BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN A. Gambaran Umum Kabupaten Cianjur 1. Sejarah Singkat Kabupatem Cianjur Tiga abad silam merupakan saat bersejarah bagi Cianjur. Karena berdasarkan sumber - sumber tertulis , sejak tahun 1614 daerah Gunung Gede dan Gunung Pangrango ada di bawah Kesultanan Mataram. Tersebutlah sekitar tanggal 12 Juli 1677, Raden Wiratanu putra R.A. Wangsa Goparana Dalem Sagara Herang mengemban tugas untuk mempertahankan daerah Cimapag dari kekuasaan kolonial Belanda yang mulai menanamkan kuku-kunya di tanah nusantara.Upaya Wiratanu untuk mempertahankan daerah ini juga erat kaitannya dengan desakan Belanda / VOC saat itu yang ingin mencoba menjalin kerjasama dengan Sultan Mataram Amangkurat I35. Namun sikap patriotik Amangkurat I yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda / VOC mengakibatkan ia harus rela meninggalkan keraton tanggal 12 Juli 1677. Kejadian ini memberi arti bahwa setelah itu Mataram terlepas dari wilayah kekuasaannya. Pada pertengahan abad ke 17 ada perpindahan rakyat dari Sagara Herang yang mencari tempat baru di pinggir sungai untuk bertani dan bermukim. Babakan atau kampoung mereka dinamakan menurut menurut nama sungai dimana pemukiman itu berada. Seiring dengan itu Raden Djajasasana putra Aria Wangsa Goparana dari Talaga keturunan Sunan Talaga, terpaksa meninggalkan diakses pada hari Senin, 10-11-2014 pkl 14.05 50
Talaga karena masuk Agama Islam, sedangkan para Sunan Talaga waktu itu masih kuat memeluk agama Hindu. Sebagaimana daerah beriklim tropis, maka di wilayah Cianjur utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah- buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, cokelat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Potensi lain di wilayah Cianjur Selatan antara lain obyek wisata pantai yang masih alami dan menantang investasi. Aria Wangsa Goparana kemudian mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan Agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan sub nagari menjadi Ibu Nagari tempat pemukiman rakyat Djajasasana. Beberapa tahun sebelum tahun 1680 sub nagari tempat Raden Djajasasana disebut Cianjur (Tsitsanjoer-Tjiandjoer). Cianjur memiliki filosofi yang sangat bagus, yakni ngaos, mamaos dan maenpo yang mengingatkan tentang 3 (tiga) aspek keparipurnaan hidup. Ngaos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan ke beragamaan. Citra sebagai daerah agamis ini konon sudah terintis sejak Cianjur ada dari ketiadan yakni sekitar tahun 1677 dimana tatar Cianjur ini dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam. Itulah sebabnya Cianjur juga sempat mendapat julukan gudang santri dan kyai. Bila di tengok sekilas sejarah perjuangan di tatar Cianjur jauh sebelum masa perang kemerdekaan, bahwa kekuatan-kekuatan perjuangan kemerdekaan pada masa itu tumbuh dan bergolak 51
pula di pondok-pondok pesantren. Banyak pejuang-pejuang yang meminta restu para kyai sebelum berangkat ke medan perang. Mereka baru merasakan lengkap dan percaya diri berangkat ke medan juang setelah mendapat restu para kyai. Mamaos adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni mamaos tembang sunda Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur R. Aria Adipati Kusumahningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti. Ia menjadi pupuhu (pemimpin) tatar Cianjur sekitar tahun 1834-1862. Seni mamaos ini terdiri dari alat kecapi indung (Kecapi besar dan Kecapi rincik (kecapi kecil) serta sebuah suling yang mengiringi panembanan atau juru. Pada umumnya syair mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaanNya. Sedangkan Maenpo adalah seni diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Pencipta dan penyebar maenpo ini adalah R. Djadjaperbata atau dikenal dengan nama R. H. Ibrahim aliran ini mempunyai ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Dalam maenpo dikenal ilmu Liliwatan (penghindaran) dan Peupeuhan (pukulan). Apabila filosofi tersebut diresapi, pada hakekatnya merupakan symbol rasa keber-agama-an, kebudayaan dan kerja keras. Dengan keber-agama-an sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia. Dengan kebudayaan, masyarakat cianjur ingin mempertahankan keberadaannya sebagai masyarakat 52
yang berbudaya, memiliki adab, tatakrama dan sopan santun dalam tata pergaulan hidup. Dengan kerja keras sebagai implementasi dari filosofi maenpo, masyarakat Cianjur selalu menunjukan semangat keberdayaan yang tinggi dalam meningkatkan mutu kehidupan. Liliwatan, tidak semata-mata permainan beladiri dalam pencak silat, tetapi juga ditafsirkan sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang maksiat. Sedangkan peupeuhan atau pukulan ditafsirkan sebagai kekuatan didalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. 2. Visi dan Misi Visi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dari visi akan dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas kemana suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. visi pembangunan Kabupaten Cianjur untuk kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2016 adalah Terwujudnya Kabupaten Cianjur lebih sejahtera dan berakhlaqul karimah36. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya -upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan 36 ibid 53
tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya. Misi Kabupaten Cianjur untuk kurun waktu dari tahun 2011 sampai 2016 adalah sebagai berikut: Meningkatkan Ketersedian dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan yang Bermutu. Meningkatkan Ketersedian dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat. Memantapkan Pelaksanaan Repormasi Birokrasi. Aktualiasai Nilai-Nilai Akhlakul Karimah dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. 3. Kondisi Umum Kabupaten cianjur terletak ditengah Provinsi Jawa barat, dengan jarak sekitar 65km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120km dai Ibu Kota Negara (Jakarta) dan terletak diantara 6021'-7025 Lintang Selatan dan 106042'-107025' Bujur Timur. Kabupaten Cianjur luasnya mencapai 350.148 hektar. Pada tahun 2008 luas tanah sawah mencapai 65.483 hektar dan luas lahan darat 284.665 hektar dengan batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, dibagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, lalu disebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi dan disebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bandung dan Garut. 54
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Cianjur Keadaan alam daerah Kabupaten Cianjur terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian sekitar 7-2.962 meter diatas permukaan laut. Secara geografis wiayah ini terbagi dalam 3 bagian yaitu: a. Bagian Utara Merupakan dataran tinggi yang terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 meter, sebagian besar ini merupakan daerah dataran tinggi pegunungan dan 55
sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk arela perkebunan dan persawahan keadaan. b. Bagian Tengah Merupakan daerah yang berbukit-bukit kecil dikelilingi dengan keadaan struktur tanahnya yang labil sehingga sering terjadi tanah longsor dan daerah inipun merupakan daerah gempa bumi, dataran lainnya terdiri dari areal perkebunan dan daerah persawahan. c. Bagian Selatan Merupakan dataran rendah, akan tetapi banyak terdapat bukit-bukit kecil yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai kedaerah pantai Samudra Hindia, seperti halnya daerah Cianjur Bagian Tengah, bagian selatanpun tanahnya labil dan sering terjadi longsor dan daerah gempa bumi, disini terdapat pula areal untuk perkebunan dan persawahan tetapi tidak begitu luas. 4. Pemerintah Daerah Pemerintah daerah perlu melakukan manajemen pegawai negeri sipil daerah, yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkutan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah. Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur. Dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah perlu dibentuk perangkat daerah yang menjalankan semua urusan yang ditangani pemerintah daerah. Berikut adalah organisasi perangkat daerah yang terbentuk 56
dalam lingkup pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Perda Nomor 02 Tahun 2010 tentang pembentukan OPD Kabupaten Cianjur. Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pimpinan Daerah dalam hal ini adalah Bupati yang bertanggung jawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai legislatif. Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati beserta para staf ahli di bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Politik, Pembangunan dan Bidang Ekonomi dan Keuangan. Selain itu untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahannya Bupati juga dibantu oleh para lembaga teknis daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kantor, dan Kecamatan. Tabel 2.1 Jumlah Perangkat Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur 2014 NoOrganisasi Pemerintah Jumlah1Asisten Daerah32Sekretariat Daerah103Dinas174Lembaga Teknis Daerah115Sekretariat DPRD16Lembaga Lain37Kecamatan328Kelurahan6 57
5. Penduduk Kabupaten Cianjur Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur tahun 1995 sebanyak 1.745.763 jiwa tahun 2000 sebanyak 1.922.106 jiwa, dan pada thun 2006 sebanyak 2.125.023 jiwa. Selama periode tahun 1995-2006 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur rata-rata sebesar 1,86% per tahun. Angka laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data Susenas lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pencacahan sensus penduduk (SP) tahun 2000 sebesar 1,57% tahun 0,25persen dibanding laju pertumbuhan penduduk hasil sensus penduduk (SP) tahun 1990 yaitu sebesar 1,82%. Angka itu masih berada diatas laju pertumbuhan penduduk secara nasional yaitu 1,49%, namun masih dibawah rata-rata jawa barat pada periode 2004-2006 sebersar 2,09%. Dilihat dari setiap Kecamatan, angka laju pertumbuhan penduduknya sangat fluktuatif, dengan angka tertinggi derada diatas rata-rata kebupaten ditepati oleh kecamatan Karangtengah (3,72%), Mande (2,75%), Ciranjang (2,20%), Cugenang (1,96%), Bojongpicung (1,87%), dan Pacet (1,96%). Masih tinggiya angka pertumbuhan penduduk di kabupaten Cianjur selama periode tahun 1995-2005 ini antara lain disebabkan oleh masih belum terkendalinya angka kelahiran total ( Total Ferlity Rate / TFR). Idealnya laju pertumbuhan ini harus dapat ditekan sampai mendekati angka 1% atau bahkan kurang.Berdasarkan series tahun 1995- 2005, pencacahan sensus diprediksikan untuk kurun waktu 2005-2015, perkiraan laju pertumbuhan penduduk Kabupten Cianjur rata-rata akan jatuh pada angka 1,62%-1,86%. laju 58
Kepadatan penduduk Kabupten Cianjur pada tahun 2005 sekitar 548,94 jiwa per km². laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur ini tidak merata, terlihat bahwa sekitar 63,90% penduduk Kabupaten Cianjur terkonsentrasi di bagian utara, 19,19% mendiami berbagai kecamatan dibagian tengah dan sisanya sebanyak 17,12% berada di berbagai Kecamatan di bagian selatan kabupaten Cianjur. Kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan wilayah utara jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan dan tengah, dengan demikian pengembangan potensi ekonomi kecamatan-kecamatan di wilayah tengah dan selatan menghadapi kendala untuk dikembangkan, antara lain karena penduduknya masih jarang dan terpencar sehingga secara ekonomis pengembangan di wilayah tersebut kurang menguntunkan. Terjadinya kesenjangan penyebaran penduduk secara geografis dimungkinkan berklaitan erat dengan faktor daya tarik wilayah,terutama,dengan asfek ekonomi serta ketersediaan sarana tempat tinggal yang memadai. Beberapa Kecamatan yang memperlihatkan kepadatan penduduk cukup tinggi di wilayah Cianjur utara antara lain Kecamatan Cianjur (6.275,98 jiwa/km²), Karangtengah (3.073,68 jiwa/km²) , Kercamatan Ciranjang (2.276,76 jiwa/km²), Cipanas (1.834,47 jiwa/km²), Pacet (1.495,03 jiwa/km²), Sukaluyu (1.546,96 jiwa/km²), Cugenang (1.424,14 jiwa/km²), Cilaku (1.455,18 jiwa/km²), dan Warungdoyong ( 1.279,57 jiwa/km²). Sementara itu kecamatan yang mempunyai kepadatn penduduk geografis terkecil adalah kecamatan Naringul (180,75 jiwa/km²) dan kecamatan Agrabinta (184,40 jiwa/km²).Sedangkan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2011 kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Karang 59
Tengah dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 10.014jiwa/km². Sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah pada tahun 2011 adalah kecamatan Cidaun dan Naringgul,masing-masing memiliki kepadatan penduduk sebesar 165 jiwa/km² dan 194 jiwa/km². Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan data pada tahun 2014: Tabel 2.2 Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur KECAMATAN Jumlah Penduduk (jiwa) Luas Wilayah (Km2) Kepadatan Penduduk CIANJUR 217.511 23,44 9.279 WARUNGKONDANG 104.671 55,08 1.900 CIBEBER 155.360 130,96 1.186 CILAKU 133.379 60,64 2.200 CIRANJANG 94.064 37,52 2.507 BOJONGPICUNG 94.495 123,53 765 KARANGTENGAH 164.796 39,25 4.199 MANDE 90.703 105,2 862 SUKALUYU 92.582 43,1 2.148 PACET 135.824 43,03 3.156 CUGENANG 124.801 65,37 1.909 CIKALONGKULON 118.288 126,02 939 SUKARESMI 110.829 113,31 978 SUKANAGARA 57.424 164,84 348 CAMPAKA 73.035 139,32 524 TAKOKAK 55.454 135,76 408 KADUPANDAK 56.603 105,86 535 PAGELARAN 83.049 235,5 353 TANGGEUNG 53.858 114,15 472 CIBINONG 69.820 243,33 287 SINDANGBARANG 66.254 167,95 394 AGRABINTA 49.530 168,13 295 CIDAUN 85.893 320,73 268 60
KECAMATAN Jumlah Penduduk (jiwa) Luas Wilayah (Km2) Kepadatan Penduduk NARINGGUL 45.116 243,78 185 CAMPAKA MULYA 23.623 56,11 421 CIKADU 43.050 155,09 278 GEKBRONG 56.553 40,27 1.404 CIPANAS 135.547 69,01 1.964 CIJATI 39.566 48,74 812 LELES 33.963 126,64 268 HAURWANGI 67.166 43,36 1.549 PASIRKUDA 35.327 10,05 3.515 TOTAL 2.768.134 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur 3.555,07 779 Berdasarakan data pada tabel di atas, dapat kita lihat bahwa secara umum Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah Kabupaten Cianjur 350.148 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.138.465 jiwa. Kecamatan paling luas di Kabupaten Cianjur adalah Kecamatan Cidaun dengan luas 320,73km², sedangkan kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Pasirkuda dengan luas 10,05km². Sementara itu jumlah penduduk terpadat, terdapat di Kecamatan Cianjur dengan jumlah penduduk sebanyak 217.511 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Campaka Mulya dengan jumlah penduduk sebanyak 23.623 jiwa. Untuk kepadatan penduduk paling tinggi juga terdapat di Kecamatan Cianjur dengan kepadatan penduduk sebanyak 9.279 jiwa/km² dan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Cidaun dan Leles yang kepadatan penduduknya sebanyak 268 jiwa/km². 6. Sosial Kemasyarakatan. a. Pendidikan 61
Amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 menyatakan pendidikan merupakan hak setiap bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar dalam proses pembangunan suatu bangsa. Beberapa program pemerintah dalam bidang pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu dasar sumber daya manusia sejak usia dini, dan pendidikan dasar 9 tahun. Untuk melihat keberhasilan program pemerintah dan peningkatan pembangunan manusia dapat dilihat dari data-data pendidikan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi penentu kebijakan. Salah satu upaya peningkatan kualitas manusia dapat dilihat dari seberapa besar upaya peningkatan pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat. Indikator peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan ditunjukkan oleh capaian indeks pendidikan yang merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dari nilai RLS terlihat bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Cianjur baru mencapai tingkat pendidikan kelas satu SMP. Masih rendahnya RLS Kabupaten Cianjur sangat dipengaruhi oleh angka partisipasi sekolah baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Belum optimalnya angka partisipasi sekolah disebabkan antara lain karena masih tingginya biaya sekolah yang dibarengi dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, terbatasnya kapasitas daya tamping sekolah, kendala budaya, dan/atau 62
tradisi di masyarakat, serta kendala geografis untuk daerah-daerah terpencil. Dalam 5 tahun terakhir ini, jumlah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar semakin meningkat. Jumlah kelas untuk setiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Cianjur untuk Sekolah negeri maupun swasta yang dikelola oleh Dinas pendidikan adalah: untuk jenjang SD berjumlah 1.247 gedung, untuk SMP berjumlah 149 gedung, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK, berjumlah 106 buah. Sedangkan untuk sekolah swasta dan negeri sbb: jenjang MI berjumlah 219 gedung, untuk MTs berjumlah 110 gedung, sedangkan untuk jenjang MA, berjumlah 46 buah. Jumlah di atas sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Depag, sesuai dengan Tabel 2.3 sebagai berikut: 63
Tabel 2.3 Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia Di Kabupaten Cianjur Jumlah Sarana Pendidikan No Kecamatan Umum Agama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mande Naringgul 22 Pacet 23 Pagelaran 24 Pasirkuda 25 Sindangbarang 26 Sukaluyu 27 Sukanagara 28 Sukaresmi 29 Takokak 30 31 Tanggeung 32 Warungkondang Jumlah Agrabinta Bojongpicung Campaka Campaka Mulya Cianjur Cibeber Cibinong Cidaun Cijati Cikadu Cikalongkulon Cilaku Cipanas Ciranjang Cugenang Gekbrong Haurwangi Kadupandak Karangtengah Leles SD 31 45 44 18 74 64 47 44 30 32 56 54 39 34 54 24 22 40 56 28 44 33 28 49 25 35 32 32 39 33 33 28 1247 SMP 3 4 5 2 18 6 6 5 3 5 5 6 8 4 7 2 3 4 5 2 3 4 3 5 3 5 3 4 4 5 3 4 149 SMA 1 1 0 0 11 1 1 1 0 0 2 3 3 2 1 0 1 1 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 2 1 0 1 45 SMK MI MTS MA 0 1 1 0 20 3 1 1 1 1 2 6 4 2 1 0 0 1 4 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 61 4 7 9 5 8 19 6 3 13 7 9 5 6 7 7 3 6 9 12 2 5 4 10 14 5 3 7 3 2 9 8 2 219 1 3 2 2 9 5 3 3 4 1 7 8 5 6 1 0 0 2 7 5 4 3 5 2 3 2 5 3 0 4 4 2 110 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 6 0 0 0 0 3 1 2 0 2 1 2 0 3 1 0 3 3 1 46 Sumber: Dinas Pendidikan dan Depag. Dilihat dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa di kabupaten cianjur fasilitas pendidikan tidak hanya bersifat umum tetapi juga yang khusus dalam agama sesuai dengan Visi Kabupaten Cianjur. Jumlah SD terbanyak terdapat di 64
Kecamatan Cianjur dengan jumlah 74 SD, sedangkan jumlah SD paling sedikit terdapat di Kecamatan Campaka Mulya dengan jumlah SD sebanyak 18 unit. Untuk jumlah SMP terbanyak terdapat di Kecamatan Cianjur dengan 18 unit dan jumlah SMP paling sedikit terdapat di Kecamatan Campaka Mulya, Gekbrong dan Leles yang hanya terdapat 2 unit saja. Untuk jumlah SMA terbanyak terdapat di Kecamatan Cianjur dengan 11 unit dan tidak ada sama sekali SMA di wilayah Kecamatan Campaka, Campaka Mulya, Cijati, Cikadu, Gekbrong, Leles, Naringgul, Pagelaran, Pasir Kuda, Sukaluyu, dan Tanggeung. Lalu untuk jumlah SKM terbanyak ada di Kecamatan Cianjur dengan 20 unit dan dibeberapa Kecamatan tidak terdapat sama sekali. Untuk jumlah MI terbanyak terdapat di Kecamatan Cibeber dan jumlah MI paling sedikit terdapat di Kecamatan Leles, Sukaresmi dan Warungkondang yang hanya terdapat 2 unit. Jumlah MTs terbanyak terdapat di Kecamatan Cianjur dengan 9 unit dan paling sedikit di Kecamatan Gekbrong, Haurwangi dan Sukaresmi karena tidak terdapat sama sekali. Yang terakhir MA paling banyak terdapat di Kecamatan Ciranjang dengan jumlah 6 unit dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Agrabinta, Cugenang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Naringgul, Sindangbarang dan Sukaresmi dengan jumlah 0 unit. b. Keagaman Penduduk di Kabupaten Cianjur merupakan penduduk yang agamis dengan mayoritas agama yang dianutnya yaitu Islam. Masyarakat Cianjur dikenal sebagai masyarakat yang nyantri religius. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin 65
menguatnya komitmen masyarakat Cianjur untuk melaksanakan Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat untuk menerapkan syari'at Islam di Kabupaten Cianjur bukanlah merupakan gerakan politik, tetapi sebuah gerakan moral menuju terciptanya masyarakat Cianjur sugih mukti dan Islami. c. Sosial Jumlah kriminalitas yang dilaporkan ke Polres Cianjur selama tahun 2007 mencapai 752 kasus dan kasus yang terbanyak yaitu kasus penipuan mencapai 15,96 persen. Jumlah Kejadian kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2006 mencapai 239 kasus sedangkan Tahun 2007 mencapai 152 kasus. Jumlah yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas Tahun 2006 mencapai 87 orang sedangkan pada Tahun 2007 mencapai 100 orang. 7. Kesehatan a. Fasilitas Kesehatan Sarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh Masyarakat di Kabupaten Cianjur, hal ini dikarenakan penyebaran penduduk yang ada di Kabupaten Cianjur tidak merata sehingga diperlukan pemerataan terhadap fasilitas sarana kesehatan untuk menunjang kesehatan para warga di setiap kecamatan yang terpencil. Jumlah Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Cianjur sangat terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Cianjur. 66
Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cianjur NOURAIANJUMLAH1Fasilitas Kesehatana. Puskesmas -Induk45 -Pembantu104 -Keliling42b. Pos Yandu2.646c. Rumah Sakit -RSUP2 -RSK-2Industri Farmasia. Industri Obat Tradisional-b. Gudang Farmasi1c. Apotek50d. Toko Obat Berizin53Tenaga Kesehatana. Dokter Umum81b. Dokter Spesialis27c. Dokter Gigi20d. Perawat584e. Bidan349F. Ahli Kesehatan Masyarakat36g. Ahli Gizi25h. Analisis Laboratorium20i. Ahli Rontgen4j. Ahli Penyehatan Lingkungan34k. Apoteker -PNS8 -Swasta44 Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Cianjur Menurut data yang didapat dari jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Cianjur terdiri dari 2 unit Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP), dan 1 unit Rumah Sakit Khusus semuanya berada di pusat kota yaitu di Kecamatan Cianjur. Dalam tabel diatas dapat dilihat, terdapat 45 Puskesmas 67
Induk, 104 Puskesmas Pembantu dan 42 Puskesmas Keliling yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur. Sementara untuk tenaga kesehatan terdapat 81 Dokter Umum, 27 Dokter Spesialis (baik penyakit dalam dan linnya), 20 Dokter Gigi, 584 Perawat, 349 Bidan (praktek dan non praktek), 36 Ahli Kesehatan Masyarakat, 25 Ahli Gizi, 20 Ahli Laboratorium, 4 Ahli Rontgen, 34 Ahli Penyehatan Lingkungan dan 52 Apoteker yang terdiri dai 8 PNS dan 44 swasta. B. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Cianjur Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) di Kabupaten Cianjur seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) lembaga didirikan pada Tahun 1973 dengan nama Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 142/A.II/5/SK/1973 tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur No.50/HK/021.1/Pe.022.2/1981 tanggal 27 April 1981 perihal Pembentukan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) baru dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur. 1. Landasan Yuridis PD.PK Cianjur Undang-Undang No 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10. 68
Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013). 2. Dasar Pembentukan PD.PK Cianjur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kecamatan dan Perusahaan Derah Perkreditan Kecamatan sebagaimana dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kecamatan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan. 3. Tujuan Pembentukan PD.PK a. Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai penopang pemberdayaan UKM melalui layanan keuangan di Kabupaten Cianjur. b. Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur. 4. Kedudukan PD.PK 69
Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 14 tahun 2006 pasal 3 menjelaskan bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatann adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang jasa kesuangan yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan atau Desa yang dimiliki oleh daerah. PD.PK dipimpin oleh Dewan Pengawas dan Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekertariat daerah melalui kepala bagian. Penanggungjawab PD.PK Cianjur adalah bagian Perekonomian. 5. Ruang Lingkup Tugas PD.PK Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan bertugas melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan yang berorientasi kepada usaha kecil menengah (UKM), diantaranya adalah : a. Menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk tabungan b. Memberikan pinjaman c. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PD.PK dapat bekerjasama antar PD.PK atau dengan PD.BPR, dengan Bank atau dengan Lembaga Keuangan lainnya. 6. Susunan Organisasi PD.PK a. Dewan Pengawas, bertugas : 1. Memeriksa dan mengawasi kebijakan Direksi serta pelaksanaannya secara berkesinambungan. 2. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang kebijakan pengurusan dan pengelolaan PD. PK Cianjur. 70
3. Mengadakan rapat-rapat intern sehubungan dengan tugas pemberian arahan kebijakan umum kepada Direksi PD. PK Cianjur, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta memberikan evaluasi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. 4. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sepanjang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan PD. PK Cianjur. 5. Melakukan tindakan pengurusan PD. PK Cianjur dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 6. Bersama-sama dengan Direksi menetapkan peraturan-peraturan, pedoman- pedoman operasional PD. PK Cianjur. 7. Bersama-sama dengan Direksi memberikan persetujuan atas laporan- laporan yang disiapkan Satuan Pengawasan Intern. b. Direksi/Pimpinan 1. Bersama-sama dengan anggota Pimpinan melakukan penyusunan perencanaan strategis PD.PK Cianjur, memutuskan Sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.PK Cianjur berikut perubahan-perubahannya untuk diusulkan kepada RUPS/LB. 2. Bersama-sama dengan Pimpinan menetapkan peraturan-peraturan intern PD.PK Cianjur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 71
3. Bersama-sama dengan Pimpinan menetapkan Pedoman-Pedoman Operasional PD.PK Cianjur sesuai dengan peraturan-peraturan intern PD.PK Cianjur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sendiri atau bersama-sama dengan anggota Pimpinan mengusulkan, menyusun agenda, mengundang dan menyelenggarakan RUPS/LB. 5. Sendiri atau bersama-sama dengan anggota Pimpinan lainnya mengelola hal- hal yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran dan operasional PD.PK Cianjur. 6. Mengambil keputusan terhadap masalah yang diajukan bagian atau anggota Pimpinan. 7. Mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan PD.PK Cianjur. 8. Menetapkan penggajian, pengupahan dan tunjangan-tunjangan dan lainnya untuk karyawan PD.PK Cianjur. 9. Mewakili PD.PK Cianjur untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. c. Satuan Pengawas Intern (SPI) 1. Memiliki kewenangan dalam pengawasan/pemeriksaan baik secara internal dan external sesuai dengan batas kewenangannya. 2. Mengambil kebijakan berdasarkan rambu-rambu yang didapatkan dari Dewan Pengawas dalam mengoptimalkan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian program kegiatan pada semua Unit Kerja sebagai implementasi Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan. 72
3. Membuat keputusan atas masalah yang diajukan bawahan dan bagian lainnya sepanjang batas kewenangannya. 4. Memberikan arahan, teguran, peringatan lisan, penilaian kinerja, mengusulkan kenaikan pangkat, golongan dan jabatan serta pemberian sanksi terhadap staf-staf di Unit Kerjanya. 5. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap karyawan yang berbuat kesalahan dan pelanggaran kerja yang dapat merugikan perusahaan, baik kerugian materiil maupun nonmateriil. 6. Mengusulkan penambahan staf sesuai kebutuhan Unit Kerjanya. 7. Mengusulkan penyempurnaan peraturan-peraturan pelaksanaan kerja dan SOP sesuai kebutuhan Unit Kerjanya. d. Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan 1. Mengambil kebijakan berdasarkan rambu-rambu yang didapatkan dari Pimpinan dalam perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan dan evalusi kegiatan dan hasil Kerja Unitnya. 2. Membuat keputusan atas masalah yang diajukan bawahan sepanjang batas kewenangannya. 3. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan serta mengawasi pengadaan sarana dan prasarana perusahaan sesuai anggaran dan batas kewenangannya. 4. Memberikan arahan, teguran, peringatan lisan, penilaian kinerja, dan pemberian sanksi terhadap staf-staf di Unit Kerjanya. 5. Mengusulkan penambahan staf sesuai kebutuhan Unit Kerjanya. 73
6. Mengusulkan penyempurnaan peraturan-peraturan pelaksanaan dan SOP sesuai kebutuhan Unit Kerjanya. e. Kepala Bagian Umum 1. Mewakili Perusahaan dalam tugas internal dan eksternal sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. 2. Memberikan pengarahan, peringatan, dan teguran kepada seksi-seksi dibawahnya sesuai dengan batas kewenangannya. 3. Membuat keputusan atas masalah yang diajukan bawahan sepanjang batas kewenangannya. 4. Mengambil kebijakan berdasarkan rambu-rambu yang didapatkan dari Kepala Bidang Administrasi dan Umum. 5. Menyetujui laporan-laporan dari seksi-seksi di Cabang. 6. Memberikan otorisasi terhadap bukti transaksi dalam jumlah tertentu. 7. Menyetujui pemberian kredit sesuai batas kewenangannya. 8. Membuka dan menutup brankas bersama-sama dengan Kepala Seksi. f. Kepala Bagian Pemasaran 1. Mewakili Direksi untuk rnelakukan tugas Pemasaran Produk Dana dan Kredit sesuai dengan kewenangannya. 2. Merencanakan, melakukan dan mengevaluasi pelaksanaan hasil dan kegiatan promosi dan perusahaannya 3. Memutuskan penyelesaian masalah yang diajukan bawahan sepanjang batas kewenangannya. 74
4. Memberikan pengarahan, peringatan dan teguran kepada bawahannya dalam batas kewenangannya. 5. Mengambil kebijakan berdasarkan rambu-rambu yang diberikan Direksi dalam pemasaran produk dana dan Jasa Perusahaan. 6. Memberikan otorisasi terhadap transaksi sesuai batas kewenangannya. g. Kepala Cabang 1. Mewakili Perusahaan dalam tugas internal dan eksternal sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. 2. Memberikan pengarahan, peringatan, dan teguran kepada seksi-seksi dibawahnya sesuai dengan batas kewenangannya. 3. Membuat keputusan atas masalah yang diajukan bawahan sepanjang batas kewenangannya. 4. Mengambil kebijakan berdasarkan rambu-rambu yang didapatkan dari Kepala Bidang Administrasi dan Umum. 5. Menyetujui laporan-laporan dari seksi-seksi di Cabang. 6. Memberikan otorisasi terhadap bukti transaksi dalam jumlah tertentu. 7. Menyetujui pemberian kredit sesuai batas kewenangannya. 8. Membuka dan menutup brankas bersama-sama dengan Kepala Seksi. h. Kasi Pemasaran 1. Mewakili Kepala Bagian Pemasaran dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. 2. Memberikan pengarahan, peringatan dan teguran kepada bawahan dalam batas kewenangannya. 75
3. Memutuskan penyelesaian masalah yang diajukan bawahan sepanjang batas kewenangannya 4. Mengambil kebijakan berdasarkan rambu-rambu yang didapatkan dari Kepala Bagian Pemasaran dan Pelayanan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Perusahaan dan menjaga likuiditas. i. Kasi Umum 1. Mewakili Kepala Bagian Umum dalam tugas internal dan external sesuai dengan batas kewenangannya. 2. Mengambil kebijakan berdasarkan rambu-rambu yang didapatkan dari Kepala Bagian Umum dalam mengoptimalkan kegiatan administrasi umum, kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan perusahaan. Pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, penjualan, penyusutan dan penghapusan alat-alat tulis, barang cetakan dan inventaris kantor. Penyelengaraan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, pelatihan-pelatihan, penyediaan makan-minum pegawai dan pelayanan tamu. 3. Membuat keputusan atas masalah yang diajukan bawahan sepanjang batas kewenangannya. 4. Memberikan arahan, teguran, peringatan lisan, penilaian kinerja, mengusulkan kenaikan pangkat, golongan dan jabatan serta pemberian sanksi terhadap staf-staf di Unit Kerjanya. 5. Mengusulkan penambahan staf sesuai kebutuhan Unit Kerjanya. 6. Mengusulkan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, penjualan, dan penghapusan inventaris perusahaan. 76
7. Mengusulkan penyempurnaan peraturan-peraturan pelaksanaan dan SOP sesuai kebutuhan Unit Kerjanya. Gambar 2.2. Struktur Organisasi Bagan Struktur Organisasi PD.PK RUPS DEWAN PENGAWAS DIREKSI SPI KABAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN KABAG. PEMASARAN KABAG. UMUM KEPALA CABANG/KPO KASI PEMASARAN KASI UMUM : Graris Komando : Garis Konsultansi / Asistensi 77
Berdasarkan pada gambar struktur organisasi PD.PK di atas, dapat dilihat bahwa terdapat garis komando dan konsultansi / asistensi pada setiap bagian. Itu berarti setiap bagian didalam organisasi tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas perusahaan. Khusus dalam garis komando dari direksi pusat terhadap para kepala cabang PD.PK adalah garis komando langsung. Menurut bagan diatas direksi PD.PK melakukan konsultasi asistensi kepada satuan pengawas intern (SPI), artinya setiap keputusan, kebijakan ataupun strategi dan hal yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan. Direksi melakukan konsultasi atau meminta pertimbangan SPI dalam melaksanakan kebijakan dan proses perencanaannya. 7. Tata Kerja PD.PK a. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas, Direksi PD.PK yang terdiri dari Pimpinan Utama dan Pimpinan Operasional, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui proses intergrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik itu didalam lingkungan masing-masing maupun didalam satuan organisasi kerja mereka dengan tugas pokoknya masing-masing.. b. PD.PK selalu berkoordinasi dengan Sekertariat daerah Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Cianjur, sebagai Perusahaan daerah yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Cianjur di Bawah Naungan Sub Bagian Investasi dan Perusahaan daerah Bagian Perekonomian Setda Cianjur. 78