Ilmu Adalah Bencana: Ketakutan Suku "Baduy Dalam" terhadap Pendidikan Formal Ratu Mustika Putri Delia Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya / +62 82167041584 Abstrak Ketika sebagian dari kita meyakini bahwa ilmu adalah jendela dunia, ternyata ada sebagian yang lain menganggap bahwa ilmu adalah bencana. Ilmu -dalam konteks pendidikan formal- tidak selalu diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat, salah satunya seperti Suku Baduy Dalam. Suku yang sejak lama mendiami pedalaman Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten tersebut menolak segala bentuk modernisasi termasuk dalam bidang pendidikan. Sementara itu, di pihak lain ada pemerintah atau negara yang merasa bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pendidikan kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Adanya penolakan dari Suku Baduy ini menjadi tantangan bagi terealisasinya pendidikan formal. Tujuan penulis yaitu memaparkan data terkait upaya yang dilakukan oleh Suku Baduy Dalam untuk menolak pendidikan formal, seperti membangun narasi bahwa pendidikan mendatangkan malapetaka dan karena ketakutan mereka terhadap sanksi adat yang akan diterima. Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah studi literasi yang menunjukkan bahwa Suku Baduy Dalam menjadikan ketakutan sebagai alat untuk melindungi pengetahuan lokal mereka. Pada akhir tulisan, penulis juga mengaitkan studi kasus ini dengan teori "pendidikan untuk pemanusiaan diri sendiri" untuk menyelami bagaimana seharusnya kita memandang dan membangun pendidikan yang manusiawi. Kata kunci: Pendidikan Formal, Suku Baduy Dalam, Pikukuh Baduy Pendahuluan Ketika sebagian dari kita meyakini bahwa ilmu adalah jendela dunia, ternyata ada sebagian yang lain menganggap bahwa ilmu adalah bencana. Ilmu -dalam konteks pendidikan formal- tidak selalu diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat, salah satunya seperti Suku Baduy Dalam. Suku yang sejak lama mendiami pedalaman Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten tersebut menolak segala bentuk modernisasi termasuk dalam bidang pendidikan. Orang-orang Baduy menganggap bahwa ilmu dapat menjadi ancaman dan mampu mendatangkan malapetaka, sehingga mereka tidak mengenal sistem pendidikan formal (Irawan, 2017) Sebelum membahas lebih mendalam tentang dialektika yang sudah disinggung di awal, penulis ingin memberikan gambaran tentang Suku Baduy. Konon, julukan "Baduy" bukan berasal dari orang-orang yang tinggal di Desa Kanekes melainkan berasal dari orang luar. Judistira K. Garna dalam Wilodati (2012) mengatakan bahwa orang Belanda -ketika menjajah Indonesia- menyebut komunitas ini dengan nama Badoe'i, Badoej, Badoewi, Rawayan dan Urang Kanekes. Menurut dongeng dan cerita rakyat yang beredar di Banten, nama Baduy diambil dari sebuah wilayah bernama Sendang Cibaduy. Ada pula yang berpendapat bahwa
nama Baduy diambil dari kata baduyut karena di wilayah Kanekes banyak pohon baduyut (sejenis beringin). Desa Kanekes sendiri merupakan tanah adat (ulayat) yang berada di antara pegunungan Kendeng, Banten Selatan. Letaknya sekitar 17 kilometer di sebelah selatan Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001, luas desa ini kira-kira 5.101,85 hektar, di mana seluas 2.101,85 hektar merupakan pemukiman warga dan sisanya adalah kawasan hutan lindung (taneuh larangan). Dalam Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2001 secara administratif masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok yang dilihat dari posisi atau letak tempat tinggalnya: Baduy Dalam dan Baduy Luar. Sedangkan menurut Septiana Dwiputri Maharani (2009), pada awalnya Baduy semuanya merupakan bagian dari Baduy Dalam. Akan tetapi, ada anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran besar -seperti memeluk agama Islam atau agama lain di luar Sunda Wiwitan, suami-istri yang berpisah/bercerai, dan lainnya- sehingga dikeluarkan dari Suku Baduy Dalam dan mereka memilih untuk membentuk pemukiman atau kampung sendiri yang disebut dengan Baduy Luar. Qotrun Nida (2018) mengemukakan pendapat yang berbeda, Baduy Dalam dapat dikatakan sebagai representasi dari orang-orang Baduy di masa lalu yang kebudayaannya paling mendekati budaya leluhur kesukuan mereka. Sementara itu, Baduy Luar adalah komunitas Baduy yang dipersiapkan menjadi penjaga, penyaring, penyangga, pelindung dan pihak yang paling intensif melakukan interaksi dengan pihak dari luar adat Baduy. Adat orang-orang Baduy melarang masyarakatnya untuk bersekolah. Mereka meyakini bahwa pendidikan formal akan menjadikan mereka pintar, namun orang pintar hanya akan merusak alam sehingga akan mengubah semua aturan yang telah ditetapkan oleh karuhun1 (Kiling & Bunga, 2014). Meskipun tidak berpendidikan formal, orang Baduy ada yang mengenal baca, tulis dan berhitung karena mereka belajar dari orang luar yang datang ke lingkungannya. Penolakan Suku Baduy terhadap pendidikan formal dan modernitas dapat dikatakan sebagai salah satu strategi mereka untuk menegakkan ajaran Sunda Wiwitan yang mereka pegang teguh dari generasi ke generasi. Lalu, apa sebenarnya Sunda Wiwitan? Menurut P. Djatikusumah dalam Ira Indrawardana (Indrawardana, 2014) istilah Sunda dimaknai dalam tiga kategori konseptual dasar. Pertama secara filosofis, Sunda berarti bodas (putih), indah, bersih, cantik, bagus dan seterusnya. Kedua dari sisi etnis, Sunda merujuk pada komunitas masyarakat suku bangsa Sunda yang Tuhan ciptakan seperti halnya suku bangsa lain di muka bumi. Ketiga secara geografis, Sunda mengacu pada penamaan suatu wilayah berdasarkan peta dunia sejak masa lalu terhadap wilayah Indonesia (Nusantara), yaitu sebagai tataran wilayah 'Sunda Besar' (The Greater Sunda Islands). Sedangkan arti dari Wiwitan sendiri yaitu awal, permulaan, jati, asal, pokok, pertama (Wahid, 2016). Sunda Wiwitan dapat dikatakan sebagai kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur (dinamisme dan animisme) terdahulu (awal). Sebenarnya sudah menjadi hak bagi sebuah komunitas untuk mengelola kehidupan sosialnya, termasuk menentukan nasibnya sendiri ingin menjadi seperti apa dan bagaimana. Akan tetapi, karena di luar komunitas kecil seperti Baduy terdapat komunitas lain yang lebih besar seperti pemerintah daerah dan negara, maka strategi mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan semakin hari semakin berat tantangannya. Sedikit demi sedikit terjadi perubahan 1 Nenek moyang
sosial budaya pada Suku Baduy Dalam yang disebabkan oleh interaksi dengan orang-orang yang datang berkunjung ke desa mereka (Wilodati, 2012). Dari sudut pandang pemangku kebijakan, ada program-program yang menjadi bentuk tanggung jawab mereka terhadap seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan dengan mencanangkan program "wajib belajar 12 tahun". Bagaimana program ini dapat berjalan jika ada komunitas yang menolak pendidikan formal karena ingin mempertahankan ajaran leluhurnya? Sebelumnya, Qotrun Nida (2018) pernah membahas tentang bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten terhadap pemenuhan hak pendidikan anak-anak Baduy sebagai warga negara. Langkah yang ditempuh pemerintah daerah yaitu melakukan koordinasi atau kerja sama dengan WAMBI (Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy). Akan tetapi, apakah kemudian masalah ini menemukan titik tengah? Ini menjadi sebuah topik yang menarik untuk dipikirkan dan dianalisa lebih jauh. Bagaimana pemerintah daerah di Kabupaten Lebak mencoba mewujudkan program pendidikan kepada komunitas yang menolak adanya pendidikan seperti Suku Baduy Dalam? Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya untuk kepentingan siapa pendidikan formal ini dibuat? Penulis berargumen bahwa pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan berpedoman pada konsep pembangunan manusia (human development). Dalam pembangunan manusia terdapat istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat melalui tiga komponen yaitu usia panjang dan hidup yang sehat, pendidikan yang memadai, serta peningkatan standar hidup. Jika IPM ini semakin tahun semakin meningkat, maka ada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi negara juga akan semakin kuat (Setiawan & Hakim, 2013). Oleh karena itu, pemerintah membuat serangkaian program untuk meningkatkan kualitas hidup warga negaranya, salah satunya melalui pendidikan formal. Artinya, di sini pendidikan formal dirancang untuk kepentingan ekonomi negara. Alih-alih melihat pendidikan sebagai salah satu indeks dari pembangunan manusia, mengapa kita tidak mencoba untuk melihat pendidikan sebagai upaya memanusiakan diri sendiri sebagaimana yang dijelaskan Hipolitus K. Kewuel (2014)? Apakah ini berbeda? Tentu saja berbeda, karena jika kita memandang pendidikan sebagai bagian dari indeks pembangunan manusia maka realisasi pendidikan kepada Suku Baduy semata-mata hanya agar mereka "setara" dengan masyarakat lain. Tetapi, jika kita melihat pendidikan sebagai bentuk memanusiakan diri sendiri maka pendidikan (meskipun bukan melalui jalur formal) akan disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang Baduy, dan bukan tidak mungkin jika ilmu modern dapat sejalan dengan pengetahuan lokal masyarakat. tidak dimaksudkan untuk menilai bahwa pemerintah -dengan "memaksakan" adanya pendidikan formal- telah melakukan intervensi kepada Suku Baduy Dalam. Penulis juga tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Suku Baduy Dalam -dengan upayanya mempertahankan ajaran leluhur mereka- "tertinggal" sehingga perlu untuk dibina melalui program-program pendidikan formal. Penulis hanya ingin memaparkan bahwa masalah pendidikan dalam konteks ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan solusi teknis semata. Jika pemerintah masih menempatkan pendidikan formal sebagai standarisasi kesejahteraan, maka bagi komunitas-komunitas adat yang menolak adanya pendidikan formal akan selalu termarginalisasi dan ada pada tataran "tidak sejahtera". Makalah ini Pikukuh: Penolakan Pendidikan Formal sebagai Wujud Kepatuhan terhadap Adat
Menurut Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin dalam Nida (2018), alasan adat Baduy melarang warganya mengikuti sekolah formal dan melarang dibukanya pendidikan formal di tanah ulayat mereka didasari pada pemikiran leluhur untuk menjaga keselamatan dan eksistensi suku mereka. Kita yang menganggap bahwa pendidikan formal sangat penting mungkin akan kesulitan memahami pola pikir tersebut dan bertanya-bertanya: "bukankah melalui pendidikan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita lebih jauh lagi?" Prinsip orang-orang Baduy Dalam menolak adanya pendidikan formal sebenarnya mengagumkan. Mereka sudah paham bahwa dengan adanya pendidikan formal akan mampu memberikan wawasan lebih kepada mereka dan menjadikan diri mereka pintar. Akan tetapi, menjadi orang-orang yang pintar justru lebih menakutkan. Orang pintar tidak akan puas, karena dengan ilmu yang dimiliki memungkinkan dirinya untuk mencari sesuatu yang lebih yaitu kekuasaan. Orang Baduy lebih memilih tidak tahu apa-apa, daripada memiliki pengetahuan namun pada akhirnya digunakan untuk melawan adat dan Tuhannya. Penolakan Suku Baduy pada pendidikan tidak terlepas dari adanya pikukuh. Pikukuh dapat diartikan sebagai larangan atau aturan adat yang sifatnya mutlak dan dijadikan sebagai pandangan hidup orang-orang Baduy. Pikukuh diajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang Suku Baduy, dan hingga kini masih tidak mengalami perubahan apapun dan masih tetap dijalankan sebagaimana yang tertera pada buyut, terutama bagi Suku Baduy Dalam. Buyut adalah tindakan orang-orang Baduy (sebenarnya tidak dituangkan dalam bentuk teks, namun diajarkan secara lisan). Berikut isi dari buyut (Wahid, 2016): Buyut nu dititipkeun ka puun (buyut yang dititipkan kepada puun) nagara satelung puluh telu (negara tiga puluh tiga) bangsawan sawidak lima (sungai enam puluh lima) pancer salawe nagara (pusat dua puluh lima negara) gugung teu meunang dilebur (gunung tak boleh dihancur) lebak teu meunang diruksak (lembah tak boleh dirusak) larangan teu meunang ditempak (larangan tak boleh dilanggar) buyut teu meunang dirobah (buyut tak boleh diubah) lojor teu meunang dipotong (panjang tak boleh dipotong) pondok teu meunang disambung (pendek tak boleh disambung) nu lain kudu dilainkeun (yang bukan harus ditiadakan) nu ulah kudu diulahken (yang lain harus dipandang lain) nu enya kudu dienyakeun (yang benar harus dibenarkan) mipit kudu amit (mengambil harus pamit) ngala kudu menta (mengambil harus minta) ngeduk cikur kudu mihatur (mengambil kencur harus memberitahukan yang punya) nyokel jahe kudu micarek
(mencungkil jahe harus memberi tahu) ngagedag kudu beware (mengguncang pohon supaya buahnya berjatuhan harus memberitahu terlebih) dulu nyaur kudu diukur (bertutur harus diukur) nyabda kudu diunggang (berkata harus dipikirkan supaya tidak menyakitkan) ulah ngomong sageto- geto (jangan bicara sembarangan) ulah lemek sadaek-daek (jangan bicara seenaknya) ulah maling papanjingan (jangan mencuri walaupun kekurangan) ulah jinah papacangan (jangan berzina dan berpacaran) kudu ngadek sacekna (harus menetak setepatnya) nilas saplasna (menebas setebasnya) akibatna (akibatnya) matak burung jadi ratu (bisa gagal menjadi pemimpin) matak edan jadi menak (bisa gila menjadi menak) matak pupul pengaruh (bisa hilang pengaruh) matak hambar komara (bisa hilang kewibawaan) matak teu mahi juritan (bisa kalah berkelahi) matak teu jaya perang (bisa kalah berperang) matak eleh jajaten (bisa hilang keberanian) matak eleh kasakten (bisa hilang kesaktian) Pada baris pertama disebutkan bahwa "buyut dititipkan kepada puun". Puun adalah pemimpin adat yang berasal dari tiga kampung keramat di Suku Baduy Dalam. Tiga kampung atau lembaga adat ini yaitu Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana. Puun adalah orang suci yang merupakan keturunan karuhun (leluhur). Selain itu, ada beberapa larangan yang harus ditaati oleh orang-orang Baduy, seperti dilarang mengubah jalan air untuk membuat kolam ikan/drainase, mengubah bentuk tanah untuk diratakan dan membuat sumur, menanam budidaya perkebunan, memelihara binatang berkaki empat, berladang sembarangan, berpakaian sembarangan, menggunakan teknologi kimia, masuk ke hutan titipan untuk menebang pohon. Pikukuh ini masih terjaga karena mereka menolak interaksi berlebihan dengan orang di luar Baduy terlebih dalam hal pendidikan. Bisa kita bayangkan, apa yang akan terjadi jika salah satu dari orang Baduy bersekolah formal atau mereka menyetujui dibangunnya sekolah formal di sekitar tanah ulayatnya. Mungkin mereka akan belajar untuk berladang atau budidaya tanaman demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, karena tujuannya bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan subsisten melainkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Jika kepentingan ekonomi masuk ke dalam suku ini, maka bisa diprediksikan bahwa orang-orang Baduy akan berkompetisi satu sama lain, akan ada kesenjangan sosial sebagaimana yang terjadi di sekitar kita saat ini. Sanksi Adat Alasan orang-orang Baduy tidak bersekolah dikarenakan enggan melanggar adat, karena apabila mereka melanggar maka akan ada sanksi yang diberikan. Sanksi ini bergantung
pada ukuran pelanggaran, mulai dari peringatan oleh kepala kampung (jaro) dan kepala adat (pu'un), dihukum dalam tahanan adat, hingga dikeluarkan dari Suku Baduy. Sejauh ini memang belum ada artikel atau penelitian yang menunjukkan adanya kasus anak-anak Baduy sekolah lalu menerima sanksi adat. Tetapi, untuk mendapatkan gambaran bentuk hukuman yang diterima oleh pelanggar, kita dapat belajar dari studi kasus seperti yang disampaikan oleh Miftakul Mala (2018). Ketika terjadi percekcokan seperti adu mulut antar sesama warga, mereka yang berselisih akan dipanggil oleh Puun dan Jaro untuk mendapatkan teguran. Selain mendapat peringatan berat, mereka akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan adat selama 40 hari. Saat tiba waktu dibebaskan, orang yang dihukum ini disidang di depan Puun dan Jaro, dalam sidang mereka akan ditanya apakah masih ingin berada di Baduy Dalam atau keluar menjadi Baduy Luar yang lebih fleksibel dan tidak terlalu terikat dengan aturan adat. Hal-hal lain yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan berpotensi untuk menerima sanksi antara lain berzina, menikah lebih dari satu istri/suami, memiliki alat rumah tangga mewah, bepergian dengan naik kendaraan, dilarang ke daerah lain yang dilarang. Selain itu, pelanggaran yang dianggap berat yaitu jika seseorang mengeluarkan darah setetes (artinya melukai orang lain). Apabila hal ini dilanggar maka akan dikeluarkan dari Suku Baduy Dalam. Pengetahuan Lokal Suku Baduy Tertinggal dalam pendidikan formal bukan berarti menjadikan Suku Baduy hidup tanpa adanya pengetahuan apapun. Mereka juga memiliki pengetahuan yang diajarkan secara lisan oleh leluhurnya agar dapat bertahan hidup. Bahkan, dengan adanya sistem pengetahuan ini kehidupan orang-orang Baduy cukup kompleks. Suku Baduy sebagaimana masyarakat adat lain juga memiliki pengetahuan tentang obat-obatan tradisional dalam proses penyembuhan penyakit. Hal tersebut pernah diteliti oleh beberapa ahli dari berbagai bidang, salah satunya adalah R. Cecep Eka Permana (2009). Pengobatan tradisional Baduy mengenal adanya paraji (dukun beranak), panghulu (dukun yang khusus mengurus orang meninggal), bengkong jalu (dukun sunat untuk laki-laki), dan bengkong bikang (dukun sunat untuk perempuan). Sistem pewarisan pengetahuan tentang pengobatan tradisional melalui garis keturunan, sehingga orang-orang yang bukan keturunan dari "dokter" di Baduy maka tidak banyak paham tentang pengobatan tradisional. Dalam hal mata pencaharian, orang-orang Baduy hidup dengan menjual buah-buahan dan madu yang mereka dapatkan di hutan. Selain itu, mereka juga menjual kerajinan tangan seperti kain tenun dan tas dari anyaman yang dijual ke kota dengan berjalan kaki. Orang-orang Baduy tidak menerapkan cocok tanam atau berladang karena dianggap dapat mengubah alam, sehingga mereka hanya mengambil apa yang ada di alam sesuai dengan kebutuhannya. Pada proses pernikahan, pasangan dinikahkan berdasarkan perjodohan orang tua. Orang-orang Baduy tidak mengenal hubungan sebelum pernikahan yang disebut pacaran. Perjodohan ini diawali dengan kunjungan dari keluarga atau orang tua laki-laki ke rumah orang tua perempuan. Pada pertemuan ini, mereka saling mengenalkan anak-anak yang akan dijodohkan. Jika dirasa cocok dan ada kesepakatan, maka tahap selanjutnya yaitu proses lamaran sebanyak tiga kali. Pertama, orang tua laki-laki harus melapor kepada kepala kampung (jaro) dengan membawa daun sirih, buah pinang dan gambir secukupnya. Kedua, lamaran dengan membawa sirih, pinang, gambir dan juga cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas kawin. Ketiga, pihak laki-laki harus menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga beserta
baju serta seserahan pernikahan untuk pihak perempuan. Selanjutnya, upacara perkawinan dipimpin oleh dukun atau kokolot dan naib sebagai penghulunya. Makna perkawinan bagi orang Baduy sekali seumur hidup, jadi mereka tidak mengenal perceraian juga poligami. Jika hal tersebut dilanggar, maka mereka harus bersedia dikeluarkan dari Suku Baduy. Jika dikaitkan dengan topik utama makalah ini, penulis ingin menunjukkan bahwa orang-orang Baduy Dalam tidak 'muluk-muluk' atau berambisi untuk hidup berlebihan. Mereka khawatir jika orang luar datang (dengan membawa program pendidikan) justru akan mengubah tatanan dan tradisi masyarakat Baduy yang sederhana dan homogen. Pengetahuan lokal yang diajarkan leluhur sudah terbilang cukup untuk menjadi pedoman kehidupan mereka sehari-hari. Suku Baduy, Rumah Baca dan Program Pendidikan Pemerintah Daerah Lebak Pendidikan formal dari sudut pandang orang-orang Baduy -khususnya Baduy Luar yang memang sudah lebih menerima budaya luar dan fleksibel- adalah sebagai penunjang dan bukan sesuatu yang pokok atau utama. Mereka hanya merasa cukup dengan mampu membaca, menulis dan berhitung. Tujuan utamanya adalah menahan terlalu bebasnya masyarakat adat mengadopsi gaya kehidupan modern karena komunitas mereka memiliki tugas hidup yang spesifik, keyakinan yang kuat dan hukum adat yang berbeda. Meskipun Suku Baduy Dalam dengan tegas menolak pendidikan formal, namun ternyata ini tidak menyurutkan niat pemerintah untuk memberikan hak-hak pendidikan secara merata kepada anak-anak Baduy. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nida (2018) Pemerintah Kabupaten Lebak mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk merealisasikan pendidikan yang berkualitas, hanya saja langkah yang dipilih adalah dengan mengirimkan tutor-tutor khusus dan bermusyawarah dengan WAMBI (Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy). Hanya saja, ini dinilai belum maksimal karena pemerintah setempat kurang memberikan perhatian terhadap perkembangan dari program tersebut. Jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, maka langkah awal yang perlu dilakukan yaitu membuang pandangan bahwa pendidikan formal menjadi satu-satunya solusi. Tidak harus mendirikan sekolah formal, pemerintah dapat menempuh jalur informal. Langkah informal sudah dipilih dengan didirikannya PKBM yang bekerja sama dengan WAMBI sejak tahun 2007. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan antara lain seperti penguatan mutu organisasi, penguatan mutu sistem tata kerja, penguatan mutu program kerja, penguatan mutu evaluasi dan tindaklanjut atas evaluasi tersebut (Kewuel H. K., 2017). Artinya, sangat disarankan untuk organisasi pendidikan informal ini melakukan kajian secara berkala. Pemerintah memang tidak bisa melepaskan tanggung jawab dengan membiarkan begitu saja anak-anak Baduy, namun tidak bisa pula memaksa mereka untuk bersekolah formal yang dilarang adat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pendekatan kultural agar program pemerintah dapat sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Baduy. Pendekatan kultural yang dimaksud di sini yaitu bisa dengan cara melakukan pertemuan sesuai dengan jadwal adat Suku Baduy, pemerintah juga dapat meminta bantuan kepada Suku Baduy Luar yang merupakan perantara antara Baduy Dalam dan pihak luar. Terkait dengan jadwal adat Suku Baduy Dalam, pada Januari hingga Maret setiap tahunnya, orang-orang Baduy dilarang meninggalkan desa dan pengunjung dari luar juga
dilarang masuk ke pemukiman Baduy Dalam. Berikut ini jadwal adat Suku Baduy Dalam (Nida, 2018): Bulan Penanggalan Baduy Aktivitas 1 Kasa Kawalu tembeuy 2 Karo Kawalu panengah 3 Katiga Kawalu tutug, ngalaksa 4 Sapar/Kapat Seba, narawas, nyacar 5 Kalima Inisiasi, perkawinan, muja 6 Kanem Nukuh,selametan 7 Katujuh Ngaduruk, ngaseuk serang 8 Kadalapan Ngaseuk huma puun 9 Kasalapan Ngaseuk huma tangtu 10 Kasapuluh Ngaseuk huma warga 11 Hapit-lemah Mipit 12 Hapit-kayu Semi panen Berkat adanya pendekatan dan interaksi yang dilakukan antara Suku Baduy Luar dan pihak luar (pendatang) secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama, kini Suku Baduy Luar menerima program pendidikan seperti Rumah Baca untuk generasi penerus mereka. Rumah Baca ini sudah didirikan sejak 2007 silam, salah satu pengajarnya yaitu Nury Sybli, seorang jurnalis yang tergabung dalam gerakan literasi untuk daerah-daerah pedalaman Indonesia. Menurut Nury, adat hanya melarang anak-anak Baduy bersekolah, bukan untuk belajar. Hal ini menjadi alasan untuk Nury dan beberapa aktivis lain menjadi sukarelawan untuk
mengajarkan cara membaca, berhitung dan menulis. Pada tahun 2012, anak-anak yang belajar jadi berkurang karena ada warga yang mengadukan kepada tetua adat bahwa ada yang mendirikan sekolah (Rumah Baca) di tanah ulayat mereka. Tetua adat melarang anak-anak tersebut "bersekolah" dan kegiatan Rumah Baca ini pernah terhenti untuk beberapa tahun. Ini menandakan bahwa dalam praktik belajar membaca pun dilakukan sembunyi-sembunyi. Pendidikan sebagai Pemanusiaan Diri Sendiri Apa yang disampaikan pada poin ini mungkin akan sangat filosofis. Ini adalah salah satu sudut pandang lain dalam melihat pendidikan agar kita tidak terjebak hanya pada angka dalam IPM. Maka dari itu, di sini penulis akan mengadopsi pemikiran dari Kewuel tentang mengapa pendidikan itu perlu? Menurut Kewuel (2014) dalam teori "pemanusiaan diri sendiri" ada tiga pendekatan filosofis yang mampu menjadi pertimbangan untuk rencana program pendidikan. Pertama, manusia harus didekati sebagai makhluk hidup yang memiliki karakter khas yang berbeda satu dengan lainnya. Manusia memiliki kompleksitas afektivitas (emosi), mereka juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sejarah hidup masing-masing pribadi yang berbeda-beda pula. Hal ini juga ada pada Suku Baduy yang memiliki kekhasannya sendiri yaitu lebih memilih "mengisolasi diri" dari dunia luar dan modernitas karena adanya keinginan menjaga budaya leluhur mereka. Kedua, manusia harus didekati sebagai makhluk berpikir yang mengerti, memiliki pengetahuan, dan mampu berbicara mengungkapkan pengetahuan itu sebagai hasil olah pikir yang terus berproses dalam hidupnya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sebuah kesalahan dan dosa apabila merealisasikan pendidikan karena menganggap orang-orang Baduy terbelakang atau sebagai komunitas primitif yang perlu dibina. Justru, pendidikan seharusnya membantu orang-orang Baduy menemukan cara menjaga kebudayaan asli mereka. Misalnya, dengan belajar menulis dan membaca dapat membantu orang-orang Baduy mewariskan pengetahuan lokal mereka secara tertulis dan bukan lagi secara lisan. Ketiga, manusia harus didekati sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dalam menjalani hidupnya sendiri sekaligus sebagai tanda bahwa masing-masing manusia itu unik dan khas. Pendidikan dalam hal ini hanya sebagai "alat bantu" untuk mengarahkan manusia agar mampu berinovasi dan semakin mengenali siapa dirinya. Kesimpulan Kita tidak bisa menampik bahwa di balik keterbukaan pemikiran karena ilmu pengetahuan dan adanya pendidikan formal juga menjadi awal dari datangnya "bencana". Bencana yang dimaksudkan di sini dapat kita lihat dengan tergerusnya nilai dan pengetahuan lokal, persaingan untuk merebut kekuasaan, hingga kesenjangan sosial akibat hasrat ingin mendapatkan sesuatu yang lebih secara ekonomi. Suku Baduy Dalam bukannya terbelakang, justru kita bisa memberikan apresiasi bahwa leluhur mereka telah memprediksi "zaman modern" yang sebenarnya 'kacau balau'. Sehingga untuk menjaga kedamaian dan eksistensi Suku Baduy sendiri, mereka menolak adanya pendidikan formal di wilayah ulayat mereka, juga melarang anggota komunitasnya untuk bersekolah. Pemerintah Daerah mungkin ada pada posisi yang dilematis karena di satu sisi harus bertanggung jawab merealisasikan pemerataan program pendidikan, tetapi di sisi lain mereka juga tidak dapat menentang adat Baduy sebagai bentuk toleransi pemerintah terhadap masyarakat adat. Jadi, hingga makalah ini ditulis, penulis berpendapat bahwa pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalan atau solusi yang tepat untuk Suku Baduy Dalam. Alih-alih
lebih baik jika pemerintah membuat pendidikan formal untuk Suku Baduy, akan memaksimalkan pendekatan kultural yaitu dengan menempatkan diri sebagai pihak "yang ingin tahu" dan bukan sebagai pihak "yang lebih tahu". Dengan begitu, pemerintah dapat memahami apa yang dibutuhkan orang-orang Baduy dan memberikan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita juga dapat melihat bahwa pembangunan manusia yang diukur dari tingkat pendidikan formal yang memadai, kesehatan dan standar hidup layak (secara ekonomi) tidak dapat diterapkan sama persis untuk setiap kelompok masyarakat. Jadi, daripada melihat pendidikan semata-mata sebagai bagian indeks pembangunan manusia, bukankah lebih baik jika kita memandang pendidikan sebagai bentuk memanusiakan diri sendiri? Daftar Pustaka Indrawardana, I. (2014). Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan. Melintas, 105-118. Irawan, R. (2017). Pendidikan dalam Pandangan Masyarakat Baduy Dalam. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kewuel, H. K. (2014). Sistem Pendidikan Nasional dan Kurikulum dalam Perspektif Filsafat Antropologi. Erudio Vol. 2 No. 2, 49-59. Kewuel, H. K. (2017). Analisis Antropologi Pendidikan Tentang Penguatan Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Dalam Tata Pendidikan Global. Erudio ( Journal of Educational Innovation), Volume 3, Nomor 2, 55-66. Kiling, I. Y., & Bunga, B. N. (2014). Penolakan Suku Baduy Dalam dan Amish terhadap Modernisasi: Kaitan dengan Gejala Skizoid. MKM Vol. 08 No. 02. Maharani, S. D. (2009). Perempuan dalam Kearifan Lokal Suku Baduy. Filsafat Vol. 19, No. 3, 199-213. Mala, M. (2018). Suku Baduy. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Nida, Q. (2018). Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Hak-hak Pendidikan. Untirta Civic Education Journal (UCEJ) Vol. 3 No. 1, 100-115. Permana, R. C. (2009). Masyarakat Baduy dan Pengobatan Tradisional Berbasis Tanaman. Wacana, Vol. 11 No. 1, 81-94. Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Economia Vol. 9 No. 1, 18-26. Wahid, M. (2016). Sunda Wiwitan Baduy: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten. Wilodati. (2012). Sistem Tatanan Masyarakat dan Kebudayaan Orang Baduy (Suatu Kajian terhadap Perubahan Sosial dan Kelestarian Nilai-nilai Tradisional Masyarakat Baduy). Sistem Sosial Budaya Baduy, 1-11.