BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori Pada sub bab ini, akan dijelaskan mengenai teori dan konsep yang relevan dengan topik yang dibahas dan akan digunakan dalam kegiatan penelitian ini. Teori dan konsep yang dimaksud diantaranya ialah Sistem Pertahanan Negara, Teknologi Pertahanan, Industri Pertahanan, evaluasi, Joint Development Program, Transfer of Technology (ToT), model analisis CIPP, dan juga Importance Performance Analysis (IPA). 2.1.1 Sistem Pertahanan Negara Sistem pertahanan negara berdasarkan pada Undang-undang No.3 Tahun 2002 dapat didefinisikan sebagai salah satu fungsi konkrit hadirnya peran negara yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk suatu sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan semesta ini melibatkan peran aktif dari seluruh warga negara yang disesuaikan dengan tugas dan perannya masing-masing. Tujuan dari pelaksanaan sistem pertahanan semesta ini ialah untuk menjaga serta melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari semua jenis potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Berpartisipasi secara proaktif dalam menjaga pertahanan dan juga keamanan negara merupakan salah satu turunan tugas dan fungsi pokok pemerintahan yang sepatutnya dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pengelolaan sistem pertahanan negara yang berlandaskan pada adanya visi, misi, Nawacita Pemerintah, dan kebijakan Poros Maritim Dunia menjadi penting untuk dibahas dan juga dirumuskan dalam berbagai kebijakan dan juga rencana strategis pertahanan negara. 14
15 Perencanaan dan pelaksanaan pertahanan negara harus dilakukan dalam koridor keterpaduan, integrasi dan juga sinergitas antar stakeholder serta lembaga dalam mendefinisikan dan menghadapi ancaman. Dalam konteks ini, Negara Indonesia yang terdiri atas kesatuan wilayah daratan, lautan, dan juga udara yang luas tentunya membutuhkan suatu sistem pertahanan negara yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan. Widiyanto dan Indrawan (2016) menjelaskan bahwa Negara Indonesia melalui pemerintah dan semua stakeholder yang terkait sangat perlu untuk mendefinisikan konsep, jenis kekuatan serta kualitas kemampuan pertahanan yang dianggap akan mampu menangkal semua jenis potensi ancaman yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan melakukan definisi yang tepat, diharapkan akan mampu membangun kekuatan untuk melakukan pertahanan yang optimal dan dapat juga berperan sebagai sumber kekuatan untuk memberikan daya tangkal yang lebih efektif. Konsep sistem pertahanan semesta yang diterapkan di Indonesia menitikberatkan definisi kesemestaan pada adanya suatu upaya untuk mengikutsertakan seluruh rakyat dan segenap sumberdaya nasional, sarana dan prasarana, serta kesatuan seluruh wilayah NKRI sebagai sebuah kesatuan dari sistem pertahanan yang utuh. Tanggung jawab mengenai pertahanan negara dilaksanakan oleh pemerintah di bawah Kementerian Pertahanan dengan dukungan dari seluruh aspek dan juga stakeholder lain yang diperlukan. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara tidak hanya ditujukan untuk keperluan dalam mempersiapkan kondisi perang semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, pengamanan National Interest, dan juga terlaksananya pembangunan nasional. Suatu sistem pertahanan dapat dikatakan efektif jika mampu menghadirkan rasa aman dan damai bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat, serta adanya stabilitas hubungan dengan negara Universitas Pertahanan
16 lain baik yang berada dalam kawasan maupun dengan negara di luar kawasan. Konsep pertahanan yang diterapkan di Indonesia secara garis besar memiliki dua fungsi utama yakni fungsi pertahanan militer dan fungsi pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer menjadi ranah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mencakup operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Sedangkan fungsi pertahanan nirmiliter dilaksanakan dengan mengerahkan sumberdaya nasional dalam melaksanakan berbagai kegiatan misalnya penanganan bencana alam, kegiatan kemanusiaan, kesadaran bela negara dan juga pengembangan teknologi. Konsep pertahanan yang dibentuk dari sistem pertahanan semesta yang diterapkan oleh Indonesia berfungsi sebagai aspek penangkalan, penindakan, dan juga pemulihan. Aspek penangkalan sebagaimana yang tertuang dalam doktrin pertahanan ialah upaya dari segenap kekuatan nasional yang memberikan dampak psikologis terhadap pencegahan dan peniadaan segala bentuk ancaman baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan melalui pembangunan dan pembinaan kemampuan militer dan juga nirmiliter. Dalam prosesnya, sinergitas yang baik antara kekuatan pertahanan dan juga diplomasi pertahanan sangat diperlukan agar aspek penangkalan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Gambar 2.1 Konsep Pertahanan Negara Republik Indonesia Sumber: Buku Putih Pertahanan (2015) Universitas Pertahanan
17 Definisi dan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek penangkalan dicantumkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2014 tentang Strategi Pertahanan Negara menjelaskan bahwa penangkalan merupakan unsur yang fundamental dalam penyusunan maupun implementasi strategi pertahanan yang perlu dibangun dengan mempertimbangkan sinergitas dan keberlanjutan. Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam penyusunan Kebijakan Pertahanan Negara telah mendefinisikan ancaman dan juga melakukan pemetaan resiko ancaman yang dinilai dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara. Dalam hal ini, ancaman didefinisikan sebagai semua bentuk usaha ataupun kegiatan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri yang berpotensi dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah kesatuan NKRI, serta keselamatan segenap bangsa. Seiring dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis, maka bentuk atau pola ancaman menjadi semakin kompleks, multidimensional dan sulit terdefinisikan secara jelas. Secara umum, ancaman dibagi dalam dua kelompok besar yakni ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer ialah semua bentuk potensi bahaya yang melibatkan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan juga dinilai dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah kesatuan NKRI. Sedangkan ancaman non-militer ialah hal-hal lain yang tidak melibatkan kekuatan bersenjata, tetapi juga mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah kesatuan NKRI maupun keamanan dan keselamatan segenap warga negara. Yang termasuk dalam klasifikasi ancaman non-militer antara lain ialah pelanggaran wilayah perbatasan, pencemaran lingkungan, narkoba dan psikotropika lain, eksploitasi pada sumberdaya alam secara illegal, maupun wabah penyakit (pandemic). Berikut adalah klasifikasi ancaman non-militer yang telah disusun oleh Kementerian Pertahanan berdasarkan pada potensi dampak yang dapat ditimbulkan untuk digunakan sebagai dasar dalam menyusun prioritas penyiapan. Universitas Pertahanan
18 Gambar 2.2 Pemetaan Resiko Ancaman Non-Militer Sumber: Laporan Kinerja Pothan 2015-2019 Tabel 2.1 Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Negara Republik Indonesia Tujuan Strategis Negara Sasaran Strategis Mewujudkan pertahanan Terwujudnya sumberdaya nasional negara yang mampu (Sumdanas) yang dapat digunakan menghadapi ancaman dalam pertahanan Negara Terwujudnya sistem pertahanan Negara yang terintegrasi Terwujudnya kekuatan pokok minimum (MEF) TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara yang memiliki kejelasan batas dan bebas dari pelanggaran Universitas Pertahanan
Tujuan Strategis Negara Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia 19 Sasaran Strategis kedaulatan Negara Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman Kekuatan laut yang mampu menjangkau wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta menjaga keamanan wilayah daratan Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi Terwujudnya kerjasama pertahanan dengan Negara sahabat Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud dalam Universitas Pertahanan
Tujuan Strategis Negara Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing Mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia 20 Sasaran Strategis menjaga perdamaian dunia Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional Terwujudnya industri strategis nasional guna mendukung kepentingan pertahanan Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitas SDM untuk mendukung pengembangan industri pertahanan Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara Terwujudnya sistem Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan komponen bangsa lainnya Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara Universitas Pertahanan
21 2.1.2 Teknologi Pertahanan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu metode ilmiah yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis misalnya pada ilmu pengetahuan terapan serta keseluruhan sarana dan juga prasarana yang diperlukan untuk menyediakan berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam menjamin keberlangsungan dan juga kenyamanan hidup manusia. Senada dengan pendapat tersebut, Creveld (1991) menjelaskan bahwa teknologi dapat dimaknai sebagai suatu sistem pengetahuan yang bersifat abstrak, serta suatu metode yang sistematis yang digunakan dalam upaya untuk memecahkan suatu permasalahan. Lonsdale (2004) menjelaskan bahwa keberadaan suatu teknologi pertahanan sangat berpengaruh terhadap kedaulatan negara, sistem perekonomian global, serta perubahan strategi militer, baik di masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Berdasarkan asumsi ini, maka pengembangan teknologi pertahanan sangat penting dilakukan dalam rangka penguasaan teknologi yang dapat bermanfaat dalam mewujudkan daya tangkal, kemandirian industri pertahanan nasional, dan dapat pula berperan dalam peningkatan ekonomi nasional. Baylis et.al., (2019) menyatakan teknologi militer atau teknologi pertahanan dapat dianggap sebagai refleksi dari suatu sistem pertahanan yang diterapkan secara khusus oleh suatu negara. Adanya perbedaan sistem pertahanan dan juga teknologi pertahanan yang diterapkan oleh masing-masing negara dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya ialah asumsi politik, trade-off dari berbagai fitur perangkat keras, interaksi antar sistem, adanya invisible technology yang dilibatkan, serta pengembangan teknologi yang cenderung massif. Teknologi pertahanan merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan dari proses pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Glasmeier (2017) menjelaskan bahwa produksi produk pertahanan seringkali dikelompokkan sebagai teknologi Universitas Pertahanan
22 militer karena berbagai cabang dari militer merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh produk-produk yang dihasilkan industri pertahanan. 2.1.3 Industri Pertahanan Definisi maupun konsep mengenai Industri Pertahanan dituangkan dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang telah dibuat, salah satunya ialah Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menegaskan bahwa Industri Pertahanan didefinisikan sebagai suatu industri nasional yang bersifat strategis dan terdiri dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Industri pertahanan ini dapat berupa suatu industri secara mandiri maupun berkelompok yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan proses produksi Alpalhankam, menyediakan jasa pemeliharaan, dan hal-hal lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan strategis pertahanan dalam negeri. Beberapa hal lain mengenai Industri Pertahanan yang juga dijelaskan diantaranya ialah: 1. Industri Pertahanan merupakan sektor industri yang masuk dalam klasifikasi industri strategis nasional 2. Industri Pertahanan ditetapkan dengan tujuan untuk memproduksi seluruh atau sebagian komponen Alpalhankam, sistem senjata, ikut menyediakan jasa perbaikan dan pemeliharaan (MRO), membantu menyediakan dukungan logistik, dan juga diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui unit produksi produk komersial 3. Industri Pertahanan diharapkan akan berkembang sejalan dengan upaya peningkatan postur pertahanan nasional maupun upaya pengembangan dan modernisasi Alutsista nasional Universitas Pertahanan
23 4. Industri Pertahanan melaksanakan produksi Alpalhankam untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap Alpalhankam import. 5. Industri Pertahanan berkewajiban untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan penelitian, pengembangan, tes dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan akan pengembangan teknologi bidang pertahanan Industri Pertahanan khususnya industri yang bergerak pada bidang produksi Alutsista dan Alpalhankam berperan penting dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara dengan menyediakan berbagai kebutuhan peralatan maupun teknologi pertahanan. Program Kementerian Pertahanan berupa Bangtekindhan (Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan) merupakan program pemberdayaan serta pendayagunaan industri pertahanan agar dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi Alpalhankam dalam negeri yang berkualitas baik (Buku Putih Pertahanan, 2015). Program ini merupakan suatu tindak lanjut (follow-up) dari hasil penelitian yang dilakukan baik oleh Balitbang maupun industri pertahanan yang menghasilkan suatu model ataupun prototype produk pertahanan. Model dan prototype teknologi pertahanan ini bisa merupakan suatu pembangunan teknologi yang bersifat baru sama sekali, ataupun hasil rekayasan dan modifikasi terhadap model atau teknologi yang telah ada sebelumnya. 2.1.4 Joint Development Program Produk pertahanan memerlukan berbagai pengeluaran sepanjang siklus hidupnya, termasuk biaya untuk RnD, produksi, serta operasi dan pemeliharaan. Kegiatan Joint Development Program memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi melalui pengurangan biaya tersebut. Ketika negara memiliki kesempatan untuk fokus dan menyempurnakan suatu Universitas Pertahanan
24 spesialisasi tertentu, menggabungkannya menjadi suatu platform, maka produk luaran yang dihasilkan akan memiliki kualitas teknis yang lebih tinggi dan dengan biaya yang lebih efisien daripada jika satu negara bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memproduksi seluruhnya secara mandiri (De Vore, 2011). De Vore (2011) dalam artikelnya menyebutkan bahwa terdapat tiga kategorisasi dari kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara- negara dalam rangka akuisisi pertahanan, yakni generasi pertama (tahun 1953-1962), generasi kedua (tahun 1958-1969) dan juga generasi ketiga (tahun 1968-sekarang). Lebih lanjut, De Vore menjelaskan bahwa masing- masing generasi memiliki karakteristik maupun kendala yang khas, diantaranya ialah: a. Proyek kerjasama yang dilaksanakan pada rentang waktu generasi pertama umumnya berfokus pada bagaimana cara mendefinisikan persyaratan operasional (baik umum dan khusus) yang diperlukan, menerapkan sistem kompetisi di antara negara yang terlibat, dan menciptakan lapisan tanggungjawab yang berbeda di antara pihak- pihak yang terlibat dalam program. Permasalahan yang kemudian muncul ialah adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh sebagian pihak yang menganggap proyek kerjasama yang dilaksanakan tidak memberikan keuntungan yang adil. Kondisi ini memicu banyaknya pihak (negara) yang kemudian lebih memutusan untuk berhenti dari keanggotaan proyek. b. Pada generasi kedua, negara-negara (khususnya Eropa) telah mulai memiliki keinginan untuk menghentikan ketergantunganya terhadap komoditas impor (terutama alat persenjataan) dari negara lainnya. Keinginan ini memunculkan ide untuk secara bersama- sama membangun atau mengembangkan sistem persenjataan untuk mengatasi tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk menguasai suatu teknologi persenjataan baru, dan tentunya untuk Universitas Pertahanan
25 mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Pada rentang waktu ini, kemudian banyak dibentuk konsorsium internasional yang memungkinkan negara-negara yang terlibat dalam proyek akuisisi pertahanan internasional untuk memiliki kontribusi yang lebih seimbang. c. Generasi ketiga telah memasukkan unsur hukum dan peraturan internasional sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk suatu aliansi atau membuat proyek kerjasama bidang pertahanan. Kondisi ini memungkinkan semua negara yang terlibat dapat berkontribusi secara aktif dengan memberikan masukan ataupun pendapat terkait dengan persyaratan operasional yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menghilangan kekuasaan terpusat yang mungkin terbentuk selama proyek dilaksanakan. Fitzgerald et.al., (2014) menjelaskan bahwa dorongan (motivasi) untuk melakukan Joint Development Program terdiri atas motivasi pada tataran praktis dan motivasi pada tataran teoretis. Secara praktis, dengan melaksanakan Joint Development Program diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan kegagalan pasar monopolistik dan oligopolistik, sebagai upaya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif nasional dalam ekonomi global, inefisiensi tindakan kolektif, financial needs, life- cycle cost, dan kohesi aliansi. Sedangkan pada tataran teoretis, manfaat yang diharapkan dari keikutsertaan dalam Joint Development Program ialah adanya kemungkinan untuk dapat saling berbagi biaya RnD, berbagi resiko, pengembangan kemampuan dan juga pendapatan secara ekonomi nasional, biaya pengadaan per-unit senjata yang jauh lebih rendah, end- product superiority, dan juga interoperabilitas militer. Lebih lanjut, Drezner (2009) telah menyebutkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi dalam Joint Development Program adalah ketidakmampuan program ini untuk mencapai manfaat teoretisnya. Praktik terbaik dari program akuisisi yang kompleks seperti Joint Development Program sangat bergantung pada struktur organisasi, pendekatan, dan atribut tata kelola program tersebut. Universitas Pertahanan
26 Secara umum, masing-masing negara yang terlibat dalam kegiatan Joint Development Program akan bersifat oportunistik karena satu dan lain hal. Pertama, pembuat kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah, harus yakin bahwa keikutsertaan negaranya dalam Joint Development Program adalah demi mewujudkan kepentingan nasional negara mereka masing-masing. Dengan demikian, keterlibatan dan alokasi sumberdaya untuk kegiatan ini akan diperhitungkan dengan sangat baik, dengan asumsi bahwa sumberdaya yang telah dialokasikan untuk kepentingan kegiatan Joint Development Program seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kedua, daripada menggunakan kerja sama internasional untuk membangun dan meningkatkan spesialisasi, negara biasanya lebih memilih untuk membangun dan mempertahankan basis industri yang dapat membangun berbagai platform. Dengan demikian, secara oportunistik mereka akan memanfaatkan kerjasama sebagai kesempatan untuk belajar bagaimana mengembangkan dan memperoleh teknologi yang tidak akan pernah dapat mereka biayai secara mandiri, bahkan jika kegiatan ini tidak memberikan keuntungan yang nyata bagi industri pertahanan dalam negeri. De Vore (2011) menjelaskan bahwa saat merancang pelaksanaan suatu Joint Development Program, penting untuk memastikan bahwa persyaratan kolaboratif memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Namun, sekadar memenuhi kebutuhan setiap negara juga bisa menjadi pemicu munculnya persoalan lain. Jika negara-negara yang berpartisipasi hanya fokus pada pembangunan teknologi yang belum dimiliki ataupun spesifikasi teknis yang bersifat rumit, memungkinkan kegiatan hanya akan menghasilkan teknologi yang tidak tepat guna atau justru akan memiliki spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Menurut Hunter (2017) setidaknya terdapat sepuluh kategori yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan suatu Joint Development Program, yakni levels of integration between Universitas Pertahanan
27 countries and industries, number of participating countries, nature of the needs driving decision making, commitment mechanisms, flexibility, alignment of operational needs, tradeoff between leading-edge technology and cost, workshare distribution, technology transfer, serta language, culture, and time zone differences. Afiff (2016) dalam tulisannya menjelaskan bahwa Program Joint Development KF-X/IF-X adalah kerjasama bilateral yang dilaksanakan oleh Indonesia dan juga Korea Selatan untuk membuat pesawat tempur generasi 4.5 yang nantinya diberi nama Korea Fighter Xperiment dan Indonesia Fighter Xperiment. Proyek pembuatan unit pesawat tempur ini sesungguhnya bukan merupakan proyek yang benar-benar baru sama sekali karena sebelumnya Republic of Korea Air Force (ROKAF) yang diprakarsai oleh Presiden Korea saat itu Kim Dae Jung telah terlebih dahulu mencetuskan suatu ide pembuatan pesawat tempur baru untuk menggantikan pesawat-pesawat yang telah berusia cukup tua seperti F- 4D/E Phantom II dan juga F-5E/F Tiger. Labih lanjut, Salsabiela (2017) menjelaskan bahwa kerjasama kedua negara ini telah dimulai pada bulan agustus tahun 2008 dengan terdiri atas tiga tahap pengerjaan yang wajib dilaksanakan yakni Technology Development Phase (TDP), Engineering and Manufacture Development Phase (EMDP), serta Production Phase (PP). Lebih lanjut, Armandha (2017) dalam tulisannya juga menjelaskan, dalam pelaksanannya, kegiatan kerjasama ini nyatanya sempat beberapa kali mengalami pasang-surut dan penundaan. Pada bulan maret 2013 terjadi penundaan yang pertama yang disebabkan oleh Parlemen Korea Selatan yang belum memberikan izin untuk melakukan pengucuran dana untuk tahap EMDP. Penundaan berikutnya terjadi pada bulan mei 2015 yang disebabkan adanya pergantian pucuk pimpinan di Korea Selatan yang disusul terjadinya penundaan ketiga pada agustus 2015 yang diakibatkan pergeseran fokus prioritas dari pihak Pemerintah Indonesia Universitas Pertahanan
28 dalam pengadaan Alutsista. Dan saat ini, program ini kembali mengalami ketidakjelasan apakah akan tetap berlanjut atau akan terhenti setelah pihak Pemerintah Indonesia mengajukan opsi re-negosiasi untuk dapat melakukan perubahan ketentuan mengenai besaran iuran yang harus dibayarkan oleh Indonesia setiap tahunnya untuk pelaksanaan proyek kerjasama ini, padahal Indonesia sudah mengirimkan tim untuk mengikuti kegiatan training alih teknologi di Korea Selatan. Dalam tulisan Zulkarnain (2018) dijelaskan bahwa program Joint Developmnet KF-X/IF-X tidak hanya sebagai suatu kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan (G to G) tetapi juga turut melibatkan Amerika Serikat yang berperan sebagai penyedia teknologi inti yang akan digunakan pada pesawat tempur yang akan dibuat. Selain melibatkan aktor negara (state actor) kerjasama ini juga melibatkan aktor non-negara (non state actor) pada ranah business to business yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Korean Aerospace Industries (KAI). Esensi kerjasama ini terletak pada adanya kebutuhan dan harapan dari kedua negara untuk saling membantu dan melengkapi serta memberikan keuntungan materiil dan non-materiil bagi kedua belah pihak. Armandha (2017) menerangkan bahwa pihak Pemerintah Korea Selatan mengharapkan output dari program ini nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan self defense dari potensi ancaman pihak Korea Utara. Sedangkan bagi pihak Indonesia, kerjasama dengan Korea Selatan ini dianggap sebagai upaya dan kesempatan untuk menghadirkan deterrence effect, standing force khususnya di kawasan, dan tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Confidence Building Measures (CBM's), serta meningkatkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri agar bisa lebih mandiri dan memiliki daya saing. Rencananya, kegiatan kerjasama Joint Development KF-X/IF-X akan menghasilkan 170 unit dengan rincian 120 unit akan dimiliki oleh Korea Selatan dan 50 unit akan dimiliki oleh Indonesia. Universitas Pertahanan
29 Mega proyek pembuatan pesawat tempur ini menelan biaya yang sangat besar yakni sekitar 1,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 15,68 triliun. Dengan rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan TD-Phase ialah sebesar ± 50 juta USD dengan share Indonesia sebesar ± 10 juta USD untuk periode 2011-2012, pelaksanaan EMD-Phase sebesar ± 8,1 milyar USD dengan share Indonesia sebesar ± 1,6 milyar USD untuk periode 2016-2026. Pemerintah Korea Selatan akan menanggung sekitar 60% dari total keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan Indonesia akan berkontribusi sebesar 20% yang akan diangsur rutin setiap tahunnya, dan sisa 20% akan ditanggung oleh pihak Korea Aerospace Industries (KAI). (Afiff, 2016). Selain kesepakatan mengenai cost share, pihak Indonesia dan Korea Selatan juga sepakat tentang pembentukan Joint Program Management Office (JPMO) yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Korean Industrial Participant (KIP) dan juga Indonesian Industrial Participant (IIP), fungsi penganggaran, kompetensi, serta monitoring dan evaluasi. Untuk meningkatkan kemampuan SDM (sumberdaya manusia) yang dipersiapkan untuk mengerjakan mega proyek pembuatan pesawat tempur ini, maka penyiapan SDM dilakukan secara aktif dengan mengirim calon engineer untuk bersekolah di berbagai instansi pendidikan dalam dan luar negeri, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebanyak 40 orang menempuh pendidikan S2 di ITB; 2. Sebanyak 6 orang menempuh pendidikan S3 di ITB; 3. Sebanyak 5 orang menempuh pendidikan S2 di Cranfield University, Inggris; 4. Sebanyak 2 orang menempuh pendidikan S3 di Cranfield University, Inggris; 5. Sebanyak 4 orang menempuh pendidikan di bidang test pilot di ITPC, Kanada; dan Universitas Pertahanan
30 6. Sebanyak 1 orang menempuh pendidikan flight test engineering di ITPC, Kanada Penyiapan kebutuhan pendukung lainnya juga telah diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia dengan menyiapkan riset tentang teknologi inti (core technology) dari mesin jet tempur, material, avionik, aerodinamika, dan membangun sebuah laboratorium yang ditujukan untuk menunjang keperluan riset. Seluruh anggota tim tenaga ahli yang dikirim ke Korea Selatan mempelajari keseluruhan proses pengerjaan pesawat tempur dengan rentang waktu program sekitar 3-4 tahun, namun dengan jumlah keterlibatan yang berbeda di setiap unitnya. 2.1.5 Transfer of Technology (ToT) Solehah (2020) menerangkan bahwa industri pertahanan dalam negeri hingga saat ini baru bisa berperan sebagai end-product assembler yang bertugas untuk melaksanakan integrasi atau perakitan. Kondisi ini menggambarkan bahwa industri pertahanan dalam negeri sesungguhnya memiliki kemampuan untuk menangani teknologi yang canggih dan juga kompleks, tetapi masih belum didukung oleh adanya kegiatan penelitian dan pengembangan yang seimbang. Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) suatu alih teknologi atau Transfer of Technology dapat didefinisikan sebagai suatu proses menyebarkan atau diseminasi teknologi yang bersifat komersial. Transfer of Technology dapat berupa kegiatan bertukar informasi dan juga pengetahuan yang melibatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga atau bahkan antar negara, yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk kontrak kerjasama alih teknologi. Barton (2017) mendefinisikan Transfer of Technology sebagai suatu proses aliran pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, literatur ilmu pengatahuan, atau Universitas Pertahanan
31 kontak secara langsung antar manusia. Kegiatan alih teknologi atau dikenal Transfer of Technology merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh negara-negara yang dinilai memiliki keterbatasan dalam kepemilikan atau kemampuan mengembangkan teknologi militer. Tujuan utama dari dilaksanakannya kegiatan alih teknologi adalah agar mampu meningkatkan kemampuan dan juga kapabilitas di bidang pertahanan dan mengembangkan potensi industri pertahanan dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan transfer pengatahuan menurut Profetto (2004) ialah suatu mekanisme atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penyebaran pembuktian dari suatu teori atau konsep dan juga pengetahuan yang memiliki kebaruan (novelty). Sung dan Gibson (2001) mendefinisikan transfer pengetahuan dan teknologi sebagai suatu proses komunikasi dalam aspek pengetahuan dan juga teknologi yang terjadi antar individu maupun antar lembaga yang memiliki kompleksitas dan tingkat kesulitan yang tinggi sehingga membutuhan koordinasi dan kolaborasi antara dua atau lebih individu atau lembaga yang mempunyai perbedaan pengetahuan dan kemampuan teknologi. Untuk menerangkan proses yang dilalui dalam kegiatan transfer teknologi menurut Devine et.al., (1987) dapat dibagi dalam tiga model yang umum digunakan yaitu (1) appropriability model yang memberikan penekanan pada pentingnya aspek mutu penelitian dan juga adanya persaingan pasar yang kompetitif; (2) dissemination model yang lebih berfokus pada penyebarluasan inovasi yang dilakukan antar individu; dan (3) knowledge utilization model yang lebih menekankan pada pentingnya suatu proses komunikasi interpersonal serta adanya potensi hambatan ataupun pendorong berhasilnya proses transfer teknologi yang dapat dilihat dari aspek kelembagaan. Model ketiga (knowledge utilization model) lebih banyak digunakan oleh para peneliti untuk melihat keseluruhan proses transfer teknologi sebagai satu kesatuan yang komprehensif. Pendekatan ini dikembangkan Universitas Pertahanan
32 dari konsep yang dikemukakan oleh Gibson dan Smilor (1991) mengenai suatu model yang menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses transfer teknologi. Gambar 2.3 Tahapan Proses Transfer Pengetahuan dan Teknologi Sumber: Gibson dan Smilor (1991) Tahap penciptaan (level I: creation) dari suatu pengetahuan dan teknologi merupakan tahap yang paling awal dari suatu proses transfer pengetahuan dan teknologi sehingga akan sangat menentukan arah pengembangan di tahap berikutnya. Tahap kedua (level II: sharing) ialah tahap ketika pengetahuan dan teknologi yang telah dibuat kemudian akan disebarluaskan atau dibagi kepada pihak penerima transfer teknologi, tahap ini juga dikenal dengan istilah knowledge and technology sharing. Tahap ini dikatakan berhasil apabila pengetahuan dan teknologi yang diberikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pihak penerima. Tahap ketiga (level III: implementation) merupakan suatu tahap di mana pengetahuan dan teknologi yang diciptakan dan dibagikan, kemudian akan diterapkan dan diimplementasikan dalam bentuk prototype atau pemodelan tertentu untuk tujuan uji coba dan simulasi. Tahap keempat (level IV: commersialization) merupakan tahap akhir di mana teknologi yang telah berhasil melalui uji coba kemudian akan masuk pada tahap Universitas Pertahanan
33 produksi secara massal untuk keperluan komersial atau diperjualbelikan dalam bentuk produk jadi. Dengan demikian, Transfer of Technology dapat diartikan sebagai suatu proses mengalihkan sebagian atau seluruh hasil penelitian dan teknologi baru ke dalam proses, produk, atau program yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penerima teknologi. Atau dengan kata lain, Transfer of Technology dapat berupa perpindahan fisik ataupun non-fisik (tacit) untuk kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut, tentunya sesuai dengan kesepakatan antara pemberi transfer (transferor) dan juga penerima (recipient). Secara lebih rinci, kegiatan alih teknologi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah alih teknologi militer yang didefinisikan sebagai pemahaman dan implementasi pengetahuan spesifik, informasi teknis, dan blueprint. Pengetahuan spesifik terdiri atas cara pembuatan, materi kritis, peralatan pembuatan, pengujian dan juga pengembangan produk, pengembangan pada sistem persenjataan, serta pengetahuan lainnya yang mendukung. Saad (2000) mengklasifikasikan setidaknya ada empat komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan Transfer of Technology yakni (1) hardware yang berkaitan dengan peralatan fisik serta struktur komponen dan layout; (2) software yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme penyelesaian tugas dalam operasional kegiatan atau disebut dengan ―know-how‖; (3) brainware yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai keseluruhan proses dan aplikasi serta keterkaitan antara hardware dan software yang dialihkan dalam Transfer of Technology; serta adanya suatu (4) supporting network yang berkaitan dengan jaringan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengelolaan teknologi secara efektif. Meskipun demikian, definisi alih teknologi yang digunakan dalam kegiatan pengembangan teknologi pertahanan umumnya akan berbeda dengan definisi ToT secara umum karena pihak-pihak yang terlibat akan bersama-sama dalam prosesnya. Universitas Pertahanan
34 2.1.6 Evaluasi Secara sederhana, Paulson dalam Sudjana (2006) mendefinisikan evaluasi program sebagai suatu kegiatan untuk memeriksa pelaksanaan suatu program ataupun kebijakan yang dinilai berdasarkan kriteria nilai tertentu agar dapat membuat keputusan yang tepat. Kegiatan evaluasi program dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dari suatu program atau kebijakan dengan memilih dan juga memilah informasi, mengumpulkan serta menganalisis informasi tersebut dan baru kemudian menyajikannya dalam bentuk analisis yang bermanfaat bagi stakeholder. Senada dengan hal tersebut, Arikunto (2006) menyatakan bahwa evaluasi program dilakukan untuk dapat mengukur keberhasilan dari pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta merupakan kegiatan pengumpulan data dan juga informasi yang tepat yang dapat digunakan untuk menentukan tindak lanjut dari program yang telah selesai ataupun sedang berjalan. Lebih lanjut, Arikunto dan Jabar (2008) menjelaskan tujuh dasar yang perlu digunakan dalam menyusun kriteria evaluasi, yakni: a. Kriteria evaluasi berupa ketentuan-ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, bisa berupa peraturan atau perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan dapat digunakan Jika program yang akan dievaluasi merupakan implementasi dari sebuah kebijakan. b. Kriteria evaluasi yang berupa pedoman atau petunjuk pelaksanaan program, maka harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti prinsip, tujuan, goals (sasaran) dan rambu-rambu kegiatan. c. Kriteria evaluasi yang disusun harus memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan metode dan hasilnya. d. Kriteria evaluasi dapat disusun berdasarkan temuan pada hasil- hasil penelitian yang telah dimuat pada publikasi ilmiah atau kegiatan seminar. Universitas Pertahanan
35 e. Kriteria evaluasi dapat juga disusun berdasarkan ketetapan para ahli (expert judgment). f. Kriteria evaluasi dapat disusun secara bersama-sama oleh anggota tim evaluator sehingga kriteria-kriteria yang dihasilkan merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama. g. Kriteria evaluasi juga dapat disusun dengan mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan yang diusulkan oleh evaluator. Abidin (2012) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu kegiatan yang mencakup tiga kegiatan yaitu evaluasi yang dilakukan diawal pada proses perumusan kebijakan hingga sebelum kebijakan diimplementasikan (ex- ante evaluation), kegiatan evaluasi yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan hingga monitoring, dan kegiatan evaluasi yang dilakukan pada bagian akhir setelah proses implementasi kebijakan telah selesai dilaksanakan (ex-post evaluation). Hal lain yang disoroti oleh Surya (2012) dalam hasil penelitiannya, ialah bahwa kegiatan evaluasi merupakan susunan dari serangkaian karakter yang terdiri dari (1) fokus nilai, karena evaluasi berupaya untuk dapat memberikan gambaran penilaian dari implementasi suatu kebijakan untuk melihat pencapaian dari kebijakan tersebut; (2) interdependensi fakta nilai, selain tingkat kinerja, bukti atau fakta bahwa suatu program ataupun kebijakan dapat digunakan untuk memecahkan masalah tertentu diperlukan untuk dapat menentukan nilai dari kebijakan atau program tersebut; (3) berorientasi masa kini dan masa lampau, untuk dapat membandingkan hasil evaluasi dengan nilai suatu kebijakan maka kegiatan evaluasi haruslah mampu memenuhi aspek tuntutan evaluatif; dan (4) dualitas nilai, nilai-nilai yang diterapkan dalam evaluasi memiliki arti ganda, baik mengenai rekomendasi yang berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam upaya mempengaruhi pencapaian dari tujuan-tujuan lainnya. Terdapat banyak model yang dapat diterapkan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu program, dan salah satu model yang banyak Universitas Pertahanan
36 digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian tujuan suatu program ialah model evaluasi CIPP atau Context-Input-Process-Product. Stufflebeam et.al., (2003) dalam materi presentasinya menjelaskan bahwa keempat aspek yang ditelaah dalam model evaluasi CIPP memiliki fungsi dan lingkup kegiatannya masing-masing, yakni: a. Evaluasi konteks (context) digunakan untuk melakukan penilaian kebutuhan, masalah, asset ataupun peluang yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam menentukan tujuan dan juga prioritas, membantu kelompok pengguna lain dalam mengetahui dan juga memahami tujuan, peluang ataupun hasil yang diinginkan. b. Evaluasi masukan (input) digunakan untuk melakukan penilaian alternatif pendekatan yang dapat digunakan, rencana tindakan, maupun yang hal-hal yang terkait dengan aspek pembiayaan bagi berlangsungnya kegiatan program dalam memenuhi tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan pada aspek input ini akan bermanfaat sebagai panduan bagi pembuat kebijakan (pengambil keputusan) mengalokasikan sumberdaya, mekanisme pembiayaan program, pelaksana dan jadwal kegiatan yang dianggap paling efektif dan efisien. c. Evaluasi proses (process) digunakan untuk melakukan penilaian terhadap implementasi dari rencana awal yang telah ditetapkan, dengan demikian maka pelaksana akan lebih memiliki acuan dalam melaksanakan kegiatan program, serta dapat mengetahui dan juga memperkirakan hasil dari setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. d. Evaluasi hasil (product) digunakan untuk melakukan identifikasi dan menilai output yang telah dihasilkan, diharapkan, atau yang tidak diharapkan. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang akan lebih terarah karena mempertimbangkan hasil yang dicapai pada setiap tahap kegiatan. Evaluasi hasil (product) ini kemudian di rinci menjadi beberapa aspek yang dinilai, yakni penilaian terhadap dampak (impact), efektivitas (effectiveness), Universitas Pertahanan
37 aspek keberlanjutan (sustainability), dan juga kemampuan adaptasi (transportability). Gambar 2.4 Komponen Analisis Evaluasi CIPP Sumber: Stufflebeam et.al., (2003) Sudjana (2004) menerangkan bahwa model evaluasi CIPP ini dapat diimplementasikan di berbagai bidang kegiatan dan program. Keempat aspek dalam model evaluasi ini dejelaskan sebagai berikut: a. Evaluasi context terdiri atas beragam situasi ataupun latar belakang yang dapat berpengaruh pada bagaimana program dilakukan. b. Evaluasi input terdiri atas masukan-masukan yang diberikan untuk menunjang tercapainya tujuan program. c. Evaluasi process terdiri atas penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program serta aspek pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. d. Evaluasi product terdiri atas penilaian terhadap hasil yang telah dicapai ataupun yang belum dicapai dalam pelaksanaan program. Sukandi (2009) menerangkan model evaluasi CIPP melayani empat bentuk keputusan, yakni (1) perencanaan keputusan yang berpengaruh terhadap proses penilaian tujuan baik umum dan khusus; (2) keputusan pembentukan yang meliputi penentuan strategi optimal dan desain proses Universitas Pertahanan
38 yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang merupakan turunan dari keputusan perencanaan pada tahap pertama; (3) keputusan implementasi dengan mengupayakan pemenuhan dukungan sarana dan prasarana agar dapat mencapai hasil yang optimal termasuk menganai rencana, metode, dan strategi yang memungkinkan; dan (4) keputusan recycling yang akan menentukan apakah program yang sedang berjalan dan dievaluasi akan tetap diteruskan, diteruskan dengan perubahan (modifikasi), atau justru dihentikan secara total. Menurut Zhang et.al., (2011) model evaluasi CIPP ini merupakan sebuah model kerangka kerja yang komprehensif dan juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi formatif maupun sumatif dari suatu proyek, personil, produk, organisasi ataupun bahkan suatu sistem. Prinsip mendasar dari model evaluasi ini adalah ―not to prove, but to improve‖. Muryadi (2017) menyatakan bahwa model evaluasi CIPP memiliki kelebihan dalam setiap aspek evaluasi yang dilakukan, yakni sebagai berikut: a. Evaluasi context meliputi analisis masalah yang berkenaan dengan lingkup program ataupun situasi obyektif dan dapat berisi tentang kekuatan dan kelemahan program. Evaluasi pada aspek context ini dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang mungkin dicapai dan menilai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini, kebutuhan yang harus dipenuhi diasumsikan sebagai suatu kesenjangan (discrepancy view) yang terjadi antara kondisi riil (reality) dengan kondisi yang diharapkan (ideal). Dengan melakukan penilaian terhadap kelebihan dan juga kelemahan yang ada dalam program maka pengambil keputusan akan memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan dan melakukan perencanaan kegiatan ataupun program berikutnya dengan mempertimbangkan semua aspek secara rasional. Universitas Pertahanan
39 b. Evaluasi input meliputi analisis personal yang berkaitan dengan bagaimana suatu sumberdaya dialokasikan termasuk kemudian mempertimbangkan strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, melakukan identifikasi terhadap kapabilitas sistem, dan juga alternatif desain mekanisme dalam melaksanakan program. Evaluasi pada aspek input program ini akan memudahkan pangambil keputusan untuk mendefinisikan serta mengklasifikasi rancangan prosedural dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia. c. Evaluasi process meliputi kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan keseluruhan program termasuk didalamnya mengenai prosedur, penjadwalan, dan juga mekanisme teknis lainnya. Dalam evaluasi process, semua tahapan dan pelaksanaan kegiatan akan dimonitor dan dicatat untuk menentukan langkah-langkah perbaikan ataupun peningkatan kinerja yang mungkin dilakukan. Penentuan langkah perbaikan tentunya dilakukan dengan menggunakan penilaian yang obyektif dan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. d. Evaluasi product meliputi beragam penjelasan deskriptif dan juga ―judgments outcomes‖ dalam kaitannya dengan evaluasi yang telah dilakukan pada aspek context, input, dan process, untuk kemudian dapat menggambarkan tingkat pencapaian dan keberhasilan tujuan program. Secara umum, evaluasi product ini meliputi penetapan tujuan program, mekanisme operasional, kriteria pengukuran yang telah dicapai, perbandingan ataupun celah antara harapan dan kenyataan, serta kemudian menyusun satu penafsiran secara lebih rasional. Muryadi (2017) juga menjelaskan bahwa dalam evaluasi product dilakukan pembandingan antara tujuan, hal-hal yang ditetapkan dalam rancangan program, dengan capaian diperoleh dari pelaksanaan program. Hasil telaah dapat berupa skor tes, persentase, data observasi, diagram data, sosiometri maupun hasil penyajian data dan informasi lainnya yang Universitas Pertahanan
40 dapat ditelusuri dengan aspek-aspek lain secara lebih rinci. Temuan dari kegiatan evaluasi kemudian dianalisis secara kualitatif dan menjelaskan bagaimana hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diharapkan, atau justru tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan program. Tabel 2.2 Tujuan, Metode dan Kaitan Metode Evaluasi CIPP dengan Pengambilan Keputusan Tujuan Evaluasi Mengidentifikasi konteks organisasi, menentukan Context sasaran program dan menilai kebutuhan stakeholder, mengidentifikasi peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan, mendiagnosa kendala ataupun masalah yang melatarbelakangi kebutuhan yang muncul, dan melakukan penilaian apakah tujuan yang ditetapkan sudah cukup responsif terhadap kebutuhan yang ada. Evaluasi Input Mengidentifikasi dan juga menilai kemampuan sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk mengimplementasikan strategi, aspek biaya dan juga jadwal program. Evaluasi Mengidentifikasi atau memprediksi kesalahan desain Process prosedur ataupun pelaksanaan program, memberikan informasi komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan yang belum diprogramkan, dan mencatat peristiwa atau aktivitas prosedural. Evaluasi Mengumpulkan deskripsi dan juga penilaian tentang Product capaian program serta mengaitkannya dengan tujuan program, konteks, input dan proses serta menafsirkan tingkat kebermanfaatan program. Metode Evaluasi Analisis sistem, survei, analisis dokumen, hearing, Context wawancara, tes diagnostik, dan teknik Delphi. Universitas Pertahanan
41 Evaluasi Input Inventarisasi dan juga analisis SDM serta sumberdaya materi, strategi solusi, fisibilitas dan keuangan, kajian pustaka, observasi langsung, serta membentuk tim peninjau. Evaluasi Monitoring potensi hambatan prosedural dan juga Process mewaspadai hambatan yang tak terduga, mencari informasi khusus mengenai keputusan yang telah diprogramkan, mendeskripsikan proses yang terjadi, dan berinteraksi dengan staff sembari mengamati aktivitas yang dilakukan. Evaluasi Menentukan / mengukur kriteria hasil, mengumpulkan Product penilaian yang telah dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, menganalisis dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Kaitannya dengan Pengambilan Keputusan untuk Mengubah Prosesnya Evaluasi Untuk mengambil keputusan tentang stakeholder yang Context menjadi sasaran program, tentang (1) tujuan program dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan atau pemanfaatan peluang; dan (2) tujuan dalam kaitannya dengan pemecahan masalah. Evaluasi Input Untuk memilih sumber pendukung strategi solusi dan desain prosedur, misalnya melakukan perubahan yang terstruktur dan juga dapat memberikan dasar untuk melakukan penilaian pada pelaksanaan program. Evaluasi Untuk melaksanakan dan menyempurnakan desain Process dan juga prosedur program, mengawasi proses dan memberikan catatan-catatan yang digunakan untuk menafsirkan hasil capaian program. Evaluasi Untuk memutuskan akan melanjutkan, menghentikan, Universitas Pertahanan
42 Product memodifikasi pelaksanaan ataupun program dengan memberikan argumen yang jelas mengenai dampak yang dihasilkan. Sumber: Diolah peneliti 2.1.7 Importance Performance Analysis Menurut Tjiptono (2011), metode Importance Performance Analysis (IPA) atau analisis kuadran merupakan suatu metode analisis deskriptif yang diperkenalkan oleh John A. Martilla dan John C. James pada tahun 1977. Metode analisis ini digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor kinerja yang dianggap penting untuk ditampilkan oleh suatu organisasi agar dapat memberikan kepuasan kepada user. Menurut Slack (1990) teknik analisis IPA merupakan suatu teknik analisis untuk menilai hubungan antara kepentingan dan kinerja dengan asumsi bahwa atribut kinerja dari indikator tertentu harus proporsional dengan kepentingan atribut tersebut atau dengan kata lain kepentingan dilihat sebagai suatu reaksi dari nilai relatif berbagai macam atribut. Dalam teknik analisis IPA, responden akan diminta untuk memberikan penilaian tingkat kepentingan dan kinerja suatu perusahaan atau suatu program sehingga akan menghasilkan nilai rerata tingkat kepentingan dan kinerja. Nilai rerata kemudian diproyeksikan dan dianalisis pada Importance Performance Matrix, dengan acuan sumbu x akan mewakili persepsi dan sumbu y akan mewakili harapan. Kuadran kartesius Importance Performance Matrix diinterpretasikan sebagai berikut: a. Kuadran I (concentrate here/ prioritas utama). Indikator variabel yang berada di kuadran ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang diharapkan oleh pelaksana tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik atau bahkan dilupakan, sehingga perlu Universitas Pertahanan
43 mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja indikator variabel yang ada di kuadran ini. b. Kuadran II (keep up the good work/ pertahankan prestasi). Indikator variabel yang berada di kuadran ini merupakan sesuatu yang diharapkan oleh user dan telah dijalankan atau diterapkan dengan cukup baik sehingga perlu tetap dipertahankan kinerjanya. c. Kuadran III (low priority/ prioritas rendah). Indikator variabel yang berada pada kuadran ini memiliki kinerja yang rendah tetapi bukan sesuatu yang menjadi harapan user, sehingga tidak terlalu menjadi prioritas evaluasi tetapi akan sangat baik jika tetap dilakukan peningkatan performa pada indikator variabel tersebut. d. Kuadran IV (possibly overkill/ berlebihan). Indikator variabel yang berada pada kuadran ini merupakan indikator yang sebetulnya tidak terlalu diharapkan dan dibutuhkan oleh user tetapi justru telah diimpelementasikan secara berlebihan. Gambar 2.5 Matriks Importance Performance Analysis Sumber: Tjiptono (2011) Hasil dari kuadran IPA juga akan dapat menggambarkan ada atau tidaknya kesenjangan (gap) antara tujuan, hasil-hasil yang ingin dicapai program ataupun kegiatan dengan pelaksanaan. Gap Analysis umumnya Universitas Pertahanan
44 diterapkan dalam pengelolaan manajemen internal suatu organisasi dan digunakan untuk melakukan penilaian baik pada tahap perencanaan maupun tahap evaluasi kinerja. Secara harafiah ―gap‖ dapat diartikan sebagai adanya suatu perbedaan (disparitas) antara satu dengan lainnya. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui kinerja aktual yang sedang berjalan dengan standar aktual dan juga bermanfaat untuk (1) menilai seberapa besar perbedaan atau disparitas antara kinerja aktual dengan mutu standar yang diinginkan dari suatu kegiatan; (2) mengetahui potensi peningkatan kinerja yang dapat dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut; serta (3) digunakan sebagai salah satu asumsi dasar dalam pengambilan keputusan terkait denga penetapan prioritas dan biaya yang diperlukan untuk dapat memenuhi standar ataupun target yang telah ditetapkan. 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Hunter et.al., (2017) dengan judul Designing and Managing Successful International Joint Development Programs mencoba memberikan gambaran mengenai best practices yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Joint Development Program. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode literature review, historical records, dan juga wawancara pakar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan karakteristik yang berpengaruh pada hasil atau capaian dari kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan. Kedelapan karakteristik tersebut adalah levels of integration between countries and industries, number of participating countries, nature of the needs driving decision making, commitment mechanism, flexibility, alignment of operational needs, workshare distribution, trade off between leading-edge technology and cost. Analisa lebih lanjut yang dilakukan dalam penelitian ini kemudian menemukan terdapat dua karakteristik lagi yang juga berpengaruh, yakni technology transfer, dan language, culture, Universitas Pertahanan
45 and time zone differences. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa negara- negara yang melaksanakan kerjasama dalam bentuk Joint Development Program akan mengalami berbagai dinamika yang kompleks meliputi permasalahan organisasional, lingkungan, dan teknis yang cukup rumit. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabiela (2017) dengan judul Kerjasama Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX antara Indonesia dengan Korea Selatan, menganalisis tentang manfaat (yang ditelaah dari berbagai perspektif) dari dilaksanakannya kerjasama pembuatan pesawat tempur antara Indonesia dengan Korea Selatan yakni dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat melakukan rangkaian kegiatan penelitian dan juga pengembangan serta memungkinkan untuk terjadinya transfer teknologi pembuatan pesawat tempur. Tujuan utama dari kegiatan ToT antara Indonesia dengan Korea Selatan ialah agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan teknologi dengan cara menaikkan tingkat kesiapan teknologi (technology readiness level) dan meningkatkan kapabilitas serta kesiapan industri pertahanan dalam negeri (industrial readiness). Manfaat lain yang diperoleh Indonesia dari kegiatan Joint Development ini adalah adanya kemungkinan untuk mengakses 21 teknologi yang dimiliki oleh Amerika Serikat tanpa harus mengorbankan cool distance dengan menjadi sekutu salah satu pihak. Penelitian ini juga menyajikan analisis mengenai timeline pelaksanaan program dan juga kendala-kendala yang ada, namun analisis mengenai kerjasama antara pihak Indonesia dan Korea Selatan dijelaskan secara makro dan kurang memberikan keterangan mengenai teknis mekanisme pelaksanaanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya monitoring pada tahap implementasi khususnya terkait pengawasan pelaksanaan pada tataran business to business antara PT DI dan KAI. Selain itu, diperlukan juga parameter untuk mengukur kesiapan TRL. Penelitian yang dilakukan oleh Armandha et.al., (2017) dengan judul penelitian Ekonomi Politik Kerjasama Korea Selatan-Indonesia Universitas Pertahanan
46 dalam Joint Development Pesawat Tempur KFX/IFX, menyajikan analisis menganai dinamika selama kerjasama Joint Development berlangsung, terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan juga politik. Dengan menggunakan kerangka teroretis ekonomi kolaborasi dalam proses akuisisi pertahanan yang ditelaah dari perspektif makro dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis munculnya relasi Military- Industrial Complex (MIC) secara deskriptif. Korea Selatan cenderung akan berperan sebagai agensi pemerintah yang memiliki kepentingan paling besar (80% investasi) dalam proyek kerjasama ini. Sedangkan Indonesia, dalam hal ini cenderung terlihat sebagai kontraktor yang tidak terlalu memiliki kepentingan (20% investasi), dan masih sangat bergantung pada dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Penelitian yang dilakukan Hakim (2017) dengan judul penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan pada Pengelolaan Hutan Kota, bertujuan untuk menganalisis dan memberikan penilaian capaian dari implementasi kebijakan yang dilakukan oleh DKPKP mengenai pengelolaan HKPL. Penilaian yang dilakukan dimulai dari tahap perencanaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, pemanfaatan, serta pemantauan dan juga evaluasi. Analisis evaluasi ini dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada 20 orang responden dalam bentuk skala likert (1-5). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok individu mengenai suatu fenomena sosial yang diamati. Hasil dari keseluruhan kuesioner kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabulasi silang dengan kategori dan rerata nilai yang diperoleh dari masing-masing kategori. Hasil dari evaluasi menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan hutan kota berada pada kategori baik. Universitas Pertahanan
47 Penelitian yang dilakukan Refita (2016) dengan judul Evaluasi Efektivitas dan Strategi Pengembangan Program Sarjana Membangun Desa, bertujuan untuk menghasilkan suatu evaluasi yang komprehensif dengan melakukan analisis kesesuaian program dengan potensi daerah dengan analisis LQ dan SSA, analisis efektivitas program dengan model evaluasi CIPP, kemudian peneliti merumuskan strategi yang dilakukan untuk pengembangan program dengan menggunakan AHP. Evaluasi context dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dibandingkan dengan tujuan dan juga kebutuhan. Evaluasi input mengkaji peran dan kinerja dari masing-masing stakeholder dan kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Evaluasi process dilakukan pada rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaporan, monitoring dan juga evaluasi. Evaluasi product melihat outcome atau dampak yang ditimbulkan oleh adanya program tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa program sarjana membangun desa belum mempertimbangkan kesesuaian potensi daerah dengan tujuan dari dilaksanakannya program, sehingga implementasi program dirasa belum menghasilkan dampak yang optimal. Hasil penelitian menyatakan bahwa program yang dilaksanakan belum disesuaikan dengan potensi wilayah tersebut, dan hasil evaluasi dari tiga indikator keberhasilan (ekonomi, teknis, dan juga kelembagaan) dinyatakan belum efektif. Penelitian yang dilakukan Anggriani (2012) dengan judul penelitian Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bertujuan melihat bagaimana proses pelaksanaan program PUAP apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan atau tidak, kemudian mengukur tingkat keberhasilan dari dilaksanakannya program tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan gambaran umum pelaksanaan pengelolaan pada PUAP, Importance Performance Analysis (IPA) untuk melakukan penilaian kinerja penerima program, dan evaluasi dampak (impact evaluation). Pengukuran faktor dilakukan dengan membandingkan Universitas Pertahanan
48 antara tingkat kepentingan petani sebagai penerima program PUAP dan tingkat kinerja Gapoktan yang dirasakan oleh petani penerima. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh dengan melakukan survey dan wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan program PUAP telah berjalan dengan baik, terdapat aspek yang perlu ditingkatkan yakni aspek kinerja dan kualitas kinerja, aspek kerjasama keuangan dianggap sebagai aspek yang tidak terlalu penting, dampak adanya pelaksanaan program PUAP ini dapat berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian yang dilakukan Yulianti (2012) dengan judul Efektivitas Program PTPN 7 Peduli di PTPN VII (Persero) Lampung (Suatu Evaluasi atas Program CSR) bertujuan untuk menganalisis efektivitas program PTPN 7 Peduli terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program, serta mengidentifikasi adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program PTPN 7 Peduli. Kategori efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tujuh aspek yakni (1) kejelasan tujuan yang ingin dicapai; (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) proses analisis dan juga perumusan suatu kebijakan yang mantap; (4) perencanaan yang matang; (5) penyusunan program yang tepat; (6) tersedianya sarana dan prasarana; serta (7) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP untuk memperoleh data dan informasi yang menyeluruh mengenai pelaksanaan program karena model evaluasi CIPP ini dianggap dapat menjadi suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi untuk menjelaskan dan memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai objek yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan terdiri atas pengumpulan data mentah, transkrip data, koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi, dan penyimpulan akhir. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa Universitas Pertahanan
49 program yang dinilai efektif, yakni program peduli kemitraan, peduli pendidikan, dan peduli keagamaan. Sedangkan program yang dinilai tidak efektif ialah peduli bencana alam, peduli kesehatan, peduli pembangunan, dan peduli pelestarian lingkungan. Selain itu juga diidentifikasi faktor- faktor pendukung dan juga faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan masing-masing program tersebut. 2.3 Kerangka Berpikir Program Joint Development yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Korea Selatan merupakan suatu bentuk kerjasama kedua negara untuk secara bersama membangun pesawat tempur generasi 4,5 yang nantinya diberi nama Korea Fighter Xperiment dan Indonesia Fighter Xperiment. Meskipun kedua negara membangun pesawat tempur secara bersama- sama, namun baik Indonesia maupun Korea Selatan nyatanya memiliki latar belakang dan tujuannya sendiri. Korea Selatan menjadikan proyek ini sebagai langkah untuk meningkatkan self defense dalam menghadapi potensi ancaman dari Korea Utara. Sedangkan Indonesia memanfaatkan kerjasama pembuatan pesawat tempur ini untuk menghadirkan deterrence effect dan tentunya meningkatkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana dalam jumlah besar dan telah mengirimkan tim tenaga ahli yang memiliki latar belakang keahlian yang beragam untuk mengikuti kegiatan training di Korea Selatan. Tenaga ahli yang dikirim berasal dari tim JPMO Balitbang Kemhan, dan tim dari PT Dirgantara Indonesia. Hingga tahun 2020 ini sudah dikirim sebanyak 170 orang tenaga ahli yang dibagi dalam lima kloter. Setelah lima kali memberangkatkan tim tenaga ahli ke CRDC Korea Selatan untuk mengikuti training dan penelitian, diketahui belum pernah dilaksanakan kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan Universitas Pertahanan
50 dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kegiatan kedepannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan capaian kegiatan, kesesuaian dengan tujuan kegiatan, dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan serupa di masa depan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi dengan menelaah adanya kesenjangan (gap analysis) dan menganalisis indikator-indikator yang ada dan perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hal alih teknologi (transfer of technology) yang disajikan dalam kuadran Importance Performance Analysis. Kerangka berpikir yang disajikan ini berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai alur kegiatan penelitian yang dibagi ke dalam empat tahap, yakni (1) Tahap inisialisasi dan identifikasi; (2) Tahap pengumpulan data dan informasi; (3) Tahap analisis data dan pembahasan; serta (4) Tahap penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi. Pada tahap pertama, peneliti akan melakukan identifikasi masalah dan juga kendala yang mungkin muncul selama realisasi program Joint Development KF-X/IF-X yang diperoleh dengan mengumpulkan dan juga melakukan telaah terhadap berbagai referensi yang ada. Dalam tahap ini pula peneliti menemukan adanya celah riset (research gap) yang belum diangkat dalam kegiatan penelitian sebelumnya. Setelah menemukan celah riset yang akan diteliti, kemudian akan ditentukan tujuan penelitian dan batasan masalah dalam penelitian. Pada tahap kedua, peneliti akan melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menemukan lebih banyak dasar dalam melakukan analisis. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara studi dokumen (Perundang-undangan, Peratutan Presiden, Peraturan Menteri, MoU, LoI dan sebagainya), wawancara responden dengan menggunakan tools berupa kuesioner, serta indepth interview narasumber dengan tools berupa panduan pertanyaan. Kegiatan indepth interview dilakukan untuk memperoleh penjelasan dan informasi yang Universitas Pertahanan
51 lebih rinci serta mendalam dari pihak yang berwenang mengenai suatu aspek atau isu yang diteliti. Pada tahap ketiga, akan dilakukan analisis terhadap keseluruhan data dan informasi yang telah diperoleh dengan tujuan untuk mereduksi, cleaning data, dan mengelompokkan data dan informasi sesuai dengan kebutuh analisis. Analisis akan dilakukan dengan model CIPP dan juga gap analysis. Pada tahap keempat, akan dilakukan penarikan kesimpulan dari keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, dan juga menyusun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk tujuan perbaikan pelaksanaan program. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang. Universitas Pertahanan
Gambar 2.6 Kerangka Berpikir Sumber: Diolah peneliti 52 Universitas Pertahanan