熟 LAPORAN KILIAⅡ KERJA LAPANGAN PERAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN TERⅡADAP KINERJA B劇 StrMATERA UTARA C)leh: DIAN ⅡADANA PI" rRA LUBIS 178510017 PROGRAM STUDI LMU PEMERINTAⅡAN FAKI"LTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2020 UNIVERSITAS MEDAN AREA
LAPORAN KILIAⅡ KERJA LAPANGAN PERAN KOMISIA DPRD S■"MATERA UTARA DALAM PENGAWASAN TERⅡ ADAP KENERJA BNNP SIIMATERA UTARA Oleh: DIAN ⅡADANA PUTRA LltrBIS 178510017 PROGRAM STUDI LMU PEttRINTAⅡAN FAKULTASILMIISOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ⅣIEDAN AREA pIEDAN 2020
LEPlBAR PENGESAHAN Judul laporan KKL "Peran Komisi A DPRD Sumatera Utara Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja BNNP Sumatera Utara". Nama Dian Hadana Putra Lubrs Npm 178510017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Medan, 13 Agustus 2020 Mengetahui: Dosen Pembimbing Laporan (Yurial Arief Lubis, S.Sos, M IP) Mengesahkan: Ketua Prodi ilmu Pemerintahan (Evy Yunita Kurniaty S.Sos,M.lP) I
KATA PENGANTAR Dengan Mengucapkan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Rahrnat Dan KaruniaNya Yang Telah Memberikan Nikmat Dan HidayahNya, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Praktek Kuliah Kerja Lapangan Dan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Ini Tepat Pada waktunya. Adapun Judtrl Dari Laporan Kuliah Kerla Lapangan Ini yaitu "Peran Komisi A DPRD Sumatera utara Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja BNNP Sumatera Utara". Laporan Kuliah Ker.1a Lapangan Ini Berisikan Pengalaman Dan Kegiatan Penulis Di Kantor DPRD Sumatera Utara Sesuai Dengan Program Studi ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area. Laporan Ini Dapat Disusun Berdasarkan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Yang Dilakukan penulis pada Tanggal Pelaksanaan Nya Dirnulai Tanggal 13 Juli Sampai Dengan l2 Agustus 2o2o Di Kantor DPRD Sumatera Utara Yang Beralamat Di Jalan Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sumatera Utara. Dalam Menulis Laporan Kuliah Kerla Lapangan Ini Penulis Telah Banyak Menerima Bantuan, Bimbingan Serta Arahan Dari Berbagai pihak, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung. Maka Dalam Kesempatan Ini penulis Mengucapkan Terimakasih Yang Sebesar-Besarnya Kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area. 2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA , Selaku Dekan Fakultas Imu Sosiar Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. 3. ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.Ap, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. 4. Bapak Yurial Arief Lubis,S.Sos,M.Ip, Selaku wakil Dekan Bidang Kernahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan tlmu Politik Universitas Medan Area Sekaligus Dosen Pembirnbing Praktek Kuliah Kerja Lapangan.
5. Ibu Evy Yunita Kurniaty S.Sos,M.IP , Selaku Ketua Prograrn Studi llmu Pemerintahan Universitas Medan Area. Bapak/Ibu Dosen Dan Para Staff Pegawai Universitas Medan Area. 7. Bapak Hendro Susanto Selaku Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara 8. BapalClbu Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara dan Seluruh Staf Komisi A DPRD Sumatera Utara Yang Telah Membantu Dalam Penyediaan Data Yang Dibutuhkan Oleh Penulis Dalam Menyelesaikan Laporan Praktek Kuliah Ker,1a Lapangan. 9. Ayah, Ibu Dan Keluarga Tercinta Dengan Penuh Kasih Sayang Serta Kesabaran Dalam Memenuhr Segala Kebutuhan Baik Moril Maupun Materil, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Prakek Kuliah Kerla Lapangan. 10. Teman-Teman Satu Angkatan Ilmu Pernerintahan Starnbuk 2017 Sebagai Tempat Berbagi Ilmu Dan Pengalaman Dalam Menyelesaikan Laporan Praktek Kuliah Kerja Lapangan. 11. Teman-Teman Satu Kelompok Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Riski Ramadhan Rambe,Ribowo Fandhi Susilo,Try Mayasari,Ulfa Maharani Nst. Yang Berperan Aktif Dalam Penyelesaian Laporan Praktek Klliah Kerja Lapangan. 12. Dan Berbagai Pihak yang Tidak dapat Penulis sebutkan Satu Persatu yang Berjasa Dalam Penyelesaian Laporan Praktek Kuliah Ker.ja Lapangan. Semoga Allah SWT Membalas Semua Kebaikan yang Telah Diberikan Kepada Penulis. Penulis Menyadari Sepenuhnya Bahrva Penulisan Laporan Praktek Kulih Kerja Lapangan Ini Masih Banyak rerdapat Kekurangan. Untuk Itu Dengan Kerendahan Hati Dan Tangan Terbuka Penulis Menerima Kritikan, Saran Dan Arahan Yang Sifatnya Mernbangun Dari Sernua Pihak Untuk Menyernpurnakan Laporan Ini Dan Tidak Berlebihan Kiranya Penulis Berharap Semoga Laporan Ini Dapat Memberikan Mant-aat Bagi Semua Pihak. iV
V Medan,13 Agustus 2020 Penulis Dian Hadana Putra Lubis
DAFTAR ISI LEPIBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR.... ... . DAFTAR ISI.... ... " DAFTAR TABEL.... ... ・... ・... ・... ・... ・... .... ・ DAFTAIR GA卜 IBAR.... ... BABI PENDAⅡ ULUAN.... ... " A.Latar Belakang¨ .." ¨"¨¨"""・・●"●● ●●●●●・・・・・・・¨"・・¨・¨¨"●●" B.Tujuan Kuliah Keria Lapangan.... ... C.Profll DPRD Sumatera Utara..... .... .... ... ・... ・... ・... ・... ・ ●● "● "● BAB Ⅱ TINJAUAN PUSTAKA BAB IIIPIETODOLOGIPELAKSANAAN KKL A. Tempat dan \Yaktu KKL Bo Ⅳletodologi Pelaksanaan X3(L.¨ ...・ ¨¨・・●●●●¨ ●●●●●"¨●●¨● C.Kegiatan Selama KKL.... ... "● BAB IV HASIIDAN PEIIBAⅡ ASAN.... ... A. Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Utara.""" B.Kinetta BNNP Sumatera Utara.... ... ・・ C. Peran Komisi A DPRD Smatera Utara.... ... . BAB V PENUTUP.... ... A. :К bsilnpulall."..¨ "¨ ¨●●●●●●●●●●"""● ●●● "● """" """● ●¨"" "● ●● VI ".. Vl Vl] lX X . Xl . Xl XV XV XVI XVll XIX X .・X X ・ ・X X X XXlll XXlll XXlll XXlV XXVl XXVl
B. Saran DAFTAR PUSTAKA.... ... ・ LAⅣIPIRAN Balasan surat Penilaian KKI V‖ XXVl XXIX XXX
Tabel l: Tabe1 2 3 Tabe1 3: DAFTAR TABEL V‖ 1 Halaman
Gambar 1 :
Gambar 2 :
Gambar 3 :
Gambar 4 :
DAFTAR GAPIIBAR lX
Ilalaman
BABI PENDAIIULUAN 1.1 Latar Belakang Kuliah Kerla Lapangan ( KKL ) Adalah Suatu Bentuk Kegiatan Yang Memberikan Pengalaman Belajar Kepada Mahasisw'a Untuk Hidup Di Tengah- Tengah Masyarakat Yang Mungkin Ditemukan Dikampus, Sekaligus Sebagai Proses Pembelajaran Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Sedang Membangun Dan Mengetahui Keberhasilan Dan Permasalahan Yang Di Hadapi. KKL Dilaksanakan Oleh Perguruan Tinggi Dalam Upaya Meningkatkan Misi Dan Bobot Pendidikan Bagi Mahasiswa Dan Untuk Mendapat Nilai Tambah Yang Lebih Besar Pada Pendidikan Tinggi. Kuliah Kerja Lapangan Ditujukan Dengan Maksud Meningkatkan Relevansi Pendidikan Tinggi Dengan Perkembangan Dan Kebutuhan Masyarakat Akan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Dengan Di Dasari Dengan Iman Dan Taqwa (IMTAK) Guna Melaksanakan Pembangunan Dengan Tumbuh Dan Berkembang Pesat Dewasa Ini. Bagi Mahasisrva, Kegiatan KKL Harus Dirasakan Sebagai Pengalaman Belajar Yang Baru Yang Tidak Di Peroleh Di Dalam Kampus, Sehingga Selesainya KKL Mahasisrva Akan Memiliki Wawasan Guna Bekal Hidup Dan Bersosialisasi Di Tengah Masyarakat Pada Saat Melaksanakan Pengabdian Kepada Bangsa Dan Negara Di Kemudian Hari. Adapun Lokasi Praktek Kuliah Kerla Lapangan Penulis Adalah Di Kantor DPRD Sumatera Utara. Kantor Tersebut Menjadi Ketertarikan Penulis Untuk Menjadikan Tempat Praktek Kuliah Kerja Lapangan Dengan Berbagai Hal Yang Salah Satu Diantaranya Adalah Adanya Sinkronisasi Antara Jurusan Atau Prograrn Studi Penulis Dengan Kantor Tersebut. Hal Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Kantor DPRD Sumatera Utara Tersebut Mempunyai Salah Satu Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Sangat Menjurus Bagi Penulis Untuk Dijadikan Tempat Praktek Kuliah Kerja Lapangan Yaitu lvlelaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
DPRD Sumatera Utara Mempunyai Salah Satu Tugas Dan Fungsinya Yaitu Melakukan Pengawasan Terhadap Mitra Ke4a Salah Satu Mitra kerjanya Tersebut Adalah BNNP Sumatera Utara. Dewasa Ini Kita Ketahui Bahwa Angka Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Utara Merupakan yang Tertinggi di Indonesia. Oleh Karena ltu, Berdasarkan Latar Belakang Diatas Penulis Megambil Judul "Peran Komisi A DPRD Sumatera Utara Dalam Pengawasan Kinerja BNNP Sumatera Utara". 1.2 Tujuan Kuliah Kerja Lapangan Adapun Tujuan dari kuliah Kerla lapangan adalah : 1. Mengasah kemampuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai proses, yang tentuny'a sesuai dengan pengalaman penulis dalam sebuah instansi. 2. Untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat civitas akadernik dan mencari informasi yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan \,&ng kelak dapat dijadikan bahan acuan atau bacaan dimasa yang akan datang. 3. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan peraturan-peraturan serta tugas dari DPRD Sumatera Utara. 1.3 Profil dan Sejarah Singkat DPRD Sumatera Utara Daerah Provinsi Suunatra Utara (disingkat DPRD Sumatra Utara atau DPRD Sumut) adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Surnatra Utara, lndonesia. Dervan Perr,vakilan Rakyat DPRD Sumut beranggotakan 100 orang yang dipilih rnelalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Berdasarkan Pasal 110 Undans-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun l{-)1-l tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdin dari: ‥ UNIVERSITAS MEDAN AREA Xl
1. Pimpinan 2. Badan Musyawarah (Bamus) 3. Komisi 4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) 5. Badan Anggaran (Banggar) 6. Badan Kehormatan (BK) 7. Alat Kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna) Sejarah Singkat DPRD Sumatera fitara Propinsi Sumatera Utara pertama kalinr.a drbentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang Undang No. l0 Tahun 1948. daerah ini rneliputi Keresrdenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara. Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. l9 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara. Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan indonesia ( PPKI ) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur angsur dibentuk Kornite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur rnelalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2 i MGS yang isinya sesuai dengan Undang - Undang No 1 Tahun 1945. Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu rnenjadi kota otonom. Dearah - daerah tersebut memiliki Dewan Penvakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri. DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif,, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas rnenjalankan pernerintahan sehari - hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk. Dalanr sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub propinsi, yaitu : Sub Propinsi Surnatera Utara yang rneliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Sub Propinsi Sumatera Tengah rneliputi Keresidenan Srrmatera Barat, .lambi dan Riau. X‖ '
. Sub Propinsi Sumatera Selatan rneliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Larnpung dan Palembang. Tiap sub propinsr dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya.Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuat dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pernerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat. Pernbentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pernerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahrva Propinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dervan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif. Pernerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pernerintah Pusat dan berada dr bawah Menteri-Menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan dasrah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yanh ditunjuk sebagai daerah otonom. Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing- masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 propinsi. Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/ 1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, yaitu : 1. Propinsi Sumatera Utara 2. Propinsi Sumatera Tengah 3. Propinsi sumatera Selatan Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan. ,vang anggota - anggotanya berasal dari masing - masing sub propinsi terdahulu. Dengan Undang - Undang No 24 I 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. Sebagai Pelaksanaan Undang * Undang No. 10 I 1974 dan Undang Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah rnenjadi Peraturan Pemerintah No 42 I 1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas - tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasa ‥ ・ , , , , ' UNIVERSITAS MEDAN AREA X‖ :
BAB Ⅱ TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Defenisi Peran Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain. komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rurnusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalarn keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa mernberi anjuran, memberi penrlaian, memberi sangsi dan lain-lain. Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran- peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta drstribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda tnerumuskan, mengorganisasikan, dan memberi irnbalan (rervard) terhadap aktivitas - aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Sedangkan rnenurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: 1. Peranan meliputi nonna-noflna yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalarn masyarakat.Peranan dalarn arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan berrnasyarakat. XiV
2. 3. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Merton dalam Raho (2007 . 67) mengatakan bahwa "peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu". Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role- set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan- hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena mendudukt status- status sosial khusus. Peran yang dimaksud dalarn penelitian ini adalah perilaku seseorans sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disirnpulkan bah*'a peran adalah suatu aspek yang dinarnis berupa tindakan atau perilaku yang drlaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial. l5 Adapun faktor-faktor penyesuaian peran ) ang mempengaruhi dalarn menyesuaikan diri dengan peran yang harus drlakukan, yaitu: a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran. b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan. c. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diernban. d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidak sesuaian perilaku peran. t. Proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah 2.2 Defenisi Pengawasan Menurut George R. Terry dalam buku Asas-asas Manajemen ( 1999:1 10) "Pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa vang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana'-'. Menurut Drs. Zulkifli Amsyah, MLS dalam buku Manajemen Sistem Informasi (2005:65) "Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan perneriksaan untuk menetukan apakah pelaksanaannya sudah dikerlakan sesuai dengan perencanaan, sudah se-iauh mana kerrajuan yang XV
dicapai dan perencanaan yang belurn mencapai kernajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan sesuai rencana". Menurut Earl P. Strong dalam buku Dasar-dasar Manajemen (2009:189) "Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai factor dalam suatu perubahan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalarn rencana". Menurut Sondang P. Siagian (1992:175) "Pengaw-asan yaitu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan". Menurut Maman Ukas dalam buku Manajemen (2006.343) Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tujuan yang diinginkan 2.3 Defenisi Kinerja Menurut Robbins (2003) bahwa kinerja pegawai adalah sebagai sebalai lungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Dalam studi manajelnen kinerja pekerja atau pegarvai ada hal yang memerlukan pertirnban_rran _vang penting sebab kinerja individual seorang pegawai dalam organisasi merupakan bagian dari kinerja organisasi, dan dapat menentukan kiner.la dari organisasi tersebut. Berhasil tidaknya kinerja pegawai yang telah dicapai organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat kineqa dari pegarvai secara individu maupun kelompok. Kinerja (Performance) merupakan perilaku organisasional yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau penyarnpaian jasa. Kinerja seringkali difikirkan sebagai pencapaian tugas, dimana istilah tugas sendiri berasal dari pemikiran aktivitas vang dibutuhkan oleh pekerja (Gibson,1997) xvi
Yukl (1998) memakai istilah proficiency yang mengandung artr yang lebih luas. Kinerja mencakup segi usaha, loyalitas, potensi, kepernirnpinan, dan moral kerja. Profisiensi dilihat dari tiga segi, yaitu: perilaku-perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam bekerja, hasil nyata atau outcomes yang dicapai pekerja, dan penilaian-penilaian pada t-aktor-t-aktor seperti motivasi, komitmen, inisiatif, potensi kepemimpinan dan moral ker.1a. XVil
BAB fII METODOLOGI PELAKSANAAN KKL 3.1 Tempat dan Waktu KKL a. 'fempat KKL Adapun lokasi Kuliah Kerja Lapangan Penulis adalah di Kantor DPRD Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kecamatan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. b Waktu KKL Kegiatan KKL dimulai dari tanggal 13 Juli 2020 sarnpai dengan tanggal 12 Aguatus 2020. 3.2 Metodologi Pelaksanaan KKL Dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini metode pelaksanaan yang diambil yaitu metode studi kasus. Dimana menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik yang dilakukan untuk lnengumpulkan data dan mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diambi adalah sebagai berikut: a. Observ'asi observasi langsung dalam penelitian ini merupakan pengamatan langsung yang dilakukan di Kantor DPRD Sumatera Utara. observasi dilakukan untuk rnendapatkan data mengenai kegiatan vang dilakukan pada waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadr, mendengarkan, bertanya, rnernpelajari kegiatan yang dilakukan dengan kasus yang dibahas. b. Dokumentasi Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat XV‖ I
dari pencatatan sumber-sumber infonnasi khusus dari karangarVtulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Informasi-informasi yang digunakan berasal dari berbagai surnber, baik yang dihasilkan sendiri, maupun dari sumber lainnya. 3.3 Kegiatan selama KKL No Hari/Tanggal Kegitan Harian 1 Senin, 13 Juli 2020 Perkenalan dan pembagian tempat KKL つ ん Selasa, 14 Juli 2020 Men,uarsip Nota perjalanan dinas,kun;ungan kerja Anggota Komisi A DPRDSU 3 Rabu, 15 Juli 2020 Mengarsip surat masuk Kornisi A DPRDSU (lembar disposisi Komisi A DPRDSU) 4 Kamis, 16 JuIi2020 Mengarsip surat masuk Komisi A DPRDSU (lernbar disposisi Komisi A DPRDSU) 5 Jumat, 17 lvli2020 Mengantar Surat Mengarsip surat masuk Komisi a OpnOSU (lernbar disposisi Komisi A DPRDSU) 6 Senin,20 Juli 2020 Mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRDSU bersama Kesbangpol, Inspektorat, Biro Otonomi Daerah Pemprovsu 7 Selasa, 21 Juli 2020 Mengarsip berkas Komisi A DPRDSU Mengikuti Rapat LPPJ (Laporan pertanggungjarvaban penggunaan anggaran) Komisi A bersama OPD Pemprovsu 8 Rabu, 221v1i2020 Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU XIX
Mengarsip SPPD Anggota Komisi A Kamis, 23lluli2020 9 DPRDSU Jumat, 24 hli2020 Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU 10 Mengikuti audiensi GANNAS (Gerakan Anti Senin,27 Iuli2020 Narkoba Nasional) kepada Kornisi A DPRDSU Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersarna つ ん Selasa, 28 Juli2020 Kominfo Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersarna
F
■
‥ ― masyarakat Kuala Dekah, Kec Sibiru-biru,
一'
' ・ ・ ‥ ‥ ' Deli Serdang ・ Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersarna KPID Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU ber3ama う 0 Rabu, 291u1i2020 PT, Nagajaya dan Yayasan Apindo Sumut tentang sengketa lahan Mengarsip Nota perjalanan drnas,'kunjungan 14 Kamis, 30 Juli 2020 keqa Anggota Kornisi A DPRDSU Jumat, 31luli202} 15 Senin, 03 Agustus 2020 Mengarsip Nota perjalanan dinas/kunjungan 16 kerla Anggota Komisi A DPRDSU Selasa, 04 Agustus 2020 Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU 17 Rabu, 05 Agustus 2020 Mengikuti rapat kerja Kornisi A DPRDSLf 18 bersama BNNP Sumut membahas program UNIVERSITAS MEDAN AREA XX
kerja dan anggaranBNNP Sumut 19 Kamis, 06 Agustus 2020 Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersama masyarakat (ibu Nadirnah) dan PT, Cisadane tentang sengketa tanah Mengikuti RDP Kornisi A DPRDSU bersama masyarakat (Pak Maliki) dan PT, Leidong West tentang sengketa tanah 20 Jumat, 07 Agustus 2020 Mengarsip surat masuk Komisi A DPRDSU (lembar disposisi Komisi A DPRDSU ) 21 Senin, 10 Agustus 2020 Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU 22 Selasa. 11 Agustus 2020 Mengarsip Nota perjalanan dinas kunlungan kerja Anggota Komisi A DPRDSU 23 Rabu, 12 Agustus 2020 Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU xxi
BAB tV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Utara Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan pecandu narkoba terbanyak di Indonesia. BNN menyebut lebih dari satu juta orang diperkirakan merupakan penyalahguna narkoba di Sumut. Jumlah penyalahguna narkoba di Sumut lebih tinggi dari DKI Jakarta r.ang sebelumnya menjadi wilayah yang dengan penyalahguna narkoba terbanr.ak di Indonesia. Pemicu tingginya pecandu narkoba di Sumut. Salah satunva jumlah penduduk yang besar dan jurnlah rvilayah yang dekat dengan Negara lain serta menjadi salah satu pintu masuk penyelundupan narkoba. Disarnping jadi pintu masuk, ternyata memang penduduk Sumut adalah pasar yang terbesar di kariasan Sumatera ini, Perlu menjadi perhatian karena sasarnnya adalah anak-anak muda generasi milenial 4.2 Kinerja BNNP Sumatera Utara Ganja merupakan salah satu jenis narkotika alarni -vang turnbuh subur di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di pegunungan Tor Sihite, Dusun Banjar Julu, Desa Banjar Lancat, Kec Panyabungan Timur, Mandailing Natal. Tidak dapat dipungkiri lagi bahrva ketersediaan lahan ganja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan narkotika jenis ganja tetap tinggi di negri ini. Menyikapi hal tersebut, BNN rnelalui Direktorat Narkotika Nasional Deputi Bidang Pemberantasan bekerjasarna dengan BNNP Sumatera Utara, XXlI
BNNK Mandailing Natal, Polres Mandailing Natal, serta Kodirn 0212 TS terus berupaya memusnahkan tanaman ganja untuk dialihfungsikan dengan tanaman produktif yang bermantbat. Pada kegiatan ini kembali melakukan pemusnahan lading ganja seluas 3,5 Ha di dua titik berbeda, yaitu 1,5 Ha dan 2 Ha. Rata-rata tinggi tanaman ganja tersebut bervariatif antara 1 meter persegi hingga 2,5 meter persegi, dengan rincian 1 meter persegi terdapat 6 batang ganjayang apabila di konversr hasi tanaman ganja tersebut berjumlah 722,5 ton ganja basah. 4.3 Peran Komisi A DPRD Sumatera Utara Salah satu bentuk pengawasan ,vang dilakukan Komisi A DPRD SU terhadap mitra kerjanya adalah melakukan Rapat Ker1a. Ada yang menarik saat Komisi A DPRD SU menggelar rapat kerta (raker) membahas program dan anggaran BNNP Sumut. Bukan apa-apa,anggota fomisi A DPRDSU H Rusdi Lubis SH, MMA, tak habis piker dengan maraknva penyalahgunaan narkoba di Sumut sementara kekuatan penegak hukurn cukup tersedia. Atas berbagai realitas berkembang dilapangan, mungkin saja rnasalah narkoba tidak bisa diselesaikan di Sumut karena terlalu ban-vak kekuatan-kekuatan yang beradu. Komisi A DPRDSU juga menegaskan kepada BNNP Surnut untuk merangkul atau melibatkan kelompok masyarakat yang peduli dalam memerangi narkoba tersebut. Menyinggung anggaran BNNP Sumut selaku organisasi vertikal pemerintah pusat, sangat disayangkan anggaran BNNP Sumut lebih banyak diarahkan pada biaya SDM disbanding biaya program dan operasional (P4GN), XX‖ l
□ 一 睡 一 疇 一 一 ■ E E E E E E E E 朦 E 朦 朦 暉 ■ 巨 暉 屁 anggaran umtuk P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran ■ ■ 口 ■ E E E Gelap Narkoba) itu sendiri hanya 25o/o dari keseluruhan anggaran BNNP Sumut E E E E E ■ 嘔 ■ dan sisanya untuk anggaran SDM. Menyikapi hal tersebut Komisi A DPRDSU E E E E E E E E menegaskan agar biaya untuk P4GN tersebut untuk dilakukan penambahan dan E E E F E E 暉 Anggota Komisi A DPRD SU yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD 曜 摩 匿 E 姜 摩 臓 置 Sumatera Utara berjanji akan membantu proses penambahan biai,a tersebut. 置 風 E 日 F E ξ E Komisi A DPRD SU juga selalu siap bekerja sama dengan BNNP Sumatera Utara E t r , ‥ ‥ 一卜 ‥ dalam membumihanguskan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di 一ま i ‥ i ' 阜 Sumatera Utara, karena menganggap itu adalah tugas kita bersarna demi ・ ‥ ― rnewuj udkan Sumater a U tar a bebas dari kej ahatan. UNIVERSITAS MEDAN AREA XXIV
BAB V PENUTIIP 5.1 Kesimpulan Wawasan dan pengetahuan tidak semata-mata di dapat dari dalarn ruang belajar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan praklek di luar ruang belajar seperti contohnya kuliah kerja lapangan. Kegiatan praktek ini sangat bermanfaat terkhusus pada penulis, yang mana selain menambah wawasan dan pengetahuan juga menjadi semangat untuk lebih belajar lebih baik dan aktif. Hal-hal positif yang didapat di tempat kuliah ke{a lapansan terkhusus di kantor DPRD Sumatera Utara menjadi motivasi bagi penulis bahwa setiap pelaksanaan yang baik inaka akan diperoleh hasil yang baik. Kerla sama dan kesolidan dalam menlalankan ξ program kerla sangat dibutuhkan untuk terealisasinya kegiatan )ang baik.
‥ Keterlibatan dalarn masyarakat juga tentunya menjadi faktor untuk adanva ' hubungan timbal balik agar berjalan nya suatu kegiatan yang baik pula 5.2 Saran Dalam sebuah instansi pemerintahan tidak terlepas dengan kebaikan maupun keburukan, namun sebagai mahasiswa yang profesional dan berpikir kritis segala yang berhungan dengan hal ;positif akan kita dukung dernr kernajuan dan kebaikan lndonesia. Begitu pula sebaliknya, jika berhubungan dengan hal yang negatif tentu kita juga kan kritik dan berikan solusi untuk kemajuan lndonesia jtrga tentunya. Di kantor DPRD Sumatera Utara banyak hal yang positif yang memang harus kita dukung untuk kemajuan yang direalrsasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pada umunya. Semoga ke depannya DPRD Surnatera Utara UNIVERSITAS MEDAN AREA XXV
lebih baik lagi dari saat ini yang sudah baik. Tentunya juga menjadi badan penampung aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara. XXVl
Bnn.go.id : //dprd-sumut. ptov. go. id LAMPIRAN 1. Surat balasan DAFTAR PUSTAKA XXV‖
一 睡 睡 一 一 疇 腱 曇 口 一 一 E E E E E E E 睡 畷 睡 鵬 疇 睡 睡 ■ r E PEMEMNTAH PROVINSISUⅣ IATERA UTARA SEKRETARIATDEWANPERllAKILAN RAKYATDAERAH J:ImRm 3omjol No S T● ・lp(061)1575001・ 4523043 Fax(061)4522270 MEDAN E E 睡 睡 曜 鵬 朦 口 腱 E E En● 1日 ,mns allrtl'‖ 籠●iC8‖ E |"" KOde Pos 20112 " E E ■ ■ E E E E E 躍 11en111 lxti! irmpimr : Itnlul E /t8/sek 睦 薔 摩 : Pcm)ohoran KKL 簾 r 諄 F F E Medan E ‥ Ё ‥ 彗 Berda$*an ffiat &ri Dekan fakultas Ilrnu Ssisl Da! Ilou Politl Univeaitas Medil Am Nom0r ; 427lF19.005. 1MI12020 ttnsal 08 }di 2020 PdtIEl Kuliah Krja tapargan ( KKL ) dsngan ini memb*ftan Izin Kepada : ‥ ‥ ‥ ‥― ‥
‐ ‐ ヽPヽ 1 178610038 Ribo, o Falldhi Susilo iフ 85:00〕 3 L'lfir Nlalarani Nst 1785101)1` Trl lUalrsiri 173510025 Riski Ramadhrn IlamlE !785,001' Diin I hdiN Purx t∫ ntuk`ldakSalakan КuHall Kctta l』 p" 理印lいよL,yang anよ sanまm pda {.ll:ビ ga1 13 Jun, ■12 Agustu, 2020 di Sck,CtaHat llPRD P,o, insi Stlnlaten Utara. l器 ↓ ,輛 臨 ¨ 卸 柵 乱 in撼 ∬ 鮮 尋 蜘 3革器1蝋1鮮燃鰍鮮器鳥kぶ螺樹出すnkド里¨ amma)an3い ik" uCapkan tennla kash Demittal dis,m"kan,減 'S keづ UNIVERSITAS MEDAN AREA XXV‖ :