi/dokumentasi dan pengaduan %
100 16 Persentase pengelolaan saluran informasi %
100 17 Persentase domain dan sub domain yang dikelola %
100 18 Capaian Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Predikat
(Baik) 2,68 19 Jumlah titik jaringan intranet Pemerintah Daerah 20 Persentase penataan dan Node
400 pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah %
100 21 Capaian Pengelolaan Pusat Data Tier
1 22 23 24 25 26 Jumlah sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Jumlah data dan informasi elektronik Jumlah aplikasi yang dikembangkan Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola Sistem Unit Aplikasi Sistem Paket
2 N/A N/A 7 3 27 Capaian Government Chief Information Officer (GCIO) Level
1 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.Memasuki perjalanan Tahun ke dua pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pada saat itu masih tergabung pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) mendapatakan pengahrgaan dalam acara Kominfo Award sebagai juara ke-3 dari 27 pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat dalam katagori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ini menunjukan bahwa Kota Tasikmalaya bersungguh - sungguh dalam melaksanakan UU KIP. Penetapan Kebijakan PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya di dukung dengan ditetapkannya peraturan Wali Kota Tasikmalaya yaitu peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 31 tahun 2013 tentang II - 75
No. I II III IV V Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 pedoman tata kerja pengelolaan informasi dan dokumentasi, perwal ini sebagai dasar operasional PPID Badan Publik di Kota Tasikmalaya, Selanjutnya Wali Kota Tasikmalaya membentuk kelembagaan PPID melalui Keputusan Keputusan Wali Kota Nomor 550/kep.119-Kominfo/2017 tentang Penetepan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya, pada tahun 2018 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama untuk memperlancar kegiatan PPID di kota Tasikmalaya mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 480/13/Sekretariat/2018 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik. Pelayanan informasi dilaksanakan melalaui website Help desk/layanan langsung/frontdesk, dan Melalui telepon dan email. Secara operasional PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/ SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural yang terdiri dari : 1. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama; 2. Perangkat Daerah sebagai PPID pembantu. Pada tahun 2019 Permohonan Informasi Publik sebanyak 4 permohonan dengan rincian 2 permohonan di kabulkan dan 2 permohonan ditolak. Sedangkan pada tahun 2020 permohonan informasi public sebanyak 2 permohonan dan keduanya ditidak dikabulkan. 2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya baik dari jumlah koperasi dan pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Berikut adalah keragaan koperasi di Kota Tasikmalaya. Tabel 2.84. Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2021 Koperasi Jumlah (orang) Nama Koperasi Jml Aktif Tdk Aktif RAT Anggota Pengu- rus Penga- was Karya- wan Mana- jer Koperasi Unit Desa (KUD) 9 9
4 4.485 26
19 19
Koperasi Serba Usaha 105 60 45 17 9.400 335 273 164 8 Kop. Pondok Pesantren 45 12 33 3 6.113 146 125 11 1 Koperasi Simpan Pinjam 4.1 KSP 94 78 16 40 20.281 305 239 173 15 4.2 KBMT 33 12 21 3 6.153 103 91 68 7 Koperasi Konsumsi II - 76
No. VI VII VIII IX X XI Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Koperasi Jumlah (orang) Nama Koperasi Jml Aktif Tdk Aktif RAT Anggota Pengu- rus Penga- was Karya- wan Mana- jer 5.1 KPRI 50 35 15 11 8.817 172 133 49 4 5.2 KOPKAR 39 18 21 8 5.143 118 99 28 9 5.3 Koperasi Angkatan Darat 2 2
1 1.640 10
6 8
5.4 Koperasi Angkatan Udara 1 1
1 171
5.5 Koperasi Kepolisian 1
1 897
5.6 Koperasi Wanita 10 6 4 2 1.320 32 24 7 1 5.7 5.8 Koperasi Wredatama Koperasi Mahasiswa/Pemu da 6 2 1 1 5 1
486 759
17 8
17 6
1 1 5.9 Koperasi Lainnya 5.9.1 Koperasi Warga 102 23 79 5 7.251 285 258 38 2 5.9.2 POKMAS 41 4 37 1 3.183 127 114 18
5.9.3 PEPABRI 1
1 436
5.9.4 Kop. Veteran 1
1 1.228 4
Koperasi Produksi 6.1 6.2 KOPINKRA / INKRA Koperasi Pertanian 26 9 6 1 20 8 2
1.347 637
81 27
69 27
20 3
Koperasi Pemasaran 7.1 Koperasi Pasar 16 8 8
1.681 44
35 10
Koperasi Profesi 2
75 6
6 5
Koperasi Sekunder 6
2 15.458 19
18 10
Koperasi Produsen 5
127 19
15 2
Koperasi Konsumen 18 13 5 7 1.826 60 45 7 2 Jumlah Total 624 302 322 110 99.013 1.955 1.628 651 51 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2021. Sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 624 buah koperasi dengan Jumlah anggota koperasi sebanyak 99.013 orang, angka ini bertambah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 98.903 orang. Modal yang telah terhimpun pada tahun 2021 yang merupakan modal sendiri sebanyak Rp.218,603 milyar, dan berhasil mendapat modal dari luar sebanyak Rp.160,538 milyar. Sementara volume usaha koperasi ini berjumlah Rp.274,493 milyar dengan total aset Rp.379,062 milyar. Secara umum, angka-angka di atas meningkat dari tahun sebelumnya, kecuali modal sendiri yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya Rp. 220,459 milyar pada tahun 2020. Dari seluruh koperasi yang berjumlah 624 pada tahun 2021, hanya 302 unit koperasi yang merupakan koperasi aktif (48%), sisanya sebanyak 322 koperasi merupakan koperasi tidak aktif sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 1. II - 77
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 800 624 600 400 302 322 200
koperasi aktif koperasi tidak jumlah aktif Keragaan Koperasi di Kota Tasikmalaya Gambar 2.27. Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya Sejak bulan Mei 2015, Kementerian Koperasi UKM memberlakukan Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Koperasi Aktif seluruh Indonesia. Dari 302 koperasi aktif pada tahun 2021 baru 192 koperasi (63,58%) yang telah berserifikat NIK dengan sebaran sebagaimana pada tabel di bawah ini. Tabel 2.85. Data Koperasi Bersertifikat NIK Per-Kecamatan No. Kecamatan Jumlah 1 Indihiang 18 2 Bungursari 15 3 Mangkubumi 14 4 Cihideung 28 5 Cipedes 18 6 Tawang 38 7 Kawalu 17 8 Tamansari 15 9 Cibeureum 20 10 Purbaratu 9 192 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022 Jumlah Usaha ekonomi produktif di Kota Tasikmalaya didominasi oleh jenis usaha mikro. Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang sudah mendapatkan perizinan mencapai 9.770 pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.86. Jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2021 No. Kecamatan Jumlah UKM (Unit Usaha) 1 2 3 Bungursari Cibeureum Cihideung 701 548 1.432 II - 78
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No. Kecamatan Jumlah UKM (Unit Usaha) 4 5 6 7 8 9 10 11 Cipedes Indihiang Kawalu Mangkubumi Purbaratu Tamansari Tawang Lain-lain (Luar Kota) Total 1.551 763 1.455 1.130 289 15 1.132 754 9.770 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022 Adapun pencapaian kinerja pelayanan umum urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana pada table berikut: Tabel 2.87. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indikator Persentase koperasi sehat Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil Persentase usaha mikro yang bersertifikat Jumlah Koperasi yang dibina Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha Persentase wirausaha baru yang dibina Persentase jumlah masyarakat miskin yang dibina Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa Persentase Bina Koperasi yang berkompeten Persentase koperasi aktif yang dibina Persentase pemberdayaan usaha mikro Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa Satuan % % % Buah Buah % % % % % % % 2018 3,14
4,13 270
846 82
Realisasi 2019 8,45 2020 8
0 4,39 0,97 622
90 947
250 88,5 25
200 25
13 Orang
Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.3.2.12. Penanaman modal Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Berikut capaian pelayanan urusan penanaman modal. 2021 23,00
17,00 182
1.695
100 100 36,42 40,00 60,26 74,50 100 II - 79
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.88. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Penanaman Modal No Indikator Satuan 2018 Realisasi 2019 2020 2021 1 Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) M/Rp 520 1.223 422,6 1.630 2 3 4 5 6 7 8 Capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak) Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya Persentase pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP Sumber : DPMPTSP Kota Tasikmalaya, 2022. % Ada % % % % 80,87 Ada
100 Ada
100 Ada
0 100 26,4 100 100 Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dalam meningkatkan investasi atau penanaman modal perlu dukungan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian yang memadai. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Tasikmalaya, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan laju perekonomian sekaligus pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Berdasarkan hal ini di Kota Tasikmalaya terdapat kawasan yang strategis dari sudut perekonomian seperti kawasan perdagangan, hotel dan restoran di pusat kota, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan, Kawasan Minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, dan Kawasan Pendidikan Terpadu di Kecamatan Tamansari. 2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga Pelaksanaan pelayanan umum urusan kepemudaan dan olahrgara di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut: II - 80
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.89. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga No Indikator Satuan 2018 2019 Realisasi 2020 2021 1 2 3 4 Persentase Organisasi pemuda terbina Persentase peran serta organisasi kepemudaan yang dibina Persentase Pembinaan Cabor yang berprestasi propinsi Persentase peningkatan sarpras Olahraga % % % % 42 23 81 52 57,14 46,15 83,33 58,33 58,24 47,25 25 58
5 Persentase OKP yang dibina %
28,57 6 Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi %
60 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Tasikmalaya berjumlah 91 (sembilan puluh satu) OKP dan yang telah dibina pada tahun 2021 sebanyak 26 (dua puluh enam) OKP, sedangkan OKP yang berprestasi sebanyak 3 (tiga) OKP. Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi pada tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) cabang olahraga, tingkat nasional 7 (tujuh) cabang olahrga, dan internasional 3 (tiga) cabang olahraga, yakni taekwondo, silat serta wushu. Data perolehan medali pada cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Jumlah Perolehan Medali 25 24 24 20 16 17 17 19 15 10 12 9 13 10 13 5 0 4 0 2 0 0 1 2 0 1 2 1 0 2 2 2 0 s a m e k a r e p u g g n u r e p s a m e k a r e p u g g n u r e p s a m e k a r e p u g g n u r e p 2019 2020 2021 internasional nasional provinsi Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022. Gambar 2.28. Perolehan Medali Cabang Olahraga Beprestasi Kota Tasikmalaya Tahun 2021 II - 81
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.3.2.14. Statistik Pelaksanaan urusan stasistik di Kota Tasikmalaya dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Tabel 2.90. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik No 1 2 Indikator Persentase data dan informasi statistik sectoral Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu Satuan % % 2018 -
Realisasi 2019 100 100 2020 100 100 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021. Impelementasi optimalisasai dalam pengelolaan data statsitik telah dibangun Open Data Kota Tasikmalaya yang dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui media sosial. 2.1.3.2.15. Persandian Pelaksanaan urusan persandian di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Urusan persandian ini berkaitan dengan keamanan informasi kedinasan. Tabel 2.91. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Persandian Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 Capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Persentase jumlah Insiden Kemanan Informasi yang tertangani % % % Area Kebijaka n/Perwa l Jenis % 10 10
20 21
31,2 37,8
33,33
33,33 N/A N/A N/A 100 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022. 2.1.3.2.16. Kebudayaan Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut: II - 82
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.92. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2018 - 2021 Realisai No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 1 Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah % 63 65,22 71,01
2 3 4 5 6 7 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Persentase pembinaan dan pengembangan terhadap grup kesenian Persentase Pengembangan Kebudayaan Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya Persentase sejarah lokal yang dilestarikan Persentase cagar budaya yang dilestarikan % % % % % % 41 61
64 28,90
68 30,64
57,97 20,23 50 35,38 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022. Sebagai upaya perlindungan cagar budaya dan seni di Kota Taikmalaya telah dilaksanakan pelestarian dengan capaian sebagai berikut. Tabel 2.93. Data Cagar Budaya dan Kelompok Seni Kota Tasikmalaya Tahun 2021 No Uraian Satuan 2020 2021 1 Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan buah 65 65 2 buah 17 23 Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan 3 Jumlah Grup Kesenian Yang Dibina buah 53 35 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022. Tabel 2.94. Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya Tahun 2021 No Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya Alamat No dan tanggal Surat Keputusan/Keteta pan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya 1 2 Tugu Peta Tugu 0 Km Jl. Veteran Jl.Dr. Sukarjo PO2018121300012 PO2018121300009 3 4 5 6 7 Cilamajang Kota Tasikmalaya Jawa Barat Makam Gn. Subang Komplek Makam Syeh Tubagus Abdullah Makam (Mesjid) H. Bakri Makam Gn Saena Cilamajang Lintasan Mangkubumi - Indihiang Sukaasih Hz. Mustopa Citamiang PO2018121300018 PO2016061000161 PO2016060900121 PO2016061000356 PO2018121300019 8 9 Makam Eyang Cakra Ningrat Punden Berundak, Gunung Pa Jahim Ciseeng Babakn Arsi Leuwiliang, Kawalu PO2018121300015 - II - 83
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya Alamat No dan tanggal Surat Keputusan/Keteta pan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya 10 Makam H Hasan Babakan PO2018121300020 Peundeuy 11 Makam Dalem Patuakan Tanjung Kota Tasikmalaya Jawa Barat PO2018121300014 12 Makam Eyang Patinggi Leuwiliang PO2018121300016 13 Makam Dalem Kutawaringin Lewiliang PO2018121300017 14 Lingga Yoni Lintasan PO2016061000161 Mangkubumi Indihiang 15 Tugu Istiwa Citamiang PO201812130002 16 Makam Nyimas Saena 17 18 19 Naskah Wasiat Sukapura (Manuskrip) Naskah Ndalem Patuakan Makam Sakarembong 20 Makam Eyang Jiwaraga 21 Makam Eyang Prabudilaya 22 Makam Syekh Abdul Gharib Tanjung Tawang Jln. Komarasari Tawang Jl. Bantar,bantarsari Kota tasikmalaya Kp Nagrog Kota Tasikmalaya Jawa Barat Cibeas Kota Tasikmalaya PO2018121300021
23 Makam Eyang Cakraningrat Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022. 2.1.3.2.17. Perpustakaan Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.95. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perpustakaan Tahun 2018 - 2021 No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 Persentase Kesesuaian Layanan Perpustakaan Dengan Standar Nasional Perpustakaan Persentase peningkatan koleksi buku Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan Persentase pembinaan perpustakaan Persentase naskah kuno yang dilestarikan % % % % % 3,14 4,94 52,07
66,67 5,13 20,14
32 6,86 0
71,52 5,53 50 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022. II - 84
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Jumlah perpustakaan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah sebagai beirkut. Tabel 2.96. Data Perpustakaan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 No Jenis Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Jumlah Koleksi Judul Eksemplar Jumlah Pengunjung/ Hari A 1 2 3 4 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERPUSTAKAAN UMUM Perpustakaan Kab/Kota Perpustakaan Kelurahan Perpustakaan Kecamatan Taman Bacaan Masyarakat PERPUSTAKAAN SEKOLAH Perpustakaan SD Perpustakaan MI Perpustakaan SMP Perpustakaan MTS Perpustakaan SMA Negeri Perpustakaan SMA swasta Perpustakaan MA Negeri Perpustakaan MA Swasta Perpustakaan SMK Negeri Perpustakaan SMK Swasta 119 1 69 10 39 714 231 53 76 55 10 20 3 34 4 320 5 207 30 78 1.135 502 - 151 111 21 40 6 68 8 80.148 26.948 33.750 5.000 14.450 448.132 152.699 - 82.833 53.704 12.896 20.000 3.000 34.000 4.000 141.659 49.359 67.350 10.000 14.950 1.018.177 354.577 - 209.560 107.442 54.598 40.000 6.000 68.000 8.000 349 75 69 10 195 18.582 4.620 - 3.700 2.750 1.000 400 300 680 400 10 50 100 50.000 100.000 1.000 11 Perpustakaan SLB Perpustakaan Pondok Pesantren PERPUSTAKAAN KHUSUS Perpustakaan Rumah sakit Perpustakaan Puskesmas Perpustakaan OPD Kab/Kota Perpustakaan Bank Perpustakaan Vertikal Perpustakaan PKK Kabupaten/Kota PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI Perpustakaan PT Negeri Perpustakaan PT Swasta 12 C 1 2 3 4 5 6 D 1 6 172 54 1 20 26 2 4 1 20 3 12 116 57 1 20 26 5 4 1 49 19 6.000 29.000 30.500 500 10.000 12.000 5.500 2.000 500 54.133 18.000 12.000 58.000 68.000 1.500 20.000 36.000 5.500 4.000 1.000 117.004 49.000 120 3.612 152 2 40 48 20 40 2 483 160 2 17 30 36.133 68.004 323 907 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022. JUMLAH 1.561 612.913 1.344.840 19.566 Jumlah Anggota Perpustakaan 4.068 1.228 690 200 1.950 193.126 50.007 - 37.950 26.833 10.436 10.000 3.000 17.000 4.000 25.000 300 8.600 2.600 50 1.000 1.200 100 200 50 15.626 5.000 10.626 215.420 II - 85
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.3.2.18. Kearsipan Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.97. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kearsipan Tahun 2018 - 2021 Realisasi No. Indikator Satuan 1 2 3 4 5 Terjaganya keutuhan dan keautentikan informasi arsip masing- masing OPD Pemahaman informasi kearsipan terhadap yang diberikan informasi Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup % kali % poin % 2018 -
2019 46,98 5
26,32
2020 58,63 3
2021 -
0 63,89 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022. 2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan 2.1.3.3.1. Kelautan dan perikanan Potensi areal perikanan di Kota Tasikmalaya sebesar 692,27 Ha, terdiri dari kolam pembenihan 19,49 Ha, kolam pembesaran 621,23 Ha, sawah irigasi untuk pengembangan minapadi seluas 51,42 Ha dan kolam air deras 0,14 Ha. Aktifitas ekonomi di sektor perikanan melibatkan 393 kelompok pembudidaya ikan yang terdiri dari 375 pokdaan, 15 poklahsar dan 3 pokmaswas dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 4.842 orang. Aktivitas di sector perikanan secara juga didukung oleh 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 1 unit pelayanan yaitu UPTD Balai Benih Ikan (BBI), UPTD Pengembangan Produksi Ikan dan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP). Selain itu terdapat 61 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang mendukung ketersediaan benih ikan di Kota Tasikmalaya. Menurut kategori teknologi yang digunakan, aktivitas budidaya ikan di Kota Tasikmalaya sebagian besar dilakukan dengan semi intensif (51%), dan menggunakan teknologi yang sederhana (48,7%). Hanya 0,3% yang berbudidaya ikan secara intensif. Teknologi budidaya intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan. Budidaya Semi Intensif merupakan sistem budidaya peralihan, antara budidaya alami (esktensif/sederhana) dan budidaya intensif II - 86
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (buatan/perlakuan khusus). Hal ini sangat mempengaruhi terhadap produksi ikan di Kota Tasikmalaya. Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.98. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2017-2021 No. Komoditas 2017 (Ton) 2018 (Ton) 2019 (Ton) 2020 (Ton) 2021 (Ton) 1 Mas 1.981,35 1.983,37 1979,75 2.074,63 2004,39 2 Nila 2.098,14 2.123,08 2.127,56 2.113,38 2188,93 3 Nilem 1.227,39 1.227,61 1.252,75 1.232,47 1243,34 4 Mujair 701,00 698,82 655,93 462,34 465,49 5 Lele 1.456,39 1.500,76 1.415,17 1.479,49 1489,55 6 Gurame 834,76 723,66 809,34 739,74 744,77 7 Tawes 980,81 1.024,32 1.001,53 1109,61 1109,16 8 Tambakan 513,06 512,79 507,56 462,34 465,48 9 Ikan Lainnya 184,23 184,83 233,03 277,41 279,28 Jumlah 9.977,13 9.979,24 9.982,62 9.951,41 9.990,39 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022. Pelaksanaan urusan perikanan di Kota Tasikmalaya menjadi wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Berikut disajikan data pelaksanaan pelayanan umum urusan Perikanan. Tabel 2.99. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perikanan No. 1 Indikator Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan Satuan Orang 2018 52 Realisasi 2019 100 2020 0 2021 150 2 Capaian produksi perikanan Ton 9.979,24 9.982,62 9.951,42 9.990,39 3 budidaya Angka produksi hasil perikanan Ton 199,38 312,80 312,70 312,78 4 5 Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar Jumlah masyarakat miskin sektor perikanan yang dibina % Orang 24,74 100 32,65 50 32,65 80 53,88 75 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.3.3.2. Pariwisata Pariwisata di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar. Secara lebih detail data objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: II - 87
No. Kecamatan 1 Kawalu 2 Tamansari Tabel 2.100. Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tasikmalaya Nama Objek Wisata Klasifikasi Objek Wisata Lokasi 1. Makam Syekh Abdul Ghorib Wisata Budaya 2. Air Tanjung 3. Bordir Kawalu Wisata Alam Wisata Minat Khusus 4. Kampung Salapan ( Hutan Urug) - Gua Sarongge - Curug Sawidak - Puncak Nangela - Cadas Ngampar Wisata Alam Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu Jl. Air Tanjung-Tasikmalaya Jl. Perintis Kemerdekaan, Karsamenak Jl. Syekh Abdul Muhyi Wisata Alam 5. Bukit Lestari 6. Arung Jeram Sungai Ciwulan Wisata Alam 7. Dalem Patuakan 8. Makam Guning Saena 9. Tugu Istiwa 10. Makam H.M. Bakri 11. Makam Eyang Ciseeng/ Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya RT 03 RW 03 Kel. Leuwiliang Jl. Syekh Abdul Muhyi Tanjung 02/04 Citamiang 06/08 Citamiang 02/08 Citamiang 02/08 Babakan Arsi 03/06 Cakraningrat 12. Makam H. Hasan 13. Makam Gn. Subang 14. Makam Eyang Patinggi 1. Situ Cibeureum 2. Kelom Gelis 3. Curug Tonjong 4. Situ Malingping 5. Situ Cipajaran 6. Makam Situ Malingping 7. Makam Situ Kasindang Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Minat Khusus Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Babakan Peundeuy 007 Cilamajang, Kawalu Leuwiliang, Kawalu Kel. Tamanjaya Kp. Gobras Kel. Sukahurip Kel. Setiawargi Kel. Tamanjaya Kel.Mugarsari Kel.Tamanjaya Kel. Tamanjaya Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Keterangan Objek Wisata Sudah Dikembangkan Objek Wisata Sudah Dikembangkan Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Objek Wisata Sudah Dikembangkan Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan II - 88
No. Kecamatan 3 Cibeureum 4 Purbaratu 1. Nama Objek Wisata 2. Petilasan Purbasari 3. Pasir Pataya 4. Perkebunan Salak 1. Arung Jeram sungai Citanduy Klasifikasi Objek Wisata Wisata Budaya Wisata Rekreasi Wisata Minat Khusus Wisata Alam 5 Tawang 6 Cihideung 2. Wisata Edukasi Bambu 3. Makam Syekh Kusumayuda Wisata Budaya Wisata Budaya 4. Makam Tubagus Abdulah Wisata Budaya 5. Makam Jiwa Raga Wisata Alam 6. Kampung Awi Wisata Buatan 7. Farm House Wisata Kriya 8. Kerajinan Mendong Wisata Minat Khusus 1. Kuliner Tawang Wisata Budaya 2. Titik Nol Wisata Kuliner 3. Mambo Kuliner Wisata Minat Khusus 1. Pasar Minggu Dadaha Wisata Rekreasi 2. Teejay Waterpark Wisata Buatan 3. Kolam Renang Asia Wisata Alam 1. Situ Gede Wisata Minat Khusus 7 Mangkubu mi 2. Makam Eyang Prabudilaya Wisata Budaya 8 Indihiang 3. Mangkubumi Water Park 4. Perkebunan Buah Naga 1. Situs Linggayoni 2. Payung Geulis Tasik 3. Wisata Ciloseh 4. Lapang Minisoccer (Indosoccernesia) Wisata Rekreasi Wisata Minat Khusus Wisata Budaya Wisata Minat Khusus Wisata Alam Wisata Minat Khusus 5. Batu Bangkong 6. Kawasan Cipanyir (Cipedes Panyingkiran) 7. Babakan Sanca 5. Batu Bangkong 6. Kawasan Cipanyir (Cipedes Panyingkiran) 7. Babakan Sanca 9 Bungursari 1. Makam Eyang Dalem Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Sakarembong 2. Ma'arif Garden Wisata Alam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Lokasi Keterangan Jl. Letkol Basir Surya Kel. Ciakar Peundeuy, Kel. Ciakar Kel. Sukajaya Objek Wisata Sudah Dikembangkan Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Kel. Sukajaya Kel. Sukajaya Purbaratu Purbaratu Produk Wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan Jl. BKR, Jl. Kolektoran Jl. Mayor Utarya Jl. Dadaha Komp. Plaza Asia Jl. KHZ mustofa Objek Wisata Sudah Dikembangkan Objek Wisata Sudah Dikembangkan Komplek Dadaha Objek Wisata Sudah Dikembangkan Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kel. Batarsari Kecamatan Bungursari Jl.A.H. Nasution KM. 7 Jl. Cibeet Kel. Sukamaju Kidul Kel. Panyingkiran Kel. Panyingkiran Kel. Sukamaju Kidul Objek Wisata Sudah Dikembangkan Objek Wisata Sudah Dikembangkan Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan Objek Wisata Sudah Dikembangkan Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan Kel. Sirnagalih Kel. Panyingkiran Kel. Sirnagalih Kel. Bantarsari Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan Objek Wisata Sudah Dikembangkan Jl. Sukarindik No.71, Sukarindik Objek Wisata Sudah Dikembangkan II - 89
No. Kecamatan 3. Nama Objek Wisata Klasifikasi Objek Wisata 10 Cipedes 4. Mutiara Aboh 1. Taman Rekreasi Karang Resik 4. Mutiara Aboh 1. Taman Rekreasi Karang Resik Wisata Tirta Wisata Rekreasi 2. Sentra Batik Wisata Minat Khusus 3. Tebing Putih 4. Budak Capetang Wisata Alam Wisata Buatan Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022 Lokasi Kel. Sukamulya Jl. Mohamad Hatta, Sukamanah Jl. Ciroyom No.20, Nagarasari, Kec. Cipedes Kel. Sukamanah Kel. Sukamanah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Keterangan Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan II - 90
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Apabila dilihat dari capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Tasikmalaya, jumlah kunjungan wisata ke Kota Tasikmalaya, yang meliputi wisatawan domestik dan mancanegara, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 589.000 orang pada tahun 2017, 650.553 orang pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 menjadi 695.647. Angka ini menurun pada tahun 2020, yaitu menjadi 344.423 orang. Namun pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisata mulai naik lagi yaitu sebesar 483.569 orang, seiring dengan mulai meredanya kasus Covid-19. Tabel berikut menunjukan jumlah kunjungan wisata di Kota Tasikmalaya selama 4 (empat) tahun terakhir. Tabel. 2.101. Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021 Tahun Jumlah Wisatawan (Orang) Mancanegara Domestik Jumlah Total (Orang) 2018 221 650.332 650.553 2019 124 695.523 695.647 2020 39 344.384 344.423 2021 6 483.563 483.569 Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022 Untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Tasikmalaya, maka dibutuhkan sarana pendukung berupa penginapan seperti hotel, guest house, hostel, dan lain sebagainya. Tabel berikut merupakan data sarana penginapan di Kota Tasikmalaya. Tabel 2.102. Data Hotel di Kota Tasikmalaya No. Nama Hotel Alamat Kecamatan 1 PERMATA SAHID HOTEL SYARIAH JL.BRIGJEN WASITA KUSUMAH, INDIHIANG, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT 46151 Indihiang 2 HOTEL RAMAYANA JL.RE MARTADINATA NO.333, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA 46151 Indihiang JL.RE MARTADINATA NO.268, PANYINGKIRAN, 3 ADEN 2 SYARIAH INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA Indihiang 4 FRESH HOTEL JL.RE MARTADINATA NO.191, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA Indihiang 5 HOTEL SRIKANDI JL.RE MARTADINATA NO.266, PANYINGKIRAN, INDIHIANG, KOTA TASIKMALAYA Indihiang 6 CROWN HOTEL JL. RE MARTADINATA NO.45 Cipedes II - 91
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No. Nama Hotel Alamat Kecamatan 7 PONDOK TASYIQ GUEST HOUSE JL.CIGANTANG, KEL.CIGANTANG, KEC.MANGKUBUMI Mangkubumi 8 FAVE HOTEL TASIKMALAYA JL.RE MARTADINATA 214, RT.02/07 KEL.CIPEDES, KEC.CIPEDES KOTA TASIKMALAYA KODE POS 46133 Cipedes 9 HARMONI HOTEL Jl.Rd.IKIK WIRADIKARTA 51 TASIKMALAYA Tawang 10 HOTEL MANDALAWANGI JL.RE MARTADINATA 177, TASIKMALAYA Cipedes 11 HOTEL HORISON JL. YUDANAGARA NO.16 Cihideung 12 HOTEL PADJADJARAN JL. IR.H.DJUANDA (BY PASS) Mangkubumi 13 HOTEL SETUJU JL.CIEUNTEUNG Mangkubumi 14 HOTEL WIJAYA KUSUMAH JL. IR.H.DJUANDA (BY PASS) Bungursari 15 SURYA HOTEL JL.SILIWANGI NO.39 TASIKMALAYA Tawang 16 MINI GUEST HOUSE JL. CIPEDES II NO.21A Cipedes 17 HOTEL MERDEKA JL.TARUMANEGARA NO.48 Tawang 18 HOTEL PRIANGAN JL. KEBON MANGGU I, TASIKMALAYA Cihideung 19 SHANRILLA HOTEL JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.93, TASIKMALAYA Cihideung 20 HOTEL SANTIKA JL.YUDANAGARA, NO.57 Cihideung 21 HOTEL SARTIKA JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.244 Kawalu 22 HOTEL SEHAT JL.MITRABATIK NO.73 Cipedes 23 HOTEL SELAMAT JL.EMPANG NO.26 TASIKMALAYA Tawang 24 HOTEL TASIK JL.KOMALASARI NO.27 RT.01 RW.02, EMPANGSARI Tawang 25 HOTEL ABADI JL.EMPANG NO.58 TASIKMALAYA Tawang 26 HOTEL ASRI JL.HZ.MUSTOFA NO.326 TASIKMALAYA Cihideung 27 HOTEL BOROBUDUR JL.MAYOR SL.TOBING NO.25 Cihideung 28 HOTEL CITY JL.SUKALAYA BARAT NO.50 TASIKMALAYA Cihideung 29 HOTEL AMARIS JL.KHZ.MUSTOFA, TUGUJAYA, CIHIDEUNG Cihideung 30 GRAND METRO HOTEL JL.KHZ.MUSTOFA NO.263, NAGARAWANGI Cihideung 31 HOTEL KENCANA JL.YUDANAGARA NO.17 TSM Cihideung 32 HOTEL MANGKUBUMI JL.JENDRAL AH.NASUTION KM.7 TSM Mangkubumi 33 HOTEL FLAMBOYAN JL.GALUNGGUNG NO.50 Tawang Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2022. II - 92
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.3.3.3. Pertanian Sektor pertanian meliputi sektor pertanian tanaman pangan, sektor tanaman hortikultura, sektor tanaman perkebunan dan sektor peternakan. Produktivitas sektor pertanian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan. Luas lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kota Tasikmalaya sejak tahun 2009 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi lahan sawah ke peruntukan lain. Pada tahun 2017 luas sawah sebesar 5.826 Ha, sementara pada tahun 2021 menjadi 5.778 Ha. Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan Perkembangan data luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.103. Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2021 Tahun Jumlah Berkurang (Ha) 2017 5.826 136 2018 5.799 27 2019 5.796 3 2020 5.790 6 2021 5.778 12 Jumlah 406 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022 Potensi sumberdaya pertanian berbentuk kelompok tani sebanyak 644 kelompok dengan jumlah anggota kelompok tani berjumlah 27.424 orang yang terdiri dari kelompok tani dewasa 451 kelompok, kelompok wanita tani (KWT) 136 kelompok, dan taruna tani 57 kelompok. Kondisi ini meningkat dari tahun 2019. Berikut perkembangan kelompok tani di Kota Tasikmalaya. Tabel 2.104. Kelompok Tani di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Kelompok Tani Tahun Kelompok Dewasa KWT Taruna Tani Jumlah Anggota 2019 452 129 44 24.782 625 2020 451 136 57 27.424 644 2021 456 145 64 28.047 665 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022 Komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, palawija serta tanaman serealia lainnya. Padi merupakan komoditas II - 93
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Produksi padi periode 2013-2021 seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini: PRODUKSI PADI (TON) 120.000 100.000 93.483 85.132 79.083 96.955 82.656 78.151 83.578 80.000 68.041 69.076 60.000 40.000 20.000
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022 Gambar 2.29. Produksi Padi Tahun 2013-2021 Jika konversi dari gabah ke beras sebesar 62,74 persen maka produksi beras di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 52.437 ton naik. Dengan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 716.155 orang, dan diasumsikan kebutuhan beras per kapita/tahun sebanyak 100 kg sehingga jumlah kebutuhan beras seluruh penduduk Kota Tasikmalaya selama satu tahun sebanyak 71.615,5 ton. Dengan demikian produksi beras di Kota Tasikmalaya belum dapat memenuhi kebutuhan makan penduduknya. Berdasarkan data tersebut produksi beras di Kota Tasikmalaya baru memenuhi 72,22 persen dari total kebutuhan. Terdapat defisit beras sebanyak 19.178,66 ton atau 27,28 persen. Namun demikian produksi padi ini mendominasi produksi tanaman pangan di Kota Tasikmalaya dibandingkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu seperti terlihat pada table di bawah ini. Tabel 2.105. Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Tanaman Pangan 2017 2018 2019 2020 2021 Produksi Padi (ton) 82.656 78.151 68.043 69.076 83578 Produksi Jagung (Ton) 105 656 269 176 160 Produksi Kedelai (Ton) 635 57
Produksi Kacang Tanah (Ton) 63 132 231 406 128 Produksi Ubi Jalar (ton) 431 424 367 151 130 II - 94
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tanaman Pangan 2017 2018 2019 2020 2021 Produksi Ubi Kayu (ton) 3.254 2.300 3.060 1.119 1388 JUMLAH 87.144 81.720 71.970 70.928 85.384 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022 Sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya terdiri dari tanaman hortikulturan sayuran dan tanaman hortikultura buah-buahan. Komoditas tanaman hortikultura sayuran terdiri dari komoditas cabe besar, cabe rawit, tomat, ketimun, petsai/sawi, dan kacang panjang. Sementara komoditas tanaman hortikultura buah-buahan terdiri dari komoditas salak, pisang, rambutan, mangga, pepaya, durian dan manggis. Selain itu terdapat juga komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari komoditas mendong, kelapa, lada, kakao, pala, kopi dan tembakau. Produksi tanaman hortikultura tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 dan sedikit menurun pada tahun 2021, sementara produksi tanaman perkebunan terus menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 8.000 7.000 7.104 6.764 6.000 5.321 5.114 5.000 4.031 4.023 4.000 3.000 2.000 2.828 2.370 3.323 3.143 1.950 1.360 1.081 1.156 845 845 1.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 HORTIKULTURA PERKEBUNAN Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2021 Gambar. 2.30. Produksi Hortikultura dan Perkebunan di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2021 Komoditas sektor peternakan terdiri dari ternak besar seperti sapi, kambing dan domba serta unggas seperti ayam, itik dan puyuh. Selain itu terdapat produksi hasil peternakan seperti daging, telur dan susu. Populasi ternak besar dalam 7 tahun terakhir mengalami peningkatan walau dengan pertumbuhan yang lambat yaitu rata-rata 1,94 persen per tahun. Sementara produksi daging dalam 7 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Produksi daging sangat anjlok pada tahun 2017 kecuali daging ayam bukan ras (buras), daging ayam ras petelur dan itik yang terus mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal impor daging beku dan sapi potong. Kemudian produksi daging berangsur baik II - 95
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 pada tahun 2018 dan 2019 kemudian turun kembali pada tahun 2021. Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. POPULASI TERNAK DAN PRODUKSI DAGING 12000 10550,19 10000 7865,18 9110,14 7960,51 7939,97 7.895,04 8000 6239,8 6000 4739,98 4212,76 4000 1735 1854 1893 1960 1977 2009 2044 2055 2055 2000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PRODUKSI DAGING POPULASI TERNAK Gambar 2.31. Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2021 Produksi telur dalam 7 tahun terakhir didominasi telur ayam ras petelur yang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2013-2019 dengan rata-rata pertumbuhan 7,9 persen per tahun, namun menurun pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -0,6 persen. Produksi telur ayam ras pada tahun 2019 mencapai 1.174,2 ton, turun pada tahun 2020 menjadi 1.167,1 ton. Untuk produksi telur ayam bukan ras, itik serta puyuh relative stagnan. Perkembangan produksi telur di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Produksi Telur 1400 1200 1052,8 1102,3 1128,6 1151,2 1174,4 1.190,61 1.166,95 1000 859,6 800 600 400 426,2 426,9 439,7 442,6 447 447,2 447,32 447,33 200 0 287,5 293,1 296,3 299,9 302,9 304,7 51,8 306,65 306,89 48,94 48,94 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ayam buras ayam ras itik puyuh Gambar 2.32. Produksi Telur Tahun 2014-2021 Di sektor peternakan, sarana prasarana milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah II - 96
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH dan Pasar Hewan. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan. Selain berdampak terhadap capaian angka PDRB kategori pertanian, kehutanan perikanan, kondisi di atas sangat mempengaruhi terhadap capaian pelayanan umum pada urusan pertanian. Banyak capaian target indikator urusan pertanian pada tahun 2020 yang turun dari capaian tahun 2019. Tabel 2.106. Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian Tahun 2018 - 2021 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Capaian produksi tanaman hortikultura Ton
5.755,3 2 Capaian produksi tanaman perkebunan Jumlah petani miskin yang dibina Angka produktivitas tanaman pangan utama 5 Capaian Produksi Tanaman 3 4 Ton Orang Ton
410
352
854,01 126 62,16 6 Pangan Jumlah Gapoktan yang dibina Ton Gapoktan 81.720 64 71.970 64 70.928 64 7 Capaian peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak Persentase peningkatan populasi ternak 8 9 % % % 39,41 100 1,61 21,67 100 0,25 38,67 100 0,52 10 Persentase peningkatan hasil produksi peternakan % 33,81 21,44 0,06 11 Jumlah Wirausaha baru sektor pertanian Orang 135 200 0 12 Capaian produksi Hortikultura dan perkebunan Ton
13 Cakupan bina kelompok petani Kelompok
14 Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar 15 Capaian produksi Hasil peternakan Kwintal/hektar Ton
16 Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner %
225
85.384
1,59 295
5834 199
62,9 10.347 100
97
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 17 Persentase peningkatan kelas kelompok tani %
4,35 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.3.3.4. Perdagangan Perekonomian Kota Tasikmalaya banyak didorong dan didukung oleh kategori perdagangan. Berikut capaian layanan urusan perdagangan sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 2.107. Capaian Pelayanan Umum Urusan Perdagangan Tahun 2018 - 2022 No. Indikator Satuan 2018 Realisasi 2019 2020 2021 1 Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik % 100 100 100
2 3 4 5 6 7 Persentase alat UTTP yang bertera sah Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor Persentase Pelaku usaha yang dibina Persentase peningkatan omset pelaku usaha Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal % Orang Orang % % % 65,83 328 450
100 5
80,44 354
400 3,21 104
4,58 80.89 100
50 n/a 76,33
6,64 8
%
100 343
9 Persentase Pasar yang dibina % 100 100 70
10 Nilai ekspor bersih US$ (ribuan) 34.000 14.993,52 35.883.71 31.459.43 11 12 13 14 15 Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022. % % % % %
100 80 54,5 1 88,9 Sebagai implementasi dari amanat Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib untuk pelaksanaan tera, tera ulang dan II - 98
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertujuan guna melindungi kepentingan umum sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam hal kebenaran pengukuran. Pada 2018 Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU). Adapun Jenis dan pemilik UTTP di Kota Tasikmalaya cukup banyak. Di lain pihak UPTD Metrologi Legal Kota Tasikmalaya juga masih melayani pemilik UTTP dari wilayah Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar melalui mekanisme Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Daerah Tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, serta Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan Metrologi Legal karena UPTD Metrologi Legalnya belum operasional. Jenis dan jumlah UTTP yang dimiliki pedagang di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta yang dimiliki masyarakat di 10 kecamatan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Total ada 22.958 UTTP dari berbagai jenis yang dimiliki pelaku usaha di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta masyarakat di 10 kecamatan. Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP (Buah) 17.520 3.193 314 372 753 174 500 33 4 94 1 Gambar 2.33. Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP Pemilik UTTP juga tersebar di SPBU, SPBE, Perum Bulog, Perusahaan Ekspedisi, Kantor Pos, Tempat Pelayanan Kesehatan dan perusahaan lainnya dengan jumlah jenis UTTP sebanyak 30 jenis sebanyak 1.059 buah. Ada juga UTTP yang terpasang di Pelanggan Air dan Listrik di 10 kecamatan sebanyak 27.467 meter air dan 220.513 kWh meter. Pasar rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya semakin penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan hasil pertanian dan hasil industri kecil menengah dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Saat II - 99
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ini, Pasar Cikurubuk menjadi pasar induk hasil bumi bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur, yang mampu memasarkan berbagai produk hasil pertanian paling lengkap, seperti: beras, sayuran, daging, ikan, telur dan lainnya serta hasil industri kecil menengah seperti alas kaki dan bordir. Tabel 2.108. Jumlah Pasar Rakyat Tahun 2021 No. Nama Pasar Alamat Tahun Pemba- ngunan Tanah (m2) Luas Bangun an (m2) Lan tai Los Jumlah Kios Dasaran 1 2 Pasar Cikurubuk Pasar Pancasila Jl. Residen Ardiwinangun, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Jl. Pancasila, Kel. Lengkongsari Kec. Tawang 1994 1995 43.120 6.540 25.650 4.656 1 1 50 60 2.772 249 1.867 300 3 Pasar Indihiang Jl. Letnan Harun, Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang 1997 10.622 743 1 0 402 50 4 5 Pasar Padayungan Pasar Cibeuti Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Jl. Raya Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu 1995 1990 9.000 696 1.968 691 1 1 0 12 261 44 20 0 6 Pasar Gegernoong Jl. Raya Tamansari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari 1999 1.000 538 1 0 91 10 7 Pasar Burung dan Besi Jl. Kh. Ez. Mutaqien, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi 1997 6.407 444 1 0 244 40 8 Pasar Nyemplong/ Sindang Hayu Setiawargi Kel. Setiawargi Kec. Tamansari 2016 5.650 1.364 1 26 0 37 9 Pasar Cibeureum Jl. Kh. Khoer Affandi Kel. Margabakti Kec. Cibeuruem 2018 4.630 2.989 1 128 78 0 10 Pasar Purbaratu Belum beroperasi 2019 276 4141 2324 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022. Meskipun kategori perdagangan sudah cukup baik tetapi masih perlu peningkatan pada sarana dan prasarananya. Pasar-pasar tersebut secara bertahap harus ditingkatkan kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya untuk meningkatkan daya saing dengan pasar-pasar modern atau pusat perbelanjaan dan minimart yang ada. II - 100
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.109. Pusat Perbelanjaan di Kota Tasikmalaya No. Nama Pusat Perbelanjaan Alamat 1 Yogya HZ 2 Asia Toserba 3 4 5 6 Yogya Mitrabatik Plaza Asia (PT. Asia San Prima Jaya) Agung Toserba Giant 7 Lotte Mart 8 Mega M (PT. Matahari Putra Jl. HZ Mustofa No. 124 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Jl. HZ. Mustofa No. 72 Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Jl. Mitra Batik No. 81-83 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Jl. HZ. Mustofa Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Jl. HZ Mustofa Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Jl. Pasar Wetan Komplek Mayasari Plaza Kel. Argasari Kec. Cihideung Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kersamenak Kec. Kawalu Jl. Veteran No. 10 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Prima) 9 Transmart 10 Mayasari Plaza Jl. Ir. H, Juanda Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Jl. Pasar Wetan Kel. Argasari Kec. Cihideung Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2020. Data lebih lanjut mengenai pelaku usaha perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.110. Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan No. Jenis Jumlah 1 Usaha Mikro yang Sudah Terdaftar 120 2 Usaha Mikro Anggota Koperasi LPM 2.332 3 PKL Kojengkang 780 4 PKL sepanjang jalan Kota Tasikmalaya (21 ruas jalan) 1.371 5 PKL Selter Lingkar Dadaha 140 6 Peserta Program Kemiskinan 600 Jumlah 4.784 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2019. Kota Tasikmalaya memiliki banyak potensi kerajinan dan industri kreatif yang tersebar di beberapa sentra-sentra industri Kota Tasikmalaya yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Seluruh potensi kerajinan ini perlus didukung dengan fasilitas sarana prasarana promosi dan pemasaran produk industri kreatif dengan membangun tempat pameran khususnya untuk produk industri kreatif sebagai salah satu dari pengembangan pasar melalui promosi. 2.1.3.3.5. Perindustrian Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan II - 101
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Berikut ini data potensi komoditi unggulan Kota Tasikmalaya : Tabel 2.111. Perkembangan Potensi Komoditi Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021 Unit Usaha Tanaga Kerja (Orang) Nilai Investasi (Rp.000) Nilai Produksi (Rp. 000) No. Komoditi 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 1 Bordir 1.424 1.430 1.423 14.097 14.097 14.097 244.404.416 244.404.416 244.404.416 1.067.757.116 1.067.757.116 1.067.757.116 2 3 4 Kerajinan Mendong Kerajinan Bambu Alas Kaki (Kelom Geulis & Sandal, sepatu) Kayu Olahan 175 75 551 175 75 556 174 75 570 2.292 660 6.213 2.292 660 6213 2.292 660 6.213 7.011.232 1.200.038 50.586.562 7.011.232 1.200.038 51.246.744 7.011.232 1.200.038 710.768.562 43.203.874 5.466.606 395.566.430 43.203.874 5.466.606 395.566.430 43.203.874 5.466.606 395.566.430 5 235 237 226 1.538 1538 1.538 28.677.699 28.677.699 28.677.699 82.656.245 82.656.245 82.656.245 6 Batik 43 41 43 695 695 695 7.840.576 7.840.576 7.840.576 51.540.682 51.540.682 51.540.682 7 8 9 10 Payung Geulis Makanan Olahan Bahan Bangunan Pakaian Jadi 8 880 324 288 8 939 326 318 8 1.66 326 337 56 5.143 4.152 1.711 56 5.143 4.152 1.711 56 5.143 4.152 1.711 78.500 52.860.460 216.770.677 24.188.800 78.500 78.500 61.809.660 5.202.060.460 217.047.677 593.770.677 25.938.800 3.374.188.800 1.216.800 950.004.830 561.840.403 1.216.800 950.004.830 561.840.403 1.216.800 950.004.830 561.840.403 167.930.350 167.930.350 167.930.350 11 Percetakan 56 57 58 387 387 387 9.566.000 9.876.000 319.566.000 31.521.862 31.521.862 31.521.862 12 Lain-Lain JUMLAH 231 4.290 297 4.459 144 4.450 3.099 39.795 3.099 40.043 3.099 40.043 69.590.084 706.438.044 83.366.166 4.292.936.366 712.775.044 14.782.503.32 6 419.972.576 3.763.447.774 419.972.576 3.778.677.77 4 419.972.576 3.778.677.774 PERTUMBUHAN 13,54 5,07 3,94 1,81 0,62 4,62 0,90 3,61 9,29 0,40 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022. Tabel 2.112. Perkembangan Jumlah Unit Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 Unit Usaha (UU) No Komoditi dan Klasifikasi Industri 2017 2018 2019 2020 2021 A. Komoditi Unggulan : 1 Bordir : 1.401 1.416 1.424 1.431 1.423 a. Mikro 652 651 659 b. Kecil 636 652 652 1.319 1.311 c. Menengah 113 113 113 112 112 d. Besar 0 0 0 0 0 2 Kerajinan Mendong : 174 175 175 175 174 a. Mikro 137 137 137 b. Kecil 36 37 37 174 173 c. Menengah 1 1 1 1 1 d. Besar 0 0 0 0 0 3 Kerajinan Bambu : 75 75 75 75 75 a. Mikro 71 66 66 b. Kecil 3 8 8 74 74 c. Menengah 1 1 1 1 1 4 d. Besar Alas Kaki (Sandal, Sepatu, Kelom Geulis) : 0 525 0 544 0 551 0 557 0 570 a. Mikro 248 199 206 b. Kecil 266 323 323 535 548 II - 102
No Komoditi dan Klasifikasi Industri c. Menengah d. Besar 5 Kayu Olahan (Meubel) : a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar 6 Batik : a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar 7 Payung Geulis : a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar 8 Makanan Olahan : a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar JUMLAH A a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar B. Komoditi Lainnya : 1 Bahan Bangunan : a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar 2 Pakaian Jadi : a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar 3 Percetakan : a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar 4 Lain-lain : a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar JUMLAH B a. Mikro b. Kecil c. Menengah 2017 11 0 213 149 64 0 0 41 20 19 2 0 8 8 0 0 0 560 390 156 14 0 2.997 1.675 1.180 142 0 321 220 91 7 3 108 31 67 10 0 43 14 25 4 0 127 42 69 16 0 599 307 252 37 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Unit Usaha (UU) 2018 2019 2020 22 22 22 0 0 0 228 235 237 158 165 66 66 233 3 3 3 1 1 1 41 43 43 20 22 19 19 41 2 2 2 0 0 0 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 772 880 949 533 641 222 222 932 17 17 17 0 0 0 3.259 3.391 3.475 1.764 1.896 1.335 1.335 3.316 159 159 158 1 1 1 323 324 326 217 218 90 90 310 13 13 13 3 3 3 226 288 339 149 211 67 67 329 10 10 10 0 0 0 55 56 59 15 16 36 36 55 4 4 4 0 0 0 220 231 260 127 138 73 73 240 20 20 20 0 0 0 824 899 984 508 583 266 266 934 47 47 47 2021 22 0 226 223 3 1 43 41 2 0 8 8 0 0 1.066 1.049 17 0 3.585 3427 158 1 326 313 13 3 337 327 10 0 58 54 4 0 144 124 20 0 865 818 47 II - 103
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Unit Usaha (UU) No Komoditi dan Klasifikasi Industri 2017 2018 2019 2020 2021 d. Besar 3 3 3 3 3 TOTAL A+B 3.596 4.083 4.290 4.459 4450 a. Mikro 1.982 2.272 2.479 b. Kecil 1.432 1.601 1.601 4.250 4245 c. Menengah 179 206 206 205 205 d. Besar 3 4 4 4 4 Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022. Adapun capaian pelaksanaan urusan industri dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.113. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Industri Tahun 2018 - 2021 Realisasi No. Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 1 Persentase industri kecil menengah berkualitas %
23,54
2 Jumlah IKM yang dibina IKM
1.110
3 Persentase pertumbuhan industry % 11,68 5,07 3,94 9,4 4 Jumlah sentra IKM yang dikembangkan Buah 4 3 0 3 5 6 Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri Jumlah wirausaha baru sektor industri % Orang
50 325 7 8 Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Orang %
500 0 9 Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022. %
1,6 2.1.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.1.3.4.1. Sekretariat Daerah 1) Nilai SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksannaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kota Tasikmalaya yang umumnya disebut SAKIP mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 nilai SAKIP Kota Tasikmalaya adalah 70,21 poin berada pada kriteria BB dan pada tahun 2021 nilai SAKIP Kota Tasikmalaya 71,63 poin berada kriteria BB. II - 104
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel. 2.114. Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021 Nilai SAKIP No. Uraian 2018 2019 2020 2021 1 SAKIP 70,21 (BB) 71,09 (BB) 70,84 (BB) 71,63 (BB) Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2022. 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nmor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 seusai amanat Peraturan Pemerintah Nmor 6 Tahun 2008. Penetapan Peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Capaian LPPD Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut: Tabel. 2.115. Capaian LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021 No. Uraian Capaian LPPD 2018 2019 2020 2021 1 LPPD N/A 3,26 3,37 N/A Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2022. 3) Level Kematangan/Maturitas SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut capaian nilai SPIP Kota Tasikmalaya tahun 2018-2021. Tabel. 2.116. Nilai Kematangan/Maturitas SPIP Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2021 No. Uraian 2018 2019 Nilai 2020 2021 1 Maturitas 2,9 2,5 2,5 2,83 Sumber : Inspektorat Kota Tasikmalaya , 2022. 2.1.3.4.2. Perencanaan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber II - 105
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah yang nanti dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. 1) Tersedianya dokumen RPJMD perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahu 2017-2022 dilakukan perubahan berdasarkan terbitnya peraturan perundangan- undangan seperti permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 diperlukan adanya penyesuaian terutama target indicator menyesuaikan kondisi yang ada. Terlebih lagi dengan terjadinya pandemic Covid-19 yang berdampak pada kehidupan social ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dilakukan perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahu 2018 tentang RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. 2) Tersedianya dokumen RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perwalkot) Dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Tasikmalaya telah ditetapkan dengan peraturan Walikota Tasikmalaya. Adapun indicator kinerja penunjang bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut. II - 106
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.117. Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2018 - 2021 INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan 2018 2019 Tahun 2020 2021 Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD % % %
100 100 100 100 100 100 Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan %
100 100 Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah %
73,53 66,67 Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022. 3) Pemanfaatan E-planing Perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya telah menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan. Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya juga telah menggunakan SIPD yang sebelumnya menggunakan sistem perencanaan mandiri (E-planning). 2.1.3.4.3. Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang- undang mengenai keuangan negara. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan II - 107
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan Walikota. Namun bila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kota Tasikmalaya tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tabel 2.118. Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 - 2021 Tahun INDIKATOR KINERJA DAERAH 1 SATUAN 2 2019 3 2020 4 2021 5 Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah % 100 89,14
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP Persentase implementasi teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah % % % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah % % % 100 100 100 100 100 99,96 100 100
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP % 100 100 100 Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah Persentase inventarisasi aset milik daerah % % % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat % 40 24
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tahun INDIKATOR KINERJA DAERAH 1 SATUAN 2 2019 3 2020 4 2021 5 Opini BKP atas LKPD Kota Tasikmalaya Opini
WTP Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya %
100 Persentase laporan keuangan sesuai SAP %
100 Persentase waktu penetapan KUA dan PPAS %
100 Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang ditetapkan %
93,58 Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP %
100 % Persentase inventarisasi asset milik daerah Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, 2022.
100 2.1.3.4.4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kinerja kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018 - 2021 adalah sebagai berikut. Tabel 2.119. Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Kepegawaian Tahun 2018 - 2021 Tahun INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan 2018 2019 2020 2021 Indeks Profesionalisme ASN Nilai 49,29 49,62 52,92 52,92 Kesesuaian Kompetensi Aparatur dengan Jabatannya % 74,30 76,99 76,59 78,01 Tingkat disiplin aparatur perangkat daerah % 99,68 99,96 99,79 99,84 Capaian implementasi SIMPEG % 52,50 60,70 68,33 80,37 Capaian pembinaan disiplin aparatur % 100,00 100,00 95,00 100,00 Capaian layanan kepegawaian % 93,01 151,92 94,43 114,37 Capaian pendidikan dan pelatihan aparatur % 107,63 120,14 100,38 100,54 Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan Indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada tahun sampai dengan tahun 2021 umumnya menunjukkan peningkatan. Namun, capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan lainnya disajikan pada tabel di bawah ini. II - 109
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.120. Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 - 2021 Tahun INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan 2018 2019 2020 2021 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan % 100 100 100 100 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kategori Tidak Inovatif Tidak Inovatif Tidak Inovatif Kurang Inovatif Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.3.4.6. Unsur Pengawasan Tabel 2.121. Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2018 - 2021 Indikator Kinerja Daerah (1) IKM Perangkat Daerah Satua n (3) Katego ri 2018 (4)
Tahun 2019 (5) 77
88 (Baik)
2020 (6)
88,40 2021 (7)
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah Tingkat capaian kapabilitas APIP Persentase nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Hasil penilaian SAKIP perangkatdaerah Maturiras SPIP Perangkat Daerah Rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan Nilai SAKIP Kota Level Maturitas SPIP Kota Tasikmalaya Skor PMPRB Kota Tasikmalaya Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Predikat WBK/WBBM Persentase Kepatuhan Pelaporan harta kekayaan aparatur Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi Indeks Persepsi korupsi hasil survey eksternal Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti Persentase tingkat maturitas SPIP perangkat daerah Tingkat capaian kapabilitas APIP Persentase penyelenggaraan pengawasan fungsional APIP Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat % % % % Level % % % % % Level Poin Unit % % Poin % % % %
72 80 100 100 3 60 80 (BB) 100
70,47 87 100 100 2 (plus) 70,52 83,31 (A) 100
77,8 5 71 2,83 0 0 100 0 2,96 64,0 1 0 0 100 %
95,5 0 Sumber : Inspektorat Kota Tasikmalaya, 2022. II - 110
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Pengeluaran Konsumsi Perkapita Angka konsumsi perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2017-2020 terus meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.122. Angka Konsumsi Perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2021 N o Uraian 2017 2018 Tahun 2019 2020 2021 1. Total Pengeluaran per kapita 13.348,35 14.459,94 15.710,37 15.068,46 15.729,30 2. Jumlah Penduduk 661.404 662.723 663.517 716.515 723.920 3. Rata-rata Pengeluaran perkapita (juta) 20,18 21,82 23,68
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022 2. Persentase Konsumsi Non Pangan Perkapita Persentase konsumsi non pangan perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.123. Persentase Konsumsi Non Pangan perkapita di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021 No. Kelompok Konsumsi Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 1. Makanan dan Minuman Selain Restoran (Pangan) Persentase Pengeluaran Pangan Perkapita Milyar Rp % Juta Rp 6.400,16 7.054,52 8.082,98 7.755,02 7.875,23 47,95 9,68 48,79 10,64 51,45 11,29 49,84 10,83 50,07 10,21 2. Non Pangan Persentase Pengeluaran Non Pangan Perkapita % Juta Rp 6.948,18 7.405,43 7.627,38 7.804,82 7.875,23 49,93 52,05 10,51 51,21 11,17 48,55 10,65 50,16 10,89 Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.4.2. Infrastruktur Kota Tasikmalaya 1. Jalan Kota Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136- DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, dinyatakan bahwa panjang jalan kota di II - 111
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Kota Tasikmalaya adalah 450,742 km. Adapun kinerja infrastruktur jalan kota selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.124. Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021 Realisasi Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik Km 403,910 411,302 379,525 397.157 Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik % 89,61 91,25 84,2 88,11 Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km) Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin Km % Km 29,100 14,55 65,73 37,470 18,74 80,42 16,083 8,04 45,90 19,601 9,80 42,275 Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun) % 21,91 26,81 15,3 14,09 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. Dari tabel diatas, tampak bahwa panjang jalan kondisi baik mengalami penurunan di tahun 2020. Hal tersebut diantaranya dikarenakan adanya refocusing anggaran bidang jalan. Sesuai dengan umur jalan, harus dilakukan pemeliharaan rutin atau berkala dan peningkatan jalan untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi jalan. Lebih lanjut, panjang jalan kota belum seluruhnya dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan dan apabila sudah ada belum berfungsi secara optimal terutama drainase jalan. Sehingga, pada beberapa ruas jalan mengalami genangan ketika hujan. Tabel berikut ini merupakan kinerja bangunan pelengkap jalan terdiri dari dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Tabel 2.125. Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2018-2021 Kegiatan Satuan 2018 Realisasi 2019 2020 2021 Panjang pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan Km 21,51 26,81 37,03 26,69 Capaian pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan % 71,7 80,93 123,43 88,97 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. II - 112
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Bangunan pelengkap jalan diatas meliputi pekerjaan-pekerjaan antara lain jalan, pembangunan/rehabilitasi tembok penahan tanah jalan dan trotoar. Berikut ini merupakan capaian pembangunan jalan mulai tahun 2018 sampai dengan 2021. Tabel 2.126. Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2018 - 2021 Realisasi Kegiatan Satuan 2018 2019 2020 2021 Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun Km 0,7 0,9 2,45 3,425 Capaian jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target (target = panjang jalan 6,405 jembatan = 3unit) % 10,93 14,05 38,25 53,48 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022. Di sisi lain, masih terdapat masalah keterbatasan kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Hal ini disiasati dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 2. Sumber Daya Air Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.127. Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2018-2021 Kegiatan Satuan 2018 Realisasi 2019 2020 2021 Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik % 58 68,49 79,94 84,23 Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik KM 117,15 138,36 161,47 180,22 Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya (target 40 Km selama 5 thn) % 13,9 27,2 5,95 25,47 Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya Km 5,56 10,88 2,38 10,19 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021. II - 113
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.4.3. Iklim Berinvestasi 1. Angka Kriminalitas Investasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum suatu daerah yang salah satu indikatornya adalah jumlah kriminalitas yang terjadi. Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.128. Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020 No. Uraian 2017 Realisasi 2018 2019 2020 1 Jumlah Kasus Narkoba 59 0 0 5 2 Jumlah Kasus Pembunuhan 1 0 1 3 3 Jumlah Kejahatan Seksual 30 35 26 35 4 Jumlah Kasus Penganiayaan 31 57 43 39 5 Jumlah Kasus Pencurian 74 108 77 69 6 Jumlah Kasus Penipuan 84 132 96 105 7 Jumlah Kasus Pemalsuan Uang 0 0 1 0 8 Jumlah Pidana Lainnya
98 122 120 9 Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun 319 430 366 376 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2021. 2. Jumlah Demonstrasi Selain tingkat kriminalitas, kondisi keamanan dan ketertiban yang dapat mempengaruhi investasi daerah adalah banyaknya demonstrasi yang terjadi disuatu daerah. Jumlah demonstrasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.129. Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2020 No. Uraian Realisasi 2017 2018 2019 2020 1. Bidang Politik 3 1 9 10 2. Ekonomi 12 3 7 19 3. Lainnya 32 9 19 20 Jumlah 47 13 35 49 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2022. 2.1.4.4. Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Tingkat Ketergantungan Tingkat ketergantungan penduduk ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan (Dependency Ratio). Angka ini menggambarkan berapa besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk II - 114
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Selain itu, angka ini dijadikan pula sebagai indicator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, apakah tergolong daerah maju atau sedang berkembang. Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 45,56. Hal ini berarti, bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (usia 0- 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Angka ini menyatakan bahwa masih banyak penduduk usia tidak produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Semakin besar angka beban ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Angka Beban Ketergantungan 49 48 48,26 48,29 48,31 47,68 47 46 45,56 45 44 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2021. Gambar 2.34. Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Tasikmalaya 2016-2020 II - 115
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.2. Evaluasi RPJMD 2.2.1. Evaluasi Kinerja Kinerja RPJMD tahun 2017-2022 dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana diuraikan di bawah ini : Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Tabel 2.130. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 Target Akhir RPJMD Capaian Kinerja Tahun 2018 Capaian Kinerja Tahun 2019 Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Capaian Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Misi 1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal T1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%) 87,00 63 70 65 86,92 68 68 87 87 SETDA S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Jumlah isu/ potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani 0,00 3 0 3 0 0 0 0 0 Badan Kesbangpol P1 : Program Magrib Mengaji Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti Program Magrib Mengaji (%) 90,00 70 100 75 80 80 80 90 90 SETDA Persentase siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan karakter (%) 100,00 95 100 100 100 100 100 100 100 SETDA DISDIK P2 : Program Tasik Berkarakter Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan berwawasan kebangsaan (%) 100,00 20 20 100 100 60 100 100 100 Badan Kesbangpol Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan hari besar keagamaan (%) 75,00 45,5 50 72,7 75 75 75 75 75 SETDA II - 116
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) T2 : Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%) S2 : Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah Persentase kelompok seni budaya aktif (%) Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah (%) P3 : Program Tasik Berbudaya Persentase pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah tingkat kota (%) Misi 2: Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat T3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Angka Kemiskinan (%) S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Persentase Penanganan PMKS (%) Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial P4 : Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%) P5 : Program Tasik Bersedekah Jumlah sedekah yang terkumpul (milyar rupiah) P6 : Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif) Jumlah sasaran penerima Program Gema Madani (kelompok/orang) Target Akhir RPJMD 61,00 80,00 61,00 100,00 11,50 89,51 100,00 100,00 11,25 25000 Capaian Kinerja Tahun 2018 Target Realisasi 60 61,00 60 63,00 60 61,00 100 100,00 13,8 12,71 74.5 74,47 0 0 82,00 74,34 1,00 0,34 5.000 12582, 00 Capaian Kinerja Tahun 2019 Target Realisasi 65 65,22 65 65,32 65 65,22 100 100 12,8 11,60 77,4 79,31 0 0 85,0 0 99,64 1,25 0,291 5000 5900 Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Realisasi 70 71,01 70 71,10 70 71,01 100 0 13,5 12,97 81,9 81,00 100 100 90,00 89,97 2,8 2,88 5000 5000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi 57 57,97 DisPorabudpar 75 75,14 DisPorabudpar 57 57,97 DisPorabudpar 100 0 DisPorabudpar 12,5 13,13 BPS 85,75 81,33 Dinsos 100 100 Dinsos 95 99 Dinas Sosial, 2,80 2,89 Dinas Kesehatan 5000 4388 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 600 600 II - 117
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK) T4 : Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan S4 : Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB a.d.h Berlaku (triliyun rupiah) PDRB Perkapita a.d.h Berlaku (juta rupiah) Pengeluaran Perkapita (juta rupiah) Inflasi daerah (%) Indeks Gini (point) Indeks Daya Beli (point) Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%) Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%) Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) Target Akhir RPJMD 3150 5,00 23,61 31,04 9,86 2,00 0,39 59,63 5,74 6,97 5,83 Capaian Kinerja Tahun 2018 Target Realisasi 750 910 6,95 6,07 20,33 20,09 30,6 30,32 9,84 9,86 3,76 2,30 0,4 0,391 69,64 69,69 3,66 6,81 5,22 4,58 7,4 8,57 Capaian Kinerja Tahun 2019 Target Realisasi 600 910 7,06 5,97 22,4 4 21,75 33,7 32,78 10,1 6 10,41 3,53 1,72 0,39 0,36 70,6 4 71,37 3,53 7,72 4,96 6,85 5,08 7,83 Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Realisasi 600 356 2,5 2,01 22,08 21,59 30,23 30,14 7,63 10,26 2,5 1,61 0,41 0,366 55,79 70,93 3,01 1,94 2,45 6,23 3,53 3,59 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi Dinas KUMKM dan Perindag, Dinas Sosial, 4,5 3,57 Dinas Pertanian Perikanan 22,98 22,85 BPS Kota Tasikmalaya 30,77 31,56 BPS Kota Tasikmalaya 12,5 13,13 BPS Kota Tasikmalaya 8,57 10,21 BPS Kota Tasikmalaya 2,25 1,17 BPS Kota Tasikmalaya 0,40 0,414 BPS Kota Tasikmalaya 57,58 70,78 BPS Kota Tasikmalaya 4,38 1,91 BPS Kota Tasikmalaya 4,68 2,97 BPS Kota Tasikmalaya 4,61 2,39 BPS Kota Tasikmalaya II - 118
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Nilai investasi daerah (milyar rupiah) Jumlah kunjungan wisatawan (orang) Persentase Koperasi sehat (%) Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil (%) Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang meningkat omsetnya (%) Persentase Industri Kecil Menengah berkualitas (%) Capaian penerbitan Perijinan Terpadu tepat waktu sesuai SOP (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Jumlah Wirausaha Baru (orang) Target Akhir RPJMD 300,00 310900 0,00 20,00 5,00 12,00 12,00 100,00 7,02 66,75 5.000 Capaian Kinerja Tahun 2018 Target Realisasi 325,0 0 520 591.0 00 650.5 53 4 3,14 1 4,1 2 5 2 5,09 100 80,87 6,2 6,85 65.69 62,75 1.000 757 Capaian Kinerja Tahun 2019 Target Realisasi 350 1223 6140 00 61598 8 8 8,45 1 8,98 2 3,41 2 4.19 39 100 5,6 6,75 65.9 0 65,38 1.00 0 954 Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Realisasi 200,00 422,60 287.04 9 344.38 2 12 8 1 0 2 n/a 2 23,54 100 100 8,5 7,99 66,12 66,54 105 160 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi 250 1.630 DPMPTSP 430.56 0 483.56 9 Dinas Porabudpar 24,00 27,48 Dinas KUMKM dan Perindag 1 0 Dinas KUMKM dan Perindag 3 10 Dinas KUMKM dan Perindag 3 10,7 Dinas KUMKM dan Perindag 100 100 DPMPTSP 7,72 7,66 Dinas Tenaga Kerja 66,50 65,75 Dinas KUKM Perindag 1.523 1.608 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas Tenaga Kerja II - 119
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Target Akhir RPJMD Capaian Kinerja Tahun 2018 Target Realisasi P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten (%) 62,00 40 45,83 S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 0,10 1,94 0,15 Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point) 92,00 70 73 P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (%) 0,10 3 12,61 Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point) 85,00 81 82,8 Misi 3: Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan T5 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%) 77,75 68,62 72,36 S7 : Meningkatnya layanan infratruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%) 97,00 86 87,88 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100,00 0 0 Capaian Kinerja Tahun 2019 Target Realisasi 45 57,55 1,9 0,05 74 76,5 3,2 5,96 82 91,11 69,6 8 74,83 89 90,08 0 0 Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Realisasi 58 23,68 0,05 2,24 90 91,6 0,05 0,19 83 91,4 75,83 74,24 93 84,44 100 58,05 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi Dinas Pendidikan Dinas Porabudpar Sekretariat Daerah 60 23 Dinas Tenaga Kerja 0,07 0,28 Dinas KP3 91 91,3 Dinas KP3 Dinas KP3 0,07 10,98 84 91,5 Dinas KP3 76,83 71,05 Dinas PUPR, Dinas PRKP dan Dishub 80,00 88,10 100 58,71 Dinas PRKP II - 120
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%) Rasio Jaringan Irigasi (point) S8 : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat Persentase rumah tangga bersanitasi (%) Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya) Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%) S9 : Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point) P14 : Program Tasik Resik Penambahan ruang terbuka hijau (Ha) Indeks Kualtas Air Indeks Kualitas Udara Persentase Penanganan Sampah (%) Misi 4: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia T6 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indek Pembangunan Manusia (point) Target Akhir RPJMD 97,00 0,07 60,49 100,00 100,00 74,40 13,34 53,60 79,60 83,45 73,95 Capaian Kinerja Tahun 2018 Target Realisasi 86 87,88 0,047 0,053 41.17 58,65 0 0 52,7 61,65 73,52 70,56 7,94 8,56 61,8 59,35 71.99 72,03 Capaian Kinerja Tahun 2019 Target Realisasi 89 90,08 0,05 0,063 41.3 0 60,42 0 0 59,8 1 97,78 73,7 2 73,99 9,44 10,3 64,8 71,04 72,7 2 72,84 Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Realisasi 93 84,44 0,053 0,073 60,49 60,54 100 0 98,88 98,88 74,00 77,33 10,84 10,295 2 52,88 72,37 79,00 78,20 76,46 71,45 72,05 73,04 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi 80 88,10 Dinas PUPR, Dinas PRKP dan Dishub 0,0704 0,087 Dinas PUPR 61,04 61,20 Dinas PRKP dan Dinas Kesehatan 100 100 Dinas PRKP 99,23 99,23 Dinas PRKP 74,20 63,85 Dinas LH Dinas LH 12,14 10,30 Dinas PRKP 53,54 65,75 Dinas LH 79,00 83,45 Dinas LH 77,86 73,86 Dinas LH 73,25 73,31 II - 121
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah S10 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan P15 : Program Tasik Cerdas S11 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat P16 : Program Tasik Sehat S12 : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga P17 : Program Tasik Muda Berprestasi Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Indeks Pendidikan (point) Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) Indek Kesehatan (point) Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Usia Harapan Hidup (tahun) Angka Kematian Ibu (per 100.000) Angka Kematian Bayi (per 1.000) Prevalensi Stunting (%) Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%) Jumlah prestasi bidang kepemudaan (buah) Target Akhir RPJMD 68,50 100,00 9,70 13,54 81,65 100,00 73,15 125,09 5,29 18,10 14,00 3,00 Capaian Kinerja Tahun 2018 Target Realisasi 67.22 67,41 0 0 8.73 9,04 13.73 13,42 79.70 79,54 0,00 0,00 71.80 69,69 100,9 8 151.6 5,72 6.72 11 10,8 10 12 2 3 Capaian Kinerja Tahun 2019 Target Realisasi 67,9 7 67,77 0 0 8,87 9,13 13,7 3 13,44 80,1 1 79,89 0,00 0,00 72,0 7 71,93 83,8 9 93,94 5,29 5,29 10,5 10,95 11 12 2 3 Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Realisasi 67,95 68,46 100 58,61 9,35 9,33 13,47 13,45 80,40 80,23 100,00 62,01 72,35 72,15 162,25 202,55 6,15 8,35 20,1 17,57 12 8,33 2 0 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi 68,25 69,12 100 58,61 9,55 9,52 Dinas Pendidikan dan 13,51 13,46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 81,06 80,52 Dinas Kesehatan 100,00 48,09 72,75 72,34 RSUD dr. Soekardjo 145,18 303,87 Dinas Kesehatan 5,72 8,5 Dinas Kesehatan 19,10 14,48 Dinas Kesehatan 13 14 Dinas Porabudpar 3 3 Dinas Porabudpar II - 122
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga) T7 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender S14 : Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk P19 : Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Persentase peningkatan nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat (%) Angka Kriminalitas (point) Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase Penanganan Bencana Daerah (%) Persentase penegakan Peraturan Daerah (%) Persentase penanganan bencana daerah (%) Persentase Keluarga Sejahtera (%) Indeks Pembangunan Gender/IPG (point) Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (point) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (point) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang tertangani (%) Target Akhir RPJMD 5,00 2,50 100,00 100,00 90,00 100,00 87,00 91,54 62,96 0,20 2,04 100,00 Capaian Kinerja Tahun 2018 Target Realisasi 2 2 3,7 5,11 0 0 80 86 100 100 86,2 85,0 67 62,46 90,82 90,73 0,25 0.20 2,12 2.11 100 100 Capaian Kinerja Tahun 2019 Target Realisasi 3 3 3,2 5,51 0 0 85 84,84 100 100 87,2 87,41 69 62,92 )* 90,9 1 91,48 0,23 0,12 2,1 2,10 100 100 Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Realisasi 4 4 3,5 5,88 100 98,29 100 100 86 98,54 100 100 85 70,74 91,02 91,48 62,94 59,32 0,22 1,27 2,08 2,09 100 100 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi 3 4 Dinas Porabudpar 3 4,46 Satpol PP 100 98,47 Satpol PP dan BPBD 100 100 BPBD 86 86,13 Satpol PP 100 100 BPBD 86 63,77 DPPKBP3A 91,52 91,64 DPPKBP3A 62,95 59,51 DPPKBP3A 0,21 0,81 DPPKBP3A 2,06 2,03 DPPKBP3A 100 100 DPPKBP3A II - 123
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%) Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih T8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi (kategori) S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori) Capaian Implementasi e-government ((poin) Capaian Predikat Indeks SPBE P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel) Cakupan IKM Perangkat Daerah (%) S16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini) Target Akhir RPJMD 72,70 61-70 (B) 77-88 (Baik) Sangat Baik (3,00) 100 WTP Capaian Kinerja Tahun 2018 Target Realisasi 64,30 72,34 51- 60 (CC) 54,40 (CC) 77- 88 (Baik ) 79,35 (Baik) 20 25
80 88 1 (WTP) WTP Capaian Kinerja Tahun 2019 Target Realisasi 66,0 0 72,41 51- 60 (CC) 54,4 77- 88 (Bai k) 79,17 (Baik) Baik (2.65 ) Nilai Evalua si Belum Ada
85 81,58 1 (WTP ) WTP Capaian Kinerja Tahun 2020 Target Realisasi 72,50 72,36 51-60 (CC) 57,81 (CC) 77-88 (Baik) 82,06 (baik) 0 0 Baik (2,50) n/a 90 81,58 WTP **WTP (Data Tahun 2019) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi 72,60 72,37 DPPKBP3A 61-70 (B) 57,58 (CC)* Sekretariat Daerah/data 2019 77-88 (Baik) 83,32 (baik) Sekretariat Daerah Diskominfo Baik (2,75) Baik (2,68) Diskominfo 95 97,22 Semua Perangkat Daerah WTP WTP* BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Sekretariat Daerah, II - 124
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 202 Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%) Nilai Evaluasi SAKIP (kategori) Nilai Evaluasi LPPD (kategori) Tingkat Maturitas SPIP (level) Cakupan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (%) Cakupan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah (%) Target Akhir RPJMD 3,4 81 -90 (A) 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3 75 70 Capaian Kinerja Tahun 2018 Target Realisasi 2,5 21,09 61 70,21 3,1 - 4,0 (Sang at Tingg i) Belum Ada Data 2 2,9 40 74,19 40 34,21 Capaian Kinerja Tahun 2019 Target Realisasi 5,6 3,91 71- 80 (BB) 71,09 (BB) 3,1 - 4,0 (San gat Ting gi) 3,26 3 2,5 50 44,73 50 100 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Capaian Kinerja Tahun 2020 Capaian Kinerja Tahun 2021 Ket Target Realisasi Target Realisasi 11,79 8,02 21,79 41,68 BPKAD, BAPENDA 71-80 (BB) 71,09 (BB) 70-80 (BB) 70,81 (BB)* Sekretariat Daerah 3,1 - 4,0 (Sanga t Tinggi) 3,1 - 3,37 4,0 (sanga (Sanga t t Tinggi) Tinggi) 3,37 (sanga t Tinggi) * Sekretariat Daerah 2,65 2,5 2,75 2,83 Inspektorat 60 76,68 73 91,67 Semua Perangkat Daerah 60 100 65 100 Semua Perangkat Daerah II - 125
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD. Selain evaluasi terhadap kinerja daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang terdapat dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017- 2022. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui capaian masing-masing program RPJMD yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi program RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2021-2022 dapat disajikan dalam tabel berikut : II - 126
PERANGKAT DAERAH Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Dr. SOEKARDJO Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tabel 2.131. Capaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2021 2018 2019 2020 PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN 105.592.892.922 103.501.757.996 107.054.413.464 103.021.281.712 98.679.174.807 120.346.321.870 111.043.361.642 103.736.886.899 98.219.462.163 173.640.451.812 177.280.734.987 157.838.281.585 211.098.089.723 163.029.616.012 189.844.891.425 250.977.693.995 226.651.430.155 279.975.492.230 242.562.111.410 127.347.715.412 117.390.521.000 105.919.107.061 113.198.763.890 85.619.948.526 81.087.172.052 5.652.415.800 5.463.169.850 6.130.134.118 6.015.340.037 5.569.177.928 2.751.900.000 2.620.576.186 3.569.389.850 3.357.742.026 1.934.230.250 3.760.600.000 3.705.323.103 2.614.223.750 2.578.815.007 2.078.400.000 5.702.484.000 4.636.978.376 4.847.703.400 4.700.065.051 4.091.532.000 3.934.650.000 3.302.306.805 2.641.214.850 2.399.138.980 1.567.103.000 17.609.754.000 17.386.188.994 27.002.631.000 26.516.151.388 15.972.494.776 5.421.379.000 5.076.274.082 9.535.262.875 9.216.519.041 6.239.426.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 97.058.792.098 507.788.238.990 496.766.547.887 149.861.818.535 281.938.663.548 265.123.118.897 180.041.397.042 314.220.901.423 298.677.188.684 123.026.616.730 329.429.018.476 323.391.478.303 66.465.443.722 10.728.087.226 10.694.899.958 5.470.011.701 12.057.434.610 12.011.144.425 1.853.877.533 10.269.862.100 9.520.891.975 2.002.432.349 7.595.809.490 7.336.525.827 4.016.578.733 10.065.946.090 9.939.546.367 1.452.528.807 5.382.579.140 5.286.160.310 15.838.952.350 30.379.349.250 30.099.029.875 5.938.944.880 10.132.781.111 9.945.627.496 II - 127
PERANGKAT DAERAH Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD 2018 PAGU ANGGARAN 7.160.824.000 39.951.596.000 5.903.391.250 24.084.259.000 3.492.600.000 8.407.937.380 2.225.540.000 62.324.440.000 44.160.048.500 34.601.695.000 REALISASI ANGGARAN 6.480.124.464 39.627.057.913 5.707.680.714 23.041.178.446 3.366.946.260 8.102.170.198 2.110.998.225 54.440.797.126 41.749.824.629 32.097.334.422 2019 PAGU ANGGARAN 8.185.235.700 40.349.224.843 15.266.442.700 15.509.413.700 3.087.109.500 10.958.759.495 3.740.158.950 47.297.829.060 42.632.106.175 33.270.476.000 REALISASI ANGGARAN 7.890.066.933 40.077.490.486 15.119.553.581 15.047.009.991 2.987.619.666 10.566.842.077 3.608.921.373 46.040.961.119 40.556.822.243 31.077.306.171 2020 PAGU ANGGARAN 6.945.088.753 40.273.402.899 11.930.758.758 6.972.185.403 6.202.350.000 6.310.358.300 2.877.492.000 21.523.319.000 28.677.034.198 32.957.604.072 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 6.825.628.652 13.252.970.837 12.327.116.862 39.219.862.452 45.590.874.900 45.352.745.726 11.879.543.551 19.783.902.779 19.617.751.323 6.803.189.403 50.680.365.324 44.078.853.939 5.798.829.791 11.078.060.446 8.276.398.471 6.135.898.469 16.502.101.101 16.335.619.941 2.792.818.009 6.582.767.250 6.510.805.547 20.592.029.446 29.953.292.825 29.453.297.928 27.536.921.154 73.462.972.501 72.371.495.077 31.522.563.263 60.899.272.175 59.875.400.933 II - 128
PERANGKAT DAERAH Kecamatan Cihideung Kecamatan Cipedes Kecamatan Tawang Kecamatan Indihiang Kecamatan Kawalu Kecamatan Cibeureum Kecamatan Tamansari Kecamatan Mangkubumi Kecamatan Bungursari Kecamatan Purbaratu Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah 2018 PAGU ANGGARAN 2.846.669.000 2.045.700.000 2.313.080.000 1.776.860.000 2.620.000.000 2.560.850.000 2.365.500.000 3.436.900.000 3.389.450.000 2.155.569.000 3.289.450.000 7.366.267.000 10.586.093.300 10.339.289.000 REALISASI ANGGARAN 2.740.510.213 2.010.930.179 2.032.266.618 1.693.207.880 2.542.346.255 2.505.471.356 2.313.870.979 3.352.955.467 2.249.895.717 2.092.823.626 3.065.194.243 6.682.099.328 8.865.191.411 9.868.037.667 2019 PAGU ANGGARAN 4.887.106.800 4.320.262.000 3.762.367.122 4.674.991.250 7.161.556.706 6.271.639.550 6.343.167.900 6.151.996.050 5.316.980.685 4.728.961.700 2.786.331.040 6.398.805.560 9.166.107.381 8.475.819.200 REALISASI ANGGARAN 4.814.477.797 4.176.279.146 3.683.198.199 4.547.642.100 6.896.662.312 6.180.102.554 6.192.245.797 5.694.546.316 5.135.746.043 4.575.446.882 2.481.537.523 5.713.416.529 8.562.317.739 8.137.711.910 2020 PAGU ANGGARAN 6.021.634.480 4.758.815.500 5.285.611.630 5.961.589.360 8.900.819.988 7.847.867.060 7.315.158.800 7.604.849.700 6.563.199.220 5.842.422.440 3.320.288.732 3.655.610.700 7.460.014.626 8.919.901.800 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 5.889.764.307 10.023.319.360 9.994.732.720 4.589.095.475 8.926.453.750 8.856.834.825 5.182.137.890 10.367.116.135 10.321.594.798 5.866.319.241 10.347.294.357 10.322.223.840 8.785.292.681 14.237.885.740 13.968.751.218 7.781.315.957 14.343.586.500 14.169.256.840 7.183.724.282 11.988.477.828 11.856.410.241 7.533.471.444 12.359.318.600 12.288.600.736 6.368.266.754 12.295.042.112 12.232.368.762 5.796.900.035 10.002.019.621 9.929.519.834 3.142.266.776 11.962.867.560 11.838.248.871 3.363.073.646 11.528.657.994 11.292.026.135 6.983.335.753 44.114.738.320 42.077.406.141 8.437.306.448 22.822.301.804 21.984.863.638 II - 129
2018 PERANGKAT DAERAH PAGU ANGGARAN Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10.297.929.716 Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 2022. REALISASI ANGGARAN 9.716.376.053 2019 PAGU ANGGARAN 13.978.772.500 REALISASI ANGGARAN 13.678.710.579 2020 PAGU ANGGARAN 8.742.069.003 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 8.243.758.506 15.272.386.630 15.156.217.852 II - 130
Untuk rincian capaian per program pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.132. Capaian Kinerja Anggaran Per Program Tahun 2018 - 2021 2018 2019 2020 NO PD/PROGRAM PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN I DINAS PENDIDIKAN 105.592.892.922 103.501.757.996 107.054.413.464 103.021.281.712 98.679.174.807 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.120.030.000 2.036.954.537 2.424.753.728 2.261.364.595 2.281.548.316 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 346.459.050 302.668.071 276.002.540 195.726.269 396.565.100 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 87.150.000 86.786.354 63.240.000 62.624.097 45.500.000 4 Program Perencanaan Kerja 30.000.000 24.590.000 52.597.000 51.887.000 62.720.800 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.454.865.000 1.447.788.600 1.834.276.850 1.736.644.720 1.064.264.000 6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.688.283.967 20.650.747.143 21.716.053.330 21.525.874.284 11.233.325.000 7 Program Pendidikan Non Formal 3.068.078.000 3.039.796.750 3.493.280.500 3.003.039.750 2.688.396.000 8 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 467.225.000 458.998.500 796.049.900 772.033.500 236.869.000 9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 402.317.500 401.818.455 550.839.100 536.427.585 707.920.100 10 Program Peningkatan Mutu dan Prestasi Belajar 1.156.142.000 1.079.887.000 1.482.619.250 1.361.566.000 697.099.000 11 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 65.790.871.455 65.657.244.236 66.114.800.000 64.036.389.849 72.462.530.591 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 97.058.792.098 507.788.238.990 496.766.547.887 2.143.620.127
353.085.795
45.100.260
62.208.300
1.050.219.900
11.170.865.650
2.664.432.998
231.747.470
647.417.161
577.849.000
71.912.199.366
NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II 1 2 3 PD/PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Persekolahan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Program Pengelolaan Pendidikan DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
120.346.321.870 111.043.361.642 962.839.887 881.738.233 1.199.514.000 1.124.359.181 44.000.000 43.395.000 2019 PAGU ANGGARAN
103.736.886.899 825.526.010 1.338.212.500 321.851.984 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2020 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
6.718.417.000 6.117.784.183
80.019.900 78.261.888
4.000.000 4.000.000
404.669.341.776 399.141.901.582
102.478.353.402 97.038.200.551
77.679.200 77.492.000
360.204.712 309.122.300
80.000.000 79.563.600
122.659.900 120.267.854 98.219.462.163 165.243.571.458 149.861.818.535 281.938.663.548 265.123.118.897 748.104.566 663.921.200 591.359.495
1.226.669.013 554.019.000 495.609.326
318.005.543 327.414.238 295.018.212
NO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan Program Perencanaan Kerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2018 PAGU ANGGARAN 40.000.000 39.245.046.727 447.000.000 46.425.000 1.110.750.000 3.102.778.000 502.125.000 615.418.000 2.928.500.000 1.728.661.000 10.447.314.500 6.630.556.800 REALISASI ANGGARAN 38.928.500 35.814.866.723 430.520.384 46.425.000 1.016.035.185 3.011.242.300 475.223.650 408.180.364 2.139.155.830 1.647.070.856 9.362.101.123 6.572.536.500 2019 PAGU ANGGARAN 128.989.700 46.440.527.013 234.355.000 131.984.250 2.052.291.900 2.178.726.500 1.414.057.404 1.194.210.500 5.379.064.800 1.110.027.220 438.363.500 20.018.710.018 REALISASI ANGGARAN 111.351.700 42.952.477.575 229.064.418 122.604.450 2.035.888.603 2.073.911.182 1.402.159.110 1.157.001.500 5.270.958.133 1.083.863.134 340.793.900 19.418.460.267 2020 PAGU ANGGARAN 104.702.500 11.677.712.000 119.680.000 109.444.000 2.595.999.000 16.276.083.800 1.218.200.000 1.324.099.350 1.730.615.846 6.256.258.000 1.126.592.200 36.063.690.933 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 85.402.500
11.309.287.541
111.756.774
109.444.000
2.503.515.193
15.848.931.527
1.209.557.700
1.308.357.895
1.610.156.210
5.338.640.160
632.586.000
31.378.088.126
NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 III PD/PROGRAM Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Program Peningkatan Pelayanan Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD dr. SOEKARDJO 2018 PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 11.983.774.490 11.404.765.490 6.702.510.000 6.013.767.265 532.250.000 462.919.075 900.000.000 885.221.900
177.280.734.987 157.838.281.585 2019 PAGU ANGGARAN 9.714.477.000 8.325.395.700 1.951.592.400 457.679.000
80.844.500
211.098.089.723 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2020 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 9.596.134.500 8.504.978.000 8.074.500.500
7.752.630.541 38.969.105.800 37.517.171.650
1.859.534.528 825.000.000 803.003.342
443.780.000 961.555.000 780.919.790
35.774.500.591 29.806.037.594
76.069.500 60.000.000 52475000
161.872.197.321 157.449.994.109
100.447.207.574 89.118.302.007
17.774.965.013 16.740.422.231
327.124.040 308.697.950
1.517.169.600 1.505.702.600 163.029.616.012 189.844.891.425 180.041.397.042 191.830.188.425 180.041.397.042 II - 134
NO 1 2 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Bangunan Pelengkap Jalan 2018 PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 53.091.200.111 50.517.759.230
250.977.693.995 226.651.430.155 1.001.210.000 886.883.480 1.187.865.000 1.017.705.068 21.500.000 21.274.000
35.000.000 34.926.000 15.804.574.700 15.036.043.400 35.203.557.000 32.750.711.105 21.882.947.450 21.402.211.741 2019 PAGU ANGGARAN
279.975.492.230 861.051.600 712.510.000 53.618.000
102.845.000 52.819.513.100 52.819.513.100 21.664.224.622 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2020 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 189.844.891.425 180.041.397.042 248.021.243.054 237.908.376.206
66.199.658.369 60.768.812.478 242.562.111.410 127.347.715.412 123.026.616.730 329.429.018.476 323.391.478.303 788.264.839 944.801.851 884.147.034
636.793.242 489.200.000 469.396.662
49.038.000 175.000.000 173.894.684
100.000.000 96.233.376
99.068.900 14.454.638.600 13.819.301.230
39.088.578.092 22.296.300.000 21.714.711.134
39.088.578.092 3.178.115.000 3.128.427.683
21.166.118.653 9.485.299.000 9.102.111.800
NO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PD/PROGRAM Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan Program Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi 2018 PAGU ANGGARAN 27.581.491.990
50.000.000
REALISASI ANGGARAN 27.097.364.692
49.980.000
2019 PAGU ANGGARAN 84.212.473.085 2.565.623.900 41.956.469.423 114.726.000
REALISASI ANGGARAN 82.652.358.202 2.388.689.857 22.967.065.376 113.892.400
2020 PAGU ANGGARAN 61.751.706.500 1.024.229.100 17.283.425.361 165.000.000
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 60.157.374.861
891.513.738
12.426.630.028
162.874.500
11.279.161.122 11.088.357.219
75.868.934.462 74.748.012.110
7.656.201.717 7.003.874.237
6.595.046.400 6.406.269.290
14.872.026.224 14.634.707.780
89.812.058.900 88.618.513.583
10.047.343.900 9.415.661.251
111.650.519.176 109.986.856.097
53.500.000 13.732.500 II
NO 22 23 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PD/PROGRAM Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penatagunaan Tanah DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Pengembangan Perumahan Program Pengelolaan Pertanahan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Program Penataan Pertamanan dan Dekorasi Program Pengelolaan Areal Pemakaman 2018 PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
117.390.521.000 105.919.107.061 821.145.000 737.388.359 984.200.000 899.758.765 53.655.000 52.466.700 35.000.000 33.840.015 22.000.000 20.434.000 100.439.425.000 90.492.586.728 1.500.000.000 1.449.591.750 2019 PAGU ANGGARAN
113.198.763.890 960.602.995 576.086.200 15.620.000 32.290.000 67.837.000 107.517.233.795 2.707.200.500 687.413.400 REALISASI ANGGARAN
85.619.948.526 782.572.512 520.739.711 15.620.000 27.657.000 60.403.400 80.927.840.339 2.049.612.330 658.130.008 2020 PAGU ANGGARAN
81.087.172.052 657.569.190 365.691.100 54.000.000 7.500.000 39.500.000 342.760.000 3.852.000 78.378.253.400 878.164.462 346.881.900 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
1.533.413.575 1.419.424.730
60.813.000 56.069.506 66.465.443.722 10.728.087.226 10.694.899.958 577.027.066
327.491.330
53.480.000
7.500.000
36.470.200
323.880.758
3.852.000
63.904.571.068
874.652.500
343.968.900
137
NO 11 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pelayanan Publik SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Program Pelayanan Adminstrasi Perkantortan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perencanaan kerja Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Publik 2018 PAGU ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
2019 PAGU ANGGARAN 68.090.000
REALISASI ANGGARAN 65.849.300
2020 PAGU ANGGARAN 13.000.000 5.569.177.928 3.463.286.563 603.031.110 221.750.000 8.000.000 46.800.000 169.856.645 132.533.524 459.378.900 462.541.186 2.000.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 12.549.900
12.549.900 5.470.011.701
3.399.554.240
596.614.025
221.667.000
7.760.000
45.188.060
167.834.055
132.279.320
457.102.750
440.012.251
2.000.000
NO 11 12 13 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD/PROGRAM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pelayanan Publik 2018 PAGU ANGGARAN
2.751.900.000 363.900.000 107.000.000 20.000.000 14.000.000 750.000.000 300.000.000 1.127.000.000 10.000.000 60.000.000 REALISASI ANGGARAN
2.620.576.186 320.132.545 90.033.541 17.282.000 11.995.000 740.417.600 286.348.800 1.089.339.360 9.080.100 55.947.240 2019 PAGU ANGGARAN
3.569.389.850 321.610.000 95.715.500 11.000.000 20.840.000 536.880.000 526.114.550 2.020.919.800
32.810.000 REALISASI ANGGARAN
3.357.742.026 283.254.046 79.251.895 9.159.600 17.867.500 528.214.500 512.918.610 1.892.010.575
32.108.900 2020
PAGU ANGGARAN
1.934.230.250 239.685.250 58.600.000 8.490.000 12.105.000 427.800.000 279.200.000 855.200.000 49.500.000 3.650.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
4.865.211.118 4.843.892.207
3.561.603.099 3.558.696.199
2.301.273.009 2.292.311.552 1.853.877.533 10.269.862.100 9.520.891.975 235.362.147
58.049.340
8.477.250
12.035.400
381.793.877
264.603.408
846.749.561
43.185.350
3.621.200
139
NO 10 11 12 13 14 15 VIII 1 2 3 4 PD/PROGRAM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja 2018 PAGU ANGGARAN
3.760.600.000 506.715.400 360.388.600 5.855.000 11.171.000 REALISASI ANGGARAN
3.705.323.103 483.819.885 354.049.358 4.880.550 11.070.350 2019 PAGU ANGGARAN
2.614.223.750 520.162.600 330.816.000 19.300.000 23.900.000 REALISASI ANGGARAN
2.578.815.007 509.726.150 326.885.736 19.109.500 23.806.200 2020 PAGU ANGGARAN
2.078.400.000 388.614.000 173.767.100 7.680.000 22.920.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
2.730.232.100 2.690.915.422
124.138.400 115.736.065
1.573.886.000 1.358.369.368
5.603.588.900 5.131.003.350
57.025.300 56.115.660
180.991.400 168.752.110 2.002.432.349 7.595.809.490 7.336.525.827 361.979.754
170.053.712
7.676.300
22.683.600
NO 5 6 7 8 IX 1 2 3 4 5 6 7 PD/PROGRAM Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya 2018 PAGU ANGGARAN 2.409.270.000
5.702.484.000 765.376.500 785.014.000 30.000.000 22.500.000 15.000.000 2.241.630.000 1.150.849.500 REALISASI ANGGARAN 2.386.407.534
4.636.978.376 739.195 764.620.715 29.995.000 22.500.000 15.000.000 2.097.956.441 1.068.807.475 2019 PAGU ANGGARAN 1.712.045.150
4.847.703.400 750.680.000 359.240.000 30.000.000 206.091.000 153.525.000 1.310.051.400 607.094.500 REALISASI ANGGARAN 1.691.587.421
4.700.065.051 729.275.343 353.761.001 29.733.000 183.604.600 151.350.516 1.283.633.230 560.629.490 2020 PAGU ANGGARAN 1.485.418.900
4.091.532.000 1.101.900.000 611.500.000 50.000.000 79.000.000 85.500.000 803.457.000 97.500.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 1.440.038.983
3.508.884.950 3.461.822.412
3.717.269.700 3.511.996.265
369.654.840 362.707.150 4.016.578.733 10.065.946.090 9.939.546.367 1.072.933.259
610.066.246
49.700.000
78.045.000
85.462.000
781.108.114
97.438.900
NO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 1 2 3 4 PD/PROGRAM Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan DINAS TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja 2018 PAGU ANGGARAN
70.000.000
3.934.650.000 584.798.000 461.862.000 15.000.000 13.000.000 REALISASI ANGGARAN
68.181.500
3.302.306.805 580.629.268 399.440.201 14.597.925 11.250.404 2019 PAGU ANGGARAN 824.674.500
2.641.214.850 692.202.600 442.776.600 67.800.000 72.354.500 REALISASI ANGGARAN 818.446.895
2.399.138.980 654.395.647 413.570.800 67.440.200 68.088.183 2020 PAGU ANGGARAN 658.475.000 321.200.000 10.000.000
1.567.103.000 673.393.000 236.550.000 71.200.000 41.770.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 642.762.664
318.221.250
9.999.000
5.675.621.790 5.606.118.667
1.187.310.700 1.169.638.348
1.555.178.400 1.541.665.507
500.045.900 499.239.300
923.065.300 916.667.300
224.724.000 206.217.245 1.452.528.807 5.382.579.140 5.286.160.310 621.916.237
234.046.900
62.410.200
40.056.800
NO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 XI 1 2 3 4 PD/PROGRAM Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pencetakan Wirausaha Baru Bidang Tenaga Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program Perencanaan Kerja 2018 PAGU ANGGARAN 700.000.000 800.000.000
17.609.754.000 945.553.600 916.573.000 12.500.000 27.500.000 REALISASI ANGGARAN 624.373.425 394.434.454
17.386.188.994 913.017.312 909.634.086 12.500.000 27.500.000 2019 PAGU ANGGARAN 199.823.900 369.796.000 300.000.000
27.002.631.000 953.000.000 570.000.000 22.500.000 47.500.000 REALISASI ANGGARAN 183.676.450 367.050.900 278.028.850
26.516.151.388 947.922.852 508.968.750 22.500.000 42.443.000 2020 PAGU ANGGARAN 23.500.000 110.000.000 300.000.000 99.690.000 11.000.000
15.972.494.776 946.385.900 498.600.000 10.000.000 30.000.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 18.953.350
87.934.750
288.022.160
88.535.260
10.653.150
4.178.560.340 4.130.654.513
883.177.600 850.391.350
84.788.000 82.273.900
236.053.200 222.840.547 15.838.152.350 30.379.349.250 30.099.029.875 941.933.305
469.859.400
9928000
25.550.000
NO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD/PROGRAM Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan 2018 PAGU ANGGARAN 12.047.232.400 623.650.000 1.440.500.000 1.583.045.000
REALISASI ANGGARAN 11.957.499.323 595.601.706 1.406.724.381 1.550.512.186
2019 PAGU ANGGARAN 671.000.000 4.168.256.000 72.375.000 10.000.000
REALISASI ANGGARAN 651.101.628 4.063.192.907 59.666.400 10.000.000
2020 PAGU ANGGARAN 13.576.904.776 389.335.900 352.968.200 168.300.000
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 13.499.764.609
385.280.800
340.118.536
165.717.700
15.461.682.450 15.347.607.053
3.262.600 2.767.900
207.864.000 201.897.178
1.136.993.500 1.098.103.800
87.837.800 86.379.650
13.575.000 13.575.000
13.468.133.900 13.348.699.294 II
144
NO XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PD/PROGRAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Pogram Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kerjasama, Pemanfaatan Data, dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Publik 2018 PAGU ANGGARAN 5.421.379.000 1.650.708.000 989.814.000 35.000.000 30.000.000 50.000.000
75.000.000 REALISASI ANGGARAN 5.076.274.082 1.510.591.658 875.764.653 33.880.000 30.000.000 49.994.000
74.520.000 2019 PAGU ANGGARAN 9.535.262.875 938.773.500 976.080.000 42.000.000 28.500.000 59.664.750 5.280.543.925 146.676.800 1.820.494.000 214.105.000
28.424.900 REALISASI ANGGARAN 9.216.519.041 908.871.323 936.041.440 41.734.000 28.379.480 59.349.468 5.199.419.549 145.240.040 1.659.620.879 209.502.312
28.360.550 2020 PAGU ANGGARAN 6.239.426.000 1.033.900.000 1.219.400.000 60.000.000 20.000.000 65.000.000 708.000.000 140.000.000 471.500.000 228.600.000 2.283.026.000 10.000.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 5.938.944.880 10.132.781.111 9.945.627.496 962.977.033
1.171.756.764
59.943.400
19.996.520
64.965.500
678.278.125
138.736.954
432.406.430
220.313.463
2.179.626.281
9.944.410
NO 12 13 14 15 XIII 1 2 3 4 5 6 7 PD/PROGRAM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Keluarga Berencana Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan rogram Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2018 PAGU ANGGARAN
7.160.824.000 669.398.000 412.616.000 25.000.000 22.500.000 4.480.257.000 300.000.000 295.125.000 REALISASI ANGGARAN
6.480.124.464 635.561.580 406.363.400 24.341.964 22.322.350 3.860.592.183 298.928.953 285.002.528 2019 PAGU ANGGARAN
8.185.235.700 748.690.000 425.610.500 37.250.000 48.390.000 5.223.792.500 599.293.500 155.050.000 REALISASI ANGGARAN
7.890.066.933 714.297.606 420.781.020 36.650.365 47.286.967 4.987.000.068 593.650.007 151.029.350 2020 PAGU ANGGARAN
6.945.088.753 609.651.921 435.987.700 20.000.000 65.000.000 5.063.695.032 47.144.360 65.153.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
8.871.645.611 8.755.028.107
1.071.805.000 1.007.733.589
86.597.000 85.951.700
102.733.500 96.914.100 6.825.628.652 13.252.970.837 12.327.116.862 574.974.579
428.400.520
19.783.548
63.189.563
5.013.209.242
45.724.420
60.926.970
NO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XIV 1 PD/PROGRAM Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Pengendalian Data Mikro Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Program Perlindungan Khusus Anak DINAS PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2018 PAGU ANGGARAN 94.000.000 822.928.000
39.951.596.000 26.718.415.008 REALISASI ANGGARAN 93.390.800 814.891.906
39.627.057.913 26.516.443.791 2019 PAGU ANGGARAN 528.676.000 151.915.900 199.567.300 15.000.000
40.349.224.843 27.898.152.493 REALISASI ANGGARAN 523.373.050 150.041.880 199.406.910 14.867.110
40.077.490.486 27.836.528.227 2020 PAGU ANGGARAN 415.802.900 48.000.000 159.653.840 15.000.000
40.273.402.899 30.503.916.081 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 398.048.850
47.345.400
159.200.860
14.824.700
4.746.461.387 4.711.437.435
164.200.000 163.115.686
5.665.339.400 4.895.204.456
1.373.554.550 1.301.006.848
110.965.100 106.493.855
31.056.000 31.028.000
813.003.000 773.621.315
206.665.400 203.636.017
141.726.000 141.573.250 39.219.862.452 45.590.874.900 45.352.745.726 29.588.201.240
NO 2 3 4 5 6 7 8 9 XV 1 2 3 4 PD/PROGRAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2018 PAGU ANGGARAN 1.888.178.800 70.000.000 30.000.000 207.293.000 6.603.500.000
5.903.391.250 2.004.750.000 686.900.000 35.000.000 10.000.000 REALISASI ANGGARAN 1.879.050.448 69.425.000 29.760.000 206.181.712 6.569.841.520
5.707.680.714 1.924.654.124 670.038.438 34.707.200 9.860.000 2019 PAGU ANGGARAN 756.598.000 69.108.800 82.556.200 2.705.587.660 8.628.456.640 136.265.050
15.266.442.700 1.747.255.000 278.887.500 27.000.000 20.000.000 REALISASI ANGGARAN 710.927.272 68.383.400 81.885.820 2.634.724.583 8.539.363.265 134.958.419
15.119.553.581 1.722.972.896 274.098.144 26.719.000 19.710.000 2020 PAGU ANGGARAN 2.247.256.540 30.000.000 72.885.600 1.237.770.800 6.095.897.878 85.676.000
11.930.758.758 536.359.000 431.600.000 9.300.000 8.000.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 2.245.842.652
29.856.000
71.066.000
1.209.229.634
5.993.647.851
82.019.075
36.222.095.200 36.140.639.980
9.368.779.700 9.212.105.746 11.879.543.551 19.783.902.779 19.617.751.323 512.664.781
425.890.046
9.152.000
7.936.800
NO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PD/PROGRAM Program Perencanaan Kerja Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Implementasi Smart City Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 2018 PAGU ANGGARAN 41.000.000 170.891.250 812.850.000
REALISASI ANGGARAN 39.471.700 170.293.610 777.895.424
2019 PAGU ANGGARAN 79.000.000 141.319.000 2.174.005.200 10.271.681.000 308.220.000 189.075.000 10.000.000
REALISASI ANGGARAN 76.215.700 131.581.679 2.160.806.374 10.185.963.026 306.723.348 184.948.414 9.860.000
2020 PAGU ANGGARAN 67.000.000 38.750.000 925.287.738 9.574.762.020 209.000.000 126.700.000 4.000.000
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 66.516.035
38.166.450
922.719.862
9.558.946.244
208.355.685
125.292.648
3.903.000
3.903.000
4.904.154.141 4.875.363.296
1.008.858.000 1.001.849.389
13.580.280.388 13.452.737.818
123.438.250 121.950.730
167.172.000 165.850.090 II
149
NO XVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PD/PROGRAM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Perencaan Kerja Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2018 PAGU ANGGARAN 24.084.259.000 1.206.872.000 1.188.901.700 38.280.000 128.160.000 25.412.000 178.640.000 2.445.783.000 335.000.000 410.000.000 2.401.750.000 REALISASI ANGGARAN 23.041.178.446 1.127.766.806 1.141.942.540 37.897.200 128.119.500 23.004.000 173.848.000 2.406.126.200 325.397.700 394.453.500 2.306.933.200 2019 PAGU ANGGARAN 15.509.413.700 1.373.329.215 783.005.000 49.880.000 66.022.485 88.000.000 165.000.000 806.972.500 168.014.000 684.884.500 877.561.000 REALISASI ANGGARAN 15.047.009.991 1.311.678.542 765.803.526 49.846.500 65.845.541 85.350.223 163.091.579 800.918.483 166.382.648 670.360.773 863.512.586 2020 PAGU ANGGARAN 6.972.185.403 1.369.322.450 598.557.400 51.268.800 59.311.000 25.000.000 53.400.000 189.730.475 75.507.150 567.823.063 612.758.300 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 6.803.189.403 50.680.365.324 44.078.853.939 1.302.677.662
570.581.620
51.268.800
59.311.000
22.027.850
51.742.178
181.943.048
75.507.150
556.747.263
606.752.148
NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PD/PROGRAM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 2018 PAGU ANGGARAN 1.860.000.000 664.763.300 2.001.000.000 100.000.000 3.874.697.000
REALISASI ANGGARAN 1.745.128.300 643.300.000 1.852.069.800 94.618.900 3.663.225.000
2019 PAGU ANGGARAN 1.092.880.000 346.318.000 895.656.000 169.881.000 3.061.331.000
REALISASI ANGGARAN 1.063.520.368 343.318.891 823.618.946 166.334.127 2.984.705.838
2020 PAGU ANGGARAN 405.082.800 128.998.650 24.734.229 200.000.000 2.610.691.086
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 381.175.650
126.248.857
24.379.229
199.168.724
2.593.658.224
10.452.758.835 10.395.370.266
9.941.450 9.826.450
82.438.500 82.233.300
64.901.000 64.855.300
390.304.000 389.073.974
145.000.000 144.884.050 II
151
NO 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 XVII 1 PD/PROGRAM Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Program Pengembangan Umkm Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2018 PAGU ANGGARAN
3.492.600.000 1.074.400.000 REALISASI ANGGARAN
3.366.946.260 994.333.818 2019
PAGU ANGGARAN
3.087.109.500 1.356.975.000 REALISASI ANGGARAN
2.987.619.666 1.323.215.602 2020
PAGU ANGGARAN
6.202.350.000 1.063.200.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
260.542.200 259.346.815
693.735.100 680.379.203
25.000.000 24.743.500
20.539.297.631 15.097.702.416
44.952.500 43.302.156
140.822.414 137.828.701
220.826.620 197.022.050
250.000.000 249.973.000
17.341.325.074 16.284.324.958
18.520.000 17.987.800 5.798.829.791 11.078.060.446 8.276.398.471 981.397.383
NO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD/PROGRAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkata Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Program Peningkatan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal 2018 PAGU ANGGARAN 1.120.100.000
195.000.000 30.000.000 50.000.000 300.000.000 20.600.000
REALISASI ANGGARAN 1.085.120.178
195.000.000 29.887.000 49.496.000 299.069.650 20.582.500
2019 PAGU ANGGARAN 729.000.000
100.000.000 35.000.000 75.000.000 563.949.000 205.492.500 21.693.000
REALISASI ANGGARAN 689.991.847
97.050.000 34.220.956 73.966.874 556.865.457 192.135.930 20.173.000
2020 PAGU ANGGARAN 472.600.000 22.250.000 36.000.000 20.000.000 80.000.000 385.000.000 4.073.300.000 50.000.000
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 450.002.030
22.248.600
22.248.600 33.451.504
19.996.000
79.461.000
381.793.942
3.795.725.107
34.754.225
34.754.225
7.313.302.946 5.706.222.076
145.100.000
289.220.500
2.685.765.000 2.153.036.826 II
153
NO 14 15 XVIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PD/PROGRAM Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2018 PAGU ANGGARAN
8.407.937.380 1.199.950.000 738.065.000
20.000.000 20.000.000 1.337.000.000 275.000.000 1.937.800.000 50.000.000 1.156.287.380 REALISASI ANGGARAN
8.102.170.198 1.143.362.095 734.430.718
19.927.000 19.490.000 1.318.990.300 271.673.150 1.892.455.700 49.415.500 1.109.762.050 2019 PAGU ANGGARAN
10.958.759.495 690.339.670 411.700.000
93.050.000 116.500.000 1.122.250.700 680.794.275 3.365.088.500 678.644.800 537.452.500 REALISASI ANGGARAN
10.566.842.077 653.715.849 396.122.500
89.254.240 110.467.115 1.110.417.877 580.952.445 3.292.293.229 672.477.260 535.042.100 2020 PAGU ANGGARAN
6.310.358.300 615.550.000 505.240.000 8.000.000 70.250.000 66.000.000 731.501.000 479.000.000 932.254.400 593.500.000 358.000.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
448.662.000 341.183.344
196.010.000 75.956.225 6.135.898.469 16.502.101.101 16.335.619.941 591.479.030
501.261.250
7.920.000
70.024.500 65.747.500
706.984.750
472.403.300
906.083.934
588.905.540
356.622.665
NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 PD/PROGRAM Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Pencetakan Wirausaha Baru Bidang Kepariwisataan Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2018 PAGU ANGGARAN 50.000.000 281.500.000
REALISASI ANGGARAN 49.994.000 279.678.640
2019 PAGU ANGGARAN 2.140.940.000 211.509.400 267.223.400 5.000.000
REALISASI ANGGARAN 2.040.249.640 196.405.463 263.697.970 4.957.500
2020 PAGU ANGGARAN 1.760.782.900 133.980.000 55.300.000 1.000.000
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 1.683.632.000
128.890.000
54.944.000
1000000
5.810.367.730 5.728.822.129
2.018.000.000 2.011.745.100
5.080.176.000 5.046.349.681
260.000.000 260.000.000
313.330.000 308.571.500
942.075.160 932.142.284
40.000.000 40.000.000
85.763.080 77.710.150
479.499.838 475.463.950 II
155
NO 24 25 26 XIX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PD/PROGRAM Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan Kerja Program Pengembangan Sarana/Prasarana Perpustakaan Pengembangan Budaya Baca Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 2018 PAGU ANGGARAN
2.225.540.000 694.543.200 830.256.800 12.500.000 12.500.000
173.440.000 216.700.000
30.000.000 REALISASI ANGGARAN
2.110.998.225 652.051.674 764.060.415 12.397.175 12.444.075
172.783.840 213.250.500
29.794.000 2019
PAGU ANGGARAN
3.740.158.950 740.308.000 500.883.000 12.500.000 70.382.950 1.412.804.000 377.491.000 309.050.000 138.728.000
REALISASI ANGGARAN
3.608.921.373 697.214.278 478.772.664 12.415.750 70.049.110 1.366.394.900 365.214.471 306.863.400 136.685.900
2020 PAGU ANGGARAN
2.877.492.000 803.006.800 612.497.000 17.500.000 49.473.000 697.045.000 128.715.000 318.350.000 90.000.000 99.105.200 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
365.932.285 361.245.055
1.106.957.008 1.093.570.092
5.810.367.730 5.728.822.129 2.792.818.009 6.582.767.250 6.510.805.547 746.883.632
593.787.902
16.852.675
48.108.800
692.516.600
128.336.750
317.423.950
88.675.000
99.103.700
156
NO 10 11 12 13 14 15 XX 1 2 3 4 5 6 PD/PROGRAM Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Program Pengelolaan Arsip DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 2018 PAGU ANGGARAN 10.000.000
62.324.440.000 1.116.100.000 560.000.000 50.000.000 20.000.000
1.660.000.000 REALISASI ANGGARAN 9.952.500
54.440.797.126 940.629.237 477.841.253 50.000.000 18.495.000
1.526.814.150 2019
PAGU ANGGARAN 148.612.000
47.297.829.060 1.043.095.600 811.343.200 39.500.000 129.882.410
134.911.000 REALISASI ANGGARAN 146.404.150
46.040.961.119 997.851.928 714.986.555 38.930.000 128.289.950
119.051.500 2020
PAGU ANGGARAN 59.300.000 2.500.000
21.523.319.000 1.066.840.000 538.874.000 84.900.000 80.000.000 755.000.000 29.170.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 58.629.000
2.500.000
2.500.000
4.928.624.500 4.893.148.268
1.129.590.000 1.104.249.155
22.480.000 21.852.048
502.072.750 491.556.076 20.514.721.482 29.953.292.825 29.453.297.928 979.264.584
360.196.794
80.201.000
79.249.000
697.340.671
22.131.000
157
NO 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PD/PROGRAM Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian Program Penanggulangan Kemiskinan Sektor Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan SDM Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Penanggulangan Kemiskinan Sektor Perikanan Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2018 PAGU ANGGARAN
400.000.000 16.465.500.000 1.314.481.000 9.072.000.000 3.375.000.000 5.661.400.000 843.000.000
REALISASI ANGGARAN
397.229.100 15.540.678.650 1.117.568.475 8.807.609.647 2.605.672.335 5.461.252.144 831.653.099
2019 PAGU ANGGARAN 582.707.000 700.250.500 100.650.000 19.592.302.800 1.986.812.500 8.707.569.650 1.863.073.900 3.111.656.500 2.622.161.200 270.895.000 267.484.400
REALISASI ANGGARAN 501.389.000 685.128.720 100.614.900 18.944.836.208 1.944.920.250 8.540.417.540 1.851.469.358 3.084.722.059 2.597.906.990 268.504.250 237.253.956
2020 PAGU ANGGARAN 235.815.000 327.410.000 32.000.000 6.854.825.000 322.940.000 6.512.540.000 669.000.000 3.488.524.500 257.000.000 187.800.000 80.680.500
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 187.419.500
311.587.300
31.753.700
6.702.825.950
245.969.731
6.293.326.334
664.881.718
3.420.154.555
177.297.645
185.691.500
75.430.500
13.665.111.125 13.496.947.970 II
158
NO 19 20 21 22 23 24 25 26 XXI 1 2 3 PD/PROGRAM Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN
44.160.048.500 13.154.131.500 5.368.506.150 366.695.000 REALISASI ANGGARAN
41.749.824.629 12.495.760.985 5.173.051.883 366.038.000 2019 PAGU ANGGARAN
42.632.106.175 13.051.255.295 4.894.741.335 355.695.000 REALISASI ANGGARAN
40.556.822.243 12.750.797.881 4.638.361.840 355.481.500 2020 PAGU ANGGARAN
28.664.159.018 12.113.408.440 4.118.759.982 288.525.500 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
865.126.700 830.046.336
48.871.200 48.603.000
11.174.700 10.724.600
7.831.669.220 7.609.604.383
477.636.280 466.545.726
3.788.575.800 3.762.958.100
2.069.888.000 2.037.696.743
816.589.750 813.253.370 27.505.858.654 73.462.972.501 72.371.495.077 11.794.687.751
3.966.229.950
288.231.900
159
NO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 2018 PAGU ANGGARAN 44.000.000 8.000.000 198.000.000
550.000.000 870.000.000 100.000.000
250.000.000 2.899.200.000 3.279.181.250 1.591.605.000 REALISASI ANGGARAN 42.607.280 7.866.500 195.825.875
520.387.291 868.818.250 99.790.100
220.409.245 2.528.346.503 3.025.342.890 1.433.858.106 2019 PAGU ANGGARAN 67.000.000 39.500.000 178.280.000 380.926.050 1.156.855.145 882.390.000 48.570.000 55.535.000 189.011.000 1.543.200.000 507.215.000 1.427.832.500 REALISASI ANGGARAN 65.488.947 39.320.000 176.355.300 374.666.048 1.087.436.549 871.142.050 48.124.400 50.741.615 187.341.910 1.133.530.880 485.559.012 1.375.970.352 2020 PAGU ANGGARAN 48.750.000 69.200.000 152.590.000 176.721.305 898.500.000 329.595.964 45.250.000 27.635.000 117.659.000 710.498.500 313.220.600 660.546.280 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 46.426.825
68.063.360
151.100.000
175.461.995
793.063.550
322.012.550
44.998.050
25.438.050
114.282.624
464.508.867
301.284.720
583.823.481
NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 PD/PROGRAM Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pemenuhan, Pemeliharaan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Program Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah Program Fasilitasi Tasik Bersedekah Program Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Fasilitasi Maghrib Mengaji Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2018 PAGU ANGGARAN
6.459.553.600
240.000.000
REALISASI ANGGARAN
6.459.553.600
230.621.414
2019 PAGU ANGGARAN 485.590.500 6.331.264.580 142.182.500 98.478.000 537.830.000 5.485.080.300 1.214.399.500
301.958.300 2.677.859.850 430.886.320
REALISASI ANGGARAN 427.370.312 6.004.134.433 138.690.786 53.303.700 449.380.480 5.320.923.789 1.175.787.926
243.331.873 2.616.013.699 352.498.881
2020 PAGU ANGGARAN 107.769.950 3.590.234.972 103.425.000 59.999.300 135.200.000 1.168.203.550 421.814.650 48.073.400 191.740.930 2.741.836.695 37.875.180
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 101.716.260
3.481.559.085
100.984.940
50.881.870
134.382.964
1.136.105.435
413.627.101
47.092.835
180.315.439
2.719.579.052
31.062.500
39.932.207.689 39.232.355.155
29.928.549.592 29.928.549.592 II
161
NO 29 XXII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XXIII 1 PD/PROGRAM Program Perekonomian Dan Pembangunan SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd KECAMATAN CIHIDEUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2018 PAGU ANGGARAN
34.601.695.000 6.656.237.000 5.302.061.000 702.297.000 55.000.000 11.000.000 19.330.157.000
2.846.669.000 362.185.500 REALISASI ANGGARAN
32.097.334.422 7.075.233.895 4.081.930.204 675.105.200 40.372.530 8.126.525 17.852.919.052
2.740.510.213 342.752.681 2019
PAGU ANGGARAN
33.270.476.000 7.697.227.800 4.097.636.500 822.755.000 20.000.000 25.000.000 19.019.140.700 1.588.716.000
4.887.106.800 349.100.000 REALISASI ANGGARAN
31.077.306.171 7.486.508.609 3.819.173.150 815.403.050 19.034.125 21.778.240 17.376.172.952 1.539.236.045
4.814.477.797 332.747.704 2020
PAGU ANGGARAN
32.957.604.072 7.174.746.072 3.939.229.000 811.864.500 20.000.000 83.280.000 19.464.739.500 1.463.745.000
6.021.634.480 287.582.280 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
3.602.215.220 3.210.590.330 31.417.608.283 60.899.272.175 59.875.400.933 6.932.317.207
3.918.408.964
804.477.685
19.238.945
75.072.675
18.227.931.309
1.440.161.498
42.592.311.397 42.277.662.269
18.306.960.778 17.597.738.664 5.889.764.307 10.023.319.360 9.994.732.720 273.267.523
NO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XXIV 1 PD/PROGRAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayaan Publik Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum KECAMATAN CIPEDES Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2018 PAGU ANGGARAN 648.840.000
25.000.000 7.000.000 10.000.000
2.045.700.000 336.154.400 REALISASI ANGGARAN 635.229.529
24.904.000 5.565.000 9.840.000
2.010.930.179 327.335.083 2019
PAGU ANGGARAN 111.064.000
17.500.000 63.500.000 3.087.630.000 1.079.912.800 161.000.000
4.320.262.000 323.637.500 REALISASI ANGGARAN 101.764.775
17.500.000 63.492.800 3.073.117.800 1.051.198.518 157.540.200
4.176.279.146 312.243.930 2020 PAGU ANGGARAN 147.635.000 7.000.000 17.500.000 62.500.000 4.568.458.200 908.394.000 22.565.000
4.758.815.500 260.126.400 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 147.404.248
7.000.000
17.500.000
62.134.675
4.464.212.040
895.851.821
22.394.000 149.489.800 149.437.400
5.888.173.520 5.885.229.163
253.901.200 252.542.400
3.643.975.140 3.619.744.257
87.779.700 87.779.500 4.589.095.475 8.926.453.750 8.856.834.825 248.070.602
163
NO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XXV 1 2 PD/PROGRAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum KECAMATAN TAWANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 494.644.600 10.000.000 4.000.000
2.313.080.000 315.724.000 672.081.000 REALISASI ANGGARAN 483.103.855 9.992.250 3.995.000
2.032.266.618 310.947.312 613.317.375 2019 PAGU ANGGARAN 284.553.500 17.500.000 51.325.000 2.465.481.000 949.702.500 228.062.500
3.762.367.122 354.879.500 141.400.000 REALISASI ANGGARAN 268.091.529 17.480.000 49.810.000 2.373.486.190 933.672.897 221.494.600
3.683.198.199 345.883.549 133.661.425 2020 PAGU ANGGARAN 74.500.000 17.500.000 52.000.000 3.462.265.200 834.998.900 57.425.000
5.285.611.630 276.176.000 101.500.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 68.112.059
16.467.500
50.432.400
3.342.642.500
808.693.414
54.677.000 16.250.000 16.173.500
5.210.480.550 5.191.848.094
408.880.000 404.990.400
3.213.072.700 3.173.587.131
77.770.500 70.235.700 5.182.137.890 10.367.116.135 10.321.594.798 265.932.462
97.250.552
164
NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XXVI 1 2 PD/PROGRAM Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum KECAMATAN INDIHIANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 38.100.000 10.000.000 4.000.000
1.776.860.000 326.106.000 239.225.000 REALISASI ANGGARAN 37.755.300 9.999.850 4.000.000
1.693.207.880 310.290.008 222.520.385 2019 PAGU ANGGARAN 14.950.000 15.000.000 49.750.000 2.038.270.722 953.316.900 194.800.000
4.674.991.250 299.093.000 159.355.000 REALISASI ANGGARAN 14.800.500 14.961.150 49.172.550 2.005.452.925 926.873.910 192.392.190
4.547.642.100 280.940.886 149.026.757 2020 PAGU ANGGARAN 8.100.000 14.500.000 49.324.780 4.002.338.850 821.211.500 12.460.500
5.961.589.360 274.402.400 114.500.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 8.019.000
14.370.000
49.038.600
3.930.378.980
804.687.796
12.460.500 7.062.600 7.062.600
6.552.544.960 6.534.676.102
295.091.200 279.031.900
3.420.572.775 3.409.179.646
91.844.600 91.644.550 5.866.319.241 10.347.294.357 10.322.223.840 269.359.445
94.184.986
165
NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XXVII 1 2 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum KECAMATAN KAWALU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 10.000.000 7.000.000
2.620.000.000 489.244.000 394.450.000 REALISASI ANGGARAN 9.830.000 6.881.000
2.542.346.255 476.179.694 382.284.050 2019 PAGU ANGGARAN 15.000.000 54.500.000 2.576.161.000 942.149.250 621.233.000
7.161.556.706 397.375.990 138.694.600 REALISASI ANGGARAN 14.571.750 53.842.650 2.523.971.190 916.373.370 601.415.497
6.896.662.312 366.371.007 131.976.300 2020 PAGU ANGGARAN 17.500.000 57.380.000 4.587.241.460 876.497.500 34.068.000
8.900.819.988 378.270.000 206.810.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 16.750.000
56.731.035
4.538.594.628
857.677.247
33.021.900 35.875.000 34.749.800
6.302.706.647 6.350.398.209
367.824.000 357.499.000
3.550.022.360 3.523.412.231
90.866.350 56.164.600 8.785.292.681 14.237.885.740 13.968.751.218 363.987.025
199.542.200
NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XVIII 1 2 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan Admisnistrasi Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum KECAMATAN CIBEUREUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 10.000.000 4.000.000
2.560.850.000 380.600.700 360.423.900 REALISASI ANGGARAN 9.920.920 3.989.200
2.505.471.356 367.556.311 348.053.606 2019 PAGU ANGGARAN 14.000.000 86.489.000 4.658.254.550 1.575.959.066 283.783.500
6.271.639.550 332.587.500 423.027.000 REALISASI ANGGARAN 12.813.050 85.092.900 4.497.170.685 1.516.644.645 279.614.225
6.180.102.554 380.600.700 360.423.900 2020 PAGU ANGGARAN 12.372.000 79.500.000 6.742.788.288 1.456.079.700 25.000.000
7.847.867.060 325.738.535 126.367.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 12.318.800
78.466.425
6.693.915.445
1.420.022.936
17.039.850 23.728.600 16.084.250
8.695.594.200 8.614.782.100
272.281.600 270.423.900
5.138.281.340 5.059.460.968
108.000.000 8.000.000 7.781.315.957 14.343.586.500 14.169.256.840 317.175.157
122.903.800
167
NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XXIX 1 2 3 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum KECAMATAN TAMANSARI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 8.605.000 6.721.000
2.365.500.000 310.289.300 307.399.700 6.000.000 REALISASI ANGGARAN 8.348.400 4.677.340
2.313.870.979 303.383.798 297.931.474 5.995.000 2019 PAGU ANGGARAN 17.500.000 64.050.000 3.707.342.000 1.466.786.850
6.343.167.900 297.817.500 488.261.900 REALISASI ANGGARAN 17.367.375 63.160.100 3.692.766.055 1.423.517.627
6.192.245.797 273.433.422 463.722.397 2020 PAGU ANGGARAN 10.000.000 52.200.000 6.157.144.525 1.146.359.500 30.057.500
7.315.158.800 274.200.000 109.305.000 10.000.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 9.932.500
51.556.550
6.131.996.221
1.121.178.729
26.573.000 23.728.600 16.084.250
8.695.594.200 8.614.782.100
272.281.600 270.423.900
5.138.281.340 5.059.460.968
108.000.000 8.000.000 7.183.742.282 11.988.477.828 11.856.410.241 259.913.725
108.135.753
9.768.000
NO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 XXX 1 2 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum KECAMATAN MANGKUBUMI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 10.000.000 8.000.000
3.436.900.000 307.217.500 896.581.500 REALISASI ANGGARAN 10.000.000 7.767.000
3.352.955.467 298.313.738 858.191.810 2019 PAGU ANGGARAN 16.000.000 70.000.000 4.181.079.000 1.290.009.500
6.151.996.050 315.696.000 280.898.750 REALISASI ANGGARAN 15.506.330 66.144.290 4.117.278.510 1.256.160.848
5.694.546.316 303.458.506 265.094.495 2020 PAGU ANGGARAN 17.500.000 64.495.000 5.608.314.300 1.198.144.500 33.200.000
7.604.849.700 207.611.100 152.000.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 17.097.000
61.462.120
5.515.819.362
1.179.108.622
32.437.700 304.452.160 298.602.945
7.106.068.064 7.044.416.209
305.646.260 304.032.947
4.144.851.344 4.084.914.340
127.460.000 124.443.800 7.533.471.444 12.359.318.600 12.288.600.736 203.176.371
144.887.160
169
NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XXXI 1 2 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum KECAMATAN BUNGURSARI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 11.250.000 4.500.000
3.389.450.000 310.374.500 464.780.500 REALISASI ANGGARAN 11.088.400 4.460.600
2.249.895.717 296.079 427.011.468 2019 PAGU ANGGARAN 17.500.000 61.065.000 3.628.366.800 1.454.469.500 379.000.000
5.316.980.685 307.015.300 299.642.685 REALISASI ANGGARAN 17.300.500 59.615.187 3.264.035.442 1.404.150.786 368.113.800
5.135.746.043 288.951.851 246.707.771 2020 PAGU ANGGARAN 17.500.000 47.480.000 5.960.034.450 1.142.824.150 77.400.000
6.563.199.220 309.694.400 173.350.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 17.392.250
47.390.500
5.928.020.457
1.127.029.896
65.574.810 30.142.000 29.004.200
7.630.474.500 7.603.762.653
267.524.100 267.432.300
4.327.110.500 4.302.216.933
104.067.500 86.184.650 6.368.266.754 12.295.042.112 12.232.368.762 291.183.373
158.671.000
NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XXXII 1 2 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum KECAMATAN PURBARATU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 10.000.000 12.428.000
2.155.569.000 347.910.000 463.949.000 REALISASI ANGGARAN 10.000.000 12.333
2.092.823.626 331.004.355 442.065.684 2019 PAGU ANGGARAN 15.000.000 68.240.000 3.151.654.200 1.146.183.500 315.405.000
4.728.961.700 327.500.000 227.135.000 REALISASI ANGGARAN 14.900.000 67.265.843 3.098.103.780 1.106.937.998 299.223.400
4.575.446.882 307.068.037 203.259.900 2020 PAGU ANGGARAN 17.500.000 61.165.000 5.019.969.200 926.586.620 54.934.000
5.842.422.440 263.036.100 145.230.300 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 17.375.000
61.156.865
4.868.414.400
917.174.116
54.292.000 190.201.500 189.477.900
7.810.893.670 7.780.869.484
273.701.140 273.041.050
3.934.609.802 3.904.191.728
85.636.000 84.788.600 5.796.900.035 10.002.019.621 9.929.519.834 255.604.002
143.273.028
171
NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XXXIII 1 2 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prog. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 11.250.000 4.500.000
3.289.450.000 890.064.300 679.912.200 REALISASI ANGGARAN 11.249.000 4.302.000
3.065.194.243 808.621.949 644.660.959 2019
PAGU ANGGARAN 15.500.000 60.000.000
932.250.500 254.953.500
2.786.331.040 976.110.440 535.150.950 REALISASI ANGGARAN 14.787.500 57.801.250
907.387.150 246.623.040
2.481.537.523 914.290.218 488.202.450 2020 PAGU ANGGARAN 17.500.000 51.662.500 4.602.718.540 730.035.000 32.240.000
3.320.288.732 819.247.500 460.256.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 17.449.000
51.346.500
4.581.686.228
715.413.777
32.127.500 8.260.000 8.226.000
6.240.652.400 6.216.002.540
242.599.361 239.024.000
3.397.547.860 3.354.056.894
112.960.000 112.210.400 3.138.546.776 754.580.942
401.617.990
NO 3 4 5 6 7 8 9 XXXIV 1 2 3 4 PD/PROGRAM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja 2018 PAGU ANGGARAN 15.719.400 28.049.500 1.076.298.600
7.366.267.000 1.518.161.000 942.844.000 22.500.000 19.000.000 REALISASI ANGGARAN 11.835.250 23.923.260 1.008.298.292
6.682.099.328 1.370.669.201 915.916.720 21.295.800 18.640.990 2019 PAGU ANGGARAN 23.287.000 33.675.500 1.037.344.150 5.000.000
6.398.805.560 1.403.150.000 553.797.835 20.000.000 5.000.000 REALISASI ANGGARAN 15.412.500 31.504.000 881.490.041 3.410.000
5.713.416.529 1.314.188.516 520.145.135 19.238.000 4.970.020 2020 PAGU ANGGARAN 2.000.000 32.113.284 2.006.171.948 500.000
3.655.610.700 1.008.817.000 810.128.000 14.900.000 2.350.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 2.000.000
28.113.284
1.951.734.560
500.000
10.121.294.260 10.027.733.030
1.116.442.200 1.090.387.241
725.131.100 720.128.600 3.363.073.646 11.528.657.994 11.292.026.135 906.513.443
761.115.500
13.691.500
2.350.000
173
NO 5 6 7 8 9 10 11 12 XXXV 1 2 3 PD/PROGRAM Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2018 PAGU ANGGARAN 3.199.892.000
10.586.093.300
2.214.844.000 2.580.530.000 REALISASI ANGGARAN 2.842.406.903
8.865.191.411
1.486.611.816 2.110.988.845 2019 PAGU ANGGARAN 2.251.766.025 656.901.700 1.382.730.000 5.000.000
9.166.107.381 10.000.000 1.876.030.460 1.609.847.000 REALISASI ANGGARAN 1.899.564.941 616.152.041 1.256.961.876 4.285.000
8.562.317.739 9.346.280 1.775.179.281 1.285.425.514 2020 PAGU ANGGARAN 1.247.786.400 299.408.100 269.721.200 2.500.000
7.460.014.626 40.000.000 1.445.701.300 1.250.590.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 1.130.402.472
291.041.360
255.459.371
2.500.000
9.418.837.404 9.263.909.233
779.391.370 733.638.263
552.134.160 544.155.349
778.295.060 750.323.290 7.005.400.880 44.114.738.320 42.077.406.141 39.773.650
1.399.858.254
1.107.342.947
174
PD/PROGRAM NO 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Perencanaan Kerja 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7 Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah XXXVI BADAN PENDAPATAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2018 PAGU ANGGARAN 65.000.000 20.000.000 5.169.293.300
10.339.289.000 2.506.774.600 1.155.304.000 200.000.000 9.310.000 REALISASI ANGGARAN 61.155.800 19.196.400 4.725.506.739
9.868.037.667 2.234.714.319 1.048.851.486 199.950.000 9.201.040 2019 PAGU ANGGARAN 65.000.000 30.000.000 4.123.180.800 1.407.049.121
8.475.819.200 1.975.880.000 558.800.000 250.000.000 21.800.000 REALISASI ANGGARAN 63.494.730 29.738.200 4.035.064.685 1.327.890.049
8.137.711.910 1.916.804.647 557.758.137 249.983.000 21.730.450 2020 PAGU ANGGARAN 20.000.000 110.000.000 3.005.635.500 1.588.087.826
8.919.901.800 2.211.520.000 949.900.000 207.140.000 77.000.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 19.712.950
104.744.853
2.926.282.187
1.407.686.039
12.407.317.920 11.196.711.467
29.434.551.750 28.697.240.642
2.272.868.650 2.183.454.032 8.437.306.448 22.822.301.804 21.984.863.638 2.125.518.057
873.592.234
205.516.758
76.265.800
175
NO 5 6 7 8 9 10 11 XXVII 1 2 3 4 PD/PROGRAM Program Perencanaan Kerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Pendapatan Daerah BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Kerja 2018 PAGU ANGGARAN
549.700.000 5.661.575.400 11.200.000 225.000.000
10.297.929.716 2.507.173.216 534.007.000 10.000.000 10.000.000 REALISASI ANGGARAN
547.849.624 5.574.494.198 11.200.000 221.352.000
9.716.376.053 2.462.146.221 458.771.848 9.988.000 9.536.000 2019 PAGU ANGGARAN
356.168.500 3.017.147.540 2.178.523.160 109.500.000
13.978.772.500 4.452.272.400 366.098.000 22.500.000 19.575.000 REALISASI ANGGARAN
355.341.120 2.769.619.056 2.149.877.100 108.600.000
13.678.710.579 4.394.930.851 342.377.300 21.495.000 18.849.000 2020 PAGU ANGGARAN 24.270.000 457.440.000 2.952.926.500 2.034.705.300 5.000.000
8.742.069.003 2.517.542.000 963.578.003 24.000.000 25.000.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2021 REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 24.191.000
456.376.425
2.837.356.423
1.833.489.801
4.999.950
17.620.169.360 17.148.257.743
5.202.132.444 4.836.605.895 8.243.758.506 2.447.344.265
947.354.850
23.659.600
17.503.700
176
PD/PROGRAM NO 5 Program Pelatihan dan Pelatihan Aparatur 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7 Program Peningkatan Pelayanan Publik 8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9 Program Kepegawaian Daerah 10 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia JUMLAH Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 2022 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2018 2019 2020 2021 PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
6.299.335.000 6.272.254.856 2.310.259.000 2.291.846.473
6.353.249.500 5.997.266.464 2.813.992.100 2.623.817.572 2.896.690.000 2.511.049.618
7.000.000 7.000.000 5.000.000 4.986.000 5.000.000 5.000.000
9.880.967.480 9.826.580.562
2.875.019.150 2.814.606.400
2.516.400.000 2.515.030.890 1.047.335.698.520 965.427.876.264 1.135.707.906.595 1.002.036.892.920 970.921.215.884 907.301.990.992 2.078.366.717.903 2.009.280.702.202 II - 177
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2.1.3. Capaian Janji Politik 1. Pencetakan 5.000 wirausaha baru Program Wirausaha Baru (WUB) adalah program pembangunan ekonomi strategis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan target di RKPD tahun 2020 sebanyak 1.000 wirausaha baru. Program WUB bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui penyiapan pelaku usaha, kegiatan fasilitas pembiayaan modal usaha dan kegiatan fasilitasi subsidi kredit/margin modal usaha. Program WUB dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah dengan target 1000 orang, Namun pada tahun 2020 dikarenakan ada refocusing anggaran target WUB diubah menjadi 105 orang pada RPJMD Perubahan dan 205 orang pada RKPD Perubahan Tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 Program WUB dilaksanakan dengan target 1.523 Orang. Berikut ini perkembangan Program Pencetakan WUB yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut: a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program WUB yang secara operasional dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp.975.000.000,00 dengan 2 kegiatan yaitu : 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Jasa Perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 dengan target pencetakan WUB sebanyak 375 orang. Sektor usaha yang dikembangkan adalah Tata Rias, Digital Marketing, Menjahit, dan Jas Service HP. Realisasi anggaran sebesar Rp.478.091.250,0 atau 98,07%. Realisasi fisik yaitu peserta yang mendapat sertifikat 375 orang. 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Sektor Home Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 dengan target pencetakan WUB sebanyak 375 orang. Sektor usaha yang dikembangkan adalah Makanan Olahan, Alas Kaki, dan Konveksi. Realisasi anggaran sebesar Rp.476.775.000,00 atau 97,80% dan realisasi fisik yaitu peserta yang mendapat sertifikat 375 orang II - 177
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program WUB yang secara operasional dilaksanakan melalui Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian dan Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan dengan total anggaran sebesar Rp.675.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : 1) Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 300 orang yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu : a) Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp. 337.500.000,- dengan target 225 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.321.390.350,- atau 96,23% dan realisasi fisik 100%. Capaian target pencetakan wirausaha baru pada sektor tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari target sebanyak 225 orang dapat terealisasi sebanyak 225 orang atau tercapai 100%; b) Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Peternakan dengan pagu anggaran Rp.112.500.000,- dengan target 75 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.105.507.000,- atau 93,78% dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk capaian target pencetakan Wirausaha baru pada sektor peternakan dari target sebanyak 75 orang dapat terealisasi sebanyak 70 orang atau sebesar 93,33%, hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaannya terdapat 5 orang peserta yang mengundurkan diri ketika program sedang berjalan sehingga peserta tersebut tidak dapat mengikuti seluruh tahapan program sesuai dengan yang disyaratkan dan tidak berhak mendapatkan sertifikat peserta program wirausaha baru. Atas kekurangan pencapaian target tersebut akan ditambahkan pada target program wirausaha baru pada tahun 2022; 2) Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan pagu anggaran sebesar Rp 225.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 150 orang yang dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan. Realisasi anggaran II - 178
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 sebesar Rp. 207.285.850,- atau 92,13 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk capaian target pencetakan Wirausaha baru pada sektor perikanan dari target sebanyak 150 orang dapat terealisasi sebanyak 150 orang atau sebesar 100%. c. Dinas Pendidikan. Program WUB di Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru dengan target 100 orang dan alokasi dana sebesar Rp.139.320.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi Pelatihan , Tata Busana, Tata Kecantikan rambut. Realisasi anggaran sebesar Rp. 139.320.000,00 realisasi fisik yaitu yang mendapat sertifikat 100 orang. d. Dinas Tenaga Kerja Program WUB di Dinas Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan kegiatan Pencetakan Wirausaha Baru, dengan target 163 WUB dan pagu anggara sebesar Rp. 203.677.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi tata boga, tata busana, tata kecantikan dan tata rias. Realisasi anggaran sebesar Rp. 186.137.760 atau 91,38 % realisasi fisik yaitu yang mendapat sertifikat 163 orang. e. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program WUB di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan di Bidang Pariwisata melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sub kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan target 150 orang dan alokasi dana sebesar Rp. 190.370.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan yaitu media digital 52 orang dan Barista 60 orang serta fashion 38 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp. 188.289.382,00 atau 98,91% realisasi kinerja 100% Realisasi program WUB sampai dengan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah mencapai 3.484 orang dengan rincian sebagai berikut : II - 179
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 2.133. Realisasi Program Wirausaha Baru berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2021 No Perangkat Daerah 2018 2019 2020 2021 Total 1 Dinas Pendidikan 95 100 105 100 400 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 87 100 0 163 350 3 4 Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan P i Dinas Pertanian dan Perikanan i 58 189 100 300 0 0 150 445 308 934 5 Dinas KUMKM Perindag 328 354 60 750 1.492 Jumlah 757 954 165 1.608 3.484 Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 2022 2. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selama periode RPJMD Tahun 2017 - 2022 ditargetkan sebanyak 1.000 unit per tahun. Sampai dengan tahun 2021, RTLH di wilayah Kota Tasikmalaya yang direhabilitasi sudah sebanyak 6.771 unit. Sebanyak 1.320 unit RTLH direhabilitasi pada Tahun 2021, capaian tersebut melebihi yang ditargetkan yaitu 1.000 unit. Sebaran lokasi rehabilitasi RTLH sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 2.134. Daftar Lokasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 No Kecamatan Kelurahan Rutilahu Prov BRS DAK RTLH Kota BSPS Jumlah Per Kec Argasari 2 Cilembang 15 1 1 Cihideung Nagarawangi 2 43 Tugujaya 20 1 Tuguraja 2 Cipedes 30 1 Nagarasari 30 1 2 Cipedes 114 Panglayungan 20 1 Sukamanah 30 1 Cikalang 30 1 Empangsari 2 3 Tawang Kahuripan 30 1 83 Lengkongsari 15 2 Tawangsari 2 Sukamaju Kidul 2 12 II - 180
5 6 7 8 No Kecamatan Kawalu Cibeureum Tamansari Mangkubumi Kelurahan Parakannyasag Indihiang Panyingkiran Sirnagalih Sukamaju Kaler Cibeuti Cilamajang Gunung Gede Gunung Tandala Karanganyar Karsamenak Leuwiliang Talagasari Tanjung Urug Awipari Ciakar Ciherang Kersanagara Kotabaru Margabakti Setiajaya Setianegara Setiaratu Mugarsari Mulyasari Setiamulya Setiawargi Sukahurip Sumelap Tamanjaya Tamansari Cigantang Cipari Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Rutilahu Prov BRS DAK RTLH Kota BSPS 2 2 2 2 2 2 2 30 1 30 40 1 30 1 2 30 1 50 2 10 30 1 10 30 1 10 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 20 1 2 30 1 2 2 2 2 2 30 1 30 1 10 30 1 10 Jumlah Per Kec 314 269 74 202 II - 181
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No Kecamatan Kelurahan Rutilahu Prov BRS DAK RTLH Kota BSPS Jumlah Per Kec Cipawitra 30 1 10 Karikil 2 Linggajaya 2 10 Mangkubumi 2 10 Sambongjaya 30 1 10 Sambongpari 2 10 Bantarsari 30 1 Bungursari 20 1 Cibunigeulis 2 9 Bungursari Sukajaya 30 1 149 Sukalaksana 30 1 Sukamulya 2 Sukarindik 30 1 Purbaratu 20 1 Singkup 2 Sukaasih 2 10 Purbaratu 60 Sukajaya 2 Sukamenak 2 Sukanagara 30 1 JUMLAH 1000 70 100 150 1.320 Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022 3. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dan Perintisan Jalan Lingkar Selatan. Pembangunan Jalan Lingkar Utara sepanjang kurang lebih 3,85 km yang menghubungkan persimpangan Lanud Wiriadinata - Jalan Mohamad Hatta, estimasi biaya saat ini memerlukan anggaran sebear Rp. 401 Miliar. Sampai dengan tahun 2021, pembangunan Jalan Lingkar Utara secara keseluruhan baru terealisasi sebesar 33,43%, meliputi pembangunan Jembatan Fly Over, Jembatan Cikalang, Jembatan Dalem Suba, pembangunan jalan dan bangunan pelengkap jalan. Sedangkan untuk Jembatan Ciloseh saat ini sedang tahap pelaksanaan konstruksi yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR yang bersumber dari APBN, dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022. Selanjutnya untuk perintisan lingkar selatan baru pada tahap Feasibility Study (FS) dan Penyusunan DED pembangunan jalan lingkar selatan pada tahun 2017. Belum ada tindak lanjut, karena saat ini pembangunan masih diprioritaskan untuk penyelesaian Jalan Lingkar Utara. II - 182
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 4. Pembangunan Pusdai /Tasikmalaya Islamic Center Sampai dengan akhir tahun 2021, masih belum ada tindak lanjut terkait kendala status kepemilikan lahan. Oleh karena itu, pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center masih belum terlaksana. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center telah disusun pada tahun 2017 kemudian dilanjutkan pembangunan pagar batas tanah dan pematangan lahan di tahun 2018. Pada saat pelaksanaan penyusunan DED dan pekerjaan tersebut, terkendala terkait surat izin dari Bupati Tasikmalaya. 5. Pembangunan Pusat Promosi Dan Pemasaran Produk Unggulan/ Industri Kreatif Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif sudah terbangun di tahun 2021 yang berlokasi di Pusat Promosi dan pemasaran produk unggulan/ Industri Kreatif (PPIK). Untuk promosi produk unggulan, gedung ini memiliki fungsi sebagai pusat sarana informasi dan promosi produk unggulan Kota Tasikmalaya. Showroom ini menampilkan informasi mengenai proses pembuatan, display produk hasil pengembangan desain dan diversifikasi produk serta produk yang akan dipromosikan dari produk-produk unggulan Kota Tasikmalaya. PPIK Kota Tasikmalaya secara umum berfungsi sebagai tempat pelatihan-pelatihan seperti pelatihan teknik produksi, pelatihan desain produk, serta fasilitasi pemasaran dengan adanya showroom. 6. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen Persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 tercatat 13,13 persen, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 12,97. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemik covid-19 yang terjadi di Kota Tasikmalaya sejak Maret 2020 sampai dengan tahun 2021 yang mengakibatkan kinerja perekonomian terkontraksi. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya namun terjadi hampir pada seluruh kabupaten/kota. Capaian Angka Kemiskinan Tahun 2021 masih diatas target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu sebesar 12,5 persen. Apabila dilihat dari kenaikan persentase angka kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen, dibandingkan dengan rata-rata kenaikan angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,52 persen. Dengan demikian kenaikan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih dibawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. 7. Beasiswa Sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter Spesialis Beasiswa dokter spesialis dilaksanakan di RSUD dr. Soekardjo sebanyak 1 orang, sedangkan program beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi baru II - 183
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dilaksanakan pada tahap penyusunan regulasi, dan realisasinya akan dilaksanakan pada tahun ini. Adapun untuk beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 untuk 90 orang masyarakat miskin. 8. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana Posyandu Bantuan operasional posyandu yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp.818.400.000,00 untuk 5.456 kader posyandu se-Kota Tasikmalaya atau Rp.150.000,00 per Orang. 9. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW Pada tahun 2021 bantuan operasional/insentif RT dan RW yaitu untuk RT sebesar Rp.125.000,00/bulan dan untuk RW sebesar Rp.150.000,00/bulan. 10. Peningkatan bantuan bidang keagamaan Bantuan bidang keagamaan Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari: a. Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah Pada tahun 2021 jumlah penerima insentif sebanyak 5.448 orang masing-masing sebesar Rp.600.000,00/orang dengan jumlah total anggaran Rp.3.268.000.000,00. b. Realisasi bantuan hibah sarana keagamaan tahun 2021 sebesar Rp.17.085.000.000,00 untuk 124 lembaga 11. Revitalisasi Pasar Rakyat Pada tahun 2021 pemerintah Kota Tasikmalaya telah membangun pasar rakyat pancasila dengan anggaran Rp.15.932.281.000,00 dan realisasi sebesar Rp.15.041.669.616,00. Pembangunan yang telah dilaksanakan terdiri dari 2 lantai dengan 270 kios, 64 los, ruang laktasi dan ruang pelengkap lainnya. Sehingga sejak tahun 2018 pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5 pasar yaitu Pasar Indihiang, Pasar Cibeuti, Pasar Cibeureum, Pasar Purbaratu dan Pasar Pancasila. 12. Implementasi e-government Implementasi e-government di Kota Tasikmalaya tahun 2021 dibuktikan dengan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Capaian indeks SPBE Kota Tasikmalaya untuk tahun 2021 adalah 2,68 dengan predikat baik, yang meliputi: Kebijakan internal SPBE, yaitu diterbitkannya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. II - 184
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tata kelola SPBE, dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE dalam dokumen masterplan dan enterprise arsitektur smart city; tersedianya pusat data dan jaringan intra pemerintah yang terhubung ke seluruh OPD dan kelurahan, Puskesmas dan Pustu, SD dan SMP, serta area publik dengan jumlah total 414 titik; dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk integrasi aplikasi. Penerapan manajemen SPBE, yang meliputi penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, data, asset TIK, kompetensi SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE. Audit TIK yang meliputi audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE. Layanan SPBE, yang terdiri dari: a. Layanan administrasi, yang meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja organisasi. b. Layanan publik yang meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan bidang pendidikan, layanan bidang komunikasi dan layanan administrasi kelurahan. II - 185
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 dinyatakan bahwa : (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 4 tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) III - 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas. Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang. 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja dan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 tahun yang lalu dapat tercermin dari realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 3.1.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dengan kekayaannya tersebut pemerintah daerah membuat program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan dan isu strategis baik jangka pendek/tahunan maupun jangka menengah. Struktur Pendapatan Daerah, berdasarkan peraturan yang berlaku terdiri dari: III - 2
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana Perimbangan, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja keuangan dari sisi pendapatan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2017 yaitu sebesar 1,823 trilyun rupiah meningkat menjadi 2,029 triliun rupiah pada tahun 2021 atau secara keseluruhan meningkat sebesar 11,29 %. Selengkapnya rincian target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 3.1. Grafik 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 2.050.000.000.000 2.000.000.000.000 1.950.000.000.000 1.900.000.000.000 1.850.000.000.000 1.800.000.000.000 1.750.000.000.000 1.700.000.000.000 1.650.000.000.000 1.600.000.000.000 2017 2018 2019 2020 2021 Target 2017 1.876.134.476.304 2018 1.895.918.355.721 2019 1.995.374.734.281 2020 1.797.995.229.721 2021 2.046.109.201.849 Realisasi 1.823.755.593.550 1.837.915.314.476 1.930.257.962.702 1.760.907.421.698 2.029.687.967.701 Target Realisasi Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. 1. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dari target sebesar Rp.375,124 milyar, dengan realisasinya sebesar Rp.354,840 milyar (94,59%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 dari target sebesar Rp.450,811 milyar, realisasinya sebesar Rp.445,403 milyar (98,80%). Untuk lebih jelasnya lihat grafik 3.2. III - 3
Grafik 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021 500.000.000.000 450.000.000.000 400.000.000.000 350.000.000.000 300.000.000.000 250.000.000.000 200.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 - Target 2019 375.124.446. 297.318.979. 297.684.061. 300.352.097.9 450.811.458. 2017 2018 2020 2021 Realisasi 354.840.203. 280.014.887. 290.966.425. 314.307.017.3 445.403.761. Target Realisasi Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. 2. Dana Perimbangan Selama tahun 2017-2021, target tahun 2017 sebesar Rp.1,142 triliun realisasinya Rp.1,114 triliun (97,56%); dan tahun 2021 dari target sebesar Rp.1,103 triliun rupiah realisasinya Rp.1,104 triliun (100,09%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.3. Grafik 3.3. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2017-2021 1.200.000.000.000 1.150.000.000.000 1.100.000.000.000 1.050.000.000.000 1.000.000.000.000 2017 2018 2019 2020 2021 Target 2017 1.142.635.006.890 2018 1.181.183.286.781 2019 1.173.403.099.000 2020 1.102.132.100.716 2021 1.103.805.105.124 Realisasi 1.114.721.743.585 1.145.172.887.845 1.140.745.750.458 1.083.301.230.424 1.104.792.686.816 Target Realisasi Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada tahun 2018, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp.65,790 milyar realisasinya Rp.65,437 milyar (99,46%), tahun 2019 di targetkan Rp.66,114 milyar realisasinya Rp.65,901 milyar (99,68%), tahun 2020 ditargetkan Rp.70,458 milyar realisasinya Rp.70,311 milyar (99,79%), III - 4
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 tahun 2021 ditargetkan Rp.72,462 milyar realisasinya Rp.70,077 milyar (96,71%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.4. Grafik 3.4. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017-2021 74.000.000.000 72.000.000.000 70.000.000.000 68.000.000.000 66.000.000.000 64.000.000.000 62.000.000.000 60.000.000.000 2018 2019 2020 2021 Target 2018 65.790.871.455 2019 66.114.800.000 2020 70.458.800.000 2021 72.462.530.000 Realisasi 65.437.800.000 65.901.560.000 70.311.500.000 70.077.955.000 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. 3.1.1.2. Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dari tahun 2017-2021, total akumulasi realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 9,383 triliun dari rencana sebesar Rp. 9,904 triliun (94,74%). Belanja daerah tersebut terbagi atas 2 jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.5. III - 5
Grafik 3.5. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2017-2021 2.100.000.000.000 2.000.000.000.000 1.900.000.000.000 1.800.000.000.000 1.700.000.000.000 1.600.000.000.000 1.500.000.000.000 2017 2018 2019 2020 2021 Target 2017 2.008.347.492.607 2018 1.979.961.890.207 2019 2.010.429.871.984 2020 1.829.234.785.129 2021 2.076.407.721.324 Realisasi 1.863.794.778.998 1.913.909.974.828 1.919.403.321.428 1.743.157.214.090 1.942.803.908.023 Target Realisasi Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. 1. Belanja Tidak Langsung Realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2017-2021 sebesar Rp. 4,290 triliun dari rencana sebesar Rp. 4,354 triliun. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik 3.6. Grafik 3.6. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017-2021 900.000.000.000 880.000.000.000 860.000.000.000 840.000.000.000 820.000.000.000 800.000.000.000 780.000.000.000 2017 2018 2019 2020 2021 Target 2017 881.622.323.631 2018 863.845.491.087 2019 851.316.565.118 2020 860.725.151.599 2021 897.025.077.194 Realisasi 822.143.355.030 884.207.829.826 863.198.560.840 835.862.735.795 885.279.791.512 Target Realisasi Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. III - 6
No 1 2 3 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2. Belanja Langsung Realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2017-2021 sebesar Rp. 5,095 triliun. Rincian rencana dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada grafik 3.7. Grafik 3.7. Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017-2021 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 0 2017 2018 2019 2020 2021 Target 2017 1.126.725.168.976 2018 1.117.121.810.120 2020 1.160.118.717.866 968.509.633.530,00 1.179.382.644.130 2019 2021 Realisasi 1.042.647.701.579 1.030.707.550.062 1.057.455.025.323 907.294.478.295,00 1.057.524.116.511 Target Realisasi Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah dari Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut. Tabel 3.1. Defisit/Surplus Riil Anggaran Kota Tasikmalaya Uraian 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 2021 Realisasi Pendapatan Daerah 1.823.753.712.196 1.837.915.314.476 1.930.257.962.702 1.760.907.421.698 2.029.687.967.700 Dikurangi realisasi: Belanja Daerah 1.864.791.056.609 1.913.909.974.828 1.919.403.321.428 1.743.157.214.090 1.942.803.908.023 Transfer 1.005.405.000 1.005.405.060 1.005.401.000,00 Defisit/Surplus Riil (41.044.590.447,60) (77.000.065.411,91) 9.849.240.274,47 17.750.207.608,25 86.884.059.677,92 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. III - 7
3.1.1.4. Rata-rata Pertumbuhan APBD Berdasarkan data-data yang tersaji pada tabel dan grafik perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan APBD dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini: III - 8
No A 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3.4 Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum 1. Dana Bag Hasil 2. Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus Dana Insentif Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian Transfer Antar Daerah 2017 1.823.755.593.550,40 354.840.203.843,40 107.452.892.030,00 12.004.394.854,46 5.573.086.951,00 229.809.830.007,94 1.468.915.389.707,00 1.159.420.562.585,00 1.114.721.743.585,00 855.669.608.911,00 75.596.163.911,00 780.073.445.000,00 259.052.134.674,00 44.698.819.000,00
309.494.827.122,00 Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD 2018 2019 1.837.915.314.476,09 1.930.257.962.702,47 280.014.887.927,09 290.966.425.997,47 120.013.770.765,00 143.552.632.283,00 11.665.110.328,00 11.153.194.801,00 5.418.000.000,00 5.921.762.644,00 142.918.006.834,09 130.338.836.269,47 1.492.462.626.549,00 1.573.389.976.705,00 1.145.172.887.845,00 1.162.971.853.458,00 1.145.172.887.845,00 1.140.745.750.458,00 845.240.117.969,00 883.495.134.029,00 65.166.672.969,00 54.063.700.029,00 780.073.445.000,00 299.932.769.876,00 - 829.431.434.000,00 257.250.616.429,00 22.226.103.000,00
347.289.738.704,00 410.418.123.247,00 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2020 2021 1.760.907.421.698,25 2.029.687.967.700,92 314.307.017.302,25 445.403.761.863,92 122.595.847.691,00 139.830.453.627,00 10.008.826.528,00 9.302.738.040,00 6.458.363.839,00 6.221.179.774,00 175.243.979.244,25 290.049.390.422,92 1.376.288.904.396,00 1.514.206.250.837,00 1.091.272.112.424,00 1.123.833.404.816,00 1.083.301.230.424,00 1.104.792.686.816,00 843.976.429.187,00 847.402.128.072,00 90.659.677.187,00 105.304.188.072,00 753.316.752.000,00 239.324.801.237,00 742.097.940.000,00 257.390.558.744,00 19.040.718.000,00 7.970.882.000,00 7.970.882.000,00 285.016.791.972,00 390.372.846.021,00 III - 9 Rata-rata Pertumbuhan (%) 3,07 % 8,14 % 7,69 % 6,13 % 2,9* % 13,34 % 1,13 % 0,71 % 0,18 % -0,19 % 13,25 % -1,08 % 0,53 % 9,19 %
No B 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 C 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Uraian Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana darurat Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2017 98.981.716.444,00 210.513.110.678,00
1.864.800.183.998,00 1.439.043.565.016,00 819.612.484.380,00 546.525.701.966,00 1.517.869.330,00 67.789.559.340,00 3.597.950.000,00 425.367.687.732,00 4.142.796.054,00 121.933.014.590,00 67.789.559.340,00 3.597.950.000,00 425.367.687.732,00 4.142.796.054,00 121.933.014.590,00 86.561.943.669,00 192.940.310.705,00 2018 107.954.217.239,00 239.335.521.465,00 65.437.800.000,00 65.437.800.000,00 1.914.915.379.888,00 1.540.319.320.830,00 806.445.197.344,00 636.559.897.304,00 1.255.205.122,00 30.520.000,00 80.672.851.060,00 15.355.650.000,00 374.596.059.058,00 4.941.486.325,00 71.873.847.318,00 74.180.581.001,00 207.040.716.863,00
2019 115.983.579.026,00 294.434.544.221,00 65.901.560.000,00 65.901.560.000,00 1.920.408.722.428,00 1.474.908.780.283,00 800.475.508.832,00 608.851.914.843,00 999.564.108,00 62.240.000,00 61.681.013.500,00 2.838.539.000,00 445.499.942.145,00 2.296.713.172,00 67.330.515.560,00 94.900.612.328,00 272.080.679.260,00
2020 107.126.150.296,00 177.890.641.676,00 70.311.500.000,00 70.311.500.000,00 1.743.157.214.090,00 1.372.725.283.236,00 755.420.130.459,00 579.136.136.658,00 435.748.720,00 25.552.600,00 35.005.833.200,00 2.701.881.599,00 321.922.174.799,00 768.153.000,00 44.266.893.889,00 108.042.766.208,00 158.063.079.655,00 2021 109.356.089.659,00 281.016.756.362,00 70.077.955.000,00 70.077.955.000,00 1.942.803.908.023,00 1.544.299.528.302,00 781.454.927.968,00 683.637.096.308,00 443.405.362,00 41.906.200,00 80.891.195.217,00 67.619.037.887,00 221.987.373.959,00 III - 10 Rata-rata Pertumbuhan (%) 2,74 % 13,77 % 2,36 % 2,36 % 1,29 % 2,09 % 1,13 % 6,32 % 23,08 % 36,33 % 17,02 % 64,26 % -1,15 % 31,35 0,28 2,48 9,31
No 2.1 2.2 2.3 2.4 E Uraian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal BLUD BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga BELANJA TRANSFER SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 2017 19.789.622.714,00 388.931.250,00 388.931.250,00 (41.044.590.447,60) (2,25) 143.993.535.934,27 146.457.535.934,27 136.457.535.934,27 10.000.000.000,00
2018 16.559.427.551,00
(77.000.065.411,91) (4,19)
93.322.653.358,67 107.728.014.703,67 102.948.945.486,67 4.779.069.217,00
2019 8.891.421.825,00 9.849.240.274,47 0,51 25.542.009.873,76 79.534.816.943,76 16.369.648.304,76 63.165.168.639,00
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2020 2021 3.585.696.548,00 883.657.980,00 7.195.585.499,00 47.267.443.525,00 24.617.359.518,00 47.267.443.525,00 24.617.359.518,00 1.242.312.530,00 17.750.207.608,25 86.884.059.677,92 14.048.311.867,23 32.530.576.485,48 77.418.838.521,23 76.516.452.975,48 35.397.875.408,23 31.798.519.475,48 42.020.963.113,00 42.485.876.490,00 2.232.057.010,00 III - 11 Rata-rata Pertumbuhan (%) -49,41 111,13 % 29,40% 19,74% 35,79%
No Uraian 2017 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 2.464.000.000,00 1.600.000.000,00 Penyertaan Modal Daerah 864.000.000,00 Pembentukan Dana Cadangan Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 102.948.945.486,67 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2021.
2018 14.405.361.345,00 6.066.002.245,00 8.339.359.100,00 16.322.587.946,76
2019 53.992.807.070,00 53.992.807.070,00 35.391.250.148,23
2020 63.370.526.654,00 61870526654 1.500.000.000,00 31.798.519.475,48 2021 43.985.876.490,00 42.485.876.490,00 1.500.000.000,00 119.414.636.163,40 III - 12 Rata-rata Pertumbuhan (%) 186,56 % 263,12 % 178,24% 0,00% 0,00% 0,00% 74,52 %
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 3.1.2. Neraca Daerah Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Untuk lebih mengetahui tentang perkembangan neraca daerah Kota Tasikmalaya tersaji pada tabel 3.3. berikut: III - 13
No Uraian A ASET 1 ASET LANCAR 1.1 Kas 1.2 Piutang 1.3 Persediaan 1.4 Biaya Dibayar di Muka 2 ASET TETAP 2.1 Tanah 2.2 Peralatan dan mesin 2.3 Gedung dan bangunan 2.4 Jalan, irigasi, dan jaringan 2.5 Aset tetap lainnya 2.6 2.7 3 3.1 3.2 Konstruksi pengerjaan Akumulasi Penyusutan ASET LAINNYA Tagihan angsuran Tagihan kerugian daerah Kemitraan dengan pihak dalam penjualan tuntutan ganti 3.3 Tabel 3.3. Neraca Pemerintah Kota Tasikmalaya Per 31 Desember Tahun 2016-2020 2016 2017 2018 194.976.511.317 170.490.574.729,55 103.292.895.888,70 137.298.826.085 103.015.979.899,67 16.356.675.978,76 42.225.753.347 53.058.036.847,28 69.559.094.288,25 14.658.051.815 13.404.560.563,71 16.138.430.549,46 793.880.070 1.011.997.418,89 1.238.695.072,23 2.551.123.718.092 2.855.436.790.807,12 3.034.491.416.631,37 1.188.428.324.791 1.184.539.826.520,24 1.196.505.756.920,04 539.374.126.350 656.419.871.114,10 710.129.106.100,64 686.200.633.542 662.799.358.878,95 712.316.949.169,78 1.762.548.337.418 1.946.732.860.393,59 2.158.395.783.179,77 89.775.513.415 74.468.173.529,67 99.397.437.197,11 13.312.330.036 52.130.037.969,82 72.455.600.412,28 (1.728.515.547.461) 45.171.227.356 (1.721.653.337.599,25) 37.986.826.691,02 (1.914.709.216.348,25) 45.539.567.800,32
2019 126.168.549.573,97 35.450.316.597,23 67.222.578.401,66 22.293.671.551,32 1.201.983.023,75 3.338.629.078.489,96 1.298.656.796.240,04 787.922.862.826,78 909.320.854.334,39 2.397.613.479.827,87 33.313.822.101,30 125.993.282.216,81 (2.214.192.019.057,22) 45.535.479.685,73 2020 115.151.099.781,71 31.905.163.882,48 61.516.406.446,20 20.693.441.001,34 1.036.088.451,69 3.481.406.094.763,24 1.341.958.168.584,08 841.677.741.588,95 947.887.562.312,46 2.563.472.132.784,26 33.271.712.813,11 177.907.027.909,01 (2.424.768.251.228,62) 47.365.278.940,74 III - 14
No 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1 4.2 5 5 B 1 1.1 1.2 Uraian kedua Aset tak berwujud Tuntutan Perbendaharaan Aset Lain-Lain Tagihan Jangka Panjang Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Aset Lain-Lain INVESTASI PANJANG Dana Bergulir Penyusutan JANGKA Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Dana Bergulir Diragukan Tertagih) DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH ASET DAERAH KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENDEK Utang perhitungan pihak ketiga Uang muka dari kas daerah JANGKA 2016 8.739.915.988 36.104.005.768 327.305.600 69.705.223.094 6.590.963.990 63.114.259.104
2.860.976.679.859 41.610.333.349 41.610.333.349 232.210.111
2017 32.931.612.612,34 33.297.441.684,28 320.099.000,00
(28.562.326.605,60)
63.306.204.550,76 13.394.925.000,00 60.344.129.906,40
(10.432.850.355,64)
3.127.220.396.778,45 81.767.461.166,80 81.767.461.166,80 61.818.707,00
2018 35.460.515.379,74 64.815.925.030,32 3.125.000,00
(27.396.287.081,20)
(27.343.710.528,54)
68.619.706.808,01 13.394.925.000,00 65.886.291.861,95
(10.661.510.053,94)
3.251.943.587.128,4 102.479.679.047,58 102.479.679.047,58
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2019 2020 43.649.706.582,74 50.572.847.889,00 58.309.794.342,72 54.404.528.239,38 12.850.000,00 5.850.000,00 (37.181.916.622,00) (40.835.961.667,60) (19.254.954.617,73) (16.781.985.520,04) 33.824.680.717,01 35.018.872.808,03 13.394.925.000,00 13.394.925.000,00 31.081.001.152,56 32.265.104.011,82 (10.651.245.435,55) (10.641.156.203,79)
3.544.157.788.466,66 132.229.865.556,08 3.678.941.346.293,71 81.576.043.736,00 132.229.865.556,08 81.576.043.736,00 50.429.168,00 106.482.087,00
0,00 III
No Uraian 1.3 1.4 Pendapatan dimuka Utang Lainnya Jangka diterima Pendek 1.5 Utang Belanja 1.6 Utang Beban C EKUITAS DANA 1 EKUITAS DANA LANCAR 1 SILPA 2 Cadangan piutang 3 Cadangan persediaan Harus Dana Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek EKUITAS INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya Diinvestasikan Investasi Jangka Panjang JUMLAH DAN EKUITAS DANA Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. Yang 4 DANA 2 1 2 dalam 3 KEWAJIBAN 2016 2017 943.992.629 1.111.204.624,67 6.303.736.720 28.619.694.561,00
34.130.393.889 51.974.743.274,13 2.840.644.681.011 3.045.452.935.611,65
2.882.255.014.360 3.127.220.396.778,45
2018 1.451.786.392,58 41.614.638.370,00 59.413.254.285,00 3.149.463.908.080,82 3.251.943.587.128,40
2019 1.715.622.761,08 63.353.552.325,00 67.070.958.266,00 3.411.927.922.910,58 3.544.157.788.466,66
2020 0,00 1.669.539.905,00 64.616.884.629,00 15.183.137.115,00 3.597.365.302.557,71
3.678.941.346.293,71 III
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Dari tabel 3.3, rata-rata pertumbuhan aktiva atau aset Pemerintah tahun 2016-2020 sebesar 6,52% yang Kota Tasikmalaya dari menandakan bahwa jumlah aktiva/aset Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Aset tersebut terdiri atas aset lancar, aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan di aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar yang terdiri atas kas, piutang, dan persediaan tetap selama periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunannya -9,64%. Aset tetap yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan rata-rata peningkatannya mencapai 8,12%. Aset lainnya berupa tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, tuntutan perbendaharaan dan aset lain-lain rata-rata pertumbuhannya mencapai 2,00%. Kemudian Investasi jangka panjang berupa dana bergulir dan penyertaan modal pemerintah daerah rata-rata turun sebesar -11,99%. secara keseluruhan menunjukkan keseimbangan prinsip dari tiga unsur yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam rumus persamaan (aset = kewajiban + ekuitas dana) atau (aktiva = pasiva). Rata-rata pertumbuhan pasiva berupa kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2014-2018 sebesar 6,32%. Prinsip neraca menunjukkan angka-angka yang Rata-rata pertumbuhan kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 28,14% yang terdiri atas kewajiban/utang jangka pendek. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya yang terdiri atas ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi mencapai 6,10 %. Selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap III - 17
total aset (total debt to total asset ratio) dan rasio hutang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tertagihnya piutang dan sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. tidak Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan persediaan berada di gudang dan sebaliknya. Cara menghitung rata-rata umur persediaan adalah 365 dibagi perputaran persediaan, dimana perputaran persediaan adalah nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan adalah saldo awal persediaan ditambah saldo akhir persediaan lalu hasilnya dibagi dua. No. Tabel 3.4. Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2020 2016 Uraian 2017 2018 2019 1 Rasio likuiditas ▪ Rasio lancar (current ratio) 4,69 2,09 1,01 0,95 ▪ Rasio cepat (quick ratio) 4,33 1,92 0,85 0,79 2 Rasio solvabilitas ▪ Rasio total hutang terhadap 0,01 0,03 0,03 0,04 total aset ▪ Rasio hutang terhadap 0,01 0,03 0,03 0,04 modal 3 Rasio aktivitas ▪ Rata-rata umur piutang 12,01 11,66 12,18 16,86 ▪ Rata-rata umur persediaan 20,36 16,00 15,29 86,58 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, Tahun 2020. 2020 1,41 1,16 0,02 0,02 III - 18
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Dari tabel 3.4 di atas menunjukan bahwa rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya berfluktuasi, dari 23,26 pada tahun 2014 menjadi 8,41 pada tahun 2015, turun menjadi 2,09 pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 1,01 pada tahun 2018 dan menjadi 0,95 pada tahun 2019. Pada tahun 2019, rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 0,95 artinya setiap Rp.1 kewajiban jangka pendek/hutang lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya dijamin oleh aktiva lancarnya sebesar Rp.0,95. Fluktuasi rasio cepat Pemerintah Kota Tasikmalaya polanya sama dengan rasio lancar, yang secara implisit berarti Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan rasio solvabilitas terutama untuk rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2014 sampai dengan 2018 berkisar maksimal pada 0,01. Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 sebesar 0,00 artinya sebesar Rp0,00 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Kota Tasikmalaya yang didanai oleh hutang sebesar 0,00%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Untuk rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2019, rasio hutang terhadap modal sebesar 0,04 menunjukkan bahwa Rp0,04 dari setiap Rp1,00 modal sendiri menjadi jaminan hutang, dengan kata lain menunjukkan tingginya modal sendiri dari Pemerintah Kota Tasikmalaya (dibelanjai pihak sendiri). Adapun rasio aktivitas menunjukan bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup singkat, artinya Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 10,15 dan 7,77 hari pada tahun 2014 dan 2015, kemudian 12,01 dan 11,66 hari pada tahun 2016 dan 2017, 12,18 hari pada tahun 2018 serta 16,86 hari pada tahun 2019. Berdasar tabel 3.4 bahwa rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 15,34 hari pada tahun 2014; 14,36 hari pada tahun 2015; meningkat menjadi 20,36 hari pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, sebesar 16,00 hari,15,29 hari pada tahun 2018 dan 86,58 hari. Data tersebut bermakna bahwa dana tertanam dalam bentuk persediaan bertahan sekitar tiga bulanan. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah ini dapat diukur dari besar kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal dan sumber-sumber pendapatan daerah, mengharuskan pemerintah daerah melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana-dana perimbangan III - 19
dari pusat maupun provinsi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta aset daerah secara profesional guna menunjang pendapatan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah; 2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil; 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencakup Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat, dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantarnya adalah: 1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial; 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil; 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah; 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan; 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden); 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah; Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah : 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya; 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan; 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan III - 20
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain : a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui: 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan; 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden); 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga dari dan mendapat bersaing mampu publik/perbankan; kepercayaan 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung; 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil. b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui: 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan; 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak). III - 21
c. Strategi pencapain target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui : 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yag dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan. 3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan Belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efisien, efektif, proporsional, fokus, transfaran dan akuntabel, terutama belanja daerah dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan dana kelurahan; 2. Alokasi belanja untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah yang sifatnya wajib diselenggarakan dalam 1 tahun penuh, diantaranya seperti biaya listrik, tenaga pengamanan dan kebersihan kantor, dll; 3. Alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri dari 6 bidang urusan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; 4. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD melalui pendekatan Money Follow Programs, Holistik- Tematik, Integratif dan Spasial; 5. Alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses; 6. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; 7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi. 8. Alokasi belanja untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024. 3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada III - 22
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada : 1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); 2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah; 3. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh RSUD dr. Soekardjo. 3.2.4. Proporsi Anggaran Pendapatan Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2017-2022 Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Tasikmalaya. Ditinjau dari nilai atau besaran perolehannya masing-masing sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan. Ditinjau dari proporsinya, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan walaupun tetap di bawah dana perimbangan. Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada grafik 3.8. Grafik 3.8. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 2021 27,49% 68,19% 4,33% 2020 17,85% 61,52% 20,63% 2019 19,43% 76,17% 4,40% 2018 18,79% 76,82% 4,39% 2017 19,46% 61,12% 19,42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021 Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2017-2021, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 20,57%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 11,52%. Sementara itu dana perimbangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Tasikmalaya yakni 68,21%. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari III - 23
pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.9. Grafik 3.9. Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2021 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 11% Pendapatan Asli Daerah 21% Dana Perimbangan 68% Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. 3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran Realisasi belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2017- 2021 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Walaupun proporsi belanja tidak langsung pada awalnya memiliki proporsi yang lebih besar dibanding belanja langsung, namun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.10. Grafik 3.10. Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2017-2021 2021 45,57% 54,43% 2020 47,95% 52,05% 2019 44,94% 55,06% 2018 46,17% 53,83% 2017 44,09% 55,91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021 III - 24
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Selanjutnya jika dilihat proporsi belanja aparatur/pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut : Tabel 3.5 Proporsi Belanja Aparatur/Pegawai Terhadap Total Belanja Tahun 2017-2021 Tahun Belanja Pegawai Total Belanja % 2017 835,302,464,726 1,777,140,998,720 47,00 2018 789.805.068.044 1.914.915.379.888 41,24 2019 800.475.508.832 1.919.403.321.428 41,70 2020 749.183.963.621 1.743.157.214.090 42,98 2021 781.454.927.968 1.942.803.908.023 40,22 Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021. Secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2017- 2021, proporsi belanja tidak langsung sebesar 45,71%. Sementara itu, proporsi realisasi belanja langsung sebesar 54,28%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang ada lebih banyak untuk belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara skematik proporsi belanja dapat dilihat pada grafik 3.11. Grafik 3.11. Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2017-2021 Belanja Tidak Langsung 46% Belanja Langsung 54% Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2021 III - 25
3.2.6. Analisa Pembiayaan Daerah Tabel 3.6 Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2021 No Uraian 2017 2018 2019 2020 Surplus (Defisit) (41.234.116.764) (77.000.065.411) 9.849.240.274 3. PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan 146.077.016.303 107.728.014.703) 79.534.816.943 77.418.838.521 3.1.1 3.1.2 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Pencairan dana cadangan 136.077.016.303
102.948.945.486
16.322.587.946
35.397.875.408 3.1.3 3.1.4 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah 10.000.000.000
4.779.069.217
63.165.168.639
42.020.963.113 3.1.5 3.1.6 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 2.464.000.000 14.405.361.345 53.992.807.070 63.370.526.654 3.2.1 Pembentukan dana cadangan
3.2.2 3.2.3 Penyertaan modal (investasi) daerah Pembayaran pokok utang 864.000.000 1.600.000.000 8.339.359.100 6.066.002.245 53.992.807.070
1.500.000.000 61.870.526.654 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
3.2.5 Kegiatan lanjutan tahun lalu
3.2.6 Pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu
Pembiayaan Neto 143.613.016.303 93.322.653.358 25.542.009.873 14.048.311.867 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 102.378.899.539 16.322.587.946 35.391.250.148 31.798.519.475 Ket SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sumber : BPKAD Kota Tasikmalaya, 2020. : SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Berdasarkan tabel 3.6 pada tahun 2015, APBD Kota Tasikmalaya mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah, yaitu sebesar Rp.70,397 milyar. Namun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami defisit artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp.159,403 milyar, Rp.41.234 milyar, dan Rp.77,000 Milyar, sedangkan pada Tahun 2019 kembali mengalami surplus sebesar Rp.9,849 Milyar. Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah 2021 86.884.059.677 76.516.452.975 31.798.519.475,48
42.485.876.490 2.232.057.010 43.985.876.490 1.500.000.000 42.485.876.490
32.530.576.485 119.414.636.163 III
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran tahun anggaran yang yang akan diterima kembali, baik pada bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. tahun Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Dari tabel 3.6. terlihat bahwa pada tahun 2015-2019 Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai Rp.136,077 milyar, Rp.102,378 milyar, Rp.16,323 milyar dan Rp.35,391 milyar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsungnya. 3.3. Kerangka Pendanaan Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 4 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 4 tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Untuk kepentingan perencanaan diperlukan perkiraan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya. Seiring dengan adanya wabah Covid-19 pendapatan daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan dari tahun 2019, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. III - 27
Proyeksi pendapatan dan belanja untuk tahun 2023-2026 dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pasca pandemic Covid 19, kondisi sosial politik dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah serta asumsi lainnya. Berdasarkan hasil forecasting menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah tahun 2023-2026 sebagai berikut: III - 28
4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 5 No. 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 URAIAN Tabel 3.7. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023-2026 PROYEKSI TAHUN 2023 PROYEKSI TAHUN 2024 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 321.692.827.000 330.437.970.000 Pendapatan Pajak Daerah 156.708.275.000 165.147.186.000 Hasil Retribusi Daerah 17.338.892.000 17.645.124.000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 5.764.872.000 5.764.872.000 Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER 141.880.788.000 1.472.456.611.000 141.880.788.000 1.509.609.295.000 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.080.129.714.000 1.108.762.592.000 01 Dana Perimbangan 1.070.005.354.000 1.093.638.232.000 01 01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 69.881.775.000 73.375.863.000 (DBH) 01 02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 756.939.890.000 772.078.680.000 (DAU) 01 03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi 73.281.494.000 78.281.494.000 Khusus (DAK) Fisik 01 04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 169.902.195.000 169.902.195.000 02 Dana Insentif Daerah 10.124.360.000 15.124.360.000 Transfer Antar Daerah 392.326.897.000 400.846.703.000 01 Pendapatan Bagi Hasil 117.326.897.000 120.846.703.000 01 Bantuan Keuangan 275.000.000.000 280.000.000.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan JUMLAH PENDAPATAN 88.753.900.000 88.753.900.000 1.882.903.338.000 88.753.900.000 88.753.900.000 1.928.801.165.000 BELANJA DAERAH 1.933.529.893.000 2.010.732.266.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROYEKSI TAHUN 2025 PROYEKSI TAHUN 2026 339.217.464.000 347.966.896.000 173.586.097.000 182.025.009.000 17.985.707.000 18.296.227.000 5.764.872.000 5.764.872.000 141.880.788.000 141.880.788.000 1.547.345.060.000 1.585.681.855.000 1.137.872.955.000 1.167.475.587.000 1.117.748.595.000 1.142.351.227.000 77.044.656.000 80.896.888.000 787.520.250.000 803.270.650.000 83.281.494.000 88.281.494.000 169.902.195.000 169.902.195.000 20.124.360.000 25.124.360.000 409.472.105.000 418.206.268.000 124.472.105.000 128.206.268.000 285.000.000.000 290.000.000.000 88.753.900.000 88.753.900.000 88.753.900.000 88.753.900.000 1.975.316.424.000 2.022.402.651.000 2.025.578.402.000 2.074.240.293.000 III - 29
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 5 3 5 3 6 6 1 6 1 6 6 1 1 6 1 6 2 6 2 6 2 6 2 6 3 No. 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 1 2 3 URAIAN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Daerah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN PROYEKSI TAHUN 2023 1.508.893.535.000 826.651.354.000 636.953.146.000 1.000.000.000 250.000.000 42.750.035.000 1.289.000.000 413.942.808.000 10.693.550.000 10.693.550.000 50.626.555.000 2,69 82.126.555.000 72.126.555.000 10.000.000.000 31.500.000.000 20.000.000.000 1.500.000.000 10.000.000.000 0 PROYEKSI TAHUN 2024 1.580.856.163.000 826.651.354.000 633.915.774.000 1.000.000.000 250.000.000 117.750.035.000 1.289.000.000 418.942.075.000 10.934.028.000 10.934.028.000 81.931.101.000 4,25 93.431.101.000 43.431.101.000 40.000.000.000 10.000.000.000 11.500.000.000 0 1.500.000.000 10.000.000.000 0 PROYEKSI TAHUN 2025 1.556.626.785.000 826.651.354.000 684.686.396.000 1.000.000.000 250.000.000 42.750.035.000 1.289.000.000 453.942.075.000 15.009.542.000 15.009.542.000 50.261.978.000 2,54 61.761.978.000 51.761.978.000 10.000.000.000 11.500.000.000 0 1.500.000.000 10.000.000.000 0 PROYEKSI TAHUN 2026 1.580.188.013.000 826.651.354.000 703.247.624.000 1.000.000.000 250.000.000 47.750.035.000 1.289.000.000 478.942.075.000 15.110.205.000 15.110.205.000 51.837.642.000 2,56 63.337.642.000 53.337.642.000 10.000.000.000 11.500.000.000 0 1.500.000.000 10.000.000.000 0 III - 30
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi APBD tersebut diantaranya : A. Pendapatan Daerah 1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan : a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi b. Adanya peningkatan tarif untuk beberapa ayat pajak dan retribusi c. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB d. Adanya peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain 2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat dan kejadian luar biasa, diasumsikan adanya kenaikan dana transfer setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut: a. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara b. Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai; c. Adanya kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah d. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi seiring peningkatan penerimaan provinsi e. Adanya kenaikan bantuan keuangan untuk membantu percepatan pembangunan kabupaten/kota 3. Peningkatan sah diantaranya adanya kenaikan bantuan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan kenaikan harga satuan pendidikan dana BOS lain-lain pendapatan daerah yang B. Belanja Daerah 1. Besaran belanja pegawai paling tinggi sebesar 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru, yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun kedepan, sehingga dimungkinkan pertumbuhan pegawai tidak ada penambahan (zero growth); 2. Besaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit luar transfer ke daerah sebesar 40% dari APBD di bawahannya dan desa; 3. Belanja subsidi untuk pembayaran jasa bagi hasil pinjaman modal kerja dari lanjutan program pencetakan wirausaha baru; 4. Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah; 5. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat untuk mendanai program prioritas daerah; 6. Alokasi belanja untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024; III - 31
7. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja. C. Pembiayaan Daerah 1. Penganggaran defisit sesuai peraturan perundang-undangan 2. Proyeksi penerimaan SiLPA dan pencairan dana cadangan 3. Penambahan penyertaan modal untuk PT. BPRS Al-Madinah dan Bank Jabar Banten 4. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh BLUD. 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di atas, maka dihitung kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini : III - 32
NO. 1 2 3 4 5 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 3.8. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 URAIAN 2023 (Rp.) 2024 (Rp.) 2025 (Rp.) 2026 (Rp.) Pendapatan 1.882.903.338.000 1.928.801.165.000 1.975.316.424.000 2.022.402.651.000 Pencairan Dana Cadangan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 72.126.555.000 43.431.101.000 51.761.978.000 53.337.642.000 Total Penerimaan 1.955.029.893.000 1.972.232.266.000 2.027.078.402.000 2.075.740.293.000 Dikurangi : Belanja Tidak Langsung 882.633.939.000 957.874.417.000 886.949.931.000 892.050.594.000 Pengeluaran Pembiayaan 31.500.000.000 11.500.000.000 11.500.000.000 11.500.000.000 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.040.895.954.000 1.002.857.849.000 1.128.628.471.000 1.172.189.699.000 III - 33
Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, maka dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui program operasional pada program perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam rangka mememenuhi pelayanan perangkat daerah, memenuhi janji politik dan program unggulan kepala daerah serta pelaksanaan program prioritas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Alokasi dana yang tersedia didistribusikan pada program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah masih bersifat indikatif dan akan dijabarkan pada perencanaan tahunan. 3.3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efesiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial (CSR) merupakan Perusahaan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya. (TJSLP)/Corporate Social Responsibility 1. Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantarnya adalah: 1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial; 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil; Infomasi untuk 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem pengelolaan pendapatan daerah; 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan; 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden); 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah; Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah : 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya; 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer; III - 34
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain : Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui: 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan; 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden); 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara peningkatan lain: sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan; profesional, secara PD pengelolaan 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung; 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui: 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan; 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak). III - 35
Strategi pencapain target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui : 1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yag dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrorologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan. 2. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti : 1. Pemenuhan belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai; 2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional kantor perangkat daerah; 3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; 4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending); 5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor kesehatan dan pangan; 6. Penganggaran belanja kegiatan dan program prioritas secara proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial); 7. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses; 8. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; 9. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat. 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada : 1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); 2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah; 3. Pengelolaan hutang terutama untuk menjaga arus kas pada BLUD. III - 36
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 4.1. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya. Secara umum permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada : 1. Kemiskinan dan permasalahan sosial Angka Kemiskinan pada tahun 2018-2021 di Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen. Kemiskinan ini disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, akses ekonomi, sanitasi dan pola hidup masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha serta tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Selain kemiskinan, permasalahan sosial lainnya diantaranya masih banyaknya anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan Napza, dan keluarga berumah tak layak huni. 2. Kualitas Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang mencapai 716.155 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait IV - 1
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 9,52 tahun dan harapan lama sekolah yang baru mencapai 13,46 tahun. Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya. Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidang kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit. Sebagai sebuah kota yang cukup heterogen, kerukunan hidup masyarakat menjadi permasalah yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai yang ditunjang oleh keamanan dan keteriban umum sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib. 3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya. Hal ini IV - 2
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ditandai dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,01 persen. Beberapa permasalahan perekonomian Kota Tasikmalaya diantaranya belum optimalnya perkembangan UMKM, khususnya pada akses permodalan, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi berbasis digital literacy, belum meratanya penerapan standar produk usaha mikro dan kecil. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif. Belum optimalnya iklim penanaman modal yang disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan perijinan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal. Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan dan akses pasar, SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya. Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, distribusi dan sarana prasarana perdagangan. Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi. Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi. 4. Infrastruktur dan penataan ruang Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. IV - 3
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkar utara Kota Tasikmalaya. Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penyesuaian regulasi penataan ruang, perlu adanya penyesuaian rencana tata ruang dan wilayah yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Dalam proses pembangunan, lingkungan hidup berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan pemanfaatannya seharusnya berjalan dengan seimbang dengan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan, masih terbatasnya taman kehati dan perlindungan kawasan lindung serta proposi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya. 5. Reformasi Birokrasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama dalam pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu : manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan organisasi, penataan SDM apartur, Deregulasi kebijakan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publiK. Beberapa permasalahan yang dihadapi antaralain masih perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur, dan belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya. Selain itu, identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi IV - 4
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. 4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu: 1. Perubahan tata guna lahan lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, meningkatnya perbedaan debit maksimum-minimum, erosi, dan juga sedimentasi; 2. Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa situ berkurang debit airnya; 3. Arus urbanisasi yang terus meningkat sebagai akibat perkembangan kota. 4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 4.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; 2. Melambatnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan melambatnya pertumbuhan nasional; 3. Menurunnya daya beli masyarakat ; 4. Belum optimalnya capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM); 5. Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat yang ditunjukan tingginya rasio gini; 6. Masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi; 4.1.2.2. Kesejahteraan Sosial 1. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah; 2. Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk dan stunting; 3. Masih tingginya pengangguran terbuka; 4. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. 4.1.2.3. Seni Budaya dan Olahraga 1. Masih kurangnya jumlah gedung kesenian dan olahraga; 2. Masih kurangnya event seni budaya dan olah raga. 4.1.3. Aspek Pelayanan Umum 4.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1. Pendidikan a. Masih rendah tingkat pendidikan yang ditamatkan; b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini; c. Masih belum optimalnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS); IV - 5
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 d. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai; e. Belum terpenuhinya SPM bidang pendidikan. 2. Kesehatan a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); b. Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang; c. Masih kurangnya Tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain Sub spesialis dan spesialis tertentu; d. Masih tinginya tingkat penyebaran penyakit menular diantaranya penyakit TB, HIV Aids dan sebagainya; e. Masih tingginya Pravelensi Stunting; f. Belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC); g. Belum Optimalnya capaian SPM Bidang Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi terutama pada daerah yang menuju lahan pertanian teknis; b. Belum tersedianya saluran drainase dan atau trotoar pada sebagian jaringan jalan di Kota Tasikmalaya. Hal ini disebabkan antara lain oleh terbatasnya ruang milik jalan di beberapa ruas jalan; c. Belum optimalnya kualitas jalan terutama jalan poros dan jalan lingkungan; d. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memiliki bangunan kantor yang representatif; e. Belum optimalnya pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; f. Belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat mengakses air minum, dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik. 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a. Masih terdapat kawasan kumuh; b. Masih terdapat rumah tidak layak huni; c. Masih terdapat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya. d. Basis data perumahan belum lengkap. IV - 6
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat e. Belum optimal Penegakan Peraturan Daerah, f. Masih kurangnya jumlah anggota Polisi Pamong Praja dan belum optimal pejabat PPNS; g. Masih terjadinya gangguan kriminalitas, ketentraman dan ketertiban umum; h. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; i. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah. j. Kurang optimalnya penanganan bencana daerah, yang disebabkan kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral. 6. Sosial a. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti, serta masyarakat yang di bawah garis kemiskinan; b. Belum optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; c. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS ); d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan PPKS; e. Masih lemahnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); f. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial. 4.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 1. Tenaga Kerja a. Belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK); b. Kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan; c. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan; d. Belum optimalnya link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha; e. Masih kurangnya penempatan angkatan kerja. 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender; a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak; IV - 7
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan hak- hak perempuan dan anak; 3. Pangan a. Belum optimalnya implementasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; b. Belum Optimalnya ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah; c. Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi; d. Belum Optimalnya Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan; e. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah. 4. Pertanahan a. Masih rendahnya bukti kepemilikan lahan yang sah/bersetifikat; b. Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan. 5. Lingkungan Hidup a. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan untuk pelestarian lingkungan hidup; b. Belum optimalnya penanganan persampahan; c. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengurangan sampah; d. Belum tercapainya proporsi Ruang Terbuka Hijau 6. Kependudukan dan Catatan Sipil a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan; b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan; c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan; d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan kependudukan. 7. Pemberdayaan Masyarakat a. Kurangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung. 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a. Belum optimalnya layanan keluarga berencana; b. Belum optimalnya capaian Total Fertility Rate ( TFR ); c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian kependudukan seperti POS KB dan dan sub pos KB; d. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB; e. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja. 9. Perhubungan a. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; IV - 8
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 b. Belum optimalnya ketersediaan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. 10. Komunikasi dan Informatika a. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai; b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi; c. Belum optimalnya impelemntasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi public; 11. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat; b. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk; c. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro; d. Masih kurangnya akses permodalan dan pemasaran ; e. Belum optimalnya penggunaan iptek dalam pengelolaan dan pengembangan Usaha Mikro ; f. Belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan, pengembangan sentra dan klaster Usaha Mikro. 12. Penanaman Modal a. Belum optimalnya pemetaan potensi dan peluang investasi; b. Belum optimalnya promosi investasi daerah; 13. Kepemudaan dan Olahraga a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan; c. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan. 14. Statistik a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan; b. Belum optimalnya satu data yang valid dan up to date. 15. Persandian a. Belum optimalnya pengamanan data dan informasi daerah; b. Belum optimalnya koordinasi dalam pengamanan informasi. 16. Kebudayaan a. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya lokal; IV - 9
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 b. Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya. c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya. 17. Perpustakaan a. Belum optimalnya layanan perpustakaan yang memenuhi standar Nasional Perpustakaan; b. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah. 18. Kearsipan a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan; b. Belum optimalnya penerapan standar baku kearsipan pada perangkat daerah; c. Belum tersedia gedung depo arsip daerah. 4.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan a. Belum optimalnya hasil produksi perikanan; b. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan. 2. Pariwisata a. Kurangnya objek dan daya tarik wisata unggulan; b. Belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholder kepariwisataan; c. Belum optimalnya promosi wisata. 3. Pertanian a. Infrastruktur pendukung pertanian khususnya penyediaan sumber air/irigasi masih kurang memadai; b. Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian; c. SDM di sektor pertanian didominasi oleh petani penggarap dan buruh tani; d. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya terutama di budidaya pertanian di lahan pertanian bukan sawah; e. Kurangnya daya saing produk olahan hasil pertanian 4. Perdagangan a. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat dan terbatasnya jumlah pasar rakyat;Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur; b. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; c. Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa; IV - 10
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 5. Perindustrian a. Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM); b. Terbatasnya inovasi dan pemanfaatan teknologi oleh IKM; c. Daya saing produk IKM masih rendah; 4.1.3.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1. Administrasi Pemerintahan. a. Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; b. Belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah; c. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat. 2. Pengawasan a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); b. Belum optimalnya manajemen resiko; 3. Perencanaan, a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data; b. Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan; 4. Penelitian dan Pengembangan a. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pembangunan; b. Belum optimalnya implementasi inovasi daerah; 5. Keuangan a. Masih tingginya rasio Dana Perimbangan dalam struktur APBD; b. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah. 6. Kepegawaian a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua perangkat daerah; b. Belum optimalnya pemetaan SDM ASN Kota Tasikmalaya c. Belum optimalnya kompetensi ASN; 4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 4.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Masing tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terutama konsumsi bahan makanan; IV - 11
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2. Masih rendahnya daya beli masyarakat. 4.1.4.2. Iklim Investasi 1. Belum optimalnya pelayanan perijinan; 2. Belum optimalnya implementasi regulasi yang mendukung iklim usaha; 3. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat. 4.1.4.3. Sumber Daya Manusia 1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian; 2. Masih tingginya angka beban ketergantungan (dependency ratio) 3. Rendahnya rasio wirausahaan (enterpreneurship) Selain permasalah pembangunan tersebut, dengan terjadinya pandemi covid- 19 telah membawa dampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya permasalahan makro pembangunan dan memperlambat capaian indikator makro pembangunan, diantaranya : 1. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran; 2. Melambatnya pertumbuhan ekonomi; 3. Menurunnya daya beli masyarakat ; 4. Meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat 5. Menurunnya investasi dan berimplikasi pada terhentinya usaha; 4.2. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya. Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah, IV - 12
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia international, nasional maupun regional. 4.2.1. Isu Strategis Internasional 4.2.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut : 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; IV - 13
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan; 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 4.2.1.2. Tantangan Ekonomi Global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perdagangan Bebas AFTA Tantangan utama dari ekonomi global bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat dan berlanjutnya penurunan harga komoditas dunia. Sementara itu, meski ketidakpastian pasar keuangan dunia membaik sejalan dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter antar negara maju, dampak risiko perekonomian Tiongkok perlu diwaspadai. Meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik, namun masih terdapat risiko pertumbuhan tersebut menjadi lebih rendah sejalan dengan perekonomian AS yang belum cukup solid dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Tantangan global lainnya yaitu mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberikan peluang sekaligus tantangan ke depan. Para pemimpin IV - 14
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mentransformasi wilayah ASEAN menjadi kawasan bebas aliran barang, jasa, investasi, permodalan, dan tenaga kerja. MEA menggambarkan adanya perekonomian yang mengglobal di antara negara-negara ASEAN dan MEA dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN tahun 2020. Sedangkan AFTA, sejatinya merupakan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah dunia. Harapannya, jika AFTA sukses, negara-negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia, seperti Cina. Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas AFTA ini, nantinya tidak akan ada hambatan tarif, ataupun hambatan non-tarif untuk negara anggota ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT- AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan- hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi negara-negara ASEAN. Dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait AFTA, tentu akan menyusul tantangan serta peluang yang akan dihadapi negara Indonesia, khususnya di sisi bisnis dan ekonomi. Dalam kaitan ini, peluang Indonesia dan Kota Tasikmalaya khususnya untuk menjadi pemasok dalam rantai nilai ASEAN dan global cukup besar. Namun demikian, bila produk domestik tidak mampu bersaing, maka Indonesia dan Kota Tasikmalaya hanya akan menjadi pasar bagi produk negara MEA lainnya. Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. 4.2.2. Isu Strategis Nasional Salah satu penelaahan isu dan kebijakan pembangunan yang wajib dijadikan rujukan adalah penelaahan terhadap isu dan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN. Hal ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal untuk mendapatkan kebijakan pemerintah yang penting, berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 4 tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya bagi daerah selama kurun waktu 4 tahun yang akan datang. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja IV - 15
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan mempertimbangkan masalah pokok kebangsaan dan tantangan global. Gambar 4.1. Visi mis, arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup : 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia IV - 16
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM; 4. Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; 5. Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut : 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan : a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam; b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi; c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat; d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan : a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI); b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaaan; c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan. IV - 17
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing: a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan; b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk; c) Pemenuhan Layanan Dasar; d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan : a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa; b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia; c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti; d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama; e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan; f) Belum Optimalnya Peran Keluarga; g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar : a) Infrastruktur Pelayanan Dasar; b) Infrastruktur Ekonomi; c) Infrastruktur Perkotaan; d) Energi dan Ketenagalistrikan; e) Transformasi Digital. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim : a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; c) Pembangunan Rendah Karbon. 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik : a) Konsolidasi Demokrasi; b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; c) Penegakan Hukum Nasional; d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; IV - 18
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu: (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing SDM; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi. Kelima isu strategis di atas diuraikan sebagai berikut: 1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing SDM Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan menengah yang belum mencapai seratus persen. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antar daerah, pemerataan jumlah sekolah bahwa masih terdapat 19 (sembilan belas) kecamatan yang tidak terdapat sekolah (SMA/SMK) Negeri dari total kecamatan di Provinsi Jawa Barat. Selain hal tersebut di atas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah IV - 19
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi. Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita persatuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan 1 (satu) dari 4 (empat) anak usia 0 (nol) sampai 59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting. Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat masih rendah yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemic COVID-19. Pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Barat saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Provinsi Jawa Barat sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Provinsi Jawa Barat. 2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 IV - 20
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode Tahun 2015-2019 penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 serta keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri, menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. PPKS di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus- kasus kekerasaan anak, perempuan, dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu ATHG terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intensif demi terciptanya kerukunan umat beragama. 3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana IV - 21
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun di sisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip- prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tamping lingkungan tidak diutamakan. Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, serta pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral. Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. IV - 22
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu. Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi. Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil, dan belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Terjadinya penurunan realisasi PMA yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika social mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi. Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata, belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan lockdown IV - 23
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, social distancing di tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan banyak destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bahkan pada saat PSBB tidak diberlakukan lagi dan diterapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata. Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, regenerasi petani masih rendah dan usia petani Provinsi Jawa Barat berada di atas usia produktif; teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Provinsi Jawa Barat; jumlah gudang penyimpanan hasil panen masih terlalu minim. Disamping itu, belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian dan rendahnya infrastruktur irigasi. Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan. Hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (fish landing) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dan lainlain), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir, serta masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan. Pada sektor pangan harus dilakukan antisipasi potensi krisis panganyang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19. Potensi krisis pangan tidak hanya terjadi pada skala Provinsi Jawa Barat namun pada skala nasional maupun global. Hal ini ditandai dengan ketersediaan stok pangan yang mulai berkurang sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan IV - 24
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat Jawa Barat. Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan yang masih tinggi di DAS, pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan. Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industry lokal (asal Provinsi Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan. Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, bahan baku industri mayoritas impor, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi. 5. Reformasi Birokrasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 4.2.4. Isu Strategis Kabupaten/Kota Sekitar Dalam pengembangan pembangunan di Kota Tasikmalaya tentunya tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari kabupaten/kota sekitar, terutama dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung Kota Tasikmalaya. 4.2.4.1. Kabupaten Tasikmalaya Visi, misi dan isu strategis dari RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : IV - 25
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Visi : "Mewujudkan Tasikmalaya Berkharisma, Unggul dan Inovatif" Adapun misi adalah sebagi berikut : 1. Membentuk karakter warga masyarakat yang unggul, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, transparan dan akuntabel dilandasi kerjasama ulama, umara dan cerdik cendekia; 3. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan berdaya saing dengan berbasiskan agribisnis; 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dengan berbasiskan aspek lingkungan yang berkelanjutan. Isu Strategis RPJMD perubahan Kabupaten Tasikmalaya : 1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas 2. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah 4. Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19 5. Recovery Ekonomi dampak Pandemi Covid-19 6. Pengembangan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas 7. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan 8. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional dan global 9. Penanggulangan Kemiskinan 10. Penanganan pengangguran 11. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB 12. Penataan kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya 13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4.2.4.2. Kabupaten Ciamis Visi misi dan isu strategis dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut : Visi : "Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua", dengan misi : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah; 3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal; 4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; IV - 26
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; 6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa. Adapun isu strategis pembangunan daerahnya adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan; 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 3. Peningkatan daya beli masyarakat; 4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan; 5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur; 6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; 7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam; 8. Peningkatan kapasitas keuangan daerah; 9. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 10. Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan; 11. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan. 4.2.4.3. Kabupaten Garut Visi Kabupaten Garut dalam RPJMD tahun 2019 -2024 yaitu : "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera". Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya; 2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih; 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang; 4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Adapun isu strategis pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: 1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja; 2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak; 3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial; 4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan Pemekaran Wilayah Otonomi Baru; IV - 27
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya; 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana; 7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik; 8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal. 4.2.4.4. Kota Banjar Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjar, maka kondisi yang ingin dicapai pada periode 2018-2023 adalah: "Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan" Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan "Banjar Semakin Berseri", maka misi pembangunan Daerah Kota Banjar pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel; 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); 4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM); 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan; 6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di atas, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis daerah Kota Banjar berikut: 1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Akuntabel; 2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkualitas; 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana; 5. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah. 4.2.4.5. Kabupaten Pangandaran Visi pembangunan lima tahun ke depan yaitu "Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa". Untuk mewujudkan visi di atas, didukung oleh 6 misi yaitu : 1. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanijutan IV - 28
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 2. Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampal perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan 3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, taqwa, dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama 5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel 6. Menigkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan. 4.2.5. Isu Strategis Kota Tasikmalaya 4.2.5.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Visi pembangunan Kota Tasikmalaya jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 adalah : "DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT". Dalam mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya tersebut telah disepakati 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut: 1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum. 2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global. 3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat. 4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya. 5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya. 6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan. 7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan. IV - 29
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 berfungsi sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota Tasikmalaya yang sejahtera, adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya mecapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan arah pembangunan jangka panjang serta arah pembangunan kewilayahan sebagai berikut : 1. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Arah pembangunan jangka panjang menggambarkan kondisi umum pembangunan yang akan dicapai oleh Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025, yang memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi. 1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat. 2. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Tewujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani. 4. Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya. 5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi. 6. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam. 7. Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan tourism attractiveness yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju. 2. Arah Pembangunan Kewilayahan Kota Tasikmalaya Perwujudan Visi Pembangunan Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 sangat ditentukan pula oleh perencanaan tata ruang wilayah kota. Penataan ruang dan wilayah hingga tahun 2025 diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi pengembangan kota dalam konteks regional dan nasional, yang tujuannya: a. Terciptanya kehidupan kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta berkelanjutan sesuai dengan tata nilai yang ada; IV - 30
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; c. Meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu. Kawasan lindung atau kawasan yang berfungsi lindung yang direncanakan atau ditetapkan dalam wilayah Kota Tasikmalaya meliputi : a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, maka secara khusus diidentifikasikan sebagal hutan kota atau hutan konservasi. b. Kawasan perlindungan setempat, yang dalam hal ini adalah sempadan sungai, kawasan sekitar situ dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Kawasan budidaya didasarkan pada dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada dan akan dikembangkan di kawasan tersebut. Adapun penggolongan kawasan budidaya dalam RTRW Kota Tasikmalaya adalah: a. Kawasan budidaya yang berfungsi lindung; b. Kawasan pusat kota; c. Kawasan perdagangan dan jasa regional; d. Koridor perdagangan dan jasa; e. Kawasan pemerintahan; f. Kawasan pendidikan; g. Kawasan kesehatan; h. Kawasan terminal; i. Kawasan perumahan dan permukiman; j. Kawasan industri; k. Kawasan pergudangan; l. Sarana fasilitas umum dan sosial; m. Sarana rekreasi dan olahraga; n. Kawasan militer; o. Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan p. Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk menunjang perkembangan kota yang terarah dan efisien serta memiliki tingkat pelayanan yang baik, maka Kota Tasikmalaya dibagi menjadi bagian- bagian wilayah kota. Pertimbangan dalam pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu: a. Homogenitas dan intensitas perkembangan BWK yaitu konsentrasi dominasi guna lahan saat ini. b. Pola jaringan jalan dan pola pergerakan yaitu aksesibilitas yang baik IV - 31
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 c. Pusat lingkungan (Pusat BWK/Pusat Sub BWK) ditentukan berdasarkan banyaknya fasilitas dan utilitas yang dimiliki. d. Beberapa pusat lingkungan dialokasikan berdasarkan fungsi eksisting sebagai pusat pelayanan masyarakat. e. Pusat-pusat tersebut mengakomodasikan fungsi Bagian Wilayah Kota yang bersangkutan. Adapun Wilayah Kota Tasikmalaya dalam RTRW Kota tahun 2004 dibagi menjadi 5 BWK dan 10 sub BWK, dimana pembagian wilayah dan fungsinya adalah sebagai berikut: a. BWK I, mencakup sebagian Kec. Cihideung, sebagian Kec. Tawang serta sebagian Kec. Cipedes. b. BWK II, meliputi sebagian Kec. Cipedes, sebagian Kec. Cibeureum. Dalam BWK II terbagi menjadi 2 (dua) sub BWK yaitu : 1) BWK II A dengan fungsi sebagai perkantoran skala lingkungan dan perumahan. 2) BWK II B dengan fungsi sebagai wisata/rekreasi, perdagangan lokal, perangkutan regional dan perumahan. c. BWK III, meliputi sebagian Kec. Tawang, sebagian Kec. Cibeureum, sebagian Kec. Tamansari dan sebagian Kec. Kawalu. Dalam BWK III ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub BWK yaitu : 1) BWK III A dengan fungsi perkantoran, industri kecil, perumahan menengah, pertokoan lokal, perdagangan dan perumahan. 2) BWK III B dengan fungsi militer, industri kecil dan menengah. 3) BWK III C dengan fungsi perumahan, pendidikan. d. BWK IV, meliputi sebagian Kec. Kawalu, sebagian Kec. Mangkubumi, sebagian Kec. Cihideung. Dalam BWK IV ini di bagi menjadi 2 (dua) sub BWK yaitu : 1) BWK IV A dengan fungsi industri menengah dan besar. 2) BWK IV B dengan fungsi perumahan dan cadangan pengembangan. e. BWK V, meliputi sebagian Kec. Cipedes, Kec. Indihiang, Kec. Mangkubumi, serta sebagian Kec. Cihideung. BWK V ini terbagi ke dalam 3 (tiga) sub BWK yaitu : 1) BWK V A, dengan fungsi perdagangan regional, perumahan, perkantoran, transportasi regional. 2) BWK V B, dengan fungsi wisata, perumahan. 3) BWK V C, dengan fungsi perumahan dan pergudangan. Tahap keempat dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 sebagai disebut Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Tahap keempat ini merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang IV - 32
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor lainnya, yang digambarkan sebagai berikut : 1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkualitas kota hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa, serta sentra industri kecil dan menengah. 2) Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil, berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat, bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam menghadapi persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan yang didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien, efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran dan pemantapan program wajib belajar 12 tahun serta perintisan wajib belajar ke jenjang perguruan tinggi. 3) Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses 4) Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli dan pendapatan perkapita yang menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional terus meningkat. Jaminan sosial dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus menurun 5) Sruktur perekonomian kota semakin kuat dan kompetitif dalam era pasar global yang semakin nyata semakin mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai pemantapan ketahanan pangan 6) Kepercayaan masayarakat terhadap pemerintah semakin baik karena tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat. 7) Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang modern 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak IV - 33
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 membebani masyarakat serta kesadaran mayarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik. 4.2.5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. 1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan : 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan: 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah; 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah "Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi IV - 34
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat", maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat. Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru "Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025" Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu : periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai "Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007", Indutri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut. 2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut: Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi : 1) peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis; 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana; 3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 4) peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup; 5) peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; 6) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; 7) penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan 8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi : IV - 35
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi : a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur; b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan. 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi: a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara; b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal; c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; d. Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;dan e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan. 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi: a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung; b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun. 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi: a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup; b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan; c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; IV - 36
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang; f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana. 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi: a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis; b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;dan c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan. 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi: a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana; b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru;dan c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota. 3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi: a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian; b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi;dan c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya. Pada tahun 2016, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Tasikmalaya Tahun 2011-2031 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, telah memasuki tahun ke-5 (lima). Selama kurun waktu tersebut, kebijakan nasional dan daerah telah mewarnai pembangunan di Jawa Barat, dan beberapa diantaranya tidak tercantum di dalam dokumen RTRW yang telah ditetapkan. Sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat spasial di Kota Tasikmalaya, Dokumen RTRW memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pedoman pembangunan seluruh sektor, dan harus mengakomodasi seluruh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kota/Kabupaten sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. IV - 37
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Peninjauan kembali RTRW mempertimbangkan kondisi perubahan lingkungan strategis atau perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pembangunan/ pemanfaatan ruang provinsi dan/atau internal provinsi. Dengan dilakukannya revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, perubahan RPJMN, serta terbitnya peraturan-peraturan sektoral yang berpengaruh pada rencana tata ruang, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu untuk melaksanakan peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya pada Tahun 2016 untuk mengetahui apakah substansi RTRW masih relevan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, dan sejauh mana RTRW dimplementasikan. Peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 dilakukan melalui tahapan kajian, evaluasi dan penilaian dalam menghasilkan rekomendasi tentang penyempurnaan dalam hal apa saja yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 pada sisa masa berlakunya RTRW, yaitu 15 (lima belas) tahun ke depan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya. Berdasarkan penilaian peninjauan kembali RTRW Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa diperlukan perubahan materi sebanyak 19,47%, maka kesimpulan Peninjauan Kembali adalah RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011- 2031 sesuai dengan PERLU DI REVISI. Hasil Peninjauan Kembali tersebut dituangkan dalam Keputusan Walikota No. 050.13/Kep.60-Bappelitbangda/2017 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, yang berisi: a. Percepatan perwujuan struktur dan pola ruang terutama yang telah diprogramkan jangka menengah pertama akan dituangkan dalam program jangka menengah selanjutnya b. Perlu dilakukan revisi yang mempertimbangkan arahan kebijakan antara lain: RTRW Nasional Hasil Revisi RTR Kawasan Strategis Priangan Timur RTRW Provinsi Jawa Barat Hasil Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang - undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam IV - 38
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tatacara Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah Permendagri No. 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Evaluasi Raperda Tata Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang pembangunan saluran kelistrikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kota Tasikmalaya Kajian FS jalan lingkar dan fly over. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kota Tasikmalaya c. Perlu dilakukan revisi yang mengamandemen pasal pada perda RTRW Kota Tasikmalaya yang terkait dengan perubahan kebijakan tingkat pusat dan propinsi, serta merespon dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya. 4.2.5.3. Isu Strategis RPD Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun 2017-2022, IV - 39
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 maka isu strategis yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 1. Kemiskinan dan permasalahan sosial Kemiskinan menjadi isu global yang menjadi Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode Tahun 2018-2021 penduduk miskin di Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen. Kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Kemiskinan di Kota Tasikmalaya terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Daya beli berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemic Covid 19 semakin memperburuk daya beli masyarakat. 2. Kualitas SDM berbasis kearifan lokal Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang mencapai 716.155 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar yang belum mencapai seratus persen. Selain itu masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi. Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan IV - 40
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemic COVID- 19. Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya. Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidan kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit. Keamanan dan keteriban umum masih menjadi masalah yang harus mendapatkan perhatian sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib. Sebagai kota dengan aktivitas ekonomi dan social warganya tentu memiliki permasalahan seperti pelanggaran perda, pedagang kaki lima dan gangguan trantibum. Selain itu sebagai kota yang cukup heterogen kerukunan masyarakat menjadi permasalah yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai. IV - 41
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi. Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Kota Tasikmalaya telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil, dan belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Terjadinya penurunan realisasi investasi yang disebabkan oleh realisasi investasi di kota Tasikmalaya, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi. Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas,; teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya; Disamping itu, belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian dan rendahnya infrastruktur irigasi. Pada sektor pangan harus dilakukan antisipasi potensi krisis pangan yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas saat pandemi COVID- 19. Hal ini ditandai dengan ketersediaan stok pangan yang mulai berkurang IV - 42
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akanberpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat Kota Tasikmalaya. Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan. Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, bahan baku industri mayoritas impor, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi. 4. Infrastruktur dan penataan ruang Meskipun pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkar utara Kota Tasikmalaya. Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Dalam proses pembangunan, lingkungan hidup berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan pemanfaatannya seharusnya berjalan dengan seimbang dengan pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan, masih terbatasnya taman kehati dan perlindungan kawasan lindung serta proposi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya. 5. Impelementasi Reformasi Birokrasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih perlu IV - 43
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ditingkatkan antaralain profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya. IV - 44
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 4.1. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 RPJMN Tahun 2020-2024 1 Kemiskinan dan permasalahan sosial 2 Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaaan Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk 2 Kualitas SDM berbasis kearifan lokal 1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 3.2. 3.1. 3.3. 3.4. 3.5. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan Pemenuhan layanan dasar Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda Peningkatan produktivitas dan daya saing 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa Belum optimalnya pemajuan kebudayaan indonesia Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama IV - 44
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 4.5. 4.6. 4.7. 3 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi 4 Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 4 Infrastruktur dan penataan ruang 3 Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5 Implementasi Reformasi birokrasi 5 Reformasi birokrasi 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMN Tahun 2020-2024 Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan Belum optimalnya peran keluarga Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas Keberlanjutan sumber daya alam Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi Transformasi struktural berjalan lambat Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital Infrastruktur pelayanan dasar Infrastruktur ekonomi Infrastruktur perkotaan Energi dan ketenagalistrikan Transformasi digital Konsolidasi demokrasi Optimalisasi kebijakan luar negeri Penegakan hukum nasional Reformasi birokrasi dan tata kelola Menjaga stabilitas keamanan nasional IV - 45
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 BAB V TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Berbeda dengan penyusunan RPJMD yang memuat visi dan misi dari kepala daerah terpilih, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memuat visi dan misi daerah untuk jangka menengah. Hal ini dikarenakan kepala daerah dalam periode 2023-2026 sebagai pelaksana RPD 2023-2026 merupakan penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pejabat berwenang, bukan kepala daerah hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahnnya. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual. 5.1. Visi dan Misi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah Kota Tasikmalaya (RPJPD) tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : "DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT" Visi tersebut mengandung makna : 1. Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (2025) yang akan dituju oleh segenap masyarakat guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa. 2. Dipilihnya aktivitas perdagangan dan industri sebagai aktivitas utama Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai pedagang dan pelaku industri (khususnya perdagangan dan industri kecil) yang tangguh. V - 1
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 3. Yang dimaksud dengan "pusat" pada pernyataan visi di atas adalah suatu kawasan yang melayani wilayah lain. 4. "Termaju di Jawa Barat" pada pernyataaan visi di atas mengandung arti bahwa Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota/kabupaten termaju di Jawa Barat pada sektor perdagangan dan industri Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan intern al. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum. 2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global. 3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat. 4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya. 5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya. 6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan. 7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan. 5.2. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap Keempat Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025 berfungsi sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota Tasikmalaya yang sejahtera, adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya V - 2
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mecapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan arah pembangunan jangka panjang serta arah pembangunan kewilayahan sebagai berikut: Arah pembangunan jangka panjang menggambarkan kondisi umum pembangunan yang akan dicapai oleh Kota Tasikmalaya hingga tahun 2025, yang memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi. 1. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat. 2. Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana publik yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Tewujudnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis, beradab dan berbudaya menuju masyarakat yang madani. 4. Meningkatnya peran sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian Kota Tasikmalaya. 5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasarkan pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi. 6. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam. 7. Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan tourism attractiveness yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju. Tahap keempat dalam RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 sebagai disebut Tahap Pencapaian Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat. Tahap keempat ini merupakan tahap pencapaian pada visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan disektor lainnya, dengan analisa sasaran pokok yang digambarkan sebagai berikut : 1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur berkualitas kota hampir menyentuh seluruh wilayah kota terutama pada jalur yang menuju ke pusat pelayanan publik, pusat perdagangan dan jasa, serta sentra industri kecil dan menengah. 2. Sumber daya manusia semakin berkualitas, cerdas, terampil, berwawasan global berbasis keunggulan lokal semakin kuat, bermoral berlandaskan iman dan taqwa semakin siap dalam menghadapi persaingan global. Kualitas dan relevansi pendidikan yang didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien, efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, teknologi informasi menjadi basis dalam pembelajaran V - 3
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan pemantapan program wajib belajar 12 tahun serta perintisan wajib belajar ke jenjang perguruan tinggi. 3. Kesehatan dan status gizi masyarakat semakin baik ditunjang dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah diakses 4. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli dan pendapatan perkapita yang menyebabkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional terus meningkat. Jaminan sosial dari pemerintah semakin nyata dirasakan oleh masyarakat sehingga angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin terus menurun 5. Sruktur perekonomian kota semakin kuat dan kompetitif dalam era pasar global yang semakin nyata semakin mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan industri kecil, menengah dan besar serta sektor jasa dengan dukungan investasi yang terus meningkat, peningkatan kualitas pengelolaan sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan sebagai pemantapan ketahanan pangan 6. Kepercayaan masayarakat terhadap pemerintah semakin baik karena tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih semakin nyata keberadaannya, kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat. 7. Pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih ditingkatkan untuk mengimbangi akan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan pengelolaan sampah yang modern 8. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat serta kesadaran mayarakat akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi semakin baik. 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu tahun 2023-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome dan impact program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dengan memperhatikan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan V - 4
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual, tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut : T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan 1 (satu) sasaran : S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan; T.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, yang terdiri dari 5 (lima) sasaran : S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat; S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender; S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah; S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. T.3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran : S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan; S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha. T4. Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang mendukung kota nyaman huni berwawasan lingkungan, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran : S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas; S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran : S11. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi. Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran termasuk indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilannya disajikan pada gambar cascading sebagai berikut : V - 5
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Gambar 5.1. Cascading Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 -2026 V - 6
No 1 2 Tujuan T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal Sasaran S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 5.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Indikator Tujuan/ Sasaran Satuan Kondisi Awal (2021) Target Tahun 2022 Target Capaian RPD Tahun 2023-2026 Kondisi Akhir RPD 2023 2024 2025 2026 2026 IT.1. Angka kemiskinan (%) 13,13 11,50 12,33 11,33 10,73 10,20 10,20 IS.1. Angka kemiskinan (%) 13,13 11,50 12,33 11,33 10,73 10,20 10,20 IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial poin 100 100 90 90 92 94 94 IT.2. Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,31 73,95 73,95 74,28 74,62 74,96 74,96 IS.3. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,52 9.70 9,76 9,89 10,02 10,16 10,16 IS.4. Harapan Lama Sekolah Tahun 13,46 13,54 13,50 13,52 13,53 13,55 13,55 IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan poin 69,12 100 72 75 77 79 79 IS.6. Usia Harapan Hidup Tahun 72,34 73,15 72,57 72,69 72,81 72,94 72,94 V - 7
No Tujuan Sasaran S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib Indikator Tujuan/ Sasaran IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender IS.10. Indeks Pembangunan Gender IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat provinsi IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat provinsi IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum IS.15. Indeks Resiko Bencana Satuan poin % poin poin % % % Poin Poin Kondisi Awal (2021) 48,09 0,81 59,51 91,74
98,47 Sedang (117,37)
Target Tahun 2022 100
0,20 62,96 91,54
80 100
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target Capaian RPD Tahun 2023-2026 Kondisi Akhir RPD 2023 2024 2025 2026 2026 75 80 85 90 90 0,71 0,61 0,51 0,41 0,41 60,00 60,10 60,20 60,30 60,30 91,84 91,94 92,04 92,24 92,24 2,20 3,30 4,40 5,49 5,49 34,15 36,59 39,02 41,46 41,46 63,73 68,63 73,53 78,43 78,43 100 100 100 100 100 Sedang (117,15) Sedang (117,15) Sedang (117,15) Sedang (117,15) Sedang (117,15) V - 8
No 3 4 Tujuan T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni Sasaran S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja Indikator Tujuan/ Sasaran IT.3. PDRB adh Berlaku IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi IS.17. PDRB Perkapita IS.18. Pengeluaran Per Kapita IS.19. Indeks Gini IS.20. Inflasi IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan Satuan Triliun % Juta / Tahun/Kapita Juta / Tahun/Kapita Poin % % (milyar) Poin poin Kondisi Awal (2021) 22,85 3,57 31,56 10,213 0,414 1,17 7,66 7.573,28
Target Tahun 2022 23,61 5,0 32,46 9,86 0,39 2,00 7,02
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target Capaian RPD Tahun 2023-2026 Kondisi Akhir RPD 2023 2024 2025 2026 2026 24,40 25,21 26,02 26,83 26,83 5,15 5,69 5,81 5,98 5,98 33,40 34,35 35,33 36,26 36,26 10,424 10,531 10,639 10,748 10,748 0,390 0,380 0,370 0,360 0,360 2,47 2,65 2,83 2,96 2,96 7,35 7,18 6,84 6,53 6,53 8.002,90 8.283,45 8.564,01 8.844,56 8.844,56 70,53 74,48 78,96 83,62 83,62 59,23 62,05 66,87 73,67 73,67 V - 9
No 5 Tujuan berwawasan Lingkungan T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi Sasaran S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; S11. Meningkatnya kualitas layanan publik Indikator Tujuan/ Sasaran IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan poin poin poin poin % % Kategori/Poin Kategori/Poin Kondisi Awal (2021)
58,71 100
77,86
CC (57,58)
Baik (83,32)
Target Tahun 2022
74,40 83,45
61-70 (B) Baik (77-88) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target Capaian RPD Tahun 2023-2026 Kondisi Akhir RPD 2023 2024 2025 2026 2026 15,88 31,77 48,57 65,36 65,36 91,07 94,74 97,57 100 100 100 100 100 100 100 57,93 58,15 58,37 58,59 58,59 99 99 100 100 100 98 98,5 99 99,5 99,5 CC (57,58- 60,00) CC (57,58- 60,00) B (60,01- 65,00) B (60,01- 65,00) B 60,01- 65,00 Baik (83,32 - 85,80) Baik (83,32 - 85,80) Baik (85,80 - 88,30) Baik (85,80 - 88,30) Baik 85,80 - 88,30 V - 10
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi; IS.31. Indeks Inovasi Daerah IS.32. Indeks SPBE IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP IS.35.Nilai Evaluasi LPPD IS.36. Tingkat Maturitas SPIP Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022. Satuan Kategori/Poin Kategori/Poin (Opini) Kategori/Poin Kategori Level Kondisi Awal (2021) Inovatif (36,43) Baik (2,68) WTP BB (70,81) Sangat Tinggi 2,83 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target Tahun 2022 Target Capaian RPD Tahun 2023-2026 Kondisi Akhir RPD 2023 2024 2025 2026 2026
Inovatif (46,43) Inovatif (52,43) Sangat Inovatif (60,01) Sangat Sangat Inovatif Inovatif (62,01) (62,01) Sangat Baik (3,00) Baik (2,9) Baik (3,0) Baik (3,1) Baik (3,2) Baik (3,2) WTP WTP WTP WTP WTP WTP 81-90 (A) BB (72,50- 75,00) BB) (72,50- 75,00) BB) (72,50- 75,00) BB) (72,50- 75,00) BB) (72,50- 75,00) 3,1 (Sangat Tinggi) Sangat Tinggi
4,0 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 3 3 3 3 3 3 V - 11
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan Nasional, sehingga pembangunan dapat saling bersinergi dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya yang tertuangg dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023- 2026 harus selaras dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024. lengkapnya tentang keselarasan Tujuan dan Sasaran pembangunan RPD Kota Tasikmalaya dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN dapat dilihat pada table berikut. Untuk lebih V - 12
Tabel 5.2. Keselarasan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Tujuan T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial Sasaran/Indikator Sasaran S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
IS.1. Angka Kemiskinan (%) IS.2. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%) RPJMD Provinsi 2018-2023 Sasaran/Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat Persentase Penduduk Miskin (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal S2.Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan
IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) IS.4. Harapan Lama Sekolah (tahun) IS.5. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%) Rata-Rata lama sekolah (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun) IS.7. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Angka Harapan Hidup (tahun) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMN 2019-2024 Sasaran/Indikator Sasaran Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: Terpenuhinya layanan dasar Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun) Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%) Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya Nilai rata-rata hasil PISA Proporsi Anak di Atas Standar Kompetensi Minimum dalam Test PISA (%) Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi (%) Terpenuhinya layanan dasar Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%) V - 13
Tujuan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran/Indikator Sasaran S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender
IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point) IS.10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point) S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah RPJMD Provinsi 2018-2023 Sasaran/Indikator Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin) Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen) Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMN 2019-2024 Sasaran/Indikator Sasaran Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Prevalensi wasting (kurus dan sangat
kurus) pada balita (%) Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Eliminasi malaria (kab/kota) Persentase merokok penduduk usia 10- 18 tahun (%) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%) Persentase rumah sakit terakreditasi (%) Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) Persentase puskesmas tanpa dokter (%) Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%) Persentase obat memenuhi syarat (%) Persentase makanan memenuhi syarat (%) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate/TFR ) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan V - 14
RPD Kota Tasikmalaya 2023
2026 Tujuan
Sasaran/Indikator Sasaran IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%) IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga (%) IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan (%) S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
IS.14. Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%) IS.15. Indeks Resiko Bencana (Point) T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas S7.Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) IS.17. PDRB Perkapita (Juta/Tahun/Kapita) IS.18. Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita) IS.19. Indeks Gini (point) IS.20. Inflasi (%) RPJMD Provinsi 2018-2023 Sasaran/Indikator Sasaran Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional Indeks Pembangunan Pemuda (Poin) Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen) Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen) Indeks Demokrasi (poin)
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan,Kelautan dan perikanan yangmandiri untuk mencapai kedaulatanpangan Skor PolaPanganHarapan(SPPH) (Poin) Nilai TukarPetani (Poin) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif KontribusiPariwisata Terhadap PDRB (%) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat Laju pertumbuhan Sektor Industri (%) Lajupertumbuhan Sektor Perdagangan (%) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMN 2019-2024 Sasaran/Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Budaya dan prestasi olahraga Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan beragama Indeks kerukunan Umat Beragama
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk) Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi Rasio kewirausahaan nasional (%) Kontribusi UMKM terhadap PDB (%) Kontribusi koperasi terhadap PDB (%) Proprosi Industri Mikro Kecil (IMK) yang
menjalin kemitraan (%Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)) (%) ) Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%) Jumlah koperasi modern yang dikembangkan (unit) Pertumbuhan wirausaha (%) Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi (sentra) V - 15
RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja
IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun) T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas
IS.23. Persentase kemantapan jalan (%) IS.24. Persentase kawasan permukiman layak huni (%) IS.25. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%) IS.26. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%) RPJMD Provinsi 2018-2023 Sasaran/Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah) Proporsi kreditUMKM terhadap total kredit (%) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita) Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Indeks Desa Membangun (poin) Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMN 2019-2024 Sasaran/Indikator Sasaran Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi Pertumbuhan PDB pertanian (%) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%) Pertumbuhan PDB industri pengolahan Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%) Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang) Meningkatnya konektivitas wilayah Panjang jalan baru yang terbangun (Km) Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota (%) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%) Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%) Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) V - 16
RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point) IS.28. Persentase Pengelolaan Sampah (%) IS.29. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%) T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;
IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori) RPJMD Provinsi 2018-2023 Sasaran/Indikator Sasaran Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik
Indeks Penggunaan Air (Poin) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin) Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMN 2019-2024 Sasaran/Indikator Sasaran Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga) Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga) Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%) Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%) Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air (IKA Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan (perusahaan) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik* Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip V - 17
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tujuan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026
Sasaran/Indikator Sasaran IS.31. Indeks Inovasi Daerah (Kategori) IS.32. Indeks SPBE (Point) IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini) IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP (kategori) IS.35.Nilai Evaluasi LPPD (kategori) IS.36. Tingkat Maturitas SPIP (level) RPJMD Provinsi 2018-2023 Sasaran/Indikator Sasaran Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif. Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen) RPJMN 2019-2024 Sasaran/Indikator Sasaran Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)
Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022. Tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 mengacu pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, berikut keselarasan antara Tujuan dan sasaran RPD dengan misi RPJPD. Tabel 5.3. Keselarasan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tujuan T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran/Indikator Sasaran S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
IS.1. Angka Kemiskinan (%) IS.2. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%) S2.Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) IS.4. Harapan Lama Sekolah (tahun) IS.5. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%) S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun) IS.7. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%)
RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025 Misi Misi 4 : Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya. Misi 4 : Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.. Misi 7 : Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan. V - 18
RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point) IS.10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point) S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah
IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%) IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga (%) IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan (%) S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
IS.14. Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%) IS.15. Indeks Resiko Bencana (Point) T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas S7.Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) IS.17. PDRB Perkapita (Juta/Tahun/Kapita) IS.18. Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita) IS.19. Indeks Gini (point) IS.20. Inflasi (%) S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja
IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun) T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas
IS.23. Persentase kemantapan jalan (%) IS.24. Persentase kawasan permukiman layak huni (%) IS.25. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%) IS.26. Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025 Misi Misi 4 : Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya. Misi 2 : Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global. Misi 1 : Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum. Misi 3 : Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat. saing tinggi Misi 3 : Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat. saing tinggi Misi 6 : Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan. V - 19
RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Tujuan Sasaran/Indikator Sasaran S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point) IS.28. Persentase Pengelolaan Sampah (%) IS.29. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)
T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;
IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori) IS.31. Indeks Inovasi Daerah (Kategori) IS.32. Indeks SPBE (Point)
IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini) IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP (kategori) IS.35.Nilai Evaluasi LPPD (kategori) IS.36. Tingkat Maturitas SPIP (level) Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025 Misi Misi 7 : Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan. Misi 5 : Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya V - 20
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan 6.1.1. Strategi Pembangunan Daerah Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain : 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan); 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan serta permasalahan sampai dengan periode awal perencanaan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah berdasarkan analisi SWOT (strength, weakness, opportunity, threats); 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. VI - 1
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Selain itu, dalam menentukan strategi pembangunan daerah dirumuskan melalui pendekatan : 1. Mempertahankan, artinya program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik saat ini agar dipertahankan, dijaga dan terus dijalankan; 2. Melanjutkan, artinya program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik agar terus dijalankan dan dilakukan pengembangan agar lebih baik lagi; 3. Reorientasi/inovasi, artinya harus dapat merumuskan dan menyusun program kegiatan baru yang sifatnya terobosan, inovatif yang dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 4. Mendukung, artinya terus memberikan dukungan terhadap program prioritas pembangunan pemerintah baik bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi jawa barat dalam rangka sinergitas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional; Penentuan alternatif strategi untuk pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang telah diuraikan dan dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang telah dan proyeksi yang akan terjadi dimasa mendatang. Analisis pengaruh lingkungan yang digunakan adalah metode analisis SWOT. Penggunaan metode SWOT dalam penentuan strategi lebih dikarenakan mudah dipahami, sederhana dan banyak digunakan oleh pelaku pembangunan di Indonesia. Identifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT digambarkan sebagaimana tabel berikut : Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) I N T E R N A L 1. Pemegang regulator dan kebijakan 2. Regulasi yang ada cukup memadai dalam menjalankan pemerintahan 3. Anggaran yang cukup tersedia baik yang bersumber dari APBD kota, provinsi dan pusat 1. SDM aparatur yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas 2. Pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang belum optimal 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan (e-government) belum optimal 4. Sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai 4. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang belum optimal 5. Belum optimalnya impelentasi refomasi birokrasi E K S T E R N A L Opportunity (Peluang) 1. Perkembangan teknologi informasi 2. Lokasi yang strategis sebagai PKW Priangan Timur 3. Percepatan pembangunan dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi 4. Pasar bebas dunia 5. Pembangunan Jalan Tol Cigatas Threat (Ancaman) 1. Masih tinggi angka kemiskinan dan pengangguran 2. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan dinamika ekonomi global 3. Infrastruktur dasar perkotaan, perumahan dan permukiman kumuh serta akses sanitasi masih belum optimal 4. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim 5. Perubahan perilaku dan budaya asing 6 Gangguan ketentraman dan ketertiban Gambar 6.1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT VI - 2
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa SWOT serta memperhatikan isu strategis, maka strategi umum analisis kondisi, permasalahan dan pembangunan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, melalui jaminan dan perlindungan sosial yang terintegrasi berbasis data terpadu, pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang berkarakter, cerdas, sehat dan berdaya saing berbasis kearifan lokal; 3. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang inklusif dan merata dengan meningkatkan produktivitas pertanian, usaha dan industri mikro, kecil perkotaan, meningkatkan iklim penanaman modal dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha; dan menengah, mengembangkan pariwisata 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan, perumahan dan permukiman, yang aman, nyaman, sehat, inklusif dan berkelanjutan serta sesuai rencana penataan ruang; 5. Mempercepat pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi berbasis oleh teknologi informasi Guna lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka strategi umum pembangunan tersebut dirinci lagi kedalam strategi pembangunan berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran 1 yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dengan strategi meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, Pemberdayaan masyarakat miskin, sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penangulangan kemiskinan; 2. Sasaran 2 yaitu meningkatnya meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat dengan strategi peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidkan berbasis teknologi informasi; 3. Sasaran 3 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strategi peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan budaya sehat, peningkatan sumber daya manusia kesehatan serta meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 4. Sasaran 4 meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender dengan strategi meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarustamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 5. Sasaran 5 yaitu meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah dengan strategi meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah; 6. Sasaran 6 yaitu meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dengan startegi meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan; VI - 3
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 7. Sasaran 7 yaitu meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dengan startegi meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil, revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa, meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah, meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif serta meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah; 8. Sasaran 8 yaitu meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja dengan startegi meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal, meningkatkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja 9. Sasaran 9 yaitu meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas dengan startegi meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi serta meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat 10. sasaran 10 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan startegi meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan 11. Sasaran 11 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi serta meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah 6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun kedepan dalam horizon waktu yang dituangkan dalam tema pembangunan pada setiap tahun yang akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Terjadinya pandemik covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 menuntut pemerintah untuk secara cepat dan tepat mengatur strategi untuk melakukan penanganan dan mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negerinya masing-masing. Dampak dari pandemik covid-19 telah mengakibatkan VI - 4
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan kebijakan dalam penanganangan pandemic Covid-19 dan dampaknya baik aspek social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 dan dampaknya merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan tahun 2023-2026. Untuk lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka arah kebijakan dari masing-masing strategi guna menjawab permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang berkembang diuraikan dalam tabel berikut : VI - 5
Tujuan T.1. Meningkatnya kesejahteraan sosial T.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal Tabel 6.1. Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Sasaran Strategi S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan 1. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, 2. Pemberdayaan masyarakat miskin, 3. Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penangulangan kemiskinan S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidkan berbasis teknologi informasi S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Arah Kebijakan 1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya, 1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar 2. Peningatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat 1. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan; dan 3. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat VI - 6
Tujuan T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas Sasaran S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan Strategi Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarustamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan pemberdayaan sinergitas mewujudkan masyarakat ketentraman, umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan dan dalam 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil. 2. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Arah Kebijakan dalam bidang kesehatan 1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian potensi pemuda dan olahraga. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya 1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif, 2. Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam ketentraman, mewujudkan perlindungan ketertiban umum, masyarakat pelayanan kebencanaan sinergitas dan 1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah 2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan VI - 7
Tujuan T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan T.5. T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi Sasaran S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; S11. Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis Strategi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif 5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah 1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal 2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja 3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi 2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Arah Kebijakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif 1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan. 2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal. 3. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja. 4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja 1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas. 2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak. 3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat 1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup. 2. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang VI - 8
Tujuan Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022. Sasaran teknologi informasi; Strategi teknologi infomasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Arah Kebijakan memadai . 2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. 4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah VI - 9
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD yang dijabarkan dalam RKPD pada setiap tahun yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Adapun arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan tahunan disajikan sebagaimana tabel berikut : Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan (Tema Pembangunan) Arah KebijakanPembangunan Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas untuk Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Stabilitas Keamanan dan Peningkatan Daya Saing untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Publik untuk untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini untuk membangun sinergitas dan kolaborasi perencanaan pembangunan sehingga terbangun keselarasan pelaksanaan pembangunan antara Kota Tasikmalaya dengan pembangunan provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Keselarasan startegi dan arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut. VI - 10
No 1 2 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi Menurunnya Tingkat Kemiskinan 1. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 2. Pemberdayaan masyarakat miskin, Sinergitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penangulangan kemiskinan Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas pelayanan aksesibilitas dan Tabel 6.3. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Provinsi 2018-2023 RPJMN 2019-2024 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Strategi Strategi Arah Kebijakan Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial 1. Penguatan Terpadu Kesejahteraan Sosial dan (DTKS) Pengembangan Sistem Layanan dan Terpadu Rujukan (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. Data Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas, Merata dan Terjangkau Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro pertanian, kecil, perikanan dan sektor lainnya, 1. Pemenuhan prasarana pendidikan memenuhi standar sarana yang pada sosial, Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan 1. Meningkatkan 1. Penguatan pelaksanaan Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin 2. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarkaat miskin jaminan sosial, 2. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran 3. Perlindungan sosial 3. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin adaptif 4. Peningkatan kesejahteraan social 5. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Peningkatan pemerataan VI - 11
No 3 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi masyarakat pendidkan berbasis teknologi informasi Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1. Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pelayanan Kesehatan dan RPJMN 2019-2024 Strategi berkualitas Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan 2. Peningatan dan mutu pendidik kependidikan, jumlah tenaga dan 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, transparan efisien, akuntabel dan teknologi berbasis informasi 4. Peningkatan pengelolaan keperpustakaan dan minat baca masyarakat dan 1. Peningkatan sinergitas sektor pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan lintas dan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 2. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah 3. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat 3. eningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata 4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah 5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan 1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasrana 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat VI - 12
No 4 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender 1. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarustamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi 1. Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas Menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan gender RPJMN 2019-2024 Strategi penguatan pelayanan kesehatan (Primary Care) mendorong peningkatan upaya dan promotif preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, dasar Health dengan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan 1. Peningkatan pelayanan berencana kesejahteraan keluarga. 2. Peningkatan keluarga dan pemberdayaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan kesehatan 4. Meningkatkan kemandirian masayrakat dalam uapaya kesehatan promotif dan preventif 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan 1. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 2. Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan Anak. 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah 3. anak untuk memastikan anak menikmati haknya 4. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 5. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk VI - 13
No 5 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah 1. Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, dan daerah seni budaya RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi 1. Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan 2. Melestarikan kearufan local dan kebudayaan Jawa Barat memperluas tingkat partisipasi dam kolaborasi masyarakat dalam jumlah objek pemajuan kebudayaan RPJMN 2019-2024 Strategi didukung inovasi pemanfaatan teknologi Meningkatkan kualitas perempuan, pemuda 1. Meningkatkan dan anak, dan kualitas anak, perempuan, dan pemuda 2. Pengembangan dan budaya peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional 3. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan dan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan 1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian pemuda olahraga. 2. Peningkatan dan penunjang pemuda, seni dan budaya 1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalian pemuda olahraga. 2. Peningkatan dan penunjang pemuda, seni dan budaya potensi dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan pekerja migran dari kekerasan dan TPPO 1. Meningkatkan peran 1. Peningkatan kualitas Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif 2. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat 3. Meningkatkan Pelestarian, pengakuan atas seni dan budaya lokal pemuda 2. Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan; 3. Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan; 4. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan VI - 14
No RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi RPJMN 2019-2024 Strategi kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan pendidikan dengan olahraga prestasi didukung dengan pemusatan pelatihan, penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan; 5. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; 6. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; 7. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel; dan 8. Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan industri olahraga. 9. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong- VI - 15
No 6 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib 1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas pemberdayaan dan RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi 1. Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat 2. Meningkatkan Penerapan nilai- nilai Agama dan Pancasila dalam RPJMN 2019-2024 Strategi 1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. Memperkuat moderasi beragama untuk RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan 1. Peningkatan pembinaan, dan pengawasan penegakan perda secara humanis dan komprehensif, 2. Peningkatan sinergitas dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan royong, dan kerja sama antarwarga 10. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat 11. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 12. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia 13. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan 1. Meningkatkan penanganan pelanggaran perda 2. Meningkatkan fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta 1. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; 2. Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan VI - 16
No 7 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan Meningkatnya pertumbuhan dan 1. Meningkatkan kualitas dan RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi kehidupan masyarakat 1. Meningkatkan perdagangan RPJMN 2019-2024 Strategi mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, 1. Penguatan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan pemberdayaan masyarakat mewujudkan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat pelayanan kebencanaan dalam umum, dan 1. Peningkatan pembinaan 1. Peningkatan pembinaan dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan ekonomi umat 3. Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaaan kelompok rentan lainnya; 3. Peningkatan layanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya; dan 4. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri; 5. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama 6. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama 7. Penyelarasan relasi agama dan budaya 8. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 9. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan 1. Mengembangkan klaster insdutri, 1. meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro VI - 17
No RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil. 2. Revitalisasi pasar dan perdagangan dan jasa. rakyat fasilitasi 3. Meningkatkan dan kualitas produktivitas dan pertanian perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan swasta mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan serta ekonomi 4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan swasta mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan serta ekonomi RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi dalam negeri dan luar negeri 2. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat RPJMN 2019-2024 Strategi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi 2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan 3. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan bagi fasilitasi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah 2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi dan perdagangan jasa. 3. Peningkatkan kualitas produktivitas dan pertanian yang perikanan ditunjang oleh pengelolaan sumber yang air daya memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah. 4. Peningkatan dan kemitraan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan pemerataan ekonomi. 5. Peningkatan dan dan pembinaan dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan kemitraan dan pemanfaatan teknologi kecil dan usaha menengah besar; 2. Meningkatkan sisten 2. meningkatkan kapasitas dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam da luar negeri serta perlidungan konsumen dan pasar tradisional usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 3. Menciptakan iklim 4. meningkatkan penciptaan usaha yang berdaya saing peluang usaha dan start- up; serta 4. Meningkatkan 5. meningkatkan nilai ketersediaan, akses, distriusi,keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi yangberagam tambah usaha sosial. 6. meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 7. meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; 8. meningkatkan VI - 18
No RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi mendorong geliat pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif sektor 5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang menjaga stabilitas inflasi daerah untuk RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi RPJMN 2019-2024 Strategi RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; 9. menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta 10. meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional. 11. mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; 12. meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; 13. meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan VI - 19
No 8 9 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja 1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, dan promosi pengendalian penanaman modal 2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja 3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial perlindungan terhadap tenaga kerja dan Meningkatnya layanan infratruktur kota 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi 3. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem RPJMN 2019-2024 Strategi 3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing 1. Peningkatan kualitas jalan dilaksanakan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan 1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan. 2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim pengendalian dan penanaman modal. 3. Peningkatan pelatihan kompetensi angkatan kerja. bagi 4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja bagi 1. Peningkatan kualitas jalan menunjang infrastruktur yang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta 1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angakatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar 2. Mengembangkan incubator Bisnis 1. Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi 2. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta 1. Meningkatkan 1. perbaikan tata kelola kemantapan jalan sampai ke pelosok penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan VI - 20
No RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi yang berkualitas dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi 2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi jaringan infrastruktur transfortasi 2. Mengembangkan sistem jariingan transfortasi yang handal dan modern 3. Meningkatkan kuaitas lingkungan permukiman 4. penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan 5. Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan RPJMN 2019-2024 Strategi melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan 2. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan 3. meningkatkan infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan 4. Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan keselamatan berlalulintas. 2. Peningkatan akses pelayanan sanitasi rumah tangga terutama ari minum air limbah yang layak. dan 3. Peningkatan penataan perumahan kawasan layak permukiman huni yang nyaman dan sehat dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan 2. Membanguan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial 3. Mengembangkan sistem jaringan massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman terjangkau dan antar moda kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala 2. Skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas 4. Mengembangkan 3. Pembangunan sistem prasarana transfortasi Darat,LAut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis 5. Meningktakan pengelolaan limbah domestic 6. Meningkatkan kualitas dan kawasan permukiman 7. Meningkatkan tertib tata kelola pertnahan angkutan umum massal termasuk di 6 Wilayah Metropolitan (Major Project); ii) Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul- simpul transportasi, iii) Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, iv) Pembangunan jalan lingkar perkotaan, serta v) Penyediaan PSO dan subsidi angkutan umum massal perkotaan VI - 21
No RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi RPJMN 2019-2024 Strategi aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan 4. Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaanPengembangan sistem layanan panggilan darurat, Pengembangan sistem Public Protection and Disaster Relief (PPDR), 5. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah; 6. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; 7. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; 8. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif VI - 22
No 10 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi 6. Meningkatkan Pengeloalan DAS, konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati berserta ekosistemnya RPJMN 2019-2024 Strategi 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan 1. Peningkatan dan pengendalian pengawasan kualitas lingkungan hidup. 2. Penataan RTRW yang komprehensif mendukung dan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan dalam penyediaan perumahan; 9. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah. 10. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan 11. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi 12. mengembangkan sistem perumahan publik 1. Meningkatkan kuaitas dan penyediaan air serta kualitas udara 2. Meningkatkan kualitas tutupan hutan dan lahan 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup VI - 23
No 11 RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Sasaran Strategi Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dari RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi 1. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi 2. Meningkatkan kerjasama pembangunan RPJMN 2019-2024 Strategi 1. Penguatan implementasi manajemen ASN 2. Penataan kelembagaan dan bisnis 3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja proses 4. Transformasi pelayanan publik RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan 1. Peningkatan kualitas kuantitas yang oleh sarana yang dan aparatur ditunjang penyediaan prasarana memadai . 2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, efisien, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan. 4. Peningkatan pendapatan dan daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e- government 2. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika 3. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan 1. penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit penyederhanaan ASN, serta eselonisasi, jabatan penataan fungsional; 2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan SPBE penerapan terintegrasi; implementasi 3. Perluasan integritas, sistem pengelolaan penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 4. pelayanan publik berbasis (e-service), elektronik penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, ekosistem penguatan VI - 24
RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 No Sasaran Strategi yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022. RPJMD Provinsi 2018-2023 Strategi RPJMN 2019-2024 Strategi RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 Arah Kebijakan untuk pendanaan pembangunan daerah mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 RPJMD Provinsi RPJMN 2018-2023 2019-2024 Arah Kebijakan Arah Kebijakan inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu. VI - 25
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 6.2. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan isu strategis, pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, yaitu: 1. Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya : a. Pengelolaan data base dan pelayanan keluarga miskin; b. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; c. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; d. Pemberdayaan keluarga miskin; e. Beasiswa bagi mahasiswa dari rumah tangga miskin. 2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, diantaranya : a. Pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan prevalensi stunting; b. Pembinaan keluarga dan ketahanan remaja; c. Penyediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; d. Penyediaan sanitasi keluarga yang layak. 3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif a. Peningkatan kompetensi pencari kerja; b. Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perijinan; c. Peningkatan produksi tanaman pangan holtikultura dan perkebunan, ternak dan ikan; d. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Usaha Mikro; dan Pengembangan e. Pembinaan sarana distribusi perdagangan; f. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor Industri. 4. Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan dengan prioritas : a. Penyelesaian jalan lingkar utara; b. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah; c. Pengembangan sarana dan Prasarana air minum; d. Peningkatan pengelolaan persampahan; e. Penataan kawasan permukiman kumuh; f. Pembangunan dan reahbilitasi gedung pelayanan publik; g. Penyelesaian revisi rencana tata ruang. 5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi dan Pemilu serta Pemilukada, dengan prioritas: a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada; b. Percepatan implementasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi; c. Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); d. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026 harus selaras dengan program prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Berikut tabel keselarasan antara progam prioritas RPD dengan program prioritas RPJMN. VI - 26
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 6.4. Keselarasan Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026 Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026 Prioritas Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2018-2023 Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 1. Penanggulangan Kemiskinan P4 Sosial Reformasi Sistem Perlindungan PN Mengurangi Pemerataan; PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; 2, Mengembangkan Wilayah untuk dan Menjamin Kesenjangan, 2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal Reformasi Sistem Kesehatan Daerah P1 P5 Pendidikan Sistem Reformasi Pemajuan Kebudayaan P9 Ibadah Juara P8 Penanggulangan Risiko Bencana Pendidikan Agama dan Tempat Reformasi Sistem Kesiapsiagaan PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 3. Pemulihan dan ekonomi yang inklusif pertumbuhan P2 Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi P3 Penguatan Pangan Berkelanjutan P11 Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Pemulihan dan Pertumbuhan Sistem ketahanan Destinasi dan PN 1,Memperkuat Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Ketahanan Berkeadilan VI - 27
Prioritas pembangunan daerah RPD 2023-2026 4. Optimalisasi dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan Infrastruktur 5. Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022. Prioritas Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2018-2023 P10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup P7 Penataan Daerah Inovasi Pelayanan Publik dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 PN Mendukung Pelayanan Dasar PN Meningkatkan Perubahan Iklim; PN 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Transformasi Pelayanan Publik. 5, Memperkuat Infrastruktur untuk dan Pengembangan Ekonomi 6, Membangun Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana, dan VI - 28
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 6.3. Program Pembangunan Daerah Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan harus diimplementasikan melalui Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program perangkat daerah. Untuk lebih rinci program daerah dapat dilihat pada table berikut. Tabel 6.5. Program Pembangunan Daerah No Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 T1. Meningkatnya kesejahteraan social IT.1. Angka kemiskinan(%) Program Sosial Pemberdayaan Dinas Sosial S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan IS.1. Angka kemiskinan(%) Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Program Dan Jaminan Sosial Perlindungan Dinas Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial Program Penanganan Bencana Dinas Sosial Program pengelolaan taman makam pahlawan Dinas Sosial Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Dinas KUMKM Perindag Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2 T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local IT.2. Indeks Pembangunan Manusia (Poin) VI - 29
No Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ IS.3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) IS.4. Harapan Lama Sekolah (Tahun) IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%) IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun) IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%) IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender (poin) IS.10. Indeks Pembangunan Gender (poin) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Dinas Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan VI - 30
No Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat Provinsi (%) IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat Provinsi (%) IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan (%) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Anak Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Kesenian Tradisional Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pembinaan Sejarah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata VI - 31
No 3 Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja IS.15. Indeks Resiko Bencana (Kategori/poin) Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri IT.3. PDRB adh Berlaku (Triliun Rupiah) IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan IS.17. PDRB Perkapita (Juta rupiah) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan IS.18. Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan IS.19. Indeks Gini (Poin) Program Pendidikan Dan Latihan Dinas KUKM Perindustrian dan VI - 32
No Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ IS.20. Inflasi (%) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Perkoperasian Perdagangan Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan UMKM Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program pengawasan Keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan VI - 33
No Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku (Milyar Rupiah) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Perizinan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Perencanaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu VI - 34
No 4 Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan (poin) IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni (Poin) IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%) IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Pintu Program Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Penataan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pengembangan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pengelolaan Dan Dinas Pekerjaan VI - 35
No Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah (%) IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Umum dan Tata Ruang Program Penatagunaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup VI - 36
No 5 Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi; Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi (Poin) IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin/Kategori) IS.31. Indeks Inovasi Daerah (Poin/Kategori) IS.32. Indeks SPBE (Kategori/Poin) IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (Opini) IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori/Poin) IS.35.Nilai Evaluasi LPPD (kategori) IS.36. Tingkat Maturitas SPIP Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbangda Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda Program Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Program Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pengelolaan Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Program Pemerintahan Dan Sekeratriat VI - 37
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 No Tujuan RPD/Sasaran RPD /Program Peangkat Daerah Indikator Tujuan RPD/ Sasaran RPD/ Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Kesejahteraan Rakyat Daerah Program Perekonomian Dan Pembangunan Sekeratriat Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Inspektorat Program Kepegawaian Daerah BKPSDM Program Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan 6.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Untuk mencapai pelaksanaan SPM tersebut di Kota Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 6.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal NO JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB 1 SPM PENDIDIKAN pendidikan anak usia dini Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD Dinas Pendidikan VI - 38
NO 2 JENIS PELAYANAN DASAR Pendidikan dasar Pendidikan kesetaraan SPM KESEHATAN Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas kesehatan Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan Kesehatan Masyarakat Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular VI - 39
NO 3 4 5 JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM PERANGKAT DAERAH Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus); Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat SPM PEKERJAAN UMUM Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah SPM PERUMAHAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Program Pengembangan Perumahan SPM KEAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular Capaian SPM pelayanan penyakit menular dan tidak menular Persentase KK berakses layanan air minum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman persentase KK yang berakses SPALD Persentase rumah korban bencana yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Persentase penanganan pelanggaran K3 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran VI - 40
NO 6 JENIS PELAYANAN DASAR Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran SPM SOSIAL Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Kebakaran Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG JAWAB Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana BPBD Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana BPBD Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana BPBD Tingkat waktu tanggap (response rime rate) layanan wilayah manajemen kebakaran Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial VI - 41
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 6.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (SDGs) Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs disusun program pembangunan untuk mendukung pencapainnya. Berikut disajikan program dalam rangka pencapaian Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (SDGs) dapat dilihat sebagai berikut. VI - 42
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 6.7. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (SDGs) TUJUAN/TARGET INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH 1 TANPA KEMISKINAN [MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN] 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki- laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 1.3.1.(C) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Rehabilitasi Sosial Dinas Kesehatan Dinas Sosial 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas 1.3.1.(d) 1.4.1.(a) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan VI - 43
1.5. TUJUAN/TARGET tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana INDIKATOR 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas PPKBP3A Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUTR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPUTR Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Dinas LH Program Kawasan Permukiman Dinas Perwaskim Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL Program Penanganan Bencana BPBD Program Penanganan Bencana BPBD Program Penanganan Bencana Dinas Sosial VI - 44
1.5..a . 2 2.1. TUJUAN/TARGET Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. TANPA KELAPARAN Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap INDIKATOR 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 1.5.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. 1.5. a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Penanganan Bencana Dinas Sosial Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Program Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas KP3 Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas KP3 VI - 45
2.2. TUJUAN/TARGET makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. INDIKATOR 2.1.1.a Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan Pangan. 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 2.2.1* 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas KP3 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas KP3 Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas KP3 VI - 46
3 3.1. 3.2. 3,3 TUJUAN/TARGET KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. INDIKATOR 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 3.1.1* 3.2.2* 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 3.3.1. Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 3.3.2. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. PROGRAM Program Penyuluhan Pertanian Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH Dinas KP3 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan VI - 47
TUJUAN/TARGET 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. INDIKATOR 3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang. 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. 3.3.5. Jumlah orang yg memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. 3.4.2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. 3.5.1(a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis. 3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi. 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. 3.5.1.(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu. PROGRAM Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Rehabilitasi Sosial Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Sosial VI - 48
3.7. TUJUAN/TARGET Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. INDIKATOR 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba. 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). 3.7.2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). PROGRAM Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH Dinas Kesehatan Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas Kesehatan Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A Dinas PPKBP3A VI - 49
TUJUAN/TARGET 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the 3.b.1. (a) Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan INDIKATOR PROGRAM 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. 3.8.2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3.9.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Program Pemenuhana Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan VI - 50
TUJUAN/TARGET untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan 4 pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. PENDIDIKAN BERKUALITAS 4,1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. INDIKATOR 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 4.1.1* 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan VI - 51
4,2 4.4. 4.5. 4.6. TUJUAN/TARGET Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.Global Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. INDIKATOR 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. PROGRAM Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan VI - 52
TUJUAN/TARGET 4.a.1* Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. 4.c.1* Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. 5 KESETARAAN GENDER 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. INDIKATOR 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. 5.2.2. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dinas PPKBP3A Program Perlindungan Perempuan Dinas PPKBP3A Program Perlindungan Khusus Anak Dinas PPKBP3A Program Perlindungan Perempuan Dinas PPKBP3A VI - 53
TUJUAN/TARGET 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 5.6. Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu INDIKATOR 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Perlindungan Perempuan Dinas PPKBP3A Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas PPKBP3A Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas PPKBP3A Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas PPKBP3A Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dinas PPKBP3A Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Sekretariat DPRD Dinas PPKBP3A Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas PPKBP3A Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas PPKBP3A Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas PPKBP3A VI - 54
TUJUAN/TARGET dari konferensi-konferensi tersebut. 5.b. Meningkatkan penggunaan 6 teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Air Bersih dan Sanitasi Layak 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan INDIKATOR 5.6.2* Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam. 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas PPKBP3A Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUTR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUTR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DPUTR Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPUTR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPUTR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase DPUTR VI - 55
6.3. 6.4. TUJUAN/TARGET Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. INDIKATOR 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional DPUTR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPUTR Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPUTR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPUTR Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPUTR Program Pengelolaan Sumber Daya Air DPUTR Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas LH Program Pengelolaan Sumber Daya Air DPUTR VI - 56
TUJUAN/TARGET 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 8.1. Mempertahankan pertumbuhan 8 ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. INDIKATOR 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan. 6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengelolaan Sumber Daya Air DPUTR Program Pengelolaan Sumber Daya Air DPUTR Program Pengelolaan Sumber Daya Air DPUTR Program Pengelolaan Sumber Daya Air DPUTR Program Pengelolaan Sumber Daya Air DPUTR Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro Dinas KUMKM Perindag Program Pengembangan UMKM Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Dinas KUMKM Perindag Dinas KUMKM Perindag Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas KUMKM Perindag Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Dinas KUMKM Perindag VI - 57
TUJUAN/TARGET INDIKATOR Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Dinas KUMKM Perindag Dinas KUMKM Perindag Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas KUMKM Perindag Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas KUMKM Perindag Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Dinas KUMKM Perindag Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Dinas KUMKM Perindag Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Perizinan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata VI - 58
TUJUAN/TARGET 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. INDIKATOR 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Perencanaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Pengembangan UMKM Dinas KUMKM Perindag Program Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja VI - 59
TUJUAN/TARGET 8.6 8.9. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga 9 keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. 8.6.1* 8.9.2* 8.10.1. (b) 9.1. INDIKATOR Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Perencanaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan UMKM Dinas KUMKM Perindag Program Penyelenggaraan Jalan DPUTR VI - 60
TUJUAN/TARGET 9.4. 9.c. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. 10 Berkurangnya Kesenjangan 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 9.5.1* 9.c.1* 9.c.1.(a) 9.c.1.(b) 10.1.1* INDIKATOR Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Proporsi individu yang menggunakan Internet. Koefisien Gini. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Diskominfo Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Diskominfo Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Diskominfo Program Pengembangan UMKM Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Dinas KUMKM Perindag Dinas KUMKM Perindag Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas KUMKM Perindag Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Dinas KUMKM Perindag Dinas KUMKM Perindag Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Dinas KUMKM Perindag VI - 61
TUJUAN/TARGET 10.1.1. (a) INDIKATOR Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas KUMKM Perindag Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas KUMKM Perindag Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Dinas KUMKM Perindag Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Dinas KUMKM Perindag Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas KP3 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas KP3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas KP3 Program Perizinan Usaha Pertanian Dinas KP3 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Porabudpar Program Pemasaran Pariwisata Dinas Porabudpar Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Porabudpar Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial VI - 62
TUJUAN/TARGET 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan 10.2.1* 10.3.1. (a) 10.3.1. (b) INDIKATOR Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. Indeks Kebebasan Sipil. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). PROGRAM Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Perikanan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Keci dan Usaha Mikro (UMKM) Program Rehabilitasi Sosial Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Perikanan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Keci dan Usaha Mikro (UMKM) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH Dinas KP3 Dinas KP3 Dinas KUMKM Perindag Dinas Sosial Dinas KP3 Dinas KP3 Dinas KUMKM Perindag Badan Kesbangpol SETDA SETDA VI - 63
TUJUAN/TARGET kebijakan tersebut. 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 11 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh. 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. 10.3.1 .(c) 10.4.1. (b) 11.1.1. (a) 11.1.1. (b) 11.1.1. (c) 11.2.1. (a) INDIKATOR Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. PROGRAM Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Hubungan Industrial Program Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Program Kawasan Permukiman Program Perhubungan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH SETDA Dinas Tenaga Kerja Dinas Perwaskim Dinas Perwaskim Dinas Perwaskim Dinas Perhubungan VI - 64
TUJUAN/TARGET 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. 11.3.2.(a ) 11.5.1* 11.5.1. (a) 11.5.1. (b) 11.5.1. (c) 11.6.1. (a) 11.7.1. (a) INDIKATOR Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPELITBANGDA Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Pengelolaan Persampahan Dinas LH Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Dinas LH VI - 65
TUJUAN/TARGET 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan 11.b.1* secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030. Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 11.b.2* 12 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 12.4.2. (a) 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. 12.5.1. (a) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. Program Penanggulangan Bencana BPBD Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Program Penanggulangan Bencana BPBD Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Dinas LH Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Program Pengelolaan Persampahan Dinas LH VI - 66
TUJUAN/TARGET 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. 13 Penanganan Perubahan Iklim 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. 15 Ekosistem Daratan 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global. 12.8.1. (a) 13.1.1* 13.1.2* 15.1.1. (a) 15.2.1. (a) INDIKATOR Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Dinas LH Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Penanggulangan Bencana BPBD Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Dinas LH Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Dinas LH VI - 67
TUJUAN/TARGET INDIKATOR 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. 16.1.1. (a) 16.1.2. (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. 16.1.3. (a) 16.1.4* Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 16.2.1. (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. 16.2.1. (b) 16.3.1. (b) 16.5.1. (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan 16.6.1. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SatPOLPP Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SatPOLPP Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SatPOLPP Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SatPOLPP Program Perlindungan Khusus Anak Dinas PPKBP3A Program Perlindungan Khusus Anak Dinas PPKBP3A Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Inspektorat Program Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD VI - 68
TUJUAN/TARGET di semua tingkat. 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 16.6.1. (a) 16.6.1. (b) 16.6.1. (c) 16.6.1. (d) 16.6.2. (a) 16.7.1. (a) 16.7.1. (b) 16.7.2. (a) INDIKATOR Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Indeks Lembaga Demokrasi. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA SETDA Progam Perekonomian dan Pembangunan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Program Kepegawaian Daerah BKPSDM Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lemabaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Badan Kesbangpol VI - 69
TUJUAN/TARGET 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. 16.10 . Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 16.7.2. (b) 16.7.2. (c) 16.9.1* 16.9.1. (a) 16.9.1. (b) 16.10.2 (a) 16.10.2. (b) 17.1.1* 17.1.1. (a) INDIKATOR Indeks Kebebasan Sipil. Indeks Hak-hak Politik. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. PROGRAM Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lemabaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL Diskominfo Diskominfo Badan Pendapatan Badan Pendapatan VI - 70
TUJUAN/TARGET 17.6. Meningkatkan kerjasama Utara- Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. 17.8. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. 17.6.2. (b) 17.8.1* INDIKATOR Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband. Proporsi individu yang menggunakan internet. PROGRAM Program Aplikasi Informatika Program Aplikasi Informatika Program Aplikasi Informatika Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PERANGKAT DAERAH Diskominfo Diskominfo Diskominfo VI - 71
TUJUAN/TARGET 17.18 . 17.19 . 17.19 . Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022. 17.18.1.( d) 17.19.2. (a) 17.19.2. (b) 17.19.2. (c) 17.19.2. (d) INDIKATOR Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPPELITBANGDA Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Diskominfo Program Pencatatan Sipil Disdukcapil Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Diskominfo Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Diskominfo VI - 72
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. pendanaan digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Sumber-sumber yang Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut : VII - 1
NO. 1 2 3 4 5 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 7.1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 URAIAN 2023 (Rp.) 2024 (Rp.) 2025 (Rp.) 2026 (Rp.) Pendapatan 1.882.903.338.000 1,9288E+12 1.975.316.424.000 2.022.402.651.000 Pencairan Dana Cadangan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Total Penerimaan 1.882.903.338.000 1.928.801.165.000 1.975.316.424.000 2.022.402.651.000 Dikurangi : Belanja pegawai 826.651.354.000 826.651.354.000 826.651.354.000 826.651.354.000 Pengeluaran Pembiayaan 31.500.000.000 11.500.000.000 11.500.000.000 11.500.000.000 Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.024.751.984.000 1.090.649.811.000 1.137.165.070.000 1.184.251.297.000 VII - 2
7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Indikasi rencana program pembangunan dalam RPD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung janji dan program prioritas kepala daerah dalam rangka terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas pembangunan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), prioritas pusat dan provinsi, yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas yang bersifat operasional pada perangkat daerah yang disesuaikan dengan program-program yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta program-program tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain itu akan disajikan pula pencapaian indikator dan target kinerja serta alokasi pendanaan pagu indikatif program. Pagu indikatif merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program operasional pada perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaannya terbagi ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 perangkat daerah, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 11 perangkat daerah, serta unsur pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah, dan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 4 perangkat daerah, unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah, unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 10 perangkat daerah dan unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah. Jumlah program operasional yang pada perangkat daerah sebanyak 170 program, yang terdiri dari 1 program untuk operasional kesekretariatan yang berada pada seluruh perangkat daerah dan 169 program yang terbagi fungsi dan pada perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. tugas pokok Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya terinci pada tabel berikut ini : Bab VII | 3
Kode 1 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.06 X.XX.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 X.XX.01 Urusan/Program dan Kegiatan 2 Kota Tasikmalaya Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B Persentase PAUD Terakreditasi B Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik Persentase SD Terakreditasi A Persentase SMP Terakreditasi A Persentase capaian pengembangan kurikulum Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Cakupan Faskes dengan SIK terinterasi Cakupan Kinerja Layanan P2P Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat Cakupan penelitian kesehatan Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Faskes Tk.Kota yang diberi ijin Capaian Penyelenggaraan Operasional Puskesmas laboratorium dan gudang farmasi Indeks Keluarga Sehat Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) Rasio Faskes terhadap penduduk Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan GERMAS Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Data Capaian Awal Perencanaan 4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Poin 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen Target 5 51,85 % 35,76 % 67,38 % 60,26 % 58,19 % 100 % 51,45 % 25,03 % 100 % 100 Persen 100 Persen 70.9 Persen 25,1 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 0,4 Poin 100 Persen 82,0 Persen 1,1 Persen 91 Persen 77 Persen 25 Persen 100 Persen Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp 7 1.950.359.056.795 572.214.810.000 572.214.810.000 Target 8 Rp 9 2.027.885.375.335 572.114.810.000 572.114.810.000 Target 10 Rp 11 2.043.233.456.890 575.214.810.000 575.214.810.000 Target 12 Rp 13 2.092.352.293.455 588.214.810.000 588.214.810.000 Target 14 Rp 15 5.041.494.459.475 2.307.759.240.000 16 5.320.139.900 51,90 % 5.320.139.900 51,95 % 5.370.139.900 52,01 % 5.370.139.900 52,01 % 21.380.559.600 10.394.603.650 35,79 % 10.394.603.650 35,83 % 10.394.603.650 35,87 % 10.394.603.650 35,87 % 41.578.414.600 46.635.704.000 67,45 % 46.560.704.000 67,52 % 49.255.704.000 67,59 % 62.255.704.000 67,59 % 204.707.816.000 Dinas Pendidikan 55.514.180.000 35.978.305.000 60,32 % 58,25 % 55.489.180.000 35.978.305.000 60,38 % 58,31 % 55.564.180.000 36.008.305.000 60,44 % 58,37 % 55.564.180.000 36.008.305.000 60,44 % 222.131.720.000 58,37 % 143.973.220.000 25.099.000 100 % 25.099.000 100 % 50.099.000 100 % 50.099.000 100 % 150.396.000 Dinas Pendidikan 375.527.220 51,50 % 375.527.220 51,55 % 375.527.220 51,61 % 375.527.220 51,61 % 1.502.108.880 Dinas Pendidikan 25.000.000 25,05 % 25.000.000 25,08 % 50.000.000 25,10 % 50.000.000 25,10 % 150.000.000 Dinas Pendidikan 417.946.251.230 100 % 417.946.251.230 100 % 418.146.251.230 100 % 418.146.251.230 100 % 1.672.185.004.920 Dinas Pendidikan 413.010.514.000 413.010.514.000 412.922.409.000 412.922.409.000 420.013.191.000 420.013.191.000 425.744.419.000 425.744.419.000 1.671.690.533.000 1.671.690.533.000 161.871.200 100 Persen 161.871.200 100 Persen 258.088.200 100 Persen 358.088.200 100 Persen 939.918.800 637.812.000 100 Persen 637.812.000 100 Persen 802.812.000 100 Persen 802.812.000 100 Persen 2.881.248.000 3.112.880.000 78 Persen 3.112.880.000 88 Persen 3.295.880.000 100 Persen 3.295.880.000 100 Persen 12.817.520.000 1.969.659.000 34,6 Persen 1.969.659.000 43,3 Persen 2.819.659.000 52,0 Persen 2.819.659.000 52,0 Persen 9.578.636.000 15.000.000 100 Persen 15.000.000 100 Persen 15.000.000 100 Persen 15.000.000 100 Persen 60.000.000 505.698.000 100 Persen 505.698.000 100 Persen 531.517.000 100 Persen 531.517.000 100 Persen 2.074.430.000 Dinas Kesehatan 14.835.257.900 100 Persen 14.835.257.900 100 Persen 14.835.257.900 100 Persen 14.955.257.900 100 Persen 59.461.031.600 100.000.000 0 Poin 100.000.000 0 Poin 100.000.000 1 Poin 100.000.000 1 Poin 400.000.000 2.421.431.000 100 Persen 2.421.431.000 100 Persen 2.421.431.000 100 Persen 2.421.431.000 100 Persen 9.685.724.000 19.178.859.000 84 Persen 19.178.859.000 86 Persen 19.178.859.000 88 Persen 19.278.859.000 88 Persen 76.815.436.000 94.266.822.635 1,1 Persen 44.178.717.635 1,1 Persen 49.378.717.635 1,1 Persen 54.378.717.635 1,1 Persen 242.202.975.540 154.998.000 94 Persen 154.998.000 97 Persen 209.962.000 100 Persen 209.962.000 100 Persen 729.920.000 Dinas Kesehatan 341.300.000 80 Persen 341.300.000 83 Persen 446.300.000 87 Persen 446.300.000 88 Persen 1.575.200.000 Dinas Kesehatan 1.163.181.000 50 Persen 1.163.181.000 75 Persen 1.163.181.000 100 Persen 1.247.181.000 100 Persen 4.736.724.000 Dinas Kesehatan 274.145.744.265 100 Persen 324.145.744.265 100 Persen 324.556.526.265 100 Persen 324.883.754.265 100 Persen 1.247.731.769.060 Dinas Kesehatan 254.241.921.000 259.341.921.000 298.541.921.000 315.041.921.000 320.424.194.000 254.241.921.000 259.341.921.000 298.541.921.000 315.041.921.000 320.424.194.000 VII |1
Kode 01.03.02 01.03.12 01.03.06 01.03.10 01.03.08 01.03.09 01.03.11 01.03.07 01.03.03 01.03.05 02.10.10 X.XX.01 01.04.02 01.04.05 01.04.03 01.04.04 X.XX.01 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Presentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik Prosentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah Prosentase penunjang perangkat daerah Persentase rumah korban bencana yang ditangani Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani Persentase Pengelolaan PSU Perumahan Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Target 25 % 71 % 18,10 % 66,77 % 32.46 % 16.67 % 42,37 % 25 % 56,67 % 61,63 % 100 % 9,78 % 100 % 100 % 25 % 20,00 % 8,56 % 1,36 % 100 % Tahun-1 Rp 47.173.350.000 1.137.800.000 22.159.900.000 58.469.666.000 21.671.000.000 14.025.000.000 200.000.000 51.313.000.000 12.331.651.000 12.491.446.000 100.000.000 13.169.108.000 34.079.231.000 34.079.231.000 510.000.000 510.000.000 9.800.000.000 12.322.431.000 3.050.000.000 2.000.000.000 5.886.800.000 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Target Rp Target Rp 25 % 48.324.350.000 25,10 % 49.424.350.000 80 % 1.167.800.000 61 % 1.287.800.000 19,19 % 23.709.900.000 20,27 % 26.959.900.000 68,08 % 59.469.666.000 72,48 % 69.219.666.000 49,12 % 19.536.000.000 65,79 % 35.195.000.000 50 % 14.025.000.000 66,67 % 25.000.000 42,37 % 135.000.000 42,37 % 160.000.000 50 % 51.162.000.000 75 % 62.462.000.000 57,26 % 15.231.651.000 58,01 % 19.031.651.000 62,05 % 13.291.446.000 62,48 % 21.191.446.000 100 % 100.000.000 100 % 140.000.000 29,34 % 13.189.108.000 58,68 % 13.445.108.000 33.029.231.000 37.579.231.000 33.029.231.000 37.579.231.000 100 % 410.000.000 100 % 410.000.000 100 % 410.000.000 100 % 410.000.000 50 % 9.800.000.000 75 % 10.800.000.000 40,00 % 11.147.431.000 70,00 % 13.697.431.000 17,24 % 3.050.000.000 28,65 % 4.050.000.000 2,63 % 2.325.000.000 3,89 % 2.325.000.000 100 % 5.886.800.000 100 % 5.886.800.000 Tahun-4 Target Rp 25,20 % 50.774.350.000 71 % 1.797.800.000 21,36 % 26.959.900.000 80,03 % 71.269.666.000 82,46 % 45.936.000.000 100 % 25.000.000 42,37 % 180.000.000 100 % 63.012.000.000 58,79 % 20.181.651.000 62,92 % 21.291.446.000 100 % 140.000.000 97,80 % 13.474.108.000 40.079.231.000 40.079.231.000 100 % 1.910.000.000 100 % 1.910.000.000 100 % 8.800.000.000 100 % 15.177.431.000 40,07 % 4.050.000.000 5,15 % 2.325.000.000 100 % 5.906.800.000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target Rp 25,20 % 195.696.400.000 71 % 5.391.200.000 21,36 % 99.789.600.000 80,03 % 258.428.664.000 82.46 % 122.338.000.000 100 % 28.100.000.000 42,37 % 675.000.000 100 % 227.949.000.000 58,79 % 66.776.604.000 62,86 % 68.265.784.000 100 % 480.000.000 97,80 % 53.277.432.000 138.854.724.000 138.854.724.000 100 % 3.240.000.000 100 % 3.240.000.000 100 % 39.200.000.000 100 % 52.344.724.000 40,0684932 % 14.200.000.000 5,15277696 % 8.975.000.000 100 % 23.567.200.000 Perangkat Daerah Penanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman VII |2
Kode 01.05.02 X.XX.01 01.05.03 01.05.04 X.XX.01 01.06.04 01.06.05 01.06.06 01.06.02 01.06.07 X.XX.01 02.07.02 02.07.03 Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Presentase PPNS Yang di Bina Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana, Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Urusan Sosial Dinas Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS Aktif PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke rencana tenaga kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Data Capaian Awal Perencanaan 86 0 % 80 0 % 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 % 0 % Target 93 % 80 % 100 % 100 % 100 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 4 % 5 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 25.330.461.000 25.730.461.000 26.030.461.000 26.430.461.000 113.594.844.000 15.894.752.000 16.394.752.000 16.394.752.000 16.594.752.000 65.279.008.000 175.000.000 94 % 240.000.000 95 % 215.000.000 96 % 215.000.000 96 % 845.000.000 25.000.000 81 % 45.000.000 82 % 45.000.000 83 % 45.000.000 83 % 160.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja 3.813.600.000 100 % 4.114.600.000 100 % 3.915.600.000 100 % 3.916.600.000 100 % 15.760.400.000 11.881.152.000 100 % 11.995.152.000 100 % 12.219.152.000 100 % 12.418.152.000 100 % 48.513.608.000 Satuan Polisi Pamong Praja 9.435.709.000 9.335.709.000 9.635.709.000 9.835.709.000 48.315.836.000 2.005.000.000 100 Persen 1.915.000.000 100 Persen 1.954.000.000 100 Persen 2.125.000.000 100 Persen 7.999.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 550.000.000 86 Persen 540.000.000 86,5 Persen 788.000.000 86,5 Persen 807.000.000 86,5 Persen 2.685.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.880.709.000 100 Persen 6.880.709.000 100 Persen 6.893.709.000 100 Persen 6.903.709.000 100 Persen 27.558.836.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17.790.059.000 17.790.059.000 18.290.059.000 18.290.059.000 19.640.059.000 19.640.059.000 20.175.059.000 20.175.059.000 75.895.236.000 75.895.236.000 3.550.000.000 100 Persen 4.050.000.000 100 Persen 4.360.000.000 100 Persen 4.360.000.000 100 Persen 16.320.000.000 Dinas Sosial 5.955.000.000 100 Persen 5.955.000.000 100 Persen 6.025.000.000 100 Persen 6.025.000.000 100 Persen 23.960.000.000 Dinas Sosial 275.000.000 100 Persen 275.000.000 100 Persen 275.000.000 100 Persen 425.000.000 100 Persen 1.250.000.000 1.850.000.000 100 Persen 1.850.000.000 100 Persen 1.850.000.000 100 Persen 1.850.000.000 100 Persen 7.400.000.000 Dinas Sosial 250.000.000 100 Persen 250.000.000 100 Persen 250.000.000 100 Persen 350.000.000 100 Persen 1.100.000.000 Dinas Sosial 5.910.059.000 100 Persen 5.910.059.000 100 Persen 6.880.059.000 100 Persen 7.165.059.000 100 Persen 25.865.236.000 Dinas Sosial 6.911.973.000 6.911.973.000 6.911.973.000 6.911.973.000 7.561.973.000 7.561.973.000 7.761.973.000 7.761.973.000 29.147.892.000 29.147.892.000 100.000.000 5 % 80.000.000 8 % 100.000.000 12 % 100.000.000 12 % 380.000.000 Dinas Tenaga Kerja 685.000.000 6 % 705.000.000 7 % 1.075.000.000 8 % 1.125.000.000 8 % 3.590.000.000 Dinas Tenaga Kerja VII |3
Kode 02.07.04 02.07.05 X.XX.01 02.09.02 02.09.03 02.09.04 02.09.05 03.25.04 03.25.06 03.27.02 03.27.03 03.27.04 03.27.05 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Urusan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Urusan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar perserta BPJS ketenagakerjaan) Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani Persentase pengawasan keamanan pangan Produksi Perikanan Budidaya Angka konsumsi ikan Produksi produk hasil olahan perikanan Persentase peningkatan populasi ternak Produksi Hortikultura dan perkebunan Produksi Tanaman Pangan Angka Produksi Hasil peternakan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 % 0 % 0 Unit 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Ton 0 Kg/Kap/Tah un 0 Ton 0 % 0 Ton 0 Ton 0 Ton 0 Kw/Ha 0 % 0 % Target 27 % 54,25 % 100 % 1 Unit 110,7 % 125 % 15 % 100 % 10000 Ton 22,25 Kg/Ka p/Tahun 300 Ton 1 % 5900 Ton 70000 Ton 10350 Ton 62,9 Kw/Ha 100 % 75 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 415.000.000 29 % 415.000.000 31 % 525.000.000 33 % 525.000.000 33 % 1.880.000.000 Dinas Tenaga Kerja 450.000.000 54,50 % 450.000.000 54,75 % 500.000.000 55 % 500.000.000 55 % 1.900.000.000 Dinas Tenaga Kerja 5.261.973.000 100 % 5.261.973.000 100 % 5.361.973.000 100 % 5.511.973.000 100 % 21.397.892.000 Dinas Tenaga Kerja 44.310.139.000 44.310.139.000 44.960.139.000 45.160.139.000 2.100.000.000 2.200.000.000 2.050.000.000 1.800.000.000 62.838.400.000 2.100.000.000 2.200.000.000 2.050.000.000 1.800.000.000 36.494.200.000 300.000.000 2 Unit 400.000.000 1 Unit 250.000.000 0 Unit
4 Unit 950.000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 1.350.000.000
110,8 %
125,5 %
1.350.000.000
110,9 %
126 %
1.350.000.000
111 %
126,5 %
1.350.000.000
111 % 5.400.000.000 126,5 % - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 300.000.000 150.000.000 15 % 100 % 300.000.000 150.000.000 20 % 100 % 300.000.000 150.000.000 20 % 100 % 300.000.000 150.000.000 20 % 100 % 1.200.000.000 600.000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 8.044.200.000 8.400.000.000 8.900.000.000 8.400.000.000 47.268.400.000 8.044.200.000 8.400.000.000 8.900.000.000 8.400.000.000 37.664.200.000 7.094.200.000 10100 Ton 7.450.000.000 10200 Ton 7.950.000.000 10300 Ton 7.450.000.000 10300 Ton 29.944.200.000
950.000.000 22,5 Kg/Kap /Tahun 310 Ton
950.000.000 22,75 Kg/Ka p/Tahun 320 Ton
950.000.000 23 Kg/Kap/T ahun 330 Ton
950.000.000 23 Kg/Kap/ Tahun 330 Ton
3.800.000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 34.165.939.000 33.710.139.000 34.010.139.000 34.960.139.000 136.886.356.000 34.165.939.000 33.710.139.000 34.010.139.000 34.960.139.000 136.846.356.000 2.250.000.000 1 % 6000 Ton 2.250.000.000
1 %
6100 Ton 2.454.200.000
1 %
6200 Ton 3.250.000.000
1 %
6200 Ton 10.204.200.000
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2.600.000.000 75000 Ton 3.100.000.000 80000 Ton 3.100.000.000 85000 Ton 3.100.000.000 85000 Ton 11.900.000.000 1.000.000.000 10400 Ton 1.000.000.000 5.800.000.000 63 Kw/Ha 6.200.000.000 10450 Ton 1.500.000.000 10500 Ton 1.500.000.000 10500 Ton 5.000.000.000 63 Kw/Ha 5.800.000.000 63 Kw/Ha 6.004.200.000 63 Kw/Ha 23.804.200.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 620.000.000 100 % 620.000.000 100 % 620.000.000 100 % 620.000.000 100 % 2.480.000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 200.000.000 75 % 200.000.000 75 % 200.000.000 75 % 200.000.000 75 % 800.000.000 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan VII |4
Kode 03.27.06 03.27.07 X.XX.01 02.11.11 02.11.02 02.11.03 02.11.04 02.11.05 02.11.06 02.11.08 02.11.09 02.11.10 X.XX.01 02.12.02 02.12.03 02.12.04 02.12.05 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan Persentase peningkatan kelas kelompok tani Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase Pengurangan Sampah; Persentase Penanganan Sampah Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara Persentase RTH yang dikelola; Indeks Kualitas Lahan Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3 Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang dinilai dan diawasi Implementasinya Capaian Pelatihan, Penyuluhan, dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase Pelayanan Pendaftaran Kep endudukan Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Data Capaian Awal Perencanaan 0 izin 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Point; Point 0 %;point 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Target 3 izin 4,5 % 100 % 27; 72 % 100 % 53,70; 80 Point; Point 100;24,360 %;point 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % 99,03 % 100 % 100 % Tahun-1 Rp 40.000.000 1.250.000.000 20.405.939.000 36.198.881.000 36.198.881.000 15.068.000.000 400.000.000 850.000.000 2.500.000.000 20.000.000 220.000.000 100.000.000 50.000.000 30.000.000 16.960.881.000 11.477.332.000 11.477.332.000 760.000.000 630.000.000 667.500.000 22.500.000 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Target Rp Target Rp Target Rp 3 izin 40.000.000 3 izin 40.000.000 3 izin 40.000.000 5 % 1.000.000.000 5 % 1.000.000.000 5 % 1.000.000.000 100 % 19.300.139.000 100 % 19.295.939.000 100 % 19.245.939.000 33.298.881.000 37.198.881.000 37.398.881.000 33.298.881.000 37.198.881.000 37.398.881.000 28; 71 % 13.838.000.000 30; 70 % 15.108.000.000 30; 70 % 15.050.000.000 100 % 100.000.000 100 % 450.000.000 100 % 200.000.000 53,75; 80,5 Point; Point 750.000.000 53,80; 81 Point; Point 685.000.000 53,85; 81,5 Point; Point 685.000.000 100;24,360 %;point 1.400.000.000 100;24,360 %;point 3.675.000.000 100;24,360 %;point 3.675.000.000 100 % 20.000.000 100 % 20.000.000 100 % 20.000.000 100 % 220.000.000 100 % 220.000.000 100 % 220.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100.000.000 100 % 50.000.000 100 % 50.000.000 100 % 50.000.000 100 % 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 30.000.000 100 % 16.790.881.000 100 % 16.860.881.000 100 % 17.368.881.000 11.477.332.000 11.677.332.000 11.877.332.000 11.477.332.000 11.677.332.000 11.877.332.000 98 % 705.000.000 98,5 % 755.000.000 99 % 780.000.000 99,07 % 610.000.000 99,10 % 630.000.000 99,13 % 635.000.000 100 % 682.500.000 100 % 578.750.000 100 % 518.750.000 100 % 22.500.000 100 % 22.500.000 100 % 45.000.000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target Rp 12 izin 160.000.000 19,5 % 4.250.000.000 100 % 78.247.956.000 144.642.524.000 144.095.524.000 30; 70 % 59.064.000.000 100 % 1.150.000.000 53,85; 81,5 Point; Point 2.970.000.000 100;24,360 %;point 11.250.000.000 100 % 80.000.000 100 % 880.000.000 100 % 400.000.000 100 % 200.000.000 100 % 120.000.000 100 % 67.981.524.000 10.882.935.000 9.782.935.000 99 % 3.000.000.000 99,13 % 2.505.000.000 100 % 2.447.500.000 100 % 112.500.000 Perangkat Daerah Penanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil VII |5
Kode X.XX.01 02.08.02 02.08.04 02.08.05 02.08.03 02.08.06 02.08.07 02.14.02 02 14 03 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase capaian PUG SKPD yang Responsif Gender Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga Cakupan Sistem Data Gender dan Anak Persentase penanganan kasus Persentase Pembinaan Lembaga yang Peduli dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase penanganan kasus anak Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan Persentase Kepesertaan KB MKJP Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 persen 0 persen 0 persen 0 persen 0 persen 0 persen 0 Dokumen 0 persen Target 100 % 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 1 Dokumen 100 persen Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 9.397.332.000 100 % 9.457.332.000 100 % 9.691.082.000 100 % 9.898.582.000 100 % 38.444.328.000 18.713.405.000 18.713.405.000 18.913.405.000 19.113.405.000 76.036.620.000 1.880.000.000 1.895.000.000 2.021.000.000 1.921.000.000 6.495.000.000 1.880.000.000 1.895.000.000 2.021.000.000 1.921.000.000 6.495.000.000 170.000.000 100 persen 195.000.000 100 persen 200.000.000 100 persen 200.000.000 100 persen 765.000.000 805.000.000 100 persen 830.000.000 100 persen 830.000.000 100 persen 830.000.000 100 persen 3.295.000.000 75.000.000 0 persen 100 persen 100.000.000 0 persen 100 persen 175.000.000 220.000.000 100 persen 225.000.000 100 persen 226.000.000 100 persen 226.000.000 100 persen 897.000.000 190.000.000 100 persen 195.000.000 100 persen 195.000.000 100 persen 195.000.000 100 persen 775.000.000 420.000.000 100 persen 450.000.000 100 persen 470.000.000 100 persen 470.000.000 100 persen 1.810.000.000 16.833.405.000 16.818.405.000 16.892.405.000 17.192.405.000 69.541.620.000 16.833.405.000 16.818.405.000 16.892.405.000 17.192.405.000 67.736.620.000 695.950.000 1 Dokumen 525.950.000 1 Dokumen 535.950.000 1 Dokumen 835.950.000 1 Dokumen 2.593.800.000 5.468.643.000 100 persen 5.543.643.000 100 persen 5.553.643.000 100 persen 5.553.643.000 100 persen 22.119.572.000 Perangkat Daerah Penanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga VII |6
Kode 02.14.03 02.14.04 X.XX.01 02.15.02 X.XX.01 02.16.02 02.16.03 X.XX.01 02.20.02 02.21.02 Urusan/Program dan Kegiatan OG U G BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Urusan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Persentase Kepesertaan Unmet Need Cakupan Anggota BKB yang ber-KB Cakupan Anggota BKL yang ber KB Cakupan Anggota BKR yang ber KB Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase layanan angkutan berkeselamatan Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah Data Capaian Awal Perencanaan 0 persen 0 persen 0 persen 0 persen 0 persen 0 % 0 % 0 persen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggungjawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 13,5 persen - 13,25 persen - 13 persen 12,75 persen - 12,75 persen - 82,53 persen 4.995.960.000 83,03 persen 4.995.960.000 83,53 persen 5.005.960.000 84,03 persen 5.005.960.000 84,03 persen 20.003.840.000 74,97 persen - 75,47 persen - 75,97 persen - 76,47 persen - 76,47 persen - 76,61 persen - 77,11 persen - 77,61 persen - 78,11 persen - 78,11 persen - 100 persen 5.672.852.000 100 persen 5.752.852.000 100 persen 5.796.852.000 100 persen 5.796.852.000 100 persen 23.019.408.000 Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 48.520.499.000 48.522.499.000 48.722.499.000 48.922.499.000 198.937.996.000 48.520.499.000 48.522.499.000 48.722.499.000 48.922.499.000 194.687.996.000 57,14 % 7.435.000.000 58,93 % 7.985.000.000 60,71 % 7.935.000.000 62,50 % 7.935.000.000 62,50 % 31.290.000.000 Dinas Perhubungan 77,32 % 3.655.000.000 78,32 % 1.755.000.000 79,82 % 1.555.000.000 81,82 % 1.455.000.000 81,82 % 8.420.000.000 100 persen 37.430.499.000 100 persen 38.782.499.000 100 persen 39.232.499.000 100 persen 39.532.499.000 100 persen 154.977.996.000 Dinas Perhubungan 18.007.775.000 18.007.775.000 18.207.775.000 18.407.775.000 72.631.100.000 17.307.775.000 17.207.775.000 17.577.775.000 17.582.775.000 69.676.100.000 17.307.775.000 17.207.775.000 17.577.775.000 17.582.775.000 69.676.100.000 Informatif (80%) % 1.000.000.000 Informatif (81%) % 1.060.000.000 Informatif (82%) % 1.085.000.000 Informatif (83%) % 1.105.000.000 Informatif (83%) % 4.250.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 100 % 1.000.000.000 100 % 1.060.000.000 100 % 1.085.000.000 100 % 1.105.000.000 100 % 4.250.000.000 60 % 9.845.000.000 65 % 9.900.000.000 70 % 9.830.000.000 75 % 10.050.000.000 75 % 39.625.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 100 % 6.462.775.000 100 % 6.247.775.000 100 % 6.662.775.000 100 % 6.427.775.000 100 % 25.801.100.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 300.000.000 300.000.000 270.000.000 350.000.000 1.220.000.000 300.000.000 300.000.000 270.000.000 350.000.000 1.220.000.000 100 % 300.000.000 100 % 300.000.000 100 % 270.000.000 100 % 350.000.000 100 % 1.220.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 400.000.000 500.000.000 360.000.000 475.000.000 1.735.000.000 400.000.000 500.000.000 360.000.000 475.000.000 1.735.000.000 41 % 400.000.000 41,50 % 500.000.000 42 % 360.000.000 42,50 % 475.000.000 42,50 % 1.735.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika VII |7
Kode 02.17.02 02.17.03 02.17.04 02.17.05 02.17.06 02.17.07 02.17.08 0,09518519 X.XX.01 03.30.02 Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI persentase koperasi aktif PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi Sehat PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang kompeten PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi aktif yang diberdayakan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase pemberdayaan usaha mikro PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang dibina PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Urusan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Target 100 % 1 % 6 % 25 % 25 % 2 % 5 % 100 % 100 % Tahun-1 Rp 34.173.315.000 19.954.550.000 19.954.550.000 15.000.000 700.000.000 350.000.000 300.000.000 500.000.000 1.100.000.000 600.000.000 350.000.000 16.039.550.000 10.768.765.000 10.768.765.000 150.000.000 Target 100 % 1 % 6 % 25 % 25 % 2 % 5 % 100 % 100 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Rp Target Rp 34.173.315.000 36.423.315.000 19.954.550.000 20.704.550.000 19.954.550.000 20.704.550.000 15.000.000 100 % 15.000.000 700.000.000 1 % 700.000.000 350.000.000 6 % 350.000.000 300.000.000 25 % 550.000.000 500.000.000 25 % 500.000.000 1.100.000.000 2 % 1.100.000.000 600.000.000 5 % 850.000.000 350.000.000 350.000.000 16.039.550.000 100 % 16.289.550.000 10.768.765.000 11.768.765.000 10.768.765.000 11.768.765.000 150.000.000 100 % 150.000.000 Target 100 % 1 % 6 % 25 % 25 % 2 % 5 % 100 % 100 % Tahun-4 Rp 36.623.315.000 20.904.550.000 20.904.550.000 15.000.000 700.000.000 350.000.000 550.000.000 500.000.000 1.100.000.000 850.000.000 350.000.000 16.489.550.000 11.768.765.000 11.768.765.000 150.000.000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target Rp - 141.393.260.000 81.518.200.000 81.518.200.000 100 % 60.000.000 4 % 2.800.000.000 24 % 1.400.000.000 100 % 1.700.000.000 100 % 2.000.000.000 8 % 4.400.000.000 20 % 2.900.000.000
1.400.000.000 100 % 64.858.200.000 45.075.060.000 45.075.060.000 100 % 600.000.000 Perangkat Daerah Penanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan VII |8
Kode 03.30.03 03.30.04 03.30.05 03.30.06 03.30.07 03.31.02 03.31.03 03.31.04 02.18.02 02.18.03 02.18.04 02.18.05 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Urusan Perindustian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor Persentase alat UTTP yang bertera sah Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri Persentase pengendalian Izin Usaha Industri Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 miliar 0 % 0 % Target 70 % 40 % 1 % 80 % 10 % 5 % 100 % 5 % 100 % 1242 miliar 100 % 100 % Tahun-1 Rp Target 7.903.765.000 80 % 190.000.000 40 % 1.550.000.000 1 % 425.000.000 80 % 550.000.000 10 % 3.450.000.000 3.450.000.000 2.950.000.000 5 % 150.000.000 100 % 350.000.000 5 % 9.418.374.000 9.418.374.000 200.000.000 100 % 350.000.000 1304 miliar 1.150.000.000 100 % 419.695.000 100 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Rp Target Rp Target 7.903.765.000 90 % 8.653.765.000 100 % 190.000.000 40 % 190.000.000 40 % 1.550.000.000 1 % 1.550.000.000 1 % 425.000.000 80 % 475.000.000 80 % 550.000.000 10 % 750.000.000 10 % 3.450.000.000 3.950.000.000 3.450.000.000 3.950.000.000 2.950.000.000 5 % 3.450.000.000 5 % 150.000.000 100 % 150.000.000 100 % 350.000.000 5 % 350.000.000 5 % 9.418.374.000 9.918.374.000 9.418.374.000 9.918.374.000 200.000.000 100 % 200.000.000 100 % 350.000.000 1369 miliar 350.000.000 1430 miliar 1.150.000.000 100 % 1.100.000.000 100 % 419.695.000 100 % 399.695.000 100 % Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Rp Target Rp 8.653.765.000 100 % 33.115.060.000 190.000.000 40 % 760.000.000 1.550.000.000 4 % 6.200.000.000 475.000.000 80 % 1.800.000.000 750.000.000 10 % 2.600.000.000 3.950.000.000 14.800.000.000 3.950.000.000 14.800.000.000 3.450.000.000 20 % 12.800.000.000 150.000.000 100 % 600.000.000 350.000.000 20 % 1.400.000.000
10.318.374.000 39.073.496.000 10.318.374.000 39.073.496.000 200.000.000 100 % 800.000.000 350.000.000 1501 miliar 1.400.000.000 1.100.000.000 100 % 4.500.000.000 399.695.000 100 % 1.638.780.000 Perangkat Daerah Penanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu VII |9
Kode 02.18.06 X.XX.01 02.19.02 02.19.03 X.XX.01 02.22.02 02.22.03 02.22.04 02.22.05 03.26.02 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Kebudayaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Urusan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase Pemuda / OKP yang dibina Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Persentase Pengembangan Kebudayaan Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Target 25 % 75 % 100 % 29,67 % 34,15 % 100 % 63,73 % 25 % 25 % 46,15 % 59,18 % Tahun-1 Rp 25.000.000 75.000.000 7.198.679.000 21.635.454.000 17.173.144.600 17.173.144.600 1.430.000.000 8.709.120.000 7.034.024.600 2.269.487.258 2.269.487.258 1.040.392.258 979.095.000 50.000.000 200.000.000 2.192.822.142 2.192.822.142 444.521.142 Target 25 % 75 % 100 % 30,77 % 36,59 % 100 % 68,63 % 25 % 25 % 53,85 % 61,22 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Rp Target Rp 25.000.000 25 % 25.000.000 75.000.000 75 % 75.000.000 7.198.679.000 100 % 7.768.679.000 21.435.454.000 21.985.454.000 16.639.190.000 17.240.580.000 16.639.190.000 17.240.580.000 1.306.200.000 31,87 % 1.471.200.000 8.240.980.000 39,02 % 8.749.980.000 7.092.010.000 100 % 7.019.400.000 2.521.390.000 2.835.000.000 2.521.390.000 2.835.000.000 1.417.295.000 73,53 % 1.660.000.000 979.095.000 25 % 1.050.000.000 25.000.000 25 % 25.000.000 100.000.000 61,54 % 100.000.000 2.274.874.000 1.909.874.000 2.274.874.000 1.909.874.000 555.000.000 63,27 % 180.000.000 Target 25 % 75 % 100 % 32,97 % 41,46 % 100 % 78,43 % 25 % 25 % 69,23 % 65,31 % Tahun-4 Rp 25.000.000 75.000.000 8.168.679.000 27.185.454.000 23.290.580.000 23.290.580.000 1.505.200.000 14.983.220.000 6.802.160.000 1.950.000.000 1.950.000.000 950.000.000 875.000.000 25.000.000 100.000.000 1.944.874.000 1.944.874.000 205.000.000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Target Rp 100 % 100.000.000 75 % 300.000.000 100 % 30.334.716.000
92.241.816.000 74.343.494.600 74.343.494.600 32,97 % 5.712.600.000 41,46 % 40.683.300.000 100 % 27.947.594.600 9.575.877.258 9.575.877.258 78,43 % 5.067.687.258 100 % 3.883.190.000 100 % 125.000.000 69,23 % 500.000.000 8.322.444.142 8.322.444.142 65,31 % 1.384.521.142 Perangkat Daerah Penanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata VII |10
Kode 03.26.03 03.26.05 02.23.02 02.23.03 X.XX.01 02.24.02 04.01.02 04.01.03 Urusan/Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Kunjungan Wisata PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Urusan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase pembinaan perpustakaan Persenatse kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Urusan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan Indek Kematangan UKPBJ Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Data Capaian Awal Perencanaan 0 Orang 0 % 5,53 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Level 0 % 0 % Target 443505 Ora ng 53,33 % 4,42% 38,00% 23,81 % 100 % 37,48 % 77,78 % 100 % 100 % 100 % 3 Level 100 % 100 % Tahun-1 Rp 258.427.000 1.489.874.000 7.439.714.000 7.034.714.000 7.034.714.000 65.000.000 895.000.000 5.000.000 6.069.714.000 405.000.000 405.000.000 175.000.000 230.000.000 148.511.552.000 81.909.434.000 26.601.273.300 650.000.000 1.093.478.000 1.732.500.000 1.265.000.000 1.504.000.000 Target 542625 Ora ng 56,67 % 4,42% 39,00% 26,19 % 100 % 47,24 % 86,11 % 100 % 100 % 100 % 4 Level 100 % 100 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Rp Target Rp Target 430.000.000 641746 Ora ng 465.000.000 740866 Ora ng 1.289.874.000 60,00 % 1.264.874.000 63,33 % 7.439.714.000 7.639.714.000 7.034.714.000 7.164.714.000 7.034.714.000 7.164.714.000 65.000.000 4,42% 69.000.000 4,42% 860.000.000 40,00% 952.500.000 41,00% 40.000.000 23,81 % 5.000.000 26,19 % 6.069.714.000 100 % 6.138.214.000 100 % 405.000.000 475.000.000 405.000.000 475.000.000 175.000.000 55,98 % 205.000.000 60,00 % 230.000.000 91,67 % 270.000.000 100,00 % 148.511.552.000 152.911.552.000 81.909.434.000 84.309.434.000 26.601.273.300 100 % 26.697.773.300 100 % 650.000.000 100 % 715.000.000 100 % 1.093.478.000 100 % 1.202.825.800 100 % 1.732.500.000 5 Level 1.732.500.000 5 Level 1.265.000.000 100 % 1.563.900.000 100 % 1.504.000.000 100 % 1.504.000.000 100 % Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Rp Target Rp 475.000.000 2368742 Or ang 1.628.427.000 1.264.874.000 63,33 % 5.309.496.000
7.839.714.000 30.358.856.000 7.334.714.000 28.568.856.000 7.334.714.000 28.568.856.000 70.000.000 17,68% 269.000.000 965.000.000 41,00% 3.672.500.000 50.000.000 100 % 100.000.000 6.249.714.000 100 % 24.527.356.000 505.000.000 1.790.000.000 505.000.000 1.790.000.000 210.000.000 60,00 % 765.000.000 295.000.000 100,00 % 1.025.000.000 153.111.552.000 603.046.208.000 84.509.434.000 332.637.736.000 26.651.273.300 100 % 106.551.593.200 650.000.000 100 % 2.665.000.000 1.094.478.000 100 % 4.484.259.800 1.732.500.000 5 Level 6.930.000.000 1.295.000.000 100 % 5.388.900.000 1.504.000.000 100 % 6.016.000.000 Perangkat Daerah Penanggungjawab Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah VII |11
Kode X.XX.01 04.02.02 X.XX.01 05.01.02 05.01.03 X.XX.01 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Capaian IKM Perangkat Daerah Setda Capaian SAKIP Perangkat Daerah Setda Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase konsistensi RKPD terhadap RPD/ RPJMD Persentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berpredikat minimal baik Prosentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RKPD Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen Target BAIK A 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Persen 80 Persen 100 Persen 100 Persen Tahun-1 Rp Target 188.000.000 BAIK 529.000.000 A 48.346.182.700 100 % 66.602.118.000 1.694.364.400 100 % 3.822.364.094 100 % 8.867.222.590 100 % 4.492.416.800 100 % 47.725.750.116 100 % 16.694.034.000 15.544.034.000 15.544.034.000 1.165.000.000 100 Persen 353.400.000 83 Persen 1.393.500.000 100 Persen 12.632.134.000 100 Persen 1.150.000.000 1.150.000.000 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Rp Target Rp Target 188.000.000 BAIK 188.000.000 BAIK 529.000.000 A 604.000.000 A 48.346.182.700 100 % 50.101.434.900 100 % 66.602.118.000 68.602.118.000 1.694.364.400 100 % 1.694.364.400 100 % 3.822.364.094 100 % 3.822.364.094 100 % 8.867.222.590 100 % 8.867.222.590 100 % 4.492.416.800 100 % 4.492.416.800 100 % 47.725.750.116 100 % 49.725.750.116 100 % 16.194.034.000 16.752.934.000 14.844.034.000 15.302.934.000 14.844.034.000 15.302.934.000 1.270.500.000 100 Persen 1.407.000.000 100 Persen 387.093.000 86 Persen 425.801.000 90 Persen 1.440.121.000 100 Persen 1.549.460.000 100 Persen 11.746.320.000 100 Persen 11.920.673.000 100 Persen 1.350.000.000 1.450.000.000 1.350.000.000 1.450.000.000 Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp Target Rp 188.000.000 BAIK 752.000.000 Sekretariat Daerah 644.000.000 A 50.750.182.700 100 % 197.543.983.000 Sekretariat Daerah 68.602.118.000 270.408.472.000 1.694.364.400 100 % 6.777.457.600 4.822.364.094 100 % 16.289.456.376 Sekretariat DPRD 9.867.222.590 100 % 36.468.890.360 4.492.416.800 100 % 17.969.667.200 47.725.750.116 100 % 192.903.000.464 Sekretariat DPRD 16.773.234.000 66.414.236.000 15.523.234.000 61.214.236.000 15.523.234.000 61.214.236.000 1.533.000.000 100 Persen 5.375.500.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 468.404.000 90 Persen 1.636.830.000 100 Persen 1.634.698.000 6.019.911.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 11.885.000.000 100 Persen 48.184.127.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.250.000.000 5.200.000.000 1.250.000.000 5.200.000.000 VII |12
Kode 05.05.02 05.02.02 05.02.03 X.XX.01 05.02.04 X.XX.01 05.03.02 05.04.02 X.XX.01 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Pengelola Pendapatan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat PROGRAM PENYELENGGARAAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA) Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Capaian PAD bukan pajak daerah Capaian Pajak Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi Persentase capaian pelayanan kepegawaian Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Level Pemenuhan Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja Level Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi Level Pemenuhan Elemen praktek Pengelolaan SDM Data Capaian Awal Perencanaan 0 Buah 0 Persen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 level 0 level 0 level Target 10 Buah 85 Persen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 7 % 17 % 100 % 2 level 2 level 2 level Tahun-1 Rp Target 450.000.000 11 Buah 700.000.000 90 Persen
52.801.255.795 28.802.296.000 14.562.550.000 100 % 1.900.000.000 100 % 12.339.746.000 100 % 23.998.959.795 60.000.000 100 % 4.426.023.078 100 % 19.512.936.717 100 % 15.661.669.000 15.661.669.000 1.250.000.000 100 % 358.000.000 100 % 577.000.000 100 % 1.125.000.000 12 % 2.140.000.000 18 % 10.211.669.000 100 % 16.386.617.000 16.386.617.000 264.043.067 2 level 264.043.067 2 level 264.043.067 2 level Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Rp Target Rp Target 450.000.000 12 Buah 450.000.000 13 Buah 900.000.000 95 Persen 1.000.000.000 100 Persen
53.463.679.335 59.561.138.890 29.042.774.000 33.918.288.000 14.803.028.000 100 % 19.453.542.000 100 % 1.900.000.000 100 % 2.050.000.000 100 % 12.339.746.000 100 % 12.414.746.000 100 % 24.420.905.335 25.642.850.890 65.000.000 100 % 65.000.000 100 % 4.473.532.475 100 % 5.075.166.869 100 % 19.882.372.860 100 % 20.502.684.021 100 % 15.661.669.000 16.661.669.000 15.661.669.000 16.661.669.000 1.300.000.000 100 % 1.450.000.000 100 % 359.000.000 100 % 360.000.000 100 % 602.000.000 100 % 632.000.000 100 % 1.150.000.000 18 % 1.399.000.000 25 % 2.040.000.000 19 % 2.290.000.000 20 % 10.210.669.000 100 % 10.530.669.000 100 % 16.386.617.000 16.686.617.000 16.386.617.000 16.686.617.000 267.543.066 3 level 269.209.732 3 level 267.543.066 3 level 269.209.732 3 level 267.543.070 3 level 269.209.740 3 level Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Rp Target Rp 450.000.000 55 Buah 1.800.000.000 800.000.000 100 Persen 3.400.000.000
60.183.747.455 226.009.821.475 34.018.951.000 125.782.309.000 19.554.205.000 100 % 68.373.325.000 2.050.000.000 100 % 7.900.000.000 12.414.746.000 100 % 49.508.984.000
26.164.796.455 100.227.512.475 65.000.000 100 % 255.000.000 5.122.801.266 100 % 19.097.523.688 20.976.995.189 100 % 80.874.988.787 16.761.669.000 64.746.676.000 16.761.669.000 64.746.676.000 1.500.000.000 100 % 5.500.000.000 364.000.000 100 % 1.441.000.000 657.000.000 100 % 2.468.000.000 1.400.000.000 35 % 5.074.000.000 2.290.000.000 20 % 8.760.000.000 10.550.669.000 100 % 41.503.676.000 16.686.617.000 66.146.468.000 16.686.617.000 66.146.468.000 269.209.732 3 level 1.070.005.597 269.209.732 3 level 1.070.005.597 269.209.740 3 level 1.070.005.617 Perangkat Daerah Penanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia VII |13
Kode 06.01.02 06.01.03 X.XX.01 07.01.02 07.01.03 07.01.04 07.01.05 X.XX.01 07.01.02 07.01.03 07.01.04 07.01.05 X.XX.01 07.01.02 07.01.03 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Cihideung PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cipedes PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tawang PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Level Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan Level Pemenuhan Elemen Praktek Profesional Level Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola % Penanganan kasus persentase pemenuhan kebijakan teknis bidang pengawasan Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan Publik Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Cihideung Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Persentase penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan Publik Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Data Capaian Awal Perencanaan 0 level 0 level 0 level 0 % 0 % 0 level 0 % 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Target 2 level 2 level 2 level 100 % 100 % 3 level 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tahun-1 Rp Target 264.043.067 2 level 264.043.066 2 level 264.043.066 2 level 349.460.700 100 % 50.000.000 100 % 839.280.900 3 level 13.563.617.000 100 % 110.413.119.000 9.685.065.000 100.000.000 100 Persen 2.986.100.000 100 Persen 80.000.000 100 Persen 107.000.000 100 Persen 6.411.965.000 100 % 8.879.136.000 75.000.000 100 % 2.585.900.000 100 % 60.000.000 100 % 104.000.000 100 % 6.054.236.000 100 % 9.377.906.000 97.000.000 100 % 2.701.900.000 100 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Rp Target Rp Target 267.543.066 3 level 269.209.732 3 level 267.543.066 3 level 269.209.732 3 level 267.543.066 3 level 269.209.732 3 level 350.000.000 100 % 355.000.000 100 % 50.000.000 100 % 50.000.000 100 % 841.616.600 3 level 1.187.741.600 3 level 13.539.742.000 100 % 13.478.617.000 100 % 110.413.119.000 123.014.059.000 9.685.065.000 10.870.465.000 100.000.000 100 Persen 106.000.000 100 Persen 2.986.100.000 100 Persen 3.938.850.000 100 Persen 80.000.000 100 Persen 82.000.000 100 Persen 107.000.000 100 Persen 114.000.000 100 Persen 6.411.965.000 100 % 6.629.615.000 100 % 8.879.136.000 9.890.486.000 75.000.000 100 % 121.000.000 100 % 2.585.900.000 100 % 3.383.550.000 100 % 60.000.000 100 % 60.000.000 100 % 104.000.000 100 % 122.000.000 100 % 6.054.236.000 100 % 6.203.936.000 100 % 9.377.906.000 10.477.456.000 97.000.000 100 % 110.000.000 100 % 2.701.900.000 100 % 3.595.750.000 100 % Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp Target Rp 269.209.732 3 level 1.070.005.597 Inspektorat 269.209.732 3 level 1.070.005.596 269.209.732 3 level 1.070.005.596 355.000.000 100 % 1.409.460.700 50.000.000 100 % 200.000.000 Inspektorat 1.187.741.600 3 level 4.056.380.700 13.478.617.000 85,80 - 88,30 (baik) point / Kategori 54.060.593.000 Inspektorat 124.923.759.000 468.764.056.000 11.054.865.000 41.295.460.000 110.000.000 100 Persen 416.000.000 Kecamatan Cihideung 4.046.530.000 100 Persen 13.957.580.000 Kecamatan Cihideung 83.000.000 100 Persen 325.000.000 Kecamatan Cihideung 125.000.000 100 Persen 453.000.000 Kecamatan Cihideung 6.690.335.000 100 % 26.143.880.000 Kecamatan Cihideung 10.060.886.000 276.000.000 121.000.000 100 % 392.000.000 Kecamatan Cipedes 3.414.800.000 100 % 11.970.150.000 Kecamatan Cipedes 60.000.000 100 % 240.000.000 Kecamatan Cipedes 117.000.000 100 % 447.000.000 Kecamatan Cipedes 6.348.086.000 100 % 24.660.494.000 Kecamatan Cipedes 10.654.956.000 39.888.224.000 111.000.000 100 % 415.000.000 Kecamatan Tawang 3.671.750.000 100 % 12.671.300.000 Kecamatan Tawang VII |14
Kode 07.01.04 07.01.05 X.XX.01 07.01.02 07.01.04 07.01.05 07.01.03 X.XX.01 07.01.02 07.01.03 07.01.04 07.01.05 X.XX.01 07.01.02 07.01.03 07.01.04 07.01.05 X.XX.01 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Indihiang PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Kawalu PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Cibeureum PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Tamansari Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase penyelengaraan pemerintahan pelayanan Publik Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Perentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Dan Pelayanan Publik Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban Lingkungan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Wilayah Kecamatan Cibeureum Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Kegiatan 0 kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 % 0 Kegiatan 0 % 0 % 0 Kegiatan 0 % Tahun-1 Target Rp Target 100 % 80.000.000 100 % 100 % 95.000.000 100 % 100 % 6.404.006.000 100 % 10.350.569.000 100 % 78.624.000 100 % 100 % 82.000.000 100 % 100 % 165.000.000 100 % 100 % 2.959.900.000 100 % 100 % 7.065.045.000 100 % 13.662.733.000 2 Kegiatan 180.000.000 2 Kegiatan 4 kegiatan 3.982.070.000 4 kegiatan 2 Kegiatan 80.000.000 2 Kegiatan 15 Kegiatan 260.000.000 15 Kegiatan 100 % 9.160.663.000 100 % 13.235.686.000 2 Kegiatan 75.200.000 2 Kegiatan 95 % 3.531.200.000 100 % 100 % 105.000.000 100 % 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 100 % 9.374.286.000 100 % 11.614.359.000 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggungjawab Rp Target Rp Target Rp Target Rp 80.000.000 100 % 82.000.000 100 % 82.000.000 100 % 324.000.000 Kecamatan Tawang 95.000.000 100 % 106.500.000 100 % 112.000.000 100 % 408.500.000 Kecamatan Tawang 6.404.006.000 100 % 6.583.206.000 100 % 6.678.206.000 100 % 26.069.424.000 Kecamatan Tawang 10.350.569.000 11.526.809.000 11.711.409.000 43.939.356.000 75.624.000 100 % 101.073.776 100 % 103.843.608 100 % 359.165.384 Kecamatan Indihiang 70.000.000 100 % 80.000.000 100 % 70.000.000 100 % 302.000.000 Kecamatan Indihiang 153.000.000 100 % 168.000.000 100 % 148.000.000 100 % 634.000.000 Kecamatan Indihiang 3.050.386.328 100 % 3.979.497.559 100 % 4.101.190.980 100 % 14.090.974.867 Kecamatan Indihiang 7.001.558.672 100 % 7.198.237.665 100 % 7.288.374.412 100 % 28.553.215.749 Kecamatan Indihiang 13.662.733.000 15.192.633.000 15.405.333.000 57.923.432.000 180.000.000 2 Kegiatan 100.000.000 2 Kegiatan 140.000.000 8 Kegiatan 600.000.000 Kecamatan Kawalu 3.982.070.000 4 kegiatan 5.461.950.000 4 kegiatan 5.435.930.000 16 kegiatan 18.862.020.000 Kecamatan Kawalu 80.000.000 2 Kegiatan 120.000.000 2 Kegiatan 122.500.000 2 Kegiatan 402.500.000 Kecamatan Kawalu 260.000.000 15 Kegiatan 330.000.000 15 Kegiatan 402.500.000 60 Kegiatan 1.252.500.000 Kecamatan Kawalu 9.160.663.000 100 % 9.180.683.000 100 % 9.304.403.000 100 % 36.806.412.000 Kecamatan Kawalu 13.235.686.000 14.679.986.000 14.885.986.000 56.037.344.000 75.200.000 2 Kegiatan 104.632.000 2 Kegiatan 110.992.000 2 Kegiatan 366.024.000 Kecamatan Cibeureum 3.531.200.000 100 % 4.779.640.000 100 % 4.875.040.000 100 % 16.717.080.000 Kecamatan Cibeureum 105.000.000 100 % 105.000.000 100 % 105.000.000 100 % 420.000.000 Kecamatan Cibeureum 150.000.000 1 Kegiatan 165.000.000 1 Kegiatan 180.000.000 1 Kegiatan 645.000.000 Kecamatan Cibeureum 9.374.286.000 100 % 9.525.714.000 100 % 9.614.954.000 100 % 37.889.240.000 Kecamatan Cibeureum 11.614.359.000 12.969.059.000 13.167.959.000 49.365.736.000 VII |15
Kode 07.01.02 07.01.03 07.01.04 07.01.05 X.XX.01 07.01.02 07.01.03 07.01.04 07.01.05 X.XX.01 07.01.02 07.01.03 07.01.04 07.01.05 X.XX.01 07.01.02 07.01.04 07.01.05 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Mangkubumi PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Bungursari PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Purbaratu PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Persentase penyelengaraan pemerintahan pelayanan Publik Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase Penyelengaraan Pemerintahan Pelayanan Publik Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Mangkubumi Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Presentase penyelengaraan pemerintahan pelayanan Publik Presentase pemberdayaan masyarakat desa & kelurahan Presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Presentase penyelengaraan pemerintahan pelayanan Publik Presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Target 100 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tahun-1 Rp 101.330.000 3.459.920.000 80.000.000 133.000.000 7.840.109.000 12.166.624.000 125.560.000 3.596.440.000 100.000.000 236.000.000 8.108.624.000 11.363.402.000 137.500.000 3.008.380.000 80.000.000 154.000.000 7.983.522.000 10.077.639.000 101.000.000 50.000.000 109.500.000 Target 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Rp Target Rp 126.330.000 100 % 131.000.000 3.479.920.000 100 % 4.628.120.000 80.000.000 100 % 82.000.000 133.000.000 100 % 148.000.000 7.795.109.000 100 % 7.979.939.000 12.166.624.000 13.522.624.000 127.500.000 100 % 130.000.000 3.614.440.000 100 % 4.572.270.000 100.000.000 100 % 100.000.000 241.000.000 100 % 256.000.000 8.083.684.000 100 % 8.464.354.000 11.363.402.000 12.630.002.000 127.500.000 100 % 128.500.000 3.008.380.000 100 % 4.173.600.000 80.000.000 100 % 80.000.000 154.000.000 100 % 162.500.000 7.993.522.000 100 % 8.085.402.000 10.077.639.000 11.254.539.000 101.000.000 100 % 101.000.000 50.000.000 100 % 50.000.000 109.500.000 100 % 109.500.000 Target 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tahun-4 Rp 132.410.000 4.722.320.000 82.000.000 148.000.000 8.083.229.000 13.721.624.000 130.000.000 4.666.550.000 100.000.000 281.000.000 8.544.074.000 12.821.602.000 108.500.000 4.309.200.000 80.000.000 162.500.000 8.161.402.000 11.439.139.000 101.000.000 50.000.000 109.500.000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggungjawab Target Rp 100 % 491.070.000 Kecamatan Tamansari 100 % 16.290.280.000 Kecamatan Tamansari 100 % 324.000.000 Kecamatan Tamansari 100 % 562.000.000 Kecamatan Tamansari 100 % 31.698.386.000 Kecamatan Tamansari 51.577.496.000 100 % 513.060.000 Kecamatan Mangkubumi 100 % 16.449.700.000 Kecamatan Mangkubumi 100 % 400.000.000 Kecamatan Mangkubumi 100 % 1.014.000.000 Kecamatan Mangkubumi 100 % 33.200.736.000 Kecamatan Mangkubumi 48.178.408.000 100 % 502.000.000 Kecamatan Bungursari 100 % 14.499.560.000 Kecamatan Bungursari 100 % 320.000.000 Kecamatan Bungursari 100 % 633.000.000 Kecamatan Bungursari 100 % 32.223.848.000 Kecamatan Bungursari 42.848.956.000 100 % 404.000.000 Kecamatan Purbaratu 100 % 200.000.000 Kecamatan Purbaratu 100 % 438.000.000 Kecamatan Purbaratu VII |16
Kode 07.01.03 X.XX.01 08.01.02 08.01.05 08.01.06 08.01.03 08.01.04 X.XX.01 Urusan/Program dan Kegiatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Persentase penanganan konflik sosial Persentase partai politik yang dibina Persetase Ormas yang dibina Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah Data Capaian Awal Perencanaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Target 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 71 % 100 % Tahun-1 Rp 2.536.000.000 7.281.139.000 16.416.953.000 16.416.953.000 175.000.000 225.000.000 550.000.000 3.215.535.000 8.554.500.000 3.696.918.000 Target 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 71 % 100 % Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2 Tahun-3 Rp Target Rp 2.536.000.000 100 % 3.667.000.000 7.281.139.000 100 % 7.327.039.000 92.116.953.000 17.416.953.000 92.116.953.000 17.416.953.000 175.000.000 100 % 200.000.000 225.000.000 100 % 250.000.000 550.000.000 100 % 650.000.000 78.315.535.000 100 % 2.915.535.000 9.104.500.000 71 % 9.454.500.000 3.746.918.000 100 % 3.946.918.000 Target 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 71 % 100 % Tahun-4 Rp 3.743.450.000 7.435.189.000 17.616.953.000 17.616.953.000 250.000.000 300.000.000 750.000.000 2.915.535.000 9.454.500.000 3.946.918.000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penanggungjawab Target Rp 100 % 12.482.450.000 Kecamatan Purbaratu 100 % 29.324.506.000 Kecamatan Purbaratu 143.567.812.000 143.567.812.000 100 % 800.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 % 1.000.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 % 2.500.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 % 87.362.140.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 71 % 36.568.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100 % 15.337.672.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik VII |17
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2023- 2026. tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan IKU yang termuat dalam RPD adalah IKU Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut : Bab VIII | 1
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INDIKATOR Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Indeks Kesehatan Usia Harapan Hidup Indeks Daya Beli Pengeluaran per Kapita PDRB Perkapita PDRB ADH Berlaku Laju Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Indeks gini Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka SATUAN Point Point Tahun Tahun Point Tahun Point Juta Rp Juta Rp Triliyun RP % % Point % % % Tabel 8.1. Penetapan Target Indikator Makro Kota Tasikmalaya Kondisi Awal (2021) Target Tahun 2022 2023 2024 TAHUN 73,31 73,95 73,95 74,28 69,12 68,50 70,04 70,51 9,52 9.70 9,76 9,89 13,46 13,54 13,50 13,52 80,52 81,65 80,88 81,06 72,34 73,15 72,57 72,69 70,78 59,63 71,40 71,72 10,213 9,86 10,424 10,531 31,56 32,46 33,40 34,35 22,85 23,61 24,40 25,21 3,57 5,0 5,15 5,69 1,17 2,00 2,47 2,65 0,414 0,39 0,390 0,380 0,81 0,20 0,71 0,61 13,13 11,50 12,33 11,33 7,66 7,02 7,35 7,18 2025 74,62 70,99 10,02 13,53 81,25 72,81 72,03 10,639 35,33 26,02 5,81 2,83 0,370 0,51 10,73 6,84 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target Akhir Periode RPD 2026 74,96 74,96 71,49 71,49 10,16 10,16 13,55 13,55 81,44 81,44 72,94 72,94 72,34 72,34 10,748 10,748 36,26 36,26 26,83 26,83 5,98 5,98 2,96 2,96 0,360 0,360 0,41 0,41 10,20 10,20 6,53 6,53 Bab VIII | 2
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDIKATOR Angka kemiskinan Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Usia Harapan Hidup Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Laju Pertumbuhan Penduduk Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender SATUAN (%) poin (%) Poin poin Tahun poin Tahun Poin Poin Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya FORMULASI Kondisi Awal (2021) Target Tahun 2022 Persentase Angka Kemiskinan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 13,13 11,50 capaian indikator SPM bidang sosial/jumlah total SPM bidang sosial 100 100 Persentase Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 9,52 9.70 Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 13,46 13,54 capaian indikator SPM bidang pendidikan/jumlah total SPM bidang Pendidikan 69,12 100 Usia Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 72,34 73,15 capaian indikator SPM bidang Kesehatan/jumlah total SPM bidang Kesehatan 48,09 100 Laju Pertumbuhan Penduduk yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 0,81 0,20 Indeks Pemberdayaan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 59,51 62,96 Indeks Pembangunan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 91,74 91,54 2023 12,33 90 9,76 13,50 72 72,57 75 0,71 60,00 91,84 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target 2024 2025 2026 Target Akhir Periode RPD 11,33 10,73 10,20 10,20 90 92 94 94 9,89 10,02 10,16 10,16 13,52 13,53 13,55 13,55 75 77 79 79 72,69 72,81 72,94 72,94 80 85 90 90 0,61 0,51 0,41 0,41 60,10 60,20 60,30 60,30 91,94 92,04 92,24 92,24 Bab VIII | 3
NO. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INDIKATOR Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Indeks Resiko Bencana Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita Pengeluaran Per Kapita Indeks Gini Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku Indeks kemantapan jalan SATUAN poin Poin % Juta / Tahun/Kapita Juta / Tahun/Kapita Poin % % (milyar) Poin FORMULASI capaian indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat/jumlah total SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana, dan dikeluarkan oleh BNPB Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS Persentase PDRB Per kapita berdasarkan hasil penghitungan dikeluarkan oleh BPS Pengeluaran Per Kapita berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS Inflasi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS Tingkat Penangguran terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS Indeks dari Jalan dalam kondisi mantap/total panjang jalan x 100% Kondisi Awal (2021) 98,47 Sedang (117,37) 3,57 31,56 10,213 0,414 1,17 7,66 7.573,28
Target Tahun 2022 100
5,0 32,46 9,86 0,39 2,00 7,02
2023 100 Sedang (117,15) 5,15 33,40 10,424 0,390 2,47 7,35 8.002,90 59,23 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target 2024 2025 2026 Target Akhir Periode RPD 100 100 100 100 Sedang (117,15) Sedang (117,15) Sedang (117,15) Sedang (117,15) 5,69 5,81 5,98 5,98 34,35 35,33 36,26 36,26 10,531 10,639 10,748 10,748 0,380 0,370 0,360 0,360 2,65 2,83 2,96 2,96 7,18 6,84 6,53 6,53 8.283,45 8.564,01 8.844,56 8.844,56 62,05 66,87 73,67 73,67 Bab VIII | 4
NO. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 INDIKATOR Indeks kawasan permukiman layak huni Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan rakyat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase Pengelolaan Sampah Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Inovasi Daerah Indeks SPBE Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Nilai Evaluasi SAKIP SATUAN Poin poin Poin Poin % Kategori/Poin Kategori/Poin Kategori/Poin (Opini) Kategori/Poin FORMULASI Indeks dari kawasan permukiman layak huni/ total kawasan permukiman x 100% capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/jumlah total SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang capaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat/jumlah total SPM bidang Bidang Perumahan rakyat IKLH = (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+ (0,219 x IKL) Persenatse sampah yang dikelola+persentase sampah pengurungan Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah Indeks inovasi yang dihitung dan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Capaian Indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPK Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh KemenPANRB Kondisi Awal (2021)
58,71 100
77,86 Baik (83,32)
Inovatif (36,43)
Baik (2,68)
WTP BB (70,81)
Target Tahun 2022
74,40 83,45 Baik (77
88)
Sangat Baik (3,00) WTP 81-90 (A) 2023 15,88 91,07 100 57,93 99 Baik (83,32 - 85,80) Inovatif (46,43) Baik (2,9) WTP BB (72,50- 75,00) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target 2024 2025 2026 Target Akhir Periode RPD 31,77 48,57 65,36 65,36 94,74 97,57 100 100 100 100 100 100 58,15 58,37 58,59 58,59 99 100 100 100 Baik (83,32 - 85,80) Baik (85,80 - 88,30) Baik (85,80 - 88,30) Baik 85,80 - 88,30 Inovatif (52,43) Sangat Inovatif (60,01) Sangat Inovatif (62,01) Sangat Inovatif (62,01) Baik Baik Baik Baik (3,0) (3,1) (3,2) (3,2) WTP WTP WTP WTP BB) (72,50- 75,00) BB) (72,50- 75,00) BB) (72,50- 75,00) BB) (72,50- 75,00) Bab VIII | 5
NO. 31 32 INDIKATOR Nilai Evaluasi LPPD Tingkat Maturitas SPIP SATUAN Kategori Level FORMULASI Hasil Evaluasi LPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri Hasil penilaian SPIP oleh BPKP Kondisi Awal (2021) Sangat Tinggi 2,83 Target Tahun 2022 3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi) 3 2023 Sangat Tinggi 3 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Target 2024 2025 2026 Target Akhir Periode RPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 3 3 3 3 Bab VIII | 6
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ KONDISI AWAL TARGET KINERJA NO INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan FORMULASI 2021 2023 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1. Pertumbuhan PDRB (%) % Angka Pertumbuhan PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 3,57 5,15 5,69 5,81 5,98 5,98 1.2. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%) % Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 2,97 4,59 5,86 6,53 7,28 7,28 1.3. Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian (%) % Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 1,91 3,71 4,60 5,53 6,41 6,41 1.4. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%) % Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 0,28 0,45 0,56 0,62 0,68 0,68 1.5. Laju inflasi Kota (%) % Angka Inflasi daerah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 1,17 2,47 2,65 2,83 2,96 2,96 1.6. Indeks Gini (point) point Indeks gini yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 0,414 0,390 0,380 0,370 0,360 0,360 1.7. Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (point) point Angka IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 73,95 73,95 74,28 74,62 74,96 74,96 1.7.1 Indeks Kesehatan point Indeks kesehatan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 80,52 80,88 81,06 81,25 81,44 81,44 1.7.2 Indeks Pendidikan point Indeks kesehatan dan dikeluarkan oleh BPS 69,12 70,04 70,51 70,99 71,49 71,49 1.7.3 Indeks Daya Beli point Indek daya beli yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 70,78 71,40 71,72 72,03 72,34 72,34 Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. Pendidikan 1.1. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Point Angka RLS yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS 9,52 9,76 9,89 10,02 10,16 10,16 Bab VIII | 7
ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ NO INDIKATOR KINERJA DAERAH 2. Kesehatan 2.1. Angka Kematian Bayi (per 1.000) 2.2. Angka Kematian Ibu (per 100.000) 2.3. Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan 2.4. Prevalensi Stunting (%) ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1. Pendidikan 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ( 1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 1.4 Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan Indeks Capaian SPM Bidang Pendidikan 1.5 1.6 Persentase Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik (...%) Satuan Point Point % % % % % % % % FORMULASI Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000 Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100 Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100 Jumlah Siswa TK/RA/KB/SPS/TPA dibagi Penduduk usia 3-6 thn X 100 Jumlah Siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 thn dibagi Penduduk usia 7-12 thn X 100 Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 thn dibagi Penduduk usia 13-15 thn X 100 Jumlah Warga Belajar yang lulus dan mendapatkan sertifikat / Jumlah seluruh Warga Belajar yang mengikuti pelatihan x 100 Jumlah Peserta Didik PAUD, dan Pendidikan Dasar yang terlayani SPM / Jumlah Seluruh Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Dasar x 100 Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar Bersertifikat Pendidik KONDISI AWAL 2021 8,5 312,5 14,8 25,77 89,78 78,64 100,00 51,45 2023 8,6 303,8 84 14,8 25,78 89,79 78,65 100,00 72 51,55 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 8,2 7,7 7,3 7,3 286,5 269,1 251,7 251,7 86 88 90 90 13,8 12,8 11,8 11,8 25,79 25,80 25,81 25,81 89,80 89,82 89,83 89,83 78,66 78,68 79,25 79,25 100,00 100,00 100,00 100,00 75 77 79 79 51,65 51,85 51,89 51,89 Bab VIII | 8
ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ NO INDIKATOR KINERJA DAERAH 1.7 Persentase PAUD Terakreditasi B 1.8 Persentase SD Terakreditasi A 1.9 Persentase SMP Terakreditasi A 1.10 Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B 1.11 Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik 1.12 Persentase capaian pengembangan kurikulum 1.13 Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar 1.14 Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar 2. Kesehatan 2.1 Angka Kematian Bayi (per 1.000) 2.2 Angka Kematian Ibu (per 100.000) 2.3 Prevalensi Stunting (%) 2.4 Indeks Pencapaian SPM kesehatan 2.5 Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat 2.6 Indeks Pencapaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Satuan % % % % % % % % Point Point % % % % FORMULASI Jumlah PAUD Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh PAUD Jumlah SD Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SD Jumlah SMP Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SMP Jumlah Non Formal/kesetaraan Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh Non Formal/kesetaraan Jumlah Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan Kondisi Baik dibagi seluruh Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan kurikulum dibagi Jumlah seluruh peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Jumlah pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar yang bersertifikat pendidikan dibagi seluruh pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar Jumlah prestasi siswa Pendidikan Dasar yang diraih di tingkat provinsi dibagi Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan ke tingkat provinsi Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000 Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100 Rata-rata capaian SPM Kesehatan masyarakat Rata-rata capaian SPM Kesehatan masyarakat Rata-rata capaian SPM PM dan PTM KONDISI AWAL 2021 n/a n/a n/a n/a n/a 100 51,45 30 8,5 312,5 14,8 65,58 2023 35,76 60,26 58,19 51,85 67,38 100 51,45 25,03 8,4 303,8 14,8 75 75 75 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 35,79 35,83 35,87 35,87 60,32 60,38 60,44 60,44 58,25 58,31 58,37 58,37 51,90 51,95 52,01 52,01 67,45 67,52 67,59 67,59 100 100 100 100 51,50 51,55 51,61 51,61 25,05 25,08 25,10 25,10 8,2 7,7 7,3 7,3 286,5 269,1 251,7 251,7 13,8 12,8 11,8 11,8 80 85 90 90 80 85 90 90 80 85 90 90 Bab VIII | 9
ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ NO INDIKATOR KINERJA DAERAH 2.7 Indeks Keluarga Sehat 2.8 Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi 2.9 Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar 2.10 Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Persentase jalan dalam kondisi baik 3.2 Prosentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis 3.3 Persentase Permukiman yang Layak Huni 3.4 Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.5 Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi 3.6 Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik 3.7 Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani Satuan % % % % % % % % % % FORMULASI Jmlah tenaga kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumla tenaga kesehatan dikali 100 Jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa Jumlah Keluarga ner-PHBS dibagi jumlah keluarga dikali 100 Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik (bobot 70%) + panjang drainase dalam kondisi baik (bobot 30%) / total panjang jalan dan jembatan * 100% rosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya (10%) + persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan (20%) Permukiman yang Layak Huni/ Luas Permukimanx 100% Target capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum tahun exsisting / target pertahun capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum (100%) panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi / total panjang jalan dan jembatan *100% Panjang drainase dalam kondisi baik / total panjang drainase Jumlah bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani/ total bangunan gedung yang menjadi kewenangan pemda (114 gedung) KONDISI AWAL 2021 2023 0,16 0,30 88,1 91 66,60 77 25,77 25,78 52,88 53,49 32,86 25 100 68,25 68,66 17,01 18,10 15,79 32,46 ( 18 gedung) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 0,40 0,50 060 0,60 94 97 100 100 80 83 87 87 25,79 25,90 26,81 25,81 57,34 64,43 74,75 74,75 47,86 61,19 76,19 76,19 50 75 100 100 100 100 100 100 73,69 83,35 97,63 97,63 19,19 20,27 21,36 21,36 49,12 65,79 82,46 82,46 Bab VIII | 10
NO 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD Prosentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase Perumahan yang Layak huni Indeks Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase rumah korban bencana yang ditangani Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani Satuan % % % % % % % % % % % % FORMULASI Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya/ Jumlah Kawasan x 100% jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan / jumlah badan usaha di kota tasikmalaya (236 badan usaha * 100%) Jumlah sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik / jumlah target sistem jaringan sarana prasarana permukiman akan ditangani (800 untuk 4 th) KK/RT Yang berakses SPLD/jumlah KK/RT x 100% KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum/Jumlah KK/RT x 100% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase PSU yang diverifikasi+yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 3 Jumlah unit penyediaan/rehabiliasi rumah bagi korban bencana dan rekolasi program yang ditangani terhadap target Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha) Jumlah penanganan RTLH (didalam kawasan kumuh+diluar kawasan kumuh) dibagi total RTLH se Kota ( 9081 unit) Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditangani terhadap target Jumlah rumah korban relokasi program yang difasilitasi terhadap target KONDISI AWAL 2021 100 100 100 2023 16,67 42,37 25 61,62 56,67 90 25 100 2,42 9,24 100 100 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 50,00 66,67 100,00 100,00 42,37 42,37 42,37 42,37 50 75 100 100 62,03 62,45 62,86 62,86 57,26 58,01 58,79 58,79 80 61 71 71 50 75 100 100 100 100 100 100 4,84 8,47 12,09 12,09 18,55 30,60 42,64 42,64 100 100 100 100 100 100 100 100 Bab VIII | 11
NO 4.7 4.8 4.9 4.10 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Persentase Pengelolaan PSU Perumahan Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Presentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Tingkat Penyelesaian pelanggaran keamanan, ketertiban dan Keindahan (K3) Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Presentase PPNS yang dibina Satuan % % % % % % % % % FORMULASI Persentase PSU yang diverifikasi+yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 3 Luas penanganan kawasan kumuh/total target kawasan kumuh yang ditangani Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (1.752 Unit) Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (7329 Unit) Jumlah pengaduan yang ditangani/Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100% Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100% Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan/jumlah gangguan x 100% Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Jumlah Pelanggaran x 100% Jumlah PPNS yang dibina/jumlah total PPNS x 100% KONDISI AWAL 2021 80 86 80 86 2023 25 20 8,56 1,36 100 93 100 93 80 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 50 75 100 100 40 70 100 100 17,24 28,65 40,07 40,07 2,63 3,89 5,15 5,15 100 100 100 100 94 95 96 96 100 100 100 100 94 95 96 96 81 82 83 83 Bab VIII | 12
NO 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2 6.3 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ KONDISI AWAL Satuan FORMULASI INDIKATOR KINERJA DAERAH 2021 2023 Indeks Katahanan Daerah Poin Tercapainya Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,34 0.34 Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran % Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran 86 % 𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱 𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑𝒑𝒑𝒓𝒓𝒎𝒎𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 x 100% 𝒌𝒌𝒑𝒑𝒌𝒌𝑱𝑱𝑱𝑱𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑 / 𝒑𝒑𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒑𝒑𝒊𝒊𝒎𝒎𝒓𝒓𝑱𝑱𝑱𝑱𝒌𝒌𝒅𝒅 𝒑𝒑𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝒚𝒚𝑱𝑱𝒑𝒑𝒚𝒚 𝒋𝒋𝒑𝒑𝒑𝒑𝒅𝒅𝒌𝒌 𝒓𝒓𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒓𝒓𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana 100 100 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝒑𝒑𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒓𝒓𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒅𝒅 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝒌𝒌𝒑𝒑𝒌𝒌𝑱𝑱𝑱𝑱𝒅𝒅 𝒓𝒓𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 𝑱𝑱𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝒑𝒑 𝑺𝑺𝒑𝒑𝑱𝑱𝑱𝑱𝒓𝒓𝑱𝑱𝑱𝑱 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝑱𝑱𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒋𝒋𝒑𝒑𝒑𝒑𝒅𝒅𝒌𝒌 % Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana % Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan 𝒓𝒓𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱 𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑𝒑𝒑𝒓𝒓𝒎𝒎𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝒋𝒋𝒑𝒑𝒑𝒑𝒅𝒅𝒌𝒌 𝒓𝒓𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒅𝒅 𝒑𝒑𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 / 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝒚𝒚𝑱𝑱𝒑𝒑𝒚𝒚 x 100% 𝒑𝒑𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒌𝒌𝒑𝒑𝒌𝒌𝑱𝑱𝑱𝑱𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒅𝒅 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝒌𝒌𝒑𝒑𝒌𝒌𝑱𝑱𝑱𝑱𝒅𝒅 𝑱𝑱𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 𝑺𝑺𝒑𝒑𝑱𝑱𝑱𝑱𝒓𝒓𝑱𝑱𝑱𝑱 𝒓𝒓𝑱𝑱𝒌𝒌𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒋𝒋𝒑𝒑𝒑𝒑𝒅𝒅𝒌𝒌 𝑱𝑱𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝒑𝒑 , / 100 100 Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana 'Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Poin 𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱 𝑷𝑷𝒑𝒑𝒓𝒓𝒑𝒑𝒅𝒅𝒓𝒓𝑱𝑱𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒌𝒌𝒑𝒑𝑱𝑱𝑱𝑱𝒓𝒓𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝒑𝒑 Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 𝒑𝒑𝒎𝒎𝒓𝒓𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒚𝒚𝑱𝑱𝒑𝒑𝒚𝒚 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒓𝒓𝑱𝑱𝑱𝑱𝒌𝒌𝒅𝒅𝑱𝑱 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒃𝒃𝑱𝑱𝒓𝒓𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒑𝒑𝒅𝒅𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱𝑱𝑱𝒌𝒌𝒅𝒅 𝒑𝒑𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒅𝒅𝒎𝒎𝑱𝑱𝒎𝒎𝒑𝒑𝒚𝒚 x 100% 𝒋𝒋𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱 𝒑𝒑𝑱𝑱𝒓𝒓𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒎𝒎𝒓𝒓𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒑𝒑𝒃𝒃𝑱𝑱𝒑𝒑𝑱𝑱 100 86 100 86 Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS % Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Data PPKS X 100 10 Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS % Jumlah PPKS yang mendapatkan Jaminan sosial/Jumlah Data DTKS X 100 78 Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana % Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial X 100 100 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 0.35 0.35 0.36 0.36 86 86,50 86,50 86,50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86 86,50 86,50 86,50 10.5 11 11.5 11.5 79 79.5 80 80 100 100 100 100 Bab VIII | 13
NO 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 7. 7.1 7.2 7.3 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH alam dan korban bencana sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial Persentase PSKS Aktif Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar perserta BPJS ketenagakerjaan) persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Satuan % % % % % % % % % % FORMULASI Jumlah PSKS yang diberdayakan/Jumlah Data PSKS X 100 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Daerah Asalnya/ Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan X 100 Jumlah Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Jumlah Target X 100 Jumlah PPKS yang Menerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Target X 100 Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial X 100 Jumlah PSKS aktif/Target X 100 Jumlah TMP yang Dikelola / Jumlah TMP X 100 jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan x 100 % jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di KONDISI AWAL 2021 100 100 100 100 100 100 53,75 3,61 0 2023 25 100 100 100 100 100 100 54,23 4,98 4 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 25 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 54,50 54,75 55,00 55,00 5,56 6,92 8,30 8,30 5 8 12 12 Bab VIII | 14
NO 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH daerah persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA) Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Persentase Capaian PUG SKPD/Lembaga/Organisasi yang Responsif Gender Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Cakupan Sistem Data Gender dan Anak Persentase Penanganan Kasus Anak Satuan % Poin Poin % Poin % Persen Persen Persen Persen Persen FORMULASI kabupaten/kota x 100% jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker yang terdaftar x 100 % Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS Penyelesaian Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak / Jumlah Pengaduan x 100 Realisasi Jumlah Skor dari indikator tingkatan Kota Layak Anak Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100 Jumlah SKPD/Lembaga/Organisasi yang responsif gender / Jumlah SKPD/lembaga/Organisasi x 100 Jumlah Keluarga yang dibina / Jumlah Keluarga Sasaran x 100 Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100 Jumlah Gender dan Anak yang didata/dibina / Jumlah Total Gender dan Anak yang ada x 100 Jumlah Kasus yang ditangani/jumlah kasus x 100 KONDISI AWAL 2021 24,96 91,74 59,51 100 756 100 20 100 100 100 100 2023 27 91,84 60,00 100 758 100 100 100 100 100 100 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 29 31 33 33 91,86 91,88 91,90 91,90 60,10 60,20 60,30 60,30 100 100 100 100 760 800 800 800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Bab VIII | 15
NO 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10. 10.1 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 12. 12.1 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani (%) Persentase pengawasan keamanan pangan Pertanahan Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah Lingkungan Hidup Indeks kualitas Air Indeks kualitas Udara Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Satuan poin unit % % % % % poin Poin % % % FORMULASI PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Jumlah infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun Persentase Angka Kecukupan Energi Persentase Angka Kecukupan Protein Jumlah kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani/Jumlah kelurahan rentan warga Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Total sampel pangan yang diawasi Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah IPj=[√(Ci/Lij)2 M + (Ci/Lij)2 A)]/2 IKU = 100 - [(50/0,9 x Ieu - 0,1)] Persentase capaian kinerja penanganan sampah Persentase capaian kinerja Pengurangan sampah Dokumen Pendaftaran penduduk + Dokumen pencatatan sipil/2 x 100% KONDISI AWAL 2021 91,3 0 110,6 124,9 10,3 100 100 65,75 83,45
92 2023 91,4 1 110,7 125 15 100 100 53,7 80,00 72 27 94 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 91,5 91,6 91,7 91,7 2 1 0 4 110,8 110,9 111 111 125,5 126 126,5 126,5 15 20 20 20 100 100 100 100 100 100 100 100 53,75 53,80 53,85 53,85 80,50 81,00 81,50 81,50 71 70 70 70 28 30 30 30 95 96 97 97 Bab VIII | 16
NO 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 13. 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 14. 14.1 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Persentase Pemanfaatan Data Kependud ukan Persentase Pelayanan Pendaftaran Kepen dudukan Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan Anggota BKB yang Ber KB Cakupan Anggota BKR yang Ber KB Cakupan Anggota BKL yang Ber KB Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan Persentase Kepersertaan KB MKJP Persentase Kepersertaan Un Meet Need Perhubungan Prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan Satuan % % % % % Persen Persen Persen Dokumen Persen Persen % FORMULASI Jumlah Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan/jumlah lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama x 100% Jumlah kepemilikan KTP + kepemilikan KIA + kepemilikan KK/3 x 100% Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian + kepemilikan Akte Perceraian dan Perkawinan + kepemilikan Akte lainnya/4 x 100% Jenis Sistem Informasi/Jumlah system informasi x 100% Data kependudukan dan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan/2*100% Jumlah Anggota BKB yang ber KB/Jumlah Anggota BKB x 100 Jumlah Anggota BKR yang ber KB/Jumlah Anggota BKR x 100 Jumlah Anggota BKL yang ber KB/Jumlah Anggota BKL x 100 Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan Realisasi pelayanan Kb MKJP/Target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM KB) x100 Unmeet need (ingin anak ditungu (iat)+ tidak ingin anak lagi (tial)/PUS x 100 Rata-rata prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan KONDISI AWAL 2021 100 96,1 99 100 100 82,03 76,11 74,47 1 336,15 14 66,09 2023 100 98 93 100 100 82,53 76,61 74,97 1 100 13,50 67,23 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 100 100 100 100 98,5 99 99,5 99,5 95 96 97 97 100 100 100 100 100 100 100 100 83,03 83,53 84,03 84,03 77,11 77,61 78,11 78,11 75,47 75,97 76,47 76,47 1 1 1 1 100 100 100 100 13,25 13,00 12,75 12,75 68,62 70,27 72,16 72,16 Bab VIII | 17
ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ NO INDIKATOR KINERJA DAERAH 14.2 Persentase Layanan Lalu Lintas Bekeselamatan 14.3 Persentase Angkutan Lalu Lintas Bekeselamatan 15. Komunikasi dan Informatika 15.1 Capaian Predikat Indeks SPBE 15.2 Capaian Predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik 15.3 Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 15.4 Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik 16. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 16.1 Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi) 16.2 Persentase usaha mikro yang bersertifikat 16.3 Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional 16.4 persentase koperasi aktif 16.5 Persentase Koperasi Sehat 16.6 Persentase SDM koperasi yang kompeten Satuan % % Poin % % % % % % % % % FORMULASI Jumlah realisasi ruas jalan berkeselamatan / ruas jalan kota Jumlah realisasi angkutan berkeselamatan/Jumlah angkutan yang di targetkan Capaian Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018 Capaian Keterbukaan Informasi Publik Bersasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang 15.3diselenggaraan oleh Komisi Informasi Jumlah Layanan SPBE yang dilakukan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan SPBE yang ada*100 Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria/indikator untuk kualifikasi predikat keterbukaan informasi dan kpomunikasi publik.. Penilaian : PPID 10%, SLIP 20%, Berkala 30%, Setiap Saat 20%, Serta Merta 20% Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK/ Jumlah Koperasi Aktif x 100% Jumlah usaha mikro yang bersertifikat/ jumlah total usaha mkro x 100% Jumlah koperasi yang diberi rekomendasi/ jumlah koperasi pemohon rekomendasi x 100% Jumlah Pertumbuhan koperasi aktif/ total Koperasi Aktif x 100% Jumlah KSP/USP sehat/Jumlah total KSP/USP x 100% Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi/Jumlah KONDISI AWAL 2021 58,93 76,82 2,68 80 60 N/A 63 2 100 1 2 25 2023 61,07 77,32 2,90 80 60 Informa tif (80%) 64 2 100 1 6 25 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 63,21 65,36 67,50 67,50 78,32 79,82 81,82 81,82 3,00 3,10 3,20 3,20 81 82 83 83 65 70 75 75 Informa tif (81%) Inform atif (82%) 'Informa tif (83%) 'Informatif (83%) 65 66 67 67 2 2 2 8 100 100 100 100 1 1 1 4 6 6 6 24 25 25 25 100 Bab VIII | 18
ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ NO INDIKATOR KINERJA DAERAH 16.7 Persentase koperasi aktif yang diberdayakan 16.8 Persentase pemberdayaan usaha mikro 16.9 Persentase Usaha Mikro yang dibina 17. Penanaman Modal 17.1 Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk 17.2 Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP 17.3 Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya 17.4 Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal 17.5 Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP 17.6 Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP 18. Kepemudaan dan Olahraga 18.1 Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi (%) 18.2 Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi (%) 18.3 Persentase OKP yang dibina 18.4 Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Satuan % % % Rp./Milyar % % % % % % % % % FORMULASI SDM koperasi yang dibina x 100% Jumlah koperasi aktif yang diberdayakan/Jumlah total koperasi aktif x 100% Jumlah usaha mikro yang diberdayakan / Jumlah usaha mikro x 100% Jumlah usaha mikro yang dibina / Jumlah usaha mikro x 100% Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100% Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100% Jumlah basis data potensi penanaman modal yg dikelola sesuai SOP/Jumlah total basis data potensi investasi x 100% Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/Jumlah total data perijinan x 100% Jumlah prestasi kepemudaan tingkat provinsi / jumlah OKP terdaftar x 100 Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi / jumlah cabor x 100 Jumlah OKP yang dibina / Jumlah OKP x 100 Perolehan medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga * KONDISI AWAL 2021 25 2 5 1.242 100 0 0,13 0 80 3,30 N/A 28,57 60,00 2023 25 2 5 1.304 100 20 1 25 100 2,20 34,15 29,67 34,15% Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 25 25 25 100 2 2 2 8 5 5 5 20 1.369 1.430 1.501 1.501 100 100 100 100 20 20 20 80 1 1 1 4 25 25 25 100 100 100 100 100 3,30 4,40 5,49 5,49 36,59 39,02 41,46 41,46 30,77 31,87 32,97 32,97 36,59 39,02 41,46 41,46 Bab VIII | 19
NO 19. 19.1 19.2 20. 20.1 20.2 21. 21.1 21.2 21.3 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Provinsi Statistik Persentase data dan informasi statistik sektoral Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persandian Capaian penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah Kebudayaan Presentase Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Persentase Pengembangan Kebudayaan Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional Satuan % % % % % % % FORMULASI 100 Jumlah realisasi kelompok data pada statistik sektoral terhadap jumlah kelompok data statistik sektoral. Berdasarkan Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD terdapat 3 Kelompok Data : Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar dan Non Dasar, Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan dan Kelompok Data Umum. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota*100 Realisasi Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah terhadap total Area Pengendalian Sistem Manajemen Keamanan Informasi Jumlah Nilai per Area Keamanan/Jumlah Area Keamanan*100 Jumlah OPK yang dilestarikan / Jumlah OPK x 100 OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100 Jumlah grup kesenian yang dibina / jumlah grup kesenian tercatat x 100 KONDISI AWAL 2021 100 100 40,00 41,00 57,97 57,97 20,23 2023 100 100 41,00 41,00 63,73 63,73 25 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 100 100 100 100 100 100 100 100 41,50 42,00 42,50 42,50 41,50 42,00 42,50 42,50 68,63 73,53 78,43 78,43 68,63 73,53 78,43 78,43 25 25 25 100 Bab VIII | 20
ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ NO INDIKATOR KINERJA DAERAH 21.4 Persentase sejarah lokal yang dilestarikan 21.5 Persentase cagar budaya yang dilestarikan 22. Perpustakaan 22.1 Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan 22.2 Persentase pembinaan perpustakaan 22.3 Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan 22.4 Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan 23. Kearsipan 23.1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 23.2 Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal Satuan % % % % % % Nilai Nilai FORMULASI Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/jumlah target x 100% Cagar budaya yang dipelihara / jumlah cagar budaya terdaftar x 100 Jumlah penambahan pengunjung pada tahun berkenaan / Jumlah pengunjung tahun lalu X 100% Jumlah perpustakaan yang dibina /Jumlah Perpustakaan yang yang seharusnya dibina X 100% Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan Jumlah Calon Naskah Kuno dan koleksi etnis nusantara yang dilestarikan /Jumlah keseluruhan naskah kuno dan koleksi etnis nusantara yang direncanakan pada akhir periode renstra X 100% Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah, dengan kategori: a. > 90 - 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 - 90 = A (Memuaskan) c. > 70 - 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 - 70 = B (Baik) e. > 50 - 60 = CC (Cukup) f. > 30 - 50 = C (Kurang) g. 0 - 30 = D (Sangat Kurang) Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal, dengan kategori: KONDISI AWAL 2021 50,00 35,38 N/A 5,53 N/A N/A 51,58 23,96 2023 25 46,15 0,3 4,42 38 23,81 52,43 44,80 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 25 25 25 100 53,85 61,54 69,23 46,15 0,3 0,3 0,3 1,2 4,42 4,42 4,42 17,68 39 40 41 41 26,19 23,81 26,19 100 53,26 54,06 55,31 55,31 56,39 66,54 69,96 69,96 Bab VIII | 21
ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ NO INDIKATOR KINERJA DAERAH 23.3 Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup 23.4 Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan 1.1 Produksi Perikanan Budidaya 1.2 Produksi produk hasil olahan perikanan 1.3 Angka Konsumsi Ikan 2 Pariwisata 2.1 Jumlah kunjungan wisatawan 2.2 Persenatase peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata Satuan % % Ton Ton Kg/Kapita/ Tahun Orang % FORMULASI a. > 90 - 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 - 90 = A (Memuaskan) c. > 70 - 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 - 70 = B (Baik) e. > 50 - 60 = CC (Cukup) f. > 30 - 50 = C (Kurang) g. 0 - 30 = D (Sangat Kurang) Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan minimal Kategori Cukup /Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan X 100% Total Nilai Perolehan pada Laporan Pengawasan Eksternal /Jumlah komponen pada aspek penilaian X 100% Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi produk hasil olahan perikanan Jumlah Ikan yang Dikonsumsi dibagi jumlah pendudukn Jumlah occupancy hotel Objek pariwisata dipelihara/objek pariwisata terdaftar di RIPDA x 100% KONDISI AWAL 2021 63,89 21,45 9.990,39 312,78 22,95 483.569 55,10 2023 77,78 37,48 10.000 300 22,25 443.505 59,18 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 86,11 91,67 100 100 47,24 55,98 60 60 10.100 10.200 10.300 10.300 310 320 330 330 22,5 22,75 23 23 542.62 5 641.74 6 740.866 2.368.741 61,22 63,27 65,31 65,31 Bab VIII | 22
NO 2.3 3 3.1 3.2 3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 4. 4.1 4.2 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif Pertanian Produksi pertanian dan perikanan Persentase peningkatan populasi ternak Produksi Tanaman Pangan Produksi Hortikultura dan Perkebunan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produksi Hasil Peternakan Persentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian Persentase peningkatan kelas kelompok tani Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan Perdagangan Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor Satuan % Ton % Ton Ton Kw/Ha Ton % % % izin % % FORMULASI Jumlah usaha pariwsata dan sub sektor ekonomi kreatif yang dibina/jumlah Jumlah usaha pariwsata dan sub sektor ekonomi kreatif Jumlah produksi pertanian dan perikanan Jumlah populasi ternak tahun n - Jumlah populasi ternak tahun n-1/jumlah populasi ternak n-1 x 100 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Jumlah Produksi Hortikultura dan Perkebunan Produksi padi/luas panen hektar Jumlah Produksi Hasil Peternakan jumlah kejadian/kasus yang ditangani dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi Jumlah area yang dapat ditanggulangi (Ha) dibagi Luas Area Terkena Bencana Jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi jumlah kelompok tyani x 100 Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan (PDRB sector perdagangan n - PDRB sector perdagangan n-1)/ PDRB sector Perdagangan n-1 x 100 % (Nilai eskpor tahun n - nilai ekpor tahun n-1)/ nilai ekpor tahun n-1 x 100 % KONDISI AWAL 2021 46,15 70.000 1,59 85.384 5.834 62,9 10.347 100 73,56 4,35 0 2,97 2 2023 53,33 75.000 1 85.500 5.900 62,9 10.350 100 75 4,5 3 4,59 2 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 56,67 60,00 63,33 63,33 80.000 85.000 85.000 85.000 1 1 1 1 86.000 86.500 87.000 87.000 6.000 6.100 6.200 6.200 63 63 63 63 10.400 10.450 10.500 10.500 100 100 100 100 75 75 75 75 5 5 5 5 3 3 3 12 5,86 6,53 7,28 7,28 2 2 2 2 Bab VIII | 23
ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ NO INDIKATOR KINERJA DAERAH 4.3 Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan 4.4 Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik 4.5 Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil 4.6 Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya 4.7 Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor 4.8 Persentase alat UTTP yang bertera sah 5. Perindustrian 5.1 Persentase pertumbuhan industri 5.2 Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri 5.3 Persentase pengendalian Izin Usaha Industri 5.4 Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan 1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 1.1 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota 1.2 Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Berkategori sangat Baik Satuan % % % % % % % % % % Nilai Kategori FORMULASI Jumlah perusahaan yang difasilitasi/Jumlah total perusahaan pemohon x 100% Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik / Jumlah total pasar rakyat x 100% Jumlah bapokting yang harganya stabil/Jumlah total bapokting x 100% Jumlah peningkatan pelaku usaha produk unggulan yang mengikuti even/Jumlah IKM leseluruhan x 100% Jumlah pelaku usaha yg berorientasi ekspor/Jumlah total pelaku usaha x 100% Jumlah alat UTTP yang bertera sah/ Jumlah total alat UTTP x 100% Jumlah pertumbuhan industri/ total industri x 100% Jumlah realisasi sasaran RPIK/Jumlah total sasaran dalam RPIK x 100% Jumlah Izin Usaha Industri yang dipantau dan diawasi/ jumlah total Izin Usaha Industri yang diterbitkan x 100% Jumlah IKM yang Terdaftar/ jumlah total IKM x 100% Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota (Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah berkategori sangat baik/ Jumlah Perangkat Daerah) X 100% KONDISI AWAL 2021 100 70 40 10 1 80 2 5 100 5 10,69 38,89 2023 100 70 40 10 1 80 4 5 100 5 11,00 40,00 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 100 100 100 100 80 90 100 100 40 40 40 40 10 10 10 40 1 1 1 4 80 80 80 80 4 4 4 16 5 5 5 20 100 100 100 100 5 5 5 20 11,25 11,50 11,75 11,76 45,00 50,00 55,00 55,00 Bab VIII | 24
NO 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2 1 1.1 1.2 1.3 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Meningkat Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang-undangan Indek Tata Kelola Barang dan Jasa Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah Indek Kematangan UKPBJ Persentase hasil pelaksanan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP Nilai Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP Persentase capaian Indikator Kinerja Satuan Kategori % % % % % % % % % Poin Poin % FORMULASI Nilai LPPD dari Kemendagri (Jumlah Produk Hukum yang Direvisi / Jumlah Produk Hukum yang harus direvisi) 100% Hasil Evaluasi dari LKPP Capaian IKK Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkat X 100% Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik/ Jumlah Kecamatan dan Kelurahan x 100% Produk Hukum Daerah yang Diundangkan/ Jumlah Target x 100% "Capaian IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Meningkat X 100% Seluruh Jumlah IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan" Perbandingan Target Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Fsik dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Dihitung oleh LKPP Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD/Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100% Jumlah variable pada komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya Jumlah variable pada komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya Jumlah indicator kinerja daerah berpredikat minimal KONDISI AWAL 2021 Sangat Tinggi 100 100 100 100 100 100 100 25,17 17,58 N/A 2023 Sangat Tinggi 100 40 100 100 100 100 100 3 100 25,20 - 25,30 17,65 - 17, 85 80 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 100 100 100 100 50 60 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 5 5 5 100 100 100 100 25,30 - 25, 40 25,40 - 25,50 25,50 - 25,60 25,50 - 25,60 17,85 - 18,00 18,00 - 18,15 18,15 - 18, 30 18,15 - 18, 30 83 86 90 90 Bab VIII | 25
NO 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Utama Daerah berpredikat minimal baik Keuangan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar Persentase peningkatan pajak daerah Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah Capaian Pajak Daerah Capaian PAD bukan pajak daerah Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Indeks Merit Sistem Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi Persentase capaian pelayanan kepegawaian Satuan OPini % % % % % % Poin % % FORMULASI baik/jumlah indicator kinerja daerah x 100% Opini BPK atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Target x 100% Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar/standar x 100% Capaian pajak tahun berkenaan /capaian pajak tahun lalu (n-1) x 100% Capaian PAD tahun berkenaan /capaian PAD tahun lalu (n-1) x 100% Capaian Pajak Daerah/target x100% Capaian PAD bukan Pajak Daerah/target x100% Indeks Merit Sistem ASN yang diangkat sesuai dengan formasi/Jumlah ASN x 100% capaian pelayanan kepegawaian/jumlah layanan kepegawaian x 100% KONDISI AWAL 2021 WTP 100 100 14,06 59,35 100 100 120,5/ Buruk 100 100 2023 WTP 100 100 2,31 1,24 100 100 175/ Kurang 100 100 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD WTP WTP WTP WTP 100 100 100 100 100 100 100 100 7,82 13,32 18,83 18,83 1,06 0,85 0,67 0,67 100 100 100 100 100 100 100 225/ Kurang 250/ Baik 275/ Baik 275/ Baik 100 100 100 100 100 100 100 100 Bab VIII | 26
NO 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Penelitian dan Pengembangan Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA) Unsur Pengawasan Pemerintahan Tingkat capaian kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP Kota Pemenuhan Elemen Praktek Profesional Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan Unsur Kewilayahan Tingkat Kinerja Kecamatan Persentase Penangangan Gangguan Satuan % % % % Buah Level Level Level Level Level Level Kategori % FORMULASI PNS yang terpetakan kompetensinya/jumlah PNS x 100% penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi/Jumlah ASN x 100% Hasil kajian yang direkomendasikan/jumlah kajian yang dihasilkan dalam periode 1 tahun berjalan x 100% Jumlah inovasi daerah yang terlaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA) capaian kapabilitas APIP dikeluarkan oleh BPKP Tingkat Maturitas SPIP dikeluarkan oleh BPKP Pemenuhan Elemen Praktek Profesional dikeluarkan oleh BPKP Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi dikeluarkan oleh BPKP Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola dikeluarkan oleh BPKP Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan dikeluarkan oleh BPKP Tingkat Kinerja Kecamatan hasil penilaian Setda Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang KONDISI AWAL 2021 7 100 80 9 Level 3 Level 3 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Baik 100 2023 12 100 17 85 10 Level 3 Level 3 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Baik 100 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 18 25 35 35 100 100 100 100 18 19 20 20 90 95 100 100 11 12 13 13 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 2 level 3 level 3 level 3 Level 2 level 3 level 3 level 3 Level 2 level 3 level 3 level 3 Level 2 level 3 level 3 level 3 Baik Baik Baik Baik 100 100 100 100 Bab VIII | 27
NO 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH Keamanan dan Ketertiban UmumLingkungan Persentase Kelurahan dengan kategori "Cepat Berkembang" Persentase penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan Publik Persentase pemerintahan umum penyelenggaraan urusan Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penyelesaian potensi konflik sosial Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Persentase ormas yang aktif Persentase capaian pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Persentase penanganan konflik sosial Persentase parpol yang dibina Persentase ormas yang dibina Satuan % % % % % % % % % % % % % FORMULASI ditangani/jumlah gangguan x 100% Jumlah kelurahan kategori "Cepat berkembang"/ jumlah kelurahan x 100% Capaian penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan Publik Capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Capaian pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah potensi konflik social yang diselesaikan/jumlah potensi konflik x 100% Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dikeluarkan oleh KPU Jumlah ormas aktif/jumlah ormas x 100% Jumlah peserta yang dibina/target x 100% Jumlah peserta yang dibina/target x 100% Jumlah potensi konflik social yang ditangani/jumlah potensi konflik x 100% Jumlah parpol yang dibina/jumlah parpol x 100% Jumlah ormas yang dibina/jumlah parpol x 100% KONDISI AWAL 2021 100 100 100 100 100 100
64 100
100 63
100 71
2023 100
65 100 100 64 100 71 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA 2024 2025 2026 Periode Akhir RPD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86,50
66 67
68 68
65 66
67 67
71 71
71 71
Bab VIII | 28
NO. 1 1 2 URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM 3 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 4 Indeks pencapaian SPM Bidang Pendidikan Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana SD Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana SMP Persentase capaian prestasi siswa, kualitas pendidik dan sarana prasarana PAUD Indeks pencapaian SPM Bidang Kesehatan Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Sesuai Standar KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N) 5 Jumlah Jumlah Tabel 8.4. Rencana Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN- 2023 TAHUN- 2024 TAHUN- 2025 K 6 Rp K 7 Rp K 8 Rp Tuntas Pratama (72) Tuntas Pratama (75) Tuntas Pratama (77) 1.145.425.000 1.145.425.000 1.145.425.000 482.707.000 482.707.000 482.707.000 371.868.000 371.868.000 371.868.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Tuntas Pratama (75) Tuntas Madya (80) Tuntas Madya (85) 2.421.431.000 2.421.431.000 2.421.431.000 2.421.431.000 2.421.431.000 2.421.431.000 Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TAHUN- 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB K Rp 9 K Rp 10 11 Tuntas Pratama (79) Tuntas Pratama (79) Dinas Pendidikan 1.145.425.000 4.581.700.000 482.707.000 1.930.828.000 371.868.000 1.487.472.000 2.000.000.000 8.000.000.000 Tuntas Utama (90) Tuntas Utama (90) Dinas Kesehatan 9.685.724.000 2.421.431.000 2.421.431.000 9.685.724.000 Bab VIII | 29
NO. 1 3 4 5 URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Program Pengelolaan Umum Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan PROGRAM Rakyat PENGEMBANGAN PERUMAHAN Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Indeks pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Persentase KK/RT berakses layanan air minum Persentase KK yang berakses SPALD Indeks pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Persentase rumah korban bencana yang ditangani Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani Indeks pencapaian SPM Sub BidangTrantibum Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan Indeks pencapaian SPM Sub Bidang Penanggulangan Bencana KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N) 4 Jumlah Jumlah TAHUN- 2023 K 5 Rp Tuntas Utama (91,07) 3.550.000.000 10.445.000.000 13.995.000.000 Tuntas Paripurna (100 ) 880.000.000 880.000.000 Tuntas Paripurna (100 ) 327.900.000 Tuntas Utama (91) TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN- 2024 TAHUN- 2025 K 6 Rp K 7 Rp Tuntas Utama (94,74) Tuntas Utama (97,57) 5.975.000.000 8.700.000.000 9.170.000.000 15.145.000.000 8.920.000.000 17.620.000.000 Tuntas Paripurna (100 ) Tuntas Paripurna (100 ) 1.080.000.000 1.080.000.000 1.080.000.000 1.080.000.000 Tuntas Paripurna (100 ) Tuntas Paripurna (100 ) 327.900.000 327.900.000 Tuntas Utama (92) Tuntas Utama (93) Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 K TAHUN- 2026 8 Rp KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD K 9 Rp 10 UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 11 Tuntas Paripurna (100 ) Tuntas Paripurna (100 ) Dinas PUPR 27.325.000.000 9.100.000.000 37.505.000.000 8.970.000.000 18.070.000.000 64.830.000.000 Tuntas Paripurna (100 ) Tuntas Paripurna (100 ) Dinas Perawaskin 3.880.000.000 6.920.000.000
3.880.000.000 6.920.000.000 Tuntas Paripurna (100 ) Tuntas Paripurna (100 ) Satpol PP 327.900.000 Tuntas Utama (94) 1.311.600.000 Tuntas Utama (94) Bab VIII | 30
NO. 1 6 URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM 2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Urusan pemerintahan bidang Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N) 4 K TAHUN- 2023 6 Rp K TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN- 2024 TAHUN- 2025 7 Rp K 8 Rp Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana Indeks pencapaian SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran 2.240.742.200 1.915.000.000 1.954.000.000 Tuntas Madya (87) Tuntas Madya (88) Tuntas Madya (89) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) 620.000.000 540.000.000 788.000.000 Tuntas Utama (90) Tuntas Utama (90) Tuntas Utama (92) Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3.550.000.000 100% 4.050.000.000 100% 4.360.000.000 Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial 275.000.000 100% 275.000.000 100% 275.000.000 Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 TAHUN- 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB K 9 Rp K Rp 11 10 2.125.000.000 BPBD 8.234.742.200 Tuntas Utama (90) Tuntas Utama (90) 2.725.000.000 BPBD 4.673.000.000 Tuntas Utama (94) Tuntas Utama (94) Dinas Sosial 100% 4.360.000.000 100% 16.320.000.000 100% 425.000.000 100% 1.250.000.000 Bab VIII | 31
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 BAB IX PENUTUP Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-3026. RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mengacu kepada RPJPD Kota Tasikmalaya dan RTRW Kota Tasikmalaya, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional. Dengan adanya dokumen RPD ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. 2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah/kota. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah/kota sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing 3. RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang- undangan. RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJMD) Kota Tasikmalaya setelah adanya Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024. Bab IX | 1
Rencana Pembangunan Oaerah l Kota Tasi>analaya Tahun 2023- 2026 Scmoga RPD in.i, dapat menjadi pedoman bagi pembangunan Kot.a. Tasikrnalaya sehingga pembangunan dapat lebih tcrarah dan tepat sasaran untulc mewujudkan ke~jahteraan ma~yarakat KotQ. Tasikmahlya. Bab IX I 2