PIDANA MATI DAN HAK ASASI MANUSIA Nikson Gans Lalu*) Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Abstract Death penalty is regulated in positive law of Indonesia, both governed in Civil Code and outside Code of Criminal Law, such in the Terrorism Law, Narcotics Law, and Corruption Crime Act Eradication Law. This indicates that death penalty is viewed as relevant in line with the crime dynamics growing in the community. Debates regarding death penalty among the pros and cons still take place in Indonesia so it raises a question among the people, how the existence of death penalty is seen of the viewpoints of Pancasila and Human Rights? Indeed, Pancasila contains balance value between one principle to another. If the Pancasila is seen partialy, then the answer arises on the question is the death penalty is contradictory to the Pancasila and Human Rights, however some answer also indicate it is not contracdictory to the Pancasila and Human Rights. National Draft Code of Criminal Law consistently retains the death penalty. However, in it"s formulation policy remains considering the individual protection, namely enactment on provisions regarding "the suspension of death penalty execution" or "conditional death penalty, "if in the probation period (10 years) the convicted criminal does not show a good conduct, then the death penalty may be changed to life time imprisonment or 20 years imprisonment. The basic idea of maintaining the death penalty is to avoid people"s demand/reaction which is revenge in nature or "extralegal execution" in nature. Kata Kunci: Pidana mati Pendahuluan Kejahatan sebagai masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, didalam se- jarahnya telah mengundang berbagai reaksi dari masyarakat maupun Negara. Tidak ada yang telah dapat menyangkal bahwa kejahatan banyak menimbulkan kerugian baik : Nyawa, Harta benda, maupun kesusilaan serta nama baik, bahkan negara sekalipun dapat bangkrut akibat dari kejahatan berupa korupsi. Oleh se- bab itu, kejahatan harus dicegah dan ditanggu- langi agar tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar. Usaha yang dapat dilakukan adalah melalui penegakan hukum pidana, dengan menerapkan sanksi berupa penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku, bahkan hukuman mati sekali- pun. Sejalan dengan itu, Indonesia sebagai Negara Hukum di dalam Hukum Positif, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih memberlakukan sanksi pidana berupa Pidana mati, bahkan di bulan Januari tahun 2015 In- donesia telah mengeksekusi terpidana mati narkotika, adapun alasan dieksekusinya terpi- dana mati narkotika itu, karena Indonesia me- ngalami situasi darurat Narkotika, dimana aki- bat dari peredaran narkotika, banyak warga masyarakat Indonesia yang menjadi pemakai serta korban bahkan mati. Penjatuhan huku- man mati tentunya menjadi alternatif agar ke- jahatan dapat dicegah dan menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Sebagai suatu bentuk hukuman yang "menghilangkan nyawa", hukuman mati telah menimbulkan reaksi yang tidak sedikit, baik dari kalangan penggiat anti hukuman mati, namun banyak pula yang menyetujui nya. Ber- bagai alasan mengemuka, yang menyatakan hukuman mati itu bertentangan dengan hak- hak asasi Manusia, dimana dikatakan bahwa setiap orang harus diakui hak-haknya untuk hi- dup, sehingga tidak layak menghukum pelaku kejahatan dengan cara "menghilangkan hak hi- dup". Di lain pihak, pihak yang setuju huku- man mati pun memberi alasan yang mengata- kan : bahwa hukuman mati, selain diperboleh- kan di dalam undang-undang, juga dianyata- kan sebagai sesuatu yang layak, mengingat perbuatan yang dilakukan seseorang itu juga ) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 57
Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 1, April 2015 telah menimbulkan kerugian dan kerusakan yang sangat besar bagi nyawa seseorang. Timbulnya pro dan kontra terhadap hu- kuman mati, menjadi bukti bahwa menangu- nggulangi kejahatan bukanlah perkara mudah dan sederhana, sebab kejahatan itu menyang- kut berbagai aspek, baik dari segi hukum dan keamanan serta kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Dengan demikian maka dalam menanggulanginya pun juga perlu berhati-hati, mengingat kejahatan disatu pihak sangat ber- bahaya dan merugikan, dilain pihak penanggu- langannya memerlukan cara-cara yang sangat luar biasa, bahkan bila perlu "mencabut nya- wa" melalui hukuman mati. Permasalahan Sehubungan dengan hukuman mati seba- gai cara untuk menanggulangi kejahatan, maka dirumuskan masalah dalam tulisan ini, yaitu : apakah hukuman mati itu bertentangan dengan Hak asasi manusia atau tidak. no, pengertian perbuatan pidana sesuai dengan pengertian strafbaar feit, yang berarti suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu ke- lakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terkait dengan itu, Pompe dan Jonkers juga memberikan pengertian, bahwa staafbaar feit adalah sebagai "feit" yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai per- buatan yang dapat dihukum atau "feit" yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.2 Konsekwensi logis dari rumusan strafbaar feit menurut pandangan Pompe dan Jonkers ini adalah telah tumbuh pemikiran baru yang membuat pemisahan antara "de strafbaarheit van het feit" dan "de strafbaarheid van de da- der". Dengan perkataan lain, tumbuh pemiki- ran baru tentang pemisahan antara "perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana" dan "orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana" di satu pihak tentang perbuatan pi- dana dan di lain pihak tentang kesalahan. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari penu- lisan ini adalah untuk mengetahui apakah pida- na mati itu bertentangan atau tidak dengan Hak- hak asasi Manusia. Penghukuman Pemakaian istilah perbuatan pidana yang beragam, tidak hanya sebatas mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit atau dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertian perbuatan pidana. Dengan adanya perbedaan istilah itu, apakah berdampak juga pada perbedaan pengertian hukum yang ter- kandung di dalamnya? Hal ini tidak mutlak, bahwa istilah yang berbeda pasti berbeda pula pengertiannya. Misalnya antara straf dan maa- tregel adalah berbeda, sedangkan antara bevei- ligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, yang semuanya itu menyangkut sanksi pidana. Dari beberapa istilah perbuatan pidana di atas, menurut Van Hantum, bahwa antara per- buatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Oleh ka- rena itu, perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.1 Sedangkan dalam pandangan Moeljat- Perbuatan pidana berkaitan dengan kela- kuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh ke- lakuan tersebut maupun perbuatan yang tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupa- kan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana.3 Dengan demikian, perbuatan pidana itu hanya menun- jukkan sifatnya perbuatan yang dilarang de- ngan ancaman pidana. Secara umum, istilah pidana mengan- dung pengertian yang sama dengan istilah hu- kuman. Tetapi menurut Moeljatno, istilah "hu- kuman" yang berasal dari kata "straft" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "wordt gestraft" merupakan istilah-istilah yang konvensional, karena itu ia tidak menyetujui- nya. Ia menggunakan istilah yang inkonven- sional, yaitu "pidana" untuk menggantikan ka- ta "straft" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Oleh se- bab itu, kalau "straft" diartikan "hukuman", maka "straftrecht" seharusnya diartikan "hu- kum hukuman".4 Yang disebutkan terakhir ini, 1 Van Hantum dalam Bambang Poernomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia, 1994, hal. 126. 2 Ibid, hal. 127. 3 Ibid, hal. 130. 4 Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", Bandung: Alumni, 1998, hal. 1.. 58
Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia sepertinya tidak lazim dalam konteks hukum di Indonesia. Sejalan dengan itu, Sudarto juga menya- takan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan seba- gai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (berechten). Sebenarnya "menetapkan hukum" suatu peristiwa tidak ha- nya menyangkut bidang hukum pidana saja, melainkan juga hukum perdata. Atas dasar ini, maka istilah "penghukuman" dapat dipersem- pit pengertiannya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang seringkali sinonim de- ngan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatu- han pidana" oleh hakim. Menurutnya, "peng- hukuman" mempunyai makna yang sama de- ngan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditonally" atau "voorwaardelijk veroordeeld" yang sama arti- nya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipida- na bersyarat".5 Hukuman merupakan istilah umum, se- hingga memiliki arti yang lebih luas dan selalu berubah-ubah. Sedangkan pidana merupakan istilah yang lebih khusus, karena itu perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-si- fatnya yang khas. Ada sejumlah definisi me- ngenai pidana, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana,6 berikut ini: 1. Sudarto, menyatakan, bahwa pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan ke- pada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 2. Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditim- pakan negara pada pembuat delik itu. 3. Alf Ross, menyatakan bahwa "punishment is that social response which: a) occurs where there is violation of a legal rule; b) is impossed and carried out by authorised persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs; c) invol- ves suffering or at least other consequen- ces normaly considered unpleasent; d) ex- presses disapproval of the violator. 4. H.L.A.Hart, mengatakan Punishment must: a. involve pain or other consequences 5 Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid. hal. 1 6 Ibid. hal. 2-4. 59 Nikson Gans Lalu normally considered unpleasant; b. be for an actual or supposed offender for his offence; c. be for an offence against legal rules; d. be intentionally administered by human beings other than the offender; e. be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed. 5. Di dalam Black's Law Dictionary, dinyata- kan bahwa "punishment is any fine, penal- ty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his comis- sion of a duty enjoined by law". Dengan demikian pidana itu mengan- dung unsur-unsur atau ciri-ciri, antara lain: pi- dana pada hakekatnya merupakan suatu penge- naan penderitaan atau nestapa atau akibat-aki- bat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau ba- dan yang mempunyai kekuasaan, bahkan pida- na itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-un- dang. Unsur-unsur tersebut terlihat pada defi- nisi-definisi di atas, namun Alf Ross lebih me- nekankan secara tegas dan eksplisit bahwa pi- dana itu merupakan pernyataan pencelaan ter- hadap diri si pelaku. Dalam hal ini, Alf Ross menegaskan bahwa maksud penambahan seca- ra eksplisit itu adalah untuk membedakan se- cara jelas antara pidana dengan tindakan perla- kuan (treatment).7 Oleh sebab itu, concept of punishment itu mengandung pengertian, bah- wa pidana ditujukan pada pengenaan penderi- taan terhadap orang yang bersangkutan (pu- nishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed) dan pida- na itu juga merupakan suatu pernyataan pence- laan terhadap perbuatan si pelaku (the punish- ment is an expression of disapproval of the ac- tion for which it is imposed). Tulisan ini lebih difokuskan pada Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penera- pan pidana mati masih diberlakukan oleh se- jumlah negara di dunia. Di Indonesia misal- nya, pengaturan mengenai pidana mati diatur 7 Alf Ross dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid. hal. 2-4
Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 1, April 2015 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada sejumlah pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, yaitu:8 a. Pasal 140 ayat (3) KUHP mengenai makar membunuh kepala negara; b. Pasal 111 ayat (2) KUHP mengenai me- ngajak negara asing guna menyerang Indo- nesia; c. Pasal 124 ayat (3) KUHP mengenai mem- beri pertolongan kepada musuh waktu In- donesia dalam perang; Pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin dapat diubah atau diperbaiki lagi, meskipun di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekhi- lafan maupun ada bukti baru (novum) dalam kasus tersebut.11 Artinya sekali eksekusi, maka terpidana tersebut pasti kehilangan nyawanya dan tidak mungkin dihidupkan kembali. Tetapi yang menjadi permasalahan, bagaimana penja- tuhan pidana mati dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. d. Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan Pro dan Kontra Pidana Mati dengan direncanakan lebih dahulu; e. Pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencu- rian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka atau mati; f. Pasal 444 KUHP mengenai pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali se- hingga ada orang mati; g. Pasal 368 ayat (2) KUHP mengenai peme- rasan dengan pemberatan. Beberapa pasal tersebut mungkin tidak kontekstual lagi dengan kondisi bangsa Indo- nesia saat ini. Namun secara yuridis, pasal-pa- sal tersebut masih tetap berlaku. Di luar KUHP, pidana mati juga diatur dalam undang- undang teroris, undang-undang narkotika mau- pun undang-undang pemberantasan tindak pi- dana korupsi.9 Penetapan pidana mati dalam undang- undang (teroris, narkotika dan korup- si) ini, menunjukkan bahwa pidana mati masih dipandang relevan seiring dengan dinamika kejahatan yang berkembang dalam masyara- kat. Pidana mati memiliki ciri yang khas dan berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya.10 Masalah pidana mati, di dalam sejarah- nya sampai saat ini, masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena adanya penghilang- an nyawa manusia yang dilegalkan di dalam undang-undang. Sebagai suatu negara, tentu- nya pidana mati diperlukan mengingat kejahat- an yang telah menimbulkan banyaknya keru- gian yang tidak saja terjadi kepada individu, tetapi juga menyangkut keamanan, ketertiban, serta ketentraman masysarakat dalam suatu negara. Ada banyak negara yang masih mene- rapkan pidana mati, khususnya kejahatan-keja- hatan yang dinyatakan sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu pidana mati dianggap sebagai salah satu cara untuk mene- kan angka kejahatan, terlebih mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa. Sejalan dengan itu, pidana mati menjadi primadona bagi suatu negara untuk dirumus- kan dalam KUHP serta diberlakukan kepada kejahatan-kejahatan seperti misalnya terhadap kejahatan peredaran nar- kotika dan terorisme. Selain itu, pidana mati pada prinsipnya tidak dianggap bertentangan manakala eksistensi keamanan suatu negara terganggu. Dengan demikian, pidana mati sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan setiap individu warga negara maupun kedaulatan suatu negara. tertentu saja, 8 Lihat R. Soesilo dalam Bambang Waluyo, Op.Cit, hal. 13. 9 Tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan ter- tentu, pidana mati dapat dijatuhkan, lihat Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberanta- san Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud "keada- an tertentu" sebagaimana dalam penjelasan undang- undang ini adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berkaitan dengan itu juga, ada negara yang tidak setuju pidana mati "sepertinya" tidak menghendaki, bahkan kalau boleh negara lain pun mengikuti agar pidana mati sebagai suatu bentuk hukuman dihapuskan dari KUHP. Bila hal ini dipaksakan tentunya akan mengganggu kedaulatan negara nasional masing-masing. 11 J.E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasi- la, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 67. 10 Lihat Pasal 10 KUHP. 60
Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia Dalam konteks global terdapat panda- ngan yang setuju dan tidak setuju (pro dan kontra) mengenai pidana mati. Sumber Wiki- pedia di internet yang terakhir dimodifikasi pada 12 Juli 2007, mengungkapkan data pida- na mati di seluruh dunia, antara lain: 1) Abolis- hed for all offenses (88); 2) Abolished for all offenses except under special circumstances (11); 3) Retains, though not used for at least 10 years (30); dan 4) Retains death penalty (68).12 Data ini memperlihatkan, bahwa masih ada keseimbangan antara kelompok yang tidak setuju pidana mati (abolisionis) dan kelompok setuju pidana mati (retensionis). Terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) negara yang tergo- long kelompok abolisionis (gabungan poin 1 dan 2). Sedangkan yang tergolong kelompok retensionis ada 98 negara (gabungan poin 3 dan 4). Namun, kelompok abolisionis pada poin 2 masih terkesan menggunakan pidana mati sebagai pidana eksepsional untuk keada- an- keadaan tertentu.13 Dilihat dari pengakuan mengenai eksis- tensi pidana mati, maka ada 109 negara yang masih mengakui adanya pidana mati. Sebalik- nya, dalam kelompok retensionis, ada juga yang tidak menggunakannya atau melakukan penundaan penjatuhan pidana mati dalam wak- tu yang cukup lama. Oleh karena itu, apabila dilihat dari sudut eksekusinya, ada 118 negara (gabungan poin 1 dan 3) yang tidak lagi me- laksanakan pidana mati. Amnesti Internasional juga mengung- kapkan data negara-negara yang pro dan kon- tra mengenai pidana mati, yaitu: a) Abolitio- nist for all crime: 89; b) Abolitionist for ordi- nary crimes only: 10; c) Abolitionist in prac- tice: 30, sehingga total abolitionist in law or practice adalah 129; dan d) Retentionist: 68.14 Yang dimaksud dengan abolisitionist for ordinary crimes only (sub b) adalah negara-ne- gara yang menetapkan pidana mati hanya un- tuk kejahatan-kejahatan eksepsional, seperti kejahatan dalam kasus hukum militer atau ke- jahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kea- 12 sebagai- mana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Kapita Selkta Hukum Pidana, Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 225. 13 Barda Nawawi Arief, Ibid. 14 Data Amnesti Internasional sebagaimana dikutip oleh 61 Nikson Gans Lalu daan tertentu. Dalam hal ini, bisa juga digo- longkan dalam kelompok yang masih menga- nut pidana mati (retensionist). Kelompok "abolitionist in practice" (sub c) adalah nega- ra-negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk kejahatan biasa (retain the death penalty for ordinary crimes) seperti pembunu- han, tetapi dapat dianggap kelompok abolisio- nis juga, karena mereka tidak melaksanakan- nya selama 10 tahun terakhir dan mempunyai kebijakan untuk tak melaksanakan eksekusi.15 Mengacu pada sumber Amnesti Interna- sional tersebut, maka ke-30 negara (sub c) di- masukkan dalam kelompok "retains, though not used for at least 10 years". Dengan demi- kian, dapat dikatakan bahwa kelompok (gabu- ngan sub b, c, dan d) yang masih mengakui eksistensi pidana mati berjumlah 108 negara. Sedangkan negara-negara (gabungan poin 1 dan 3) yang tidak lagi melaksanakan pidana mati ada 118 negara. Perbincangan mengenai penghapusan pi- dana mati pada negara-negara yang setuju dan tidak setuju masih terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini terlihat di semua wilayah Ero- pa (kecuali Belarus) dan kebanyakan negara wilayah Asia Pasifik (termasuk Australia, Se- landia Baru, dan Timor Leste) serta Kanada te- lah menghapus pidana mati. Demikian juga di Amerika Latin, banyak negara wilayah ini te- lah menghapus pidana mati. Namun, beberapa negara lain, seperti Brasil masih memberlaku- kan pidana mati untuk keadaan eksepsional. Adapun negara terakhir yang menghapus pida- na mati untuk semua kejahatan adalah Albania pada awal tahun 2007 dan Rwanda pada Juli 2007. Sebaliknya, di Amerika Serikat, Guate- mala, sebagian besar negara-negara Karibean, Asia, dan Afrika masih mempertahankan pi- dana mati.16 Patut dicatat juga, bahwa ada ne- gara yang semula menghapuskan pidana mati, tetapi kemudian memberlakukannya kembali dan setelah itu mencabutnya kembali.17 Hal ini terjadi, karena terkait juga dengan perkemba- ngan politik di negara tersebut. Barda Nawawi Arief dalam Ibid, hal. 226.
15 Barda Nawawi Arief, Ibid. hal. 226 16 Ibid, hal. 227. 17 Philipina pada tahun 1987 menghapus pidana mati, tetapi pada tahun 1993 mengintrodusir kembali pidana mati dan pada tahun 2006 menghapus kembali pidana mati, lihat Barda Nawawi Arief, Ibid. hal. 227 62
Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 1, April 2015 Penundaan Pidana Mati Setiap negara memiliki kebijakan tersen- diri dalam hal penundaan pidana mati. Penun- daan pidana mati atau moratorium dimaksud- kan sebagai penghentian sementara waktu ek- sekusi pidana mati, sambil menunggu kajian yang lebih mendasar mengenai pembaharuan sistem pidana mati di negara tersebut. Penun- daan pidana mati ini bisa didasarkan pada pu- tusan Mahkamah Agung, "executive order" dari gubernur maupun melalui badan legisla- tif.18 Sejak tahun 1972, sejumlah negara bagi- an di Amerika Serikat telah menunda pelaksa- naan (eksekusi) pidana mati, tetapi kemudian menghidupkannnya kembali. Di Cina, penundaan pidana mati merupa- kan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana (mode of sanction). Jadi, yang ditunda itu bu- kan penjatuhan pidana matinya, melainkan pelaksanaannya sehingga lebih tepat disebut "pidana mati tertunda" (suspended death sen- tence penalty). Mengenai pidana mati tertunda ini, dapat dilihat dalam KUHP Cina sebagai berikut:19 - Dalam hal si pelaku seharusnya dijatuhi pi- dana mati, tetapi eksekusi segera tidak di- perlukan sekali (immediate execution is not essential), maka penundaan eksekusi sela- ma 2 tahun dapat diputuskan pada saat penjatuhan pidana mati itu (Article 48). - Apabila seseorang yang dijatuhi pidana mati tertunda tidak berkeinginan melaku- kan kejahatan (maksudnya menunjukkan penyesalan/pertobatan yang sungguh-sung- guh "truly repents) selama waktu penunda- an, ia diberi pengurangan pidana penjara seumur hidup, apabila ia menunjukkan pe- ngabdian yang berjasa, ia mendapat pengu- rangan pidana tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun pidana penja- ra, apabila terbukti bahwa ia melakukan kejahatan dengan sengaja, maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahka- mah Agung (Article 50). Waktu/lamanya penundaan pidana mati di- hitung sejak putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu/lamanya pidana yang dikura- ngi dari pidana mati tertunda dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhir- nya masa penundaan (Article 51). Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa ada kemungkinan pengurangan pidana bagi terpidana mati yang berhasil menjalani masa penundaan selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini, pidananya direduksi menjadi pidana penja- ra seumur hidup, apabila menunjukkan penye- salan yang sungguh-sungguh atau direduksi menjadi pidana penjara minimal 15 tahun, te- tapi tidak lebih dari 20 tahun apabila terpida- nanya menunjukkan pertobatan yang sungguh- sungguh.20 Apabila kita mencermati Pasal 50 KUHP Cina tersebut, maka "pidana mati ter- tunda" di Cina dapat disebut juga sebagai "pi- dana mati bersyarat". Secara faktual, dukungan publik terhadap pidana mati semakin menurun. Hal ini dikatakan oleh B.A. Robinson dalam "alternati- ves to the death penalty", bahwa pusat infor- masi pidana mati (The Death Penalty Infor- mation Center) melaporkan pada tahun 1993, jajak pendapat yang dilakukan di Amerika Serikat,21 menyimpulkan responden lebih suka pada berbagai jenis alternatif pidana mati.22 Hasil dilakukan Universitas Virginia menunjukkan bahwa ma- syarakat lebih memilih pidana seumur hidup sebagai alternatif pidana mati, tanpa ada pele- pasan bersyarat (parole) selama 25 tahun dan digabungkan dengan program restitusi (pem- berian ganti rugi) yang mewajibkan kepada terpidana untuk bekerja mendapatkan uang yang akan diberikan kepada keluarga korban pembunuhan. jajak pendapat yang Konteks Indonesia Perdebatan mengenai pidana mati antara setuju dan tidak setuju masih terus berlang- sung di Indonesia. Perdebatan ini menimbul- kan pertanyaan di masyarakat, bagaimana ek- sistensi pidana mati dilihat dari sudut pandang Pancasila? 20 Ibid, hlm. 231. 21 Jajak pendapat dilakukan di California, Florida, 18 Ibid, hal. 228. 19 The Lectric Law Library's Stacks, People's Republic of China's Criminal Justice System, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Ibid. hal. 230. Georgia, Kentucky, Minnesota, Nebraska, New York, Oklahoma, Virginia, dan West Virginia, lihat Barda Nawawi Arief, Ibid, hal. 232. 22 B.A. Robinson dalam Barda Nawawi Arief, Ibid. 62
Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia Sebenarnya, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu de-ngan sila lainnya. Namun, apabila Pancasila dilihat secara parsial (hanya terpaku pada salah satu jawaban yang muncul atas sila), maka pertanyaan tersebut, bahwa pidana mati ber- tentangan dengan Pancasila dan ada juga yang menyatakan tidak bertentangan dengan Panca- sila. Jadi, ada kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra terhadap pidana mati menjadikan Pancasila sebagai justifikasi (justi- fication).23 Hal yang sama terlihat juga di dalam Pa- sal 28A jo Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 ten- tang HAM yang menegaskan tentang "hak un- tuk hidup" maupun Pasal 33 ayat (2) UUHAM yang menegaskan tentang "hak untuk bebas dari penghilangan nyawa". Pada prinsipnya, pasal- pasal tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana mati. Konstruksi pe- mikiran diametral ini pun tidak sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB mengenai mak- na "torture" (penyiksaan). Di dalam Pasal 1 ayat (1) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, General Assembly Resolution 39/ 46, 1987 menyatakan: ini "For the purposes of this convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physi- cal or mental, is intentionaly inflicted on a person for such purposes as by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering ari- sing only from, inherent or incidental tolawfull sanctions". Berdasarkan pengertian "torture" di atas, terlihat jelas bahwa sanksi pidana tidak terma- suk pengertian "torture", sehingga tidak dapat disamakannya pidana mati dengan pelangga- ran HAM.24 Mengacu pada pengertian ini, ma- ka pidana mati di Indonesia tetap diberlakukan sepanjang kejahatan yang dilakukan oleh si pe- laku itu membahayakan martabat kemanusiaan dan negara. 23 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 236. 24 Ibid, hal. 237. 63 Nikson Gans Lalu Dalam perspektif itu, maka Rancangan KUHP Nasional tetap mempertahankan jenis- jenis pidana berat, seperti pidana mati dan pi- dana penjara seumur hidup.25 Tetapi, dalam kebijakan formulasinya tetap mempertimbang- kan perlindungan/kepentingan individu, yaitu diadakannya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati ber- syarat, apabila dalam masa percobaan (10 ta- hun), terpidana menunjukkan sikap terpuji, pi- dana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Ide dasar mempertahankan pidana mati adalah menghindari tuntutan/reaksi masyara- kat yang bersifat balas dendam, emosional, se- wenang-wenang, tak terkendali atau bersifat "extralegal execution".26 Disediakannya pida- na mati dalam undang-undang dimaksudkan untumemberikan saluran tuntutan masyarakat. Maka dipandang lebih bijaksana jika pidana mati tetap diatur dalam undang-undang. Pemi- kiran ini didasarkan pandangan teoritik, bahwa salah satu tujuan pidana adalah:27 a. "To create a possibility for the release of emotion that are aroused by the crime" (untuk membebaskan segala kemungkinan emosi yang terangsang oleh kejahatan) b. "To provide a channel for the expression of retaliatory motives" (untuk menyedia- kan saluran ekspresi motif pembalasan). Di sisi lain, didasarkan juga pada pertim- bangan bahwa extra legal execution itu sangat dikutuk oleh masyarakat internasional.28 Da- lam konteks yang berbeda, ternyata penerapan pidana pidana mati di Indonesia saat ini, justru tidak menyurutkan atau mengurangi kejahatan tersebut.29 25 Ibid. hal. 237 26 Ibid, hal. 235. 27 Ibid. hal. 235 28 Kongres VI PBB tahun 1980, menyatakan "menye- salkan dan mengutuk praktik pembunuhan dan pelak- sanaan hukuman mati terhadap lawan-lawan politik atau para tersangka pelanggar hukum yang dilaksana- kan oleh kekuatan-kekuatan bersenjata, penegak hu- kum, atau aparat-aparat pemerintah lainnya atau ke- lompok-kelompok yang bersifat kemiliteran atau oleh kelompok-kelompok politik yang dilakukan secara diam-diam atau dengan dukungan lain dari kekuatan- kekuatan atau aparat-aparat serupa itu, lihat Barda Nawawi Arief, Ibid. 29 Lihat J.E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pan- casila, Op.Cit, hal. 72.
Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 1, April 2015 Dalam kejahatan narkoba misalnya, sudah sekian banyak pelakunya dieksekusi mati, namun frekwensinya semakin tinggi. Se- pertinya mereka (pelaku yang belum diekseku- si) tidak gentar terhadap ancaman hukuman mati. Membasmi kejahatan narkoba dengan pi- dana pidana mati melalui hukum pidana adalah sah-sah saja, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan. Pidana mati, apapun alasannya, baik yang pro maupun kontra tetap menjadi polemik sepanjang waktu. Hal ini sangat ber- gantung kepada penilaian untung dan rugi dari mencabut nyawa manusia legal. Bilamana secara hukuman mati didasarkan kepada nilai kerugian ataupun sifat berbahaya suatu perbuatan, tentunya juga tidak dapat dinilai sebanding; demikian juga bila diperbanding- kan dengan nilai kerugian yang dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu per- buatan jahat. Oleh sebab itu, mempersoalkan pidana mati di suatu masyarakat yang beradab dimana dijunjung tingginya hak-hak asasi manusia juga tidak dapat menjadi suatu perbandingan. Berkaitan dengan itu, pidana mati sebagai ultimum remedium atau usaha terakhir dari masyarakat dalam menghadapi bahaya dan ganasnya suatu perbuatan jahat merupakan pilihan bagi negara karena negara tk mau dipermalukan oleh warga negaranya. Pidana mati sebagai suatu jenis pidana paling tua dalam sejarah peradaban manusia kalaupun dikatakan "dia" dapat menekan angka kejahatan serta menakut-nakuti orang, juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teoretik. Karena tidak ada relevansi antara dengan pengurangan hukuman. Banyak peristiwa membuktikan bahwa semakin beratnya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada perbuatan tertentu tidak mengakibatkan perbuatan itu dan orang yang melakukannya berkurang. Di sinilah letak masalah hukuman pidana mati. angka kejahatan Dengan demikian kebebasan tiap-tiap negara dan masyarakat untuk menggunakan cara-cara tertentu, seperti penerapan pidana mati atas kejahatan-kejahatan yang dianggap berbahaya merupakan sisi yang tidak bisa diperdebatkan, apalagi dipengaruhi untuk tidak menerapkan pidana mati. Sejarah suatu bangsa jugalah yang nantinya membuktikan, apakah kebutuhan akan perlu tidaknya pidana mati menjadi pilihan utama. Oleh sebab itu, pidana mati mungkin teknis ataupun cara dari eksekusinya yang perlu dilaksanakan dengan cara-cara yang manusiawi: memberi obat atau suntikan. Cara pelaksanaan pidana mati seperti itu bila diperbandingkan dengan pidana penjara, dimana terpidana disiksa, tidak diberi makan, tidak ada perawatan kesehatan, serta terbatasnya segala sarana untuk standar hak asasi manusia, inipun juga sama dengan bentuk "pidana mati". Oleh karena itu, "ributnya" atau keras- nya reaksi atas pidana mati, hanya lebih pada ditetapkannya serta disetujuinya menghilang- kan nyawa orang dengan melegalkan di dalam undang-undang. Padahal dengan tidak meng- hargai hak-hak terpidana dengan cara mem- biarkan mereka mati secara tersiksa secara fisik dan psikis itu juga sama dengan bentuk "pidana mati". Berkaitan dengan hal itu, , saat ini, Indonesia sebagai suatu negara hukum menjadi sorotan dunia internasional karena menerapkan dan mengeksekusi terpidana mati narkotika. Banyak tanggapan dan tentangan baik dari dalam maupun luar negeri, terlebih penggiat anti pidana mati serta negara asal terpidana mati. Apalagi masih ada terpidana mati yang menunggu eksekusi. Hal ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi Indonesia mengingat pertaruhan terhadap kedaulatan negara atau hukum untuk berani atau tidak mengeksekusi terpidana narkotika. Apa yang dialami Indonesia saat ini dengan perlakuan yang harus diterima duta besar Indonesia di Brasil adalah konsekuensi dari negara yang menjunjung kedaulatan hukumnya. Dalam hal ini apabila Indonesia mengurungkan niat serta menegakkan kedau- latannya, maka bersiap-siaplah "pendiktean" dari negara lain. Pidana mati dan negara hukum dimana Indonesia bukan baru pertama kali menerapkannya adalah sesuatu yang wajar bila ada negara asal terpidana memberi reaksi. Sekeras apapun reaksi yang muncul, bahkan aancaman-ancaman tertentu tidak perlu diku- atirkan. Mengapa? Karena penegakan hukum adalah salah satu bentuk untuk menjaga kedau- latan hukum. 64
Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia Sebab, kedaulatan hukum adalah sama halnya dengan kemerdekaan suatu bangsa. Menjaga kedaulatan hukum sama halnya dengan kemerdekaan suatu bangsa. Kebebasan untuk menerapkan hukum positif di negara Indonesia dilindungi dan diakui oleh dunia internasional. Adalah tidak mungkin, dengan Indonesia menerapkan pidana mati menjadikan Indonesia diasingkan dari pergaulan inter- nasional. Sebagai suatu bangsa yang merdeka serta menghormati kedaulatan negara-negara lain, maka Indonesia berdiri sejajar dengan negara lain, begitu juga hukum yang berlaku. Munculnya reaksi yang sangat keras dari negara asal terpidana patut dicermati, mengingat telah terjadi "intervensi" serta kehendak dan reaksi yang berlebihan. Kenyataan demikian, adalah situasi yang sulit bila Indonesia tidak memiliki komitmen dalam memberantas peredaran narkotika yang telah membawa korban sangat besar di dalam masyarakat. Tidak ada yang menyangkal bahkan sangat menyedihkan bilamana melihat individu-individu warga masysrakat yang menjadi korban karena mngonsumsi narkotika yang memang bukan kehendak mereka. Apakah kenyataan demikian dirasakan juga oleh negara asal terpidana. Dengan demikian patut dan wajar bila negara Indonesia menerapkan serta mengeksekusi terpidana mati, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Selain itu, hanya negara Indonesia sajalah yang mengatasi masalah peredaran narkotika yang begitu semarak, serta tidak ada campur tangan ataupun bantuan dari negara lain. Meskipun ada pro dan yang kontra, teta- pi bagi Indonesia pidana mati sudah merupa- kan suatu ketentuan hukum positif. Sejalan de- ngan ini, patut dikritisi juga bahwa pidana mati tentu tidak sama dengan maut atau kematian, namun asosiasi pemikiran selalu bertalian de- ngan kematian, ketika orang membicarakan pi- dana mati.30 Secara "mutatis mutandis", pida- na mati akan selalu berakibat dengan eksekusi pidana mati, kecuali ada campur tangan presi- den yang memiliki hak prerogatif untuk me- 30 Ibid, hal. 75. 65 Nikson Gans Lalu ngabulkan atau tidaknya grasi yang diajukan oleh terpidana mati. Banyak orang mengata- kan, bahwa pidana mati memiliki bentuk dan sifat yang menakutkan. Memang benar ada- nya, tetapi mungkin bersifat sesaat saja. Dalam kejahatan terorisme misalnya, dapat dilihat bahwa kejahatan ini dilakukan berdasarkan ideologi tertentu, sehingga pidana mati yang dijatuhkan pada pelakunya dianggap biasa sa- ja. Kesimpulan Penerapan pidana mati di Indonesia te- tap relevan dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, dalam Rancangan KUHP Nasional pun pidana mati tetap dipertahankan, dengan suatu formulasi mengenai "penundaan pelaksanaan pidana mati" atau "pidana mati bersyarat", apabila dalam masa percobaan se- lama 10 tahun terpidananya memperlihatkan sikap terpuji, maka pidana mati itu dapat diu- bah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Kebijakan ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang ber- laku secara universal. Pidana mati wajib diatur dalam suatu undang-undang, dengan maksud menghindari tuntutan masyarakat yang bersifat balas dendam dan emosional yang tidak ter- kendali, sehingga akan berdampak pada "ex- tralegal execution". Meskipun penerapan pida- na mati tidak menyurutkan jumlah suatu keja- hatan, tetapi setidaknya dapat diharapkan juga, bahwa dengan penerapan pidana mati akan menimbulkan efek jerah bagi setiap orang yang berniat melakukan kejahatan. Saran Penerapan pidana mati dalam konteks kekinian harus memegang prinsip kehati-ha- tian. Seiring dengan itu, sudah saatnya kala- ngan penegak hukum, khususnya para hakim harus berani membuat terobosan hukum baru guna menjatuhkan pidana mati kepada pelaku kejahatan korupsi yang telah merampok keua- ngan negara.
Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 1, April 2015 Daftar Pustaka Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. ----------------, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Barda Nawawi Arief,, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013. Barda Nawawi Arief dan Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998. Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Martin Basiang, The Contemporary Law Dictionary, Red & White Publishing, 2009. Muladi (Ed), Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni, 2007. ---------, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni, 1986. J.E, Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007. 66