laporan KHUSUS laporan KHUSUS BPK Tidak Bisa Digugat, tapi Tak Kebal Hukum Sepanjang tak ada hak-hak hukum auditee yang dilanggar, BPK tak perlu merisaukan adanya gugatan. Gugatan merupakan konsekuensi adanya tuntutan keterbukaan informasi n Bambang Widjajanto publik. Auditee masih memiliki peluang agar laporan diperbaiki. ara auditor BPK bisa sedikit ber- nafas lega. Pasalnya, dua dari em- pat gugatan yang dilayangkan ke BPK, dikandaskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Pengadi- lan Negeri Salatiga. Sekalipun di masa men- datang tak mustahil masih akan bermuncu- lan gugatan-gugatan baru, dua keputusan pengadilan itu menunjukkan bahwa para auditor BPK telah bekerja pada rel yang benar. P Yang lebih menggembirakan lagi, ma- jelis hakim memasukkan hasil kerja keras para auditor BPK yang beretika, profesio- nal, jujur, dan tidak mengada-ada itu ke da- lam dasar pertimbangan hukum. Dengan sandaran hasil pemeriksaan BPK itu, majelis hakim PN Salatiga yang menangani perkara Niet Onvankelijk tersebut akhirnya memutuskan gugatan itu Verklaard. tidak bisa diterima atau Samarinda mengabulkan eksepsi yang dia- jukan BPK terkait kompetensi absolut. Pakar hukum Bambang Widjajanto ber- pendapat munculnya gugatan-gugatan itu sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Pada era transparansi yang ditandai dengan keterbu- kaan informasi publik juga telah mendapat perlindungan UU. Munculnya gugatan akan menjadi suatu konsekuensi bagi lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa dan menyajikan akuntabilitas institusi atau peja- bat yang mengelola keuangan negara. BPK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pen- gelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab terhadap institusi yang mengelola keuangan negara, tentu memili- ki peranan penting dalam memberikan in- formasi kepada publik terkait dengan akun- tabiltas lembaga itu. Tak mengherankan bila BPK terkena imbas gugatan tersebut.. adapun, Majelis Hakim PTUN 22 Warta BPK FEBrUarI 2011 22- 28 laporan khusus.indd 22 23/02/2011 19:31:11
Menurut UU, dalam tenggang wak- tu 2 bulan, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Pusat harus disampaikan kepada DPr dan DPD. adapun, hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerin- tah daerah harus diserahkan kepada DPrD. Selain itu laporan pemeriksaan itu juga harus disampaikan pula ke- pada Presiden/Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. UU juga menyatakan laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinya- takan terbuka untuk umum. "Nah dari pasal-pasal ini jelas terlihat adanya upaya transparasi penyampaian infor- masi publik menyangkut akuntabilitas institusi-institusi yang mengelola ke- uangan negara tersebut," tegas Bam- bang. Lantas apakah BPK bisa digugat? Pejabat negara yang tengah menjalan- kan tugasnya atas perintah UU tentu tidak bisa digugat. Bahkan, dalam Pa- sal 51 KUHP disebutkan pejabat nega- n Gedung BPK RI Pusat - Jakarta Warta BPK 22- 28 laporan khusus.indd 23 ra dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dipidana. "Coba saja anda bayangkan, kalau BPK dalam menjalankan tugas bisa digugat, berapa puluh gugatan yang akan masuk ke BPK setiap harinya. Lantas kapan BPK akan bekerja?," tu- turnya. Namun demikian bukan berarti kebal hukum. Menurut dia, gugatan ke BPK bisa muncul bila merasa ada hak-hak hukumnya yang dilang- gar. Hal seperti ini tentunya tidak bisa dihindarkan karena menyangkut hak keperdataan seseorang. Oleh karena itu, para auditor yang menjadi ujung tombak BPK di lapangan harus ekst- ra hati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. auditee artinya, sepanjang dalam peme- riksaan tidak ada hak-hak hukum yang tercederai, gugutan itu tak perlu diresahkan karena pasti akan ditolak oleh pengadilan. Bahkan sebaliknya, dari sisi positif tak mustahil gugatan tersebut justru bisa menjadi bagian mekanisme kontrol bagi BPK guna mengevaluasi dan menyempurnakan kinerja para auditornya. "Sepanjang pemeriksa BPK tidak melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hak-hak hukum institusi yang diperiksa atau pejabat yang di- periksa, gugatan perbuatan melawan hukum itu tertunya tidak akan terjadi," ujarnya. apalagi, tambah Bambang, dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa/ audior telah diikat dengan kode etik profesi, standar dan kualifikasi pro- fesi, petunjuk pelaksanaan, dan pe- tunjuk teknis yang telah disusun dan ditetapkan oleh BPK sebagai penang- gungjawab hasil pemeriksaan. Selain itu, lanjutnya, kecenderun- gan lain yang sering menjadi pemicu munculnya gugatan adalah kesala- hpahaman atau adanya perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan para pejabat pengelola keuangan ne- gara sebagai terperiksa. auditee ka- dang masih merasa kehadiran auditor 23 FEBrUarI 2011 23/02/2011 19:31:12
laporan KHUSUS laporan KHUSUS sebagai momok yang menakutkan ketimbang partner yang ikut member- sihkan "rumahnya". Pemeriksaan yang dilakukan auditor seolah-olah hanya untuk mencari penyimpangan. Pemahaman ini tentunya tidak benar. Tujuan utama pemeriksaan adalah untuk melihat akuntabilitas institusi dalam melaksanakan pengel- olaan keuangan negara, dalam rangka audit good governance mewujudkan pemerintahan yang ber- sih atau atau pemeriksaan tidak dilakukan, penyelewengan yang terjadi tentu ti- dak pernah bisa diketahui. . Jika Selain itu, BPK telah menetapkan auditee bahwa dalam waktu 60 hari dari pe- nyerahan hasil pemeriksaan, diberi hak untuk menidaklanjuti re- komendasi hasil pemeriksaan. Sebe- lumnya juga diberi hak untuk melakukan sanggahan sebelum LHP terbit. auditee Bambang menambahkan satu hal yang sangat penting disini, apakah setiap penambahan dokumen, buk- ti-bukti, komentar, sanggahan, atau keterangan ahli dalam pemeriksaan juga dibuatkan berita acara dan ikut disertakan dalam laporan kepada DPr, DPD atau DPrD ? "Saya katakan ini penting agar se- mua hasil pemeriksaan itu menjadi jelas dan lengkap, serta didukung ada- nya pembuktian yang kuat ," jelasnya. Kesalahpahaman lain yang sering muncul adalah yang berkaitan dengan kerahasiaan. Penafsiaran kerahasiaan ini tentunya juga harus dikaitkan den- gan UU sehingga tidak ada pihakyang merasa dirugikan atau hak hukumnya dilanggar. Lantas pertanyaannya, siapakah yang mengawasi BPK? Secara internal BPK tentu akan diawasi oleh etika pro- fesi, standardisasi profesi, juklak/juk- nis serta pejabat pengawasan internal. Secara eksternal, selain secara ekspli- sit diawasi DPr, BPK juga mendapat pengawasan dari BPK negara lain. Bisa digugat Pakar hukum Universitas Brawi- jaya adami Chazawi menilai yang pen- 24 FEBrUarI 2011 22- 28 laporan khusus.indd 24 ting sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa BPK digugat. "Siapa pun bisa digugat. Yang pen- ting di sini ada atau tidaknya perbua- tan melawan hukum. Sepanjang dalam melakukan tugas dan kewenangannya BPK tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak hukum terperiksa, tentu saja pemeriksaan yang dilaku- kan BPK tidak bisa digugat," tuturnya. jika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada saat pemeriksaan, tentu bisa digugat. "Jadi yang digugat itu bukan kewenangan BPK, akan tetapi lebih pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan saat menjalankan ke- wenangan," tegasnya. Sebaliknya, Namun demikian, dalam aturan mainnya, BPK juga memberikan sang- gahan sebelum LHP diterbitkan. Kalau n Adami Chazawi auditee dalam periode itu atau peja- bat yang mengelola keuangan tidak memberikan penjelasan yang disertai data-data atau dokumen tentang in- dikasi penyimpangan yang bisa mey- akinkan auditor, hasil pemeriksaan sudah menjadi sah secara hukum. Jika sudah dinyatakan sah seca- ra hukum, konsekuensinya pejabat pengelola keuangan yang ditengarai menyalahgunakan kewenangan bisa terkena kasus korupsi. "Jadi sekali lagi saya tegaskan, yang utama itu bukan soal bisa atau tidak digugatnya, tetapi ada pelanggaran dalam menjalankan wewenangnya atau tidak. Ini yang penting," tambahnya. Terkait dengan masalah hukum ini, BPK memang memberikan per- hatian serius. Dalam rencana strategi BPK 2011-2015, salah satu item yang dikedepankan adalah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Bantuan Hukum untuk Pemeriksa. Bantuan hukum ini akan menca- kup pemberian layanan hukum dalam bentuk konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum, per- lindungan hukum dan penanganan hukum. Bantuan ini diberikan kepa- da BPK, anggota BPK (dan mantan anggota BPK ), pelaksana BPK (dan mantan pelaksaan BPK), dan/atau pi- hak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pengelolaan bantuan hukum di- laksanakan oleh Ditama Binbangkum BPK (Dit LaBH) dalam rangka men- dukung kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, terutama pada proses penyelesaian LHP yang terkait dengan rekomendasi yang diberikan dalam LHP dan pemberian informasi kepada publik. Hal ini sangat penting auditee mengingat saat ini masyarakat dan sudah semakin kritis terhadap hasil pemeriksaan BPK. In Proses Pemberian bantuan dapat bersi- fat preventif, dan represif. Bantuan hukum preventif mencakup pemberian pemahaman aspek-aspek hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang agar tidak me- nimbulkan masalah hukum di kemu- dian hari. In Proses adalah pemberian bantuan hukum atas masalah hukum yang sedang terjadi dan represif adalah pemberian bantuan hukum untuk mengatasi masalah hukum yang telah terjadi secara aktif. Bila dalam 5 tahun ke depan, BPK mampu menjalankan rencana strategi yang telah dicanangkan tersebut seca- ra baik dan konsisten, dapat dipasti- kan BPK akan menjadi salah satu lem- baga negara yang benar-benar mum- puni dan pantas dijadikan teladan bagi institusi lain. Semoga. (bd) Warta BPK 23/02/2011 19:31:13
PTUN Samarinda Tolak Gugatan ke BPK diketuai Joko Setiono secara rinci men- guraikan sengketa bermula dari adanya fakta bahwa Kepolisian Daerah Kaliman- tan Timur tengah melakukan penyidikan tindak pidana menyangkut pelaksanan pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan/anggota DPrD Kabupaten Kutai Kertanegara, terkait terjadinya pembaya- ran ganda yang telah sampai pada tahap penyidikan dan penetapan tersangka . jumlah kerugian negara/daerah, Polda Kaltim meminta ke- terangan ahli, dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk melaku- kan perhitungan kerugian negara yang nya- ta dan pasti sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atas perkara dimaksud. Guna memastikan aDa 22 Desember 2010, BPK mendapatkan kado istimewa dari Pengadilan Tata Usana Nega- ra (PTUN) Samarinda berupa putusan amarnya mengabulkan eksepsi yang diajukan BPK sebagai tergugat dan menyatakan gugatan H. Mochammad aswin tidak bisa diterima. Meski keputusan ini belum final, pada 3 Januari 2011 penggugat menyatakan banding, tetapi putusan ini bisa menjadi bekal dan suntikan moral, sekaligus bahan evalua- si bagi BPK dalam menjalankan tugas di masa mendatang. Sengketa berawal ketika pada 12 Juli 2010, H. Mocham- mad aswin melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010/. P Gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan nomor 21/G/2010/PTUN-SMD itu diajukan kepada Kepala Perwakilan Provinsi Kaliman- tan Timur sebagai pejabat tata usaha negara yang mener- bitkan LHP dimaksud. Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya LHP yang merupakan penghitungan kerugian ne- gara/daerah. Selanjutnya penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan LHP tersebut batal atau tidak sah. Dari materi gugatan serta eksepsi penggugat yang di- sampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim PTUN yang Untuk memenuhi unsur kekurangan jumlah uang yang berpotensi menimblu- kan kerugian negara/daerah dimaksud, Polda Kaltim menyerahkan dokumen hasil penyidikan se- bagai bahan pemeriksaan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan ditemukannya fakta/bukti baru yang belum ditemukan pada saat pemeriksaan BPK sebelumnya yang telah disampaikan dalam LHP Nomor : 11C/S/XIV.15/2006 tertanggal 28 September 2006 tentang Laporan Keuangan Kabupaten Kutai Kertanegara. Karena perhitungan kerugian negara bukan wewenang polisi, BPK diminta untuk mengaudit kerugian tersebut. Sebagai tindak lanjutnya BPK kemudian mengeluarkan Surat Tugas No. 120/ST/XIX.SMD/08/2009 tertanggal 11 agustus 2009) dengan memberikan tugas kepada : Widyat- mantoro selaku Penanggung Jawab, rusdiyanto, selaku ke- tua, Iwan Fajar Nugroho, selaku anggota Tim, Elliya Nurul Firdaus, selaku anggota Tim, dan al kausar, selaku anggota Tim. Hasil perhitungan kerugian negara/daerah yang disu- sun berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku ditu- angkan dalam surat No.02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010. Hasil itu selanjutnya diserahkan ke Polda Kaltim sebagai salah satu alat bukti untuk melengkapi alat- alat bukti lainya yang telah ditemukan oleh pihak Kepolisi- aan dari kegiatan penyidikannya. Warta BPK 25 FEBrUarI 2011 22- 28 laporan khusus.indd 25 23/02/2011 19:31:15
laporan KHUSUS laporan KHUSUS Pertimbangan Hakim. Majelis Hakim dalam pertim- bangannya menyatakan bahwa fakta- fakta hukum itu mempunyai kaitan hukum dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Ketentuan Umum yang terdapat di dalam Bab I UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tinda- kan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan buki adanya tindak pidana dan menemu- kan tersangkanya. dalam proses penyidikan tersebut telah ditetapkan tersangkanya. Selanjutnya polda Kalimantan Ti- mur meminta kepada tergugat untuk memberikan keterangan ahli menge- nai perhitungan kerugian negara/da- erah atau pelaksanaan pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpi- nan/anggota DPrD Kabupaten Kutai Kertanegara anggaran 2005, yakni dalam hal terjadinya pembayaran gan- da atas kegiatan yang sama sebagai- mana tertuang di dalam Berita acara Kesimpulan Hasil Expose penyidikan perkara tindak korupsi tertanggal 10 Juni 2009. Ketentuan Umum yang terdapat di dalam Bab I UU Nomor : 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa: Keterangan yang diberikan oleh seo- rang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksa. Kententuan yang terdapat di dalam BaB XIV pada bagian kedua penyidi- kan, UU Nomor: 8 Tahun 1981, Pasal 120 ayat (1) yang menyebutkan: Da- lam hal penyidik menganggap perlu, dia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus". fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim ber- pendapat menurut hukum, obyek sengketa aquo dikeluarkan berdasar- kan adanya penyidikan yang dilakukan oleh polda Kalimantan Timur, di mana Berdasarkan Hal itu kemudian oleh tergugat di- tuangkan dalam bentuk tertulis beru- pa surat No : 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 januari 2010 tentang hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hasil ini digunakan tergugat sebagai bahan untuk memberikan keterangan berda- sarakan keahliannya. adapun, tujuan pemeriksaan ahli digunakan sebagai salah satu alat buk- ti untuk melengkapi bukti lainnya yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian dari kegiatan penyidikan yang dilaku- kannya. Majelis hakim dalam pertim- bangannya menyatakan sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul: Pem- bahasan Permasalahan dan Penerapan n Gedung BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan Timur 26 FEBrUarI 2011 22- 28 laporan khusus.indd 26 KUHaP dalam penyidikan dan Penunt- utan, edisi kedua, yang diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta 2009. Pada halaman 146 disebutkan, pemeriksaan ahli tidak semutlak pe- meriksaan saksi. Mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik 'perlu ' untuk memeriksanya (Pasal 120 ayat (1). Dalam hal penyidik menganggap perlu, dia dapat meminta pendapat orang yang memiliki keahlian khusus. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang . Dengan adanya sandaran hukum itu, Majelis Hakim berpendapat, me- nurut hukum obyek sengketa aquo merupakan keputusan Tata usaha Ne- gara yang dikeluarkan KUHaP atau pe- raturan perundang-undangan lainnya yang bersifat hukum pidana. Oleh ka- renanya hal itu tidak termasuk dalam pengertiian keputusan tata usaha ne- gara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (d) UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Berdasarkan rangkaian pertim- bangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan karena obyek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengerti- an keputusan tata usaha negara se- bagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (d) UU Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahahan atas UU Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PTUN tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangku- tan. Dengan tidak adanya kewenangan PTUN mengadili sengketa itu, eksepsi yang diajukan tergugat menyangkut kompetensi absolut cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dika- bulkan. Selanjutnya dengan dikabulkan- nya eksepsi tergugat, mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbang- kan lebih lanjut dan gugatan pengg- ugat harus dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan pasal 110 UU No.5/ 1986 kepada penggugat harus dihu- kum untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar (bd) putusan ini. Warta BPK 23/02/2011 19:31:17
Putusan Kasasi MA Merupakan Titik Terang bagi BPK pengelola keuangan CV Kencana melayang- kan gugatan kepada Pemkot Salatiga dan BPK. Gugatan disampaikan melalui kuasa hu- kum Marthen H Toelle kepada PN Salatiga pada Februari 2010. ahmad Yoga dan Nug- roho sebagai penggugat I dan II dengan terg- ugat Pemkot Salatiga, BPK Perwakilan Yogya- karta, dan BPK Jateng di Semarang. EKaLIPUN gugatan pemilik CV Kencana yang di- tujukan kepada Pemkot Salatiga, BPK Perwakilan Yogyakarta, dan BPK Provinsi Jateng di Semarang masih dalam proses kasasi, titik terang bagi ke- menangan BPK di tingkat banding sudah terli- Marthen memaparkan selama proses pembangunan jalan tembus itu penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai den- gan perjanjian. Pembangunan itu sendiri di bawah konsultan pengawasan CV Karya Sentosa sebagaimana tercantum dalam kont- rak. Bahkan, setelah pembangunan jalan se- lesai tepat waktu, pihak CV Kencana telah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Di- nas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkot Salatiga sebagai pengguna anggaran daerah, beserta semua kelengkapan administrasinya. Namun, 2 tahun kemudian, pada 2007, tiba-tiba mun- cul tagihan dan harus membayar atau mengembalikan uang sekitar rp 267 juta. Tagihan dilayangkan lantaran ada pekerjaan yang belum digarap. Tagihan itu didasarkan atas hasil audit BPK. hat. Pasalnya, Mahkamah agung yang menangani kasus pi- dana Nugroho Budi Santoso telah mengeluarkan putusan pada akhir Januari. Keputusannya menguatkan putusan Pengadian Negeri (PN) Salatiga dan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Padahal, dua putusan pidana inilah yang menjadi sandaran majelis hakim PN Salatiga untuk tidak menerima gugatan pemilik CV Kencana. S "Putusan pidana Ma tersebut akan segera kita sampa- ikan ke PT Semarang sebagai informasi tambahan terkait banding yang disampaikan pemilik CV Kencana. Karena pu- tusan kasasi Ma itu baru keluar, jadi tidak bisa dimasukkan pada contra memori banding," ujar Plt Kadit LaBH LIH BPK achmad anang Hernady belum lama ini. Munculnya gugatan dari pemilik CV Kencana di Salatiga tentu tak terlepas dari lilitan kasus korupsi yang melibat- kan mantan Kepala Dinas PU Kota Salatiga Saryono yang dituduh menilap dana pembangunan jalan alternatif argo- mulyo-Sidoredjo sekitar rp900 juta. Karena ikut terseret-seret dalam kasus tersebut, ah- mad Yoga Prasetyo sebagai pemilik CV Kencana yang mendapatkan proyek itu dan Nugroho Budi Santoso selaku Warta BPK Penggugat menilai laporan kerugian negara yang dibuat BPK itu dinilai tidak tepat. Bahkan, penggugat menuding pertama BPK melakukan perbuatan melawan hukum. alasannya, , BPK melakukan pemeriksaan tanpa seizin peng- gugat. , pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak di- dukung tenaga-tenaga ahli jasa konstruksi profesional yang bersertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) yang menggunakan Standar Nasional In- donesia (SNI). , BPK adalah pihak yang berada di luar kontrak perjanjian. Kedua Ketiga Sementara itu, Pemkot Salatiga dinilai melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik, sesuai pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004. Pemkot tidak memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum dalam menjalankan dan mengakhiri kontrak perjanjian dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan alternatif argomulyo - Sidorejo. Berdasarkan dalil yang disampaikan itu penggugat me- nuntut agar Pemkot Salatiga sebagai Tergugat I membayar ganti rugi tunai sebesar rp5 miliar, dengan denda keter- lambatan pembayaran setiap hari sebesar rp1 juta. BPK Yogyakarta dan BPK Jateng sebagai Tergugat II dan 27 FEBrUarI 2011 22- 28 laporan khusus.indd 27 23/02/2011 19:31:17
laporan KHUSUS laporan KHUSUS III diharuskan membayar ganti rugi sebesar rp1 triliun dan rp5 miliar, denda keterlambatan setiap hari se- besar rp1 miliar. Denda berlaku sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan Majelis Hakim. Dalam pertimbangannya majelis hakim yang diketuai Laurensius Bapa dibantu dua hakim anggota masing- masing adhi Satrija Nugroho dan Wu- ryanti memaparkan dalam gugatan- nya para penggugat telah mengajukan perubahan. Menambah posita ten- tang pengukuran dalam pemeriksaan setempat atas proyek pembangunan jalan alternatif argomulyo-Sidorejo, serta petitum mengenai pekerjaan melebihi kontrak. Namun, setelah diteliti ternyata perubahan itu baru diajukan pada 14 Juni 2010, sekitar 4 bulan setelah gugatan didaftarkan secara resmi ke pengadilan yakni pada 22 Februari 2010. Berdasarkan fakta itu, majelis menganggap penambahan posita dan petitum menjadi tidak relevan dan ha- rus dikesampingkan. adapun menyangkut pokok per- masalahan dalam perkara ini sesuai posita dan petitum gugatan, yang di- persoalkan para penggugat adalah hasil temuan Tergugat II dan Terg- ugat III terhadap pelaksaan pekerjaan proyek pembangunan jalan itu, yang menurut hasil audit BPK berpontensi menimbulkan kerugian negara sebe- sar Rp267.674.933,52. Terkait dengan kerugian negara yang didalilkan para penggugat itu ter- nyata telah menjadi perkara tersendiri, yakni perkara pidana Nomor : 16/Pid. B/2010/PN. Sal, di mana penggugat menjadi terdakwa dalam perkara itu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga, pada 14 Juni 2010. Inti materi hukum dalam putusan pidana PN Salatiga itu, majelis hakim telah mempertimbangkan hasil pe- meriksaan BPK sebagai dasar untuk menetapkan kerugian negara yang di- bebankan kepada para penggugat dan sekaligus menjadi fakta hukum dalam kasus korupsi yang didakwakan kepa- da para penggugat. adapun perkara pidana korupsi yang didakwakan dilakukan oleh para penggugat tersebut, sampai saat putu- san PN Salatiga ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih dalam proses pemeriksaan ka- sasi di Ma. Majelis dalam pertimbangannya juga memaparkan, setelah mengkaji putusan pidana PN Salatiga, dan kemu- dian dihubungkan dengan dalil guga- tan para penggugat dalam perkara ini, ternyata kedua perkara itu mempu- nyai subyek ( pelaku/penggugat uta- ma) yaitu penggugat obyek perkara yang permasalahannya masih dalam proses pemerikasaan kasasi di Ma. fakta prosedu- ril yang demikian itu, majelis ber- pendapat para penggugat seharusnya menunggu selesainya proses pemerik- saan perkara pidana hingga mempu- nyai kekuatan hukum tetap. Setelah itu baru mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar dalil Perbuatan Melawan Hukum. Pasalnya, bila cara penyelesa- ian yang menjadi tututan dikabulkan, hal itu akan mengacaukan lalu lintas ketertiban hukum dalam penyelesaian perkara di peradilan. Memperhatikan Oleh karena pokok permasalahan yang didalilkan para penggugat da- lam perkara ini sudah diperiksa dan diputus terlebih dahulu dalam perka- ra pidana No. 16/Pid.B/2010/PN. Sal Jo No : 304/Pid/2010/PT.Smg dan perkara pidana itu, sementara dalam proses pemeriksaan kasasi, untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan yang dapat ber- implikasi pada ketidakpastian hukum, tanpa perlu memeriksa dan memper- timbangkan lebih lanjut materi pokok perkara ini, gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard) . (bd) Tindakan Preventif pemeriksaan BPK (Badan, Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, dan seterusnya). Guna meminimalisir terjadinya gugatan terhadap LHP BPK, tindakan preventif perlu dilakukan. 4. LHP hanya menyebutkan nama jabatan, tanpa menyebutkan nama. 5. Penggunaan KrITErIa dalam LHP harus memperhatikan asas perundang-undangan. 1. analisis dalam LHP harus didasarkan atas judgement dokumen, bukan hasil dugaan atau subjektif pemeriksa. 6. Konsistensi struktur temuan atas fakta atau kasus yang sama, dengan memperhatikan pembaharuan peraturan perundangundangan. 7. Penggunaan bahasa yang baku yang tidak menimbulkan multitafsir. 8. Dokumen sebagai Kertas Kerja Pemeriksaan harus 2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP sesuai SPKN, PMP, Kode Etik, Juklak dan Juknis Pemeriksaan 3. Memaksimalkan fungsi kontrol oleh organisasi disusun secara lengkap dan berisi data valid karena sewaktu-waktu dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam proses penegakan q hukum. Hendar ristriawan 28 Warta BPK FEBrUarI 2011 22- 28 laporan khusus.indd 28 23/02/2011 19:31:17
WAWANCARA Mahfud MD Ketua Mahkamah Konstitusi 'BPK harus Berani ungkap Temuannya ke Publik' eBerapa pimpi- nan lembaga nega- ra, termasuk Mah- kamah Konstitusi (MK) telah menja- lin kerja sama di bidang akses data dengan Badan pemeriksa Keuangan (BpK). Dengan ada- nya akses data ini nantinya akan tercipta sistem pengelolaan ke- uangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu. BpK memiliki peran yang cukup strategis dalam mencegah dan memberantas korupsi. MK meng- harapkan setiap temuan BpK yang berindikasi pelanggaran hukum seharusnya ditindaklan- juti oleh aparat penegak hukum. Lantas bagaimana kesiapan MK menciptakan sistem pengelolan keuangan negara yang bersih dan bagaimana peran BpK kede- pan, berikut petikan wawancara dengan Ketua MK Mahfud MD di MK dan beberapa lembaga kantornya belum lama ini. negara telah menandatangani kerja sama mengenai pengel- olaan akses data dengan BPK. Tanggapan Anda? B ini Saya kira kerja sama sangat bagus. Tidak hanya saja bagi BpK tetapi juga untuk MK. Dalam pertemuan dengan ke- pala lembaga negara beberapa waktu lalu, saya pernah me- nyampaikan bahwa kita sebagai ketua lembaga negara sebenar- Warta BPK 29 FeBrUarI 2011 29 - 31 wawancara.indd 29 23/02/2011 19:33:13
WAWANCARA nya merupakan satu tim. Dan seharusnya bekerjasama un- tuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu setiap lembaga negara, baik itu MK, BpK, Ma, presiden, Dpr, DpD, maupun Mpr tidak boleh dipandang sebagai lembaga yang saling mencari kesalahan. kerjasama ini tidak secara langsung. Namun, bagi lembaga negara seperti Dpr, sebagai lembaga pengawas , informasi elektronik itu sangat berguna. Begitu juga bagi pemerintah, Kerja sama pengelolaan akses data ini membutuh- sebagai upaya untuk mengawasi dirinya sendiri. kan keamanan data. Tanggapan Anda mengenai hal ini? artinya, MK misalnya tidak boleh mencari kesalahan BpK atau sebaliknya. Sebab kita satu tim yang mempunyai tujuan yang sama. Dengan begitu untuk Sejauh mana pentingnya kerja sama akses data ini? mencapai tujuan bersama, bukan saling menghantam. check and balance Dengan adanya kerja sama di bidang akses data ini, secara cepat BpK akan mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan negara sesuai dengan fungsi kons- titusionalnya. artinya, kerja sama ini memiliki kepentingan untuk mengamankan pengelolaan keuangan negara guna kemakmuran rakyat. Saya kira keamanan data ini menjadi sangat penting. apalagi menyangkut data keuangan. Saya kira perlu dibuat rambu-rambu khusus dalam tahapan implementasi. Se- bagai contoh yang paling sederhana, misalnya untuk kea- manan data masing-masing lembaga memiliki password untuk akses data. Ini bertujuan agar data itu tidak disalah- gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab Apakah sudah ada kesepakatan antarlembaga men- dan menyalahgunakan informasi tersebut,. genai pembatasan data yang bisa diakses? Selain itu, kerja sama ini juga memiliki untuk kepentin- ''BPK harus menentukan kriteria khusus siapa yang boleh menjadi operator akses data tersebut. Kalau di pengadilan panitera yang disumpah. Begitu juga tenaga TI di BPK, sebaiknya disumpah untuk tidak menyalahgunakan data selain untuk keperluan audit. Kalaupun ada yang melanggar juga perlu dikenai sanksi tegas.'' gan tindakan preventif. Dengan adanya kemudahan akses data pengelolaan keuangan negara suatu intansi oleh BpK, akan lebih cepat diketahui bila ada penyalahagunaan keuangan ne- gara. Namun, kemudahan akses data keuangan ini juga sebagai tindakan represif. Misalnya, dalam pengelolaan keuangan negara yang tidak cocok atau bertentangan dengan peraturan, bisa dilakukan langkah-langkah hukum Apa manfaat yang bisa diperoleh atau langkah penertiban. dari kerja sama ini? pada pertemuan antara pimpinan lembaga negara belum membicarakan secara teknis mengenai pembatasan data yang bisa diakses. Tentunya BpK lebih tahu soal pembatasan data. Kita hanya mengikuti saja apa yang menjadi Kendala yang mungkin timbul ketentuan BpK. dalam implementasi kerja sama ini? Saya kira kendala utamanya pada kesiapan perangkat keras. pasalnya, kemampuan teknologi informasi (TI) masing-masing lembaga beragam. Ken- dala lain yakni soal sumber daya ma- nusia TI harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Namun, bukan hanya memiliki pengetahuan tetapi juga ha- rus orang-orang yang bertanggungja- Artinya SDM BPK yang akan wab. mengelola data harus mumpuni dan memiliki integritas? Saya kira banyak manfaatnya. Salah satunya dapat dijadikan sebagai upaya preventif dalam mengelola keuangan negara. Tentu saja bila ada kejanggalan akan lebih cepat diketahui dan dapat dilakukan tindakan represif. apalagi, selama 4 tahun terakhir kami selalu mendapat opini Wajar Tanpa pengecu- alian (WTp). Bagi internal MK kerja sama ini sebagai upaya menjaga prestasi opini itu. Walaupun sebenarnya bagi MK dalam soal penggunaan keuangan negara bukan untuk pe- Bagaimana kesiapan MK dalam implementasi kerja merintahan tetapi untuk peradilan. sama ini? Saya kira BpK harus menentukan kriteria khusus siapa yang boleh menjadi operator akses data tersebut. Kalau di pengadilan panitera yang disumpah. Begitu juga tenaga TI di BpK, sebaiknya disumpah untuk tidak menyalahgunakan data selain untuk keperluan audit. Kalaupun ada yang me- Tidak sedikit temuan BPK mengenai dugaan peny- langgar juga perlu dikenai sanksi tegas. impangan pengelolaan keuangan negara. Tanggapan Anda? Kerja sama yang dibangun dengan BpK menyangkut pengelolaan akses data. Dengan begitu, kesiapan kami secara perangkat keras sudah ada. Hanya saja, dalam imp- lementasinya tinggal dilakukan penyesuaian dengan soft- ware yang dimiliki BpK. Saya sudah menginstruksikan ke Sekretaris jenderal (Sekjen) untuk menyusun langkah kongkrit menindaklanjuti kerja sama ini. Selain itu, saya juga meminta Sekjen untuk melaporkan tindak lanjut dari kerja sama data elektronik. Bagi MK, mungkin tindak lanjut 30 Saya kira apa yang dilakukan BpK sekarang ini sudah baik sekali. Banyak temuan yang dijadikan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus korupsi. Itu sesuatu kemajuan untuk memposisikan BpK sebagai lembaga yang juga berperan dalam membangun negara yang bersih. Ini sangat berbeda dengan BpK era Orde Baru. Warta BPK FeBrUarI 2011 29 - 31 wawancara.indd 30 23/02/2011 19:33:14
pada zaman Orba, BpK adalah institusi yang lemah. Waktu itu lembaga ini hanya mengaudit tidak lebih dari 5% dari seluruh apBN. Sehingga banyak penggunaan keu- angan negara yang tidak teraudit. Hal ini disebabkan situ- asi politik yang otoriter. Namun, sekarang ini BpK sudah memiliki kewenangan yang besar untuk mengaudit seluruh instansi yang menggunakan keuangan negara. Itu sudah diatur dalam amendemen konstitusi, yang memberikan kewenangan penuh kepada BpK untuk mengaudit seluruh apBN dan apBD. Ini suatu kemajuan. Seharusnya seperti di negara lain, ketua BpK menjadi orang nomor dua di negara karena mengawasi penggunaan Banyak rekomendasi BPK yang tidak ditindaklan- keuangan. juti, tanggapan Anda? Itulah persoalannya. Sekarang ini implementasi dari temuan itu yang tidak ditindaklnjuti. penyebabnya karena kendala politik. Dulu politiknya otoriter, sekarang terlalu liberal. Saya mengharapkan masalah keuangan negara ha- rus menjadi komitmen bersama. artinya, semua pimpinan lembaga negara, pimpinan partai politik, harus sepakat dalam satu hal. Setiap temuan BpK yang berindikasi pe- langgaran hukum harus segera di tidaklanjuti dan tidak bo- leh dihalangi oleh siapapun . Dengan begitu akan tercipta perasaan bersalah, takut untuk melakukan penghambatan terhadap setiap langkah hukum yang akan diambil oleh aparat penegak hukum berdasarkan temuan BpK. Ini pen- ting karena kadangkala aparat penegak hukum itu dike- pung oleh politik. Kalau persoalan ini tidak segera diatasi Bagaimanaa Anda melihat pemberantasan korupsi negara ini tidak akan maju dalam pemberantasan korupsi. Warta BPK 29 - 31 wawancara.indd 31 sekarang ini? Saya melihat adanya hambatan politik terhadap lang- kah hukum. padahal, setiap adanya dugaan penyimpangan keuangan negara diperlukan langkah-langkah hukum terhadap temuan tersebut. Namun, kenyataannya sering dipolitisasi. BpK harus berani berbicara di publik secara terbuka mengenai temuannya. Saya melihat BpK tidak berusaha menjernihkan masa- lah itu, mungkin karena kerikuhan atau ketakutan politik. Kalau boleh saya usul BpK harus berani sebab temuan-te- Apakah posisi BPK sudah cukup kuat untuk men- muan itu harus diungkap. gungkap adanya penyimpangan pengelolaan keuangan negara? Saat ini posisi konstitusional BpK sangat kuat. Terbukti, ketika seringkali orang bicara soal ketidakberesan pengel- olaan keuangan negara, biasanya merujuk pada BpK. Ini bagus. pasalnya, tujuan membentuk institusi ini memang untuk itu. BpK bisa bicara sesuai dengan kapasitas dan Bagaimana sebaiknya peran BPK dalam pemberan- kebenaran. tasan korupsi? Sebetulnya, kita melakukan reformasi itu untuk mem- berantas korupsi. artinya, ditinjau dari sudut politik, eko- nomi, hukum, sosial dan budaya . reformasi itu untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, ketika kita harus memberikan penguatan kepada BpK sebagai intitusi ne- gara bertujuan agar BpK berperan untuk mengawasi pen- gelolaan keuangan negara agar korupsi berhenti. Baik itu sifanya represif maupun preventif . BpK tidak perlu takut untuk mengungkap penyelewengan. bw/and ( ) FeBrUarI 2011 31 23/02/2011 19:33:16
antar lembaga antar lembaga Sembilan Pendekar Pelayan Publik Terpilih (dari kiri atas searah jarum jam) Ketua merangkap anggota Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, Wakil Ketua merangkap anggota, Azlaini Agus, Anggota Budi Santoso, Ibnu Tri Cahyo, Petrus Beda Peduli, Hendra Nurtjahjo, Pranowo Dahlan, Muhammad Khoirul Anwar dan Kartini Istikomah Komisi II DPR telah menetapkan sembilan anggota Ombudsman yang baru.Tugas berat untuk membenahi birokrasi Indonesia yang terburuk kedua di Asia sudah menghadang para pendekar pelayanan publik ini. erja keras anggota Komisi II DPr membuahkan hasil. Setelah ham- pir 3 hari melakukan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap 18 calon anggota Ombudsman, akhirnya pada 19 januari, para wakil rakyat itu menetapkan sembilan anggota Ombudsman. Mereka adalah azlaini agus, Budi Santoso, Danang Girindrawardana, Ibnu Tri Nur- cahyo, Hendra Nurcahyo, Khoirul anwar, Petrus Beda Peduli, Pranowo, dan Kartini Istiqamah. Tak Cuma anggota, komisi II juga telah memilih Danang Girindrawardana sebagai Ketua Ombudsman dan azlaini agus sebagai Wakil Ketua. Tugas berat pun sudah menanti. Mengapa? Ini lantaran negara kita dike- nal dengan penataan birokrasi paling buruk kedua se-asia (survei PerC juni 2010). Dan akan diperberat dengan kenyataan bahwa kewenangan Ombuds- man masih sangat minim. Di sisi lain, lembaga ini pun belum populer di tel- inga masyarakat. Bayangkan meski telah berdiri 10 tahun, masyarakat masih kurang akrab dengan nama Ombudsman dan kewenangannya. K 32 Warta BPK FeBrUarI 2011 32 - 39 antar lembaga.indd 32 23/02/2011 19:36:56
Ketua Ombudsman Danang Gir- indrawardana mengakui bahwa tan- tangan ke depan cukup besar. Dia menargetkan dalam 3 tahun akan menjalankan secara maksimal UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menyinggung mengenai masih perlunya penguatan kewenangan Om- budsman, Danang justru menampik. alasannya, bila UU itu dijalankan secara maksimal sudah dapat mem- benahi buruknya sektor pelayana publik. Menurut UU, kewenangan lembaga hanya sebatas memberikan rekomendasi bila ada lembaga atau pejabat publik yang melaksanakan pelayanan secara kurang baik. al- hasil, dalam praktiknya ternyata rekomendasi yang dihasilkan malah sering diabaikan. Danang menilai UU yang ada sudah cukup bisa mengatur. Per- timbangannya, Ombudsman mem- punyai kewenangan mempublika- sikan rekomendasi itu ke media massa. "Kewenangan mempublika- sikan pelayanan publik yang buruk, adalah kewenangan tertinggi. Sanksi moral yang tinggi. jadi, masyarakat jangan lagi memilih kepala daerah yang pelayanan publiknya jelek," tegasnya. anggota Komisi II DPr almuzam- mil Yusuf berpandangan untuk mem- perbaiki buruknya kualitas birokrasi di Indonesia merupakan tanggung- jawab bersama-sama antara Pemer- intah, DPr, dan Ombudsman. "Meski begitu, tanggung jawab be- sar bagi anggota Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bebas dari KKN, transparan, efektif dan efisien," papar Menurut dia, dibandingkan den- gan negara Malaysia, Filipina, Viet- nam, dan Thailand kualitas birokrasi Indonesia maih jauh tertinggal. Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengharapkan anggota Ombuds- man yang baru harus cerdas, kreatif, guna membenahi sekotor apapun Warta BPK 32 - 39 antar lembaga.indd 33 pelayanan publik. almuzammil tidak menampik jika pembenahan birokrasi di negara ini bukan pekerjaan mudah. apalagi, anggaran untuk mengawasi peny- elenggaraan negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah ma- sih sangat kecil. Dia berharap para n Danang Girindrawardana anggota yang baru harus bisa lebih kreatif memaksimalkan anggaran. meru- pakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman ber- tugas mengawasi layanan publik yang dilaksanakan penyelenggara negara dan pemerintahan. Wewenang Om- budsman untuk mengawasi pelayan- an publik kembali dipertegas dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelay- anan Publik. Kurang maksimal Sejatinya Ombudsman Namun, sayangnya dalam perjala- nannya Ombudsman banyak menunai pesoalan. Lembaga ini mewarisi se- jarah panjang yang tak mulus meski lembaga ini lahir di awal reformasi. Kiprahnya pun tertatih-tatih. Semula, Ombudsman bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON). Komisi ini dibentuk pada 20 Ma- ret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000. KON dibentuk untuk mengawasi proses pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara guna mence- gah dan mengatasi maladministrasi di lembaga negara. Setiap tahun, KON melaporkan rekomendasi ketidak- beresan birokrasi. Institusi penegak hukum paling banyak mendapat so- rotan. Selama lebih dari 7 tahun berdiri, KON menghadapi banyak persoalan. Salah satunya mengenai kelengkapan anggota. Pada awal komposisi KON terdiri dari antonius Sujata, CFG Su- naryati Hartono, Bagir Manan, Teten Masduki, Sri Urip, rM Surachman, Pr- adjoto, KH Masdar F. Mas'udi. Dalam perjalanannya, Pradjoto dan Sri Urip mengundurkan diri karena bekerja di tempat lain. Langkah serupa diambil Bagir Manan karena terpilih sebagai hakim agung. Untuk mengisi kekosongan itu, pada 2003 diangkat anggota baru yai- tu erna Sofwan Sjukrie yang mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi jakar- ta. Namun, penggantian ini tak me- nyelesaikan persoalan. Selain karena faktor kesehatan sebagian anggota, kesibukan anggota lain berkarya di tempat lain tak bisa diabaikan. Perso- alan lain, terkait tata hubungan den- gan instansi penyelenggara negara. Pasalnya, banyak rekomendasi KON tak mendapat respons. Seiring perjalanan waktu, eksis- tensi KON kian dikenal. Untuk mem- perluas jangkauan, KON membentuk kantor perwakilan di wilayah Yogya- karta, jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggaran Timur, dan Sumatra Utara. Hasilnya, sepanjang 2007, kantor perwakilan Ombudsman di beberapa daerah kebanjiran pengaduan. Kan- tor perwakilan Ombudsman di Ku- pang, Nusa Tenggara Timur, misalnya tercatat ada 144 pengaduan masyara- kat. Sementara di Yogyakarta tercatat ada 223 pengaduan. Tentu saja hal ini menunjukan masih adanya harapan masyarakat terhadap Ombudsman. bw ( ) 33 FeBrUarI 2011 23/02/2011 19:36:56
antar lembaga antar lembaga Eman Suparman BPK Perlu Membuat Rumusan Ketua Komisi Yudisial, Mencegah Korupsi Untuk mengurangi praktik korupsi Badan Pemeriksa Keuangan perlu memeriksa praktik penyelewengan keuangan Negara. BPK harus membuat rumusan yang komprehensif untuk mencegah korupsi. sama ini," jelasnya kepada Warta BPK di ruang kerjanya belum lama ini. Menurut dia, pengelolaan keuangan negara yang transparan sudah menjadi tuntutan. Pasalnya, dengan adanya transparansi dalam penggunaan keuangan negara dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. eman berjanji akan melakukan pengawasan se- cara intensif terhadap penggunaan anggaran. "Paling ti- dak dengan adanya pengawasan tersebut, orang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan keuangan negara," tegasnya. Dia menilai langkah BPK menggunakan teknologi informasi merupakan langkah strategis. apalagi, BPK didukung penuh oleh UU untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, baik di pemerin- tah pusat maupun daerah, lembaga negara, kementerian, maupun BUMN. n Eman Suparman Dalam pandangan eman, kerja sama akses data yang telah dibangun KY dengan BPK banyak memberikan man- faat. Salah satunya, lembaganya memiliki rambu-rambu dan aturan dalam pengelolaan kuangaan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menggagas untuk membuat pusat data. Dengan adanya pusat data ini nantinya BPK bisa melakukan pengawasan dan audit ber- basis teknologi informasi. Untuk mewujudkan itu, bebera- pa waktu lalu BPK telah menjalin kerja sama di bidang ak- ses data kepada seluruh lembaga negara. Ini diwujudkan dengan penandatnganan nota kesepahaman antara BPK dengan beberapa lembaga negara. Salah satunya dengan Komisi Yudisial. Ketua Komisi Yudisial (KY) eman Suparman menga- takan kerja sama akses data antara lembaga yang dip- impinya dengan BPK merupakan langkah maju untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. "Saya menyambut baik kerja 34 "Dengan begitu akan mengetahui batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh Komisi Yudisial dalam mengelola anggaran Negara. ada atau tidak kerja sama ini sudah seyogyanya BPK melakukan pemeriksaan. arti- nya, wajar kalau pengelolaan keuangan negara diperiksa oleh lembaga yang memang berfungsi melakukan peme- riksaan," ujarnya. Hanya saja, dalam pandangan eman, untuk mewu- judkan kerja sama akses data ini juga tidak mudah. apa- lagi, menggunakan basis TI yang membutuhkan kesiapan khusus, termasuk sumber daya manusia dan perangkat teknologinya. Untuk memperkuat kerja sama, lembaga yang disah- kan di jakarta pada 13 agustus 2004 ini menggandeng sejumlah tenaga di bidang TI. Seiring dengan itu, menu- Warta BPK FeBrUarI 2011 32 - 39 antar lembaga.indd 34 23/02/2011 19:36:57
rut dia, KY juga bermaksud menguat- kan basis TI di lembaganya. Bahkan, dia berencana untuk membangun sistem TI mengenai data base hakim. Tujuannya, untuk mengetahui jejak rekam para hakim. Dengan begitu, lanjut eman, nantinya penguatan TI di KY tidak hanya basis data hakim, akan tetapi juga termasuk akses data pengelo- laan keuangan negara. "Bagi saya ba- sis TI ini penting untuk mewujudkan transparansi." Dia mengingatkan bahwa KY se- bagai salah satu lembaga negara me- miliki tugas untuk melakukan penga- wasan terhadap badan peradilan, termasuk menjaga martabat hakim. Untuk menjalankan tugasnya terse- but, komisi ini juga mengelola keua- ngan negara. "Dengan adanya kerja sama ini akan lebih memudahkan BPK un- tuk melakukan pengawasan ter- hadap pengelolaan keuangan negara di Komisi Yudisial. apalagi selama beberapa tahun ini, kami selalu mendapat opini Wajar Tanpa Penge- cualian. Ke depannya tinggal mem- pertahankan opini itu," katanya. Meski begitu, eman mengharap- kan BPK untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan menge- nai pengelolaan keuangan negara termasuk di Komisi Yudisial. Paling tidak, lanjutnya, dengan adanya kerja sama akses data ini lembaga negara dapat mengelola uang negara lebih transparan dan akuntabel. Harapannya ke depan, semua lembaga negara dapat menyandang predikat WTP. Pasalnya, untuk mem- peroleh opini itu juga ditentukan oleh bagaimana sistem pengelolaan uang negara di lembaga itu. "Bila pengelo- laanya bagus, sesuai dengan UU tentu akan memperoleh predikat WTP," tegasnya. mengenai perlunya publikasi terhadap laporan pengelolaan uang negara. Dia hanya mengingatkan dalam mempublikasi laporang keuangan itu, seyogyanya BPK menghormati azas praduga tak Warta BPK eman juga sepakat 32 - 39 antar lembaga.indd 35 bersalah. artinya, data yang akan di- publikasikan BPK harus benar-benar data keuangan negara yang sudah menjadi milik publik. "Kalaupun laporan keuangan, harus yang sudah tuntas. Sehingga data itu tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertang- gungjawab," paparnya. Cegah korupsi berupa Menurut dia, persoalan korupsi di Indonesia memang tak kunjung tun- tas. Padahal, katanya, pengertian ko- rupsi telah didefinisikan begitu luas. Di mata dia, korupsi bukan hanya mengambi uang negara tetapi juga memperkaya orang lain. Meski be- gitu, dia menyayangkan masih ber- langsungnya praktik-praktik tercela, termasuk penyelewengan uang nega- ra. Hal ini terjadi lantaran ada ke- cenderungan moral seseorang yang serakah. eman berharap BPK tidak hanya memeriksa penggunaan uang negara tetapi juga memeriksa prak- tik-praktik penyelewengan. Selain itu, paparnya, terjadinya korupsi juga lantaran adanya pe- luang. Seperti celah yang begitu long- gar dalam menentukan penggunaan uang negara. Untuk itu, BPK harus membuat rumusan secara kompre- hensif guna mencegah orang untuk tidak korupsi. eman mengakui kinerja BPK sela- ma ini sudah sangat baik. Ini terbukti dari banyaknya temuan BPK menge- nai dugaan penyimpangan keuangan negara. Bahkan, temuan BPK yang di- kualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi menjadi kewenangan hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Selama ini, hakim Tipikor semangat menghukum sehingga temuan BPK yang ditindaklanjuti penegak hukum itu dengan semangat," kata eman. Dia juga mengharapkan BPK bisa memberikan alat bukti yang men- cukupi apabila menemukan adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran. jika temuan BPK tidak dilengkapi alat bukti yang cukup, salah-salah orang akan dianggap melakukan penyimpangan dan akan menjadi obyek penyidikan KPK. "Oleh karena itu, BPK juga mesti hati-hati. Kalau tidak akan merugikan orang," kata eman. BPK ke depan, sarannya, perlu menyiapkan SDM yang handal me- madukan keahliannya dengan pema- haman TI yang mumpuni. Pasalnya, dengan penguasaan TI tersebut akan mempermudah kerja BPK. Namun yang lebih penting, lembaga audit ini tidak terkontaminasi oleh pengaruh politik dan tetap menjaga indepen- densi. ( bw/bd ) 35 FeBrUarI 2011 23/02/2011 19:36:58
antar lembaga antar lembaga MK Cabut Undang- Undang Angket DPR berhubungan dengan terjadinya pe- rubahan sistem pemerintahan ber- dasarkan konstitusi yang berlaku kala itu. Pembentukannya mengacu pada sistem parlementer yang dianut UUDS 1950. Misalnya, aturan yang memberikan perlindungan atau kepastian hukum terhadap panitia angket, jika Presiden membubarkan DPr sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Hak angket itu. aDa akhir januari bisa dikatakan se- bagai tonggak bersejarah bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahka- mah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang No.6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak angket DPr tidak berlaku. UU itu merupakan salah satu peninggalan tata hu- kum zaman Presiden Soekarno. Keputusan MK itu merupakan hasil dari kesepakatan yang diambil sembilan hakim MK dalam rapat Permusyawaratan Hakim (rPH) pada 26 januari. rapat menyimpulkan bahwa UU No.6 Tahun 1954 bertentangan dengan UUD 1945. UU ini juga dinilai tidak mempu- nyai kekuatan hukum mengikat. P aturan itu jelas tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menganut sistem presidensial atau presiden tidak bisa membubarkan DPr. Meski Pasal 1 aturan Peralihan UUD 1945 mengakui segala aturan yang ada sebelum ada perubahan, tetapi UU angket itu tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena perbedaan sistem pe- merintahan. Selain itu, tata cara dan mekanisme ker- ja panitia angket yang diatur dalam UU Hak angket, juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPr, DPr, DPD, dan DPrD. Menurut MK, jika UU Hak angket dipertahan- kan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Dengan tak berlakunya UU itu, pembentu- kan dan pelaksanaan hak angket hanya men- gacu pada aturan yang lebih baru yakni UU No.27 Tahun 2009 tentang MPr, DPr, DPD, dan DPrD. judicial review MK menilai UU ini tidak dapat diteruskan karena terdapat perbedaan sistem pemerinta- han yang dianut dari konstitusi yang menda- sarinya. Tidak sesuai dengan zamannya lagi, begitu bahasa sederhananya. Proses pembentukan UU ini sendiri kons- titusional karena sesuai dengan UUDS 1950. Namun, materi muatan UU Hak angket itu Berakhirnya masa berlaku UU No. 6 Tahun 1954 ini merupakan hasil atau uji materi yang diajukan Dosen Universitas atmajaya Bambang Supriyanto, aryani artisari, jose Dima Satria, dan aristya agung Setiawan. Permohonan uji materi mereka tercatat dalam Perkara Nomor 7/PUU-VIII/2010 dan 8/PUU- VIII/2010. 36 Warta BPK FeBrUarI 2011 32 - 39 antar lembaga.indd 36 23/02/2011 19:36:58
adapun undang-undang yang diuji materikan kepada MK adalah UU Hak angket dan Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPr, DPr, DPD, dan DPrD yang juga mengatur hak angket. Mereka meminta MK mem- batalkan UU Hak angket dan Pasal 77 ayat (3) UU MD3 karena bertentangan dengan UUD 1945. Mereka beralasan selain terjadi dualisme peraturan, banyak substan- si UU Hak angket yang tidak relevan dengan hak angket yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009. Selain itu, ke- beradaan hak angket mengakibatkan Warta BPK 32 - 39 antar lembaga.indd 37 perpolitikan menjadi labil. akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang berpengaruh terhadap simpatisan partai politik dan kepemimpinan pe- merintahan SBY-Boediono. Secara spesifik, mereka juga me- nilai penggunaan hak angket dalam kasus Bank Century telah melanggar HaM karena peristiwa itu terjadi saat pemerintahan SBY periode pertama. Penggunaan hak angket seharusnya mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 22 e ayat (1), (2) UUD 1945 dan pada pe- merintahan serta DPr periode yang sama. Sementara dalam uji materi Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009, yang juga mengatur hak angket, Mahkamah menilai bahwa pemohon tidak memili- ki (kedudukan hukum). Sebab, tidak ada kerugian konstitusio- nal yang dialami para pemohon den- gan berlakunya pasal itu. legal standing Menurut MK, pihak yang dirugikan oleh penggunaan hak angket oleh DPr adalah Presiden SBY, bukan pemohon. Persoalan penggunaan hak angket le- bih tepat diajukan dalam sengkerta kewenangan antarlembaga negara yakni Presiden dan DPr. and) ( 37 FeBrUarI 2011 23/02/2011 19:36:58
antar lembaga antar lembaga Roy Suryo Noto Diprodjo, Anggota Komisi X DPR dan Pengamat Telematika 'BPK Harus Siapkan Tim TI yang Kuat' e-audit hardware, software, dalam melakukan yang dibutuhkan bukan hanya yang tak kalah penting adalah kecer- brainware matan dan . hardware, software "Banyak yang menganggap prioritas di bidang TI itu pada . Kedua hal itu memang penting, tetapi jauh lebih penting lagi adalah kemampuan SDM. Membaca transaksi electronik memerlukan tertentu. Karena yang namanya angka secara elekctronik itu bisa diubah atau direkayasa. Teknologi dapat dipelesetkan se- mudah membalik telapak tangan," papar roy Suryo Noto Diprodjo, anggota Komisi X DPr, kepada , di ja- karta, belum lama ini. skill Warta BPK e-audit memang sudah menjadi tuntutan zaman. roy menyambut baik upaya e-audit BPK untuk melakukan modernisasi dengan melaksanakan upaya BPK ini. Itu memang sudah Menurut dia, pola atau sistem seperti appreciate . "Saya suatu tuntutan," tandasnya. e-audit apalagi, ucap roy yang ikut membidani lahirnya UU ITe, kita juga memiliki UU yang terkait dengan hal tersebut yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik). Dengan adanya UU itu informasi dan dokumen elektronik sudah bisa menjadi alat bukti hukum yang sah yang tertu- ang dalam pasal 5. dalam meme- PK berencana menerapkan riksa laporan keuangan kementerian/lembaga milik pemerintah. Gagasan ini mendapat sam- butan hangat dari sejumlah kalangan. Mereka e-audit beranggapan sudah saatnya BPK menerapkan pola seperti seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang tekno- logi informasi (TI). Namun, mereka juga agar dalam implementasinya tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian. wanti-wanti Peringatan itu beralasan, lantaran teknologi yang ber- basis TI ini dapat diubah, dicuri, atau bahkan direkayasa dengan gampang. Boleh dikata semudah membalikkan ski- telapak tangan. ll B Oleh karena itu, untuk mencegahnya diperlukan tertentu guna mengetahui dan memastikan kebenaran data-data yang diajukan. Selain itu, harus dipahami jika 38 Peraturan lain yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang Ke- terbukaan Informasi Publik (KIP). Meski undang-undang ini mengatur keterbukaan informasi, tetapi ada penge- cualian bagi 'pekerjaan' BPK, yakni pasal 17. "Pasal inilah yang menjadi dasar hukum bagi BPK dalam melaksanakan tugas," kata roy. Menurut dia, di era keterbukaan ini, banyak orang yang menganggap segala sesuatu harus terbuka. Padahal, tidak semua hal bisa dibuka, termasuk dalam melaksanakan au- dit. firm, "Pada pasal 17 merupakan pengecualian. Dengan ada- termasuk soal audit dan lapo- yang sifatnya masih internal dan belum layak dibuka," nya pasal ini, BPK bisa ran ujar pakar telematika ini. Menariknya lagi, tambahnya, saat ini DPr tengah meng- godok rUU tentang Transfer Dana. jika telah disahkan, Warta BPK FeBrUarI 2011 32 - 39 antar lembaga.indd 38 23/02/2011 19:36:59
nantinya UU tersebut dapat menjadi e- pijakan hukum bagi BPK. audit "jadi yang saya ingin katakan, memang telah menjadi tuntutan zaman dan kebutuhan teknologi, dan e-audit memiliki dasar hukum. Lebih dari itu, segi positif dari adalah semua proses bisa jauh lebih cepat, baik itu pengumpulan data awal, pemeriksaan dan sebagainya." Hanya saja, yang harus diperhati- kan adalah kehati-hatian dan kecer- linear matan. Pasalnya, kecepatan tidak sel- dengan ketepatan. alu "Diperlukan kehati-hatian yang luar biasa dari pihak BPK agar kece- patan tidak mengurangi nilai ketepa- tan. Sebab, membaca data elektronik memerlukan khu- sus untuk mengetahui kebenaran data. Untuk itu, yang dibutuhkan ti- brain- software dak hanya dan ware skill hardware tapi juga serta kecermatan," tegas roy. Selain itu, masalah keamanan juga harus di- perhatikan. Bukan hanya pada perangkat-perang- kat yang digunakan un- tuk saling berhubungan dengan auditee, tetapi juga data-data yang di- terima. Untuk itu, tegas- nya, diperlukan sumber daya manusia yang han- dal. "Misalnya, ada data modified yang sejak awal sudah atau bahkan dipalsukan. Ini sangat berbahaya. Ka- rena itu diperlukan kemampuan un- tuk mengetahui hal ini. Sebab dengan kecanggihan teknologi, segala sesuatu bisa dengan mudah di- Forensic TI dan Paperless modified ." Selama ini para auditor sudah ter- biasa dan terlatih memeriksa data dan Nanti- arsip dalam bentuk nya, semua itu berubah menjadi data elektronik. Nah, untuk mengetahui ke- benaran ataupun ada tidaknya kejang- Warta BPK hard copy. 32 - 39 antar lembaga.indd 39 forensic galan diperlukan pengetahuan khusus yakni TI dan pengetahuan telematika. BPK, paparnya, harus menyiapkan tim khusus untuk memverifikasi data totally different sebelum diproses lebih lanjut. "jelas, ini pola hard- e-audit copy]," tegas roy. [dengan Menurut dia, penerapan oleh BPK sangat bagus. Namun, di sisi lain menimbulkan konsekuensi-kon- sekuensi yang perlu diperhatikan, ter- masuk up-grading di segala bidang. "BPK harus mengantisipasi semu- anya. Misalnya, pembuatan status hu- kum terhadap apa yang akan dilaku- kan. Termasuk dalam hal pengangka- tan SDM. Ini demi kepentingan BPK," tuturnya. tersebut adalah rahasia yang akan digunakan untuk menentukan nasib yang dipe- riksa. Tentunya, harus dipimpin oleh seorang pejabat dari eselon yang cu- integrated kup mampu dan menjadi bagian yang up- grading Pasalnya, data-data dari tim. (brainware) roy menambahkan dari sisi harus di- analisa sistem yang digunakan atau analyze dikenal -nya system analyze . "Tidak bisa digunakan general . Namun, seorang yang tahu proses audit BPK seperti apa, diter- mechanism process jemahkan mulai dari , ke- mudian -nya. Nah, yang mengerti itu adalah orang dalam, " yang bisa menerjemahkan dalam ben- requirement hard- tuk ware flow of chart hardware- nya. software Dia menegaskan dan sebaiknya jangan mengambil produk dari luar. "Harus ditentukan dari dalam. embedded Dengan demikian, sistem itu benar- benar menjadi , bagian dari suatu proses BPK. jadi kalaupun nanti ada unit baru, tugas BPK tetap menga- udit dan memeriksa keuangan. Perka- ra teknologi berkembang, sudah dian- tisipasi dengan adanya unit baru. jadi bukan sekadar mengikuti tren," jelas roy. Dia mencontohkan langkah Pemkot Surabaya yang memberlakukan le- lang pengadaan barang dan jasa secara elektro- nik pada 2006. Memang awalnya tidak berjalan lancar karena sesuatu yang baru. e-audit juga ini "Mungkin akan terjadi pada BPK. jadi tidak semuanya bisa lancar seperti mem- balikkan telapak tangan. ada tahapan-tahapannya. Membutuhkan waktu." roy juga menyoroti masalah kesiapan dari . alasannya, pihak jika BPK sebagai peme- riksa sudah siap sementara obyek yang diperiksa tidak siap, lantas bagaimana? Demikian juga sebaliknya, justru yang memiliki sistem TI sudah canggih. Menurut dia, sekarang ini sudah ada kantor-kantor yang me- . nerapkan auditee auditee paperless "Ini semua harus diantisipasi. Mungkin sekarang belum banyak, te- tapi siapa tahu suatu saat nanti beru- bah. Saya membayangkan hal itu dan tentunya BPK harus mengantisipa- sinya. BPK harus menyiapkan tim TI yang kuat," ujarnya. (dr) 39 FeBrUarI 2011 23/02/2011 19:36:59