PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DI KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Aditya Wisnuwardhana Djajaatmadja (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti) (Email: Tri Sulistyowati (Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti) (Email: tri.s@trisakti.ac.id) ABSTRAK Peraturan Daerah Berbasis Syariah merupakan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Cianjur. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur dan apakah pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur diawali oleh adanya aspirasi masyarakat yang mendesak untuk adanya upaya perbaikan akhlak dan pentaatan nilai-nilai Islam di Masyarakat Cianjur. Aspirasi ini kemudian dirumuskan dalam bentuk deklarasi, yaitu Deklarasi tentang Gerakan Membangun Masyarakat Berakhlaqul Karimah, yang didukung oleh berbagai unsur organisasi kemasyarakatan dan Majelis Ulama Kabupaten Cianjur. Dukungan politik terhadap deklarasi tersebut bergulir menjadi usulan untuk merumuskannya menjadi peraturan daerah. Proses pembentukan rancangan peraturan daerah dilaksanakan dengan penyusunan Rancangan Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Gerakan Membangun Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Tahapan pembentukan peraturan daerah pun dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Cianjur No. 2 Tahun 2001 tentang Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang pada akhirnya berhasil disahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2006 dapat dikatakan sah secara hukum, karena sesuai dengan alur proses yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, namun jika dilihat dari aspek materi muatannya, Perda ini sesungguhnya belum sesuai dari ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011. Perda No. 3 Tahun 2006 adalah Perda yang berdiri sendiri dan bukan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi, karena tidak ada UU atau Perda Provinsi yang mengatur tentang Gerakan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Kata Kunci : Hukum Otonomi Daerah, Peraturan Daerah Berbasis Syariah, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 1
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."1 Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."2 Kedua pasal dalam UUD NRI tahun 1945 tersebut merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa: "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."3 Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana Negara bagian dalam sistem federal. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah depent and sub ordinat, sedangkan hubungan negara bagian dengan negara federal/pusat dalam negara federal adalah independent dan ko-ordinat. Berdasarkan konsepsi demikian, pada dasarnya kewenangan pemerintah, baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah pada hakikatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintah daerah baru mempunyai kewenangan pemerintahan setelah memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat.4 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: "Pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota, diberi hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."5 Selanjutnya, Pasal 18 ayat (6) Undang- 1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Ibid.Pasal 18 ayat (1), 3 Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4 Bheunyamin Hoessein, dalam Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm 6. 5 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, implementasi ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tentang Daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: "Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah, dan peraturan-peraturan lainnya."6 Dalam kerangka otonomi daerah, daerah berkepentingan untuk mengatur berbagai urusan yang berkaitan dengan kebutuhan daerahnya dalam peraturan daerah, terutama tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 236 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: "Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota."7 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka untuk melakukan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa: "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."8 Peraturan daerah memiliki fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, dan juga tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk kepada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, antara lain, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, dan penyalur aspirasi masyarakat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (6). 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2014, Pasal 236 ayat (2). 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6. 3
di daerah, serta sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah, peraturan daerah harus tetap dalam bingkai atau koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain membentuk perda-perda yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, ada sebagian daerah yang pemerintahan daerahnya memandang perlu untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur masalah moralitas warga melalui peraturan daerah yang bermuatan syari'at agama, khususnya syari'at Islam. Peraturan daerah semacam inilah yang kemudian menimbulkan sikap pro dan kontra. Salah satu daerah yang telah membentuk perda berbasis syariah adalah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang telah mengeluarkan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah). Peraturan Daerah ini telah menimbulkan kontroversi antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju terhadap keberadaan perda berbasis syariah. Kalangan yang setuju terhadap keberadaan peraturan daerah berbasis syariah berpendapat, bahwa menerapkan syariah melalui peraturan daerah dianggap sebagai perintah agama. Dalam pandangan mereka, peraturan daerah berbasis syariah diharapkan dapat menjadi solusi berbagai masalah yang membelit bangsa pada saat ini. Sementara itu, pihak yang tidak setuju terhadap penerapan peraturan daerah berbasis syariah, menilai bahwa peraturan daerah semacam ini akan mengganggu kerukunan umat beragama, tidak memberikan keadilan, tidak mencerminkan sikap toleransi, dan mendiskriminasi warga masyarakat yang beragama selain Islam. Pemberlakuan perda berbasis syariah dapat dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada teori hierarkhi hukum. Hal ini dimaksudkan nuntuk mengkaji aspek kepastian hukum dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum secara yuridis, karena kepastian hukum ditentukan oleh kesesuaian hukum dalam tatanan hierarkhi peraturan perundang-undangan.9 9 Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah, (Yogyakarta : Safiria Insani Press, Yogyakarta, 2010). 4
Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Kabupaten Cianjur Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". 2. Pokok Permasalahan Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: a. Bagaimanakah Proses Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Kabupaten Cianjur? b. Apakah Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? B. Metode Penelitian Yang dimaksud dengan metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.10 sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.11 Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut: 1. Tipe Penelitian Mengingat penelitian tentang "Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Kabupaten Cianjur Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berbasis pada analisis dan norma-norma hukum, maka objek penelitian yang dianalisis adalah norma hukum yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2006 10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015) h. 42. 11 Ibid, h. 43. 5
tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, serta Peraturan Daerah terkait lainnya yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok tanpa melalui hipotesis dan juga memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain.12 3. Data dan Sumber Data a. Data Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, laporan penelitian, dan lain-lain.13 b. Sumber Data Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi: 1) Bahan Hukum Primer: a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan. d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 12 Ibid., h. 10. 13 Ibid., h.12. 6
g) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. h) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. i) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.14 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum dan jurnal yang memuat pendapat para ahli, dan tulisan atau artikel yang bersumber dari hasil unduhan melalui internet. C. Hasil Penelitian 1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Kabupaten Cianjur Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, ditetapkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam Pasal 236 ayat (1), yang diperjelas dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 180 tahun 2018. Sedangkan mengenai proses dan prosedur serta materi muatan Perda diatur secara umum dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Prinsip yang harus ditaati dalam pembentukan Perda dinyatakan dalam Pasal 237 UU No. 23 Tahun 2014, yaitu bahwa: "(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14 Ibid, h. 52. 7
(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. (4) Pembentukan Perda dilakukan secara efektif dan efisien."15 Dalam kaitan otonomi seluas-luasnya, maka tiap wilayah memiliki kewenangan penuh mengatur wilayahnya sendiri, terkecuali dalam bidang lain yang masih merupakan kewenangan pemerintah pusat, yaitu: bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Khusus mengenai pengaturan di bidang agama, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan urusan agama, adalah misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya."16 suatu Sejak diterapkannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti lagi terakhir dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hampir di setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) muncul euphoria, karena merasa mendapat kewenangan yang sangat besar, untuk mengatur dan mengelola kepentingan daerahnya masing-masing. Bentuk euphoria terhadap kewenangan besar yang diberikan oleh kebijakan otonomi daerah itu cukup beragam. Salah satu "terjemah" yang dipakai adalah dengan membuat-peraturan-peraturan daerah yang dianggap "khas" daerahnya. Di beberapa daerah muncul banyak Perda yang mengatur persoalan-persoalan terkait dengan agama, yang sering disebut sebagai Perda Syariah atau Perda berbasis Syariah. Salah satu dari pemerintah daerah yang menerbitkan Perda berbasis syariah adalah Kabupaten Cianjur, yakni Perda Kabupaten Cianjur No. 3 Tahun 2006 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 237. 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf f. 8
tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Akhlaqul Karimah. Perda ini sifatnya mandiri, dalam arti bukan merupakan peraturan pelaksanaan atau turunan dari peraturan yang lebih tinggi. Karena provinsi induknya (yakni Jawa Barat) tak mengatur materi/substansi yang diatur dalam Perda Kabupaten ini. Selain itu, Cianjur juga termasuk salah satu kabupaten pertama yang mengeluarkan Perda yang sering dikategorikan sebagai Perda Berbasis Syariah. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang masih memelihara kehidupan keagamaan, khususnya agama Islam, yang cukup kuat di kalangan masyarakatnya. Jumlah pondok pesantren yang tersebar di wilayah Cianjur, dan juga banyaknya tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan pesantren, baik di tingkat pemerintahan maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, menunjukkan bahwa kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan tidak lepas dari kehidupan keagamaan. Namun, belakangan kalangan tokoh agama, pondok pesantren, Majelis Ulama, organisasi masyarakat Islam ataupun lembaga swadaya masyarakat di Cianjur menunjukkan kekhawatiran dengan semakin berkembangnya modernisasi dalam kehidupan masyarakat, yang dianggap mengancam pola hidup masyarakat yang agamis (Islami). Nilai-nilai moral, etika pergaulan, kesantunan, dan kesopanan dalam berpakaian bagi kaum perempuan, misalnya, semakin lama semakin memudar. Terlebih lagi karena posisi wilayah Cianjur yang merupakan pendukung dua kota besar, yaitu Jakarta dan Bandung. Kekhawatiran- kekhawatiran itu menimbulkan keinginan kuat untuk dapat mengembalikan kebaikan moral masyarakat muslim Cianjur kepada Syariat Islam yang sebenarnya.17 Aspirasi pelaksanaan syari`at Islam dimulai ketika organisasi-organisasi Islam, baik sosial-politik maupun di lingkungan formal atau non formal, menyuarakan kepentingan tentang komitmen ke-Islam-an. Aspirasi tersebut mengerucut pada dibuatnya dan ditandatanganinya pernyataan sikap bersama tentang: "Upaya Mengantisipasi dan Menanggulangi Permasalahan Ummat Islam Kabupaten Cianjur dalam Mewujudkan Cianjur Bersemi, Gemah Ripah 17 Syafuan Rozi dan Nina Andriana, Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur (Hasil Penelitian LIPI), tahun 2010, hlm 35. 9
Lohjinawi, Melalui Pembentukan Generasi yang Shaleh dan Ber-akhlaqul Karimah, Masyarakat yang Marhamah Menuju Baldah Thoyyibah", yang dikoordinasi oleh MUI Kabupaten Cianjur, 35 pimpinan Ormas Islam, LSM, dan Lembaga-lembaga Pendidikan dan Da'wah Islam," pada tanggal 26 Mei 2000.18 Selanjutnya, tekad dari kalangan tokoh agama Islam di Kabupaten Cianjur kemudian dinyatakan dalam satu deklarasi, yang mereka namakan "Gerakan Membangun Akhlaqul Karimah" yang disingkat dengan Gerbang Marhamah. Perjuangan perbaikan moral ini tidak hanya berhenti pada deklarasi yang disampaikan oleh para ulama tersebut, namun juga bergerak menuju suatu ide untuk dapat memperjuangkan deklarasi atau program tersebut dalam suatu peraturan daerah. 19 Secara sosiologis, dikatakan bahwa ada kekurangan dalam proses perumusan perda, dimana tidak melibatkan semua kalangan dan golongan yang ada di Cianjur. Meskipun kelompok terdampak, termasuk kelompok masyarakat non- muslim, dihadirkan dalam berbagai diskusi tentang pembentukan Perda Gerbang Marhamah, tetapi mereka lebih diposisikan sebagai pendengar semata dan mereka pun keberanian dan kesempatan untuk menyampaikan keberatannya.20 Dengan demikian, muncul pendapat bahwa unsur masyarakat tidak punya non-muslim dan kaum perempuan (yang dikategorikan sebagai kelompok rentan), diposisikan sebagai kelompok minoritas yang, ketika dihadapkan dengan kelompok mayoritas, mau tidak mau mereka harus menerima perda ini tanpa mampu mengemukakan ketidaksetujuannya secara verbal didepan para tokoh masyarakat dan alim ulama Cianjur. Ditinjau dari aspek yuridis, adanya komunikasi formal antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat tentang permasalahan umat yang dihadapi kabupaten Cianjur, yang berujung pada keluarnya sebuah peraturan daerah, sesungguhnya telah cukup menjadikan Perda No. 3 tahun 2006 tentang Gerbang Marhamah mempunyai legalitas. Karena, disamping telah menempuh 18 Disarikan dari hasil wawancara penulis dengan personel Bagian Hukum Pemda Kabupaten Cianjur, pada tanggal 17 Juli 2019, di Cianjur. 19 Syafuan Rozi dan Nina Andriana, Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur, Op.Cit h.37. 20 Ibid. 10
proses sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, juga sejalan dengan fungsi peraturan daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat daerah, sebagai sarana transformasi perubahan daerah, dan pengharmonisasian dari berbagai kepentingan, dan ketentuan bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal. Dilihat dari proses dan materi muatannya, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan nasional yang dilanggar oleh Perda No. 3 tahun 2006. Hal ini terbukti dengan tidak adanya gugatan atau tuntutan pembatalan terhadap Perda No. 3 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Akhlaqul Karimah. 2. Perda Kabupaten Cianjur No. 3 tahun 2006 Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. Tinjauan Dasar Hukum Pembentukan Perda No. 3 tahun 2006 Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang."21 Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi ini, telah dibentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang saat ini berlaku yakni UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, peraturan tentang teknis pembuatan produk hukum daerah sudah dibentuk. Umumnya aturan di daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang saat ini diatur dalam Permendagri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 180 tahun 2018. Jika dilihat dari saat pembentukannya, proses dan prosedur pembentukan Perda No. 3 tahun 2006 tentang Gerakan Masyarakat Akhlaqul Karimah (Gerbang Marhamah), dilaksanakan berdasarkan aturan dalam Perda No. 2 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22A. 11
yang masih didasarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.22 Berdasarkan wawancara dengan staf Bagian Hukum Kabupaten Cianjur, dikatakan bahwa pembentukan Perda No. 3 tahun 2006 melalui tahapan sebagaimana halnya pembentukan peraturan daerah pada umumnya. Aspirasi masyarakat yang merupakan bahan awal materi penyusunan Perda disampaikan oleh perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga non pemerintah (terutama MUI kab Cianjur), dan organisasi masyarakat, yang diterima oleh Bupati dan DRRD Kabupaten Cianjur. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Perda No. 2 tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, Pemrakarsa perlu terlebih dahulu menyusun Rancangan Akademik mengenai Raperda yang akan diusulkan, sebagai bahan pembahasan dalam rapat konsultasi.23 Pengajuan Rancangan Perda Gerbang Marhamah juga menurut keterangan telah disertai dengan Rancangan Akademik atau Naskah Akademik, dan semua tahapan proses pembentukan Perda dilalui sesuai dengan yang ditentukan dalam Perda No. 2 tahun 2001. Dengan demikian, dari aspek prosedur tata cara penyusunan peraturan daerah dapat dikatakan bahwa Perda No. 3 Tahun 2006 sudah memenuhi syarat pembentukan yang telah ditetapkan. Karena aturan Perda yang menjadi landasan pembentukannya (Perda No. 2/2001) bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, yakni UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Tinjauan terhadap Materi Muatan Perda No. 3 tahun 2006 Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: 22 Sebagai landasan hukum pembentukan peraturan daerah, Kabupaten Cianjur saat ini telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Perda No. 4 tahun 2013 menggantikan Perda Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2001 dan Perda Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah. 23 Pasal 3 Perda No. 2 tahun 2001. Rancangan Akademik dalam Perda ini diartikan sebagai "hasil kajian ilmiah yang disusun oleh perangkat daerah yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan perguruan tinggi atau pihak lain yang mempunyai keahlian untuk menyusun peraturan perundang- undangan". 12
"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan, b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan."24 Dari aspek tujuan, Perda ini tidak mencantumkan secara jelas tentang Tujuan, tetapi ada satu Pasal yang berjudul "Hakekat", yang isinya menyatakan bahwa: "GERBANG MARHAMAH merupakan pedoman dasar pengamalan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mengisi Program Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Masyarakat Cianjur Sugih Mukti tur lslami dalam kerangka Negara Kesatuan Republik lndonesia". Sedangkan dari aspek kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Terkait dengan masalah ini, Pasal 14 UU No. 12 tahun 2011, Pasal 236 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014, dan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 80 tahun 2015, menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda yang Berbasis Syariah Islam, seperti Perda No. 3 Tahun 2006, pada dasarnya mengatur tentang kehidupan beragama dan bagaimana masyarakat menjalankan ajaran agamanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf f UU No. 23 tahun 2014, dinyatakan bahwa: "Masalah agama menjadi otoritas pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah." 24 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5. 13
Dengan demikian, sesungguhnya materi yang diatur Perda No. 3 tahun 2006 dapat dikategorikan telah "menabrak kewenangan" Pemerintah Pusat. Terlebih lagi, tidak ada aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (baik undang-undang atau pun peraturan daerah provinsi), yang mengatur dan mendelegasikan kewenangan mengenai pembinaan ahlak kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berbeda halnya dengan pengaturan tentang Pengelolaan Zakat, misalnya, yang sudah ada aturan yang lebih tinggi yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana peraturan daerah hanya melaksanakan hal-hal tertentu saja dalam kaitan pengelolaan zakat ini contohnya membentuk Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota. Secara yuridis, Peraturan Daerah sebagai bentuk peraturan perundang- undangan paling bawah dalam hirarki peraturan perundang-undangan, wajib mentaati asas hukum lex superior derogat legi inferior. Yakni asas yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior). Asas ini biasanya diterapkan sebagai asas hierarki, yang dapat juga diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi, sesuai dengan hierarki norma dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks materi muatan Perda No.3/2006 yang mengatur tentang kehidupan beragama dan bagaimana masyarakat menjalankan ajaran agamanya, sementara materi ini berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tidak didelegasikan kepada aturan setingkat Perda, maka sesungguhnya Perda yang bersangkutan dapat dibatalkan, berdasarkan asas atau prinsip hierarki. Jika ditinjau dari aspek asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Perda No. 3/2006 memang sulit untuk diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat 1 Perda 3/2006 menyatakan bahwa "setiap orang wajib memperkokoh dan mengisi akidah serta melaksanakan ibadah berdasarkan tuntunan ajaran agama secara utuh dan menyeluruh bagi seluruh umat beragama". Persoalannya adalah apakah aparatur penegak Perda akan bisa bertindak di ranah yang bersifat pribadi semacam ini ? Persoalan lainnya adalah bagaimana 14 tingkat
mengukur tingkat "kekokohan akidah" seseorang, atau mengontrol agar "seseorang melaksanakan tuntutan ajaran agama secara utuh dan menyeluruh". Tinjauan dari aspek atau asas "kejelasan rumusan" dan "keterbukaan" terhadap Perda No. 3 tahun 2006, ada beberapa catatan, antara lain: a. Pemahaman dan pengertian tentang apa yang dimaksud Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah, sampai saat ini masih belum mengakar di masyarakat Cianjur; b. Sulit untuk menetapkan kriteria dan indikator pelaksanaan dari ketentuan akhlaqul karimah menjadi pedoman dan rujukan Pemerintah Daerah serta aparatur pemerintah dan badan hukum lainnya dalam menentukan setiap kebijakan dan keputusan. c. Kriteria maupun indikator dari akhlaqul karimah yang tertuang dalam Perda ini sama sekali tidak dijelaskan dengan baik. Indikator apa yang digunakan untuk menilai apakah suatu kelompok atau individu dari masyarakat Cianjur telah ber-akhlaqul karimah atau belum.25 Penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur tidak serta merta. Tapi ada nilai-nilai maupun beberapa syariat Islam yang dijadikan pedoman. Salah satunya adalah dengan adanya penerbitan Perda tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlaqul karimah. Di dalam perda tersebut hanya mencantumkan pedoman saja. yaitu bagaimana cara mengatur tentang kemasyarakatan saja dan tidak mengatur mengenai aturan-aturan berbasis syariah. Tapi tentang bagaimana pola hidup masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam. Contohnya, seperti meningkatkan amal ibadah.26 Jadi akhlaqul karimah disini sebenarnya hanya gerakan moral saja dan bukan penerapan syariat agama islam. Tujuannya adalah supaya menjalankan nilai-nilai keislaman, karena Cianjur disebut sebagai kota santri dan kota agamis. Dan tentunya ini harus diatur mengenai Kabupaten Cianjur yang agamis itu seperti apa dan bagaimana?. Kemudian dibentuklah Perda nomor 3 tahun 2006 tentang Gerakan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Intinya yaitu masyarakat yang 25 Hasil wawancara dengan staf Bagian Hukum Pemda Kabupaten Cianjur, pada tanggal 17 Juli 2019. 26 Wawancara dengan Bapak Yudi Ismail, SH.MH, Staf Ahli dalam bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur. 15
agamis itu merupakan masyarakat yang berakhlak mulia dan tidak menerapkan hukum syariat secara ekslusif.27 Terkait dengan asas keterbukaan, Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 menyatakan bahwa: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan".28 Dalam praktik tata cara pembentukan produk hukum daerah, partisipasi masyarakat umumnya sangat kecil, karena masyarakat tidak pernah diberitahukan tentang pembentukan suatu peraturan hukum daerah. Masyarakat juga sangat jarang dilibatkan untuk turut memikirkan tentang materi-materi yang akan diatur. Kalaupun ada, kesempatannya hanya sebatas menyampaikan aspirasi, yang belum tentu dimasukkan dalam materi peraturan, karena keputusan akhir dari seluruh proses ada pada Kepala Daerah. Dalam konteks pembentukan Perda No. 3 Tahun 2006, tidak semua kalangan dan golongan yang ada di Cianjur terlibat atau dilibatkan. Meskipun umat non- muslim dihadirkan dalam berbagai diskusi selain yang diadakan oleh lembaga keagamaan Cianjur, tetapi mereka lebih diposisikan sebagai pendengar semata dan mereka pun tidak memiliki keberanian dan kesempatan untuk menyampaikan keberatannya. Secara umum, dapat diringkas bahwa ditinjau dari proses dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU No. 12 tahun 2011, persoalan yang menyangkut Perda No 3 Tahun 2006 adalah mengenai materi muatannya yang tidak sesuai untuk diatur dalam peraturan daerah. DAFTAR REFERENSI BUKU Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Azis Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang, Jakarta: Anak Negeri Publisindo, 2013. 27 Ibid. 28 Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 16
Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992. _______, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya), Karawang: Unsika, 1993. _______, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 Jakarta: Sinar Harapan, 1994. _______, dan Kuntara Magnar, Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico, 1987. _______, dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1997. Bheunyamin Hoessein, dalam Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta; Grasindo, 2005. Dayanto dan Asma Karim, Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya, Yogyakarta: Deep Publish, 2015. Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Haw Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015. IC Van der Vlies, Handboek Wetgeving Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang- undangan-terjemahan oleh Linus Doludjawa), Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2005. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. _______, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Lubis, Solly, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989. M. Zaki Mubarak dan Iim Halimatusa'diyah, Politik Syariat Islam, Ideologi dan Pragmatisme, Jakarta: LP3ES, 2018. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998. _______, Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007. Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2010. 17
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 1979. R. Sri Soemantri, M., Hak Uji Materil di Indonesia, Edisi Kedua Bandung: Alumni, 1997. Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung: PT Mandar Maju, 1998. Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999. Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, Legislative Drafting, Jakarta: Yappika, 2007. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015. Solly Lubis, Manajemen Strategi Pembangunan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2011. Tri Sulistyowati, Diktat Hukum Otonomi Daerah, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2017. Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan Jakarta: Rajawali Pers, 2013. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Tap MPR No. III/MPR/2000. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Perda Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Gerakan Penghapalan dan Pengkajian Al Quran. JURNAL 18
Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur'an Tex, Translation and Comentary. Breenwood,Maryland; Amana Corporation, 1409 H/1989 M. Arskal Salim, "Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM ", Jurnal Perempuan No. 60, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan,2008. Arskal Salim, "Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM", Jurnal Perempuan No. 60, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008. Azyumardi Azra, Perda Agama, Harian Umum Kompas 29 Nov 2018. Dani Muhtada, "Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya." Naskah Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 4 Desember 2014. Dani Muhtada, Makalah Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tanggal 4 Desember 2014, Semarang. Denny Indrayana, Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Perspektif Hukum Tata Negara, Jurnal Yustisia Edisi 81 September-Desember 2010. Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syariah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara", Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol.14. No.1, Juni 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin. Mahfud MD, Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah, Jurnal Hukum Volume 14 No.1, Yogyakarta, 2007. Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi", Jurnal Hukum No. 1 Vol.17, Januari 2010. Robin Bush, "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?", 2008. Syafuan Rozi dan Nina Andriana, "Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur". Makalah Peneliti di Pusat Penelitian Politik, LIPI, Jakarta, 2010. ON-LINE DARI INTERNET "Implementasi Kebijakan Daerah Cianjur Mengenai Perda Syariat Islam "Gerakan tersedia di: /implementasi-kebijakan-daerah- Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah" "(On-Line), com/2009/01 cianjur.html (14 Januari 2009). 19
A.M Fatwa, "Perda Syari'ah Dan Pluralisme Hukum Di Indonesia," dimuat esia, di akses pada tanggal 8 Juni 2019 pukul 12.30 WIB. Cianjurkab.go.id Deva Sakti, "Ini yang menyebabkan PSK di Cianjur Terus Menjamur" (On-line), tersedia di: psk-di-cianjur-terus- menjamur (1 Agustus 2018). Robin Bush, dalam kajiannya "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?",2008, dikutip oleh Azyumardi Azra.(On-Line), tersedia di: (30 November 2018). Yusril Ihza Mahendra, "Perda Syariah: Ada Atau Tidak Ada?", Nusanews.id, 11/22/2018 diunduh pukul 02:39:00 PM. DISERTASI A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990. 20