DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 2, Agustus 2021.ISSN 2722-9262 Open Access at: Perbedaan Pengaturan antara Prinsip Non-Diskriminasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement on Government Procurement ChapterdenganPeraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia Syukri1, Huala Adolf2, Prita Amalia3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pengaturan antara peraturan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia dengan prinsip non-diskriminasi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa (I-EU CEPA) implikasi hukumnya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat eksploratif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi yang terdiri dari most favoured-nation treatment dan national treatment dalam I-EU CEPA on Government Procurement Chapter memiliki perbedaan dengan peraturan di Indonesia karena penggunaan produk dalam negeri diwajibkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan diskriminatif terhadap produk dan penyedia asing. Perbedaan ketentuan tersebut memiliki Implikasi hukum jika Indonesia dan Uni Eropa menyepakati prinsip non- diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter yaitu Indonesia harus meratifikasi dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional. Bentuk ratifikasi dimaksud dapat berbentuk Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Menurut penulis, instrumen dan mentransformasikan Government Procurement Chapter dalam bentuk Undang-Undang tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Kerjasama Perdagangan Internasional yang pengaturannya menerapkan prinsip non-diskriminasi dan pemberlakuannya bersifat lex specialis, hanya berlaku untuk setiap kerjasama internasional Indonesia dengan negara mitra dagang sehingga Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas jika kedepan akan muncul judicial review. Selain itu, dalam I-EU CEPA, Indonesia dapat menerapkan langkah transisi (transitional measures) dengan tetap memberlakukan peraturan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemberian waktu setelah entry into force sebagai upaya penyesuaian dalam rangka peningkatan dalam saing produk dalam negeri terhadap produk asing serta batasan ambang batas (threshold) yang diperbolehkan bagi penyedia asing. Kata kunci: Prinsip Non-diskriminasi, I-EU CEPA, Produk Dalam Negeri, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ratifikasi yang dipilih sebaiknya adalah Undang-Undang 1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran 2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 84
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 ABSTRACT This article aims to explain the differences between regulations on the use of domestic products in Indonesia and the principle of non-discrimination in Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) on Government Procurement (GP) Chapter and the legal consequences for domestic regulations in Indonesia. The research method used is a normative juridical method with exploratory specifications. The results of this study indicate that the principle of non-discrimination consisting of the most favored- nation treatment and national treatment in the I-EU CEPA on Government Procurement Chapter has differences with regulations in Indonesia because the use of domestic products is required in the government procurement and is discriminatory to foreign products and foreign suppliers. The difference in these provisions has legal implications if Indonesia and the European Union agree on the non-discrimination principle of the I-EU CEPA on Government Procurement Chapter, namely that Indonesia must ratify and transform it into national law. The form of ratification can be in the form of a law or a presidential regulation. According to the author, the chosen instrument of ratification should be a law and transform the Government Procurement Chapter in the form of a Law on the Government Procurement in the framework of International Trade Cooperation whose regulations apply the principle of non-discrimination and its enforcement is lex specialis, only valid for every Indonesia's international cooperation with trading partner countries so that Indonesia has a clear legal basis if in the future a judicial review will appear. In addition, in the I-EU CEPA, Indonesia can implement transitional measures while still enforcing regulations on the use of domestic products in the government procurement by giving time after entry into force as an adjustment effort in the context of increasing the competitiveness of domestic products against foreign products as well as the threshold limits (threshold) allowed for foreign providers. Keywords: non-discrimination principles, I-EU CEPA, Domestic Product, Government Procurement. I. Pendahuluan Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan aspek penting dalam perdagangan internasional dan salah satu bagian penting bagi pemerintahan suatu negara dalam melaksanakan berbagai aktivitas publiknya. Robert D. Anderson dan Sue Arrowsmith dalam studinya menyatakan pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah telah ditingkatkan dengan semakin pentingnya investasi infrastruktur publik dan kegiatan pengadaan lainnya sebagai aspek kegiatan ekonomi dunia dalam konteks krisis ekonomi dan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan yang terus berlanjut dengan semakin banyak permintaan infrastruktur tidak hanya di negara maju namun juga di negara berkembang.4 Hal ini karena pasar pengadaan itu sendiri sekitar 10-15% dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) secara global dan juga penting karena dilihat dari keuntungan yang didapatkan baik para pemangku kepentingan domestik maupun asing dalam 4 Sue Arrowsmith and Robert D. Anderson, The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, Cambridge University Press, 2011, hlm. 4. 85
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 meningkatkan transparansi, integritas dan kompetisi.5Di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, tidak kurang dari 13-17% dari Produk Domestik Bruto dialokasikan untuk pengadaan pemerintah. Sementara transaksi pengadaan di seluruh dunia menyumbang 7,1% dari PDB global.6 Di Indonesia setiap tahunnya tidak kurang dari 30% dari APBN dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa.7 Data Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan dari total anggaran belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang dialokasikan pada APBN/APBD tahun 2019 yaitu Rp. 2.163,9 Triliun, untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dialokasikan sebesar Rp. 1.133,4 Triliun atau sebesar 52,4%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97.998 paket tender dengan nilai Rp265 triliun ditransaksikan melalui pengadaan secara elektronik (e-tendering), dan 314 ribu paket dengan nilai Rp 54 triliun ditransaksikan melalui belanja langsung (e-Purchasing) melalui katalog elektronik. Sisanya dilakukan skema pengadaan yang belum terakomodir melalui sistem elektronik. 8 Banyaknya alokasi dan prioritas pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, pemerintah seringkali dihadapkan dengan persoalan akses pasar pengadaan barang/jasa pemerintah dalam negeri. Dalam berbagai kesempatan internasional, Pemerintah Indonesia sering kali diminta untuk membuka akses pasar pengadaan barang/jasa pemerintah untuk negara-negara mitra baik dalam kerangka perjanjian bilateral dalam skema Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) maupun dalam skema World Trade Organization on Government Procurement Agreement (WTO GPA).9 Kemudian, untuk merespon permintaan tersebut, Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan opsi untuk membuka akses pasar pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia melalui berbagai FTA/CEPA dengan Negara mitra, salah satunya dengan Uni Eropa dalam skema Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Teks Government ProcurementChapter dalam I-EU CEPA yang diajukan oleh pihak Uni Eropa mengacu kepada WTO GPA. Persetujuan WTO terdiri dari Persetujuan Multilateral 5WTO, "WTO and Government Procurement", dikutip dari pada tanggal 20 Agustus 2021. 6 Lebih lanjut terkait OECD stats di terakhir diakses pada 20 Agustus. 7 Senator Nur Bahagia, "Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya, Jurnal Pengadaan Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, No. 1, Vol.1, Desember 2011. 8Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP, "Profil Pengadaan Nasional Tahun 2019", monev-ng-lkpp.go.id diakses 6 Juli 2020. 9 Richo Andi Wibowo, (et.al), Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DalamGPA WTO, IEU CEPA dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri, LKPP RI, 2018, hlm. 4. 86
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 dan Plurilateral.10 Untuk Persetujuan Multilateral, semua negara anggota WTO wajib meratifikasinya, sedangkan untuk Persetujuan Plurilateral tersebut tidak wajib (voluntary- based).11 Ada empat Persetujuan dalam WTO yang bersifat Plurilateral yang hanya ditandatangani oleh sejumlah negara anggota, antara lain yaitu Trade In Civil Aircraft, Government Procurement, International Daily Agreement, dan International Bovine Meat Agreement.12 WTO GPA merupakan kesepakatan plurilateral, yang berarti bahwa persetujuan ini tidak berlaku wajib bagi seluruh anggota WTO, melainkan hanya mengikat pihak-pihak yang menandatangani. Aturan GPA WTO ini dirundingkan melalui Putaran Uruguay pada tahun 1994, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996. Hanya saja, tidak semua negara anggota WTO menandatangani atau meratifikasi aturan WTO GPA, termasuk Indonesia. Indonesia saat ini berstatus sebagai observer sejak tahun 2012. Aturan WTO GPA ini mempunyai peranan penting sebagai fondasi hukum dalam berbagai isu pengadaan barang/jasa pemerintah lintas negara baik dalam skema perjanjian bilateral atau multilateral karena umumnya WTO GPA menjadi acuan teks Government Procurement di perjanjian perdagangan bebas antar negara dalam CEPA atau FTA.13 WTO GPA dikecualikan dari pengaturan multilateral juga dapat dilihat pada ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) bahwa national treatment pada goods tidak diterapkan pada government procurementspending (belanja pemerintah yang bersumber dari anggaran negara)14 dan General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur bahwa national treatment dan akses pasar tidak diterapkan pada services15. Oleh karena dikecualikan pada perjanjian multilateral dan hanya bersifat plurilateral maka tidak semua negara anggota WTO berkewajiban mengatur ketentuan nasionalnya sesuai dengan WTO GPA termasuk berkaitan dengan non-diskriminasi sehingga menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menegosiasikan ketentuan tersebut dengan negara mitra seperti Uni Eropa karena Indonesia sebagai negara-negara berkembang telah mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi setiap pemerintah untuk pengadaan yang bersumber dari government procurement spending. 10 Persetujuan multilateral dimuat dalam annex 1, 2, dan 3 WTO Agreement, Persetujuan plurilateral dimuat dalam annex 4 WTO Agreement. 11 Artikel II ayat 4 WTO Agreement. 12 Kajian Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengembangan Iklim Usaha Nasional, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, 2011. 13 Richo Andi Wibowo, (et.al), Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam GPA WTO, IEU CEPA dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri, Op. Cit., hlm. 12. 14 Lihat GATT Article III:8 (a) 15 Lihat GATS Article XIII:1 87
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 Hingga putaran perundingan ke -9 I-EU CEPA pada bulan Desember 2019, LKPP selaku lead negotiator pada Govenrment Procurement Chapter telah berhasil menyelesaikan 75% dari draf teks perjanjian. Akan tetapi, masih terdapat beberapa isu dalam draf teks yang belum diselesaikan karena membutuhkan keputusan dari pemerintah dan legislatif, serta bukan wewenang LKPP, salah satu yang menjadi isu tersebut adalah non-diskriminasi.16 Prinsip non-diskriminasi dimaksud terdiri dari Most Favoured-Nation dan National Treatment. Prinsip Most Favoured Nation menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Pada intinya prinsip non-diskriminasi tersebut menuntut adanya perlakuan yang sama bagi negara-negara internasional yang melakukan kegiatan perdagangan sehingga tercipta praktek perdagangan yang fair dan adil. Meskipun prinsip ini merupakan dasar pedoman dalam merumuskan Revised WTO GPA dan I-EU CEPA untuk Government ProcurementChapter, namun prinsip ini tidaklah secara mutlak diaplikasikan ke seluruh kebijakan yang diambil oleh negara anggota.17 Prinsip non-discrimination memiliki pengaturan yang berbeda dengan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri mengenai sanksi bagi pejabat pemerintah yang tidak menggunakan produk dalam negeri; dan 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur ketentuan teknis pemberian preferensi bagi produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 4). Peraturan Menteri Perindustrian 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk itu diperlukan suatu kajian apakah Indonesia akan tetap membuka pasar pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memberlakukan prinsip non-diskriminasi, karena pembukaan akses pasar sudah pasti akan melanggar peraturan perundang- undangan atau dengan solusi apabila tetap akan membuka pasar adalah dengan menerbitkan I-EU CEPA dalam bentuk Undang-Undang yang pemberlakuannya bersifat lex specialis dengan catatan pemberian langkah transisi (transitional measures), yang hanya 16 Surat Kepala LKPP kepada Menteri Perdagangan Nomor: 362/KA/12/2019, perihal Penyampaian Isu-Isu dalam Perundingan I-EU CEPA GP Chapter, tanggal 17 Desember 2019. 17Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Op. Cit., hlm. 108. 88
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 dalam ruang lingkup perjanjian ini, TKDN dan preferensi pada penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tidak berlaku dalam waktu tertentu. Bertolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penulisan hukum yang disajikan dalam artikel dengan judul "Implikasi Prinsip Non-Diskriminasi Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement on Government Procurement Chapter Terhadap Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia."18 Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat eksploratif. Pemilihan metode ini karena penulisan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.19 Segi yuridis yang dimaksud adalah di dalam meninjau dan melihat serta menganalisis permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi normatifnya adalah bahwa penulisan ini mengacu pada Implikasi prinsip non-diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter terhadap Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia. Bersifat eksporatif maksudnya adalah untuk menggali kemungkinan dimasa depan terjadi demikian, dengan menemukan suatu pengetahun baru yang sebelumnya belum ada. Alur pikirnya adalah asumsi terhadap prinsip non-diskriminasi yang diterapkan pada peraturan di Indonesia. Adapun analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan pernyataan yang terdapat dalam Persetujuan, Undang-undang, dan dokumen lain yang tekait. Normatif karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif disini adalah penulisan yang menghasilkan data yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. II. PEMBAHASAN 18Penelitian terdahulu: a) Gusmelinda Rahmi dan Akhmad Suraji, Kesiapan Penyedia Dalam Negeri Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Pemerintah, LKPP RI, 2017; b) Richo Andi Wibowo, (et.al), Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DalamGPA WTO, IEU CEPA dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri, LKPP RI, 2018; c) Poppy Sulistyaning Winanti, (et.al), Kajian Kajian Dampak Ekonomi Liberalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka IEU-CEPA Terhadap Industri Domestik, LKPP RI, 2018; d) Faradita Utami Putri Sihite, Analisis Yuridis Atas Implikasi Hukum Terhadap Kebijakan Nasional Apabila Indonesia Meliberalisasi Pengadaan Pemerintah, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018; e) Ernawati Pasaribu, (et.al), Kajian Transitional Measures Liberalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka I-EU CEPA, LKPP RI, 2019. 19 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penulisan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52. 89
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 A. Perbedaan Pengaturan antara Prinsip Non-Diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter dengan Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan opsi untuk membuka akses pasar pengadaan barang/jasa di Indonesia melalui berbagai FTA/CEPA dengan negara mitra, salah satunya agreement dengan Uni Eropa dalam skema I-EU CEPA. Istilah agreement cenderung digunakan bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral,20 dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam Treaty atau Convention.21 Istilah agreement secara yuridis termasuk ke dalam perjanjian internasional.22 Potensi yang dimiliki dari peluang kerja sama I-EU CEPA tentunya akan dapat mendukung untuk peningkatan perekonomian Indonesia serta untuk pemenuhan kepentingan nasional bagi Indonesia dan Uni Eropa.Scoping paper yang dimulai pada tahun 2012 merupakan langkah awal yang ditempuh Indonesia dan Uni Eropauntuk menentukan cakupan dan kedalaman komitmen yang akan dirundingkan kedua pihak. Salah satu bagian dalam scoping paper adalah Public Procurement yang berisi poin-poin sebagai berikut: 1. The Agreement will aim to include disciplines on transparency in public procurement, including challenge procedures, and market access opportunities, while taking account of the need for transitional measures. 2. The Agreement should achieve improvements in market access on the basis of the principles of non - discrimination and national treatment. 3. Procurement of goods, services and public works will be included in the negotiations, as well as procurement by central and sub-central levels, state controlidentities and monopolies, especially those operating in the utilities sectors. Berdasarkan Joint Scoping Paper I-EU CEPA di atas, salah satu cakupan dari perjanjian ini dalam Government Procurement Chapter adalah "Improvement in market access on basis of principles of non-discrimination and national treatment", dengan komoditas yang akan dibuka adalah "goods, services, and public works" untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di level "central and sub-central levels, state controlled entities and monopolies, 20 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 92. 21 Yoyon M Darusman, Konvensi Internasional Pelaksanaan dan Pengawasannya, Cet.1, Hers Printing, Tangerang Selatan, 2016, hlm. 78. 22 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Cet. 1, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 2003. hlm. 119. 90
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 especially utilities sectors". Prinsip tersebut tidak memperbolehkan perbedaan perlakuan antara produk dalam negeri dengan produk asing, dimana salah satu bentuknya adalah pemberian preferensi kepada produk dalam negeri. Scoping Paper tersebut menjadi dasar awal bagi Indonesia dan Uni Eropa melakukan perundingan I-EU CEPA. Meskipun Scoping Paper I-EU CEPA bersifat tidak mengikat (non binding), namun memiliki fungsi yang strategis bagi proses perundingan dan bagi pembahasan substansi kedepan. Untuk itu, Uni Eropa mengajukan substansi teks draft I-EU CEPA dengan memasukkan klausul prinsip non-diskriminasi sesuai WTO GPA Revised. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Government Procurement di kecualikan dari ketentuan perjanjian multilateral GATT dan GATS dan kemudian disepakatinya WTO GPA sebagai perjanjian plurilateral maka untuk pertama kalinya, Indonesia menegosiasikan kewajiban mendasar non-diskriminasi, yaitu national treatment and most favoured nation untuk pengadaan barang/jasa berlaku sesuai dengan ambang batas (treshold) tertentu oleh entitas pemerintah pusat dari negara-negara penandatanganan WTO-GPA. Ketentuan ini dengan demikian menghapus diskriminasi terhadap penyedia barang/jasa yang berasal dari luar negeri yang menguntungkan penyedia barang/jasa dalam negeri. LKPP sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah telah ditunjuk mewakili pemerintah Indonesia merundingkan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagai FTA/CEPA.23 Hingga putaran perundingan ke -11 I-EU CEPA pada bulan November 2021, LKPP selaku lead negotiator pada Government Procurement Chapter telah berhasil menyelesaikan 90% dari draf teks perjanjian. Akan tetapi, masih terdapat beberapa isu dalam draf teks yang belum diselesaikan karena membutuhkan keputusan dari pemerintah dan legislatif, serta bukan wewenang LKPP, salah satu yang menjadi isu tersebut adalah non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi yang tercantum dalam Pasal IV: Revised WTO GPA dan draft I-EU CEPA untuk Government Procurement Chapter yaitu sebagai berikut: General principles Non-Discrimination 1. With respect to any measure regarding covered procurement, each Party, including its procuring entities, shall accord immediately and unconditionally to the goods and services of the other Party and to the suppliers of the other Party offering such goods or 23 Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 895 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Perunding Perdagangan Internasional dan Pengangkatan Tenaga Ahli untuk Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa. 91
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 services, treatment no less favourable than the treatment the Party, including its procuring entities, accords to its own goods, services and suppliers. 2. With respect to any measure regarding covered procurement, a Party, including its procuring entities, shall not: (a) treat a locally established supplier less favourably than another locally established supplier on the basis of the degree of foreign affiliation or ownership; or (b) discriminate against a locally established supplier on the basis that the goods or services offered by that supplier for a particular procurement are goods or services of the other Party.24 Dalam Pasal IV:1 draft I-EU CEPA tersebut, sehubungan dengan tindakan apapun yang tercakup dalam pengadaan yang diperjanjikan (covered procurement), masing-masing Pihak (Indonesia dan Uni Eropa), termasuk entitas/instansi pelaksana pengadaannya harus segera dan tanpa syarat menyetujui barang dan jasa dari Pihak lain (Indonesia atau Uni Eropa) dan kepada penyedia barang/jasa dari Pihak lain (Indonesia atau Uni Eropa) yang menawarkan barang atau jasa tersebut, perlakuan tidak kurang menguntungkan (setara dengan, tidak lebih baik atau lebih buruk) daripada perlakuan yang diberikan Pihak, termasuk entitas/instansi pelaksana pengadaannya, terhadap barang, jasa, dan penyedia barang/jasa dalam negeri. Dengan demikian, Pasal IV:1draft I-EU CEPA melarang adanya perlakuan diskriminatif oleh para pihak baik terhadap barang, jasa, dan penyedia dalam negeri ataupun kepada barang, jasa, dan penyedia dari negara anggota lainnya. Selanjutnya dalam Pasal IV: 2 draft I-EU CEPA, sehubungan dengan tindakan apapun yang tercakup dalam pengadaan yang diperjanjikan (covered procurement), suatu Pihak, termasuk entitas/instansi pelaksana pengadaannya, dilarang: (a) memperlakukan penyedia barang/jasa yang didirikan secara lokal dengan kurang baik daripada penyedia barang/jasa lain yang didirikan secara lokal berdasarkan tingkat afiliasi atau kepemilikan asing; atau (b) mendiskriminasi penyedia barang/jasa yang didirikan secara lokal atas dasar bahwa barang atau jasa yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa tersebut untuk pengadaan tertentu adalah barang atau jasa dari Pihak lainnya. Dengan demikian, Pasal IV: 2 draft I-EU CEPA tersebut menyatakan bahwa negara pihak juga harus memastikan bahwa entitas/instansi pelaksana pengadaan tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap penyedia barang/jasa dalam negeri yang memiliki hubungan afiliasi atau kepemilikan asing dan terhadap penyedia barang/jasa dalam negeri yang produk atau jasa yang ditawarkan berasal dari negara anggota lain. 24Teks WTO GPA Revised, Agreement on Government Procurement (as amended on 30 March 2012) tersedia di draft teks I-EU CEPA on Government Procurement usulan Uni Eropa pada 16 Desember 2016 bersifat without prejudice tersedia di draft text I-EU CEPA on Government Procurement yang disampaikan Uni Eropa kepada Indonesia bersumber dari LKPP 92
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 Meskipun prinsip ini merupakan dasar pedoman dalam merumuskan Revised WTO GPA dan I-EU CEPA untuk GP Chapter, namun prinsip ini tidaklah secara mutlak diaplikasikan ke seluruh kebijakan yang diambil oleh negara anggota.25 Sejumlah negara anggota WTO masih menggunakan aturan nasionalnya dalam melakukan pengadaan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan domestik, seperti penggunaan produk lokal. Namun demikian, prinsip non-diskriminasi I-EU CEPA memiliki substansi pengaturan yang berbeda dengan dengan pengaturan pengadaan barang/jasa di Indonesia khususnya berhubungan dengan penggunaan produk dalam negeri. Perbedaan dimaksud antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memiliki perbedaan pengaturan dengan prinsip non-diskriminasi, terutama pada pasal 86, 87 dan 88 beserta aturan pelaksananya yang mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan lembaga negara dan perlakuan khusus berupa preferensi harga kepada penyedia dalam negeri. Ketentuan ini merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang dalam draft I-EU CEPA on Government Procurement Chapter WTO GPA Revised. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dengan Prinsip Non-Diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri pada pasal 57, 61, 62, 63, dan 64 yang mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah bagi instansi pemerintah dengan penggunaan anggaran negara yang dipersyaratkan dalam penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa dan perlakuan khusus berupa preferensi harga kepada penyedia dalam negeriyang memiliki presentasi tingkat komponen dalam negeri memiliki pengaturan yang berbeda dengan prinsip non-diskriminasi, karena merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang pada I-EU CEPA on Government Procurement Chapter WTO GPA Revised. 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 huruf b dan d, Pasal 5 huruf f, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 66, dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki pengaturan yang berbeda dengan prinsip non- 25Ibid, hlm. 4. 93
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 diskriminasi I-EU CEPA dan WTO GPA Revised yang melarang diskriminasi terhadap produk asing keikutsertaan dan pelaku usaha asing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 46 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan sejak perencanaan pelaksanaan dan pengawasan memiliki pengaturan yang berbeda dengan dengan prinsip non-diskriminasi, karena merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang pada I-EU CEPA on Government Procurement Chapter WTO GPA Revised. Dengan demikian, prinsip non-discrimination memiliki perbedaan pengaturan dengan peraturan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia. Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri dan/atau pemberian preferensi harga kepada penyedia dalam negeri yang memiliki jumlah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Dan Bobot Manfaat Perusahaan tertentu pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan sejak perencanaan pengadaan oleh Pengguna Anggaran, dalam pelaksanaan pengadaan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan, dan pengawasan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan yang berbeda dengan dengan prinsip non-diskriminasi, karena merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang pada I-EU CEPA on Government Procurement Chapter WTO GPA Revised. Huala Adolf merangkum tiga solusi untuk mengatasi masalah adanya perbedaan aturan nasional antara satu negara dengan negara lainnya dalam transaksi perdagangan internasional, yaitu: a) Adanya kesepakatan antar negara untuk tidak menerapkan hukum nasionalnya. Sebagai gantinya mereka hanya menerapkan hukum perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan antar hukum perdagangan; b) Jika aturan hukum perdagangan internasional tidak ada dan atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, maka hukum nasional suatu negara tertentu dapat digunakan. Cara 94
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 penentuannya melalui penerapan prinsip choice of laws(klausul pilihan hukum) yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam kontrak internasional. c) Melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan substantif dalam hukum perdagangan internasional. Cara ini cukup efektif karena menghindari konflik diantara sistem-sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Unifikasi hukum meliputi penghapusan dan penggantian jenis hukum dalam upaya penyeragaman. Sedangkan harmonisasi hukum hanya bertujuan mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan).26 Berkaitan dengan perbedaan pengaturan tersebut, terdapat implikasi hukum prinsip non- diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter jika diterapkan dalam hukum nasional Indonesia khususnya terkait peraturan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia. Selengkapnya akan dijelaskan pada poin penjesalan berikutnya. B. Ratifikasi dan Transformasi I-EU CEPA dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Menyadari adanya perbedaan pengaturan antara prinsip non-diskriminasi dalam I-EU CEPA pada Government Procurement Chapter terhadap peraturan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia, diperlukan keputusan untuk menolak atau menerapkan prinsip non-diskriminasi pada I-EU CEPA sesuai klausul pada WTO GPA. Sisi positif dari menolak prinsip non-diskriminasi adalah peraturan penggunaan produk dalam negeri dapat terlindungi dan dapat dipertahankan posisi Indonesia sebagai observer WTO GPA, namun dengan menolak prinsip non-diskriminasi berdampak pada kemungkinan tidak akan adanya I-EU CEPA karena Government ProcurementChapter tidak mengenal reservation seperti chapter lainnya dan akses pasar pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penerapan prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu tujuan utama Uni Eropa. Hal ini tidak langsung menyelesaikan permasalahan karena dalam negosiasi tedapat asas single undertaking atau biasa dikenal dengan nothing is agreed until everything is agreed, bahwa semua Chapter harus disepakati, meskipukn hampir seluruh isu pada Chapter (misalnya Trade in Goods, Services dan Intellectual Property Right) telah disepakati, namun jika ada satu isu yang belum disepakati (misalnya Government Procurement) maka perjanjian keseluruhan belum dapat ditandatangani dan harus menunggu selesainya isu yang tertunda (pending issues) tersebut. Dalam hal ini apabila Government Procurement tidak disepakati maka tidak ada I-EU CEPA. Uni Eropa 26 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Op. Cit., hlm. 30. 95
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 menekankan bahwa Chapter Government Procurement tidak akan disepakati bila tidak ada akses pasar berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Disisi lain, terdapat sisi positif penerapan prinsip non-diskriminasi dalam I-EU CEPA pada Government ProcurementChapter, Indonesia dapat menerapkan sejumlah strategi mitigasi resiko dampak tidak diterapkannya penggunaan produk dalam negeri, namun perlindungan terhadap produk dalam negeri hanya bersifat sementara. Perlu dicatat bahwa bila membuka akses pasar dengan menerapkan prinsip non-diskriminasi, bukan berarti penggunaan produk dalam negeri dengan presentasi tingkat kandungan dalam negeri akan dihapus secara keseluruhan. Hanya pengadaan yang masuk covered procurement (nilai kontrak diatas ambang batas dan daftar hanya diterapkan pada instansi pemerintah yang disepakati) I-EU CEPA yang diberlakukan pada prinsip non-diskriminasi. Indonesia dapat membuat strategi dengan mengecualikan beberapa pekerjaan untuk tetap dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Namun hal ini terbatas pada covered procurement yang disepakati Indonesia dan Uni Eropa. Apabila tidak membuka akses pasar dengan menolak penerapan prinsip non-diskriminasi, maka Indonesia tetap bisa mempertahankan kewajiban penggunaan produk dalam negeri namun tidak ada I-EU CEPA. Menurut penulis, jika Indonesia dan Uni Eropa menyetujui prinsip non- diskriminasi pada I-EU CEPA on government procurement chapter, maka terdapat implikasi terhadap hukum nasional Indonesia khususnya terkait peraturan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia, antara lain, Indonesia harus menentukan opsi ratifikasi instrumen I-EU CEPA dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini juga akan menentukan bagaimana harmonisasi peraturan penggunaan produk dalam negeri dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Meskipun dalam hirarki hukum nasional, tidak dijumpai perjanjian internasional sebagai bagian dari jenis peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan bagaimana sebenarnya kedudukan dari perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik melalui proses ratifikasi ataupun tidak. Meskipun demikian, dalam literatur tentang Pengantar Ilmu Hukum atau Pengantar Hukum Indonesia disebutkan salah satu sumber hukum di Indonesia adalah perjanjian internasional yang telah diikuti27. Ratifikasi I-EU CEPA ke dalam hukum nasional Indonesia merupakan bentuk persetujuan negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional (consent to be 27 Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 3. 96
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 bound by a treaty). Selain ratifikasi bentuk persetujuan negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dapat diberikan dengan berbagai macam cara bergantung kepada persetujuan antara negara-negara peserta pada waktu perjanjian itu diadakan28. Pasal 11 Vienna Convention on Law and Treaties 1969 menyatakan "The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed." Bahwa keterikatan suatu negara terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu tandatangan (signature)29, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (exchange of instruments constituting a treaty)30, ratifikasi (ratification), penerimaan (acceptance), persetujuan (approval),31aksesi (accession)32, atau cara lain yang dikehendaki oleh negara-negara. Pasal 2 angka (1) (b) Konvensi Wina 1969 mengartikan ratifikasi sebagai suatu tindakan internasional suatu negara bilamana negara mengeluarkan peraturan nasional dalam bidang internasional, negara itu menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional. Oleh karena itu, ratifikasi menyangkut pelaksanaan dari dokumen yang diratifikasi oleh pihak eksekutif suatu negara dan pertukaran dokumen yang diratifikasi antar negara (bilateral) atau secara multilateral. Ratifikasi menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasionaladalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Jadi, dengan melakukan ratifikasi, berarti Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Menurut Grotius, tanda tangan saja sudah cukup, namun dengan mundurnya monarki absolut dan berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi maka dirasa perlu untuk memeriksa lagi 28 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2011, hal. 123. 29 Pasal 12 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa penandatangan bagi perjanjian internasional yang dua tahap berfungsi sebagai tanda terikatnya para pihak terhadap perjanjian internasional sedangkan bagi perjanjian internasional yang tiga tahap merupakan bentuk otentikasi terhadap naskah perjanjian sehingga perjanjian internasional tersebut dapat langsung berlaku namun para pihak belum terikat. 30 Perjanjian bilateral biasanya setelah penandatangan akan dilakukan pertukaran instrumen dari perjanjian tersebut yang kemudian akan disimpan di kementerian luar negeri masing-masing. 31Persetujuan untuk terikat dapat dinyatakan dengan 'penerimaan' atau 'persetujuan' dibawah kondisi yang sama dengan kondisi yang berlaku kepada ratifikasi. Tidak ada perbedaan substantif antara penandatangan untuk penerimaan atau persetujuan dengan penandatangan untuk meratifikasi, Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Op., Cit., hal. 87. 32 Pasal 15 Konvensi Wina 1969 menyatakan aksesi merupakan tindakan negara untuk menerima penawaran menjadipihak dalam perjanjian internasional yang sudah di negosiasikan oleh negara pihak serta sudah ditandatangani dan berlaku. 97
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 perjanjian yang telah dibuat dan telah ditandatangani oleh raja-raja tersebut. Setelah ratifikasi maka negara dapat diikat secara definitif oleh suatu perjanjian33. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, dan dilakukan melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Undang- Undang menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional apabila berkenaan dengan: (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Sedangkan pengesahan perjanjian internasional melalui Keputusan Presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang- undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang: (a) ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) ekonomi; (c) teknik; perdagangan; (d) kebudayaan; (e) pelayaran niaga; (f) penghindaran pajak berganda; (g) dan kerja sama perlindungan penanaman modal; (h) perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis. Selanjutnya, berkaitan dengan perjanjian perdagangan internasional, ketentuan kerjasama perdagangan internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur mengenai tahapan dalam perjanjian perdagangan internasional yaitu dalam Pasal 84 yang pada prinsipnya setiap perjanjian perdagangan internasional terdapat suatu tahapan pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah dan DPR. Perlu tidaknya pembahasan di DPR terjadi dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Selain itu, perlu tidaknya pembahasan di DPR juga terjadi dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan 33 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Dinamika Global, Op., Cit., hal. 117. 98
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 Presiden. DPR memiliki kewenangan untuk menolak persetujuan perjanjian perdagangan internasional dalam hal perjanjian perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional.34 Selanjutnya, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Presiden berdasarkan kepentingan nasional. Prita Amalia dan Gary Gumelar Pratama berpendapat bahwa ketentuan Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional perlu dikaji kembali mengingat hubungan hukum internasional dan hukum nasional bersifat koordinasi sehingga tidak ada satupun negara yang dapat membatalkan perjanjian perdagangan internasional tanpa adanya kesepakatan antara para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut.35 Pengaruh hukum nasional terhadap hukum nasional suatu negara merupakan perdebatan pemikiran banyak ahli dan menghasilkan berbagai teori. Pada praktiknya, Indonesia telah banyak berperan dalam hubungan internasional dan regional semakin meningkat dengan menandatangani banyak perjanjian internasional. Namun, hukum Indonesia tidak menentukan posisi hukum internasional, baik perjanjian atau kebiasaan, dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini telah menyebabkan perdebatan hukum yang belum terselesaikan tentang apakah Indonesia menganut aliran monisme atau dualisme. Berdasarkan pemaparan diatas, jika dikaitkan dengan I-EU CEPA sebagai perjanjian perdagangan internasional, Indonesia sebagai negara yang melakukan negosiasi dengan Uni Eropa perlu melakukan ratifikasi ke dalam hukum nasional Indonesia sebagai bentuk persetujuan negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian (consent to be bound by a treaty) melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Namun demikian, sebelum melakukan ratifikasi -EU CEPA ke dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang- Undang atau Peraturan Presiden, Pemerintah perlu memastikan kesesuaian atau keselarasan I-EU CEPA dengan konstitusi negara. Berkaitan dengan ini, Hikmahanto Juwana menyebut bahwa: Setidaknya paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengapa perjanjian internasional harus dipastikan keselarasannya dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, antara lain: Pertama, mengingat Undang-undang Dasar 1945 merupakannorma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, memastikan keselarasan antara perjanjian internasional yang akan diikuti dengan 34 Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional (Kerangka Konseptual dan Ratifikasi di Indonesia), Cet. 1.CV. Keni Media, Bandung, 2020, hlm. 19. 35Ibid., hlm. 20. 99
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 Konstitusi penting untuk memastikan kesamaan persepsi pemerintah ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional dengan persepsi rakyat. Penyamaan persepsi antara pemerintah dengan rakyat dibutuhkan karena pemerintah dan rakyat difiksikan telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Konstitusi. Terakhir, memastikan keselarasan suatu perjanjian internasionalyang hendak diikuti oleh Indonesia bertujuan memastikan terhindarnya intervensi terselubung yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan, termasuk kedaulatan hukum Indonesia.36 Dalam hal jika ratifikasi I-EU CEPA dilakukan dengan Undang-Undang, berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan diharuskan ada naskah akademik, sedangkan ratifikasi I-EU CEPA yang dilakukan dengan Peraturan Presiden tidak terdapat naskah akademik. Dalam penyusunan naskah akademik didasarkan pada asas pembentukan peraturan-undangan yang baik, yang salah satunya adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Namun demikian, naskah akademik yang menyertai Undang-Undang ratifikasi tidak ada pembahasan terkait dengan keselarasan antara perjanjian internasional yang akan diikuti dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah akademik yang dibuat biasanya sangat sederhana, lebih berisi tentang alasan mengapa perjanjian internasional perlu diikuti oleh Indonesia dan ringkasan materi dari perjanjian internasional.37 Untuk itu, menurut penulis jika Indonesia menyepakati prinsip non-diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter maka sebaiknya instrumen ratifikasi (instrument of ratification) yang dipilih adalah meratifikasi I-EU CEPA melalui Undang- Undang. Pertama, I-EU CEPA termasuk kategori perjanjian perdagangan internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang. I-EU CEPA dilihat dari subtansi yang mengatur adalah bersifat Law making treatis/ law creating treatis (perjanjian yang membentuk/ menciptakan hukum). Perjanjian internasional kategori ini akan memunculkan kaidah (law making). Hal ini karena tujuan dari perjanjian internasional adalah negara diharapkan berperilaku tertentu, setiap negara mempunyai kewajiban untuk mentransformasikan ketentuan dalam perjanjian internasional kedalam hukum nasional.38 Berbeda dengan perjanjian internasional dengan kategori Treaty-Contract (perjanjian yang bersifat 36 Hikmahanto Juwana, Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional", Op., Cit., hlm. 3-5. 37Ibid., hlm. 10. 38 Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969), Armico Bandung, 1985, hal. 15. 100
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 kontrak).Perjanjian Internasional kategori treaty Contract memiliki ketentuan-ketentuan yang bersifat aplikatif, semisal perjanjian internasional antar kedua negara terkait dengan batas negara.39 Kedua, sesuai penjelasan sebelumnya bahwa prinsip non-diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter memiliki perbedaan pengaturan dengan peraturan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka instrumen ratifikasi I-EU CEPA juga melalui Undang-Undang sehingga secara hierarki memiliki kedudukan yang sama. Sebagai contoh, Indonesia telah melakukan ratifikasi atas kerjasama perdagangan internasional dalam skema CEPA melalui Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States). Ketiga, pemberlakukan ratifikasi Undang-Undang I-EU CEPA tersebut bersifat lex specialis. Setidaknya terdapat 2 (dua) bentuk transformasi I-EU CEPA ke dalam bentuk Undang-Undang; a) Ratifikasi I-EU CEPA secara formil melalui Undang-Undang Pengesahan I-EU CEPA; b) Ratifikasi I-EU CEPA secara formil melalui Undang-Undang Pengesahan I-EU CEPA dan membentuk Undang-Undang tersendiri secara materil. Perjanjian Internasional yang bersifat law making treaty mewajibkan setiap negara anggota untuk mentransformasikan kedalam hukum negara masing-masing. I-EU CEPA dalam hal ini perjanjian Internasional yang bersifat law making treaty ditransformasikan kedalam hukum di Indonesia. Design Pertama, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat meratifikasi I-EU CEPA dalam bentuk Undang-Undang. Contoh tersebut telah Indonesia terapkan ratifikasinya pada Indonesia-Australia CEPA dan Indonesia-EFTA (Islandia, Liechttenstein, Norwegia dan Swiss) CEPA. Sebagai catatan, pada Indonesia- Australia CEPA tidak terdapat Chapter Government Procurement, sedangkan pada Indonesia-EFTA CEPA terdapat Chapter Government Procurement namun tidak memasukkan klausul prinsip non-diskriminasi dalam perjanjiannya. Kemudian design kedua sama dengan design pertama, I-EU CEPA diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Pengesahan I-EU CEPA, namun ditambah dengan 39 Hikmahanto Juwana, "Dua Kewajiban Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Kewajiban Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Kewajiban Mentansformasikan ke dalam Hukum Nasional" Kuliah Umum Ratifikasi Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 6 November 2013, hal. 11. 101
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 maentransformasikan kedalam bentuk Undang-Undang yang memuat materi I-EU CEPA.MateriI-EU CEPA ditransformasikan kedalam bentuk Undang-Undang sesuai Chapter yang terdapat pada I-EU CEPA. Dalam hal ini pada Government Procurement Chaptermembentuk "Undang-Undang tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Kerjasama Perdagangan Internasional" yang pengaturannya menerapkan prinsip non-diskriminasi dan hanya berlaku untuk setiap kerjasama internasional Indonesia dengan negara mitra dagang. Sebagai catatan, pemberlakuan peraturan ini selain dengan Uni Eropa, juga dapat diterapkan kemudian hari jika Indonesia melakukan negosiasi perjanjian perdagangan pada Government Procurement Chapter dengan negara lainnya.Keuntungan grand design yang ditawarkan: a. Undang-Undang ini tidak hanya secara formil diakui sebagai Undang-Undang karena di ratifikasi kedalam bentuk Undang-Undang Pengesahan I-EU CEPA yang materinya dimuat sebagai lampiran, namun juga secara materil juga diakui sebagai Undang- Undang karena materi muatan I-EU CEPA on Government Procurement Chapter ditransformasikan kedalam bentuk Undang-Undang tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Kerjasama Perdagangan Internasional; b. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki dasar hukum yang jelas jika kedepan akan muncul judicial review; c. Transformasi I-EU CEPA kedalam hukum di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Pengesahan I-EU CEPA akan mengikat Indonesia secara eksternal terhadap perjanjian Internasional (I-EU CEPA), kemudian transformasi materi I-EU CEPA dalam bentuk Undang-Undang yang dimuat dalam legislasi nasional mengikat secara internal terhadap hukum nasional di Indonesia; d. Transformasi I-EU CEPA secara materil dalam Undang-Undang tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Kerjasama Perdagangan Internasional dapat menjadi dasar dan posisi bagi Indonesia kedepannya untuk melakukan perundingan dengan negara mitra lainnya, tidak hanya kerjasama dengan Uni Eropa. Keempat,Indonesia dapat menerapkan langkah transisi (transitional measures) untuk penyesuaian peraturan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemberian waktu entry into force.Berbagai bentuk transitional measures yangseringkali digunakan oleh negara-negara berkembang antara lain periodewaktu untuk tetap memberikan preferensi harga kepada penyediabarang/jasa dalam negeri, kebijakan presentase peggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan 102
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 barang/jasa pemerintah untuk setiapkontrak, ambang batas (treshold) nilai tender yang dibuka secara untuk penyedia barang/jasa asing untuk melindungi usaha kecil menengah dalam negeri, technical assistance, kewajiban pembukaancabang dalam negeri dan lain- lain.40 Vietnam sebagai negara yang sama status keanggotaannya dengan Indonesia dalam WTO GPA sebagai observer, namun telah menyepakati CEPA dengan Uni Eropa. Vietnam melindungi penggunaan produk dalam negeri dengan menerapkan transitional measures selama 15 (lima belas) tahun pada Vietnam-EU CEPA.41Langkah tersebut tidak permanen, namun hal tersebut diperbolehkan dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional. Di Vietnam terdapat banyak regulasi yang berbeda dengan aturan WTO GPA, seperti dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Vietnam, dimana terdapat kebijakan preferensi kepada penyedia dalam negeri yang menggunakan produk yang berasal dari Vietnam dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Vietnam melihatnya sebagai peraturan yang berbeda dan tidak bertentangan dengan prinsip non- diskriminasi karena memiliki tujuan yang berbeda. Berikutnya, cakupan area yang diperjanjian atau covered procurement Vietnam terbatas hanya pada daftar Pemerintah Pusat (Central Level of Commitment) Pemerintah Daerah (Sub-Central Level of Commitment) serta beberapa Sektor Utilitas (BUMN, universitas dan rumah sakit) yang terdaftar dalam Vietnam's Final Market Access Offer On Government Procurement.42Secara detail strategi Vietnam dengan Uni Eropa pada Vietnam-EU CEPA antara lain sebagai berikut: Tabel 11: Overview Periode Transisi Pengadaan Barang/Jasa Vietnam dalam Vietnam-EU CEPA. Periode Transisi Saat mulai Pemerintah (Central Government) Semua Kementerian, sosial jaminan kantor serta dua entitas lain yang setara dengan kementerian (Committee on Ethnic Minority Affairs; and Government Inspectorate) Barang/jasa Pekerjaan Konstruksi 40,000,000 (SDR) Pusat of Level 1,500,000 (SDR) Pemerintah (Sub-Central Government) Hanya 2 (dua) kota besar: Hanoi dan Ho Chi Minh City Daerah of level Barang/jasa Pekerjaan Konstruksi 40,000,000 (SDR) 3,000,000 (SDR) Entitas Lainnya Dua (national electricity operator dan railway nationwide operator); (dua) Universitas, dan 34 rumah sakit. BUMN 2 Barang/jasa Pekerjaan Konstruksi 40,000,000 (SDR) 3,000,000 (SDR) 40 Kajian Erna 6 41 Annex 42 Annex 9c EU-Vietnam CEPA 103
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 berlaku (entry into force) Setelah masa transisi 15 tahun Catatan: 1 SDR = Rp. 19.909 (23 Desember 2021) 130,000 (SDR) 5,000,000 (SDR) 1,000,000 (SDR) 15,000,000 (SDR) 1,000,000 (SDR) 15,000,000 (SDR) Indonesia dapat mencontoh Vietnam dengan mengajukan waktu setelah entry into force untuk melakukan penyesuaian pada peraturan penggunaan produk dalam negeri sesuai prinsip non-diskriminasi. Untuk lama waktunya tersebut perlu melakukan kajian transitional measures dengan stakeholder terkait karena kesiapan waktu penyedia barang/jasa di Indonesia berbeda dengan penyedia barang/jasa di Vietnam. Selama periode tersebut, penting bagi penyedia dalam negeri untuk meningkatkan dalam saing produknya terhadap produk asing. Selanjutnya, pemberlakuan peraturan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka CEPA, Indonesia dapat mengusulkan transitional measures untuk penggunaan offset berupa preferensi kepada penyedia barang/jasa dalam negeri dan dan batasan ambang batas (threshold) yang diperbolehkan bagi penyedia asing. Berikutnya, Indonesia dapat menentukan daftar sektor yang ditawarkan kepada Uni Eropa dalam covered procurement. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, untuk menyelesaikan permasalahan I-EU CEPA on Government Procurement Chapter dibutuhkan keputusan mengenai prinsip non-diskriminasi dan peraturan penggunaan produk dalam negeri. Untuk itu, Indonesia perlu memutuskan untuk membuka atau tidaknya pasar pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Uni Eropa karena prinsip non-diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter memiliki pengaturan yang berbeda dengan peraturan penggunaan produk dalam negeri dan jika diterapkan akan melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa jika Indonesia menyepakati I-EU CEPA maka instrumen ratifikasi yang dipilih adalah Undang-Undang dan mentransformasikan Government Procurement Chapter dalam bentuk Undang-Undang tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Kerjasama Perdagangan Internasional yang pengaturannya menerapkan prinsip non-diskriminasi dan pemberlakuannya bersifat lex specialis, hanya berlaku untuk setiap kerjasama internasional Indonesia dengan negara mitra dagang. Selain itu, dalam I-EU CEPA, Indonesia dapat menerapkan langkah transisi (transitional measures) dengan tetap memberlakukan peraturan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemberian waktu setelah entry into force sebagai upaya 104
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 penyesuaian dalam rangka peningkatan dalam saing produk dalam negeri terhadap produk asing serta batasan ambang batas (threshold) yang diperbolehkan bagi penyedia asing. III. KESIMPULAN Prinsip non-diskriminasi yang terdiri dari most favoured-nation treatment dan national treatment dalam I-EU CEPA on Government Procurement Chapter memiliki perbedaan pengaturan dengan peraturan penggunaan produk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; dan 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4) Peraturan Menteri Perindustrian 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri dan/atau pemberian preferensi harga kepada penyedia dalam negeri yang memiliki jumlah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Dan Bobot Manfaat Perusahaan tertentu pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan sejak perencanaan pengadaan oleh Pengguna Anggaran, dalam pelaksanaan pengadaan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan, dan pengawasan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Ketentuan tersebut merupakan pengaturan yang berbeda dengan dengan prinsip non-diskriminasi, karena merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang pada I-EU CEPA on Government Procurement Chapter WTO GPA Revised; Implikasi hukum yang terjadi jika Indonesia dan Uni Eropa menyepakati prinsip non-diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter yaitu Indonesia harus meratifikasi dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional. Bentuk ratifikasi dimaksud dapat berbentuk Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Menurut penulis, instrumen ratifikasi yang dipilih sebaiknya adalah Undang-Undang dan mentransformasikan Government Procurement Chapter dalam bentuk Undang-Undang tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Kerjasama Perdagangan Internasional yang pengaturannya menerapkan prinsip non-diskriminasi dan pemberlakuannya bersifat lex specialis, hanya berlaku untuk setiap kerjasama internasional Indonesia dengan negara mitra dagang. Selain itu, dalam I-EU CEPA, Indonesia dapat 105
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 menerapkan langkah transisi (transitional measures) dengan tetap memberlakukan peraturan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemberian waktu setelah entry into force sebagai upaya penyesuaian dalam rangka peningkatan dalam saing produk dalam negeri terhadap produk asing serta batasan ambang batas (threshold) yang diperbolehkan bagi penyedia asing. 106
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 DAFTAR PUSTAKA Buku Ade Maman Suherman, Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2000. Astim Riyanto, World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia). Cet. 1. PT Yapemdo, Bandung, 2003. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung, 2016. Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2000. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Ed.1. Cet. 3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar, Rajawali Press, Bandung, 2004. Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer. Cet. 1. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 93. John Rawls, "A Theory of Justice, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Malcom N. Shaw QC, 2013, "Hukum Internasional", Terjemahan M.N. Shaw, "International Law", Cambridge University Press, Nusa Media, Bandung, 2006. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Cet. 1. Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 2003. Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional (Kerangka Konseptual dan Ratifikasi di Indonesia). Cet. 1.CV. Keni Media, Bandung, 2020. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 8. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penulisan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Nico Ngani, Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Sue Arrowsmith and Robert D. Anderson,The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, Cambridge University Press, 2011. Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015. Yoyon M Darusman, Konvensi Internasional Pelaksanaan dan Pengawasannya, Cet.1, Hers Printing, Tangerang Selatan, 2016. Jurnal Ilmiah 107
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 Aryuni Yuliantiningsih, "Pengaturan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudra Dalam (Sea Bed)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1 Januari 2010. Damos Dumoli Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia: Tinjauan dan Perspektif Praktik Indonesia", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5, No. 3, April 2008. Delegation of European Union, Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement, 2011. Damos Dumoli Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia: Tinjauan dan Perspektif Praktik Indonesia", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 5, No. 3, April 2008. Dian Utami Mas Bakar, "Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional", Yuridika : Volume 29 No 3, September-Desember 2014. Estu Hayu Dewanti, "Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements) di Indonesia dan Kaitannya dengan Perjanjian Internasional di Bidang Investasi", Yuridika Journal : Vol. 27, No. 3, 2012. Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019. Hikmahanto Juwana, "Dua Kewajiban Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Kewajiban Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Kewajiban Mentansformasikan ke dalam Hukum Nasional" Kuliah Umum Ratifikasi Perjanjian Internasional, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 6 November 2013. Hestuleksono, A. Tinjauan Atas Kesiapan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Terkait Keikutsertaan Indonesia Dalam Government Procurement Agreement (GPA), Jurnal Veritas et Justicia, Vol 2, No 2, 2016. Florence Naegelen Dan Michel Mougeout, "Discriminatory Public Procurement Policy and Cost Reduction Incentives", Journal of Public Economics Elsevier Science, Vol. 67, 1998. Joko Priyono, "Prinsip Most Favoured Nations dan Pengecualiannya dalam World Trade Organization (WTO)", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42, No. 4, 2013 Juladies H. S. Watupongoh, "Tinjauan Yuridis Atas Persetujuan Pada Perjanjian Internasional Melalui Ratifikasi", Lex et Societatis, Vol. IV/No. 2/Feb/2016/Edisi Khusus, 2016. Kemenkeu, Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra Jilid 2. (Jakarta: BKF Kemenkeu, 2013. Margaret Liang, "Government Procurement at Gatt/WTO: 25 Years of Plurilateral Framework", Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, Vol. 1, No. 2, September 2006. Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif". Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1, Januari 2012. Senator Nur Bahagia, "Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya, Jurnal Pengadaan Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, No. 1, Vol.1, Desember 2011. Ugo Villani, 'The Security Council's Authorization of Enforcement Action by Regional Organization', 6 Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2002. 108
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 Kajian Ilmiah Kajian Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengembangan Iklim Usaha Nasional, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, 2011. Richo Andi Wibowo, (et.al), Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DalamGPA WTO, I-EU CEPA dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri, LKPP RI, 2018. Poppy Sulistyaning Winanti, (et.al), Kajian Kajian Dampak Ekonomi Liberalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka I-EUCEPA Terhadap Industri Domestik, LKPP RI, 2018. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perindustrian. UU Nomor 3 Tahun 2014. LNRI Tahun 2004 Nomor 4. TLNRI Nomor 5492. -------, Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Organization. UU Nomor 7 Tahun 1994. LNRI Tahun 2007 Nomor 57. TLNRI Nomor 3556. -------, Peraturan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Industri. PP Nomor 29 Tahun 2018. LNRI Tahun 2018 Nomor 101. TLNRI Nomor 6220. -------, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 16 Tahun 2018. LNRI Tahun 2018 Nomor 33. Instrumen Internasional Agreement Establishing The World Trade Organization. Draft Articles of Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement Government Procurement Agreement of World Trade Organization Joint Scoping Paper for an EU - Indonesia Comprehensive Partnership Agreement. EU Directive 2014/24/EU on Public Procurement and repealing Directive 2004/18/EC tersedia diakses pada 27 Desember 2021. di EU Directive 2014/25/EU on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC tersedia di 20160101, diakses pada 27 Desember 2021. EU Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts tersedia di 20160101, diakses pada 27 Desember 2021. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. 109
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 Rujukan Elektronik (Internet) Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP, "Profil Pengadaan Nasional Tahun 2019", monev-ng-lkpp.go.id diakses 6 Juli 2020. Kementerian Luar Negeri, "Putaran ke-2 Perundingan I-EUCEPA Tentukan Arah Strategis", , diakses 7 Juli 2020. Kementerian Perdagangan, Invigorating The Indohjmghnesia - EU Partnership: Towards a tersedia di diakses Comprehensive Economic Partnership Agreement, hlm. 31, pada 10 November 2021. Kementerian Perdagangan, Latar Belakang Indonesia-European Union Comprehensive di diakses Economic tersedia pada 20 November 2021. Partnership Agreement, Kementerian Perdagangan, Manfaat Indonesia-European Union Comprehensive Economic di diakses Partnership pada 20 November 2021. Agreement, tersedia Kementerian Perdagangan, Perundingan Pertama I-EU CEPA (Kick-Off Meeting) tersedia di diakses pada 10 November 2021. OECD stats di terakhir diakses pada 7 Juli 2020. European Commission, The texts proposed by the EU for the trade deal with Indonesia, tersedia di diakses pada 18 November 2021. European Commission, Report of the round of negotiations for a Free Trade Agreement between di Union diakses pada tanggal 19 November 2021. the European and Indonesia, tersedia WTO, General overview of WTO work on government procurement, tersedia di di akses pada 22 November 2021. WTO, "WTO and Government Procurement", dikutip dari pada tanggal 7 Juli 2020. WTO, Text tersedia di diakses pada 20 November 2021. of the Agreement on Government Procurement, Lainnya 110
DATIN LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1I, Agustus 2021. Halaman 84-101 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUUIX/2011, mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan bangsa-Bangsa Asia Tenggara). LKPP, Surat Kepala LKPP kepada Menteri Perdagangan Nomor: 362/KA/12/2019, perihal Penyampaian Isu-Isu dalam Perundingan I-EU CEPA GP Chapter, tanggal 17 Desember 2019. LKPP, Surat Kepala LKPP kepada Menteri Perdagangan Nomor: 940/KA/01/2021, perihal Penyampaian Posisi dan -Isu Chapter Government Procurement pada I-EU CEPA GP tanggal 19 Januari 2021. Menteri Perdagangan, Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 895 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Perunding Perdagangan Internasional dan Pengangkatan Tenaga Ahli untuk Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa, 2019. 111