PERAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN MAGELANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAERAH Skripsi yang ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara SYIFA NURUL FAUZIA NPM. 1810201096 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR 2022
PERAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN MAGELANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAERAH Skripsi yang ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara SYIFA NURUL FAUZIA 1810201096 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR 2022 i
ABSTRAK PERAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN MAGELANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAERAH SYIFA NURUL FAUZIA (1810201096) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan, strategi, dan alat komunikasi serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan PAD melalui pajak daerah. PAD harus digali secara optimal agar dapat melakukan peningkatan pembangunan pemerintah daerah pada masa mendatang. Upaya mengoptimalkan PAD melalui sektor pajak daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali guna memperluas pengelolaannya karena pajak menyumbang cukup besar bagi PAD di Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan di BPPKAD Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data melalui pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPKAD mempunyai peran dalam meningkatkan PAD melalui pajak daerah: 1) peran kebijakan: melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi, melakukan upaya perbaikan-perbaikan; 2) peran strategi: melakukan sosialisasi, memberikan reward and punishment, mempermudah pemungutan secara online, melakukan evaluasi ketika pajak tidak sesuai; 3) peran alat komunikasi: terdapat keterbukaan anggaran kepada masyarakat, mewujudkan keputusan responsif terhadap kendala di masyarakat. Faktor pendorong dalam meningkatkan PAD melalui pajak daerah yaitu potensi bertambahnya pajak serta berkembangnya faktor penghambatnya yaitu SDM terbatas, kesadaran masyarakat yang masih kurang, serta pemeriksaan pajak yang belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat saran yang diajukan oleh peneliti yaitu memperbanyak tapping box untuk dipasang di lokasi wajib pajak agar tercipta data sebenarnya, meningkatkan teknologi dan mengubah menjadi sistem online sehingga mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Kata kunci: peran, pendapatan asli daerah, pajak daerah ii
ABSTRACT THE ROLE OF THE REGIONAL REVENUE, FINANCIAL MANAGEMENT AND ASSETS AGENCY (BPPKAD) OF MAGELANG REGENCY IN INCREASING LOCAL REVENUE THROUGH REGIONAL TAXES SYIFA NURUL FAUZIA (1810201096) This study aims to analyze the role of policies, strategies, and communication tools and analyze the driving and inhibiting factors in increasing PAD through local taxes. PAD must be optimally explored in order to increase the development of local governments in the future. Efforts to optimize PAD through the regional tax sector are potential sectors to be explored to expand its management because taxes contribute quite a lot to PAD in Magelang Regency. This research was conducted at BPPKAD Magelang Regency. In this study, using a descriptive qualitative approach. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. The technique of taking the subjects of this study used purposive sampling techniques. Data analysis techniques through information collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that BPPKAD has a role in increasing PAD through local taxes: 1) the role of policies: implementing policies in accordance with applicable regulations, carrying out to make improvements; 2) the role of strategy: socializing, providing rewards and punishments, facilitating online collection, evaluating when taxes are not appropriate; 3) the role of communication tools: there is openness of the budget to the community, realizing decisions responsive to constraints in society. The driving factor in increasing PAD through regional taxes is the potential for increasing taxes and the development of science and technology. Meanwhile, the inhibiting factors are limited human resources, lack of public awareness, and tax inspections that are not optimal. Based on the results of the research obtained, there are suggestions submitted by researchers, namely increasing tapping boxes to be installed at taxpayer locations in order to create actual data, improve technology and turn it into an online system so as to make it easier for taxpayers to carry out their obligations. intensification and extensification, making efforts Keywords: role, local original income, local taxes iii
SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Syifa Nurul Fauzia NPM/NIM : 1810201096 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Magelang, 31 Juli 2022 Yang menyatakan Syifa Nurul Fauzia NPM. 1810201096 iv
IDENTITAS DAN PENGESAHAN Judul Proposal Penelitian : Peran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah Nama : Syifa Nurul Fauzia NPM : 1810201096 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Skripsi ini disetujui tanggal : 27 Juli 2022 Pembimbing I Pembimbing II Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. R.M. Mahendradi, S.H., M.Si. NIPPPK. 196709282021212002 NIP. 196601141986031004 Mengetahui Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Dr. Dra. Sri Mulyani, M.Si. NIPPPK. 196206012021212001 v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI PERAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN MAGELANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAERAH Ditulis oleh: Syifa Nurul Fauzia NPM. 1810201096 Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji: Jabatan Nama Tanda Tangan Ketua Penguji Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002 Sekretaris Penguji R.M. Mahendradi, S.H., M.Si. NIP 196601141986031004 Anggota Penguji Fadlurrahman, M.P.A. NIK 199201022018041K162 Magelang, Agustus 2022 Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ketua Jurusan Universitas Tidar Ilmu Administrasi Negara Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. Dr. Sri Mulyani, M.Si. NIP. 196206141987032001 NIPPPK. 196206012021212001 vi
MOTTO Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri Pramoedya Ananta Toer Teruslah berusaha sampai kamu mampu mengucapkan "Alhamdulillah sudah bisa melewatinya" Penulis vii
PERSEMBAHAN Atas karunia Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 1. Orangtua saya tercinta Bapak Muhsin dan Ibu Siti Komaisah, Kakak saya Meida Kamalia Ikhsana dan Hilman Sukmadi, serta keluarga yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis. 2. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang saya banggakan. 3. Dewi Handayani, Yunita Dela Anggreni, Fahmi Syafaat, Yannief Asfian, Bagus Surya Wijaya yang selalu menemani dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 4. Sahabat-sahabat saya Adilla Pranajati Kusuma, Dhiya Erdianti Ulhaq, Alyatifah, Fatimatuzzuhro, Chania Puspita Dewi, Inge Luciana Putri, Muhammad Husain Al Khansu, Muhamad Farhansyah R, Irvan Maulana, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah menemani dan memberikan semangat kepada saya. 5. Almamater saya, Universitas Tidar. viii
KATA PENGANTAR Puji .syukur .penulis .panjatkan .kehadirat .Allah .SWT .Tuhan .yang .Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah" dapat diselesaikan dengan lancar dan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang mendukung. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada .dosen .pembimbing I, Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. dan dosen pembimbing II, R.M. Mahendradi, S.H., M.Si. yang telah memberikan waktu, saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada: 1. Rektor Universitas Tidar yang telah memberikan fasilitas dan juga kemudahan demi kelancaran studi. 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang telah memberikan fasilitas dan juga kemudahan demi kelancaran studi. 3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang telah memberikan kelancaran dalam melakukan proses penelitian. 4. Dosen Pembimbing Akademik, Rizza Arge Winanta, S.A.P., M.Si. yang memberikan motivasi dan arahan selama menempuh studi. 5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang yang membantu dalam melaksanakan penelitian. 6. Pegawai BPPKAD Kabupaten Magelang yang telah membantu selama penelitian dan menjadi narasumber penelitian. 7. Bapak, Ibu, dan Kakak yang senantiasa memberikan doa, perhatian, motivasi, serta dukungan yang tiada henti. ix
8. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018, yang telah memberikan kenangan akan kebersamaan, kekompakan, serta perjuangan. 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri dan umumnya bagi pembaca. Magelang, 31 Juli 2022 Penulis, Syifa Nurul Fauzia NPM. 1810201096 x
DAFTAR ISI JUDUL ... i ABSTRAK ... ii ABSTRACT ... iii SURAT PERNYATAAN ... iv IDENTITAS DAN PENGESAHAN ... v HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ... vi HALAMAN MOTTO ... vii HALAMAN PERSEMBAHAN ... viii KATA PENGANTAR ... ix DAFTAR ISI ... xi DAFTAR GAMBAR ... xiii DAFTAR TABEL ... xiv DAFTAR LAMPIRAN ... xv BAB I ... 1 PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 7 1.3 Tujuan Penelitian ... 7 1.4 Manfaat Penelitian ... 8 ... 10 BAB II KAJIAN PUSTAKA ... 10 2.1 Manajemen Publik ... 10 Peran ... 11 2.2 Pendapatan Asli Daerah ... 14 2.3 Pajak Daerah ... 16 2.4 2.5 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat ... 18 2.6 Hasil Penelitian yang Relevan ... 21 2.7 Kerangka Berpikir ... 26 ... 29 BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 29 3.1 Metode Penelitian yang Digunakan ... 29 Lokasi Penelitian ... 29 3.2 Sasaran Penelitian ... 30 3.3 Fokus Kajian ... 30 3.4 Teknik Keabsahan Data ... 32 3.5 Sumber Data ... 33 3.6 xi
3.7 Teknik Pemilihan Informan ... 34 3.8 Metode Pengumpulan Data ... 34 Teknik Analisis Data... 36 3.9 ... 38 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 38 A. Deskripsi Instansi ... 38 1. Profil Instansi ... 38 2. Maksud dan Tujuan Didirikan ... 39 3. Tugas Pokok dan Fungsi ... 40 4. Visi dan Misi Instansi ... 41 5. Struktur Instansi ... 42 6. Pajak Daerah yang Dipungut BPPKAD Kabupaten Magelang... 44 B. Hasil Penelitian ... 45 1. Hasil Analisis Peran Sebagai Kebijakan ... 47 2. Hasil Analisis Peran Sebagai Strategi ... 61 3. Hasil Analisis Peran Sebagai Alat Komunikasi ... 70 4. Faktor Pendorong ... 75 5. Faktor Penghambat ... 79 C. Pembahasan ... 86 1. Peran Sebagai Kebijakan ... 86 2. Peran Sebagai Strategi ... 94 3. Peran Sebagai Alat Komunikasi ... 99 4. Faktor Pendorong ... 102 5. Faktor Penghambat ... 104 BAB V ... 107 SIMPULAN DAN SARAN ... 107 Simpulan ... 107 Saran ... 109 DAFTAR PUSTAKA ... 110 A. B. LAMPIRAN ... 113 xii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Proyeksi dan Realisasi PAD... 4 Gambar 2. Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang ... 5 Gambar 3. Kerangka Berpikir ... 28 Gambar 4. Susunan Organisasi ... 43 Gambar 5. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang 2019-2021 ... 46 Gambar 6. Penambahan data pajak tahun 2021 ... 57 Gambar 7. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten ... 62 Gambar 8. Pendapatan dari Pajak Daerah Kabupaten ... 66 xiii
DAFTAR TABEL Tabel 1. Hasil Penelitian yang Relevan ... 26 Tabel 2. Fokus Kajian ... 31 Tabel 3. Informan ... 34 xiv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Pedoman Wawancara ... 113 Lampiran 2. Catatan Wawancara ... 116 Lampiran 3. Struktur Organisasi ... 177 Lampiran 4. Dokumentasi ... 178 Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dan Rekomendasi ... 180 xv
DAFTAR PUSTAKA Administrator. Tanpa tahun. Sumber-sumber Penerimaan Daerah. Artikel Online. Diakses sumber-penerimaan-daerah.html pada 30 Desember 2021 di Arikunto, S& Safruddin, C. 2008. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. PT Bumi Aksara, Jakarta. Aspianur, M., Jamal Muh, dan Burhanudin. 2018. Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6, No. 3, Hal. 1233-1244 Barton, H., 2000. Urban Form and Locality, Sustainable Communities: The Potential for eco-neighbourhoods. Earthscan, London. Budiono. Tanpa tahun. Agar RPJMD Lebih Baik dari yang Dulu. Artikel Online. Tersedia di yang-dulu/2741 diakses pada 18 Oktober 2021. David, Fred R. 2006. Manajemen Strategis: Konsep. Edisi Sepuluh. Salemba Empat, Jakarta. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Pendapatan, 2017−2018. Diakses di 2018 pada 18 Oktober 2021. Gunawan, Adi. 2003. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Karika, Surabaya. Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Halmawati dan Mustin, Farah Asalin. 2015. Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Tekanan Eksternal dan Komitmen Organisasi. SNEMA, Universitas Negeri Padang. Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi). Ghalis Indonesia, Bogor. Hartono, S, Pramuka B.A., Herwiyanti E. 2017. Faktor-Faktor Pendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas). Soedirman Accounting Review Vol. 2, No. 1, Hal. 1-11. Hartoyo, Nafsi. 2015. Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda. melalui Artikel Online. Diakses 110
111 pada 30 Desember 2021. Herdiansyah, Haris. 2015. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups.: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Rajawali Pers, Jakarta. Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Walhi, Jakarta. Iyas, Yusuf. 2014. Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Diakses melalui fungsi-pemerintahan-dalam.html pada 7 Januari 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Diakses melalui pada 29 Juni 2022. Krismasari, A. Y. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Mojokerto). [Doctoral dissertation]. STIE Malangkucecwara). Kukus, Steven. 2013. Peranan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Jurnal Edisi Khusus Vol. 1, No. 2, Hal 25-34. Lawati, Susi. 2018. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Jurnal Ilmu Administrasi dan studi Kebijakan, Vol. 1, No. 1, Hal. 40-56 Leworeren, Emanual Yoseph. 2019. Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Maulinarhadi, Mirza dan Agusti, Rachma Rosalita. 2019. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Alternatif Kebijakan Pajak untuk UMKM dibidang Pariwisata Pasca Bencana. Diakses melalui Open Journal Systems Vol. 14 No.3 Hal 2223-2234. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Purwanto, Iwan. 2008. Manajemen Strategi (Cetakan II). Yrama Widya, Bandung. Rohman, A. 2018. Dasar-dasar Manajemen Publik. Empatdua Kelompok Intrans Publishing, Malang.
Saputra, Dori. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Skripsi. Universitas Negeri Padang Sofi, Irfan. 2021. Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi [Artikel Online]. Diakses melalui Pendapatan Asli Daerah. pada 30 Juni 2022. Soekanto, Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Stoner, James A.F. 1992. Manajemen. Jilid 2. Edisi kedua. Erlangga: Jakarta. Sudjana, Djudju. 2004. Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Falah Production, Bandung. Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta, Bandung. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tatacara Ekstensifikasi. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Grasindo, Jakarta. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wijaya, Andy F dan Danar, Oscar R. 2014. Manajemen Publik: Teori dan Praktik. UB Press, Malang. 112
113 LAMPIRAN Lampiran 1. Pedoman Wawancara A. Peran Kebijakan 1. Apa pengertian kebijakan menurut Saudara? 2. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD? 3. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah? 4. Pada RPJMD 2019-2024 disebutkan terdapat 9 (sembilan) kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang di antaranya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD?
Intensifikasi a. Apa yang dilakukan BPPKAD dalam peninjauan tarif pemungutan? b. Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan atau kualitas pelayanan pajak? c. Adakah penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan petugas pemungut pendapatan? Ekstensifikasi a. Apakah BPPKAD dalam melakukan ekstensifikasi mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak? b. Apa yang dilakukan BPPKAD dalam penambahan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada? 5. Apakah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah hanya dilaksanakan oleh BPPKAD saja? 6. Bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? 7. Upaya apa yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah?
B. Peran Strategi 1. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah? 2. Apakah terdapat tim yang berfungsi untuk membantu pengendalian pembayaran pajak daerah yang terjun ke lapangan? Jika ada, apakah terdapat pelatihan? 3. Apakah penarikan pajak menggunakan sistem online? 4. Apakah pemasukan pajak telah memenuhi target yang diharapkan? 5. Apa yang BPPKAD lakukan apabila pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan? 6. Adakah tindakan korektif dari Pemerintah Daerah dan Kepala BPPKAD untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana? 7. Bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak? C. Peran Alat Komunikasi 1. Apakah terdapat keterbukaan atau transparansi anggaran kepada masyarakat? 2. Bagaimanakah cara mewujudkan keputusan yang responsif terkait kendala di masyarakat? 3. Apakah menyediakan layanan untuk wajib pajak yang berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya? 4. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak? 5. Apakah terdapat masukan dari masyarakat terkait pembayaran pajak? 114 ingin
115 D. Faktor Pendukung 1. Faktor pendorong apa saja yang memengaruhi pendapatan asli Daerah melalui pajak daerah? 2. Apa yang BPPKAD lakukan untuk pengelolaan potensi pajak agar optimal? 3. Apa yang BPPKAD lakukan dalam mencari temuan potensi bertambahnya pajak? 4. Apakah sistem penarikan dilakukan secara online juga atau secara offline saja? E. Faktor Penghambat 1. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dan peningkatan PAD? Jika ada, apa penyebab permasalahan-permasalahan tersebut muncul? 2. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan PAD melalui pajak Daerah? 3. Bagaimana BPPKAD dalam melakukan pemeriksaan pajak? 4. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD? Apakah terbatas atau diperlukan adanya penambahan pegawai? 5. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar pihak yang berkaitan dengan pajak daerah? 6. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi tugasnya? 7. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? Apakah tertib atau tidak?
116 Lampiran 2.a Catatan Wawancara I A. Informan Nama Hari/Tanggal Wawancara : "SP" : Selasa, 8 Maret 2022 B. Pertanyaan 1. Bagaimana Peran Kebijakan BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apa pengertian kebijakan menurut Saudara? "Kalau saya ya, itu adalah wujud atau implementasinya dari aturan. Itu kalau saya ya. Jadi intinya nek bagi saya kebijakan itu wujud aplikatifnya atas suatu ketentuan atau aturan. Kan gitu, kan beda-beda. Kalau saya ya secara garis besarnya itu. Jadi mungkin kebijakan kaitan dengan apa, mungkin kebijakan dengan bantuan ya aturan bantuan seperti apa. Nah aplikasinya gitu kan. Saya seperti itu nek kebijakan ya." (CW 1.1) b. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD? "BPPKAD itu kebijakannya kita mengikuti dengan regulasi yang ada. Regulasi di atasnya seperti apa, termasuk juga regulasi yang ada di daerah seperti apa. Kan harus sinkron, jangan sampai regulasi yang ada di pemerintah atasan berbeda dengan yang kita. Karena yang di daerah kan punya lokal kebijakan. Tapi lokal itu kan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang di pusat. Arah kebijakan pusat seperti apa, kita ngikuti. Itu yang di kita, itu masih sesuai dengan apa yang ada di Pemerintah atasan." (CW 1.2) c. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah? "Sama, kalau pengelolaan keuangan daerah itu kan kebijakan dah diatur. Kalau di itu kan ada petunjuk penyusunan anggaran. Yaudah kita pakai yang itu yang diatur oleh Permendagri. Kalau dari BPPKAD itu sendiri ya gak mengeluarkan. Kalau untuk pajak daerah itu yang mengeluarkan kan Pemerintah. BPPKAD gak mengeluarkan, BPPKAD kan hanya pelaksananya. Gak ada kebijakan. Itu kan kebijakan Pemerintah Daerah, bukan kebijakan BPPKAD. BPPKADnya engga. Kan aturannya kan bukan aturan Kepala BPPKAD, aturannya aturan Pemerintah Daerah. Itu aturan daerah. Nah BPPKAD itu selaku pelaksana Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah. Karena disini ada penganggaran, disini ada keuangan keuangan, disini ada pendapatan, disini ada pengelolaan asset, disini juga yang mengelola manajemen pembukuan dan pelaporannya. Ya BPPKAD kan itu. Maka pelaksanaannya itu kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam arti Permendagri. Kita kan contohnya Permendagri bukan Kemenkeu gitu." (CW 1.3)
d. Pada RPJMD 2019-2024 disebutkan terdapat 9 (sembilan) kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang di antaranya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. • Intensifikasi a) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam peninjauan pemungutan? "Kalau inten itu yang sudah ada kita lebih dioptimalkan lah. Kalau eksten itu pengembangan objek baru. Cuma disitu ada koridor aturan yang gak boleh melanggar koridor itu. Itu sudah ada pembatasannya udah ada. Tarif pemungutan, kalau yang tarif pemungutan itu kan tarif pajak sudah ditentukan oleh Undang-undang mbak. Kita kan gak bisa merubah tarif. Peninjauan tarif pemungutan itu kan kalau di pajak gak ada. Karena kan kalau di pajak sudah pasti di Undang-Undang. Kalau di retribusi iya bisa. Kalau di retribusi iya, tapi kalau di pajak itu tarifnya sudah pasti. Karena di Undang-undang udah ada tarif pajak hotel sekian pajak lain kan sudah. Tapi kan kita peninjauannya itu dengan Undang-undang atau mungkin ada aturan dari Pemerintah Pusat berupa PP atau apa yang mengatur bahwa ada perubahan, la itu baru. Hanya mungkin perubahan tarif ini gak berubah, mungkin hanya pengenaan tarifnya ada keringanan. La itu, misalnya gitu. Tapi tarifnya gak bisa berubah. Itu sudah produk pusat dan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Itu sudah persetujuan DPR merubah tarif. Termasuk memunculkan objek baru pun harus. Dengan objek baru loh, yang belum diatur loh." (CW 1.4) b) Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan atau kualitas pelayanan pajak? "Pengelolaan pajak kita pendekatan dengan wajib pajak. Wajib pajak itu dianggap sebagai asset. Kalau asset kan harus dipelihara. Bagaimana nanti wajib pajak itu bisa bertahan. Ya kalau pendekatannya kan kita pendekatan kekeluargaan, pendekatan apa. Di BPPKAD kan diajak jadi istilahnya seperti tadi kita ajak dengan komunikasi. Kan komunikasi bisa. Sosialisasinya gak harus dengan pertemuan, lewat media massa bisa, juga. Komunikasinya kan seperti itu. Termasuk penyuluhan." (CW 1.5) lewat komunikasi, jalin kerjasama kan bisa c) Adakah penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan petugas pemungut pendapatan? "Penyuluhan ada. Penyuluhan itu ya ada penyuluhan langsung dalam arti masyarakat dikumpulkan atau mungkin dengan metode tertentu. Atau melalui media, pamflet atau baliho atau spanduk atau pas ada pertemuan acara apa. Nah kita bisa disitu." (CW 1.6) 117 tarif
Ekstensifikasi a) Apakah BPPKAD dalam melakukan ekstensifikasi mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak? "Ya, kita dengan sistem jemput bola." (CW 1.7) b) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam penambahan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada? "Kalau pajak baru nggak ada mbak. Kalau perluasan lingkupnya kalau dipajak itu kayaknya sudah maksimal mbak, sudah semua. Kalau pajak ya, pajak sudah sudah." (CW 1.8) e. Apakah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah hanya dilaksanakan oleh BPPKAD saja? "Tidak, kita juga terlibat dengan SKPD yang lain. Kalau perannya kan hanya peran pendukung, tetapi kaitan dengan pemungutannya sebagai kewenangan pemungutan adalah BPPKAD. Pemungutannya kita, cuman ada peran serta aja. Pemungutannya tetap BPPKAD tetapi peran serta nya ada." (CW 1.9) f. Bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? "Kalau sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan to? pendapatan asli daerah kan Undang-Undang baru. HKPD Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah kan undang-undang baru. Kalau Undang-Undang Nomor 28 belum ada ini. Kalau untuk komunikasinya kan berkaitan dengan regulasi. Regulasi kita hanya maksudnya mengusulkan ke Pemerintah Pusat. Karena yang Pemerintah Pusat itu kan yang memutuskan Undang-Undang. Kita bisanya hanya mengusulkan, apakah itu pengusulan objek baru apa kan, ya nanti ada peninjauan kembali untuk perundang-undangan termasuk salah satunya munculnya HKPD itu kan juga masukan dari bawah, masukan dari Daerah juga. Jadi kadang-kadang kita ada namanya Forum Group Discussion (FGD) dengan Pusat. Kaitan dengan Undang- Undang ada. Disitu kan forum komunikasinya disitu lewat FGD. Tapi ya FGD ini biasanya hanya diadakan Pemerintah Pusat, kita sebagai peserta." (CW 1.10) g. Upaya apa yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah? "Ya upaya-upayanya kan itu, perubahan sistem melalui online. Bayar pajak online. Jadi peran wajib pajak aktif. Itu sudah berjalan. Tapi berapa lama ya? Ya kalau yang online nya itu kan ya sekitar 2018 apa berapa itu ya, saya lupa. Tapi kan belum semua. Sudah online tapi kan ada wajib pajak yang harus dijemput. Semua wajib pajak kan ada yang melek dengan teknologi dan ada yang enggak. Ada yang gak mau tahu. Makanya kalau bayar kesini ya tak bayar. Kalau enggak ya dia gak mau. Seperti tadi yang datang itu kan wajib pajak, dia kan aktif. Dia daftarkan user, dia input data sendiri. Dan mendaftarkan untuk masuk aplikasi. Tadi kan minta usernya, passwordnya." (CW 1.11) 118
2. Bagaimana Peran strategi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah? "Kalau pajaknya itu sudah diatur dengan Undang-Undang mbak. Undang-Undang Nomor 28, belum memberlakukan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 HKPD, belum. Cuman yang gak ada objeknya satu, pajak sarang burung walet. Kita kan gak punya. Ada tapi itu pun kecil, tidak seimbang itu. Kan di Magelang yang memelihara itu kan gak ada. Kecuali yang di pantai-pantai. Yang paling banyak kan di pantai-pantai. Kita kan gak punya pantai, pantai apa ya kan. Hanya itu yang gak ada. Kalau untuk strateginya satu ya ini jadi mengajak masyarakat untuk kembali ke sistemnya. Jadi di wajib pajak kan ada dua ada self assessment dan official, yang self iya dia kesempatan untuk menghitung pajak sendiri, menyetorkan sendiri, dan melaporkan sendiri. Juga kadang dengan ini peningkatan sistem online juga pembayaran menggunakan non tunai. Jadi apakah dia akan langsung menggunakan JMS, atau clearing, bisa." (CW 1.12) b. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pajak air tanah? "Kalau pajak air tanah itu kan dia akan mengeluarkan berapa yang diambil. Kita melalui pendataan kembali, pendataan terhadap objek- objek baru. Mungkin ada yang pengambilan dan sebagainya. Atau mungkin ada perizinan baru pengambilan air tanahnya. Pajak air tanah itu rendah karena pajak air tanah itu kan dia hanya mengambil dari sumur dalam. Karena dulu PDAM masuk air tanah, sekarang PDAM gak masuk air tanah. Dia masuk air permukaan jadi kurang banyak." (CW 1.13) c. Apakah terdapat tim yang berfungsi untuk membantu pengendalian pembayaran pajak daerah yang terjun ke lapangan? Jika ada, apakah terdapat pelatihan? "Kalau timnya kita kan tim internal aja yang ada. Tim internal. Pelatihannya gak ada, pelatihan serius gak ada. Internal yang tadi tim 1 wilayah mana, tim 2 wilayah mana gitu." (CW 1.14) d. Apakah penarikan pajak menggunakan sistem online? "Ya." (CW 1.15) e. Apakah pemasukan pajak telah memenuhi target yang diharapkan? "Terpenuhi." (CW 1.16) f. Apa yang BPPKAD lakukan apabila pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan? tidak diharapkan kita harus evaluasi apa "Sekarang yang permasalahannya, dimana. Kalau misalkan permasalahannya pendapatan pajak menurun ya makanya kita evaluasi menurunnya karena apa? Kalau karena pandemi? Kan gak bisa. Jadi kita evaluasi apa penyebabnya itu kan harus dievaluasi. Setiap tahun itu ya ada proyeksi kaitan dengan rencana pendapatan kan harus diperkirakan to mbak. 119
Termasuk RAPBD rencana targetnya berapa. Kalau gak gitu nanti APBD gak muncul." (CW 1.17) g. Adakah tindakan korektif dari Pemerintah Daerah dan Kepala BPPKAD untuk memastikan bahwa kinerja petugas pemungut pajak agar sesuai dengan rencana? "Kalau yang namanya rencana berkaitan dengan pendapatan kan pasti. Kalau untuk petugas pemungut pajak, ya korektif pasti ada. Korektif dan evaluasi kenapa gak bisa tercapai, ada apa. Kan gitu. Kalau untuk petugas pemungut sama, mereka dievaluasi ada apa. Dievaluasi. Evaluasinya kan macam-macam. Apakah saat perencanaan pas atau enggak, atau ada sesuatu di lapangan, ada faktor internal nggak, ada faktor eksternal nggak? Contoh ketentuan pajaknya berapa, sekian Pak. Ternyata dengan keadaan adanya pandemi dia gak ini, la tutup semua e pak. Kalau gak buka kan kita gak bisa mungut. La kan dievaluasi. Harus ada kondisi eksternal dan kondisi internal." (CW 1.18) h. Bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak? "Lha kalau kaitan dengan menggerakkan partisipasi ya ini, kita ada kepedulian terhadap wajib pajaknya. Atau mungkin maka kendala- kendalanya itu apa. Kalau kendalanya sudah kita ketahui kita baru bisa mencari solusinya." (CW 1.19) 3. Bagaimana Peran alat komunikasi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apakah terdapat keterbukaan atau transparansi anggaran kepada masyarakat? "Keterbukaan ada mbak. Karena setiap anggaran itu kan diup lewat media massa." (CW 1.20) b. Bagaimanakah cara mewujudkan keputusan yang responsif terkait kendala di masyarakat? "Ini kan kendalanya seperti apa? Tindakannya kan gak ngerti mbak. Atau setelah tahu kendalanya di masyarakat apa, ternyata masyarakat belum siap menerima ini. La maka solusinya seperti apa kan baru bisa. Nah tindakannya kepiye, keputusannya kepiye, apakah dialihkan kan gak ngerti mbak. Kalau kendala-kendala yang pernah terjadi di masyarakat dalam hal pemungutan pajak kendalanya masyarakat gamau bayar. Nah karena apa kan harus dibedah, jadi istilahnya memberi solusi tapi gak pas. Dia butuhnya karena kondisi butuhnya pakaian kita beri makanan. Kan gak pas. Jadi masalahnya apa dulu. Kalo masalahnya mungkin wah ini keadaan kondisi masyarakat dengan kondisi pandemi ternyata dia tidak laku atau mungkin ada PPKM nah itu kan kita menyesuaikan." (CW 1.21) ini kan kendalanya belum ngerti, c. Apakah menyediakan layanan untuk wajib pajak yang berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya? "Ada, di ruang pelayanan tadi." (CW 1.22) 120 ingin
121 d. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak? "Sosialisasinya bisa face to face. Bisa lewat media elektronik, media permanen seperti banner, baliho, selebaran, itu bisa. Atau pas temu wicara." (CW 1.23) e. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah? "Programnya hampir sama ini mbak." (CW 1.24) f. Apakah terdapat masukan dari masyarakat terkait pembayaran pajak? "Ada, masukan ada. Maka ada saran pendapat kan. Kalau masukan masyarakat terkait pembayaran pajak itu yang sudah pernah ada itu ya mungkin sistemnya, dia minta apa. Kan banyak juga. Mungkin pengembangan sistem pemungutan dalam arti sistem pembayaran pendapatan. Kan sekarang jamannya dia apakah bisa dulu kan belum bisa transfer ke bank, ternyata dengan pengembangan akhirnya dia bisa lewat CMS, punya rekening, dah wajib pajak bisa dari rumah bayar pajaknya. Gak perlu datang kan. Kan bisa aja. Dia daftarkan, laporan, ya pake aplikasi SIMPAD udah masukkan, omset sekian, terus sudah masukkan akan keluar ID billing. Nah setelah ID billing, di rumah dia punya CMS, pakai CMS bayar. Nggak pergi tapi sudah laporan pajak, bisa bayar pajak. Gak usah pergi dari meja." (CW 1.25) 4. Faktor Pendukung a. Faktor pendorong apa saja yang memengaruhi pendapatan asli Daerah melalui pajak daerah? "Faktor keterbukaan informasi, terus teknologi, kesadaran masyarakat. Jabarkan saja. Memudahkan pelayanan to itu." (CW 1.26) b. Apa yang BPPKAD lakukan untuk pengelolaan potensi pajak agar optimal? "Dengan melakukan itu ya tadi ekstensifikasi dan intensifikasi." (CW 1.27) c. Apa yang BPPKAD bertambahnya pajak? "Bukan temuan. Pemutakhiran data. Bahasanya pemutakhiran data. Kalau temuan potensi kan hasil pemeriksaan, ada penyalahgunaan. Tapi kalau kaitannya dengan bertambahnya objek pajak yaitu melakukan pemutakhiran data." (CW 1.28) lakukan dalam mencari temuan potensi d. Apakah sistem penarikan dilakukan secara online juga atau secara offline saja? "Ya, online dan offline. Dua-duanya karena masih belum semua online." (CW 1.29) 5. Faktor Penghambat a. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dan peningkatan PAD? Jika ada, apa penyebab permasalahan-permasalahan tersebut muncul?
"Untuk penggalian dan peningkatan PAD bahwa untuk pajak daerah itu sifatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah close list. Jadi yang bisa dipungut sesuai yang ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah close, kita gak bisa menambah objek baru." (CW 1.30) b. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan PAD melalui pajak Daerah? "Yang menghambat pertama yaitu tingkat kesadaran masyarakat salah satunya. Bukan rendah tetapi masih kurang. Kurang menyadari. Sebenarnya ada kewajiban, dia tahu. Tapi tidak mau tahu. Orangnya pinter tapi gak mau." (CW 1.31) c. Bagaimana BPPKAD dalam melakukan pemeriksaan pajak? "Bahwa BPPKAD saat ini belum punya belum memiliki fungsional pemeriksa pajak. Belum ada." (CW 1.32) d. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD? Apakah terbatas atau diperlukan adanya penambahan pegawai? "Kalo SDM itu kita terbatas. Kalau mewujudkan penambahan itu kan kewenangan bukan kewenangan kita. Kita hanya mengusulkan saja." (CW 1.33) e. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar pihak yang berkaitan dengan pajak daerah? "Koordinasinya terjalin dengan baik. Kalau dengan wajib pajak juga mereka memberikan masukan to. Ada timbal balik atau feedback kan." (CW 1.34) f. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi tugasnya? "Ya ada sanksi administrasi." (CW 1.35) g. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? Apakah tertib atau tidak? "Ya ada yang tertib ada yang tidak." (CW 1.36) 122
123 Lampiran 2.b Catatan Wawancara II A. Informan Nama Hari/Tanggal Wawancara : "APA" : Rabu, 9 Maret 2022 B. Pertanyaan 1. Bagaimana Peran Kebijakan BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apa pengertian kebijakan menurut Saudara? "Kebijakan ya itu pedoman, tata cara untuk menyelesaikan atau menjawab persoalan yang ada." (CW 2.1) b. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD? "Kebijakan di BPPKAD sudah jelas kalau yang bersifat umum yang bersifat makro itu dari ini ya, istilahnya kan mengikuti dari pusat to. Pajak kan sifatnya close list. Tidak terbuka, jadi objek, jenis terus wajib pajak semua mengikuti yang ada di undang-undang. Tertuang dalam Perda dan Perbup. Nah kebijakan yang bersifat mikro seperti sosialisasi kepada wajib pajak terus perbaikan pemungutan menggunakan bantuan elektronifikasi lah berbasis website seperti e-pbb, e-sptpd, e-bphtb untuk pengelolaan pajak daerah agar masyarakat mudah dalam mengurus pembayarannya dan memenuhi kewajibannya." (CW 2.2) c. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah? "Kalau dari BPPKAD itu sendiri mengeluarkan kebijakan maksudnya dalam bentuk undang-undang itu ya Perda, perda itu kan. Perda tentang pajak dan retribusi, perbup tentang pajak dan retribusi, perbup pemungutan pajak dan pemungutan retribusi. Kan pemungutan pajak itu harus mendasari undang-undang. Nah dalam undang-undang amanatnya pajak dan retribusi ditetapkan dengan perda. Kalau perubahan tarif bisa dengan Perbup." (CW 2.3) d. Pada RPJMD 2019-2024 disebutkan terdapat 9 (sembilan) kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang di antaranya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. • Intensifikasi a) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam peninjauan tarif pemungutan? "Kemarin tentang ini naik ini, bukan tarif deng. Basis pajaknya. Kenaikan NJOP PBB untuk komitmennya kenaikannya tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB tidak sedangkan di PBB nya diberikan stimulus agar memberatkan wajib pajak PBB. Itu basis pajaknya itu. Kenaikan nilai jual objek pajak mendekati nilai pasar. Karena kan yang digunakan terkecil kan NJOP to. Dari NPOP nya." (CW 2.4)
b) Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan atau kualitas pelayanan pajak? "Ya menggunakan elektronik dalam pemungutan, pemasangan alat pemeriksa tapping box itu." (CW 2.5) c) Adakah penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan petugas pemungut pendapatan? "Ya itu dilakukan tiap tahun. Pada saat kunjungan itu." (CW 2.6) • Ekstensifikasi a) Apakah BPPKAD dalam melakukan ekstensifikasi mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak? lapangan untuk subbid pendataan dan "Ya, aktif di pemutakhiran. Kalau ke lapangan tiap hari. Jam 9 lah ke lapangan." (CW 2.7) b) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam penambahan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada? "Ya itu melakukan pendataan dan pemutakhiran. Nek pendataan itu wajib pajak baru, misalnya ini restoran belum didata, masukkan. Pemutakhiran seperti o saiki omset e piro to. Nah tiap hari. Melakukan tiap hari. Tiap bulan, dilakukan pemutakhiran omset pajak." (CW 2.8) e. Apakah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah hanya dilaksanakan oleh BPPKAD saja? "Kalau pajak daerah hanya dilakukan oleh BPPKAD, ini juga pemasangan tapping box alat perekam transaksi usaha untuk membantu pemeriksaan omset wajib pajak. Alat perekam data transaksi wajib pajak." (CW 2.9) f. Bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? "Sinerginya nganu to. DAU DAK. Daerah mendapatkan DAU dari pusat, DAK dari pusat. Untuk perimbangan kesenjangan vertikal dari pusat ke daerah itu berarti DAU, nek antar kabupaten itu dengan DAK Dana Alokasi Khusus. Pusat Daerah itu DAU." (CW 2.10) g. Upaya apa yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah? "Itu tadi, pemasangan tapping box atau alat perekam transaksi usaha untuk membantu pemeriksaan omset wajib pajak." (CW 2.11) 2. Bagaimana Peran strategi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah? "Kendalanya kan utama jane kesadaran masyarakat to. Kesadaran masyarakat masih kurang. Makanya dilakukan sosialisasi secara kontinu berkesinambungan, memberikan reward dan punishment. Reward itu ya hadiah kae loh sing tertib pajak. Punishment ke penegakan perda seperti bakso balungan. Kemudian, pengelolaan 124
dengan mempermudah pemungutan pengelolaan dengan aplikasi eh bukan aplikasi tapi sistem online. Pembayaran dan pemungutan. Kalau reward dan punishment nya itu ya sudah berjalan. Walaupun belum semua tapi sudah diterapkan sih. Selain denda loh. Denda juga punishment. Denda sudah. Kayak penutupan sementara, pemasangan sticker ya sudah." (CW 2.12) b. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pajak air tanah? "Ya selalu dilakukan itu to, pendataan yang lebih intensif kepada wajib pajak dan pemutakhiran omset. Tapi potensinya sedikit kok, air tanah itu." (CW 2.13) c. Apakah terdapat tim yang berfungsi untuk membantu pengendalian pembayaran pajak daerah yang terjun ke lapangan? Jika ada, apakah terdapat pelatihan? "Ada ini, subbid nya ada. Subbid pendataan dan pemutakhiran. Ini keluar semua ini. Tiap hari keluar untuk pendataan dan pemutakhiran pajak maupun objek pajak. Pelatihannya ada, tapi antar teman." (CW 2.14) d. Apakah penarikan pajak menggunakan sistem online? "Ya menggunakan online, tapping box." (CW 2.15) e. Apakah pemasukan pajak telah memenuhi target yang diharapkan? "Ya, sudah sih." (CW 2.16) f. Apa yang BPPKAD lakukan apabila pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan? "Yo podo kui, selalu melakukan upaya pendataan dan pemutakhiran secara kontinu, intensifikasi itu. Dan sosialisasi." (CW 2.17) g. Adakah tindakan korektif dari Pemerintah Daerah dan Kepala BPPKAD untuk memastikan bahwa kinerja petugas pemungut pajak agar sesuai dengan rencana? "Ya, ada." (CW 2.18) h. Bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak? "Ya sosialisasi." (CW 2.19) 3. Bagaimana Peran alat komunikasi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apakah terdapat keterbukaan atau transparansi anggaran kepada masyarakat? "Ada." (CW 2.20) b. Bagaimanakah cara mewujudkan keputusan yang responsif terkait kendala di masyarakat? "Ada kotak saran masuk di website-nya ada untuk memberikan masukan saran. Kotak aduan." (CW 2.21) c. Apakah menyediakan layanan untuk wajib pajak yang berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya? "Ada di pelayanan." (CW 2.22) 125 ingin
126 d. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak? "Langsung bisa, website bisa." (CW 2.23) e. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah? "Sosialisasi langsung tadi juga bisa." (CW 2.24) f. Apakah terdapat masukan dari masyarakat terkait pembayaran pajak? "Ya pernah, terkait kendala pembayarane kok suwi, oh ternyata saat itu kan jaringan dari kominfo lagi trouble. Terus ya saran-saran itu minta NJOP dinaikkan agar cepat validasinya. Kemarin kan terkendala di validasi harga selalu sek notaris tidak melaporkan apa adanya, kita punya aturan kok jauh dari harga pasar. Akhirnya itu yang bikin lama. Tapi sekarang sudah dinaikkan, NJOPnya sesuai dengan kajian sekarang lebih cepat. Dasarnya NJOP. NJOP itu yaudah, selalu cek lapangan." (CW 2.25) 4. Faktor Pendukung a. Faktor pendorong apa saja yang memengaruhi pendapatan asli Daerah melalui pajak daerah? "Ya kemajuan teknologi sangat mendukung." (CW 2.26) b. Apa yang BPPKAD lakukan untuk pengelolaan potensi pajak agar optimal? "Ya intensifikasi ekstensifikasi itu." (CW 2.27) c. Apa yang BPPKAD bertambahnya pajak? "Pendataan itu tadi." (CW 2.28) lakukan dalam mencari temuan potensi d. Apakah sistem penarikan dilakukan secara online juga atau secara offline saja? "Ya menggunakan online." (CW 2.29) 5. Faktor Penghambat a. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dan peningkatan PAD? Jika ada, apa penyebab permasalahan-permasalahan tersebut muncul? "Permasalahan yang dihadapi yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah, terus penegakan hukum yang belum optimal dan masih belum." (CW 2.30) b. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan PAD melalui pajak Daerah? "Ya itu pemeriksaan belum optimal karena ahli pemeriksa, penilai belum ada. Kesadaran masyarakatnya masih rendah, dan SDM terbatas." (CW 2.31) c. Bagaimana BPPKAD dalam melakukan pemeriksaan pajak? "Pemeriksaan kita belum optimal karena gak punya pemeriksa pajak. Kita masih kendala SDM, juru sidak gak ada, ahli pemeriksa gak ada, penilai juga belum punya." (CW 2.32)
d. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD? Apakah terbatas atau diperlukan adanya penambahan pegawai? "Terbatas mbak." (CW 2.33) e. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar pihak yang berkaitan dengan pajak daerah? "Baik koordinasinya." (CW 2.34) f. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi tugasnya? "Pertama denda sek. Sanksine sesuai Perbup sih. Kei surat teguran satu, dua, tiga. Terus gak mengindahkan ya. Pertama saran dulu ding. Saran lisan mbok ya o bayar pajak sesuai aturan. Kalau gak mau ya surat teguran satu, dua, tiga. Tujuh, tujuh, tiga hari. Kalau gak mau penempelan sticker selama 30 hari. Tidak mengindahkan lagi penutupan sementara 30 hari. Baru nanti penutupan secara permanen. Tapi yang lainnya juga denda." (CW 2.35) g. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? Apakah tertib atau tidak? "Masih rendah ya." (CW 2.36) 127
128 Lampiran 2.c Catatan Wawancara III A. Informan Nama Hari/Tanggal Wawancara : "ASU" : Rabu, 9 Maret 2022 B. Pertanyaan 1. Bagaimana Peran Kebijakan BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apa pengertian kebijakan menurut Saudara? "Kebijakan kalau menurut saya itu adalah tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat di dalam suatu kebijaksanaan." (CW 3.1) b. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD? "Pelaksanaannya kebijakan disini ya pertama dasarnya ya itu tadi, aturan berdasarkan aturan yang berlaku kebijakan itu. Aturan perundang-undangannya seperti apa, aturan pelaksanaannya seperti apa, kebijakan menyesuaikan dengan itu." (CW 3.2) c. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah? "Yang pertama, kita sudah menyusun perda itu ya. Ini kan jadi dasar pengelolaan keuangan daerah." (CW 3.3) d. Pada RPJMD 2019-2024 disebutkan terdapat 9 (sembilan) kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang di antaranya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. • Intensifikasi a) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam peninjauan tarif pemungutan? "Kita ada kajian untuk perhitungan tarif. Untuk menyusun suatu kan tarif itu kan dimuat di perda ya. Perda itu kan produk hukum. Nah untuk menyusun produk hukum itu biasanya kita ada kerjasama dengan lembaga pendidikan universitas untuk melakukan kajian. Kalau di Undang-Undang Nomor 28 itu kan ada yang sistemnya memang tertutup. Jadi misalnya untuk beberapa jenis pajak itu memang sudah ditentukan. Misalnya restoran, pajak restoran itu memang 10% gitu maksimal. Nanti apakah daerah menerapkan 10% atau dibawah 10% itu melalui kajian gitu. Ini kan sudah disusun di Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Begitu." (CW 3.4) b) Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan atau kualitas pelayanan pajak? "Ya yang pertama kita kalau untuk pelayanan pajak sendiri itu ya kita ada subbidnya yang mengurusi langsung tentang pelayanan itu, nanti cara mereka untuk meningkatkan kualias pelayanan nanti bisa ditanyakan disana gitu. Paling tidak kita memanfaatkan teknologi gitu. Atau menambah sumber daya
manusia untuk mempercepat pelayanan kepada wajib pajak dan mempermudah." (CW 3.5) c) Adakah penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan petugas pemungut pendapatan? "Penyuluhan ada, tapi gak istilahnya insidentil lah gitu, kira-kira diperlukan. Mungkin anggarannya ada, kita adakan penyuluhan. Atau pas sedang kita ketemu dengan wajib pajak, ya kita lakukan penyuluhan juga bisa. Seperti itu. Jadi penyuluhan itu kan gak harus dikumpulkan di suatu tempat terus dilakukan penyuluhan. Gak harus begitu juga. Metodenya ada yang langsung ke wajib pajak, ada yang di kelompok-kelompok, seperti itu." (CW 3.6) Ekstensifikasi a) Apakah BPPKAD dalam melakukan ekstensifikasi mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak? "Ya, langsung." (CW 3.7) b) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam penambahan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada? "Kalau di Undang-undang Nomor 28 itu kan sifatnya kan tertutup yaa. Close list ya. Jadi kalau kita menentukan pajak baru diluar yang ada di Undang-undang itu gak boleh. Jadi ya sesuai itu. Kalau memperluas ruang lingkup ya juga, kan ruang lingkup tergantung jenis pajaknya ya. Itu juga sudah close list juga itu. Jadi ya apa yang ada Di Undang-Undang Nomor 28 ya tidak boleh ditambah tambah atau dikurangi. La seperti itu. Lain dengan dulu misalnya sebelum di Undang-Undang Nomor 28 itu kan ada Undang-Undang Nomor 18 kalau gak salah, itu bisa kita menentukan jenis pajak baru gitu. Tapi kalau ini kan udah gak boleh." (CW 3.8) c) Apakah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah hanya dilaksanakan oleh BPPKAD saja? "Kalau upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah memang OPD yang bertanggungjawab dalam pajak daerah kan memang BPPKAD, istilahnya BPPKAD yang jadi leading sector nya gitu ya. Untuk pengelolaan pajak daerah. Dan BPPKAD juga kerjasama misalnya untuk PBB dengan desa, dengan kecamatan. Untuk PBB penarikannya gitu. Kemudian misalnya dengan BPN untuk pajak BPHTB. Kemudian untuk reklame misalnya kita kerjasama dengan DPMPTSP perizinan itu." (CW 3.9) d) Bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? "Kalau dalam PAD itu kan nggak cuma pajak daerah ya. Ada juga masuk. Ada sumber-sumber DAU, DAK pendapatan yang lain lah. Kalau hubungannya ya misalnya itu kan 129
meningkatkan PAD misalnya DAUnya tiap tahun kan berubah- ubah, meningkat. Tergantung ada indikatornya apa aja, banyak. Kemudian DAK juga banyak gitu. Kemudian pendapatan bagi hasil pajak misalnya itu juga berubah-ubah. Kadang naik kadang turun gitu. Kalau hubungan secara pusat dan daerah sinergi, sinergi tuh ya kalau kita sinergi dengan misalnya kalau di bidang pajak daerah itu dengan Kementerian ATR/BPN itu. Terus kemudian, mungkin itu aja kali ya." (CW 3.10) e) Upaya apa yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah? "Kita perbaikan sistem pemungutan, yang online itu. Kemudian ya apa namanya, ya melejat sih intensifikasi ekstensifikasi itu yang ditingkatkan." (CW 3.11) 2. Bagaimana Peran strategi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah? "Ya memperbaiki itu mbak. Kita ada intensifikasi ekstensifikasi itu. Kalau kita mencari wajib pajak baru misalnya. Kemudian ada istilahnya pemantauan wajib pajak, kepatuhan mereka." (CW 3.12) b. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pajak air tanah? "Ya kita ini ya istilahnya intensifikasi itu. Ada petugas yang kesana gitu. Yang pertama kalau misalkan untuk wajib pajak lama ya dilakukan pendataan, pemakaian air tanahnya berapa. Seperti itu. Kemudian kalau setelah itu, kita mencari sumber-sumber wajib pajak baru di air tanah itu, mungkin ada yang belum terdata. Itu sih upaya untuk meningkatkan pajak air tanah gitu." (CW 3.13) c. Apakah terdapat tim yang berfungsi untuk membantu pengendalian pembayaran pajak daerah yang terjun ke lapangan? Jika ada, apakah terdapat pelatihan? "Ada, itu ada di subbid penagihan itu. Pelatihan ya training ada." (CW 3.14) d. Apakah penarikan pajak menggunakan sistem online? "Iya mbak. Sudah online." (CW 3.15) e. Apakah pemasukan pajak telah memenuhi target yang diharapkan? "Kalau secara total setiap tahun kan kita realisasinya ada di atas target lah setiap tahun itu." (CW 3.16) f. Apa yang BPPKAD lakukan apabila pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan? "Ya kita review targetnya sendiri pertama. Targetnya itu realistis atau nggak untuk dicapai. Perhitungannya seperti itu. Kemudian yang mekanisme pemungutannya kita istilahnya ya di-review juga, mana 130
yang masih kurang atau mana yang perlu diperbaiki. Seperti itu." (CW 3.17) g. Adakah tindakan korektif dari Pemerintah Daerah dan Kepala BPPKAD untuk memastikan bahwa kinerja petugas pemungut pajak agar sesuai dengan rencana? "Ada mbak ada. Seperti memperbaiki struktur organisasi dan mengubah strategi." (CW 3.18) h. Bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak? "Yang dimaksud kendala itu apa dulu. Kalau untuk kendala-kendala yang dihadapi masyarakat itu kendalanya ini apa dulu ini. Kalau kendala dari wajib pajak itu sendiri dalam proses pembayaran pajak gitu ya. Ya kita itu tadi. Biasanya langsung membantu kalau ada kendala gitu yang dialami. Yang menjadi kendala apa misalnya. Misalnya mereka kesulitan kalau misalnya harus membayar langsung ke bank ke teller gitu ya. Ya kita kasih solusi apakah pakai internet banking misalnya, atau pakai bayar di indomart gitu misalnya. Kalau misalkan kendala dalam pembayaran misalnya ya lokasi atau waktu wajib pajak. Itu yang kita berusaha untuk kasih dengan sistem yang sudah berjalan selama ini gitu." (CW 3.19) 3. Bagaimana Peran alat komunikasi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apakah terdapat keterbukaan atau transparansi anggaran kepada masyarakat? "Ada mbak, di website ada APBD. Terus di koran juga ada APBD. Misalnya untuk APBDes kan di tiap kelurahan kan sekarang ada baliho itu to. Baliho APBDes." (CW 3.20) b. Bagaimanakah cara mewujudkan keputusan yang responsif terkait kendala di masyarakat? "Ya kita lihat jenis kendalanya seperti apa kemudian kita biasanya melakukan meeting internal untuk mengatasi kendala itu. Kemudian usulan solusinya seperti apa, itu nanti yang diusulkan ke pimpinan gitu ya, kebijakan seperti apa nanti." (CW 3.21) c. Apakah menyediakan layanan untuk wajib pajak yang berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya? "Ada, itu di depan itu ada pelayanan. Lewat hotline juga ada." (CW 3.22) d. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak? "Sosialisasi ada lewat radio, lewat baliho, billboard, brosur. Kita ada seperti itu. Kalau untuk media sosial kita kerjasama dengan kominfo." (CW 3.23) e. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah? 131 ingin
"Ini saya kurang paham jenis programnya ya. Cuma ya paling tidak, kalau ada perda itu kita ya sosialisasi lewat radio Gemilang itu. Seperti itu. Atau misalnya waktu intensifikasi atau ekstensifikasi kepada wajib pajak ya kita sosialisasikan juga ini tentang perda-perda pajak daerah." (CW 3.24) f. Apakah terdapat masukan dari masyarakat terkait pembayaran pajak? "Ada masukan ada. Dari lapisan masyarakat, dari masyarakat umum, dari misalnya sesama instansi juga ada masukan. Ya tujuannya untuk perbaikan sistem pemungutan memang." (CW 3.25) 4. Faktor Pendukung a. Faktor pendorong apa saja yang memengaruhi pendapatan asli Daerah melalui pajak daerah? "Ya kemajuan teknologi, monitoring, dan sarpras yang mendukung itu bisa." (CW 3.26) b. Apa yang BPPKAD lakukan untuk pengelolaan potensi pajak agar optimal? "Ya intensifikasi ekstensifikasi itu. Perbaikan lah intinya." (CW 3.27) temuan potensi c. Apa yang BPPKAD bertambahnya pajak? "Intensifikasi ekstensifikasi itu sih, pendataan." (CW 3.28) lakukan dalam mencari d. Apakah sistem penarikan dilakukan secara online juga atau secara offline saja? "Online sudah mbak." (CW 3.29) 5. Faktor Penghambat a. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dan peningkatan PAD? Jika ada, apa penyebab permasalahan-permasalahan tersebut muncul? "Kalau kita ngomong PAD, PAD itu kan ada banyak tuh. Pajak, retribusi, pendapatan lain-lain kan gitu. Ya secara umum kalau untuk pajak daerah ya yang sudah dilakukan ya misalnya kita memasang alat tapping box itu untuk meningkatkan PAD. Kalau untuk retribusi misalnya kita sudah ada beberapa yang sistem pemungutan retribusinya sudah online. Contoh parkir, ke depan kan retribusi pasar seperti itu. Dan retribusi lainnya ke depan mau diubah sistem pemungutannya ke elektronik." (CW 3.30) b. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan PAD melalui pajak Daerah? "Yang pertama mungkin ini ya, faktor ekonomi juga. Situasi ekonomi kita gitu gimana. Kondisi ekonomi secara keseluruhan juga berpengaruh karena kan pajak itu diambil dari usaha ya. Kalau usahanya mengalami gangguan akibat kondisi ekonomi, misalkan covid ini kan juga jadi faktor itu untuk misalnya peningkatan pajak daerah gitu ya." (CW 3.31) c. Bagaimana BPPKAD dalam melakukan pemeriksaan pajak? "Pemeriksaan pajak kan kita belum punya pemeriksa ya. Itu yang masih jadi kendala itu. Ya mungkin ke depan kita kerjasama sama BPKP 132
untuk melakukan pemeriksaan ini gitu. Sudah ada komunikasi sih untuk pemeriksaan pajak ini. Melakukan bersama BPKP gitu." (CW 3.32) d. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD? Apakah terbatas atau diperlukan adanya penambahan pegawai? "Ya terbatas sih mbak. Karena kita setahun itu yang pensiun banyak gitu ya. Terus yang masuk gak ada gitu kan. Lama-lama kan habis orangnya. Kalau diperlukan penambahan pegawai ya perlu gitu." (CW 3.33) e. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar pihak yang berkaitan dengan pajak daerah? "Koordinasi baik." (CW 3.34) f. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya? "Sanksinya kita ada sanksi administrasi ada denda, terus ada kita kerjasama misalnya dengan satpol gitu kan dengan instansi-instansi lain. Misal ada yang tidak patuh ya contoh kemarin yang alat tapping box itu di Bakso Granat itu sampai ada penutupan to itu." (CW 3.35) g. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? Apakah tertib atau tidak? "Kalau mayoritas sudah tertib sih mbak." (CW 3.36) 133
134 Lampiran 2.d Catatan Wawancara IV A. Informan Nama Hari/Tanggal Wawancara : SR : 09 Maret 2022 B. Pertanyaan 1. Bagaimana Peran Kebijakan BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apa pengertian kebijakan menurut Saudara? "Aturan ya." (CW 4.1) b. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD? "Sejauh ini baik." (CW 4.2) c. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah? "Biar Bu Kepala yang menjawab ya." (CW 4.3) d. Pada RPJMD 2019-2024 disebutkan terdapat 9 (sembilan) kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang di antaranya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. • Intensifikasi a) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam peninjauan tarif pemungutan? "Biar yang lain yang menjawab." (CW 4.4) b) Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan atau kualitas pelayanan pajak? "Setiap tahun kan nek di pelayanan sini ada itu mbak, survey kepuasan masyarakat. Njur dilihat dari itu kan ada saran, masukan, atau apa ya keluhan yang mereka sampaikan lewat kuisioner dan tindaklanjuti sesuai yang dibutuhkan di pelayanan. Yang terkait dengan pelayanan maksudnya." (CW 4.5) itu nanti kami c) Adakah penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan petugas pemungut pendapatan? "Kalau penyuluhan wajib pajak itu ada. Kegiatan penyuluhan terhadap wajib pajak. Ya, berupa sosialisasi misalkan ada aturan baru atau aplikasi baru terkait pajak daerah. Tapi kalau yang penyuluhan petugas pemungut pajak ada dan setiap pagi kan kita doa pagi dilanjutkan dengan briefing di setiap bidangnya dan itu biasanya sambil itu penyuluhan petugas pemungut pajak apabila ada informasi baru mungkin kegiatan yang dilakukan di lapangan sudah sampai berapa, atau kegiatan pemungutan pajaknya ada kendala apa itu biasanya disampaikan di setiap kami setelah doa pagi pada saat briefing pagi." (CW 4.6)
Ekstensifikasi a) Apakah BPPKAD dalam melakukan ekstensifikasi mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak? "Ya tetap mendatangi dilakukan di lokasi." (CW 4.7) b) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam penambahan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada? "Ya itu kita tetap ada kegiatan pendataan, setiap saat dilakukan. Tapi kebetulan ini dengan saya beda bidang. Itu ikutnya di subbid pendataan pendapatan di Bu Supiyatun. Besok jelasnya di Bu Supiyatun saja yang ekstensifikasi yang ini." (CW 4.8) c) Apakah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah hanya dilaksanakan oleh BPPKAD saja? "Tidak. Kita tetap melibatkan instansi terkait untuk sosialisasi optimalisasinya. Kita adakan acara sosialisasi optimalisasi melibatkan dinas terkait PAD juga melibatkan dari DPRD juga biasanya ikut acara sosialisasi. Ini paling tidak dua tahun sekali, kadang malah lebih." (CW 4.9) d) Bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? "Ini dijawab Bu Kepala aja ya ini." (CW 4.10) e) Upaya apa yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah? "Yaitu pembenahan aplikasi. Ini kan kita belum online semua, bertahap. Nanti kan untuk perbaikan-perbaikan upaya PAD ya itu salah satunya dengan sistem online untuk pelayanan pajak daerahnya. Kenapa belum online semua ya mungkin terkait dengan anggaran juga memerlukan biaya njur pemeliharaannya juga tetep harus berjalan to itu. Kemarin seperti sistemnya lancar semua tapi di Bank Jateng tidak ada atau tidak bisa melakukan pembayaran. Itu kan harus dibenahi semua. Nah itu kan di pemeliharaanya kita masih sedikit anggarannya untuk pengadaannya." (CW 4.11) juga ya. Wong pengadaannya 2. Bagaimana Peran strategi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah? "Kalau yang ini itu mbak, salah satunya kita sudah memasang alat perekam data transaksi pajak daerah untuk pajak hotel, parkir, restoran. Tiga itu yang sebagai target tapping box. Yang sudah jalan itu 49 tapping box, njur ini baru mengajukan ke Bank Jateng lagi untuk pemasangan alat lagi. Tapi ini baru koordinasi dengan wajib pajak- wajib pajaknya. Dia bersedia atau enggak, ini baru dalam proses tahun 2022 ini." (CW 4.12) 135
b. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pajak air tanah? "Terkait dengan perizinannya kan belum dilimpahkan ke Kabupaten mbak, perizinannya kan di provinsi. Njur itu rata-rata itu belum memasang meteran atau apa ya sebagai alat ukur. Jadi mungkin naik turunnya volume pemakaiannya itu mungkin cuma kira-kira. Cuma satu dua mbak yang sudah ada meterannya kayaknya. Katanya terkendalanya di perizinannya di provinsi gitu BPSDM atau apa. Masih kewenangannya sana kalau yang air tanah. Tapi kayaknya kemarin tahun 2021 tercapai tu targetnya. Tapi dilihat rendah ya. Kalau parkir itu tahun 2021 kan pandemi to njuk gaada. Terutama yang ramai tempat hiburan sama swalayan-swalayan kan juga masih ada PPKM juga itu mungkin kendalanya disitu kalau tidak tercapai." (CW 4.13) c. Apakah terdapat tim yang berfungsi untuk membantu pengendalian pembayaran pajak daerah yang terjun ke lapangan? Jika ada, apakah terdapat pelatihan? "Ada tim ini mbak untuk pengendalian pajak. Kita kan di bidang P3SP itu salah satunya tupoksinya yaitu melakukan penagihan yang ke lapangan. Terutama yang masih belum bisa online, kita tagih dengan surat tagihan SPTPD Surat Pemberitahuan Pajak Daerah." (CW 4.14) d. Apakah penarikan pajak menggunakan sistem online? "Sebagian sudah online. PBB, restoran, BPHTB, hiburan. Yang belum online tu cuma air tanah sama reklame." (CW 4.15) e. Apakah pemasukan pajak telah memenuhi target yang diharapkan? "Nek kemarin tahun 2021 tercapai juga tu mbak. Yang tidak ya MBLB itu." (CW 4.16) f. Apa yang BPPKAD lakukan apabila pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan? "Jadi kita itu mbak. Sering terjun ke lapangan untuk intensifikasi untuk menggugah kesadaran mereka untuk tertib membayar pajak. Soalnya sama itu kita berserah ke diskominfo untuk bantu mempublikasikan lewat radio apa media massa, apa yang dipunyai diskominfo untuk media menyebarluaskan kesadaran mereka untuk bayar pajak. Terutama kalau PBB mendekati jatuh tempo sama wajib pajak yang belum pada sadar membayar 10%nya itu." (CW 4.17) g. Adakah tindakan korektif dari Pemerintah Daerah dan Kepala BPPKAD untuk memastikan bahwa kinerja petugas pemungut pajak agar sesuai dengan rencana? "Ini biar di Bu Kepala aja ya mbak. Itu mungkin terkait indikator kegiatan apa ya." (CW 4.18) h. Bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak? "Ya sering mengadakan penyuluhan atau sosialisasi pada saat kita ke lapangan. Kita juga sering menanyakan, kami kan ada tim PBB mbak. Setiap bulan kalau terutama untuk supaya mereka aktif ke masyarakat dalam pemungutan PBB, kita ke desa juga mengingatkan untuk pajak 136
daerah lain. Soalnya kalau di desa itu juga harus kan mungkin ada kegiatan rapat atau mungkin pembangunan itu kan ada pajak daerahnya. Kalau yang renovasi atau pembangunan itu kemungkinan ada pajak MBLB nya. Makan minum itu kena pajak cathering atau restorannya itu juga kami sering menanyakan ada kendala di itu nggak pak, di pembuatan ininya atau apa. Kalau lancar yaudah kita pantau lewat sistem di kantor. Tapi kalau yang mungkin cuma dia buat billing tapi ternyata nggak segera dibayarkan. Kami sering mengingatkan untuk dendanya. Kan kadang ada yang dikiranya buat billing itu sudah bayar pajak. Mereka belum mengeluarkan uang tapi sudah merasa aku wes bayar. Ya selama belum sampai di bank ya tetep belum terbayar Pak. Begitu. Sering kita tetep aktif juga mengingatkan ke mereka." (CW 4.19) 3. Bagaimana Peran alat komunikasi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apakah terdapat keterbukaan atau transparansi anggaran kepada masyarakat? "Terbuka kok. Kayaknya sok di-upload di website itu ki." (CW 4.20) b. Bagaimanakah cara mewujudkan keputusan yang responsif terkait kendala di masyarakat? "Untuk mencari solusi juga dengan meeting intern. Kami himpun kalau misalkan ada kendala kadang billing itu kalau mau mendekati jatuh tempo itu sok sulit, atau di sistemnya sudah bayar ada bukti setornya tapi di sistem masih belum. Kita sok dapat laporan dari masyarakat atau perangkat desa njur kami sampaikan ke atasan untuk pemecahan permasalahannya melibatkan pihak ketiga yang membuat yang adminnya aplikasi tersebut." (CW 4.21) c. Apakah menyediakan layanan untuk wajib pajak yang berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya? "Iya kita punya nomor layanan aduan. Itu kadang ada yang tanya kalau mau merubah SPPT syaratnya apa, bisa online nggak. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Kalau mau bayar pajak reklame selain di Bank Jateng bisa dimana itu sering ditanyain lewat nomor tersebut. Tapi kita juga yang itu yang mengelola diskominfo, kalau ada pertanyaan kami diinfokan. Ada kok, kadang kalau saya terkait pelayanan yang mengelola ini biasanya sering disampaikan ke saya. Setiap kalau ada layanan lewat Sok terkadang ada yang lewat ini nanti disampaikan ke bidang terkait kalau ada pertanyaan." (CW 4.22) punya website, Instagram juga ada. Kalau d. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak? "Secara langsung, kadang itu bisa minta dipublikasikan di diskominfo. Pembuatan spanduk atau billboard. Pertemuan langsung. Tapi yang 137 ingin
138 tahun 2021 anggarannya pun dipangkas." (CW 4.23) jarang dilakukan mbak, soalnya prokes juga dan e. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah? "Ya mungkin intern di BPPKAD disampaikan dan lewat pertemuan di desa pada saat intensifikasi juga disampaikan ya mbak." (CW 4.24) f. Apakah terdapat masukan dari masyarakat terkait pembayaran pajak? "Banyak. Yang bisa online kah, yang minta lewat semua bank ada. Padahal kita kerjasamanya cuma dengan Bank Jateng, njuk minta aplikasinya yang lancar. Kadang kan kendala di internet juga to. Tapi kalau wajib pajak sok nggak mau tahu. Itu banyak." (CW 4.25) 4. Faktor Pendukung a. Faktor pendorong apa saja yang memengaruhi pendapatan asli Daerah melalui pajak daerah? "Bu Kepala aja ini mbak." (CW 4.26) b. Apa yang BPPKAD lakukan untuk pengelolaan potensi pajak agar optimal? "Itu untuk data pajak kita pelihara njur kita setiap ini yang bidang penagihan ini akhir-akhir ini kalau ke lapangan untuk yang pajak melakukan penagihan, kita mengajak melibatkan subbid pendataan untuk data kembali omset yang mereka keluarkan. Misalkan mbak ini mosok ramai kok cuma 250 ribu. Ya besok naik ya mbak. Iya tapi cuma segini. La itu kan lumayan nambah omset mereka dan jumlah pajak yang mereka bayarkan. Itu aja masih ada yang tetep kekeh ah sama dengan yang kemarin. Melibatkan subbid pendataan biar mereka juga tahu. Oh untuk wajib pajak ini mau naik njuk nanti kan bisa mremen- mremen ke wajib pajak lain." (CW 4.27) c. Apa yang BPPKAD bertambahnya pajak? "Yaitu melakukan pendataan ke wajib pajak baru. Ini semua BPPKAD sering, Bu Kepala sering menekankan misal panjenengan setiap lewat kalau ada restoran baru atau reklame baru mohon untuk difoto diinfokan ke bidang P4 lewat subbid pendataan itu. Nanti dari staffnya Bu Atun itu berdasarkan foto dan infromasi yang bersangkutan ditindaklanjuti ke lapangan, dicek keberadaannya. Kita temui wajib pajaknya atau nomor yang tertera di reklame misalkan. Itu sok langsung ditindaklanjuti dari subbid pendataan." (CW 4.28) lakukan dalam mencari temuan potensi d. Apakah sistem penarikan dilakukan secara online juga atau secara offline saja? "Ya ini penarikan pajak belum semua online. Tapi baru sebagian." (CW 4.29)
5. Faktor Penghambat a. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dan peningkatan PAD? Jika ada, apa penyebab permasalahan-permasalahan tersebut muncul? "Ada, misalkan pengelolaan parkir itu sok rebutan kui ki nggon Dinas Pasar apa Dinas Perhubungan. Kan mungkin ada yang di badan jalan. Kalau di badan jalan kan itu kan ikutnya di Dinas Perhubungan, istilahnya apa ya mbak. Kalau masih ada rancu dinas mana yang terkait yang bisa menarik pajak atau retribusi itu biasanya sok menjadi kendala juga. Dan kadang juga itu ada yang usahanya sudah ramai tapi masih belum mau dipasang tapping box itu kan jadi terhambat juga. Alasannya kan tidak setiap saat ramai, cuma hari tertentu. Jadi mungkin menyebabkan kecurangan to itu. Harusnya kan gak boleh to, mosok restoran kok 500 ribu terus kan gak mungkin. Tapi mereka kadang masih keberatan kalau dipasang tapping box." (CW 4.30) b. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan PAD melalui pajak Daerah? "Ini kan kemarin kita, mungkin mbaknya pernah baca berita itu to borobudurnews yang bakso Granat. Itu kami benar-benar melakukan sesuai peraturan itu. Sempat ditutup, masih tutup sampai sekarang. Tutup sementara maksudnya. Kan tetap tahap-tahapnya kita lalui, bagaimana caranya terkait dengan tapping box itu. Dia tu ini soalnya tapping boxnya sudah disana tapi dia tidak mau pasang, intinya gitu. Padahal ramai sekali." (CW 4.31) c. Bagaimana BPPKAD dalam melakukan pemeriksaan pajak? "Kita belum ada pemeriksa pajak mbak. Sudah pernah mengajukan ke BKPPD tapi belum direalisasi sampai saat ini. Padahal ini penting. Kan tindaklanjut dari temuan BPKP, kita harus ada pemeriksa pajak. Tapi sudah mengajukan ke BKPPD belum ada realisasi." (CW 4.32) d. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD? Apakah terbatas atau diperlukan adanya penambahan pegawai? "Sangat terbatas mbak. Terutama ini di bidang penagihan itu sudah banyak yang mendekati pensiun. Oh saya sudah mendekati pensiun, pensiun tidak ada gantinya itu sangat terbatas, terutama di penagihan. Kalau di salah satunya ya itu kita mengajukan permohonan ke Pak Bupati untuk minta tenaga supporting staff. Bukan ASN. Harusnya tambah tapi sering mengajukan ke BKPPD gak diacc. Belum direalisasi. Kalau pindah yaudah pindah, gak ada penggantinya gitu. Ya kosong njuk diurus teman yang lain. Misalkan satu teman itu dapet berapa wajib pajak jadi itu membantu. Yang lainnya membantu kowe sek nang ndi kowe sek nang ndi. Gitu kadang. Kadang nek dari segi usia yang mendekati pensiun ya ada, yang masih lama juga banyak. Tapi kan njur nyambi nyambi. Soalnya kita di penagihan ki terutama saat sudah menyampaikan SPPT, kita fokusnya di PBB itu sampai waktu jatuh tempo. Wong kita kan sering bagaimana caranya bisa lunas njur mau melakukan pemungutan aktif ke masyarakat. Kita tetep sok 139
nyeblak nek ro ndeso mbak. Itu disamping itu mereka juga punya kewajiban untuk nagih-nagih wajib pajak yang belum online." (CW 4.33) e. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar pihak yang berkaitan dengan pajak daerah? "Terutama saat ini ada itu lo mbak. KSWP itu kan disini sering yang terkait dengan perizinan reklame. Mbak mau bayar pajak reklame. Sudah ngurus izin belum. Belum. Ya silakan ngurus dulu kesana njur ke pembayaran pajaknya. Kan percuma toh nanti pajaknya sudah dibayarkan ternyata di perizinannya dia tidak ini apa untuk dipasang mosok dia mau narik kembali pajaknya kan sebetulnya agak ribet. Makanya tetap izinnya ditempuh baru bayar pajaknya. Terus ini misalkan kita ke hotel atau restoran juga mengingatkan izinnya sudah diurus apa belum mbak. Tetap ada mbak, ada keterkaitan. Untuk penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan itu kita juga melibatkan satpol, dinas perhubungan yang mengatur jalan. Untuk mengalihkan mereka masuk untuk bayar pajak. Ya kadang kita juga ada anggaran untuk pajak mineral bukan logam dan batuan itu dilaksanakan operasi gabungan untuk mengarahkan mereka agar mau masuk ke tempat pemungutan." (CW 4.34) f. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi tugasnya? "Sementara ya itu. Nek untuk yang kecuali MBLB denda itu mbak 2%, nek yang terkait tutup ya baru satu di bakso granat itu tetap buat surat teguran." (CW 4.35) g. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? Apakah tertib atau tidak? "Nek rata-rata menurut saya tertib mbak nek di Kabupaten Magelang. Tapi memang harus dengan pendekatan didatangi. Kadang ada yang kan kami rumahnya jauh mosok harus bayar di Bank Jateng. Bank Jatengnya aja yang terdekat ada di kota. Kita harus ke kota tidak sesuai dengan pajak yang dibayarkan. Mahal di biayanya. Kita mekalah oh ya, setiap tanggal berapa kami ambil aja setorannya. Meskipun ada tim tapi kadang sok itu, teko kita mekalah untuk terjun ke lapangan untuk yang rodo tidak tertib." (CW 4.36) 140
141 Lampiran 2.e Catatan Wawancara V A. Informan Nama Hari/Tanggal Wawancara : "BEP" : 09 Maret 2022 B. Pertanyaan 1. Bagaimana Peran Kebijakan BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apa pengertian kebijakan menurut Saudara? "Kebijakan itu apa ya. Kebijakan itu konsep, pedoman. Kebijakan itu ya pedoman dari pimpinan tapi bukan peraturan sih." (CW 5.1) b. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD? "Pelaksanaannya sesuai sih." (CW 5.2) c. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah? "Ya semua tertuang diitu kok ya. Kita kan ada di Perbup, SK Surat Keputusan, ya kebijakannya dari situ mbak. Kalau kebijakan itu kan tentang ini aja penjadwalan wilayah penagihan itu misalnya saya wilayahnya mana. Pak Doso wilayah mana, ya untuk memudahkan saja sih. Nanti nek wilayah saya tak tagih angel, nanti dilanjut Pak Doso. Ya ganti-gantian. Mungkin kebijakannya seperti itu. Kalau yang ini kita tetap sesuai peraturan. Ada Perda, Perbup, SK. SK kan ada SK Bupati, SK Sekretariat Daerah, SK Kepala Badan." (CW 5.3) d. Pada RPJMD 2019-2024 disebutkan terdapat 9 (sembilan) kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang di antaranya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. • Intensifikasi a) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam peninjauan tarif pemungutan? "Ini Pak Doso saja." (CW 5.4) b) Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan atau kualitas pelayanan pajak? "Jadi online sih mbak." (CW 5.5) c) Adakah penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan petugas pemungut pendapatan? "Ada mbak." (CW 5.6) Ekstensifikasi a) Apakah BPPKAD dalam melakukan ekstensifikasi mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak? "Mendatangi wajib pajak itu pasti. Pokoknya kita mengingatkan terus." (CW 5.7) b) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam penambahan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada? "Pendataan sih ya." (CW 5.8)
c) Apakah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah hanya dilaksanakan oleh BPPKAD saja? "Iya. Kalau yang SKPD lain itu yang retribusi." (CW 5.9) d) Bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? "Kalau dengan pusat itu sebenarnya pendapatan sumber-sumber pendapatan asli daerah nggih. Cuma, kita kan sering ada transfer-transfer nah itu yang kita jadikan sebagai pendapatan. Tapi bukan pendapatan asli daerah, jadi pendapatan daerah. Beda ya, kalau pendapatan asli daerah itu kan pajak, retribusi. Kalau pendapatan daerah itu ya pajak, ya retribusi, ya kekayaan daerah lain, ya lain-lain pendapatan yang sah. Itu kayak transfer. Kita transfer pusat atau provinsi gitu. Terus lain-lain pendapatan yang sah itu hibah, dana darurat. Jadi beda, jadi kalau sinerginya ya baik lah. Bagus. Cuma bukan menjadi pendapatan asli daerah tetapi menjadi pendapatan daerah. Kalau pendapatan asli daerah itu kan pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang terpisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah." (CW 5.10) e) Upaya apa yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah? "Ya mendata wajib pajak baru. Jadi online juga." (CW 5.11) 2. Bagaimana Peran strategi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah? "Pendataan wajib pajak baru sih ya mbak" (CW 5.12) b. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pajak air tanah? "Itu kan air tanah dipungut itu kan karena dia mengeluarkan untuk usaha. Yang rumah tangga belum, jadi itu kan usaha-usaha aja. Nah nanti kita melakukan pendataan lagi. Kan ada timnya sendiri yang melakukan pendataan. Ya banyak sih gak cuma air tanah, ada restoran, hiburan. Itu semua didata. Nah di bidangnya sini itu yang nagih." (CW 5.13) c. Apakah terdapat tim yang berfungsi untuk membantu pengendalian pembayaran pajak daerah yang terjun ke lapangan? Jika ada, apakah terdapat pelatihan? "Ada. Kalau pelatihan belum pernah karena itu tupoksi. Sudah tugas. Mengikat di pekerjaannya." (CW 5.14) d. Apakah penarikan pajak menggunakan sistem online? "Ya online ya offline mbak." (CW 5.15) e. Apakah pemasukan pajak telah memenuhi target yang diharapkan? "Nggih ada yang target ada yang enggak. Banyak yang target sih. Dari 9 pajak itu cuma 2 yang tidak tercapai, karena pandemi sih." (CW 5.16) 142
f. Apa yang BPPKAD lakukan apabila pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan? "Ya kita semaksimal mungkin, mungkin bagaimana caranya pajak itu terpenuhi targetnya. Tapi kalau kayak kemarin Pandemi ya tidak bisa diprediksi. Hiburan kan ya PPKM lah. Sekarang kota itu juga PPKM level 4 itu juga berpengaruh. Restoran yang tadinya bisa dine-in tapi sekarang take away atau bawa pulang." (CW 5.17) g. Adakah tindakan korektif dari Pemerintah Daerah dan Kepala BPPKAD untuk memastikan bahwa kinerja petugas pemungut pajak agar sesuai dengan rencana? "Tindakan korektif ada sih mbak. Ya evaluasi itu. Evaluasi kegiatan, evaluasi kinerja. Kan kita setiap minggu buat laporan tentang itu pajak. Jadi perminggu itu bisa kelihatan yang realisasi berapa, kurangnya berapa gitu." (CW 5.18) h. Bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak? "Ya mau gak mau mereka bayar sendiri. Nah ini diberikan kemudahan- kemudahan ini mbak. Kan nggak harus disetor langsung ke penagihnya. Bisa datang sendiri ke bank, kalau enggak kan sekarang dia yang punya m-banking bisa langsung. Ada Qrish, ada shopee, indomaret, kantor pos, tokopedia, go pay. Sudah mendekati ini kok. Transfer juga bisa." (CW 5.19) 3. Bagaimana Peran alat komunikasi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apakah terdapat keterbukaan atau transparansi anggaran kepada masyarakat? "Ada. Kan kita upload di website itu mbak." (CW 5.20) b. Bagaimanakah cara mewujudkan keputusan yang responsif terkait kendala di masyarakat? "Ya ada laporan kita tindaklanjuti gitu." (CW 5.21) c. Apakah menyediakan layanan untuk wajib pajak yang berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya? "Ya, dibawah itu kan ada pelayan. Dan juga lewat hotline." (CW 5.22) d. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak? "Ya lewat website itu, nek enggak di sosmed. Kalau enggak, kita lewat radio Gemilang. Ini kita baru nyusun, ini disosialisasikan ke Radio Gemilang. Kan punya kita to itu, punya daerah. Nah lewat itu, ini saya baru nyusun materinya." (CW 5.23) e. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah? "Sosialisasi sih." (CW 5.24) 143 ingin
144 f. Apakah terdapat masukan dari masyarakat terkait pembayaran pajak? "Ada. Jadi dia pengennya tuh gini. Dia bayar nggih langsung dititipkan ke penagih, nah saat itu juga dia minta buktinya. Nah itu gak bisa. Kita ada laku pandai namanya. Jadi bayar sekarang, dia cukup nomor NOPnya bisa dibayarkan. Jadi dia langsung saat itu juga bisa nerima buktinya." (CW 5.25) 4. Faktor Pendukung a. Faktor pendorong apa saja yang memengaruhi pendapatan asli Daerah melalui pajak daerah? "Itu yang jelas itu nggih kembali ke ini nggih. Kembali ke wajib pajaknya nggih. Maksudnya kita kan sudah melakukan berbagai upaya nggih. Tapi kan kesadaran wajib pajaknya yang sebenarnya kurang." (CW 5.26) b. Apa yang BPPKAD lakukan untuk pengelolaan potensi pajak agar optimal? "Sama sih mbak, ini melakukan pendataan di lapangan secara terus menerus, update data-data wajib pajak yang lama, melakukan pendekatan humanis nggih. Terus kita juga koordinasi dengan SKPD lain untuk wajib pajak nggih, terutama yang nunggak-nunggak itu, terutama dengan satpol. Terus kita penagihannya, penagihan wajib pajaknya itu menggunakan media ya telfon, sms, wa, pamflet, spanduk. Terus kita juga ada ini stimulus berupa penghapusan denda. SKnya baru di bagian hukum. Semoga minggu ini sudah keluar biar bisa kita sosialisasikan. Kita itu. Terus melakukan penagihan sama sosialisasi di tempat-tempat yang sering dikunjungi orang ramai. Terus pemberian reward uang kepada wajib pajak yang tertib." (CW 5.27) c. Apa yang BPPKAD bertambahnya pajak? "Ini di bagian pendataan ya. Ya mendata sih, mendata objek-objek pajak baru. Update data, terus mendata objek-objek pajak baru, sama update wajib pajak yang lama-lama." (CW 5.28) juga mengupayakan lakukan dalam mencari temuan potensi d. Apakah sistem penarikan dilakukan secara online juga atau secara offline saja? "Penarikan pajak masih gabung sih mbak. Online juga, offline juga. Kalau yang wis rodo maju ki wes transfer sendiri, bayar sendiri. La ada kalau itu ya harus diambil kalau enggak ya gak mbayar. Ada yang gak diambil-ambil yo numpuk 2 bulan jadi ada dendanya." (CW 5.29) 5. Faktor Penghambat a. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dan peningkatan PAD? Jika ada, apa penyebab permasalahan-permasalahan tersebut muncul? "Ada.Yang pertama ya kesadaran wajib pajak. Yang kedua nggih ada yang belum tahu kalau ada pajak juga nggih. Terus faktor ekonomi sih. Faktor ekonomi juga menjadi permasalahan juga. Banyak wajib pajak
yang tidak membayar pajak daerah. Sama kita kekurangan personil ya mbak. Kekurangan SDM." (CW 5.30) b. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan PAD melalui pajak Daerah? "Kita belum punya data sih. Belum punya data wajib pajak seluruhnya. Jadi kita masih mendata yang bisa kita data juga wajib pajak yang lama kita update." (CW 5.31) c. Bagaimana BPPKAD dalam melakukan pemeriksaan pajak? "Ya memang belum ada pemeriksa pajak sih sampai sekarang." (CW 5.32) d. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD? Apakah terbatas atau diperlukan adanya penambahan pegawai? "Itu tadi, masih kurang SDM mbak. Terbatas dan diperlukan to mbak." (CW 5.33) e. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar pihak yang berkaitan dengan pajak daerah? "Koordinasinya sih selama ini lancar sih mbak. Baik sih mbak. Tapi nek nanti kui yo pelaksanaan di lapangan yo. Tapi koordinasinya baik sih." (CW 5.34) f. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi tugasnya? "Denda. Seperti yang penutupan bakso granat, itu denda karena dia menolak pakai tapping boxnya." (CW 5.35) g. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? Apakah tertib atau tidak? "Macam-macam sih nggih. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak mengindahkan juga ada." (CW 5.36) 145
146 Lampiran 2.f Catatan Wawancara VI A. Informan Nama Hari/Tanggal Wawancara : "DS" : 09 Maret 2022 B. Pertanyaan 1. Bagaimana Peran Kebijakan BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apa pengertian kebijakan menurut Saudara? "Gini kalau kebijakan itu kan berarti sesuai dengan aturan. Kemudian mengambil tindakan yang tidak ada dalam aturan itu. Sehingga kan akan memberikan kebijakan, misalkan ada yang wajib pajaknya itu seharusnya membayar misalkan karena ketidakmampuan dari wajib pajak karena wajib pajak kan mengajukan untuk pengurangan. Nah ini dari kita mengambil kebijakan untuk memberikan pengurangan pajak tersebut. Sehingga ada solusi jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kebijakan menurut saya ya itu." (CW 6.1) lima ratus ribu b. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD? "Pelaksanaan kebijakan di BPPKAD ya itu tadi. Misalkan ada wajib pajak itu kan tidak semuanya apa ya, karena belum semuanya belum self sehingga kan ada itu papan pajak itu ya menurut wajib pajak masih keberatan sehingga kita mengambil kebijakan agar bisa win-win solution, wajib pajak tidak merasa berat tapi dari segi pendapatan juga bisa masuk. Karena kalau tidak diberikan kebijakan, nanti juga apa ya kita repotnya menjadi tunggakan. Tunggakan pajak ya. Seperti itu." (CW 6.2) c. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah? "Pengelolaan keuangan daerah luas mbak. Dalam artian dari sumber pajak usaha itu juga ada, terus dari anggaran itu juga pengelolaan daerah. Kalau terkait pendapatan ya misalkan kebijakan yang dikeluarkan itu dengan hadirnya denda. Denda apabila telah melampaui tempo, itu kan ada aturan yang kena denda. Yang mana itu juga sudah secara otomatis masuk di aplikasi SPTPD Penerimaan Pajak Daerah. Nah dengan kaitan kebijakan tersebut, misalkan seperti PBB. PBB itu kan jatuh temponya tanggal 30 September. Namun, mungkin kaitannya dengan adanya Covid, atau ekonomi dari wajib pajak yang belum bisa membayar pada bulan sebelum jatuh tempo otomatis kan ada terkena denda. Seperti kemarin itu ada tinjauan dari Bapak Bupati untuk PBB yang bulan yaitu bulan Oktober sampai Desember untuk tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 %. Nah itu kebijakan dari Bapak Bupati seperti itu yang bagaimana usulan dari BPPKAD karena guna mendapatkan penerimaan yang tinggi. Karena kalau ada denda, orangnya berpikir wah juga bayar denda. Tapi dengan diberikan
keringanan berupa sanksi eh tidak dikenakan denda otomatis wajib pajak kan oh mumpung tidak ada dendanya terus bayar. Jadi juga efektif untuk pengoptimalan penerimaan pajak terutamanya dari PBB." (CW 6.3) d. Pada RPJMD 2019-2024 disebutkan terdapat 9 (sembilan) kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang di antaranya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. • Intensifikasi a) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam peninjauan pemungutan? "Intensifikasi misalkan PBB, ini kan ada 9 pajak kan ya. Saya ambil satu-satu aja gapapa to? Misalkan pajak PBB, kita melakukan intensifikasi PBB dengan membentuk tim PBB. Namanya tim Intensif PBB Kabupaten, dan juga ada yang Tim Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan itu juga bisa. Nah tim intensifikasi ini yang kita setiap hari melaksanakan intensifikasi ke desa-desa. Dari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Untuk mengecek kebijakan. Kalau untuk tim itu tidak setiap pajak ada. Kalau sebetulnya kalau tim itu yang dibuat tim itu karena kebersamaan ya kalau tim itu kan lebih dari satu orang. Tapi kalau pajak yang lain itu kan tanggungjawab perseorangan. Mungkin seperti saya misalkan dulu itu ngampu pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak reklame. Itu di wilayah Borobudur. Ada orang yang lain misalkan Pak itu juga narik juga wajib sama pajak hotel, pajak reklame, pajak air tanah tapi di wilayah Salaman. Intinya kalau pajak yang lain itu tanggungjawab perseorangan. Tapi kalau yang ada tim itu untuk PBB itu ada, kemudian untuk pengoptimalan piutang pajak itu juga ada timnya. Tim pengoptimalan itu tadi penerimaan piutang pajak. Seperti itu." (CW 6.4) b) Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan atau kualitas pelayanan pajak? "Oh kalau kualitas pelayanan gini mbak kita kan ada disini itu di bidang P3 itu kan ada subbid-subbidnya. Kan ada subbid pelayanan, subbid penagihan, subbid verifikasi. Nek pelayanan kan sebetulnya kita semuanya ketika berhadapan dengan wajib pajak kan pelayanan. Tapi disini khususnya yang pelayanan wajib pajak kan ada seksinya sendiri, tadi yang di Bu Sriyanah itu seksi pelayanan. Ya kita untuk mengoptimalkan kita memberikan pelayanan ya dengan senyum ramah dan kalau bisa ya cepat tepat. Bahkan yang dibutuhkan ketika layani apabila tidak ada kendala kan bisa sendiri dengan SSP. Tapi kalau ada kendala ya ini misalkan kita belum disediakan kan juga kendala. Pelayanan ya kami melayani, orang seperti BRI. Nek BRI melayani dengan sepenuh hati, kalau kita ya pertama tetap senyum." (CW 6.5) 147 tarif
c) Adakah penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan petugas pemungut pendapatan? "Kalau kepada wajib pajak itu kan ada sosialisasi. Sosialisasi kalau dulu yang pajak daerah yang lain ada seperti pajak restoran, pajak hotel, itu kita adakan sosialisasi. Dulu dengan adanya SIMPAD. SIMPAD itu sistem pemungut pajak secara online yang mana dulu belum online kemudian jadi secara online nah itu ada sosialisasi. Terus kalau PBB itu kita PBBnya juga sosialisasi dengan desa. Kemudian desa mengundang wajib pajak, nah nanti kita yang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tersebut. Khususnya wajib pajak yang PBB. Karena kan, bermacam-macam PBB itu dari istilahnya dari yang berdasi sampai yang bersandal jepit. Dalam artian dari orang tuan tanah sampai orang yang punya tanah cuma itu saja. Itu juga kita seandainya dari desa ada sosialisasi, kita nanti turun juga di desa tersebut." (CW 6.6) Ekstensifikasi a) Apakah BPPKAD dalam melakukan ekstensifikasi mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak? "Iya, he'eh. Karena ekstensifikasi kita itu termasuk juga nanti untuk menambah wajib pajak, kita data. Gak boleh wajib pajak itu seperti kebutuhan yang lain. Misalkan seperti orang yang butuh ngirim, dia butuh hanya datang ke kantor pos. Pajak ini kan kadang-kadang bisa untuk menghindar dari pajak. Nah itu kita datangi. Misalkan ada rumah makan, oh itu sudah jalan sekian bulan tapi belum ditarik pajaknya. Nah itu usaha kita untuk ekstensifikasinya kita datangi, kita memberikan penjelasan bahwa usaha ini ada kewajibannya yaitu membayar pajak. Dan dari hasil itu, kita mendapatkan data dari wajib pajak baru. Sebetulnya kan dulu belum menjadi wajib pajak, nah dari objek pajak tersebut menjadi wajib pajak. Karena kalau sudah didata dan mau membayar pajak, itu namanya wajib pajak. Kalau objek pajak, itu kan objeknya apapun dalam kegiatannya. Tapi kalau subjek pajaknya, orang yang melakukan kegiatan tersebut namun belum didata dan belum membayar pajak. Itu kalau yang pajak lain seperti reklame kita mendatangi kepada wajib pajak. Kalau yang PBB, itu kan kita juga PBB itu kan ada tanah yang misalkan tanah kavling, itu kan baru terkena pajak buminya. Padahal, kavling tersebut sudah dibangun rumah di atasnya, nah terkena pajaknya. Berarti ekstensifikasinya kita kesitu, yang mungkin dulu masih SPPT berupa pajak bumi aja, sekarang didata dengan bangunannya. Sehingga nanti SPPTnya itu pajak bumi dan bangunan. Bumi di atasnya ada bangunan. Seperti kavling-kavling banyak, terus ada juga yang mungkin perumahan di awal itu nek perumnas kan mungkin masih elek-elek mungkin ya. Tapi sekarang dengan dia itu kan belum 148
kebutuhan dan juga akhirnya ada uang nek dibangun bisa tingkat kayak gitu. Nah itu juga didata untuk dimasukkan perubahan objek pajaknya. Termasuk itu kegiatan ekstensifikasi pajak." (CW 6.7) b) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam penambahan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada? "Pendataan ya itu." (CW 6.8) c) Apakah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah hanya dilaksanakan oleh BPPKAD saja? "Kalau pajak daerah cuma BPPKAD. Tapi kalau PBB itu kan ada tim, seperti tadi kecamatan dan juga desa. Kita itu bersama- sama dengan desa. Seperti tadi, kita memberikan sosialisasi kepada desa bahwasanya oh ya sini banyak perumahan, kalau enggak ya banyak perumahan atau kavling itu yang dulunya masih berupa tanah tok, sekarang kan sudah berdiri perumahan- perumahan. Berdiri kavling yang atasnya rumah-rumah meskipun itu bangun sendiri ataupun bangunan developer, nah itu kan belum didata untuk bangunannya. Nah ini termasuk di dalamnya ini tidak sendiri, namun dengan instansi yang lain seperti kalau PBB dengan desa." (CW 6.9) d) Bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? "Kalau sinergi ya mungkin apalagi sekarang ya. Sekarang kan adanya Undang-undang itu lo Pemerintah Pusat dan Daerah itu, itu kan juga Pusat memberikan keleluasaan untuk mengoptimalkan pajak daerah. Karena, bantuan-bantuan dari Pusat seperti DAK atau Dana Alokasi Khusus banyak yang dikurangi. Sehingga daerah untuk mengoptimalkan pajak yang lebih leluasa daripada lainnya. Kalau sinerginya ya kita antara Pusat dan daerah itu pusat ada aturannya, kemudian daerah menindaklanjuti dengan aturan yang dari pusat tersebut." (CW 6.10) e) Upaya apa yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah? "Ya kita itu mbak. Kita kan dengan secara sistem online ini kan juga termasuk perbaikan untuk ini. Karena yang dulu mungkin dari wajib pajak sendiri untuk pembayaran pajak kan kita harus datangi, kalau tidak didatangi kan juga mungkin membayarkan langsung kesini. Tapi dengan adanya online ini kan wajib pajak juga bisa langsung membayarkan sendiri. Bisa melalui ATM, bisa juga melalui Q-rish, ataupun apa yang disediakan oleh Pemerintah seperti kantor pos, kemudian di alfamart itu kan juga ada. Dengan demikian membuat aplikasi sistem online untuk memudahkan semuanya. Wajib pajak mudah, dari pemungut 149
dari BPPKAD juga mudah. Sehingga itu juga termasuk untuk upaya mengoptimalkan ya untuk perbaikan-perbaikan seperti itu." (CW 6.11) 2. Bagaimana Peran strategi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah? "Hampir seperti tadi, kita kan juga membuat kemudahan-kemudahan. Salah satunya membuat aplikasi-aplikasi. Seperti dulu belum bisa online, sekarang bisa online. Yang dulu ditetapkan oleh kantor, sekarang kan sudah bisa menginput sendiri. Seperti misalnya pajak hotel, pajak hotel itu mereka yang sudah ikut di SIMPAD pake e-sptpd itu kan bisa menginput sendiri omsetnya. Sehingga sana kan juga mempermudah. Ya untuk strateginya ini untuk membuat aturan dan membuat aplikasi untuk memudahkan baik dari wajib pajak maupun petugas pemungut pajak untuk mengoptimalkan pajak." (CW 6.12) b. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pajak air tanah? "Nah kalau pajak air tanah itu kan pajak yang semi official. Kalau yang lain itu kan masuknya self assessment. Terus seperti PBB itu kan murni official, dalam artian ditetapkan oleh BPPKAD. Nah kalau air tanah ini semi officialnya, itu kan kita ada yang dari petugas BPPKAD itu untuk ke lapangan seperti mendapatkan volume yang digunakan oleh wajib pajak tersebut. Tetapi ada juga yang wajib pajak sudah mempunyai alatnya seperti water meter itu kan juga melaporkan penggunaan volume air dalam kegiatannya. Mengoptimalkannya ini kita untuk ke bawah dicek bener penggunaannya itu sesuai atau tidak dengan yang dilaporkan. Kalau yang menggunakan water meter. Juga kita untuk mengoptimalkan, kita juga menambah pendataan mbak. Yang dulunya belum menggunakan atau dikenakan air tanahnya, nah dengan kita mendata subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak. Kita kan juga bertambah wajib pajak dari air tanahnya." (CW 6.13) c. Apakah terdapat tim yang berfungsi untuk membantu pengendalian pembayaran pajak daerah yang terjun ke lapangan? Jika ada, apakah terdapat pelatihan? "Ya kalau PBB itu ada, yang tadi. Setiap senin sampai kamis itu kan ke lapangan, ke desa-desa untuk memantau pemasukan PBB dari wajib pajak yang disetorkan ke desa. Dan desa itu untuk segera disetorkan. Sehingga semua sudah bermuara di kas daerah. Nah kalau tim yang pajak daerah yang lain seperti pajak restoran, hotel, dan lain-lainnya itu kan kita untuk tadi ya kita tanggungjawab perseorangan itu tadi. Nek untuk timnya kita yang piutang, agar piutang-piutang tersebut masuk. Dalam artian kalau piutang kan sudah wajib pajaknya kan iki wes biyen ora ditarik, iki aku ora bayar wes tenang. Tapi kalau adanya tim, kita ke wajib pajak dan memberikan data bahwasanya kalau disini kan ada kasus data. Nah diberikan kasus data bahwasanya kewajiban dari wajib 150
pajak itu ada yang belum ditunaikan sehingga menjadi piutang. Nah itu juga tim termasuk tim percepatan penerimaan piutang pajak. Kalau pelatihan itu kita kan juga sering meeting. Sebetulnya kalau pelatihan khusus itu kan kita juga tidak ada, nah kecuali ketika ada program- program yang baru. Misalnya seperti dulu kita belum memakai online terus menggunakan online kayak e-sptpd tersebut. Nah kita ada pelatihan tentang penggunaan dengan sesuai aplikasi yang digunakan. Kemudian misalkan ada ini tapping box. Nah tapping box itu juga menggunakan sistem online by IT. Nah itu kita juga ya diberikan penjabaran bareng-bareng bahwasanya ini cara untuk menggunakan, bahwasanya alat tapping box itu berfungsi relevan atau tidak. Kemudian bayarnya itu sesuai dengan customer yang datang atau tidak. Terus juga sesuai dengan data yang terekam di tapping box itu dibayarkan keseluruhan sesuai dengan data masuk atau tidak. Itu, itu kan kita kalau yang hal-hal baru kita ada pelatihan-pelatihan. Namun kalau yang seperti PBB kan udah dari dulu ya to, PBBnya kan juga udah berjalan jadi ya itu sekarang kita biasanya bertemu meeting ada evaluasi. Bisa disampaikan permasalahan-permasalahan tentang PBB itu apa, mungkin dari segi SPPT, ataupun segi pembayaran. Nek engga kan ini ada ID Billing, untuk pembuatan ID billing itu ada kendala- kendala atau tidak. Itu kita evaluasi bersama. PBB dan yang lainnya pun setelah adanya aplikasi yang baru itu kan kita juga udah berjalan. Nah itu, cuman kita ada meeting dan evaluasi. Kalau secara khusus, oh ini dikasih ini. Oh biasanya kalau yang itu anyar, nah mungkin iya kita bimtek i untuk program yang baru. Misalnya dulu yang seperti SIMPAD. SIMPAD pun kita juga ada sosialisasi, ada bimteknya bagi petugas. Juga ada sosialisasi bagi wajib pajaknya. Karena nanti dari wajib pajak misalkan kalau rumah makan itu kan ada kasir. Kasirnya itu kan belum bisa untuk menginputkan di aplikasi tersebut. Nah itu ada sosialisasi." (CW 6.14) d. Apakah penarikan pajak menggunakan sistem online? "Ya, online dan offline." (CW 6.15) e. Apakah pemasukan pajak telah memenuhi target yang diharapkan? "InsyaAllah sudah. Cuman yang kemarin kalau tahun 2021 ini alhamdulillah tercapai semua dari target. Tapi MBLB mineral bukan logam dan batuan itu yang truk truk yang bawa pasir. Nah itu yang belum tercapai. Cuma kalau tahun 2020 itu ada pajak reklame. Tapi kalau sekarang tahun 2021 ini alhamdulillah bisa tercapai, cuman yang satu itu yang pajak MBLB yang belum tercapai dari 9 pajak. Sebenarnya kan 11 pajak tapi kan sarang burung walet tidak ada disini jadi belum bisa." (CW 6.16) f. Apa yang BPPKAD lakukan apabila pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan? "Ya yang jelas kita sudah berupaya ya. Misalkan untuk ya seperti itu tadi intensifikasinya. Intensifikasi kan dalam artian disitu seperti MBLB ya itu kan juga ada operasi gabungan. Itu yang tahun kemarin 151
itu untuk pelaksanaan operasi gabungan itu triwulan akhir itu triwulan keempat itu sampai tiga puluh empat kali operasi gabungan. Operasi gabungannya itu kita nyetopi itu lo, kayak operasi patuh candi, kayak polisi itu lo. Polisi kan nyetopi sing kelengkapane ora ndue SIM, STNK. Itu kita stopi karena gabungan, itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ada yang perhubungan itu dinas perhubungan ngecek untuk perlengkapan kendaraan truk tersebut. Ada STNKnya, ada kartu KIRnya, terus muatannya. Seperti itu, kalau yang Kepolisian itu kelengkapan juga. Terus yang dari BPPKAD, nah itu distop untuk masuk portal. Untuk pemungutan pajak itu kan ada di tikungan itu kan tempat untuk pemungutan pajak MBLB yang operasinya disana, gabungan, ada Kepolisian, ada sektor Mungkid terus ada Koramil kemudian Dinas Perhubungan, Satpol, dan terutama dari BPPKAD. Nah itu untuk mengarahkan agar kendaraan truk masuk ke pos pemungutan pajaknya disitu. Itu optimalisasi untuk pajak yang tidak mencapai target nggih. Utamanya policy udah dijalankan operasi gabungan." (CW 6.17) g. Adakah tindakan korektif dari Pemerintah Daerah dan Kepala BPPKAD untuk memastikan bahwa kinerja petugas pemungut pajak agar sesuai dengan rencana? "Koreksi ya itu tadi, kita selalu kalau meeting kan ada evaluasi. Evaluasi juga nanti per tingkat. Untuk seperti di bidang, kemudian nanti untuk di kantor dalam artian yang dipimpin oleh bu Kepala Badan. Itu kita evaluasi untuk kinerja kita. Ya seperti tadi yang pajak PBB misalkan, itu disana itu NJOP kok mahal nah masyarakat merasakan bahwasanya di NJOP salah satu daerah tersebut kok mahal. Terus nanti kita tinjau ke lapangan bahwasanya itu sudah sesuai dengan nilai pasar setempat atau belum. Karena NJOP untuk PBB ini masih jauh dari harga pasar. Tapi orang kono misal ono sek regane sakjuta, padahal kita NJOPnya masih rendah mungkin 100 ewu, ya kita evaluasi. Termasuk pajak-pajak yang lain mungkin dari wajib pajaknya o kok misalkan sekarang itu dengan adanya pandemi kok njuk warungnya itu tutup. Nah itu juga kita adakan evaluasi." (CW 6.18) h. Bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak? "Nah yang ini yang kita lakukan tapi kan kadang-kadang seseorang itu pengennya menghindar dari pajak, kan susah. Nek bisa yo mungkin dari seperti akademik itu nanti bisa membantu juga sosialisasi ke wajib pajak ya. Kita melakukan juga seperti banyak kemudahan-kemudahan dalam artian untuk melakukan pembayaran. Itu kan juga upaya untuk meningkatkan PAD to biar partisipasi wajib pajak kan yo enak. Misale saya kan tidak harus ke BPPKAD, orang-orang juga tidak harus menunggu petugas BPPKAD ngambil. Tapi ketika kita mungkin belanja, o ya kita bisa bayar di alfamart. Kalau lagi di kantor pos, o ya sekalian bayar di kantor pos. Dan juga kita memberikannya kalau seperti PBB itu sekarang ada seperti spanduk-spanduk bayar PBB tepat 152
waktu. Membayar PBB, pajak Anda akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Magelang. Seperti itu. Nah itu, langkah- langkah solusi untuk mensosialisasikan maupun agar menyadarkan masyarakat itu untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Dan juga ada yang nanti misalnya kalau yang PBB itu mau jatuh tempo pembayaran, nah kita publikasikan melalui radio Gemilang FM itu kan radio Pemerintahan Kabupaten ya, itu kita siarkan bahwasanya agar segera membayar pajak, nanti jatuh tempo. Karena setelah jatuh tempo nanti ada sanksi administrasi berupa ada denda pajak. Meskipun nanti ada yang minta dan ada diberikan kebijakan untuk tidak dikenakan sanksinya nah kita masalah lain. Ada kebijakan dari Pemerintahan untuk menyadarkan masyarakat bayar pajak." (CW 6.19) 3. Bagaimana Peran alat komunikasi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apakah terdapat keterbukaan atau transparansi anggaran kepada masyarakat? "Sudah terbuka mbak. Kalau anggaran kan itu kita tiap tahunnya sudah dipublish, nanti bisa lebih tahu karena anggaran kan 1 Kabupaten ya. Nah untuk anggaran ini yang mengelola BPPKAD, dari setiap instansi kan ada anggarannya. Nah itu nanti kalau misalkan mau lebih jelas menggunakan apa, menggunakan apa nanti dari Kominfo. Karena Kominfo nanti yang mencorongkan atau yang mempublikasikan ketetapan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan menjadi anggaran APBD Kabupaten Magelang. Juga bisa ada di koran, tapi saya gak tau persis koran apa. Terus nanti di website-nya juga ada. Sehingga masyarakat bisa mengakses, melihat anggaran Kabupaten Magelang. Untuk anggaran keseluruhan itu bisa dilihat di website yang Kominfo. Kominfo tahu persis. Bahkan masyarakat juga bisa mengecek PBB, mungkin sudah bayar PBB kepada Kepala Dusun, nah bisa mengecek sendiri apakah sudah sampai ke kas daerah atau belum di epbb.magelangkab.go.id." (CW 6.20) b. Bagaimanakah cara mewujudkan keputusan yang responsif terkait kendala di masyarakat? "Ya kalau humaniora, kita kan hubungannya dengan wajib pajak ya mbak ya terutama yang ada kendala dari wajib pajak. Ya seperti tadi, saya contohkan yang PBB ya. Untuk PBB masyarakatnya kan ini karena pandemi, belum bisa bayar. Sehingga yang seharusnya kemarin le bayar gasik sampai saat ini misalkan satu bulan mendekati jatuh tempo, ning kok koyone orang-orang itu belum bisa bayar gitu lo. Lah kita responsifnya juga dengan Kepala Desa, Pak ini bagaimana kira- kira kita bisa lunas atau tidak. Oh tidak eh, ini masih terkendala seperti ini ini. Yaudah kalau gitu mengajukan surat untuk permohonan tidak dikenakan sanksi berupa administrasi denda 2% itu. Dan nanti ada permohonan-permohonan yang dari bawah dari wajib pajak yang langsung maupun melalui kolektif yang dari desa, nah ini surat ke BPPKAD kalau enggak ke Bupati Magelang. Jadi BPPKAD, kita 153
responsifnya dengan membuat surat telaah kepada Bupati. Kepada Bapak Bupati bahwasanya untuk PBB misalkan tahun 2021 ini karena pandemi kemudian kemarin ada bencana-bencana, kemungkinan untuk lunas sebelum jatuh tempo itu kan besar yang tidak lunas. Akhirnya membuat telaah diaturke Bapak Bupati. Pak Bupati memberikan surat keputusan untuk tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% tersebut. Responsifnya kita ke dalam keluhan yang ada di wajib pajak tersebut. Itu salah satunya yang dari BPPKAD." (CW 6.21) c. Apakah menyediakan layanan untuk wajib pajak yang berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya? "Ada, di pelayanan. Kalau kita kan tidak menyediakan khusus orang perorangan tapi kan disini kan seksinya ada, di pelayanan dan konsultasi pajak itu. Nanti disana kan misalkan dulu mbak kalau yang biasanya ke pelayanan itu ya banyak, PBB juga ada, BPHTB juga ada, pajak reklame juga ada. Misalkan seperti BPHTB. BPHTB itu kan nanti kan ada muncul nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah itu kan pajak juga, nah itu misalkan dimasukkan kan sudah secara online, dimasukkan di pendaftaran kok oh ini kok timbulnya seperti ini. Padahal ini tanah hibah. Nah itu mungkin di data kesitu di pelayanan ya diterima keluhannya apa, misalkan ini bisa memberikan langsung solusinya ya oh ini saja Pak, minta surat untuk pengurangan besaran BPHTBnya. Sehingga seperti reklame, reklame saya rencananya ini tidak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Saya itu kan tidak ada lampu, kan ada macam-macam jenis reklame kan ada. Punya saya tidak ada lampunya kok di SKPD atau surat ketetapan pajak daerahnya itu ada lampunya. Nek enggak misal ukurannya, ukurannya tidak selebar itu. Nah itu kan juga keluar dari seharusnya, kita untuk konsultasi pajaknya bisa diterima di pelayanan." (CW 6.22) d. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak? "Kalau pengetahuan ya berarti ya kemarin seperti yang program baru- program baru. Seperti pemasangan juga disosialisasikan bahwasanya ini nanti dari misalkan ada cust register. Kalau cust register-nya nanti yang dari wajib pajak itu tidak digunakan, namun nanti ada alat sendiri dari BPPKAD. Diberikan alat tapping box, nah nanti menginput transaksi di alat tersebut gitu. Itu kan juga memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang sek cetha kalau ada teknologi baru kayak e-pbb kan maune urung online saiki online. Nek dulu nyetor dulu nggih glundungan, nah disetorke ke bank. Nek sekarang kan harus menginput dulu, menginput kan dibuatkan ID billing. Nah ID billing kan dari perangkat-perangkat kan belum mengetahui. Nah itu kita sosialisasikan. Terutama yang ada program baru, kita sosialisasikan. Seperti tapping box, nah itu kita sosialisasikan kepada wajib pajaknya. Kemudian yang e-pbb nah itu dulu bisa langsung bayare glundungan, langsung ke bank bawa SPPT 5 atau 10 bawa ke bank, bank kan juga menerima tapi sekarang dengan adanya e- tapping box, disana 154 ingin
pbb kan bank juga tidak mau menerima kalau itu lebih dari 5 SPPT dibawa ke bank terus bawa duit mau membayarkan itu bank juga tidak mau menerima, kecuali mungkin ada 1, 2 atau di bawah 5. Di bawah 5 aja, kalau 5 apa 4 gitu kadang-kadang sok ada bank kasirnya tidak mau menerima, Pak ini dibuatkan nganu aja ID billing. ID Billing kalau seperti PBB, masyarakat kan tidak semuanya tahu. Nah nanti ke desa. Ya cuma kita bisa itu, seperti Bondowoso ini loh. Bondowoso ini kan mengumpulkan masyarakat. Nah nanti kita ke desa mensosialisasikan. Bagaimana kalau mau bayar sendiri, terus bagaimana kalau mau mengecek seperti ini. Kalau sudah bayar itu dicek aja untuk uang sudah masuk kas daerah atau belum gitu. Nah ini kan jadi tahu to. Mungkin ketika gini mbak, njenengan butuhkan apa. Syaratnya harus lunas PBB. Itu kalau njenengan minta ke Kabupaten minta PBB. Nah itu baru bisa tahu kalau tidak bayar, lalu kalau sudah diberi tahu caranya ngecek seperti itu tadi PBB memasukkan NOP itu sudah bisa jadi pelajaran baru bagi wajib pajak agar bisa tahu sudah bayar pajak atau belum. Untuk sosialisasi itu ya insidental. Kalau dengan wajib pajak itu kalau untuk yang lain-lain ya seperti pajak hotel pajak restoran ya insidental itu kita ada program aplikasi baru. Tapi kalau PBB itu kita kan selalu juga setiap mengumpulkan petugas PBB sama Kepala Desa. Nanti di Kecamatan, sampai di kecamatan satu kecamatan nanti disosialisasikan dari kita sambil penyampaian SPPTnya, ini SPPT tahun 2022 disampaikan sekalian sosialisasi disitu. Ya meskipun ada hal baru ataupun yang udah lama itu disampaikan." (CW 6.23) tahunnya kan ada penyampaian. Penyampaian itu e. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah? "Ya sosialisasi itu." (CW 6.24) f. Apakah terdapat masukan dari masyarakat terkait pembayaran pajak? "Oh iya banyak masukan. Kalau misalkan masukan dari wajib pajak seperti itu mohon untuk dipermudah karena juga yang gini mbak kalau seperti yang hotel, restoran gitu kan sekarang kan ada Qrish. Nah Qrish itu kan lebih mudah lagi, mohon untuk yang seperti brimo itu juga kan sudah bisa, Qrish juga dengan hp sudah bisa. Nah itu yo ada masukan, tapi sebagian kecil selalu yang teknologi Qrish itu tadi. Orang-orang yang sudah maju, itu pengelolaan restorannya sudah maju. Sing cetha ITnya kan juga pintar, jadinya dengan membawa hp sudah bisa kemana- mana jadi sudah bayar apa-apa gitu. Sama kalau pajak PBB karena PBB ini kita kan bayarnya ke bank, kadang-kadang kalau desa kan tidak transfer namun secara mendatangi teller. Nah ketika mendatangi teller itu kalau PBB kan ditanya keluhan-keluhan karena teller itu ada yang kalau misalkan di cabang gitu misal cabang Borobudur itu banyak nasabah yang lain itu ada keluhan. Pak mbok untuk PBBnya ini dibuatkan khusus untuk pembayaran yang PBB. Karena kalau jadi satu 155
biasanya kan banyak. Itu salah satu masukan-masukan tentang pembayaran pajak. Termasuk disana ya ada Qrish, ada PBB dibuatkan khusus kalau enggak juga di kecamatan. Karena dulu ada dari bank itu kan ada di kecamatan mana itu disediakan Payment Point. Mungkin 2 kecamatan jadi satu, misalkan Bandongan sama Windusari itu di Bandongan. Tapi karena di Bandongan juga ada cabang Bank Jateng yang di Bandongan akhirnya pada masuk ke Bandongan." (CW 6.25) 4. Faktor Pendukung a. Faktor pendorong apa saja yang memengaruhi pendapatan asli Daerah melalui pajak daerah? "Ini mbak kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Dengan bertambahnya atau tertibnya wajib pajak untuk rajin membayar pajak itu kan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dan juga intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi bisa dioptimalkan dengan kita datang misalnya ke desa- desa. Intensifikasi yo kita dengan menambah wajib pajak yang baru. Kemudian juga yo dari situasi perekonomian yang mendukung tidak seperti adanya pandemi itu kan mendorong pajak njuk banyak rumah makan yang dulu sebelum pandemi enak wae le bayar. Tapi karena ada pandemi terus ngeluh ah pak ini nganune sedikit." (CW 6.26) b. Apa yang BPPKAD lakukan untuk pengelolaan potensi pajak agar optimal? "Intensifikasi dan ekstensifikasi yang tadi saya jelaskan ya." (CW 6.27) temuan potensi c. Apa yang BPPKAD bertambahnya pajak? "Intensifikasi dan ekstensifikasi tadi." (CW 6.28) lakukan dalam mencari d. Apakah sistem penarikan dilakukan secara online juga atau secara offline saja? "Online juga mbak." (CW 6.29) 5. Faktor Penghambat a. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dan peningkatan PAD dari pajak? Jika ada, apa penyebab permasalahan- permasalahan tersebut muncul? "Permasalahannya ya seperti itu tadi subjek pajak belum mau menjadi wajib pajak. Dalam artian seperti tadi misalkan pajak MBLB itu loh, dari penyingkirnya sendiri itu kan mengambil karena belum ada izin, kemudian itu dia berasal dari kelompok-kelompok yang kalau kita temui kan juga adanya di lokasi-lokasi tambang. Nah itu kita juga belum bisa menyentuh sampai kesana. Jadi ya subjek pajak belum mau menjadi wajib pajak. Nah itu contohnya. Dan juga seperti sopir truk. Sebetulnya di Perbup itu kan pembayaran bisa dititipkan melalui crew armada. Dalam artian crew armada itu yang membayarkan ke pos pemungutan, nah ini dari sopir itu sendiri belum tertib untuk membayar MBLBnya sehingga dia bablas bablas terus." (CW 6.30) 156
b. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan PAD melalui pajak Daerah? "Hampir sama seperti tadi. Kalau yang menghambat itu faktor personalnya itu karena belum sadar untuk membayar pajak, kalau sudah sadar kan tidak ada hambatan sebetulnya. Apalagi sudah menjadi wajib pajak, wajib pajak kan membayar sedangkan yang sudah menjadi wajib pajak aja ada yang untuk menggantung bayar pajaknya. Misalnya pajak restoran saat pandemi seperti ini jadi banyak alasan ya penghasilan cuma sedikit sedangkan operasional banyak. Nah ini sebagai wajib pajak akhirnya menunda. Nek bisa yo bayar pajak tapi minta pengurangan pajaknya gitu. Misalkan ketika sebelum pandemi membayar Rp. 200.000 kemudian setelah pandemi mungkin mengajukan pengurangan misalkan mampu Rp.100.000. Nah itu yang menghambat dari kesadaran wajib pajak." (CW 6.31) c. Bagaimana BPPKAD dalam melakukan pemeriksaan pajak? "Untuk pemeriksaan itu kan nganu mbak, pemeriksaan itu kan detail. Karena membuka dari wajib pajak, itu pembukuannya lah gitu loh. Nah kalau kita kan belum sampai disitu karena kan memang belum ada petugasnya. Cuma kita itu pendapatan dalam artian gini. Misalkan yang sekarang sudah dipasang tapping box itu loh, kita pemantauan lah. Kalau pemeriksaan kan beda. Kalau pemeriksaan itu kan lebih ke dalamnya, sampai ke pembukuannya. Nah terus dia itu memenuhi kebutuhan wajib pajaknya berapa atau dia belum memenuhi kewajibannya. Nah ini kalau pemeriksaan pajak, kita belum melaksanakan. Karena memang nanti masuk sampai pembukuan wajib pajak." (CW 6.32) d. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD? Apakah terbatas atau diperlukan adanya penambahan pegawai? "SDM sangat terbatas mbak. Karena kalau seperti sini kan luas mbak. Ada yang satu orang itu mencakup beberapa kecamatan. Sebetulnya kita itu yang dalam 10 orang yang luar 10 orang. Yang dulu aja per wilayah yang khusus menarik pajaknya aja ya itu lebih dari 30. Ada 33 orang. Nah sekarang berkurang-berkurang akhirnya malah 20 orang. 20 orang dengan otomatis wajib pajaknya bertambah gitu loh. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu 33 orang itu wajib pajak di tahun itu gitu loh. Nah berkembang sampai 2 tahun, 3 tahun kan ada yang pensiun, ada yang mutase, itu cuma 20 orang dengan pertambahan wajib pajak. Karena mungkin kemarin belum ada warung makan ini sekarang ada, oh belum ada hotel ini eh sekarang ada. Wajib pajaknya kan bertambah to. Dengan rajin melakukan ekstensifikasi itu kan bertambah wajib pajaknya. Kalau SDMnya kurang jumlahnya." (CW 6.33) e. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar pihak yang berkaitan dengan pajak daerah? "InsyaAllah berjalan dengan baik. Karena kita yo seperti tadi ada meeting-meeting, ada evaluasi baik dari Kabid maupun Kasubid dan terutama nanti yang diampu oleh Kepala Badan. Jadi kita selalu 157
berkomunikasi misalkan saja ini dengan Pak Prayit itu kan bidangnya lain karena pendataan pendapatan pajak, kalau ini kan penagihan dan pelayanan pajak. Ini kalau misalkan ada permasalahan yang misalkan lah data tidak sesuai dengan objek pajaknya, kita sampai di wajib pajak belum didata kan ada komplain. Nah komplain nanti kita sampaikan juga ke bidang pendataan. Lalu bagaimana? Yowes cek bareng-bareng ke lapangan. Oh ternyata itu tidak sesuai antara ketetapan dengan kondisi objek pajak yang ada. Jadi InsyaAllah kerjasamanya kita juga baik." (CW 6.34) f. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya? "Ya itu ada sanksi administrasi berupa denda karena dia kan akhirnya molor dari pembayaran pajak to. Misalkan harusnya tanggal 10 sudah bayar tapi sudah tanggal 15 kok belum bayar, nah itu sistem otomatis sudah akan muncul. Nah itu nanti terkena administrasi denda." (CW 6.35) g. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? Apakah tertib atau tidak? "Kalau dipresentase ya mbak, sudah banyak yang tertib. Kalau dipresentase dari jumlah wajib pajak dan pembayarannya itu sudah tertib. Cuma kalau kita kan tidak semuanya harus 100%. Kan mesti ada yang o kae angel, o kae sampai berapa bulan baru dibayar sekaligus. Ya kita sudah ada 90an persen sih mbak. Cuma kalau seperti PBB, masyarakatnya bermacam-macam. Dan juga mungkin punya objek pajak disini tapi orangnya dimana gitu loh pokoke luar kota. Nah itu kan menghubunginya juga susah. Nah itu kadang-kadang orang-orang itu saja yang angel bayar pajaknya. Karena biasanya sok buat investasi. Koyo Tempuran barang kan banyak kavling-kavling ini, nah dia itu membeli kavling atau rumah tapi orangnya dimana. Oh iya mansion, mansion itu kan dah jadi rumah itu tapi kan penghuninya juga tidak ada. Mungkin itu juga sudah laku tapi ra dinggoni mungkin wong wes due omah. Itu kan permasalahannya seperti itu yang PBB, karena wajib pajak tidak bisa diketemukan." (CW 6.36) 158
159 Lampiran 2.g Catatan Wawancara VII A. Informan Nama Hari/Tanggal Wawancara : "TSR" : 09 Maret 2022 B. Pertanyaan 1. Bagaimana Peran Kebijakan BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apa pengertian kebijakan menurut Saudara? "Kebijakan itu berarti ya sesuatu. Pokoke beda jadi kalau aturan begini, hukumnya bunyi begini. Kalau kebijakan itu ya ada celah disitu yang bisa ada kebijakan Pak Bupati atau kebijakan pimpinan Kepala Daerah dan sebagainya. Kalau kebijakan ya itu. Ya beda ya, maksude ada perbedaan antara aturannya begini tapi kebijakan itu kan juga tidak menyalahi aturan. Jadi memang ada celah dimana misalnya Pak Bupati itu bisa memberi kebijakan gitu loh, misalnya kayak gitu. Apa itu bahasanya. Pokoke ada bukan aturannya saklek begitu tapi nek ada kebijakan ya memang dari Pemerintah Pusat kalau bikin aturan juga mesti nanti akan diatur dalam Peraturan Bupati. Jadi itu lebih mengakomodir kayak ini loh mbak, ada ini istilahnya kebijakan daerah itu ada." (CW 7.1) b. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD? "Ya kalau kita kalau sudah menjadi kebijakan pasti akan kita laksanakan. Ya karena dasar untuk mengambil kebijakan itu kan pasti mendasari aturan, aturan yang ada ya. Kalau ada kebijakan seperti itu ya pasti kita laksanakan dan ya harus sesuai dengan kan dasar pengambilan untuk mengambil suatu kebijakan kan pasti ada dasar aturannya atau ada listening-nya kan pasti ada. Jadi ya itu, otomatis kita laksanakan." (CW 7.2) c. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah? "Kebijakan kalau dari Bu Kepala sih mengarahnya kebijakan itu yang istilahnya untuk transparan, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Jadi intinya ya untuk mempercepat." (CW 7.3) akuntabel. Yang begitu. Pasti d. Pada RPJMD 2019-2024 disebutkan terdapat 9 (sembilan) kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang di antaranya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. • Intensifikasi a) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam peninjauan tarif pemungutan? "Kalau tarif, tarif itu Perda. Kalau Perda itu ditentukannya oleh eksekutif dengan legislatif. Jadi dengan dewan, nah kita dengan dewan. Kalau penentuan tarif. Tapi kalau ada kebijakannya itu, kebijakannya itu ada di misalnya Pak Bupati bisa memberikan
keringanan. Keringanan misalnya kayak pandemi covid kemarin, itu Pak Bupati bisa memberikan keringanan. Bisa pokok pajaknya, bisa itunya, itu bisa. Jadi, kalau disini terkait sama kebijakan, tarif itu bukan merupakan kebijakan. Jadi, makanya tadi yang saya bilang, ada Perda ada aturan yang mengikat maksudnya yang Pemda harus ikut itu atau Pak Bupati, Kepala BPPKAD harus ikut itu. Tapi disitu pasti ada celah. Celah itu artinya disitulah ada kebijakan disitu. Nah kebijakannya Pak Bupati itu tadi, misalnya memberikan keringanan, penghapusan denda administrasi, ada permohonan pengurangan pajak dan sebagainya itu menjadi kebijakan. Gitu masuknya." (CW 7.4) b) Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan atau kualitas pelayanan pajak? "Kalau ini upaya yang dilakukan kalau kita pakainya sekarang ya sudah semuanya sekarang istilahnya sudah online, house to house. Yang online itu ya kita semua sistem kalau sudah online harapannya kan mempercepat proses mulai dari pelayanan sampai dengan pengelolaannya ya mulai dari pelayanan pajaknya, terus pemungutannya proses pemungutannya, sampai dengan ke penerimaannya kita. Kalau kita bicara pemungutan, pemungutan pajak itu dia dari proses awal dari proses mulai dari pendataan nggih, jadi didata wajib pajaknya didata dulu. Dari proses pendataan, kemudian nanti penetapan, penetapan itu ditetapkan dulu. Setelah penetapan selesai, nanti baru ditagih ya kan. Nanti ada verifikasi pajak. Jadi ada pengawasannya. Jadi ada empat, satu lagi yang perencanaan. Jadi ada lima, mulai dari perencanaan, pendataan, kemudian penetapan, penagihan, dan yang terakhir pengawasannya. Yang dilakukan dalam peningkatan pengelolaan kualitas pajak ya salah satunya kita dengan penggunaan IT, kemudian yang house to house. Itu artinya pembayaran itu sudah secara link atau online langsung. Kalau njenengan mau bayar pajak misal mau bayar PBB nih tinggal ke Bank Jateng bisa dan langsung masuk uangnya ke Pemda. Jadi tidak perlu 2 hari 3 hari, langsung sudah online. Nanti sore nih udah langsung masuk ke Pemda. Selain house to house kita juga ada alat perekam data tapping box itu juga masuk. Kemudian ada integrasi sistem itu juga sudah. Jadi integrasi sistem kita dengan DPMPTSP, integrasi dengan Inspektorat, integrasi kita dengan Satpol PP. Jadi, sekarang penagihan itu bisa dilakukan dengan dan tidak harus BPPKAD. Jadi misal dari sana misalnya perizinan ada yang mau minta pendaftaran mengajukan izin, dia belum bayar pajak gak bisa diurus. Seperti itu." (CW 7.5) 160
c) Adakah penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan petugas pemungut pendapatan? "Ada, kita sosialisasi ada. Sosialisasi itu bisa istilahnya kita dengan banyak orang, itu ada. Sosialisasi bisa face to face, bisa langsung kita jadi dengan wajib pajak hanya berdua menyampaikan oh ini loh ada tata cara pembayaran yang sekarang gitu misalnya lebih mudah dari Bank Jateng ada Q- rish, ada dana, dan sebagainya. Misalnya ada Q-rish, ada Laku Pandai, gitu misalnya kita menyampaikan di penyuluhannya itu bisa secara langsung atau lewat media. Penyuluhannya kan kita lewat Radio Gemilang, atau lewat apapun lah bisa. Kita juga ada website nya, dan sebagainya. Jadi mudah untuk dijangkau untuk yang penyuluhannya." (CW 7.6) Ekstensifikasi a) Apakah BPPKAD dalam melakukan ekstensifikasi mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak? "Iya, kalau ekstensifikasi itu kan berarti perluasan ya. Kalau ini kita mendatangi ke lokasi wajib pajak. Ini kan di pendataan ya, kalau di pendataan itu ya kita harus. Ekstensifikasinya ya kita mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak atau biasanya kalau untuk reklame dan sebagainya kita tinggal lihat di google maps kita nanti tetap mendatangi wajib pajaknya. Kan kita paling enggak sudah tahu gambarannya dulu, kayak gitu. Terus nanti tinggal ketemu wajib pajaknya." (CW 7.7) b) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam penambahan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada? "Jadi kalau terkait pajak daerah, sebenarnya mungkin gini. Misalnya pajak hiburan. Pajak hiburan itu kalau dari kita persepsinya misalnya, pajak hiburan itu kalau kita kan di aturannya ada. Ketika pajak hiburan itu misalnya timezone itu ada pajak daerahnya. Sekarang yang lagi marak itu kan tempat wisata hiburan itu kan wisata alam, kalau dulu itu kan tidak termasuk dalam kriteria contohnya. Tapi kemarin BPKP kesini ngecek o ternyata buk ini ada tiket masuknya. Nah itu bisa dikenai pajak, nah kayak gitu. Kita oh ya kalau dikaitkan dengan penambahan pajak baru sebenarnya jenisnya tetap sama, maksudnya sudah ada pajak hiburan itu. Hanya kita menemukan wajib pajak itu kadang kita gak berani narik karena ga berani mungut pajaknya kan karena kita tahunya itu alam tidak ada wisata alam di aturan. Tapi ketika dia memungut ada HTMnya ada tiket masuknya itu menurut BPKP bisa boleh. Oh yasudah kita menggunakan seperti itulah contohnya. Kalau untuk yang memperluas ruang lingkup pajak yang ada ini kalau jenis pajaknya di aturan ya hanya 11 pajak itu mbak. Kita tidak bisa keluar dari situ. Makanya kalau ekstensifikasi itu istilahnya ketika aturan itu berubah, ekstensifikasinya pasti akan lebih 161
banyak gitu loh. Tapi kan kita aturannya seperti itu, hanya perkembangan zaman. Contohnya misalnya sekarang kayak mungkin reklame lah ya. Mungkin dulu gak ada reklame, mislanya dulu hanya spanduk saja. Sekarang ada yang LCD, yang apa, yang apa, nah itu kan semakin berkembang gitu." (CW 7.8) c) Apakah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah hanya dilaksanakan oleh BPPKAD saja? "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu kan ada beberapa macam, ada di dalamnya ada pajak daerah, retribusi daerah, kalau yang pajak itu memang kewenangannya dari BPPKAD. Tapi kalau untuk yang retribusi, kemudian yang lain itu kewenangannya ada di yang lain. Kalau retribusi ya SKPD Penghasil. Itu. Jadi kalau melalui pajak daerah ya iya pajak daerah hanya BPPKAD. Kalau bicara PAD kan luas, tapi di dalamnya hanya pajak daerah itu BPPKAD saja." (CW 7.9) d) Bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? "Ya kalau pusat sih pasti ini ya, aturan-aturan yang dibuat oleh pusat pasti akan mendukung. Jadi gini mbak, pendapatan asli daerah itu kan kewenangan yang diberikan oleh pusat untuk daerah supaya bisa mengoptimalkan PADnya. Jadi kalau pusat, kalau yang sekarang pusat itu kan dia sangat sangat concert untuk supaya daerah itu PADnya tinggi. Karena dia sudah tidak bisa lagi, kalau dulu misalnya ada pendapatan transfer dari pusat dan sebagainya. Nah itu kan sekarang kan pendapatan transfer itu turun karena lagi pandemi lah. Yang pusat juga untuk covid dan sebagainya. Tapi akhirnya kan mereka juga ngepush supaya PAD itu tinggi. Kalau sinergi Pusat dan daerah dalam meningkatkan PAD ya ketika misalnya gini, transfernya dulu 10 terus PADnya dulu 5. Sekarang transfernya cuma ada 7, otomatis Pusat kan juga ngepush daerah supaya PAD kamu tinggi untuk nutup beban yang Pusat gak bisa kirim gitu. Sekarang kan transfer apa gitu dipotong, gitu kan nek njenengan baca media koran gitu kan mesti oh transfer ini dipotong karena tidak tertib potong DAUnya, potong DAKnya. Seperti itu. Jadi itu." (CW 7.10) e) Upaya apa yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah? "Ya kita pokoknya kalau upayanya tentunya kita lebih mengarah ke supaya pelayanan itu lebih mudah nggih. Kalau upayanya ya kita intensifikasi dan ekstensifikasi itu melalui kalau sekarang ya kita ada media, ada kita juga sekarang kan kalau pajak daerah itu kan ada yang self. Yang self itu artinya 162
wajib pajak ketika dia sudah tumbuh kesadarannya, dia harus ya memang dia harus melaporkan pajaknya sendiri. Ya kan, jadi kalau misalkan ada restoran, hotel, hiburan, itu dia harus melaporkan pajaknya sendiri. Kita sudah kasih fasilitas nih. Sistemnya sudah ada, silakan mereka melakukan input kan seperti itu. Itu salah satunya upayanya itu. Kemudian untuk yang penetapan, kita juga lebih mempermudah lagi. Misalkan kita kalau dulu kan pembayaran harus dititipkan, misalkan kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang kan sudah ID Billing-nya silakan mau bayar dimanapun bisa. Jadi kita ada mulai dari pendataan, itu kita juga bisa mereka mendaftarkan secara datang kesini online boleh atau tinggal menyampaikan telepon by phone nanti dia memberikan data-data bisa. Kemudian yang kedua, dari mulai pendataan itu kemudian dari penetapan kan harus sudah memakai sistem, kita akan lebih mudah ya. Untuk ini kalau dari yang penagihannya, upaya-upaya yang penagihannya kita kalau kita memperbanyak kanal pembayaran pasti mereka juga akan mempermudah. Kan mereka juga akan gampang gitu kan, gak harus Bu saya mau bayar aja susah. Misalkan kayak gitu. Kalau sekarang mereka sudah Bu saya kirim lewat m-banking ya, Bu saya kirim lewat ini. Oke nanti tinggal dikirim screenshots-nya nanti kita cek oh iya sudah masuk, sudah masuk ya mbak. Nanti dicek dari sistemnya dia dari sistem kita, kan sudah house to house ya. Sudah sama, nanti dicek oh iya bu sudah istilahnya kayak gitu. Itu dari sisi penagihannya, kemudian dari sisi penatausahaannya kita juga lebih mudah mengontrol wajib pajaknya. Karena sudah menggunakan sistem, otomatis misalnya dia ada piutang (pajak yang belum terbayarkan), kemudian ada kewajiban-kewajiban pajak lain yang belum terbayarkan akan langsung kelihatan di sistem. Gitu mbak." (CW 7.11) 2. Bagaimana Peran strategi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah? "Melakukan pendataan ya mbak." (CW 7.12) b. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pajak air tanah? "Ya kita sering mengadakan itu tadi mbak, dengan pendataan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi." (CW 7.13) c. Apakah terdapat tim yang berfungsi untuk membantu pengendalian pembayaran pajak daerah yang terjun ke lapangan? Jika ada, apakah terdapat pelatihan? "Kalau kita timnya ada, jadi timnya tim per wilayah. Nanti dari tim itu juga ada yang memantau. Jadi kalau sekarang, modelnya karena sekarang sudah ada WA Group dan sebagainya jadi misalnya Bu 163
pembayaran disini sini nanti kita cek, oh dia sudah melakukan pembayaran sebenarnya kalau pembayaran mungkin dia tidak ketemu Bank Jateng misalnya teman-teman yang disini ada Laku Pandai, dan sebagainya silahkan melakukan pembayaran lewat teman-teman sendiri, sudah selesai. Gitu. Kalau itu gak ada pelatihan sih untuk timnya. Karena kita orangnya sudah lama-lama ya. Kalau misalkan ada yang baru ya kita kasih pendampingan dulu. Jadi dari tim melakukan pendampingan kemudian turun ke lapangan nanti baru dibantu ini loh cara menagihnya seperti ini, ketemu wajib pajak sempat ada yang dimarahin ada yang ya macam-macam wajib pajak. Ada yang bilang rung due duit kalau ditagih. Ya itu kalau yang susah. Kalau pelatihannya, ya itu tadi pelatihannya ya kita hanya istilahnya karena kalau sudah di lapangan itu kan kita larinya cenderung kita harus lebih sabar, paham aturan yang penting. Jadi ketika nanti wajib pajak komplain apa, kita bisa menjawab. Karena kalau disini ya teman-teman kita punya buku pintar lah. Ada yang buku tipis dan ada yang kayak punya saya ini tebal. Ada yang bukunya tipis itu yang buat buku saku yang mereka buat jalan kalau misalkan ada pertanyaan apa. Kadang ketika kita mereka menagih terus Pak saya itu ada yang tanya ini. Nah misalkan kayak gitu. Tanya pajak hiburan, itu ada yang tanya pajak reklame, dan sebagainya nah itu kita bisa jelaskan. Jadi selain penagihan, kita ya bantu sosialisasi itu tadi. Karena kita istilahnya gak bisa sendiri-sendiri ya. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, pemungutan itu gak bisa ini berdiri sendiri-sendiri gitu gak bisa. Harus pendataan ya nanti ngecek sama penagihannya. Penagihannya juga nanti ngecek ke pendataannya. Ya kayak gitu." (CW 7.14) d. Apakah penarikan pajak menggunakan sistem online? "Iya, sekarang sudah online juga." (CW 7.15) e. Apakah pemasukan pajak telah memenuhi target yang diharapkan? "Kalau pajaknya, kalau kita secara keseluruhan tercapai. Tapi ada beberapa titik yang belum tercapai. Ada beberapa mata pajak yang kita belum tercapai." (CW 7.16) f. Apa yang BPPKAD lakukan apabila pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan? "Ya kalau kita biasanya, kita kan bulan Maret ini misalnya. Bulan Maret kita cek oh yang belum tercapai misalnya kan kita ada target nih 15% bulan Maret, misalnya ya. Kita cek nanti data, nanti sampaikan ke teman-teman. Pada saat pagi, ini biasanya Ibu sampaikan, yang belum tercapai ini ini ini tolong nanti. Kita nanti juga support data. Oh ini yang belum tercapai ini, kita kasih data piutang yang belum tercapai. Jadi mereka bekerja itu ya ada oh yang belum tercapai ini, saya juga dikasih bekal ini. Gitu kan, misalnya pajak reklame belum tercapai ya kita kasih surat tagihan pajak untuk pajak reklame sekian, keluarin. Yang belum tercapai apa gitu. Jadi saling ini bantu istilahnya." (CW 7.17) 164
g. Adakah tindakan korektif dari Pemerintah Daerah dan Kepala BPPKAD untuk memastikan bahwa kinerja petugas pemungut pajak agar sesuai dengan rencana? "Ya pasti, kita pasti dipantau. Setiap minggu Ibu bikin laporan ke Bu Kepala terkait dengan target, kemudian realisasi, piutang, dan sebagainya itu tiap minggu. Kemudian belum nanti ketika rapat pasti ada penyampaian-penyampaian. Itu, kemudian ya pasti ada kalau ini korektifnya." (CW 7.18) h. Bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak? "Kalau biasanya kan kita pertama nih, saya udah ada yang melakukan pembayaran. Nanti kita buatkan surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak itu ya pas piutang mereka yang belum terbayarkan. Kemudian nanti disitu kita sudah ada leaflet-nya pembayaran pajak. Nah disitu jadi kita sampaikan juga, ya makanya saya sampaikan ke teman-teman. Sekarang itu kan SDM-nya kita terbatas. Kemudian wajib pajaknya gak semakin sedikit tetapi semakin banyak, nah akhirnya kita cara mengatasinya bagaimana. Kan sekarang sudah harus ada kemandirian dari wajib pajak. Jadi kita gak bisa nih kita datengin terus, enggak. Dilepas pelan-pelan. Kita kasih edukasi terus kemudian nanti udah nanti kalau kamu bayar tapi kita juga tetap harus ada istilahnya hubungan dengan mereka. Jadi gak terus dilepas, nanti kalau ada sesuatu kan ya. Jadi harus tetap ada sinerginya, jadi misalkan mereka melakukan pembayaran tapi ya Bu nanti kalau sudah melakukan pembayaran tolong buktinya transfer terus kirim ke saya ya. Misalnya kayak gitu, jadi bukti. Jadi kayak biar gak lepas aja hubungannya gitu kan. Kan gak loe loe gue gue gitu kan. Tapi kan harus tetap jalan karena kita harus tahu nguri-nguri lah. Wajib pajak itu kan aset bagi kita gitu." (CW 7.19) 3. Bagaimana Peran alat komunikasi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apakah terdapat keterbukaan atau transparansi anggaran kepada masyarakat? "Jadi kalau untuk pajak itu kan datanya kan dilindungi oleh undang- undang. Jadi tidak bisa data pajak itu kita share. Bank Jateng aja sendiri itu hanya bisa membuka ya hanya atas kode billing-nya yang diberikan. Jadi dia tidak memiliki gak bisa dia misalnya kita mau tanya saya mau tanya, PBB saya sekian tolong dicekkan pembayarannya berapa. Dia gak bisa, kecuali kalau PBB masih dibukakan dibuka kelihatan pembayarannya. Tapi kalau dia mau bayar tahun berapa ya tahun berapa yang mau Ibu minta. Misalnya tahun 2022 dibuka akan muncul tahun 2022. Dia hanya bisa membuka itu, jadi untuk data wajib pajak itu sifatnya kan rahasia. Jadi Bank Jateng hanya bisa mengambil data saja. Kalau keterbukaan dalam hal informasi oke, tapi kalau kaitannya dengan piutang dan sebagainya kita gak berani share. Ya yang tahu ya hanya kita BPPKAD dengan orang yang bersangkutan atau dengan 165
wajib pajaknya kalau yang data. Tapi kalau mau informasi tentang pembayaran, silakan bisa kita open, terkait apa aturan, atau mungkin apa pajak restoran. Yang lagi ramai itu misalnya Pak Granat ini lagi ramai. Nah itu kita bisa menyampaikan, boleh menyampaikan. Tapi kalau terkait dengan Pak Granat itu punya piutang berapa gitu kita gak berani yang tahu ya wajib pajak sama kita. Karena kita disepakati sama wajib pajak yang bersangkutan gitu aja. Eh ini transparansi anggaran bukan pendapatan? Itu yang Ibu sampaikan tadi itu yang pendapatan. Kalau anggaran ini mbak, anggaran ini kan setiap kalau baca di koran, pasti ada APBD itu kan pasti. Di koran nasional pasti ada APBD Kabupaten Magelang tahun 2022 pasti ada, di-upload ada, diitu ada. Kalau anggaran loh. Kalau pendapatan ya itu tadi yang Ibu sampaikan. Sorry tadi jawabannya salah. Gitu ya mbak, nek anggaran ada. Di koran, jadi ya itu ada kebijakan untuk kita mempublish kalau untuk yang anggaran. Ini anggaran. Kalau pendapatan, ya realisasinya boleh. Tapi data riil, rinciannya kita gak boleh. Jadi misalnya ini Bu saya mau nanya wajib pajak ini piutangnya berapa, nah itu gak saya kasih. Kecuali wajib pajaknya bilang Bu saya minta pembayaran saya tahun 2021 berapa, wajib pajaknya datang nah itu saya kasih datanya saya serahkan. Kayak gitu malah gapapa." (CW 7.20) b. Bagaimanakah cara mewujudkan keputusan yang responsif terkait kendala di masyarakat? "Nah kalau ini biasanya teknis ya. Kalau yang kendala di masyarakat itu misalnya kemarin ada terjadi kendala trouble di pembayaran gitu misalnya. Nah kita langsung kita usulkan, kita rapatkan supaya segera terurai permasalahannya. Kalau biasanya kalau ada masalah kendala dari masyarakat biasanya ada pelayanan, ada aduan, ada macam-macam ya kita sampaikan langsung ke pimpinan. Kalau misalnya itu ya kita tertulis atau kalau tidak ya memang sekarang lewat hp menggunakan hp ada yang aduan, dan sebagainya ya kita tanggapi. Gitu aja sih. Langsung kita tanggapi kalau memang kewenangan kita bisa kita jawab, tapi kalau misalnya itu kewenangannya bukan dari BPPKAD ya kita gak berani jawab. Kita akan kita sampaikan ke aduan kabupaten Magelang, nanti biar dari Kabupaten Magelang atau Diskominfo yang menyampaikan ke SKPD terkait." (CW 7.21) c. Apakah menyediakan layanan untuk wajib pajak yang berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya? "Ada mbak, di bagian bawah itu." (CW 7.22) d. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak? "Kalau online, kita belum pernah online kalau yang terkait dengan sosialisasi. Tapi kalau ke bendahara bisa kita sampaikan. Wajib Pajaknya ini kan macam-macam, kalau wajib pajak orang luar kan kita susah. Tapi kalau kayak yang bendahara-bendahara misalnya kita tutorial tata cara menggunakan SIMPAD bisa kita share kan, soalnya sudah Ibu siapkan kalau misalnya pas akhir tahun itu kita tayangkan 166 ingin
tata cara pembayaran pajak gitu atau tata cara penginputan dalam aplikasi. Nah itu sudah kita sampaikan, kalau untuk yang secara internalnya bendahara. Jadi kalau misalkan ada yang datang, kita gak perlu ngajarin satu-satu lagi. Buk dilihat ya di tutorialnya, oh ya. Jadi mereka baca itu. Kalau yang terkait di pelayanan kan juga kita layani tetap, di aduan ada, kemudian wajib pajak mungkin juga pada telepon lah, sekarang sudah lebih mudah ya." (CW 7.23) e. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah? "Sosialisasi ada." (CW 7.24) f. Apakah terdapat masukan dari masyarakat terkait pembayaran pajak? "Kemarin ada karena kita wilayah Kabupaten itu kan luas. Jadi ada yang di daerah Ngablak sana dia susah akses ke Bank Jateng yang di wilayah Kabupaten Magelang. Jadi dia bilang Buk saya boleh gak sih melakukan pembayaran disini. Silakan, pembayaran dimanapun bisa, atau kadang dia gak menggunakan Bank Jateng karena Bank Jateng kan bukan bank istilahnya gak kayak BCA ini ya, tapi kayak yang adanya di Jakarta. Buk saya mau bayar PBB. Silakan bisa, silakan membayar PBB, kita kasih ininya. Lewat Indomaret bisa, lewat Alfamart bisa, dan seterusnya. Oh iya, iya. Seperti itu. Jadi karena wilayah memang pajak daerah itu ada di Kabupaten Magelang, yang kita urus Kabupaten Magelang. Tapi kan, owner atau kadang pemiliknya sekarang Borobudur aja. Kan pemiliknya sekarang kebetulan bukan orang Magelang, maksudnya Candi Borobudur kan banyak orangnya yang punya orang mana, orang mana. Mereka mau bayar pajak aja sampai bilang Bu, saya masih di Papua. Katanya. Yaudah bayar aja di Papua. Susah Bu. Pakai Indomaret, saya gitu. Oh iya, bisa ya. Bisa. Ya banyak yang kayak gitu. Jadi mereka memang kita juga, kalau kita basic-nya kalau untuk yang kita sudah dengan Bank Jateng karena kan KUDnya kita lebih Bank Jateng. Kalau Bank Jateng akan memperluas jangkauan, istilahnya dia menggunakan ini. Pakai fiturnya mau pakai Gopay, Shopee Pay, atau apapun itu kita sudah terserah Bank Jateng. Jadi kita mangga, mau kerjasama bank-bank pada datang ya kita gak itu, udah langsung ke Bank Jateng aja mangga. Bank Jateng biar membuka diri gitu. Jadi maksudnya kita sudah terima bersih karena kita kalau seperti itu nanti kita jatuhnya kita harus taruh sudah online akhirnya kita pengecekan pengawasannya itu ya di uang yang masuk itu lo kita cek dengan sistem-sistem gitu lo. Jangan sampai ngelag jadi gak sama gitu misalnya sistemnya sekian eh uangnya gak ada sekian atau uangnya lebih tinggi sistemnya gak ada sekian gitu, gak sama gitu kan. Harusnya kan sama. Itu harus kita lakukan tiap hari gitu." (CW 7.25) 167
168 4. Faktor Pendukung a. Faktor pendorong apa saja yang memengaruhi pendapatan asli Daerah melalui pajak daerah? "Ya kalau ini karena bentuk pengawasannya itu kan kita ya ada inspektorat ada BPK. Mungkin dari faktor pendorongnya itu ya mungkin kenapa kok kita lebih transparan lebih transparan transparan gitu. Ya karena ada dorongan dari BKPK, BPK, Inspektorat itu. Kemudian dari dewan juga kan karena PAD ini sekarang digadang- gadang yang paling maksudnya harus prioritas pajak ini kan juga harus tinggi kayak gitu kan kita juga harus optimal lah istilahnya. Ya itu kita juga dari dewan juga faktor pendorongnya dewan, tetapi kemampuan masyarakat itu kan juga kita lihat kalau memang dia masyarakatnya istilahnya memang dia wajib pajak yang besar atau memang dia wajib pajaknya memang ramai ya kita pakai tapping box dipasang, misalnya kayak gitu kayak gitu. Jadi kalau untuk faktor pendorong-faktor pendorong ya itu tadi, kalau kami kalau dari internal BPPKAD ya kita dari pihak eksternal ya kita ada KPK, BPK, Inspektorat kemudian mungkin dewan. Kemudian nanti dari kalau yang dari saya yang dari bidang ya nanti Bu Kepala melihat ini sudah optimal apa belum nah nanti seperti itu." (CW 7.26) b. Apa yang BPPKAD lakukan untuk pengelolaan potensi pajak agar optimal? "Itu ya terkait inten esktens tadi" (CW 7.27) c. Apa yang BPPKAD bertambahnya pajak? "Ya kalau ini kalau potensi misalnya sesuatu ini kita lihatnya ya salah satunya pakai tapping box itu tadi. Karena tapping box itu kan data riil ya, data transaksi yang direkam punya wajib pajak yang kita rekam. Jadi mau tidak mau ya wajib pajak akan, jadi kalau misalnya dia melakukan pembayaran satu juta ternyata di tapping boxnya ada satu juta lima ratus, ya kita sampaikan Pak ini. Nah itulah titik ketika ada selisih ini dan selisih yang besar kan harusnya ada pemeriksaan disitu. Nah ini yang kita belum siap untuk SDM pemeriksanya, tapi paling tidak kita sementara ini kita pakai berita acara ketika ada selisih itu disebabkan karena apa. Kalau dia tidak bisa menjelaskan ya dia harus membayar sesuai dengan tapping boxnya. Nanti kita cetakkan rinciannya, ketika nanti transaksi sekian sama sekian kedouble Bu, berarti saya pembayarannya sekian ya. Lalu kita bikin berita acara. Hanya sesederhana itu yang bisa kita lakukan terkait sama ini. Kalau yang potensi tadi ya yang tadi itu, salah satunya tapping box. Kemudian kita juga menggunakan pihak ketiga untuk penghitungan potensi. Itu kita juga melibatkan pihak-pihak ketiga karena kadang kita kan tidak dipercaya. Kalau pendapatan itu target tercapai ya bukan merupakan istilahnya prestasi juga bukan, tapi kalau gak tercapai ya dimarahin. Karena kan tergantung dari perencanaannya. La kalau dianggapnya itu kalau kan kita merencanakan sendiri nih, perencanaannya lakukan dalam mencari temuan potensi
dianggapnya pasti mereka menganggap kita belum optimal. Ya kan? Jenengan bikin potensi atas diri saya sendiri, kan otomatis orang lain nilainya udah optimal belum kamu membuat perencanaannya, kan gitu. Nah iya sama, karena perencanaannya ada di BPPKAD, bidang pendapatan yang merencanakan. Ketika itu tidak tercapai, ya kita dimarahin, loh kok iso pajak PBB kok tidak tercapai. Tapi ketika tercapai, ya sudah itu bukan prestasi, lha wong kamu gawe dewe kan gitu kasarannya begitu lah." (CW 7.28) d. Apakah sistem penarikan dilakukan secara online juga atau secara offline saja? "Iya secara online juga mbak." (CW 7.29) 5. Faktor Penghambat a. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dan peningkatan PAD melalui pajak? Jika ada, apa penyebab permasalahan- permasalahan tersebut muncul? "Ya banyak permasalahannya, karena kesadaran wajib pajaknya yang belum atau masih rendah gitu ya. Kemudian masyarakat juga berbagai macam, ada yang apalagi situasi lagi kayak gini gitu kalau untuk menarik pajak susah. Tapi ya kita tetap mau tidak mau karena kita ada aturannya, ada dasarnya ya kita nanti menggandeng Satpol. Ada yang kayak gitu kayak gitu lah. Kemudian kalau untuk permasalahannya ya mungkin internal dari wajib pajaknya. Kemudian kalau dari kami internal BPPKAD sendiri karena SDMnya yang terbatas ya kan. Penyebab permasalahan muncul ya karena ini ya masih rendahnya kesadaran wajib pajak. Emm mungkin masih beranggapan kalau dulu alah podo wae duite ditilep, dan sebagainya. Padahal sekarang kita sudah transparan lah. Istilahnya transparan itu dalam hal pembayaran mungkin kita sudah house to house, sudah seperti itu lah sistem yang kita terapkan gitu." (CW 7.30) b. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan PAD melalui pajak Daerah? "Ya hampir mirip dengan sebelumnya ya. Seperti kesadaran wajib pajak masih rendah." (CW 7.31) c. Bagaimana BPPKAD dalam melakukan pemeriksaan pajak? "Kita belum ada pemeriksa pajak mbak. Pemeriksaan pajak itu kita sudah minta ke BKPPD untuk kita diajarin terkait pemeriksaan pajak tapi sampai sekarang belum bisa kita melakukan pemeriksaan pajak. Jadi, mungkin ke depannya ini karena di KPK ini juga sudah ada untuk melakukan pemeriksaan nanti tahun 2022 ini kita baru akan bergerak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Sebelumnya, kita hanya melakukan pemeriksaan sederhana. Kalau pemeriksaan sederhana kan kita belum pernah yang lengkap gitu, kayak pemeriksaan pembukuan gitu belum pernah. Kalau pemeriksaan sederhana kan hanya mengecek sederhana ya. Istilahnya dari nota gitu-gitu. Tapi kalau pemeriksaan lengkap kan kita sampai masuk pemeriksaan keuangan, kita koordinasi 169
dengan KPP Pratama, dan sebagainya. Itu yang belum pernah kita lakukan, karena belum ada personilnya." (CW 7.32) d. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD? Apakah terbatas atau diperlukan adanya penambahan pegawai? "Terbatas sih ya." (CW 7.33) e. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar pihak yang berkaitan dengan pajak daerah? "Maksudnya dalam sistem ini kan kita menggunakan pihak ketiga gitu kan, jadi kalau dalam proses pemungutan itu diperbolehkan kita itu jadi gini kalau pemungutan pajak tidak boleh diborongkan untuk tiga jenis penagihan, verifikasi, sama pengawasan. Jadi yang tidak boleh itu di penagihannya, diborongkan dalam kegiatan pemungutan kemudian di pengawasannya, sama di penetapan. Itu yang tidak boleh dipihak ketigakan. Selain itu, pendataan atau sistem itu boleh dipihak ketigakan. Tapi data itu kita tidak boleh keluarkan gitu. Tetap harus disimpan kita. Kemudian kalau untuk yang terkait tadi koordinasi, ya kita harus kalau terkait sistem ya kita harus nge-link banget sama pihak ketiganya. Maksudnya kita ada komplain, kita ada apa misal ada permasalahan apa dari wajib pajak misalnya saya mau input gak bisa ya kita langsung share di grup, kita sampaikan nanti mereka juga pada ngecek. Ya ini oke, itu udah oke. Kemudian kalau dengan Bank Jateng, Bank Jateng kadang crowded dan sebagainya. Kok tidak bisa ya, ya memang seperti itu ya. Jadi kayak sudah saling berhubungan gitu karena kalau kita tidak menjalin hubungan dengan baik, kita juga atau tidak komunikasi dengan baik akhirnya juga gak selesai-selesai permasalahannya kan. Padahal kita yang penting kan pelayanan ke masyarakat oke, kemudian jalannya juga masuk uangnya juga harus segera. Kan gitu, ya itu aja sih." (CW 7.34) f. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi tugasnya? "Sanksinya itu ada denda 2% kalau dia belum bayar telat, sudah kena jatuh tempo itu denda 2%. Kemudian ya bisa sampai sanksinya itu diatur, banyak ya mbak ya sanksinya itu ada yang denda 2% itu untuk yang sanksi administrasinya. Kemudian kalau untuk yang sekarang itu misalnya terkait dengan tapping box misalnya. Itu juga ada sanksi- sanksi yang diberikan ketika dia tidak mau memasang itu sudah ada Perbupnya. Jadi misalnya kalau yang di aturan yang jelas itu memang sanksinya 2%. Sudah jatuh tempo tanggal 30 September belum bayar nih. Oktobernya kena 2%. Novembernya kena 2% lagi gitu. Jadi akan nambah-nambah terus gitu." (CW 7.35) g. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? Apakah tertib atau tidak? "Ya kalau untuk wajib pajak yang besar itu nek saya malah yang besar kemudian kayak franchise itu malah lebih tertib dibandingkan yang perusahaan atau wajib perorangan yang itu. Karena kita belum menerapkan batasan omset. Jadi ada yang lima ribu, tujuh ribu lima 170
ratus itu masih kita tarik. Nah itu yang lebih susah malahan. Kayak tukang bakso itu ditarik, itu malah setengah mati uangel malahan. Padahal teman-teman makan aja disitu, nanti tujuh setengah buat bayar pajak ya Bu gitu. Jadi sampai sebegitunya. Karena saking data lama belum diperbaiki ya kita masih mengikuti data itu kan ada yang 7.500 atau 15.000. makan bakso 15.000 atau kadang makan baksonya 18.000 kemudian Bu yang 15.000 buat bayar pajak. Ya tetap nanti teman- teman juga akan membayarkan karena dia sudah menagihkan, dia buat surat tagihan sementara ke wajib pajak kan dia sudah ada tanda terimanya kan. Ya seperti itu, sampai sebegitunya." (CW 7.36) 171
172 Lampiran 2.h Catatan Wawancara VIII A. Informan Nama Hari/Tanggal Wawancara : "SY" : Kamis, 17 Maret 2022 B. Pertanyaan 1. Bagaimana Peran Kebijakan BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apa pengertian kebijakan menurut Saudara? "Kebijakan itu dari pimpinan kalau kebijakan itu, tapi ada aturannya. Ada yang pedoman atau aturan, juga ada yang kebijakan dari pimpinan tapi ya sumbernya dari aturan." (CW 8.1) b. Bagaimana pelaksanaannya di BPPKAD? "Ya sudah sesuai dengan aturan sih pelaksanaannya. Sudah sesuai aturan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan." (CW 8.2) c. Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah? "Kebijakannya ya kita melaksanakan sesuai aturan yang berlaku tadi. Aturan undang-undang. Kalau kebijakan yang mengatur seperti pajak daerah itu mengacu pada Undang-undang, Perda, Perbup. Undang- undang kan turunnya ke Perda, Perda ke Perbup." (CW 8.3) d. Pada RPJMD 2019-2024 disebutkan terdapat 9 (sembilan) kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang di antaranya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. • Intensifikasi a) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam peninjauan tarif pemungutan? "Kalau itu aturan juga sih dasarnya tetepan, tetap mengikuti aturan yang berlaku. Tidak boleh menyimpang dari aturan itu." (CW 8.4) b) Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan atau kualitas pelayanan pajak? "Upayanya ya kita melaksanakan sesuai dengan itu agar tidak ada terjadi penyimpangan. Melaksanakan aturan sih seoptimal mungkin." (CW 8.5) c) Adakah penyuluhan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan petugas pemungut pendapatan? "Ada mbak. Ya setiap pagi kita briefing mbak dengan doa bersama. Kita lewat aturan-aturan tadi seperti undang-undang, Perda, Perbup. Kalau terhadap wajib pajak ya kita sosialisasi sambil door to door. Tapi tetap ada, dulu pernah ada ini yang sosialisasi di kecamatan gitu. Untuk petugas pemungut, dasarnya juga undang-undang dan peraturan tadi serta Perda Perbup." (CW 8.6)
Ekstensifikasi a) Apakah BPPKAD dalam melakukan ekstensifikasi mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak? "Iya. Kalau saya sih di pendataan harusnya setiap hari di lapangan gitu ya, jemput bola to. Dan dilakukan dengan sekarang kan ya jamannya digital juga." (CW 8.7) b) Apa yang dilakukan BPPKAD dalam penambahan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada? "Kita menggali, apa ya kita mencari ya kita memang tugasnya di lapangan memang mencari wajib pajak baru yang belum ada didata. Yang belum ada di SIMPAD, kalau kita kan punyanya SIMPAD. Yang belum ada di SIMPAD kita konfirmasi, jadi itu kan wajib pajak baru." (CW 8.8) c) Apakah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah hanya dilaksanakan oleh BPPKAD saja? "Kalau pajaknya sih iya sih, BPPKAD ya. Iya hanya BPPKAD. Karena pajak daerah kan disini di BPPKAD, retribusi ada di Dinas Pasar, PLN juga disini. Tapi muaranya disini semua sih mbak. Semuanya di BPPKAD." (CW 8.9) d) Bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? "Baik mbak sinerginya. Bagus, terhubung. Melalui ketentuan yang berlaku." (CW 8.10) e) Upaya apa yang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah? "Inovasi. Upayanya kita memasang alat perekam data transaksi di wajib pajak agar transparansi pajak bisa terwujudkan. Pemeriksa belum kita belum melaksanakan. Pemeriksa karena kita belum punya pemeriksa yang khususnya dari BPPKAD, kalau dari inspektorat sih sudah. Sudah diadakan pemeriksaan regular." (CW 8.11) 2. Bagaimana Peran strategi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah? "Ya kita malah di ujung tombaknya pendapatan daerah ya mbak. Ya meningkatkannya ya menggali potensi-potensi yang ada." (CW 8.12) b. Bagaimana strategi BPPKAD dalam berperan aktif meningkatkan pajak air tanah? "Ya kita lewat pendataan. Wajib pajaknya belum sadar, belum pada mendaftarkan ke ESDM. Gimana ya, kalau pajak air tanah itu kan ada air permukaan dan air tanah sendiri ya sumber. Kalau permukaan, itu kan pajaknya dikelola di ESDM Provinsi, tapi kalau pajak air tanah itu di Kabupaten ya tingkat dua." (CW 8.13) 173
c. Apakah terdapat tim yang berfungsi untuk membantu pengendalian pembayaran pajak daerah yang terjun ke lapangan? Jika ada, apakah terdapat pelatihan? "Ya kita tim-tim semua, ada. Tim internal gitu. Istilahnya ya tim. Kalau pelatihan secara langsung sih belum ya, tapi lewat briefing-briefing lewat aturan-aturan itu mbak. Tapi yang dulu-dulu mungkin juga ada ini mbak." (CW 8.14) d. Apakah penarikan pajak menggunakan sistem online? "Ya." (CW 8.15) e. Apakah pemasukan pajak telah memenuhi target yang diharapkan? "Iya, selalu tercapai setiap tahunnya. Kecuali MBLB. Tapi kan karena ini." (CW 8.16) f. Apa yang BPPKAD lakukan apabila pemasukan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan? "Kita evaluasi." (CW 8.17) g. Adakah tindakan korektif dari Pemerintah Daerah dan Kepala BPPKAD untuk memastikan bahwa kinerja petugas pemungut pajak agar sesuai dengan rencana? "Ada kalau ini." (CW 8.18) h. Bagaimana upaya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembayaran pajak? "Sosialisasi undangan." (CW 8.19) itu tadi. Sosialisasi aturan-aturan dan perundang- 3. Bagaimana Peran alat komunikasi BPPKAD dalam meningkatkan PAD Melalui pajak daerah? a. Apakah terdapat keterbukaan atau transparansi anggaran kepada masyarakat? "Ada. Anggarannya berapa berapa gitu ada kan. Di website gitu." (CW 8.20) b. Bagaimanakah cara mewujudkan keputusan yang responsif terkait kendala di masyarakat? "Kita sosialisasikan, kalau memang terjadi kendala kita lapor ke atasan secara berjenjang." (CW 8.21) c. Apakah menyediakan layanan untuk wajib pajak yang berkonsultasi mengenai kewajiban perpajakannya? "Ada to di pelayanan itu." (CW 8.22) d. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar dapat mengoptimalkan pengetahuan wajib pajak? "Sosialisasinya kan lewat website ke wajib pajak langsung juga." (CW 8.23) e. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah? "Sosialisasi sih." (CW 8.24) 174 ingin
175 f. Apakah terdapat masukan dari masyarakat terkait pembayaran pajak? "Pembayaran pajak ini sudah online, ini di pengaduan sana di pelayanan." (CW 8.25) 4. Faktor Pendukung a. Faktor pendorong apa saja yang memengaruhi pendapatan asli Daerah melalui pajak daerah? "Ya memang kita dari pintu pendapatan ya sebenarnya data. Kemajuan teknologi karena berubah menjadi online. Sarana prasarana juga mendukung." (CW 8.26) b. Apa yang BPPKAD lakukan untuk pengelolaan potensi pajak agar optimal? "Melakukan pendataan ya." (CW 8.27) c. Apa yang BPPKAD bertambahnya pajak? "Pendataan ya, intensifikasi sama ekstensifikasi itu tadi." (CW 8.28) d. Apakah sistem penarikan dilakukan secara online juga atau secara lakukan dalam mencari temuan potensi offline saja? "Iya secara online juga." (CW 8.29) 5. Faktor Penghambat a. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dan peningkatan PAD? Jika ada, apa penyebab permasalahan-permasalahan tersebut muncul? "Ya maksudnya pajaknya ya bertambah. Kalau kita itu ya data kok ya. Data bagus, terus faktornya ya faktor x juga sih yang didatangi sadar dengan aturan dengan kewajiban dia. Dia juga memengaruhi sih. Karakter wajib pajak kan macam-macam. Itu berpengaruh. Ada, lapangan banyak mbak. Mungkin dia kurang permasalahan di memahami aturan, kurang sadarnya dia, kurang memahaminya aturan dan perundang-undangan perpajakan sehingga dia kan sulit to untuk ditarik pajaknya karena dia belum paham. Nah ini tugasnya untuk sosialisasi." (CW 8.30) b. Faktor apa saja yang menghambat peningkatan PAD melalui pajak Daerah? "Faktornya ya gak kedata akhirnya gak ketagih." (CW 8.31) c. Bagaimana BPPKAD dalam melakukan pemeriksaan pajak? "Setiap kali diperiksa mbak. Setiap tahun ada BPK. Tapi tidak khusus untuk pajak sih, semuanya." (CW 8.32) d. Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD? Apakah terbatas atau diperlukan adanya penambahan pegawai? "Ya terbatas mbak." (CW 8.33) e. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar pihak yang berkaitan dengan pajak daerah? "Koordinasinya baik, terkoordinasi." (CW 8.34) f. Sanksi apa yang diberikan jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi tugasnya? "Diberi surat teguran administratif." (CW 8.35)
g. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak? Apakah tertib atau tidak? "Ya ini ada yang tertib ada yang tidak mbak. Tapi ya banyak yang tertib." (CW 8.36) 176
Lampiran 3. Struktur Organisasi 177
Lampiran 4. Dokumentasi Pamflet Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Magelang Tampilan website pembayaran secara online Wawancara dengan Kepala Bidang P4 Wawancara dengan Kepala Bidang P3SP 178
Wawancara dengan Sub Koord Penetapan Pendapatan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Sengketa Pajak Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan Pendapatan 179 Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pelayanan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dan Rekomendasi 180
181
182