IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN HASIL REFOCUSING DALAM AKSELERASI PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI Meisy Nurviona Putri NPP.29.1322 Asdaf Nusa Tenggara Timur (Jambi) Program Studi Keuangan Publik Email : ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The Covid-19 pandemic that has hit since 2019 has had a very bad impact on the life cycle in society and the state, especially in terms of the country's economy. Of course this will be the government's main priority in allocating the budget to government affairs, so the government makes several policies in the form of Refocusing the Budget. Purpose : The purpose of this research is to observe as a whole including the implementation of the use of the refocusing budget as an effort to accelerate the handling of Covid-19 in Merangin Regency, Jambi Province, obstacles in its implementation and the efforts made by the Merangin Regency Government, especially the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in dealing with obstacles. in its implementation. Method: This research uses qualitative research methods with descriptive methods and inductive approaches. Sources of data using primary and secondary data. Data collection techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research uses implementation theory according to Edward III. In this study, research using purposive sampling technique. Result: The result obtained by the authors in this study indicate that the implementation of the use of the refocusing budget in accelerating the handling of COVID-19 in Merangin Regency is quite good, but in it there are still obstacles. Conclusion: The implementation of the implementation of the use of the refocusing budget in accelerating the handling of COVID-19 in Merangin Regency is quite good, but in it there are still obstacles in terms of a lack of employee understanding of changes in rules, coordination and competent employees, the slow budget reporting of each Regional Work Unit (SKPD) related. Efforts are being made to coordinate with relevant Regional Work Units (SKPD), such as the health office, social service, disaster management agencies and hospitals, provide guidance and assistance to employees, and carry out regular monitoring. The author provides suggestions, among others, namely carrying out special training related to regional financial management in order to improve financial transparency, scheduling the implementation of training with related Regional
Apparatus Work Units (SKPD) to improve coordination, and conducting comparative studies with Regional Apparatus Work Units (SKPD) and approaching and support in enforcing the rules. Keywords: Implementation, Budget Use, Refocusing, Covid 19 ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2019 sangat memberikan dampak buruk terhadap siklus kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara terutama dalam segi perekonomian negara. Tentunya hal ini akan menjadi prioritas utama Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran terhadap urusan pemerintah, sehingga pemerintah membuat beberapa kebijakan berupa Refocusing Anggaran. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati secara keseluruhan meliputi pelaksanaan implemntasi penggunaan anggaran hasil refocusing sebagai upaya akselerasi penanganan Covid-19 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, kendala dalam pelaksanaanya serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menangani kendala dalam pelaksanannya. Metode: Penilitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III. Dalam penelitian ini meneliti menggunakan Teknik purposive sampling. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin sudah cukup baik, namun didalamnya masih terdapat kendala. Kesimpulan: implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi Pelaksanaan penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin sudah cukup baik, namun didalamnya masih terdapat kendala dalam hal kurangnya pemahaman pegawai terhadap perubahan aturan, koordinasi dan pegawai yang berkompeten, masih lambatnya pelaporan anggaran masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti dinas kesehatan, dinas sosial, badan penanggulangan bencana dan rumah sakit, melaksanakan bimbingan dan pendampingan kepada pegawai, dan melakukan monitoring secara berkala. Penulis memberikan saran antara lain yaitu melaksanakan pelatihan khusus terkait dengan pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi keuangan, menjadwalkan pelaksanaan pelatihan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk meningkatkan koordinasi, dan melakukan studi banding ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta melakukan pendekatan dan dukungan dalam menegakkan aturan.
Kata Kunci: Implementasi, Penggunaan Anggaran, Refocusing, Covid-19 I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejak akhir tahun 2019 negara kita dihadapkan dengan penemuan Corona Virus Disaese 19 (COVID-19). Lambatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat serta banyaknya jumlah penduduk di Indonesia memberikan pengaruh besar dalam meningkatnya penyebaran virus ini. Semua sandi kehidupan terkena dampak dari pandemi covid-19 ini. Guna menindaklanjuti dan menekan penyebaran virus ini pemerintah telah memberlakukan kebijakan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan keuangan nya sendiri, sebagai wujud implementasi dari adanya asas desentralisasi. Begitu juga kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di dalamnya ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan berpatokan kepada aturan yang sudah ditetapkan. Meluasnya pandemi covid-19 ini sangat memberikan dampak buruk terhadap siklus kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara terutama dalam segi perekonomian negara. Tentunya hal ini akan menjadi prioritas utama Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran terhadap urusan pemerintah, sehingga pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk mengalokasikan beberapa anggaran yang sifatnya tidak terlalu mendesak yaitu berupa Kebijakan Refocusing Anggaran. Mengatasi terjadinya Refocusing Anggaran diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga terbitlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Inpres RI Nomor 4 Tahun 2020). Disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid- 19) dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 guna penanganan dampak dari penyebaran Covid-19. Disahkannya peraturan diatas, memberikan perubahan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah diseluruh Indonesia yang membutuhkan anggaran sangat besar untuk mengatasi ancaman yang muncul akibat Covid-19 di berbagai sektor. Sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi krusial dari sisi belanja Negara.
Tabel 1 Porsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 No 1 2 3 4 Jenis Kegiatan Pendapatan Belanja Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pembiayaan Sumber : DPRD Provinsi Jambi Jumlah Anggaran Rp4.294.675.328.808,00 Rp4.516.148.844.342,00 Rp2.785.847.932.488,00 Rp239.473.515.534,00 Terfokus pada porsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Provinsi Jambi, letak fokus pemerintah yaitu melakukan percepatan penanganan covid-19 di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengamanan sosial. Realokasi anggaran pada bidang kesehatan mencapai Rp.143.114.911.830 yang harus dialokasikan untuk menanggulangi penanganan Covid-19 dan kegiatan vaksinasi, pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp.398.319.565.872 dan belanja pengaman sosial Rp.49.275.041.142. Pemerintah Provinsi Jambi juga menyediakan dana sebesar Rp1,5 miliar hasil dari perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk diberikan bantuan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jambi yang terdampak Covid-19 berupa perlengkapan untuk usaha. Anggaran dana penanganan dan antisipasi dampak yang dihasilkan dari Covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, pemerintah daerah telah mengambil langkah untuk melakukan refocusing terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin pada tahun anggaran 2021 dengan merealokasikan anggaran sebesar lebih kurang Rp70 miliar guna memenuhi kebutuhan pembelian vaksin Covid-19. Masih rendahnya serapan dan realisasi anggaran Covid-19 serta lambannya laporan dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Merangin yang disebabkan sempitnya kapasitas fiskal dan pola penyerapan anggaran di akhir periode. Pelaksanaan penggunan anggaran hasil refocusing dalam penanganan Covid-19 sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 masih ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Diduga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masih ragu dalam mencairkan anggaran covid-19 dan belum adanya pendampingan secara langsung oleh pihak hukum. Permasalahan di atas diperlukan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam memaksimalkan penerapan penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19, dengan hal ini diperlukan adanya upaya yang harus dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sebagai langkah dalam implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing yang berjalan secara baik dan tepat sasaran. 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, salah satunya masih rendahnya serapan dan realisasi anggaran Covid-19 serta lambatnya pelaporan dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Merangin yang disebabkan oleh sempitnya kapasitas fiskal dan pola penyerapan anggaran di akhir periode. Pelaksanaan penggunan anggaran hasil refocusing dalam penanganan Covid-19 sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 masih ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Diduga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masih ragu dalam mencairkan anggaran covid-19 dan belum adanya pendampingan secara langsung oleh pihak hukum. 1.3 Penelitian Terdahulu Penelitian ini juga terpacu dari beberapa penelitian - penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang berkaitan dengan refocusing anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zanal Arifin, dan Soegianto yang berjudul Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 berisi tentang kebijakan penganggaran daerah di masa Covid-19 harus berbasiskan pada kebutuhan guna mempercepat penanganan Covid-19. Potensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan dari adanya refocusing anggaran mengharuskan kegiatan relokasi anggaran berjalan sesuai dengan peraturan. (Junaidi et al.2020). Penelitian yang dilakukan oleh Jamila Lestyowati dan Abdila Faza yang berjudul Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Badan Diklat Keuangan Yogyakarta berisi tentang Implementasi dan realokasi kegiatan dan refocusing anggaran di Balai Diklat Yogyakarta, yang mana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Lestyowati and Faza 2020). Penelitian Dini Nurdiana yang berjudul Analisis Integrasi dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Covid-19 berisi tentang kondisi perekonomian yang lesu karena dampak dari covid-19 mengharuskan pemerintah untuk mengatur kebijakan penggunaan anggaran agar refocusing dapat terus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan integrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. (Nurdiana, Dini 2021). 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah Penelitian ini penulis lakukan dengan fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dimana terdapat beberapa perbedaan berkaitan
dengan konteks pembahasan dimana penelitian terdahulu terfokus dalam penanganan covid-19 dengan adanya kebijakan refocusing anggaran, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu terfokus pada penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. 1.5 Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala yang ada. II. METODE Penulis melakukan penelitian mengenai penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III terkait implementasi, yang mana terdapat 4 dimensi didalamnya, diantaranya yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dikaji dalam pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan data sekunder yang merupakan data tidak langsung berupa dokumen, atikel dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Terdapat 5 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Implementasi Penggunaan Anggaran Hasil Refocusing Dalam Akselerasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Penulis melakukan analisis data berdasarkan teori Implementasi Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, 1. Komunikasi Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana koordinasi dan kerjasama serta cara menyampaikan informasi yang baik antara semua pegawai/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
yang memiliki hubungan langsung dengan penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. H. Masyhuri,SE., MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin mengungkapkan pernyataan mengenai koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana bahwa : Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin sebagai induk utama dalam pelaksanaan implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan Covid-19. Dalam mencapai tujuan pelaksanaan implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid- 19, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin telah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dalam penyelesaian kasus pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia terutama di Kabupaten Merangin seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana dan Rumah Sakit. Pelaksanaan penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah mulai berjalan dengan baik, dikarenakan telah melakukan koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Tujuan utama dilaksanakannya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Joni,SE.,MM bahwa: a. Senantiasa menjaga keefektifitasan dan mampu meraih kerjasama yang baik antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin dan Ssatuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang memiliki peranan penting dalam penanganan covid 19 agar dapat berjalan dengan optimal b. Membuat beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam mencegah semakin berkembangnya pandemi covid-19 c. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga agar perilaku sesama masyarakat saling peduli dan mau bekerja sama dalam mengantisipasi penyebaran covid-19 Pelaksanaan koordinasi yang berjalan dengan baik membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan berupa pemberian vaksinasi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalami peningkatan secara keseluruhan per 26 desember 2021 sebesar 50% dan per 30 desember 2021 sebesar 73%. Mustamin selaku bendahara Dinas Kesehatan mengatakan bahwa :
Penyaluran anggaran yang disalurkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk penanganan covid-19 yang dialokasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin kami dari pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan koordinasi kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin bahwa tugas utama kami dalam menangani penyebaran covid-19 berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi, pemberian fasilitas pelaksanaan vaksinasi, dan belanja kesehatan lainnya serta melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian pasca vaksinasi cvid-19 dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengurangi penyebaran covid-19. Dalam penyaluran penggunaan anggaran hasil refocusing yang dilakukan oleh pemerintah memiliki beberapa tahapan, yang dijelaskan oleh H,Masyhuri,SE.,M.Si bahwa : Penyaluran anggaran hasil refocusing dilaksanakan di Kabupaten Merangin dengan membuat laporan kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan covid-19 dan mengajukan kepada bupati, yang selanjutnya membandingkan antara distribusi anggaran dengan realisasi di lapangan dengan mengikutsertakan hambatan dan kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Informasi yang didapat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin dalam melakukan penggunaan anggaran hasil refocusing sudah menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada. Berkaitan dengan kepatuhan para pegawai/staf dalam melaksanakan penyaluran penggunaan anggaran hasil refocusing masih belum stabil karena setiap hari nya masih ada beberapa pegawai yang datang tidak tepat waktu sehingga akan menjadi kendala dalam melaksanakan tugasnya. H.Masyhuri,SE.,MM menjelaskan bahwa kendala yang dialami yaitu : Pihak Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saat ini masih kekurangan pegawai dalam bidang keuangan untuk mengatur dan mengurus terkait dengan refocusing anggaran yang saat ini sedang dilaksanakan. Karena pada tahun 2021 terjadi pergeseran jabatan yang terjadi di kantor. Sedangkan saat ini kami perlu memperbaharui pegawai dalam meningkatkan kinerja. Ditambah kemarin Pemerintah Daerah menjadwalkan pegawai/staf untuk melaksanakan Work From Home (WFH). Hal ini tentu sangat tidak efektif dalam menjalankan tugas yang diberi dikarenakan para pegawai lebih cenderung bermalas-malasan dirumah dan berhenti mengerjakan tugas yang telah diberikan. Namun untuk saat ini telah mulai Kembali ke jadwal awal dan sudah tidak melaksanakan Work From Home (WFH). Sehingga kinerja pegawai/staf lebih efektif kedepannya. Sampai saat ini masih ada beberapa pegawai yang menjadi bagian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang belum mampu menyesuaikan terhadap adanya perubahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan refocusing anggaran. Secara
tidak langsung hal ini memberikan pengaruh kepada lambatnya penyusunan laporan keuangan dan laporan penggunaan anggaran dari tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Masih adanya beberapa staf/pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mampu menyusun perubahan anggaran akibat adanya refocusing yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pegawai mengenai prioritas utama yang dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19, sehingga penggunaan anggaran hasil refocusing yang telah dianggarkan belum seutuhnya dapat direalisasikan. Dian Roma Dacta Barus, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa : Saat ini berkaitan dengan pelaporan penggunaan angaran sebelum dan setelah dilaksanakannya refocusing mengalami keterlambatan dari segi penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan realisasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19. Didukung dengan masih adanya beberapa staf/pegawai yang belum sepenuhnya memahami dalam proses penyusunan perubahan anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid-19. Penentuan prioritas penggunaan anggaran hasil refocusing yang dilakukan pemerintah kabupaten merangin dalam upaya penanganan pandemi covid-19 berkaitan dalam bidang refocusing kesehatan, perekonomian dan disistribusikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan beberapa rumah sakit di Kabupaten Merangin. jejaring sosial. Dimana anggaran hasil H.Masyhuri,SE.,M.Si mengatakan prioritas utama dalam penggunaan anggaran hasil refocusing yaitu : Prioritas utama penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Merangin dalam bidang kesehatan mendukung program vaksinasi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), melakukan koordinasi pelaksanaan vaksinasi, pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi mendistribusikan pelaksanaan vaksinasi dan belanja kesehatan berkaitan dengan kegiatan vaksinasi. Selain itu anggaran hasil refocusing juga dipergunakan dalam pemberdayaan UMKM dan subsisdi pertanian guna mendukung perekonomian yang ada Konsisten dalam pelaksanaan penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi telah dibuat guna penanganan Covid-19 dibutuhkan guna mencapai menanggulangi dampak dari penyebaran Covid-19, terutama pada bidang kesehatan dan perekonomian yang ada. tujuan yang
Hendri Edward,SE mengatakan bahwa: Konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan penggunaan anggaran hasil refocusing sudah berjalan secara konsisten. Dimana dasar pelaksanaan refocusing mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan pengalokasian anggaran yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk anggaran yang mengalami refocusing sebanyak 69 Milyar yang selanjutnya didistribusikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan beberapa rumah sakit di Kabupaten Merangin. Anggaran yang telah dilakukan refocusing harus dijalankan secara konsisten dalam durasi waktu 3 bulan. Muhammad Joni,SE.,MM juga menambahkan bahwa : Demi berjalannya penanganan covid-19 yang lebih baik kedepannya, kami akan lebih berusaha untuk mempercepat dalam melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 agar pelaksanaan penggunaan anggaran hasil refocusing dapat berjalan secara maksimal dan tepat pada sasaran. 2. Sumber Daya Sumber daya manusia yang mempunyai keahlian handal adalah aset yang penting bagi organisasi untuk terus tumbuh dan berkembang yang mana dalam dimensi sumber daya yang terdiri beberapa indikator yang terdiri dari staf/pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin yang berdedikasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Adanya staf/pegawai yang mempunyai skill/kemampuan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin akan menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan keuangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dalam kaitannya refocusing. Muhammad Joni,SE.,MM yang mengatakan bahwa : Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanagan covid-19 di Kabupaten Merangin berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan tugas dan fungsi pada bidang anggaran guna Menyusun dan merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin terutama dalam hal mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama masa pandemi covid 19 ini. Dalam Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kami selaku bidang anggaran akan bekerja sama dengan bidang perbendahraan dan bidang akuntansi dan pelaporan.
Terbatasnya jumlah pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang anggaran tidak membuat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin menurun pada pelaksanaan kinerja dan tanggungjawab mereka. 3. Disposisi Pengangkatan dan pemilihan personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin dilakukan oleh pemerintah dengan mekanisme penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang ada. Pemberian insentif kepada para pegawai/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin untuk saat ini sudah dialokasikan dalam penanganan Covid-19. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin Bapak H. Masyhuri,SE.,M.Si bahwa insentif yang diberikan sampai saat ini belanja pegawai berupa gaji masih dialokasikan dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan masyarakat tidak mendapatkan insentif secara konsisten dikarenakan pengalokasian anggaran yang ada untuk penanganan Covid-19. 4. Struktur Birokrasi Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan Covid-19, SOP (Standard Operating Procedures) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Adanya SOP (Standard Operating Procedures) dalam pelaksanaan penggunaan anggaran hasil refocusing diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, menyeragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas sehingga akan menimbulkan fleksibilitas yang besar serta agar terjadinya suatu kesamaan dalam penerapan peraturan- peraturan. 3.2 Kendala dalam Implementasi Penggunaan Anggaran Hasil Refocusing Dalam Akselerasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi 1. Masih Lambat dan Belum Maksimalnya Komunikasi Yang Dibangun Terkait Dengan Pelaporan Penggunaan Anggaran Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) H.Masyhuri,SE.,M.Si mengatakan bahwa : Dalam pelaksanaan implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 masih banyak dari beberapa pegawai/staf yang kurang mengetahui terkait dengan aturan dan perubahan kebijakan yang saat ini berlaku, sehingga dalam pelaksanaanya di lapangan masih terdapat kesalahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19.
Hasil wawancara yang diperoleh bahwa dalam hal komunikasi yang dijalankan belum dapat berjalan secara optimal, tentu hal ini juga memberikan dampak kepada kurangnya koordinasi dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sehingga dibutuhkan adanya sosialiasi dan pendampingan serta koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kaitan secara langsung dalam pelaksanaan dan penerapan penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin. 2. Turunnya Motivasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin Salah satu penyebab turunya motivasi dari para pegawai/staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin yaitu karena masih belum seimbangnya antara jumlah pendapatan yang diperoleh dengan waktu bekerja dari masing-masing pegawai/staf. Pendapatan yang seharusnya sudah menjadi hak dari para pegawai/staf atas kewajiban yang telah dilakukan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan di awal. 3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pegawai/Staf) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berkompeten Sumber Daya Manusia (Pegawai/Staf) yang memiliki keahlian merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan Covid 19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin memiliki pegawai yang cukup dalam pemenuhan tupoksinya bagi pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaan penggunaan anggaran hasil refocusing masih menemukan keterbatasan jumlah pegawai yang handal dan cakap dalam penerapannya. 3.3 Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Menghadapi Kendala-Kendala yang Dialami Dalam Implementasi Penggunaan Anggaran Hasil Refocusing Dalam Akselerasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi 1. Melakukan Koordinasi Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait Penggunaan Anggaran Hasil Refocusing Dalam Akselerasi Penanganan Covid-19 Berdasarkan permasalahan terkait dengan masih lambatnya pelaporan penggunaan anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengatasi permasalahan percepatan penanganan pandemi covid-19 yang saat ini sedang melanda. Sehingga dibutuhkan adanya Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19. Dalam hal ini untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19. Untuk hal
tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui bidang anggaran selaku yang bertanggung jawab dalam refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 ini telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait kesulitan dalam melakukan penentuan besaran dan apa saja belanja daerah yang akan disesuaikan untuk kepentingan penanganan Covid-19. Pihak dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. H.Masyhuri,SE.,M.Si selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bahwa : Kami telah melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Merangin dalam hal penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 dan melakukan penyesuaian untuk anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. 2. Menerapkan Reward and Punishment kepada Seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin Dalam implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu menerapkan reward and punishment dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada agar semua pihak dan para pegawai terkait lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta lebih teliti dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. H. Masyhuri,SE.,M.Si mengungkapkan bahwa : Dengan diberlakukannya reward and punishment kepada seluruh pegawai/staf akan membantu dalam meningkatkan kinerja dari para pegawai/staf. Kebijakan refocusing anggaran ini tentunya juga memberikan dampak pengalihan anggaran yang ada, salah satunya yaitu anggaran yang berkaitan dengan upah para pegawai/staf yang melaksanakan lembur kerja/ tambahan jam kerja. Dalam pelaksanaanya tentunya memerlukan pemikiran yang lebih teliti dan intensitas waktu yang lebih panjang dari biasanya. Reward and Punishment yang diberlakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) apabila memiliki kinerja yang baik dan meningkatkan akan mendapatkan kepercayaan dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas berupa promosi jabatan, apabila pegawai/staf melakukan sebuah kesalahan dalam pelaksanaan tugas maka akan mendapatkan hukuman/sanksi dari pimpinan. 3. Melaksanakan Bimbingan/Pendampingan Dalam Penggunaan Anggaran Hasil Refocusing Berdasarkan permasalahan terkait dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkompeten dan berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya akibat dari kurangnya pemahaman pegawai terhadap perubahan aturan yang ada, salah satunya yaitu dengan dilakukannya refocusing anggaran sebagai upaya dalam percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
melakukan beberapa upaya guna mendukung suksesnya pelaksanaan Implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing di Kabupaten Merangin. Muhammad Joni, SE,, MM bahwa : Selama ini kami telah melakukan bimbingan teknik kepada pegawai terkait dengan penyusunn anggaran guna mengembangkan kompetensi mereka. Namun dimasa pandemi ini bimbingan Teknik dilaksanakan virtual secara daring untuk menghindari kerumunan demi membatasi penyebaran covid-19. Pendampingan yang kami lakukan adalah penyusunan dan pembagian anggaran hasil refocusing dalam penanganan Covid-19. Kegiatan tersebut dilakukan karena mengingat peran pegawai bidang anggaran sangat penting dalam implementasi kebijakan keuangan dan penyusunan anggaran hasil refocusing dalam penanganan covid-19. Selain itu mengingat covid-19 ini merupakan wabah yang harus diselesaikan dengan memerlukan banyak anggaran, maka sangat dibutuhkan bimbingan teknis (bimtek) kepada pegawai khususnya dibidang anggaran agar dapat meningkatkan kinerja. 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zanal Arifin, dan Soegianto yang berjudul Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 berimplikasi pada kebijakan penganggaran yang terjadi di Pemerintah Daerah di masa Pandemi Covid-19 yang harus berbasiskan pada kebutuhan yang lebih penting guna mempercepat penanganan Covid-19 terhadap berbagai permasalahan dan potensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan dari adanya refocusing anggaran yang harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini terfokus membahas mengenai penganggaran terhadap penanganan covid-19, sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus mengenai penggunaan anggaran hasil refocusing yang menjadi prioritas utama dalam mendukung keberhasilan akselerasi penanagan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Jamila Lestyowati dan Abdila Faza yang berjudul Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Badan Diklat Keuangan Yogyakarta yang membahas mengenai analisis kebijakan evaluasi terkait dengan pendanaan dari pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Dalam penelitian ini juga ditemukan bagaimana Langkah yang diambil guna mengatasi berbagai tantangan yang terjadi pada pelaksanaan refocusing anggaran. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu berkaitan dengan impelementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai badan utama dalam menjalankan refocusing anggaran yang saling berkoordinasi dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti dinas Kesehatan, rumah
sakit, badan penanggulangan bencana dan puskesmas yang tersebar di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga berperan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi karena pandemi Covid-19. Penelitian Dini Nurdiana yang berjudul Analisis Integrasi dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Covid-19 membahas mengenai kondisi perekonomian yang lesu karena dampak yang dihasilkan dari pandemi covid-19 sehingga mengharuskan pemerintah daerah untuk mengatur Kembali kebijakan penggunaan anggaran agar refocusing yang telah dilakukan dapat terus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan integrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus mengenai pelaksanaan dan penerapan penggunaan anggaran hasil refocusing yang telah dilakukan sebelumnnya untuk mengatasi permasalahan di masa pandemi covid-19 yang saling berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, Rumah Sakit Daerah dan beberapa Puskesmas yang mana titik fokus penggunaan anggaran untuk kegiatan pemberian vaksinasi dosis 1,2 dan 3 kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. IV. KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi Penggunaan Anggaran Hasil Refocusing Dalam Akselerasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, maka penulis dapat menarik kesimpulan : 1. Implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi masih terdapat kendala terkait dengan sulitnya penyesuaian belanja daerah, terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten, dan masih rendahnya serapan realisasi anggaran serta masih terjadi keterlambatan dalam pelaporan penggunaan anggaran. 2. Kendala yang dialami dalam implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut : a. Masih Lambat dan Belum Maksimalnya Komunikasi Yang Dibangun Terkait Dengan Pelaporan Penggunaan Anggaran Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) b. Turunnya Motivasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pegawai/Staf) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang berkompeten
3. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam mengatasi kendala Implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut : a. Koordinasi Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait Penggunaan Anggaran Hasil Refocusing Dalam Akselerasi Penanganan Covid-19 b. Menerapkan Reward and Punishment kepada Seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin c. Bimbingan/Pendampingan Dalam Penggunaan Anggaran Hasil Refocusing Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III. Arah Masa Depan Penelitian (future work) : Penulis menyadari masil awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas pengamanan aset tetap tanah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. 4.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan untuk dijadikan sebagai acuan dalam implementasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut : 1. Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang jelas dalam setiap penggunaan anggaran yang dikeluarkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mengadakan seminar/pertemuan antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait guna meningkatkan koordinasi dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran hasil refocusing dalam akselerasi penanganan covid-19 serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal dan memiliki integritas dalam menyusun anggaran atau perumusan kebijakan anggaran sejenisnya dengan teknologi pengelolaan keuangan daerah guna mencapai tujuan kinerja yang memuaskan. 3. Melakukan studi banding ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lai untuk dapat menjalin kerjasama yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan. V. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih yang utama ditunjukan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan lahir batin dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu untuk melakukan
penelitian dengan baik. Kemudian diucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan setiap saat, menjadi panutan dan selalu mendukung setiap usaha dan langkah yang penulis lakukan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan serta mengarahkan dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian ini. Kepada pihak-pihak terkait yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis dalam rangka melaksanakan penelitian ini. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam suksesnya pelaksanaan penelitian ini. VI. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid- 19) Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 guna penanganan dampak dari penyebaran Covid-19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, and Soegianto Soegianto. 2020. "Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi COVID- 19." Halu Oleo Law Review 4 (2): 145. Lestyowati, Jamila, and Abdila Faza. 2020. "Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta." Indonesia Nurdiani,Dini., 2021. "Implementasi Refocusing Anggaran Dalam.