AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. Hak Anak Perempuan Lampung Pepadun Terhadap Waris Menurut Hukum Islam; (Studi Kasus di Kampung Gedung Pakuon Kab. Way Kanan) Dody Pratama, S.H., MH. Institut AL-Ma'arif Way Kanan ABSTRAK Sistem kewarisan pada masyarakat Lampung Pepadun tidak menerapkan konsep 2:1, melainkan memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu juga dengan anak perempuan mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan sebab tidak sederajat dengan anak laki- laki karena perempuan akan dibawa oleh pihak suaminya apabila sudah menikah kelak, praktek pembagian waris yang tidak kalahnya adalah masyarakat terlalu ambisi terhadap harta benda, sehingga dalam satu keluarga sangat bisa mempengaruhi terhadap hal warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: Hak kewarisan anak perempuan dalam hukum waris adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan menurut hukum Islam. Desain penelitian ini diantaranya, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dan sifatnya deskriptif kualitatif, Sumber data primer dan skunder dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi, sedangkan analisa data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan yaitu: Masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan mengikut sistem kekerabatan patrilinial, apabila dalam ahli waris terdapat anak laki-laki maka secara adat seluruh harta waris yang ditinggalkan menjadi hak mutlak anak laki-laki yang berkedudukan sebagai penerus kepala keluarga dan wajib memelihara dan bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan bagi ibu atau istri bapaknya dan adik-adiknya yang masih kecil hingga mereka telah menikah. Anak perempuan bisa mendapatkan bagian harta waris apabila bapak tidak memiliki ahli waris seorang anak laki-laki, tetapi ibu tau istri yang dditinggal suaminya baru bisa mendapatkan harta waris apabila suami tidak memiliki seorang anakpun. Dalam Islam penyerahan harta waris kepada lelaki melihat tidak adanya sengketa dan kewajiban bagi si anak lelaki untuk mengurus dan bertanggungjawab pada ibu dan para adik-adiknya maka hal ini dianggap boleh, karena tujuan dari waris Islam adalah kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Kata Kunci: Hak Waris Anak Perempuan, Lampung Pepadun dan Hukum Islam 50
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. A. Pendahuluan Islam telah menetapkan konsep warisan yang ideal untuk diikuti. Syarat-syarat pewarisan tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwa ketentuan qath'i atau yang pasti seperti Ijma' di antara yurisprudensi Islam. Namun, lain mengenai pembagian warisan, yang merupakan prinsip kekerabatan. Sebagaimana firman Allah SWT Dalam QS. An-Nisa' (4) 11-12 berikut: tidak mengesampingkan ketentuan Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki- laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar- benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' (4): 11-12). Pada ayat di atas, Islam menerapkan konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat 51
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. dalam . Qs. an-Nisa' (4) 11 juga mengatur tentang hak waris anak dan orangtua yang telah ditentukan besar kecil pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan asas kemanfaatan. Pembagian kewarisan tersebut bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga. Menurut Islam, istilah mawarits atau faraidh telah menjadi sebuah disiplin. Artinya, dalam menggali undang-undangnya diperlukan suatu metode atau aturan untuk mengetahui bagian-bagian setiap orang dan juga untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan undang-undang tersebut untuk mendapatkan bagian yang ditentukan. Warisan merupakan semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa barang bergerak, maupun barang tidak bergerak, termasuk barang atau uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut-pautnya dengan hak orang lain. Misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya pada waktu ia masih hidup. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing. Masyarakat di Provinsi Lampung sebagai masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang dilatar belakangi oleh bahasa daerah, adat istiadat setempat dan gaya hidup yang berbeda-beda serta beraneka tersebut melahirkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Masyarakat adat Lampung terdapat dua kelompok masyarakat adat yaitu masyarakat adat Lampung Pesisir dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Dua bagian masyarakat adat Lampung yaitu Pepadun dan Pesisir terdapat perbedaan ragam budaya dan bahasa. Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Kelompok adat Pepadun berbeda dari kelompok adat Saibatin dimana Saibatin memiliki budaya kebangsaan yang kuat sedangkan Pepadun cenderung berkembang lebih demokratis. Status sosial dalam masyarakat adat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. ragam. Keanekaragaman suku bangsa Berdasarkan pra survei, sistem kewarisan pada masyarakat Lampung Pepadun tidak menerapkan konsep 2:1, melainkan memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu juga dengan anak perempuan mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan 52
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. sebab tidak sederajat dengan anak laki-laki karena perempuan akan dibawa oleh pihak suaminya apabila sudah menikah kelak. Anak laki-laki sangat diutamakan dalam suatu keluarga untuk meneruskan keturunan. Oleh karena itu perlu diadakan kajian bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Lampung Pepadu sebagaimana yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan juga terjadi ketidakadilan terhadap hak waris anak perempuan. Anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta waris ketika orang tuanya meninggal, yang berhak menguasai seluruh harta waris hanyalah anak laki- laki. Hal ini jelas sangat menyalahi aturan-aturan kewarisan dalam Islam yang memberikan tempat bagi wanita dalam pembagian waris. B. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. tempat penelitian ini adalah di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan. Subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research. Sedangkan wawancara (interview) dan dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data. Untuk teknik analisis menggunakan reduksi data, sajian data, kesimpulan dan verifikasi. C. Landasan Teori 1. Hukum Waris Islam Waris berasal dari bahasa Arab, secara etimologis Mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras (ثراوم ), yang merupakan mashdar (infinitif) dari kata: warasa-yarisu-irsan-mirasan. menurut istilah yang dikenal para ulama ialah tirkah yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber-sumber hukum ilmu waris (faraidh) adalah Al-Qur'an, As sunnah Nabi SAW dan Ijma para ulama, Ijtihad dan Qiyas di dalam ilmu waris (faraidh) tidak memiliki ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi ijma para ulama. Berikut beberapa dalil yang dijadikan sebagai landasan : 53
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. Surat an-Nisa' ayat 7 yang artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (QS. An- Nisa' (4): 7). Ayat-ayat lain yang berhubungan dengan kewarisan adalah Al-Baqarah 180, An-Nisa' 8, 9, 12, 176 dan Al-Anfal 75. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim". (H.R. Bukhari dan Muslim). Waris dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukunnya. Rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu. Dalam kewarisan Islam terdapat tiga unsur (rukun), yaitu: 1) Al-Muwarris (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab. 2) Al-Maurus (harta warisan), harta peninggalan si mati yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut juga miras, irs, turas, dan tirkah. Harta atau hak yang dialihkan kepada ahli waris dari orang yang mewariskan. 3) Al-Waris (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai hubungan dengan al-muwarris baik hubungan itu sebab kekeluargaan (nasab) maupun perkawinan. Adapun syarat-syarat terjadinya pembagian harta warisan dalam Islam adalah: 1) Matinya muwaris. Kematian muwaris dibedakan kepada tiga macam yaitu: a) Mati haqiqy, ialah kematian seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. b) Mati hukmy, ialah suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim. c) Mati taqdiry, yaitu orang yang dinyatakan mati berdasarkan dugaan yang kuat; 2) Hidupnya ahli waris; 3) Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Sedamgkan sebab-sebab adanya hak kewarisan Islam ada tiga, yaitu; hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan hubungan karena sebab al-wala'. Di samping itu, para ulama mazhab yang empat telah sepakat bahwa yang ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang memperoleh harta waris ada empat, yaitu pembunuhan, perbudakan, berlainan agama, dan anak hasil zina. 2. Hukum Waris Adat Lampung Hukum adat merupakan keseluruhan adat dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Sitem kewarisan dalam hukum adat biasanya dilakukan 54
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. dengan melalui keturunan. Pada masyarakat adat, sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut, dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (unilateral), dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (Bilateral). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yaitu yang menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (Patrilineal) saja, dan yang menarik garis keturunan hanya dari pihak perempuan (Matrilineal) saja. Bentuk penarikan garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (Patrilineal murni) adalah sistem kewarisan yang berlaku di Bali dan Lampung dengan mengedepankan mayorat laki-laki. Harta warisan adat dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu: Pertama, Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari: Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga. Dan harta peninggalan yang dapat terbagi. Kedua, harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun isteri, karena masing- masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Ketiga, harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Keempat, harta Pencarian adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun isteri. Kelima, harta yang dapat diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda atau disebut juga harta kebendaan. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, perabot rumah tangga, dsb. Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu pertama dengan menggunakan cara penerusan atau pengalihan dan yang kedua dengan cara penunjukan. Apabila anak laki-laki sudah mantap berumah tangga dan usia si bapak sudah lanjut usia maka harta yang dimiliki akan diserahkan kepada si anak laki-laki tertua tersebut guna untuk melanjutkan hidup serta mempertahankan perkumpulan keluarganya, si bapak hanya akan menjadi penasehat dan pemberian laporan pertanggungjawaban kekeluargaannya. Sedangkan cara penunjukan itu harta akan berpindah atau menjadi milik ahli waris (anak laki-laki) setelah si bapak wafat, namun sebelum si bapak wafat terlebih dahulu dikumpulkannya anak-anaknya untuk mengetahui pernyataan apa yang akan disampaikan oleh si bapak tentang harta yang telah ditunjukan kepada anak-anaknya masing-masing. Cara lain selain 55
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. dengan penunjukan yaitu dengan cara hibah dan hibah wasiat. Hak waris bagi suami atau istri yang telah ditinggalkan oleh pasangannya itu tidak ada semua harta jatuh kepada anak laki-laki tertua. Dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki Istri yang suaminya telah meninggal, nafkah serta kehidupannya akan ditanggung oleh anak yang telah mendapatkan warisan dari sang bapak. Orang tua yang ditinggal suami atau istrinya tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh si mati, ia hanya sebagai penasehat bagi anak yang menjadi pewaris tunggal bahwa harta tersebut akan digunakan untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan berkumpulnya keluarga sampai anak-anaknya sudah matang untuk berumah tangga. Alasan dengan tidak diberikan hak kuasa dalam mengelola harta waris kepada anak perempuan pada adat lampung pepadun adalah: a) Anak perempuan dianggap tidak mampu dalam mengelola harta warisan yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. b) Anak perempaun ketika menikah maka akan berpindah adat gelarnya dan akan mengikuti suaminya pergi. D. Pembahasan Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Kampung Gedung Pakuon Secara sederhana hukum waris adat merupakan tata cara pengalihan atau penerusan warisan menurut hukum adat yang berlaku. Pada saat si pemilik harta masih hidup, pengelolaan harta lebih mudah dibandingkan ketika si pemilik harta telah meninggal dunia. Masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan. Di samping itu, dalam masyarakat Lampung yang mayoritas menganut agama Islam akan tetapi masyarakat adat Lampung khususnya adat Pepadun berpegang teguh dengan nilai-nilai hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat Lampung berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan hukum adat sulit dihindari, bahkan plurarisme ini sudah diyakini seacara umum. Dengan demikian tarik menarik antara hukum Islam dan hukum adat dalam bidang kewarisan sepenuhnya dikuasai oleh anak laki-laki tertua dari keturunan ayah dalam kapasititasnya selaku punyimbang, dengan kewajiban menjaga dan melestarikan hak terus untuk dimanfaatkan bersama. Praktik pembagian waris anak perempuan di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan, anak perempuan tidak mendapatkan sama sekali harta warisan, hanya anak tertua laki-laki yang akan mendapatkan seluruh harta warisan. Karena masyarakat adat di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan mereka termasuk kelompok masyarakat hukum adat geneologis khususnya 56
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. masyarakat patrilineal, yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki- laki, yang mana seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun temurun. ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan konsep secara sosial kultur atas apa yang terjadi. Mengingat dalam konsep kultur sosial hukum Islam berlaku asas Ijbari atau paksaan yaitu sebuah asas bahwa pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada satupun individu atau kelompok yang dapat menangguhkan pemindahan tersebut. Konsep asas ini juga diitemukan pada semua sistem hukum waris. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan ini secara tidak langsung memiliki perbedaan dengan konsep asas yang selama ini berlaku dalam hak waris anak perempuan. Kedudukan pihak laki-laki dalam adat Lampung sangat penting, selain menjadi penerus keturunan dan pewaris tunggal, tanggung jawab anak laki- laki sebagai calon kepala rumah tangga sangat besar. Maka dari itu anak laki- lakilah yang menjadi penguasa harta peninggalan orang tuanya. Pembagian waris dalam adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan ini terdapat pertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana diketahui, bahwa secara karakteristik Islam memilik ajaran yang sempurna, komprehensif, dan dinamis. Dalam Hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagiannya bahwa anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar daripada anak perempuan yaitu 2:1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak lakilaki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam An-Nisa' ayat 11: Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 57
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.... (QS. An-Nisa' (4) : 11) Sesaat setelah seseorang meninggal dunia, pada masyarakat Kampung Gedung Pakuon sangat pantangan atau tabu untuk membicarakan masalah warisan. Warisan hanya boleh diperbincangkan atau dibicarakan minimal 3 (tiga) bulan sejak kematian pewaris. Namun demikian, jika yang meninggal dunia adalah pihak perempuan (istri) maka harta (gono-Gini) yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut masih tetap dalam penguasaan pihak suami, sedangkan anak-anaknya tidak diberikan hak untuk membicarakan hak waris anak perempuan. Dengan demikian, praktik hak waris anak perempuan baru dapat dilakukan jika yang meninggal dunia tersebut adalah pihak laki-laki (suami) atau ayah dari anak-anak ahli waris. Tiga bulan setelah kematian pewaris laki-laki, barulah pihak keluarga dalam hal ini istri dari pewaris atau anak- anak pewaris dapat membicarakan masalah harta peninggalan almarhum orangtua (ayah)nya. Proses ini di dahului dengan pemanggilan para ahli waris yang dilakukan oleh istri dari pewaris membagi waris yaitu yang pertama dengan menggunakan cara penerusan atau pengalihan dan yang kedua dengan cara penunjukan, Ahli waris pada sistem adat ini mempunyai dan memegang peranan penting di kehidupan keluarganya. Sebab ia dianggap sebagai pengganti kepala keluarganya sehingga wajib bertanggung jawab untuk menjaga, melayani, dan melindungi keluarganya, baik dalam harta waris maupun anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris. Kemudian menjaga keberlangsungan kepunyimbangan serta menjaga nama baik keluarga. Anak-anak dari pewaris dipanggil oleh ibunya untuk berkumpul guna membicarakan hak waris anak perempuan peninggalan ayahnya. Namun jika pewaris tidak memiliki istri dan hanya memiliki anak, maka anak tertua laki- lakilah yang akan menentukan kapan dan dimana tempat berkumpulnya kegiatan pembicaraan hak waris anak perempuan ini. Sedangkan jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka pemanggilan akan dilakukan oleh anak perempuan tertua dari pewaris. Sedangkan cara penunjukan itu harta akan berpindah atau menjadi milik ahli waris (anak laki-laki) setelah si bapak wafat, namun sebelum si bapak wafat itu terlebih dahulu dikumpulkannya anak- anaknya untuk mengetahui pernyataan apa yang akan disampaikan oleh si bapak tentang harta yang telah ditunjukan kepada anak- anaknya masing-masing. Biasannya kegiatan pertemuan ini dilakukan di rumah tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat. Gambaran kondisi di atas sebagaimana terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak di Kampung Gedung Pakuon kami tidak diperkenankan masyarakat membicarakan masalah warisan jika orang yang meninggal itu belum genap tiga bulan. Hal ini untuk menjaga perasaan masing-masing ahli waris, agar mereka lebih konsen untuk mendoakan 58
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. almarhum atau ayahnya. Jika sudah lebih dari tiga bulan baru para ahli waris dibolehkan untuk mendiskusikan masalah warisan. Diskusi hak waris anak perempuan juga tidak boleh sembarang tempat dan sembunyi-sembunyi tetapi harus di rumah tokoh adat atau tokoh masyarakat. Hak waris bagi suami atau istri yang telah ditinggalkan oleh pasangannya itu tidak ada semua harta jatuh kepada anak laki-laki tertua. Dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki yang telah mendapatkan warisan tersebut, Kehidupan ke depannya ditanggung sama anak yang mendapat warisan tersebut, dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki tersebut si ibu akan mendapatkan nafkah, karena ibu tidak mendapatkan harta warisan. Pewarisan semacam ini dilakukan dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak tunggal mayorat. Mayorat adalah ahli waris tunggal. Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan laki-laki, di mana si anak perempuan tidak memiliki hak waris dikarenakan si anak perempuan akan diambil oleh seorang laki-laki. Anak perempuan akan diambil laki-laki menjadi seorang istri dan akan mendapatkan uang jujur dari calon suami, dan segala sesuatu yang dibutuhkan akan menjadi tanggung jawab suaminya kelak. Anak perempuan itu disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Namun apabila yang meninggal tidak mememiliki anak laki-laki melainkan hanya anak perempuan, maka warisan tersebut tetap jatuh ke tangan anak perempuannya, sedangkan istri tidak berhak mendapatkan warisan. Istri baru bisa memperoleh hak warisan jika si pewaris sama sekali tidak memiliki seorang anakpun. Namun demikian, walaupun pihak perempuan tidak mendapatkan warisan karena adanya anak laki-laki, mereka tetap memiliki hak untuk menentukan rumah besar atau rumah yang dijadikan pusat aktifitas kegiatan keluarga. Rumah ini bukanlah dijadikan sebagai warisan, namun rumah besar ini menjadi milik bersama dari para ahli waris. Kondisi tidak diberikannya warisan kepada pihak perempuan jika pewaris meninggalkan ahli waris laki-laki di sebabkan beberapa alasan. Apabila perempuan tersebut belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Alasan-alasan ini mengakar kuat pada hukum waris adat masyarakat Kampung Gedung Pakuon yang sudah berlangsung sejak jaman nenek moyang. Padahal alasan tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 telah dijelaskan baik bagian anak perempuan maupun bagian bagi istri yang memiliki anak maupun tidak memiliki anak sebagai berikut: Artinya: ... dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 59
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' (4) : 11) Dengan digunakan tentang kewarisa Adat Lampung Pepadun ini sangat bertentangan dengan hukum kewarisa Islam dikalangan Kampung Gedung Pakuon tersebut, tokoh Agama sering merenghimbaukan kepada masyarakat setempat agar didalm hak waris anak perempuan harus menggunak hukum Islam yang benar secar hakiki tetapi masyarakat Lampung Pepadun tetap menggunakan hukum Adat mereka. Setiap adanya kematian di Kampung Gedung Pakuon maka tokoh Agamapun sering menyampaikan ceramah tentang hal kewarisan Islam yang benar yang bersumber dari hukum Allah SWT. Anak perempuan yang telah diambil laki-laki untuk dijadikan istrinya dan sudah menyerahkan uang jujur serta sesan maka anak perempuan itu akan lepas dari kekerabatan ayahnya dan hanya mempunyai hubungan darah saja, dan tidak berhak mendapatkan waris. Kalau anak perempuan sudah menjadi istri dia tidak ada lagi hubungan kekerabatan dengan keluarganya. Pelaksanaan hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di atas masih belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pembagian waris yang dilaksanakan sebagian besar masih hanya memberikan hak waris kepada garis keturunan laki-laki sedangkan garis keturunan perempuan dikesampingkan, walaupun diberikan hanya sebatas pemberian saja dari anak laki-laki. Pembagian harta waris menggunakan hukum adat. Sebenarnya dalam al- Qur'an telah dijelaskan tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil mengenai pembagian harta benda untuk para ahli waris dan orang tidak berhak menerima pembagian harta benda tersebut. Bagian seorang perempuan termasuk istri telah di ataur dalam An- Nisa' ayat 12: Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki 60
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa' (4) : 12) Ayat-ayay di atas adalah sebagai bukti bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Adil dan Bijaksana yang tidak pernah melalaikan dan mengabaikan sedikitpun hak dari hamba-hamba-Nya. Dalam hal ini Allah SWT menerangkan aturan yang sangat jelas dan sempurna mengenai pembagian setiap ahli waris dengan adil serta penuh dengan kebijaksanaan. Keadilan Allah SWT adalah nilai keadilan yang mutlak, hal ini diterapkan dengan tujuan untuk meniadakan kedzaliman di kalangan manusia. Surat An-Nisa ayat 7 di atas menjelaskan betapa Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk kedzaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah yaitu wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan. Allah SWT memberikan hak waris secara seimbang tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun yang sedikit, ataupun rela tidak rela. Lalu mengapa Allah SWT menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: a. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya kaum laki-lakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya. b. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita. jauh c. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, papan. d. Kaum Laki-Laki diwajibkan atas biaya pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. 61
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah cukup jelas betapa Allah memuliakan wanita dan anak-anak dengan memberikan mereka haknya sebagaimana porsinya. Bila diperhatikan pada ketentuan hukum waris adat lampung sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas terlihat tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT yaitu syariat Islam. Selain merujuk kepada urf menurut penulis kondisi tersebut sesuai dengan kaidah kelima ushul fiqh yang disebut diartikan sebagai berikut, yaitu sesuatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (ulil al-bab), dan mereka tidak mengingkarinya. Apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Sukadana dengan sistem pembagian harta waris yang dilakukan pada seluruh keluarga yang melakukan pengalihan harta waris, sama-sama diterima lapang dada oleh anak perempuan di Kampung Gedung Pakuon dan tidak ditemukan adanya sengketa waris dalam pembagian harta waris, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang semestinya, tidak terjadi kesenjangan antara anak perempuan dan anak laki-laki dan seiring berjalannya waktu hukum kewarisan tersebut dapat bergeser. Karena kebutuhan yang berbeda dan kondisi zaman yang bebeda. setiap keluarga berhak menentukan sistem yang digunakan dalam pembagian harta warisan selama tidak melanggar syarat dan ketentuan hak waris anak perempuan. Adapun mengenai prosedur dalam mendapatkan warisan, dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi ahli waris 1. Adanya pewaris, maksud dari pewaris adalah orang yang meninggalkan harta bendanya untuk oarang-orang yang berhak 2. Orang yang akan menerima warisan 3. Harta yang ditinggalkan 4. Tidak adanya hijab atau penghalang dalam mendapatkan waris. Paparan di atas diketahui terdapat kesamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang dipraktekkan masyarakat Kampung Gedung Pakuon. Pembagian harta waris dalam adat adalah kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan turun-temurun yang sampai saat ini masih berlaku, meski demikian pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon tidak menimbulkan mafsadat dan mudarat sehingga hal ini memperkuat pandangan penulis bahwa pembagian harta waris yang hanya diberikan seluruhnya kepada anak tertua laki-laki diperbolehkan (mubah) merujuk ushul fiqih atau urf amm dan urf khass menurut pandangan hukum Islam. Pembagian harta warisan adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon dalam praktik hukum Islam diperbolehkan berdasarkan ushul fiqh yaitu urf amm dan urf khass karena sudah menjadi kesepakatan dan musyawarah secara bersama pada keluarga. 62
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. Selain itu hal ini juga disebabkan kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum waris Islam sebagai bagian aturan agama Islam, sehingga mereka lebih memilih hukum adat. Karena masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan adat yaitu mayorat laki-laki maka hal ini bertentangan dengan Islam. Meski demikian, masyarakat adat Lampung Pepadun tidak mengabaikan hak dan kewajiban ahli waris serta syarat mewaris. Hanya saja masyarakat adat Lampung Pepadun belum begitu memahami aturan agama Islam yang membagi harta waris secara adil. E. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan hak waris anak perempuan adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan, yaitu: Masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Gedung Pakuon Kabupaten Way Kanan mengikut sistem kekerabatan patrilinial, apabila dalam ahli waris terdapat anak laki-laki maka secara adat seluruh harta waris yang ditinggalkan menjadi hak mutlak anak laki-laki yang berkedudukan sebagai dan bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan bagi ibu atau istri bapaknya dan adik-adiknya yang masih kecil hingga mereka telah menikah. Anak perempuan bisa mendapatkan bagian harta waris apabila bapak tidak memiliki ahli waris seorang anak laki-laki, tetapi ibu tau istri yang dditinggal suaminya baru bisa mendapatkan harta waris apabila suami tidak memiliki seorang anakpun. Dalam Islam penyerahan harta waris kepada lelaki melihat tidak adanya sengketa dan kewajiban bagi si anak lelaki untuk mengurus dan bertanggungjawab pada ibu dan para adik-adiknya maka hal ini dianggap boleh, karena tujuan dari waris Islam adalah kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. penerus kepala keluarga dan wajib memelihara DAFTAR PUSTAKA Abdul Ghofur Anshori. (2012). Hukum Kewarisan Di Indonesia. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Abdul Hakim Halid. (2004). Ahkamul Mawarist Fi Fiqhil Islam, Hukum Waris, terjemah oleh Fathurrahman dan Addys Aldisar. Jakarta: Senayan Abadi Publising. Agus Wantaka, dkk. (2019). "Pembagian Hukum Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", dalam Jurnal Prosiding Al-Hidayah. Bogor: Prodi AS STAI Al-Hidayah Bogor, Vol. 1, No. 1, Januari. 63
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. (2014). "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal Yudisia. Kudus : STAIN Kudus, Vol. 5, No. 2, Desember. Andi Ali Akbar. (2019). Hukum Kewarisan Islam: Atura dan Tata Cara Pembagian Harta Warisan. Lampung Tengah: STIS Darusy Syafa'ah Kotagajah. Beni Sarbeni. (2008). Fiqh Wanita. Bogor : Pustaka Ibnu Katsir. Damrah Khair. (1993). Kukum Kewarisan Islam. Bandar Lampung: Gunung Pesagi. Fathurrahman. (tth). Ilmu Waris. Bandung: Al-Ma'arif. Fikri dan Wahidin. (2016). "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis", dalam Al- Hakam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol 1, No. 2. Firdaweri. (2015). "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat", dalam Jurnal Asas. Kudus: STAIN Kudus, Vol. 7, No. 2, Juli. Habib Ismail, dkk. (2019). "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)", dalam Jurnal Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam. Metro: IAIM NU Metro Lampung, Vo. 4, No. 1, Januari-Juni. Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz. (1994). Shahih Muslim, Jilid 5, Bab Waris, Hadits No. 3027. Bairut Libanon: Darul Fikr, 1414 M. Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin As-Sayuti. (2013). Tafsir Jalalain, alih bahasa oleh: Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar baru Algensindo. Kusnadi, (2017). "Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Bandar Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Vol 10, No. 2, November. 64
AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam E-ISSN : - Vol. 1 Nomor 1 2023: h.50-65. Maryati Bachtiar. (tth). "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru Riau, Vol. 3, No. 1. Muhammad Ikbal. (2018). "Hijab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qur'an dan Al- Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)", dalam Jurnal At-Tafkir. Pidie Jaya: STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, Vol. XI, No. 1, 1 Juni. Muslich Maruzi. (tth). Pokok-Pokok Ilmu Waris. Semarang: Mujahidin. Sigit Sapto Nugroho. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. Madiun: Pustaka Iltizam. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. (2009). Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa', alih bahasa oleh: M. Abdul Ghoffar E.M., Fiqih Wanita: Edisi Lengkap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Wahbah Az-Zuhaili. (2003). Fiqh Islami wa Adillatahu, jilid 10. Jakarta: Dar Al- Fikr. Wikipedia. (2021). "Suku Lampung", diunduh dari Lampung, pada tanggal 23 Februari. Wita Herlina, dkk. (2016). "Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembagian Waris Lampung Saibatin", dalam Jurnal FKIP UNILA. Bandar Lampung : UNILA. Zainudin Ali. (2010). Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Zuhraini. (2017). "Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Sebatin", dalam Jurnal Ijtimaiyyah : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, Vol. 10, No. 2. 65