NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA) JAKARTA, MARET 2020
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA). Penyelarasan bertujuan untuk menyempurnakan Naskah Akademik dengan Rancangan Undang-Undang sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-05.HN.02.04 Tahun 2020. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang, termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Comprehensive 1
Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA), maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik sebagai syarat untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA). Jakarta, 10 Maret 2020. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N 2
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan perkenan-Nya maka Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia and Negara-Negara EFTA), yang selanjutnya disebut RUU tentang Pengesahan IE-CEPA, telah selesai disusun. Naskah Akademik ini telah memenuhi pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan RUU tentang Pengesahan IE-CEPA. Pengesahan IE-CEPA merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Persetujuan IE-CEPA yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta oleh Menteri Perdagangan RI dan para Menteri negara-negara EFTA. Penandatangan ini sejalan dengan tujuan dari UUD Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteran umum, dalam hal ini melalui pembentukan persetujuan perdagangan internasional. Persetujuan ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia karena merupakan persetujuan bilateral pertama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa. Dengan diselesaikannya penyusunan Naskah Akademik ini maka diharapkan RUU Persetujuan IE-CEPA dapat segera disahkan guna memberikan kepastian hukum untuk mengimplementasikan IE-CEPA, dan Indonesia dapat memetik manfaat dari Persetujuan ini melalui peningkatan akses pasar barang, jasa, dan investasi, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi bagi Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah berkontribusi dan berperan aktif selama proses perundingan IE-CEPA dan memberikan masukan yang sangat berharga atas penyusunan Naskah Akademik ini. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo NIP. 196012201987031003 1
DAFTAR PUSTAKA BAB I PENDAHULUAN ... 5 A. Latar Belakang ... 5 B. Identifikasi Masalah ... 8 C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ... 9 D. Metode ... 10 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ... 12 A. Kajian Teoretis ... 12 B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma ... 23 C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat ... 26 D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara ... 34 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ... 45 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ... 65 A. Landasan Filosofis ... 65 B. Landasan Sosiologis ... 66 C. Landasan Yuridis ... 67 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ... 70 A. Sasaran ... 70 B. Jangkauan dan Arah Pengaturan ... 70 C. Ruang Lingkup Materi Muatan ... 72 BAB VI PENUTUP... 78 A. Simpulan ... 78 B. Saran ... 80 DAFTAR PUSTAKA ... 81 4
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pemerintah Republik Indonesia (PEMRI) dapat bekerja sama dengan bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, salah satunya melalui pembentukan persetujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat memperluas akses pasar ke luar negeri, meningkatkan daya saing, produktivitas, meningkatkan penanaman modal, meningkatkan kerja sama dan pengembangan kapasitas, dan transfer teknologi. Saat ini, karena World Trade Organizations (WTO) dalam kondisi stagnan maka liberalisasi perdagangan regional dan bilateral meningkat. Dari 260 perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang dimiliki oleh berbagai negara di dunia, terdapat 160 FTA yang sudah ditandatangan dan berlaku.1 Selain itu, dengan situasi perekonomian global yang tidak menentu, PEMRI berupaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi perekonomian tersebut dengan cara meningkatkan kinerja ekspor dan perlindungan terhadap kinerja pasar domestik dari persaingan global. Terdapat 3 (tiga) jalur yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mengejar agenda pengamanan kinerja ekspor melalui perdagangan internasional. Pertama, unilateralisme (bottom-up approach), negara secara sukarela melakukan liberalisasi perdagangan. Kedua, multilateralisme (top-down approach), liberalisasi melalui WTO. Ketiga, bilateralisme, yang merujuk pada pendekatan timbal balik atau resiprokal. Salah satu bentuk kerja sama PEMRI dengan bangsa lain adalah persetujuan dengan negara-negara Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa/European Free Trade Association (EFTA). Negara-negara EFTA terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss. Negara-negara tersebut memiliki jaringan persetujuan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi 1"Asia Regional Integration Centre/ARIC" diunduh 2 Maret 2020 pukul 14.41 WIB 5
yang paling luas di dunia, yang saat ini mencakup lebih dari 60 negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa (UE). Sampai awal tahun 2019, EFTA tercatat mempunyai 29 persetujuan perdagangan dan 5 perundingan yang masih berjalan. Negara-negara EFTA terkenal sebagai negara kaya di dunia. Gabungan produk domestik bruto (PDB) per kapita dari negara-negara EFTA berjumlah USD 384.586 menurut catatan World Bank Tahun 2018.2 Di antara negara- negara The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), negara-negara EFTA memiliki PDB per kapita tertinggi. Swiss, Norwegia, dan Islandia memiliki tingkat PDB per kapita masing-masing sekitar 60%, 50% dan 30% di atas rata-rata Uni Eropa (UE). Oleh Karena itu, negara-negara EFTA merupakan pasar besar dengan daya beli tinggi. Selain itu, EFTA memiliki reputasi sebagai mitra perdagangan dan penanaman modal jangka panjang yang terpercaya. Berdasarkan data trademap, selama sepuluh tahun terakhir, perdagangan barang dari negara-negara EFTA meningkat lebih cepat daripada perdagangan dunia, baik dari segi ekspor maupun impor. Persetujuan Indonesia dengan negara-negara EFTA dalam bentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA), kemudian selanjutnya disingkat Persetujuan IE-CEPA, telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta, Indonesia. Persetujuan IE-CEPA merupakan payung hukum dari kerja sama ekonomi Indonesia dengan EFTA yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, dan area lainnya yang disepakati oleh para pihak. Persetujuan IE-CEPA diinisiasi pada tahun 2005, dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Studi Kelayakan Bersama (Joint Study Group) yang menyimpulkan bahwa persetujuan tersebut akan bermanfaat baik bagi para pihak karena sifat kerja sama yang saling komplementer atau saling melengkapi. Pada tanggal 7 Juli 2010, perundingan Persetujuan IE- CEPA diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Swiss (mewakili negara-negara EFTA) berdasarkan prinsip-prinsip komprehensif, saling menghargai (mutual respect), semangat yang konstruktif (constructive 2 "World Bank" diunduh 20 November 2019 pukul 15.20 WIB 6
spirit), kesetaraan kedaulatan (sovereign equality), dan saling menguntungkan (common benefit) dengan pengakuan pada perbedaan tingkat pembangunan para pihak. Persetujuan IE-CEPA mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah paling sedikit 2 (dua) negara-negara EFTA dan Indonesia menerima dokumen ratifikasinya. Setelah berlangsung selama 9 (sembilan) putaran, perundingan dihentikan sementara pada tahun 2014 karena proses pergantian pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia dan negara-negara EFTA sepakat melanjutkan perundingan dan berhasil menyelesaikan secara substansial pada pertemuan di Bali pada tanggal 29 Oktober - 1 November 2018. Pada tanggal 23 November 2018 para pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang menandakan selesainya proses perundingan. Persetujuan dengan negara-negara EFTA merupakan persetujuan perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan negara di kawasan Eropa. Penandatanganan Persetujuan IE-CEPA ini menjadi tonggak sejarah hubungan kerja sama para pihak sekaligus memenuhi arahan Presiden agar perundingan diselesaikan secepat mungkin dengan tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia. Menindaklanjuti penandatanganan Persetujuan IE-CEPA, Indonesia perlu segera melakukan pengesahan prosedur internal yang tunduk pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional3 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, dan Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 20014 tentang Perdagangan.4 Selanjutnya, DPR mengeluarkan surat DPR RI dengan Nomor PW/20934/DPR RI/XII/2019 pada tanggal 13 Desember 2019, perihal RUU dan Naskah tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia negara-negara EFTA, dan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa pada Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan pada tanggal 18 November 3 Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012 4 Indonesia, Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512 7
2019, disepakati pengesahan Persetujuan IE-CEPA melalui Undang-Undang dan meminta kepada Presiden untuk segera menyampaikan Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik tentang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA). Oleh karena itu, perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA). B. Identifikasi Masalah Pada dasarnya identifikasi masalah dalam naskah akademk ini mencakup 4 (empat) pokok masalah yaitu: 1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang perdagangan internasional di kawasan Eropa khususnya dengan negara-negara EFTA yang terkait dengan perekonomian bangsa serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut? 2. Apa yang menjadi urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)? 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)? 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between 8
the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)? C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang perdagangan internasional di kawasan Eropa khususnya dengan negara-negara EFTA yang terkait dengan perekonomian bangsa serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. 2. Merumuskan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA). 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA). Kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan 9
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara- Negara EFTA). D. Metode Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian (hukum). Oleh karena itu, metode penyusunan naskah akademik adalah metode penelitian hukum. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)6, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan7, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa8, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri9, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan10, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 5 Indonesia, Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482 6 Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World, Trade Organization) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140 7 Indonsia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tentang 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661 8 Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 9 Indonesia, Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882 10 Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 10
Penanaman Modal11, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian12, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian13, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten14, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.15 Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, dan jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang perdagangan internasional dan perdagangan dengan elektronik. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer berupa hasil analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) dan prognosa. Analisis SWOT dilakukan terhadap pasal-pasal dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA). Untuk mendapatkan hasil analisis SWOT terhadap semua pasal pada Persetujuan IE-CEPA, dilakukan konsultasi publik melalui diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan internal Indonesia dan kesempatan serta tantangan eksternal yang dihadapi. 11 Indonesia, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 12 Indonesia, Undang-Undang tentang perindustrian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492 13 Indonesia, Undang-Undang tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584 14 Indonesia, Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5922 15 Indonesia, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939 11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoretis 1. Teori Perjanjian Internasional Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen- instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain: a. Perjanjian Internasional/Traktat (Treaties); b. Konvensi (Convention); c. Piagam (Charter); d. Protokol (Protocol); e. Deklarasi (Declaration); f. Final Act; g. Agreed Minutes and Summary Records; h. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian (Memorandum of Understanding); i. Arrangement; j. Exchanges of Notes; k. Process-Verbal; l. Modus Vivendi; m. Persetujuan (Agreement); Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam naskah akademik ini adalah agreement (persetujuan). 12
Terminologi agreement memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi treaty sebagai international agreement, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi international agreement bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi treaty. Dengan demikian, maka pengertian agreement secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi. Dalam pengertian khusus, terminologi agreement dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah persetujuan bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan. Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret - 24 Mei 1968 dan pada tanggal 9 April - 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam masyarakat internasional dewasa ini perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara karena menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara PEMRI dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum 13
yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan secara efektif suatu perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak- pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya". Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut: a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan. Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak 14
penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian. b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional. Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian harus diberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir. 2. Teori Perdagangan Internasional. Pasca Perang Dunia ke-2, perdagangan global mulai booming dengan dilakukannya pemotongan tarif dan hambatan perdagangan. Hal ini dilakukan secara multilateral (General Agreement on Tariffs and Trade /GATT dan WTO) dan juga regional seperti UE, North America Free Trade Area (NAFTA) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Upaya yang dilakukan secara bilateral dan unilateral juga telah meningkatkan ekspor barang sebesar 8% dari PDB dunia pada tahun 1950 menjadi hampir 20% setengah abad kemudian. Pertumbuhan yang dipicu oleh ekspor dan penanaman modal asing telah menjadi landasan bagi ratusan juta orang keluar dari kemiskinan terutama di negara-negara berkembang. Sebaliknya, proteksionisme merugikan konsumen dan tidak banyak berpengaruh pada pekerja. Masyarakat yang terdampak buruk dari kelesuan ekonomi global dan bangkitnya proteksionisme jauh lebih banyak daripada yang diuntungkan. Sebuah studi dari 40 negara menemukan bahwa konsumen terkaya akan kehilangan 28% daya beli mereka jika perdagangan lintas batas berakhir, tetapi mereka yang 15
berada di peringkat sepuluh persen terbawah akan kehilangan 63%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi negara dengan ekonomi terbuka lebih cepat daripada negara yang kebijakan ekonomi tertutup.16 Teori perdagangan internasional merupakan teori yang telah teruji dan kuat dari sisi empiris dan ilmu pengetahuan. Teori perdagangan internasional dimulai oleh Adam Smith yang kemudian dijadikan acuan oleh tokoh lain seperti David Ricardo (comparative advantage), Hecksher - Olin (H-O) (penyempurnaan comparative advantage), Jacob Viner (static analysis: Trade Creation and Trade Diversion) hingga Jagdish Bhagwati (Dynamic Time Path Analysis: Building versus Stumbling Blocks). Berikut penjelasan mengenai teori yang terkait dengan perdagangan internasional: a. Spesialisasi dan efisiensi produksi melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah bentuk transaksi dagang yang terjadi antara subyek ekonomi negara satu dengan lainnya, baik berupa transaksi barang ataupun jasa. Adapun subyek ekonomi tersebut dapat beragam, seperti penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri, perusahaan negara, pemerintah, atau pun individu.17 Dalam perkembangannya, terdapat tiga teori perdagangan internasional yang utama dan banyak diulas. Ketiga teori utama tersebut adalah: i. Teori Keunggulan Absolut. Teori keunggulan absolut atau yang biasa disebut sebagai teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith adalah suatu negara akan bertambah kaya ketika memiliki peningkatan keterampilan dan efisiensi dalam hal keterlibatan para tenaga kerja dalam proses produksi. Semakin banyak 16 Sebastian Edwards. "Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know?" The Economic Journal, Volume 108 Issue 447 (1998), halaman 383-398 17 Sobri. Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya. (Yogyakarta : BPFE-UI, 2000) 16
tenaga kerja yang digunakan, artinya nilai barang tersebut akan semakin tinggi (Labor Theory of Value). Lebih lanjut, negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang apabila negara tersebut mampu memproduksi dengan biaya lebih rendah dibanding ketika barang tersebut diproduksi di negara lain. Negara tersebut juga melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi tertentu dibandingkan dengan negara lain. Dalam teori ini, anggapan utamanya adalah tenaga kerja pada dasarnya memiliki sifat homogen serta merupakan satu- satunya faktor produksi. Padahal, dalam kenyataannya, tenaga kerja tidaklah bersifat homogen dan faktor produksi juga tidak hanya satu serta mobilitas tenaga kerja pun tidak bebas. Namun demikian, teori nilai tenaga kerja tetap digunakan karena memungkinkan kita menjelaskan tentang prinsip spesialisasi dan keuntungan dari pertukaran secara sederhana. ii. Teori Keunggulan Komparatif. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, dicetuskan oleh David Ricardo dengan asumsi utama bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Dalam teori keunggulan komparatif negara yang mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi semua barang harus mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Dalam teori ini, asumsi utamanya adalah keunggulan komparatif dapat tercapai ketika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak, tapi dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Negara dengan kemampuan produksi yang lebih efisien yang disebut memiliki keunggulan komparatif. iii. Teori Heckscher - Olin (H-O). Teori Heckscher-Ohlin (H-O) dicetuskan oleh Eli Heckscher dan Bertil Olin. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa pola perdagangan negara-negara cenderung mengekspor barang- 17
barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Teori ini berasumsi bahwa negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk target ekspor. Sebaliknya, bagi negara dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi maka akan melakukan impor. Dari sinilah, maka dapat dijelaskan pola perdagangan internasional berlangsung, yakni negara-negara yang cenderung mengekspor barang-barang dengan menggunakan faktor produksi relatif melimpah secara intensif. Menurut teori ini, terdapat banyak faktor yang mendorong negara melakukan perdagangan internasional, yaitu: a) untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri; b) keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara; c) adanya perbedaan kemampuan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi yang dimiliki; d) adanya kelebihan produksi di dalam negeri sehingga membutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut; e) adanya perbedaan kondisi seperti dalam hal sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi; f) adanya kesamaan selera terhadap barang tertentu; g) adanya keinginan untuk membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain; dan h) adanya globalisasi yang membuat tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. 18
Secara teoretis, perdagangan internasional akan mendatangkan keuntungan yaitu:18 a) memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga kebutuhan konsumen dalam negeri dapat terpenuhi; b) memperoleh keuntungan dari spesialisasi, melalui perdagangan suatu negara dapat lebih fokus pada suatu jenis produk sehingga dapat berproduksi dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi. Sedangkan produk yang tidak dapat diproduksi secara efisien dapat dipenuhi dengan cara mengimpor dari negara lainnya,; c) memperluas pasar industri dalam negeri artinya bahwa suatu negara dapat memproduksi produk melebihi permintaan dalam negerinya dengan cara mengekspor kelebihan tersebut di pasar internasional sehingga akan mendatangkan keuntungan; d) menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas, artinya perdagangan internasional membuka peluang suatu negara untuk mempelajari suatu teknik produksi yang lebih efisien dan modern atau terjadinya transfer teknologi sehingga negara yang masih memiliki produktivitas yang rendah dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga akan mempercepat pertambahan produksi; dan e) perdagangan akan memperluas keanekaragaman produk di pasar dalam negeri, sehingga kebutuhan konsumen akan suatu produk dapat dengan mudah dipenuhi. b. Kawasan perdagangan bebas sebagai kontribusi positif terhadap perdagangan internasional melalui trade creation dan trade diversion. FTA merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi 18 Sadono Sukirno. Mikro Ekonomi, Teori Pengantar. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 19
perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Hal inilah yang mendorong terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. FTA dapat dibentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chili, Jepang dengan Singapura, maupun regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), NAFTA, dan UE. Menurut Hastiadi, FTA adalah upaya untuk mengefisiensikan penggunaan dan alokasi sumber daya sehingga dapat memfasilitasi sistem pasar internasional dan harga.19 Analisis Viner terhadap FTA memberikan kerangka konseptual untuk mempelajari dampak FTA terhadap perdagangan. Menurut model Viner, perjanjian perdagangan regional (FTA) akan menguntungkan jika besarnya penciptaan perdagangan (trade creation) lebih besar daripada pengalihan perdagangan (trade diversion) dan sebaliknya. Penciptaan perdagangan terjadi ketika adanya peningkatan perdagangan di antara negara-negara anggota sebagai akibat dari keanggotaan mereka dalam perjanjian perdagangan bebas. Penghapusan hambatan perdagangan, khususnya tarif, mendorong negara-negara untuk mengimpor komoditas dari negara-negara EFTA yang berbiaya lebih rendah daripada membeli dari industri domestik yang berbiaya tinggi. Dengan cara ini, perekonomian di wilayah perdagangan bebas menghasilkan output lebih banyak dengan berkonsentrasi pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif. Karena itu, penciptaan perdagangan meningkatkan spesialisasi di negara-negara anggota, dan skala ekonomi meningkatkan efisiensi produktif di negara tersebut.20 Sebaliknya, pengalihan perdagangan terjadi ketika negara- negara anggota menggantikan komoditas impor mereka dari negara di luar FTA yang lebih efisien dan murah, dengan impor dari negara anggota (mitra) FTA yang lebih tidak efisien dan berbiaya tinggi. Hal 19Fithra Faisal Hastiadi. Trade Strategy in East Asia: From Regionalization to Regionalism. (UK: Palgrave Macmillan, 2016) 20 Kimberly Clausing. "Trade creation and trade diversion in the Canada - United States Free Trade Agreement." Canadian Journal of Economics, vol. 34, issue 3, (2001) halaman 677-696 20
ini dimungkinkan oleh adanya proteksi diskriminatif, sehingga impor dari negara di luar FTA terus menghadapi hambatan tarif yang tinggi dan secara efektif menjadi lebih mahal daripada impor tanpa hambatan tarif dari negara-negara FTA yang lebih tidak efisien. Dalam analisis dampak implementasi FTA terdapat dua pendekatan metode empiris yang biasa digunakan. Pendekatan pertama adalah dengan menggunakan model ex-ante approach, yaitu analisis simulasi dengan menggunakan model computable general equilibrium (CGE) untuk mengestimasi efek penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan sebelum FTA diimplementasikan. Pendekatan kedua dalam analisis dampak FTA yaitu dengan menggunakan ex-post approach dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis efek perdagangan setelah FTA diimplementasikan. Pendekatan ini biasanya menggunakan gravity model untuk melihat dampak FTA terhadap perdagangan. Beberapa penelitian empiris menggunakan model gravity yang dimodifikasi dengan menambahkan dua variabel dummy trade creation dan trade diversion sebagai proxi dari dampak implementasi FTA terhadap perdagangan antarnegara anggota dan non-anggota FTA. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa FTA tidak hanya memberikan dampak terhadap negara anggota tetapi juga memberikan dampak terhadap negara non-anggota. Kemudian berkembang penelitian empiris dalam analisis dampak FTA dengan menggunakan gravity model yang dimodifikasi dengan menggunakan tiga variabel dummy FTA yaitu trade creation, export trade diversion, dan import trade diversion. Export trade diversion dan import trade diversion menunjukkan dampak FTA terhadap perdagangan extra regional, dimana trade diversion dibedakan dari sisi ekspor dan impor untuk mengetahui bagaimana dampak FTA terhadap perdagangan dengan negara non-anggota dilihat dari sisi ekspor dan impor. 21
c. Pengaruh FTA terhadap peningkatan daya saing. Praktek persaingan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan daya saing perusahaan, industri, dan negara. Pertumbuhan dan pembangunan daya saing industri dijelaskan lebih rinci oleh Porter. Beberapa kekuatan yang terlibat dalam menentukan kekuatan/tingkat persaingan antarperusahaan di suatu industri, yaitu posisi tawar konsumen, posisi tawar pemasok sumber daya, ancaman perusahaan pendatang baru, dan ancaman produk substitusi.21 Respon terhadap faktor kekuatan tersebut akan memengaruhi besaran laba yang diperoleh perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Porter mengungkapkan faktor- faktor tersebut merujuk pada teori mikroekonomi yang menjelaskan faktor-faktor struktur pasar yaitu jumlah pembeli (konsumen), jumlah dan ukuran perusahaan atau penjual, sifat produk (identik), dan hambatan masuk atau keluar pasar yang merupakan ancaman dari calon perusahaan baru. Dalam teori mikroekonomi, struktur pasar diklasifikasikan menjadi persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Dapat disimpulkan bahwa model five forces dari Porter dapat digunakan untuk menjelaskan struktur industri yang meliputi struktur pasar dan ketersediaan (akses) sumber daya melalui pemasok. Selanjutnya, struktur pasar secara konseptual menentukan karakteristik permintaan dan ketersediaan sumber daya menentukan karakteristik penawaran. Praktek persaingan dinamik mutlak dibutuhkan oleh suatu perekonomian yang mengalami pertumbuhan daya beli atau perbesaran ukuran pasar karena praktek persaingan dinamik akan mendorong pertumbuhan output industri dan pertumbuhan daya saing industri. Praktek persaingan dinamik berbasis inovasi akan mendorong perusahaan dan industri bekerja lebih efisien saat meningkatkan jumlah output produksi dan memperbesar ukuran 21 M.E. Porter "What Is Strategy?" Harvard Business Review 74 (1996), halaman 61-78 22
pasar. Efek makro keuntungan persaingan dinamik adalah peningkatan surplus sosial (konsumen plus produsen). Adapun 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi daya saing produksi suatu negara adalah akses pasar, kualitas produk, infrastruktur hukum, dan kebijakan dalam negeri.22 B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma Keputusan keikutsertaan suatu negara ke dalam sebuah perjanjian internasional sangat dipengaruhi lingkungan ekonomi, sosial dan keamanan.23 Dalam konteks mengikatkan diri terhadap FTA sebagai sebuah perjanjian internasional juga perlu dipertimbangkan tidak hanya dari aspek untung-rugi ekonomi semata, tetapi juga perlu dikaji secara politis. Oleh karena itu, analisis hubungan internasional diperlukan untuk menjawab mengapa negara memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap suatu perjanjian. Terkait dengan kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional, berikut asas-asas yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan pengesahan Persetujuan IE-CEPA: 1. Reputasi Reputasi terkait dengan seberapa besar pengaruh ketidakpatuhan suatu negara atas perjanjian internasional bagi prospek kerja sama di masa yang akan datang. Kepatuhan suatu negara atas perjanjian internasional juga dilandasi pertimbangan untuk menghindari jatuhnya reputasi suatu negara (avoid reputational loss) akibat dari pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut.24 Dalam Persetujuan IE-CEPA terdapat pengaturan kepatuhan, bahwa para pihak dengan menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan secara efektif, dan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip lingkungan. 22 R. Dwisaputra dan Aryaji, Kerja sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007). 23 KJ. Holsti, International Politik: A Framework For Analisys, (Englewood Cliffs: Prentice Hall International, Inc., 1995). 24 Andrew T. Guzman, "Reputation and International Law," (UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1112064, 2008). 23
2. Retaliasi Asas yang dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional adalah retaliasi. Menurut Guzman (2008) tindakan retaliasi langsung dapat diambil oleh suatu negara yang sudah patuh terhadap perjanjian internasional untuk membatalkan kepatuhannya secara sepihak. Semakin besar pertimbangan suatu negara terhadap tindakan retaliasi dari negara lainnya, maka semakin besar kemungkinan negara tersebut untuk mematuhi aturan main di tingkat internasional. Sebagaimana halnya diatur dalam perjanjian WTO, Persetujuan IE-CEPA dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum seluruh negara anggotanya untuk mematuhi perjanjian tersebut.25 Dalam Persetujuan IE-CEPA, bila Indonesia menarik diri dari Persetujuan IE-CEPA, maka Persetujuan IE-CEPA wajib berakhir terhitung enam bulan sejak tanggal pemberitahuan diterima, lain halnya dengan apabila salah satu negara EFTA menarik diri dari Persetujuan IE-CEPA, maka Persetujuan IE-CEPA tidak berakhir. 3. Resiprositas Menurut resiprositas, kepatuhan suatu negara pada sebuah perjanjian internasional juga bergantung pada sisi timbal balik yang diharapkan dari negara mitra. Persetujuan IE-CEPA menerapkan asas resiprositas, mengingat Persetujuan IE-CEPA melibatkan bentuk- bentuk request and offer, suatu negara akan memiliki preferensi untuk patuh pada perjanjian internasional apabila negara tersebut juga menerapkan sesuatu dari negara mitranya. 4. Kesetaraan (egality rights) Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Persetujuan IE-CEPA memiliki kesamaan kedudukan antar negara. Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. 5. Iktikad baik (bonafides) Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian 25 Ibid. 24
tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Persetujuan IE-CEPA dilandaskan dengan iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi Indonesia dan negara-negara EFTA. Salah satu bentuk iktikad baik yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan pengesahan Persetujuan IE-CEPA. 6. Saling menghormati (courtesy) Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku juga bagi Persetujuan IE-CEPA yang telah disepakati. Kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati negara-negara EFTA sebagai negara pihak dalam perjanjian. Demikian pula sebaliknya, negara-negara EFTA berkewajiban untuk menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat. 7. Perubahan karena keadaan yang sangat fundamental (rebus sic stantibus) Asas ini dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang berkaitan dengan suatu perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam Persetujuan IE-CEPA, setiap pihak dapat menarik diri dari Persetujuan IE-CEPA melalui pemberitahuan tertulis pada Depositary. Penarikan diri wajib berlaku terhitung enam bulan sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Depositary. Jika Indonesia menarik diri, Persetujuan IE-CEPA wajib berakhir sejak penarikan berlaku. Negara-negara EFTA manapun yang melakukan penarikan diri dari Konvensi pembentukan EFTA pada hari yang sama berhenti menjadi pihak dari Persetujuan IE-CEPA. 8. Konsensualisme (pacta sunt servanda) Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, kedua pihak sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Berdasarkan asas ini, maka Republik Indonesia dan negara-negara EFTA sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari IE-CEPA. 25
9. Semangat saling membangun Para pihak dalam mengimplementasikan Persetujuan IE-CEPA didasarkan pada semangat saling membangun. 10. Manfaat umum Bahwa pengesahan Persetujuan IE-CEPA harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi PEMRI khususnya dalam bidang ekonomi. 11. Kedaulatan Dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengesahkan Persetujuan IE-CEPA, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga. C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 1. Urgensi dibentuknya Persetujuan IE-CEPA Beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa masih terpusat pada negara-negara UE, seperti Jerman, Belanda dan Spanyol. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja ekspor, Indonesia perlu melakukan ekspansi terhadap mitra dagang non tradisional (negara yang belum ada hubungan perdagangan atau sudah ada hubungan perdagangan namun belum optimal) seperti negara-negara EFTA. Indonesia perlu menggali potensi pasar EFTA yang memiliki purchasing power cukup tinggi26 sementara pangsa pasar Indonesia pada tahun 2018 hanya tercatat sebesar 0,29%.27 Di antara negara- negara OECD, negara-negara EFTA memiliki PDB per kapita tertinggi. Kinerja perdagangan Indonesia dengan EFTA masih di bawah kinerja ekspor Indonesia dengan negara-negara maju lainnya di kawasan Eropa28, sementara berdasarkan data BPS, tren ekspor 26 "World Bank", diunduh 20 November 2019. 27 Data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perdagangan. 28 "ITC Trademap", diunduh pada tanggal 4 Desember 2019. 26
Indonesia ke negara-negara EFTA dalam lima tahun terakhir (2014- 2018) menunjukkan peningkatan sebesar 17,07% sedangkan tren perdagangan Indonesia dengan negara-negara EFTA selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 13,6% dan kinerja neraca perdagangan Indonesia surplus pada 2015, 2016, dan 2017. Namun demikian, Indonesia defisit sebesar USD 331,93 juta pada tahun 2018, dengan total perdagangan mencapai USD 1,79 miliar (ekspor29 sebesar USD 732 juta dan impor30 sebesar USD 1,06 miliar). Pada tahun 2018, diantara keempat negara-negara EFTA, ekspor Indonesia paling banyak ditujukan ke Swiss sebesar USD 669,9 juta (91,42%)31 dan Norwegia sebesar USD 60,3 juta (8,23%)32. Swiss juga berkontribusi paling besar (82,10%) dalam impor Indonesia dari negara-negara EFTA sebesar USD 874,1 juta33, disusul oleh Norwegia sebesar USD 181,9 juta (17,08%). Lebih lanjut, negara-negara EFTA memiliki arti penting bagi Indoensia karena letak geografisnya yang strategis dapat menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia di Kawasan Eropa, khususnya UE. Berdasarkan data dari Sekretariat EFTA, ekspor EFTA ke UE pada tahun 2018 sebesar 62,8% sedangkan impor negara-negara EFTA dari UE sebesar 67,6%. Di sisi lain, negara-negara EFTA memandang Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terpenting di kawasan Asia Tenggara dan dapat menjadi basis regional hub untuk mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan ke Asia Tenggara dan Asia Timur.34 Walaupun saat ini Indonesia juga sedang melakukan perundingan dengan UE, namun pengesahan Persetujuan IE-CEPA penting karena implementasi Indonesia-European Union CEPA (IEU- CEPA) membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan implementasi Persetujuan IE-CEPA. Hal ini mengingat target penyelesaian perundingan IEU-CEPA adalah tahun 2020 dan 29 Ibid. 30 Ibid. 31 Ibid. 32 Ibid. 33 Ibid. 34 "EFTA Secretariat", 510711, diunduh pada tanggal 3 Maret 2020. 27
dilanjutkan dengan proses legal scrubbing, penerjemahan, dan pengesahan. Sebagai gambaran, pengesahan EU-Viet Nam FTA membutuhkan waktu 3 tahun. Negara-negara EFTA juga memiliki jaringan kerja sama FTA yang cukup luas di dunia yang terangkum ke dalam 29 persetujuan termasuk dengan UE.35 Oleh sebab itu, Persetujuan IE-CEPA akan menjadi persetujuan pertama Indonesia dengan negara di Eropa dan dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan akses pasar perdagangan barang, perdagangan jasa dan penanaman modal baik ke negara-negara Eropa lainnya maupun ke negara-negara yang telah menjalin FTA dengan negara-negara EFTA. Berdasarkan data dari Sekretariat EFTA, ekspor negara-negara EFTA ke negara-negara mitra FTA pada tahun 2018 sebesar 34,3% dari ekspor negara-negara EFTA ke dunia sedangkan impor negara-negara EFTA dari negara-negara mitra FTA sebesar 30%.36 Selain itu, EFTA memiliki persetujuan perdagangan dengan total 40 negara di dunia, sehingga permintaan EFTA akan produk-produk Indonesia baik berupa bahan mentah maupun produk setengah jadi berpotensi meningkat untuk memenuhi permintaan pasar dari negara- negara mitra EFTA tersebut. Berdasarkan data dari Sekretariat EFTA, ekspor utama negara-negara EFTA pada tahun 2018 adalah bahan bakar mineral (21,6%), produk farmasi (20,7%), mesin dan peralatan mekanis (8,07%), dan bahan kimia organik (5,99%). Di sisi lain, impor utama negara-negara EFTA diantaranya mesin dan peralatan mekanis (10,81%), produk farmasi (10,79%), kendaraan (8,79%), dan peralatan listrik (7,9%).37 Negara-negara EFTA memiliki peran yang besar dalam perdagangan jasa di dunia. Sebagai sebuah kelompok, EFTA merupakan eksportir ketujuh dan importir keenam jasa komersial dunia pada tahun 2017 (UE dihitung sebagai satu). Nilai ekspor EFTA untuk sektor jasa sebesar USD 162 miliar, setara dengan 3,1% ekspor 35 Ibid. 36 Ibid. 37 Ibid. 28
jasa dunia. Di sisi lain, impor jasa EFTA sebesar USD 154 miliar, setara dengan 3,0% dari impor jasa dunia.38 Negara-negara EFTA mempunyai keunggulan di sektor jasa dan berbasis teknologi tinggi, khususnya jasa pendidikan, energi, transportasi, jasa keuangan, dan teknologi. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan mendorong kerja sama pengembangan kapasitas yang memungkinkan terjadinya alih pengetahuan dan teknologi ke Indonesia. Kinerja perdagangan jasa Indonesia-negara-negara EFTA mengalami defisit selama lima tahun terakhir (2014-2018) namun tren perdagangan kedua pihak pada periode yang sama meningkat sebesar 2,89%. Pada tahun 2018, total perdagangan kedua pihak sebesar USD 62,97 miliar dengan ekspor USD 27,9 miliar39 dan impor USD 35 miliar.40 Negara-negara EFTA dikenal sebagai penanam modal besar di dunia. Dengan demikian, Negara-negara EFTA merupakan sumber penanaman modal potensial bagi Indonesia. Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), penanaman modal asing langsung dari negara-negara EFTA ke dunia pada tahun 2018 sebesar USD 27,97 miliar, dengan Swiss & Liechtenstein sebesar USD 27 milyar, Norwegia USD 0,9 milyar, dan Islandia USD 0,1 milyar. Pada tahun 2016, Norwegia dan Swiss adalah penanaman modal asing neto, sementara Islandia adalah penerima penanaman modal neto. Penanaman modal asing langsung dari negara-negara EFTA sangat kuat terutama dalam sektor keuangan dan asuransi (Islandia, Liechtenstein, dan Swiss), ekstraksi minyak dan gas (Norwegia), serta manufaktur. Selama kurun waktu 2014-2018, nilai penanaman modal dan jumlah proyek negara-negara EFTA di Indonesia meningkat dengan rata-rata peningkatan per tahun masing-masing sebesar 25,85% dan 39,27% dengan Swiss merupakan kontributor utama.41 Di Indonesia, 38 Ibid. 39"Bank Indonesia", diunduh pada tanggal 1 November 2019. 40 Ibid. 41 "BKPM" diunduh 20 November 2019 pukul 14.40 WIB. 29
Swiss menduduki peringkat ke-16 sebagai sumber penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI), Norwegia peringkat ke-30, Islandia ke-97 dan Liechtenstein ke-101. Indonesia juga perlu menciptakan level playing field menghadapi negara tetangga khususnya Singapura yang telah memiliki FTA dengan negara-negara EFTA sejak tanggal 1 Januari 2003 dan Filipina sejak 24 Oktober 2018. Volume perdagangan negara-negara EFTA dengan Singapura meningkat sebesar 16,5% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, pangsa pasar Indonesia di negara-negara EFTA hanya menduduki peringkat ke-5 setelah Singapura, Thailand, Viet Nam, dan Malaysia, sementara EFTA sedang melakukan negosiasi FTA dengan Malaysia dan Vietnam. Pelaku usaha negara-negara EFTA juga banyak yang memilih Singapura sebagai lokasi kantor regionalnya untuk menjalankan aktivitas bisnisnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Atas dasar tersebut, dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, mengurangi defisit perdagangan jasa, meningkatkan surplus perdagangan barang, mempercepat penanaman modal, dan membangun sumber daya manusia (SDM), Indonesia perlu membentuk Persetujuan IE-CEPA. 2. Kegiatan setelah penandatanganan Persetujuan IE-CEPA PEMRI telah melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada seluruh pemangku usaha terkait manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh Persetujuan IE-CEPA, termasuk penjajakan implementasi kerja sama peningkatan kapasitas yang dapat dilakukan kedua pihak guna mendapatkan manfaat optimal dari persetujuan. Selain diseminasi informasi tentang manfaat Persetujuan IE-CEPA secara umum, akan dilakukan pula diseminasi informasi tentang kerja sama peningkatan kapasitas yang secara khusus fokus pada sektor- sektor unggulan antara lain pariwisata dan perikanan. Indonesia dan negara-negara EFTA juga sepakat untuk melakukan diseminasi bersama. Pada tahun 2019 dilakukan diseminasi di Jakarta dan Makassar sedangkan pada tahun 2020 telah dilaksanakan diseminasi di Medan dan akan dilaksanakan diseminasi di Batam, Bandung, Denpasar, dan Surabaya. 30
3. Skema khusus untuk meningkatkan peran dan peluang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengimplementasikan Persetujuan IE- CEPA Persetujuan IE-CEPA memiliki skema khusus untuk meningkatkan peran dan peluang UMKM melalui Memorandum of Understanding on Cooperation and Capacity Building yang merupakan bagian dari Persetujuan IE-CEPA. Skema tersebut tidak dapat dinikmati oleh pelaku usaha bermodal besar. Pada Pasal 10 Memorandum of Understanding tersebut, telah disepakati bahwa kedua pihak akan bekerja sama untuk mengembangkan UMKM melalui joint activities, techinical assistance, capacity building, dan memfasilitasi UMKM Indonesia sehingga dapat memberikan peluang akses pasar kepada UMKM, mendukung UMKM untuk menjadi bagian dari global value chain, mengembangkan dan mendidik SDM UMKM. Selain melalui memorandum of understanding dan annex, beberapa pasal dalam materi Persetujuan IE-CEPA juga fokus terhadap pengembangan dan penguatan daya saing UMKM, antara lain: (i) Pasal 4.3 dalam Bab Penanaman Modal menegaskan kegiatan promosi bersama kedua belah pihak untuk UMKM; (ii) pada komitmen perdagangan jasa dan penanaman modal, Indonesia memberikan peluang jasa atau penanaman modal EFTA namun harus menjalin kemitraan dengan mitra lokal, seperti jasa terkait lingkungan, kesehatan dan sosial; dan (iii) Pasal 8.5 dalam Bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui pelatihan. Suatu kementerian negara yang mengurusi urusan pemerintahan dalam rangka koordinasi dalam bidang penanaman modal (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM)42 akan memberikan insentif perizinan kepada penanam modal asing yang akan melakukan kemitraan dengan UMKM. Untuk memaksimalkan insentif tersebut, BKPM akan memastikan UMKM yang akan terlibat sudah siap menjalani kemitraan dengan perusahaan besar melalui 42 Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa bahwa urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah antara lain meliputi urusan investasi. 31
penyusunan dan pembaharuan data base UMKM sesuai dengan kesiapan bisnis. Selanjutnya, BKPM akan memberikan daftar offer bidang-bidang usaha yang akan mendapatkan fasilitas insentif perizinan. Kementerian negara yang menangani urusan pemerintahan dibidang perdagangan bersama FTA Center mempunyai progam untuk memfasilitasi dan membantu UKM melalui bimbingan teknis, pameran, promosi, workshop, dan lain-lain. Kementerian negara yang menangani urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah memiliki program strategi nasional dalam pengembangan UMKM yaitu perluasan akses pasar produk dan jasa, meningkatkan daya saing produk dan jasa, akselerasi pembiayaan dan penanaman modal, pengembangan kapasitas manajemen dan SDM usaha, kemudahan dan kesempatan berusaha, dan koordinasi lintas sektor. Swiss melalui skema bilateral Program Promosi Impor Swiss (SIPPO) juga memberikan capacity building untuk pelaku usaha di sektor value- added fish & seafood, natural ingredients for food & non-food sectors, dan wood based technical products including sustainable tropical wood. 4. Proses ratifikasi negara-negara EFTA Persetujuan IE-CEPA ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita dan Federal Councillor and Head of The Federal Department of Economic Affairs, Education and Research Swiss, Johann Schneider Ammann, Minister of Foreign Affairs, Justice and Culture Liechtenstein, Aurelia Frick, State Secretary/Deputy Trade Minister, Kingdom of Norway, Daniel Bjarmann Simonsen dan Icelandic Ambassador and Chief of Protocol, Hannes Heimisson. Persetujuan IE-CEPA merupakan persetujuan perdagangan internasional pertama Indonesia dengan negara-negara di benua Eropa. Setelah Persetujuan IE-CEPA ditandatangani, telah dilakukan proses pengesahan oleh negara-negara EFTA sebagai berikut: a. Pada tanggal 3 Desember 2019, Parlemen Norwegia telah menyetujui Persetujuan IE-CEPA dan telah ditandatangani Royal Resolution pada tanggal 13 Desember 2019; 32
b. Pada bulan Desember 2019, Parlemen Islandia telah menyetujui Persetujuan IE-CEPA. Berdasarkan Brafaks Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Oslo No. B-00014/Oslo/200205, disampaikan bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, KBRI telah menerima tembusan Nota Diplomatik Kemlu Norwegia tertanggal 3 Februari 2020 yang menginformasikan bahwa Norwegia dan Islandia telah menyimpan Dokumen Pengesahan pada tanggal 13 Desember 2019 dan 29 Januari 2020; c. Pada tanggal 20 Desember 2019, Parlemen Swiss telah menyetujui Persetujuan IE-CEPA dan sedang memasuki masa 100 hari ad- referendum. Penandatangan dokumen ditargetkan bulan April 2020 untuk kemudian disimpan di Depositary. d. Proses pengesahan Liechtenstein mengikuti proses ratifikasi Swiss. Berdasarkan Pasal 12.5 ayat (1) Persetujuan IE-CEPA, Persetujuan IE-CEPA wajib tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan atau persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum dan konstitusional masing-masing Pihak. Instrument ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan pada Depositary. Persetujuan IE-CEPA wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah setidaknya 2 (dua) Negara EFTA dan Indonesia telah menyimpan instrument ratifikasi, penerimaan atau persetujuan sesuai dengan Pasal 12.5 ayat (2) IE-CEPA. Saat ini sudah ada 2 (dua) negara EFTA yang telah menyelesaikan proses pengesahannya yaitu Norwegia dan Islandia. Dengan demikian, implementasi Persetujuan IE-CEPA hanya tinggal menunggu proses pengesahan Indonesia. Dalam hal ini, Persetujuan IE-CEPA dapat segera diimplementasikan 3 bulan setelah Indonesia menyelesaikan proses ratifikasinya dan menyimpan dokumen ratifikasinya di depositary. Berkaitan dengan Negara EFTA yang melakukan penyimpanan instrument ratifikasi, penerimaan atau persetujuan setelah Persetujuan IE-CEPA berlaku, Persetujuan IE-CEPA wajib berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah penyimpanan instrument ratifikasi, penerimaan atau persetujuan miliknya sesuai dengan Pasal 12.5 ayat (3) Persetujuan IE- CEPA. 33
Para pihak menargetkan pengesahan diselesaikan pada bulan April 2020 sehingga Persetujuan IE-CEPA dapat diimplementasikan pada bulan Juni 2020. Pemerintah Swiss mengusulkan agar dilakukan penandatanganan joint announcement implementasi Persetujuan IE- CEPA pada tanggal 6 atau 7 Juli 2020 pada saat Menteri Swiss berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) on ASEAN. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara Implementasi Persetujuan IE-CEPA bagi Indonesia dan negara- negara EFTA dapat berimplikasi antara lain terhadap: 1. Perluasan akses pasar di bidang barang melalui penurunan dan penghapusan tarif bagi produk Indonesia. a. Produk dari Indonesia yang memenuhi kriteria "originating product", negara-negara EFTA akan memberikan penghapusan tarif atas 99% nilai impor negara-negara EFTA dari Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: i. Penghapusan 8.100 pos tarif atau 94.28% dari total pos tarif Islandia yang mewakili 99,94% nilai impor Islandia dari Indonesia sedangkan penurunan 31 pos tarif atau 0,36% dari total pos tarif. Produk Indonesia yang mendapatkan tarif 0% di pasar Islandia antara lain telepon, ban, kayu manis, furnitur, jus buah, kertas, tekstil, sepatu, kaca, baterai, ikan, alat musik, perhiasan, peti kayu. ii. Penghapusan 6.338 pos tarif atau 90,97% dari total pos tarif Norwegia yang mewakili 99,75% nilai impor Norwegia dari Indonesia sedangkan penurunan 142 pos tarif atau 2,04% dari total pos tarif. Produk Indonesia yang mendapatkan tarif 0% di pasar Norwegia antara lain telepon, arang kayu, tekstil, selimut, alas kaki, kaos kaki, pipa, sepeda, buah, kacang, motor, furnitur, biji kopi. 34
iii. Penghapusan 7.042 pos tarif atau 81,74% dari total pos tarif Swiss dan Liechtenstein yang mewakili 99,65% nilai impor kedua negara ini dari Indonesia sedangkan penurunan 382 pos tarif atau 4,43% dari total pos tarif. Produk Indonesia yang mendapatkan tarif 0% di pasar Swiss antara lain perhiasan, fiber optik, emas, minyak esensial, timah, bahan pewarna, organic, etil alkohol, sepatu, tekstil, pemanas air elektrik. Sedangkan produk Indonesia yang mendapatkan tarif 0% di pasar Liechtenstein antara lain sabun, peralatan listrik, baut, mesin, alas kaki, furnitur, peralatan survey, aksesoris kendaraan, batu marmer, tekstil, perkakas tangan. b. Produk barang dari negara-negara EFTA yang memenuhi kriteria "originating product", Indonesia akan memberikan penghapusan tarif atas 8656 pos tarif atau 86,46% dari total pos tarif Indonesia yang mewakili 98,81% nilai impor Indonesia dari negara-negara EFTA dan memberikan penurunan tarif atas 562 pos tarif atau 5,61% dari total pos tarif Indonesia. 5 (lima) produk impor utama Indonesia dari negara-negara EFTA yang mendapatkan eliminasi tarif adalah emas tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, minyak petroleum mentah, turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya, minyak petroleum selain mentah dan korundum artifisial. Eliminasi yang diberikan bervariasi, dari eliminasi pada tanggal implementasi sampai eliminasi secara gradual dalam 9 (sembilan) tahun. Produk-produk tersebut didominasi oleh produk mentah atau barang modal yang dapat diolah kembali untuk kemudia diekspor oleh Indonesia. Tarif bea masuk Indonesia saat ini untuk produk tersebut umumnya sudah rendah yaitu 0-10%. Dampak penghapusan tarif akan menjadikan peningkatan output di Indonesia untuk beberapa sektor, antara lain meat products (USD 0,86 juta), apparel (USD 0,1 juta), animal products (USD 0,1 juta), textiles (USD 0,02 juta), electronic equipment (USD 0,01 juta), dan mineral products (USD 0,01 juta). Sektor-sektor yang mengalami peningkatan output tersebut maka akan menyebabkan neraca perdagangannya mengalami surplus. Kenaikan output menyebabkan excess supply sehingga akan mendorong 35
peningkatan ekspor. Kenaikan output meat product, apparel dan textiles juga diikuti dengan peningkatan neraca perdagangan di sektor yang sama bagi Indonesia yakni sebesar USD 51,74 juta, USD 9,54 juta, dan USD 1,35 juta. 2. Peningkatan perdagangan barang Proyeksi Persetujuan IE-CEPA terhadap perdagangan antara Indonesia dan negara-negara EFTA dihitung menggunakan simulasi kenaikan tren ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA sebesar 31,6% dalam kurun waktu 2014-2018. Asumsi tren ini di gunakan sebagai basis asumsi kenaikan ekspor di tahun terakhir dalam perdagangan bilateral Indonesia dan negara-negara EFTA. Proyeksi dampak Persetujuan IE-CEPA terhadap perdagangan antara Indonesia dan negara-negara EFTA, yaitu43: a. Proyeksi kenaikan ekspor Indonesia ke EFTA selama lima tahun dapat mencapai rata-rata USD 1,92 milyar. Bila pada tahun 2018 total ekspor Indonesia ke negara- negara EFTA tercatat sebesar USD 732,8 juta, maka pada tahun pertama implementasi diprediksi ekspor Indonesia akan meningkat menjadi USD 1,03 miliar dan menjadi USD 3,08 milyar pada tahun ke-5. Lebih lanjut, kemungkinan kenaikan ekspor 5 (lima) produk ekspor utama Indonesia yakni perhiasan, lensa kontak, emas, peralatan penerima untuk televisi dan minyak esensial. Untuk perhiasan, ekspor Indonesia yang pada tahun 2018 tercatat senilai USD 525,93 juta akan meningkat menjadi USD 2,2 milyar pada tahun ke-5. Kenaikan ekspor yang sangat signifikan juga terlihat untuk produk lensa kontak, emas, peralatan penerima untuk televisi dan minyak esensial. Skema Persetujuan IE-CEPA terhadap kenaikan ekspor Indonesia ke negara EFTA berimplikasi pada: i. Peningkatan ekspor ke Swiss untuk sektor mesin (USD 456 juta), produk kimia, karet dan plastik (USD 283 juta), logam 43 Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Analisa SWOT untuk Ratifikasi Perjanjian Kerja sama Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE- CEPA), (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, 2019) 36
(USD 45,8 juta), alat transportasi (USD 35 juta), produk makanan (USD 19,3 juta), dairy products (USD 14,4 juta), kertas (USD 13,9 juta), tekstil (USD 10,1 juta), produk daging (USD 9,4 juta), peralatan elektronik (USD 7,9 juta), dan vegetable oils and fats (USD 6,5 juta). ii. Peningkatan ekspor ke Norwegia untuk sektor produk kimia, karet dan plastik (USD 116 juta), mesin (USD 104 juta), alat transportasi (USD 36,5 juta), produk kertas (USD 22,5 juta), produk logam (USD 9,9 juta), ferrous metals (USD 9,2 juta), tekstil (USD 7,6 juta), perikanan (USD 7,1 juta), produk makanan (USD 5,9 juta), produk mineral (USD 4 juta), manufaktur (USD 3,2 juta), dan kendaraan (USD 2,1 juta). iii. Peningkatan ekspor ke Islandia/Liechtenstein untuk sektor mesin (USD 4,6 juta), ferrous metals (USD 4,1 juta), produk kimia, karet dan plastik (USD 3,6 juta), produk daging (USD 0,5 juta), logam (USD 0,5 juta), alat transportasi (USD 0,4 juta), kendaraan (USD 0,3 juta), kertas (USD 0,2 juta), produk makanan (USD 0,2 juta), dairy products (USD 0,2 juta), alat elektronik (USD 0,2 juta), tekstil (USD 0,1 juta). b. Proyeksi kenaikan impor Indonesia dari negara-negara EFTA selama 5 (lima) tahun rata-rata mencapai USD 1,53 milyar. Pada tahun pertama implementasi IE-CEPA, diprediksi impor Indonesia akan meningkat menjadi USD 1,25 miliar dan menjadi USD 1,89 milyar pada tahun ke-5. Proyeksi kenaikan impor dari negara- negara EFTA untuk 5 (lima) produk utama adalah emas, bagian dari turbin gas, aluminium oxide, tinta cetak, dan vitamin A. Lonjakan impor terbesar yang diproyeksikan dari negara-negara EFTA adalah emas. Skema Persetujuan IE-CEPA terhadap kenaikan impor Indonesia dari negara-negara EFTA berimplikasi pada: i. Peningkatan impor dari Swiss antara lain sektor mesin (USD 466 juta), kimia/karet (USD 290 juta), logam (USD 47 juta), alat transportasi (USD 35,2 juta) dan produk makanan (USD 20,2 juta). 37
ii. Peningkatan impor dari Norwegia antara lain sektor kimia/karet (USD 130 juta), mesin (USD 108 juta), alat transportasi (USD 38 juta), kertas (USD 24,1 juta), dan logam (USD 10,4 juta). iii. Peningkatan impor terbesar dari Islandia/Liechtenstein terjadi pada sektor mesin (USD 4,7 juta), logam (USD 4,2 juta), kimia/karet (USD 3,7 juta), produk daging (USD 0,6 juta) dan logam (USD 0,5 juta). Dari hasil simulasi penurunan tarif menunjukkan dengan adanya kerja sama Persetujuan IE-CEPA, Gross Domestic Product (GDP) Indonesia meningkat sebesar 1,81%, GDP Swiss turun -8,31%, GDP Norwegia dan Islandia/Liechtenstein meningkat sebesar 1,75% dan 0,14%. Apabila dilihat kondisi neraca perdagangan Indonesia setelah implementasi Persetujuan IE-CEPA, maka kenaikan ekspor Indonesia masih sangat dominan dibandingkan kenaikan impor Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan neraca perdagangan Indonesia yang saat ini defisit akan berangsur mengalami surplus. Diprediksikan neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar USD 1,2 miliar pada tahun ke- 5. Langkah peningkatan ekspor ke negara-negara EFTA yang dapat dilakukan diantaranya peningkatan standar untuk mengatasi hambatan non-tarif; mendorong ekspor kearah produk manufaktur, mempertahankan pasar yang telah dibangun sebelumnya, meningkatkan promosi melalui trade expo, business forum, dan business matching; membangun iklim ekonomi yang kondusif di dalam negeri (good regulatory practices). Sedangkan langkah-langkah pengendalian impor dari EFTA yang dapat dilakukan sebagai berikut: 1. memastikan penerapan kebijakan sesuai dengan ketentuan WTO dan Persetujuan IE-CEPA; 2. promosi penggunaan produk lokal; 3. melanjutkan kebijakan untuk mendukung industri domestik dan menarik penanaman modal seperti paket kebijakan ekonomi; dan 38
4. apabila impor melonjak drastis, maka Indonesia dapat menggunakan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) sebagaimana yang telah diatur dalam Persetujuan IE-CEPA. 3. Kepastian akses pasar minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa, khususnya negara-negara EFTA. Negara-negara EFTA memberikan kepastian bahwa minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia memperoleh akses pasar ke negara-negara EFTA. Kepentingan CPO Indonesia dalam negara-negara EFTA sudah diatur dan sejauh ini merupakan komitmen terbaik yang disepakati Indonesia dengan negara mitra dagangnya, dengan rincian sebagai berikut: a. Indonesia mendapat akses pasar penuh dari Islandia dan Norwegia kecuali sawit untuk pakan ternak selain ikan. b. Swiss akan memberikan penghapusan tarif untuk kelapa sawit yang ditujukan untuk pakan ternak, technical purposes dan untuk re-ekspor. c. Swiss akan memberikan penurunan tarif untuk stearin, kernel dan minyak kelapa sawit lainnya dengan total kuota 10.000 ton. Kuota tersebut akan naik 5% pertahun sampai tahun ke-5. Jumlah kuota hanya sampai tahun ke-5 karena Persetujuan IE- CEPA akan diulas pada tahun ke-5. d. Swiss akan memberikan preferensi yang sama kepada Indonesia (jika Indonesia meminta hal tersebut) apabila Swiss memberikan preferensi yang lebih baik kepada negara mitra FTA-nya. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Indonesia karena saat ini Malaysia sedang berunding dengan negara-negara EFTA. e. Selain komitmen membuka akses pasar, negara-negara EFTA juga berkomitmen untuk mendukung diseminasi dan penggunaan standard berkelanjutan, praktik dan pedoman untuk minyak nabati yang diproduksi secara berkelanjutan dan mengembangkan mata rantai nilai produksi minyak sawit yang berkelanjutan. f. Indonesia dan negara-negara EFTA berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama pengembangan sustainable palm oil 39
production value chain, dengan fokus pada smallholders, guna meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 4. Perluasan akses pasar jasa Indonesia. Dalam Persetujuan IE-CEPA, negara-negara EFTA membuka luas sektor-sektor jasa bagi Indonesia di berbagai moda perdagangan jasa. Swiss misalnya membuka 116 subsektor jasa, Norwegia membuka 84 subsektor jasa, Islandia membuka 89 subsektor jasa dan Liechtenstein membuka 78 subsektor jasa dengan tingkat keterbukaan pasar yang tinggi termasuk kepemilikan investor Indonesia sampai dengan 100% di beberapa subsektor. Melalui Persetujuan IE-CEPA maka akan diperoleh keuntungan, yaitu: a. potensi peningkatan permintaan tenaga kerja baik terdidik maupun terlatih di sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, dan komunikasi; b. Semakin terbukanya kesempatan untuk kategori business visitors, intra-corporate transferee, contractual services supplier, graduate trainee, internship dan independent professionals dari Indonesia ke negara-negara EFTA; c. Profesional muda Indonesia dapat bekerja di Swiss selama 1 (satu) tahun untuk peningkatan keahlian profesional dan bahasa di bawah program young professionals; d. Pengakuan kualifikasi untuk pemasok jasa khususnya dalam sektor jasa profesional; e. Pengakuan sertifikat keahlian dan pelatihan pelaut untuk bekerja di atas kapal berbendera Swiss; f. Semakin banyak wisatawan yang datang dari negara-negara EFTA sehingga menambah pendapatan devisa; g. Pengembangan renewable energy melalui penanaman modal dari negara-negara EFTA. 5. Peningkatan perdagangan jasa Liberalisasi perdagangan barang dan perdagangan jasa Indonesia dalam rangka Persetujuan IE-CEPA menyebabkan laju pertumbuhan ekspor jasa Indonesia (sebesar 1,153%) relatif lebih tinggi dibandingkan 40
dengan laju pertumbuhan impor (sebesar 0,46%). Neraca perdagangan sektor jasa diprediksi mengalami surplus sebesar USD 77,97 juta terutama pada sektor transportasi, komunikasi, perhubungan udara, jasa perdagangan, dan perhubungan laut. Keterlibatan Indonesia dalam skema kerja sama perdagangan jasa Persetujuan IE-CEPA akan menghasilkan respon output yang bervariasi di level sektoral. Skema Persetujuan IE-CEPA akan meningkatkan output pada sektor air transport (0,142%), communication (0,1415%), sea transport (0,0706%), other transport (0,057%), construction (0,0219%), trade (0,017%), dwellings (0,0023%) dan health and education (0,0012%). Beberapa sektor yang mengalami peningkatan output sekaligus meningkatkan perdagangan yaitu seperti transport, air transport, communication, trade, dan sea transport. Ekspansi output mendorong peningkatan ekspor dan permintaan tenaga kerja sebagai derived demand baik terlatih maupun tidak terlatih. Beberapa sektor yang outputnya meningkat disertai peningkatan permintaan tenaga kerja baik tenaga kerja terlatih maupun tidak terlatih akibat skenario kebijakan liberalisasi perdagangan yaitu konstruksi, perdagangan, transportasi, transportasi laut, transportasi udara, dan komunikasi. Sektor yang memberikan dampak peningkatan tenaga kerja terlatih maupun tidak terlatih yang terbesar yaitu transportasi udara dan komunikasi. Sebaliknya sektor yang memberikan dampak penurunan tenaga kerja baik terlatih maupun tidak terlatih yaitu jasa usaha akibat dari penurunan output. Hasil kajian prognosa perdagangan jasa menunjukkan bahwa laju peningkatan ekspor jasa diperkirakan relatif lebih tinggi daripada laju pertumbuhan impor jasa. Neraca perdagangan sektor jasa Indonesia akan mengalami surplus sebesar USD 77,965 juta, terutama pada sektor transportasi, komunikasi, perhubungan udara, jasa perdagangan, dan perhubungan laut. Ekspor jasa Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 1,153%, dan impor sebesar 0,46% dengan laju peningkatan ekspor jasa diperkirakan relatif tinggi daripada laju pertumbuhan impor jasa. 41
6. Peningkatan Penanaman Modal. Indonesia menawarkan komitmen di 5 (lima) sektor penanaman modal potensial yang terdiri atas 182 sub-sektor termasuk di sub-sektor infrastruktur, maritim, elelektronik, energi, tekstil, dan perikanan.44 Hal ini dilakukan antara lain untuk: a. mendorong penanaman modal negara-negara EFTA secara lebih luas ke banyak sektor potensial; b. meningkatkan daya saing dengan menarik penanaman modal asal negara-negara EFTA secara langsung, tanpa melalui negara pihak ketiga seperti Singapura; c. memanfatkan jaringan EFTA yang luas untuk mempromosikan potensi penanaman modal Indonesia ke Eropa maupun dunia; d. membuka peluang outward investment bagi pelaku usaha nasional ke wilayah EFTA untuk mendalami pasar setempat maupun sebagai hub; e. mendukung upaya penciptaan iklim usaha yang terbuka, stabil dan dapat diprediksi bagi para investor; dan f. peningkatan penanaman modal juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 7. Pengaturan kerja sama dan pengembangan kapasitas. Kerja sama yang ditargetkan dalam Persetujuan IE-CEPA ini antara lain peningkatan kualitas UMKM, pengembangan sektor pariwisata, penguatan sistem pendidikan, dan pelatihan vokasi antara lain melalui pelibatan beberapa politeknik dan pusat pelatihan vokasi terpilih bersama dunia usaha, kerja sama pengembangan mata-rantai produksi coklat dan minyak sawit yang berkelanjutan dengan fokus pada tingkat lokal dan regional untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi petani, kerja sama transportasi maritim, kerja sama di bidang statistik 44 International Trade Analysis and Policy Studies Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, Analisis Biaya dan manfaat Implementasi Indonesia-EFTA (IE) CEPA,(Jakarta: International Trade Analysis and Policy Studies Institut Pertanian Bogor, 2019) 42
perdagangan, pengembangan kerja sama industri maritim, dan fasilitasi perdagangan produk perikanan Indonesia ke negara EFTA. Agar implementasi Persetujuan IE-CEPA dapat berjalan dengan baik dan mengakomodasi perbedaan tingkat perkembangan ekonomi para pihak yang beragam, skema cooperation and capacity building menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan IE-CEPA. Kerja sama dan pengembangan kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan teknis para pihak untuk merespon perkembangan sistem perdagangan internasional yang sangat dinamis. Untuk mendapatkan manfaat penuh dari Persetujuan IE-CEPA dan untuk meminimalkan potensi ancamannya, kiranya PEMRI bersama segenap elemen bangsa perlu menempuh langkah-langkah berikut: a. Perbaikan kepastian hukum, Paket Kebijakan Ekonomi yang berkelanjutan, penyederhanaan perizinan seperti Online Single Submision (OSS), pembangunan dan perbaikan infrastruktur energi dan logistik, penguatan 3 moda sistem transportasi dan infrastruktur pendukungnya, serta implementasi Roadmap Revolusi Industri 4.0. b. Penguatan institusi pendukung, khususnya pemanfaatan FTA Center dan reaktivasi Komite Nasional Peningkatan Daya Saing memasuki Masyarakat Ekonomi. FTA Center merupakan lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) Kementerian Perdagangan. Pembentukan FTA Center ini juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP 2017, dimana salah satu strategi penguatan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan kerja sama ekonomi internasional agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. c. Sosialisasi dan diseminasi terkait manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh Persetujuan IE-CEPA, bekerja sama dengan kedutaan besar negara- negara EFTA di Indonesia, kedutaaan besar Indonesia di negara-negara EFTA, SwissCham, Indonesia Norway Business Chamber, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia 43
(APINDO). Sosialisasi tersebut dilakukan melalui business forum, business matching, serta media cetak dan elektronik. d. Mitigasi di sektor perdagangan barang berupa penguatan fasilitasi perdagangan, penguatan industri manufaktur melalui ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, harmonisasi tarif antara sektor hulu dan sektor hilir, pengembangan industri pengolahan, penguatan industri kecil dan menengah, penyederhanaan perizinan, dan pengelolaan impor barang konsumsi secara lebih baik. e. Mitigasi di sektor perdagangan jasa dapat dan perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM agar berdaya saing tinggi dan berkualifikasi internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi serta pendidikan dan pelatihan vokasi, pertukaran informasi dan transfer teknologi, peningkatan kapasitas pelaku bisnis lokal termasuk UMKM untuk menyelaraskan usaha bisnisnya dengan kehadiran investor- investor baru. Secara umum, meskipun Persetujuan IE-CEPA dapat membebani keuangan negara akibat penurunan tarif bea masuk, namun penurunan tarif bea masuk juga akan meningkatkan neraca perdagangan dengan peningkatan eksportasi di bidang barang dan jasa serta peningkatan penanaman modal. Selain itu, berdasarkan Pasal 9.6 ayat (2) Bab Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas Persetujuan IE-CEPA, implementasi kerja sama dan pengembangan kapasitas juga akan berdampak pada beban keuangan negara. Namun Indonesia akan menerima manfaat yang lebih dari kerja sama ekonomi dan pengembangan kapasitas dimaksud. 44
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Berikut beberapa undang-undang yang terkait pembentukan norma: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.45 Persetujuan pada Bab 2 (Perdagangan Barang) Pasal 2.12 (Tindakan Sanitari Dan Fitosanitari) Persetujuan IE-CEPA mengatur bahwa negara pengimpor harus memastikan lalu lintas barang sesuai dengan undang- undang domestik masing-masing pihak dengan demikian negara-negara EFTA yang akan mengekspor barang terkait hewan, ikan dan tumbuhan harus mengikuti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan antara lain terhadap standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan46 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Untuk pemungutan bea masuk dan penghapusan atau pembatasan bea keluar mengikuti Lampiran II sampai V (Jadwal Komitmen Tarif Barang) pada Bab 2 Persetujuan IE-CEPA (Perdagangan Barang) Pasal 2.2 (Bea Masuk), 45 Indonesia Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482 46Indonesia, Undang-Undang tentang Kepabeanan , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612 45
Pasal 2.3 (Bea Keluar) dan Pasal 2.5 (Penilaian Kepabeanan). Lampiran II sebagaimana merujuk dalam Pasal 2.2 tentang Komitmen Indonesia atas Barang yang Berasal dari Negara-Negara EFTA, Lampiran III tentang Komitmen Islandia atas Barang yang Berasal dari Indonesia, Lampiran IV tentang Komitmen Norwegia atas Barang yang Berasal dari Indonesia, dan Lampiran V tentang Komitmen Swiss atas Barang yang Berasal dari Indonesia. Dengan demikian perlu penyesuaian peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan lampiran-lampiran tersebut. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.47 Pasal 8.5 Persetujuan IE-CEPA tentang Pembangunan Sosial mengatur bahwa para pihak menggarisbawahi kebutuhan untuk melindungi kesejahteraan dan meningkatkan mata pencaharian kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, petani kecil, petani subsisten atau nelayan. Selain itu para pihak menekankan pentingnya informasi, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan disemua tingkatan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan daerah, dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade 47 Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 46
Organization). Undang-undang ini menjadi dasar Indonesia ikut dalam Pembentukan WTO yang prinsip-prinsipnya menjadi dasar dalam menyusun Persetujuan IE-CEPA. Berikut beberapa persetujuan yang berada di bawah pengelolaan WTO dan merupakan lampiran dari persetujuan pembentukannya: a. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Bab 1 Pasal 1.2 (a) Persetujuan IE-CEPA mengatur bahwa Indonesia bersama negara-negara EFTA membentuk Persetujuan IE-CEPA untuk mencapai liberalisasi perdagangan barang sesuai dengan Pasal XXIV GATT 1994 yang mengatur bagaimana customs union and free trade area dapat memanfaatkan pengecualian- pengecualian dengan prinsip Most Favored Nation. b. General Agreement on Trade and Services (GATS). Bab 1 Pasal 1.2 (b) Persetujuan IE-CEPA mengatur bahwa Indonesia bersama negara-negara EFTA membentuk Persetujuan IE-CEPA untuk mencapai liberalisasi perdagangan jasa sesuai dengan Pasal V GATS khususnya untuk perdagangan jasa yang mengatur Economic Integrations. Terkait dengan perpajakan dalam Persetujuan IE-CEPA sebagaimana diatur dalam Bab 2 Pasal 2.9 tentang perpajakan internal dan ketentuan lainnya mengikuti Pasal III dari GATT 1994 dan menjadi bagian dari Persetujuan IE-CEPA. c. WTO Agreement on Import Licensing Procedures. Bab 2 Pasal 2.6 (2) Persetujuan IE-CEPA mengatur bahwa Perizinan Impor dilaksanakan sesuai dengan persetujuan WTO bahwa prosedur perizinan impor harus dilaksanakan dengan cara yang transparan, tidak diskriminatif, adil dan setara, dapat diprediksi dalam suatu mekanisme yang tidak membatasi perdagangan. d. The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). Bab 2 Pasal 2.12 (1) Persetujuan IE-CEPA secara keseluruhan akan merujuk pada hak dan kewajiban yang diatur dalam SPS Agreement dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Persetujuan IE-CEPA kecuali diatur berbeda di dalam Persetujuan IE-CEPA. 47
e. WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures Bab 2 Pasal 2.14 pada Persetujuan IE-CEPA mengenai yang mengatur tentang hak dan kewajiban Indonesia dan negara-negara EFTA dalam penerapan subsidi dan tindakan imbalan didasarkan pada Pasal VI dan XVI GATT 1994 dan WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (perjanjian WTO atas Subsidi dan Tindakan Imbalan). f. WTO Agreement on Antidumping Bab 2 Pasal 2.15 Persetujuan IE-CEPA mengatur bahwa hak dan kewajiban Indonesia dan negara-negara EFTA dalam penerapan tindakan anti dumping tunduk pada Pasal VI GATT 1994 dan Persetujuan Implementasi Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994. g. WTO Agreement on Safeguard Bab 2 Pasal 2.16 Persetujuan IE-CEPA mengatur bahwa implementasi ketentuan pasal dimaksud wajib sesuai dengan WTO Agreement on Safeguard. Hak dan kewajiban Indonesia dan negara- negara EFTA dalam tindakan pengamanan perdagangan global diatur dalam Pasal XIX GATT 1994, Persetujuan Pengamanan Perdagangan WTO, dan Pasal V Persetujuan Pertanian WTO. Dalam menerapkan tindakan pengamanan perdagangan global maka Indonesia dan negara-negara EFTA harus konsisten dengan kewajiban yang diatur dalam Persetujuan WTO, dengan mempertimbangkan untuk mengecualikan impor yang berasal dari satu pihak atau para pihak jika impor dimaksud tidak menimbulkan atau mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.48 Pasal 7.1 Persetujuan IE-CEPA menyatakan beberapa praktik anti persaingan usaha yang tidak sesuai dengan Persetujuan IE-CEPA karena berpotensi merugikan kemitraan ekonomi yaitu perjanjian atau 48 Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 3817 48
keputusan badan usaha yang berdampak mendistorsi persaingan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan oleh badan usaha. Para pihak wajib menerapkan peraturan perundang-undangan persaingan usaha nasional masing-masing untuk melarang praktik-praktik tersebut. Dalam hukum nasional Indonesia, larangan praktik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama pada Bab Perjanjian yang Dilarang dalam Pasal 4 - Pasal 16 dan penggunaan posisi dominan dalam Pasal 25 terkait untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Persetujuan IE-CEPA, sengketa mengenai masalah yang sama timbul berdasarkan Persetujuan IE-CEPA maupun persetujuan WTO dapat diselesaikan di kedua forum sebagaimana diskresi dari pihak penggugat. Forum yang dipilih dengan demikian wajib digunakan mengesampingkan yang lain. Prosedur penyelesaian sengketa di bawah perjanjian WTO dianggap dipilih berdasarkan permohonan pembentukan panel dari suatu pihak berdasarkan Pasal 6 WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, sedangkan prosedur penyelesaian sengketa di bawah Persetujuan IE-CEPA dianggap dipilih berdasarkan permohonan arbitrase. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat rahasia karena keputusannya tidak dipublikasikan terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. 49
Berdasarkan pengaturan tersebut maka implementasi Persetujuan IE- CEPA akan tetap mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.49 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur arah dan kebijakan pembangunan nasional, salah satunya penyelenggaraan perdagangan di bidang telekomunikasi dengan memperhatikan perkembangan baik di lingkup nasional maupun internasional. Sejalan dengan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka Indonesia harus siap untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi berbasis teknologi yang unggul dan kompetitif dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyelenggaraan perdagangan telekomunikasi. Hingga saat ini penyelenggaraan perdagangan telekomunikasi merupakan salah satu komoditas perdagangan yang memiliki nilai komersial tinggi sehingga menarik minat investor baik dari dalam maupun dari luar negeri (asing). Kondisi ini sudah disadari Indonesia dengan menyesuaikan prinsip perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Persetujuan IE-CEPA mengenai penyelenggaraan perdagangan telekomunikasi diatur dalam Bab 3 tentang Perdagangan Jasa dan lebih lanjut dimuat dalam Lampiran XIII (Jasa Telekomunikasi) yang menyatakan bahwa perdagangan jasa harus dilaksanakan dalam cara yang wajar, objektif, dan tidak memihak. Hal tersebut sesuai dengan prinsip perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif. Berdasarkan hal tersebut, materi perdagangan jasa dalam Persetujuan IE-CEPA sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 49 Indonesia, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 50
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Dibentuknya Persetujuan IE-CEPA, untuk memperkuat hubungan antara negara-negara EFTA dan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kedaulatan, saling menghormati, semangat konstruktif dan manfaat umum. Persetujuan Kerja sama Ekonomi Komprehensif bentuk komitmen terhadap prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Dengan adanya persetujuan juga berdampak pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan bersifat independen dan merupakan komponen yang saling mendukung dari pembangunan berkelanjutan. Persetujuan IE-CEPA merupakan persetujuan yang berguna untuk membentuk kerangka hukum dalam kerja sama ekonomi yang komprehensif antara para pihak. Pengaturan domestik Indonesia juga mengatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Berdasarkan pengaturan tersebut maka Persetujuan IE- CEPA dalam implementasi nantinya harus sesuai dan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 51
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.50 Pasal 3.16 Persetujuan IE-CEPA mengatur bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau diskriminasi pada perdagangan jasa. Setiap pihak dalam Persetujuan IE-CEPA wajib mencegah penerapan tindakan dimaksud dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi moral publik atau ketertiban umum, melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan domestik yang berkaitan dengan pencegahan praktik penipuan dan kecurangan pada kontrak jasa, perlindungan privasi individu dan keamanan. Selanjutnya, Pasal 8.5 Persetujuan IE-CEPA juga mengatur bahwa para pihak harus memperhatikan kewajiban yang muncul dari instrumen hak asasi manusia internasional dimana mereka menjadi pihak. Para pihak harus memperhatikan kebutuhan untuk melindungi kesejahteraan dan meningkatkan mata pencaharian kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, petani kecil, petani subsisten atau nelayan. Perlindungan sebagaimana telah diatur dalam Persetujuan IE-CEPA sejalan dengan hukum domestik Indonesia yaitu Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak dan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang undang ini menjadi dasar Indonesia dalam mengatur hal-hal terkait definisi perjanjian internasional, cara mengikatkan diri pada perjanjian internasional, pembuatan, pengesahan, pemberlakuan dan pengakhiran perjanjian internasional. Undang undang ini menjadi dasar bagi Menteri Luar Negeri dalam memberikan surat kuasa (full power) kepada Kementerian Perdagangan sebagai kementerian pemrakarsa untuk menandatangani Persetujuan IE-CEPA sesuai dengan Pasal 7 50 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 52
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Terkait dengan pengesahan Persetujuan IE-CEPA Pasal 12.5 angka 1 mengatur bahwa IE-CEPA wajib tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan atau persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum dan konstitusional masing-masing Pihak. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan pada Depositary. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Selanjutnya dalam dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Penafsiran Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal 10 itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis 53
perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang- undang. Dengan didasarkan pada surat dari Pimpinan DPR Nomor PW/20934/DPRRI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, disampaikan bahwa Komisi VI DPR RI memutuskan bahwa pengesahan Persetujuan IE-CEPA dilakukan dengan Undang-Undang. Terkait dengan pemberlakuan Persetujuan IE-CEPA, Pasal 12.5 angka 2 Persetujuan IE-CEPA mengatur bahwa Persetujuan IE-CEPA wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah paling sedikit dua negara EFTA dan Indonesia telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan milik mereka sebagaimana diatur dalam Persetujuan IE-CEPA. Pengaturan tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian Persetujuan IE-CEPA dalam pengaturannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 3.9 Persetujuan IE-CEPA (Pergerakan Orang Perseorangaan) Pasal 4.7 (Personil Kunci) dan Pasal 8.2 (Hak untuk Mengatur dan Tingkat Perlindungan) Pasal 8.3 (Penguatan Tingkat Perlindungan dalam Penerapan dan Penegakan Undang-Undang, Peraturan atau Standar), Pasal 8.6 (Standar dan Persetujuan Tenaga Kerja Internasional) yang secara umum mengatur terkait dengan standar tenaga kerja dan jaminan perlindungan tenaga kerja termasuk perlindungan hak dasar serta domisili sementara tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan 54
dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Dengan demikian Pengaturan Persetujuan IE- CEPA telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Semua kegiatan penanaman modal di semua sektor diberikan jaminan perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, guna memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Mengenai penanaman modal diatur dalam Bab 4 Persetujuan IE-CEPA. Menurut Pasal 4.1 Persetujuan IE-CEPA, Ruang Lingkup dan Cakupan pada Bab 4 berlaku untuk kehadiran komersial di seluruh sektor, kecuali sektor jasa yang diatur dalam Pasal 3.1 Ruang Lingkup dan Cakupan Bab 3. Selain itu, Pasal 4.1 angka (2) mengatur bahwa Bab Penanaman Modal dalam perjanjian ini tidak memasukkan perlindungan penanaman modal dan tidak berkewajiban mengikuti interpretasi atau penerapan perjanjian internasional lainnya yang terkait dengan penanaman modal atau perpajakan dimana satu atau beberapa negara EFTA dan Indonesia menjadi pihak dari perjanjian tersebut. Kemudian, dalam Pasal 4.1 angka 3 mengatur bahwa tidak ada hal dalam Bab 4 yang ditafsirkan untuk mengenakan/memberikan kewajiban terkait dengan pengadaan pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan penanaman modal, lebih ditekankan pada aspek promosi penanaman modal (Pasal 4.3), Kesetaraan Perlakuan (Pasal 4.4/Perlakuan Nasional). Materi muatan pada Bab 4 Persetujuan IE- CEPA tersebut beserta Lampiran XVI sebagaimana dirujuk dalam Pasal 55
4.5 tentang jadwal komitmen spesifik secara substansi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sehingga dalam implementasi Persetujuan IE-CEPA tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang selaras dengan isi lampiran Persetujuan IE-CEPA. 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.51 Pasal 1.7 angka 1 Persetujuan IE-CEPA mengatur bahwa para pihak wajib menerbitkan atau menyediakan hukum, peraturan, keputusan pengadilan, keputusan administratif dan perjanjian internasional yang dapat mempengaruhi pelaksanaan persetujuan untuk dapat diakses oleh publik serta melayani permintaan informasi undang-undang secara cepat dan tepat waktu. Hal yang sama juga telah diatur di dalam asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan pengecualian keterbukaan informasi publik baik Persetujuan IE-CEPA sebagaimana diatur dalam Pasal 1.7 angka 3 dan angka 4 maupun Bab V tentang informasi yang dikecualikan sama-sama mengatur materi mengenai informasi yang dikecualikan. Dengan demikian Persetujuan IE-CEPA sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.52 Lampiran XV Persetujuan IE-CEPA sebagaimana merujuk Pasal 3.21 mengatur mengenai jasa pariwisata dan perjalanan yang secara umum terkait dengan pergerakan wisatawan, kerahasiaan data pribadi, informasi dan peringatan keamanan perjalanan, situs dan infrastruktur pariwisata, akses jasa, tanggung jawab pariwisata serta pelatihan dan 51 Indonesia, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 52 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 tidak 56
pembangunan kapasitas. Hal tersebut secara umum sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Dengan demikian implementasi Persetujuan IE-CEPA terkait jasa pariwisata dan perjalanan tunduk terhadap Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang selaras dengan isi lampiran Persetujuan IE-CEPA. 15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.53 Terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Persetujuan IE- CEPA pada Lampiran XIV (Jasa Keuangan) dari Bab 3 (Perdagangan Jasa) mengatur bahwa Indonesia dan negara-negara EFTA mengonfirmasi definisi "entitas publik" mencakup entitas-entitas Indonesia yaitu sebuah pemerintahan, bank sentral, otoritas moneter, Otoritas jasa keuangan dalam hal ini adalah OJK. Kemudian diatur mengenai Transfer Informasi dan Pemrosesan Informasi dari Lampiran XIV pasal 7 yang mengatur bahwa Indonesia dan negara-negara EFTA mengkonfirmasi istilah "hak" termasuk hak untuk meminta pemasok jasa keuangan di wilayahnya untuk mematuhi hukum dan peraturan domestik yang mensyaratkan pengelolaan dan penyimpanan data lokal atau pemrosesan lokal. 53 Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 57
Mengenai kerahasiaan informasi dijelaskan dalam Pasal 33 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur larangan menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang. Selain itu terkait informasi diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Dalam penjelasan Pasal 43 Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah bahwa sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (timely basis). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengaturan tersebut maka pelaksanaan Persetujuan IE- CEPA akan tetap mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.54 Pasal 8.8 Persetujuan IE-CEPA mengatur tentang pentingnya hukum dan tata kelola yang efektif untuk memastikan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati akibat deforestasi dan degradasi hutan alam dan lahan gambut, serta untuk memerangi pembalakan liar 54 Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432 58
dan menghilangkan perdagangan produk kayu ilegal. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional. Selanjutnya, Pasal 69 terkait kerja sama internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan mengatur bahwa Indonesia dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan/atau lembaga keuangan asing, khususnya menyangkut penanganan pemberantasan pembalakan liar. Dengan demikian, Persetujuan IE-CEPA merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan melalui kerja sama internasional. Berdasarkan pengaturan tersebut, implementasi Persetujuan IE-CEPA selaras dengan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien. Menurut Pasal 1.2 Persetujuan IE-CEPA huruf f dan huruf g, salah satu tujuan dari pembentukan Persetujuan IE-CEPA adalah untuk mendorong persaingan yang adil khususnya yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara kedua pihak serta menjamin kerja sama dan peningkatan kapasitas sehingga mengurangi kemiskinan dan mendorong daya saing dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sehingga tujuan Persetujuan IE- CEPA selaras dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 59
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pada Pasal 9.2 Persetujuan IE-CEPA mengatur kewajiban para pihak mengembangkan kerja sama dan pengembangan kapasitas dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat bersama dari Persetujuan IE-CEPA sesuai dengan strategi nasional dan tujuan kebijakan mereka dan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi dari para pihak. Dalam melakukan kerja sama tersebut wajib mendukung upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan. Dengan demikian, Persetujuan IE-CEPA merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, berwawasan lingkungan dengan ruang lingkup perdagangan dalam negeri dan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada Persetujuan IE-CEPA, mengenai prosedur ratifikasi diatur dalam pasal 12.5 angka 1 dimana persetujuan wajib tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan atau persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum dan konstitusional masing- masing Pihak. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan pada Depositary. Dalam hukum nasional Indonesia terkait prosedur pengesahan kerja sama perdagangan internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang termuat dalam Pasal 84 bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian, perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian perdagangan internasional disampaikan dengan ketentuan apabila dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan dan 60
atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang dan dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden. 19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Bab 2 Pasal 2.11 tentang Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian Persetujuan IE-CEPA menyatakan Persetujuan WTO pada Hambatan Teknis perdagangan wajib diterapkan dan dimasukkan dan menjadi bagian dari perjanjian dalam pengaturan mengenai standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian kecuali pengaturan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang menyatakan bahwa Standar Nasional Indonesia dirumuskan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman. Dalam hal terdapat standar internasional, Standar Nasional Indonesia dirumuskan selaras dengan standar internasional melalui adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan atau modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain. 20. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.55 Berdasarkan Persetujuan IE-CEPA Bab 8 Pasal 8.9 angka 2, Indonesia dan negara-negara EFTA berkomitmen untuk mempromosikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, efektif dan 55 Indonesia, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073 61
transparan dan langkah-langkah untuk memerangi IUU (perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur) dan kejahatan perikanan. Dalam hukum domestik Indonesia kebijakan dan langkah- langkah untuk memerangi IUU Fishing tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern. Selain itu juga untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang perikanan dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan diantaranya penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Dengan demikian, tujuan Persetujuan IE-CEPA selaras dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, komitmen untuk memerangi IUU fishing dan kejahatan perikanan (Bab 8 Pasal 8.9 angka 2) dalam Persetujuan IE-CEPA sejatinya telah dilaksanakan dan menjadi kebutuhan Indonesia. 21. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengatur penyelenggaraan karantina yang mengatur lalu lintas keluar masuk barang sebagai upaya yang dilakukan negara untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga negara. Di sisi lain, Persetujuan IE-CEPA pada Bab 2 (Perdagangan Barang) Pasal 2.12 (Tindakan Sanitari Dan Fitosanitari) yang mengatur bahwa negara pengimpor harus memastikan lalu lintas barang sesuai dengan undang- fishing 62
undang domestik masing-masing pihak. Dengan demikian, dalam melaksanakan Persetujuan IE-CEPA harus memperhatikan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 22. Undang-Undang yang terkait dengan Kekayaan Intelektual. Bab 5 Pasal 5 Persetujuan IE-CEPA tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengatur bahwa para pihak wajib memberikan dan memastikan perlindungan yang memadai, efektif, dan tanpa diskriminasi atas hak kekayaan intelektual, dan menyediakan langkah-langkah penegakan hak tersebut terhadap pelanggarannya. Terkait dengan pasal tersebut, Indonesia telah memiliki pengaturan sebagai bentuk perlindungan yang memadai, efektif, dan tanpa diskriminasi atas hak kekayaan intelektual, dan menyediakan langkah-langkah penegakan hak tersebut terhadap pelanggarannya. Pengaturan terkait kekayaan intelektual dimaksud diatur dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman56, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang57, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu59, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta60, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Tujuan dari pembentukan undang-undang di atas adalah memberikan perlindungan kekayaan intelektual baik terhadap penanaman modal dan alih teknologi kepada setiap pemegang hak. Perlindungan ini berguna untuk menciptakan kemandirian bangsa dalam 56 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043 57 Indonesia, Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044 58 Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045 59 Indonesia, Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046 60 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 63
bidang ilmu pengetahuan, teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Sehingga Pasal 5 Persetujuan IE-CEPA sejatinya telah dilaksanakan di Indonesia, yaitu bukan hanya perlindungan dalam perjanjian perdagangan internasional seperti Persetujuan IE-CEPA tetapi menjadi kebutuhan Indonesia untuk melindungi kekayaan intelektual. 64
A. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS Landasan Filosofis Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-IV menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memperkuat perekonomian nasional. "Perekonomian nasional di Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. " Prinsip demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip ke lima Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang merupakan landasan pokok agar seluruh rancangan perekonomian nasional Indonesia mengabdi pada cita-cita kesejahteraan untuk semua. Demikian halnya perdagangan nasional Indonesia. Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam negeri ataupun melintasi batas wilayah negara, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam perspektif landasan konstitusional di atas, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Perdagangan dilaksanakan dengan mengabdi pada kepentingan nasional Indonesia. Begitu pentingnya cita-cita ini maka perdagangan nasional Indonesia, pada dasarnya bukan sekedar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata. Perdagangan nasional Indonesia adalah aspek strategis yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Selain itu, pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-IV juga menegaskan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah 65
untuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam implementasi Persetujuan IE-CEPA diatur perlindungan kepada pelaku usaha dan konsumen melalui perlindungan kekayaan intelektual dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Mengingat semakin berkembangnya aspek-aspek dalam perdagangan internasional, dan mengingat kembali tujuan dalam pembangunan ekonomi nasional tersebut Indonesia senantiasa mawas diri dalam menghadapi tantangan global. Indonesia tentu mengharapkan bahwa keikutsertaannya dalam perdagangan internasional tidak hanya akan mampu memperkuat posisinya sebagai bagian dari masyarakat internasional yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban dunia, namun juga mendukung tujuan negara untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Selanjutnya partisipasi Indonesia dalam forum-forum kerja sama dan perdagangan internasional menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menyelaraskan antara kepentingan Indonesia dalam memakmurkan masyarakatnya dengan peran Indonesia sebagai bagian dari penduduk dunia. B. Landasan Sosiologis Berdasarkan data perdagangan selama 3 (tiga) tahun terakhir, hampir 50% perdagangan Indonesia didominasi oleh mitra yang bertahun-tahun telah melakukan perdagangan dengan Indonesia (mitra dagang tradisional) seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura. Untuk memperluas mitra dagang, Indonesia perlu melakukan ekspansi bukan hanya terhadap mitra dagang tradisional tetapi juga terhadap mitra dagang non tradisional seperti negara-negara EFTA yang merupakan salah satu investor terbesar dunia. Bagi Indonesia, EFTA memiliki arti penting karena dapat menjadi pintu masuk (hub) bagi produk Indonesia di Kawasan Eropa dan ke negara mitra FTA EFTA. Di sisi lain, EFTA memandang Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terpenting di kawasan Asia Tenggara dan dapat menjadi basis "regional hub" untuk mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Selain itu tingkat tabungan domestik Indonesia tidak mencukupi kebutuhan untuk melakukan penanaman 66
modal. Sehingga Indonesia membutuhkan penanaman modal dari negara-negara lain termasuk negara-negara EFTA yang merupakan salah satu investor terbesar dunia. FDI merupakan sumber penting pertumbuhan ekonomi karena secara langsung dapat meningkatkan modal, meningkatkan output dan selanjutnya meningkatkan pendapatan, serta lapangan kerja. Hal tersebut menjadikan pertimbangan PEMRI melakukan kerja sama dengan negara-negara EFTA. Peluncuran perundingan Persetujuan IE-CEPA dilakukan pada tanggal 7 Juli 2010 oleh Presiden Indonesia dan Presiden Swiss (mewakili EFTA). Pada tanggal 23 November 2018 Indonesia dan negara- negara EFTA selesai melakukan proses perundingan. Penandatanganan persetujuan IE-CEPA dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta oleh Menteri Perdagangan RI (Enggartiasto Lukita) dan Federal Councillor and Head of The Federal Department of Economic Affairs, Education and Research Swiss (Johann Schneider Ammann), Minister of Foreign Affairs, Justice and Culture Liechtenstein (Aurelia Frick), State Secretary/Deputy Trade Minister, Kingdom of Norway (Daniel Bjarmann Simonsen) dan Icelandic Ambassador and Chief of Protocol (Hannes Heimisson). Saat ini ada 2 (dua) negara-negara EFTA yang sudah melakukan pengesahan yaitu Norwegia dan Islandia. Dengan implementasi Persetujuan IE-CEPA diharapkan ekspor Indonesia akan meningkat melalui penurunan tarif. Tarif yang lebih rendah akan membuat produk Indonesia lebih berdaya saing dibandingkan produk yang sama dari beberapa negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu juga akan memperluas akses pasar ke luar negeri, meningkatkan penanaman modal, produktivitas, kerja sama dan pengembangan kapasitas, serta transfer teknologi. C. Landasan Yuridis Berdasarkan ketentuan Bab 12 Pasal 12.5 ayat (1) Persetujuan IE- CEPA, Indonesia dan negara-negara EFTA wajib tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan dan persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum dan konsitusi masing-masing pihak. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan pada Depositary. 67
Persyaratan hukum dan konstitusi internal yang perlu dilakukan Indonesia sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 10 Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional perjanjian yang diatur dengan undang-undang adalah perjanjian yang mengatur tentang masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Sedangkan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam pasal 10, pengesahannya dilakukan dengan keputusan presiden sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis- jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 itulah yang mempersyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Pasal Perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan negara- negara EFTA merupakan perjanjian dalam hal perdagangan dimana sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau 68
lembaga/organisasi internasional. Kerja sama Perdagangan dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan Internasional. Sejalan dengan itu, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah disampaikan kepada DPR untuk dibahas mengenai perlu atau tidaknya perjanjian tersebut mendapat persetujuan dari DPR. Persetujuan IE-CEPA disahkan dengan undang-undang berdasarkan Surat DPR RI Nomor PW/20934/DPR RI/XII/2019 perihal RUU dan Naskah tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia negara-negara EFTA, dan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam surat tersebut, Rapat Kerja antara Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada hari Senin 18 November 2019 memutuskan antara lain bahwa pengesahan Persetujuan IE-CEPA dilakukan dengan undang-undang karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. 69
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN A. Sasaran Pengesahan Persetujuan IE-CEPA dilaksanakan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak dalam implementasi Persetujuan IE- CEPA. B. Jangkauan dan Arah Pengaturan 1. Arah Pengaturan Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua pihak dalam mengimplementasi Persetujuan IE-CEPA maka Persetujuan IE-CEPA tersebut harus disahkan dengan undang-undang. Selanjutnya PEMRI menyerahkan instrumen pengesahan untuk disimpan pada Depositary, dalam hal ini adalah Pemerintah Norwegia. 2. Jangkauan Pengaturan Adanya undang-undang pengesahan ini menjadi dasar pemberlakuan materi muatan dalam Persetujuan IE-CEPA yang terdiri dari 12 Bab, 17 Lampiran dan 17 Keterangan Tambahan dari Lampiran. IE-CEPA ini mencakup kesepakatan di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan pengembangan kapasitas serta penyelesaian sengketa. Untuk perdagangan barang, kedua pihak sepakat menghapus subsidi ekspor untuk produk pertanian untuk meningkatkan fair penurunan dan penghapusan tarif bea masuk dan pemberian tarif preferensi yang lebih baik kepada negara mitra FTA-nya maka Swiss akan memberikan preferensi yang sama apabila Indonesia meminta preferensi yang sama. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Indonesia karena saat ini Malaysia sedang bernegosiasi dengan EFTA membentuk Mutual Recognition Arragement/Agreement atau MRA untuk menghindari duplikasi dan prosuder penilaian kesesuaian yang tidak perlu dan memberatkan pada sektor produk tertentu serta yang paling utama 70 trade;
adanya kesempatan menerapkan tindakan pengamanan perdagangan secara bilateral apabila terjadi lonjakan impor. Terkait dengan perdagangan jasa, dibuka akses pasar untuk tenaga kerja pada kategori Intra Corporate Trainee, Graduate Trainee, Contract Services Supplier, Independent Professional, serta Young Professionals. Indonesia juga dapat membuka usaha di negara-negara EFTA melalui penanaman modal dengan Foreign Equity Participation atau FEP hingga 100% pada berbagai sektor yang dikomitmenkan. EFTA juga dapat berpartisipasi di Indonesia dengan FEP antara 51%-67% pada sektor tertentu. Untuk cakupan pilar penanaman modal adalah market access, facilitation, dan promotion sedangkan untuk elemen proteksi akan ditempuh secara bilateral yakni dengan Bilateral Investment Treaty. Terkait dengan perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, para pihak wajib mengupayakan fasilitas dan mempromosikan penanaman modal, perdagangan dan diseminasi barang dan jasa yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti teknologi lingkungan energi terbarukan yang berkelanjutan, serta barang dan jasa yang efisien atau tunduk pada skema sukarela keberlanjutan, mempromosikan pengembangan dan penggunaan skema sertifikasi untuk produk-produk hutan secara keberlanjutan, mendukung diseminasi dan penggunaan standar berkelanjutan, dan pedoman dan praktek produksi minyak nabati yang berkelanjutan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, apabila satu pihak memberikan akses pasar pengadaan barag dan jasa pemerintah kepada pihak non-anggota, maka para pihak wajib memulai perundingan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait dengan hak kekayaan intelektual, apabila satu pihak menyepakati persetujuan dagang yang memuat Kekayaan Intelektual maka atas permintaan pihak lain, pihak yang menyepakati persetujuan tersebut merundingkan dan kemudian memberikan perlakuan tidak kurang menguntungkan dari yang telah diberikan dalam persetujuan lain tersebut. Pada Persetujuan IE-CEPA, juga ada perlindungan untuk mencegah penggunaan indikasi geografis setidaknya untuk produk pertanian dan bahan makanan sebagai barang yang identik atau sebanding kualitasnya yang bukan berasal dari suatu tempat yang dimaksudkan alam indikasinya. 71
Merujuk pada cakupan persetujuan tersebut maka subyek hukum yang akan terkait dengan pelaksanaan isi persetujuan antara lain: a. kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan dalam urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Selain itu juga termasuk lembaga yang melaksanakan fungsi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, pengawas obat dan makanan, standarisasi nasional, dan pengawas persaingan usaha, pengadaan barang dan jasa pemerintah, perencanaan pembangunan nasional, statistik,aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal; b. Otoritas Jasa Keuangan; c. Bank Indonesia; d. Pelaku usaha di bidang barang, jasa dan invetasi; dan e. Konsumen yang terkait dalam bidang barang dan jasa. C. Ruang Lingkup Materi Muatan Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) adalah sebagai berikut: 1. Mengesahkan Persetujuan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) dan menyatakan salinan Persetujuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan. Adapun isi persetujuan tersebut adalah: 72
a. Ketentuan Umum (Bab I) mengatur tujuan Pembentukan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif, Cakupan Geografis, Kemitraan Ekonomi yang diatur oleh Persetujuan IE-CEPA, Hubungan dengan Persetujuan Internasional Lainnya, Pemenuhan Kewajiban, Transparansi dan Informasi Rahasia, serta Pengecualian Perpajakan; b. Ketentuan Perdagangan Barang (Bab II) yang mengatur Cakupan, Bea Impor, Bea Ekspor, Ketentuan Asal Barang dan Kerja sama Administratif, Penilaian Kepabeanan, Perizinan Impor, Pembatasan Kuantitatif, Biaya dan Formalitas, Perpajakan Internal dan Peraturan, Subsidi Ekspor Pertanian, Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian, Tindakan Sanitari dan Fitosanitari, Fasilitasi Perdagangan, Tindakan Subsidi dan Imbalan, Tindakan Anti-dumping, Tindakan Pengamanan Perdagangan WTO, Perusahaan Perdagangan Negara, Pengecualian Umum, Pengecualian Keamanan, Neraca Pembayaran, dan Pertukaran Data (Bab II); i. Secara umum, aturan-aturan terkait perdagangan barang merujuk kepada aturan WTO. Terkait, Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian serta Tindakan Sanitari dan Fitosanitari, Pasal-pasal tersebut mengatur mekanisme konsultasi dan kerja sama antar kedua pihak apabila ditemukan tindakan non-tarif yang menghambat masuknya produk Indonesia ke pasar EFTA. ii. Akibat dari pengurangan atau penghapusan bea masuk, setiap produk yang jumlah impornya meningkat yang berdampak secara absolut atau relatif dan mengancam industri dalam negeri, maka para pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan pengamanan bilateral sejauh yang diperlukan untuk memperbaikinya atau mencegah kerugian lebih lanjut (Pasal 2.17 mengenai Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral); dan iii. Pembentukan Sub-Komite Perdagangan Barang. 73
c. Ketentuan Perdagangan Jasa (Bab III) yang berisi tentang Definisi, Perlakuan Most-Favoured-Nation, Akses Pasar, Perlakuan Nasional, Komitmen Tambahan, Peraturan Dalam Negeri, Pengakuan, Pergerakan Orang Perseorangan, Transparansi, Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif, Kebiasaan Usaha, Pembayaran dan Transfer, Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran, Konsultasi pada Implementasi, Pengecualian Umum, Pengecualian Keamanan, Jadwal Komitmen Khusus, Modifikasi Jadwal, Peninjauan Kembali, Lampiran-lampiran; d. Ruang lingkup dalam perdagangan jasa terdiri dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para pihak (Pemerintah dan otoritas pusat, regional atau daerah dan badan-badan non- pemerintah) yang mempengaruhi perdagangan jasa (Pasal 3.1); e. Ketentuan Penanaman Modal (Bab IV) mencakup Promosi Penanaman Modal, Perlakuan Nasional, Jadwal Komitmen Spesifik, Modifikasi Jadwal, Personil Kunci, Hak untuk Mengatur, Pembayaran dan Transfer, Pembatasan untuk Menjaga Neraca Pembayaran, Pengecualian Umum, Pengecualian Keamanan, dan Tinjauan; f. Penanaman modal dalam Persetujuan IE-CEPA tidak termasuk perlindungan penanaman modal dan harus tanpa prasangka untuk interpretasi atau penerapan persetujuan internasional lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal atau perpajakan yang melibatkan satu atau beberapa Negara EFTA dan Indonesia (Pasal 4.1 Nomor 2); g. Ketentuan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (Bab V) mencakup, antara lain, merek dagang, hak cipta, paten, informasi yang dirahasiakan, desain industri dan indikasi geografis, dan termasuk ketentuan untuk penegakan kekayaan intelektual dan kerja sama antara para pihak. Ketentuan tersebut berdasarkan Persetujuan WTO tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (The Agreement on Trade -Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS) 74
dan memberikan perlindungan tingkat tinggi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlakuan yang sama dan perlakuan nasional; h. Ketentuan tentang Pengadaan Pemerintah (Bab VI) mencakup ketentuan transparansi tentang pengadaan pemerintah yang mengatur para pihak untuk meningkatkan saling pengertian mereka tentang hukum dan peraturan satu sama lain di lapangan serta ketentuan untuk penerbitan undang-undang, Peraturan, dan Keputusan Administratif (Pasal 6.1 Nomor 2). para pihak harus memberitahukan pihak lainnya jika ingin membuat persetujuan untuk memberikan akses pasar untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan pihak selain para pihak (Pasal 6.2); i. Ketentuan tentang Kompetisi (Bab VII) mencakup Aturan Persaingan Usaha terkait dengan Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha dengan Hak Khusus dan Ekslusif dan Penunjukan Monopoli, Kerja Sama, Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa; j. Para pihak mengakui bahwa praktik bisnis anti persaingan memiliki potensi untuk mengurangi manfaat liberalisasi yang timbul dari Persetujuan. Para pihak menekankan pentingnya bekerja sama dalam masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum persaingan (Pasal 7.1); k. Ketentuan tentang Perdagangan dan Pengembangan Berkelanjutan (Bab VIII) dimana para pihak mengakui interdependensi antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelindungan lingkungan. Para pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Persetujuan dan prinsip lingkungan serta tenaga kerja secara multilateral. Para pihak juga berjanji untuk menjunjung tinggi tingkat pelindungan sambil mengakui hak masing-masing pihak untuk menetapkan tingkat pelindungan lingkungan dan tenaga kerja; l. Ketentuan tentang Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas (Bab IX) dimana para pihak menyetujui tujuan kerja sama dan 75
pengembangan kapasitas adalah untuk mendorong daya saing barang dan jasa, meningkatkan pemenuhan penerapan standar internasional, dan mencapai pembangunan berkelanjutan, khususnya dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan institusi; m. Pada Pasal 10 Memorandum of Understanding tersebut, telah disepakati bahwa kedua pihak akan bekerja sama untuk mengembangkan UMKM melalui joint activities, technical assistance, capacity building, dan memfasilitasi UMKM Indonesia sehingga dapat memberikan peluang akses pasar kepada UMKM, mendukung UMKM untuk menjadi bagian dari global value chain, mengembangkan dan mendidik SDM UMKM; n. Menyepakati pembentukan Komite Bersama untuk mengawasi dan mengelola Persetujuan IE-CEPA dan mengawasi perkembangan selanjutnya. Komite Bersama, yang biasanya bertemu setiap dua tahun, dapat memodifikasi, mempertimbangkan, dan mengusulkan amandemen Persetujuan IE-CEPA (Pasal 10.1); o. Aturan dan prosedur yang berlaku sehubungan dengan penghindaran atau penyelesaian setiap perselisihan yang mungkin timbul antara para pihak mengenai interpretasi atau penerapan Persetujuan (Pasal 11.1); p. Beberapa artikel dalam batang tubuh Persetujuan IE-CEPA juga fokus terhadap pengembangan dan penguatan daya saing UMKM, antara lain (i) Pasal 4.3 dalam Bab Penanaman Modal menegaskan kegiatan promosi bersama kedua belah pihak untuk UMKM, (ii) pasal 8.5 dalam Bab Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui pelatihan, dan (iii) Pasal 8.8 Bab Penanaman Modal dengan jelas menyebutkan smallholders produk unggulan kayu mendapatkan perhatian khusus demi meningkatkan sustainability dalam berusaha; dan 76
q. Ketentuan penutup yang terdiri dari Amandemen, Aksesi, Penarikan dan Kadaluarsa, Entry into Force, dan Depositary (Bab XII). 2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan. 77
BAB VI PENUTUP A. Simpulan Dari uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. Keadaan perekonomian global yang tidak menentu, membuat Indonesia berupaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi perekonomian tersebut dengan cara meningkatkan kinerja ekspor dan perlindungan terhadap kinerja pasar domestik dari persaingan global melalui Persetujuan IE-CEPA. 2. Persetujuan IE-CEPA disahkan dengan undang-undang berdasarkan Surat DPR Nomor PW/20934/DPR RI/XII/2019 perihal RUU dan Naskah tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia negara-negara EFTA, dan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam surat tersebut, Rapat Kerja antara Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada hari Senin 18 November 2019 memutuskan antara lain bahwa pengesahan Persetujuan IE-CEPA dilakukan dengan undang-undang karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. 3. Landasan filosofis pengaturan pengesahan Persetujuan IE-CEPA yaitu perlunya hubungan dan kerja sama internasional dalam bentuk persetujuan internasional sebagai perwujudan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan sosiologis pengaturan pengesahan Persetujuan IE-CEPA yaitu dengan adanya Persetujuan IE-CEPA diharapkan ekspor Indonesia akan meningkat melalui penurunan tarif. Tarif yang lebih rendah akan membuat produk Indonesia lebih berdaya saing dibandingkan produk yang sama dari beberapa negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu juga akan memperluas akses pasar ke luar negeri, meningkatkan 78
penanaman modal, produktivitas, kerja sama dan pengembangan kapasitas, serta transfer teknologi. Untuk landasan yuridis pengaturan pengesahan IE-CEPA mengacu pada prosedur internal pengesahan menurut Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- XVI/2018, Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 20014 tentang Perdagangan, dan surat DPR dengan Nomor PW/20934/DPR RI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal RUU dan Naskah tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia negara-negara EFTA, dan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada hari senin tanggal 18 November 2019 yang memutuskan antara lain bahwa pengesahan Persetujuan IE-CEPA dilakukan dengan Undang-Undang karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. 4. Sasaran pengaturan pengesahan Persetujuan IE-CEPA adalah untuk memberi kepastian hukum kepada Indonesai dan negara-negara EFTA dalam mengimplementasikan Persetujuan IE-CEPA. Untuk memberikan kepastian hukum maka arah pengaturan pengesahan Persetujuan IE-CEPA adalah dengan undang-undang. Setelah disahkan dengan undang-undang, PEMRI menyerahkan dokumen ratifikasi untuk disimpan pada depositary, dalam hal ini adalah Pemerintah Norwegia. Jangkauan pengaturan pengesahan Persetujuan IE-CEPA mencakup pada materi muatan dalam Persetujuan IE-CEPA yang terdiri dari 12 Bab, 17 Lampiran, dan 17 Keterangan Tambahan dari Lampiran, yang berisi kesepakatan di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan pengembangan kapasitas serta penyelesaian sengketa. 79
B. Saran Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA), diharapkan dapat dibahas dan diselesaikan di tahun 2020 melalui Daftar Komulatif Terbuka (DKT) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. 80
DAFTAR PUSTAKA Buku Dougherty, James E. dan Robert L. Pfaltzgraff. Contending Theoris. New York : Happer and Row Publisher, 1997. Dwisaputra, R. dan Aryaji. Kerja sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007. Endoh, Masahiro. Trade creation and trade diversion in the EEC, the LAFTA and the CMEA: 1960-1994: Taylor & Francis Group, 1999. Hastiadi, Fithra Faisal. Trade Strategy in East Asia: From Regionalization to Regionalism. UK: Palgrave Macmillan, 2016. Holsti, KJ. International Politik : A Framework For Analisys. Englewood Cliffs : Prentice Hall International, Inc., 1995. Jayasinghe, S. dan R. Sarker . Review of agricultural economics: 2008. Sobri. Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya. Yogyakarta : BPFE-UI, 2000. Stiglitz, Joseph. (2006). Making Globalization Work. New York: W. W. Norton & Company. Sukirno, Sadono. (2005). Mikro Ekonomi, Teori Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Jurnal Carrère, C. "Revisiting The Effects of Regional Trade Agreements on Trade Flows with Proper Specification of The Gravity Model. European Economic Review. Vol. 50(2)", 2004. 81
Clausing, Kimberly. "Trade creation and trade diversion in the Canada - United States Free Trade Agreement. Canadian Journal of Economics, vol. 34", issue 3, Canada, 2001 Edwards, Sebastian. "Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know?. The Economic Journal, Volume 108". 1998. Guzman, Andrew T., "Reputation and International Law. UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1112064". California, 2008. Ibrahim et al. "The Impact of ACFTA Implementation on International Trade of Indonesia. Bulletin of Monetary, Economics and Banking", 2010. Porter, M.E. "What Is Strategy? Harvard Business Review", 1996. Yang, S., & Martinez-zarzoso, I. "China Economic Review A Panel Data Analysis of Trade Creation and Trade Diversion Effects: The Case of ASEAN-China Free Trade Area. China Economic Review. Vol. 29", 2014. Zidi, A. & Dhifallah, S. M. "Trade Creation and Trade Diversion between Tunisia and EU: Analysis by Gravity Model." International Journal of Economics and Finance. Vol. 5, 2013. Halaman Web "Asia Regional Integration Centre/ARIC". diunduh pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 14.41 WIB "Bank Indonesia", Contents/Default.aspx, diunduh 1 November 2019 pukul 13.50 WIB "BKPM", diunduh 20 November 2019 pukul 14.40 WIB "BPS", diunduh 3 Maret 2020 pukul 12.51 WIB "EFTA Secretariat" Agreements-510711, diunduh 3 Maret 2020 pukul 16.14 WIB "ITC Trademap", diunduh 4 Desember 2019 pukul 13.24 WIB "World Bank", diunduh 20 November 2019 pukul 15.20 WIB 82
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 3482). _________. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan perubahan Persetujuan tersebut sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). _________. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. _________. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872). _________. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. _________. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur tentang hal-hal terkait perjanjian internasional, termasuk pengesahan perjanjian internasional. _________. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043). _________. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Perlindungan Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 83
2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044). _________. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045). _________. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046). _________. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279). _________. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). _________. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492). _________. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). _________. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. _________. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584). _________. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176). _________. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 84
2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939). 85