KEDAULATAN NEGARA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER Sigit Riyanto Fakultas Hukum UGM. Email: riyanto@gadjahmada.edu. Abstract This research aimed at comprehensively analize the concept of State sovereignty and its application in the contemporary international law. In this research the concept of State sovereignty and relevant rules of international law have been analysed accordingly. Legal materials that thoroughly considered and studied in the context of this research were relevant international rules and facts embodied in international cus- toms, general principles of law, international treaties, conventions, declarations and decisions of interna- tional organisation, recommendations, guiding principles, plan of actions, executive committee decisions, reports, academic publications, proceedings and working papers. Legal materials obtained were classified systematically and interptreted and evaluated thouroughly. The formulation concerning the the relevant facts and international legal frameworks pertainingto the concept of sovereignty based upon interpretation and evaluation of the existing legal materials. Eventually, the concept of sovereignty in the contemporary international society could be revealed accordingly. The State sovereignty is relational and open concept; not an insular or narrow and closed concept. A visionary discourse is needed to reinvent the valid interpre- tation of sovereignty in the framework of interdependence among States in the present international sys- tem. Sovereignty shall be interpreted as responsibility of the national authority. In this context State as an agent and manifestation of people sovereignty has the primary responsibility to protect, respect and fulfill the citizen rights accordingly and accountable to the international society. Key Words: Sovereignty, International Law, Responsibility. Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk melakukan kajian mendalam dan akurat tentang konsep kedaulatan negara dan penerapannya dalam kerangka hukum internasional kontemporer. Bahan kajian utama penelitian ini adalah keputusan dan fakta-fakta hukum internasional yang relevan, yang tertuang dalam hukum internasional kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum, perjanjian internasional, konvensi, deklarasi dan keputusan-keputusan organisasi internasional, rekomendasi organisasi internasional, prinsip-prinsip panduan, buku panduan, rencana aksi, keputusan komite eksekutif, laporan, publikasi ilmiah, proceedings seminar, dan kertas kerja. Setelah dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan penelitian, berikutnya dilakukan interpretasi dan evaluasi. Berdasarkan interpretasi dan evaluasi tersebut, dilanjutkan dengan preskripsi untuk merumuskan kejelasan tentang konteks situasi faktual dan kerangka hukum internasional yang relevan. Pada akhirnya dapat diketahui konsep kedaulatan negara dalam masyarakat internasional terkini. Kedaulatan bersifat relasional dan terbuka; bukan suatu konsep yang "insular" atau sempit dan tertutup. Suatu wacana visioner diperlukan untuk merekonstruksi kedaulatan negara dalam kerangka interdependensi antar negara dalam sistem internasional terkini. Kedaulatan negara harus dimaknai sebagai tanggung jawab otoritas nasional. Dalam konteks ini negara sebagai agen dan manifestasi dari kedaulatan rakyat, bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak warganya serta harus mempertanggungjawabkan mandatnya kepada masyarakat internasional. Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Hukum Internasional, Tanggungjawab. A. Pendahuluan Kedaulatan negara merupakan konsep yang sangat menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum dan politik internasional. Dari waktu ke waktu dapat dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan provokatif tentang konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional. Tampaknya, diperlukan re- interpretasi tentang makna kedaulatan negara dalam konteks sistem hukum internasional terkini; utam anya jik a dikaitk an denga n fenom ena kegagalan otoritas nasional dalam memberikan Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ... 5
perlindungan warganya serta makin maraknya globalisasi dan kerjasama internasional yang makin intensif di berbagai wilayah dunia. Pada saat bersam aan, k ini juga m a kin deras aliran pemahaman yang memposisikan negara sebagai instrumen yang melayani kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya. Pemahaman tradisional tentang konsep kedaulatan negara, dewasa ini juga dianggap sebagai kendala penanganan krisis kemanusiaan secara efektif dan perlindungan kepentingan dan hak-hak mendasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan akurat tentang konsep kedaulatan negara dan penerapannya dalam kerangka hukum internasional kontemporer. B. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan kajian terhadap permasalahan berdasarkan kerangka hukum internasional. Bahan-bahan kajian dalam penelitian ini meliputi : 1. ketentuan-ketentuan hukum internasional yang tertuang dalam hukum internasional kebiasaan (customary international law), prinsip-prinsip umum hukum (the general principles of law) perjanjian internasional, konvensi, deklarasi dan keputusan-keputusan organisasi internasional; rekomendasi organisasi internasional, prinsip- prinsip panduan (Guiding Principles), catatan notu len (risalah) pro ses pem bentu ka n perjanjian internasional, buku panduan ( hand- books) yang diterbitkan oleh organisasi internasional, rencana aksi internasional ( in- ternational plan of actions), laporan (reports) organisasi internasional, dan lembaran fakta (fact s shee t) ya ng dipu blik asika n oleh organisasi internasional; 2. tersebut adalah: Pertama, tentang kedaulatan negara sebagai konsep dasar dalam hukum internasional. Kedua, perolehan kedaulatan negara menurut hukum internasional. Ketiga, kedaulatan negara dalam hubungan antar negara. Keempat, mebahas kedaulatan negara dalam kaitannya dengan globalisasi dan interdependensi internasional. 1. Kedaulatan Negara sebagai Konsep Dasar Hukum Internasional Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pemben- tukan negara (Jenik Radon, 2004: 1995). Pemahaman tentang konsep kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencer- mati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis. Dalam wacana akademik, tampaknya tidak dapat ditetapkan suatu definisi tunggal tentang kedaulatan. Terminologi kedaulatan memiliki beragam makna dan penafsiran. Istilah kedaulatan seringkali diberi makna berbeda- beda oleh akademisi, jurnalis, politisi, pejabat internasional, juris dan kalangan lain dengan latar belakang profesi, budaya, dan disiplin intelektual yang juga berbeda-beda (Winston P. Nagan, & Craig Hammer. 2004: 143 - 145). Istilah ini dapat memiliki makna berbeda bagi orang yang berbeda, yang masing-masing memiliki latar belakang beragam pula. Istilah kedaulatan mungkin memiliki makna berbeda dalam ilmu hukum, ilmu politik, sejarah, filsafat, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengannya. 3. pendapat para ahli yang kompeten yang dipublikasikan dalam buku,jurnal ilmiah, pro- ceedings seminar internasional, dan kertas kerja (working papers). Setelah dilakukan klasifikasi dan sistematisasi terhadap bahan penelitian, berikutnya dilakukan analisis m elalui interpretasi dan evaluasi. Berdasarkan interpretasi dan evaluasi tersebut, dilanjutkan dengan preskripsi untuk merumuskan kejelasan tentang konteks situasi faktual dan kerangka hukum internasional yang relevan. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Sesuai dengan masalah pokok dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, uraian dalam naskah pembahasan ini difokuskan pada empat tema pokok yang relevan. Keempat tema Ada berbagai pendekatan, beragam kategorisasi dan berbagai variasi tentang penggunaan konsep kedaulatan. Kedaulatan dapat merujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdependensi, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan negara yang absolut. Kedaulatan sebagai konsep yang menunjuk pada kekuasaan utama dan tertinggi untuk memutuskan dapat dianalisis dan dikualifikasikan berdasarkan perspektif/sudut pandang unsur-unsur yang berhadapan (dia- metral), kedaulatan hukum atau kedaulatan politik; kedaulatan internal atau eksternal; kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi; kedaulatan pemerintah atau rakyat (Dan Sarooshi, 2004: 25 ; Jens Bartelson , 2006: 463 ). yaitu 6 Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ...
Jam es J Sheehan m engem ukakan pandangan yang sangat kritis, bahwa salah satu permasalahan terkait konsep kedaulatan (so vere ignty) adalah tentang def inisi. Kedaulatan adalah suatu konsep politik, namun demikian, tidak seperti halnya konsep tentang demokrasi atau monarki; kedaulatan bukanlah tentang tem pat k ekuasaan itu berada. Kedaulata n tida k sam a haln ya den gan parlemen atau birokrasi; karena kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak dapat disamakan dengan tertib hukum (order) maupun keadilan (justice) ; karena kedaulatan tidak menggambarkan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan. Kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal (the one or the many) (James J Sheehan , 2006: 419). Konsep tentang kedaulatan adalah suatu hal yang berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Kedaulatan dapat dipahami dengan mencermati bahwa ; pertama, kekuasaan politik adalah berbeda dengan kerangka organisa si a tau o tor itas lain di dalam masyarakat seperti religius, kekeluargaan dan ekonomi; kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik semacam ini bersifat otonom dan sangat luas (autonomous and pre- eminent) sehingga lebih tinggi (superior) dari institusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan independen atau bebas dari pihak luar. W acana tentang konsep kedaulatan negara seringkali juga ditandai dengan cara menetapkan otoritas politik yang utama; antara lembaga domestik dan otonomi internasional. Dalam praktik internasional, hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan tindakan kolektif negara- negara dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan otoritas lembaga domestik dan otoritas internasional. Dalam kaitannya dengan kedaulatan, dapat dikem ukakan catatan bahwa hukum merupakan aspek yang sangat penting. Hukum merupakan fondasi atau landasan bagi terciptanya ketertiban politik, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum merupakan "the sole guarantor of the continuity of 'civilization "(Anthony Pagden, 2002 dalam James J Sheehan, 2006: 42-43). Tata hukum dapat menjadi instrumen untuk menjamin keberlanjutan keberadaban. Kristalisasi teoritik tentang hubungan antara hukum dengan kedaulatan dapat ditemukan dalam doktrin tentang kedaulatan sebagaimana dikemukakan oleh Jean Bodin pada abad Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 keenambelas. Dalam hal ini Jean Bodin mengemukakan doktrin atau ajaran bahwa kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum. Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hirarki hukum (legal hierarchy). Adanya berbagai variasi tentang makna dan penggunaan konsep kedaulatan negara, tidak mengurangi arti penting konsep ini dalam sistem hukum internasional dan teori hubungan internasional. Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum inter- nasional (one of the fundamental concepts in international law). Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan (independence) dan vice versa. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain (Jens Bartelson, 2006 : 463). Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (state sovereignty) dan kesederajatan (equality) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Huk um internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih (Miguel González Marcos, 2003: 1; Martin Dixon & Robert Mc. Corquodale, 2000,: 248 ). Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi persona- litas negara dalam sistem hukum internasional (Ian Brownlie, 1990: 287 ). Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti m isalnya; hak kesederajatan (equality), yurisdiksi wilayah ( territorial jurisdiction), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengijinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan k eluar dari wilayah nya, hak unt uk melakukan nasionalisasi (R.C. Hingorani, 1982: 117-118 ). Dalam kepustakaan hukum internasional, konsep kedaulatan negara juga menjadi dasar salah satu doktrin yang dikenal dengan istilah Act of State Doctrine. Doktrin ini di Inggris dikenal dengan istilah: "the Sovereign Act Doctrine" . Doktrin hukum yang muncul pada abad ke sembilan belas (XIX) ini menegaskan: Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ... 7
" Every sovereign State is bound to respect the independence of every sovereign State, and the courts of one country will not sit in judg- ment on the acts of the government of another done within its own territory". Menurut Act of State Doctrine , setiap Negara berdaulat wajib mengormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya (Robert l Bledsoe & Boleslaw A Boczek, 1987: 3 ). Kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting dalam tertib hukum domestik maupun internasional, dan merupakan titik persinggungan antara kedua sistem tertib hukum tersebut. Kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam sistem hukum internasional. Konsekuensinya, konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan (con- sent) negara. Namun demikian, dalam wacana dan praksis mutakhir konsep kedaulatan negara telah mengalami perubahan; sehingga kedaulatan negara dalam pengertian yang absolut tidak dapat dipertahankan lagi (Michael J Struett, 2005: 70- 180 ). Sejak berdirinya organisasi internasional PBB, perlu dikemukakan beberapa hal penting berkaitan dengan cara-cara tradisional dalam hal perolehan kedaulatan teritorial oleh negara sebagai berikut Pertama, hukum internasional modern terutama sejak berdirinya PBB, telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB. Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu melalui penaklukan dengan cara kekerasan merupakan cara yang tidak dapat dibenarkan dan ilegal. Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu yang terjadi sebelum berdirinya PBB ditetapkan berdasarkan hukum antar waktu (intert-tempo- ral law). Ked ua, perolehan dan penerapan kedaulatan oleh suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu diatur oleh dan didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (right of self-determination). Ket ig a, dalam k erangka huk um internasional kontemporer, penggunaan cara- cara kekerasan dalam hubungan internasional tidak dapat dibenarkan ; kecuali, dalam hal- hal tertentu yang didasari oleh alasan-alasan kuat dan sah menurut hukum internasional. 2. Perolehan Kedaulatan Menurut Hukum Internasional Secara tradisional dikenal lima cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk memperoleh kedaulatan atas suatu wilayah. Kelima cara tersebut adalah dengan pendudukan (occupa- tion); preskripsi (prescription); cessi (cession); akresi (acretion) dan penaklukan (conquest) . Pendudukan atau okupasi merupakan konsep yang berasal dari dan didasari oleh hegemoni (Western Sahara Opinion: ICJ Rep. 1975, 12 ) Namun demikian, setelah berakhirnya Perang Dunia II dan pembentukan Organisasi Internasional PBB, telah m uncul suatu paradigma dan kerangka internasional yang baru yang menggugat serta menggantikan pandangan-pandangan tradisional dalam memaknai cara-cara perolehan kedaulatan oleh suatu negara terhadap suatu wilayah (Jenik Radon, 2004: 195 ). Negara-negara baru yang lahir dari proses memerdekakan diri dari penjajahnya telah muncul menjadi pemangku kepentingan (stake holders) dalam hubungan internasional maupun organisasi internasional PBB. Proses pem berdayaan m e lalu i pemerdekaan diri dari negara penjajah ini telah memperoleh penguatan dan penegasan dari PBB. 3. Kedaulatan Negara dalam Hubungan antar Negara Dalam kerangka hubungan internasional, khususnya dalam hal keanggotaan di dalam organisasi internasional maka kedaulatan negara menjadi dasar dan tercermin dalam k eputusan negara untuk m em berik an persetujuan (consent) untuk mengikatkan diri pada organisasi internasional. Dalam konteks seperti ini, consent atau persetujuan negara adalah keputusan suatu Negara sebagai subyek yang mandiri dan bebas untuk menjadi ( Ka l anggota organisasi Raustiala, 2003: 841). Organisasi inter- nasional mempunyai kewenangan karena adanya persetujuan secara tegas dan terbuka dari negara-negara pihak yang membentuknya atau para anggotanya. Persetujuan yang diberikan oleh negara dalam hal semacam ini tidak bersifat permanen, karena sewaktu-waktu negara dapat saja menarik kembali persetujuan yang telah diberikan. internasional Sejak akhir abad ke-19, secara berangsur institusi-institusi internasional yang muncul didirikan oleh Nation-States u nt u k memperlancar hubungan antar Nation-States 8 Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ...
dalam berbagai bidang. Pada akhir Perang Dunia I ( 1914-1918), masyarakat internasional internasional membentuk suatu organisasi yakni the League of Nations atau Liga Bangsa- Bangsa dengan tujuan utama untuk menjaga kelangsungan perdamaian internasional. Dalam perkembangan berikutnya, bagi masyarakat internasional Liga Bangsa Bangsa merupakan preseden untuk mendirikan PBB setelah berakhirnya Perang Dunia II (Hassan S Kartadjumena, 2008: 2 ). Setelah Perang Dunia II berakhir, terjadi perkembangan positif bagi pertumbuhan organisasi internasional, dalam arti makin banyak organisasi internasional yang dibentuk inter nasional dengan oleh m a syara kat portofolio yang juga m a k in b er a g am . Organisasi-organisasi internasional ini ada yang keanggotaanya bersifat universal dan ada juga yang keanggotaanya bersifat terbatas sesuai dengan tujuan masing-masing. Secara generik organisasi-organisasi internasional ini dikenal dengan istilah inter-governmental organisations atau inter-governmental agen- cies. 4. Kedaulatan Negara dan Globalisasi : Interdependensi Internasional Disk ursus tentang sif at dan m ak na kedaulatan negara serta penerapannya dalam m as yara k at in ternasional kon tem poer, terutama pada akhir abad keduapuluh dan awal abad keduapuluh satu; tampaknya telah terjadi perubahan yang perlu dicermati. Perubahan- perubahan sosial, kerangka institusional dan kemajuan teknologi serta intensitas aktivitas ekonom i antar negara pada akhir abad keduapuluh dan awal abad keduapuluh satu telah mendorong terjadinya pembaharuan makna kedaulatan negara di hadapan sistem internasional. Dari sudut historis, praktik negara-negara dalam memaknai konsep k edaulatan dalam kon tek s hubungan internasional telah lama diperdebatkan dan perdebatan tentang hal ini masih berlangsung hingga sekarang (Kal Raustiala, 2003 : 842 ). Pada saat bersamaan, dewasa ini dapat dikemukakan bahwa investasi dan perda- gangan internasional menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan dan mengintensifkan hubungan internasional; terutam a sejak terbentuknya organisasi perdagangan dunia World Trade Organization (WTO) beserta ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dihasilk an oleh organisa si tersebut. Senyampang fenomena semacam itu, dewasa Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 ini juga terjadi proses interdependensi legal antara sistem hukum domestik dengan sistem hukum multilateral yang dibangun dan diterima oleh masyarakat negara-negara pada aras re- gional maupun internasional. Dalam sejarah antar bangsa, dan praktik kenegaraan, keterkaitan antara kedaulatan (sovereignty) dan hak menentukan nasib sen- diri suatu bangsa (national self-determination) seringkali menjadi sumber ketegangan dan bahkan konflik dengan kekerasan di berbagai wilayah negara (Paul R.Williams and Francesa Jannotti Pecci, 2004 : 40). Pada satu sisi, k edaulata n bagi pem egang k ek uasaan merupakan hal yang dianggap sudah pasti dan given dan m erupakan landasan untuk memperoleh otoritas dan mengimplemen- tasikan otoritas tersebut. Sementara pada sisi yang lain, hak menentukan nasib sendiri bersif at revolusioner, digerak k an oleh komitmen dan kohesi kelompok penduduk yang berada di wilayah tertentu dan merasa memiliki kesamaan identitas. Secara teoritik terdapat dua landasan yang berbeda yang perlu dikemukakan yang masing-masing mendasari kedaulatan negara (sovereignty) dan hak menentukan nasib sendiri (self determination). Landasan teoritik tersebut dikenal dengan istilah atau pendekatan "sovereignty first" dan "self-determination first". Pendekatan yang mengutamakan kedaulatan ("sovereignty first"), terutama dilandasi oleh prinsip kedaulatan negara (sovereignty), integritas teritorial (territorial integrity) dan kemerdekaan politik (political independence). Pendekatan sovereignty first, pada umumnya didasari oleh keinginan negara untuk menjaga dan mempertahankan integritas teritorialnya, atau oleh pihak ketiga yang khawatir bahwa jika muncul terlalu banyak negara dalam masyarakat internasional dapat menimbulkan instabilitas internasional. Pendekatan yang mengutamakan hak menentukan nasib sendiri (self determination first) didasari oleh prinsip hukum yang berkaitan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dan perlindungan hak-hak asasi manusia (protection of human rights). Dalam sejarah internasional, pendekatan "self-determination first" yang muncul terutama dalam konteks dekolonisasi didasari oleh argumen bahwa sekelompok or- ang yang memiliki kesamaan identifikasi, berhak secara kolektif untuk menentukan nasibnya sendiri dengan cara demokratik dan bebas dari tindak an penyik saan dan penganiayaan secara sistematis. Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ... 9
Seiring perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat internasional, didapati dinamika yang sangat menarik tentang makna kedaulatan negara sebagai penyangga sistem hukum internasional. Salah satu pandangan teoritik yang relevan dengan makna kedaulatan negara dalam sistem internasional adalah "re- lational sovereignty". Teori "relational sover- eignty" beranggapan bahwa kedaulatan dalam masyarakat internasional kontemporer telah berkembang menjadi suatu konsep yang bersifat "relational" dan terbuka; bukan suatu konsep yang "insular" atau sempit dan tertutup. Dalam pandangan teoritik ini, k on sep kedaulatan sebagai hal yang bersifat terbuka, lebih mengutamakan pada kemampuan untuk menjalin hubungan keluar, daripada hak untuk bertahan dari pengaruh pihak eksternal (James J Sheehan, 2006: 42-43). Kedaulatan bukan merupakan dalih bagi otoritas negara untuk menutup diri dari proses interaksi dengan pihak eksternal. Kapasitas untuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan pihak ek sternal justru m em perkuat m ak na kedaulatan negara yang bersangkutan. Fenomena menarik yang terjadi di dalam masyarakat internasional terutama sejak berdirinya organisasi internasional PBB adalah bahwa penghormatan dan pemenuhan serta penegakan hak asasi manusia tidak lepas dari perhatian dan kepedulian m a syarak at internasional. Ada kecenderungan pada tingkat global yang menunjukkan bahwa, perma- salahan yang berkaitan dengan penegakan hak-hak asasi manusia di suatu negara tidak dapat dilepa sk an dari dom ain huk um internasional. Hal ini bisa dirujuk pada Pasal 55 dan 56 Piagam PBB, yang mewajibkan setiap anggotanya untuk m eningk atk an penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia. Bahkan penghormatan dan penegak- an hak asasi manusia merupakan tujuan yang dirumuskan dalam Piagam PBB (Henry J Steiner and Philip Alston, 2000: 141-142). Dalam konteks demikian, yurisdiksi domestik tidak dapa t dijadik an dalih u ntuk tidak menegakkan dan mengungkap terjadinya pelanggaran hak asasi di suatu wilayah negara (DJ Harris, 1991: 604). Oleh karena itu, kedaulatan negara harus diletakkan dalam konteks dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional, seperti ; larangan penyalahgunaan hak (prohibition of abuses of rights), penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, due diligence, "minimum standards of civilisation", dan lain-lain (Alain Pellet, 2000 : 4). Kebe radaan n egara s ebagai u nsur terpenting dalam siste m m a syarak at internasional tetap tidak terbantahkan. Namun demikian, kiranya dapat dikemukakan catatan bahwa telah terjadi perubahan pada sifat kedaulatan yang melekat pada keberadaan negara-negara tersebut. Sebagai contoh nyata yang merepresentasikan gejala semacam ini adalah apa yang terjadi di negara-negara anggota Uni Eropa (European Union). Di dalam wilayah internal Uni Eropa, orang, barang dan modal dapat bergerak secara bebas dan tidak dapat dilakukan limitasi berdasarkan batas- batas teritorial ne gara-negara anggota organisasi tersebut. Negara-negara anggota Uni Eropa juga telah mengintegrasikan sistem moneter di antara mereka serta mengikatkan diri pada perjanjian-perjanjian internasional re- gional yang berlaku di seluruh wilayah negara anggota. Pada lingkup yang lebih luas gejala yang sama dapat dicermati dalam proses liberalisasi ekonomi di seluruh dunia yang diprakarsai dan difasilitasi oleh Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organizations/ WTO). Liberalisasi ekonomi internasional yang diprakarsai oleh W TO tersebut telah mendo- rong terjadinya proses globalisasi. Globalisasi yang terjadi di seluruh dunia merupakan proses internasionalisasi komunikasi, perdagangan dan organisasi ekonomi (Ross P Buckley, 2002: 2). Proses globalisasi yang menjadi gejala yang harus dihadapi oleh negara-negara dan bangsa-bangsa di seluruh wilayah dunia, terjadi karena dorongan perkem bangan kapitalisme internasional dan didalamnya juga menyertakan transformasi budaya dan struktur sosial bagi masyarakat yang semula merupa- kan masyarakat non kapitalis, dan bahkan masyarakat yang masuk dalam kategori pre- industrial societies. Proses globalisasi pada aspek ekonomi dapat dicermati dari perjanjian perdagangan internasional yang berlaku pada level hubungan antar negara, sistem hukum nasional, maupun kerangka relasi individual. Pada saat yang sama juga ditandai dengan meningkat-pesat- nya volume perdagangan internasional serta meningkatnya interdependensi ekonomi di antara negara-negara. Modal, pangsa pasar dan korporasi telah mendorong terjadinya kompetisi yang merujuk pada prinsip "equal treatment". Dalam hal hubungan perdagangan internasional yang dibangun dan didasari oleh ketentuan-ketentuan hukum yang proses pembentukan dan implementasinya difasilitasi 10 Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ...
oleh W T O , m a s yara k at internas ional mendasarkan diri pada kerangka hubungan para pihak yang bersifat "rule of law oriented". Hubungan ekonom i antar negara harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip "le- gal certainty"; "due process through judicial procedures". Pada kenyataannya, setiap negara ang gota W T O harus m engik uti kecenderungan dan menerima "progressive judicialisation" serta mentaati proses hukum yang mengandalkan pada "law enforcement without 'mean of pressing". Dari perspektif ekonom i internasional pendekatan yang mengedepankan "rule of law oriented approach" tersebut dianggap lebih menjamin security dan predictability bagi para pihak. Sementara itu, dari perspektif yang lain (bottom-up), globalisasi juga digerakkan oleh lapisan akar rumput (grass-roots ) atau masyarakat yang termotivasi oleh kesetaraan (equality) dan kerjasama lintas batas. Dalam ini, negara-negara sebagai anggota hal masyarakat internasional juga tidak dapat menghindar dan harus menerima gejala di m ana norm a-norm a hak asasi m anusia dikembangkan dan disebar-luaskan ke seluruh dunia oleh gerakan-gerakan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, maupun organisasi internasional yang relevan. Gerakan-gerakan semacam ini sekarang juga mempertanyakan pandangan "status quo" yang menempatkan kedaulatan negara sebagai konsep yang absolut. Pemajuan dan perkembangan dan norma-norma hak asasi manusia, dengan demikian, juga merupakan bagian dari proses globalisasi yang m elanda setiap negara sebagai anggota komunitas internasional. Seperangkat norm a dan nilai-nilai yang bersum ber d a n perlindungan hak asasi manusia telah diakui dan dit erim a seba gai gejala univers al, meskipun terdapat perbedaan dan variasi dalam implementasinya antara negara satu dengan lainnya. pada kem anusiaan Gejala-gejala tersebut dapat diprediksi akan m enim bulkan tantangan baru dan menumbuh-kembangkan norma-norma hukum internasional yang harus diperhatikan dan ditaati oleh negara-negara sebagai anggota komunitas internasional. Pada saat yang bersam aan interpretasi tradisional yang menganggap kedaulatan negara sebagai konsep yang absolut juga mulai dipertanyakan (Peter J Spiro, 2000 : 567-590; Joseph Stromberg, 2004: 29-93 ). Hak prerogatif negara-bangsa (nation-state) yang ditumpukan Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 pada konsep kedaulatan akan berhadapan dengan dan dipengaruhi oleh norma-norma yang diartikulasikan, disebarluaskan dan diterapkan secara transnasional ataupun internasional. Pada dua dekade terakhir abad kedua- puluh dan memasuki abad ke duapuluh satu, kiranya dapat disaksikan bahwa pemahaman tentang kedaulatan sebagai konsep yang absolut harus dipertimbangkan kembali. Kegagalan otoritas nasional dalam mengelola dinamika politik dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi m anusia warganya sebagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah Myanmar, Angola, Afghanistan, Somalia dan bekas Yugoslavia, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa negara tidak dapat menutup diri dari bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional dengan dalih atau atas nama kedaulatan. Kedaulatan negara tidak dapat dijadikan perisai (shield) oleh otoritas nasional untuk mencegah bantuan eksternal kepada warga di negara yang bersangkutan yang memerlukan bantuan dan perlindungan internasional (Rebecca Devitt, 2011: 1-4; Peter Lee, 2012: 1-10; Pravit Rojanaphruk, 2012: 1-2 ). Kedaulatan bukan merupakan fakta atau kondisi yang sifatnya statis. Kedaulatan lebih merupakan proses atau serangkaian tindakan dan proses. Jika terdapat suatu negara yang mengalami proses dan telah menjelma menjadi suatu negara yang gagal (a failed state), ketika di dalamnya telah terjadi perpecahan secara fisik, budaya, ekonomi, dan politik, tercerai- berai ke dalam banyak non state actors serta telah kehilangan kapasitas untuk melak- sanakan koordinasi maka negara tersebut telah kehilangan kedaulatannya (Joseph MacKay , 2006 ). Dari perspektif akademis, kiranya perlu dike m bangk an wacana vision er untuk menemukan pemaknaan yang sahih mengenai konsep kedaulatan negara pada saat sistem internasional telah memasuki era interde- pendensi di antara negara-negara dalam sistem internasional terkini. Negara sebagai elemen utama dalam masyarakat internasional tidak tergantikan, namun, otoritas nasional di negara yang bersangkutan mengemban mandat dan tanggungjawab untuk memajukan warganya, meningkatkan kemakmuran dan menjaga kebebasannya, mengelola konflik yang terjadi di antara mereka, serta mengembangkan kerjasama internasional untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dalam bahasa yang Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ... 11
lain adalah merekonstruksi kedaulatan sebagai tanggung jawab (sovereignty as responsibility); menempatkan negara sebagai agen dan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang m engem ban tugas untuk m eningkatkan kondisi kehidupan warganya, dan harus mempertanggungjawabkan mandatnya secara internal terhadap warga negaranya maupun secara eksternal kepada anggota komunitas internasional (Hussein Solomon, 2005: 1 ). Kedaulatan negara harus memiliki makna yang pos itif . Oto ritas nasional berk ewajiban memberikan perlindungan dan bantuan kepada warganya. Dengan dem ikian k on sep kedaulatan negara juga berhubungan erat dengan dan didukung oleh konsep " Respon- sibility to Protect" yang dikembangkan masyarakat internasional (Deng, 2006: 220). Pada saat bersam aan, dewasa ini terdapat geja la di da lam m a syarak at internasional untuk melakukan implementasi kedaulatan negara berdasarkan konsep "Mul- tilateral Pooled Sovereig nty" d a n internasionalisasi prinsip-prinsip universal. Berdasarkan konsep "Multilateral Pooled Sovereignty"; berarti negara-negara berdaulat bertindak bersam a de ngan cara-cara kedaulatan yang dimiliki masing-masing negara secara bersamaan disatukan melalui badan, institusi, organisasi dan jaringan (networks) baik secara formal maupun informal. Institusi, badan, atau regulator pengambil tindakan yang diperlukan adalah suatu badan yang dibentuk secara multilateral tetapi memiliki satu otoritas yang mandiri. Konsep semacam ini dewasa ini dimanifestasikan dalam berbagai badan internasional yang telah diakui dan diterima otoritasnya oleh masyarakat internasional seperti Badan-Badan PBB semacam World Health Organisastion ( WHO), dan badan- badan internasional lainnya seperti World Trade Organisation, International Bank for Re- construction and Development (the World Bank) dan International Monetary Fund ( IMF). Sementara itu, internasionalisasi prinsip-prinsip universal dapat dipahami dengan melihat pengakuan dan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip universal yang berupa nilai-nilai hak asasi manusia diterima dan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga internasional, transnasional dan supra nasional. Implementasi nilai-nilai universal hak asasi manusia secara internasional tidak bergantung pada adanya persetujuan (consent) nyata dari suatu negara manapun tetapi mengacu pada kebenaran nilai-nilai universal hak asasi manusia . D. Simpulan Kedaulatan bersifat "relational" dan terbuka; bukan suatu konsep yang "insular" atau sempit dan tertutup. Kedaulatan bukan merupakan fakta atau kondisi yang sifatnya statis. Kedaulatan lebih merupakan proses atau serangkaian tindakan dan proses. Negara yang berdaulat harus memiliki kapasitas untuk melakukan koordinasi dan menjaga supaya tidak terjadi perpecahan secara fisik, budaya, ekonomi, politik, dan atau tercerai-berai ke dalam banyak non state actors sehingga mengalami proses dan menjelma menjadi suatu negara yang gagal (a failed state). Dewasa ini pemahaman kedaulatan sebagai konsep yang absolut harus dipertimbangkan kembali. Kegagalan ortoritas nasional dalam mengelola dinamika politik dan memberikan perlindungan terhadap warganya di berbagai wilayah dunia merupakan bukti bahwa negara tidak dapat menutup diri dari bantuan internasional dengan dalih atau atas nam a kedaulatan. Kedaulatan negara tidak dapat dijadikan perisai (shield) oleh otoritas nasional untuk mencegah bantuan internasional kepada warga di negara yang memerlukan bantuan dan perlindungan internasional. Dari perspektif akademis, perlu dikembangkan wacana visioner untuk menemukan pemaknaan yang sahih mengenai konsep kedaulatan negara pada saat sistem internasional telah memasuki era interdependensi di antara negara-negara dalam sistem in ternasional terkin i. Kedaulatan ditempatkan ditangan rakyat, vis a vis pemerintah dan berkaitan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Negara sebagai elemen utama dalam masyarakat internasional tidak tergantikan, namun, otoritas na sio nal m en gem ban m a nda t d an tanggungjawab untuk memajukan warganya, m eningka tk an k em ak m uran dan m enjaga k ebebasannya, m engelola k onf lik, ser ta mengembangkan kerjasama internasional. Dalam bahasa yang lain adalah merekonstruksi kedaulatan sebagai tanggung jawab (sovereignty as responsi- bility); menempatkan negara sebagai agen dan m anifesta si dari kedaulatan rak yat, yang m engem ban tugas untuk m ensejahterak an warganya, dan harus mempertanggungjawabkan m andatnya secara internal m aupun secara eksternal kepada komunitas internasional. 12 Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ...
Daftar Pustaka Anderson, Kenneth. 2005 . "Squaring the Circle? Reconciling Sovereignty and Global Governance Through Global Government Networks". (Book Review : A New World Order, by Anne Marie Slaughter). 118 Harvard Law Review, 2005 . Cambridge : Harvard Law School. Bartelson , Jens. 2006. "The Concept of Sovereignty Revisited". (17 ) European Journal of International Law, Vol. 17. No.2. Oxford: Oxford University Press. Bledsoe, Robert L & Boczek, Boleslaw A .1987. The International Law Dictionary.Oxford : Clio Press. Brownlie, Ian. 1990. Principles of Public International Law. Fourth Edition. Oxford : Clarendon Press. Buckley, Ross P. 2002. "Globalization, Capital Markets and Human Rights". New England Journal of International Comparative Law, (2002) Vol. 8. No. 2 . Boston: New England University Law School.Dixon, Martin & Mc. Corquodale. Robert. 2000. Cases & Materials on International Law; Third Edition. London: Blackstone Press Limited. Deng, Francis M. 2006. "Divided Nations; the Paradox of National Protection". The ANNAL of American Academy of Political and Social Science, 603, January 2006. Philadelphia : the University of Pennsylvania . Devitt, Rebecca . 2011, September 6. "Burma, Bangladesh and the Rohingya: a Failure to Protect?". e- International Relations . ure-to-protect/ [6 Januari 2013]. Harris, D J. 1991. Cases and Materials on International Law. London: Sweet & Maxwell. Hingorani, R.C. 1982. Modern International Law. Second Edition. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Kahn, Paul W. 2004. "Balance of Power: Redefining Sovereignty in Contemporary International Law". Commemorative Issue, Articles . THE QUESTION OF SOVEREIGNTY. (40) Stanford Journal of International Law ; Summer 2004. Stanford : University of Stanford. Kartadjumena, Hassan S. 2008. "Pergeseran dalam " International Economic Governance" : Implikasi Kebijakan Publik dan Persiapan Profesi Hukum". Paper. disampaikan dalam ceramah di Fakultas Hukum UGM 1 Maret 2008. Yogyakarta: Fakultasb Hukum UGM. Lee, Peter. Tt. International Policy Digest. [7 Januari 2013]. "Burma Washes Its Hands of the Rohingyas". MacKay, Joseph. 2006. State Failure,: "Actor Network Theory, and the Theorisation of Sovereignty". BSIS Journal of International Studies, Vol. 3 2006. Brussels : University of Kent's Brussels School of International Studies. Marcos, Miguel González. 2003. The Search for Common Democratic Standards Through International Law. Washington: Heinrich Böll Foundation North America . Nagan, Winston P, & Hammer, Craig. 2004. "The Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations". 43 Columbia Journal of Trans-national Law, 2004. Columbia: Uni- versity of Columbia. Pellet, Alain . 2000. "State Sovereignty and the Protection of Fundamental Human Rights: an international law perspective". , Pugwash Occasional Papers, I: i: February 2000. publication/op/opv 1n1. htm. [10 Juli 2006, Jam 11.45 WIB]. Radon, Jenik. 2004. "Sovereignty : A Political Emotion, Not A Concept". (40.) Stanford Journal of Interna- tional Law. Commemorative Issue: Balance of Power: Redefining Sovereignty in Contempo- rary International Law Commemorative Introduction, Summer 2004. Stanford: University of Stanford. Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ... 13
Raustiala, Kal. 2003. "Rethinking the Sovereignty Debate in International Economic Law". (6 ) Journal of International Economic Law, December, 2003. Pennsylvania: University of Pennsylvania Law School. Rojanaphruk, Pravit . 2012, June 12. "Call for UN to intervene in Rohingya 'genocide'" . The Nation Asia News Network. home/news. php? id=31717 [6 Januari 2013 Jam 9.45 WIB.]. Sarooshi, Dan. 2004. " The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty : Implications For the Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government" . (25) Michigan Journal of International Law , Summer 2004 : Symposium: Diversity or Cacophony?: New Sources of Norms in International Law. Michigan : University of Michigan . Sheehan , James J. 2006. "The Problem of Sovereignty ". The American History Review Vol. III No 1 February 2006. Oxford: Oxford University Press. 14 Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012 Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum ...