PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA i
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apa pun, tanpa izin tertulis dari penerbit. Judul Buku : PENAGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Penulis : Wiratno Diterbitkan oleh : Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta Cetakan Pertama : Juli 2009 Cetakan Kedua : Januari 2011 Cetakan Ketiga : Mei 2013 Cetakan Keempat : November 2016 Cetakan Kelima : Desember 2019 ISBN : 978-979-26-8944-0 Sanksi Pelanggaran : Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ii
Wiratno PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PENERBIT UNIVERSITAS TRISAKTI, JAKARTA iii
PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Wiratno Penerbit Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta 11440 Cetakan Pertama Juli 2009 Cetakan Kedua Januari 2011 Cetakan Ketiga Mei 2013 Cetakan Keempat November 2016 Cetakan Kelima Desember 2019 Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan (KDT) Pengantar Hukum Administrasi Negara/Wiratno. -- Cet. V. -- Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2016. xii+ 488 hlm. ; 15,5 x 23 cm ISBN : 978-979-26-8944-0 1. Hukum Administrasi I.Judul 342.06 iv
KATA PENGANTAR CETAKAN KE V Pada Cetakan ke V, buku Pengantar Hukum Administrasi Negara pada BAB II terdapat revisi, khususnya pada bagian G yang membahas tentang Bagan Struktur Organisasi Negara RI. Revisi dilakukan karena adanya perubahan Nomenklatur Kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju sesudah Pemilu Presiden Tahun 2019. Di samping itu juga adanya perubahan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Lembaga Non-Struktural dan Lembaga Independen. Dengan adanya revisi buku ini, diharapkan buku ini tetap up to date dan dapat mengikuti perkembangan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Demikian perbaikan dalam Cetakan ke V buku ini, mudah- mudahan dapat memenuhi keinginan para pembaca. Jakarta, November 2019 Penulis Dr. Wiratno, SH, MH v
Pengantar Hukum Administrasi Negara vi
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR CETAKAN KE-V... v DAFTAR ISI ... vii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Konsep Dikotonomi ... 3 B. Negara Hukum ... 3 C. Campur Tangan Penguasa ke Dalam Kehidupan Masyarakat ... 8 D. Good Governance... 12 E. Keterkaitan Good Governance dengan Birokrasi dan Pelayanan Publik ... 29 BAB II PERKEMBANGAN, KEDUDUKAN, ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINSTRASI NEGARA... 33 A. Sejarah Perkembangan Hukum Administrasi Negara .. 35 B. Kedudukan Hukum Administrasi Negara ... 36 C. Istilah Hukum Administrasi Negara dan Perkembangannya ... 37 D. Pengertian Administrasi ... 40 E. Pengertian Pemerintahan ... 41 F. Definisi Hukum Administrasi Negara ... 42 G. Pendapat Sarjana Mengenai Hubungan HTN dan HAN... 46 H. Ruang Lingkup Studi Hukum Administrasi Negara ... 50 I. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Bidang Hukum Lainnya ... 51 vii
J. Bagan/Struktur Organisasi Negara RI ... 54 BAB III SUMBER HUKUM ... 71 A. Istilah dan Pengertian... 73 B. Sumber Hukum dalam Arti Formil & Materil ... 73 C. Tata Susunan Norma Hukum ... 74 D. Pengelompokan Norma Hukum ... 75 E. Sumber Hukum Formil Hukum Administrasi Negara... 76 F. Perkembangan Sumber Hukum di Indonesia ... 79 1. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ... 79 2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ... 80 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ... 81 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ... 83 BAB IV DASAR-DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA... 87 A. Dasar dan Prinsip Umum dari HAN ... 89 B. HAN Heteronom dan Otonom ... 92 C. Fungsi Administrasi Negara sebagai Fungsi Hukum ... 92 D. Asas-Asas HAN ... 93 BAB V ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA ... 97 A. Tinjauan Umum ... 99 B. Perbedaan Kewenangan yang Bersifat Hukum Publik dan Hukum Perdata ... 101 C. Perbedaan Pembentukan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Perdata ... 102 viii
D. Hubungan Pemerintah Vertikal dan Horizontal ... 102 BAB VI AKTIVITAS ADMINISTRASI NEGARA ... 107 A. Keputusan Tata Usaha Negara ... 109 B. Sifat Norma Hukum ... 113 C. Fungsi Administrasi Negara ... 114 D. Kegiatan Administrasi Negara ... 117 E. Sumber Kewenangan Publik ... 119 F. Bahaya Wewenang Publik ... 120 BAB VII ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ... 123 A. Pendahuluan... 125 B. Maksud dan Tujuan ... 129 C. Ruang Lingkup dan Asas ... 130 D. Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan ... 131 E. Kewenangan Pemerintahan ... 134 F. Diskresi ... 149 G. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan ... 156 H. Prosedur Administrasi Pemerintahan ... 163 I. Keputusan Pemerintahan ... 172 J. Upaya Administratif ... 190 K. Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan ... 193 L. Sanksi Administratif ... 194 M. Ketentuan Peralihan... 198 N. Ketentuan Penutup ... 199 ix
BAB VIII SARANA ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN ... 201 A. Pendahuluan... 203 B. Hukum Aparatur Sipil Negara ... 204 C. Hukum Administrasi Keuangan ... 282 D. Hukum Administrasi Perusahaan Negara ... 308 BAB IX PELAYANAN PUBLIK ... 315 A. Pendahuluan... 317 B. Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik ... 324 C. Hak, Kewajiban dan Larangan ... 329 D. Standar Pelayanan ... 333 E. Maklumat Pelayanan ... 334 F. Sistem Informasi Pelayanan Publik ... 335 G. Pengelolaan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik ... 335 H. Pelayanan Khusus ... 337 I. Biaya/Tarif Pelayanan Publik ... 338 J. Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan ... 339 K. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik .... 340 L. Pengelolaan Pengaduan ... 340 M. Penilaian Kinerja ... 341 N. Peran Serta Masyarakat ... 342 O. Penyelesaian Pengaduan ... 342 P. Sanksi ... 349 Q. Ketentuan Peralihan... 353 x
BAB X KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK ... 355 A. Pendahuluan... 357 B. Asas dan Tujuan ... 359 C. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban badan Publik ... 361 D. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan ... 363 E. Informasi yang Dikecualikan ... 368 F. Mekanisme Memperoleh Informasi ... 373 G. Komisi Informasi ... 375 H. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi ... 379 I. Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi ... 381 J. Ketentuan Pidana ... 383 K. Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Peralihan ... 384 BAB XI OMBUDSMAN ... 387 A. Pendahuluan... 389 B. Fungsi, Tugas dan Wewenang ... 393 C. Susunan Keanggotaan ... 395 D. Laporan ... 396 E. Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan ... 397 F. Sanksi ... 402 G. Ketentuan Peralihan... 402 BAB XII PEMERINTAHAN DAERAH ... 405 A. Pengaturan Pemerintahan Daerah ... 407 B. Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah ... 411 xi
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ... 415 D. Pembagian Wilayah Negara ... 416 E. Kekuasaan Pemerintahan ... 416 F. Urusan Pemerintahan... 418 G. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah... 420 H. Penataan Daerah ... 420 I. Perangkat Daerah ... 421 J. Keuangan Daerah ... 423 K. Peraturan Daerah ... 430 L. Inovasi Daerah ... 432 M. Pemerintahan Daerah Khusus/Istimewa ... 435 N. Pemerintahan Desa ... 437 O. Pemilihan Kepala Daerah ... 457 BAB XIII HUKUM TENTANG PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA ... 463 A. Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara ... 465 B. Upaya Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara ... 467 C. Masalah Kompetensi... 469 D. Tidak Semua Tindakan Pemerintah Merupakan Tindakan Tata Usaha Negara ... 471 E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan ... 472 F. Peranan Pejabat/Badan TUN dalam Sengketa TUN .... 476 DAFTAR PUSTAKA ... 479 BIODATA PENULIS ... 487 xii
BAB I PENDAHULUAN A. KONSEP DIKOTOMI B. NEGARA HUKUM C. CAMPUR TANGAN PENGUASA KE DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT D. GOOD GOVERNANCE E. KETERKAITAN GOOD GOVERNANCE DENGAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK 1
Pengantar Hukum Administrasi Negara 2
A. KONSEP DIKOTOMI Dalam setiap negara selalu terdapat dikotomi (pembagian menjadi dua), yaitu dari segi kepentingan antara rakyat (warga masyarakat pada umumnya) dan penguasa negara (para pejabat dan petugas negara pada umumnya). Bagi rakyat (para warga masyarakat) masalah pokoknya adalah bagaimana mendapatkan dan mempertahankan hidup yang layak, antara lain mencakup bidang hak asasinya, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan serta keamanan. Bagi penguasa negara (para pejabat dan petugas negara) masalah pokoknya adalah bagaimana dapat menunaikan dan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan efektif (sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan undang-undang atau yang diperintahkan oleh pimpinan atasan) dan aman (tidak ada gangguan untuk bekerja jujur, rajin, disiplin dan menurut hukum). Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mencegah konflik dari adanya dikotomi tersebut, maka lahirlah asas negara hukum ( rechtsstaat). B. NEGARA HUKUM Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan negara mendapat perumusan yang yuridis. Ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl mamakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo Saxon, seperti A.V. Dicey memakai istilah Rule of Law. 3
Unsur-unsur Rechtsstaat, menurut konsep Eropa Kontinental adalah: 1. Adanya perlindungan hak-hak manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak- hak manusia (trias poltica); 3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Dengan maksud atau tujuan yang sama di negara-negara Anglo Saxon lahir asas "the rule of law state", negara berdasarkan kekuasaan hukum. Praktek penerapan ajaran "the rule of law state", misalnya terdapat di Inggris, Malaysia, Singapura dan Australia. Unsur-unsur Rechtsstaat, menurut konsep Englo Saxon adalah: 1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; 2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; 3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan. Sesuai dengan perkembangan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 juga ditinjau kembali dan dirumuskan sesuai dengan tuntutan abad ke-20, yang mengarah konsep negara welfare state (negara kesejahteraan). 4
Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state (negara penjaga malam). Dalam legal state ada prinsip pembatasan atas peran negara dan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Akibatnya negara akhirnya akan menyengsarakan rakyatnya. Sebagai reaksi atas keadaan tersebut, muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keadaan warga negaranya termasuk dalam kesejahteraan, yang kemudian dikenal dengan konsep welfare state. Ciri utama dari konsep negara ini adalah adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan konsekuensinya negara secara aktif dalam kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Artinya, negara berhak bahkan wajib untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat, maka jangkauan kerja pemerintah semakin luas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalarn ketentuan perundang-undangan. Itu artinya, bagi negara yang dalam hal ini adalah administrasi negara, memiliki suatu konsekuensi yang khusus. Dilihat dari teori dan konsep negara tesebut, negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum (rechtsstaat), dalam arti welfare state (negara kesejahteraan). Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan, bahwa: 5
1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga Negara) Indonesia dan seluruh wilayah territorial Indonesia; 2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum; 3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL, dalam bukunya Mekanisme Demokrasi Pancasila mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur: 1) Menjunjung tinggi hukum; 2) Adanya pembagian kekuasan; 3) Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya; 4) Dimungkinnya adanya peradilan administrasi. International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 sangat memperluas konsep mengenai Rule of Law, dan menekankan apa yang dinamakannya " the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age". Dianggap bahwa di samping hak-hak politik juga hak-hak sosial dan ekonomi harus diakui dan dipelihara. Hal ini berarti campur-tangan pemerintah dalam kerangka welfare state (negara kesejahteraan) harus didasarkan untuk kesejahteraan warga masyarakatnya. Dalam konsep welfare state syarat untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law adalah: 1. Perlindungan konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin dari hak-hak individu, harus menentukan pula cara proseduril untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Independent and impartial tribunals); 6
3. Pemilihan umum yang bebas; 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 6. pendidikan kewarganegaraan (civic education). Sifat negara dalam ajaran negara hukum mengandung tiga asas-asas pokok, yaitu: 1. Asas monopoli paksa (zwangmonopol) Asas ini mengandung arti, bahwa monopoli kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang mentaati apa yang menjadi keputusan penguasa negara hanya berada di tangan pejabat penguasa negara yang berwenang dan berwajib untuk itu. Jadi, siapapun yang lain dari yang berwenang/berwajib dilarang. Barangsiapa melakukan penggunaan kekuasaan negara dan menggunakan paksaan tanpa wewenang sebagaimana dimaksud di atas disebut "main hakim sendiri". 2. Asas persetujuan rakyat berarti bahwa : orang ( warga masyarakat hanya wajib tunduk, dan dapat dipaksa untuk tunduk, kepada peraturan yang dicipta secara sah dengan persetujuan langsung ( undang-undang formal ) atau tidak langsung ( legislasi delegatif, peraturan atas kuasa undang- undang) dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, bilamana ada peraturan ( misalnya : mengadakan pungutan pembayaran atau "sumbangan wajib") yang tidak diperintahkan atau dikuasai oleh undang-undang, maka peraturan itu tidak sah dan hakim Pengadilan wajib membebaskan setiap orang yang dituntut oleh karena tidak mau menaatinya, dan bilamana pejabat penguasa memaksakan peraturan tersebut, maka dia dapat dituntut 7
sebagai penyalahgunaan kekuasaan Negara, minimal digugat sebagai perkara "perbutan penguasa yang melawan hukum". 3. Asas persekutuan hukum berarti, bahwa : rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum (rechtsgemeenschap, legal partnership). Sehingga para pejabat pengusaha negara didalam menjalankan tugas dan fungsi beserta menggunakan kekuasaan negara mereka tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama dengan rakyat (warga masyarakat ). Berarti : baik para pejabat penguasa negara maupun para warga masyarakat berada si bawah dan tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama. Inilah asas Equality before the law, yang berarti, bahwa para pejabat penguasanegara didalam dan pada waktu menjalankan tugas kewajiban untuk negara pun tidak kebal hukum, tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar tata kesopanan, oleh karena melanggar tata kesopanan pun sudah sama dengan melanggar hukum, dan tidak boleh melanggar kode etik. C. CAMPUR TANGAN PENGUASA KE DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Dalam setiap negara modern (welfare state) banyak sekali campur tangan penguasa negara kedalam bidang kehidupan masyarakat sehari-hari, antara lain: (a) campur tangan di bidang politik, (b) dalam bidang ekonomi, (c) dalam bidang sosial budaya : kehidupan keluarga, perkawinan, perhimpunan, hiburan, kesenian, olah raga, dan sebagainya (d) dalam bidang agama dan kepercayaan, dan bidang teknologi. 8
Semua macam campur tangan penguasa negara tersebut diberi bentuk hukum agar supaya segala sesuatunya tidak bersimpang siur dan tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersangkutan, dan bilamana timbul konflik penyelesaian lebih mudah. Bentuk hukum termasuk di atas adalah mutlak perlu, sebab fungsi-fungsi hukum modern adalah : 1. untuk menata-tertibkan masyarakat, 2. untuk mengatur lalu-lintas kehidupan bersama masyrakat, 3. untuk mencegah atau menytelesaikan sengketa ( konflik ), 4. untuk menegakkan keamanan dan ketertiban, di mana perlu dengan kekuatan. 5. Untuk mengatur tata cara penegakan keamanan dan ketertiban 6. Untuk mengubah tatanan masyarakat seperlunya bilamana perlu disesuaikan kepada kebutuhan (perubahan) keadaan, 7. Untuk mengatur tata cara pengubahan atau perubahan keadaan. Fungsi-fungsi hukum tersebut harus dijalankan dengan tidak mengurangi atau menggangu prinsip-prinsip hukum : (1) keadilan (justice, equity), (2) kewajaran (decency, reasonability), (3) effisiensi (4) kepastian hukum (legal security), dan (5) ketenangan hidup (peaceful life). Para akhirnya campur tangan penguasa negara tersebut dilakukan oleh para pejabat/petugas Administrasi Negara, dan disinilah letak pentingnya Hukum Administrasi Negara. Susunan penguasa negara adalah sebagai berikut : 1. Penguasa Konstitutif adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) 9
2. Penguasa Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 3. Penguasa eksekutif adalah Pemerintah, yaitu Presiden ( dengan dibantu oleh pejabat-pejabat pemerintah). 4. Penguasa Administratif adalah Adminisrator Negara, yaitu Presiden (dengan mengepalai Administrasi Negara) 5. Penguasa militer adalah Presiden, dengan membawahi perang. 6. Pemguasa yudikatif adalah Makamah Agung dengan membahawahi Aparatur Peradilan ( korsa Hakim ) dan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial. 7. Penguasa konsultatif adalah Dewan Penasehat Presiden. 8. Penguasa Inspektif adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini yang paling banyak dirasakan kehendak- kehendaknya atau keputusan-keputusannya oleh masyarakat adalah : 1. Penguasa Legislatif, yaitu Penguasa Perundang-undangn, 2. Penguasa Eksekutif, yaitu Penguasa Pemerintahan, 3. Penguasa Administratif, yaitu Penguasa Administrasi Negara, 4. Penguasa Yudikatif, yaitu Pengadilan Perumusan kekuasaan, fungsi dan produknya adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini: 10
Kekuasan Fungsinya Produknya Legislatif Perumusan kehendak bangsa dan negara (penjabaran UUD) Undang-Undang Pemerintahan (Undang- Undang) Pelaksanaan UU dengan menetapkan strategi dan kebijakan pelaksanaan UU, merumuskan rencana, program, budget, dan instruksi untuk administrasi negara dan angkatan perang. Peraturan - Pembinaan masyarakat Kepolisian - Peradilan - Penegakan kedaulatan Administrasi (beschikking) Realisasi UU dengan menjalankan kehendak dan perintah daripada Pemerintah (Penguasa Pemerintahan) sesuai peraturan, rencana, Program budged, dan instruksi secara nyata, kausal, individual Penetapan (Beschikking) Tata Usaha Negara Pelayanan masyarakat Penyelenggaraan pekerjaan kegiatan nyata Yudikatif (vonnis) Penegakan dari pada fungsi- fungsi hukum . Putusan (Vonnis) - Menilai fakta hukum Interpretasi - Revisi - Kasasi Berdasarkan uraian tersebut di atas tampaklah betapa luasnya tugas administarsi negara masa kini, dan hampir semua menyangkut campur tangan pemerintah (penguasa negara) ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, maka warga masyarakat sangat tergantung dari pelaksanaan tugas serta keputusan-keputusan 11
para pejabat administrasi negara, dalam percakapan sehari- sehari disebut "pejabat pemerintahan ", tidak dibedakan antara pejabat pemerintahan yang menjalankan tugas politik negara (pemerintahan) dan pejabat pemerintahan sebagai pejabat administrasi negara (yang menjalankan tugas teknis fungsional atau operasional menjalankan kehendak pemerintah dan melayani masyarakat umum). D. GOOD GOVERNANCE Pengertian Good Governance sering dikaitkan dengan Hukum Administrasi, karena dalam Hukum Administrasi dikenal adanya pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur). Kedua pengertian tersebut, selain bahasa asalnya berbeda yaitu yang satu asal kata bahasa Inggris, dan yang lainnya asal kata bahasa Belanda juga ranah lingkupnya memang berbeda satu sama lain, tetapi secara substansi antara keduanya ada hubungan atau korelasinya. Konsep governance dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep government. Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep governance melibatkan tidak sekadar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (Ganie- Rochman, 2000:142). Governance adalah praktek penyelenggaraan 12
kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga Administrasi Negara (2000:1) mengartikan governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Lebih lanjut ditegaskan bahwa dilihat dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Meskipun good governance populer di Indonesia, namun hingga saat ini belum ada istilah baku dalam bahasa Indonesia, baik untuk governance maupun untuk good governance. Hadi Soesastro mengatakan bahwa untuk istilah governance telah dicoba diintrodusir istilah penadbiran namun diakuiya sendiri bahwa istilah itu masih terdengar asing (Hadi Soesastro, h.1). Sadu Wasistiono mengetengahkan, bahwa dalam bahasa Indonesia istilah governance ada yang menerjemahkan tata pemerintahan dan ada pula yang menerjemahkan kepemerintahan (Sadu Wasistiono, h.29). Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ada pusat studi yang bernama Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang baik (Center for Law and good governance Studies). Good govermance adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang memberi garis dasar bahwa siapapun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik. 13
United Nations Development Programme (UNDP) mengartikan Governance atau Kepemerintahan, sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa. Pengertian governance, yang dikemukakan oleh UNDP ini, menurut Lembaga Administrasi Negara mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, politic dan administrative. Economic governance mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara yang bersangkutan atau berhubungan dengan ekonomi lainnya. Karenanya economic governance memiliki pengaruh atau implikasi terhadap equity, powerty, dan quality of life. Political governance menunjuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang legitimate dan autoritatif. Administrative governance adalah sistem implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien tidak memihak, akuntabel, dan terbuka.5 Karakteristik Good Governance, berdasarkan penelitian United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2000, yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara menyebutkan sejumlah unsur sebagai berikut: 1. Participation. Setiap warganeqara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta serta berpartisipasi secara konstruktif. 14
2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap "stakeholders". 5. Consensus orientation. Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yanq lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. Equity. Semua warganegara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 7. Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga- lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. 8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 9. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. 15
Ganie-Rochman pada tahun 2000 mengemukakan, bahwa di dalam pengertian good governance terdapat 4 unsur utama, yaitu accountability, adanya kerangka hukum (rule of law), informasi, dan transparansi. Sebelumnya Bhatta pada tahun 1997, juga menyebutkan adanya 4 unsur governance, yaitu akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan aturan hukum (rule of law). Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, Hughes pada tahun 1992 telah menegaskan, bahwa government organization are created by the public, for the public and need to be accountable to it. Dengan kata lain, organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Akuntabilitas publik dibedakan dalam beberapa macam tipe sebagaimana pendapat Brautigam pada tahun 1991 yang membedakan akuntabilitas ke dalam tiga jenis besar, yaitu Akuntabilitas politik, Akuntabilitas ekonomi dan Akuntabilitas hukum. Akuntabilitas hukum mengandung pengertian, di mana rakyat harus memiliki keyakinan, bahwa unit-unit pemerintahan atau satuan kerja pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya. Organisasi-organisasi pemerintahan yang di dalam pelaksanaan tugasnya merugikan kepentingan rakyat dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengandung cacat hukum harus mampu mempertanggungjawabkan dalam hal adanya gugatan atau tuntutan atas tindakannya tersebut. Inilah hakikatnya yang diartikan dengan suatu "Legal Accountability" ialah bentuk pertanggungjawaban segi hukum 16
agar setiap tindakan administrasi atau tindakan kepemerintahan dari aparat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada badan-badan pengawasan fungsional, ataupun badan-badan legislatif maupun badan-badan yudikatif. Hal ini merupakan kontrol yudisial terhadap tindakan-tindakan kepemerintahan baik melalui Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara/Peradilan Administrasi. Berdasarkan penelitian Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2000 peristilahan Good dalam Good Governance pada hakikatnya mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Mendasarkan pada pengertian good governance di atas dapatlah disimpulkan, bahwa setidak- tidaknya ada empat karakteristik good governance antara lain meliputi akuntabilitas, dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan maupun hukum pada umumnya (rule of law). Kerangka hukum atau rule of law ini pada hakekatnya bertumpu pada pengertian, bahwa para pelaku penyelenggara pemerintahan di dalam melayani kepentingan umum/publik harus berani bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan secara hukum atau di hadapan hukum tentang segala sikap, perilaku, dan kebijakan yang telah dilakukannya. 17
Dengan maksud yang sama menurut I Gusti Ngurah Wairacana, berdasarkan kebiasaan dalam praktek administrasi negara mengatakan terdapat indikator-indikator di mana pemerintah melakukan good governance, apabila memperhatikan hal sebagai berikut: 1. Asas Kecermatan (principle of carefulness) Pengertian asas kecermatan hingga saat ini belum dapat diberikan secara pasti, namun demikian asas ini merupakan asas yang paling sering dipergunakan. Asas kecermatan dapat didefinisikan sebagai: the prepare an administrative order (or another legal or actual act) carefully.( Addink, 2001:79) Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ateng Syafrudin, di dalam tulisannya yang berjudul Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah, dinyatakannya: Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. (Syafruddin,1994:45). Di dalam asas kecermatan ada beberapa bagian yang termasuk di dalamnya yaitu: Persiapan yang cermat, investigasi, dengar pendapat, publikasi. a. Persiapan yang Cermat Masalah persiapan yang cermat ini di Belanda diatur di dalam Pasal 3 ayat 2 Awb, ditentukan bahwa pada saat mempersiapkan satu keputusan pihak yang berwenang (administrasi negara) harus mengumpulkan informasi yang diperlukan berkenaan dengan fakta yang relevan dan kepentingan yang menjadi pertimbangan (when preparing an order an administrative authority shall gather -- necessary 18
information concerning the relevant facts and the interests to be weighed) (Brouwer,1998:36). Indroharto menjelaskan, bahwa yang dikehendaki oleh asas persiapan yang cermat adalah agar pada masa mempersiapkan suatu keputusan suatu faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang relevan bagi keputusan yang akan dikeluarkan itu dicari, diteliti dan dikumpulkan, sehingga dapat diikutkan dalam keputusan yang bakal dikeluarkan (Indroharto,1994:1 55). b. Investigasi (carefulness investigation) Dalam tahapan ini dilakukan kegiatan investigasi berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah diputuskan, terutama dari aspek yuridis apakah ada persyaratan dan prosedur yang dilanggar. Apabila berdasarkan investigasi terjadi pelanggaran, maka diproses untuk dapat diambil keputusan dan diberikan sanksi yang tepat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Tahap investigasi ini oleh Philip M. Langbroek dikatakan sebagai bagian dari prinsip carefulness, dan merupakan kewajiban tidak langsung dari badan administrasi untuk melakukan investigasi kasus tersebut untuk mendapatkari informasi yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.(Addink, 2001:34). c. Dengar Pendapat (carefulness hearing) Dengar pendapat (hearing) merupakan bagian dari asas kecermatan. Asas ini mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan, bila 19
yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan (Syafruddin,1994:45). Dilihat dari sudut administrasi negara kewajiban administrasi negara untuk mendengar memiliki dua makna, pertama: merupakan batas yang pasti dari kewenangan administrasi negara, dan dilain pihak administrasi negara nenerima beberapa keuntungan dari padanya, yaitu pelayan publik dapat mengetahui gambaran yang salah tentang suatu hal. Bilamana administrasi negara tidak mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat, yang kemudian berpeluang menghasilkan suatu keputusan yang salah, seperti apa yang dikatakan oleh J.G. Brouwer dan AE Schilder dalam tulisannya yang berjudul "A Survey of Dutch Administrative Law" dinyatakan: The duty to hear means on the one hand that there is a certain burden for the administrative authority. On the other hand, the administration also receives some benefit from it. Civil servants could have the wrong picture on a subject. If the administration does not obtain further information from the citizen, then chances are that a wrong decision will result. (Brouwer,1998). Di dalam GALA (Awb) masalah ini diatur secara jelas, antara lain dalam Pasal. 4:7 - 4:12. Dalam bagian ini dibuat suatu perbedaan antara suatu keputusan yang diterapkan dan suatu keputusan yang tidak diterapkan untuk hal-hal tertentu. Pasal 4:7. ayat (1) mengatur tentang penolakan permohonan suatu keputusan. Ditentukan bahwa sebelum pejabat yang berwenang menolak untuk seluruh atau sebagian dari permohonan suatu keputusan administrasi negara pemohon harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan 20
pendapatnya jika : a) penolakan itu didasarkan informasi tentang fakta dan kepentingan yang berhubungan dengan kepentingannya dan informasi itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh pemohon dalam masalah ini. Apa yang diatur di dalam ayat (1) tersebut tidak diterapkan, bilamana penerapan tersebut hanya berdampak tidak penting terhadap pemohon. Dari ketentuan Pasal 4: tersebut tampak jelas, bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum keputusan diambil. Ketentuan ini mengharuskan administrasi negara bertindak cermat sebelum mengambil keputusan. Dari ketentuan itu pula dapat disimpulkan bahwa pemohon suatu keputusan harus didengar pendapatnya jika memenuhi tiga kriteria yaitu: pertama, badan administrasi yang berwenang bermaksud menolak sebagian atau seluruhnya permohonan suatu keputusan. Kedua maksud penolakan itu didasarkan atas informasi tentang fakta dan kepentingan yang berhubungan dengan pemohon. Ketiga informasi itu berbeda dari informasi yang diberikan oleh diri pemohon mengenai masalah tersebut. Ketentuan Pasal. 4:8 serupa dengan ketentuan pasal 4:7, yaitu tentang persiapan pembuatan keputusan hanya saja kalau Pasal 4:7 tentang mengatur tentang keputusan penolakan pemohon, sedangkan ketentuan Pasal 4:8 mengatur tentang pemberian kesempatan kepada pihak yang berkepentingan (bukan pemohon) untuk menyampaikan pendapatnya bilamana (a) keputusan administrasi negara tersebut didasarkan atas informasi tentang fakta dan kepentingan 21
yang berhubungan dengan pihak yang berkepentingan; (b) informasi tersebut tidak berasal dari pihak yang berkepentingan secara pribadi. Seperti halnya di dalam ayat (2) pasal 4:7, di dalam ketentuan pasal 4:8 ayat (2) juga mengatur tentang pengecualian bahwa ketentuan ayat (1) tidak diberlakukan jika peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi. Berdasarkan Pasal 4:9 Informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan dapat secara tertulis atau lisan. Pasal 4:11 mengatur tentang perkecualian-perkecualian terhadap kewajiban untuk mendengar pendapat pihak yang berkepentingan, yaitu pertama dalam hal perlu waktu yang cepat untuk itu, artinya keputusan itu diperlukan dengan segera. Kedua, pihak yang berkepentingan telah diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya dalam hubungannya dengan keputusan administrasi sebelumnya, atau untuk administrasi negara yang lain dan tidak ada fakta atau situasi baru yang telah terjadi sejak itu. Ketiga, maksud dari keputusan dapat dicapai hanya jika pihak yang berkepentingan tidak diberitahu tentang itu sebelumnya. Jadi bilamana terjadi keadaan seperti itu, maka kewajiban untuk mendengar pendapat pihak yang berkepentingan tidak diperlukan atau dikecualikan. Sedangkan ketentuan Pasal 4: 12 juga mengatur tentang perkecualian tersebut dalam hal menyangkut penentuan kewajiban keuangan atau tuntutan. 22
d. Publikasi (carefulness publication) J.G.Brouwer dan A.E Schilder berpendapat, bahwa publikasi merupakan: A fundamental requirement for law and treaties to enter into force is publication( Brouwer, 1998:40). Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan publikasi itu adalah pengundangan suatu peraturan perundang-undangan. Pendapatnya tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 88 Konstitusi Negeri Belanda yang menentukan "The publication and entry into force of act of parliament shall be regulated by act of parliament. They shall not enter into force before they have been published (Publikasi dan berlakunya tindakan parlemen diatur oleh tindakan parlemen. Peraturan tersebut tidak akan berlaku sebelum mereka telah dipublikasikan)". Ketentuan ini mirip dengan ketentuan di dalam Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetukan: "Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia." Selanjutnya, yang mengatur tentang pengundangan suatu Keputusan Administrasi di daerah, diatur ndalam Pasal 86 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menentukan: Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran 23
Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/ Walikota diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Di Belanda masalah publikasi ini diatur secara tegas di dalam Awb (algemene wet besruursrecht) atau GALA (General Administrative Law Act). GALA membedakan publikasi keputusan antara keputusan yang ditujukan untuk seseorang atau beberapa orang yang berkepentingan dengan keputusan yang ditujukan untuk umum. Di dalam ketentuan Pasal 3:40 ditentukan: An order shall not take effect until it has been notified (Perintah tidak akan berlaku sampai telah diberitahu). Selanjutnya di dalam Pasal 3:41 ayat (1) ditentukan: Orders which are addressed to one or more interested parties shall be notified by being sent or issued to these, including the applicant (Permintaan yang ditujukan kepada satu atau lebih pihak yang berkepentingan harus diberitahukan oleh yang dikirim atau dikeluarkan tersebut, termasuk pemohon). Di dalam ayat (2) nya : If an order cannot be notified in the manner provided in subsection 1, it shall be notified in any other suitable way (Jika permintaan tidak bisa diberitahu dengan cara yang diberikan dalam ayat 1, maka harus diberitahukan dengan cara lain yang sesuai). Sedangkan keputusan yang tidak ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang berkepentingan, diatur di dalam ketentuan Pasal 3.42 ayat (1) : Orders which are not 24
addressed to one or more interested parties shall be notified by means of a notice of the order, or the substance thereof, placed in an official government publication, newspaper or free local paper, or in any other suitable way (Permintaan yang tidak ditujukan kepada satu atau lebih pihak yang berkepentingan diberitahukan melalui pemberitahuan dari urutan, atau substansi daripadanya, ditempatkan di sebuah surat kabar pejabat pemerintah publikasi, atau kertas lokal gratis, atau dengan cara lain yang sesuai). Dari ketentuan di dalam Konstitusi Negeri Belanda dan GALA terdapat perbedaan makna dari pengertian publikasi. Publikasi di dalam Konstitusi Negeri Belanda dapat disamakan dengan pengertian pengundangan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, sedangkan pengertian publikasi di dalam Awb atau GALA pengertian publikasi mengarah pada pengertian pemberitahuan kepada pemohon atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut. Hal ini logis karena, Awb atau GALA adalah undang-undang yang khusus mengatur tentang tindakan-tindakan administrasi secara umum. Dengan demikian materi yang diatur adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara. 2. Asas Alasan yang Rasional (principle of reasoning) Pemberian alasan yang rasional merupakan salah satu pengertian dari hakekat prosedur di dalam merancang suatu keputusan (Brouwer;1998:38). Hal ini diperlukan agar keputusan tersebut memiliki dasar yang baik, terlebih lagi dalam keputusan yang 25
bersifat negatif, misalnya keputusan yang berisi penolakan suatu ijin, atau pembebanan denda administrasi (Brouwer,1998:39). Arti penting pemberian alasan yang rasional antara lain adalah, setiap orang dapat menyimpulkan dari penjelasan mengapa keputusan itu dibuat. Penjelasan yang disajikan oleh alasan dibentuknya keputusan itu memegang peranan penting di dalam peninjauan kembali keputusan tersebut di kemudian hari. Masalah alasan yang rasional diatur di dalam Pasal 3:46 Awb/ GALA, ditentukan bahwa suatu keputusan perlu didasarkan atas alasan-alasan yang baik (an order needs to be based on proper grounds). Namun demikian tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan alasan yang baik itu. Awb/GALA kemudian mengatur lebih lanjut tentang kewajiban memberikan alasan di dalam beberapa ketentuan. Pasal 3:46 ayat 1 dasar-dasar pembenar harus disebutkan bersamaan dengan publikasi dari keputusan tersebut. Jika dimungkinkan hal itu harus dinyatakan di dalam dasar pembenar berdasarkan aturan hukum mana keputusan itu dibuat (Pasal 3:47 ayat (2)). Seperti halnya di dalam prinsip publikasi, Awb/ GALA juga mengatur tentang perkecualian terhadap prinsip ini, hal ini dapat dilakukan bilamana administrasi negara secara rasional percaya bahwa tidak ada kepentingan untuk memberikan alasan (section 3:38 part 1). Hal ini akan sering terjadi dalam keputusan- keputusan yang sederhana, dalam hal seluruh permohonan pemohon dipenuhi. Akan tetapi, terkadang di dalam satu kasus pembenaran-pembenaran sewaktu-waktu diperlukan (section 3:38, part 2 of the Awb). Hal ini tidak untuk kepentingan pemohon, akan tetapi bilamana sebagai pihak yang berkepentingan, pihak ketiga yang ingin memasalahkan keputusan itu tertarik dengan 26
suatu penjelasan tersebut, maka dalam waktu secepatnya diberikan penjelasan kepadanya.(Awb, art. 3:48. 1). Pentingnya masalah pemberian alasan yang rasional ini dikemukakan juga oleh Kranenburg-Vegting yang dikutip oleh Utrecht dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia" dinyatakan bahwa ada 4 alasan yang tidak boleh ada di dalam suatu keputusan (Utecht mempergunakan istilah ketetapan) yaitu: a. Geen oorzaak (tidak ada alasan) artinya suatu alat negara membuat suatu keputusan, tetapi peristiwa hukum (juridische atau feitelijke onstandigheid) yang menurut peraturan yang bersangkutan harus ada agar keputusan itu dapat dibuat sekali- kali tidak ada. b. Valse oorzaak (alasan salah) artinya suatu alat negara membuat suatu keputusan, tetapi peristiwa-peristiwa yang disebut dalam keputusan itu adalah peristiwa-peristiwa yang diperuntukkan untuk keputusan lain. c. Ongeoorloofde oorzaak (alasan yang tidak dapat dipakai) artinya suatu alat negara membuat suatu keputusan, berdasarkan suatu peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dipakai alasan. (Utrecht,1960:107) d. Detournementdepouvoir (penyalahgunaan wewenang) artinya suatu alat negara membuat suatu keputusan tetapi alat negara itu tidak mempergunakan kekuasaannya sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh peraturan yang menjadi dasar kekuasaan itu. 27
Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Kranenburg-Vegting, setiap keputusan harus ada alasan. Alasan yang baik itu adalah alasan yang tidak salah, dan alasan yang dapat dipakai. Dengan kata lain alasan tersebut harus rasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masalah pemberian alasan ini merupakan suatu persyaratan yang harus ada. Hal ini dapat dilihat di dalam lampiran angka I, BAB I Pendahuluan, Bagian A Latar Belakang, yang menentukan bahwa: "Konsideran memuat, memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang- Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang- Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. Singkatnya, di dalam konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. 28
E. KETERKAITAN GOOD GOVERNANCE, BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Birokrasi (administrasi negara) dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk suatu organisasi lainnya. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang baru. Oleh sebab itu, sampai saat ini dan bahkan sampai tahun-tahun mendatang kedua konsep tersebut akan sangat berperan dalam perjalanan penyelenggaraan suatu pemerintahan. Pengalaman menunjukkan, bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang menentukan dalam pencapaian kemajuan negara atau suatu organisasi. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan atau organisasi yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan suatu organisasi. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan daripada reformasi biroksasi akan sangat mendukung dalam penciptaan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance, karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance. Belajar dari berbagai kasus yang ada di dunia, keberhasilan dari reformasi birokrasi sangat tergantung dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, Good governance dapat diartikan adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur 29
pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang memberi garis dasar, bahwa siapapun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik. Dengan kata lain, tidak ada pemerintahan atau organisasi yang dapat disebut lebih atau semakin baik, jika tidak ada bukti, bahwa pelayanan publik atau pelayanan organisainya semakin baik dan semakin berkualitas. Penerapan prinsip good governance, sekarang sudah ditempatkan sebagai suatu kebutuhan organisasi untuk mempertahankan keberadaannya (eksistensi). Tanpa penerapan prinsip-prinsip good governance setiap organisasi, baik publik maupun swasta (komersial) dipastikan akan terancam keberadaan dan keberlanjutannya. Pada organisasi publik (organisasi pemerintah dan satuan-satuannya), sekarang peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik penting sebagai ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan atau organisasi. Hal ini disebabkan, kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh sektor publik atau organisasi sangat menentukan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanannya. Oleh sebab itu, kinerja pelayanan publik atau organisasi menjadi titik strategis di mana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah atau organisasi dipertaruhkan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditentukan ruang lingkup pelayanan publik meliputi, pelayanan barang publik 30
dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik tersebut meliputi sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. Oleh sebab itu, setiap negara atau organisasi swasta telah melakukan berbagai usaha dan inovasi untuk mencari model yang lebih efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau organisasi yang baik, termasuk di dalamnya yang berkaitan tentang pelayanan publik. Di lingkungan birokrasi pemerintah atau swasta juga telah dilakukan sejumlah inisiatif untuk membentuk birokrasi yang semakin memenuhi tuntutan masyarakat. Konsep dan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) atau organisasi yang baik telah digunakan sebagai parameter penilaian tingkat kemajuan penyelenggaraan pemerintahan atau organisasi. Demikian juga seharusnya dilingkungan birokrasi pemerintahan, harus mulai melakukan usaha-usaha dan inovasi yang lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang berbasis pada terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik tersebut, dapat dimulai dari menetapkan Sistem dan Metode Pelayanan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Peninggkatan Anggaran. 31
Pengantar Hukum Administrasi Negara 32
BAB II PERKEMBANGAN, KEDUDUKAN, ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA A. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA B. KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA C. ISTILAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN PERKEMBANGANNYA D. PENGERTIAN ADMINISTRASI E. PENGERTIAN PEMERINTAHAN F. DEFINISI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA G. PENDAPAT SARJANA MENGENAI HUBUNGAN HTN DAN HAN H. RUANG LINGKUP STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA I. HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN BIDANG HUKUM LAINNYA J. BAGAN/ STRUKTUR ORGANISASI NEGARA RI 33
Pengantar Hukum Administrasi Negara 34
A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Menurut Prof. Van Vollenhoven yang pertama memberikan nama tersendiri terhadap bidang HAN adalah seorang sarjana Perancis yaitu De Gerando (Prof. Jr. Baron) dengan istilah "droit administratief" (1819), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. J. Oppenheinm. Pendapat tersebut kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Van Vollenhoven, yang menggambarkan hubungan antara "Hukum Tata Negara dalam arti sempit dan Hukum Tata Usaha Negara" atau Staatsrecht (HTN) dan "Administratiefrecht" (HAN). Pada dasarnya pendapat Van Vollenhoven adalah sebagai berikut : HTN menyoroti "de staat in rust" (hukum negara dalam keadaan diam), sedangkan HAN menyoroti "de staat in beweging" (hukum negara dalam keadaan bergerak). Pada mulanya di dalam kuliah-kuliah pada perguruan tinggi, HAN selalu diberikan bersama- sama dengan HTN (Staatsrecht en Administratiefrecht). Pada tahun 1946, di Belanda baru ada pemisahan antara HTN dan HAN. Di Indonesia, dalam kuliah di Sekolah Tinggi Hukum (RHS yang didirikan sejak tahun 1924), HAN diberikan dalam satu mata kuliah bersama dengan HTN dengan judul "Staats en Administratiefrecht van Nederlands Indie" (yang diasuh oleh Prof. Mr. J.H.A. Logeman sampai dengan tahun 1941). Baru setelah tahun 1946 dengan adanya Reglemen Perguruan Tinggi diadakan pemisahan antara HTN (diberikan oleh Prof. Resink) dengan HAN (diberikan oleh Prof. Prins). Pada waktu itu istilah yang dipakai adalah Hukum Tata Usaha Negara (HTUN). Istilah tersebut masih tetap dipergunakan pada awal didirikannya Universitas Indonesia. 35
Dengan menghubungkan istilah asal Administratiefrecht dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia, kiranya dapat dijelaskan bahwa meskipun istilahnya berbeda tetapi obyeknya dan maksudnya adalah sama. B. KEDUDUKAN HAN Dalam ilmu hukum, pembagian hukum digolongkan menjadi dua macam, yaitu hukum privat dan hukum publik. Penggolongan tersebut tidak lepas dari isi sifat hubungan yang diatur hubungan mana bersumber dari kepentingan yang hendak dilindungi. Kalau kepentingan yang dilindungi itu bersifat perseorangan (individu, privat), maka hal itu termasuk dalam lapangan hukum privat/ perdata. Tetapi apabila kepentingan yang dilindungi tersebut bersifat umum (publik), maka hal itu termasuk dalam lapangan hukum publik. Dalam penggolongan hukum, Hukum Administrasi Negara (HAN) termasuk hukum publik oleh karena itu sifat yang melekat pada hukum publik, yaitu mengatur kepentingan umum. HAN juga merupakan hukum positif yang berlaku disuatu negara tertentu dan dalam suatu waktu tertentu. Hal ini berarti, bahwa HAN Indonesia adalah HAN yang berlaku pada saat ini di negara Indonesia (dimulai sejak proklamasi 17 Agustus 1945 yang masih dinyatakan berlaku sampai saat ini). HAN yang berlaku di Indonesia tidak akan sama dengan HAN di negara lain, karena negara lain juga mempunyai HAN tersendiri, yang merupakan hukum positifnya masing-masing Negara tersebut. Jadi setiap negara mempunyai HAN masing-masing yang berbeda antara negara satu dengan lainnya. 36
Ilmu yang mempelajari HAN merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang lambat-laun merupakan satu disiplin ilmu hukum tersendiri, yang dalam penguraiannya selalu dikaitkan dengan praktek administrasi negara. Oleh karena itu dalam membicarakan HAN akan selalu dikaitkan dengan pelaksanaan administrasi negara di negara yang bersangkutan. Di kalangan sarjana administrasi, HAN diklasifikasikan baik dalam ilmu administrasi maupun ilmu hukum. Dalam studi ilmu administrasi negara, HAN merupakan bahasan khusus mengenai salah satu aspek dari administrasi negara, yaitu aspek hukum. Sedangkan dalam studi ilmu hukum, HAN merupakan salah satu bagian hukum khusus. C. ISTILAH HAN DAN PERKEMBANGANNYA Mengenai istilah HAN di Indonesia belum ada keseragaman. Dalam bahasa Indonesia sendiri ada beberapa istilah HAN, yaitu : a. Hukum Tata Usaha Negara; b. Hukum Tata Pemerintahan; c. Hukum Administrasi Negara. Sedangkan di negara-negara kontinental maupun di Anglo saxon dikenal istilah, yaitu : a. Administratief recht (Belanda); b. Droit Administratif (Perancis); c. Administrative Law (Inggris); d. Verwaltungs Recht (Jerman). 37
Dengan adanya istilah yang bermacam-macam tersebut, merupakan salah satu bukti bahwa HAN sebagai ilmu masih muda usianya, khususnya di Indonesia. Uraian mengenai masing-masing istilah tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Hukum Tata Usaha Negara Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah administratief Recht. Administrasi diberi arti sama dengan Tata Usaha. Istilah Hukum Tata Usaha diketemukan atau digunakan antara lain dalam: 1) UUDS 1950 pasal 108 dan pasal 142; 2) Konstitusi RIS 1949 pasal 161 dan pasal 192; 3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga digunakan istilah Peradilan Tata Usaha. b. Hukum Tata Pemerintahan Istilah tersebut sebagai terjemahan dari Bestuur Recht dan pernah digunakan oleh beberapa Universitas, yaitu : Universitas Brawijaya, Pajajaran dan Gajah Mada. c. Hukum Administrasi Negara Istilah ini semula dipergunakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Istilah tersebut kemudian dipergunakan oleh Universitas Indonesia yang selanjutnya banyak dipergunakan oleh beberapa perguruan tinggi dan instansi lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah tersebut telah dapat diterima oleh dunia pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rapat staf pengajar fakultas hukum negeri seluruh Indonesia pada bulan Maret 1973 di Cibulan, diputuskan bahwa sebaiknya istilah yang dipergunakan ialah HAN dengan tidak menutup kemungkinan istilah lain. 38
Adapun alasan pemilihan istilah HAN adalah HAN merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga memberikan kemungkinan ke arah pengembangan cabang ilmu hukum tersebut kearah yang lebih luas sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan negara di masa yang akan datang. Pengertian administrasi pada masa sekarang mempunyai jangkauan yang lebih luas, tidak hanya sekedar tata usaha saja. Juga tidak dapat disangkal bahwa perkembangan ilmu administrasi negara itu sendiri selalu berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum. Istilah administrasi negara, sudah dikenal umum dan banyak dipergunakan dalam praktek, dalam lingkungan instansi pemerintah. Dengan istilah HAN tersebut diharapkan lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat. Akan tetapi dewasa ini penggunaan istilah HAN perlu dikaji kembali, terutama kalau dikaitkan dengan penggunaan istilah "administrasi" oleh disiplin ilmu yang lain, misalnya Ilmu Administrasi, khususnya Ilmu Administrasi Negara (IAN). Apakah arti kata/istilah "administrasi" dalam HAN sama dengan istilah "administrasi" dalam IAN. Kalau kita bandingkan dengan istilah dalam bahasa asing, misalnya Inggris menggunakan "Administrative Law" Belanda "Administratief Recht" atau "Bestuursrecht", Jerman "Verwaltungsrecht" dan Perancis "Droit Administratif". Dari istilah tersebut tidak tampak atribusi Negara. Istilah administrasi dalam bahasa asing dalam konsep HAN sudah mengandung konotasi negara atau publik, sehingga tidak perlu atribusi istilah seperti negara atau publik, di mana hal ini 39
janggal digunakan dalam bahasa asing. Istilah administrasi dalam IAN meliputi seluruh kegiatan negara (Leglisatif, eksekutif dan yudikatif). Sedangkan administrasi dalam HAN hanya meliputi lapangan "bestuur" (lapangan kegiatan negara di luar leglisatif dan yudikatif). Oleh karena itu tambahan atribut "negara" dalam IAN bersifat mutlak untuk membedakan dari administrasi niaga. Sedangkan dalam HAN tambahan "negara" tidak perlu dan berlebihan, karena dalam istilah administrasi sudah mengandung konotasi pemerintah/negara. Oleh sebab itu perlu dicari istilah lain yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang ini. D. PENGERTIAN ADMINISTRASI Pada periode sesudah tahun 1950 ke atas, banyak orang- orang Indonesia yang belajar ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat dan negara lainnya. Mereka mempelajari ilmu baru antara lain Publik Administration. Setelah mereka kembali, mulai dikembangkan ilmu tersebut sehingga pengertian tentang administrasi menjadi luas dan tidak hanya sekedar tata usaha. Administrasi dapat diartikan dua macam, yaitu : 1. Administrasi dalam arti sempit; 2. Administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit berarti, semua kegiatan tulis menulis, catat mencatat, surat menyurat, ketik mengetik serta penyimpanan, dan pengurusan hal-hal yang bersifat teknis ke tata usahaan semata-mata. Sedangkan administrasi dalam arti luas diartikan administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan 40
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Demock & Koening, mengatakan administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakaan kekuasaan politik, dan dalam arti sempit merupakan kegiatan dari badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan. E. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (eksekutif atau bestuur). Dalam arti luas pemerintah adalah semua badan yang meyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif seperti teori Trias Politica dari Montesquieu). Donner mengemukakan, bahwa cakupan pemerintah dalam pengertiannya yang luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan di pusat, kemudian terdapat juga instansi-instansi yang melaksanakan keputusan dari badan-badan itu. Sedangkan Van Vollenhoven mengemukakan bahwa dalam arti luas, tugas pemerintah itu terbagi ke dalam empat fungsi yaitu: 1. Pembentuk Undang-undang; 2. Pelaksana/Pemerintah (bestuur); 3. Polisi; 4. Keadilan. 41
Pemerintahan adalah fungsi pemerintah (het besturen, het regeren), dalam arti menjalankan tugas-tugas memerintah (bestuusfungctie). Arti pemerintahan dapat dipandang sejajar atau berhadapan dengan fungsi peradilan (rechtspraak) dan tugas perundang-undangan (wetgeving). Oleh sebab itu tugas pemerintahan dapat diartikan secara negatif adalah tugas penguasa yang bukan peradilan ataupun perundang-undangan. Dalam sudut pandang HAN, pengertian pemerintahan dapat ditinjau melalui dua pendekatan, yaitu dari sudut: 1. Fungsinya (kegiatannya), yaitu semua kegiatan pemerintah di luar kegiatan legeslatif dan yudikatif); 2. Organisasi (kesatuan dari kumpulan-kumpulan organisasi pemerintah), yaitu antara lain : Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Departemen dan Non Departemen, Oraganisasi BUMN dan BUMD. F. DEFINISI HAN MENURUT PARA PAKAR 1. Prof. Djokosutono,SH, Memandang HAN sebagai hukum mengenai hubungan- hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat. 2. Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo Memandang bahwa tidaklah ada perbedaan yuridis prinsipal antara HAN dan HTN. Menurut dia, perbedaannya hanyalah terletak pada titik berat daripada pembahasannya. Dalam mempelajari HTN, kita membuat focus terhadap konstitusi negara 42
sebagai keseluruhan, sedangkan dalam membahas HAN, kita menitikberatkan perhatian kita secara khas kepada administrasi negara saja. Administrasi merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam Konstitusi Negara di samping Legislasi, Yudikasi dan Eksaminasi. Dapat dikatakan, bahwa hubungan antara HAN dan HTN adalah mirip dengan hubungan antara hukum dagang terhadap hukum perdata, di mana hukum dagang merupakan pengkhususanatau spesialisasi daripada hukum perikatan di dalam hukum perdata. Jadi HAN adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi daripada HTN yaitu bagian hukum mengenai administrasi daripada negara. 3. G. Pringgodigdo, SH Bahwa sesungguhnya HTN adalah hukum mengenai konstitusi daripada suatu negara secara keseluruhan, sedangkan HAN adalah khusus membahas administrasi daripada negara saja. Dengan demikian, maka asas-asas dan kaedah-kaedah daripada HTN yang bersangkutan dengan administrasi berlaku pula bagi HAN. HTN atau hukum konstitusi negara ialah hukum mengenai konstitusi negara, sedangkan konstitusi negara pada pokoknya dibagi atas beberapa bagian, yaitu Legislasi, Yudikasi Eksaminasi dan Administrasi. Oleh karena itulah, HTN membahas mengenai administrasi hanyalah secara umum saja. Sedangkan pembahasan administrasi secara terperinci dilakukan oleh HAN. Dapat dikatakan, bahwa HTN sebagai genus dan HAN sebagai species. Jadi HAN itu merupakan pengkhususan dari salah satu bagian konstitusi negara, yaitu mengenai bagian administrasi negara. 43
4. Prof. Kusumadi Pudjosewojo, SH, Merumuskan HAN sebagai keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. 5. E. Utrecht, SH HAN (hukum pemerintahan) menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya dijelaskan bahwa HAN adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain lapangan pekerjaan administrasi negara diatur oleh hukum tata negara, hukum privat dan sebagainya. Pengertian HAN dan pengertian hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara itu tidak identik. 6. Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldorn HAN dalam arti material ialah keseluruhan aturan yang hendaknya diperlihatkan oleh para pendukung kekuasaan (penguasa) yang disertai suatu tugas pemerintahan dan melakukan tugas pemerintah itu. (dalam bukunya Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht). 7. Mr. W.F. Prins Mengatakan, bahwa HTN adalah mengenai hal-hal yang asasi, sedangkan HAN adalah berkenaan dengan peraturan- 44
peraturan teknis yang selama kita tidak tersangkut secara langsung kepadanya hanya penting bagi para ahli saja. (dalam bukunya Inleiding in het Administratief Recht van Indonesia). 8. Prof. Dr. J.H.A. Logeman HAN ialah serangkaian kaidah hukum yang menyelidiki hubungan-hubungan hukum khusus yang ditimbulkan untuk memungkinkan para pejabat berperan serta dalam menjalankan tugas kemasyarakatannya yang khusus. Tetapi kemudian dalam bukunya yang lain merumuskan HAN adalah kaidah-kaidah hukum khusus yang mengatur cara bagaimana organisasi negara ikut serta dalam pergaulan kemasyarakatannya. (dalam bukunya Staatsrecht van Indonesia). 9. Prof. A.A.H. Struijcken Menyebutkan HAN sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya (hukum negara dalam keadaan bergerak). 10. Prof. J. Oppenheim Merumuskan HAN sebagai peraturan-peraturan tentang cara bagaimana badan-badan pemerintah harus menjalankan kewajibannya. 11. Prof. Van Vollenhoven Membedakan antara hukum tentang distribusi kekuasaan- kekuasaan negara dan hukum mengenai pelaksanaan atau penggunaan daripada kekuasaan-kekuasaan atau wewenang 45
tersebut. HTN merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan- kekuasaan negara, sedang HAN merupakan hukum mengenai pelaksanaan daripada kekuasaan-kekuasaan atau kewenangan- kewenangan tersebut. Kemudian juga ditegaskan bahwa HAN meliputi semua yang sejak berabad-abad tidak dicap sebagai HTN Material, Hukum Perdata Material, atau Hukum Peidana Material. 12. Dalam buku Nederlands Bestuursrecht yang disusun di bawah pimpinan Mr.B.Kranenburg, L.J.M. Bell, Mr.A.H.Donner, Mr.G.A.van Poelje dan Mr.CW. de Vries: HAN ialah keseluruhan aturan tentang cara bagaimana alat- alat perlengkapan pemerintahan dari negara dan daerah-daerah swatantra memenuhi tugasnya, tidak termasuk aturan-aturan untuk memenuhi tugas alat-alat perlengkapan peraturan perundangan dan pengadilan. 13. Sir.W.Ivor Jennings Mengatakan HAN ialah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini menentukan organisasi, kekuasaan dan tugas-tugas daripada pejabat-pejabat administrasi. G. PENDAPAT SARJANA MENGENAI HUBUNGAN HTN DAN HAN Kita telah mengetahui bahwa induk dari Ilmu Hukum ini (HAN) adalah Ilmu Hukum Tata Negara. Karena itu hubungan HTN disatu pihak dengan HAN dipihak lain, merupakan lexgeneralis dengan lexspecialis. Karena HTN bersifat publik, maka HAN bersifat publik juga. 46
Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum daripada HAN, maka pejabat-pejabat tertentu dapat langsung bertindak, dan membawanya ke peradilan administrasi. Karena yang mempertahankan aturan-aturan hukum daripada HAN adalah pejabat-pejabat negara, maka HAN adalah bersifat publik. HAN menyelenggarakan maksud dan tujuan negara oleh karena itu HAN bersifat publik. Hubungan antara HTN dan HAN secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu : 1. Golongan pertama, golongan yang tidak membedakan antara HTN dan HAN antara lain : a. Austin Constitutional law (HTN) Menentukan golongan tertentu dalam masyarakat yang memegang kekuasaan-kekuasaan istimewa dalam negeri. Administrative law (HAN) Cara-cara bagaimana kekuasaan istimewa itu dijalankan oleh orang-orang tersebut agar tujuan yang telah ditentukan itu dapat tercapai. Pendapat Austin tersebut ditentang oleh Maitland dalam bukunya "Constitutional Historys of England". Karena pandangannya dinilai terlalu sempit mengenai HAN. Karena cara seseorang (golongan melaksanakan kekuasannya adalah termasuk pembahasan political theories). Juga Maitland tidak sertuju pendapatnya mengenai HTN dengan alasan Inggris tidak mempunyai konstitusi yang tertulis. 47
b. Dicey Di Inggris tidak ada HAN, yang ada hanya satu hukum yaitu Common Law atau Regular Law. Mengenai pendapat Dicey ini kita bahas lagi pada bab lain, tapi yang jelas bahwa walaupun di Inggris berlaku hukum yang tidak tertulis, di sana tetap kita jumpai HAN, sebab kebiasaan itu pun menggambarkan suatu proses, suatu administrasi negara yang harus dilandaskan pada hukum. 2. Golongan kedua: yaitu golongan sarjana-sarjana yang berpendapat, bahwa antara HAN dan HTN terdapat perbedaan hakiki. Golongan ini kebanyakan dari Nederland dan pandangan-pandangan mereka tersebar di tanah air kita. a. Prof. Oppenheim HTN ADALAH HUKUM NEGARA DALAM KEADAAN DIAM. HAN ADALAH HUKUM NEGARA DALAM KEADAAN BERGERAK. b. Prof. C. Van Vollenhoven HTN adalah hukum tentang distribusi kekuasaan- kekuasaan negara serta strukturnya. HAN adalah hukum mengenai pelaksanaan atau penggunaan daripada kekuasaan-kekuasaan atau kewenangan- kewenangan tersebut. c. Prof. C. Logeman (bekas guru besar RHS di Jakarta) HTN memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut pem- bagian kekuasaan atau wewenang. HAN memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut per- buatan-perbuatan hukum, hubungan-hubungan hukum dan status daripada penjabat administrasi. 48
d. Mr. W.F. Prins HTN menentukan aparatur ngara yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat. HAN memuat peraturan-peraturan yang bersifat tehnis yang hanya dirasakan oleh warga masyarakat bila dia berhubungan dengan organ-organ pemerintah yang ditentukan oleh HAN itu, misalnya mengenai soal-soal pajak, rijbweijs dan sebagainya. e. Prof. Mr. Djopkosutono HTN sebagai hukum yang mengenai organisasi jabatan- jabatan negara (negara sebagai organisasi). HAN sebagai hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan serta hubungan-hubungan hukum antara jabata-jabatan negara dengan warga masyarakat. f. Prof. Dr.Mr. Prajudi Atmosudirdjo Pendapat berbeda HTN dan HAN disebabkan oleh perkembangan-perkembangan sejarah kesarjanaan hukum dan oleh faktor-faktor tradisi atau alasan praktis ilmiah. Beliau mengatakan bahwa HTN dan HAN tidak terdapat perbedaan secara juridis prinsipil. Perbedaannya hanya pada titik beratnya saja. Yaitu: HTN : "Fokus"nya konstituante negara. HAN: "Fokus"nya administrasinya. Kesimpulan bahwa hubungan HTN dan HAN iru sama dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Prof. Prajudi berpendapat bahwa HAN itu pengkhususan (lex specialis) belaka yaitu daripada HTN, maka azas-azas dan kaidah-kaidah daripada HTN yang bersangkutan dengan administrasi negara berlaku pula bagi HAN. 49
Hal ini tidak menjadi rintangan bagi perlembangan Ilmu HAN menjadi cabang ilmu hukum atau disiplin tersendiri oleh sebab syarat-syarat kesatuan obyek serta menthode penelahan dapat dipertahankan. Memang sebelumnya HTN dan HAN bergabung menjadi satu, tapi oleh karena sifat HTN yang statis, sedang HAN yang dinamis, maka proses terpisahnya kedua bagian hukum ini semakin cepat. Walaupun antara HTN dan HAN tidak terdapat perbedaan secara juridich principieel, timbul persoalan di manakah letak perbedaan kedua hukum itu? Kedua bidang hukum ini menyoroti administrasi negara; HTN menyoroti administrasi negara secara umum, HAN menyoroti secara detail. Dengan uraian di atas dapatlah dipahami, bahwa ilmu Hukum Administrasi Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum publik yang menitik beratkan pembahasan pada hukum administrasi negara. H. RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Tentang isi dan lingkup (scope) HAN ini secara tegas baru pada tahun 1926 diberikan secara kongkrit oleh Van Vollenhoven ("Omtrek van het administratief recht") setelah mengadakan penelitian yang luas tentang pembidangan hukum di Perancis, Jerman dan Amerika. Van Vollenhoven telah menggambarkan suatu skema mengenai tempat HAN di dalam kerangka hukum sebenarnya. Berdasarkan penelitian tersebut, yang kemudian terkenal dengan sebutan "Residu theorie" Van Vollenhoven, dalam skemanya itu menyajikan pembidangan masalah materi hukum itu sebagai berikut: 50
1. Staat Recht (materieel) Hukum Tata Negara (M), meliputi: a. bestuurs (Pemerintah) b. Recgtspraak (peradilan) c. Politie (kepolisian) d. Regeling (perundang-undangan) 2. Bergerlijk recht (materieel/Hukum Perdata (M) 3. Strafrecht (materieel/Hukum Pidana (m) 4. Administratiefrecht (materieel & formeel) / Hukum Administrasi Negara (M & F), meliputi ; a. bestuursrecht (hukum pemerintahan) b. justierecht (hukum peradilan) yang meliputi: 1) staatsrechterlijke rechtspleging (formeel staatsrecht/ peradilan tata negara); 2) administrative rechtspleging (formeel administratiefrecht/ peradilan administrasi negara); 3) burgerlijke rechtspleging / hukum acara perdata; 4) strafrechtspleging / hukum acara pidana. c. politiericht (hukum kepolisian) d. regelaarsrecht (hukum proses perundang-undangan). I. HUBUNGAN HAN DENGAN BIDANG HUKUM LAINNYA Dengan meninjau skema Van Vollenhoven berdasarkan "teori residunya" tersebut, maka kita dapat menelaah lebih jauh hubungan HAN dengan bidang hukum lainnya, misalnya dengan HTN dan Hukum Pidana yang termasuk golongan Hukum Publik dengan Hukum Perdata (Burgerlijkerecht) yang termasuk Hukum Privat. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa para sarjana hukum telah banyak membahas masalah pembedaan atau 51
pemisahan antara HAN dan HTN, yang pada uraian yang lalu secara garis besar dibagi dalam dua golongan. 1. Golongan Pertama : Terdiri dari sarjana-sarjana hukum yang berpendapat bahwa antara HAN dan HTN terdapat perbedaan-perbedaan yang hakiki. Akan tetapi di antara mereka tidak ada kesamaan pendapat mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Sarjana- sarjanaa golongan pertama ini banyak terdapat di Nederland dan pandangan-pandangannya juga terkenal atau tersebar di Indonesia, Misalnya pandangan Oppenheim dan Van Vollenhoven. 2. Golongan Kedua : Terdiri dari sarjana-sarjana hukum yang berpendapat bahwa antara HAN dan HTN tidak terdapat perbedaan hakekat hukum (juridis prinsipiil). Kalau terdapat perbedaan, hanyalah pada titik berat daripada "Fokus" pembahasan. Dalam pembahasan HTN, fokusnya adalah hukum rangka dasar daripada negara sebagai keseluruhan, sedangkan dalam pembahasan HAN fokusnya adalah administrasi daripada negara. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa HAN adalah merupakan bagian khusus dari HTN, misalnya pandangan Struycken, Kranenberg, dan Prajudi. Dalam hubungannya dengan Hukum Pidana Dr.HJ.Romeijin berpendapat, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang sebagai hukum pembantu atau "hulprecht" bagi HAN, karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan HAN. Sebaliknya suatu bagian peraturan administratif dapat dimasukkan dalam lingkungan Hukum Pidana. Tentang hubungan HAN dengan Hukum Perdata terdapat 52
berbagai pendapat yang berbeda satu sama lain. Mr.Ir.M.M.Van Praag menyatakan bahwa sudah menurut kodratnya dan menurut sejarah perkembangannya sendiri, bahwa kedua bidang Hukum Perdata dan HAN itu tidak saling sentuh-menyentuh dan masing- masing berdiri sendiri dalam bidangnya. Sebaliknya dari pendapat di atas, dalam praktek peradilan di beberapa negara dalam menghadapi persoalan-persoalan HAN yang belum lengkap sarana peradilannya itu, badan-badan peradilan administrasi sering meminjam dan mempergunakan Hukum Perdata dalam menetapkan keputusannya. 53
J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI NEGARA RI MA/MK BPK PRESIDEN WAPRES MPR DPR DPD SEKNEG A A B B B C C C D D D D D D D D Menko Kementerian Lembaga setingkat Menteri LPNK Lembaga NonStruktural Lembaga Independen Pemda Provinsi : 4 : 30 : 4 : 30 : 104 : 18 : 34 54
Melihat bagan tersebut, dapat dilihat hubungan antara HTN dengan HAN. Wilayah yang termasuk dalam gambar segiempat merupakan wilayah HAN. Sedangkan wilayah lingkaran merupakan wilayah HTN. Dalam HTN terdapat alat kelengkapan negara yang disebut Lembaga Negara. Lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai kekuasaan, yaitu: 1. Kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD (konstitutif ada di MPR, Pasal 3 ayat 1); 2. Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif) ada di DPR, Dewan Perwakilan Daerah (berkaitan RUU Otonomi Daerah) dan Presiden, Pasal 20 (1) jo Pasal 5 (1); 3. Kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif) ada pada Presiden, Pasal 4 (1); 4. Kekuasaan mengawasi undang-undang (judikatif) ada pada MA (menguji peraturan di bawah UU terhadap UU, Pasal 24A ayat 1) dan Mahkamah Konstitusi (menguji UU terhadap UUD, Pasal 24C ayat 1); 5. Kekuasaan memeriksa keuangan negara (eksaminatif) ada pada BPK (Pasal 23E, 23F dan 23G). Ternyata dari lembaga negara tersebut di atas yang sangat terlibat dalam pelaksanaan HAN adalah presiden bersama pembantu-pembantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden mempunyai beberapa fungsi yaitu: 1. Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1); 2. Presiden selaku kepala negara yang dibedakan: a. Mempunyai kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (Pasal 10); b. Mempunyai fungsi diplomatik (Pasal 11, 13); c. Mempunyai kekuasaan judikatif (Pasal 14); 55
d. Memberi gelar & tanda jasa (Pasal 15). 3. Mempunyai fungsi legislatif (Pasal 5 ayat 1 dan 2); 4. Presiden selaku administrator pemerintahan negara tertinggi di pusat dan daerah. tugasnya, Presiden dibantu oleh para menteri (dalam Kementerian Negara) dan juga dibantu oleh para pejabat lainnya, seperti Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), Lembaga Non-Struktural dan Lembaga Independen. Selanjutnya dalam melaksanakan Mengenai Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga dalam Pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu Presiden. Kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang mengatur mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tersebut mencabut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah membentuk Kabinet Indonesia Maju dengan jumlah 34 Menteri. Para menteri dilantik melalui Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara. Di samping itu Presiden juga mengangkat empat Pejabat setingkat Menteri, yaitu Jaksa Agung berdasarkan Keppres Nomor 114/P/2019, Sekretaris Kabinet Pramono Anung diangkat melalui Keppres Nomor 115 P/2019, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berdasarkan Keppres Nomor 116/P/2019. Sementara, (Keppres) Nomor 113/P/2019 56
pemberhentian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang lama, Thomas Lembong sekaligus pengangkatan Kepala BKPM yang baru, Bahlil Lahadalia dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 117/P/2019. Di bawah ini adalah nama Menteri Kabinet 2019-2024 dan Kementerian atau Lembaga: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan 5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto 6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno 7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian 8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi 9. Menteri Agama: Fachrul Razi 10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly 11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati 12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim 13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan 14. Menteri Sosial: Juliari Batubara 15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah 16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita 17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto 18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif 19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono 20. Menteri Perhubungan: Budi Karya 57
21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate 22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo 23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya 24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo 25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar 26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil 27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa 28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo 29. Menteri BUMN: Erick Thohir 30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki 31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama 32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati 33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro 34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali 35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko 36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung 37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia 38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin Bersarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara: 1. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, disebut Kementerian Koordinator. 58
2. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebut Kementerian Kelompok I. 3. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebut Kementerian Kelompok II. 4. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, disebut Kementerian Kelompok III. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi juga telah mengumumkan dan melantik 12 orang yang ditunjuk menjadi wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019- 2024, pada tanggal 25 Oktober 2019. Tidak semua kementerian mendapatkan jatah kursi wakil menteri, melainkan hanya 12 kementerian yang diberi wakil menteri. Nama-nama tersebut berasal dari kalangan profesional dan politisi, yaitu: 1. Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Menteri BUMN. 2. Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. 59
3. Zainut Tauhid sebagai Wakil Menteri Agama. 4. Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. 5. Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan. 6. Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan. 7. John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri PUPR. 8. Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). 9. Alue Dohong sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 10. Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN. 11. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri BUMN Erick Thohir. 12. Angela Hary Tanoesoedibjo Putri sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dulu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan. Selanjutnya, mengenai Lembaga Di bawah ini adalah daftar nama LPNK, yaitu: 1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2. Badan Ekonomi Kreatif (BEK) 3. Badan Informasi Geospasial (BIG) 4. Badan Intelijen Negara (BIN) 5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) 6. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 60
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 10. Badan Narkotika Nasional (BNN) 11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) 16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 19. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 20. Badan Pusat Statistik (BPS) 21. Badan SAR Nasional (Basarnas) 22. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) 24. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) 29. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) 30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mengenai Lembaga Non-Struktural (LNS) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian. 61
ini bersifat non-struktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian, ataupun Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Lembaga ini dapat dikepalai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden atau Presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga, tim, dan lain-lain. Lembaga Di bawah ini adalah daftar nama LNS, yaitu: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir 2. Badan Amil Zakat Nasional 3. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan 4. dan Kehutanan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu 5. Badan Koordinasi Penyuluhan 6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan 7. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 8. 9. Badan Olahraga Profesional 10. Badan Otorita Danau Toba 11. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal 12. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 13. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 14. Badan Pengawas Pemilihan Umum 15. Badan Pengawas Rumah Sakit 16. Badan Pengelola Keuangan Haji 17. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura 18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 62
19. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan 20. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun 21. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 22. Badan Perfilman Indonesia 23. Badan Perlindungan Konsumen Nasional 24. Badan Pertimbangan Kepegawaian 25. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional 26. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional 27. Badan Promosi Pariwisata Indonesia 28. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 29. Badan Restorasi Gambut 30. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan 31. Dewan Energi Nasional 32. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 33. Dewan Insinyur Indonesia 34. Dewan Jaminan Sosial Nasional 35. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 36. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan 37. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun 38. Dewan Ketahanan Nasional 39. Dewan Ketahanan Pangan 40. Dewan Koperasi Indonesia 41. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 42. Dewan Pengupahan Nasional 43. Dewan Pers 44. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 63
Pengantar Hukum Administrasi Negara 45. Dewan Pertimbangan Presiden 46. Dewan Riset Nasional 47. Dewan Sumber Daya Air Nasional 48. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 49. Kantor Staf Presiden 50. Komisi Aparatur Sipil Negara 51. Komisi Banding Merek 52. Komisi Banding Paten 53. Komisi Informasi 54. Komisi Kejaksaan 55. Komisi Kepolisian Nasional 56. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 57. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 58. Komisi Nasional Lanjut Usia 59. Komisi Pemberantasan Korupsi 60. Komisi Pemilihan Umum 61. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 62. Komisi Pengawas Haji Indonesia 63. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 64. Komisi Penyiaran Indonesia 65. Komisi Penyuluhan Nasional 66. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 67. Komite Akreditasi Nasional 68. Komite Anti Dumping Indonesia 69. Komite Ekonomi Industri Nasional 70. Komite Industri Nasional 71. Komite Kebijakan Industri Pertahanan 72. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur 73. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 64
74. Komite Nasional Keamanan Penerbangan 75. Komite Nasional Keselamatan Transportasi 76. Komite Nasional Keuangan Syariah 77. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 78. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia 79. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 80. Komite Perdagangan Nasional 81. Komite Profesi Akuntan Publik 82. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan 83. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza 84. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan 85. Komite Olah Raga Nasional Indonesia 86. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 87. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan 88. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 89. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran 90. Konsil Kedokteran Indonesia Lembaga Kerja Sama Tripartit 91. Lembaga Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RI 92. Lembaga Pengelola Dana Bergulir 93. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 94. Lembaga Produktivitas Nasional 95. 96. Lembaga Sensor Film 97. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan 98. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir 99. Ombudsman Republik Indonesia 65
100. Otoritas Jasa Keuangan 101. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 102. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 103. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 104. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Pembentukan LNS mulai marak dilakukan pascareformasi. Ada yang dibentuk melalui UU, PP, Perpres, ataupun Keppres. Peningkatan jumlah LNS setiap tahunnya dapat menyebabkan tugas dan fungsi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada dan dapat menambah pengeluaran anggaran belanja negara, walaupun ada beberapa LNS yang tidak memerlukan anggaran besar. Selain itu, tidak adanya definisi secara formal mengenai lembaga dalam LNS mempersulit para pakar maupun mengidentifikasikan LNS. Akibatnya, terjadi perbedaan opini tentang jumlah LNS yang ada di Indonesia. Pertengahan tahun 2009, LAN mengindentifikasikan jumlah LNS mencapai 92 lembaga. Posisi LNS dalam konteks keuangan negara juga menjadi sorotan. Sepertiga dari jumlah LNS dibiayai oleh APBN. Pendanaan kegiatannya bergabung dengan pendanaan kegiatan kementerian/ lembaga, bukan sebagai satuan kerja tersendiri. Hal ini dapat berimplikasi pada tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kementerian/lembaga dengan LNS yang nantinya dapat menyebabkan inefisiensi anggaran. 66
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, baik untuk laporan keuangan maupun laporan kinerja yang berada di kementerian/ lembaga, bukan dilakukan oleh LNS sebagai lembaga. Karena tidak adanya laporan kinerja dan laporan keuangan yang mandiri, audit kinerja dan audit keuangan akan kesulitan untuk menilai akuntabilitas LNS bersangkutan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Setneg bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan melibatkan beberapa pakar melalui kegiatan penelitian, diskusi dan seminar, muncul rekomendasi untuk menata ulang keberadaan LNS untuk dihapus atau digabungkan. Lembaga yang akan dihapus dan digabungkan tersebut hanyalah lembaga yang dibentuk dengan Keppres dan Perpres, sedangkan yang dibentuk dengan UU akan dilakukan penelaahan lebih komprehensif. Penataan ini akan dilakukan dalam waktu 5 tahun. Dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014, ada 10 lembaga yang dibubarkan pada tanggal 5 Desember 2014, yaitu: 1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional 2. Lembaga Koordinasi dan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Pengendalian Peningkatan 3. Dewan Buku Nasional 4. Komisi Hukum Nasional 5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional 6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan 7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia 10. Dewan Gula Indonesia 67
Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2015 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Presiden Jokowi melebur dua lembaga ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu: 1. Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi hutan, dan Lahan Gambut. 2. Dewan Nasional Perubahan Iklim. Pada tahun 2016, tanggal 31 Desember 2016, Presiden Jokowi dengan Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2016 membubarkan lembaga Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Selanjutnya fungsi dan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jokowi kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 untuk membubarkan sembilan lembaga, antara lain: 1. Badan Benih Nasional 2. Badan Pengendali Bimbingan Masal 3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan 4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pada tanggal 30 Desember 2016, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun 5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi 6. Dewan Kelautan Indonesia 7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis 68
Pada tanggal 2 Maret 2017 Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Jadi selama ini Presiden Jokowi telah membubarkan 23 lembaga negara yang dilihat tidak relevan dari waktu dengan zaman. Menurutnya terlalu banyak lembaga, sehingga tumpang tindih kewenangannya. Mengenai Lembaga Independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga independen juga sering diklasifikasikan sebagai LNS. Di bawah ini adalah daftar nama Lembaga Independen, yaitu: 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) 3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 4. Bank Indonesia (BI) 5. Dewan Pers 6. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 8. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) 9. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 10. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 11. Komisi Penanggulangan Aids 12. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 13. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 14. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 15. Komisi Yudisial (KY) 69
16. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 17. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 18. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 70
BAB III SUMBER HUKUM A. ISTILAH DAN PENGERTIAN B. SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMIL & MATERIIL C. TATA SUSUNAN NORMA HUKUM D. PENGELOMPOKAN NORMA HUKUM E. SUMBER HUKUM FORMIL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA F. PERKEMBANGAN SUMBER HUKUM DI INDONESIA 1. KETETAPAN MPRS NOMOR XX/MPRS/1966 2. KETETAPAN MPR NOMOR III/MPR/2000 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 71
Pengantar Hukum Administrasi Negara 72
A. ISTILAH DAN PENGERTIAN 1. Istilah sumber hukum mempunyai banyak arti yang sering menimbulkan kesalahan-kesalahan, kecuali kalau diteliti dengan saksama mengenai arti tertentu yang diberikan kepadanya dalam pokok pembicaraan tertentu pula (The term sources of law many meanings and its frequent cause of error unless we srutines carefully the particular meaning given to it any particular text), demikian dikemukakan oleh Paton. 2. Oleh karena itu, istilah sumber hukum itu dapat mempunyai arti yang bermacam-macam, tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Bagi seorang ahli sejarah, sumber hukum mempunyai arti yang berbeda bagi seorang ahli kemasyarakatan; atau seorang ahli ekonomi; atau seorang ahli hukum ataupun seorang ahli filsafat. 3. Jadi untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dahlu harus ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu dilihat, apakah dari sudut ilmu hukum, ilmu ekonomi, filsafat atau ilmu kemasyarakatan. 4. Perkataan sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat dan formil. Demikian menurut van Apeldoorn dalam bukunya "inleiding tot de studie van het Nederlandrecht". B. SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMIL & MATERIIL 1. Sumber hukum dapat dibagi dalam arti formil dan materiil. 2. Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Hal ini disebabkan, 73
karena berdasarkan bentuknya, hukum tersebut untuk dapat berlaku umum, diketahui dan ditaati harus dibuat sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, yaitu dibuat oleh badan yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum itu. 3. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. 4. Bagi seorang sarjana hukum yang pentign adalah sumber hukum dalam arti formil. Baru kemudian, apabila ia mengganggap perlu akan asal-usul hukum itu, ia akan memperhatikan sumber hukum dalam arti materiil. C. TATA SUSUNAN NORMA HUKUM 1. Norma hukum atau sering disebut dengan kaidah hukum merupakan suatu pedoman bagaimana seseorang harus bertingkah laku atau bertindak di dalam masyarakat. Norma hukum ini dapat dibentuk secara tidak tertulis maupun secara tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya. 2. Menurut ajaran Stufentheorie dari Hans Kelsen, suatu norma itu selalu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan (hierarki), di mana norma yang di bawah selalu dibentuk bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, norma yang di atasnya selalu dibentuk bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya, sampai pada suatu norma yang tertinggi, yang tidak dapat ditelusuri lagi dari mana sumbernya. Norma yang tertinggi ini sering disebut dengan Norma dasar atau Grundnorm atau basic norm. 3. Norma yang tertinggi ini berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ia bersifat 74
presupposed, sehingga tidak perlu diberdebatkan lagi dan diterima apa adanya. Norma dasar ini merupakan sumber bagi norma-norma yang berada di bawahnya. 4. Sistem norma yang berjenjang dan bertingkat-tingkat tersebut sering disebut dengan Nomodynamaics (Sistem Norma yang Dinamik), yang menititberatkan pada pembentukan norma tersebut. 5. Di samping Sistem Norma yang Dinamik, Hans Kelsen mengemukakan juga adanya Sistem Norma yang Statik (Nomostatics). Sistem Norma yang Statik adalah suatu sistem norma yang melihat pada isi dari norma tersebut, di mana suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma-norma yang lebih khusus yang merupakan pelaksanaan dari norma umum tersebut. D. PENGELOMPOKAN NORMA HUKUM 1. Hans Nawiasky, mengembangkan teori jenjang norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen yang dikaitkan dengan norma hukum di dalam suatu negara (die Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung). 2. Menurutnya, tata susunan norma hukum dalam suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar. 3. Kelompok pertama adalah Norma Dasar Negara atau Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm). 4. Kelompok kedua adalah Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz). 5. Kelompok ketiga adalah undang-undang (Formell gezetz). 6. Kelompok keempat adalah Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan 75
Otonom (Verordnung & Autonome Satzung). 7. Norma Fundamental Negara adalah merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara, termasuk norma perubahannya, sedangkan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara merupakan aturan-aturan yang masih bersifat dasar yang merupakan garis-garis besar kebijakan negara, dan merupakan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam suatu negara. 8. Selanjutnya termasuk dalam kelompok ketiga adalah undang- undang yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan yang dibentuk oleh lembaga legeslatif, sedangkan kelompok yang keempat adalah peraturan-peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan ataupun peraturan otonom yang merupakan peraturan yang bersifat delegasi atau atribusi dari suatu undang-undang. E. SUMBER HUKUM FORMIL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai pernyataan berlakunya hukum. Adapun sumber hukum formil dari hukum administrasi Negara, yaitu sebagai berikut: 1. Undang-undang; 2. Praktik Administrasi Negara (konvensi); 3. Yurisprudensi; 4. Doktrin. 76
1. Undang-Undang Pengertian undang-undang dalam hal ini dapat dibedakan antara undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti materiil. Undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan yang isinya dikaitkan dengan cara terjadinya. Dengan demikian UU, dalam arti formil merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Presiden bersama DPR. Sedangkan, Undang-undang dalam arti materiil adalah suatu penetapan kaidah hukum dengan tegas sehingga kaidah huum itu mempunyai sifat mengikat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan undang-undang sebagai sumber hukum dalam segala bentuk dan cara pembuatannya yang mengikat semua penduduk secara langsung yakni berupa Undang- Undang Dasar, Undang-Undang/Perpu, PP, Peraturan Presiden, Perda, Permen dan sebagainya. 2. Konvensi Konvensi sebagai sumber hukum formal hukum administrasi berupa praktik pejabat-pjabat pemerintahan. Konvensi ini penting mengingat hukum administrasi senantiasa bergerak dan seringkali dituntut perubahannya oleh situasi. Tuntutan situasi yang sering terjadi secara tiba-tiba sulit diimbangi dengan lahirnya hukum tertulis. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga konvensi sebagai hukum yang tak tertulis. 3. Yurisprudensi Yurisprudensi merupakan putusan hakim administrasi yang telah lalu yang memutus perkara administrasi dan sudah 77
mempunyai kekuatan hukum yangm tetap. Yurisprudensi dapat menjadi sumber formil hukum administrasi. Yurispridensi bias lahir berkaitan dengan adanya prinsip di dalam hukum bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam UU. No. 14 Tahun 1970 pasal 27 ayat (1) menentukan, bahwa "Hakim sebagai penegak hukum dan Keadilan, wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. "Berkenaan dengan ketentuan tersebut maka dalam menangani perkara hakim dapat melakukan, menerapkan secara in concreto aturan-aturan hukum yang sudah ada dan berlaku sejak senelumnya. Mencari sendiri aturan aturan hukum berdaarkan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan bagi hakim untuk mencari sendiri aturan hukum untuk memutus yang, disebabkan belum adanya aturan hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa sehingga ia menggali hukum berdasarkan keyakinannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyatakat merupakan dasar lahirnya yurisprudensi. 4. Doktrin Doktrin merupakan pendapat para ahli. Doktrin dapat dijadikan sumber hukum formil hukum administrasi. Hukum administrasi yang kemudian dapat mendorong tibulnya kaidah- kaidah dalam hukum administrasi. Doktrin baru bisa menjadi sumber hukum formil bila doktrin diterima oleh masyarakat tanpa melalui proses perundangan. Sebaliknya, doktrin tidak lagi menjadi sumber hukum formil bila doktrin yang dimaksud pada suatu saat tidak dianggap lagi sesuai dfengan perkembangan masyarakat 78
maka doktrin tersebut tidak berlaku lagi sebagai sumber hukum formil tanpa dialakukan pencabutan secara resmi. F. PERKEMBANGAN SUMBER HUKUM DI INDONESIA 1. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Ketetapan MPRS No. XX Tahun 1966 adalah sebuah ketetapan tentang Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966. Memorandum ini semula lahir sebagai konsep untuk mengatasi keadaan hukum yang kacau balau pada awal perjalanan Orde Baru. Memorandum DPR-GR sebenarnya berisi tiga masalah, yaitu tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia, tata urutan perundang-undangan dan skema susunan kekuasaan Negara Republik Indonesia. Tetapi dictum Tap. MPRS No. XX Tahun 1966 hanya menerima isi memorandum khusus mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, tata urutan sumber hukum adalah: a. Undang Undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu); d. Peraturan Pemerintah; e. Keputusan Presiden; f. Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya. 79
2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum itu sendiri terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Berdasarkan ketetapan MPR No. IIII/MPR/2000 tersebut, menempatkan Pancasila sebagai sumber dasar nasional. Dengan menimbang bahwa sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia berdaarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian sehingga tidak dapat dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk saat ini. Di samping pertimbangan di atas, pertimbangan lain adalah dalam rangka memantapkan perwujudan otonomi daerah yang perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan saat ini, maka Ketetapan DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Repub lik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan Tap MPR Nomor III/MPR/2000, tata urutan sumber hukum adalah: a. Undang Undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); e. Peraturan Pemerintah; f. Keputusan Presiden; 80
g. Peraturan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 a. Latar belakang lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berkaitan dengan adanya Perubahan Kedua UUD 1945. Peraturan tersebut merupakan amanat yang dirumuskan dalam Pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 4 angka 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. b. Pada Perubahan Kedua UUD 1945, yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2000, MPR telah menetapkan Pasal 22A, yang menyatakan "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". c. Dalam waktu yang bersamaan, MPR juga telah menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan, yang dalam Pasal 6 ditetapkan bahwa, " Tata cara pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah agung serta pengaturan ruang lingkup keputusan presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang". 81
d. Dengan adanya perubahan fungsi MPR dan adanya Aturan Tambahan Pasal I, yang ditetapkan dalam UUD 1945 (Perubahan Keempat), maka dibentuklah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003, yang menetapkan dalam Pasal 4 angka 4 bahwa, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang" e. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka DPR dan Presiden telah menyetujui RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada tanggal 24 Mei 2004, yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004. f. Dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004, dirumuskan, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur di dalam Pasal 7, yaitu: (1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; 82
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundangan-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-undang ini dibuat dengan pertimbangan sebagai berikut: a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan 83
mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan; c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang- Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur di dalam Pasal 7, yaitu: (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 84
Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 9 (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 85
Pengantar Hukum Administrasi Negara 86
BAB IV DASAR-DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA A. DASAR DAN PRINSIP UMUM DARI HAN B. HAN HETERONOM DAN OTONOM C. FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI FUNGSI HUKUM D. ASAS-ASAS HAN 87
Pengantar Hukum Administrasi Negara 88
A. DASAR DAN PRINSIP UMUM DARI HAN Dalam membicarakan tentang dasar dan prinsip umum dari HAN, yang akan dibahas adalah sekitar istilah HAN, definisi dari HAN, sumber HAN, subyek & obyek HAN, asas-asas HAN. Mengenai istilah, definisi dan sumber dari HAN telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Pada dasarnya negara dalam melakukan hubungan- hubungan hukum tunduk pada hukum biasa, akan tetapi agar negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dalam rangka menjamin kesejahteraan umum, pejabat administrasi dalam melaksanakan tugasnya diberi kekuasaan istimewa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tunduk pada perintahnya. Sebab apabila menggunakan kekuasaan biasa (terutama dalam lapangan Hukum Perdata) ada kemungkinan masyarakat tidak mau tunduk. Karena itu pejabat administrasi tersebut diberi kekuasaan istimewa, yang perwujudannya ialah kekuasaan memaksa dengan perintah administrasi negara tersebut ditaati. Menurut UUD 1945, negara RI adalah negara hukum yang menganut asas kedaulatan rakyat. Ini berarti kepentingan rakyat yang berdaulat merupakan tujuan yang harus dicapai dan diselenggarakan oleh negara. Tujuan negara tersebut, secara garis besar dirumuskan dalam UUD 1945 dan secara terperinci dirumuskan di dalam berbagai peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkanlah: 1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 yang menyatakan, bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia 89
seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional. 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari : a. RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, b. RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, c. RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, d. RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. 90
4. Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah (disingkat RKP) adalah rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh). RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun mengacu kepada RPJP Nasional. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya, untuk dapat tercapai dan terselenggaranya tujuan-tujuan tersebut diperlukan suatu organisasi administrasi (Pemerintah) negara. Dengan demikian tugas administrasi negara adalah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pencapaian tujuan-tujuan sebagaimana dirumuskan dalam UUD dan berbagai 91
peraturan pelaksanaannya. Dalam ilmu HAN, administrasi negara dipandang sebagai pelaksana undang-undang beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan asas yang berlaku di negara hukum, administrasi melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. HAN HETERONOM DAN OTONOM Adanya pengelompokan Hukum Administrasi Negara Heteronom dan Otonom ini bekenaan dengan harus dibedakannya antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai seluk-beluk dari administrasi negara yang dibuat oleh lembaga- lembaga di luar administrasi negara, yaitu badan-badan konstitutif (MPR) dan legislatif (UU), dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan eksekutif (administrasi negara) sendiri dalam rangka melaksanakan tugasnya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dsb). Berdasarkan hal tersebut, maka hukum yang mengatur seluk beluk administrasi negara, disebut Hukum Administrasi Negara Heteronom. Sedangkan hukum yang dibuat/diciptakan oleh administrasi negara sendiri disebut Hukum Administrasi Negara Otonom. C. FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI FUNGSI HUKUM Sebagai pelaksana dan penyelenggara dalam pencapaian tujuan negara, maka fungsi administrasi negara juga sebagai fungsi hukum yaitu: 92
a. Pengaturan (regeling) yang berarti menetapkan peraturan- peraturan pelaksanaan/penyelenggaraan undang-undang. b. Pembinaan masyarakat (pemerintah/bestuur), yang berarti penggunaan kekuasaan terhadap orang/masyarakat dalam rangka menjalankan dan mencapai apa yang menjadi fungsi, tugas, kewajiban dan tujuan negara. c. Kepolisian (politic) berarti penegakkan hukum secara langsung, yaitu pengawasan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan terhadap pelaksanaan hukum, dengan cara bertindak langsung terhadap pelanggar undang-undang. d. Penyelesaian persengketaan (rechtspleging), berarti penyelesaian perkara-perkara/sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan. D. ASAS-ASAS HAN Dalam pelaksanaannya agar HAN dapat dijalankan dengan baik, maka HAN terikat oleh asas-asas pemerintahan yang baik. Adapun asas tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Asas kepastian hukum (principle of legal security) Asas ini menghendaki adanya stabilitas hukum, dengan maksud bahwa suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali, bahkan sekalipun keputusan yang telah dibuat tersebut mengandung kelemahan. 2. Asas keseimbangan (principle of proportionality) Asas ini menegaskan bahwa segala kelalaian ataupun yang dilakukan oleh seorang pegawai harus diberikan tindakan atau hukuman secara proporsional atau sebanding oleh atasan. 93
3. Asas kesamaan (dalam pengambilan keputusan pangreh) - principle of equlity Asas ini mengharuskan bahwa terhadap kasus-kasus yang faktanya sama, diharapkan diambil tindakan yang sama pula. Badan Tata Usaha Negara haruslah berpegang teguh pada asas kesamaan, karena asas kesamaan telah mendapat tempat dalam Pasal 27 UUD 1945. 4. Asas bertindak cermat (principle of carefuleness) Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan pemerintah atau dapat juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. 5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation) Asas ini menghendaki setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan harus mempunyai alas an, dan alas an itu harus jelas, benar, serta adil. Tujuan diperlukannya motivasi dalam setiap keputusan adalah untuk mengetahui alas an-alasan yang dijadikan bahan pertimbangan dikeluarkannya keputusan. Terutama bagi mereka yang terkena dan merasa tidak puas terhadap keputusan itu. 6. Asas tidak mecampuradukakan kewenangan (principle of non misuse of competence) Asas ini menegaskan, bahwa suatu kewenangan yang diberikan haruslah dipergunakan sesuai dengan maksud dan 94
tujuan semula diberikannya kewenangan itu. Penyalahgunaan wewenang dapat berakibat adanya pembatalan terhadap suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 7. Asas permainan yang layak/ perlakuan yang jujur (principle of fair play) Tujuan asas ini adalah menyatakan bahwa badan-badan pemerintah hendaknya memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenarandan keadilan. Di samping itu, adanya asas ini juga dimaksudkan untuk memberikan respon atas suatu keterangan atau penjelasan yang tidak benar atau kurang jelas yang diberikan oleh badan Tata Usaha Negara. 8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness) Asas ini bertujuan agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. Jika ternyata aparat pemerintah bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, maka tindakan tersebut dibatalkan. 9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of meeting raised expectation) Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan bagi para penduduk. Namun jika terdapat kekeliruan dalam tindakan, maka kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekeliruan atau kelalaian itu harus ditanggung oleh alat pemerintahan secara konsekwen dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. 10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision) 95
Asas ini menegaskan, bahwa pada prinsipnya setiap orang (pegawai) yang dipecat dari pekerjaannya karena diduga telah melakukan suatu kejahatan, tetapi setelah melalui proses pemeriksaan pengadilan, orang tersebut ternyata tidak terbukti melakukan kejahatan sebagaimana diduga semula, maka instansi tempat ia bekerja harus menerima kembali orang yang telah dipecat itu dan harus direhabilitasi kembali nama baiknya. 11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life) Asas ini menegaskan agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi seorang pegawai negeri. Untuk penerapan asas ini di Indonesia diperlukan persesuaian dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. 12. Asas kebijaksanaan (sapientia) Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu intruksi. Berkaitan dengan hal ini diperlukan tindakan positif pemerintah mengenai penyelenggaraan kepentingan umum. 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service) Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (welfare state) yang menuntut segenap kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparat menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum. 96
BAB V ORGANISASI ADMINISTRASI NEGARA A. TINJAUAN UMUM B. PERBEDAAN KEWENANGAN YANG BERSIFAT HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PERDATA C. PERBEDAAN PEMBENTUKAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PERDATA B. HUBUNGAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL 97
Pengantar Hukum Administrasi Negara 98
A. TINJAUAN UMUM Pada umumnya setiap negara modern merupakan suatu organisasi yang sangat kompleks, demikian pula negara Republik Indonesia, walaupun tergolong dalam negara yang sedang berkembang, namun mempunyai organisasi negara yang kompleks. Secara garis besar organisasi administrasi administrasi negara dapat dibedakan: 1. Organisasi Administrasi Negara Tingkat Pusat Seperti : Organisasi Kementerian, Organisasi Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Lembaga Non Struktural. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Organisasi Administrasi Tingkat Daerah, terdiri dari: Organisasi Pemerintahan Provinsi Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota 3. Organisasi BUMN & BUMD Organisasi Administrasi Negara Tingkat Pusat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Ntegara. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 99
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. 4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah non Kementerian; Organisasi Administrasi Negara Tingkat Daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 dengan segala peraturan pelaksanaan dan perubahannya, sedangkan Pemerintahan Daerah Khusus dan Istimewa diatur tersendiri. Selanjutnya organisasi Badan Usaha Milik Negara diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 dan BUMD diatur dalam peraturan daerahnya masing-masing. Selanjutnya, dalam penyusunan organisasi administrasi negara diusahakan mengikuti prinsip-prinsip organisasi. Hal ini dilakukan agar organisasi dapat berjalan lancar dan mampu menampung kegiatan sebagai usaha untuk merealisasikan tujuan organisasi. Adapun asas organisasi tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Asas perumusan tugas pokok yang jelas 2. Asas pembagian habis tugas 3. Asas fungsionalisasi 4. Asas jalur dan staf 5. Asas kesederhanaan 6. Asas kontinuitas 7. Asas fleksibilitas 8. Asas pendelegasian wewenang 100
9. Asas pengelompokan sehomogen mungkin 10. Asas beban kerja 11. Asas rentang kendali. B. PERBEDAAN KEWENANGAN YANG BERSIFAT HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PERDATA Wewenang hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Wewenang hukum publik hanya dapat dilakukan oleh badan- badan yang memiliki wewenang hukum publik yang sesuai atau menurut undang-undang. Badan-badan yang memiliki kewenangan publik ini, disebut dengan nama "badan-badan pemerintahan administratif dan yang mengeluarkan aturan-aturan". Wewenang hukum perdata dimiliki oleh orang-orang pribadi dan badan hukum. Suatu lembaga pemerintahan hanya dapat melakukan wewenang hukum perdata, apabila merupakan badan hukum sesuai dengan hukum perdata. Pelaksanaan wewenang hukum perdata pada dasarnya terikat akan aturan dan prinsip yang sama seperti yang berlaku bagi orang-orang pribadi. Wewenang hukum publik hanya dapat dimiliki oleh "penguasa". Hal ini berarti bahwa setiap orang atau setiap badan yang memiliki hukum publik harus dimasukkan dalam golongan penguasa sesuai dengan definisinya. 101
C. PERBEDAAN PEMBENTUKAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PERDATA Apabila pembentukan suatu organisasi/badan hukum terjadi sesuai atau menurut undang-undang atau ditetapkan dalam suatu putusan organisasi yang bersifat hukum publik, maka badan hukum tersebut memiliki wewenang yang tergolong organisasi pemerintahan. Atau dengan perkataan lain badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara (pemerintah) dan memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum. Misalnya, negara, propinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan badan hukum perdata adalah badan hukum yang didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh negara (pemerintah), atau didirikan oleh negara (pemerintah), tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum. Bentuk badan hukum perdata, misalnya Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara. D. HUBUNGAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL Mengenai hubungan di antara tingkat-tingkat dalam pemerintahan dapat dibedakan antara: 1. Hubungan vertikal (pengawasan, kontrol, dsb). Hubungan vertikal pengawasan dilaksanakan oleh badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan yang lebih rendah. Dasar dilakukannya pengawasan adalah: a. Koordinasi: mencegah atau mencari penyelesaian konflik/ perselisihan kepentingan, misalnya di antara kotapraja- kotapraja; 102
b. Pengawasan kebijaksanaan: disesuaikan kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi; c. Pengawasan kualitas: kontrol atas kebolehan dan kuaitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah; d. Alasan keuangan: peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dariaparat pemerintah yanglebih rendah; e. Perlindungan hak dan kepentingan warga: dalam siatuasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga. Beberapa bentuk pengawasan dan kontrol: a. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian; b. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya; c. Pengawasan yang positif, yaitu keputusan badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada badan lebih rendah. d. Kewajiban untuk memberitahu, yaitu kumpulan wewenang badan lebih tinggi untuk memperoleh informasi dari badan yang lebih rendah. e. Konsultasi dan perundingan, yaitu adanya suatu keputusan yang diperoleh setelah mengadakan perundingan dengan badan yang lebih tinggi atau badan yang lebih tinggi memperoleh kesempatan sebelumnya untuk memberikan nasehat kepada badan lebih rendah mengenai suatu persolaan. f. Hak banding administrative, yaitu adanya keputusan badan yang lebih rendah dapat diajukan banding oleh mereka yang 103
mempunyai hak banding tertentu pada suatu badan umum yang lebih tinggi. g. Dinas-dinas pemerintah yang didekonsentrasi, yaitu dilakukannya kontrol dan nasehat dari dinas-dinas jabatan dari pemerintah pusat terhadap badan-badan pemerintah yang lebih rendah. h. Keuangan, yaitu dalam hal keuangan badan pemerintah yang lebih rendah terikat pada badan yang lebih tinggi. Untuk pemasukan mereka terikat pada dana dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat dapat memepengaruhi kebijaksanaan mereka melalui segala macam ketentuan dan persyaratan. i. Perencanaan, yaitu badan pemerintah yang lebih rendah berkewajiban untuk membuat rencana dan menguraikan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sarana apa yang dibutuhkan. j. Pengangkatan untuk kepentingan pemerintah pusat, yaitu adanya pengaruh dari pemerintah pusat terhadap kebijaksanaan badan yang lebih rendah, dengan mengangkat para pejabat negara pada posisi yang lebih rendah. Pengawasan dan pengaruh oleh badan yang lebih tinggi tersebut terhadap badan yang lebih rendah mencakup pelaksanaan kekuasaan, termasuk pelaksanaan terhadap warga masyarakat. Permasalahannya samapai tingkat manakah dibatasi kebebasan badan tingkat tinggi dalam melaksanakan kebijakannya terhadap badan yang lebih rendah. Perkembangan sekarang, hubungan di antara badan tersebut ditentukan oleh aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, misalnya. Di samping itu juga dapat ditentukan dalam asas-asas pemerintahan yang baik. 104
2. Hubungan horizontal (perjanjian kerjasama di antara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama). Banyak tugas pemerintah hanya dapat dilaksanakan secara memuaskan melalui jalan kerjasama. Kerjasama di antara instansi pemerintah diperoleh dalam berbagai macam cara. Misalnya dengan menandatangani perjanjian yang sifatnya hukum perdata dan juga dalam bidang hukum publik di antara para pejabat atas dasar suatu undang-undang yang dibuat untuk hal tersebut. Ada tiga macam kerjasama, yaitu : a. Fungsi yang dipusatkan, yaitu dalam kerjasama, beberapa wewenang dari kotapraja yang ikut ambil bagian, diserahkan/ dikuasakan pada salah satu dari yang mengambil bagian, yaitu suatu kotapraja yang merupakan suatu sentrum (pemusatan) yang besar. b. Badan/Lembaga untuk bersama, yaitu suatu bentuk kerjasama mengenai suatu badan bersama tanpa memiliki sifat dari badan hukum. Lembaga ini sifatnya hukum publik. c. Badan hukum untuk bersama, yaitu bentuk yang paling maju dalam bidang kerjasama. Suatu badan hukum menurut undang- undang hukum perdata dengan adanya lembaga-lembaga yang bersifat hukum publik, seperti pengurus umum, pengurus harian dan seorang ketua. 105
Pengantar Hukum Administrasi Negara 106
BAB VI AKTIVITAS ADMINISTRASI NEGARA A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA B. SIFAT NORMA HUKUM C. FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA D. KEGIATAN ADMINISTRASI NEGARA E. SUMBER KEWENANGAN PUBLIK F. BAHAYA WEWENANG PUBLIK 107
Pengantar Hukum Administrasi Negara 108
A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Kegiatan administrasi negara dalam rangka melaksanakan, menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintah tersebut bermacam-macam. Salah satu macam kegiatan yang sangat mempengaruhi kehidupan negara dan masyarakat adalah keputusan yang ditentukan oleh pejabat pemerintah/ administrasi Negara yang bersifat yuridis dan mengandung penetapan (beschikking) yang mempunyai akibat hukum, yang akan membahayakan bila diambil secara kurang tanggung jawab. Bentuk daripada keputusan administratif sangat beraneka ragam, satu sama lain tergantung dari sifat dan pertimbangannya. Keputusan-keputusan tersebut dapat berbentuk formal, seperti : Surat Memo, besluit, Surat Keputusan. Tetapi dapat pula berupa suatu surat pemberitahuan atau nota biasa, dapat pula berupa suatu disposisi pada bagian samping dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan bahkan dapat secara lisan. Setiap keputusan administrasi negara mengandung suatu penetapan (beschikking). Keputusan atau penetapan yang diambil bisa negatif yang hanya berlaku satu kali saja, sehingga suatu instansi atau seorang yang ditolak permintaannya dengan seketika boleh mengulangi permintaannya. Secara garis besar penetapan itu dapat diuraikan sebagai berikut : Penetapan yang positif, yaitu : 1. Menciptakan hukum baru pada umumnya (misalnya, menyatakan suatu daerah tertutup karena ada wabah suatu penyakit menular); 109
2. Menciptakan keadaan hukum baru hanya terdapat suatu obyek saja (misalnya, menyatakan suatu pelabuhan sebagai pelabuhan samudra); 3. Membentuk atau membubarkan suatu badan hukum; 4. Memberikan beban (kewajiban) kepada suatu instansi atau perseorangan (misalnya: ketetapan pajak, wajib militer); 5. Memberikan keuntungan kepada suatu instansi atau perseorangan. Penetapan yang memberikan keuntungan adalah : 1. Dispensasi, yaitu suatu pernyataan dari pejabat administrasi negara yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang yang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan oleh seorang (atau instansi) di dalam suatu permintaannya. 2. Izin atau vergunning, yaitu dispensasi dari suatu larangan; 3. Lisensi, yaitu suatu izin yang bersifat komersial atau mendatangkan keuntungan atau laba; 4. Konsensi, yaitu suatu penetapan dimana suatu instansi atau orang yang mendapat konsensi selain mendapat dispensasi izin dan lisensi, juga diberi semacam "wewenang pemerintahan", yang memungkinkan kepadanya misalnya, membuat jaringan jalan, memasang jaringan listrik dan telpon, mendirikan rumah sakit, sekolah. Penetapan dapat pula dibedakan menjadi : 1. Penetapan permanen, sekali dikeluarkan berlaku untuk seterusnya (ijazah, surat kawin); 2. Penetapan temporal, yang hanya berlaku untuk waktu tertentu (SIM, KTP, dsbnya). 110
Menurut Prayudi, Hukum Administrasi Negara merupakan legal matrix daripada administrasi negara, sehingga apapun dan dalam bentuk apapun Administrasi Negara berbuat di sana harus ada aturan-aturan hukum administrasi negara (administratieve rechtsregels) yang harus membenarkan kegiatan tersebut secara hukum (juridische rechtvaardiging). Hal ini merupakan salah satu konsekuensi daripada asas negara hukum (rehctsstaat). Aturan hukum tersebut ada yang mengenai organisasi atau seluk- beluk kelembagaan daripada instnasi administrasi negara yang bersangkutan (organische rechtsregels) dan ada yang mengenai fungsi-fungsi administrasi negaranya (functionele rechtsregels). Kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan- perbuatan yang bersifat yuridis (yang secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum) dan yang bersifat non yuridis. Perbuatan-perbuatan hukum Administrasi Negara tersebut ada empat, yaitu: 1. Penetapan (beschikking, administrative discretion); 2. Rencana (plan); 3. Norma jabaran (concrete normgeving); 4. Legislasi-semu (pseudo-wetgeving). Keempat macam perbuatan hukum daripada administrasi negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari terkenal dengan sebutan Keputusan Pemerintah, oleh karena orang awam tidak dapat mengenal berbagai perpedaan dan pembedaan administratif- teknis dan yuridis teknis. Dari keempat perbuatan hukum tersebut yang paling banyak menimbulkan persoalan bagi warga masyarakat adalah keputusan- keputusan para pejabat Administrasi, yang di kalangan rakyat 111
terkenal dengan sebutan "keputusan pemerintah". Sebenarnya keputusan pemerintah sebagai pemerintah tidak dirasakan efeknya oleh warga masyarakat secara langsung, oleh karena suatu Keputusan Pemerintah (regeringsbesluit) selalu bersifat umum, prinsipil, abstrak, dan personal. Artinya sama sekali tidak mengenai seorang individu tertentu di dalam kasus tertentu. Sedangkan yang mempunyai efek langsung adalah Keputusan Pemerintah sebagai adminstrator, oleh karena Keputusan Administrasi (administratieve beschikking) selalu bersifat individual, kasual, konkrit dan khas. Namun dalam prakteknya sulit bagi warga masyarakat untuk membedakan kedua macam keputusan pemerintah tersebut. Karena kedua keputusan pemerintah tersebut diambil dalam rangka kedudukannya sebagai Penguasa Negara (overhead, public authority). Jadi Penguasa itu bisa Pemerintah sebagai Pemerintah (penguasa eksekutif) dan bisa juga sebagai Administrator (penguasa administratif). Dalam kedua hal tersebut, Pemerintah mengambil keputusan dengan wewenang yang sama, yaitu "wewenang kenegaraan" atau wewenang publik, apakah sebagai Pemerintah (penguasa eksekutif) atau sebagai administrator (penguasa administratif). Keputusan pemerintahan merupakan keputusan pelaksanaan atau eksekutif (politieke daad), artinya penegakan undang-undang dan wibawa negara. Keputusan administrative merupakan keputusan penyelenggaraan atau realisasi (materiele daad). Lebih lanjut tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004. 112
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 4, merumuskan bahwa yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha Negara antara orang atau badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. SIFAT NORMA HUKUM Sifat norma hukum dapat dijelaskan dalam empat segi norma hukum, yaitu: 1. Norma umum abstrak, misalnya undang-undang; 2. Norma individual konkrit, misalnya keputusan tata usaha; 3. Norma umum konkrit, misalnya rambu-rambu lalu lintas (rambu tersebut berlaku bagi semua pemakai jalan, namum hanya berlaku ditempat tersebut); 4. Norma individual abtrak, misalnya izin gangguan. Dalam praktek bentuk keputusan tata usaha Negara tersebut beraneka ragam. Misalnya, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai, Izin Usaha Industri, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Akte Kelahiran, Surat Izin Mengemudi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dll. 113
Dalam rangkaian norma hukum, keputusan tata usaha merupakan norma penutup. Misalnya, tentang izin mendirikan bangunan. Dengan adanya Perda tentang Garis Sempadan atau Perda Bangunan, seseorang tidak dibenarkan mendirikan bangunan tanpa adanya izin mendirikan bangunan yang pada hakekatnya adalah suatu keputusan tata usaha Negara. Apabila dilihat dari dampak suatu keputusan terhadap orang, di mana keputusan tersebut ditujukan, maka keputusan tersebut dapat dibagi menjadi: 1. Keputusan tentang ketentuan larangan dan/atau perintah; 2. Keputusan yang menyediakan sejumlah uang; 3. Keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan; 4. Keputusan yang memberikan suatu kedudukan; 5. Keputusan penyitaan. Selanjutnya, apabila dilihat dari dampak keputusan tersebut terhadap warga yang bersangkutan, maka keputusan tersebut dapat dibagi menjadi: 1. Keputusan yang terikat dan bebas; 2. Keputusan yang memberi keuntungan dan yang memberi beban; 3. Keputusan yang seketika akan berakhir dan yang lama berjalan terus; 4. Keputusan yang bersifat perorangan dan yang bersifat kebendaan. C. FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA Fungsi-fungsi administrasi negara selalu disesuaikan dengan tujuan negara, yang kemudian dijabarkan sebagai tugas pemerintah. 114
Dengan perkataan lain, setiap tugas pemerintah dilaksanakan dan diselenggarakan melalui administrasi negara. Hingga kini tugas pemerintah disetiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, meliputi : 1. Menjalankan pemerintahan yang berarti mempergunakan dan menegakkan kekuasaan serta wibawa negara, yang terdiri atas 4 fungsi/kegiatan, yaitu: a. Fungsi pengaturan perundangan, khusus untuk menetapkan undang-undang harus dengan persetujuan DPR; yang tidak diperlukan untuk penetapan peraturan-peraturan tingkat yang lebih bawah, walaupun mempunyai kekuatan undang- undang (dalam arti luas) pula. b. Fungsi pembinaan masyarakat negara, yaitu memberikan penerangan dan peringatan, memanggil para warganegara yang diperlukan untuk didengar keterangannya atau pendapatnya, memberikan perlindungan terhadap berbagai macam gangguan dsbnya; c. Fungsi kepolisian, yaitu bertindak secara langsung terhadap setiap pelanggar undang-undang, menyidik/mengusut dan menuntut ke depan pengadilan; d. Fungsi penyelesaian persengketaan atau peradilan, yaitu mendamaikan setiap warganegara yang saling berselisih dan bilamana perkaranya berat, meminta bantuan hakim perdata atau hakim pidana. 2. Penyelenggaraan tata-usaha negara, yang terdiri dari : a. Kegiatan registrasi, terdiri atas berbagai macam pendaftaran, seperti: kelahiran, kematian, pernikahan, usaha dagang, usaha, industri, pendidikan, kesenian, dsbnya. 115
b. Kegiatan dokumentasi, yaitu penerbitan dari berbagai macam dokumen yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian otentik, seperti akta kelahiran, akta kematian, sertifikat tanah, paspor, KTP, dsbnya. c. Kegiatan inventarisasi, yaitu perincian daripada berbagai macam kekayaan negara, perincian jalan, jembatan, gedung, rumah, pemetaan kekayaan mineral, tanah, danau, dsbnya. d. Kegiatan legalisasi, yaitu pengesahan dan pemeteraian terhadap berbagai macam salinan ijazah, salinan surat resmi, surat persaksian, kontrak-kontrak, dsbnya. e. Kegiatan statistikasi, yaitu penyusunan berbagai macam statistik untuk berbagai macam keperluan, baik pemerintah maupun pihak lain. 3. Pengurusan rumah tangga negara, yaitu pengurusan dari berbagai macam urusan yang menjadi tanggung-jawab negara, yang tadinya diurus oleh masyarakat sendiri, seperti, kebersihan, urusan sampah, perminyakan,perkebunan, pembibitan pertanian, kesehatan rakyat, pendidikan, dsbnya yang dijalankan pengurusannya oleh dinas-dinas, lembaga- lembaga, balai-balai institut-institut, badan-badan usaha mili negara (PN: Perjan, Perum, Persero, PD) dsbnya. 4. Pembangunan negara yaitu campur tangan negara secara sistematis dan berencana kedalam urusan investasi-investasi, baik dilakukan dengan sistem perizinan, pengarahan, maupun investasi oleh negara atau daerah sendiri). 5. Penyelamatan, perlindungan dan penjagaan lingkungan, yaitu penyela- matan dan penjagaan ekologi, dari pencemaran, pengotoran, perencanaan dan gangguan-gangguan lainnya 116
akibat dari perkembangan pembangunan, industrialisasi, modernisasi, yang cepat yang dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, seperti gangguan kesehatan, gangguan terhadap sumber-sumber penghidupan (seperti: perikanan, pertanian, tanaman, dsbnya). D. KEGIATAN ADMINISTRASI NEGARA Kegiatan-kegiatan administrasi negara merupakan bagian yang sangat penting dalam HAN, karena apabila tidak dilakukan dengan baik, maka kegiatan ini adalah yang paling banyak menimbulkan permasalahan, dan kadang-kadang juga keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini akan lebih tampak, karena dalam kehidupan negara modern, campur tangan negara ke dalam kehidupan masyarakat semakin meluas. Campur tangan penguasa/negara tersebut telah menimbulkan dua masalah besar, yaitu: 1. Masyarakat semakin lama sangat tergantung dari keputusan- keputusan para pejabat administrasi negara, oleh karena semakin lama banyak urusan yang diikat kepada suatu izin atau persetujuan pemerintah; 2. Bagaimana membuat administrasi negara tersebut berfungsi secara sehat dan selalu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu aparatur negara yang bonafide. Bahwa, agar masalah administrasi negara dapat dilakukan dengan baik, maka dalam rangka penuaian tugas, fungsi dan kewajiban tersebut harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran atau 117
tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan; 2. Legitimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan; 3. Yuridikitas, artinya syarat yang menyatakan, bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum; 4. Legalitas, artinya bahwa tidak satupun perbuatan atau keputusan administrasi negara yang boleh dilakukan tanpa dasar atau suatu ketentuan undang-undang (tertulis); apabila sesuatu dijalankan dengan dalih "keadaan darurat", maka kedaruratan tersebut wajib dibuktikan kemudian; bilamana kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan; 5. Moralitas, adalah moral dan ethik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi; 6. Effisiensi, berarti kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya; 7. Teknik dan Teknologi, wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Dalam rangka untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan daya upaya agar administrasi negara (penguasa) dapat melakukan tugasnya seperti yang diharapkan. Ada empat daya upaya yang dapat dilakukan, yaitu: 1. Pengawasan, baik intern maupun ekstern (DPR (D), BPK, KPK, Akuntan Publik), Akuntan Departemen Keuangan; 2. Pembinaan Sistematis, dilakukan melalui pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan (R & D) dan konsultansi; 118
3. Pembinaan Personil, dilakukan melalui system remunerasi (penghargaan) yang adil dan motovatif, pengembangan moral dan etik kedinasan yang sehat; 4. Pengembangan Hukum Administrasi Negara, yang sesuai dengan kebutuhan realitas, sehingga dapat diterapkan secara effektif. E. SUMBER KEWENANGAN PUBLIK Kewenangan membuat keputusan publik hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau delegasi (pendelegasian). Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Pasal 1 angka 6 UU nomor 5 Tahun 1986 menyebutnya: wewenang itu melekat pada badan atau pejabat tata usaha negara tersebut, atau yang dilimpahkan kepadanya. Kita berbicara delegasi, apabila ada suatu pemindahan/ pengalihan wewenang yang ada. Apabila kewenangan yang ada kurang sempurna, maka keputusan yang berdasarkan kewenangan tersebut tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu, pengertian atribusi dan delegasi adalah alat untuk membantu memeriksa apakah suatu badan tersebut berwenang atau tidak dalam melakukan perbuatan publik. Dalam konsep negara hukum, bahwa untuk atribusi dan delegasi kewenangan membuat keputusan harus didasarkan pada suatu undang-undang formal, apabila keputusan tersebut memberikan kewajiban-kewajiban di atas para warga (masyarakat). Selanjutnya, apabila kita berbicara tentang mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini hanya menyangkut janji-janji kerja intern antara pemberi mandat dengan orang yang diberi mandat untuk berbuat atas 119
nama pemberi mandat. Pemberi mandat masih tetap bertangung jawab terhadap apa yang telah dimandatkan kepada orang lain. Contoh, pelaksanaan kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Mewujudkan Otonomi Secara Hukum Perintah/ Amanat Pasal 53 UU Sidiknas Di dalam hukum terdapat tiga cara memberikan wewenang No Cara Perangkat Hukum Akibat Hukum 1. Atribusi Penciptaan kewenangan asli (baru/orisinal) yang diberikan kepada badan hukum yang telah atau akan dibentuk. o UUD o UU o Perda Badan hukum pemegang kewenangan asli bertang-gungjawab secara mandiri atas pelaksanaan kewenang-an tersebut. 2. Delegasi Penyerahan kewenangan oleh pemegang kewenangan atribusi kepada badan hukum atau orang. Peraturan Perundang- undangan lain. Badan hukum atau orang penerima kewenangan bertanggungjawab sendiri. 3. Mandat Pelimpahan sebagian kewenangan oleh pemegang kewenangan kepada badan hukum atau orang, untuk dan atas nama pemegang kewenangan. Surat Kuasa Badan hukum atau orang penerima pelimpahan sebagian kewenangan tidak bertanggungjawab sendiri, tetapi untuk dan atas nama pelimpah kewenangan. F. BAHAYA WEWENANG PUBLIK Penggunaan daripada wewenang publik harus mengikuti aturan-aturan Hukum Administrasi Negara, agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal ini disebabkan, bahwa wewenang publik tersebut tidak dapat dilawan dengan jalan biasa. Wewenang pulik tersebut teridiri atas dua kekuasaan yang luar biasa, yaitu: 1. Wewenang prealabel, yang merupakan wewenang melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil tanpa 120
meminta persetujuan terlebih dahulu dari instansi atau seorang perseorangan yang manapun; 2. Wewenang ex-officio, artinya semua keputusan yang diambil karena jabatan (apalagi berdasarkan sumpah jabatan) tidak dapat dilawan oleh siapa pun dan yang berani melawan dikenakan sanksi pidana (misalnya, Pasal 160, 161, 212, 216 KUHP). Semua keputusan yang diambil pada dasarnya harus atas permintaan tertulis, baik dari instansi atau seorang perseorangan. Keputusan tanpa adanya suatu (surat) permintaan adalah batal karena hukum. Keputusan-keputusan tersebut terikat kepada tiga asas hukum, yaitu: 1. Asas yuridikitas (rechtmatigheid), artinya, keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum (onrechtmatigee overheidsdaad); 2. Asas legalitas (wetmatigheid), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang; 3. Asas diskresi (discretie, freies ermessen), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alas an 'tidak ada peraturannya", dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas. Ada dua macam diskresi, yaitu: diskresi bebas , bilamana undang-undang hanya menentukan batas-batasnya, dan diskresi terikat, bilamana undang-undang menetapkan beberapa alternative untuk diplih salah satu yang oleh pejabat Administrasi dianggap paling dekat. 121
Pengantar Hukum Administrasi Negara 122
BAB VII ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. PENDAHULUAN B. MAKSUD DAN TUJUAN C. RUANG LINGKUP DAN ASAS D. H A K D A N K E W A J I B A N P E J A B AT PEMERINTAHAN E. KEWENANGAN PEMERINTAHAN F. DISKRESI G. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN H. PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN I. KEPUTUSAN PEMERINTAHAN J. UPAYA ADMINISTRATIF K. PEMBINAAN DAN PENG EMB A N G A N ADMINISTRASI PEMERINTAHAN L. SANKSI ADMINISTRATIF M. KETENTUAN PERALIHAN N. KETENTUAN PENUTUP 123
Pengantar Hukum Administrasi Negara 124
A. PENDAHULUAN Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa kegiatan- kegiatan administrasi negara merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara, karena apabila tidak dilakukan dengan baik, maka kegiatan ini adalah yang paling banyak menimbulkan permasalahan, dan kadang-kadang juga keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini akan lebih tampak karena dalam kehidupan negara modern, campur tangan negara ke dalam kehidupan masyarakat semakin meluas. Suatu kegiatan administrasi negara selalu merupakan unsur penting karena tugas administarsi negara masa kini begitu luas, dan hampir semua menyangkut campur tangan pemerintah (penguasa negara) ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, maka warga masyarakat sangat tergantung dari pelaksanaan tugas serta keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan agar tugas administrasi negara tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Negara. Dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang ini dijelaskan: 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/ atau tindakan oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan. 2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. 125
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. 4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. 5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. 7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan 126
perundang- undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. 10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan disuatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. 11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. 12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. 13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. 14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. 127
16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/ atau Tindakan yang merugikan. 17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. 19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. 128
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. B. MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 mengatur: Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 3 mengatur: Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; b. menciptakan kepastian hukum; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; e. memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat 129
dan aparatur pemerintahan; f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan menerapkan AUPB; g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat. C. RUANG LINGKUP DAN ASAS Pasal 4 mengatur: (1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif; c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. (2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya 130
administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif. Pasal 5 mengatur: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN Hak dan kewajiban pejabat pemerintahan diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 mengatur: (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan 131
ketentuan peraturan perundang- undangan dan AUPB; b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan; d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan; e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya; f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan k e t e n t u a n peraturan perundangan- undangan; g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan; h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya; j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya; k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan dilingkungan atau wilayah kewenangannya; l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 132
Pasal 7 mengatur: (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya; b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; a. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; b. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi; c. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu; d. member kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai8 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan; f. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; 133
g. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; h. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding; i. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan j. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penjelasan Huruf f: Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan. E. KEWENANGAN PEMERINTAHAN Pengaturan kewenangan pemerintahan diatur dalam tujuh bagian, dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 21. Bagian Kesatu Umum, Pasal 8 mengatur: (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 134
yang berwenang. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Bagian Kedua, Pasal 9 mengatur: (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan. (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau T i n d a k a n wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 135
berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB. Penjelasan ayat (2) huruf a dan b: Yang dimaksud dengan "menjadi dasar Kewenangan" adalah dasar hukum dalam pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Yang dimaksud dengan "dasar pengambilan Keputusan dan/ atau Tindakan" adalah dasar hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas pokoknya. Ayat (4): Pertimbangan kemanfaatan umum atas satu Keputusan dan/atau Tindakan tidak boleh melanggar norma-norma agama, sosial, dan kesusilaan. Kemanfaatan umum harus memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan Warga Masyarakat. Bagian Ketiga, Pasal 10 mengatur tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. 136
(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1): Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. 137
Huruf d Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 138
Huruf h Yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Ayat (2): Yang dimaksud dengan "asas-asas umum lainnya di luar AUPB" adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung. Bagian Keempat, Pasal 11 mengatur tentang Atribusi, Delegasi dan Mandat. Paragraf 1 Umum, Pasal 11 mengatur, Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat. Paragraf 2 Atribusi, Pasal 12 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan 139
berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Paragraf 3 Delegasi, Pasal 13 mengatur: (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang- undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan; 140
a. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan b. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya. (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi. Paragraf 4 Mandat, Pasal 14 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 141
(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat. (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat. Penjelasan Pasal 14 ayat (1): Kewenangan Mandat diperoleh dari sumber kewenangan atributif dan delegatif. 142
Huruf b Yang dimaksud dengan "tugas rutin" adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari. Pasal 14 Ayat (4): Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t). Pasal 14 Ayat (7): Yang dimaksud dengan "Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Yang dimaksud dengan "perubahan status hukum organisasi" adalah menetapkan perubahan struktur organisasi. Yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian" adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Yang dimaksud dengan "perubahan alokasi anggaran" adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. Bagian Kelima Pembatasan Kewenangan, Pasal 15 mengatur: (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. masa atau tenggang waktu Wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan c. cakupan bidang atau materi Wewenang. 143
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Bagian Keenam Sengketa Kewenangan, Pasal 16 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan. (2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antaratasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup. (4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden. (5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, 144
sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Ketujuh Larangan Penyalahgunaan Wewenang, Pasal 17 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/ atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/ atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang 145
diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. (3) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 19 mengatur: (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 19 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "tidak sah" adalah Keputusan dan/ atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga 146
dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Ayat (2): Yang dimaksud dengan "dapat dibatalkan" adalah pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan. Pasal 20 mengatur: (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling 147
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. Pasal 21 mengatur: (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan. (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus 148
permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan. (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat. F. DISKRESI Pengaturan Diskresi diatur dalam Lima Bagian dari Pasal 22 sampai Pasal 32. Bagian Kesatu Umum, Pasal 22 mengatur: (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Penjelasan Pasal 22 Ayat (2), Huruf d: Yang dimaksud dengan "stagnasi pemerintahan" adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik. Bagian Kedua, Pasal 23 mengatur: Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang memberikan 149
suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Penjelasan Pasal 23: Huruf a Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf b Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan tidak mengatur" adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman. Huruf c Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas" apabila dalam peraturan perundang- undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan 150
peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat. Huruf d Yang dimaksud dengan "kepentingan yang lebih luas" adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa. Bagian Ketiga, Pasal 24 mengatur: Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik. Penjelasan Pasal 24: Huruf d Yang dimaksud dengan "alasan-alasan objektif" adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB. Huruf f Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB. 151
Pasal 25 mengatur: (1) Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. (3) Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. (4) Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. (5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam. Penjelasan Pasal 25: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat" adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan/atau 152
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengajukan persetujuan kepada kepala daerah. Bagi bupati/ walikota mengajukan persetujuan kepada gubernur. Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga mengajukan persetujuan kepada menteri/ pimpinan lembaga. Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari persetujuan Diskresi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "akibat hukum" adalah suatu keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Diskresi. Ayat (3) Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan. Bagian Keempat Prosedur Penggunaan Diskresi, Pasal 26 mengatur: (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib 153
menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan. (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat. (3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. (4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Pasal 27 mengatur: (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara. (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi. Pasal 28 mengatur: (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan. 154
(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi. Pasal 29 mengatur: Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g. Bagian Kelima Akibat Hukum Diskresi, Pasal 30 mengatur: (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila: a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan; b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah. 155
Pasal 31 mengatur: (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila: a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan; b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau c. bertentangan dengan AUPB. (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan. Pasal 32 mengatur: (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah. G. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pengaturan penyelenggaraan administrasi pemerintahan diatur dalam Lima Bagian, dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 39. Bagian Kesatu Umum, Pasal 33 mengatur: (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan. (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 156
berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif. Bagian Kedua Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Pasal 34 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaran pemerintahan terjadi; atau b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya. (2) Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas. (3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud 157
pada ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Kewenangan lintas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar-Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 34 Ayat (3): Yang dimaksud dengan "Keputusan dan/atau Tindakan rutin" adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokoknya. Bagian Ketiga Bantuan Kedinasan, Pasal 35 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat: a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan; b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; 158
d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. (2) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda. Penjelasan Pasal 35 Ayat (2): Yang dimaksud dengan "secara wajar" adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan penerima Bantuan Kedinasan. Pasal 36 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila: a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pemberi bantuan; b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bersifat rahasia; atau c ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. 159
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menolak untuk memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. (3) Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan Kedinasan. Penjelasan Pasal 36 Ayat (2): Penolakan Bantuan Kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diminta bantuan, misalnya: pelaksanaan Bantuan Kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan, dan kinerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Pasal 37 mengatur: Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Bagian Keempat Keputusan Berbentuk Elektronis, Pasal 38 mengatur: (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis. 160
(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis. (3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. (4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronis. (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis. (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Penjelasan Pasal 38: Ayat (1) Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Ayat (2) Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan, dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. Jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Warga Masyarakat, maka kedua belah pihak saling memberitahukan secepatnya. 161
Bagian Kelima Izin, Dispensasi, dan Konsesi, Pasal 39 mengatur: (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila: a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. 162
(5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara. Penjelasan Pasal 39: Ayat (2), Huruf b Yang dimaksud dengan "memerlukan perhatian khusus" adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan. Ayat (4), Huruf b Yang dimaksud dengan "swasta" meliputi perorangan, korporasi yang berbadan hukum di Indonesia, dan asing. H. PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pengaturan prosedur administrasi pemerintahan diatur dalam Tujuh Bagian, dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 51. Bagian Kesatu Para Pihak, Pasal 40 mengatur: Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Bagian Kedua Pemberian Kuasa, Pasal 41 mengatur: (1) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 163
huruf b dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (2) Jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menerima lebih dari satu surat kuasa untuk satu prosedur Administrasi Pemerintahan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengembalikan kepada pemberi kuasa untuk menentukan satu penerima kuasa yang berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur Administrasi Pemerintahan. (3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan. (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya memuat: a. judul surat kuasa; b. identitas pemberi kuasa; c. identitas penerima kuasa; d. pernyataan pemberian kuasa khusus secara jelas dan tegas; e. maksud pemberian kuasa; f. tempat dan tanggal pemberian kuasa; g. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan h. materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut diterima oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang 164
bersangkutan. (6) Dalam hal Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b tidak dapat bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang dapat bertindak atas namanya, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat menunjuk wakil dan/atau perwakilan pihak yang terlibat dalam prosedur Administrasi Pemerintahan. Bagian Ketiga Konflik Kepentingan, Pasal 42 mengatur: (1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/ atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah; b. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya; c. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan d. atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan. Pasal 43 mengatur: (1) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan 165
Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi: a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; b. hubungan dengan kerabat dan keluarga; c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya. Penjelasan Pasal 43: Ayat (1), Huruf b Yang dimaksud dengan "kerabat dan keluarga" adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. suami/isteri; 4. anak kandung/tiri/angkat; 5. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat; 6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 7. cucu kandung/tiri/angkat; 8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/isteri; 9. suami/isteri dari saudara kandung/tiri/angkat; 166
10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 11. mertua. Pasal 44 mengatur: (1) Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti- bukti terkait. (3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik Kepentingan, maka Atasan Pejabat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja. 167
Pasal 45 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya. (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya Konflik Kepentingan dapat dibatalkan. Bagian Keempat Sosialisasi bagi Pihak yang berkepentingan, Pasal 46 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. Penjelasan Pasal 46 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat" adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan. 168
Pasal 47 mengatur: Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak- pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48 mengatur: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tidak berlaku apabila: a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan; b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan; dan/atau c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum. Penjelasan Pasal 48 Huruf c: Yang dimaksud dengan "Keputusan yang menyangkut penegakan hukum" adalah Keputusan sebagai pelaksanaan Keputusan sebelumnya. Contoh: Keputusan tentang relokasi bangunan di jalur hijau dan pembongkaran rumah yang tidak memiliki izin. Bagian Kelima Standar Operasional Prosedur, Pasal 49 mengatur: (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib 169
menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan. (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. (3) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Penjelasan Pasal 49 Ayat (3): Yang dimaksud dengan "media lainnya" antara lain papan pengumuman, brosur, media massa, atau media tradisional. Bagian Keenam Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan, Pasal 50 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon. (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan. (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi 170
persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima. (4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak. Penjelasan Pasal 50 Ayat (2): Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dokumen" mencakup: a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan. Bagian Ketujuh Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan, Pasal 51 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (2) Hak mengakses dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika dokumen Administrasi Pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. 171
(3) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperoleh. Penjelasan Pasal 51: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "membuka akses" adalah memberikan kesempatan membaca, memfotokopi, dan mengunduh dokumen Administrasi Pemerintahan yang terkait. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "rahasia negara" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan negara, dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Yang dimaksud dengan "kerahasiaan pihak ketiga" adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. I. KEPUTUSAN PEMERINTAHAN Pengaturan keputusan pemerintahan diatur dalam Enam Bagian, dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 74. Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan, Pasal 52 mengatur: (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. 172
Pasal 52 Huruf b: Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur. Pasal 53 mengatur: (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada a y a t (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. 173
Pasal 54 mengatur: (1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat: a. konstitutif; atau b. deklaratif. (2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. Penjelasan Pasal 54 ayat (1): a. Yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat konstitutif" adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan. b. Yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat deklaratif" adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. Pasal 55 mengatur: (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi. 174
Penjelasan Pasal 55: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pertimbangan yuridis" adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi. Yang dimaksud dengan "pertimbangan sosiologis" adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan "pertimbangan filosofis" adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penjelasan terperinci" adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas. Pasal 56 mengatur: (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Bagian Kedua Berlaku dan Mengikatnya Keputusan Paragraf 1 Berlakunya Keputusan, Pasal 57 mengatur: Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan. Penjelasan Pasal 57: Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika 175
terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan. Pasal 58 mengatur: (1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri. (3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada harikerja berikutnya. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas tertentu dan tidak dapat diundurkan. (5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu Keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghin dari kerugian yang ebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat. Pasal 59 mengatur: (1) Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi Warga Masyarakat dapat memuat syarat- syarat yang tidak 176
bertentangan dengan hukum. (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan mulai dan berakhirnya: a. Keputusan dengan batas waktu; b. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang; c. Keputusan dengan penarikan; d. Keputusan dengan tugas; dan/atau e. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum. Penjelasan Pasal 59 Ayat (2): Huruf a Yang dimaksud dengan "mulai dan berakhirnya Keputusan dengan batas waktu" adalah Keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan batas waktu. Huruf b Yang dimaksud dengan "mulai dan berakhirnya Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang" adalah Keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan kejadian tertentu. Huruf c Yang dimaksud dengan "mulai dan berakhirnya Keputusan dengan penarikan" adalah Keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan Keputusan terhadap penarikan Keputusan. Huruf d Yang dimaksud dengan "mulai dan berakhirnya Keputusan dengan tugas" adalah Keputusan yang mencantumkan adanya 177
ketentuan pembatasan mulai tugas yang harus dilakukan. Huruf e Yang dimaksud dengan "mulai dan berakhirnya Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum" adalah adanya data, fakta, dan informasi yang berubah terhadap Keputusan. Paragraf 2 Mengikatnya Keputusan, Pasal 60 mengatur: (1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan. (2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya. (3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim. Bagian Ketiga Penyampaian Keputusan, Pasal 61 mengatur: (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak- pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut. (2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya. (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan. 178
Pasal 62 mengatur: (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. (3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan. (4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan. (5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan. Penjelsan Pasal 62: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sarana elektronis" antara lain faksimile, surat elektronik, dan sebagainya. Ayat (3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal antara lain keputusan presiden terkait pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat dan keputusan presiden terkait pensiun pegawai negeri sipil. 179
Bagian Keempat Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan Paragraf 1 Perubahan, Pasal 63 mengatur: (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat: a. kesalahan konsideran; b. kesalahan redaksional; c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau d. fakta baru. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB. (3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut. (4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan. Penjelasan Pasal 63 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "perubahan" adalah perubahan sebagian isi Keputusan oleh Pejabat Pemerintahan. Huruf a Yang dimaksud dengan "kesalahan konsideran" adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang dan/atau mengingat. 180
Huruf b Yang dimaksud dengan "kesalahan redaksional" adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan teknis lainnya. Paragraf 2 Pencabutan, Pasal 64 mengatur: (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas perintah Pengadilan. (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. 181
Penjelasan Pasal 64 Huruf c: Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain: 1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; 2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah; 3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau 4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan. Paragraf 3 Penundaan, Pasal 65 mengatur: (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial. (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau b. Atasan Pejabat. (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau b. Putusan Pengadilan. Paragraf 4 Pembatalan, Pasal 66 mengatur: (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; 182
b. prosedur; dan/atau c. substansi. (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan. (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan. (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. (6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa. Pasal 67 mengatur: (1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/ atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau 183
menjadi dasar penetapan Keputusan. (2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan pembatalan Keputusan. Pasal 68 mengatur: (1) Keputusan berakhir apabila: a. habis masa berlakunya; b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang; c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan. (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan. (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 184
Penjelasan Pasal 68: Ayat (2) Contoh Keputusan yang berakhir dengan sendirinya: Keputusan pengangkatan pejabat yang masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir, maka Keputusan pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ayat (5) Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang masa berlakunya suatu Keputusan, sedangkan dalam Keputusan pengangkatan pejabat yang bersangkutan tidak dicantumkan secara tegas maka berakhirnya Keputusan memerlukan penerbitan Keputusan baru demi kepastian hukum. Contoh dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi pemerintahan dari organisasi yang lama ke organisasi baru yang berakibat pada perubahan nomenklatur jabatan, sedangkan pemangku jabatan tidak ditentukan masa berlakunya dalam keputusan pengangkatan, maka diperlukan penetapan keputusan baru untuk mengakhiri masa jabatan pejabat yang bersangkutan. Pasal 69 mengatur: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah Keputusan atas permohonan Warga Masyarakat terkait, baik terhadap Keputusan baru maupun Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1). 185
Bagian Kelima Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan Paragraf 1 Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah, Pasal 70 mengatur: (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang- wenang. (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. (3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara. Penjelasan Pasal 70 Ayat (3): Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintahan yang terkait maupun Warga Masyarakat yang telah menerima pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. 186
Paragraf 2 Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan, Pasal 71 mengatur: (1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi. (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan b. berakhir setelah ada pembatalan. (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan. (4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan. (5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Penjelasan Pasal 71 Ayat (1): Huruf a Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur. 187
Huruf b Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Pasal 72 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Keenam Legalisasi Dokumen, Pasal 73 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan. (2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris. 188
(3) Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya. (4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat: a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/ fotokopinya; dan b. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial. (5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya. Penjelasan Pasal 73: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "salinan/fotokopi" adalah termasuk juga copy collationee. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dokumen" adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "terdapat keraguan" adalah karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata- kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen. 189
Pasal 74 mengatur: (1) Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia. (2) Keputusan yang akan dilegalisasi yang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. (3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi. J. UPAYA ADMINISTRATIF Pengaturan upaya administrative diatur dalam Tiga Bagian, dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Bagian Kesatu Umum, Pasal 75 mengataur: (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding. (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya. 190
Penjelasan Pasal 75 Ayat (2) Huruf b: Yang dimaksud dengan "banding" adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. Pasal 76 mengatur: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Bagian Kedua Keberatan, Pasal 77 mengatur: (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 191
yang menetapkan Keputusan. (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Bagian Ketiga Banding, Pasal 78 mengatur: (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikabulkan, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding. 192
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). K. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 79 yang mengatur: (1) Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (2) Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. melakukan supervisi pelaksanaan Undang- Undang Administrasi Pemerintahan; a. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; b. mengembangkan konsep Administrasi Pemerintahan; c. memajukan tata pemerintahan yang baik; d. meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan; e. melindungi hak individu atau Warga Masyarakat dari penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan 193
Wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan g. mencegah penyalahgunaanWewenang dalam proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan. Penjelasan Pasal 79, Ayat (1): Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan di daerah. L. SANKSI ADMINISTRATIF Sanksi administrative diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 Pasal 84 mengatur: (1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan. (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang. (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai 194
sanksi administratif berat. (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat. Pasal 81 mengatur: (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak- hak jabatan. (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa: a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya; b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya; c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak- hak 195
keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak- hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. (4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penjelasan Pasal 81, Ayat (2): Huruf a Yang dimaksud dengan "uang paksa" adalah sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan agar Keputusan dan/atau Tindakan dilaksanakan sehingga apabila Keputusan dan/atau Tindakan telah dilaksanakan uang paksa tersebut dikembalikan kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemberhentian sementara" adalah pemberhentian dalam tenggang waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak menjalankan tugas dan wewenang jabatan Administrasi Pemerintahan. Ayat (3), Huruf c: Yang dimaksud dengan "media massa" adalah media cetak dan/atau media elektronik baik nasional maupun lokal. Pasal 82 mengatur: (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh: a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; 196
b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah; c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para menteri/ pimpinan lembaga. (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh: a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh bupati/ walikota; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan ditetapkan oleh gubernur. Pasal 83 mengatur: (1) Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengn mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan. (2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal. Pasal 84 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 197
M. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85 mengatur: (1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan. (2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. (3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus. Pasal 86 mengatur: Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini belum terbit, hakim atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 87 mengatur: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 198
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Penjelesan Pasal 87, Huruf d: Yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. N. KETENTUAN PENUTUP Pasal 88 mengatur: Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 89 mengatur: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 199
Pengantar Hukum Administrasi Negara 200
BAB VIII SARANA ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN A. PENDAHULUAN B. HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA C. HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN D. HUKUM ADMINISTRASI PERUSAHAAN NEGARA 201
Pengantar Hukum Administrasi Negara 202
A. PENDAHULUAN Sebagai bentuk implementasi yuridis dari negara hukum adalah semua kegiatan administrasi negara diatur dengan hukum melalui pranata peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Bagian kegiatan administrasi negara yang merupakan unsur penting adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengapa hal ini penting karena kelancaran penyelenggaraan pemerintahan/administrasi negara, terutama tergantung dari kesempurnaan pegawai ASN. Dalam melakukan kegiatan administrasi negara, pegawai ASN merupakan salah satu bagian yang penting bagi terlaksananya suatu administrasi negara yang baik. Tanpa didukung pegawai ASN yang baik, maka pelaksanaan tugas negara tidak akan dapat berjalan sebagaimana apa yang diharapkan. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. 203
Selain pranata hukum aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan masih ada pranata hukum lain yang penting, antara lain: hukum yang menyangkut bidang administrasi keuangan negara dan administrasi badan usaha milik negara. Di dalam bab ini yang menjadi fokus pembahasan adalah hukum yang berkaitan tentang aparatur sipil negara. B. HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA Administrasi kepegawaian negara RI diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 1. Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan: a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 204
c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan. e. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. f. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. g. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. h. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. i. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. j. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan administrasi pada instansi pemerintah. 205
k. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. l. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. m. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. n. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. o. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. p. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. q. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. r. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. s. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 206
t. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. u. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. v. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 2. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Hal ini diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Pasal 2 mengatur Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas; g. akuntabilitas; 207
h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan. Penjelasan Pasal 2: Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah meng- utamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas delegasi" adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah. 208
Huruf f Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas efektif dan efisien" adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik. Huruf j Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Huruf k Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 209
Huruf l Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan kesetaraan" adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN. Huruf m Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN. Pasal 3 mengatur ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan. Pasal 4 mengatur Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. memegang teguh ideologi Pancasila; b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; 210
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. Pasal 5 mengatur Kode Etik dan Kode Perilaku (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; 211
d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 212
3. Jenis, Status dan Kedudukan Bagian Kesatu Jenis, Pasal 6 mengatur: Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK. Bagian Kedua Status, Pasal 7 mengatur: (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang- Undang ini. Bagian Ketiga Kedudukan, Pasal 8 mengatur: Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pasal 9 mengatur: (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. 213
4. Fungsi, Tugas dan Peran Bagian Kesatu Fungsi, Pasal 10 mengatur: Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa. Bagian Kedua Tugas, Pasal 11 mengatur: Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PejabatPembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Ketiga Peran, Pasal 12 mengatur: Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Jabatan Aparatur Sipil Negara Bagian Kesatu Umum, Pasal 13 mengatur: Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; 214
b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi. Bagian Kedua Jabatan Administrasi, Pasal 14 mengatur: Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. jabatan administrator; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan pelaksana. Pasal 15 mengatur: (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab m e m i m p i n pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pasal 16 mengatur: Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 215
Pasal 17 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi dan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Jabatan Fungsional, Pasal 18 mengatur: (1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. (2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama. (3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. Penjelasan Pasal 18 ayat (3): Huruf a Yang dimaksud dengan "penyelia" adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan. 216
Huruf b Yang dimaksud dengan "mahir" adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional. Huruf c Yang dimaksud dengan "terampil" adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan. Huruf d Yang dimaksud dengan "pemula" adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan fungsional keterampilan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat Jabatan Pimpinan Tinggi, Pasal 19 mengatur: (1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: a. kepeloporan dalam bidang: 217
1. keahlian profesional; 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3. kepemimpinan manajemen. b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. (3) Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 19 ayat (1): Huruf a Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi utama" adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Huruf b Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi madya" meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. 218
Huruf c Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/ kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. Pasal 20 mengatur: (1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 219
6. Hak dan Kewajiban Bagian Kesatu Hak PNS, Pasal 21 mengatur: PNS berhak memperoleh: a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. Cuti; c. Jaminan pension dan jaminan hari tua; d. Perlindungan dan; e. pengembangan kompetensi Bagian Kedua Hak PPPK, Pasal 22 mengatur: PPPK berhak memperoleh: a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi. Penjelasan Pasal 22 Huruf a: Yang dimaksud dengan "gaji" adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Kewajiban Pegawai ASN, Pasal 23 mengatur: Pegawai ASN wajib: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah 220
yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 24 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 7. Kelembagaan Bagian Kesatu Umum, Pasal 25 mengatur: (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. (2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan 221
dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN; c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Pasal 26 mengatur: (1) Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia; b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN; c. kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS. d. pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah dan antar instansi; 222
e. pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem Merit dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan f. penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang Manajemen ASN. Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Huruf c: Skala pengajian dan tunjangan Pegawai ASN ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Bagian Kedua KASN, Paragraf 1 Sifat, Pasal 27 mengatur: KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Paragraf 2 Tujuan, Pasal 28 mengatur: KASN bertujuan: a. menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; b. mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 223
d. mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan; e. menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; f. mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. Paragraf 3 Kedudukan, Pasal 29 mengatur: KASN berkedudukan di ibu kota negara. Paragraf 4 Fungsi, Pasal 30 mengatur: KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Paragraf 5 Tugas, Pasal 31 mengatur: (1) KASN bertugas: a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat: a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa; 224
c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Paragraf 6 Wewenang, Pasal 32 mengatur: (1) KASN berwenang: a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan 225
adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti. Pasal 33 mengatur: (1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 34 mengatur: KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang- nya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun kepada Presiden. 226
Paragraf 7 Susunan, Pasal 35 mengatur: (1) KASN terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan c. 5 (lima) orang anggota. (2) Dalam hal ketua KASN berhalangan, wakil ketua KASN menjalankan tugas dan wewenang ketua KASN. Pasal 36 mengatur: (1) KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten dan Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan. (2) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN. (3) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. (4) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, tidak merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, dan integritas moral. 227
(5) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta diawasi oleh anggota KASN. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kode etik dan kode perilaku, dan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan KASN. Penjelasan Pasal 36 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "pejabat fungsional keahlian" antara lain auditor kepegawaian, peneliti, perancang perundang- undangan, dan analis kebijakan. Pasal 37 mengatur: (1) KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. (2) Kepala sekretariat berasal dari PNS. (3) Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN. (4) KASN dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Paragraf 8 Keanggotaan, Pasal 38 mengatur: (1) Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah. (2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada s a a t mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN; 228
d. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik; e. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas; f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia; g. berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi negara, manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/ atau strata dua (S2) di bidang lain yang memiliki pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia; h. tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (3) Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan ASN. (4) Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK. (5) Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya. Paragraf 9 Seleksi Anggota KASN, Pasal 39 mengatur: (1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan. 229
(3) Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas. (4) Tim seleksi melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik. (5) Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tata cara pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 10 Pengangkatan dan Pemberhentian, Pasal 40 mengatur: (1) Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5). (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; 230
c. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana umum; atau e. menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara. Pasal 41 mengatur: (1) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi. (2) Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau yang bersangkutan tidak bersedia, Menteri membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota pengganti. (3) Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku. (6) Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Presiden membentuk majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku. (7) Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan 231
kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas, serta berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Pasal 42 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Ketiga LAN, Paragraf 1 Fungsi dan Tugas Pasal 43 mengatur: LAN memiliki fungsi: a. pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; b. pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama- sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. 232
Pasal 44 mengatur: LAN bertugas: a. meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan; b. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi; c. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan d a n pelatihan Pegawai ASN secara nasional; d. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait; e. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan; f. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan g. membina Jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. Paragraf 2 Kewenangan, Pasal 45 mengatur: LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berwenang: a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi. 233
Pasal 46 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden. Bagian Keempat BKN, Paragraf 1 Fungsi dan Tugas PasaI 47 mengatur: BKN memiliki fungsi: a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan penyimpanan informasi Pegawai ASN yang dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan pengembangan Sistem Informasi ASN. Pasal 48 mengatur: BKN bertugas: a. mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; b. membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; c. membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian; d. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif; e. menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN; 234
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. Paragraf 2 Kewenangan, Pasal 49 mengatur: BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Pasal 50 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Presiden. 8. Manajemen Aparatur Sipil Negara Bagian Kesatu Umum Pasal 51 mengatur: Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Pasal 52 mengatur: Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Bagian Kedua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang Paragraf 1 Pejabat Pembina Kepegawaian Pasal 53 mengatur: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, 235
pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: a. menteri di kementerian; a. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; b. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; c. gubernur di provinsi; dan d. bupati/walikota di kabupaten/kota. Paragraf 2 Pejabat yang Berwenang Pasal 54 mengatur: (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing- masing. 236
Bagian Ketiga Manajemen PNS Pasal 55 mengatur: (1) Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. perlindungan. (2) Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pasal 56 mengatur: (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis 237
beban kerja. (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Penyusunan kebutuhan PNS merupakan analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi Pemerintah. Ayat (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS ditetapkan sesuai dengan siklus anggaran. Ayat (3) Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS oleh Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. Pasal 57 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 238
Paragraf 2 Pengadaan Pasal 58 mengatur: (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah. (2) Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3). (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pasal 59 mengatur: Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Pasal 60 mengatur: Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS. Pasal 61 mengatur: Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Pasal 62 mengatur: (1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan 239
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. (2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Pasal 63 mengatur: (1) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diangkat menjadi calon PNS. (2) Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan. (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pasal 64 mengatur: (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. (2) Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa percobaan. 240
Pasal 65 mengatur: (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan b. sehat jasmani dan rohani. (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS. Penjelasan Pasal 65 ayat (1) Huruf b: Syarat sehat jasmani bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Pasal 66 mengatur: (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan 241
yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara". Pasal 67 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS dan tata cara sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 3 Pangkat dan Jabatan Pasal 68 mengatur: (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. (3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjuk- kan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. 242
(4) PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. (5) PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (6) PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat, tata cara pengangkatan PNS dalam jabatan, kompetensi jabatan, klasifikasi jabatan, dan tata cara perpindahan antar Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 4 Pengembangan Karier Pasal 69 mengatur: (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. (2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi 243
pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, d a n pengalaman kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. (5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Pasal 70 mengatur: (1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. (4) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun 244
rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing- masing. (5) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. (6) Selain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Penjelasan Pasal 70: Ayat (5) Instansi Pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di instansi lain yang sesuai dengan persyaratan kompetensi paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (6) Instansi Pemerintah memberikan kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi. Untuk memperkuat profesionalisme PNS, instansi juga membuka kesempatan secara terbatas dan tertentu kepada pegawai swasta untuk menduduki jabatan ASN sesuai persyaratan kompetensi paling lama 1 (satu) tahun. 245
Paragraf 5 Pola Karier, Pasal 71 Mengatur: (1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. (2) Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional. Paragraf 6 Promosi, Pasal 72 mengatur: (1) Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. (2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. (3) Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah. (4) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang. Paragraf 7 Mutasi, Pasal 73 mengatur: (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, 246
dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. (4) Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. (5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN. (6) Mutasi PNS antar- Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN. (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. (8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah. Penjelasan Pasal 73 Ayat (5) Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Instansi Daerah dan sebaliknya setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 247
Ayat (7) Untuk mencegah konflik kepentingan PNS yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satu unit kerja dapat dimutasi pada unit yang berbeda berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Pasal 74 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Paragraf 8 Penilaian Kinerja Pasal 75 mengatur: Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Pasal 76 mengatur: (1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (2) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pasal 77 mengatur: (1) Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. 248
(2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. (3) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. (4) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS. (5) Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan d i j a d i k a n sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. (6) PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 9 Penggajian dan Tunjangan Pasal 79 mengatur: (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai 249
dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. (4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penjelasan Pasal 79 Ayat (3): Yang dimaksud dengan "secara bertahap", antara lain bahwa proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat golongan dan masa kerja menuju ke sistem berbasis pada harga jabatan sehingga memerlukan kesiapan menyusun peta jabatan dan analisis harga jabatannya secara menyeluruh sehingga dibutuhkan waktu yang cukup. Pasal 80 mengatur: (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. (5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. 250
(6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 81 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 10 Penghargaan Pasal 82 mengatur: PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Pasal 83 mengatur: Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat berupa pemberian: a. tanda kehormatan; b. kenaikan pangkat istimewa; c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/ atau d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. Pasal 84 mengatur: PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini. 251
Pasal 85 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf 11 Disiplin, Pasal 86 mengatur: (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 12 Pemberhentian Pasal 87 mengatur: (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. 252
(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Pasal 88 mengatur: (1) PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga 253
nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pasal 89 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 90 mengatur: Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Pejabat Fungsional. Paragraf 13 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, Pasal 91 mengatur: (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; 254
c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. (3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. (5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Paragraf 14 Perlindungan, Pasal 92 mengatur: (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. bantuan hukum. (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. 255
(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat Manajemen PPPK Paragraf 1 Umum, Pasal 93 mengatur mengenai Manajemen PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. penggajian dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan. Paragraf 2 Penetapan Kebutuhan, Pasal 94 mengatur: (1) Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. (2) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 256
(4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penjelasan Pasal 94 Ayat (4): Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK oleh Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. Paragraf 3 Pengadaan Pasal 95 mengatur: Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Pasal 96 mengatur: (1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. (2) Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Pasal 97 mengatur: Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. 257
Pasal 98 mengatur: (1) Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Pasal 99 mengatur: (1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf 4 Penilaian Kinerja, Pasal 100 mengatur: (1) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan p e r j a n j i a n kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. (2) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. (3) Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. (5) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 258
didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK. (6) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. (7) Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK. (8) Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. (9) PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK. Paragraf 5 Penggajian dan Tunjangan, Pasal 101 mengatur: (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah. (4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 259
Paragraf 6 Pengembangan Kompetensi, Pasal 102 mengatur: (1) PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. (2) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Penjelasan Pasal 102 Ayat (1): Yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Paragraf 7 Pemberian Penghargaan, Pasal 103 mengatur: (1) PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian: a. tanda kehormatan; b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. (3) PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini. 260
Paragraf 8 Disiplin, Pasal 104 mengatur: (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. (3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Paragraf 9 Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja, Pasal 105 mengatur: (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena: a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; b. meninggal dunia; c. atas permintaan sendiri; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; 261
b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Paragraf 10 Perlindungan Pasal 106 mengatur: (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. jaminan hari tua; b. jaminan kesehatan; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan kematian; dan e. bantuan hukum. 262
(2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Pasal 107 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 9. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Bagian Kesatu Umum Pasal 108 mengatur: (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional. 263
(3) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Pasal 109 mengatur: (1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. (3) Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 264
Penjelasan Pasal 109 Ayat (3): Yang dimaksud dengan "Instansi Pemerintah tertentu" adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang- undangan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah tersebut di atas diisi melalui penugasan dan penunjukan Presiden, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 110 mengatur: (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah. (2) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN. (3) Panitia seleksi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi Pemerintah yang bersangkutan. (4) Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka. (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak 265
jabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian (assesment center) atau metode penilaian lainnya. (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pasal 111 mengatur: (1) Ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan KASN. (2) Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan secara berkala kepada KASN untuk mendapatkan persetujuan baru. Bagian Kedua Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat Pasal 112 mengatur: (1) Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan/atau madya, panitia seleksi Instansi Pemerintah memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. (2) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden. 266
(4) Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya. Penjelasan Pasal 112 Ayat (4): Dalam memilih 1 (satu) nama calon pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya, Presiden dapat dibantu oleh tim. Pasal 113 mengatur: (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. (3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan pertimbangan Pejabat yang Berwenang untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. Bagian Ketiga Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah Pasal 114 mengatur: (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi 267
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memili 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. (3) Tiga calon nama pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (5) Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya. Penjelasan Pasal 114: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi" adalah sekretaris daerah provinsi. Ayat (5) Dalam memilih 1 (satu) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi, Presiden dapat dibantu oleh tim. Pasal 115 mengatur: (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu 268
membentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. (3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. (5) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur. Penjelasan Pasal 115 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota. Bagian Keempat Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pasal 116 mengatur: (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. 269
(2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Pasal 117 mengatur: (1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. Pasal 118 mengatur: (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat 270
dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Pasal 119 mengatur: Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Penjelasan: Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. Bagian Keenam Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pasal 120 mengatur: (1) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. (2) KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. (3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya 271
di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: a. pembentukan panitia seleksi; b. pengumuman jabatan yang lowong; c. pelaksanaan seleksi; dan d. pengusulan nama calon. (4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: a. pembentukan panitia seleksi; b. pengumuman jabatan yang lowong; c. pelaksanaan seleksi; d. pengusulan nama calon; e. penetapan calon; dan f. pelantikan. (5) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat. (6) KASN menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden. 10. Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Pejabat Negara Pasal 121 mengatur: Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. 272
Pasal 122 mengatur: Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; l. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan m. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang. Pasal 123 mengatur: (1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi 273
Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. (2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS. (3) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Penjelasan Pasal 123 Ayat (3): Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali. Pasal 124 mengatur: (1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan. (2) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 274
Pasal 125 mengatur: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural diatur dalam Peraturan Pemerintah. 11. Organisasi Pasal 126 mengatur: (1) Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. (2) Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. (3) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) korps profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi: a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN; b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas; c. memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan d. menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 275
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai korps profesi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah. 12. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pasal 127 mengatur: (1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. (2) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah. (3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. (4) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya. Pasal 128 mengatur: (1) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN. (2) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. data riwayat hidup; b. riwayat pendidikan formal dan non formal; c. riwayat jabatan dan kepangkatan; 276
d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan; e. riwayat pengalaman berorganisasi; f. riwayat gaji; g. riwayat pendidikan dan latihan; h. daftar penilaian prestasi kerja; i. surat keputusan; dan h. kompetensi. 13. Penyelesaian Sengketa Pasal 129 mengatur: (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 129 ayat (1): Yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai. 277
14. Ketentuan Peralihan Pasal 130 mengatur: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Pasal 131 mengatur: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana, sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang Undang ini. 15. Ketentuan Penutup Pasal 132 mengatur: Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang- 278
Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus. Penjelasan Pasal 132: Yang dimaksud dengan "daerah tertentu" misalnya: daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah konflik, daerah terpencil, dan daerah istimewa. Yang dimaksud dengan "warga negara dengan kebutuhan khusus" adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik (disable citizen) antara lain: a. tunanetra, adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, diklasifikasikan dalam buta total (blind) atau rabun (low vision); b. tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik yang permanen maupun yang tidak permanen; dan/atau c. tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, amputasi, dan polio. Pasal 133 mengatur: Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 paling lama tahun 2015 dilaksanakan secara nasional. Pasal 134 mengatur: Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan. 279
Pasal 135 mengatur: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. Pasal 136 mengatur: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 137 mengatur: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 280
Pasal 138 mengatur: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pasal 139 mengatur: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini. Pasal 140 mengatur: KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan. 281
Pasal 141 mengatur: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. C. HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN 1. Pendahuluan Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 23C disebutkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini menggantikan peraturan-peraturan lama peninggalan penjajahan belanda, yaitu: a. Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867; b. Indische Bedrijvenwet (IBW) Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 445; dan 282
c. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381. Perubahan mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi keuangan negara sebagaimana tersebut di atas berasal dari bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, 283
objek, proses, dan tujuan, sebagaimana diuraikan berikut ini: a. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. b. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. c. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 2. Ruang Lingkup Keuangan Negara Ruang lingkup keuangan negara meliputi: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak 284
ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang dimaksud dengan "kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah" meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. 3. Prinsip-Prinsip Keuangan Negara Adalah Prinsip-prinsip Keuangan Negara adalah sebagai berikut: a. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jelasnya, setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan 285
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban. b. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. d. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. e. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. f. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. g. Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya. h. Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD. 286
4. Fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi yang Dimiliki oleh APBN/APBD Fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dimiliki oleh APBN/APBD mengandung arti sebagai berikut: a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 5. Tahun Anggaran dan Mata Uang Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 287
Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah. Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan yang berlaku. 6. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara di Tangan Presiden. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus: a. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. b. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden: a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 288
b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya. c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan lembaga dalam frase "kementerian negara/lembaga" adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud setiap tahun disusun APBN dan APBD. 7. Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 289
c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang dimaksud dengan piutang dan utang negara adalah sebagai berikut: a. Yang dimaksud dengan piutang adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. b. Yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang- undang/keputusan pengadilan. Adapun penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. 290
8. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah: a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 291
g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. 9. Penyusunan Dan Penetapan APBN Pengertian APBN a. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. b. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. c. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. 2) Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. 292
3) Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Penyusunan APBN a. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. b. Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. c. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber- sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. d. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. 293
10. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal a. Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. b. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. 11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga a. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. 294
b. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Saat artikel ini terakhir disunting, Peraturan Pemerintah yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010. 12. Pembentukan Undang-Undang APBN a. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan Rancangan Undang- undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. b. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Perubahan Rancangan Undang- undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. c. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang- undang sebagaimana dimaksud, Pemerintah Pusat dapat 295
melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. 13. Penyusunan Dan Penetapan APBD a. Pengertian APBD APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. 2) Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. 3) Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. b. Penyusunan APBD 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar 296
belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber- sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. 4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi, sehinggA penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. c. Kebijakan Umum APBD Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, 297
Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. d. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya. RKA-SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. 2) RKA-SKPD disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. RKA-SKPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA-SKPD diatur dengan Peraturan Daerah. e. Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD 1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen- dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan 298
sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. 2) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. 3) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat- lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 4) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. 5) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 14. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing a. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. 299
b. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saat artikel ini terakhir disunting, undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/ atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. 3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/ menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD. c. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah/Lembaga Asing Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/ lembaga asing dengan persetujuan DPR. Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah. Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa 300
Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. d. Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat 1) Pinjaman, Hibah, dan Penyertaan Modal a) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/ hibah dari perusahaan negara/daerah. Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. b) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. c) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. d) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/ atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. e) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. 301
2) Pembinaan dan Pengawasan kepada Badan Pengelola Dana Masyarakat a) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat di sini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri. b) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah. c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah. Artinya, badan pengelola dana masyarakat harus mengelola dana masyarakat secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 15. Pelaksanaan APBN dan APBD Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. a. Pelaksanaan APBN 1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPR 302
selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. 2) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja; d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. 3) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluaran tersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang- Undang tentang APBN yang bersangkutan. 4) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 303
b. Pelaksanaan APBD 1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. 2) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. 3) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. 304
4) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara (terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. 16. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. 2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga. 305
b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah. 17. Standar Akuntansi Pemerintahan Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila dalam waktu 2 bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya SAP yang diajukan oleh Pemerintah. 306
Ketentuan Lebih Lanjut pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang- undang tersendiri. Undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang berlaku yang dimaksud pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. 18. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi a. Pidana dan Sanksi Administratif 1) Menteri/Pimpinan yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kebijakan yang dimaksud tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program kementerian negara/lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan. 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. 307
b. Ganti Rugi 1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. 2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. 4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara. Saat artikel ini terakhir disunting, undang-undang mengenai perbendaharaan negara yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. D. HUKUM ADMINISTRASI PERUSAHAAN NEGARA Negara dalam menunjang dan mendukung kegiatannya juga perlu mengelola administrasi Perusahaan Negara, dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan yang mengatur mengenai BUMN, sekarang diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini beberapa ketentuan umum yang penting adalah: 1. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar 308
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan Terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 5. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta peseroan terbatas lainnya. 6. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyertaan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. 7. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihal lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 309
BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta dan koperasi. BUMN dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta kontruksi. Badan usaha milik negara memiliki berbagai fungsi dan peranan dalam menjalankan kegiatannya. Fungsi dan peranan BUMN adalah sebagai berikut: 1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disedikan oleh swasta. 2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. 3. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. 4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. 5. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. 6. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta, 7. Pembuka lapangan kerja. 8. Penghasil devisa Negara. 9. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi. 10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha. 310
BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan (Persero) dan Badan Usaha Umum (Perum). 1. Badan Usaha Perseroan (Persero) Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero): a. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sangat kuat b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Beberapa contoh Badan Usaha Perseroan (Persero), antara lain: a. PT Pertamina b. PT Kimia Farma Tbk c. PT Kereta Api Indonesia d. PT Bank BNI Tbk e. PT Jamsostek f. PT Garuda Indonesia g. PT Perubahan Pembangunan h. PT Telekomunikasi Indonesia i. PT Tambang Timah 311
Badan Usaha Perseroan (Persero) memiliki cirri-ciri sebagai berikut: a. Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. b. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan Perundang- undangan. c. Modal berbentuk saham. d. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang- undangan. e. Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. f. Tidak mendapatkan fasilitas dari Negara. g. Pegawai persero berstatus pegawai negeri. h. Pemimpin berupa direksi. i. Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris. j. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. k. Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. 2. Badan Usaha Umum (Perum) Badan usaha umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Umum (Perum) menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan 312
badan usaha yang sehat. Beberapa contoh Badan Usaha Umum (Perrum), antara lain: a. Perum Damri b. Perum Bulog c. Perum Pegadaian d. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) e. Perum Balai Pustaka f. Perum Jasatirta g. Perum Antara h. Perum Peruri i. Perum Perumnas Badan Usaha Umum (Perum) memiliki ciri sebagai berikut: a. Melayani kepentingan masyarakat yang umum. b. Pemimpin berupa direksi atau direktur. c. Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. d. Dapat menghimpun dana dari pihak. e. Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan Negara. f. Menambah keuntungan kas Negara. g. Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public. 3. Manfaat Badan Usaha Milik Negara Dalam menjalankan fungsi dan peranannya BUMN memiliki berbagai macam manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat indonesia. Manfaat BUMN adalah sebagai berikut: a. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. 313
b. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. c. Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa. d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komiditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas. e. Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. 314
BAB IX PELAYANAN PUBLIK A. PENDAHULUAN B. PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK C. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN D. STANDAR PELAYANAN E. MAKLUMAT PELAYANAN F. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK G. PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS PELAYANAN PUBLIK H. PELAYANAN KHUSUS I. BIAYA/TARIF PELAYANAN PUBLIK J. PERILAKU PELAKSANA DALAM PELAYANAN K. P E N G AWA S A N P E N Y E L E N G G A R A A N PELAYANAN PUBLIK L. PENGELOLAAN PENGADUAN M. PENILAIAN KINERJA N. PERAN SERTA MASYARAKAT O. PENYELESAIAN PENGADUAN P. SANKSI Q. KETENTUAN PERALIHAN 315
Pengantar Hukum Administrasi Negara 316
A. PENDAHULUAN Dengan telah dikeluarkannnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, bermutu dan profesional dapat diharapkan oleh masyarakat kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Karena hal ini merupakan syarat utama yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan bagi masyarakat. Sebagai pelaksanaan undang-undang ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dan berbagai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Undang-undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik; c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; 317
d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik; Di dalam Pasal 1, yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dijelaskan apa yang dimaksud: 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 3. Atasan satuan kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. 4. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja 318
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 5. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 7. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 8. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 9. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. 319
10. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman. 11. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman. 12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. 13. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Undang-undang Pelayanan Publik ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuannya adalah: a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 320
c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik adalah: 1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. 3. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: 321
a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 322
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. 6. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Selanjutnya untuk dapat terselenggaranya pelayanan publik yang transparan, bermutu dan profesional, maka setiap pelayanan publik harus menyelenggarakan: Standar Pelayanan; Maklumat Pelayanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas; Pelayanan Publik Pengawasan Internal; Pelayanan Khusus; Biaya/Tarif Pelayanan Publik; Perilaku Pelaksana 323
dalam Pelayanan; Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pengelolaan Pengaduan; dan Penilaian Kinerja serta Peran serta Masyarakat. B. PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK Tentang Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13. Pasal 6, mengatur: (1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab. (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; b. Gubernur pada tingkat provinsi; c. Bupati pada tingkat kabupaten; dan d. Walikota pada tingkat kota. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang- undang, wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 324
(5) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan menteri. (6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan gubernur. Pasal 7 mengatur: (1) Penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk pembina. (2) Penanggung jawab mempunyai tugas: a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja; b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik. (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas: a. merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik; b. memfasilitasi lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antarpenyelenggara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada; dan c. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. 325
(4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib: a. mengumumkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi; b. membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan c. memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 8, mengatur: (1) Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. pengawasan internal; e. penyuluhan kepada masyarakat; dan f. pelayanan konsultasi. (3) Penyelenggara dan seluruh bagian Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Pasal 9 mengatur: (1) Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. (2) Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan 326
pemerintah. Selanjutnya, Pasal 10 dan 11 mengatur tentang Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik. Pasal 10 mengatur: (1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana. (3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 mengatur: (1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja. (3) Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman ditentukan oleh Penyelenggara. Pasal 12 mengatur Hubungan Antar Penyelenggara (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, 327
dapat dilakukan kerja sama antarpenyelenggara. (2) Kerja sama antarpenyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. (3) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan kepada Penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. (4) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 mengatur Kerja Sama Penyelenggara dengan Pihak Lain (1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan: a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan; b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat; c. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara; d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas Penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus 328
dicantumkan oleh Penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan e. Penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menambah beban bagi masyarakat. (4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melakukan kerja sama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan. C. HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Hak dan kewajiban bagi Penyelenggara diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Pasal 14 mengatur tentang hak penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; b. melakukan kerja sama; c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan 329
publik; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 mengatur tentang kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; c. menempatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; 330
k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan bagi Pelaksana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Pasal 16 mengatur kewajiban pelaksana: a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara; b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan; d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala. 331
Pasal 17 mengatur tentang larangan bagi pelaksana: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan; c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara; d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara; dan e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Mengenai hak dan kewajiban bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Pasal 18 mengatur mengenai hak masyarakat, di mana masyarakat berhak: a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada 332
Penyelenggara dan ombudsman; h. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan ombudsman; dan i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Selanjutnya, Pasal 19 mengatur kewajiban msyarakat, yaitu masyarakat berkewajiban: a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. D. STANDAR PELAYANAN Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 333
Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 1. dasar hukum; 2. persyaratan; 3. sistem, mekanisme, dan prosedur; 4. jangka waktu penyelesaian; 5. biaya/tarif; 6. produk pelayanan; 7. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 8. kompetensi Pelaksana; 9. pengawasan internal; 10. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 11. jumlah Pelaksana; 12. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan 14. evaluasi kinerja Pelaksana. E. MAKLUMAT PELAYANAN Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Maklumat pelayanan tersebut wajib dipublikasikan secara jelas dan luas. 334
F. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional. Menteri mengelola Sistem Informasi yang bersifat nasional. Sistem Informasi tersebut berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi: 1. profil Penyelenggara; 2. profil Pelaksana; 3. standar pelayanan; 4. maklumat pelayanan; 5. pengelolaan pengaduan; dan 6. penilaian kinerja. Di samping itu, Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS PELAYANAN PUBLIK Penyelenggara dan Pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. 335
Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta Pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan. Selanjutnya, atas laporan kondisi dan kebutuhan tersebut, penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan Pelaksana. Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud, Penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan. Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau hilangnya hak-hak yang menjadi milik korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan 336
dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka. Perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tersebut, dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik. Pengumuman oleh Penyelenggara harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan memasang tanda yang memuat nama kegiatan, nama dan alamat penanggung jawab, waktu kegiatan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (email), dan kotak pengaduan. Penyelenggara dan Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud, dinyatakan telah melakukan kelalaian. H. PELAYANAN KHUSUS Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus tersebut, dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan. Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud, harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat. Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat tersebut, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 337
I. BIAYA/TARIF PELAYANAN PUBLIK Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara tersebut, dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dibebankan kepada penerima pelayanan publik. Penentuan biaya/tarif pelayanan public, ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan. Selain alokasi anggaran tersebut, penyelenggara dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi penyelenggara negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, negara wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Korporasi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggara dilarang membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukkan pelayanan publik. 338
J. PERILAKU PELAKSANA DALAM PELAYANAN Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: 1. adil dan tidak diskriminatif; 2. cermat; 3. santun dan ramah; 4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut- larut; 5. profesional; 6. tidak mempersulit; 7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; 9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; 11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; 12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; 13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; 14. sesuai dengan kepantasan; dan 15. tidak menyimpang dari prosedur. 339
K. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 1. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 2. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. L. PENGELOLAAN PENGADUAN Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam batas waktu tertentu. Penyelenggara berkewajiban 340
menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan. Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan, diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara. Materi pengelolaan pengaduan tersebut sekurang-kurangnya meliputi: 1. identitas pengadu; 2. prosedur pengelolaan pengaduan; 3. penentuan Pelaksana yang mengelola pengaduan; 4. prioritas penyelesaian pengaduan; 5. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana; 6. rekomendasi pengelolaan pengaduan; 7. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait; 8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan; 9. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan 10. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses. M. PENILAIAN KINERJA Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Penilaian kinerja tersebut, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan. 341
N. PERAN SERTA MASYARAKAT Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat tersebut, diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. O. PENYELESAIAN PENGADUAN Masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik dapat mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut kepada Penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai penyelesaian pengaduan ini diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 53. Pasal 40 mengatur: (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang- undangan. 342
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan; dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 41 mengatur: (1) Atasan satuan kerja penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi kepada satuan kerja Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a. (2) Atasan Pelaksana menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b. (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 42 mengatur: (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan. (3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan 343
dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita; c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. (4) Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. Pasal 43 mengatur: (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. (2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya. Pasal 44 mengatur: (1) Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib memberikan tanda terima pengaduan. (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pengadu secara lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan. (3) Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi 344
informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3). (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Penyelenggara atau ombudsman sebagaimana diinformasikan oleh pihak Penyelenggara dan/atau ombudsman. (5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya. Pasal 45 mengatur: (1) Pengaduan terhadap Pelaksana ditujukan kepada atasan Pelaksana. (2) Pengaduan terhadap Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, serta ayat (7) huruf a ditujukan kepada atasan satuan kerja Penyelenggara. (3) Pengaduan terhadap Penyelenggara yang berbentuk korporasi dan lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (7) huruf b ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah yang memberikan misi atau penugasan. Pasal 46 mengatur penyelesaian pengaduan oleh Ombudsman, yang dilakukan dengan: (1) Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang ini. (2) Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat 345
apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh Penyelenggara. (3) Ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik. (4) Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. (5) Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak. (6) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perwakilan ombudsman di daerah. (7) Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh ombudsman diatur lebih lanjut dalam peraturan ombudsman. Selanjutnya penyelesaian pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dilakukan dengan memperhatikan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50. Pasal 47 mengatur: (1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya. (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penyelenggara. Pasal 48 mengatur: (1) Dalam memeriksa materi pengaduan, Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. 346
(2) Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan. (3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. (4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 49 mengatur: (1) Dalam melakukan pemeriksaan materi pengaduan, Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan. (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah pimpinan Penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Pasal 50 mengatur: (1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. (3) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya. (4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. (5) Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus. 347
(6) Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan. (7) Dalam melaksanakan ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman. (8) Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. (9) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan. Penyelenggara atau pelaksana dapat digugat oleh masyarakat melalui peradilan tata usaha Negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian. Terhadap Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53. Pasal 51 mengatur, masyarakat dapat menggugat Penyelenggara atau Pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Pasal 52 mengatur: (1) Dalam hal Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Penyelenggara ke pengadilan. (2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban 348
penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau Penyelenggara. (3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 mengatur: (1) Dalam hal Penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat melaporkan Penyelenggara kepada pihak berwenang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau Penyelenggara. P. SANKSI Bagi penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang tidak dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dalam arti memenuhi standar pelayanan publik, maka penyelenggara atau pelaksana pelayanan public tersebut dapat dikenakan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 Undang Pelayan Publik. Pasal 54 mengatur: (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 huruf g, Pasal 17 huruf e, dikenai sanksi teguran tertulis. (2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pasal 15 huruf e dan huruf 349
f, Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf b dan huruf c, Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (9) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. (3) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. (4) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan atau dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. (5) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. (6) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. 350
(7) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 huruf b, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf l, Pasal 16 huruf d, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 17 huruf a dan huruf d, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 28 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. (8) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. (9) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. (10) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, Pasal 26, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. (11) Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Pasal 55 mengatur: (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, 351
atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban. (3) Besaran ganti rugi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 56 mengatur: (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikenai denda. (2) Besaran denda ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 57 mengatur: (1) Sanksi bagi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dikenakan kepada pimpinan penyelenggara. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan Penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh Penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 mengatur: Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan 352
umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau Penyelenggara melakukan tindak pidana. Q. KETENTUAN PERALIHAN Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun (Pasal 59) 353
Pengantar Hukum Administrasi Negara 354
BAB X KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK A. PENDAHULUAN B. ASAS DAN TUJUAN C. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN E. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN F. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI G. KOMISI INFORMASI H. KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA D. MELALUI KOMISI INFORMASI I. GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI J. KETENTUAN PIDANA K. KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PERALIHAN 355
Pengantar Hukum Administrasi Negara 356
A. PENDAHULUAN Dasar hukum yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini dibuat dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; 2. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; 3. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; 4. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi; Di dalam Ketentuan Umum Pasal 1, diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makan, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan 357
format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. 6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. 358
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. 8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. 10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. B. ASAS DAN TUJUAN Asas Keterbukaan Informasi Publik adalah: 1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum 359
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Tujuan adanya Keterbukaan Informasi Publik adalah: 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 360
C. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Hak Pemohon Informasi Publik a. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. b. Setiap Orang berhak: 1) melihat dan mengetahui Informasi Publik; 2) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; 3) mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau 4) menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. d. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Kewajiban Pengguna Informasi Publik a. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang 361
digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Hak Badan Publik a. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 1) informasi yang dapat membahayakan negara; 2) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 3) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 4) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau 5) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 4. Kewajiban Badan Publik a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. b. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 362
pada huruf b, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. d. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. f. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. D. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. b. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 2) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 3) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau 363
4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. c. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. d. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. e. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. 2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta a. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. b. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat a. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: 1) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah 364
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 2) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 3) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 4) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; 5) perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 6) informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 7) prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau 8) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. b. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: 1. jumlah permintaan informasi yang diterima; 2. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap 365
permintaan informasi; 3. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau 4. alasan penolakan permintaan informasi. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: 1. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan 2. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dibantu oleh pejabat fungsional. Selanjutnya, Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah: 1. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; 2. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; 3. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; 4. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; 5. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; 366
6. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; 7. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik; 8. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; 9. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; 10. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; 11. perubahan tahun fiskal perusahaan; 12. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; 13. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau 14. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah: 1. asas dan tujuan; 2. program umum dan kegiatan partai politik; 3. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; 4. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 5. mekanisme pengambilan keputusan partai; 6. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/ munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau 367
7. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik. Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah: 1. asas dan tujuan; 2. program dan kegiatan organisasi; 3. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya; 4. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau sumber luar negeri; 5. mekanisme pengambilan keputusan organisasi; 6. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau 7. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. E. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Ketentuan yang mengatur informasi yang dikecualikan, diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: 1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ 368
atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau e. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: a. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; b. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; c. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 369
d. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; e. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; f. sistem persandian negara; dan/atau g. sistem intelijen negara. 4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: a. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; b. rencana a wal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; c. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; d. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; e. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau f. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 370
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: a. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; b. korespondensi diplomatik antarnegara; c. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau d. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. 7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 371
9. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; 10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang. Selanjutnya ditentukan, tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut: 1. putusan badan peradilan; 2. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; 3. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; 4. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; 5. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; 6. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau 7. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: 1. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau 2. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka 372
informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pembukaan informasi yang dikecualikan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden. Permintaan izin tersebut, untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden. Izin tertulis tersebut diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung. Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidakak bersifat permanen. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah. F. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Selanjutnya dalam mekanisme memperoleh informasi diatur: 373
1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. 2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. 3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. 4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. 5. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. 6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang 374
tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. 8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi. G. KOMISI INFORMASI 1. Fungsi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. 2. Kedudukan a. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi 375
kabupaten/kota. b. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. c. Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. 3. Susunan a. Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. b. Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. c. Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. d. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi. e. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara. 4. Tugas a. Komisi Informasi bertugas: 1) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 376
dalam Undang-Undang ini; 2) menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan 3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. b. Komisi Informasi Pusat bertugas: 1) menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; 2) menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan 3) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. c. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. 5. Wewenang a. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: 1) memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; 2) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; 3) meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan 377
Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 4) mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan 5) membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. b. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. c. Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. d. Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. 6. Pertanggungjawaban a. Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. b. Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 378
provinsi yang bersangkutan. c. Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. d. Laporan lengkap Komisi Informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum. Selanjutnya mengenai Sekretariat dan Penata kelolaan Komisi Informasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Informasi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34. H. KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI 1. Keberatan a. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: 1) penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 2) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; 3) tidak ditanggapinya permintaan informasi; 4) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 5) tidak dipenuhinya permintaan informasi; 6) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 7) penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. 379
b. Alasan sebagaimana dimaksud pada huruf angka 2) sampai dengan angka 7) dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Upaya penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan 380
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. Selanjutnya mengenai pengaturan Hukum Acara Komisi, yaitu proses penyelesaian melalui Mediasi dan Ajudikasi serta pemeriksaan, pembuktian, putusan Komisi Informasi diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46. I. GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI 1. Gugatan ke Pengadilan Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. Tetapi, apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud di atas, hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian 381
atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik: 1) memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2) menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik: 1) memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau 2) menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan berisi salah satu perintah berikut: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau c. memutuskan biaya penggandaan informasi. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa. 382
2. Kasasi Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. J. KETENTUAN PIDANA Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 383
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut. Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum. K. KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PERALIHAN Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 384
1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini. 385
Pengantar Hukum Administrasi Negara 386
BAB XI OMBUDSMAN A. PENDAHULUAN B. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG C. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN D. LAPORAN E. TATA CARA PEMERI KS AAN D A N PENYELESAIAN LAPORAN F. SANKSI G. KETENTUAN PERALIHAN 387
Pengantar Hukum Administrasi Negara 388
A. PENDAHULUAN Dasar hukum yang mengatur tentang Ombudsman adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Pembentukan Ombudsman tersebut didasari atas pertimbangan hal-hal sebagai berikut: 1. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan pemerintahan; 3. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia. 389
Selanjutnya di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan tentang: 1. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 4. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi. 390
5. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman. 6. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman. 7. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan: 1. kepatutan; 2. keadilan; 3. non-diskriminasi; 4. tidak memihak; 5. akuntabilitas; 6. keseimbangan; 7. keterbukaan; dan 8. kerahasiaan. 391
Ombudsman bertujuan: 1. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 2. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; 4. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; 5. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten/kota. Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan. Kepala perwakilan dibantu oleh asisten Ombudsman. Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Ombudsman. 392
B. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Ombudsman bertugas: 1. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 3. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; 4. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 6. membangun jaringan kerja; 7. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam menjalankan fungsi dan tugas Ombudsman berwenang: 1. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; 393
2. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; 3. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; 4. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; 5. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; 6. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; 7. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi. Selain wewenang sebagaimana dimaksud di atas, Ombudsman juga berwenang: 1. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 2. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/ atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan. 394
Selain itu, dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan. C. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN Tentang susunan Ombudsman terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan c. 7 (tujuh) orang anggota. Dalam hal Ketua Ombudsman berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Ombudsman. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh asisten Ombudsman. Asisten Ombudsman diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten Ombudsman diatur dengan Peraturan Ombudsman. Ombudsman dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan mengenai sistem manajemen sumber daya manusia pada Ombudsman diatur 395
dengan Peraturan Pemerintah. Keanggotaan Ombudsman terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Sebelum mengajukan calon anggota Ombudsman kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden membentuk panitia seleksi calon anggota Ombudsman. Panitia seleksi terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang merangkap menjadi: 1. pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan; 2. pengusaha; 3. pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; 4. pegawai negeri; 5. pengurus partai politik; atau 6. profesi lainnya. D. LAPORAN Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman. Penyampaian 396
Laporan tersebut tidak dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun. Selanjutnya penyampaian Laporan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor; 2. memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan 3. sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya, tetapi Laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan. Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi. Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan dapat dikuasakan kepada pihak lain. E. TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN LAPORAN Pertama-tama Laporan yang sudah diterima Ombudsman diperiksa kelengkapannya. Dalam hal Laporan terdapat kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan. Selanjutnya Pelapor dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pelapor menerima pemberitahuan dari Ombudsman harus melengkapi berkas Laporan. Dalam hal Laporan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud, Pelapor dianggap mencabut Laporannya. 397
Dalam hal berkas Laporan dinyatakan lengkap, Ombudsman segera melakukan pemeriksaan substantif.Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tersebut, Ombudsman dapat menetapkan bahwa Ombudsman: 1. tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan; atau 2. berwenang melanjutkan pemeriksaan. Dalam hal Ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Pemberitahuan tersebut dapat memuat saran kepada Pelapor untuk menyampaikan Laporannya kepada instansi lain yang berwenang. Selanjutnya dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan pemeriksaan, Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat: 1. memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan; 2. meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/atau 3. melakukan pemeriksaan lapangan. Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan. Dalam memeriksa Laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Selain itu, Ombudsman wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah Pelapor dalam menyampaikan penjelasannya. Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan, kecuali demi kepentingan umum. Kewajiban menjaga 398
kerahasiaan tersebut tidak gugur setelah Ombudsman berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa: 1. menolak Laporan; atau 2. menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi. Ombudsman menolak Laporan dalam hal: 1. Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak yang dilaporkan; 2. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan; 3. Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut; 4. Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan; 5. Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman; 6. substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan para pihak; atau 7. tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi. Penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. 399
Ombudsman menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi dalam hal ditemukan Maladministrasi. Rekomendasi tersebut memuat sekurang-kurangnya: 1. uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; 2. uraian tentang hasil pemeriksaan; 3. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan 4. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor. Rekomendasi disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Selanjutnya, Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman. Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi. Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi. Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat 400
(4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang turut serta memeriksa suatu Laporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya. Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya. Ombudsman dapat menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selain laporan berkala dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas.Laporan tahunan tersebut dipublikasikan setelah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden oleh Ombudsman. Laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya memuat mengenai: 1. jumlah dan macam Laporan yang diterima dan ditangani selama 1 (satu) tahun; 2. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau melaksanakan Rekomendasi; 3. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil tindakan administratif, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah; 4. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat Laporan atau dari pejabat yang mendapat Laporan itu sendiri; 5. jumlah dan macam Laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 401
Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1); 6. laporan keuangan; dan 7. kegiatan yang sudah atau yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu. F. SANKSI Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). G. KETENTUAN PERALIHAN Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 1. Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dinyatakan sebagai Ombudsman menurut Undang-Undang ini; 2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman yang baru; 3. semua Laporan yang sedang diperiksa oleh Komisi Ombudsman Nasional tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini; 4. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang serta ketentuan prosedur pemeriksaan dan 402
penyelesaian Laporan Komisi Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama "Ombudsman" yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang- Undang ini. Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan ini, dianggap menggunakan nama "Ombudsman" secara tidak sah. 403
Pengantar Hukum Administrasi Negara 404
BAB XII PEMERINTAHAN DAERAH A. PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH B. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH C. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH D. PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA E. KEKUASAAN PEMERINTAHAN F. URUSAN PEMERINTAHAN G. PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH H. PENATAAN DAERAH I. PERANGKAT DAERAH J. KEUANGAN DAERAH K. PERATURAN DAERAH L. INOVASI DAERAH M. PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS/ISTEMEWA N. PEMERINTAHAN DESA O. PEMILIHAN KEPALA DAERAH 405
Pengantar Hukum Administrasi Negara 406
A. PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Sejak sebelum kemerdekaan, dan sesudah kemerdekaan telah banyak peraturan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Peraturan tersebut terus berubah dan berganti sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, pertama-tama adalah ketentuan yang terdapat didalam UUD 1945, hasil Perubahan Kedua Tahun 2000, khususnya Pasal 18. Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua Tahun 2000, menyatakan: Ayat (1) "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang" Ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan' Ayat (3) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum" Ayat (4) "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis" 407
Ayat (5) "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat" Ayat (6) "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" Ayat (7) "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang" Selanjutnya pelaksanaan lebih lanjut Pasal 18 UUD 1945 hasil Perubahan Kedua Tahun 2000 tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada saat ini berbagai perangkat hukum yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini telah mencabut undang-undang yang lama yaitu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peperintahan Daerah. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 408
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagai Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 409
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dearah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dearah. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 410
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Catatan: Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Juni 2016, Pasal 158 UU Nomor: 23 Tahun 2014, mengalami perubahan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembuk3aan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 411
Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan 412
Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan 413
dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan 414
dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. C. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang- Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. 415
Catatan: Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 207. D. PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk dengan undang-undang. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah, juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota. Catatan: Pembagian wilayah negara diatur dalam Pasal 2,3 dan 4. E. KEKUASAAN PEMERINTAHAN Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan Pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam 416
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 417
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Catatan: Kekuasaan Pemerintahan diatur dalam Pasal 5, 6, 7 dan 8. F. URUSAN PEMERINTAHAN Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai 418
Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan absolute meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada 419
di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Catatan: Urusan Pemerintahan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 26. G. PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis. Catatan: Pembahasan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah termasuk bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 207. H. PENATAAN DAERAH Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya 420
dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah. Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah. Catatan: Penataan Daerah diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 56. I. PERANGKAT DAERAH Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu 421
Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipelogi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari kementerian/ 422
lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Catatan: Perangkat Daerah diatur dalam Pasal 208 sampai dengan Pasal 235. J. KEUANGAN DAERAH Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. Lebih lanjut mengenai keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 423
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan, bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 30, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Pada prinsipnya pengertian perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sama, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat kata bertanggung jawab, setelah kata "transparan dan", sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdapat kata efisien yang menggantikan kata bertanggung jawab. Tidak jelas apa maksud perbedaan tersebut. Namun, kalau kita menggunakan asas hukum, leg specialis derogat lege generalis, maka prinsip dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang akan kita pakai, di mana hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum. Selanjutnya, mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 424
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terditi atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari: a. PAD; b. Dana Perimbangan; c. Lain-lain Pendapatan. d. Pembiayaan bersumber dari: e. sisa lebih perhitungan anggaran daerah; f. penerimaan pinjaman daerah; g. dana cadangan daerah; h. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD bersumber dari: a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah, yang meliputi: 1) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 2) jasa giro; 3) pendapatan bunga; 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 425
Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang: a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Pasal 8 s.d Pasal 9 UU Nomor 33 Tahun 2004. 2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka peleksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Akokasi Khusus. d. Ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. 3. Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka peleksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan c. Pajak Penghasilan (PPh) 426
Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam, terdiri atas: a. Kehutanan; b. Pertanbangan umum; c. Perikanan; d. Pertambangan minyak bumi; e. Pertambangan gas bumi; dan f. Pertambangan panas bumi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dalam Pasal 12 s.d Pasal 26 UU Nomor 33 Tahun 2004. 4. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan 427
Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Umum dapat dilihat dalam Pasal 30 s.d Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2004. 5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah. Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. 428
Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah. 6. Lain-Lain Pendapatan Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian. Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lain-lain Pendapatan dapat dilihat dalam Pasal 46 s.d Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2004. 7. Ketentuan Lain Di samping mengatur hal-hal yang tersebut di atas, UU Nomor 33 Tahun 2004, juga mengatur mengenai pinjaman daerah, obligasi daerah, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan dana darurat. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernialai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah dapat diatur dalam Pasal 49 s.d Pasal 65 UU Nomor 33 Tahun 2004. 429
Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Dekonsentrasi dapat diatur dalam Pasal 87 s.d Pasal 93 UU Nomor 33 Tahun 2004. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Tugas Pembantuan dapat diatur dalam Pasal 94 s.d Pasal 100 UU Nomor 33 Tahun 2004. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Catatan: di sisi lain Keuangan Daerah diatur dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. K. PERATURAN DAERAH (PERDA) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya 430
berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda. Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/ Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final. 431
Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/ Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional. Catatan: Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 257. L. INOVASI DAERAH Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. Catatan: Inovasi Daerah diatur dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 390. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 432
Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasaikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan 433
cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya. Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota. 434
M. PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS/ISTEMEWA 1. Pengertian Otonomi Khusus Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang biasa disebut daerah saja, pada prinsipnya adalah merupakan kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Otonomi Khusus Aceh dan Papua Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menentukan, " Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Dalam ketentuan ini terdapat lima hal yang pokok, yaitu: bahwa 1) negara mengakui; 2) negara menghormati; 3) yang diakui dan dihormati adalah satuan-satuan pemerintahan daerah; 4) satuan-satuan pemerintahan daerah dimaksud bersifat khusus atau istimewa; dan 5) satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa tersebut diatur dengan undang- undang. Permasalahannya adalah apa yang dimaksud dengan "negara mengakui"? Apakah pengakuan tersebut harus bersifat retrospektif, yaitu objek yang diakui harus sudah ada lebih dulu dari 435
pada pernyataan pengakuan, atau dapat juga bersifat proaktif dan "forward-looking" di mana objek yang diakui baru timbul setelah adanya pernyataan pengakuan. Ketentuan Pasal 18B ayat (1) diadopsi ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada Perubahan Kedua tahun 2000. Artinya, pernyataan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (1) itu baru ada pada tanggal 18 Agustus 2000. Karena itu timbul persoalan, apakah satuan pemerintahan daerah yang dimaksudkan, yang harus diakui dan dihormati oleh negara itu hanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang telah ada sebelum tanggal 18 Agustus 2000 saja, atau dapat pula bentuk-bentuk satuan pemerintahan daerah yang baru. Terhadap permasalahan ini berkembang dua pendapat yang berbeda satu sama lain. Ada yang berpendapat bahwa yang diakui dan dihormati hanya yang sudah ada sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya golongan pendapat yang kedua, yaitu satuan-satuan pemerintahan daerah yang baru mendapatkan status istimewa atau khusus pun termasuk yang harus diakui dan dihormati. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut di atas, yang terpenting adalah bahwa ternyata pengakuan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa itu harus diatur dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, status sebagai daerah otonomi khusus bagi Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sedangkan bagi Aceh diatur 436
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagai Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi nangroe Aceh Darussalam, yang dilengkapi lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 3. Daerah Khusus Ibukota dan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum diadopsinya ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, daerah provinsi yang sudah lebih dulu berstatus sebagai daerah khusus atau istimewa adalah: 1) Daerah Istimewa Aceh; 2) Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 3) Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Aceh disebut istimewa karena memang dalam sejarahnya didasarkan atas kompromi untuk mengatasi pergolakan terus menerus dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Yogyakarta dinamakan khusus karena latar belakang kesultanan sebagai bentuk pemerintahan keraton Yogyakarta. Sedangkan Jakarta sebagai ibukota negara diperlakukan sebagai daerah provinsi yang bersifat khusus, karena karakternya sebagai ibukota negara memang berbeda dari provinsi lainnya. Hal ini menyebakan sampai sekarang, kota Jakarta disebut sebagai DKI Jakarta atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. N. DESA 1. Umum Desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, di Undang- 437
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa diatur dalam Pasal 371 sampai dengan Pasal 372. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 438
Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang- undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir 439
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal- usul, terutama menyangkut pelestarian 440
sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini. Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedududukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 1. Tujuan dan Asas Pengaturan a. Tujuan Pengaturan Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 441
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita- cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yangsudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan 442
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. b. Asas Pengaturan Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah: 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa; 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat 443
Desa; 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa. 3. Materi Muatan Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan 444
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. 4. Desa dan Desa Adat Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun- temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak 445
Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/ atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang- Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku. Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 446
Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/ kelurahan atas prakarsa masyarakat. Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang- Undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang ini. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu: a. Putusan Nomor 010/PUU-l/2003 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; c. Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (local self government) maka ada syarat 447
mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. 5. Kelembagaan Desa Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/ Desa Adat adalah: a. sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal; b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat; c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan d. pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung 448
tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa. 6. Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 449
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. 7. Peraturan Desa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya 450
mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. 8. Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak 451
secara berturut- turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang- Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan. 9. Sumber Pendapatan Desa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 452
Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 10. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, 453
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. 454
Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan embangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. 12. Lembaga Adat Desa Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 455
Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa. 13. Ketentuan Khusus Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang- Undang; dan a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 456
O. PEMILIHAN KEPALA DAERAH Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5586). Pada saat undang-undang ini dinyatakan berlaku, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Dalam Undang-undang yang lama yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 457
telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 4. Atas dasar tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal administratif 458
juga dilakukan Uji Publik oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka lembaga penegak hukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pelaksanaan Kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan paradigma efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan hukum nasional, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur penyelesaian baik penyelesaian untuk perselisihan hasil Pemilihan Gubernur maupun perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota di tingkat Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga mengalami perubahan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 459
Dalam penjelasan umumnya dinyatakan, bahwa ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan, sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain: 1. Penyelenggara Pemilihan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam Undang-Undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan berdasarkan Undang-Undang ini. 460
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diatur di dalam Perppu, yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan tahapan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6 enam bulan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk itu Undang- Undang ini bermaksud menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalu panjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis. 3. Pasangan Calon Konsepsi di dalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil. Di dalam Undang-Undang ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket. 4. Persyaratan calon perseorangan Penambahan syarat dukungan bagi calon perseorangan dimaksudkan agar calon yang maju dari jalur perseorangan benar- benar menggambarkan dan merepresentasikan dukungan riil dari masyarakat sebagai bekal untuk maju ke ajang Pemilihan. 5. Penetapan calon terpilih Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya dilakukan dalam satu putaran, namun dengan tetap memperhatikan aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. 461
6. Persyaratan Calon Penyempurnaan persyaratan calon di dalam Undang- Undang ini bertujuan agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. 7. Pemungutan suara secara serentak Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional yang diatur di dalam Perppu perlu disempurnakan mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang sangat lama dan masa jabatan penjabat menjadi terlalu lama. Undang-Undang ini memformulasikan ulang tahapan menuju pemilu serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa jabatan penjabat yang tidak terlalu lama; kesiapan penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada tahun 2019. Selain hal-hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan. 462
BAB XIII HUKUM TENTANG PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA A. ORGANISASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA B. UPAYA HUKUM DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA C. MASALAH KOMPETENSI D. TIDAK SEMUA TINDAKAN PEMERINTAH MERUPAKAN TINDAKAN TATA USAHA NEGARA E. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN F. PERANAN PEJABAT/BADAN TUN DALAM SENGKETA TUN 463
Pengantar Hukum Administrasi Negara 464
A. ORGANISASI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Dalam negara modern makin dirasakan, bahwa peranan dan campur tangan langsung oleh administrasi terhadap kehidupan masyarakat makin lama makin bertambah. Sejalan dengan itu, maka negara memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pejabat administrasi negara. Untuk membatasi kekuatan daripada pejabat administrasi negara dan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi negara, ada beberapa cara, antara lain ditempuh dengan pengembangan Peradilan Administrasi Negara. Pengertian Peradilan Administrasi Negara dapat dibedakan : 1. Dalam arti luas : Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi administrasi negara, baik yang bersifat "perkara-perkara pidana atau perdata" dan "perkara administrasi negara murni." 2. Dalam arti sempit : Peradialan Administrasi Negara adalah perradilan yang menyelesaikan "perkara-perkara administrasi negara murni" semata-mata. Suatu "perkara administrasi negara murni" adalah suatu perkara yang tidak mengandung pelanggaran hukum (pidana atau perdata), melainkan suatu sengketa (konflik) yang berpangkal pada atau mengenal interprestasi daripada suatu pasal atau ketentuan undang- undang (dalam arti luas). Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, pengadilan tata usaha negara terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Struktur yang demikian mirip dengan struktur peradilan umum. 465
Meskipun dengan struktur yang sama, namun alur perkara dalam lingkungan peradilan umum berbeda dengan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Perbedaan itu disebabkan karena dalam jalur Peradilan Tata Usaha Negara terdapat saluran upaya administrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 9 UU Nomor 5 Tahun 1986), sedangkan PT TUN dibentuk dengan undang-undang. Pada waktu pertama kali diterapkan UU Nomor 5 Tahun 1986, melalui PP Nomor 7 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa PTUN mulai diterapkan tanggal 14 Januari 1991, telah dibentuk lima PTUN melalui Kepres Nomor 52 Tahun 1990, yaitu Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. Di samping itu juga dibentuk tiga Pengadilan Tinggi TUN melalui UU Nomor 10 Tahun 1990, yaitu Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan PTUN berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal ini ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (menggantikan undang-undang lama tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, ditentukan ruang lingkup peradilan meliputi : a. Peradilan Umum b. Peradilan Militer c. Peradilan Agama d. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan UU Nomor 5 tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 yang sekarang telah diadakan perubahan dengan UU Nomor 9 Tahun 2004. Dengan adanya perubahan ini UU Nomor 5 Tahun 1986 masih tetap berlaku 466
sepanjang yang tidak diadakan perubahan dengan UU Nomor 9 Tahun 2004. Di samping itu saat ini, masih ada Peradilan Tata Usaha yang bersifat semu ialah Majelis Perlembagaan Pajak. B. UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Pemerintah/penguasa dapat campur tangan dalam menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga ada kalanya hak individu warga negara dilanggar. Dengan demikian pemerintah yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap rakyat yang diaturnya, dapat terjadi melanggar hak-hak rakyat. Hal dapat tersebut menimbulkan sengketa dan sengketa ini diselesaikan sebaik-baiknya melalui aturan main yang telah diatur dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 3, dirumuskan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individu dan final yang menimbulkan akibat 467
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tidak setiap KTUN tersebut dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terhadap KTUN yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran upaya administratif. Bagi yang tidak mengenal adanya upaya administratif dapat langsung menggunakan saluran PTUN. Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 menentukan: 1. Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha usaha negara tersebut harus diselaikan melalui upaya administratif yang tersedia. 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Terhadap KTUN yang memungkinkan adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 51 ayat 3). Dengan demikian ada dua jalur berperkara di muka PTUN, yaitu bagi KTUN yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada PTUN (tingkat pertama), sedangkan bagi KTUN yang mengenal adanya upaya administratif gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ada dua macam upaya administratif, yaitu Banding Administratif dan Prosedur Keberatan. Prosedur Keberatan 468
ditempuh, apabila dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, maka ditempuh Banding Administratif (misalnya, Majelis Pertimbangan Pajak, Badan Pertimbangan Kepegawaian). UU Nomor 43 Tahun 1999, tentang Kepegawaian menentukan apabila terjadi sengketa kepegawaian, untuk menyelesaiakannya dapat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 35) di samping melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. C. MASALAH KOMPETENSI ABSOLUT PTUN Berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Tentang sengketa Tata Usaha Negara (TUN) diatur dalam Pasal 1 angka 4. Sengketa TUN tersebut terjadi karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Ruang lingkup yang menjadi KTUN diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3, UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004. Tidak termasuk dalam pengertian KTUN diatur dalam Pasal 2, setelah adanya perubahan, berbunyi: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: (1) Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata; 469
(2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; (3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; (4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; (5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nsional Indonesia; (7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Pasal 3, berbunyi: (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud; 470
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Pembatasan kompetensi juga dapat dilihat dalam Pasal 49, yang berbunyi: Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: (1) dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. TIDAK SEMUA TINDAKAN PEMERINTAH MERUPAKAN TINDAKAN TATA USAHA NEGARA Tindakan hukum TUN tidaklah sama maknanya dengan tindakan pejabat atau tindakan badan TUN. Karena tidak setiap tindakan pejabat adalah merupakan tindakan hukum TUN. Pengertian tindakan hukum TUN termasuk dalam kelompok tindakan hukum publik yang sifatnya sepihak dan diarahkan kepada sasaran yang individual. Dalam Algemene Wet Bestuurecht (AWB) KTUN dirumuskan sebagai "besluit'' yang sifatnya individual, yaitu sebagai tindakan hukum publik tertulis. 471
Unsur-unsur KTUN dalam Pasal 1 angka 3, adalah: 1. Penetapan tertulis; 2. (Oleh) badan atau pejabat tata usaha negara; 3. Tindakan hukum tata usaha negara; 4. Konkrit, indivisual; 5. Final; dan 6. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. E. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap (kracht van gewijsde) yang dapat dilaksanakan. Sebelum putusan itu dilaksanakan, terlebih dahulu salinan putusan tadi dikirimkan dengan surat tercacat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua PTUN (tingkat pertama), yang mengadilinya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari, terhitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hokum tetap. Pada prinsipnya panitera hanya boleh memberikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi panitera juga dapat membuatkan salinan putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, dengan syarat harus membubuhkan keterangan "belum memperoleh kekuatan hukum tetap" (penjelasan Pasal 113 ayat 2 dan Pasal 116 ayat 1). Dalam rangka melaksanakan putusan, kerena gugatan dikabulkan, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu: 1. Pencabutan KTUN yang bersangkutan (Pasal 97 ayat 9 butir a); 2. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru (Pasal 97 ayat 9 butir b); 472
3. Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 (Pasal 97 ayat 9 butir c); 4. Membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat 10 jo Pasal 120); 5. Melakukan rehabilitasi (Pasal 97 ayat 11 jo Pasal 121). Pada saat menjalankan putusan tersebut dapat saja terjadi bahwa (para) tergugat tidak melaksanakan kewajiban- kewajibannya, baik dengan alasan maupun tidak dengan alas an atau ada pihak ketiga yang mengjaukan perlawanan. 1. (Para) tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan "dengan alasan" : Hal ini berkaitan dengan sengketa di bidang kepegawaian, (Pasal 97 ayat 11) dan tergugat tidak dapat dengan sempurna memenuhi kewajiban-kewajibannya, disebabkan perubahan keadaan. Perubahan keadaan itu terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan (atau) memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian "perubahan keadaan" itu dapat dijadikan alasan oleh tergugat untuk tidak melaksanakan putusan (Pasal 117), dengan ketentuan ia harus memberitahukan hal itu kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) yang mengadilinya dan (para) penggugat. (Para) penggungat dalam tenggang waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan itu, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadialan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) yang (memerintahkan) telah mengirimkan putudan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap , dengan maksud agar (para) tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain. 473
Ketua pengadilan itu setelah menerima permohonan tadi, memerintahkan memanggil para pihak yang berperkara untuk membicarakan kehendak (para) penggugat itu agar dicapai suatu persetujuan. Apabila setelah diusahakan kata sepakat tidak tercapai, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan yang cukup, menentukan jumlah uang dan konpensasi lain yang diminta oleh (para) penggugat. (Para) penggugat dan atau tergugat bilamana tidak setuju terhadap penetapan itu dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk meminta hak tersebut ditetapkan kembali. Putusan Mahkamah Agung tentang hal di atas itu, wajib ditaati oleh para pihak yang bersangkutan. 2. (Para) tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan "tanpa alasan". Keadaan sebalikna terjadi dari hal di atas, yaitu (para) tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tak berlasan (Pasal 116 ayat 3 - ayat 6). Apabila hal ini terjadi, maka (para) penggugat mengajukan permohonan, setelah 3 bulan (para) tergugat tidak melansakan kewajiban-kewajibannya, kepada ketua pengadilan agar (mereka) ia memerintahkan melaksanakan putusan. Waktu 3 bulan di atas bukanlah meerupakan batas yang memaksa sifatnya, melainkan untuk itu diperlukan kebijaksanaan dari ketua pengadilan untk mempertimbangkan dengan seksama sebelum ia memerintahkan (para) tergugat melaksanakan kewajiban-kewajibannya itu. Jika (para) tergugat masih tetap tidak berkehendak 474
melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan mengajukan perihal keadaan demikian tersebut kepada instansi atasan, yang terkena eksekusi berdasarkan jenjang jabatan. Instansi termaksud dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan itu, harus sudah memerintahkan (para) tergugat melaksanakan putusan. Kalau instansi atasan itu tidak menajalankan kewajiban- kewajibannya, maka ketua pengadilan mengajukan hal tersebut kepada presiden agar (para) tergugat melaksanakan putusan. 3. Gugatan Perlawanan. Gugatan perlawanan (Pasal 118) timbilah apabila pihak ketiga yang belum pernah iktu serta atau diikut sertakan selama proses pemeriksaan sengketa itu khawatir akan dirugikan kepentingannya, apabila (para) tergugat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Untuk keperluan itu ia mengajukan gugatan perlawananan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (verzet tegen executive) kepada pengadilan tata usaha negara (tingkat pertama) yang mengadili perkara itu. Gugatan itu diajukan pada saat sebelum putusan tersebut dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 56 dan dalam proses pemeriksaannya diberlakukan ketentuan-ketentuan yang ditur dalam Pasal 62 dan Pasal 63. Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan itu terdapat rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, bahkan dapat terjadi pemeriksaan acara singkat (Pasal 62 ayat 4) bilmana ada "perlawanan" terhadap penetapan hasil rapat permusyawaratan itu. 475
Walaupun terdapat gugatan perlawanan, namun tidak berarti secara otomatis eksekusi ditunda. 4. Hambatan dalam eksekusi. Eksekusi rill kalau diterapkan berarti yang dieksekusi aqdalah pejabat tata usaha negara. Terlepas dari hambatan-hambatan psikologi yang mungkin ada, asas-asas hukum administrasi dapat menjadi pemghambat eksekusi riil. Asas-asas tersebut adalah : a. asas bahwa terhadap benda-benda publik tidak dapat diletakkan sita jaminan; b. asas "rechtmatigheid van bestuur". Salah sati konsekwensi asas ini adalah asas kewenangan. Pejabat atasan tidak dibenarkan menerbitkan KTUN yang seharusnya menjadi wewenang Pejabat tertentu di bawahnya. Dengan demikian andaikata Pejabat atasan memerintahkan Pejabat di bawahnya untuk menerbitkan sebuah KTUN dan ternyata tidak dilakukan, pejabat atasan tidak bisa menerbitkan KTUN tersebut; c. asas bahwa kebebasan pejabat pemerintahan tidak bisa dirampas. Kemungkinan dari asas ini misalnya tidak mungkin seorang pejabat dikenai tahanan rumah karena tidak melaksanakan putusan pengadilan TUN. d. asas bahwa negara (dalam hal ini) pemerintah selalu harus dianggap "solpable" (mampu membayar). F. PERANAN PEJABAT/BADAN TUN DALAM SENGKETA TUN Dalam sengketa TUN badan/pejabat TUN dapat saja mermpunyai peran sebagai: 1. Tergugat; 476
2. Intervennient; 3. Saksi; 4. Kuasa hukum; 5. Pemegang/penyimpan dokumen (KTUN). Sebagai salah satu pihak yang bersengketa, pejabat TUN hanya mungkin berkedudukan sebagai tergugat, dan tidak mungkin sebagai penggugat (Pasal 1 angka 6). Dalam hal pejabat/badan TUN mempunyai kepentingan terkait dengan suatu sengketa TUN, maka dia bisa bertindak sebagai intervennient yang mempertahankan/ membela kepentingannya (Pasal 83). Dalam hal seorang pejabat/badan TUN diminta sebagai saksi, maka yang bersangkutan harus dating sendiri (Pasal 93). Kelalaian dalam hal tersebut dapat melahirkan sutau tindakan paksa, yaitu hakim dapat meminta bantuan polisi untuk menghadirkan pejabat TUN tersebut (Pasal 86). Dalam hal yang menyangkut rahasia jabatan, ada-tidakya rahasia jabatan tergantung dari penilaian hakim (Pasal 89). Seorang pejabat dapat menjadi kuasa hukum, misalnya Kabag Hukum menjadi kuasa hukum dari Bupati sebagai tergugat. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun sudah ada kuasa hukum, hakim berwenang untuk menghadirkan para pihak yang bersengketa (Pasal 58). Di samping itu menurut UU Nomor 5 Tahun 1991 (UU Kejaksaan), jaksa dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata maupun dalam sengketa TUN (Pasal 27 UU No.5 Tahun 1991). Pejabat yang sengaja menahan dokumen berupa KTUN dapat diperintahkan hakim untuk memperlihatkan dokumen KTUN tersebut (Pasal 85). Sehubungan dengan itu dalam hal penggugat 477
tidak memiliki dokumen berupa KTUN yang merupakan obyek sengketa, hal tersebut harus diuraikan dalam surat gugatan. Berdasarkan hal tersebut hakim dapat menggunakan wewenang yang diberikan Pasal 85 untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan memperlihatkan atau menyerahkan KTUN tersebut. 478
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Atmosudirdjo, Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Cetakan Keenam, 1983. Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia, Jakarta, 1980. Bernard L. Tanya, Cs, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 2010. Darmodihardjï, Dardji & Shidarta, Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, 1996. Djoko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Kedua, 2008. Dwitanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy Analysis, Gava Media, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2009. Huijbers, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982. Edi Rohaedi & Himawan Estu Bagijo, Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Sengketa Pilkada Disertai Anotasi, LPP-HAN, Jakarta, Cetakan Pertama, 2006. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cetakan Pertama, 1994. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2006. 479
________________, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Cetakan Pertama, 2006. ________________, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Knstitusi RI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2006. ________________, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Cetakan Pertama, 2007. Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Cetakan I, 2010. Kansil, C.S.T, Cs, Perbandingan Hukum Administrasi Negara, PT Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2010. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Lembaga Administrasi Negara, "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat (Metode Praktis, Cepat dan Murah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Unit Pelayanan Publik)". Lijphard, Arend, DEMOCRACIES Patternt of Majoritarian and Consensus Government in Twenti-One Countries, Yale University Press New Haven and London, 1984. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta, Cetakan.Pertama, 2007. Marsono, Kepada Daerah Pilihan Rakyat, Eko Jaya, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005 480
M. Hadjon, Philipus , Cs, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction to the Indonesian Administrasi Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 1994. M. Hadjon, Philipus , Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Cetakan Pertama, 1986 M, Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987. ____________, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung, 1986. ____________, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Alumni, Bandung, 1992. ____________,Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Radjawali, Jakarta, Edisi Kedua, 1981. Muhammad Munadi & Bardawi, Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan, AR-Ruzz Media, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2011. Paulus Effendie Lotulung. Et al., Hukum Administrasi Negara dan Good Gavernance, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010 Purbopranoto, Kuntjoro, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, Angkasa Offset Bandung, Cetakan Pertama, 1981. Ranadireksa, Hendarmin, Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat, Pancur Siwah, Jakarta, Cetakan Pertama, 2002. Ryaas Rasyid, Muhammad, Nasionalisme & Demokrasi Indonesia: Menghadapi Tantangan Globalisasi, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998. Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UMM Press, Malang, Cetakan Pertama 2008. 481
____________, Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Buana Aksara, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Keenam 2008. Yeremis T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Gaya Media, Yogyakarta, Edisi Kedua, 2008. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pertama, Ke Dua, Ke Tiga dan Ke Empat, Citra Umbara, Bandung, 2002 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, internet, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2003. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Otonomi Khusus Bagai Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, internet, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, internet, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, internet, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara, internet, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, internet, 482
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, internet, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, internet, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peperintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peperintahan Daerah, internet, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Forum Indonesia Maju, Jakarta, 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan, internet, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, internet, legalitas.org. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, internet, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, internet, 483
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, tentang Ombudsman, internet, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, internet, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, internet, Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, internet, Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, internet, Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, internet, Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, internet, Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, internet, Sekretariat Negara. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Daerah, internet, Sekretariat Negara. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undan, internet, Sekretariat Negara. 484
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, internet, Negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undan, internet, Sekretariat Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, internet, Negara. C. MAKALAH DAN ARTIKEL KORAN Badan Usaha Milik Negara, Jimly Asshiddiqie, Bentuk, Kedaulatan dan Lembaga Perwakilan serta Kekuasaan Perundang-undangan Dalam Rangka Perubahan Ketiga UUD 1945, Makalah Seminar Amandemen UUD 1945, MPR, Jakarta, Februari, 2001. Keuangan Negara, internet, M, Sri Soemantri, Latar Belakang dan Tujuan Perubahan UUD 1945, Makalah Seminar Amandemen UUD 1945, MPR, Jakarta, Februari, 2001. M, Sri Soemantri, Sebaiknya rumusan itu direferendumkan, Media Indonesia, 2 September 2001. 485
M, Sri Soemantri, Bikameral versi PAH I dinilai tidak jelas, Media Indonesia, 22 September 2001. Maria Farida Indrati, S, Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 9 Desember 2004. Sofian Effendi, Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Responsif, Efisien dan Efektif, Makalah Seminar Reformasi Birokrasi, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2 Juni 2008. Raksaka Mahi, Birokrasi dan Daya Saing Nasional, Makalah Seminar Reformasi Birokrasi, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2 Juni 2008. 486
BIODATA PENULIS Dr. Wiratno, SH, MH, lahir di Kediri, 9 Juli 1958. Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dosen Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Antar Wewenang, Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dosen Aspek Hukum dalam Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Diploma III Perpajakan, dan Program Diploma IV pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Di samping itu juga sebagai Dosen Hukum Pemerintahan Negara, Hukum Pemerintahan Daerah dan Pebandingan Hukum Pemerintahan Negara pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain aktif sebagai pengajar, juga menjadi Tim Penilaian Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2008 sampai dengan 2011. Menjadi anggota berbagai Tim Senat Universitas Trisakti dalam proses penyusunan peraturan-peraturan serta kebijakan Universitas Trisakti. Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas dan Kepala Bagian Sekretariat Senat Universitas Trisakti.