Volume 3 No. 11 Maret 2024 (4749-4754) e-ISSN: 2798-5210 p-ISSN: 2798-5652 Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) Juridical Analysis of West Jakarta District Court Verdict on Criminal Case of Carrying Sharp Weapons (Study of Decision Number 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) Yudho Akbar Ramadhan, Hudi Yusuf Universitas Bung Karno, Indonesia Email: *Correspondence: Yudho Akbar Ramadhan DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1234 ABSTRAK Di Indonesia, perjudian masuk dalam kategori kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas. Pasal 303 KUHP tentang pidana perjudian tampaknya belum cukup untuk membuat pelaku merasa takut dan jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim nomor serta 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim menunjukkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normative dengan pendekatan statute approach. Data yang digunakan meliputi dokumen undang- undnag yang berlaku, dokumen putusan pengadilan, serta ditunjang dengan sumber lainnya dalam Pustaka-pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan Dakwaan Alternatif kepada terdakwa oleh penuntut umum yang memang secara fakta yuridis tidak memenuhi unsur- unsur dalam 2 pasal pertama. Namun, secara penegakan hukum, putusan ini telah memuat upaya penegakan hukum terhadap perjudian di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan terdakwa dalam kasus perjudian pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim terdapat kekeliruan, sebabnya secara fakta yuridis, terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan 1 dan 2, dimana terdakwa sebatas melakukan permainan dan tidak terlibat pendistribusian atau sebagai upaya menjadikan sebagai sumber pencaharian sudah sesuai apakah putusan Kata kunci: Perjudian, Penegakan hukum, Putusan hakim. ABSTRACT In Indonesia, gambling falls into the category of crimes that are very difficult to eradicate. Article 303 of the Criminal Code on criminal gambling does not seem to be enough to make perpetrators feel afraid and deterrent. This study aims to determine whether the decision made by the judge in the case of 9/Pid.Sus/2023/PN the decision number Jkt.Tim 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim shows law enforcement against the is appropriate and whether Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) 4749
Yudho Akbar Ramadhan, Hudi Yusuf Juridical Analysis of West Jakarta District Court Verdict on Criminal Case of Carrying Sharp Weapons (Study of Decision Number 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) provisions of Article 303 of the Criminal Code. The research method used is a normative legal method with a statute approach. The data used includes applicable legal documents, court decision documents, and is supported by other sources in existing libraries. The results of this study show that there is an error in imposing Alternative Charges on the accused by the public prosecutor which indeed in juridical facts does not meet the elements in the first 2 articles. However, in terms of law enforcement, this ruling has contained law enforcement efforts against gambling in Indonesia. The conclusion of this study found that the form of the Public Prosecutor's indictment handed down by the defendant in the gambling case in the decision Number 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim contained errors, because in juridical facts, the defendant did not meet the elements of charges 1 and 2, where the defendant was limited to playing games and was not involved in distribution or as an effort to make it a source of livelihood Keywords: Gambling, Law enforcement, Judge's decisions. PENDAHULUAN Hukum merupakan aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum (Fransisco, 2020; Hanifah, 2020). Hukum diciptakan untuk memelihara keselarasan kepentingan masyarakat, dengan tujuan menciptakan tatanan dan keadilan yang dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat yang terlibat (Djaenab, 2018; Sulaiman, 2018). Dalam suatu negara hukum, peradilan memiliki peran sentral untuk menegakkan hukum dan menjamin keadilan. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan, yang seharusnya mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan adil (Rais, 2017). Namun, saat ini marak terjadi pelanggaran terhadap hukum di Indonesia. Pelanggaran terhadap hukum dapat berupa perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum perdata, sedangkan tindak pidana adalah pelanggaran terhadap aturan hukum pidana (Hadi, 2018; Sari, 2021). Salah satu tindakan kerap kali terjadi di masyarakat dan melanggar hukum adalah pelanggaran terkait perjudian. Perjudian merupakan salah satu manifestasi dari masalah sosial dan termasuk dalam kategori tindak pidana (Anam, 2022). Di Indonesia, perjudian masuk dalam kategori kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas. Hingga saat ini, perjudian tetap menjadi isu yang kerap muncul di tengah masyarakat, seiring dengan kemajuan komunikasi dan pengetahuan yang terus berkembang (Rumbay et al., 2023; Sa'diyah et al., 2022). Perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) yang menyatakan bahwa "barang siapa tanpa mendapat izin mengadakan untuk umum kesempatan bermain judi sebagai pencarian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah". Namun demikian, praktik perjudian masih kerap ditemukan di tengah masyarakat. Kejahatan perjudian sering kali dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan banyak pihak. Jaringan perjudian biasanya memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet untuk memudahkan transaksi dan menyamarkan jejak kejahatan (Bahri, 2023; Idik Saeful Bahri, 2020). Selain itu, COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 3 (11) Maret 2024 - (4749-4754) 4750
Yudho Akbar Ramadhan, Hudi Yusuf Juridical Analysis of West Jakarta District Court Verdict on Criminal Case of Carrying Sharp Weapons (Study of Decision Number 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) keuntungan finansial yang besar dari kejahatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku. Perjudian juga kerap dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang karena hasil keuntungan dari kejahatan ini sering kali dicuci agar sumbernya tidak dapat dilacak (Supriyo & Suwardi, 2020). Penanganan kasus kejahatan perjudian sangat diperlukan untuk memberantas praktik ilegal ini. Penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan bertugas untuk mengungkap kasus dan melakukan penyelidikan serta penyidikan. Setelah itu, kasus dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Hakim sebagai pejabat peradilan yang mengadili perkara, berperan penting dalam proses penegakan hukum dan pemberian efek jera bagi pelaku (Adha et al., 2023; Riyawan & Lewoleba, 2023). Banyak kasus kejahatan perjudian yang telah diputus oleh hakim pengadilan. Salah satunya adalah perkara Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim yang merupakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait kasus tindak pidana perjudian. Putusan ini penting untuk dianalisis lebih mendalam terkait pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim untuk membuat keputusan. Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalahnya adalah sejauh mana dakwaan penuntut umum dalam putusan nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Harapannya penelitian ini dapat memberi sumbangan dalam hal perhukuman di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Amiruddin Pabbu dan Syamsiar Arief membahas sebuah penelitian untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam (Pabbu & Arief, 2020). Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sama membahas fokus yang sama, yaitu menganalisis aspek hukum terkait dengan tindak pidana yang melibatkan penggunaan atau pemilikan senjata tajam. Sementara perbedaan dari penelitian sebelumnya lebih bersifat umum dan menyelidiki aspek hukum yang lebih luas terkait tindak pidana tersebut, termasuk pemahaman terhadap konsep, sanksi hukum, dan implikasi hukumnya secara umum dan penelitian yang dilakukan membahas lebih mendalam dalam menganalisis aspek-aspek spesifik dari kasus tersebut, seperti argumen hukum yang digunakan, pertimbangan pengadilan, dan relevansi putusan tersebut terhadap kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus tindak pidana membawa senjata tajam, khususnya yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Dengan menganalisis putusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam landasan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menentukan putusan terhadap kasus semacam ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek yuridis yang terlibat dalam kasus- kasus tindak pidana semacam ini, serta dapat menjadi dasar untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. METODE Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan studi perundang-undangan (statute approach). Metode dan pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melelaah putusan tersebut dengan mempertimbangkan pada norma-norma atau aturan yang diberlakukan di Indonesia. Sementara itu data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa dokumen perundang-undangan yang relevan dengan perkara pengadilan serta ditunjang COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 3 (11) Maret 2024 - (4749-4754) 4751
Yudho Akbar Ramadhan, Hudi Yusuf Juridical Analysis of West Jakarta District Court Verdict on Criminal Case of Carrying Sharp Weapons (Study of Decision Number 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) juga dengan sumber sekunder dan terseier berupa teori-teori dan kajian terdahulu dalam pustaka- pustaka lainnya. Data-data yang telah dikumpulkan ini kemudian penulis analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif yang didasarkan pada fakta yuridis yang dikaitkan dengan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dengan metode analisis semacam ini akan memungkin untuk menelaah secara kritis putusan tersebut berdasarkan norma yang diberlakukan dalam undang- undnag di Indonesia. HASIL DAN PEMBAHASAN Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim Berdasarkan putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, penuntut umum menjatuhkan dakwaan alternatif pada Terdakwa untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa. Dakwaan alternatif satu didasarkan pada Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua didasarkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, serta dakwaan ketiga didasarkan pada Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP. Analisis penelitian dalam kasus ini penulis kurang sepakat mengenai penjatuhan dakwaan alternatif. Penulis berpendapat bahwa dakwaan ini hanya sebatas dakwaan tunggal karena berfokus pada satu peristiwa sebagaimana pada Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke 1 KUHP yang berbunyi: "barang siapa mempergunakan kesempatan judi". Pasal tersebut sangat kuat, sebab dalam fakta yuridis ditemukan fakta bahwa terdakwa memang memainkan atau mengakses permainan game, mengisi form pendaftaran, melakukan deposit, memainkan pada tampilan layar web, serta melakukan penarikan atau withdraw. Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dinilai kurang tepat mengingat dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", serta pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi "tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian. Dalam hal ini terdakwa tidak ada tanda tanda bukti yang mengarah pada pendistribusian dan sebagai mata pencaharian, Terdakwa hanya memainkan atau mengakses permainan tersebut. Oleh karena itu, penulis sepakat bahwa dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan tunggal pada Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke 1 KUHP, karena terdakwa hanya terbukti bermain pada web ROBIN4D serta terbukti melakukan deposit yang mana itu hanya fokus pada satu peristiwa. Putusan nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim menunjukkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 3 (11) Maret 2024 - (4749-4754) 4752
Yudho Akbar Ramadhan, Hudi Yusuf Juridical Analysis of West Jakarta District Court Verdict on Criminal Case of Carrying Sharp Weapons (Study of Decision Number 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) Berdasarkan fakta yang disajikan, terlihat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perjudian. Fakta bahwa terdakwa menggunakan handphone pribadinya untuk mengakses situs web perjudian online "ROBIN4D" memperkuat klaim bahwa ia terlibat dalam kegiatan perjudian. Penggunaan teknologi pribadi dalam akses tersebut menunjukkan kesengajaan terdakwa untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online. Putusan pihak berwenang untuk menjatuhkan hukuman penjara selama sepuluh bulan merupakan langkah yang sesuai dengan seriusnya pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa. Penuntut Umum memberikan alternatif pasal, khususnya Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam kasus perjudian online karena pasal tersebut secara khusus mengatur tentang pelanggaran terhadap perjudian yang menggunakan teknologi elektronik. Dalam konteks perjudian online, terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik yaitu telepon genggam, untuk melaksanakan kegiatan perjudian. Dengan memberlakukan pasal ini sebagai alternatif dakwaan, Penuntut Umum dapat menekankan bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang transaksi elektronik, sehingga menguatkan kasus pidana mereka. Majelis hakim mengatur mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif ketiga Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP. Putusan nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim juga memberikan sinyal yang jelas bahwa pelanggaran terhadap Pasal 303 KUHP tidak akan ditoleransi oleh hukum. Melalui tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap terdakwa, putusan tersebut menegaskan bahwa aturan hukum harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berperan sebagai hukuman bagi terdakwa, melainkan juga sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa praktik perjudian ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum dan akan ditindak tegas oleh lembaga peradilan. Secara keseluruhan, putusan nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim telah mencerminkan upaya serius dalam penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk kerangka hukum, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, prinsip-prinsip keadilan, dan pesan penegakan hukum yang diberikan kepada masyarakat, putusan tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan di masyarakat. SIMPULAN Dari hasil dan pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan terdakwa dalam kasus perjudian pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim terdapat kekeliruan, sebabnya secara fakta yuridis, terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan 1 dan 2, dimana terdakwa sebatas melakukan permainan dan tidak terlibat pendistribusian atau sebagai upaya menjadikan sebagai sumber pencaharian. Putusan nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim menunjukkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP. Upaya serius dalam penegakan hukum dilihat dari mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk kerangka hukum, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, prinsip-prinsip keadilan, dan pesan penegakan hukum yang diberikan kepada masyarakat. COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 3 (11) Maret 2024 - (4749-4754) 4753
Yudho Akbar Ramadhan, Hudi Yusuf Juridical Analysis of West Jakarta District Court Verdict on Criminal Case of Carrying Sharp Weapons (Study of Decision Number 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt) DAFTAR PUSTAKA Adha, I., Harahap, R. B. R., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 746-752. Anam, M. (2022). Tanggungjawab Pidana Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahri, I. S. (2023). Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023). Bahasa Rakyat. Djaenab, D. (2018). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4(2), 148-153. Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca Covid-19. Journal Of Judicial Review, 22(2), 151-164. Hadi, I. G. A. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis. Jurnal Yuridis, 5(1), 98-133. Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 193-208. Idik Saeful Bahri, S. H. (2020). Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Vol. 159). Bahasa Rakyat. Pabbu, A., & Arief, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam. Alauddin Law Development Journal, 2(3), 339-352. Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6(1), 121-144. Riyawan, D. P., & Lewoleba, K. K. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Peran Kode Etik Terhadap Profesi Hakim. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 1(6), 61-70. Rumbay, I. S., Tangkudung, F. X., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. Lex Privatum, 11(5). Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia. Gorontalo Law Review, 5(1), 160-166. Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1). Sulaiman, E. (2018). Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4(2), 154-163. Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 133-143. © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions license of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 3 (11) Maret 2024 - (4749-4754) 4754