PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI PENYERAGAMAN HARI RAYA IDUL FITRI SKRIPSI Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta Oleh: ANIS FATIMAH NIM 16.323.1026 PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN BAHASA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 2020
PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI PENYERAGAMAN HARI RAYA IDUL FITRI SKRIPSI Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta Oleh: ANIS FATIMAH NIM 16.323.1026 i
KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA FAKULTAS ADAB DAN BAHASA Jalan Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782404 Fax. (0271) 782774 Website: e-mail: NOTA PEMBIMBING Hal NIM : Skripsi Sdr. Anis Fatimah : 163231026 Kepada Yth. Dekan Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta Di Tempat Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr: Nama : Anis Fatimah NIM Judul : Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah : 163231026 Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri. Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surakarta, 3 November 2020 Pembimbing ii
PENGESAHAN iii
PERSEMBAHAN Karya kecil ini kupersembahkan kepada: 1. Ayahanda Joko Santoso & Ibunda Suwanti , adikku Ismail dan kakakku mas Ihsan yang tiada henti-hentinya memberikan cinta, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk saya. 2. Seluruh Dosen SPI yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menggapai masa depan yang penuh gelombang. 3. Spesial kepada teman temanku Reni, Jami, Ibnu dan Agung atas segala bantuan, hiburan, dukungan serta semangat dan selalu ada buat saya ketika saya frustasi atas tulisan saya ini 4. Almamater IAIN Surakarta. 5. Dan untuk seluruh teman-temanku SPI, teman kos, dan teman SMA saya, saya harap kita semua bisa sukses dan bisa menggapai mimpi kita masing- masing. iv
MOTTO "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. An-Nisa' : 59) v
KATA PENGANTAR Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini. shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kehidupan yang lurus dalam ajaran agama Islam dan kepada para keluarga, sahabat, segenap pengikut serta pecintanya yang selalu meneladani perilaku dan akhlaknya. Dalam skripsi ini penulis membahas tulisan mengenai "Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sejarah Pervdaban Islam pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri, namun terdapat peran dan iringan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih patut penulis ucapkan kepada segenap pihak yang turut andil dan telah banyak membantu penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, di antaranya : 1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag,. M.Pd. selaku Rektor IAIN Surakarta vii
2. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. 3. Dr. H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si. selaku Kepala Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. 4. Dr. H. Muh. Fajar Shodiq, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama proses belajar di bangku perkuliahan. 5. Irma Ayu Kartika Dewi, S.Pd., M.A. selaku Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan banyak saran dan arahan mengenai penelitian ini. 6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, kasih sayang yang luar biasa dan dukungan yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam rangkaian kata-kata. 7. Pak Aan Ratmanto, M.A yang memberikan inspirasi mengenai judul skripsi ini serta membantu mencarikan data skripsi penulis. 8. Para dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan Ilmu kepada penulis selama proses belajar di bangku perkuliahan. 9. Para staf Tata Usaha dan Akademik yang telah memberikan bantuan untuk keperluan administrasi selama perkuliahan serta menyelesaikan skripsi. 10. Para staf di Momumen Pers Nasional Surakarta dan Jogja Library Center yang telah membantu menyediakan sumber data penelitian skripsi ini. 11. Teman teman jurusan Sejarah Peradaban Islam, terutama Succes Humans (Reni, Jami, Agung, dan Ibnu) yang selalu menemani perjalanan dalam viii
penulisan skripsi ini serta dukungan dan motivasi kalian yang menguatkan penulis ketika putus asa. 12. Teman kos Alifa (Endah dan Rizki) yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis. 13. Teman sekamar Kos Gimbu (Indriana) yang selalu memberi semangat dan mendoakan yang terbaik untuk penulis. 14. Teman SMA geng koyok (Rischa, Ayun dan Mahmudah) yang selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis dengan segala candaan kalian serta mendengarkan cerita penulis ketika dilanda kesulitan. 15. Day6 yang selalu memberikan hiburan ketika penulis mengalami rasa bosan, putus asa dan sedih, musik kalian membantu menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Day6 musik kalian sangat menginspirasi penulis terimasih banyak. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Surakarta, 3 November 2020 Penulis Anis Fatimah ix
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... i NOTA PEMBIMBING ... ii PENGESAHAN ... iii PERSEMBAHAN ... iv MOTTO ... v KATA PENGANTAR ... vii DAFTAR GAMBAR ... xx ABSTRAK ... xxii BAB I. PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Batasan dan Rumusan Masalah ... 9 C. Ruang lingkup Penelitian ... 11 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 11 E. Tinjauan Pustaka ... 12 F. Kerangka Konseptual ... 16 G. Metode Penelitian ... 19 H. Sistematika Penelitian ... 22 BAB II. KETERLIBATAN PEMERINTAH ORDE BARU DALAM MENGATUR URUSAN AGAMA ISLAM ... 26 A. Peran Pemerintahan Orde Baru dalam Urusan Agama ... 26 1. Agama dan Negara ... 26 2. Keterlibatan Pemerintah Orde Baru dalam Urusan Agama Islam ... 30 3. Pandangan Umat Islam Terhadap Pemerintah Orde Baru ... 32 4. Politik Islam Pada Masa Orde Baru ... 35 5. Peran Penting Kementrian Agama Pada Masa Orde Baru ... 40 B. Peran Organisasi Islam Pada Masa Orde Baru ... 44 1. Peran NU dan Muhammadiyah pada Masa Orde baru ... 44 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Orde Baru ... 46 x
3. ICMI Pada Masa Orde Baru ... 49 BAB III. SEPAK TERJANG POLITIK NU DAN MUHAMMADIYAH PADA MASA ORDE BARU ... 58 A. Sejarah NU dan Muhammadiyah masuk ke dunia politik ... 58 B. Hubungan Politik antara NU dan Muhammadiyah ... 71 C. Sepak Terjang Politik NU dan Muhammadiyah dengan Pemerintah Orde Baru ... 74 BAB IV. PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI PENYERAGAMAN HARI RAYA IDUL FITRI ... 82 A. Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru ... 82 1. Hari Raya Idul Fitri ... 82 2. Kriteria Penetapan Hari Raya Idul Fitri ... 88 B. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Menyeragamkan Hari Raya Idul Fitri ... 90 1. Perbedaan dan Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru ... 90 2. Didirikannya BHR (Badan Hisab dan Rukyat) ... 97 C. Peran NU dan Muhammadiyah dalam Menentukan Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru ... 101 1. Metode NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Hari Raya Pada Masa Orde Baru ... 101 2. Aspek Keyakinan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah ... 105 3. Aspek Keyakinan Nahdlatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah ... 108 D. Pandangan NU dan Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri ... 111 1. Pandangan NU... 111 2. Pandangan Muhammadiyah ... 113 BAB V. PENUTUP ... 118 A. Kesimpulan ... 118 DAFTAR PUSTAKA ... 121 xi
LAMPIRAN ... 134 xii
ABRI BHR BKAM Depag DPR FKIP G30 S GBHN Golkar HPT ICMI IPKI ISII IUD Kakanwil Depag KB Kemenag KH KNIP LHR LIPI LPM-SDM DAFTAR SINGKATAN : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia : Badan Hisab dan Rukyat : Badan Koordinasi Amal Muslim : Departemen Agama : Dewan Perwakilan Rakyat : Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia : Gerakan 30 September : Garis Besar Haluan Negara : Golongan Karya : Himpunan Putusan Tarjih : Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia : Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia : Ikatan Sarjana Islam Indonesia : Intra Uterine Devices : Ketua Kantor Wilayah Departemen Agama : Keluarga Berencana : Kementerian Agama : Kyai Haji : Komite Nasional Indonesia Pusat : Lembaga Hisab Rukyat : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia : Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia xiii
LP3ES LPPOM MUI LSAF MABIMS Masyumi MIAI MPR MPRS MTQ MUI Muker BHR Munas Murba NU Ormas Parmusi Parkat Parkindo PBNU PDI PDII Persami : Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Serta Kosmetika Majelis Ulama Indonesia : Lembaga Studi Agama dan Filsafat : Menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura : Majelis Syuro Muslimin Indonesia : Majelis Islam A'la Indonesia : Majelis Permusyawaratan Rakyat : Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara : Musabaqah tilawatil Qur'an : Majelis Ulama Indonesia : Musyawarah Kerja Badan Hisab dan Rukyat : Musyawarah Nasional : Muyawarah Rakyat Banyak : Nahdlatul Ulama : Organisasi Masyarakat : Partai Muslimin Indonesia : Partai Katolik : Partai Kristen Indonesia : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama : Partai Demokrasi Indonesia : Pusat Dakwah Islam Indonesia : Persatuan Sarjana Muslim Indonesia xiv
Persis Perti PHI PII PKI PNI PNS POB Porkas PP Muhammadiyah PPP PSII PTIQ PWNU RUU SDSB SI Supersemar TNI UUD : Persatuan Islam : Persatuan Tarbiyah Islam : Pengadilan Hubungan Industrial : Partai Islam Indonesia : Partai Komunis Indonesia : Partai Nasional Indonesia : Pegawai Negeri Sipil : Pos Observasi Bulan : Pekan Olahraga dan Ketangkasan : Pimpinan Pusat Muhammadiyah : Partai Persatuan Pembangunan : Partai Syarikat Islam Indonesia : Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an : Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama : Rancangan Undang Undang : Sumbangan Dana Sosial Berhadiah : Sarekat Islam : Surat Perintah Sebelas Maret : Tentara Negara Indonesia : Undang Undang Dasar xv
Abstain Ahlusunnah Wal Jama'ah Akhlak Amar Makruf Nahi Munkar Bid'ah Bulan Qamariah Community College Corporatic de-ideologisasi politik Desentralistik Fikhiyah DAFTAR ISTILAH : Sebuah mekanisme yang disediakan dalam setiap instrumen pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi. Dengan kata lain, abstain dapat diartikan golongan putih (golput) golongan yang tidak menggunakan suaranya dalam pemilihan umum. : golongan yang menganut i'tiqad sebagaimana dianut oleh nabi Muhammad Saw dan para sahabat. : Perilaku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu yang baik. : Perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. : Sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan atau lunar disebut juga sistem penanggalan hijriyah. : Perguruan tinggi dua tahun yang memberikan gelar associate (diploma) yang dapat ditransfer dan juga sertifikasi. : Tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. : Berhentinya proses penyebaran ideologi politik : Penyerahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. kekuasaan pemerintahan : Istilah yang digunakan ulama fiqih untuk pengembangan cakupan suatu hukum. xvi
Hala Bi Halal Hierarki Hijriah Hilal Hisab Hizbullah Ihtiyat Ijtihadiyyah Ijtima' Ilmu Falak Istikmal : Kegiatan silaturahmi dimana diisi dengan saling memaafkan selama hari raya Idul Fitri. : Urutan atau jenjang jabatan : Penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting lain umat Islam. : Bulan sabit muda pertama yang dapat dilihat setelah terjadinya konjungsi pada arah dekat acuan yang menjadi matahari permulaan bulan dalam kalender Islam. terbenam : Perhitungan secara matematis dan astronomis dalam untuk menentukan menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. posisi bulan : Organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syi'ah didirikan tahun 1982 yang berbasis di Libanon. : Kehati-hatian : Masalah yang dibebankan kepada ahli Ijtihad, yang tidak lain adalah pada Ulama. Usaha sungguh-sungguh dari ulamā tersebut dengan mnggunakan akalnya untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ditetapkan secara qath'i atau pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. : Peristiwa dimana bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama, jika diamati dari bumi. : Ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing. : Sebuah istilah dimana kita menyempurnakan bulan Ramadhan selama 30 hari sebagai bentuk xvii
Korporatisme Neo-Islam Operasional Design Strategy Panasea Public Policy Planning Rukyat Seikerei Sekularisasi Sekuler Sidang Itsbat Tajdid penentuan awal bulan Syawal. : Ideologi politik yang menganjurkan organisasi perusahaan masyarakat berdasarkan kepentingan bersama mereka. oleh kelompok : Gerakan yang dilakukan oleh kaum modernis rangka mempersatukan dan muslim dalam memperkokoh masyarakat muslim melalui upaya pembaharuan iman dan proses reinterpretasi warisan peradaban Islam masa lalu ke dalam dunia kontemporer. : Strategi desain operasional : Sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa pemerintahan Orde Lama karena demokrasi ditempatkan pada titik yang sangat rendah. : Perencanaan kebijakan publik. : Aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak. : Penghormatan dengan cara membungkukkan badan kearah matahari terbit. : Hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. : Sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. : Sidang penetapan dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang sedang terjadi. : Suatu upaya atau gerakan pembaruan yang memperjuangkan kembalinya ajaran Islam yang murni. xviii
Teokrasi Terkooptasi Truth claim Ulil Amri Wilayatul Hukmi : Bentuk pemerintahan dimana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama. : Pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang telah ada. : Klaim atas kebenaran. : Pemimpin : Memberlakukan penentuan awal bulan untuk satu wilayah hukum atau pemerintahan. xix
DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1. Bentuk Silaturahmi Masyarakat ... 83 Gambar 4.2 Pelaksanaan solat Idul Fitri tahun 1996 di lapangan dengan dipimpin oleh presiden Soeharto yang dikawal oleh dua penjaga ... 84 Gambar 4.3 Suasana para pemudik pada tahun 1983, di stasiun dan terminal yang padat ... 86 Gambar 4.4 Kalender Hijriah pada tahun 1996 ... 107 xx
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Transkip wawancara dengan Bapak Budi Santoso, anggota DPRD periode 1998-2007, aktif di PPP pada masa Orde Baru sampai dan sekarang... 134 anggota Muhammadiyah di Sragen Lampiran 2. Transkip wawancara dengan Bapak Moh. Irsyam, S.Pd., anggota DPRD Karanganyar, aktif di Golkar pada tahun 1984- 2005 dan anggota NU dan pemimpin Ponpes Al-Anshori di Colomadu sampai sekarang... 137 Lampiran 3. Foto Wawancara Bersama narasumber... 139 Lampiran 4. Suasana menjelang hari raya Idul Fitri tahun 1983... 140 Lampiran 5. Kalender hijriah tahun 1996... 141 Lampiran 6. Terbentuknya MUI dan diangkatnya buya hamka sebagai ketua pertama MUI pada tahun 1975... 142 Lampiran 7. Para pemudik pada tahun 1990... 142 Lampiran 8. Hidangan Lebaran pada tahun 1987... 143 Lampiran 9. Penentuan tahun 1975 menggunakan metode hisab... 144 awal bulan qamariyah pada Lampiran 10. Pelaksanaan shalat Id di lapangan serta hala bi halal di istana negara pada tahun 1953... 145 Lampiran 11. Keterlibatan umat Islam menjelang pemilu tahun 1987... 146 Lampiran 12. Hasil penetapan Muhammadiyah dalam menetapkan Idul Fitri pada tahun 1987... 147 Lampiran 13. Suasana hala bil halal tahun 1977... 148 Lampiran 14. Pembagian zakat fitrah pada tahun 1953... 149 Lampiran 15. Sambutan menteri penerangan pada hari raya idul fitri pada tahun 1977... 149 Lampiran 16. Fatwa MUI pada tahun 1983... 150 xxi
ABSTRAK Anis Fatimah, November 2020, Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri, Skripsi: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, IAIN Surakarta. Adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan penyeragaman Idul Fitri menuntut beberapa kelompok organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU melaksanakan Idul Fitri secara bersamaan meskipun dalam penentuannya selalu berbeda metode. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana keterlibatan pemerintah terhadap agama? Bagaimana politik NU dan Muhammadiyah ketika Orde baru? Bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman Idul Fitri?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kedua organisasi NU dan Muhammadiyah dalam penyeragaman hari raya Idul Fitri pada masa Orde Baru. Penelitian ini mengunakan metode historis dengan pendekatan literatur terhadap buku, jurnal, koran, majalah dan foto yang berkaitan dengan objek penelitian serta wawancara kepada pelaku sejarah yang terlibat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru sangat mempengaruhi politik di kalangan Ormas Islam dalam menentukan waktu Idul Fitri. Kebijakan tersebut menghasilkan keputusan yang wajib dipatuhi oleh semua masyarakat Indonesia terutama oleh Ormas Islam, sehingga dalam penetapan awal bulan qamariah pada masa Orde Baru hampir selalu seragam. Maka ketika terjadi perbedaan penetapan awal bulan qamariah pada masa Orde Baru, pemerintah mengambil langkah kooptasi bahkan represif. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode penetapan awal bulan qamariah antara Organisasi Islam tertentu dengan pemerintah Orde Baru. Diantara banyak organisasi Islam, Muhammadiyah dan NU adalah organisasi massa Islam yang sering terlibat. Akhirnya Pemerintah Orde Baru dengan kebijakannya dapat menyatukan pandangan Muhammadiyah dan NU dalam penyeragaman penentuan awal Idul Fitri dengan kebijakannya yang absolut. Kata kunci : Muhammadiyah, NU, kebijakan Orde baru, Penyeragaman Idul Fitri xxii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai hasil kompromi antara gagasan negara Islam dan negara sekuler. Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk beragama Islam sebagai kelompok mayoritas.1 Hubungan agama dan negara di Indonesia tidak sepenuhnya menyatu dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Hubungan semacam ini terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk atau memerlukan legitimasi agama. Hubungan agama dan negara tersebut menjadi salah satu isu penting untuk dipertimbangkan, termasuk dalam kajian demokrasi. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama (teokratis), namun warga negaranya bisa menikmati kebebasan beragama semenjak UUD 1945 diberlakukan.2 Di Indonesia agama adalah sesuatu yang penting bagi masyarakat serta pemerintahan, karena merupakan unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan politik 1 Publikasi BPS pada tahun 2019, Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 266,91 juta jiwa, yang terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan, dengan tingkat laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,4 % per tahun. Sementara distribusi menurut agamanya, di tahun 2019, kira-kira 87,17 % dari penduduk Indonesia adalah Islam, 9,86% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Budha. Diakses di pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 13.51. 2 Masykuri Abdillah, 'Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi'. Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. II, 2013, hlm.250 1
Indonesia. Peran negara dalam bidang agama sebagai bentuk pembinaan terhadap agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia untuk memobilisasi seluruh kekuatan massa, termasuk umat Islam yang secara statistik merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia. Salah satu unsur terpenting dalam kehidupan politik Indonesia yakni untuk menciptakan keseimbangan dalam hal ekonomi dan politik yang mendukung pemerintah dalam menciptakan ideologi baru yakni pembangunan. Maka segala permasalahan yang menyangkut keagamaan akan selalu melibatkan pemerintah karena menyangkut ketatanegaraan.3 Banyak negara di Asia termasuk di Indonesia mencengkeramkan kekuasaannya dengan sempurna melalui organisasi seperti perhimpunan dagang, organisasi golongan, dan partai politik. Ini mengakibatkan terjadinya banyak komunikasi "atas-bawah" dan hampir tidak ada yang "bawah-atas". Banyak organisasi non-pemerintah juga mengikuti pola yang sama, sehingga mereka memainkan peran sebagai organisasi gerakan sosial untuk mendorong kesetaraan relasi kuasa, dengan mempengaruhi kebijakan, penegakan hukum, perilaku pasar dan sektor swasta, dengan tujuan untuk memanfaatkan keluhan kolektif dan struktur kesempatan politik untuk membangun struktur mobilisasi.4 Persinggungan organisasi tersebut dengan politik bukanlah sesuatu hal yang baru, mereka bergerak ke dalam politis untuk memperkuat kelembagaannya serta mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 3 Ibid, hlm. 255 4 David Ardhian, dkk, "Peran Dan Strastegi Organisasi Politik Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup Ngo's Roles And Strategies In The Environmental Politic Arena". Jurnal Sosiologi Institut Pertanian Bogor Vol. 4 No. 3, 1997. hlm. 210 2
Menyadari hal tersebut, Orde Baru lahir sebagai harapan besar bagi umat Islam untuk mengembalikan politik "atas-bawah" menuju kehidupan politik yang lebih demokratis. Adanya demokrasi maka perjuangan politik Islam akan meningkat karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, sehingga peluang Islam dalam politik menjadi semakin besar. Kenyataannya tidak demikian, Islam di Indonesia seolah selalu berada di persimpangan jalan, karena mereka merasa berada di satu pihak dan pemerintah berada dipihak lain serta memandang satu sama lain dengan curiga.5 Dalam sejarahnya, lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah saat jatuhnya rezim Soekarno yang terjadi ketika ia mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 yang kemudian memberikan mandat kepada Let. Jend. Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi keamanan dan stabilitas negara dan pemerintah. Satu hari setelah jenderal Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret, ia lantas melarang adanya PKI dan organisasi-organisasi massanya, kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPRS 1966 yang merupakan titik awal masa Orde Baru. Di kalangan politik Islam Indonesia sendiri pada masa Orde Baru terdapat masalah mengenai kecenderungan politik atau aliran mengenai hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.6 5 Okrisal Eka Putra, 'Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baku'. Jurnal Dakwah, Vol.IX No. II, 2008. hlm. 185 6 Asmaul Fauziyah, 'Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989'.(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). hlm.4 3
Umat Islam mulai berinisiatif memperbaiki kondisi tersebut melalui politik. Diantara banyaknya organisasi Islam, Muhammadiyah dan NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang banyak terlibat dalam politik pemerintahan.7 Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa. NU adalah organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara ortodoksi Islam yang dipegang oleh kebanyakan ulama Indonesia, yakni ortodoksi Ahlusunnah Wal Jama'ah dan umat Islam yang mengikuti ortodoksi ini biasa disebut dengan kaum Sunni.8 Sebaliknya, Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan sosial-keagamaan dan dikenal juga sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan, dimana amal usaha Muhammadiyah difokuskan pada bidang sosial seperti keagamaan, kesehatan, pendidikan dan sosial.9 Diantara kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa, salah satu peran NU dan Muhammadiyah adalah menentukan awal bulan qamariyah. Khususnya umat Islam yang jumlahnya mayoritas, mereka memiliki hari besar Islam yang dirayakan setiap tahunnya yakni hari raya Idul Fitri. Sebelum melaksanakan hari raya Idul Fitri para ahli agama akan memutuskan waktu pelaksanaan tersebut dengan sesegera mungkin, karena merupakan momen penting yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Adanya perbedaan cara yang ditempuh umat Islam dalam penetapan awal bulan qamariyah mengakibatkan 7 Martin van Bruinessen, "NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru" (Yogyakarta: LkiS, 2008). hlm.10 8 Nurul Shobacha, 'Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru'. Jurnal Review Politik, Vol. 02 No. 01, 2012. hlm.100 9 Asmaul Fauziyah. op.cit, hlm. 5 4
perbedaan dalam memulai puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Hal tersebut mendapat perhatian khusus dari masyarakat Islam serta para ahli hukum Islam dalam menentukan lembaga-lembaga mana yang berwenang melakukannya, prosedur dan mekanismenya.10 Muhammadiyah dan NU adalah salah satu organisasi Islam yang sering terlibat dalam menentukan waktu awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Mereka seringkali mengundang polemik dan dihadapkan situasi serta hal-hal yang berseberangan. Hal ini mengakibatkan sering terjadi perbedaan diantara keduanya karena Muhammadiyah sering disimbolkan dengan ormas modern sedangkan NU identik dengan ormas tradisional. Metode yang digunakan dalam menentukan waktu Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah juga berbeda.11 Kedua organisasi ini seringkali terjadi perbedaan waktu pelaksanaan Idul Fitri karena memiliki kriteria berbeda dalam menentukan awal bulan qamariah12 di Indonesia.13 Selama bertahun-tahun umat Islam Indonesia selalu terjebak dalam perdebatan tiada akhir, tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Truth claim14 ormas keagamaan dan belum dapat diterimanya, sehingga otoritas tunggal di negeri ini menjadi pemicu adanya perbedaan yang tidak 10 H. Taufiq, "Mekanisme Penelitian Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat" (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004). hlm.10 11 Oki Yosi, "Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)" (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011). hlm.1 12 Kalender Qamariah atau lunar calendar adalah kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan selama mengorbit (ber-evolusi terhadap) bumi. Kalender Islam adalah murni lunar calendar yang mengikuti siklus fase Bulan tanpa ada keterikatan dengan tahun tropis. Itulah sebabnya, jumlah hari dalam kalender Islam selalu secara sistematis bergeser (lebih pendek sekitar 11,53 hari per tahun) daripada Gregorian. Dalam buku Tono Saksono, "Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab". (Jakarta: Amytas Publicita, 2007). hlm.48 13 Wildani Hefni, "Ideological Political Contestation in the Discourse of Hisab Rukyat in Indonesia". Jurnal Penelitian, Vol. 16 No. 01 ,2019, hlm.80 14 Truth Claim adalah klaim atas kebenaran 5
berkesudahan. Persoalan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia secara umum bersifat desentralistik artinya, organisasi Islam masing-masing memiliki keputusan sesuai dengan metode dan kriteria yang ditetapkan menjadi komitmen organisasi dalam perkembangannya. Penetapan kriteria ini diikuti oleh 5 organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan Al-Washliyah yang seringkali menghasilkan kesimpulan yang berbeda.15 Kaitannya dengan Kalender Hijriah, perbedaan yang nampak antara NU dan Muhammadiyah terletak pada hisab dan rukyat. Pemilihan dan penggunaan hisab dan rukyat tersebut hanya terfokus pada awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, sehingga sering muncul perbedaan, padahal kalender Hijriah merupakan satu kesatuan. Bagi NU kedudukan hisab hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyatul hilal di lapangan, meskipun sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dengan hisab, tetapi tetap menunggu hasil rukyat di lapangan.16 Tegasnya, rukyat merupakan landasan utama bagi NU dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan yaitu melihat munculnya bulan diufuk barat dengan mata telanjang. Muhammadiyah mempertautkan antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia, jadi dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal, 15 Nihayatur Rohmah, "Ketaatan Muslim Indonesia Terhadap Penetapan Hari Raya Antara Itsbat Pemerintah Dan Ikhbar Ormas Islam".Jurnal An-Nuha, Vol. 6 No 02, 2019, hlm.129 16 Sakirman, "Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia", Jurnal El Falaky: Jurnal Ilmu Falak, Vol. 01. No. 01, 2017. hlm. 256 6
Muhammadiyah tidak semata-mata dengan rukyat tapi juga menggunakan hisab yang bersandarkan kepada perhitungan-perhitungan Ilmu Falak.17 Bagi Muhammadiyah yang mengembangkan nalar rasional-ilmiah, rukyat tidak semata-mata dipahami secara literal-parsial, tetapi didialogkan dengan ayat- ayat terkait, seperti Q.S. al-Baqarah ayat 185 dan Q.S. Yunus ayat 5, sehingga metodologi yang dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan qamariah sangat elastis-produktif.18 Dalam hal ini, PBNU telah membuat "Pedoman Rukyah dan Hisab" (1994) yang merujuk pada berbagai hadits dan pendapat ulama yang intinya tetap akan menggunakan rukyatul hilal atau istikmal dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Prinsip yang digunakan adalah wilayatul hukmi, yaitu ulil amri (pemerintah) dapat menetapkan rukyatul hilal di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah. Itsbat (penetapan) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil rukyat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal bulan qamariyah dengan hisab wujudul hilal melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud bila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan. Hisab dan rukyat diakui memiliki kedudukan yang sama, namun metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis.19 17 Mahrus Irsyam, "Ulama Dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis". (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), hlm.15 18 Sakirman. op.cit, hlm. 259 19 Ibid, hlm.11 7
Mengatasi masalah perbedaan ini, Pemerintah berinisiatif untuk menyatukan kalender hijriyyah20 sebagai kriteria menyatukan perbedaan waktu hari raya. Berbagai pertemuan diadakan untuk membahas jalan tengah yang kompatibel di Indonesia. Pemerintah bersedia untuk mengawasi wacana hisab rukyat, dalam hal ini penentuan awal bulan qamariah yakni dengan melakukan negosiasi pendekatan untuk menemukan solusi. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang memicu perselisihan dan karena banyaknya mazhab dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia, maka pemerintah tergugah untuk mengupayakan penyatuan. Departemen Agama pada masa Orde Baru berusaha untuk menyatukan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dengan pertimbangan demi tercapainya kemaslahatan umum. Kebijakan pemerintah melalui Organisasi Badan Hisab Rukyat dibentuk dengan tujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.21 Adanya kebijakan dari pemerintah Orde Baru tersebut menjadikan pelaksanaan waktu jatuhnya Ramadhan, Idul Fitri ataupun Idul Adha di Indonesia hampir selalu seragam sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah dan merayakan hari raya secara bersama-sama. Keputusan yang diambil oleh pemerintah pada masa Orde Baru wajib ditaati oleh semua kalangan, sehingga 20 Hijriah adalah jenis kalender yang dipakai oleh umat Muslim dunia. Kalender ini dibentuk berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi. Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016, hlm. 119. 21 Siti Tatmainul Qulub. "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih". Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 01, 2015, hlm.110 8
kecil kemungkinan untuk berani melawan keputusan pemerintah pada saat itu.22 Kebijakan tersebut membuat masalah ini masuk kedalam Munas (Musyawarah Nasional) karena pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia telah lebih dahulu mengumumkan awal bulan Ramadan berdasarkan perhitungan hisab.23 Penulis dalam hal ini akan menggambarkan pandangan NU dan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri yang berlaku bagi warga NU, Muhammadiyah serta umat Islam lain yang mempercayainya. Kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru yang bersifat hierarki, dimana kekuasaan pada saat itu membatasi pilihan dan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Hal inilah yang dianggap oleh penulis adalah sesuatu yang perlu untuk diteliti tentang bagaimana Pandangan Muhammadiyah dan NU saat itu yang ikut terlibat dalam menentukan awal bulan qamariah namun terkendala oleh kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menyeragamkan hari Raya Idul Fitri. B. Batasan dan Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini pertama difokuskan pada kajian terhadap pandangan politik NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Awalnya terdapat beberapa kali perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri pada masa Orde Baru. Akhirnya pemerintah Orde Baru membuat kebijakan mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri antara Ormas Islam dengan pemerintah Orde Baru. Kedua, mengenai perjalanan politik ormas Islam terbesar 22 Sakirman. op.cit, hlm. 2 23 Mahrus Irsyam. op.cit, hlm. 15 9
di Indonesia yakni antara ormas NU dan Muhammadiyah dengan politik pemerintah Orde Baru. Pada awalnya hubungan keduanya mengalami ketegangan, sehingga terdapat kesan yang cukup kuat bahwa kebijakan pemerintah sangat dominan diwarnai oleh kepentingan anti-Islam. Konfigurasi politik rezim Orde Baru mulai berubah pada era 80-an terutama terhadap umat Islam karena pemerintah berusaha untuk merangkul umat Islam yang pada saat itu tidak memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan massa dalam pemilu pada tahun 1988. Sejak saat itu, titik awal perubahan hubungan negara dengan Islam mulai nampak negara tidak lagi melihat Islam sebagai ancaman. Kebijakan pemerintah yang sedikit mengetatkan Islam sedikit demi sedikit mulai dilonggarkan, bahkan negara menjadi akomodatif terhadap Islam. Batasan yang peneliti tulis ini diambil pada masa Orde Baru yakni pada tahun 1966-1998, untuk mengetahui perkembangan politik Islam pada masa Orde Baru dan pandangan organisasi massa Islam terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah Orde Baru saat itu. Penulis memaparkan penelitian ini agar mampu mengetahui permasalahan yang terjadi saat itu. pembatasan masalah ini jelas diperlukan karena suatu penelitian akan bermanfaat jika dilakukan secara terbatas. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas telah dikemukakan mengenai gambaran singkat mengenai pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Penulis membuat fokus penelitian dan dirumuskan dengan pertanyaan- pertanyaan sebagai berikut : 10
1. Bagaimana Keterlibatan Pemerintah Orde Baru Dalam Urusan Agama Islam? 2. Bagaimana Sepak Terjang Politik Islam antara NU dan Muhammadiyah Dengan Pemerintah Orde Baru? 3. Bagaimana Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri? C. Ruang lingkup Penelitian Penelitian ini menitikberatkan mengenai hubungan agama dengan pemerintah Orde Baru, keterlibatan pemerintah dalam urusan agama, kondisi politik Islam pada masa Orde Baru, sepak terjang politik Islam antara NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah pada masa Orde Baru serta pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Penulis mengambil Orde Baru karena pada masa itu pemerintah berusaha melegitimasi kekuasaannya dengan menggait politik Islam di Indonesia untuk patuh terhadap kebijakan yang dibuatnya baik yang berhubungan dengan agama maupun tidak. D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mampu mengetahui bagaimana keterlibatan pemerintah Orde Baru dalam mencampuri urusan agama, seperti menggunakan Kementerian Agama untuk melibatkan urusan agama dengan politik, kemudian didirikannya MUI dan perannya dalam pemerintah serta didirikannya ICMI diakhir pemerintahan Orde Baru sebagai peran penting dalam 11
birokrasi negara dan politik serta kekuatan baru yang bernuansa Islam. Kedua, mampu mengetahui bagaimana sepak terjang politik Islam NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah Orde Baru diantaranya mengetahui sejarah NU dan Muhammadiyah masuk ke dunia politik terutama ketika Orde Baru, serta hubungannya dengan pemerintah Orde Baru. Ketiga, mampu mengetahui bagaimana pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru dalam penyeragaman hari raya Idul Fitri diantaranya pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap penyeragaman waktu Idul Fitri yang terkadang ada yang berbeda metode dan hasil dengan pemerintah namun harus tetap mematuhi kebijakan pemerintah. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah dengan bertambahnya penulisan sejarah mengenai hubungan agama dengan pemerintah Orde Baru, keterlibatan pemerintah dalam urusan agama, kondisi politik Islam pada masa Orde Baru, sepak terjang politik Islam antara NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah pada masa Orde Baru serta pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Penulis melakukan penelitian ini agar bisa bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan seputar politik pada masa Orde Baru serta memberi kontribusi kepada para pembaca dalam memperkaya wacana khazanah mengenai pemikiran politik khususnya politik Islam. E. Tinjauan Pustaka Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu tinjauan pustaka untuk memperkuat data-data atau teori yang menjadi landasan bagi penulis. Tinjauan 12
pustaka merupakan telaah pustaka terhadap literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan. Beberapa karya tulis atau literatur yang penulis gunakan untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber yang berkaitan dengan judul karya tulis tersebut yang sekaligus merupakan landasan teori penulisan karya ilmiah ini sebagai bahan perbandingan. Adapun tulisan tulisan yang senada dengan tulisan tulisan ini antara lain : Buku "Nalar Politik NU dan Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris". 24 Ditulis oleh Suaidi Asyari yang menyajikan fakta mengenai dinamika dan peran penting Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dalam kehidupan politik dan proses demokratisasi di Indonesia. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru sebuah tema kajian tentang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sering luput dari perhatian para ilmuan baik dalam maupun luar negeri. Penulis menggunakan literatur buku ini karena memiliki sedikit persamaan dalam karya tulis yang penulis teliti yakni mengenai peran penting politik NU dan Muhammadiyah ketika masa Orde Baru. Dalam tulisan tersebut, penulis mendapatkan gambaran secara umum dalam hal dinamika politik NU dan Muhammadiyah ketika Orde Baru dan pasca runtuhnya Orde Baru. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak dijelaskannya peran politik NU dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariah pada masa Orde Baru. 24 Suaidi Asyari, "Nalar Politik NU & Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris". (Yogyakarta: LkiS, 2009). hlm. 1-5 13
Skripsi "Hubungan Ulama Dan Negara Studi Atas Perilaku Dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru". 25 Ditulis oleh Misar Sulaeman Jaya membahas mengenai perilaku dan peran politik MUI pada pemerintahan Orde baru dalam konteks hubungan ulama dan negara sebagai bentuk pelembagaan ulama yang mewakili organisasi-organisasi Islam dan umat Islam. Penulis menggunakan literatur skripsi ini karena memiliki persamaan dalam hal peran penting ulama dengan pemerintah Orde Baru. Dalam tulisan tersebut, penulis mendapatkan gambaran mengenai peran politik Majelis Ulama Indonesia ketika Orde Baru. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak membahas mengenai peran MUI yang terlibat dalam menentukan awal bulan Kamariah pada masa Orde baru. Buku "Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha". 26 Ditulis oleh Ahmad Izzudin. Buku ini menghadirkan pengetahuan hisab dan rukyat dengan pendekatan hoistik serta metodologi dan data yang valid. Lewat buku ini, kita mampu mengambil suatu kesimpulan dari perbedaan yang ada dengan memahami dasar hukum yang dipakai oleh semua pihak, sehinggakita dapat mengambil keputusan yang cerdas serta melaksanakan ibadah dengan ilmu dan dengan keyakinan penuh. Penulis menggunakan literatur buku ini karena memiliki sedikit persamaan dalam penelitian yang penulis teliti yakni mengenai penjelasan hisab dan rukyat dalam menentukan waktu bulan Kamariah. Dalam tulisan tersebut penulis mendapatkan 25 Misar Sulaeman Jaya, "Hubungan Ulama Dan Negara Studi Atas Perilaku Dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Orde Baru". (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004). hlm. xii 26 Ahmad Izzudin, "Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha". (Jakarta: Erlangga, 2007). hlm. 1-3 14
gambaran secara umum mengenai perbedaan hisab dan rukyat yang dipakai oleh para ulama dan Ormas Islam NU dan Muhammadiyah. Perbedaan buku tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak dijelaskannya mengenai pelaksanaan hisab dan rukyat pada masa Orde Baru. Skripsi "Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha". 27 Ditulis oleh Eva Rusdiana Dewi membahas mengenai perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, ullil Amrinya adalah pemerintah dan Kementrian Agama. Dalam hal ini ketaatan dan implikasi Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha merupakan sebuah kebijakan dengan kaidah fikhiyah. Penulis menggunakan literatur skripsi ini karena memiliki sedikit persamaan dalam penelitian yang penulis teliti yakni mengenai pandangan Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan qamariah. Dalam tulisan tersebut penulis mendapatkan gambaran mengenai ketaatan NU terhadap pemerintah (ulilamri) dalam menentukan awal bulan qamariah. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah memakai istilah ulil amri serta tidak adanya pembahasan mengenai penyeragaman waktu Idul Fitri yang terjadi pada masa Orde Baru. 27 Eva Rusdiana Dewi, 'Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha'. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017). hlm. ix 15
Skripsi, "Studi Analisis Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah".28 Ditulis oleh Anik Zakariyah membahas mengenai pandangan Muhammadiyah mengenai ulil amri dalam penentuan awal bulan qamariah, yaitu bahwa ulil amri untuk penentuan awal bulan qamariah menurut Muhammadiyah adalah ruasa (pemimpin). Pemimpin yang dimaksud itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari ulil amri. Penulis menggunakan literatur skripsi ini karena memiliki sedikit persamaan dalam penelitian yang penulis teliti yakni mengenai pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariah. Dalam tulisan tersebut penulis mendapatkan gambaran mengenai ketaatan Muhammadiyah terhadap pemerintah (ulilamri) dalam menentukan awal bulan qamariah. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian penulis adalah memakai istilah ulil amri serta tidak adanya pembahasan mengenai penyeragaman waktu Idul Fitri yang terjadi pada masa Orde Baru. F. Kerangka Konseptual Pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri merupakan sebuah penelitian dengan tema Sejarah Politik. Secara teoritis negara Orde Baru adalah negara dengan sifat pluralis dalam state yang mengembangkan strategi korporatisme29 28 Anik Zakariyah, 'Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah'. (Semarang: Universitas Negeri Walisongo, 2015). hlm. xii 29 Korporatisme adalah suatu sistem perwakilan kepentingan dimana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan (keanggotaan) tidak saling bersaing, diatur secara herarkis dan dibedakan secara fungsional, serta diakui dan diberi izin oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidang masing-masing sebagai imbalan atas kesetiaan mematuhi pengendalian- 16
melalui sistem perwakilan kepentingan (birokrasi). Paradigma politik Orde Baru dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan menghasilkan beragam model politik. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terbentuknya politik Orde Baru tidak terlepas dari pengaruh politik masa lalu, berupa tradisi Jawa dan warisan krisis pemerintahan terdahulu (Orde Lama), negara Orde baru adalah "negara kuat" yang otonom, vis-a-vis dengan masyarakatnya.30 Politik menurut Deliar Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.31 Sejarah politik dalam penelitian ini membahas mengenai politik Islam yang terjadi pada masa Orde baru dan keterlibatan pemerintah dalam mencampuri urusan agama di Indonesia serta pandangan ormas-ormas Islam mengenai kebijakan pemerintah dalam mencampuri urusan agama terutama Islam. Usaha pemerintah yang selalu ikut campur masalah agama, dipandang sebagai penggiringan umat Islam menjauh dari pentas politik dan mencoba mendesain pengendalian tertentudalam pemilihan pemimpin mereka dalam artikulasi tuntutan dan dukungan mereka, dengan tujuan menindas konflik kelas dan kelompok kepentingan serta menciptakan keselarasan, kesetiakawanan dan kerjasama dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Aminudin, Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hlm. 118-126 30 Jaya. op.cit, hlm. 14 31 Abdul kadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)". Jurnal Jlimbar, Volume XXI Nomor 2, 2005, hlm. 265 17
agama untuk ditempatkan pada peranan pengontrol moral dan etis, yang menjadi bagian dari peranan aktif umat beragama dalam pembangunan. Muhammadiyah dan NU adalah salah satu organisasi massa Islam yang sering terlibat dalam menentukan waktu awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sistem politik memiliki kebijakan berupa serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin politik sesuai dengan tujuan-tujuan dan nilainya setelah mempertimbangkan beberapa alternatif rencana dan sarana-sarana politik dan non-politik dalam rangka menanggapi suatu masalah khusus berdasarkan penilaiannya terhadap tingkat kepentingan dan kelayakan. Dalam hal ini lembaga yang dibentuk atas kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru membawa dampak yang begitu besar terhadap penentuan waktu perayaan Idul Fitri. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka sebagai proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik. Adapun yang melakukan kegiatan politik secara kelembagaan dalam ilmu politik adalah lembaga yang sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sedangkan individu yang ada pada lembaga tersebut hanya sebagai pelaksana. Sebuah politik, terdapat kebijakan pemerintah yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan terhadap penetapan waktu Idul Fitri juga wajib dipatuhi oleh semua kalangan termasuk para ormas Islam yang terlibat. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat, suka menurut dan disiplin terhadap perintah, aturan dan sebagainya kepatuhan didefinisikan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan, 18
rela memberi, menyerah, mengalah, membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain. Kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada.32 G. Metode Penelitian Menyusuri jejak-jejak masa lampau setiap peneliti tentu diharuskan mempunyai sejumlah trik tertentu untuk berhadapan dengannya, apabila tidak ingin mati kutu di hadapan peristiwa yang mustahil untuk dipandang itu. kaidah yang disepakati secara umum, untuk menuju penyajian rekonstruksi peristiwa dapat menempuh empat jalan yang tersimpulkan ke dalam sebuah metode sejarah, yakni: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder yang didapat melalui survei yang diawali dengan mencari sumber- sumber baik tertulis (studi pustaka) maupun lisan (wawancara) serta melakukan pengamatan terhadap pandangan politik Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Penulis melakukan pendekatan secara normatif dengan menggambarkan pandangan NU dan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melakukan 32 J.P Chaplin. "Kamus Lengkap Psikologi. Terj. Kartono Dan Kartini". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), hlm.99 19
penyeragaman hari raya Idul Fitri yang berlaku bagi warga NU, Muhammadiyah serta umat Islam lain yang mempercayainya. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan pola historiografi terutama yang bersifat menceritakan dan menjelaskan (narative-expository history). Karena titikfokus penulisan ini adalah berbasis literatur, untuk itu kami juga melakukan teknik observasi langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa pelaku sejarah pada masa itu. Penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo.33 Penelitian sejarah mempunyai lima tahap: 1. Pemilihan Topik Pemilihan topik merupakan langkah awal ketika akan melakukan suatu penelitian sejarah. Penulis kemudian berfikir untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi ini berupa Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri. 2. Heuristik Heuristik merupakan proses mencari data serta mengumpulkan sumber-sumber ataupun data-data yang diperlukan, kegiatan difokuskan pada studi arsip dokumen, literatur ilmiah, buku, koran, majalah, jurnal, skripsi maupun internet yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat. Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data menjadi tiga sumber. Dengan demikian, dalam penelitian digunakan yakni sumber lisan (wawancara), Sumber tertulis meliputi primer dan 33 Kuntowijoyo. "Pengantar Ilmu Sejarah". (Yogyakarta:Benteng Pustaka 1995), hlm. 56 ini 20
sekunder, Sumber visual (meliputi foto-foto dan video mengenai kegiatan penelitian serta arsip foto yang dimuat di media massa koran ataupun majalah tentang politik Islam pada masa Orde Baru serta ormas Islam yang terlibat didalamnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Jogja Library Center, Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Aisiyah Surakarta dan perpustakaan IAIN Surakarta. Penelitian ini menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan politik Islam pada masa Orde Baru serta kebijakan pemerintah mengenai penyeragaman hari raya Idul Fitri serta ormas Islam yang terlibat didalamnya yaitu Surat kabar atau media, dalam bentuk koran dan majalah serta dokumentasi foto/gambar yang terdapat dalam terbitan sezaman ini merupakan sumber primer dalam penelitian sejarah ini. 3. Verifikasi Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi sumber sejarah yang telah didapatkan. Proses kegiatan kritik melalui dua tahap. Tahap pertama disebut kritik ekstrern yaitu langkah yang diambil untuk memproses atau menyeleksi data yang dilihat dari luar (fisik) mengenai sumber-sumber sejarah yang telah didapatkan. Semua ciri-ciri dari 21
sumber sejarah yang diperoleh harus memiliki nuansa yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Tahap kedua, disebut kritik intern, yang merupakan kegiatan proses seleksi terhadap inti dari sumber-sumber sejarah yang telah melewati kritik ekstern. Langkah selanjutnya dipilih sumber sejarah yang sesuai dengan bahan kajian penelitian. 4. Interpretasi Langkah selanjutnya menafsirkan data-data yang telah diuji, kemudian menghubungkan fakta-fakta dalam bentuk konsep yang disusun berdasarkan analisis terhadap sumber sejarah yang telah diperoleh. 5. Historiografi Merupakan proses penyusunan seluruh hasil penelitian kedalam bentuk tulisan ataupun laporan hasil penelitian mengenai tema yang diangkat, yaitu Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri. H. Sistematika Penelitian Untuk mempermudah penyusunan dan penulisan, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai acuan untuk menuliskan pokok-pokok pikiran yang ditulis dalam penelitian ini. Penyusunan ini dilandasi keinginan agar proposal ini dapat menyajikan gambaran yang menunjukkan suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang beruntun. Sesuai dengan permasalahan makan dibuatlah sistematika penulisan Penulisan skripsi yang berjudul Pandangan Muhammadiyah dan NU Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai 22
Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri. Memiliki sistematika penulisan sebagai berikut : Bab satu menjelaskan mengenai Pendahuluan Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua menjelaskan mengenai peran pemerintahan Orde Baru dalam urusan agama, seperti pengertian agama dan negara, keterlibatan pemerintah Orde Baru dalam urusan agama, pandangan umat Islam terhadap pemerintah Orde Baru, Politik Islam pada masa Orde Baru dan peran penting Kementrian Agama. Selain itu juga menjelaskan mengenai peran organisasi Islam pada masa Orde Baru seperti, peran NU dan Muhammadiyah pada masa Orde Baru, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa Orde Baru, dan ICMI pada masa Orde Baru. Bab tiga menjelaskan mengenai sepak terjang politik Islam NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah Orde Baru diantaranya mengetahui sejarah NU dan Muhammadiyah masuk ke dunia politik dan hubungan politik antara NU dan Muhammadiyah terutama ketika Orde Baru, serta sepak terjang politik Islam NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah Orde Baru. Bab empat ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian penulis, meliputi analisis penulis mengenai pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai penyeragaman Hari Raya Idul Fitri. Diantaranya penjelasan mengenai hari raya Idul Fitri pada masa Orde Baru, pengertian Awal Bulan Qamariyah dan Macam-Macam Kriterianya, kemudian 23
alasan penyeragaman waktu Idul Fitri serta perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah dalam penentuan waktu Idul Fitri mampu disatukan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dibuatnya dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan menggambarkan pandangan NU dan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyeragaman Hari Raya Idul Fitri. Bab lima Penutup. Bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan solusi dari pertanyaan di rumusan masalah atau inti pokok dari keseluruhan pembahasan ditambah kesimpulan secara umum dari penelitian yang telah penulis susun. 24
BAB II KETERLIBATAN PEMERINTAH ORDE BARU DALAM MENGATUR URUSAN AGAMA ISLAM A. Peran Pemerintahan Orde Baru dalam Urusan Agama 1. Agama dan Negara Agama dan negara adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya. Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupan.34 Secara teoritis, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah, lebih unggul daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Negara merupakan daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil mewajibkan warganya untuk taat melalui kontrol kekuasaan. 35 Tujuan dibentuknya sebuah negara dalam teori klasik Islam, tidak semata-mata karena pemenuhan kebutuhan lahiriah belaka, melainkan juga kebutuhan ruhaniah, maka untuk kepentingan ini 34 Muhammad Fauzan Naufal, 'Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia ( Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy )'. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017). hlm. 27 35 Moh Dahlan, 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia'. Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor. 01, 2014. hlm. 6 26
agama dijakan landasan bagi kehidupan kenegaraan. 36 Didirikannya negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga negara memiliki sebab-akibat lansung dengan manusia, karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia, sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan.37 Agama merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan diluar diri kita sendiri yakni, kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral, sehingga ekspresi penting dari rasa ketergantungan ini adalah peribadatan.38 Kendati agama telah mengalami kebangkitan bersaing dengan ideologi sekuler lain, namun hubungan agama dan negara tetap rumit dibanding mempertautkan kapitalisme dengan demokrasi. Kesulitan ini nampak jelas terutama ketika agama dan negara dilihat sebagai dua entitas yang berbeda. Agama sebagai entitas yang tresenden tentu sangat berbeda dengan negara sebagai lembaga profan ciptaan manusia.39 Agama dan negara memiliki dasar pijakan pada kenyataan yang berbeda. Agama dan negara adalah dua kesatuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan, sedangkan 36 Muhammad Fauzan Naufal. op.cit, hlm. 31 37 Ibid, hlm. 32 38 Betty. R. Scharf, "Kajian Sosiologi Agama". (Yogyakarta: PT TIARA WACANA, 1995), hlm.30 39 M Hafidz Ghozali, 'Hubungan Agama Dan Negara Studi Atas Muqaddimah Ibn Khaldun'. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). hlm. 2 27
negara adalah kekuatan pemaksa. Agama mempunyai khatib, juru dakwah dan ulama, sedangkan negara memiliki birokrasi, pengadilan dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama, sedangkan negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar.40 Agama disebut sebagai kekuatan dari dalam karena berisi sumber etika-moral (akhlak), karena didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (religio-ethics), dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Posisi agama sebagai sumber pembentukan etika-moral ini dimaksudkan agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika-moral, tidak hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk yang kadang-kadang bisa sangat subyektif atau sangat temporal.41 Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang dibagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam seperti "Kerajaan Islam Perlak, dan Kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh". Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum 40 M Hafidz Ghozali. loc.cit 41 Masykuri Abdillah. op.cit, hlm. 251 28
agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling terpisah di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat, yakni antara Integritas Islam adat dengan modernitas dalam budaya Minangkabau. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama/Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama).42 Hubungan antara agama dan negara ini telah menjadi perdebatan panjang untuk menentukan dalam hal apa negara dapat ikut campur dalam urusan agama. Perdebatan ini penting karena berdampak munculnya sekularisasi dalam sejarah pemikiran barat. Indonesia merupakan negara majemuk dengan tingkat sentiment primordial dalam masyarakat Indonesia yang tinggi, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah pluralitas agama. Agama Islam merupakan agama mayoritas, namun dalam kehidupan bernegara format hubungan agama dan negara oleh pendiri negara dirumuskan dalam tipe negara yang berlandaskan pada pancasila.43 42 Dahlan. op.cit, hlm. 12 43 M. Tahir, 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid'. Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan, Vol.XV, No.1 (2012). hlm. 38 29
2. Keterlibatan Pemerintah Orde Baru dalam Urusan Agama Islam Dalam sistem pemerintahan negara, agama adalah sesuatu yang penting bagi masyarakat karena merupakan sumber etika moral yang mempunyai kedudukan sangat vital yang berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupan. Pada masa Orde Baru penataan kehidupan agama di ruang publik tidak terlalu dilonggarkan, karena pada saat itu orang-orang terdekat Soeharto kebanyakan dari kalangan non muslim, para Jenderal militer masih didominasi oleh golongan anti Islam. Dalam hal agama, Presiden Soeharto membuat para tokoh ulama dan tokoh agama semuanya patuh atas kebijakan yang dibuatnya, dan difokuskan untuk menyibukkan diri dalam menyebarkan agama mereka serta membangun akhlak Indonesia dengan baik dan benar. Dalam bidang pendidikan, ketegangan antara aspirasi umat Islam dengan kebijakan pemerintah muncul terutama menyangkut usaha melemahkan posisi bidang studi pendidikan agama di sekolah-sekolah. Sejalan dengan kekuatan politik dari kalangan penganut aliran kepercayaan, pemerintah memberikan porsi yang dominan pada bidang studi pendidikan moral pancasila. Kebijakan ini selanjutnya mengarah pada privatisasi agama dengan pengertian bahwa agama merupakan masalah pribadi sehingga institusi tidak terlibat secara langsung dalam masalah pembinaan keimanan siswa. Pemerintah sempat merencanakan kebijakan penggantian mata pelajaran agama dengan mata pelajaran Panca 30
Agama dengan alasan untuk pembinaan nalar dan wawasan siswa dalam memahami agama.44 Salah satu usaha melemahkan pendidikan agama, khususnya bagi umat Islam adalah menutup setiap kesempatan yang mengarah kepada pembinaan dan peningkatan pengamalan keagamaan siswa. Kegiatan - kegiatan ekstrakulikuler yang bersifat keagamaan cenderung dibatasi, termasuk kesempatan untuk mengenakan kerudung bagi para siswa muslimah. Dalam banyak kasus, kepala sekolah juga sering mengeluarkan siswi-siswi muslimah karena alasan mengenakan kerudung.45 Keterlibatan pemerintah dalam keagamaan juga dirasakan ketika penentuan waktu awal bulan qamariah dan perubahan perjalanan haji secara mendasar ketika tahun 1970. Keterlibatan pemerintah ketika penentuan waktu awal bulan qamariah yakni dengan dibuatnya kebijakan seperti mendirikan organisasi Badan Hisab dan Rukyat yang digunakan dalam penetapan waktu awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Organisasi tersebut didirikan untuk membantu pemerintah dalam memudahkan penetapan waktu Idul Fitri pada masa Orde Baru, agar bisa seragam sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan antara pemerintah dengan masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam agama Islam selanjutnya mengenai perubahan perjalanan haji yang terjadi pada tahun 1970. Mulai tahun 44 Zaini Dahlan, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim (Studi Terhadap Penguasa Orde Baru Yang Memanfaatkan Pendidikan Untuk Kepentingan Politik)".Al- Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, Vol. I. No. 01 Januari -Juni', 2018. hlm. 130 45 Zaini Dahlan. loc.cit 31
tersebut pemerintah Orde Baru mengelola perhajian dengan sungguh- sungguh karena sejak tahun 1950, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan haji baru terbatas sebagai regulator dan fasilitator, sementara pelaksanaan perjalanan haji diserahkan pada pihak swasta atau semi swasta di bawah koordinasi PHI.46 3. Pandangan Umat Islam Terhadap Pemerintah Orde Baru Pada masa Orde baru, pemerintah melakukan pemisahan terhadap agama dan negara atau juga disebut sebagai sekularisasi47. Sekularisasi politik juga terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde Baru pada masa-masa awal mendukung sekularisasi sejalan dengan proses modernisasi dan pembangunan. Sekularisasi politik itu dilakukan dengan tema "de-ideologisasi politik"48, terutama dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang berimplikasi pada pelarangan simbol- simbol agama dalam politik. 49 Orde Baru dalam pandangan orang Islam seperti sebuah panasea50, kemudian Orde Baru hadir menjadi suatu harapan menuju kehidupan politik yang lebih demokratis. Demokrasi sendiri bagi umat Islam 46 Dinda Nur Permatasari, 'Pengelolaan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia Zaman Orde Baru (1970-1998)'. (Jatinangor: Universitas Padjadjaran, 2018). hlm. 2 47 Sekularisasi berarti "sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Periksa Masykuri Abdillah. op.cit, hlm. 250 48 De-ideologisasi politik adalah berhentinya proses penyebaran ideologi politik. 49 Masykuri Abdillah. op.cit, hlm. 250 50 Panasea adalah sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa pemerintahan Orde Lama karena demokrasi ditempatkan pada titik yang sangat rendah. 32
merupakan sebuah wahana terbaik untuk memperjuangkan cita-cita politik Islam. Hal itu yang diyakini orang Islam pada saat itu, bahwa dengan demokrasi maka perjuangan politik Islam akan meningkat karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, sehingga peluang Islam dalam politik menjadi semakin besar.51 Kenyataannya tidak demikian, Islam di Indonesia seolah selalu berada di persimpangan jalan. Umat Islam di satu pihak dan pemerintah dipihak lain memandang satu sama lain dengan curiga. Kalangan birokrat dan elite militer ditubuh pemerintah Orde Baru memandang Islam yang terorganisasi secara politik sebagai kekuatan yang mengancam kekuasaan dan juga ideologi pancasila dan UUD 1945. Dipihak lain kelompok Islam juga membantah tuduhan bahwa anti pancasila. Pada masa Orde Baru, umat Islam berharap akan memainkan peranan penting dan signifikan di politik, namun harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Umat Islam harus menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap Islam yang tidak menguntungkan.52 Sebelum Orde Baru lahir, umat Islam menaruh harapan besar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, bahkan para politisi Islam mulai dilepaskan dari penjara. Mereka seakan-akan sudah dapat kembali ke kancah politik dan percaya bahwa Orde Baru akan memberikan nuansa kehidupan yang lebih dari Orde Lama. Menjelang runtuhnya rezim 51 Okkie Muttaqie, 'Pemerintah Tidak Perlu Dimusuhi', (Suara Muhammadiyah: No. 21 Th Ke 81, 1996). hlm. 24 52 Asmaul Fauziyah. op.cit, hlm.7 33
Orde Lama mereka tanpa ragu-ragu langsung mendukung dan bergandengan tangan dengan para arsitek Orde Baru untuk membidani lahirnya era baru tersebut. Pada periode awal perjalanan Orde Baru hubungan antara pemerintah dan Islam tidak terlalu harmonis karena posisi umat Islam dan pemerintah era Orde Baru periode pertama berada dalam posisi berhadapan (uis a vis), ditambah dengan berbagai kasus yang semakin merenggangkan hubungan tersebut seperti, kasus Tanjung Priok, Lampung, dan peledakan Borobudur. Ini terjadi karena orang-orang dekat Soeharto kebanyakan dari kalangan non muslim, para Jenderal militer masih didominasi oleh golongan anti Islam.53 Secara historis, yang menjadi persoalan sosial, baik bersifat kultural maupun struktural di negeri ini begitu banyak dan kompleks berupa kemiskinan dan keterbelakangan. Umat Islam sebagai elemen terbesar bangsa ini, merasa berkewajiban untuk mengatasi problem-problem sosial tersebut. Sejak awal para ulama menyadari bahwa perbaikan kondisi yang memprihatikan itu memerlukan perjuangan, dan salah satunya melalui politik. Ironisnya, setiap keterlibatan mereka dalam arena politik selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif berupa peminggiran (marginalisasi) politik.54 53 Okrisal Eka Putra. op.cit, hlm. 186-187 54 Jaya. op.cit, hlm. 27 34
4. Politik Islam Pada Masa Orde Baru Politik Islam merupakan suatu istilah yang merujuk pada konsep- konsep Islam terutama istilah-istilah yang muncul pada masa Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Pada masa Orde baru lebih populer dengan istilah memasuki millenium ketiga, dimana bangsa Indonesia memasuki sistem politik baru yaitu sistem politik corporatic dan hureatucratic authoritarian memasuki politik pluralistic.55 Sistem politik yang digunakan Orde Baru ini merupakan sebuah area politik yang efektif untuk meminimalisir gerakan ideologi politik Islam, setiap kali ada keinginan memunculkan formasi Islam politik, rezim penguasa melakukan langkah-langkah kooptasi bahkan represif atau menekan.56 Politik di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru lebih dikembangkan untuk memobilisasi seluruh kekuatan massa, termasuk umat Islam yang secara statistik merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia. Mengaitkan Agama Islam dengan politik Indonesia merupakan hal yang sangat esensial karena sebagai agama yang dominan dalam masyarakat, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan politik Indonesia. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik 55 Dalam sistem politik yang diterapkan Orde baru tersebut tidak adaarena publik yang bisa digunakan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Ruang publik sepenuhnya dikendalikan oleh rezim yang berkuasa yang terdiri atas triumvirate, lembaga kepresidenan, militer dan konglomerat. Dalam formasi politik seperti itu yang terjadi adalah lembaga kepresidenan yang powerfull di satu pihak, dan dilain pihak muncul kabinet yang tersubordinatif. Lihat Zainuddin Maliki. "Sosiologi Politik : Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik". (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). hlm. 267 56 Kunawi Basyir. 'Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia'. Jurnal Al-Tahrir, Vol.16 No.2, 2016. hlm, 347 35
yang mendukung kemudian pemerintah menciptakan ideologi baru yakni pembangunan. Ideologi ini menjembatani konflik ideologi yang menjangkit partai-partai politik.57 Pada tahun 1966, muncul suatu kerinduan dan optimisme terhadap partai politik Islam ketika sejumlah tokoh Islam terutama tokoh Masyumi dibebaskan dari penjara Soekarno. Mantan ketua Masyumi Prawoto Mangkusasmito, sangat aktif ingin mewujudkan rehabilitasi Masyumi, namun ditentang keras oleh pemerintah. Secara formal alasan penolakan terhadap rehabilitasi Masyumi adalah persoalan hukum dan psikologis, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kekhawatiran dihadirkannya kembali Masyumi mampu memobilisasi kekuatan Islam dengan mudah sehingga menjadi satu kekuatan politik yang besar.58 Keberatan pemerintah merehabilitasi masyumi mendorong sebagian umat Islam mencari jalan lain untuk menghidupkan kembali partai Islam. Pada tanggal 7 April 1967 Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) membentuk sebuah kelompok untuk merancang pembentukan partai baru menggantikan Masyumi. Pada tanggal 5 Februari 1968 pemerintah kemudian menyetujui berdirinya Partai Muslimin Indonesia sebagai gabungan partai Islam, namun pemerintah mensyaratkan Parmusi 57 Okrisal Eka Putra. op.cit, hlm. 170 58 M. Rahmat Effendi, "Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Antara Simbolistik Dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, Dan Pasca Orde Baru)". Jurnal Mimbar, Volume XIX ,2003. hlm. 94 36
bukanlah Masyumi karena itu mantan pemimpin Masyumi tidak boleh memimpin Parmusi.59 Sistem politik Islam yang dijalankan pemerintah Orde baru pada 1967-1985 memang kurang efektif untuk memobilisasi Islam di Indonesia, karena adanya tekanan dan intimidasi yang digunakan oleh pemerintah pada masa itu. Kebijakan politik yang ditempuh oleh rezim Orde Baru serta pergeseran wacana yang terjadi di kalangan gerakan Islam, memaksa keduanya untuk meredefinisi kembali paradigma politik masing-masing sehingga pada 1980-an muncullah gerakan "Islam kultural", yaitu gerakan Islam yang tidak berada pada jalur politik praktis, tetapi bergerak dalam wilayah pendidikan dan pemberdayaan. Salah satunya dengan penetapan pancasila sebagai asas tunggal pada 1980-an. Pada awalnya kebijakan itu mendapat respons yang beragam dari tokoh-tokoh politik dan ormas keagamaan. Sebagian menerimanya karena desakan keras dari pemerintah dan sebagian lagi menolak dengan berbagai aksi politik. Pemerintah Orde Baru juga memperlakukan para pemimpin dan aktivis Islam dengan tidak semestinya, sebagai upaya untuk melakukan depolitisasi Islam.60 Richard Daulay di dalam tulisannya menjelaskan mengenai sikap pemerintahan Orde Baru terhadap politik Islam sebagai berikut: 59 Effendi. loc.cit 60 Zuhri Humaidi, 'Islam Dan Pancasila : Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal'. Jurnal Kontekstualita, Vol. 25 No.2, 2010. hlm. 296-297 37
"Selama pemerintahan Orde Baru, tidak ada peluang bagi Islam politik untuk memperjuangkan cita-cita gerakan mendirikan negara Islam melalui jalur politik. Bahkan semua lembaga keagamaan, terutama Islam sebagai agama terbesar, kebijakan-kebijakan dijadikan pemerintah. Soeharto tidak memusuhi Islam sebagai agama, karena ia sendiri dan keluarganya beragama Islam, tetapi memusuhi Islam politik yang berniat mendirikan negara Islam".61 sebagai alat legitimasi Pemerintah cukup tegas dalam mengontrol partai politik dengan mencampuri urusan intern partai dan melakukan penyegaran ideologi, puncaknya pada pemberlakuan asas tunggal terhadap semua partai dan organisasi kemasyarakatan.62 Memasuki masa-masa pemilu, ketika Presiden Soeharto akan membentuk format pemerintah Orde Baru yang sesuai dengan kehendak pemerintah, ternyata Islam merupakan salah satu sasaran yang sangat besar. Mulai dari pelaksanaan pemilu 1968-1971, masa-masa transisi memasuki pemilu, partai NU merupakan sasaran utama pengembosan pemerintah hingga terbentuk suatu format politik Indonesia baru, tahun 1968-1971 Islam tidak termasuk di dalamnya.63 Puncak kegagalan politik Islam untuk kembali berkiprah adalah hasil pemilu pertama Orde Baru pada 1971, yang membawa kemenangan mutlak kepada Golkar dan partai Islam sepeti Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah memperoleh jumlah suara yang kecil kecuali NU yang mendapat jumlah suara cukup besar 61 John Musa Renhoard, 'Politik Identitas Era Orde Baru Di Indonesia Memasuki Era Reformasi'. Jurnal Societas Dei, Vol. 06 No.1 ,2019. hlm. 290 62 Effendi. op.cit, hlm. 91 63 Muttaqie. 'Pemerintah Tidak Perlu Dimusuhi'. (Suara Muhammadiyah: no. 21 th ke 81, 1996), hlm. 25 38
karena NU relatif tidak diintervensi oleh pemerintah. Kenyataan pahit pemilu 1971 semakin membuat putus asa bahkan kemarahan umat Islam akibat kecurangan dan pemaksaan pemerintah dalam proses pemilu tersebut. Melalui kekuatan Golkar, pemerintah memanfaatkan birokrasi sebagai mesin suara dan kemenangan mutlak organisasi sosial politik tersebut.64 Umat Islam yang masih terluka akibat perolehan suara yang tidak memuaskan pada pemilu 1971, dihadapkan kembali kepada program pengembangan sistem politik hegemonis. Pada bulan Januari 1973 pemerintah memutuskan untuk melakukan restrukturalisasi kepartaian yakni dengan menggabungkan seluruh partai politik ke dalam 2 partai kecuali Golkar. Keempat partai Islam NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai nasionalis seperti PNI, IPKI dan Murba serta partai kriten protestan (parkindo) dan katolik (Parkat) digabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).65 Pada periode 1982-1985 terjadi perubahan fundamental, mengenai hubungan yang baik antara Islam dan pemerintah Orde Baru mulai terwujud walaupun belum sampai pada tahap yang ideal. Perubahan sikap Orde Baru terdapat perubahan radikal pada kebijakan pemerintah terhadap Islamisme, pada dekade ini nampaknya pemerintah membiarkan ideologi Islam masuk ke ranah politik. Hal ini ditandai adanya Ikatan 64 Effendi. op.cit, hlm. 97 65 Effendi. loc.cit 39
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didukung oleh pemerintah sebagai satu alat yang disebut sebagai Islam Rezimis dengan tujuan sebagai bagian dari struktur negara. Salah satu alasan utama dibalik pergeseran kebijakan pemerintah adalah strategi Soeharto untuk mendapatkan dukungan politik umat Islam bersamaan dengan berkurangnya dukungan militer kepada pemerintahannya.66 Titik awal perubahan hubungan negara dengan Islam mulai nampak, negara tidak lagi melihat Islam sebagai ancaman. Kebijakan pemerintah yang sedikit mengetatkan Islam sedikit demi sedikit mulai dilonggarkan, bahkan negara menjadi akomodatif terhadap Islam seperti pelonggaran masalah jilbab, dibentuknya yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila serta pembangunan masjid dan pesantren meningkat. 5. Peran Penting Kementrian Agama Pada Masa Orde Baru Menteri Agama memiliki peran besar terhadap pemerintah dan masyarakat untuk ikut andil dalam urusan agama. Kepekaan agama dalam kehidupan masyarakat dan bangsa menjadikan jabatan Menteri Agama tidak pernah bisa dibatasi oleh kenyataan bahwa ia sesungguhnya hanyalah seorang penanggung jawab sebagian tugas administrasi negara belaka.67 Pada 1962 terjadi pergolakan sosial-politik meliputi persaingan pengaruh yang sengit antara tiga kekuatan yang memiliki perbedaan orientasi ideologis: nasionalis, agama, dan komunis. Melalui pergolakan politik tersebut akhirnya Orde Baru berdiri dan memunculkan konflik baru 66 Kunawi Basyir. op.cit, hlm. 348-349 67 Azyumardi Azra, "Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik". (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat/PPIM, 1998). hlm. xxviii 40
yang berhubungan dengan agama. Hal ini harus dihadapi oleh Saifuddin Zuhri, ketika ia diangkat oleh presiden sebagai Menteri Agama. Ia harus menghadapi berbagai peristiwa tragis akibat usaha G30 S PKI yang belum usai, dan dihadapkan dengan masalah baru lagi mengenai keagamaan. Masalah yang berkaitan dengan agama merupakan agenda utama Menteri Agama pada awal Orde Baru. Konflik agama semakin memuncak ketika pemerintah Orde Baru mengangkat seorang Kyai sebagai menteri dalam kabinet pembangunan I yakni K.H. Mohammad Dachlan selaku pimpinan Partai NU. Ia adalah menteri pertama setelah kedudukan Jenderal Soeharto sebagai presiden penuh dikukuhkan oleh MPRS. Pengukuhan tersebut terjadi di masa awal, ketika Orde Baru sedang sibuk mengadakan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ia mewakili ideologi dalam kabinet yang anti-ideologi.68 Berbagai hal yang kontroversial terus membayangi, seperti partai NU yang semakin mengimbangi Golkar hingga disebut sebagai neo-Islam69, tetapi selaku Menteri Agama, K.H. Mohammad Dachlan berhasil mencatat beberapa kebijakan yang hingga saat itu menjadi prioritas dalam program- program kerja Departemen diantaranya, merukunkan umat beragama, memajukan pendidikan agama, memprakarsai MTQ dan PTIQ, terjemah dan tafsir Al-Qur'an.70 68 Ibid, hlm. xxvii 69 Neo Islam merupakan gerakan yang dilakukan oleh kaum modernis muslim dalam rangka mempersatukan dan memperkokoh masyarakat muslim melalui upaya pembaharuan iman dan proses reinterpretasi warisan peradaban Islam masa lalu ke dalam dunia kontemporer. 70 Azyumardi Azra, op.cit, hlm. 260 41
K.H. Mohammad Dachlan mengakhiri jabatannya sebagai Menteri Agama, dan konsolidasi politik Orde Baru semakin bagus. Mukti Ali diangkat sebagai Menteri Agama selanjutnya pada tahun 1972, dan sebagai orang yang dipercaya memimpin Departemen Agama di awal dasawarsa 1970-an, masa di mana Departemen agama identik dengan aspirasi keagamaan Islam dan dikenal sensitif terhadap isu-isu modernisasi. Mukti Ali sebenarnya memikul tugas yang cukup berat, yakni jika digambarkan secara singkat: mentransformasikan sikap dan pandangan keagamaan umat beragama Indonesia (muslim khususnya), sehingga melicinkan jalan bagi konsolidasi kekuasaan Orde Baru dan kemudian mempersiapkan landasan bagi program-program modernisasi.71 Mukti Ali merupakan salah seorang yang menempati posisi khusus dalam sejarah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang agama. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan proses-proses panjang modernisasi politik- keagamaan Orde Baru. Mukti Ali memegang jabatan Menteri Agama pada saat periode transisi pemerintahan yang penuh gejolak, saat Orde Baru tengah membangun basis legitimasi politik dalam masyarakat. Pada periode kementriannya, Mukti Ali mengadakan reorientasi kebijakan pemerintah dalam bidang politik-keagamaan, mulai dari perumusan konsep negara modern yang cocok bagi kultur keagamaan Indonesia, pembaharuan pemikiran, dialog antar umat beragama, hingga pembaharuan kurikulum lembaga pendidikan agama. Masalah umat Islam 71 Ibid, hlm. 71 42
tetap merupakan sasaran utama dari pembinaan yang harus dijalankan oleh Departemen Agama, tetapi perubahan sosial-ekonomi yang berjalan dengan cepat setelah lebih dulu mengalami tragedi nasional yang dahsyat di tahun 1965 yang menyebabkan masalah keagamaan menjadi lebih kompleks dan sensitif. Menteri Agama hanyalah salah satu jabatan dalam kabinet. Bahkan dari sudut senioritas dan protokoler Menteri Agama berada dibawah beberapa menteri yang lain seperti Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri dan Pertahanan.72 Menteri Agama memiliki andil yang penting di dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru yang meliputi, memajuan pendidikan agama Islam, membangun sarana pembelajaran, mengatur masalah yang terjadi antar-agama serta memberi kebijakan mengenai urusan keagamaan yang sekiranya singkron dengan kemauan presiden saat itu, karena apabila tidak sesuai dengan keinginan presiden maka kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah Orde Baru memang dikenal ketat terhadap masalah politik, semua unsur yang berkaitan dengan politik selalu memicu polemik disemua kalangan termasuk jika itu berkaitan dengan masalah keagamaan. Sebagai tangan kanan presiden Kementrian Agama dipercaya oleh pemerintah untuk selalu mengikuti apapun yang menjadi keputusan presiden atas kebijakan yang mereka buat, misalnya Presiden menginginkan penetapan hari raya Idul Fitri yang telah ditentukan bersama dan menetapkan 1 syawal akan dilaksanakan besok, maka 72 Ibid, hlm. 272 tugas 43
Kementrian Agama menyampaikan keputusan tersebut kepada masyarakat dan tidak dapat diganggu gugat. B. Peran Organisasi Islam Pada Masa Orde Baru 1. Peran NU dan Muhammadiyah pada Masa Orde baru Muhammadiyah dan NU mengklaim sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dimana lebih dari 25 juta muslim Indonesia sebagai pengikut Muhammadiyah dan lebih dari 40 juta adalah pengikut NU.73 Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa.74 Muhammadiyah dan NU pada masa Orde Baru memiliki keterlibatan dengan pemerintah sehingga memberi dampak yang besar bagi masyarakat terutama mengenai pendidikan Islam. NU berperan penting dalam proyek sosial dalam pembangunan pesantren dan madrasah yang sempat mendapat perhatian dan dana dari pemerintah serta mulai terjalinnya kerjasama antara muslimat NU dengan Departemen Tenaga Kerja. Kerjasama ini memberikan kegiatan pelatihan keterampilan terhadap wanita untuk usaha mandiri, baik itu untuk tingkat provinsi maupun kabupaten.75 Muhammadiyah juga berperan penting terhadap masyarakat melalui pendidikan, sosial dan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 73 Suaidi Asyari. op.cit, hlm. 1 74 Nurul Shobacha. op.cit, hlm. 100 75 Taat Wulandari, "Sikap Organisasi Masyarakat Terhadap Politik Orde Baru Politik". (Yogyakarta: universitas Negeri Yogyakarta, 2017). hlm. 33 44
kerjasama antara pemerintah Orde Baru dengan Muhammadiyah dalam melakukan kegiatan ormasnya yakni dalam program pendidikan. Dalam hal pendidikan, Muhammadiyah bekerja sama langsung dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama. Hal ini dilakukan agar lulusan Muhammadiyah pada saat itu dapat diakui oleh pemerintah dan tidak dipersulit dalam mencari kerja. Untuk masalah kesehatan, Muhammadiyah bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, dan untuk tenaga kerja juga bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja, serta instasi lain yang sekiranya terkait dengan kegiatan tersebut. Berbagai kerjasama yang dilakukan tersebut memberikan keuntungan bagi Muhammadiyah, meskipun kehilangan sifat kemandiriannya.76 Muhammadiyah dan NU selain memiliki andil untuk masyarakat, juga memiliki andil terhadap pemerintahan Orde Baru. Politisi NU pada saat itu masih mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan politik sebagai Menteri Agama, misalnya K.H. Saifuddin Zuhri salah satu tokoh NU yang menjabat sebagai Menteri Agama pada awal berdirinya Orde Baru, kemudian menggantikan Saifuddin Zuhri, diangkatlah K.H. Mohammad Dachlan selaku pemimpin partai NU sebagai Menteri Agama dalam kabinet Pembangunan I pada Juni tahun 1968 hingga September 1971. Muhammadiyah dalam hal ini tidak memiliki andil dalam mendapat kedudukan di Menteri Agama, namun Muhammadiyah di era Orde Baru secara proporsional lebih banyak menjadi Kakanwil Depag. 76 Ibid, hlm. 34 45
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Orde Baru Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah keagamaan pada masa Orde Baru, maka didirikanlah Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam Indonesia oleh para perintis intelekstualisme Islam yang berusaha merumuskan aspirasi-aspirasi politik kearah yang lebih pragmatis, yakni dengan harapan terciptanya hubungan yang relatif harmonis antara keislaman dan keindonesiaan. Dalam upaya pendirian MUI dibutuhkan waktu sekitar lima tahun sejak digagas pemerintah hingga diadakan konferensi nasional organisasi bentukan Kementerian Agama yang bernama Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) pada tahun 1970. Pada Juli 1975, Kementerian Agama kemudian menyelenggarakan Konferensi Nasional Ulama Indonesia sejak tanggal 21 sampai dengan 27 Juli 1975. Pada tanggal 26 Juli, Kongres yang dihadiri oleh para ulama, cendekiawan muslim dan perwakilan para dinas kerohanian Islam dibawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kini menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), berhasil menyepakati pendirian MUI dan mengangkat Buya Hamka sebagai ketua umum pertamanya.77 Selama kepemimpinan Hamka, pemerintah sangat mendukung dan menjadi penggagas pembentukan MUI. Dukungan itu salah satunya dapat dilihat dari kucuran dana dari pemerintah kepada lembaga ini. Dalam 77 Muhammad Iskandar dkk, "Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 3" (Jakarta: direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat jenderal Kebudayaan, Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hlm. 358 46
perjalanannya, pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengendalikan MUI dan menjadikannya sebagai lembaga yang melegitimasi kebijakan- kebijakannya, sehingga dalam rentang waktu tahun 1975-1998, MUI telah memberikan kontribusi dalam berbagai bidang sosial dan keagamaan serta telah berkembang menjadi organisasi yang berwenang mengeluarkan fatwa dan menjadi wakil Indonesia.78 Kontribusi MUI meliputi perannya sebagai pemberi legitimasi teologis atas setiap kebijakan negara, khususnya dalam konteks kebebasan beragama. MUI juga memiliki legitimasi penuh untuk menentukan halal- haramnya sebuah produk. Sejak 6 Januari 1989, MUI sudah memiliki lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, serta kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Oleh lembaga ini sebuah produk diuji dan mendapatkan sertifikat halal jika lolos.79 MUI memiliki banyak perwakilan dari berbagai Ormas Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan cendekiawan muslim. Hal tersebut dianggap sebagai wadah pemersatu Islam, karena memiliki peran untuk mengarahkan umat Islam bagaimana berinteraksi dengan non- muslim. Pandangan MUI yang kemudian disebut fatwa dianggap mewakili pandangan Umat Islam Indonesia, walaupun tidak sedikit juga menuai 78 Muntaha Imam. "Kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Masa Orde Baru Tahun 1975-1998". (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017). hlm. 17 79 Petrik Matanasi. 'Majelis Ulama Indonesia: Cara Daripada Soeharto Mengatur Islam'. (Tirto.Id, 2020). Diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 09.00 47
kritik dan kontroversi, peran dan pengaruh fatwa MUI sangat dibutuhkan guna kemaslahatan masyarakat Indonesia.80 Hubungan MUI dengan penguasa dan dengan umat, memang selalu dilematis. Idealnya, MUI berperan sebagai penengah yang dapat mewakili kepentingan pemerintah di satu pihak, dan pada saat yang sama MUI juga dapat menjaga harapan umat. MUI dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan pragmatis, yakni mendapatkan pengabsahan keagamaan untuk program-program pemerintah. Tidak heran jika fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh lembaga ini kadang kontroversial karena lebih mencerminkan kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan umat.81 Untuk menyalurkan gagasan yang lebih obyektif maka dibentuklah berbagai organisasi kelompok studi yang relevan, disamping memanfaatkan juga ormas-ormas besar seperti NU, dan Muhammadiyah. Peran MUI di era Orde Baru sangat tampak berada di bawah kekuasaan rezim penguasa, sering terkooptasi82 oleh kepentingan kekuasaan, sehingga dianggap tidak lebih hanya sekedar "terompet" bagi penguasa dalam melegitimasi berbagai produk kebijakan pemerintah.83 80 Muhammad Maulana Hamzah, 'Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia in Indonesia'. Jurnal Studi Agama Vol. 1 No.1, 2018, hlm. 130 81 Azyumardi Azra. 'Studia Islamika'. Indonesian Journal For Islamic Studies, Vol. 21 No 3,2014, hlm. 379 82 Terkooptasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dipilih. Secara istilah Kooptasi adalah pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawvrah oleh anggota yang telah ada. 83 Ahmad Fajri, "Ulama Dan Politik (Analisis Fatwa Dan Peran Politik Majelis Ulama (MUI) Era Reformasi". (Tangerang: PT Pustaka Indonesia Perumahan Mutiara Elok, 2014). hlm 3-7 48
Meskipun MUI tidak disebutkan secara eksplisit sebagai lembaga yang ber-genre politik, tetapi harus diakui, bahwa keberadaannya selalu saja mampu mempengaruhi dinamika perpolitikan bangsa ini, karena MUI adalah sebuah badan yang menaungi berbagai ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, selain berfungsi mengeluarkan fatwa bersama, namun MUI juga bisa dijadikan sebagai alat silaturahmi dan menyamakan visi dan misi ulama-ulama Indonesia. Fatwa biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Posisi fatwa dalam rangka meluruskan kembali perubahan sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat atau kebijakan pemerintah yang akan diterapkan agar tidak keluar dari koridor hukum Islam.84 3. ICMI Pada Masa Orde Baru Konfigurasi politik rezim Orde Baru mulai berubah pada era 80-an terutama terhadap umat Islam, istilah hubungan yang antagonistik kini mulai bergeser kepada sikap pemerintah yang lebih bersifat akomodatif terhadap umat Islam. Hal ini terjadi karena sebelumnya pemerintah mendapatkan tekanan dan reaksi responsive yang keras dari umat Islam berkaitan dengan kebijakan yang terang-terangan melecehkan umat Islam seperti kebijakan masalah perjudian, isu jilbab, Porkas, SDSB yang tentu saja dapat memicu konflik besar. Pergeseran sikap pemerintah dengan mulai merangkul Islam tersebut membuat hubungan Islam dan negara 84 Hamzah. op.cit, hlm. 131 49
semakin erat, terlebih pada decade 90-an mulai bermunculan kebijakan- kebijakan yang sangat mendukung Islam, baik itu pendirian ormas-ormas Islam baru, maupun kebijakan politik hukum yang mulai responsive dan afirmative khususnya dalam pemulihan kembali politik hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.85 Perkembangan politik Islam di Indonesia yang berlangsung sejak masa Orde Baru mampu melahirkan organisasi yang bernama ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Secara sosiologis dan politik, terbentuknya ICMI merupakan hasil resultan tiga faktor sekaligus: perkembangan objektif intelektualisme, harapan politik subjektif para cendekiawan muslim dan kepentingan politik negara Orde Baru.86 Kehadiran ICMI yang mendapat dukungan dari pemerintahan pada masa Orde Baru ikut memainkan peran-peran strategis dalam pengambilan kebijakan di pemerintah. ICMI mampu memberikan masukan dalam penentuan kebijakan negara, terutama dalam pembentukan GBHN, ekonomi dan kebijakan politik di Indonesia. ICMI juga memainkan peran penting pada birokrasi di Indonesia ditunjukkan dengan beberapa pengurus ICMI yang berhasil duduk di lembaga-lembaga negara. Hal menunjukkan bahwa peran ICMI dalam perkembangan politik Islam terjadi saat kekuasaan Orde Baru berada dalam kondisi stabil, sehingga 85 Faryda Ruslan, 'Politik Hukum Islam Masa Orde Baru Dan Produk Perundang- Undangannya'. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, Vol. 10 No 2, 2019, hlm. 60 86 R. Eep Saefulloh Fatah. "Masalah Dan Prospek Demokrasi Di Indonesia". (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 203 ini 50
ICMI mampu berperan dalam birokrasi pemerintahan dan politik serta sebagai kekuatan baru yang bernuansa Islam.87 Melalui pembentukan yang direstui pemerintah Orde Baru ini, cendekiawan seakan-akan diberikan akses baru ke arah peningkatan peran dan posisi mereka dalam formulasi kebijakan politik Orde Baru di masa depan. Hal ini tampak, misalnya jika kita amati bagian dari pidato Presiden Soeharto ketika membuka simposium di Malang pada tanggal 7 Desember 1990. "Kaum cendekiawan kita harapkan mempunyai pandangan yang jernih tentang kecenderungan perkembangan keadaan. Dengan kejernihan pandangan itu, kaum cendekiawan dapat merumuskan alternatif kebijaksanaan dan strategi yang bisa kita pilih bersama."88 Mengingat cendekiawan muslim membutuhkan jalur mobilitas mereka, maka dibentuklah Persami (Persatuan Sarjana Muslim Indonesia) pada tahun 1964 yang diketuai oleh salah seorang tokoh NU H. M. Subchan Z.E. pada tahun 1967, cendekiawan muslim terpecah, karena H.M. Subchan Z.E keluar dari Persami dan membentuk ISII (Ikatan Sarjana Islam Indonesia) pada tahun 1967, salah seorang tokoh NU. Persami masih tetap berjalan sampai tahun 1970. Dari latar belakang tersebut kemunculan ICMI sebagai sebuah wadah untuk penyaluran aspirasi para cendekiawan muslim. Kelahiran ICMI sebagai suatu wadah organisasi yang digagas oleh generasi baru yang lebih terdidik dikalangan umat telah berdampak pada perkembangan Islam sebagai gerakan kultural 87 Ibid, hlm. 60 88 Ibid, hlm. 205 51
walaupun dari segi politik terdapat penurunan namun di luar politik mengalami kemajuan. Perkembangan yang lebih mencolok adalah hilangnya sekat-sekat pemisah antar ormas dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Secara internal, ICMI memiliki kekuatan berupa orientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki berbagai disiplin ilmu dan profesi yang juga berada di berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan Islam dan organisasi politik serta keberadaan ICMI adalah lintas wilayah, ruang dan waktu.89 Pembentukan ICMI oleh pemerintah melalui menteri agama dan didukung oleh beberapa lembaga, namun ada yang berpendapat bahwa kehadiran ICMI sengaja direkayasa untuk memperoleh dukungan dari golongan Islam, mengingat umat Islam di Indonesia mayoritas. Hal ini diperkuat adanya ketidakkompakan diantara ABRI dalam mendukung presiden, maka presiden mencoba mengambil langkah-langkah untuk mendapat dukungan dari golongan Islam dan membuahkan hasil dengan terpilihnya Soeharto sebagai presiden RI periode 1993-1998.90 Menurut Leo Suryadinata kecenderungan presiden Soeharto dalam merangkul umat Islam diperlihatkan dengan cara, pertama ditutupnya tabloid monitor dan penghukuman Arswendo Atmowiloto, pemimpin 89 Juju Saepudin, "Revitalisasi Peran ICMI Pada Era Reformasi". Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 15 No. 3 ,2016, hlm. 190 90 Mohammad Khoiri, "Peran Islam Indonesia(Analisis Tahun 1990-2000)". (Medan: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara). hlm. 21 ICMI Dalam Perkembangan Politik 52
redaksinya pada bulan Oktober tahun 1990. Kedua, Tahun 1990 bulan Desember, diadakannya Simposium Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang akhirnya membidani kelahiran ICMI, presiden berkenan membuka simposium tersebut dan Soedarmono menutupnya. Ketiga, Presiden sekeluarga menunaikan ibadah haji ke mekkah tahun pada bulan Juni 1991. Keempat, Didirikannya Bank Muamalat yang didirikan oleh ketua ICMI dan MUI pada bulan Mei 1992.91 Sebagai ormas Islam, kegiatan ICMI dalam menjalankan peran sebagai katalisator, motivator dan fasilitator pada berbagai gagasan program pemberdayaan masyarakat mengarah pada membangun visi kualitas sumber daya insani. Sejak lahirnya ICMI masa Kebangkitan dimulai yakni setelah tidak adanya depolitisasi Islam pada pemeritahan Orde Baru. Diakomodasinya para cendekiawan muslim dalam pemerintahan, membuat ICMI dekat dengan kekuasaan terutama ketika B.J. Habibie masih menjabat sebagai ketua umum ICMI. Di bawah kepemimpinan Habibie, ICMI menjadi memberi warna baru dalam kebijakan Orde Baru. Dekatnya hubungan ICMI dengan kekuasaan, hal itu membuat ICMI memperoleh dukungan dari pemerintah untuk merealisasikan program kerjanya.92 Program kerja tersebut kemudian direalisasikan oleh ICMI bersama dengan Organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang 91 R. Eep Saefulloh Fatah. op.cit, hlm. 206 92 Nisa'ul Mauliddina, 'Dinamika Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (Icmi) Orwil Jawa Timur Tahun 1991-2015'. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 37 53
ikut ambil bagian dalam proses membuat kebijakan pemerintah serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan aspirasi umat. Bahkan pada masa Orde Baru ormas-ormas Islam merupakan kelompok masyarakat yang paling konsisten dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, di saat-saat lembaga parlemen dan masyarakat politik tidak berdaya melakukannya, kemudian pada periode terakhir dekade 1980-an pemerintah Orde Baru secara perlahan-lahan mengambil kebijakan yang akomodatif terhadap Islam dan kelahiran ICMI menjadi suatu hal yang luar biasa, karena organisasi ini menampung banyak kalangan pegawai pemerintah dan tokoh-tokoh Islam, termasuk beberapa diantara mereka yang pernah memberikan kritik tajam kepada dapat dilihat sebagai berikut: 1. Sejak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Diknas) dipercayakan kepada menteri Fuad Hasan, sejumlah kebijakan yang selama itu dianggap sangat merugikan Islam mulai ditinggalkan. Misalnya dihapuskannya larangan berbusana Muslimah (yang pernah diberlakukan semasa Menteri Daud Yusuf). 2. Ketika rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dibicarakan di DPR, sejumlah pemuka agama Islam mengingatkan bahwa RUU tersebut tidak memberikan tempat yang sebenarnya bagi Pendidikan Agama. Sejumlah organisasi massa Islam berhasil melakukan diskusi dan lobbying yang serius sehingga ketika RUU 93 Masykuri Abdillah. op.cit, hlm. 255 54
tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 beberapa pasal yang menyangkut peranan pendidikan Agama dapat dimaksukkan. Bahkan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) berhasil melakukan amandemen di dalam penjelasannya bahwa "antara pengajar dan anak didik harus memiliki agama yang sama". 3. Pemerintah dengan sangat cepat membreidel Mingguan Monitor yang memuat berita yang dipandang menghina Islam dan Umat Islam. 4. Memberlakukan RUU Peradilan Agama Islam yang cukup mendapat reaksi dari kalangan non-Islam. 5. Fenomena kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memperlihatkan kecenderungan ke arah akomodatif. 6. Bantuan pembangunan sarana peribadatan melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. 7. Diangkatnya sejumlah intelektual muslim menjadi anggota MPR yang mewakili golongan.94 Salah satu sumber lain yang penting dari perubahan pada masa Orde Baru adalah semakin banyaknya dari kelompok Muslim yang terpelajar. Menjelang tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, pola hubungan antara Islam dan negara Orde Baru telah berkembang ke arah yang lebih baik. Pada periode ini, hubungan Islam dan Orde Baru mulai 94 Ibid, hlm. 256 55
mengarah kepada tumbuhnya kesadaran dan saling mengerti kekuatan dan potensinya masing-masing. Di satu sisi, dari mereka ini tumbuh persepsi baru tentang hubungan Islam dan negara-bangsa, yang tidak lagi berpegang pada pandangan lama, Islam sebagai ideologi negara. Di sisi lain mereka semakin kuat, tidak tetap berada di wilayah pinggiran. Dari situ terjadi akomodasi politik antara pemerintah dan kelompok muslim, antara kedua belah pihak saling membutuhkan.95 95 M. Rahmat Effendi, "Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Antara Simbolistik Dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, Dan Pasca Orde Baru)". Jurnal Mimbar, Volume XIX Nomor I ,2003, hlm. 100 56
BAB III SEPAK TERJANG POLITIK NU DAN MUHAMMADIYAH PADA MASA ORDE BARU A. Sejarah NU dan Muhammadiyah masuk ke dunia politik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar yang hidup di Indonesia. Pengaruh dari kedua organisasi ini sangat terasa di tengah masyarakat. Meskipun massanya, sampai sekarang kedua organisasi keagamaan ini tetap menjadi menjadi "tempat bernaung" orang-orang Islam yang ingin terlibat dalam sosial keagamaan sebagai bagian dari seluruh aktivitas keagamaan. Keberadaan NU dan Muhammadiyah dalam sejarah Indonesia memang sangat menarik. Sepanjang perjalanan kedua orgnisasi Islam ini senantiasa diwarnai kooperasi, kompetisi sekaligus konfrontasi.96 Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten Surabaya oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur.97 Tokoh utama yang membentuk NU adalah Wahab Chasbullah dan Hasyim Asy'ari bersama dengan lima belas kyai terkemuka yang berkumpul di rumah Wahab Chasbullah untuk mendiskusikan berdirinya NU guna mewakili dan memperkokoh Islam tradisional di Hindia-Belanda, serta memelihara, melestarikan, mengembangkan dan 96 Shodiq Raharjo. "Konflik Antara NU dan Muhammadiyah (1960-2002)". (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007). hlm, 1 97 Tasnim Rahman Fitra. 'Tanggapan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016'. (Semarang: UIN Walisongo, 2017). hlm, 98 58
mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah dengan mengikuti pola empat madzhab yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Pendirian NU menyebabkan para kyai melibatkan diri dalam sebuah program berskala nasional dengan kegiatan yang luas. Hal itu menjadikan NU berkembang pesat pada awal 1940-an sebagai organisasi besar yang dipimpin oleh para ulama.98 NU sebenarnya lebih mempertahankan budaya tradisional seperti, tahlilan, yasinan, istighotsah, ratiban dan dibaan, sehingga dalam mengaplikasikan agama disesuaikan dengan budaya tradisional. Para kyai Islam tradisionalis belum memiliki kekuatan yang penuh dalam menanggulangi merebaknya aliran Islam Reformis di Indonesia. Akhirnya, Kyai Abdul Wahab Hasbullah mengorganisir tokoh Islam tradisionalis dan bekerjasama dengan tokoh nasionalis, kemudian mendorong Kyai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi untuk ulama dan Islam tradisionalis. Tujuan utama didirikannya NU pada tahun 1926 adalah untuk menciptakan hubungan antara ulama yang berpegang pada empat mazhab Sunni dan meneliti buku-buku teks agama untuk mengetahui apakah buku-buku tersebut mengandung pikiran-pikiran para reformis atau tidak. Tujuan lainnya adalah untuk melakukan amal, pendidikan, memajukan pertanian, dan perdagangan. NU didirikan sesungguhnya lebih merupakan usaha sederhana dalam pelembagaan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar. Sesuai dengan motto NU: Memelihara apa yang datang dari masa lampau asalkan baik, dan mengambil yang lebih baik dari apa yang terjadi (Al-Muhafadzatu "ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashalah).99 98 Greg Fealy. "Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967". (Yogyakarta: LkiS, 2003). hlm. 21 99 Nurul Shobacha. op.cit, hlm. 100 59
Berdirinya organisasi NU tidak jarang dipandang sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang sudah mengakar sebelumnya. Banyak pengamat yang menyebutkan bahwa lembaga yang menjelmakan corak Islam yang diwakili oleh NU adalah pesantren atau pondok yang pada dasarnya merupakan fenomena pedesaan. Berdirinya NU melengkapi organisasi-organisasi kebangsaan dan sosial keagamaan yang sudah ada sebelumnya, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah dan NU mengambil bentuk dan peran keagamaan sebagai gerakan sayap tradisional Islam. Di bawah kepemimpinan kyai-ulama, NU berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat dengan mengakomodir seluruh tradisi masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal Islam.100 Tradisi keagamaan yang mengakar pada NU seringkali dipandang sebelah mata oleh ormas modern seperti Muhammadiyah, karena perbedaan corak budaya kedua ormas ini menyebabkan sering terjadinya konflik. Muhammadiyah sendiri merupakan salah satu organisasi modern yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau KH. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta pada 18 Nopember 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.101 Secara etimologis nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad yaitu nama Rasulullah SAW dan diberi tambahan ya'nisbah dan ta' marbutah 100 Ahmad Syarif Muthohar. "Penyatuan almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama". (Semarang: UIN Walisongo). hlm. 52 101 Tasnim Rahman Fitra. op.cit, hlm. 82 60
yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. K.H Ahmad Dahlan menegaskan bahwa "Muhammadiyah bukanlah nama perempuan melainkan berarti umat Muhammad, pengikut Muhammad, Nabi Muhammad SAW utusan Tuhan yang penghabisan."102 Disebutkan juga bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunah.103 Sebagai sebuah oraganisasi berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya dengan mendirikan sekolah bergaya Eropa, rumah sakit dan panti asuhan. Muhammadiyah juga merintis kegiatan Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (LPM-SDM) yang masih terus melakukan upaya pengembangan ekonomi umat dan tidak terbatas hanya untuk warga Muhammadiyah, dengan mendorong kegiatan produktif dan komersial dengan model simpan pinjam sebagai titik masuk. Program pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan mendirikan pusat- pusat pendidikan, latihan dan penyuluhan dengan menerapkan konsep Community College yang memiliki inti konsep pendidikan, latihan dan penyuluhan yang merespon kebutuhan ekonomi dan bisnis. Fungsi dan peranan Community College 102 Rusjdi. 'Muktamar Muhammadiyah Ke 41 Menerima Asas Tunggal'. (Panji Masyarakat No. 463, 1985). hlm. 16 103 Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru, telah disesuaikan dengan UU No 8 tahun 1985 dan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985, Bab I Pasal I. Lihat Dessy Amanatussolichah, "Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah". (Semarang: UIN Walisongo, 2016). hlm. 35 61
merupakan pusat informasi seperti informasi pasar, teknologi, atau tenaga kerja dan juga sebagai pusat penelitian perekonomian rakyat.104 Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta dan KH. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumahnya. Pidato yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan menyebabkan banyak peserta kongres meminta untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa hingga pada tahun 1920 Muhammadiyah berkembang pesat ke seluruh Indonesia.105 Muhammadiyah dan NU, dalam sejarahnya hanyalah organisasi keagamaan yang sering berkompetensi dalam masalah-masalah keagamaan. Politik yang mereka mainkan pada awalnya hanyalah kolaborasi untuk melawan penjajah. Secara garis besar, sejarah perpolitikan NU terdapat pembagian periode yang ditandai berbagai perubahan penting sikap politik dari NU itu sendiri. Pada periode pertama, yang merupakan periode pemerintah kolonial Belanda, dicirikan oleh sikap NU yang abstain106 terhadap politik (1926-1942). Periode ini diikuti Pendudukan Jepang, masa ketika kiai mulai terlibat dalam politik (1942-1945). Perjuangan kemerdekaan (1945-1949) merupakan periode dimana NU terlibat secara aktif dan radikal dalam politik. Pada tahun-tahun demokrasi Parlementer (1949-1956) NU berubah menjadi partai politik tetapi gagal memberikan dampak yang sepadan dengan besar jumlah pendukungnya. Pada masa Demokrasi 104 Asmaul Fauziyah. op.cit, hlm. 31 105 Bruinessen. op.cit, hlm. 14 106 Abtain adalah sebuah mekanisme yang disediakan dalam setiap instrumen pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi. Dengan kata lain, abstain dapat diartikan golongan putih (golput) golongan yang tidak menggunakan suaranya dalam pemilihan umum, dikutip dari. Angelsari. "apakah salah menggunakan hak abstain?".( 2019). Diakses pada tanggal 25 Sep. 20 pukul 11.30 62
Terpimpinnya Soekarno (1959-1965, NU menjadi penyangga rezim otoriter populis yang menyebabkan sejumlah konflik internal. Pada masa transisi yang keras (1965-1966), NU harus mendefinikan ulang peranannya. Orde Barunya Soeharto (1967-1998), masa ketika NU untuk beberapa lama menampilkan diri sebagai kekuatan oposisi yang tegar namun mengalami depolitisasi yang luar biasa.107 Reorientasi politik yang dilakukannya lebih memfokuskan kepada chek and balances (keseimbangan) untuk mewujudkan welfare state (kesejahteraan) dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia secara umum.108 Keterlibatan NU dengan politik masa pemerintahan Kolonial Belanda adalah menghimpun kekuatan dengan para pemuka agama melalui dunia pesantren yang akhirnya melahirkan revolusi jihad. NU bangkit menghimpun laskar-laskar kekuatan (hizbullah) untuk melawan penjahan Belanda yang dianggap kafir dan dhalim. 109 NU dengan segala kekuatan yang ada pada tingkat komunitas masyarakatnya secara menyeluruh memberikan pengaruh yang mengakibatkan munculnya kelompok baru yang disebut ulama dan santri, karena kekuatan NU ini semakin lama semakin kuat, maka oleh penjajah Belanda ingin dijauhkan dari pengaruh politiknya.110 Muhammadiyah dikenal juga sebagai gerakan pembaruan yang diakui oleh masyarakat luas, hal itu dapat dibuktikan dari gagasan dasar KH. Ahmad Dahlan 107 Bruinessen. op.cit, hlm. 41 108 Munawir Haris. 'Partisipasi Politik NU Dan Kader Muslimat Dalam Lintas Sejarah'. Jurnal Al-Tahrir, Vol. 15 No.2, 2015. hlm. 286 109Amin Farih. 'Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)'. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.24 No.2, 2016. hlm. 263 110 Ibid, hlm. 252 63
selaku pendirinya. Gagasan dan langkah pembaruannya ditunjukkan oleh sejumlah terobosan yakni meluruskan arah kiblat, shalat hari raya di tanah lapang, cara memahami Islam yang bersifat tajdid, serta gagasan orisinil tentang pemahaman dan implementasi surat Al-Ma'un. KH. Ahmad Dahlan juga merintis pentingnya publikasi yang melahirkan "majalah suara muhammadiyah tahun 1915 dan mempelopori pendidikan Islam modern".111 Muhammadiyah tidak pernah absen dalam kiprahnya di bidang politik, hanya saja wajah politik yang ditampilkan Muhammadiyah berbeda karena adanya pengaruh rezim yang berkuasa. Perjalanan kiprah politik Muhammadiyah secara tidak resmi menempatkan diri sebagai partai politik atau gerakan politik di bawah kepemimpinan K.H. Mas Mansur. Beliau mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) pada zaman belanda dan diangkat menjadi salah satu tokoh dalam Empat Serangkai pada kepemimpinan Jepang yang menjadikan Muhammadiyah berada didalam politik dengan pengaruh kepemimpinannya. Pada masa Soekarno, Muhammadiyah tidak konsisten dengan pendirian awalnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah dalam perjalanannya secara terang-terangan mendukung partai Masyumi dan keluar dari Masyumi ketika pemerintah dan Masyumi tidak harmonis, sehingga Presiden Soekarno memaksa Masyumi untuk membubarkan diri pada tahun 1960. Muhammadiyah pada masa Soeharto, berusaha menghidupkan kembali Masyumi yang gagal direhabilitasi oleh pemerintah dan membentuk partai baru yaitu Parmusi. Pemerintah kemudian melakukan transformasi pemimpin non-formal 111 Haedar Nashir. 'Muhammadiyah Gerakan Pembaruan'. (Suara Muhammadiyah: 2010). hlm. 4 64
seperti ulama sebagai badan pemerintahan dengan tujuan untuk meredam dan mengendalikan konflik pemerintah dengan ummat Islam dan melarang mantan pemimpin Masyumi menjadi pemimpin Parmusi.112 Muhammadiyah tidak pernah ikut campur dalam melawan kolonial. Pada dasarnya di sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah, ditanamkan anti kolonialisme Belanda dengan cara diindoktrinasikan secara rahasia tetapi efektif. Belanda tidak mencurigai bahwa gerakan Muhammadiyah ini berbahaya, tapi sebenarnya hal ini menandakan kekurang cermatan aparat-aparat kolonial dalam membaca gerakan Muhammadiyah. Kondisi semacam ini ternyata menguntungkan, karena Muhammadiyah mempunyai kesempatan yang baik untuk mengembangkan kegiatan sosial-keagamaan di seluruh Indonesia tanpa banyak rintangan dari penjajah.113 Baik pada masa pra-kemerdekaan maupun setelah merdeka, secara individu anggota Muhammadiyah dan NU banyak terlibat secara langsung dalam perjuangan melawan penjajah, diluar keanggotaannya sebagai pengikut Muhammadiyah dan NU. Pada akhir kekuasaan Hindia-Belanda, kegiatan politik rakyat Indonesia semakin tertekan. Hal ini kemudian di manfaatkan Jepang untuk mengambil hati para pemimpin umat Islam agar mau mendukung Jepang dalam melawan negara-negara barat, untuk itu Jepang menghidupkan kembali organisasi 112 Fajar Iwantoro. 'Dinamika Politik Muhammadiyah Pada Masasukarno Sampai Masa Soehartopada Tahun 1945-1998'. (Jember: Universitas Jember, 2014). hlm.vii 113 Miftahuddin Dkk. 'Peran Organisasi Islam: Dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Kemerdekaan (1936-1949)'. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012). hlm. 7 65
MIAI114 (Majelis Islam A'la Indonesia). Diadakanlah sebuah pameran Islam di Tokyo dengan sasaran umat Islam Indonesia pada tanggal 5-29 November 1939 dan mengundang para pemimpin MIAI, dengan tujuan untuk memobilisasi umat Islam agar ormas-ormas Islam yang bernaung dibawahnya bisa berguna untuk keperluan perang.115 Keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam kancah politik praktis secara signifikan baru dimulai pada tahun 1939 ketika mereka mendirikan MIAI. 116 Keberadaan MIAI memang sangat memberi kontribusi sangat banyak bagi umat Islam. Kehadirannya mampu menerbitkan majalah Suara Islam yang menjadi salah satu keuntungan besar bagi para pemimpin Islam, sebab hal itu tidak bisa didapatkan oleh kaum nasionalis yang sebelumnya telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada pemerintahan Jepang untuk menerbitkan majalah. Jepang kemudian menyadari bahwa MIAI bermanfaat bagi umat Islam dan tidak memberikan keuntungan terhadap pemerintahan Jepang, maka pada akhir 1943 Jepang membubarkan MIAI. Dibubarkannya MIAI, NU dan Muhammadiyah, beserta para pemimpinnya berhasil mendirikan lagi suatu wadah perjuangan bagi umat Islam yaitu Masyumi, yang merupakan pengganti dari MIAI.117 Keadaan umat Islam setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, secara politis tidak terlalu menggembirakan. Keadaan ini bisa dilihat dari kurang 114 MIAI adalah suatu organisasi federasi atas inisiatif Muhammadiyah dan NU yang didirikan di Surabaya pada September 1937 115 Miftahuddin Dkk. op.cit, hlm. 17 116 Abdul Mundlir. 'Peran Politik NU Tahun 1952-1955'. Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 2 No.3, 2014. hlm. 629 117 Ahmad Sholikin. 'Dinamika Hubungan Muhammadiyah Dan Partai Politik Di Indonesia'. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, Vol.5 No.2, 2020. hlm. 19 66
terwakilinya tokoh Islam dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Melihat kedudukan umat Islam dan aspirasi umat Islam seperti itulah yang kemudian menimbulkan kesadaran di kalangan tokoh-tokoh Islam untuk membentuk partai politik Islam.118 Adanya keinginan bersama di kalangan umat Islam untuk membentuk partai politik Islam mendapat legitimasi setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai politik. Empat hari setelah keluarnya Maklumat tersebut, maka diadakanlah Muktamar Umat Islam pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1945 bertempat di Gedung Muallimin Yogyakarta. Pelaksanaan muktamar adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam, yakni para ulama, guru-guru agama dari pondok pesantren dan madrasah serta pemimpin-pemimpin organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah.119 Muktamar tersebut memutuskan beberapa hal pertama, Masyumi merupakan partai politik Islam. Kedua, Masyumi merupakan satu-satunya partai politik di kalangan umat Islam. Ketiga, memperkuat persiapan umat Islam untuk berjihad fi sabilillah dalam melawan segala bentuk penjajahan. Keempat, memperkuat pertahanan Negara Indonesia dengan menyusun Barisan Sabilillah di daerah-daerah. Kelima, memilih Dr. Soekiman sebagai ketua, dan wakil ketua masing masing Abikusno dan Wali Al Fatah.120 Terbentuknya Masyumi ditahun pertamanya yakni pada tahun 1945, sebelum ia resmi menjadi partai politik, NU pernah mendapatkan hak istimewa 118 Insan Fahmi Siregar. 'Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Masyumi 1945-1960'. Jurnal Thaqãfiyyãt, Vol.14 No.1, 2013. hlm. 90 119 Siregar. loc.cit 120 Ibid, hlm. 91 67
berupa posisi yang lebih banyak di pusat. Muhammadiyah dan NU tidak menjadi pesaing politik saat itu hingga pada tahun 1940-an, tidak terdapat isu politik yang signifikan diantara keduanya. Pada saat itu Muslim Indonesia dianggap sebagai Ummah karena masih relatif bersatu dalam perspektif politik namun, keadaan itu tidak berlangsung lama setelah Masyumi berubah menjadi partai politik pada November 1945 dan dianggap sebagai tonggak sejarah tujuan partai politik selanjutnya.121 Masyumi kemudian berubah menjadi partai politik karena pernah terlibat dalam pemerintahan dan turut menyertai asas politik Indonesia sekurang- kurangnya sampai tahun 1960. Partai Masyumi merupakan satu-satunya partai yang berasaskan Islam yang lahir pada awal kemerdekaan. Partai Masyumi didukung oleh organisasi-organisasi keagamaan yang sudah ada sebelumnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis. Banyaknya dukungan dari berbagai organisasi mengantarkan Masyumi berkembang dengan cepat, dan menjadi salah satu partai besar di Indonesia.122 NU adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU, K.H Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pemimpin tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepolitikan Masyumi, karena itu keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Pada masa demokrasi terpimpin, Masyumi tidak ambil bagian karena sejak awal Masyumi telah menolak konsep Soekarno tentang Dewan Nasional Gotong Royong dan Dewan nasional yang dikemukakan pada tanggal 21 Februari 1957. 121 Suaidi Asyari. op.cit, hlm. 2 122 Siregar.op.cit, hlm. 89 68
Rapat kabinet yang diselenggarakan oleh presiden Soekarno mengikutsertakan Masyumi, namun ketidakikutsertaan Masyumi ke dalam rapat bukan berarti Umat Islam tidak terlibat dalam Demokrasi Terpimpin. Soekarno masih merangkul partai Islam lain seperti NU, PSII, dan Perti. Keterlibatan NU pada pemerintahan Soekarno bukan tidak berdasar, karena penampilan NU dalam Demokrasi Terpimpin dianggap bisa menggantikan posisi Masyumi. Kenyataannya, posisi yang dipegang NU pada masa itu terbatas sebagai Menteri Agama dan belum pernah menduduki posisi perdana Menteri atau orang pertama dalam pemerintahan seperti Masyumi.123 Keterlibatan Muhammadiyah dalam pembentukan partai Masyumi juga besar. Muhammadiyah menjadi salah satu pendukung utama berdirinya Partai Islam Masyumi yang dideklarasikan di Sekolah Madrasah Mu'almin Yogyakarta milik Muhammadiyah. Pada kurun waktu tahun 1945-1959 kita bisa melihat hampir 50% keanggotaan Partai Masyumi adalah kader-kader Muhammadiyah.124 Tidak lama setelah Masyumi sukses menjadi partai politik, keanggotaan Masyumi mengalami pengurangan, terutama setelah NU keluar dari Masyumi pada 1952. NU keluar dari Masyumi disebabkan karena kurang terakomodasinya keinginan dan kepentingan NU dalam Masyumi. Ketidaknyamanan itu semakin terasa ketika muktamar memutuskan untuk merubah status Majelis Syuro menjadi badan penasehat. NU merasa kedudukannya dalam Masyumi sudah tidak begitu penting lagi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan partai. NU 123 Mohammad Khoiri. op.cit, hlm. 48 124 Ibid, hlm. 80 tidak 69
keluar dari Masyumi dan membentuk partai politik sendiri yakni Partai NU pada 1952.125 Keluarnya NU dari Masyumi, membuat Muhammadiyah menjadi anggota yang paling cemas karena berada di titik krusial pada masa demokrasi terpimpin. Penyebab utamanya adalah posisi Muhammadiyah sebagai anggota istimewa di partai Masyumi yang pada saat itu kiprah politiknya sedang mengalami krisis, terutama adanya peningkatan konflik antara Presiden Soekarno dengan Pimpinan Masyumi, sehingga anggotanya berkurang drastis.126 Akhirnya pada tahun 1960 partai Masyumi diperintahkan untuk membubarkan diri sehingga peran politik Muhammadiyah menjadi termarginalkan, akibatnya Muhammadiyah mengalami kesulitan dalam memainkan peran politik secara proporsional. Relasi aktivis Muhammadiyah dan aktivis Islam dengan negara menjadi renggang dan dipenuhi rasa curiga.127 Didirikannya partai Muslimin Indonesia merupakan kelanjutan dari Partai Masyumi sebagai salah satu unsur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Disitulah Muhammadiyah ikut andil dalam pembentukan Parmusi tahun 1967, bahkan untuk pertama kali dua tokoh Muhammadiyah yakni Djarnawi Hadikususma dan Lukman Harun menjadi ketua umum dan sekretaris jenderal Parmusi.128 Parmusi pada awal Orde Baru turut ikut serta dalam membangun sistem demokrasi di negeri ini, meskipun dalam perjalanan sejarahnya sering 125 Ibid, hlm. 95 126 Siregar. op.cit, hlm. 99 127 Syarifuddin Jurdi, "Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia Tahun 1966- 2006". Jurnal Tajdida, Vol. 9 No. 1, 2011. hlm. 128 128 Asmaul Fauziyah. op.cit, hlm. 3 70
terkooptasi pemerintah.129 Ketidak-harmonisan hubungan umat Islam dan pemerintah membuat umat Islam pada masa Orde Baru berada dalam posisi defensif. Menghadapi kebijakan pemerintah Orde Baru, terutama yang tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam, Muhammadiyah ternyata tetap konsisten bersikap kritis.130 B. Hubungan Politik antara NU dan Muhammadiyah Muhammadiyah dan NU pada awalnya mengarahkan anggota-anggotanya diseluruh Indonesia untuk membangun potensi di bidang kehidupan sosial budaya tanpa partai politik. NU dan Muhammadiyah menstransmisikan nilai-nilai keagamaan sejalan dengan prinsip demokrasi barat, termasuk toleransi, menghargai perbedaan, kebebasan berbicara atau pendapat, dan pembuatan keputusan.131 Organisasi NU dan Muhammadiyah melebarkan sayapnya mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Anggota NU kebanyakan berada di pedesaan, sedangkan sebagian besar anggota Muhammadiyah tinggal di wilayah perkotaan. Muhammadiyah sangat aktif terlibat dalam pembangunan sosial melalui sekolah, kesehatan, dan dakwah. NU tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pesantren, mengingat sebagian besar pendiri dan pendukung utamanya adalah para kyai yang berasal dari pesantren dan menjadi pemimpin pesantren. Pembangunan sosial yang dilakukan NU hanya sebatas pada pendidikan di 129 Novi Andriawan. 'Sejarah Politik Islam Indonesia: Studi Kasus Parmusi Tahun 1967- 1971' . (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2007). hlm. 26 130 Asmaul Fauziyah. op.cit, hlm. 8 131 Fuad Fachruddin. "Agama Dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama". (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006). hlm. 8 71
pesantren maka NU sulit memanjangkan gerak pengabdian sosialnya seperti halnya dalam pembangunan Universitas. Ini yang membedakan dengan ormas lain, pesantren juga dipandang sebagi lembaga pendidikan Islam yang menjadi wahana resistensi moral dan budaya atau pewaris tradisi intelektual Islam tradisional.132 Sikap KH. Ahmad Dahlan terhadap Muhammadiyah dari sebagian masyarakat Jawa tidak hanya menyangkut gerakan purifikasi dalam tataran praktik keagamaan saja. Bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang dirintis Muhammadiyah sempat mendapat cemooh dari masyarakat karena mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti ilmu alam, ilmu hitung, bahasa Belanda, dan tulisan latin. Sekolah-sekolah Muhammadiyah justru mendobrak anggapan masyarakat umum dengan langkahnya yang memodernisasi diri. KH. Ahmad Dahlan bahkan sempat dicap sebagai kyai kafir karena mengadopsi sistem pendidikan Barat. Tidak hanya dengan mengajarkan ilmu-ilmu umum yang dianggap sebagai ilmu kafir, tetapi juga memberlakukan sistem klasikal, proses pendidikan yang menyertakan siswa laki-laki dan perempuan di kelas yang sama.133 Berdirinya NU berbeda dengan Muhammadiyah, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan senantiasa dilandasi oleh dasar syari'at Islam dan nilai-nilai keislaman, juga didasari atas nilai-nilai keindonesiaan dan semangat nasionalisme yang tinggi.134 NU dalam perjalanan sejarahnya, biasanya bersikap sangat akomodatif terhadap pemerintah dan para pemimpinnya, sehingga 132 Ibid, hlm. 10 133Zakiya Darajat. 'Muhammadiyah Dan NU: Penjaga Moderatisme Islam Di Indonesia'. Jurnal Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.1 No.1, 2017. hlm. 81 134 Nurul Shobacha.op.cit, hlm. 100 selalu 72
sering dituduh sebagai orang-orang oportunis. Selama tahun 1970-an ketika kebijakan pemerintah Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma menjadi pengkritik pemerintah secara terang-terangan.135 Perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah, menyebabkan terjadinya kerenggangan diantara keduanya. Sejak NU melakukan penarikan diri dari Masyumi yang didominasi kaum modernis pada 1952, kedua partai ini terus bersaing mencari dukungan di kalangan masyarakat Muslim. Tuduhan oportunisme, umumnya muncul karena kebijakan NU yang sering berubah-ubah. Perubahan itu dipandang sebagai akibat adanya keinginan untuk mencari keselamatan atau mempertahankan posisinya di pemerintahan. Membaiknya nasib politik NU selama 1950-an, yang terjadi bersamaan dengan kemunduran Masyumi, semakin mempertajam ketidaksukaan Muhammadiyah terhadap NU. Muhammadiyah menganggap NU telah berulang kali menghianati Masyumi dan perjuangan Islam yang lebih luas demi kepentingan dirinya yang lebih sempit melalui aliansinya dengan partai-partai non-muslim. Kebijakan-kebijakan khas Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma sebagai pengkritik yang terus terang dan konsisten terhadap berbagai kebijakan. NU dan politik mungkin dapat dianggap sebagai dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain.136 Hubungan antara Muhammadiyah dengan NU didasarkan atas keanggotaan kelompok yakni anggota, pengikut atau jama'ah dan pendukung, serta cara kaum muslim melaksanakan ibadah. Hal itu, membuat orang-orang 135 Bruinessen. op.cit, hlm. 1 136 Gred Fealy. op.cit, hlm. 5 73
mengklaim bahwa semua santri Indonesia yang terasosiasi dengan Muhammadiyah ataupun NU secara otomatis adalah anggota dari organisasi ini.137 Berbagai masalah mengenai ibadah seperti ijtihad, bid'ah dan taqlid adalah persoalan antara NU dengan Muhammadiyah di tahun-tahun awal berkembangnya. Ketiga masalah tersebut memang mewarnai perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai kira-kira tahun 1950-an. Dari sekian banyak masalah khilafiyah yang membedakan antara NU dengan Muhammadiyah tinggal masalah penentuan atau pemakaian cara untuk menetapkan awal bulan Ramadhan atau Syawal.138 Terkait akhir perpecahan antara NU dan Muhammadiyah adalah alokasi jabatan Kementrian Agama kepada orang-orang yang bukan NU dalam Kabinet Wilopo yang didominasi PNI/Masyumi. Akibatnya, muslim Indonesia sebagai ummah mulai terpecah. Perpecahan ini yang kemudian dikenal sebagai Islam "modernis" yang diwakili oleh Muhammadiyah versus Islam "tradisionalis"yang diwakili oleh NU. Isu apapun yang terjadi saat itu terkait dengan salah satu organisasi ini selalu dipandang sebagai bersifat keagamaan dan politik.139 C. Sepak Terjang Politik NU dan Muhammadiyah dengan Pemerintah Orde Baru Pada Masa Orde Baru agama telah memerankan peranan yang sangat besar, dalam membangun aksi sosial dan politik untuk melawan kekuasaan politik dan ideologi negara yang sangat dominan. Sejak pemerintahannya selama 32 tahun dari tahun 1966 sampai 1998, umat Islam menghadapi kebijakan-kebijakan 137 Suaidi Asyari. op.cit, hlm. 17 138 Mahrus Irsyam. op.cit, hlm. 15 139 Suaidi Asyari. op.cit, hlm. 3 74
dan sikap pemerintah Orde Baru yang tidak menguntungkan bagi kalangan Islam. Atas perwakilan dari tokoh-tokoh besar Islam Indonesia seperti Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahid Hasyim, mampu mempertahankan keutuhan organisasi Islam di tengah sulitnya masa pemerintahan Orde Baru. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kemerdekaan nasional yang paling dipercaya terhadap "Islamisasi" pancasila dimana mereka mendorong tokoh-tokoh muda Islam untuk menerima pancasila sambil tetap mempertahankan aqidah islamiyah sebagai dasar aktivitas organisasi. Atas hasil kerja merekalah sehingga akhirnya ideologi tersebut dapat diterima oleh sebagian besar kaum Muslim hingga sekarang.140 Hubungan Islam dengan Pemerintah Orde Baru dipetakan menjadi tiga fase yaitu, pertama, antagonistik (1966-1981) yang diwarnai dengan berbagai konflik dan kecurigaan antara Islam dan pemerintah. Kedua, resiplokal kritis (1982-1985) proses saling mengajari dan saling memahami posisi masing-masing. Ketiga, akomodatif (pasca 1985), hubungan yang komunikatif dan berkurangnya rasa saling curiga.141 Kebijakan pada awal Orde Baru memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam, menjadikan kelompok kalangan Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan NU memerlukan formula baru agar dapat tetap eksis di tengah represi kekuasaan Orde Baru.142 Ketidak-harmonisan hubungan umat Islam dan pemerintah membuat umat Islam pada masa Orde Baru berada dalam posisi defensif. Hal ini terjadi, karena adanya langkah kebijaksanaan pemerintah yang dinilai golongan Islam tidak 140 Okrisal Eka Putra. op.cit, hlm. 9 141 Ibid, hlm. 10 142 Okrisal Eka Putra. loc.cit 75
proporsional bagi kepentingan politik umat Islam. Umat Islam merasa bahwa andil atau saham mereka cukup besar dan sah dalam menyukseskan transfer kekuasaan, misalnya dalam mengganyang PKI.143 Hubungan Islam dengan pemerintah Orde Baru yang mengalami pergeseran ini dimungkinkan karena format politik Orde Baru yang pragmatis. Dalam konteks ini kekuatan-kekuatan yang berorientasi politik secara berlebihan mendapat tekanan dengan pertimbangan keamanan. Tekad Orde Baru sendiri lebih ditujukan pada usaha pembangunan dalam pengertian ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Orde Baru dengan formasi politik seperti itu dapat menangkal gerakan-gerakan politik Islam yang dikhawatirkan muncul sebagaimana sudah pernah muncul pada masa Orde Lama sehingga menekan kemungkinan munculnya radikalisasi Islam traumatik yang memperjuangkan negara Islam.144 Kepartaian Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menginginkan jika partai politik berjumlah sedikit saja sehingga terjadi penggabungan paksa partai politik menjadi dua partai. Kekhawatiran bahwa agama Islam bisa menjadi ancaman dan sumber konflik yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan politik merupakan pokok persoalan yang menjadi salah satu perimbangan lahirnya kebijakan politik pemerintah terhadap kehidupan umat Islam. Berbagai kebijakan politik yang bersangkutan digunakan untuk menjamin kestabilan politik, maka sistem partai dirubah dengan menyederhanakan jumlah partai atau kekuatan 143 Muhammad Hari Zamharir, "Agama Dan Negara (Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Majid ".(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 65 144 Zaini Dahlan. op.cit, hlm. 129 76
politik secara sah. Pengawasan ketat dari pemerintah Orde Baru terhadap partai- partai Islam telah mengakibatkan buruknya penampilan partai-partai Islam pada politik Indonesia. Hal tersebut cukup mengejutkan bagi NU dan Muhammadiyah karena NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabungkan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai yang berhaluan sekuler dan non seperti: Islam PNI, Pakindo, Partai Katholik, IPKI dan Murba dikelompokkan dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).145 Rezim Orde Baru sendiri menggunakan kendaraan politik partai Golongan Karya yang ruang geraknya lebih leluasa mendulang dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari yang religius Islam, nasionalis religius, nasionalis sekuler, dan bahkan suara dari kalangan non-Islam146. NU mulai diperlakukan tidak adil sejak Partai Islam dijadikan satu, sejak NU kehilangan Departemen Agama dan karena keikutsertaan NU dalam Orde Lama, membuat orang-orang tradisionalis menilai bahwa tersisihnya NU itu dikarenakan kurangnya kematangan Politik NU sendiri.147 Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik Indonesia juga sudah terjadi sejak masa pra-kemerdekaan. Pada awal kelahirannya tidak ada penyampaian secara resmi baik itu dari pendiri Muhammadiyah ataupun para ketua Muhammadiyah setelahnya yang mengatakan bahwa dalam menjalankan sebuah khittah atau perjuangan Muhammadiyah dengan melalui sarana politik ataupun Muhammadiyah ikut dalam dunia politik secara praktis. Muhammadiyah mengikrarkan diri bukan sebagai partai politik walaupun ada kaitannya dengan 145 Nurul Shobacha. op.cit, hlm. 109 146 Syarifuddin Jurdi. op.cit, hlm. 143 147 Nurul Shobacha. op.cit, hlm. 107 77
organisasi politik Islam. Tujuan utama didirikannya Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan umat Islam kepada sumber Al-Qur'an dan Hadist.148 Pendiri Muhammadiyah sendiri yaitu KH. Ahmad Dahlan banyak berkenalan secara khusus dengan para tokoh-tokoh Indonesia yang aktif dalam sebuah organisasi ataupun para tokoh-tokoh politik seperti H.O.S Cokroaminoto, H. Agus Salim, H. Samanhudi dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, sama sekali tidak mempengaruhi K.H. Ahmad Dahlan untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai badan politik, namun juga bukan berarti tidak peduli dengan politik ataupun acuh terhadap politik, justru Muhammadiyah yakin bahwa politik adalah sarana dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, meskipun tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik namun perjuangan yang dilakukannya tetap mendukung partai politik.149 Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik PII, Masyumi dan Parmusi pada awal Orde Baru memberikan implikasi yang berbeda terhadap organisasi Muhammadiyah sendiri dalam menghadapi kebijakan pemerintah Orde Baru, terutama yang tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam, Muhammadiyah tetap konsisten bersikap kritis. Hal ini terlihat dalam beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap merugikan umat Islam. Dalam bidang politik, larangan rehabilitasi Masyumi yang kemudian melahirkan Parmusi dan diresmikan tahun 1968, serta keluarnya RUU Keorganisasian dan Kemasyarakatan. Muhammadiyah 148 Teguh Ilham Muhadam Labolo. "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia". (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 3 149 Muhammad Arafik. "Peranan Muhammadiyah Dalam Pembinaan Islam Di Kabupaten Enrekang Pada Masa Orde Baru (1965-1997)". (Makassar: UIN Allauddin Makassar, 2019), hlm. 3 78
kemudian menunjukkan sikap politik alokatif dalam bentuk saran, pendapat maupun lobi kepada pemerintah.150 Realisme politik sekitar pemilu 1971 dan 1977, menunjukkan kuatnya persaingan merebut simbol-simbol Islam, sekaligus konflik nilai-nilai santri- abangan. Golkar yang melihat kuatnya pengaruh simbol-simbol Islam pada Partai Persatuan (PPP), berusaha keras membuktikan diri bahwa Golkar bukanlah partai abangan, sehingga situasinya seperti suatu pertarungan antara pemerintah melawan Islam. Pada 1980-an pembaharuan politik makin terkristal dengan pemberlakuan asas tunggal pancasila, dan tidak ada lagi yang disebut parpol agama, termasuk parpol Islam.151 Kemenangan Golkar dan kemajuan pesat PDI pada pemilu 1977, telah membawa muslim modernis untuk melepaskan diri dari arus umum pandangan Islam dan membiarkan Islamophobi.152 Akibatnya, tumbuh di beberapa kalangan Muslim modernis suatu gerakan etik, yang tengah menjadi politik Islam yang berkembang dengan berbagai variasi seperti ICMI dengan kedekatan interaksinya kepada negara, Muhammadiyah dengan politik alokatifnya, dan NU dengan penggalangan massanya. Argumentasi kunci yang ditampilkan di sini adalah ketika prasyarat demokrasi itu terpenuhi, loyalitas para penganut agama terhadap organisasi keagamaannya tidak menjadi rintangan bagi mereka untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, seperti halnya pemilihan umum. 150 Asmaul Fauziyah. op.cit, hlm. 7 151 Muhammad Hari Zamharir. op.cit, hlm. 71 152 Ibid, hlm. 72 79
BAB IV PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI PENYERAGAMAN HARI RAYA IDUL FITRI A. Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru 1. Hari Raya Idul Fitri Hari raya Idul Fitri merupakan hari raya umat Islam di seluruh dunia. Pada hari raya, umat Islam bersyukur dan merayakan keberhasilan mereka dalam menahan hawa nafsu selama satu bulan berpuasa di bulan Ramadhan. Pada momen Idul Fitri, umat Islam juga melakukan introspeksi terhadap tindakan-tindakan mereka selama setahun terakhir dengan saling meminta maaf baik dengan sesama anggota keluarga, teman, saudara maupun kerabat. Momen Idul Fitri juga dijadikan sebagai ajang pertukaran informasi dan kabar kehidupan satu sama lain baik antar keluarga maupun teman. 153 Penyambutan hari raya Idul Fitri ditandai dengan banyak hal yang menandakan lebaran sudah dekat. Hal ini banyak dimuat di televisi, radio, majalah maupun koran seperti munculnya liputan arus mudik, 153 Alfitrahmat Saputro. 'Motivasi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Berbelanja Pakaian , Kendaraan , Mebel dan Perhiasan Emas Menjelang Hari Raya Idul Fitri'. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013). hlm. 1 82
ucapan selamat Idul Fitri dari berbagai kalangan, iklan sirup, kue, biskuit, minuman penyegar dan sidang Itsbat154. Umat Islam di sunnahkan agar berhias dengan sepantasnya di hari raya Idul Fitri. Kebiasaan di tengah masyarakat muslim Indonesia ketika akan merayakan Idul Fitri yakni dengan diramaikannya pasar, dan tempat perbelanjaan untuk membeli makanan hari raya atau pakaian yang baru. Ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan untuk hidangan hari raya, mulai dari lontong atau ketupat hingga kue-kue manis.155 Gambar 4.1 Bentuk Silaturahmi Masyarakat Sumber Berita Nasional Harian Umum156 154 Sidang itsbat secara harfiah isbat berarti penyuguhan, penetapan, dan penentuan. Secara terminologi adalah sidang penetapan dadlil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam: Itsbat Penetapan 155 Anonim."Suka-Duka Di Hari Lebaran". (Majalah Suara 'Aisjijah: Edisi Juni 1953/Syawal 1372, 1953). hlm. 10 156 Anonim, 'Silaturahmi Dua Tetangga Ketika Hari Raya Idul Fitri'. (Berita Nasional Harian Umum: 7 September, 1978). hlm.13 83
Penyambutan hari raya Idul Fitri untuk pertama kalinya dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada akhir tahun 1942 yang diselenggarakan oleh Nippon atau Jepang. Pada saat akan digelar salat Id, Jepang mengimbau agar salat Id diadakan di pagi buta persis selesai subuh, alasannya sebelum matahari terbit Jepang harus upacara seikerei157 di lapangan yang sama.158 Situasi hari raya Idul Fitri pada Orde Baru sedikit berubah, yakni menjelang hari raya tahun 1962, harga makanan pokok mulai melonjak, suasana arus mudik mulai padat, adanya hala bi halal atau silaturahmi hingga suasana solat Id yang dilakukan di Masjid atau di lapangan.159 Gambar 4.2 Solat Idul Fitri tahun 1996 di lapangan, dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan kawalan dua penjaga. Sumber : Suara Muhammadiyah160 157 Upacara Seikerei adalah penghormatan dengan cara membungkukkan badan kearah matahari terbit. Periksa Utroq Trieha, 'Upacara Seikerei'. (Ensiklo.Com, 2014). Diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 11.10 158 Lentera Merah. "Hari Raya Idul Fitri Di Zaman Jepang". Youtube, diunggah oleh RSH1945 10 Oktober 2007. Diakses pada 18 September 2020 pukul. 22.01 159 Utroq Trieha. loc.cit 160 Anonim, 'Islam Semakin Berperan'. (Suara Muhammadiyah: No. 23 Th Ke 81 Desember, 1996). hlm. 12 84
Pada masa Orde Baru suasana Idul Fitri di beberapa kota cukup meriah, bahkan orang-orang tampak memadati pasar dengan bersuka cita. Banyak diantara mereka, baik tua maupun muda mengenakan pakaian berwarna terang dan bercelana panjang, adapula yang mengenakan sarung atau kopiah.161 Beberapa penjual juga tampak dipadati oleh pembeli yang sekadar untuk membeli makanan khas hari raya, pakaian dan perhiasan yang disiapkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Kebiasaan masyarakat lainnya menjelang hari raya terutama mereka yang tinggal jauh di perantauan adalah melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga atau kerabat. Kesibukan yang paling besar sebelum dan sesudah Idul Fitri pada saat itu adalah dipadatinya stasiun-stasiun kereta api dan terminal-terminal bus, terutama di Jakarta dan Surabaya, karena banyaknya mereka yang mudik atau pulang ke kampung masing-masing dan kemudian kembali lagi ke tempatnya bekerja.162 161 EH. 2017. "Cerita Lebaran Masa Penjajahan dan Pasca Kemerdekaan". Diakses dari islamindonesia.id tanggal 27 Maret 2020 pukul 12.02 162 Anonim. 'Gema Lebaran Idul Fitri 1 399'. (Majalah Suara Muhammadiyah: No. 17. th. 59 Setember I Tahun 1979), hlm. 10 85
hlm. 11 Gambar 4.3 Bentuk masyarakat yang sedang memadati halte dan stasiun untuk mudik ke kampung halaman Sumber : Majalah Adil163 Terdapat fenomena yang sering terjadi di masyarakat dibalik suasana hari raya Idul Fitri yang meriah, yakni penentuan waktu Idul 163 Anonim, 'Suasana Menjelang Idul Fitri'. (Majalah Adil: Edisi Idul Fitri Juli, 1983). 86
Fitri. Pada masa Orde Baru, ada beberapa golongan atau kelompok yang melakukan shalat Idul Fitri terlebih dahulu yang mendahului keputusan dari pemerintah dan ada yang mengikuti shalat Idul Fitri bersama pemerintah. Fenomena ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai penentuan hasil hisab dan rukyat oleh beberapa golongan dengan pemerintah. Golongan tersebut berasal dari organisasi Islam seperti NU dan Muhamadiyah, karena mereka ikut terlibat dalam penentuan awal bulan qamariyah. Sepanjang sejarah penentuan waktu Idul Fitri pada masa Orde Baru, hanya terjadi lima kali perbedaan penetapan hari raya yakni pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998. 164 Pelaksanaan hari raya yang berbeda, berimplikasi kepada polarisasi pemahaman masyarakat muslim. Mengatasi masalah perbedaan ini Departemen Agama pada masa Orde Baru berusaha untuk menyatukan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah dengan mempertimbangan suatu kebijakan demi tercapainya kemaslahatan umum. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah Orde Baru dengan didirikannya Organisasi Badan Hisab Rukyat yang dibentuk dengan tujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.165 164 Siti Tatmainul Qulub. op.cit, hlm. 110 165 Ibid, hlm. 111 87
2. Kriteria Penetapan Hari Raya Idul Fitri 1. Macam-Macam Kriteria Awal Bulan Qamariyah 1) Kriteria rukyah sebagai penentu awal bulan qamariyah yang beraneka ragam. Diantaranya: a. Rukyah al-Hilal bi al-Fi'li, kelompok ini menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dimulai sejak terlihatnya hilal pada saat terbenam matahari tanggal 29. Apabila tidak terlihat maka jalan keluarnya adalah mengambil maksimum umur bulan 30 hari dan setelah itu mulaialah tanggal 1 bulan baru. b. Ijtima' Qabla al-Ghurub, menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dimulai apabila hilal sudah ada pada saat terjadinya ijtima' (konjungsi). c. Wujud al-Hilal, menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dimulai apabila saat terbenam matahari setelah terjadi ijtima' (konjungsi) dan bulan (hilal) pada saat itu belum terbenam masih ada di atas ufuk. d. Imkan al-Rukyah, menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dimulai apabila saat terbenam matahari setelah terjadi ijtima' (konjungsi) hilal sudah ada dan dalam kondisi normal hilal itu mungkin dapat dilihat.166 166 Miftahul Ulum. "Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat". Jurnal Syaikhuna, Vol. 10 No. 1,2015. hlm. 5 88
2) Pada kriteria wujud al-hilal ini, langkah yang ditempuh Muhammadiyah dalam hisabnya adalah: a. Menghitung saat terjadinya ijtima''di suatu tempat atau beberapa tempat. b. Menghitung saat terbenam matahari di tempat tertentu. c. Menghitung tinggi hilal pada saat terbenam matahari di tempat teretentu itu.167 3) Kriteria imkan al-rukyah banyak digunakan oleh pemerintah ASEAN untuk menjembatani adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariah kemudian muncul MABIMS168. Pertemuan antara empat negara tersebut dimulai pada tahun 1989. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan Kalender Islam Kawasan. Salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah "Visibilitas Hilal MABIMS"169. Dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa imkan al-rukyah MABIMS dipakai sebagai kriteria resmi penentuan awal bulan qamariah dengan prinsip bahwa awal bulan (kalender) Hijriah terjadi jika: a. Pada saat Matahari terbenam, ketinggian bulan di atas cakrawala minimum 2º. 167 Ibid, hlm. 6 168 MABIMS adalah singkatan dari Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Dan Singapura 169 Arino Bemi Sado. "Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah". Jurnal Hukum Islam Iain Mataram, Vol.13, No 1, 2014, hlm. 25 89
b. Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3º, atau Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtima'.170 B. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Menyeragamkan Hari Raya Idul Fitri 1. Perbedaan dan Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru persoalan mengenai perbedaan waktu hari raya Idul Fitri selalu tampak menegangkan. Masalah transportasi yang semakin rumit, soal cara pembagian zakat, juga mengenai masalah perbedaan akhir Ramadhan. Hal tersebut seringkali menimbulkan provokasi antar beberapa kalangan, sehingga dalam suasana Idul Fitri orang tidak larut dalam suasana gembira dan silaturahmi untuk saling memberi maaf, namun malah terlibat dalam debat yang tidak berujung mengenai mana yang benar antara hari raya pertama atau yang kedua.171 Perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami hadis Nabi SAW. Ada yang memahami bahwa dalam penetapan awal bulan Hijriah harus dengan menggunakan pengamatan hilal secara langsung (rukyatulhilal), namun ada juga yang memahami 170 Moh. Salapuddin, 'Menyatukan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Madzhab Hisab Dan Madzhab Rukyat Dalam Implementasi Imkan Rukyat'. (Semarang: UIN Walisongo, 2016). hlm. 48 171 IW. 'Setuju Dalam Perbedaan'. (Suara Muhammadiyah: No. 22 Thn Ke 81, 1996). hlm. 13 90
bahwa dalam penetapan awal bulan Hijriah cukup dengan menggunakan hisab. Kedua ormas yang berbeda ini, mempunyai dasar yang kuat dalam memahami interpretasi tersebut.172 Mencari solusi untuk menyatukan hari raya sangat penting, mengingat masalah hari raya lebih banyak berdimensi publik daripada dimensi individual. Apalagi ibadah ritual yang dilakukan umat muslim saat berhari raya hanya dilaksanakan tidak lebih dari satu jam, yakni menyelenggarakan shalat id. Diawali dengan dikumandangkannya takbir pada malam hari raya Idul Fitri, kemudian terjadi kegiatan ekonomi yang mendadak setiap hari raya, dan tradisi mudik yang menjadi kolosal saat menjelang hari raya.173 Kebersamaan dalam memulai puasa dan hari raya merupakan sebuah impian setiap orang karena itu merupakan salah satu bagian dari syiar Islam. Perbedaan dalam memulai puasa dan lebaran telah mengurangi nilai-nilai syiar ukhuwah dan persatuan ummat Islam. Persoalan perbedaan tersebut dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah. Salah satu langkah konkret pemerintah adalah menyelenggarakan sebuah musyawarah yang dikenal dengan sidang itsbat.174 Pemerintah dalam sidang istbat melaporkan hitungan hisab dari berbagai metode dari hasil hisab dan hasil rukyat diseluruh Indonesia. 172 Eva Rusdiana Dewi. 'Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha'. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017). hlm. 111 173 Ibid, hlm 112 174 Zakariyah. op.cit, hlm. 80 91
Laporan Ketua Departemen Agama selanjutnya ditanggapi oleh peserta sidang, dan setelah Menteri Agama menyimpulkan pandangan-pandangan itu kemudian mendapatkan persetujuan dari peserta sidang, dan mengisbatkan kapan akan dimulainya bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Presiden kemudian menugaskan kepada Menteri Agama untuk mempublikasikan hasil sidang itsbat penentuan awal Ramadhan dan Syawal kepada masyarakat dan menyatakan bahwa keputusan ini mengikat dan berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Keputusan dari pemerintah Orde Baru yang mengikat tersebut selalu berhasil menyeragamkan umat Islam dalam menentukan waktu awal Ramadhan, Syawal maupun Dzulhijjah. Hal itu terjadi karena masyarakat dibuat patuh terhadap kebijakan pemerintah, bukan karena pertimbangan religiusnya, tetapi karena dampak yang terjadi pada mereka apabila tidak patuh pada pemerintah. Pemerintah Orde Baru memang selalu bertindak subversif, dimana pemerintah akan selalu mencampuri hal-hal yang bahkan untuk urusan umum, apalagi yang menyangkut hal-hal privat seperti masalah agama pasti tidak luput dari intervensi negara, lengkap dengan tindakan represifnya.175 Selama Orde Baru penentuan waktu awal bulan qamariyah memang tidak ada yang berani membantah ataupun tidak patuh terhadap keputusan pemerintah, karena jika yang melanggar anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), besar kemungkinan akan ditegur, dipecat, dimutasi, atau tidak 175 Ayung Notonegoro. 'Kala Orde Baru Meringkus Hilal Ramadhan'. (Alif.Id, 2019). Diakses pada tanggal 21 Sep. 20 pukul 17.04 92
pernah dipromosi. Apabila yang melanggar masyarakat biasa bukan PNS, maka akan menghadapi aparat seperti babinsa, Koramil atau bahkan Kodim. Hal itulah yang membuat masyarakat tidak berani untuk tidak mematuhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah.176 Selama Orde Baru penentuan awal bulan qamariyah yang selalu dibuat seragam oleh pemerintah tersebut sempat terjadi perbedaan penetapan sidang itsbat antara NU dengan pemerintah. Perbedaan tersebut sempat terjadi pada tahun 1985, 1992, 1993, 1994 dan 1998. Pada tahun 1985, setelah keputusan sidang itsbat ditentukan pemerintah, sempat terjadi perbedaan dalam hasil penentuan awal bulan Ramadhan. Perbedaan tersebut terjadi antara pemerintah dengan NU dimana pemerintah menetapkan Idul Fitri sehari sebelum NU dengan menggunakan hasil hisab sedangkan NU menetapkan sehari setelah pemerintah dengan menggunakan hasil rukyat, sehingga terjadilah perbedaan dalam penetapan waktu Idul Fitri. Perbedaan tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat atau golongan yang tidak mengikuti pemerintah, menjadi korban represif (tekanan) Pemerintah Orde baru. Hal itu disebabkan Salat Id menjadi penanda penting bagi pemerintah Orde baru, seseorang itu loyal ataukah tidak pada pemerintah.177 Pada tahun-tahun selanjutnya yakni tahun 1986-1991, penetapan waktu Idul Fitri mulai seragam lagi berkat adanya Badan Hisab dan Rukyat yang diatur oleh pemerintah, namun perbedaan waktu Idul Fitri 176 Ayung Notonegoro. loc.cit 177 Ayung Notonegoro. loc.cit 93
kemudian terjadi lagi pada tahun 1992, 1993 dan 1994 dikarenakan metode penentuan awal bulan qamariyah oleh NU sejak tahun 1992 hingga 1994, NU menggunakan metode rukyatul hilal dengan acuan hisab taqribi yakni Sullam al-Nayyirain dan kriteria imkan rukyat. Sebaliknya pemerintah menggunakan metode hisab yang merupakan hasil Musyawarah Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunesi Darussalam, Indonesia, Malaysia dan singapura). Perbedaan metode tersebut menghasilkan keputusan yang berbeda sehingga selama tiga kali berturut turut mengalami perbedaan waktu Idul Fitri.178 Perbedaan yang terjadi pada tahun 1992 disebabkan karena terjadinya perbedaan hasil perhitungan di kalangan NU dan Pemerintah dalam mengawali awal bulan Syawal. Pemerintah melalui sidang itsbatnya menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Ahad Wage, 5 April 1992, dimana data hilal ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) bulan masih di bawah ufuk. Keputusan pemerintah ini atas dasar istikmal dan menolak hasil laporan rukyat. Hal ini berbeda dengan PBNU yang mengumumkan 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu Pon, 4 April 1992, dimana ketinggian hilal ketika matahari terbenam pada hari Jum'at Pahing 3 April 1992, bulan sudah berada diatas ufuk dengan ketinggian 3º46'' sehingga menghasilkan waktu yang berbeda diantara keduanya.179 178 R Himayatika. 'Perbedaan Dan Persamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Syawal 1992, 1993, 1994 Dan Awal Dzulhijjah 2000 Antara Nahdlatul Ulama Dengan Pemerintah'. (Semarang: UIN Walisongo, 2016). hlm. 126 179 Ibid, hlm. 127 94
Perbedaan ini terjadi kembali pada tahun 1993 dan 1994. Menurut ahli hisab pada saat itu, Idul Fitri Jatuh pada hari Kamis, 25 Maret 1993, tetapi jika hilal (bulan) bisa di rukyah sehari sebelumnya, berarti Idul Fitri akan jatuh pada hari Rabu, 24 Maret 1993. Ahli falak yang memimpin Markaz Penanggalan Idul Fitri pada saat itu, K.H. Turaichan Adjhuri Es Syarofi mengatakan bahwa, puasa bulan Ramadhan tahun ini berlangsung selama 30 hari sejak Selasa Pon 23 Februari 1993 hingga Rabu Pahing 24 Maret 1993. Idul Fitri pada tahun 1993 kemudian di tetapkan oleh pemerintah jatuh pada hari Kamis Pon 25 Maret.180 Almanak NU menyatakan perbedaan dengan pemerintah yang membuktikan adanya perbedaan penetapan dalam penentuan tanggal 1 Syawal. Idul Fitri tahun 1993 akan terjadi perbedaan seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut di perkuat oleh almanak NU yang biasanya diikuti warga NU di Jawa Tengah yang menyatakan bahwa 1 Syawal 1413 H bertepatan kamis Pon 25 Maret 1993 dengan menggunakan rukyah, membuktikan adanya kemungkinan perbedaan penentuan 1Syawal. 181 Menurut ahli hisab pada tanggal 23 Maret 1993 bulan sudah tidak tampak, tetapi adapula ahli hisab yang lain mengatakan bulan bisa tampak sebagaimana dalam tradisi, NU tetap akan melaksanakan rukyah.182 Pada tahun 1994 ijtima' akhir Ramadhan terjadi pada Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi (POB), bulan 180 Masruri Nurhasan Amsar. 'Perbedaan Terbitnya Bulan Dan Hubungannya Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan Syawal'. (Harian Pikiran Rakyat: 1993). hlm. 7 181 Masruri Nurhasan Amsar. loc.cit 182 AR. 'Jangan Diperuncing Perbedaan Idul Fitri'. (Harian Pikiran Rakyat: 1993). hlm. 9 95
masih di bawah ufuk. Pada saat itu Menteri Agama atas nama pemerintah Indonesia melalui sidang itsbat menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Senin Pahing, 14 Maret 1994 atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyatul hilal. PBNU mengumumkan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Ahad Legi, 13 Maret 1994 mendahului ketetapan pemerintah atas dasar adanya laporan rukyat dari Jawa Timur.183 Kemungkinan terjadinya perbedaan dalam menentukan waktu Idul Fitri pada saat itu, maka MUI membuat surat edaran yang isinya berupa anjuran kepada seluruh umat Islam untuk tidak saling menyalahkan dan menjelek-jelekkan hasil penetapan waktu Idul Fitri antara hisab dan rukyah. Sehubungan dengan hasil perbedaan tersebut, masyarakat lebih memilih untuk mengikuti hasil penetapan dari pemerintah. Penetapan tersebut menghasilkan kabar yang menggembirakan bahkan bagi Kementerian Agama, Tarmidzi Taher ketika mengumumkan waktu hari raya Idul Fitri tiga tahun terakhir yakni pada tahun 1995, 1996 dan 1997 dimana terdapat kesamaan antara pemerintah dan semua ormas Islam. Hal itu dikarenakan ketika NU memutuskan untuk menggunakan hisab haqiqi tahqiqi atau kontemporer sebagai pendukung pelaksanaan rukyat yang sama dengan pemerintah gunakan sebagai acuan hisab kontemporer sebagai pendukung dalam pelaksanaan rukyat.184 183 R Himayatika. op.cit, hlm. 135 184 Okkie Muttaqie. op.cit. hlm. 14 96
2. Didirikannya BHR (Badan Hisab dan Rukyat) Badan Hisab dan Rukyat adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk memberikan saran kepada Menteri Agama dalam penetapan tanggal, bulan-bulan qamariyah, khususnya penentuan awal Ramadhan, 1 Syawal ,dan Idul Adha. Pada mulanya, tanggal 12 Oktober 1971 menjelang Ramadhan 1391 H diadakan musyawarah para ulama untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan tanggal 1 Ramadhan 1391 H. Musyawarah tersebut dilakukan oleh para ulama yang mendesak Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisab Rukyat (LHR). Pada tanggal 20 Januari 1972 menjelang Dzulhijjah 1391 H diadakan musyawarah yang dihadiri ormas-ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN, dan unsur Kemenag untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan tanggal 10 Dzulhijjah 1391 H kemudian dibentuk Badan Hisab Rukyat Departemen Agama pada tanggal 16 Agustus 1972 yang diketuai oleh Sa'adoeddin Djambek. 185 Badan Hisab Rukyat Departemen Agama kemudian berubah menjadi Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama. Pembentukan Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama didasarkan atas SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyah Departemen Agama, atas pertimbangan yang diusulkan oleh Direktorat Peradilan Agama.186 185 Ahmad Izzuddin. op.cit, hlm. 4 186 Susiknan Azhari. "Ensiklopedi Hisab Rukyat". (yogyakarta: Pustaka Pelajar). hlm. 39 97
Dibentuknya Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 77/1972 pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan tim perumus : a) Unsur Kementerian Agama: ketua Sa'aduddin Djambek, wakil ketua A. Wasit Aulawi, Sekretaris Djabir Mansur b) Lembaga Metereologi dan Geofisika: Susanto, Planetarium dan Santosa Nitisastro c) Anggota : Z A Noeh, Susanto, Santoso, Radli Saleh, Junaidi, Muhadji, Penuh Dali dan Syarifudin.187 Pada tanggal 23 September 1972 personalia BHR dilantik Menteri Agama. SK Dirjen Bimas Islam nomor D.I/96/P/1973 pada tanggal 28 Juni 1973 tentang Anggota BHR : Daftar Tabel 4.1 Daftar anggota BHR pada tahun 1973 NO Nama Anggota BHR Tempat 1 KH. Muchtar Jakarta 2 KH Turaichan Adjhuri Kudus 3 KRB. Tang Soban Sukabumi 4 KH Ali Yafi Ujung pandang 5 KH Abdul Jalil Kudus 187 Ahmad Izzuddin. op.cit, hlm. 5 98
6 KH Wardan Yogyakarta 7 Drs. Abdurrahim Yogyakarta 8 Ir Basith Wachid Yogyakarta 9 Ir Muchlas Hamidi Yogyakarta 10 H Azlam M Yogyakarta 11 H. Bidran Hadi Yogyakarta 12 Drs. Bambang Hidayat ITB Bandung 13 Ir Hamran Wachid ITB Bandung 14 KH Abdul Aziz Jakarta 15 Ali Ghazali Cianjur 17 K Banadji Aqil Jakarta 18 K Zuhdi Usman Nganjuk Sumber : Jurnal Istibath188 Ketua lembaga ini adalah orang yang berada di luar hierarki Departemen Agama dan wakil ketua adalah Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, namun karena dalam pelaksanaannya seorang ketua harus melaporkan kegiatannya kepada Direktorat Pembinaan Badan Peradilan 188 Ibid, hlm. 6 99
Agama (Ditbinbapera), maka akhirnya lembaga ini diketuai oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama. 189 Sejak Badan Hisab Rukyat didirikan pada 1972, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan laporan hasil hisab dan kesaksian hilal adalah sebagai fasilitator yang mengkoordinasi sidang itsbat. Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi anggota tetap dan berperan aktif dalam musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. Tugas utama mereka dalam Muker (Musyawarah Kerja) BHR adalah menyiapkan data peta garis ketinggian hilal 0 derajat. Data ini sangat diperlukan untuk pembuatan Taqwim Standar Indonesia yang dikeluarkan Badan Hisab Rukyat terkait sebelum meresmikan keputusan tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal.190 Dalam proses sidang itsbat, pemerintah bersama dengan lembaga- lembaga besar Islam, Kementrian Agama, MUI serta para pakar ilmiah semuanya diundang untuk berdiskusi dan diminta untuk menyampaikan hasil dari metode yang mereka dapatkan. Indonesia tidak menganut madzhab tertentu seperti halnya Saudi Arabia yang memiliki banyak sekali madzhab sehingga dalam proses sidang istbat harus sesuai dengan madzhab yang dianut masing-masing. Berbeda dengan Indonesia yang tidak terikat 189 Susiknan Azhari. loc.cit 190 Ibid, hlm. 40 100
dengan madzhab tertentu, maka semua organisasi yang diberi izin boleh mengikuti proses sidang itsbat.191 C. Peran NU dan Muhammadiyah dalam Menentukan Hari Raya Idul Fitri Pada Masa Orde Baru 1. Metode NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Hari Raya Pada Masa Orde Baru Penentuan awal bulan qamariyah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena hal ini menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya pada bulan Ramadhan dan Syawal, terkait dengan penentuan kapan memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, serta menentukan awal bulan Syawal. Lembaga-lembaga Islam yang memiliki kontribusi besar dalam menentukan waktu Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah serta pengembangan hisab dan Rukyat adalah NU dan Muhammadiyah.192 NU dalam menentukan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah pada masa Orde Baru didasarkan pada sistem rukyat sedangkan hisab sebagai pendukung. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi193 dalam kitabnya al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, Ibn Hajr dalam kitabnya Hawasiyy Tuhfah Muhtaj, dan Syekh Ramli dengan kitabnya Nihayah al-Muhtaj. Penetapan 191 Wawancara dengan Budi santoso (59), anggota DPR periode 1998-2007 dan anggota Muhammadiyah di Sragen. Pada 18 Juli 2020 di Ngepringan, Sragen 192 Susiknan Azhari. "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat". Jurnal Al-Jami'Ah, Vol. 44, No.2, 2006, hlm. 454 193 Imam Nawawi adalah salah satu ulama besar madzhab Syafi'iyang berasal dari Damaskus. 101
ini diambil berdasarkan alasan-alasan syar'i yang dipandang kuat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggung jawabkan.194 Memperhatikan keutuhan pengaruhnya di masyarakat, sekelompok elit agama berani mengeluarkan fatwa yang dikagumi dan diikuti para pengikutnya. Hal ini menunjukkan karena elit agama adalah sosok tokoh yang populer dengan sebutan kyai. Biasanya kyai digolongkan menjadi beberapa kelompok seperti kyai keummatan dan kyai kepemerintahan. Kyai keummatan biasanya berada didesa-desa dan berkecimpung di dunia pendidikan atau pesantren, sedangkan kyai kepemerintahan bertugas di lembaga pengadilan. Kehadiran kelompok elite agama memiliki status dan fungsi yang cukup penting di masyarakat karena kehadirannya memiliki pengaruh dalam siklus kehidupan manusia dalam suatu masyarakat.195 Kehadiran Kyai tersebut juga berpengaruh dalam hal menentukan waktu Idul Fitri dan menanggapi terjadinya perbedaan didalamnya. Perbedaan metode penentuan hari raya Idul Fitri dikarenakan adanya kelompok yang hanya mendasarkan pada rukyat dan mengabaikan pada perhitungan hisab. Pelaksanaan rukyat itu sendiri merupakan hasil hisab dan yang menjadi masalah apabila secara hitungan tidak bisa dirukyat, tetapi ada yang bisa dilihat.196 194 Miftahul Ulum. op.cit, hlm. 8 195 Mochammad Toha. 'Elite Agama Dalam Masyarakat Jawa (Kajian Pengembangan Materi Diklat Kader 2010). Diakses pada tanggal 30 sep 2020 pukul 09.32 196 fud Oki, lut, mus. 'Menyatukan Pandangan Mengurangi Perbedaan'.(Suara Muhammadiyah: No. 22 Th Ke 81, 1996). hlm. 18 102
Rukyat itu ada dua macam yakni rukyat sodiqiyah (yang benar) dan rukyat kadzibiyah (palsu). Mata orang satu dengan yang lain tidak sama yakni ada yang tajam dan ada yang tidak, sehingga terkadang mata orang bisa tertipu oleh ketidaktajaman matanya sendiri.197 Bagi K.H Abdul Rozaq pimpinan PP Al Muayyat, rukyat dengan mata kepala secara langsung adalah mutlak adanya. Sebelum melakukan rukyat itu dilakukan hisab terlebih dahulu. Hitungan itu hanya untuk perkiraan ke arah mana dan jam berapa kita melihat. Hisab itu sebagai alat atau perantara untuk membuktikan kebenarannya. Sebenarnya hisab dan rukyat itu tidak terjadi masalah. Keduanya bisa dipadukan dan saling melengkapi. Hisab sendiri merupakan hasil rukyat yang sudah ribuan tahun dan sudah ada perbaikan. Orang yang melakukan hisab juga tidak lepas dari rukyat.198 Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam yang menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan qamariyah. Pada masa Orde Baru berdasarkan kajian yang disampaikan oleh Muhammadiyah, bagi K.H. Abdul Khaliq dari Wonokromo, Bantul, Yogyakarta, sudah cukup lama di beberapa pesantren dikembangkan ilmu falaq. Hal ini berbeda dengan perguruan Muhammadiyah yang tidak banyak mengajarkan ilmu falaq di beberapa sekolah. Munculnya pelajaran ilmu falaq di pesantren, maka rukyah nantinya akan lebih ihtiyat (kehati- hatian) daripada sebagai rujukan utama. Sejak awal telah ada perbedaan dasar antara rukyah dan hisab. Dua hal itu hanya akan bisa disatukan 197 Muttaqie. op.cit, hlm. 15 198 Ibid, hlm. 16 103
hanya dalam arti "setuju dalam perbedaan". Bahwa kita semua bercita-cita adanya kalender umat Islam satu, tidak perlu muncul sikap agar apa yang dipedomani harus diikuti yang lain.199 Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada Himpunan Putusan Tarjih (HPT) disebutkan :"as-saumu wa alfithru bi ar- ru'yah wa la mani'a bi al-hisab" (berpuasa dan Id Fitrah itu dengan ru'yah dan tidak berhalangan dengan hisab), secara implisit Muhammadiyah mengakui hisab dan rukyat. Pada awalnya Muhammadiyah menggunakan ru'yah bil fi'li dalam penentual awal bulan Qamariyah. Muhammadiyah juga memakai rukyat jika antara hasil rukyat berbeda dengan hasil hisab. Hal ini dapat dilihat pada Himpunan Putusan Majelis Tarjih yang berbunyi: "apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu, manakah yang mu'tabar. Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyalah yang mu'tabar".200 Sumber perbedaan itu berasal dari perbedaan dalam cara menentukan penetapan dalam melihat hilal lewat rukyat. Rukyat itu apakah harus dengan cara rukyat bil 'aini (rukyat dengan mata kepala secara langsung) atau rukyat bil 'ilmi (dengan hitungan hisab).201 Disinilah letak perbedaan yang terus berkelanjutan itu, bagi mereka yang 199 IW. op.cit, hlm. 15 200 Miftahul Ulum. op.cit, hlm. 12 201 Muttaqie. op.cit,hlm. 14 104
mendasarkan diri pada hitungan-hitungan hisab, maka rukyat dirasa kurang diperlukan. Apalagi kondisi alam sudah begitu sulit untuk melakukan rukyat. Akibat dari banyaknya partikel di angkasa sehingga sering menimbulkan terjadinya sesatan cahaya. Akibatnya bisa saja terjadi yang dikira sinar ufuk itu ternyata hanyalah bias sinar lampu kota.202 2. Aspek Keyakinan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah Muhammadiyah sebagai salah satu ormas memiliki keteguhan dalam prinsip dan sifat ijtihadiyyah203 dalam penentuan awal bulan qamariah karena adanya perbedaan interpretasi dalam memahami hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab-rukyah sehingga sifat ijtihadiyyah dalam penentuan awal bulan qamariah tersebut erat kaitannya dengan aspek keyakinan keagamaan yaitu keyakinan dalam masuknya waktu perintah ibadah.204 Prinsip keyakinan dalam beragama menjadi tolok keteguhan Muhammadiyah dalam memegang prinsip wujud al-hilal dalam penentuan awal bulan qamariah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa apabila hilāl sudah di atas ufuk dan telah terjadi ijtima' maka awal keesokan harinya adalah awal bulan baru. Hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudal-hilal. Prinsip hisab yang 202 Ibid, hlm. 15 203 Masalah ijtihadiyyah adalah masalah yang dibebankan kepada ahli Ijtihād, yang tida lain adalah pada Ulama. Usaha sungguh-sungguh dari ulamā tersebut dengan mnggunakan akalnya untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ditetapkan secara qath'i atau pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 204 Zakariyah. op.cit, hlm. 86 105
diyakini Muhammadiyah pada intinya adalah penentuan awal bulan tidak dikaitkan dengan penampakan murni suatu kriteria geometris yakni berdasarkan posisi-posisi benda langit, semisal terbenamnya Matahari, Bulan, dan sebagainya.205 Penentuan awal bulan qamariah menurut Muhammadiyah pada awalnya menggunakan empat cara, yaitu rukyah, persaksian orang adil, istikmal, dan hisab. Hal ini dapat dilihat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT)sebagai berikut: "Apabila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadhan (1) dengan melihat hilal; (2) atau persaksian orang yang adil; (3) atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari apabila berawan; (4) atau dengan hisab, maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah SWT belaka.206 Gambar 4.4 Kalender Hijriyah tahun 1996 Sumber : Koran Suara Muhammadiyah207 205 Masyfuk Harismawan, 'Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah'. (Semarang: UIN Walisongo, 2019). hlm. 94 206 Zakariyah. op.cit, hlm. 58 207 Muttaqie. op.cit, hlm. 20 106
Muhammadiyah menegaskan bahwa di dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan melalui Majelis Tarjih pada tahun 1969, menggunakan hisab wujud al-hilal yakni tempat-tempat yang mengalami terbenam matahari dan bulan pada saat yang bersamaan, jika tempat- tempat hilal tersebut dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah garis. Garis inilah yang kemudian disebut garis batas wujud al-hilal. Pentingnya penentuan posisi matahari dengan ilmu hisab karena untuk ibadah salat bagi umat Islam selalu menggunakan posisi matahari sebagai patokannya. Hal itu penting terutama untuk menentukan awal Ramadhan saat orang mulai berpuasa, awal bulan Syawal saat orang mengakhiri puasa dan merayakan Idul Fitri serta awal Dzulhijjah saat orang akan wukuf haji di Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah).208 Sejalan dengan perkembangan ilmu astronomi, Muhammadiyah mulai nenggunakan hisab yang pada awalnya dipelopori oleh KH. Siraj Dahlan. Metode hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah pada awalnya menggunakan sistem ijtima' qablal ghurub, yaitu ketika hari itu terjadi ijtima'(bulan mati), maka waktu sesudah terbenamnya matahari adalah awal bulan meskipun hilal tidak wujud pada saat matahari tenggelam. Paham ini digunakan hingga tahun 1387 Hijriyyah.209 208 Ahmad Izzuddin. op.cit, hlm. 13 209 Syaugi Mubarak Seff. "Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam". (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). hlm. 58 107
Muhammadiyah dalam menggunakan dalil, mereka menggunakan dalil epistemolgi-normatif untuk menggunakan metode hisab. Menentukan hilal sangat jelas dan kuat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Yunus (10) ayat 5 dan Surah Ar-Rahman (55) ayat 5.210 3. Aspek Keyakinan Nahdlatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah Penentuan awal Ramadhan dan Syawal jika disebutkan rukyat bil fi'il, maka NU mengikuti pemerintah, jika berdasarkan hisab, maka NU tidak mengikuti pemerintah. Ini sesuai dengan surat edaran dari PBNU dalam menentukan hari Raya itu selalu dicantumkan nama orang yang melihat bulan, umur, alamat, sudah mengucapkan syahadat, melihat pada jam sekian, ketinggian hilal, lama sekian menit, lokasi melihat, dan saksi.211 Dalam hal ini NU tetap menuntut bahwa rukyat harus dilaksanakan, karena rukyat itu suatu kewajiban ibadah, maka apabila disuatu daerah tidak ada yang merukyat, maka semuanya berdosa karena meninggalkan fardlu kifayah. Hitungan hisab juga bisa diketahui benar tidaknya setelah rukyat. Perdebatan ini rupanya akan terus berlangsung di Indonesia, karena masing-masing aliran punya pandangan sendiri, maka diperlukan 210 Ali Romadhoni. "Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammdiyah Dan NU)". (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). hlm. 5 211 Muttaqie. op.cit, hlm. 15 108
kebijaksanaan masing-masing pimpinan ormas Islam agar tidak terjadi pertentangan diantara masyarakat.212 Terkait dengan isbat pemerintah dalam penetapan awal bulan qamariah, NU menegaskan bahwa ketetapan pemerintah harus berdasarkan rukyah dan tidak diperbolehkan mendasarkan keputusan penetapan awal bulan hanya berdasarkan hisab. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh NU dalam Munas Alim Ulama NU di Sukorejo Situbondo pada tanggal 6 Robi'ul Awal 1404 H/21 Oktober 1983 M menetapkan bahwa: "Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa terbit awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya bial- ru'yah au itmami al-adadi salasina yauman".213 Bagi ormas NU, metode rukyat merupakan metode yang sangat tepat apalagi jika digabungkan dan didukung dengan peralatan yang cukup canggih seperti halnya dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih, misalnya; teleskop yang dilengkapi CCD Imaging. Dalil mengenai rukyat dalam hadist Nabi cukup banyak dibandingkan dalil hisab. Hadist-hadist tersebut, seringkali dijadikan dalil dalam memahami pentingnya metode rukyat di dalam menentukan tanggal pertama bulan qamariah.214 Tegasnya, rukyat merupakan landasan utama bagi NU dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan. Penggunaan metode rukyat yang dilakukan NU bukan tanpa proses panjang. Proses tersebut dimulai sejak 212 Ibid, hlm. 14 213 Ahmad Izzuddin. op.cit, hlm. 107 214 Ali Romadhoni. op.cit, hlm. 4 109
adanya Muktamar NU di Surabaya pada tanggal 8-13 September 1954 dan berlanjut pada muktamar Situbondo pada tahun 1984 yang pada akhirnya memutuskan bahwa kaitannya dengan persoalan kalender Hijriah, khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, NU mendasarkan pada rukyatul hilal dan istikmal. Rukyat dijadikan sebagai komponen untuk mengintegrasikan pergerakan bulan dan matahari dengan hasil hitungan yang didasarkan metode hisab, sehingga ketika periode pra 1998, NU hanya menggunakan rukyat semata kemudian pasca 1998 NU mulai menggunakan hisab sebagai pendamping rukyat.215 NU juga menetapkan bahwa penetapan awal bulan qamariah yang berlaku untuk segenap kaum muslimin di Indonesia adalah berdasarkan keputusan pemerintah yang menggunakan pedoman rukyah.216 Sampai saat ini belum ada kriteria penentuan awal bulan qamariah yang disepakati. Dalam perkembangannya, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan awal bulan yaitu, kriteria wujud al-hilal, istikmal yang didukung dengan imkam ar-rukyah, dan kriteria RHI (Rukyatul Hilal Indonesia). 215 Ahmad Adib Rofiuddin. "Dinamika Sosial Pneentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia". Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 2019, hlm. 243 216 Anik Zakariyah. op.cit, hlm. 44 110
D. Pandangan NU dan Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Mengenai Penyeragaman Hari Raya Idul Fitri 1. Pandangan NU Pada masa Orde Baru pandangan NU dalam menentukan hari raya Idul Fitri hampir selalu berbeda dengan pemerintah, dan tetap konsisten dengan metode yang mereka gunakan. NU harus melalui sanad yang jelas atau melalui pendekatan mazhab agar diperoleh kepastian hukum karena kaitannnya dengan persoalan penetapan awal Ramadlan dan Syawal (Hari Raya Idul Fitri), NU mendasarkan pada rukyatulhilal.217 Hasil rukyat disuatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengistbatkan hasil rukyat tersebut. Pemikiran ini terkenal dengan rukyat fi wilayati hukmi sebagaimana pemikiran yang selama ini dipegang oleh NU secara institusi. Pada awalnya, NU memandang kebijakan pemerintah Orde Baru tidak sesuai dengan metode yang digunakan oleh NU, sehingga ketika pemerintah menetapkan hari raya Idul Fitri, tidak sepenuhnya disepakati oleh NU karena metode yang digunakan NU adalah rukyat sedangkan yang digunakan pemerintah adalah hisab. Hal tersebut menghasilkan perbedaan waktu Idul Fitri, sehingga pemerintah membuat langkah yang cukup represif atau menekan kepada pihak yang tidak patuh dengan kebijakannya, sehingga NU mulai mematuhi kebijakan tersebut meskipun dengan metode yang berbeda. 217 Eva Rusdiana Dewi. op.cit, hlm. 122 111
Hal ini dikarenakan menurut pandangan NU rukyat adalah dasar penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang didasarkan atas pemahaman, bahwa nash- nash tentang rukyat itu bersifat ta'abbudiy. Ada nash al-Quran yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat, yaitu QS. al-Baqarah:185 (perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadhan) dan QS. al-Baqarah:189 (tentang penciptaan ahillah). Tidak kurang dari 23 hadits tentang rukyat, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad- Darimi, Ibnu Hibban, alHakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain. Dasar rukyat ini dipegangi oleh para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in dan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).218 Pihak yang menjadi saksi dalam melihat rukyat dan menghitung hisab harus memberi penilaian yang adil. Perbedaan permasalahan hasil perhitungan hisab dan rukyat ini terjadi pada tahun 1992, 1993 dan 1994 karena ditolaknya laporan Rukyat karena masih di bawah ufuk. Melihat pandangan NU terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan awal Idul Fitri menunjukkan bahwa hubungan NU dengan pemerintah Orde baru saat itu tidak loyal. Bisa dikatakan era Orde Baru pemerintahan Soeharto, NU mengalami kondisi yang tidak mudah seperti mengalami diskriminasi golongan, dan sering berseberangan dengan pemerintah termasuk dalam hal penggunaan metode penetapan awal bulan qamariyah. 218 Miftahul Ulum. op.cit, hlm. 9 112
Pada masa Orde Baru memang sering terjadi perselisihan antara pemerintah dengan NU, namun sebelum berakhirnya Orde Baru yakni pada tahun 1998 pemerintah kemudian berusaha untuk merangkul NU setelah terjadi masalah dengan Amin Rais ketua PP Muhammadiyah pada saat itu, sehingga pada tahun 1998 pemerintah sempat berbeda pendapat dengan Muhammadiyah dan sependapat dengan NU.219 2. Pandangan Muhammadiyah Pada masa Orde Baru Muhammadiyah biasanya sering sependapat dengan pemerintah yakni menggunakan metode hisab dalam penentuan waktu Idul Fitri, sehingga Muhammadiyah tidak keberatan ketika mengikuti hasil penetapan dari pemerintah. Kementrian Agama tetap menggunakan hisab namun mereka juga tidak melarang lembaga-lembaga yang lain menggunakan metode yang berbeda karena pada dasarnya dengan menggunakan hisab maupun rukyah, perbedaan dari keduanya hanya memiliki selisih nol koma sekian derajat saja. Berdasarkan pandangan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dengan menyeragamkan waktu Idul Fitri justru sangat disetujui oleh Muhammadiyah, karena selain pemerintah menggunakan metode hisab yang sama dengan yang dipakai oleh Muhammadiyah, diseragamkannya waktu Idul Fitri membuat masyarakat 219 Ahmad Izzuddin. op.cit, hlm. 14 113
bisa lebih bergembira merayakan Idul Fitri tanpa adanya perselisihan antara golongan satu dengan yang lainnya.220 Didukung dengan keputusan pemerintah Orde baru yang sedikit mengikat terhadap umat Islam termasuk dalam melaksanaan ibadah terutama dalam hal penentuan hari Raya Idul Fitri, maka hampir semua organisasi Islam di Indonesia, masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya selalu menunggu keputusan dari pemerintah dan tidak ada yang berani untuk memprotes hal tersebut. Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengurangi rasa gembira di masyarakat, mereka tetap merayakan Idul Fitri dengan meriah sehingga tidak ada perselisihan diantara mereka. Tanpa adanya peran dari pemerintah yang telah membuat kebijakan sedemikian rupa, penetapan hari raya Idul Fitri akan berlangsung secara berbeda-beda. Hal itu dikarenakan kebijakan pemerintah yang dibuat mengikat membuat segolongan ormas Islam yang berbeda pendapat dengan pemerintah menjadi patuh. Tegasnya, pemerintah memiliki peran yang besar dalam mengatur urusan keagamaan mengenai pelaksanaan ibadah hari raya Idul Fitri agar bisa dilakukan dengan serentak. Sampai saat ini, penetapan hari raya Idul Fitri bisa dilakukan dengan serentak meskipun terkadang ada beberapa kali berbeda. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak setegas ketika Orde Baru, sehingga mereka yang memiliki pendapat yang berbeda ketika menentukan awal bulan 220 Farid Ruskanda. "100 Masalah Hisab Dan Rukyat Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi". (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). hlm. 3 114
qamariyah pemerintah tetap menghargai perbedaan tersebut dan tidak menjadikannya masalah yang besar. 115
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pandangan NU mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyeragaman Hari Raya Idul Fitri adalah patuh terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru, karena kebijakan pemerintah pada saat itu bersifat mengikat dan berbahaya bagi kedudukan politik NU apabila tidak mengikuti keputusan dari pemerintah, maka ketika terjadi keputusan yang berbeda dengan pemerintah Orde Baru, NU tetap harus mengikuti keputusan tersebut untuk menjaga keloyalan terhadap pemerintah. Hal itu tidak selamanya membuat NU taat kepada pemerintah Orde Baru, karena pada saat didirikannya BHR atau Badan Hisab dan Rukyat, NU mulai berani untuk berbeda pendapat dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha karena pemerintah menggunakan metode berdasarkan hisab, menurut Nahdlatul Ulama hal itu menyalahi aturan syariat, karena hal tersebut tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Saw dan hal tersebut juga telah menyalahi tuntunan hadits Rasulullah Saw. Apabila dalam penetapan awal bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha pemerintah lebih mengutamakan hisab dan mengabaikan rukyat, maka Nahdlatul Ulama boleh tidak mengikuti keputusan Pemerintah. Sebab menurut Jumhurus 118
Salaf bahwa pembuktian awal Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha itu dengan rukyat atau dengan menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari. Hisab dalam kalangan Nahdlatul Ulama adalah sebatas prediktif. Kesahihan dari hisab perlu diuji dengan melakukan rukyatulhilal. Sedangkan kriteria rukyatulhilal dapat dinilai benar apabila bersifat zhuhuru al-hilāl (hilal itu benar-benar nampak), tidak dalam fiktif. 2. Pandangan Muhammadiyah mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap penyeragaman Hari Raya Idul Fitri adalah patuh terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru, karena ketika itu pemerintah Orde Baru lebih memihak kepada Muhammadiyah daripada NU, maka dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, pemerintah juga mengikuti metode hisab yang digunakan Muhammadiyah, sehingga dalam penetapannya Muhammadiyah selalu mengikuti pemerintah. 119
DAFTAR PUSTAKA Buku Aminudin. 1999. "Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Asyari, Suaidi. 2009."Nalar Politik NU & Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris". Yogyakarta: LkiS. Azhari, Susiknan. 2005."Ensiklopedi Hisab Rukyat". yogyakarta: Pustaka Pelajar Azra, Azyumardi. 1998."Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik". Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat/PPIM. Bruinessen, Martin van. 2008. "NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru". Yogyakarta: LkiS. Chaplin, J.P. 1989."Kamus Lengkap Psikologi. Terj. Kartono Dan Kartini". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Fachruddin, Fuad. 2006. "Agama Dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama". Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP. Fajri, Ahmad. 2014. "Ulama Dan Politik (Analisis Fatwa Dan Peran Politik Majelis Ulama (MUI) Era Reformasi". Tangerang: PT Pustaka Indonesia Perumahan Mutiara Elok. Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994. "Masalah Dan Prospek Demokrasi Di Indonesia". Jakarta: Ghalia Indonesia. 121
Fealy, Greg. 2003. "Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967". Yogyakarta: LkiS. Irsyam, Mahrus. 1984. "Ulama Dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis". Jakarta: Yayasan Perkhidmatan. Iskandar, Muhammad dkk, 2014. "Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 3" Jakarta: direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat jenderal Kebudayaan, Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan. Izzudin, Ahmad. 2007. "Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha". Jakarta: Erlangga. Kuntowijoyo. 1995. "Pengantar Ilmu Sejarah". Yogyakarta:Benteng Pustaka. Labolo, Teguh Ilham Muhadam. 2015. "Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Maliki, Betty. R. 1995."Kajian Sosiologi Agama". Yogyakarta: PT TIARA WACANA. Maliki, Zainuddin. 2018. "Sosiologi Politik : Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Ruskanda, Farid. 1996. "100 Masalah Hisab Dan Rukyat Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi". Jakarta: Gema Insani Press. Saksono, Tono. 2007."Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab". Jakarta: Amytas Publicita. 122
Seff , Syaugi Mubarak. 2014. "Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam". Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Taufiq, H. 2004. "Mekanisme Penelitian Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat" (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. Zamharir, Muhammad Hari. 2004. "Agama Dan Negara (Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Majid". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Jurnal Abdillah, Masykuri. 2013. 'Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi'. Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. II. Abdul kadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, 2005. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)". Jurnal Jlimbar, Volume XXI Nomor 2. Ardhian, David, dkk. 1997. "Peran Dan Strastegi Organisasi Politik Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup Ngo's Roles And Strategies In The Environmental Politic Arena". Jurnal Sosiologi Institut Pertanian Bogor Vol. 4 No. 3. Azhari, Susiknan. 2006. "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat". Jurnal Al-Jami'Ah, Vol. 44, No.2. 123
Azra, Azyumardi. 2014. 'Studia Islamika'. Indonesian Journal For Islamic Studies, Vol. 21 No 3. Basyir, Kunawi. 2016. 'Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia'. Jurnal Al- Tahrir, Vol.16 No.2. Dahlan, Moh. 2014. 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia', Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor. 01. Dahlan, Zaini. 2018. "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim (Studi Terhadap Penguasa Orde Baru Yang Memanfaatkan Pendidikan Untuk Kepentingan Politik)".Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, Vol. I. No. 01 Januari -Juni'. Darajat, Zakiya. 2017. 'Muhammadiyah Dan NU: Penjaga Moderatisme Islam Di Indonesia'. Jurnal Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.1 No.1. Effendi, M. Rahmat. 2003 ."Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Antara Simbolistik Dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, Dan Pasca Orde Baru)". Jurnal Mimbar, Volume XIX. Farih, Amin. 2016. 'Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)'. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.24 No.2. Hamzah, Muhammad Maulana. 2018. 'Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia in Indonesia'. Jurnal Studi Agama Vol. 1 No.1. 124
Haris, Munawir. 2015. 'Partisipasi Politik NU Dan Kader Muslimat Dalam Lintas Sejarah'. Jurnal Al-Tahrir, Vol. 15 No.2. Hefni,Wildani. 2019. "Ideological Political Contestation in the Discourse of Hisab Rukyat in Indonesia". Jurnal Penelitian, Vol. 16 No. 01. Humaidi, Zuhri. 2010. 'Islam Dan Pancasila : Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal'. Jurnal Kontekstualita, Vol. 25 No.2 Jurdi, Syarifuddin. 2011."Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia Tahun 1966-2006". Jurnal Tajdida, Vol. 9 No. 1. Mundlir, Abdul. 2014. 'Peran Politik NU Tahun 1952-1955'. Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 2 No.3. Putra, Okrisal Eka. 2008. 'Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baku'. Jurnal Dakwah, Vol.IX No. II. Qulub, Siti Tatmainul. 2015. "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih". Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 01. Renhoard, John Musa. 2019 .'Politik Identitas Era Orde Baru Di Indonesia Memasuki Era Reformasi'. Jurnal Societas Dei, Vol. 06 No.1. Rofiuddin, Ahmad Adib. 2019. "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia". Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam. Rohmah, Nihayatur. 2019. "Ketaatan Muslim Indonesia Terhadap Penetapan Hari Raya Antara Itsbat Pemerintah Dan Ikhbar Ormas Islam".Jurnal An- Nuha, Vol. 6 No. 02. 125
Ruslan, Faryda. 2019 . 'Politik Hukum Islam Masa Orde Baru Dan Produk Perundang-Undangannya'. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, Vol. 10 No. 2. Sado, Arino Bemi. 2014."Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah". Jurnal Hukum Islam Iain Mataram, Vol.13, No. 1. Saepudin, Juju. 2016. "Revitalisasi Peran ICMI Pada Era Reformasi". Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 15 No. 3. Sakirman. 2017. "Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia", Jurnal El Falaky: Jurnal Ilmu Falak, Vol. 01. No. 01. Shobacha, Nurul. 2012. 'Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru'. Jurnal Review Politik, Vol. 02 No. 01. Sholikin, Ahmad. 2020. 'Dinamika Hubungan Muhammadiyah Dan Partai Politik Di Indonesia'. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, Vol.5 No.2. Siregar, Insan Fahmi. 2013. 'Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Masyumi 1945-1960'. Jurnal Thaqãfiyyãt, Vol.14 No.1. Tahir, M. 2012. 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid'. Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan, Vol.XV, No. I. Ulum, Miftahul. 2015. "Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat". Jurnal Syaikhuna, Vol. 10 No. 1. 126
Majalah dan Koran Amsar, Nurhasan. 1993. 'Perbedaan Terbitnya Bulan Dan Hubungannya Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan Syawal'. Harian Pikiran Rakyat. Anonim. 1996. 'Islam Semakin Berperan'. Suara Muhammadiyah: No. 23 Th Ke 81 Desember. Anonim, 1978. 'Silaturahmi Dua Tetangga Ketika Hari Raya Idul Fitri'. Berita Nasional Harian Umum: 7 September. Anonim, 1983. 'Suasana Menjelang Idul Fitri'. Majalah Adil: Edisi Idul Fitri Juli. Anonim. 1953. "Suka-Duka Di Hari Lebaran". Majalah Suara 'Aisjijah: Edisi Juni 1953/Syawal 1372. hlm. 10 Anonim. 1979. 'Gema Lebaran Idul Fitri 1 399'. Majalah Suara Muhammadiyah: No. 17. th. 59 Setember I . AR. 1993. 'Jangan Diperuncing Perbedaan Idul Fitri'. Harian Pikiran Rakyat fud Oki, lut, mus. 1996. 'Menyatukan Pandangan Mengurangi Perbedaan'. Suara Muhammadiyah: No. 22 Th Ke 81. IW. 1996. 'Setuju Dalam Perbedaan'. Suara Muhammadiyah: No. 22 Thn Ke 81. Muttaqie, Okkie. 1996. 'Pemerintah Tidak Perlu Dimusuhi'. Suara Muhammadiyah: No. 21 Th Ke 81. Nashir, Haedar. 2010. 'Muhammadiyah Gerakan Pembaruan'. Suara Muhammadiyah. Rusjdi. 1985.'Muktamar Muhammadiyah Ke 41 Menerima Asas Tunggal'. Panji Masyarakat No. 463. 127
Skripsi Amanatussolichah, Dessy. 2016. "Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Zulhijah". Semarang: UIN Walisongo Andriawan, Novi. 2007. 'Sejarah Politik Islam Indonesia: Studi Kasus Parmusi Tahun 1967-1971' . Jakarta: UIN Syarifhidayatullah. Arafik, Muhammad. 2019. "Peranan Muhammadiyah Dalam Pembinaan Islam Di Kabupaten Enrekang Pada Masa Orde Baru (1965-1997)". Makassar: UIN Allauddin Makassar. Dewi, Eva Rusdiana. 2017. 'Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri Dan Implikasinya Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha'. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. Fauziyah, Asmaul. 2019. 'Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968- 1989'. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Fitra, Tasnim Rahman. 2017. 'Tanggapan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016'. Semarang: UIN Walisongo. Ghozali, M Hafidz. 2008. 'Hubungan Agama Dan Negara Studi Atas Muqaddimah Ibn Khaldun'. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 128
Harismawan, Masyfuk. 2019. 'Studi Analisis Terhadap Kriteria Wujudul Hilal Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah'. Semarang: UIN Walisongo. Himayatika, R. 2016. 'Perbedaan Dan Persamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Syawal 1992, 1993, 1994 Dan Awal Dzulhijjah 2000 Antara Nahdlatul Ulama Dengan Pemerintah'. Semarang: UIN Walisongo. Imam, Muntaha. 2017. "Kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Masa Orde Baru Tahun 1975-1998". Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. Iwantoro, Fajar. 2014. 'Dinamika Politik Muhammadiyah Pada Masasukarno Sampai Masa Soehartopada Tahun 1945-1998'. Jember: Universitas Jember. Jaya, Misar Sulaeman. 2004. "Hubungan Ulama Dan Negara Studi Atas Perilaku Dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Orde Baru". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Khoiri, Mohammad. "Peran ICMI Dalam Perkembangan Politik Indonesia(Analisis Tahun 1990-2000)". Medan: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Mauliddina, Nisa'ul. 2018. 'Dinamika Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (Icmi) Orwil Jawa Timur Tahun 1991-2015'. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Islam 129
Miftahuddin Dkk. 2012. 'Peran Organisasi Islam: Dari Perjuangan Menuju Kemerdekaan Sampai Masa Perang Kemerdekaan (1936-1949)'. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Naufal, Muhammad Fauzan. 2017. 'Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia ( Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy )'. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. Permatasari, Dinda Nur. 2018. 'Pengelolaan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia Zaman Orde Baru (1970-1998)'. Jatinangor: Universitas Padjadjaran. Romadhoni, Ali. 2009. "Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammdiyah Dan NU)". Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Salapuddin, Moh. 2016. 'Menyatukan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Madzhab Hisab Dan Madzhab Rukyat Dalam Implementasi Imkan Rukyat'. Semarang: UIN Walisongo Saputro, Alfitrahmat. 2013. 'Motivasi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Berbelanja Pakaian , Kendaraan , Mebel dan Perhiasan Emas Menjelang Hari Raya Idul Fitri'. Jakarta: Universitas Indonesia Wulandari, Taat.2017."Sikap Organisasi Masyarakat Terhadap Politik Orde Baru Politik". Yogyakarta: universitas Negeri Yogyakarta. Yosi, Oki. 2011. "Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Studi 130
Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)". Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Zakariyah, Anik, 2015. 'Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah'. Semarang: Universitas Negeri Walisongo. Video Lentera Merah. "Hari Raya Idul Fitri Di Zaman Jepang". Youtube, diunggah oleh RSH1945 10 Oktober 2007. Diakses pada 18 September 2020 pukul. 22.01 Website Angelsari. 2019 . "apakah salah menggunakan hak abstain?". Diakses pada tanggal 25 Sep. 20 pukul 11.30 Ayung Notonegoro. 2019. 'Kala Orde Baru Meringkus Hilal Ramadhan'. Alif.Id. Diakses pada tanggal 21 Sep. 20 pukul 17.04 EH. 2017. "Cerita Lebaran Masa Penjajahan dan Pasca Kemerdekaan". Diakses dari islamindonesia.id tanggal 27 Maret 2020 pukul 12.02 Petrik Matanasi. 2020. 'Majelis Ulama Indonesia: Cara Daripada Soeharto Mengatur Islam'. Tirto.Id. Diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 09.00 Publikasi BPS pada tahun 2019. Diakses di pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 13.51 131
Toha, Mochammad. 2010. 'Elite Agama Dalam Masyarakat Jawa (Kajian Pengembangan Materi Diklat Kader Mubaligh)'.BdkSurabaya- Kemenag.id. Diakses pada tanggal 30 sep 2020 pukul 09.32 Trieha, Utroq. 2014. 'Upacara Seikerei'. Ensiklo.Com. Diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 11.10 Wawancara Wawancara dengan Budi santoso (59), anggota DPR periode 1998-2007 dan anggota Muhammadiyah di Sragen. Pada 18 Juli 2020 di Ngepringan, Sragen 132
No Nama 1. Budi Santoso 2. Moh. Irsyam, S.Pd DATA INFORMAN Umur Alamat 60 Ngepringan KarangTengah Sragen 64 Japanan Rt. 05 Rw. 05 Colomadu, Baturan, Karanganyar Pekerjaan Anggota DPRD periode 1998- 2007, aktif di PPP pada masa Orde Baru dan anggota Muhammadiyah di Sragen sampai sekarang Anggota DPRD Karanganyar, aktif di Golkar pada tahun 1984-2005 dan anggota NU dan pemimpin Ponpes Anshori Colomadu sampai sekarang Al- di 133
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 Transkip wawancara dengan Bapak Budi Santoso (60) Anggota DPRD periode 1998-2007, aktif di PPP pada masa Orde Baru dan anggota Muhammadiyah di Sragen sampai sekarang. Tempat : Ngepringan KarangTengah Sragen Waktu : Senin, 31 Agustus 2020, pukul 02.21- 03.15 WIB P Menurut anda, bagaimana Hubungan politik Muhammadiyah dengan NU ? N Muhammadiyah pada masa Orde Baru secara organisasi tidak berpihak ke partai politik apapun. Jadi gerakan politiknya adalah politik kebangsaan bukan politik praktis. Maka selalu ikut andil dalam membangun negeri. Walaupun tidak ada partai Muhammadiyah, namun secara personal boleh ikut ke partai. Dan Muhammadiyah juga pernah andil ke partai Masyumi. Pada waktu Orde Baru secara personal banyak orang Muhammadiyah sebagai pendukung Partai Persatuan Pembangunan tapi juga banyak yang menjadi pengurus dan pendukung Partai Golkar, PDI, PAN. P Bagaimana hubungan Muhammadiyah dan NU terhadap pemerintah Orde Baru? N Sesuai dengan zamannya, adanya fluktuatif atau pasang surut. Maka ketika sudah muncul ICMI hubungan mereka dengan pemerintah semakin membaik. Namun, sebelum muncul ICMI, kepentingan gerakan Islam sedikit kurang, artinya tidak di perhatikan hingga munculnya asas tunggal dan muncul pertentangan-pertentangan. Dulu diakui atau tidak umat Islam yang mayoritas pada masa Orde Bvru agak tersisih. Peran dipemerintahan sangat kurang, kemudian setelah munculnya ICMI pemerintah mulai mendekati Islam hingga muncul masjid-masjid Islam pancasila, dibuktikan seperti itu dan mulai menyebar. Kegiatan agama, adanya persamaan ijazah Aliyah dengan SMA, karena dulu itu tidak bisa disamakan. Munculnya ICMI mampu merubah konsep pendidikan seperti itu. terabaikan dan P Siapa golongan yang pro dengan pemerintah Orde Baru? 134
N P N P N P Secara organisasi tidak ada. Secara organisasi banyak yang terlibat dengan pemerintah bahkan sejak jaman Soekarno sampai sekarang banyak. Yang jadi menteri pun banyak dari orang-orang Muhammadiyah. Pada masa Orde Baru yang sering terlibat dengan pemerintah adalah orang muhammadiyah dibanding NU. Dan mereka-mereka yang diangkat memang yang sudah sesuai dan memahami dalam bidangnya. Sejak jaman dulu menteri pendidikan banyak dari Muhammadiyah sedangkan Menteri Agama banyak dari NU. Tapi sikap Muhammadiyah ketika menjadi menteri ataupun tidak tetap Muhammadiyah itu konstruktif . jadi kalau ada penyimpangan ya tentunya di kritik. Tapi tidak asal mengkritik , namun juga memberi solusi. Misal ada lembaga yudisial review yang sudah diputuskan kemudian digugat oleh orang-orang Muhammadiyah. Akhirnya banyak juga yang dibatalkan, yakni UU. Padahal sudah dilaksanakan tapi kemudian dibatalkan oleh MK. Bagaimana sikap pemerintah Orde Baru Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah masa Orde Baru? terhadap penentuan awal Pada prinsipnya, MUI dan Kemenag sejak dulu hingga sekarang penyikapannya sama. Pasti ada sidang itsbat , tapi terkait dengan hukum pelaksanaannya tidak lepas dari politik juga. Maka pada masa Orde Baru hampir tidak ada perbedaan dalam menentukan waktu jatuhnya Idul Fitri. Meskipun Muhammadiyah dan NU berbeda metode tapi waktu itu keputusnnya selalu muncul dengan waktu yang sama. Ini tetap ada pengaruhnya dengan politik. Artinya perjalanan politik ini, keputusan- keputusan pemerintah terkait dengan itupun pasti ada pengaruh yang besar terhadap penentun waktu Idul Fitri. Bagaimana proses sidang itsbat pada masa Orde Baru? Pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga Islam termasuk MUI semuanya diundang. Karena di Indonesia tidak menganut madzhab tertentu jadi semua organisasi yang diberi izin boleh melaksanakan dengan keyakinan masing-masing. Jadi ketika terjadi perbedaan, Muhammadiyah juga memaparkan hasil keputusannya dan kemenag tetap menggunakan rukyat, tetapi tidak melarang lembaga-lembaga yang mengadakan metode yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah pernah terjadi konflik antara NU dan Muhammadiyah dalam penetapan waktu Idul Fitri? 135
N Sebenarnya, ditingkat ata tidak ada permasalahan. Mereka melakukan diskusi biasa. Muhammadiyah kalau akan menjelaskan tentang hisab itu juga memanggil pakar-pakar ilmu non-Muhammadiyah. Dan mereka diminta untuk menyampaikan pendapat dan itu rata-ratanya sama. Selisihnya Cuma nol koma sian, tetapi lembaga-lembaga tertentu tidak seperti Muhammadiyah, misal NU jelas memakai rukyat, wvlaupun hisab sama tetapi kalau rukyat belum melihat otomatis belum diputuskan. 136
Lampiran 2 Transkip wawancara dengan Bapak Moh. Irsyam, S.Pd. (64) Anggota DPRD Karanganyar, aktif di Golkar pada tahun 1984-2005 dan anggota NU dan pemimpin Ponpes Al-Anshori di Colomadu sampai sekarang. Tempat : Japanan Rt. 05 Rw. 05 Baturan, Colomadu, Karanganyar Waktu : Rabu, 7 Oktober 2020, pukul 19.30- 20.30 WIB P Bagaimana hubungan politik antara NU dan Muhammadiyah dengan pemerintah Orde Baru? N Di Orde Baru jaman Pak Soeharto sama-sama difikir tapi ada bedanya. Pada waktu itu, Muhammadiyah menjadi tangan kanan pemerintah, selalu difikir, selalu berkembang dengan baik. Kalau NU agak diragukan atau dianak tirikan oleh Pak Soerharto. Meskipun demikian, orang NU percaya kepada Allah SWT tetap kukuh walaupun diabaikan. Kalau Muhammadiyah dalam setiap gerakannya dibantu dan didukung sepenuhnya. P Siapa Ormas yang pro dengan pemerintah Orde baru? N Muhammadiyah dan NU sama-sama pro kepada pemerintah, tetapi NU dianaktirikan. Namun dengan kegigihannya NU mampu berjalan sampai sekarang. Kegigihan, kepribadian, dan percaya bahwa Allah swt melindungi NU di seluruh Indonesia. P Apa alasan Pemerintah Orde Baru lebih pro kepada Muhammadiyah daripada NU? N Karena gerakan-gerakan Muhammadiyah itu banyak mendukung pemerintah. dalam segi hukum muhammadiyah lebih pro kepada pemerintah. Kalau NU, agak ke hal-hal yang haram sedikit takut . bukti sekarang, nu itu endirikan misalnya BPR atau bank kecil-kecil itu sangat sedikit, berbeda dengan Muhammadiyah yang banyak mendirikan bank seerti Bina insani, Sinar mentari, BPRya kan banyak sekali P Bagaimana keterlibatan pemerintah Orde baru dengan Urusa keagamaaan? N Urusan keagamaan itu kalau yang baku pasti ke ulama, tapi kalau urusan duniawi itu lebih pro kepada Muhammadiyah karena segala hal dalam 137
menentukan apa-apa berdasarkan pemikiran-pemikiran pemerintah. Maka dari itu, Muhammadiyah dianak emaskan oleh Pak Soeharto, kalau NU itu tidak. Seakan-akan harta -harta milik NU itu dikuasai muhammadiyah. Contohnya, masjid-masjid mulai dikuasai pada jaman Pak Harto. P Apa posisi NU dan Muhammadiyah yang diberikan pemerintah pada masa Orde Baru? N Kalau kementrian Agama itu yang menunjuk presiden, pernah Kementrian Agama dari NU juga pernah dari Muhammadiyah. Namun secara perkembangannya kalah lebih lebih cepat, karena kehati-hatiannya. P Bagaimana proses sidang istbat ketika Orde Baru? N Ketika sidang istbat walaupun bagaimana NU tetap mengikuti pemerintah. Karena sudah ditetapkan lebih dulu maka harus manut pemerintah. Tidak cuman ditekan tapi juga diharuskan manut pemerintah. Meskipun berjalan dengan baik, tapi ketika pak Harto lengser kan berubah. Karena tradisional Nu masih digunakan, satu ketika mau puasa itu melihat hilal, orang Indonesia itu yang dari Tasik itu yang paling tua itu orang yang pertama kali mempunyai ilmu tentang falak mengenai puasa. Disana mesti setuju, kalau dulu kan gabisa, pernah kan dulu kan cekcok karena Metode yang digunakan pemerintah orde baru adalah yang dipakai Muhammadiyah yakni memakai hisab P Latar belakang diseragamkannya Idul Fitri pada masa Orde Baru? N Segala sesuatu ditangan pimpinan negara, maka semuanya harus patuh dengan pemerintah. Apabila nekat tidak patuh dengan pemerintah maka harus ada pengorbanan, seperti usahanya ditutup, tidak boleh berkembang. Kalau jamannya pak Harto kalau berani muncul bukan hanya NU saja ya kacau, akhirnya juga manut semuanya. Namun kebaikan pak Harto itu bukan untuk satu golongan saja tapi untuk semua rakyat. Tapi untuk segi politik tegas, maka untuk orang yang menentang pak Harto ya bahaya, maka banyak ulama yang diangkat pak Harto untuk biar manut, maka diangkat di pemerintahan dan disuruh bilang apa yang pemerintah katakan. 138
Lampiran 3 Foto Wawancara Bersama narasumber Bapak Moh. Irsyam, S.Pd. Anggota DPRD Karanganyar, aktif di Golkar pada tahun 1984-2005 dan anggota NU dan pemimpin Ponpes Al-Anshori di Colomadu sampai sekarang. 139
Lampiran 4 Majalah Adil Edisi Idul Fitri Tahun 1983 Suasana Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 1983 140
Lampiran 5 Suara Muhammadiyah No. 23 Th Ke 81 Desember 1996 Kalender Hijriah Tahun 1996 141
Lampiran 6 Suara Muhammadiyah No. 16 th ke 55 Agustus 1975 Terbentuknya MUI dan Diangkatnya Buya Hamka Sebagai Ketua Pertama MUI Pada Tahun 1975 Lampiran 7 Majalah Tempo, 28 April 1990 Para Pemudik Pada Tahun 1990 142
Lampiran 8 Majalah Adil No 15 Th 55 Mei I 1987 Hidangan Lebaran Pada Tahun 1987 143
Lampiran 9 Suara Muhammadiyah No.18 Th Ke 55 Sep II 1975 Penentuan Awal Bulan Qamariyah Pada Tahun 1975 Menggunakan Metode Hisab 144
Lampiran 10 Mimbar Agama Mei - Juni 1953 Pelaksanaan Shalat Id Di Lapangan Serta Hala Bi Halal Di Istana Negara Pada Tahun 1953 145
Lampiran 11 Majalah Adil No.9,10 Th.56 Feb. I,II,1987 Keterlibatan Umat Islam Menjelang Pemilu Tahun 1987 146
Lampiran 12 Suara Muhammadiyah No 14 Th Ke 66 1986 Hasil Penetapan Muhammadiyah Dalam Menetapkan Idul Fitri Pada Tahun 1987 147
Lampiran 13 Majalah Adil No 2 Th 46 1977 Suasana Hala Bil Halal Tahun 1977 148
Lampiran 14 Mimbar Agama Mei - Juni 1953 Pembagian Zakat Fitrah Pada Tahun 1953 Lampiran 15 Suara Muhammadiyah No 15 Th Ke 57 1977 Sambutan Menteri Penerangan Pada Hari Raya Idul Fitri Pada Tahun 1977 149
Lampiran 16 Majalah Adil No.1 Th. 52 Oktober I 1983 Fatwa MUI Pada Tahun 1983 150