BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.1 Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan perniagaan jual- beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetaplah ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya sebagai pedoman hidup manusia.2 Manusia diciptakan sebagai kholifah dibumi dan sebagai mahluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi terhadap sesama. Dengan berinteraksi mereka dapat mengembangkan ide dan gagasan serta bertambah wawasan. Saling bermuamalat tukar-menukar keperluan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik pribadi maupun golongan serta untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Dalam mencapai kemajuan dan kesuksesan tujuan hidup manusia, diperlukan adanya hubungan kerjasama dan kerukunan antar sesama. 1 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012, hlm. 5. 2 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hlm.278. 1
Islam adalah agama rahmatan lilalamin. Syariah Islam bersifat komprehensif merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai kholifah- Nya dimuka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.3 Syariah Islam juga bersifat universal artinya syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti, sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, "Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita."4 Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Secara social, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. Allah mensyari'atkan jual-beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan hidup berupa sandang pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran (jual beli); dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. 3 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani, Jakarta: 2001, hlm. 4 4 Ibid, hlm. 5. 2
3 Syari'at telah menghalalkan jual-beli dan sangat dianjurkan. Akan tetapi diharamkan memperoleh harta dengan jalan yang batil seperti halnya perjudian, penipuan dalam jual-beli, merampas hak orang lain, dan riba. Demikian telah ditegaskan dalam firman Allah SWT surat: (Al-Baqarah: 275)
Artinya : Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah: 275)5 Dalam hal dunia usaha muamalah (jual beli), Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik. Manusia diberi kebebasan dalam menjalankannya, akan tetapi, kebebasan itu bukan berarti dengan menghalalkan segala cara. Islam telah memberikan syarat dan rukun yang mengatur sah dan tidaknya jual-beli itu. Hal ini dimaksudkan agar muamalah yang dilakukan dapat berjalan secara sempurna dengan segala sikap dan tindakan (praktik) yang jauh dari penyimpangan hukum yang tidak dibenarkan. Anjuran untuk melaksanakan jual beli sesuai kaidah syari'ah yang baik dan benar atau harus saling rela, suka sama suka telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat : 29, yang berbunyi:
Artinya: Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".6 (QS.An-Nisa' ayat : 29) 5 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz 3 ,Jakarta. 1971, hlm. 69. 6 Kementrian Agama Ri, Al Quran dan Terjemahnya, juz.5. Madina, Bandung, 2007. hlm. 83.
Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Jual beli menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.7 Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.8 Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Islam mendorong penganutnya untuk bekerja mendapatkan rizki (harta) dengan berbagai cara, asalkan mengikuti printah yang telah ditetapkan dan tidak melampaui batas. Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, supaya jual beli yang telah dilakukan itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun dalam prakteknya dikalangan masyarakat seringkali dijumpai adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan muamalah (jual beli), terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kejanggalan atau tidak dipenuhinya syarat dan rukun jual beli. Dari sinilah ada beberapa jual beli yang dianggap shahih atau sah dan ada jual beli yang dianggap ghairu shahih atau tidak sah.9 Dari segi obyek, barang yang diperjual belikan harus ada, jelas wujud dan sifatnya, jelas takarannya, dapat diserahterimakan, bermanfaat, serta milik sendiri. Sehingga yang terjadi tidak ada salah satu pihak tidak merasa dirugikan.10 Dalam pandangan Islam mengenai system bermuamalah (jual beli) kedudukan akad merupakan hal yang pokok. Akad di awal transaksi, menjadi 7 Yandianto, Kamus umum Bahasa Indonesia, M2S Grafis, Bandung, 2000, hlm. 214. 8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 67. 9 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 92. 10 Ibid, hlm. 124. 4
kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan baik, saling merelakan, suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan. Secara lughawi, makna al-'aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (al-ittifaq). Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syari'ah, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.11 Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang terus berkembang Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, maka transaksi jual beli semakin bervariatif berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli singkong sistem penangguhan masa panen yang terjadi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Singkong (ketela pohon) merupakan sejenis ubi batang yang tumbuh dengan batang menjulang keatas dan tumbuh ubi singkong didalam tanah. Dan bisa tumbuh diberbagai macam jenis tanah yang subur serta mengandung unsur hara. Secara umum usia panen singkong adalah 9 sampai 10 bulan, namun ada sebagian yang memanen ketika sampai usia 12 bulan, dengan perkiraan semakin tua usia ubi singkong, maka semakin besar pula ukuran singkong dan diprediksi semakin banyak pula saripati dari ubi singkong tersebut, yang demikian itu tidak menjadi persoalan jika menanamnya di lahan atau tanah milik sendiri. Singkong merupakan salah satu jenis ubi-ubian yang memiliki nilai komersial yang sangat baik dalam menunjang produksi pangan. Sehingga membudidayakan tanaman singkong bisa dikatakan sebagai sebuah investasi yang menjanjikan sebagai penunjang kebutuhan hidup hari kedepan. Budidaya tanaman singkong dinilai oleh banyak orang sebagai sebuah usaha 11 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 33. 5
yang menjanjikan keuntungan berlimpah adalah hal yang wajar, hal tersebut banyak orang menjual belikan singkong karena dapat menguntungkan dan bisa utuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya mendesak, misalnya untuk keperluan membayar biaya sekolah anak, dan keperluan lainnya, maka banyak para petani singkong (ketela pohon) menjual singkongnya yang masih dilahan (didalam tanah) meskipun dalam keadaan belum sepenuhnya layak panen, tanaman tersebut masih berusia muda sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan. Seorang pembeli ada yang langsung mengambil singkong (memanen) dan juga membiarkannya terlebih dahulu sampai usia lebih dari 9 (Sembilan) bulan, bahkan sampai 12 bulan, jual beli singkong tersebut (tidak langsung dipanen setelah dibeli) tidak ada perjanjian secara pasti pada saat transaksi mengenai waktu kapan di panennya oleh pembeli. Dengan adanya praktik jual beli seperti di atas, para pemilik tanah (petani singkong) tidak mempunyai kuasa terhadap tanah miliknya sebelum singkong tersebut di panen oleh juragan singkong (pembelinya), sedangkan waktu panennya cukup lama. Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah sebuah desa dimana mayoritas penduduknya bercocok tanam, dan kebanyakan menanam pohon singkong. Desa Tegalharjo peneliti pilih sebagai lokasi penelitian, karena praktik jual beli sistem penangguhan panan terdapat disana, dan praktik tersebut sudah berjalan cukup lama bahkan boleh disebut sebagai tradisi. Penulis mengangkat masalah tersebut, karena praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati masih terdapat indikasi bahwa barang yang dijual belum diketahui jumlahnya, selain itu juga petani tidak bisa memanfaatkan tanahnya selama kurun waktu yang telah ditentukan sebab singkong belum dipanen. Menurut peneliti sistem jual beli semacam tersebut berindikasi kepada jual beli bersifat barang tidak jelas atau gharar. Dalam jual-beli sistem penangguhan masa panen ini, calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan 6
7 melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam bawah tanah. Jual-beli singkong dengan sistem penangguhan masa panen ini, memungkinkan adanya jual-beli yang mengandung unsur garar dan maisir yang dilarang dalam hukum Islam. Kemudian dalam praktek jual-beli singkong dengan sistem penangguhan masa panen tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Hasil Pertanian (Studi Kasus Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)" B. Penegasan Istilah 1. Analisis: Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; telaah terhadap suatu masalah12 2. Hukum Islam Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu "hukum dan Islam". Hukum menurut ahli ushul fiqh adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan atau pilihan.13 Sedangakan Islam sendiri agama yang dibawah Rasulullah SAW sebagai petunjuk yang menjaanjikan keselamatan didunia dan di akhirat.14 Jadi hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan 12 Yandianto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, M2S, Bandung, 2000, hlm. 18. 13 Mochtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, Alma'arif, Bandung, 1986, hlm. 121. 14 Departemen Agama RI, Pegangan Calon Pengantin, Jakarta, 2002, hlm. 125.
manusia didunia serta ahirat, baik berhubungan dengan Allah SWT, berhubungan dengan sesama manusia. 3. Jual Beli persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.15 4. Sistem Penangguhan Masa Panen Suatu proses jual beli dimana masa (waktu) pemanenannya ditangguhkan (ditunda) untuk waktu yang akan datang. C. Fokus Penelitian Penelitian yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Praktek Jual Beli Hasil Pertanian (Studi Kasus Praktik Jual Beli Singkong System Penangguhan Masa Panen di Desa Desa Tegalharjo)".Pembahasan ini difokuskan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Sistem Penangguhan Masa Panen Di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. D. Rumusan Masalah Rumusan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses praktik jual beli singkong system penangguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli singkong sistem penangguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ? 15 Yandianto, Loc. Cit. hlm. 214. 8
E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Proses praktik jual beli singkong sistem penangguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli singkong sistem penangguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. F. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis a) Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang analisis hukum Islam terhadap sistem praktek jual beli hasil pertanian (studi kasus praktik jual beli singkong system penangguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati). b) Sebagai bahan refrensi dalam membahas tentang jual-beli, khususnya untuk kalangan akademik jurusan syariah di STAIN Kudus. 2. Manfaat praktis a) diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau penyuluhan secara komunikatif dan edukatif dalam kehidupan bermasyarakat, terkait tentang muamalah (jual beli). b) Sebagai landasan hukum Islam dalam pelaksanaan jual beli singkong sistem penangguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. G. Sistematika Penulisan Skripsi Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian, dimana masing-masing bagian dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian awal meliputi : halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, pernyataan, motto, persembahan, kata penghantar, abstrak,daftar isi. 9
Bagian inti terbagi menjadi beberapa bab meliputi : 1. Bab I Pendahuluan Terdiri dari tujuh sub bab meliputi : Latar Belakang, Penegasan Istilah, Fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 2. Bab II Kajian Pustaka Terdiri dari tiga sub bab meliputi : Deskripsi Pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir. 3. Bab III Metode Penelitian Terdiri dari tujuh sub bab meliputi : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisa Data. 4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Terdiri dari tiga sub bab meliputi : Hasil Penelitian yang memuat tentang beberapa hal sebagai berikut : pertama gambaran umum desa Tegalharjo, kedua tentang hasil penelitian, yang ketiga mengenai Analisis Data. 5. Bab V : Penutup Terdiri dari empat sub bab meliputi : Simpulan, dan Saran Bagian akhir meliputi daftar pustaka,lampiran dan lain-lain. 10