P-RKPD P-RKPD Perubahan Rencana Kerja Perubahan Rencana Kerja Pem erintah Daerah Pem erintah Daerah P rov si G or t o TAHUN 2023 BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD. RKPD merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 - 2026. RKPD ini merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023 - 20226 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, RKPD tahun 2023 sampai dengan satu semester berdasarkan hasil evaluasi, ditemui berbagai kondisi yang yang dijadikan dasar pertimbangan perlunya melakukan perubahan atas dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Kondisi ini Bab I. Pendahuluan I-1
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2023, antara lain : Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (2022) dan harus digunakan untuk tahun berjalan (2023); Penambahan anggaran pada program dan kegiatan mendesak yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas dan target pencapaian target pembangunan Provinsi Gorontalo; Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini dilakukan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan kesinambungan dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah dengan lebih efisien dan efektif. RKPD Perubahan Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Selanjutnya Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 1.2. Landasan Hukum Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Bab I. Pendahuluan I-2
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Ngara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanugnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1114); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1447); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Bab I. Pendahuluan I-3
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1.781); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1.419); 19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo; 20. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; 21. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; 22. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 23); 23. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49). 1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut: a. Maksud Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan. Perubahan RKPD Tahun 2023 Provinsi Gorontalo merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan untuk pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah tetap menjadi bagian dari upaya pelaksanaan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Perubahan RKPD 2023 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2023. b. Tujuan Tujuan Perubahan RKPD 2023 adalah untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Bab I. Pendahuluan I-4
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2023. Sehingga tujuan penyusunan P-RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1. Adanya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023. 2. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan. 3. Menjadi Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyesuaian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-Perubahan OPD) Tahun 2023. 4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. c. Dasar Pertimbangan Perubahan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, Perubahan RKPD 2023 perlu dilakukan, antara lain disebabkan oleh : 1. Adanya perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 sebagai hasil audit BPK-RI; 2. Adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 3. Adanya perubahan, penambahan dan pengurangan program/kegiatan/subkegiatan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 4. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2022, kegiatan baru atau alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2023; 5. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD. Bab I. Pendahuluan pada I-5
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DOMOGRAFI 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000, dan menjadi provinsi yang ke- 32 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember tahun2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, luas Wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257,07 Km2, atau hanya sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia. Tabel 2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Kode Wilayah Wilayah Jumlah Kecamatan Kelurahan/Desa Kelurahan Desa Jumlah Luas Wilayah (Km2) Persentase (%) 75.01 75.02 75.03 75.04 Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato 19 7 18 13 14
5 3 191 84 160 101 205 84 165 104 1.750,83 1.521,88 1.984,31 4.244,31 15,55 13,52 17,63 37,70 75.05 Kabupaten Gorontalo Utara 11
124 124 1.676,15 14,89 75.71 Kota Gorontalo 9 50
50 79,59 0,71 75 Provinsi Gorontalo 77 72 657 729 11.257,07 100 Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Secara Administrastif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 km2 atau sebesar 37,7%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 km2 atau sebesar 0,71%. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 b. Letak Dan Kondisi Geografis Gambar 2.1 Peta Provinsi Gorontalo, Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030. Wilayah Provinsi Gorontalo dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula) terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0° 19' - 0° 57' Lintang Utara dan 121° 23' - 125° 14' Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. c. Topografi Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-2 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut. Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Gorontalo, Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030. Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu: 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m).Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik. 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter. Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl). Tabel 2.2 Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo Kelas Lereng A B C Kemiringan (%) 0 - 2 2-8 8-15 Luas (ha) 128.552 74.112 66.528 Persentase (%) 10,52 6,07 5,45 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-3 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 D E 15 - 40 > 40 Jumlah Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 113.997 838.355 1.221.544 9,33 68,63 100 Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu‐Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut. d. Geologi Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (S. Bachri, dkk, 1993) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut: Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen - Pertengahan Oligosen. Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas. Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas. Diatas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQl) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batu gamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batu gamping terumbu (Ql) yang dimulai pada Plistosen Atas - Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl). Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-4 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik). e. Hidrologi 1) Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Berikut 3 (tiga) satuan Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo berdasarkanPermen PUPR No. 04/PRT/M/2015. Tabel 2.3 Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo NO 1. 2. 3. NAMA WILAYAH SUNGAI KODE Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB) WS No. 05.05.A2 WS No. 05.05.A3 Wilayah Sungai Paguyaman WS No. 05.06.A2 Wilayah Sungai Randangan LUAS (Km²) 456.944,03 3.485,65 3.945 Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo,2022 WS Paguyaman 1. DAS Paguyaman, 2. DAS Limba, 3. DAS Olibuhu, 4. DAS Tumba, 5. DAS Bolangga, 6. DAS Bubaa, 7. DAS Tumbihi, 8. DAS Limbatihu, 9. DAS Tabongo, 10. DAS Dulupi, 11. DAS Sambat, 12. DAS Tilamuta, 13. DAS Lamu, 14. DAS Botumoito, 15. DAS Tapadaa, 16. DAS Salilama, 17. DAS Tabulo, 18. DAS Bumbulan, 19. DAS Libuo 20. DAS Marisa Tabel 2.4 Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Provinsi Gorontalo DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) WS Limboto-Bolango-Bone (LBB) 38. DAS Waluhu 39. DAS Bilolantunga 40. DAS Tombulilato 41. DAS Ombulo 42. DAS Momungaa 43. DAS Bangahu 44. DAS Mopuya 45. DAS Kaidundu 46. DAS Uabanga 47. DAS Tongo 48. DAS Bilungala 49. DAS Tamboo 50. DAS Tolotio 51. DAS Olele 52. DAS Oluhuta 53. DAS Molotabu 54. DAS Botutonuo 55. DAS Modelamo 56. DAS Buluango 57. DAS Huangobutu 58. DAS Inengo 59. DAS Leato 60. DAS Bolango-Bone 61. DAS Limboto 62. DAS Pohe 63. DAS TanjungKramat 64. DAS Bongo 65. DAS Lopo 1. DAS Tolinggula, 2. DAS Potanga, 3. DAS Limbato 4. DAS Biawu, 5. DAS Bulolila, 6. DAS Bulontio, 7. DAS Boliohulu 8. DAS Boliyohuto, 9. DAS Baladu, 10. DAS Mooti, 11. DAS Sipatana, 12. DAS Dulukapa, 13. DAS Deme I, 14. DAS Dunu, 15. DAS Bubalango, 16. DAS Tengah, 17. DAS SOgu, 18. DAS Monano, 19. DAS Tudi, 20. DAS Tolango, 21. DAS Datahu, 22. DAS Popalo, 23. DAS Tolangio, 24. DAS Pontolo, 25. DAS Buda, 26. DAS Posso, 27. DAS Bubode, 28. DAS Sanbungo, WS Randangan 1. DAS Randangan 2. DAS Beringin 3. DAS DingaMotolohu, 4. DAS Patihu, 5. DAS Sidorukun, 6. DAS Sukadamai, 7. DAS Wonggarasi, 8. DAS Lemito, 9. DAS Lomuli, 10. DAS Milangodaa, 11. DAS Popayato, 12. DAS Dudeulo, 13. DAS Molosipat, 14. DAS Moutong Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-5 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 29. DAS Tolotapo, 30. DAS Butoimola, 31. DAS Samia 32. DAS Tapaibuhu 33. DAS Soklat 34. DAS Sapawea 35. DAS Imana 36. DAS Taludaa 37. DAS Sogitia 66. DAS Kayu Bulan 67. DAS Bilihu Timur 68. DAS Langgula 69. DAS Lamu 70. DAS Limo'o 71. DAS Lobuto Timur 72. DAS Lobuto 73. DAS Biluhu Barat 74. DAS Huango Sumber : BWS Sulawesi IIProvinsi Gorontalo, 2022 2) Danau Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain : 1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau. 2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso. 3) Cekungan Air Tanah Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato. f. Klimatologi Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Djalaluddin Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2022 berkisar antara 28,70⁰c. Suhu terendah terjadi di bulan Mei yaitu 15,4⁰c. Sedangkan suhu Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-6 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 tertinggi juga terjadi di bulan April dengan 29,3⁰c. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relative tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2022 sebesar 77,20 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2022 yaitu sebesar 2.082,80 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu mencapai 290 mm. Pada tahun 2022, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,2 m/det. g. Penggunaan Lahan Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu : 1) Kawasan Lindung Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah: Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato; Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato; TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan, Taman Nasional Promosi (TNP) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Kawasan Teluk Tomini. Kawasan Lindung Provinsi meliputi: Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo; CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara; CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) desa olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo. 2) Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah: Kawasan Andalan Gorontalo dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan; Kawasan Andalan Marisa dengan sector unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan; Kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan dan pariwisata; Sedangkan Kawasan Budidaya Provinsi meliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi: a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. (1) Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato : Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-7 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 (2) Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato : (3) Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konversi di wilayah Kabupaten Goontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohuwato: b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha. Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2019 : Tabel 2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020 bupaten/Kota lemo ontalo uwato ne Bolango ontalo Utara a Gorontalo ovinsi Suaka Alam Hutan Lindung 28.514,52 13.124,94 36.582,81 15.634,23 8.021,54 470,48 dan Pelestarian Alam 10.970,62 24.777,84 39.707,97 104.855,72 16.210,33 - 02.348,52 196.522,47 Hutan Produksi Terbatas 44.240,78 41.899,34 83.304,44 18.830,08 64.388,66 - 252.663,30 utan Produksi Tetap 14.537,49 17.714,06 41.476,29 824,10 15.540,08 - 90.092,02 utan Produksi dapat dikonversi 4.783,09 2.395,33 10.522,52 - 5.554,01 - 23.254,95 umlah luas hutan dan perairan 103.046,50 99.911,51 311.594,03 140.144,13 109.714,62 470,48 764.881,27 Gorontalo Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah a. Potensi Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain :
Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedele, kacang tanah dan kacang hijau). Luas panen padi sawah adalah 48.498 ha dan produksi 249.709 ton (produktivitas 56,22 kw/ha), dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sekitar 24.123 ha. Untuk padi ladang adalah seluas Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-8 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 38 ha dengan produksi 120 ton (produktivitas 31,58 kw/ha). Luas panen jagung adalah 334.945 ha dengan 1.050.662 ton produksi (48,22 kw/ha produktivitas), 48% di antaranya berada di Kabupaten Pohuwato. Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, bawang daun, bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, melon, petsai/sawi, semangka, terung, tomat dan wortel) dan buah-buahan (alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya, rambutan, salak, sawo, sirsak dan sukun). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen 1.993 hektar dengan produksi sebanyak 147.292 ton. Dari komoditas buah- buahan, pisang adalah yang utama dengan produksi 131.664 kw. Adapun luas lahan pertanian Provinsi Gorontalo sebagai berikut: Tabel 2.6 Luas Baku lahan menurut Jenis Lahan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 (Ha) No Jenis Lahan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Lahan Sawah b. Sawah Irigasi 27.674 27.660 27.027 24.607 26.018 Ditanami Padi 27.612 27.598 26.642 24.205 25.727 Tidak ditanami padi 62 62 385 275,1 291,1 Sementara diusahakan c. Sawah Non Irigasi tidak
8.011
7.104
7.067 127
7.765
6.470 Ditanami padi 5.135 5.083 4.864 6.165 4.756 Tidak ditanami padi 2.876 2.022 2.203 1.432,4 1.367,4 Sementaratidakdiusahakan
168 347 d. Total lahan sawah (a+b) 35.685 34.764 34.094 32.372 32.488 Ditanami padi 32.747 32.681 31.506 30.370 30.483 Tidak ditanami padi 2.938 2.084 2.589 1.708 1.658,5 Sementara diusahakan tidak
347 2 Lahan Pertanian Bukan Sawah 904.017 904.981 998.497 999.229 999.471 a. Tegal/Kebun 191.941 239.313 244.829 245.086 194.753 b. Ladang/Huma 37.399 41.382 39.996 39.755 58.076 c. Lahan yang sementara tidak 56.110 49.981 50.088 50.014 48.025 diusahakan d. Lainnya (Perkebunan, Hutan Tambak, Rakyat Kolam/tebat/empang, dll) 618.568 574.304 663.585 664.374 698.616,3 3 Lahan Bukan Pertanian 282.694 283.890 233.840 234.837 270.691 (rumah, bangunan & halaman, hutan negara, rawa-rawa dll) 282.694 283.890 233.840 234.837 270.690,8 Total 1.222.396 1.223.635 1.266.432 1.266.438 1.302.650 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 1.302.650 yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 32.488 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 999.471 Ha, dan Lahan Bukan Pertanian sebesar 270.691 Ha. Luas Baku Lahan di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-9 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha) Di Provinsi Gorontalo tahun 2020 Penggunaan Lahan Total Luas .No Wilayah Sawah Pertanian Bukan Sawah Bukan Pertanian Lahan 1 Kabupaten Boalemo 4.975 239.208 12.543 256.726 2 Kabupaten Gorontalo 14.187 162.547 23.098 199.832 3 Kabupaten Pohuwato 4.892,4 431.778,6 30.922,8 467.593 4 Kabupaten Bone Bolango 2.081 8.4712 112.850 199.643 5 Kabupaten Gorontalo Utara 5.558 76.879 88.515 170.952 6 Kota Gorontalo 795 4.346 2.762 7.903 JUMLAH 32.488,4 999.470,6 270.690,8 1.302.649,8 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Kota Gorontalo, memiliki lahan persawahan yang cukup luas, yakni sebesar 916 Ha dengan produktivitas padi sebesar 6,1 Ton/Ha. Luas areal persawahan ini kian berkurang, karena alih fungsi lahan pertanian. Adapun produksi pertanian lainnya meliputi jagung, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan. Kabupaten Boalemo, Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo masih di dominasi oleh lahan bukan sawah, sedangkan lahan untuk sawah hanya ada di 4 kecamatan yaitu Mananggu, Botumoito, Paguyaman dan Wonosari. Kecamatan Dulupi masih merupakan penghasil jagung terbesar di Kabupaten ini. Komoditi unggulan Sektor Perkebunan yaitu, tebu, kelapa, kakao, kopi, cengkeh dan jambu mete. Kabupaten Bone Bolango, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelei, ubi jalar dan ubi kayu; Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang; Komoditas tanaman perkebunan antara-lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala, Cengkih, Kopi, Aren, Vanili, Kayu Manis; dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat, Belimbing, duku, langsat, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Siam/Keprok, Jeruk Besar, mangga, Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun. Kabupaten Gorontalo, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 bagian yaitu bagian Selatan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat dan Tibawa; sedangkan di bagian Utara meliputi Kecamatan Batudaa dan Bongomeme. Penguatan ekonomi kerakyatan pada kelompok potensial di wilayah ini lebih mengedepankan Sektor Pertanian sebagai prime mover pembangunan daerah melalui program "revitalisasi pertanian" dengan potensi Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 13.087 ha, lahan kering 48.479 ha. Selain itu luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura/tanaman pertanian lainnya seluas 9.846 ha. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-10 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi Pertanian berupa padi, jagung dan Perkebunan berupa Cokelat, Cengkih, Kelapa dan Kopi. Sektor Pertanian ini memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB daerah. Luas lahan Pertanian: padi seluas 5.866 Ha, jagung seluas 4.841 Ha; Perkebunan: kelapa seluas 10.765,95 Ha, kopi seluas 89,25 Ha, kakao seluas 1.000,15 Ha dan cengkeh dengan luasan 1.250,59 ha. Kabupaten Pohuwato, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai brand daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 40.000 ha, bahkan tercatat masih ada seluas 19.000 ha lahan yang belum terkelola. Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kemiri, Kopi, Jeruk dan Durian. Luas lahan perkebunan Kelapa sekitar 15.000 ha lebih dengan produksi Kopra mencapai 20.000 ton/tahun. Di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan dikembangkan secara intensif terutama padi dan jagung. Luas Panen Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar 48.498 Ha, yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya seluas 66.401 Ha. Luas panen padi terbesar berada di kabupaten Gorontalo sekitar 24.123 Ha. Tabel 2.8 Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2022 Luas Panen (ha) 2021 10.428 30.509 6.454 Produktivitas (ku/ha) 2020 2021 2022 47.20 42,52 35,45 55.22 41,88 46,68 47.00 48,30 50,15 Kabupaten / Kota 2022 6.354 24.123 5.721 2020 14.809 23.454 6.832 Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 4.969 3.875 55,83 48,93 3.682 55.02 11.195 47,90 6.763 11.446 43.64 37,97 53.14 54,94 1.508 2.207 1.855 50,54 48.49 8 63.97 0 43,3 4 Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022 63.71 7 44,7 4 51.4 9 Produksi (ton) 2021 44.343 127.771 31.173 2020 52.499 109.483 34.264 24.314 21.634 43.460 53.629 12.126 7.624 276.14 5 286.17 4 2022 29.991 133.199 26.889 20.262 29.510 9.858 249.70 9 Berbagai komoditi Pertanian potensial dapat mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatan nilai tambah komoditi produk pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir untuk menunjang potensi pertanian. Berikut adalah luas lahan tegal/kebun, ladang/huma serta lahan yang sementara tidak diusahakan yang sangat potensial untuk pemanfaatan pertanian tanaman potensial. Tabel 2.9 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-11 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2022 Kabupaten/ Kota Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Tegal/Kebun (ha) 53.372,00 50.586,00 45.524,50 13.077,00 26.370,00 165,60 189.095,10 Ladang/Huma (ha) 17.883,00 11.093,00 17.462,00 3.987,00 8.553,00 - 58.978,00 Sementara tidak diusahakan (ha) 472,00 4.107,00 20.846,00 13.734,00 7.423,00 4,00 46.586,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022 Peluang Investasi yang dapat ditawarkan untuk Sektor ini adalah: 1. Industri pakan ternak dengan menggunakan limbah padi dan jagung 2. Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (menggunakan limbah padi dan jagung) 3. Pembangunan Industri makanan (Sari Buah) 4. Pengadaan Penggilingan Padi dan Pengepakan 5. Pengembangan Industri Tepung Beras 6. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian 7. Pengembangan lahan sawah 8. Pengadaan Bibit tanaman Padi dan Jagung b. Potensi Peternakan Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 mencapai 266.556 ekor, sementara populasi ternak kambing 2022 sebesar 108.992 ekor. Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Wilayah 2020 Tabel 2.10 Populasi Sapi dan Kambing (ekor) Tahun 2020-2022 (ekor) Sapi 2021 Kambing 2021 2022 2020 2022 2020 Unggas 2021 2022 Boalemo 42.308 43.046 43.204 10.747 11.124 11.218 433.902 404.922 405.935 Gorontalo 96.681 99.177 101.685 51.096 52.464 53.447 686.375 720.135 747.153 Pohuwato 32.543 33.830 34.735 14.783 15.285 15.627 367.177 385.536 404.542 Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 47.384 48.317 49.471 7.604 7.688 8.170 324.491 332.203 32.405 32.979 33.726 7.320 7.356 7.284 432.485 432.490 3.662 3.735 3.735 12.986 13.246 13.246 120.900 123.318 254.983 261.084 266.556 104.536 107.163 108.992 2.365.330 2.398.604 2.458.439 342.906 381.280 176.623 Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo 2022 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-12 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Kabupaten Bone Bolango : potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat bone bolango adalah ternak sapi potong yang berjenis sapi bali. Kabupaten boalemo : Populasi peternakan di wilayah kabupaten ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 40.895 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini. Kabupaten Gorontalo : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme). Kabupaten pohuwato : Potensi di sektor peternakan meliputi ternak sapi, kambing, ayam buras, dan itik. Pemerintah daerah (pemda) menaruh perhatian terhadap sektor yang satu ini dengan pemberian bantuan sapi secara bergilir kepada petani peternak. Pemda pohuwato telah menargetkan daerah ini sebagai lumbung ternak sapi di provinsi gorontalo. Populasi sapi telah mencapai 100 ribu ekor. Pembangunan peternakan perlu dikembangkan karena peternakan turut berperan dalam mendorong terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak yaitu daging, telur dan susu. Selain itu mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan. Provinsi Gorontalo sangat potensial dan memiliki peluang dalam pengembangan industri disektor peternakan. Peluang pengembangan industri ternak, meliputi: Pembangunan industri makanan (pengalengan daging sapi); Penggemukan sapi; Pengembangan ternak ayam (buras dan pedaging); dan Pengembangan industri biogas (limbah kotoran hewan). Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-13 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 c. Potensi Perikanan Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 9.638.44 Km2 yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu : 1. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya : 1.242.526 ton per tahun. 2. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) potensi perikanan tangkapnya : 597.139 ton per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut. Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2022 sebesar 126.100 ton. Produksi perikanan terbesar berada di Kabupaten Pohuwato yaitu 27.084 ton atau sekitar 19 persen. Hasil perikanan terbesar diperoleh dari budidaya perikanan darat yaitu sebesar 49.378 ton dengan produksi ikan bandeng terbesar di Kabupaten Pohuwato sebanyak 15.740 ton. Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang. Kota Gorontalo, Sebagian wilayah Kota Gorontalo berbatasan dengan lautan, daerah ini terletak disebelah selatan Kota Gorontalo, luas wilayah laut Kota Gorontalo yakni sebesar 60,84 Km2. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir berprofesi sebagai nelayan, sumber penghasilan utama tersebut menjadi roda bagi perekonomian di daerah pesisir. Adapun produktivitas perikanan kelautan adalah Perikanan tangkap, Budi daya dan Perairan umum. Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Tilamuta dan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah). Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-14 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 % dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km2 yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir. Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha. Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha). Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi perikanan dalam bentuk ikan pelagis, ikan demersal, rumput laut dan berbagai biota laut lainya. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 13.640 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan). Kabupaten Pohuwato, Sebagai daerah yang berhadapan dengan Teluk Tomini, Masyarakat di wilayah ini mengandalkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya pemenuhan ekonomi. Berbagai komoditi ikan tangkap dengan mudah bisa didapatkan diperairan laut daerah ini. Jenis produksi ikan tangkap antara lain : Tuna, Cakalang, Layang, Lobster, Teripang, Kerapu dan Ikan Tongkol. Rata-rata produksi ikan tangkap mencapai 10.000 ton, sementara untuk wilayah Teluk Tomini hingga Laut Seram dapat dicapai produksi sebesar 5.000 ton. Untuk mengembangkan perikanan kelautan, Pemerintah Pohuwato telah membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan Wonggarasi. Selain itu juga telah dibangun dermaga dan sarana penunjang usaha perikanan lainnya. Peluang Investasi di sektor ini adalah : Fasilitas Teknologi Pasca Tangkap (pendinginan/cold storage untuk pembekuan, pengemasan dan pengalengan);
Industri Pengalengan Ikan/kemasan;
Industri tepung Ikan, termasuk ikan segar;
Industri Pakan ternak dari Limbah Ikan; Pengadaan Rumpon; Budidaya Kerang Mutiara; Budidaya Tambak Udang/Lobster; Pembangunan Industri Rumput Laut; Pengadaan Armada Penangkapan Ikan. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-15 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 d. Potensi Pertambangan dan Energi Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi; sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dll. Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut : Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan: Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri). Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri. Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang belum dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan. Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit). Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.
Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembaga dengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m3 tersebar di Kecamatan Boliyohuto.
Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 m3), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai; Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 m3), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai; Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-16 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 m3), tersebar di Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto; Felspar (jumlah cadangan sekitar 1.000.000 m3), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai; dan Andesit (jumlah cadangan sekitar 1.050.000 m3), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.
Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango. Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi sumberdaya pertambangan logam meliputi: emas, perak, tembaga dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam adalah; granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengaliri wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. Kabupaten Pohuwato, Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas (> 1.800.000.000 m3); Batu Granit (> 100.000.000 m3); Dasit (300.000.000 m3); Sirtu (100.000.000 m3); Andesit (10.000.000 m3); dan Zeolit 5.000.000 m3). Kesemuanya tersebar di Kecamatan Marisa, Taluditi, Paguat, Popayato dan Patilanggio. Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya : Ilota Kiri, Ilota Kanan, Gunung Pani, dan Baginite, meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Dalam hal pengolaan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Peluang Investasi disektor ini adalah pengembangan fasilitas teknologi modern bagi pertambangan logam dan dan non-logam karena selama ini masih diolah oleh masyarakat secara tradisional. Selain itu juga pengembang pembangkit listrik dengan memanfaatkan sungai sungai dan air terjun sebagai pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). e. Potensi Industri Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubag sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi. Sektor industri mempu mengatasi permasalahan perekonomian, dengan mengasumsikan bahwa sektor industri mampu menjadi leading sektor bagi sektor lainnya. Sehingga sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan (forward lingkage), maupun keterkaitan kebelakangan (backward lingkage). Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-17 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 yang ada, maka Provinsi Goronalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan. Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu :
Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km2. Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kg/tahun;
Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah aren dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dsb.;
Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture; Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara. Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi.Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro. Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan home industry). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian; Industri Aneka; Industri Logam; dan Industri Perikanan. Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan nata de coco di Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-18 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik ini telah meluncurkan ekspor tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet. Pabrik Gula Tolangohula berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. Pabrik Gula Tolangohula pada setiap tahun memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat se Provinsi Gorontalo sejumlah 12.000 Ton, sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangkat 1.800 karyawan ditambah 4.000 orang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi. Pabrik Rumput Laut.Sebahagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan. Kapasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil rumput laut dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara, Boalemo dan juga Pohuwato. f. Potensi Pariwisata Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya: 1. Wisata Pantai : Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Pantai Karang Putih, Pantai Diyonumo, Pantai Pulau Popaya-Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantai Pohon Cinta, Pantai Langala, Pantai Mananggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenai, Pantai Dunu dan Pantai Ratu Tenilo. 2. Wisata Laut dan Pulau : Obyek wisata Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo), Laut Torosiaje (KabupatenPohuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara) adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: ObjekWisataHiu Paus (whale shark), Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-19 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli dan Pulau Mohinggito. 3. Wisata Alam dan Pegunungan : Obyek wisata Hutan Pinus Dulamayo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air terjunTaludaa, Air terjunAyuhulalo, Air Terjun Tilamuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo. 4. Wisata Adat dan Situs Sejarah : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah ObjekWisataReligiBubohu, Tumbila Tohe; Rumah Adat Dulohupa; Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), Pendaratan Soekarno dan Pusat Kerawang. 5. Wisata Kuliner : Binte Biluhuta merupakan makanan khas di Gorontalo, makanan khas ini terbuat dari Jagung Gorontalo terkenal sebagai daerah penghasil jagung yang subur. Oleh masyarakat pribumi, hasil bumi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kuliner khas Gorontalo, yaitu 'Binte Biluhuta' yang berasal dari bahasa Gorontalo. Binte Biluhuta berbumbu rempah khas Gorontolo dan makanan ini paling enak disantap saat masih panas dan makanan ini bisa Anda dapatkan di rumah makan Gorontalo. Aneka kulinerkhas Gorontalo lainnya yakni ayamiloni, ilabulo, sate tuna Gorontalo, sayur putungo, duduli, tiliaya, dan bilenthango yang tidak kalah lezat. Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan dilapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam jenis outbond (hiking, tracking, climbing dan rafting). Garis pantai Bonebol ada di daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele. Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha. Kota Gorontalo. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-20 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Kabupaten Boalemo. Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik adalah obyek wisata Pantai Boalemo Indah atau dikenal dengan Pantai Bolihutuo. Kabupaten Gorontalo.Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Rumah Adat/Banthayo Poboide; Danau Limboto; Suaka Margasatwa Nantu; Pentadio Resort; Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan; dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo; Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/Orange Fortress, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630; dan Wisata Religi Tanjung Keramat yaitu Budaya Mandi Safari. Kabupaten Pohuwato. Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalahAir Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito; Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat; Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat; Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat cottage-cottage di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat; Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa; dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa). 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi. a. Kawasan Rawan Gempa Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo - Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-21 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik. Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak. Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak. Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030 Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal.Tatanan tektonik geologi yang kompleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas goncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/Modified Mercally Intensity). Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-22 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Gambar 2.4 Peta Patahan Provinsi Gorontalo Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2020 b. Kawasan Rawan Tanah Longsor Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsoran tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsoran dan banjir bandang. Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-23 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Longsor Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030 c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami) Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai ± 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan. Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Tsunami Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-24 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 d. Kawasan Rawan Banjir Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata. Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Banjir Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030 2.1.1.4 Aspek Demografi Statistik data kependudukan penting digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarahan pesebaran penduduk, persediaan kebutuhan penduduk akan makanan, pendidikan, perumahan dan lapangan pekerjaan. Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan, akan berdampak negatif terhadap pembangunan. Berdasarkan hasil Proyeksi Interim SP 2020, jumlah penduduk Gorontalo pada tahun 2022 mencapai 1.192.737 jiwa yang artinya tumbuh satu persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah penduduk Gorontalo selama kurun waktu tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan berarti. Tercatat, laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar minus 0,62 dan 1,01 persen. Terjadinya pandemi COVID-19 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-25 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 menjadi salah satu penyebab terjadinya kontraksi pada laju pertumbuhan penduduk tersebut. Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 1.195.000 1,50 1.190.000 1.185.000 1,01 1.192.737 1,00 1,00 1.180.000 1.180.948 0,50 1.175.000 1.170.000 1.165.000 1.160.000 1.169.125 0,62 0,00 0,50 1.155.000 1,00 2020 2021 2022 Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2023 Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Informasi mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan yang berwawasan gender. Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/seks ratio (SR) di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk perempuan relatif seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Artinya, tidak terdapat selisih jumlah yang signifikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio jenis kelamin yang selalu bernilai mendekati 100. Pada tahun 2021 rasio jenis kelamin Provinsi Gorontalo sebesar 101,83 yang berarti bahwa terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-26 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Gambar 2.8 Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Sumber: Proyeksi Interim SP 2020, BPS RI Pengendalian masalah kependudukan tidak hanya dilihat pada laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, akan tetapi juga pada sebaran dan kepadatan penduduk. Salah satu penyebab sebaran penduduk yang tidak merata yaitu adanya disparitas pembangunan. Semakin besar disparitas pembangunan yang terjadi, maka akan semakin memperlebar ketidakmerataan sebaran penduduk. Daerah perkotaan dengan kemajuan pembangunan yang pesat memiliki daya tarik kuat untuk dijadikan tempat penduduk bermigrasi. Walaupun proses tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama, namun jika tidak ditangani dengan kebijakan publik yang tepat maka dapat menimbulkan masalah baru. Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Pada tahun 2021, persebaran penduduk Provinsi Gorontalo yang tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 33,50 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo. Sementara wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 10,71 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo. Grafik 2.2 Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo, 2021 Kota Gorontalo 16,92% Kab. Boalemo 12,45% Kab. Gorontalo Utara 10,71% Kab. Gorontalo 33,50% Kab. Bone Bolango 13,91% Kab. Pohuwato 12,51% Sumber: Proyeksi Interim SP 2020, BPS RI Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-27 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Indikator tersebut menunjukkan rata-rata jumlah penduduk setiap satuan luas (kilometer persegi). Provinsi Gorontalo tergolong sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif kecil. Dengan luas wilayah 11.257,07 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Gorontalo sebesar 105 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2021. Kepadatan penduduk ini menunjukkan peningkatan dari hasil SP2010 yang kepadatan penduduk Gorontalo sebanyak 92 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2000 yang mencapai 74 jiwa per kilometer persegi. Gambar 2.9 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2022 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Data empiris menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Gorontalo terpusat di Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah sebesar 79,59 kilometer persegi kepadatan penduduk mencapai 2.510 jiwa per kilometer persegi. Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi yang menyediakan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, hiburan yang memberikan daya tarik tersediri bagi penduduk di Provinsi Gorontalo. Padatnya penduduk Kota Gorontalo terkait erat dengan fungsi sentral Kota Gorontalo disamping sebagai ibukota provinsi (pusat pemerintahan), juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat kesehatan, dan pendidikan. 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan PDRB Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif, terlebih ditahun 2020 gejolak ekonomi akibat pandemi Covid19 mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan. Perekonomian Gorontalo triwulan I-2023 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,23 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Pengadaan Listrik dan Gas merupakan kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 14,69 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-28 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,43 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,12 persen. Kategori dengan pertumbuhan tertinggi beserta besaran distribusinya terhadap total PDRB Grafik 2.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 -2023 PERTUMBUHAN EKONOMI PE Provinsi PE Nasional 10,00 5,00 6,41 5,02 2,07 2,41 3,69 4,04 5,31 3,15 5,03 0,00 5,00 2019 0,02 2020 2021 2022 2023 (Triw I) Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2023 Tabel 2.11 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Triw I-2023 (Milyar Rupiah) Lapangan Usaha (1) Triw I- 2022 (2) Harga Berlaku Triw IV- 2022 (3) Triw I- 2023 (4) Triw I- 2022 (5) Harga Konstan Triw IV- 2022 (6) A B C D E F G H I J K L M,N O P Q Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang Konstruksi PerdaganganBesar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan PenyediaanAkomodasi dan MakanMinum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya 4.273,13 118,58 502,55 5,46 6,52 1.205,38 1.426,75 605,40 253,88 303,78 565,60 201,65 10,16 628,55 522,21 426,14 4.596,40 141,60 540,72 6,36 7,18 1.374,87 1.717,63 714,59 286,71 340,16 522,72 207,10 11,21 726,11 534,49 437,98 4.682,55 131,62 530,66 6,32 7,06 1.351,21 1.723,59 702,56 275,44 320,97 521,57 202,57 10,45 690,76 551,88 450,09 2.654,68 81,96 313,48 6,25 4,50 788,25 893,21 403,01 171,12 264,05 349,44 141,00 6,76 497,24 346,36 295,39 2.735,48 95,57 325,79 7,09 4,69 841,72 1.008,03 435,22 190,98 283,69 303,72 141,85 7,12 551,97 357,73 296,04 R,S, T,U ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) 149,11 11.204,85 157,85 12.323,68 157,90 12.317,19 109,99 7.326,68 113,44 7.700,15 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Perekonomian Gorontalo berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp 12.317,19 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 7.636,56 miliar. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-29 G Triw I- 2023 (7) 2.759,63 88,61 315,66 7,17 4,68 824,26 1.004,21 428,20 182,43 269,02 303,97 138,45 6,60 523,20 368,77 298,01 113,72 7.636,56
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, Triw I-2023 (persen) Lapangan Usaha (1) Triw I- 2023 Terhadap Triw IV- 2022 (q-to-q) (2) Triw I- 2023 Terhadap Triw I- 2022 (y-on-y) (3) Kumulatif Triw I-2023 Terhadap Kumulatif Triw I-2022 (c-to-c) (4) Sumber Pertumbuhan Triw I-2023 (y-on-y) (5) A B C D E F G H I J K L M,N O P Q Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,88 7,28 -3,11 1,10 -0,25 2,07 -0,38 1,61 -4,48 5,17 0,08 -2,40 -7,35 -5,21 3,09 0,66 3,95 8,12 0,69 14,69 4,08 4,57 12,43 6,25 6,61 1,88 -13,01 -1,81 -2,39 5,22 6,47 0,89 3,95 8,12 0,69 14,69 4,08 4,57 12,43 6,25 6,61 1,88 -13,01 -1,81 -2,39 5,22 6,47 0,89 1,43 0,09 0,03 0,01 0,00 0,49 1,52 0,34 0,15 0,07 -0,62 -0,03 0,00 0,35 0,31 0,04 R,S,T,U Jasa lainnya ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) 0,25 -0,83 3,39 4,23 3,39 4,23 0,05 4,23 Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2023 Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan I-2023 (y- on-y), kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,52 persen; diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,43 persen; dan Konstruksi sebesar 0,49 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (y- on-y) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,15 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,18 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,51 persen. Struktur PDRB Gorontalo menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo (62,33 persen). Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (28,05 persen); Ekspor Barang dan Jasa (27,44 persen); serta Komponen P-KP (14,95 persen). Sedangkan kontribusi Komponen Perubahan Inventori dan Komponen PK-LNPRT relatif kecil, masing-masing sebesar 2,69 persen dan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-30 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 0,74 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa (sebagai faktor pengurang di dalam struktur PDRB) berkontribusi sekitar 36,21 persen. Tabel 2.13 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Triw I-2023 (Milar Rupiah) Harga Berlaku Harga Konstan Komponen Triw I- 2022 Triw IV- 2022 Triw I- 2023 Triw I- 2022 Triw IV- 2022 Triw I- 2023 1. 2 3 4 5 6 7 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan odal Tetap Bruto Perubahan Inventori Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa PDRB 7.028,76 7.599,05 7.677,60 84,12 89,49 91,48 1.795,08 2.811,07 1.841,55 3.085,37 3.587,40 3.455,52 330,96 3.379,62 4.459,53 11.204,85 12.323,68 12.317,19 336,06 3.091,18 4.215,72 140,47 2.623,11 4.526,93 4.562,96 56,55 1.103,00 2.112,53 163,64 1.900,74 2.572,73 7.326,68 4.696,95 58,64 1.692,80 2.357,60 64,89 1.484,14 2.654,88 7.700,15 4.721,75 58,54 1.117,41 2.243,15 152,64 2.036,70 2.693,62 7.636,56 Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2023 Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010, Triw I-2023 Laju Pertumbuhan Sumber Pertumbuhan Komponen Triw I-2023 Terhadap Triw IV- 2022 (q-to-q) Triw I-2023 Terhadap Triw I-2022 (y-on-y) Kumulatif Triw I-2023 Terhadap Triw I-2022 (c-to-c) Sumber Pertumbuhan Triw I-2023 (y-on-y) 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah 0,53 3,48 3,48 2,17 Tangga 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0,17 3,51 3,51 0,03 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 33,99 1,31 1,31 0,20 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 4,85 6,18 6,18 1,78 5 Perubahan Inventori
6 Ekspor Barang dan Jasa 37,23 7,15 7,15 1,86 7 Impor Barang dan Jasa 1,46 4,70 4,70 1,65 PDRB 0,83 4,23 4,23 4,23 Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2023 b. Laju Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indicator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Gorontalo selama Mei 2022 sampai dengan Mei 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Mei 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 3,15 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,52 pada Mei 2022 menjadi 112,97 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-31 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 pada Mei 2023. Tingkat inflasi month to month (mtm) sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,29 persen. Inflasi yoy Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran dan penurunan pada 1 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,23 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,28 persen; kelompok transportasi sebesar 8,34 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,31 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,4 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 2,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,77 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,32 persen. Perkembangan inflasi yoy Kota Gorontalo fluktuatif selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, inflasi tahunan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,81 persen. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak bulan Februari 2020. Namun demikian selama 5 lima tahun inflasi Kota Gorontalo yang menjadi cerminan inflasi Provinsi Gorontalo masih pada level rendah dan stabil. Secara umum perkembangan inflasi Nasional dan Gorontalo sebagai berikut: Grafik 2.4 Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2022 6 5 5,51 5,15 4 3 2,87 2,72 1,68 2,59 1,87 4 3,15 Gorontalo 2 Nasional 1 0,81 0 2019 2020 2021 2022 2023 (Mei) Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 c. PDRB perkapita PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro yang diukur berdasarkan indikator pendapatan / percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-32 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita belum menggambarkan secara rill kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, PDRB Perkapita Tahun 2022 mencapai Rp. 39,89 Juta atau senilai dengan 2.686,36 US$. PDRB Perkapita meningkat 7,31 % dibanding tahun 2021. Tahun 2022 PDRB perkapita mencapai atau sama dengan target yang ditetapkan sebesar 39,89 Juta Rupiah. Tabel 2.15 Nilai PDRB Perkapita ADHB Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2022 Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai (Rupiah) 31.827.617,87 34.211.290,19 35.693.264,29 37.170.549,65 39.886.776,66 Nilai (US$) 2.232,37 2.418,15 2.452,16 2.597,75 2.686,36 Persentase kenaikan 7,62% 7,48% 4,33% 4,14% 7,31% Sumber data BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022 d. Indeks Gini Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi salah satunya melalui pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial mayarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial. Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0 - 1, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai Gini Rasio Gorontalo selama periode Maret 2018 - September 2022 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,423 tertinggi sejak Maret 2018. Angka ini meningkat sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2022 dan naik 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021. Grafik 2.5 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-33 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 % 0,430 0,420 0,410 0,400 0,390 0,380 0,370 0,360 0,350 0,417 0,380 0,410 0,385 0,406 0,381 0,409 0,381 0,423 0,381 2018 2019 2020 2021 2022 IG Nasional 0,380 0,385 0,381 0,381 0,381 IG Gorontalo 0,417 0,410 0,406 0,409 0,423 Keterangan : G < 0,3 = Ketimpangan Rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,406. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,409. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, terjadi penurunan sebesar 0,001 poin dari gini rasio sebesar 0,407. Untuk daerah perdesaan, Gini Rasio pada September 2022 adalah sebesar 0,395, nilai ini tidak berubah dibandingkan Maret 2022 dan meningkat sebesar 0,005 poin dibandingkan September 2021. Gini Rasio di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan di wilayah perkotaan, menunjukkan pemerataan yang lebih baik di perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Grafik 2.6 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo,Maret 2018-September 2022 Sumber : Diolah dari Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS Provinsi Gorontalo, 2023 Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-34 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2022 diantaranya adalah: a. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo periode Maret-September 2022 mengalami peningkatan 8,94 persen. b. Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang paling besar hingga mencapai 9,48 persen dibandingkan kelompok lainnya. Adapun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah adalah sebesar 9,18 persen poin dan kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 6,06 persen. c. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 11,63 persen. Daerah perdesaan juga mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita di daerah perdesaan sebesar 4,40 persen, peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita di perdesaan tidak sebesar di wilayah perkotaan. e. Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih menjadi permasalahan yang sangat serius, Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih diatas Nasional, berada pada posisi ke 5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penanganan kemiskinan didaerah, mulai dari pemenuhan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur serta program-program strategis lainnya. Jika dilihat dari perkembangan 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo cenderung menurun, meskipun masih berada diatas angka rata-rata kemiskinan Nasional sebesar 9,57 persen ditahun 2022. Penurunan tingkat kemiskinan paling siginifikan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 di Provinsi Gorontalo menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016- September 2022 mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tercatat dari Maret 2016 - Maret 2020 mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2017 yang sempat naik tipis dari September 2016. Penurunan tingkat kemiskinan paling siginifkan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid- 19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 menyebabkan tingkat Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-35 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 kemiskinan mengalami kenaikan. Pada Maret 2022 - September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dibandingkan September 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2016 sampai dengan September 2022 disajikan pada Gambar dibawah ini. Grafik 2.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, Maret 2016-September 2022 Sumber: Diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS Provinsi Gorontalo 2023 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2022 mencapai 187,35 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 2,75 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 15,51 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,10 persen poin terhadap September 2021. Menurut daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,4 ribu orang, sedangkan di perdesaaan turun sebesar 1,5 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 3,97 menjadi 4,49 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 24,42 persen menjadi 24,52 persen. Tabel 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022 Daerah Tempat Tinggal/ Periode Persentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) (1) (2) (3) Perkotaan September 2021 4,06 21,51 Maret 2022 3,97 21,01 September 2022 4,49 24,40 Perdesaan September 2021 24,38 163,09 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-36 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Maret 2022 24,42 164,43 September 2022 24,52 162,95 Perkotaan + Perdesaan September 2021 15,41 184,60 Maret 2022 15,42 185,44 September 2022 15,51 187,35 Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021, Maret 2022 dan September 2022 Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp411.906,- per kapita per bulan dan pada September 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp434.961,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp23.055,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 5,60 persen. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar Rp436.651,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp432.069,- per kapita per bulan. GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp321.061,- dan perdesaan sebesar Rp342.791. GKBM untuk daerah perkotaan adalah sebesar Rp115.590,- dan perdesaan sebesar Rp89.278,- maka terlihat bahwa GKBM di daerah perkotaan relatif lebih tinggi. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang disajikan dalam bentuk indeks. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Tabel 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo September 2021-September 2022 Indicator/ Periode Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2021 0,550 4,792 2,918 Maret 2022 0,317 5,181 3,039 September 2022 0,668 4,634 2,850 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2021 0,087 1,315 0,772 Maret 2022 0,049 1,477 0,848 September 2022 0,153 1,132 0,692 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Pada periode Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 2,850 turun sebesar 0,189 poin jika dibandingkan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-37 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 3,039, jika dibandingkan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 2,918, nilai ini turun 0,068 poin. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan 0,157 poin dari 0,848 pada Maret 2022 menjadi 0,692 pada September 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 0,772, nilai ini turun sebesar 0,081 poin. Jika dibandingkan menurut daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,668, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 4,634. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,153, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,132. Salah satu agenda prioritas pembangunan Nasional yaitu percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrim sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) di bawah US$1,9 per hari. Dalam laporan Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019) disebutkan bahwa pada 2017, nilai US$1,9 PPP setara dengan Rp11.941 per kapita per hari, yang untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode tahun yang bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagaiman formulasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tingkat Kemiskinan Ekstrim Provinsi Gorontalo sebesar 8,17 persen. Terdapat 3 (tiga) wilayah yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstem di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Tabel 2.18 Jumlah dan Persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 31,63 66,73 28,92 25,72 19,56 12,46 187,35 Persentase Penduduk Miskin (%) 18,57 17,56 17,62 15,81 16,88 5,59 15,51 Kemiskinan Ekstrim (%) Wilayah Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 3,63 6,92 4,91 3,23 4,45 0,47 4,28 Lokus Prioritas (1/0) 0 1 1 1 0 0 1 Sumber Data : Badan Pusat Statistik dan TNP2K (diolah),2023 Upaya penurunan kemiskinan ini Provinsi Gorontalo terus dilakukan melalui strategi dan kebijakan yang fokus pada program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui : Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-38 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 1. Pemberian bantuan sosial melalui program BLP3G (Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo) sejumlah 80.000 sasaran penerima manfaat di tahun 2022. 2. Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Eroduktif (UEP) 500 sasaran penerima manfaat. 3. Pemberdayaan Perempuan kepala keluarga (PEKKA) kepada 200 Kepala Keluarga Perempuan. 4. Pemberian bantuan jaminan kesehatan (PBI) Pemerintah Provinsi dengan jumlah sasaran 89.200 jiwa di tahun 2022. 5. Bantuan motor coolbox 45 unit pada pedagang ikan bersepeda. 6. Pemanfaatan data P3KE dalam rangka pensasaran percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui upaya koordinasi serta menyusun program kegiatan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. 7. Pembangunan database kemiskinan melalui tata kelola Gorontalo Satu Data dari desa sebagai tindak lanjut dari amanat Perpres No.39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. 8. Peningkatan kerjasama melalui kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Tantangan dalam penanganan kemiskinan yang cukup krusial yaitu terkait updating data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan yang masih jauh dari harapan. Permasalahan keakuratan dan keabsahan data penerima manfaat menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan program kegiatan. Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota hingga pada level kecamatan dan desa masih perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan status kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2022- September 2022 antara lain adalah: a. Terjadi kenaikan harga BBM sejak awal bulan September sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tanggal 3 September 2022 Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 dimana Pertalite naik 30,72 persen, Solar naik 32,04 persen, dan Pertamax (non subsidi) naik 16 persen b. Selama periode Maret 2022 - September 2022, angka inflasi umum Kota Gorontalo tercatat sebesar 3,82 persen. Terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,58 persen; kelompok transporatasi sebesar 12,34 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 4,52 persen. c. Nilai Tukar Petani (NTP) kondisi September 2022 tercatat sebesar 103,32, mengalami penurunan dibanding Maret 2022 yang tercatat sebesar 104,44. d. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan mengalami penurunan dari 100,70 pada bulan Maret 2022 menjadi 97,98 pada bulan September 2022. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-39 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 e. Pada September 2022, biaya transportasi umum online dan angkutan umum mengalami kenikan (Koran Gorontalo Post tanggal 5,6 dan 7 September 2022). Berdasarkan data statistik kemiskinan kabupaten/Kota se-Provinsi, Persentase Kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Boalemo dengan persentase sebesar 18,74 persen, sementara yang terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,73 persen. Tabel 2.19 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2021-2022 Kabupaten/ Kota Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin (persen) Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 2021 450.724 502.964 327.587 449.543 327.531 598.363 389.827 2022 472.906 531.294 345.924 475.874 346.557 643.531 411.906 2021 31,83 67,21 29,22 25,76 19,34 12,94 186,29 2022 31,97 66,64 29,32 25,47 19,38 12,67 185,44 2021 19,00 17,89 18,08 16,30 17,23 5,93 15,61 2022 18,74 17,71 17,87 16,05 17,24 5,73 15,41 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometric indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Pembangunan manusia di Gorontalo terus mengalami kemajuan. IPM Gorontalo meningkat dari 63,48 pada tahun 2011 menjadi 69,81 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun, lebih cepat dibandingkan rata- rata pertumbuhan IPM Indonesia sebesar 0,76 persen per tahun. Pada periode 2021-2022, IPM Gorontalo tumbuh 1,17 persen. Capaian pembangunan manusia Provinsi Gorontalo yang sebesar 69,81 masuk dalam kategori IPM "sedang". Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-40 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Pada periode 2021-2022, seluruh kabupaten/kota mengalami pertumbuhan diatas satu persen kecuali kabupaten Bone Bolango yang tumbuh sebesar 0,93 persen. Pada periode ini, tercatat dua kabupaten dengan kemajuan perkembangan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Gorontalo (1,40 persen) dan Kabupaten Boalemo (1,28 persen). Gambar 2.10 Capaian dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2022 Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2022 g. Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun demikian, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada ususan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata. Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Tabel 2.20 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-41 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Indeks Pembangunan Gender Provinsi/ Kab/Kota Kabupaten Boalemo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Pohuwato Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo PROVINSI GORONTALO 2020 81,15 81,67 91,36 87,54 81,16 86,23 86,73 (Tahun) 2021 81,52 82,72 91,40 88,23 81,17 86,76 87,50 2022 82,72 83,27 92,05 88,72 81,94 87,28 88,12 Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2023 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2022 cukup baik yaitu sebesar 88,12 persen. Kondisi IPG terus membaik (mendekati 100) mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki- lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Selain Indeks Pembangunan Gender, terdapat indikator lainnya dalam rangka mengukur sejauh mana keterlibaran perempuan dalam pembangunan, yaitu melalui Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan ditempat manajerial, dan upah pekerja perempuan disektor non pertanian. Tabel 2.21 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Keterlibatan Perempuan di Parlemen Sumbangan Pendapatan Perempuan Provinsi/ Kab/Kota IDG Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo PROVINSI GORONTALO 24 17,14 20 4,17 24 24 26,67 66,28 61,47 59,93 62,15 56,92 52,81 59,25 28,62 27,10 37,56 30,50 27,11 30,86 27,12 67,80 62,68 73,66 52,33 70,02 73,08 71,20 Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2023 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar 71,20, dengan indikator pendukungnya yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen sebesar 26,67 persen, Perempuan sebagai tenaga Profesional sebesar 59,25 persen dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 27,12 persen. Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi berada di Kota Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-42 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Gorontalo sebesar 73,08 dan terendah adalah Kabupaten Bone Bolango sebesar 52,33 persen. h. Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Februari 2022 sebesar 3,25 persen, kemudian menurun menjadi 3,07 persen pada Februari 2023. Pendorong utama penurunan ini adalah terjadinya penurunan TPT di wilayah perkotaan dari 3,55 persen pada Februari 2022 menjadi 3,33 persen Pada Februari 2023. Adapun TPT perdesaan juga mengalami penurunan dari 3,03 persen pada Februari 2022 menjadi 2,88 persen pada Februari 2023. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami penurunan dibandingkan Februari 2022. TPT laki-laki pada Februari 2022 sebesar 3,41 persen menurun menjadi 3,26 persen pada Februari 2023 sedangkan TPT perempuan pada Februari 2022 sebesar 3 persen menurun menjadi 2,79 persen pada Februari 2023. Tabel 2.22 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan Utama Provinsi Gorontalo, Februari 2021, Februari 2022 dan Februari 2023 STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN Februari 2021 Februari 2022 Februari 2023 Perubahan 2 tahun Feb 21- Feb 23 Perubahan 1 tahun Feb 22-Feb 23 Penduduk Usia Kerja Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Bukan Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Tingkat Pengangguran Terbuka Perkotaan Perdesaan Laki-laki Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perkotaan Perdesaan Laki-laki Perempuan 883.202 595.014 574.700 20.314 288.188 71.274 179.997 36.917 3,41 3,60 3,27 3,62 3,08 67,37 66,96 67,70 83,14 51,70 896.923 607.928 588.147 19.781 288.995 68.845 184.460 35.690 3,25 3,55 3,03 3,41 3,00 67,78 65,75 69,36 83,60 51,79 910.457 642.671 622.929 19.742 267.786 71.295 159.023 37.468 3,07 3,33 2,88 3,26 2,79 70,59 68,24 72,49 84,08 56,96 27.255 47.657 48.299 -572 -20.402 21 -20.974 551 0,34 0,27 -0,39 -0,36 -0,29 3,22 1,28 4,79 0,94 5,26 13.534 34.743 34.782 -39 -21.209 2.450 -25.437 1.778 0,18 0,22 -0,15 -0,15 -0,21 2,81 2,49 3,13 0,48 5,17 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri atas 622.929 orang penduduk yang bekerja dan 19.742 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 67,78 persen menjadi 70,59 persen. TPAK laki-laki pada tahun 2023 sebesar 84,08 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 56,96 persen. Perbedaan nilai TPAK perempuan dan laki-laki terpaut cukup jauh Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-43 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 menunjukan kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki masih sangat besar. Kesenjangan ini kerap dikaitkan dengan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan lebih diposisikan untuk mengurus urusan domestik rumah tangga. Pada tahun 2023, baik TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,48 poin persen pada laki-laki dan 5,17 poin persen pada perempuan. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tertinggi di Provinsi Gorontalo tahun 2022 berada di Kota Gorontalo sebesar 3,5 persen. Grafik 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022 4,55 3,57 3,41 3,45 3,29 3,5 3,01 2,07 2,12 1,83 2,45 2,3 2,02 2,58 Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bonebol Kab. Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 2021 2022 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial a. Harapan Lama Sekolah Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Tabel 2.23 Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2022 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-44 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Wilayah 2020 2021 2022 Boalemo 12,44 12,45 12,46 Gorontalo 13,17 13,18 13,19 Pohuwato 12,37 12,38 12,39 Bone Bolango 13,57 13,65 13,66 Gorontalo Utara 12,45 12,46 12,47 Kota Gorontalo 14,34 14,50 14,57 Provinsi Gorontalo 13,08 13,11 13,12 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 b. Rata-Rata Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah (mean years school/mys) merupakan kombinasi antira partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat Pendidikan penduduk suatu wilayah. Tabel 2.24 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2022 2021 2020 7,03 7,00 6,82 7,61 7,30 7,13 7,35 7,26 7,12 8,33 8,32 8,31 7,16 7,15 7,03 10,39 10,37 10,36 8,02 7,90 7,82 Kabupaten/ Kota Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat Pendidikan terakhirnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo, masih relatif sama selama 3 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-45 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan Seni Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gorontalo memiliki beraneka ragam budaya daerah yang sangat kental dengan adat istiadat Provinsi Gorontalo. Kebudayaan daerah tersebut meliputi tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, upacara keagamaan, rumah adat dan pakaian adat, yanh masih dijaga kelestariannya. Pembangunan dibidang kesenian penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan, karena mempunyai peran penting dalam mendukung pariwisata di Gorontalo. Dengan penguatan terhadap jargon "Serambi Madinah", sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata "Halal Tourism". Hal ini dilakukan melalui program Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam melestarikan kebudayaan. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan pengakuan Nasional terus meningkat hingga tahun 2022 sebanyak 5 jenis, sebanyak 7 jenis benda bersejarah tersimpan di museum dan sebanyak 2 jenis dokumen budaya daerah Gorontalo. Dalam rangka pengembangan seni dan budaya Gorontalo, beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyusunan dokumen karya seni budaya yang diakui secara Nasional maupun Internasional. Sebanyak 5 buku budaya daerah yang disusun dalam rangka pelestarian budaya di Gorontalo yaitu Upiya Karanji, elengge, longgo, tiliaya dan ilabulo. Selain dari aspek seni dan budaya, pengembangan minat bakat lainnya yaitu melalui bidang olahraga. Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pengembangan pemuda dan olahraga, dilakukan melalui Pembinaan dan Pembibitan olahragawan dalam rangka mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari. Tahun 2022 pengembangan pemuda dan olahraga dilakukan melalui pembinaan pemuda dan olahraga sebanyak 905 orang. Melalui program kegiatan yang dilakukan tersebut, Provinsi Gorontalo tahun 2022 memperoleh Medali Tertimbang Olahraga Pelajar Tingkat Nasional dan Internasional sebanyak 7 Medali. Prestasi olahraga yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2022 dalam bidang olahraga yaitu : 1) Peserta terbaik 1 pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional di Surakarta. 2) Peserta terfavorit pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional di Surakarta. 3) Peringkat III Kategori Kriya Pekan Kreatifitas Pemuda Indonesia Tahun 2022 4) Juara Favorit Kategori Musik Pekan Kreatifitas Pemuda Indonesia Tahun 2022 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-46 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 5) Juara Favorit Kategori Kuliner Pekan Kreatifitas Pemuda Indonesia Tahun 2022 6) Medali Emas, Medali Perak dan Medali Perunggu Cabang Olahraga Sepaktakraw pada Pelaksanaan Sea Games Tahun 2022 di Hanoi Vietnam. 7) Medali Perak Cabang Olahraga Taekwondo pada Pelaksanaan Sea Games Tahun 2022 di Hanoi Vietnam. 2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut : pemerintah pusat berkewenangan dalam penetapan standar pendidikan, Pemerintah provinsi berkewengan mengelola pendidikan menengah dan untuk kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar. Sejak diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA DAN SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo dilakukan melalui peningkatan akses bagi masyarakat. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan di Provinsi Gorontalo. Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat mengakses fasilitas pendidikan. Penghitungan APS biasanya dibedakan berdasarkan kelompok umur sekolah, misal 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun. Secara umum, APS Provinsi Gorontalo cenderung mengalami peningkatan pada setiap kelompok umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-47 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun dan 19-24 Tahun, Provinsi Gorontalotahun 2020-2022 APS PROVINSI 7 - 12 13 - 15 16 - 18 19-24 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 GORONTALO 98,92 99,02 98,93 91,80 92,05 91,83 71,43 71,30 71,68 31,04 31,66 30,06 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 Tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun atau jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 71,68. Grafik 2.9 Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 APS 72 71,5 71 70,5 70 2018 2019 2020 2021 2022 APS 70,75 70,92 71,43 71,30 71,68 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 Meningkatnya APS usia 16 - 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang SMA/SMK/MA. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu melalui bantuan operasional sekolah dan manajemen prodira. 2) Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalaninya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkatan Pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkatan pendidikan. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-48 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (key development milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Tabel 2.26 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar SMA/MA/SMK, 2020-2022 Jenjang Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) 2020 2021 2022 Angka Partisipasi Kasar (APK) 2020 2021 2022 SMA/ SMK/ MA/ Sederajat 77,30 77,75 81,49 96,87 96,86 105,34 Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2023 Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/SMK/MA tahun 2022 sebesar 81,49 menunjukkan bahwa hanya 81,49 persen penduduk usia 16 tahun ke atas yang bersekolah di SMA/ SMK/MA. APM SMA/SMK/MA tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yang hanya 77,75 persen. Tahun 2022 Angka Partisipasi Kasar sebesar 105,34 persen. Pembangunan bidang pendidikan dilakukan melalui penyediaan dukungan sarana dan prasarana Pendidikan melalui pembangunan sekolah, ruang kelas baru, Laboratorium Komputer bagi SMA/SMK dan SLB, peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui penyediaan beasiswa studi, fasilitasi kegiatan boarding school, bantuan bagi siswa SMK peserta Praktek kerja Industri, mendorong Pendidikan vokasi melalui sertifikasi bagi siswa SMK. 3) Rasio Sekolah Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesilibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya didaerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan khususnya dapat memberantas buta huruf. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikir 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2022 rasio siswa per kelas SMA/MA sebesar 1 : 30,3, sedangkan untuk SMK rasio sekolah 1 : 21. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 30 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 21 peserta didik. Data ini Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-49 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 menunjukkan bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan. Disamping itu, untuk menciptakan Kegiatan belajar mengajar yang kondusif, juga ditunjang dengan kondisi fisik sekolah dan ruang kelas. Kondisi ruang kelas untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam kondisi baik yaitu sebesar 93,29 persen dan kondisi ruang kelas SMK dalam kondisi baik sebesar 92,03 persen 4) Rasio Guru Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian.Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Data Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga untuk guru SMA (PNS,PPPK dan GTT) sebanyak kurang lebih 2055 orang dan guru SMK (PNS,PPPK dan GTT) sebanyak 1795 orang yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio murid guru SMA/MA tahun 2022 sebesar 1:17, sementara rasio guru SMK 1 : 11. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdi di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal. b. Kesehatan 1) Angka Kematian Ibu Angka Kematiah Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup merupakan salah satu ukuran keberhasilan upaya pelayanan kesehatan ibu yang juga menjadi agenda utama SDGs, 5 tahun terakhir AKI per 100.000 KH di Provinsi Gorontalo fluktuatif, tetapi 3 tahun terakhir trendnya menurun. Tahun 2022 AKI Provinsi Gorontalo masih dibawah rata - rata nasional yang angkanya berkisar 305 per 100.000 KH tetapi angka 195 per 100.000 KH pada tahun 2022 juga masih membutuhkan upaya yang lebih baik lagi untuk mencapai target 183 pada tahun 2024. Berbagai kebijakan saat ini telah diupayakan oleh Kemenkes seperti menetapkan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali dan 2 diantaranya dilakukan oleh dokter dan dilakukan USG, yang dulu hanya dilakukan di RS dan klinik saat ini ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kehamilan dengan USG di puskesmas. Kemenkes dalam proses menyediakan USG melalui anggaran DAK Fisik samapai tahun 2024. pemeriksaan USG ini perlu didukung dengan penguatan kolaborasi layanan ANC (Ante Natal Care) antara bidan, dokter umum dan dokter spesialis kebidanan serta jejaring PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-50 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Grafik 2.9 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo 2) Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal Angka Kematiah Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. AKB Provinsi Gorontalo tahun 2022 mencapai 11 per 1.000 KH di Provinsi Gorontalo meskipun hanya turun 0.1% dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi menunjukkan 3 tahun terakhir trendnya menurun. Gambaran Angka Kematian Bayi Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 2.10 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo,2022 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-51 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Intervensi langsung Pemerintah Provinsi dalam upaya menekan AKI, AKB dan percepatan penurunan stunting yaitu melalui Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu dengan Screening anemia remaja putri, Konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri, Pemeriksaan kehamilan, Konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, Pemeberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, Pemantauan tumbuh kembang balita, ASI Eksklusif, Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta, Tata laksana balita dengan masalah gizi, Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi serta Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita. 3) Angka Usia Harapan Hidup Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Capaian AHH di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Grafik 2.11 Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2018 - 2022 68,6 68,4 68,51 68,2 68 68,07 68,19 67,8 67,6 67,4 67,45 67,43 67,2 67 66,8 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2023 Berdasarkan grafik diatas, AHH Provinsi Gorontalo meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya, sektor kesehatan ikut berkontribusi terhadap peningkatan AHH misalnya meningkatkan angka kecukupan gizi serta terus mengupayakan pencegahan penyakit menular serta menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular. 4) Prevalensi Kekurangan Gizi Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). Prevalensi underweight di Provinsi Gorontalo fluktuatif selama 5 tahun terakhir, meskipun angkanya masih dibawah angka yang menjadi batas tertingginya. Kondisi fluktuatif menggambarkan bahwa indikator ini harus dilakukan evaluasi secara intensif. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-52 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Underweight adalah kegagalan bayi mencapai berat badan ideal, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Grafik 2.12 Prevalensi Gizi Kurang (Underweight) Balita Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 Sumber data : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2023 5) Prevalensi Stunting Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru Nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Grafik 2.13 Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 - 2022 Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-53 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilaksanakan tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo turun menjadi 23.8% dari angka 29% di tahun 2021, secara Nasional prevalensi stunting 21,6% pada tahun 2022 dan menargetkan 14% pada tahun 2024. Angka ini tidak sulit dicapai jika dilakukan secara terintegrasi. Dinas Kesehatan Provinsi sebagai perwakilan Kementerian Kesehatan di daerah membantu Pemerintah daerah melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun. c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Jalan dan Jembatan Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman. Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar 60,05 persen, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 58 persen. Grafik 2.14 Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-54 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 70 60 50 40 30 20 10 0 47,64 59,2 54,38 58 60,05 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Mantap Jalan Provinsi Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2023 Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 5 kategori, sebagai berikut : Tabel 2.27 Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2020-2022 Panjang (km) / persentase (%) No Kondisi 2020 2021 2022 1 Kondisi Baik 220,600 km (47,22%) 256,2 km (54,86%) 233,75 km (50,05%) 2 Kondisi Sedang 33,460 km (7,16%) 11,36 km (2,43%) 46,8 km (10,02%) 3 Rusak Ringan 104,660 km (22,40%) 51,7 km (11,07%) 30,59 km (6,55%) 4 Rusak Berat 108,448 km (23,21%) 147,75 km (31,64%) 156,04 km (33,41%) Total Panjang Jalan Provinsi 467,17 Km 467,01 Km 467 km Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2023 2) Sumberdaya Air dan Irigasi Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dalam rangka konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air, dimana air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian, mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman, terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air. Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani. Pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Tahun 2022 luasan sawah yang direhabilitasi dan ditingkatkan jaringan irigasinya sebesar 151,018 Ha dari target 11074 Ha berlokasi di Daerah Irigasi Tabulo Latula, Luas operasi jaringan irigasi pertanian yang dipelihara Seluas 9868 Ha dari target 11074 Ha, Panjang pengaman sungai sebesar 10.462 meter dari target 3500 meter, Panjang pengaman pantai yang dibangun sebesar 109 meter Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-55 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 dari target 900 meter dan Panjang Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa sepanjang 2516 meter dari target 3500 meter. 3) Air Minum dan Sanitasi Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersihuntukperkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM, ketersedian air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sumber air bersih dipasok dari bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyedian air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi. Program-program yang telahdilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu : Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan SanitasiBerbasis Masyarakat) PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) DAK Air Minum dan sanitasi Peningkatan penyediaan pelayanan air minum, sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melalui program 100 0 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Beberapa program yang dilakukan diantaranya melalui program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minumdengan membangun sarana prasarana air minum dan sanitasi. Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih, sudahcukupbaik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan air minum dan sanitasi layak yang setiap tahun mengalami peningkatan. Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2022 Kabupaten/ Kota Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 2020 63,19 78,18 66,03 77,22 71,80 87,61 75,68 2021 68,82 76,82 76,20 73,57 79,03 92,90 78,58 2022 74,62 75,14 78,32 76,75 81,80 92,09 79,82 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Tabel 2.29 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2022 Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-56 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 94,85 95,56 87,21 96,73 87,55 97,43 94,16 94,21 95,11 93,13 93,72 86,23 99,62 94,57 95,14 96,80 95,93 94,87 89,46 100 96,16 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan perumahan dan pemukiman, terdapat 2 sasaran utama pembangunan yaitu Meningkatnya ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan, melalui Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi, serta Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo melalui program kawasan pemukiman. Tahun 2022, penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin sejumlah 50 unit dilaksanakan melalui metode Swakelola Kelompok Masyarakat (Pokmas swakelola tipe IV Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan perubahan pertama No. 12 Tahun 2021 dan perubahan kedua No. 93 Tahun 2022) dengan biaya Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unit rumah dengan cakupan luas minimal 30 M2 dan hanya dapat ditangani di Kota Gorontalo 10 unit, Kab. Gorontalo 30 Unit dan Kab. Boalemo 10 Unit sesuai dengan lokasi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sedangkan Penanganan terkait Rumah Korban Bencana pada tahun 2022 ini tidak ada atau N/A (Not Available) dikarenakan tidak terjadinya bencana kategory bencana provinsi untuk pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Namun demikian tahun 2017 s/d 2022 realisasi target rumah korban bencana sudah mencapai/ melewati target RPJMD. Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, tahun 2022 Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha seluas 38 Ha , dengan jenis pekerjaan dan lokasi diantaranya di Kabupaten Boalemo di 2 (dua) Desa/Kelurahan dengan total panjang pekerjaan jalan lingkungan Paving Block Color Mix K300 Volume 3.451 M2. Selain itu dilaksanakan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP. e. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-57 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah. Stabilitas ketentraman dan ketertiban di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori aman dan kondusif. Hal ini tercipta karena adanya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pembinaan terhadap berbagai komponen organisasi masyarakat dengan organisasi social politik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melakukan penegakan perda dan perkada serta peningkatan kualitas produk hukum daerah, melalui kegiatan operasi yustisi dan yustisi penyakit Masyarakat (PEKAT) di Provinsi Gorontalo : Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 25-26 Januari 2021 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara berlokasi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Operasi Yustisi pada tanggal 20 Maret 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Pelaksanaan Operasi Yustisi di wilayah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan bersama-bersama dengan Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo. Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 22 September 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) dan Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Operasi Yustisi pada tanggal 2 November 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi diwilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-58 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 bersama-bersama dengan Satpol PP Kota Gorontalo dan Satpol PP Bone Bolango. Operasi Yustisi pada tanggal 4 November 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi diwilayah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan bersama-bersama dengan Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo. Dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat, melalui penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan penyandang masalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Selanjutnya setelah dilakukan pembinaan para pengemis/gelandangan oleh Satpol PP Provinsi kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pedataan lebih lanjut. Selain itu, melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik fokus pada fungsi perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Selain itu pada fungsi perlindungan masyarakat, secara Nasional Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2021, Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Risiko Bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00) sebesar 0,48-0,83 dan memiliki ancaman bencana seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi. Berdasarkan fakta tersebut adanya ancaman bencana di wilayah Indonesia, khususnya di Gorontalo tampaknya masih akan berlanjut karena kondisi tektonik Provinsi Gorontalo dimana Sesar Gorontalo melewati Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk yang padat menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor. f. Sosial Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya kapasitas dan keterampilan keluarga miskin dan rentan melalui pendampingan dan penyediaan kebutuhan dasar, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meningkatnya perlindungan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-59 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 dan layanan jaminan social bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya dan meningkatnya kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya melalui program pemberdayaan social melalui kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social dengan pemberian tali asih untuk 77 TKSK, bantuan social untuk 10 organisasi karang taruna, bantuan social untuk 6 LKS/LKSA serta bantuan hibah uang untuk 1 LKKS. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, dilakukan melalui Program perlindungan dan jaminan social dan Program penangangan bencana. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya bantuan sembako NKRI Peduli 90.000 KPM, Bantuan social KUBE kepada 270 KK/54 KUBE, bimbingan kepada 270 KK Penerima bantuan KUBE, bantuan social bencana alam sebanyak 29 KK, bantuan lauk pauk 1 paket, dan bantuan operasional dapur umum 1 paket. Upaya prefentif lainnya dilakukan melalui program rehabilitasi sosial, melalui : a) Pemberian alat bantu kepada 46 penyandang disabilitas dan bantuan social ke SLB Kabupaten/Kota b) Bantuan social permakanan sebanyak 36 LKSA c) Bantuan social sandang sebanyak 2 LKS d) Layanan Bimbingan Fisik, mental spritual dan social sebanyak15 LKSA e) Pelayanan dan rehabilitasi social sebanyak 143 Orang korban penyalahgunaan NAPZA f) Bantuan Sosial Kepada Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebanyak 1 Lembaga g) Sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba sebanyak 9 kali Kegiatan/235 Orang Tabel 2.30 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 No Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 rsentase (%) mendapatkan KUBE rsentase (%) diberdayakan yang layanan bantuan social fakir miskin PSKS yang mampu 70% 68% 100% 88,25% 3 rsentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan social serta jaminan social keluarga 85% 100% 4 mlah PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya 23 Orang Terlantar 12 Orang Terlantar Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-60 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 yang mampu memanfaatkan bantuan rehabilitasi social termasuk KPO 40 Orang Disabilitas - 36 LKSA 46 Orang Disabilitas - 36 LKSA 5 mlah yang memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai rumah tangga miskin 154.640 KPM 90.000 KPM Sumber : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2022 Selain itu, Pemerintah Provinsi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara integratif lintas sektor dilakukan beberapa upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, beasiswa miskin, kesehatan gratis, perlindungan sosialbagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan social, dan bantuan pangan non tunai. 1.1.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar a. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh. Tahun 2021 Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 15,59 persen, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 19,55 persen. Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja diantaranya melalui Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pemagangan berbasis pengguna kepada 175 orang pencari kerja yang dimagangkan di beberapa perusahaan yang ada di Kota Gorontalo, serta pelatihan pembuatan minyak kelapa kepada 30 orang tenaga kerja di Desa Monano Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango dan di Desa Bukit Aren Kec. Pongongaila Kab. Gorontalo. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-61 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program pengawasan ketenagakerjaan menjamin pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2021 pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani dan diselesaikan adalah sebanyak 6 kasus (4 kasus diantaranya dilimpahkan ke Kementerian disebabkan tidak adanya anggaran). Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan Norma ketenagakerjaan sebesar 2,28%. Tercatat sampai dengan tahun 2020 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 2.340 perusahaan. Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Provinsi Gorontalo. Tahun 2021 UMP Provinsi Gorontalo sebesarRP. 2.788.826 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 2.15 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 Sumber : Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2022 = b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; Peningkatan kesetaraan gender; Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-62 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan Pencegahan kasus Human Traficking adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan tugas fungsinya adalah melakukan fasilitas pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang dibentuk sejak tahun 2016 melalui Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan tugas dan fungsinya untuk Perlindungan perempuan meliputi: a. pencegahan tindak kekerasan; b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan; c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan, Sementara Perlindungan Anak meliputi : perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan b. perlindungan khusus anak. Tabel 2.31 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2021 No Kabupaten/Kota Kasus Anak Korban Persentase Terlayani Perempuan %Anak %Perempuan %Total 1 Kab. Boalemo 22 14 14 100 100 100 2 Kab. Bone Bolango 53 27 38 81,5 81,6 81,55 3 Kab. Gorontalo 64 44 46 63,6 60,9 62,25 4 Kab. Gorontalo Utara 43 27 35 92,6 94,3 93,45 5 Kab. Pohuwato 48 24 37 62,5 51,4 56,95 6 Kota Gorontalo 108 51 77 98,2 98,7 98,45 Total (Provinsi 338 187 247 82,6 81,5 82,05 Gorontalo) Sumber : Data P2TP2A Provinsi Gorontalo, 2022 Data P2TP2A menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi sebesar 338 kasus meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 177 kasus kekerasan perempuan dan anak atau naik sebesar 90,96 persen. Melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo, persentase kasus yang terlayani sebanyak 82,05 persen. c. Pangan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-63 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Capaian skor PPH provinsi Gorontalo tahun 2022 adalah 74,3, hal ini menandakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Gorontalo masih kurang beragam bergizi seimbang dan aman. Pada tahun 2022 ini, melalui dana APBD-Perubahan, telah dilaksanakan kegiatan B2SA Stunting, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak stunting antara lain : beras Nutrizink, Telur Ayam, Kacang Hijau dan Susu untuk anak balita. Anak penerima bantuan berjumlah 1.051 orang yang tersebar di Kota Gorontalo 136 anak, Kab. Gorontalo 347 anak, Kab. Bone Bolango 212 anak dan Kab. Gorontalo Utara 356 anak. Tabel 2.32 Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi Provinsi Gorontalo tahun 2021-2022 No Indikator Kinerja CapaianTahun 2021 Realisasi Target CapaianTahun 2022 Realisasi Target Skor PPH Ketersediaan Skor PPH Konsumsi Sumber : Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2023 1. 66,6 2. 84,4 76,66 75,5 66,89 86 76,6 74,3 Skor PPH konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain diversifikasi yang lebih intens baik konsumsi pangan pokok, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat melalui promosi media informasi terkait keberagaman pangan dan manfaatnya, serta pemanfaatan pekarangan rumah dalam menanam sayur dan buah agar dapat terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Jika dibandingkan dengan sasaran target konsumsi pangan dan standar konsumsi pangan yang ideal atau konsumsi pangan normatif, maka diharapkan konsumsi pangan setiap masyarakat agar lebih diperhatikan melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota antara lain kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-64 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Berantas Kemiskinan (P2L Taskin), kegiatan P2L Gerakan Tanam Cabe (GERTAM Cabe), kegiatan OPAL P2L Edukasi Pondok Pesantren. Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan di Provinsi Gorontalo, berbagai upaya yang dilakukan diantaranya Program Penanganan kerawanan Pangan di 18 daerah rawan pangan dari 27 daerah rawan pangan yang ditargetkan, melalui penyaluran 1.250 paket bantuan di daerah rawan pangan. Selain itu tahun 2021 dilakukan penyaluran bahan pangan pada 15 Lembaga keuangan desa (LKD) di 27 kios akses pangan yang tersebar di 6 Kabupaten/ Kota. Jenis bantuan yang diberikan untuk masing-masing kios akses terdiri dari Beras 100 Kg, Minyak Kelapa 44 Liter, Gula Pasir 50 Kg dan Telur 150 butir. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi stimulant untuk kios-kios pangan yang ada di desa-desa rawan pangan. Namun karena adanya pandemic Covid 19 sehingga anggaran untuk bantuan kios akses pangan di refocusing sehingga target tidak tercapai 100 persen. Upaya lainnya yaitu melalui peningkatan keanekaragaman bahan pangan diantaranya dengan diversivikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang dilakukan melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) dan Kegiatan Edukasi Pola Konsumsi Pangan beragam bergizi seimbang dan aman. Kebijakan pemerintah lainnya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, diantaranya melalui Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan sebanyak 44 kali di daaerah-daerah rawan pangan, dengan jumlah komoditi pangan yang distabilkan harganya sebanyak 6 komoditi yaitu Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Daging, Telur dan Cabe. Penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 8.000 Kg (8 Ton) bagi masyarakat yang terkena dampak banjir yang berada di Kec. Dulupi Kabupaten Boalemo sebanyak 800 Kg dan bantuan pasca bencana banjir di Kec. Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 4 Ton 730 Kg. Selebihnya bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah juga disalurkan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan di Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara sebanyak 1 Ton 320 Kg dan di Kec. Asparaga Kab. Gorontalo sebanyak 1 Ton 150 Kg. Sedangkan 6 Ton dana APBD Perubahan diberikan untuk bantuan pasca bencana banjir yang berada di Kec. Tilango sebanyak 1 Ton 600 Kg, Kec. Asparaga sebanyak 1 Ton 460 Kg, Kec. Tolangohula sebanyak 490 Kg dan Kec. Boliyohuto sebanyak 250 Kg. Selain itu juga diberikan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan yang berada di Kec. Wonosari sebanyak 1 Ton 600 Kg dan Kec. Paguyaman sebanyak 600 Kg. Untuk Cadangan Pangan Masyarakat yang diberikan kepada Lumbung Pangan, tahun ini tidak dialokasikan karena keterbatasan anggaran. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan juga belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-65 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 d. Pertanahan Urusan Pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pembangunan bidang Pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sejumlah 15 bidang tanah dari target 22 bidang tanah, diantaranya: 1) 1 bidang tanah dengan luas 11.210 m untuk TPA Talumelito yang berlokasi di desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 2) 1 bidang tanah dengan luas 97,36 m untuk Lapas Hutuo yang berlokasi di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Biru Kabupaten Gorontalo. 3) 1 bidang tanah dengan luas 1330 m untuk Daerah Irigasi Lomaya-Pilohayanga yang berlokasi di desa Lomaya Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. 4) 1 bidang tanah dengan luas 2.165 m untuk Pengadaan Lahan GORR yang berlokasi di desa Botumoputi Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo. 5) 1 bidang tanah dengan luas 17.685m untuk Rumah Sakit Bhayangkara yang berlokasi di desa Hutuo Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo. 6) 1 bidang tanah dengan luas 458 m untuk Pembangunan Stasiun Pompa Banjir yang berlokasi di desa Hutuo Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo. 7) 1 bidang tanah dengan luas 3.615 m untuk PPLP yang berlokasi di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. 8) 4 bidang tanah dengan luas 6.901 m untuk TPU Makassar yang berlokasi di Makassar Provinsi Sulawesi Utara. e. Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Tabel 2.33 Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan IKLH Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-66 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Provinsi Gorontalo, 2018-2022 NO INDEKS CAPAIAN TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 1 Indeks Kualitas Air 42 47,0 43,5 53.46 58,07 2 Indeks Kualitas Udara 99,46 99,58 98,86 93.96 94,47 3 Indeks Tutupan Lahan 75,58 77,41 79,11 79,21 85,45 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 72,69 74,93 75,66 77,32 79,79 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2023 Perhitungan indeks untuk indicator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Hasilnya nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tahun 2022, terjadi pencemaran dengan kategori cemar ringan. Data tersebut diperoleh dari hasil sample di 5 titik pantau air sungai yaitu Sungai Bone (Bone Bolango), Sungai Bionga (Kabupaten Gorontalo), Sungai Buladu (Gorontalo Utara), Sungai Paguyaman (Boalemo) dan Sungai Taluduyunu (Pohuwato). Tabel 2.34 Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo, Hasil Pemantauan Tahun 2021 STATUS MUTU AIR SUNGAI NO NAMA SUNGAI Hulu Tengah Hilir 1 2 Bone Paguyaman Cemar RINGAN Cemar RINGAN Cemar RINGAN Cemar RINGAN Cemar SEDANG Cemar SEDANG 3 Bionga Cemar RINGAN Cemar RINGAN Cemar RINGAN 4 Buladu Cemar RINGAN Cemar RINGAN Cemar RINGAN 5 Taluduyunu Cemar BERAT Cemar BERAT Cemar SEDANG Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pencemaran air terjadi dihampir semua sungai yang mengalir di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan status mutu air sungai berada pada kondisi cemar ringan sampai dengan cemar sedang. Indeks kualitas air tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 58,07. Nilai tersebut berada pada status bahaya dimana status Sungai Bone Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu dan Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh : Limbah Domestik, Limbah Pertanian, Limpah Peternakan, Limbah Industri, Perilaku masyarakat membuang tinja dan ketersediaan sarana sanitasi (jamban) yang masih kurang, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum maksimal , serta Ilegal Logging dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-67 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai, penurunan kualitas udara, kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau, kerusakan mangrove dan terumbukarang dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat. Dari total 245.000 Ha lahan di DAS Limboto-Bone Bolango, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis , kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di danau Limboto. Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan permukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koef pengaliran dan IndeksErosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan diwilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep waterfront city. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo, dimana 57% masyarakat tinggal di kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo. f. Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. Namun demikian, tahun 2017 diusulkan direvisi, hal ini terkait dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kali dalam 5 tahun, dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasilnya adalah sebesar 60 % pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. Sehingga dokumen RTRW Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi. Disisi lain, Perwujudan tata ruang wilayah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung optimalisasi dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan kearifan local, menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-68 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Efesiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan. g. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain melalui Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil dan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk. h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi. Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, Program Peningkatan Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-69 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2021 Jumlah desa tertinggal yang dientaskan sebanyak 5 desa dari 5 desa yang ditargetkan. Berdasarkan Data Kementerian Desa, menunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2021 masih ada satu desa dengan status sangat tertinggal, maka tahun 2022 tidak ada lagi desa dengan status tersebut. Secara keseluruhan IDM dengan status mandiri pada tahun 2022 sebanyak 6 desa naik menjadi 44 desa, desa maju dari 127 desa naik menjadi 253 desa, desa berkembang semula 417 desa menjadi 336 desa, dan desa tertinggal 61 desa menjadi 24 desa. Indikator pembangunan kelurahan juga mengalami peningkatan, karena dalam dua tahun terakhir jumlah kelurahan cepat berkembang di Provinsi Gorontalo sebanyak 39 kelurahan, kelurahan berkembang 31 dan kelurahan kurang berkembang 0. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-70 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Grafik 2.16 Status IDM per Wilayah Tahun 2022 120 100 80 60 40 20 0 MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGAL SANGAT TERTINGGAL GORONTALO 13 72 98 8 0 BOALEMO 2 23 52 5 0 BONE BOLANGO 17 86 54 3 0 POHUWATO 0 25 71 5 0 GORONTALO UTARA 12 47 61 3 0 GORONTALO BOALEMO BONE BOLANGO POHUWATO GORONTALO UTARA Sumber : Dinas PMD-Dukcapil, 2023 i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk penting dalam pembangunan, agar terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi diseluruh masyarakat. Besarnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, energi, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tahun 2020, Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,16 persen. Tabel 2.35 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2020 No Nama Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk 2019 2020 Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) 1 Kab. Gorontalo 378.527 393.107 0,96 2 Kab. Boalemo 167.024 145.868 1,18 3 Kab. Pohuwato 161.373 146.432 1,25 4 Kab. Bone Bolango 161.236 162.778 1,34 5 Kab. Gorontalo Utara 115.072 124.957 1,78 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 219.399 1.202.631 198.539 1.171.681 0,95 1,16 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021 Pengendalian jumlah penduduk, melalui program Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Kesehatan Provinsi maupun BKKBN secara intens melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan KB berkualitas. Pengendalian penduduk didukung dengan jumlah angka kelahiran yang relatif stabil. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang Wanita subur sampai dengan akhir masa reproduksinya (15-49) tahun. Sampai dengan Tahun 2018 sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Angka kelahiran total Provinsi Gorontalo masih dalam kisaran 2,5 anak per wanita. Menurut Data SDKI, TFR Gorontalo relative sama dengan pencapaian Nasional Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-71 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 yang mengalami stagnansi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu antara 2-3 anak per wanita. j. Perhubungan Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Pelaksanaan urusan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya Program Peningkatan Layanan Transportasi, Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi, Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi. Tahun 2021, melalui kegiatan pelayanan angkutan perintis melayani 5 lintasan yaitu Pusat Kota - Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwoma, Pusat Kota - Boidu - Dulamayo - Mongiilo, Dan Pusat Kota - Pangea. Selanjutnya pelayanan Bus Pariwisata Gorontalo - Botutonuo dan Gorontalo - Lombongo serta Pelayanan bus siswa NKRI gratis, sebagai layanan antar jemput siswa ini tersebar di lima daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi setiap harinya. Masing masing di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Taluditi Dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato Serta KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. Tahun 2021 juga dilaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ Pada 5 Ruas jalan Provinsi sebagai berikut : 1. Pengadaan Traffic Light S3 Centra Media Jln. Cokroaminoto- Jln. P. Hidayat - Jln. Jend Sudirman. 2. Pengadaan RPPJ Tiang Portal (Model Gawang) Jln. Thayeb M Gobel - Simpang 3 Kawasan Perkantoran Pemprov. 3. Pengadaan Rambu Jln. Cokroaminoto- Jln. P. Hidayat - Jln. Rusli Datau - Jln St. Botutihe - Jln. Piola Isa 4. Pita Penggaduh Jln. Thayeb M Gobel (1 Titik) Jln. Thayeb M Gobel / SimpangTiga Mesjid At'Tabiin (2 Titik) Jln. Thayeb M Gobel / Simpang 3 MTS Negeri Gorontalo Jln. Saleh Kadir / Kantor PDI Perjuangan (1 Titik) Limehe Barat (2 Titik) Wonosari (4 Titik) Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-72 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 5. ZOSS Jln. Raden Saleh (SMA 3 Kota Gorontalo), Jln. Thayeb M Gobel (SDN 5 Bulango Selatan) Sedangkan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ pada ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ pada 14 TL dan 9 WL. Dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut, terjadi peningkatan kinerja pembangunan disektor perhubungan, diantaranya terjadi peningkatan kapasitas keselamatan transportasi dari 65,8 persen tahun 2020 menjadi 80,8 persen ditahun 2021. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi meningkat menjadi 68 persen tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebesar 58 persen, serta meningkatnya sarana dan prasarana transportasi umum yang tersedia dari 62,7 persen tahun 2020, menjadi 81,7 persen di tahun 2021. k. Komunikasi dan Informatika Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan tranparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Beberapa langkah konkrit yang telah dilaksanakan tahun 2021 yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan akses jaringan e-government/layanan informasi sebanyak 310 titik akses dan 36 layanan internet, serta Pemetaan Aplikasi E- Government tahun 2021 sebanyak 50 Domain. Sementara itu, pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta e-Report, e-Monep (electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan), e-Data, e-Monev, e-Protrack dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik, serta penerapan Siransija untuk pengukuran prestasi kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Disamping itu, melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengintensifkan Keterbukaan Informasi melalui media cetak dan elektronik. Membuka komunikasi dengan masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat. Disamping itu Radio Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-73 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Suara RH bentukan Pemerintah Provinsi juga menjadi wadah dalam menjaring aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat. Sementara itu, dalam pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik di Instansi Pemerintah terdapat beberapa hambatan/tantangan salah satunya dari aspek tatakelola (manajemen dan governance). Disamping itu masalah infrastruktur pendukung dan teknologi dalam pengembangan teknologi informasi. Indeks e- government menunjukkan adanya penurunan dari 3,18 di tahun 2020, turun menjadi 2,51 di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan formulasi perhitungan. Tabel 2.36 Indeks e-Government Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 Tahun Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks e-government 3,77 3,78 3,41 3,18 2,51 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, 2022 l. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;(5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Tujuannya adalah untuk peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Dalam menunjang hal tersebut, Program yang dilaksanakan meliputi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM. Tahun 2021 total Koperasi Aktif mencapai 957 koperasi aktif dari target 708 koperasi aktif dan target jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 koperasi juga tercapai ditahun ini melalui program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Disamping itu, dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi, juga dilakukan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Berdasarkan data Sistem Informasi kredit Program (SIKP) jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit sebanyak 52.247 dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.374.360.419.657,- dan pelaku usaha di sector perdagangan besar dan eceran adalah yang tertinggi dalam pengajuan kredit usaha rakyat yaitu sebanyak 20.094 debitur dengan nilai kredit sebesar Rp. 577.785.868.108,-. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-74 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Untuk Program pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek OSS (Online Submission System) dan Bantuan Bahan Produksi bagi UMK pasca SHAT. Sedangkan untuk Program Pengembangan UMKM dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan UKM Naik Kelas, Kegiatan Bisnis Kelas bagi UKM, Kegiatan Promosi Produk UKM, Pemberian bantuan kepada UMK Naik kelas serta Bantuan produk kerajinan dan olahan pangan untuk galley UMKM di Bandara Hasanuddin Makassar. Tabel 2.37 Jumlah Koperasi Aktif dan Berprestasi Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 apaian Kinerja Program Tahun Capaian Kinerja Program Indikator 2021 Tahun 2020 Target Realisasi rget alisasi
Jumlah UKM yang dibina/ naik kelas 50 UKM 75 UKM 50 UKM 50 UKM - JumlahKoperasiAktif JumlahKoperasiBerprestasi 708 Kop 10 Kop 957 Kop 10 Kop 693 Kop 10 Kop 907 Kop Kop Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022 m. Penanaman Modal Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan jumlah dan minat investor di Provinsi Gorontalo yaitu melalui Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal. Tahun 2021 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan 516 Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan yang terdiri atas : Izin di sector pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 1 izin, sector perikanan dan kelautan sebanyak 306 izin, sector Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 47 izin dan 1 non izin, sector Perhubungan sebanyak 65 izin dan 1 non izin, sektor Kesehatan sebanyak 20 izin, sector Pariwisata sebanyak 4 izin, sector Kehutanan sebanyak 38 izin, sektor ESDM sebanyak 20 izin, sector energi 7 izin dan 2 non izin dan sector Lingkungan Hidup sebanyak 4 izin. Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi, serta promosi investasi. Tahun 2020 terdapat PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut : 1. PT. ESA PUTLII PRAKARSA UTAMA di Kab. Pohuwato (Budidaya Udang Vaname) 2. PT. BUMI PANUA di Kab. Boalemo (Perusahaan Gas) Dari ketambahan2 PMA/PMDN tersebut, maka jumlah PMA/PMDN di Provinsi Gorontalo sebanyak 65 PMA/PMDN. sampai dengan tahun 2021 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) PMA/PMDN yang telah dipantau, dibina dan diawasi, dengan Jumlah Realisasi Investasi sebesar Rp.11.473.018.515.581,- (sampai dengan Triwulan III) dari target Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-75 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Rp. 10.145.000.000.000,- yang terdiri atas realisasi investasi PMA sebesar Rp 1.772.168.020.943,- dan PMDN sebesar Rp 9.700.850.494.638,-. Realisasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 25,76% dari Target 20%, terlihat telah melebihi target yang ditetapkan. N. Kepemudaan dan Olahraga Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, buday prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Pembinaan Pemuda dan Olahraga dilakuka nmelalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan serta Program Pengelolaan Pendidikan dengan memfasilitasi para pelajar dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Sebanyak 859 orang Pemuda dan Olahraga yang dibina, dengan perolehan Medali Olahraga Pelajar yang diperoleh baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional sebanyak 12 medali tertimbang dari berbagai cabang olahraga yang diikutsertakan, yaitu dari cabang sepak takraw, taekwondo, e-sport, Muay Thai Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-76 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 dan karate. Perolehan medali tahun 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 medali. Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat. O. Statistik Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keanekaragaman data informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik. Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi paramenter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi, sehingga program dan kegiatan dalam urusan statistik yakni Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing OPD sebagai penanggungjawab dan penyedia informasi data sektor dimasing-masing OPD. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD. Dukungan statistic lainnya adalah melalui penyusunan Buku Profil dan Data Provinsi Gorontalo yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan setiap 5 tahun. P. Persandian Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Di era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-77 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam rangka peningkatan aplikasi, muatan layanan publik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta menjamin keamanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berbasis elektronik dan non elektronik. Q. Kebudayaan Pembangunan bidang kebudayaan di Provinsi Gorontalo di prioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan Program Urusan Wajib Kebudayaan dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan,dan pemanfaatan budaya, melalui Program Pembinaan Kebudayaan. Guna menyelaraskan kebijakan pengembangan dibidang kebudayaan, pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penyusunan Dokumen Karya Seni Budaya, Sertifikasi ahli Cagar Budaya, Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air, Pendokumentasian adat tradisi dan nilai budaya Gorontalo, Apresiasi seni dan Budaya dan Pelatihan/ Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya Gorontalo. Dari pelaksanaan program kegiatan tersebut, Tahun 2022 capaian pembangunan bidang kebudayaan teridentifikasi sebagai berikut : Tabel 2.38 Indikator Pembangunan Bidang kebudayaan Tahun 2021-2022 No Indikator Kinerja Capaian Tahun 2021 Target Target Capaian Tahun 2022 Target Realisasi 1 2 Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo Jenis Benda Bersejarah tersimpan di Museum 3 Jenis 7 Jenis 1 Jenis 8 Jenis 3 Jenis 7 Jenis 5 Jenis 7 Jenis 3 Dokumen Budaya Daerah Gorontalo Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2022 3 Jenis 5 Jenis 3 Jenis 2 Jenis R. Perpustakaan Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-78 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi-fungsi tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno melalui Pelestarian Karya Cetak dan bibliografi/katalog induk daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah. Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan. Dari upaya tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2021 menurun sebanyak 1.914 pemustaka dibanding tahun sebelumnya sebanyak 5.451 pemustaka, terus mengalami penurunan drastis setiap tahunnya akibat adanya pandemic covid-19. S. Kearsipan Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan e-government dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesua idengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut system tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel, maka layanan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-79 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 kearsipan tahun 2021, daerah didesain sedemikian hingga rancangan system layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kearsipan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui efektifitas dan efisiensi penelusuran, penyelamatan, penduplikasian, dan penataan arsip. Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Arsip dengan kegiatan meliputi penelusuran, penyelamatan dan penduplikasian dokumen arsip berbasisi TIK serta Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip melalui Kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun. 1.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan a. Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata untukmewujudkan pariwisata Gorontalo yang mendunia. Untuk mengembangkan sector pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga factor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program PemasaranPariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Merebaknya Covid-19 dan diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal bulan Maret 2020 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat didunia. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling menanggung imbas dari adanya covid-19 ini. Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar maupun berbagai pembatasan lainnya guna membendung penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal ini mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata, sehingga memberikan dampak yang besar terhadap sektor pariwisata yaitu anjloknya jumlah wisatawan, tingkat hunian Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-80 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 kamar hotel serta restoran juga menurun drastis sebagai imbas dari adanya pandemi ini. Namun di tahun 2022 sektor pariwisata mulai bangkit kembali. Pemulihan sektor pariwisata menunjukkan adanya jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara mencapai 57 orang dengan target 7.559 orang atau selisih 7880 Orang dan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 704.821 orang dari target 759.023. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal di tahun 2022 adalah 4 (Empat) hari, namun realisasi hanya mencapai 1,85 hari dengan persentase sebesar 46,25 %. Tabel 2.39 Jumlah Wisatawan (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022 Wisman/Wisnus 2021 2022 Wisatawan Mancanegara (Wisman) Wisatawan Nusantara (Wisnus) Target 7559 722.879 Realisasi 65 484.580 Target 7.937 759.023 Realisasi 57 704.821 Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2022 b. Pertanian Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2021 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,92 persen. Namun peningkatan tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dampak dari adanya pandemic dan masih terus tumbuh di 2021 sebanyak 1,78 persen. Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021 Tahun Indikator 2019 2020* 2021** Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Miliar Rupiah) 16.018,13 16.188,12 17.085,46 Distribusi Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%) 38,93 38,79 38,92 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian 6,33 1,63 1,78 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian melakukan upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo melalui bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-81 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip zero waste melalui reduce, re-use dan re-cycle. Tabel 2.41 Pekembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian Provinsi Gorotalo tahun 2018 - 2021 Tahun No Indikator (ton) 2018 2019 2020* 2021** 1 Produksi Padi (Ton) 377.317 304.644 297.536 295,425 2 Produksi Jagung (Ton) 1.580.367 1.820.830 1.333.715 1,537,488 3 Produksi Kedelai 5.349 171 126 N/A Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022 Pencapaian kinerja sector pertanian di tahun 20201 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2021 (ASEM) sebesar 295.425 ton Gabah Kering Giling, belum mencapai target 380.764 ton. Sementara untuk produksi Jagung tahun 2021 sebesar 1.537.488 Ton, naik 0,15 persen dibanding produksi tahun 2020, dan jauh melampaui target sebesar 819.866 ton. Sementara Produksi kedelai tahun 2021 ditargetkan sebesar 4.109 ton di tahun 2021. Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih padi yang disalurkan sebanyak 6.000 Ha berupa bufferstock dan jumlah benih jagung yang disalurkan sebanyak 3.000 Ha (bufferstock). Sementara untuk penyediaan benih padi unggul tanaman pangan, yang terdiri dari Benih Penjenis (BS) 10 kg Hasil benih Dasar 1,540 kg varietas Ciherang. Untuk komoditi hortikultura produksi sayuran tahun 2021 mencapai 899,26 ton, tidak mencapai target 4.560 ton, mengalami penurunan tajam dibanding produksi tahun 2020 sebesar 7.554 ton. Sementara untuk produksi buah tahun 2021 mencapai 18.545 ton tidak mencapai target sebesar 24.309 ton, juga mengalami penurunan dibanding produksi tahun 2020 sebanyak 26.687 ton. Dalam upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura dilakukan melalui penyediaan benih/bibit unggul yang terdiri dari 500 pohon buah kelengkeng, 100 pohon jambu dan 400 pohon alpukat. Capaian subsektor pertanian lainnya diperoleh dari komoditi perkebunan. Tahun 2021 produksi kelapa sebesar 61.745 ton, meningkat dibanding produksi tahun 2020 sebesar 57.907 ton, dan berada diatas target yang ditetapkan sebesar 57.664 ton. Produksi Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-82 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 komoditi kakao tahun 2021 sebesar 3.435 ton, mengalami penurunan dibanding capaian 2020 sebesar 4.438 ton. Pembangunan sub sektor peternakan juga terus dikembangkan melalui pengembangan bibit ternak, pengembangan dan penerapan teknologi pakan, serta pengembangan kawasan ternak. Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi. Tabel 2.42 Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021 2021 Komoditi 2019 2020 Populasi Sapi 251.003 253.960 259.235 Populasi Kambing 102.585 103.777 107.051 Populasi Unggas 1.866.762 2.293.299 6.472.171 Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022 Selama 3 tahun terakhir populasi Kambing, Sapi dan Unggas mengalami peningkatan. Tahun 2021 populasi Sapi sebanyak 259.235 ekor meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 253.960 ekor, dan melampaui target sebesar 239.806 ekor. Sementara populasi kambing tahun 2021 sebanyak 107.051 ekor meningkat dibanding tahun 2020 sebanyak 103.777 ekor, dan melampaui target sebesar 102.982 ekor. Untuk populasi unggas juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dalam upaya mengembangkan usaha peternakan, tahun 2020 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menyalurkan bibit ternak sapi sebanyak 455 ekor, dan bibit ternak kambing sebanyak 341 ekor dan bibit ternak unggas sebanyak 54.596 ekor. Untuk menunjang peningkatan populasi ternak maupun produksi daging tersebut dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular strategis dengan penyediaan 10.000 dosis obat ternak, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak sapi sejumlah 352.919 kg, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak kambing sejumlah 55.532 kg dan pemenuhan kebutuhan pakan ternak ayam sejumlah 2.000 ekor. c. Kehutanan Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pembangunan urusan pilihan bidang kehutanan di Provinsi Gorontalo memiliki untuk meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumber daya Hutan dan Lingkungan, dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan penegakkan hukum lingkungan dan kehutanan. Pembangunan dan pelestarian hutan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yakni Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dan Program Penegakan Hukum Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-83 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Lingkungan dan Kehutanan. Tahun 2021, Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi seluas 1.302 Ha hutan yang direhabilitasi. Beberapa kegiatan diantaranya adalah Pembuatan Hutan Rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dahulu atas permintaan masyarakat sekitar lokasi penanaman/pemilik lahan yang disesuaikan dengan tempat tumbuh tanaman. Bibit yang disediakan untuk kegiatan penanaman ini yaitu sebesar 12.000 batang. Bibit bersumber dari BpDASHL sebanyak 8.010 batang. Sedangkan bibit yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3.993 batang dengan jenis bibit yaitu Rambutan, bibit Jeruk Ikan, Bibit pala, bibit manga okulasi dan durian okulasi. Selain itu dilakukan peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan dan Pengembangan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Wilayah yang terdiri dari KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo, KPH VI Gorontalo, KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Dari kebijakan pemerintah disektor kehutanan tersebut, diperoleh Indeks Tutupan Lahan/Hutan mengalami peningkatan ditahun 2022 sebesar 85,45 persen, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 79,21 persen, serta Luas Lahan kritis yang direhabilitasi seluas 1.272 Ha, meningkat dibanding tahun 2021 seluas 1.207 Ha. Tabel 2.43 Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021 No 1 Indikator Kinerja Indeks Tutupan Lahan/Hutan Capaian Tahun 2021 Target 75.88 Realisasi 79.21 Capaian Tahun 2022 Realisasi Target 85,45 75,98 2 Luas Lahan kritis yang direhabilitasi 1000 Ha 1.207 Ha 1000 Ha 1.272 Ha Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2022 d. Energi Dan Sumber Daya Mineral Pembangunan bidang energi ketenagalistrikan melalui urusan energi dan sumberdaya mineral telah melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan, sebanyak 450 RTS yang terpenuhi kebutuhan listrik. Peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan melalui program pengelolaan energi terbarukan yakni Pengawasan Ketersediaan Energi terhadap Badan Usaha dan Non Badan Usaha Penyedia Energi 30 SPBU, 17 Agen LPG, serta 1 dokumen laporan hasil pemantauan pembangkit EBT di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-84 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, di sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi bahan tambang yang ada di suatu wilayah merupakan bentuk ketersediaan sumberdaya tambang, dalam hal ini sumberdaya mineral. Sumberdaya alam tersebut merupakan modal yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan untuk menunjang pengembangan suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan konservasi dan upaya untuk kelestarian fungsi ekosistemnya. Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, melalui Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil ada sebanyak 75 usaha pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo yang dibina dan diawasi. Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya didaerah-daerah sulit air. Tahun 2021 sebanyak 3 titik sumur bor yang disediakan dalam rangka memfasilitasi penyediaan air bersih kepada masyarakat yang terdiridari 1 titik di Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, 1 titik di Desa ButuKec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dan 1 titik di Desa Ayumelingo Kec. Pulubala Kabupaten Gorontalo. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu penunjang ekonomi Provinsi Gorontalo. Namun demikian, dengan potensi sumber daya mineral yang ada, untuk tahun 2021 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,32 persen terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karenanya pemerintah Provinsi tetap terus melalukan penelitian penyelidikan dan pelayanan geologi kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian terkait dalam rangka menunjang sektor pertambangan. Dari upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo, kontribusi PDRB dari sektor ini fluktuatif setiap tahunnya, sebagai berikut : Tabel 2.44 Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRBberdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2019-2021 Provinsi Gorontalo (Milyar Rupiah) Uraian 2019 Tahun 2020* 2021** Pertambangan dan Penggalian berdasarkan Harga Berlaku Pertambangan dan Penggalian berdasarkan Harga Konstan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB 450,54 333,86 4,94 1,10 468,20 332,18 0,50 1,12 483,23 339,34 2,16 1,10 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 e. Perdagangan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-85 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan pengamanan dan stabilisasi perdagangan dalam negeri dan peningkatan akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Provinsi Gorontalo. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Jumlah komoditi ekspor untuk tahun 2021 adalah 10 (sepuluh) komoditi produk ekspor yaitu Fytomaxx vegetable fruit, bungkil kelapa, ikan tuna, kepiting bakau, VCO, molase, Sozo formula manggata 1, kelapa parut, briket arang dan santan kelapa. dengan jumlah komoditi 40.588,418 Tondan nilai eksport $ 20.123.200. Capaian pembangunan bidang perdagangan tentunya berpengaruh positif terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Gorontalo. Tabel 2.45 Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021 Tahun No Indikator 2019 2020* 2021** 1 Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rp) 5.102,34 5.100,30 5.386,86 2 Laju Pertumbuhan 11,76 1,38 3,41 3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 12,40 12,22 12,27 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-86 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 f. Perindustrian Kebijakan Pembangunan perindustrian difokuskan pada Peningkatan Peran IKM dalam perekonomian daerah, dengan sasaran utamanya adalah peningkatan produktivitas IKM. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Oleh karenanya penting untuk mendorong Pembangunan sektor industri, yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan Workshop e-SMART dan E Katalog bagi IKM Pangan, Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB) Pangan, Penguatan Jumlah Industri Kecil Menengah IKM dan Wira Usaha Baru (WUB) dalam bentuk Stimulan, Fasilitasi Halal Bagi IKM Pangan, dan Fasilitasi Kemasan Bagi IKM Pangan. Hingga tahun2021, sudah sebanyak15.555 IKM yang dibina. Sejalan dengan upaya yang dilakukan tersebut, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 2.46 Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021 Tahun No Indikator 2019 2020* 2021** 1 Nilai PDRB Sektor Industri (Miliar Rp) 1.755,20 1.799,86 1.936,07 2 Laju Pertumbuhan 11,55 1,13 5,35 3 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 4,27 4,31 4,41 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi sektor industri terhadap Pertumbuhan PDRB sebesar 4,41 persen, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 Nilai PDRB sektor industri mencapai 1.936,07 Miliar Rupiah. g. Transmigrasi Penyelenggaraaan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-87 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya. Provinsi gorontalo merupakan salah satu Provinsi tujuan transmigran. Terdapat 7 kawasan pemukiman transmigrasi Provinsi Gorontalo meliputi Kimtrans Bukit Aren dengan total 158 KK dan Kimtrans Ayumolingo sebanyak 275 KK yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Kimtrans Pangea Sp3 sebanyak 150 KK dan Kimtrans Lito SP 1 sebanyak 186 KK yang berlokasi di Kabupaten Boalemo, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Kimtrans Motihelumo di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 134 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu Puncak, Marisa, Pangea Sp4, Pangea Sp1 termasuk UPT pembinanya telah diserahkan ke kabupaten bersangkutan. Tahun 2021, kawasan transmigrasi di Gorontalo secara terus menerus dikembangkan dan dikelola melalui Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kegiatannya berupa pembinaan mental spiritual bagi warga transmigrasi. Dari upaya tersebut, tahun 2021 jumlah warga transmigrasi mandiri sebanyak 75 warga di 3 kawasan Kimtrans. 1.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan a. Perencanaan Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo dilaksanakan untuk mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD, Meningkatkan sinergi perencanaan dan pengganggaran, memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut, program yang dilaksanakan yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-88 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah untuk pemerintah pusat dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi/kab/kota. Selain itu, optimalisasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD hingga penyusunan dokumen Penganggaan KUA PPAS dan APBD. Sesuai dengan ketentuan pada permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan tersebut, Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yang sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras dengan RPD 2023-2026. Proses penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan proses bottom Up, Top Down, Partisipatif, Teknokratis, dan Politis, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan RKPD 2. Penyusunan rancangan awal RKPD 3. Penyusunan rancangan RKPD 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD (Forum Konsultasi Publik, Forum OPD, Rakortek) 5. Perumusan rancangan akhir RKPD 6. Penetapan RKPD Selain fungsi Perencanaan, Bapppeda juga melaksanakan fungsi lainnya dalam hal pengendalian dan evaluasi pembangunan. Fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan : a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan b. Hasil rencana pembangunan daerah; c. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional; d. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah; e. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan f. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan Berikut adalah Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perencanaan Tahun 2022 Tabel 2.47 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 Capaian Tahun 2020 Capaian Tahun 2021 No Indikator Kinerja Target Realisasi Target Realisasi 1 Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD PD 100% 95,60% 100% 91,51% Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022 b. Keuangan 1) Pendapatan Asli Daerah Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah baik provinsi maupun Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-89 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 kabupaten/kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang , Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, selanjutnya Pendapatan Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam hal ini bagian laba penyertaan modal serta Lain-lain PAD yang sah, (2) Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Dana Penyesuaian (DID), serta (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya. Pendapatan daerah dapat didorong melalui optimalisasi pengelolaan potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah dalam merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo cenderung mengalami fluktuasi, Tahun 2022 Pendapatan Daerah sebesar 1,85 Trilyun Rupiah. Terjadi penurunan hingga minus 6,10 persen dibanding Tahun 2021 yang mencapai 1,968 Trilyun Rupiah. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-90 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Grafik 2.17 Realisasi Pendapatan dan Persentase Kenaikan PAD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Dalam Milyar Rupiah) 2.000,0 1.900,0 1.800,0 1.772,6 1,78 1.800,2 1,56 1.941,1 7,83 1.859,1 1.968,4 5,88 1.848,24 10 5 0 1.700,0 4,22 6,10 5 1.600,0 10 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pendapatan Daerah Persentase Kenaikan Penurunan pendapatan daerah salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dana transfer daerah yang menyebabkan alokasi dana transfer daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Alokasi dana transfer daerah Provinsi Gorontalo turun mencapai minus 8,53 persen. Penurunan pendapatan transfer tersebut di akibatkan oleh penurunan Dana Alokasi Khusus yang mencapai minus 33,74 persen. Untuk realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah meningkat sebesar 9,93 persen, sedangkan pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan hingga sebesar minus 13,48 persen, dan lain-lain PAD yang sah yang berkurang hingga minus 40,65 persen, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 turun sebesar 818,76 Juta atau sebesar minus 0,16 persen. Sementara pendapatan yang bersumber dari pendapatan Hibah dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar 14,59 persen dibanding tahun sebelumnya. Dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, Pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah. Sampai dengan tahun 2022, Tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap dana transfer daerah masih cukup tinggi. Sebesar 72,20 persen Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah hanya sebesar 27,59 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp. 509.987.037.097,83, atau tercapai 115,19 dari target pendapatan asli daerah. Salah satu sumber PAD terbesar yaitu berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 86,38 persen dari total PAD dan 23,84 persen dari total keseluruhan Pendapatan Daerah. 2) Nilai Opini BPK Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2021 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-91 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 2.48 Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Tahun Indikator 2020 2021 2022 Nilai Opini BPK WTP WTP WTP Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022 Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat keberhasilannya meraih meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perwujudan Good Governance and Clean Governance. Selain itu, Penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2022 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100 persen. c. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat, dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang menjadi fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Penelitian dan PengembanganDaerah. Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Provinsi Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2021 antara lain :
Identifikasi potensi Kota Tua sebagai obyek wisata budaya di Provinsi Gorontalo; Penyusunan dokumen Geopark aspek Cultural Diversity Pelaksanaan Survey Pemantauan Status Gizi Policy Brief Pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo Policy Brief Dokumen Rancang Bangun/Model Replikasi Penetapan 1 (satu) Lokasi Pilot Project Uji Coba Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Berbasis Inovasi Policy Brief Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo Policy Brief kajian litbang lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-92 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Hasil Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021 Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti sebesar 98,20 persen. d. Pengawasan Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas "peran" aparat "pengawasan intern" pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Adapun program yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government). Inspektorat daerah sebagai apparat pengawasan internal pemerintah berperan sebagai quality assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan Tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD. Optimalisasi kinerja pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja Provinsi Gorontalo tahun 2022 adalah 68,27 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. e. Pendidikan Dan Pelatihan Dalam rangka optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara struktural maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan pelatihan melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kompetensi SDM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat dengan kegiatan diantaranya : Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-93 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 1. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. 2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional meliputi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar, Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan. Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena adanya pandemic covid-19 sehingga berlaku aturan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat berkumpul yang membatasi seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang mewajibkan tatap muka dalam setiap pelaksanaannya. Tabel 2.49 Indikator Kinerja Pembangunan UrusanPemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 Capaian Tahun 2021 Capaian Tahun 2020 No Indikator Kinerja Target Realisasi Target Realisasi 1 Indeks Profesionalitas ASN 60% 80,98% 50% 56,94% 2 Akreditasi Lembaga Diklat B A B A Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, Tahun 2022 f. Kepegawaian Pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan ASN, layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat, pensiunan, pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelolaan data dan pengembangan sistem pelayanan manajemen ASN, manajemen arsip kepegawaian daerah. Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang efisien, efektif dan akuntabel, dengan sasaran yaitu meningkatkan kualitas pengembangan ASN, meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, meningkatkan sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kepegawaian serta menurunnya jumlah pengaduan. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-94 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan diantaranya: 1. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN meliputi seleksi penerimaan ASN sebanyak 1.490 orang yang terdiridari PPPK, seleksi penerimaan Praja IPD sebanyak 276 orang, anggota KORPRI yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Spritual sebanyak 517 orang, ASN yang mengikuti Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bakti dan tata upacara persemayaman sebanyak 104 orang, aplikasi layanan manajemen ASN sebanyak 4 layanan, dan arsip kepegawaian yang terpelihara sebanyak 8.892 arsip. 2. Kegiatan mutasi dan promosi ASN meliputi Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan sebanyak 41 orang, jabatan yang diiisi melalui seleksi terbuka sebanyak 2 jabatan, Laporan Jabatan JPT, Administrator, Pegawas dan Fungsional sebanyak 2 laporan, SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun sebanyak 1.686 SK dan SK, Nota Usul, Pernyataan Persetujuan/Persetujuan, Surat Perintah penugasan dan Penetapan Pindah Mutasi antar Instansi, Mutasi antar SKPD, Mutasi antar Kabupaten/Kota,Pengalihan CPNS PNS dan PNS DPK/DPB sebanyak 875 SK/Persetujuan. 3. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN meliputi Bantuan penyelesaian akhir studi : 7 orang, Bantuan tugas belajar : 5 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan I : 19 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan II : 21 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan III : 10 orang dan Bantuan studi IPDN Angkatan IV: 18 orang. 4. Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur meliputi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPE, dan TKD bagi ASN sebanyak 4.041 orang dan Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 7 orang. Melalui pelaksanaan program kegiatan pelayanan ASN, Tahun 2021 Persentase Indeks Kepuasan Layanan Manajemen ASN (skala 50%-100%)sebesar 92% dan Indeks Reformasi Birokrasi berada pada kategori B. g. Kesekretariatan Daerah 1) Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selama tiga tahun terakhir 2019-2021 Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori B. Nilai SAKIP tahun 2021 mencapai 67,63 atau Predikat B. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-95 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan hasil yang baik. Tabel 2.50 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019-2021 Tahun Indikator 2019 2020 2021 Nilai SAKIP 67,70 68,05 67,63 Predikat B B B Sumber : Menpan-RB, 2022 Indeks reformasi birokrasi pemerintah provinsi gorontalo tahun 2022 sebesar 69,61 persen, meningkat dibanding capaian RB tahun 2021 sebesar 66,33%. Peningkatan indeks reformasi birokrasi tahun 2022 dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen pengungkit yang terdiri dari unsur pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan reform dengan capaian sebesar 34,95% atau meningkat 1,46 persen poin dibanding tahun 2021. Sementara untuk komponen hasil juga mengalami peningkatan dari 31,38 persen tahun 2021 menjadi 34,15 persen ditahun 2022. Komponen hasil terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih, dan kinerja organisasi mengalami. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai komponen pengungkit. Selanjutnya dari sisi tata Kelola pemerintahan, yang ditunjukkan dengan nilai MCP atau Monitoring Center for Prevention oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Provinsi Gorontalo sebesar 82,51 persen, menurun dibanding tahun 2021 sebesar 89,72 persen namun masuk kategori Zona Hijau karena berada diatas 70%. Penilaian MCP meliputi tujuh area perubahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset serta Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Dana Desa. Nilai MCP Provinsi Gorontalo berada diatas rata-rata MCP Nasional yakni sebesar 65 persen. Tabel 2.51 Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 No Area Intervensi 1 Perencanaan APBD Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan Pengawasan APIP dan Penganggaran 2 3 4 5 Manajemen ASN Tahun 2020 82,00 92,82 99,60 82,86 97,38 Tahun 2021 100 94,46 100 89,31 83,47 Tahun 2022 92,09 82,86 99,08 77,48 63,16 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-96 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 6 Optimalisasi Pajak Daerah 7 Manajemen Aset Daerah TOTAL 48,71 65,95 82,10 73,63 77,96 89,72 73,89 85,09 82,51 Sumber : Korsupgah KPK RI, 2022 Tahun 2021, kinerja reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan perbaikan dan perubahan pola pikir serta budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi sasaran dari delapan area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi 2010- 2025. Hal ini sebagaimana tindaklanjut hasil evaluasi terhadap penilaian tahun sebelumnya, diantaranya melalui perbaikan rumusan tujuan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, perbaikan proses bisnis, serta penilaian kinerja melalui penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), serta inovasi pelayanan publik. Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2021 oleh Kementerian PANRB, indeks rata-rata pelayanan publik Provinsi Gorontalo 3,60 atau kategori B. Hasil uji kepatuhan pelayanan publik berada pada zona hijau atau sangat baik. Selain itu salah satu inovasi Provinsi Gorontalo masuk pada top 99 inovasi pelayanan publik. Diakhir tahun 2021, sebagaimana amanat PermenPAN-RB Nomor 17 tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melaksanakan Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, yang diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik. Sejumlah 282 jabatan struktural yang terdiri dari 4 orang yang menduduki jabatan administrator, 278 orang yang menduduki jabatan pengawas, disetarakan kedalam jabatan fungsional. Sehingga total pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak 5242 orang. Tabel 2.52 Jumlah Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 No Kategori Jumlah Pegawai 1 Jabatan Struktural 353 2 Fungsional Tertentu 2901 3 Fungsional Umum/ Pelaksana 1988 Total 5242 Sumber : Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo, 2022 2) Evaluasi LPPD LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dari upaya Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-97 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.53 Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Indikator 2020 Evaluasi LPPD (Tahun) 2021 2022 Kategori n/a Optimal n/a Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2022 3) Survey Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka optimalisasi tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode Januari hingga Nopember Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 85,087. Sebanyak 42 OPD dan UPTD lingkup Provinsi Gorontalo telah menyampaikan laporannya, hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. 4) Sekretariat DPRD Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, serta menunjang peran DRPD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2021 ini hanya bisa memfasilitasi legislative dalam menyelesaikan 1 (satu) Rancangan Perda dan telah disahkan menjadi Perda dikarenakan adanya Covid 19, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas berkerumun dan mengumpulkan banyak orang dan juga tidak dimungkinkan untuk berkonsultasi ke Kementrian terkait penyusunan Peraturan Daerah karena diberlakukan PPKM di tingkat pusat. Selain itu, Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD menghasilkan 8 MOU, melaksanakan 3 kali kegiatan reses, dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD. 2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-98 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula. Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Gorontalo sebesar 61,64 persen, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah gorontalo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Gorontalo yang mengalami peningkatan pertahunnya. Tabel 2.54 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Indikator Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Miliar Rp) 2020 25.860,22 Tahun 2021* 27.128,67 2022** 29.323,23 Distribusi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB 61,97 61,80 61,64 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Angka sementara **Angka sangat sementara b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah selur uh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi Konsumsi Kolektif maupun konsumsi individu. Tabel 2.55 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Uraian Tahun 2020 2021* 2022** Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHB 8.247,78 8.679,35 8.903,88 Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHK 5.272,83 5.411,62 5.418,50 Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah ADHK 6,82 2,63 0,13 Distribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB 19,76 19,77 18,72 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Angka sementara **Angka sangat sementara Tabel diatas menunjukkan kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2022 turun sebanyak 18,72 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,77 persen, dengan laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 0,13 persen. Total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (ADHB) mencapai 8.903,88 Miliar Rupiah. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-99 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 c. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Sampai dengan saat ini NTP dan NTUP menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (lt) terhadap indeks harga yang dibayar petani (lb). NTP mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Semakin tinggi NTP dan NTUP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Grafik 2.18 Perkembangan NTP dan NTUP Provinsi Gorontalo Tahun 2020 s.d. 2023 NTP NTUP 110 108,93 108 106 105,29 105,95 106,36 104 102,77 103,63 102 100,94 100 99,43 98 96 94 2020 2021 2022 2023 (Mei) Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Grafik diatas menunjukan bahwa Nilai NTUP dari tahun ke tahun berada di angka lebih dari 100, yang mengindikasikasikan bahwa harga yang diterima petani memperoleh selisih lebih (surplus) dari seluruh biaya produksi oleh petani atas usaha pertanian. Demikian halnya dengan NTP. Hanya memang di tahun 2020 berada pada posisi di bawah 100 (defisit) pada angka 99,43 yang mengindikasikan daya beli petani rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh dampak pandemi covid yang berimplikasi pada ketidakstabilan harga, sulitnya komoditi lokal bersaing dengan komoditi dari wilayah regional lainnya baik dari segi harga dan kualitas, produksi yang tidak terserap oleh pasar, perdagangan antar pulau yang tidak leluasa sebagai konsekuensi dari kebijakan PSBB Nasional dan daerah. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-100 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Selanjutnya kita akan membandingkan NTP dan NTUP setiap sub sektor, untuk melihat porsi kontribusi sub sektor (y on y) tersebut NTP dan NTUP, sebagai berikut : Tabel 2.56 NTP dan NTUP Per Sub sektor di Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 Subsektor Des NTP Des Mei Des NTUP Des Mei 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Tanaman Pangan 102,3 94,26 106,23 103,78 94,77 107,42 Hortikultura 129,78 109,41 108,18 133,98 115,43 115,61 Tanaman Perkebunan 119,31 104,37 104,66 105,30 Rakyat 121,00 103,97 Peternakan 103,61 107,92 106,89 111,28 116,66 116,43 Nelayan 96,92 100,29 99,02 100,26 101,57 101,51 Pembudidaya Ikan 94,93 95 93,63 100,79 95,31 94,37 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Tabel 2.59 diatas menunjukan bahwa perbandingan NTP pada bulan Desember 2021 dan Desember 2022 (yoy) terdapat kecenderungan mengalami fluktuasi dihampir semua subsektor. d. Fokus Iklim Berinvestasi 1) Angka Kriminalitas Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, factor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi Gorontalo telah diperkuat oleh apparat keamanan yang terdiri dari apparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), apparat Kepolisian (Polri), dan dibantu oleh apparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dari keseluruhan jenis kejahatan, Polri secara khusus dan kontinyu memantau dan mengevaluasi perkembangan sebanyak 11 jenis kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai tindak pindak menonjol. Kesebelas jenis kejahatan menonjol tersebut meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan dan korupsi. Berdasarkan laporan kasus criminal Kepolisian Daerah Gorontalo tahun 2021, jumlah kasus terbanyak masing-masing kantor polisi yaitu di Polres Gorontalo Utara sebanyak 638 kasus tindak pidana. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-101 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 2.57 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2021 Kepolisian Resort Polres Boalemo Polres Gorontalo Polres Pohuwato Polres Bone Bolango Polres Gorontalo Utara Polres Kota Gorontalo Polda Gorontalo 2018 510 1195 615 568 - 1228 290 4406 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 2019 378 1.013 511 482 ... 966 272 3.622 2020 271 1.415 390 347 229 829 294 3.775 2021 235 563 338 352 638 224 242 2.592 Provinsi Gorontalo Sumber : Gorontalo Dalam Angka, BPS 2022 Jumlah tindak pidana kriminalitas Provinsi Gorontalo menurut data Kepolisian Daerah Gorontalo Tahun 2021 sebanyak 2.592 kasus, menurun dibanding tahun 2020 sebanyak 3.775 kasus. Upaya penurunan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo terus dilakukan, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara jajaran Forkopimda Daerah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo. 2) Lama Proses Perizinan Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan. Dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan, dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hokum bagi para investor. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur terkait kemudahan pelayanan dan perizinan kepada investor antara lain bantuan dalam proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah dan memberikan fasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dilakukan dalam rangka mendorong minat investasi serta meminimalisir permasalahan pengurusan perizinan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membentuk model Pelayanan Terpadu Satu Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-102 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Pintu (PTSP). Secara umu penyelesaian proses perizinan di PTSP memerlukan waktu 3 (tiga) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian malsimal dalam 17 hari. Selain itu dalam rangka peningkatan investasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi juga melakukan Mobile Service perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta pelayanan informasi dan pengaduan perizinan. Disamping perbaikan terhadap pola prosedur perizinan, Pemerintah Provinsi Goorntalo jyga terus berupaya meningkatkan investasi dengan membangun system yang terintegrasi secara online berupa aplikasi promosi potensi investasi daerah (APPIG). e. Fokus Sumber Daya Manusia 1) Rasio Ketergantungan Komposisi penduduk Gorontalo menunjukkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi struktur penduduk. Kelompok penduduk ini pada tahun 2021 mencapai 69,59 persen dari total penduduk. Tren penduduk usia produktif menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Dampak dari kondisi tersebut yaitu penurunan Angka Beban Ketergantungan. Indikator ini merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (penduduk usia 0-14 tahun ditambah dengan penduduk usia 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Dengan kata lain, Angka Beban Ketergantungan menunjukkan bagaimana penduduk usia produktif, menanggung penduduk usia non produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antargenerasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Grafik 2.19 Angka Beban Ketergantungan, 2021 Berdasarkan hasil Proyeksi Interim Sensus Penduduk 2020, Angka Beban Ketergantungan Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan selama dua tahun terakhir Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-103 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 (2020-2021). Tercatat, Angka Beban Ketergantungan Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 44,14 persen dan turun hingga mencapai 43,69 persen pada tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Provinsi Gorontalo secara perekonomian masih dapat melaju pesat. Pasalnya, peran penduduk usia produktif dalam perekonomian berbanding lurus dengan nilai tambah kegiatan ekonomi yang diciptakan. Hasil kajian terhadap persentase banyaknya penduduk usia produktif dan PDRB per kapita menunjukkan bahwa provinsi dengan komposisi penduduk usia produktif yang besar cenderung memiliki nilai PDRB per kapita yang besar juga (BPS, 2022). Kondisi tersebut juga diharapkan dapat terjadi pada Provinsi Gorontalo mengingat kondisi optimal bonus demografi berada di titik tertinggi hingga tahun 2023. 2) Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas dalam status Pendidikan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya terus memperluas akses pendidikan, agar semua anak usia sekolah memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak. Grafik 2.20 Presentase Penduduk Provinsi Gorontalo Umur 15 Tahun ke atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan yang Ditamatkan S2/S3 Profesi 0,14% 1,02% 0,53% 0,02% 0,10% 0,06% DIV/S1 4,91% 7,46% 10,75% DI/DII/DIII 0,88% 2,40% 1,55% SM/sederajat 20,26% 26,41% 34,35% SMP/sederajat 15,11% 17,10% 15,98% SD/sederajat 25,43% 32,37% 37,75% Tidak/belum tamat SD Ttidak/belum pernah sekolah 1,66% 0,81% 8,04% 14,37% 19,27% 1,29% Perkotaan+Perdesaan Perkotaan Perdesaan Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Dari grafik diatas menunjukkan mayoritas tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Provinsi Gorontalo yang berumur 15 tahun ke atas adalah SD/Sederajat. Mayoritas penduduk Provinsi Gorontalo berumur 15 tahun ke atas di perkotaan berpendidikan SM/Sederajat, sedangkan di perdesaan berpendidikan SD/Sederajat. 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-104 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan. Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Target pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Kinerja pembangunan daerah tahun 2021 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022, dimana capaian pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indicator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi target kinerja pembangunan selama tahun 2022, diuraikan sebagai berikut : Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-105 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 No Aspek/BidangUrusa n/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2019 2020 Realisasi Target Realisasi 1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejaheteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1 1.2 1.3 1.4 Pertumbuhan Ekonomi (%) IPM PDRB per kapita ADHB (juta Rp) Laju Inflasi Provinsi 6,41 67,71 2,87 7,21 68,49 27.987.6 87,90 3,54 0,02 68,68 35.693. 264,29 2,47 1.5 1.6 1.7 1.8 Indeks Gini Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, Trilyun) Persentase Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Terbuka 0,410 1,94 15,31 4,06 0,38 2,27 15,61 3,23 0,385 1,86 15,59 4,28 Fokus Kesejahteraan Sosial Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Fokus Seni Budaya 1.9 1.10 99,86 7,69 7,50 13,08 7,82 1.11 Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya gorontalo 7 3 1 3. ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib Fokus Urusan Wajib 2. Pendidikan 2.1 Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK 78,75 77,25 77,3 3. Kesehatan 3.1 Usia Harapan Hidup 67,45 67,76 68,07 4. Keluarga Berencana 4.1 Angka Kelahiran Total (Fertility Rate) 2,7 2,48 2,50 5. Pekerjaan Umum 5.1 Kondisi Mantap Jalan (%) 59,2 60,39 54,38 5.2 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) 252,00 257,52 220,60 6. Perumahan 6.1 6.2 6.3 Persentase cakupan akses air minum layak (%) Persentase cakupan akses sanitasi layak (%) Penurunan Luas Kawasan Kumuh (Ha) 79,20 64,30
79,02 66,06 16 Ha 86,43 76,71 16 Ha Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2021 Target Realisasi 7,24 2,41 69,05 28,071, 650.96 3.42 69 37.170.549 ,65 2,59 0,37 0,381 2,58 1,97 15,14 15,41 3,04 3,01 13,11 7,70 7,90 3 1 77.63 77,75 67.92 68,19 2,45 2.50 65,2 58 267.519 256,20 81 94,16 67.71 75,68 24 Ha 24 Ha Target 7,27 69,62 28.155. 865,91 3,30 0,36 2,99 14,69 2,86 7,90 3 78 68 2,40 70 278 83,02 69,41 38 Ha 2022 Realisasi 4,04 69,81 39.886.776,6 6 5,15 0,423 6,3 15,51 2,58 13,12 8,02 5 81,49 68,51 2,29 60,05 233 96,16 79,82 38 Ha II-106 G Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>) < = > < < < < = = > > > > < < < > > =
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 No Aspek/BidangUrusa n/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2019 2020 Realisasi Target Realisasi 7. Lingkungan Hidup 7.1 MeningkatnyaIndek s Kualitas Lingkungan 74,93 73,03 75,66 8. Sosial 8.1 Penduduk Miskin (orang) 186.030 191.033 185.31 9. Pemerintahan 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat) Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Opini laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Kepuasan Masyarakat Indeks Tata Kelola Pemerintahan B B WTP 75,24 N/a B B WTP 70 5,98 B BB WTP 58 N/a 10. Ketahanan Pangan 10.1 10.2 Meningkatnyaskor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 69,23 89,3 66,4 82,8 75,64 90,7 11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11.1 Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan (desa tertinggal) 32 94 90 12. Komunikasi dan Informatika Indeks e- government/ SPBE 13. Penanggulangan Bencana 12.1 3,41 3,82 3,18 13.1 Indeks Resiko Bencana (kategori tinggi >0,66-1,00 0,48 - 0,83 0,47-0,77 0,48- 0,83 Pelayanan Urusan Pilihan 14. Pertanian 14.1 14.2 14.3 Nilai Tukar Petani (NTP) Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB (Trilyun Rupiah) Nilai Tukar Petani sub sector peternakan (NTPT) 103,44 16.018,2 9 98,21 104,86 13.411,6 2 103,82 99,43 16.188, 12 103,37 15. Kehutanan 15.1 Luas Lahan Kritis (Ha) 2.860 1.000 178 16. Pariwisata Wisatawan Mancanegara (orang) Wisatawan Nusantara (orang) 17. Kelautan dan Perikanan 16.1 16.2 11.173 1.304.25 4 7.199 688.456 1.226 431.468 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2021 Target Realisasi 73.39 77,32 188.153 184.60 BB B BB B WTP WTP 75 58,68 6.07 N/a 66.6 76,66 84,4 75,5 91 61 3.83 3,83 0.37- 0.71 0,48-0,83 105.63 105,59 13,813. 97 17.085,46 104.12 103,61 1,000 1207 7.559 2.122 722.879 510.421 Target 73,61 185.391 BB BB WTP 80 6,16 66,89 86 88 3,85 0,3-0,65 106,40 14.228, 39 104,42 1000 7.937 759.023 2022 Realisasi 79,79 187.35 B B WTP 85,087 N/a 76,6 74,3 24 2,51 n/a 105,95 18.073,68 108,44 1272 57 704.821 II-107 G Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>) > > < < = > = > < > < < > > > < <
No 17.1 RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Aspek/BidangUrusa n/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2019 2020 Realisasi Target Realisasi Nilai Tukar Petani Nelayan/ Pembudidaya (NTNP) 98,21 101,40 95,54 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah Target 101.7 2021 Realisasi 96,73 Target 102,1 2022 Realisasi 100,29 II-108 G Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>) <
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai Permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021. Beberapa permasalahan dalam pencapaian target pembangunan diidentifikasi sebagai berikut: 1. Perekonomian Daerah yang terkontraksi cukup hebat akibat Pandemi Covid19. Ekonomi Gorontalo mengalami perbaikan di tahun 2021 dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Perekonomian Provinsi Gorontalo kumulatif tahun 2021 dibanding kumulatif tahun 2020 (c-to-c) tumbuh sebesar 2,41 persen atau triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,26 persen. Meski demikian di triwulan II Pandemi Covid kembali mengalami pelonjakan kasus varian Delta dan disusul oleh varian lain yaitu Varian Omicron yang tingkat penyebarannya lebih cepat dan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah hingga akhir tahun anggaran 2021. 2. Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak. 3. Pandemi Covid-19 masih memengaruhi keadaan ketenagakerjaan pada Agustus 2021. Secara keseluruhan penduduk usia kerja yang terdampak oleh pandemi Covid-19, mulai dari menjadi pengangguran, menjadi bukan angkatan kerja, berkurang jam kerjanya, hingga menjadi sementara tidak bekerja, sebesar 7,52 persen (68.056 orang). Jumlah penduduk yang menjadi pengangguran akibat pandemi Covid-19 sebanyak 3.795 orang. Angka ini mencapai 21,13 persen dari total pengangguran Agustus 2021. Dampak pandemi covid-19 paling dirasakan oleh penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, yaitu sekitar 83 persen dari total terdampak. 4. Produktivitas komoditi pertanian unggulan yang masih rendah. Pada tahun 2021 produktivitas jagung mengalami penurunan sebanyak 45,24 ton/ha dibanding tahun sebelumnya sebanyak 46,81 ton/ha. Hal ini disebabkan karena system pengairan dalam hal ini irigasi pertanian yang masih belum terkoneksi dengan baik. Disamping itu, masih terdapatnya komoditi yang dibudidayakan pada lahan yang tidak sesuai dengan peta kesesuaian lahan serta masih banyaknya petani yang cenderung sulit beradaptasi dalam menerapkan teknologi pertanian mutakhir. 5. Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup terdampak akibat Pandemi, yang dapat dilihat baik dari Jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-109 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 signifikan sebesar kurang lebih 60 persen, sehingga mempengaruhi sektor-sektor jasa pariwisata dan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. 2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pada setiap Sasaran prioritas pembangunan yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut: Sasaran 1 : Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara 1. Rendahnya penyediaan destinasi yang menawarkan produk yang beragam dan jasa wisata yang handal.; 2. Masih rendahnya jaminan kemudahan akses, kenyamanan, kebersihan dan keamanan; 3. Masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas; 4. Masih rendahnynya investasi di usaha wisata; 5. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi ; 6. Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata halal; 7. Kurangnya Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB; 1. Belum terintegrasinya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 2. Belum maksimalnya Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan; 3. Rendahnya kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen yang belum memadai; 4. Rendahnya tata Kelola system pertanian dan pangan; 5. Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan 1. Masih kurangnya input, sarana dan prasarana pertanian, perikanan termasuk irigasi; 2. Pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan produksi pangan sangat kurang; 3. Kompetensi Sumberdaya manusia sektor pertanian masih rendah; 4. Belum optimalnya modernisasi pertanian, kelautan dan perikanan; 5. Belum optimalnya peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia; Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-110 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 6. Kurangnya sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non- ruminansia, holding ground; 7. Kurangnya sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan dan balai benih ikan/udang; 8. Rendahnya penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan konservasi. Sasaran 4 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana 1. Penambangan emas tanpa izin (PETI); 2. Kerusakan Hutan dan Lahan; 3. Rendahnya tingkat ketaatan kegiatan dan atau usaha untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan; 4. Perubahan tata guna lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak mendukung fungsi konservasi; 5. Belum membaiknya sistem drainase makro-mikro dan pembuangan sampah ke badan sungai; 6. Rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir, genangan dan abrasi pantai; 7. Belum optimalnya pelayanan air minum di perdesaan dan daerah rawan air; 8. Belum tersedianya rencana rinci tata ruang, baik itu berupa kawasan strategis maupun rencana detail tata ruang; Sasaran5 : Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah 1. Kondisi jalan yang rusak berat dan belum terbuka masih tinggi terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan Provinsi; 2. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan; 3. Masih rendahnya layanan transportasi; 4. Rendahnya peningkatan koordinasi dan advokasi terhadap pelayanan dan penyediaan akses air minum layak diwilayah pedesaan, desa tertinggal dan sangat tertinggal; 5. Lemahnya penguatan kelembagaan KPSPAMS dan Bumdes dalam pengelolaan penyediaan air bersih dan penyediaan sanitasi; 6. Rendahnya peningkatan koordinasi dan advokasi terhadap pelayanan dan penyediaan akses Sanitasi; 7. Rehabilitasi dan penyediaan kelengkapan prasarana jalan diruas jalan provinsi Peralatan keselamatan ruas jalan Provinsi belum optimal; 8. Pembukaan dan Penambahan Ruas Jalan Provinsi Penghubung Pusat-Pusat Kegiatan dan Produksi Yang Belum Terhubung Jaringan Jalan; Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-111 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 9. Pembangunan Infrastruktur Utama dan Pendukung Irigasi Provinsi, pembangunan pengaman pantai dan wilayah sungai kewenangan Provinsi belum optimal; 10. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan Gedung Pemerintah serta penataan lingkungan disekitarnya belum optimal; 11. Dukungan penyediaan lahan terhadap infrastruktur Strategis Nasional dan Infrastruktur Daerah belum optimal; Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan 1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial; 2. Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM; 3. Digitalisasi promosi dan pemasaran belum optimal; 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil belum maksimal; 5. Kurangnya Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri; 6. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi tidak berjalan dengan baik; 7. Pengembangan industri pariwisata halal belum maksimal; 8. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum optimal. Sasaran 7 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 1. Kualitas pendidikan masih sangat rendah; 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan; 3. Nilai APM dari SD sampai perguruan tinggi selalu menurun tiap jenjangnya; 4. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional; 5. Belum optimalnya pengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha; 6. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship 7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan yang belum maksimal; 8. Belum optimalnya koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan. Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Provinsi Gorontalo 68,19 tahun masih dibawah rata-rata nasional 71,57 tahun; 2. Prevalensi penyakit tidak menular di Provinsi Gorontalo cukup tinggi; 3. Tingginya prevalensi merokok penduduk umur ≥10 tahun yang secara nasional tertinggi kedua setelah Jawa Barat; Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-112 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 4. Prevalensi stunting sesuai data Susenas dan SSGBI masih 35,10 persen; 5. Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi; 6. Rendahnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi; 7. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda yang belum maksimal; 8. Belum optimalnya koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB; 9. Digitalisasi layanan Kesehatan yang belum memadai; 10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) belum maksimal. Sasaran 9 : Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq 1. Revitalisasi, pemanfaatan dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo belum maksimal; 2. Rendahnya perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 3. Pengembangan tata kelola pembangunan dan pengelolaan kebudayaan yang belum optimal; 4. Kurangnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Sasaran 10 : Menurunnya tingkat kemiskinan 1. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian bagi masyarakat miskin; 2. Minimnya akses pada pendanaan usaha; 3. Penguatan pengelolaan Data base Fakir Miskin belum maksimal; 4. Penguatan peran kab/kota dalam updating DTKS belum optimal. Sasaran 11 : Meningkatknya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman 1. Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi sebesar 94,16 persen) 2. Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2020 persentase rumah tangga kumuh yang ditangani masih sebesar 8,34 persen (tahun 2020) Sasaran 12: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 1. Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB); 2. Masih rendahnya penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi; Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-113 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 3. Pemanfaatan TIK dalam tata kelolapemerintahan (Penguatan SIPD pada pengolahan data pembangunan dan pada perencanaan-penganggaran, pada pengendalian dan pengawasan, Satu Data, Satu Peta) belum maksimal. 2.3.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, disajikan dalam bentuk tabel Evaluasi sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, Formulir E.19 Evaluasi terhadap Hasil RKPD. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-114 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini menguraikan dua point utama yakini Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata- mata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021, proyeksi Tahun 2022 dan 2023. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo 2022, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024 . Pada akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2024. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Gorontalo Triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 4,23 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Pengadan Listrik dan Gas sebesar 14,69 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 7,15 persen. Ekonomi Gorontalo triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) terkontraksi sebesar 0,83 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam dialami oleh kategori Jasa Perusahaan sebesar 7,35 persen. Sementara dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam dialami oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 33,99 persen. Struktur ekonomi Gorontalo triwulan I-2023 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,02 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 62,33 persen. Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan I-2023, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,17 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,86 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo dari komponen lainnya sebesar 0,21 persen. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-1 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) Harga Berlaku Harga Konstan 2010 Lapangan USAHA A. B. C. D. E. (1 ) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Triw IV- 2022 (3 ) 4.273,13 4.596,40 4.682,5 Triw I- 2022 (2 ) Triw I- 2023 (4 ) 118,58 141,60 5 131,62 502,55 5,46 540,72 6,36 530,66 6,32 6,52 7,18 7,06 Triw I- 2022 (5 ) 2.654,6 8 81,96 313,48 6,25 4,50 Triw IV- 2022 (6 ) 2.735,48 95,57 325,79 7,09 4,69 Triw I- 2023 (7 ) 2.759,6 3 88,61 315,66 7,17 4,68 F. 1.205,38 1.374,87 1.351,2 788,25 841,72 824,26 1 G. H. I. J. K. L. M,N. O. P. Q. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda dan Mobil Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya 1.426,75 1.717,63 1.723,5 9 605,40 714,59 702,56 253,88 286,71 275,44 303,78 340,16 320,97 565,60 522,72 521,57 201,65 10,16 628,55 207,10 11,21 726,11 202,57 10,45 690,76 522,21 426,14 534,49 437,98 551,88 450,09 893,21 403,01 171,12 264,05 349,44 141,00 6,76 497,24 346,36 295,39 1.008,03 435,22 190,98 283,69 303,72 141,85 7,12 551,97 357,73 296,04 1.004,2 1 428,20 182,43 269,02 303,97 138,45 6,60 523,20 368,77 298,01 R,S,T, U. 149,11 157,85 157,90 109,99 113,44 113,72 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 11.204, 85 12.323, 68 12.317 ,19 7.326, 68 7.700,1 5 7.636, 56 Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2023 Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-2 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Triwulan I-2023 (persen) Lapangan Usaha Triw I- 2023 Terhadap Triw IV- 2022 (q-to- q) Triw I- 2023 Terhadap Triw I- 2022 (y- on-y) Kumulati f Triw I- 2023 Terhadap Kumulatif Triw I- 2022 (c-to-c) (4) Sumber Pertumbuh an Triw I- 2023 (y-on-y) A. B. C. D. E. (1 ) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan -3,11 Pengadaan Listrik dan Gas 1,10 Pengadaan Air, -0,25 (2) 0,88 7,28 (3) 3,95 8,12 0,69 14,69 4,08 3,95 8,12 0,69 14,69 4,08 (5) 1,43 0,09 0,03 0,01 0,00 Pengelolaan F. G. H. I. Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan 2,07 -0,38 1,61 4,48 4,57 12,43 6,25 6,61 4,57 12,43 6,25 6,61 0,49 1,52 0,34 0,15 J. K. L. M,N. O. P. Q. Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya 5,17 0,08 2,40 -7,35 -5,21 3,09 0,66 1,88 -13,01 1,81 -2,39 5,22 6,47 0,89 1,88 -13,01 1,81 -2,39 5,22 6,47 0,89 0,07 -0,62 0,03 0,00 0,35 0,31 0,04 R,S,T, U. 0,25 3,39 3,39 0,05 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 0,83 4,23 4,23 4,23 Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-3 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 3.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2023 (persen) Lapangan Usaha (1) A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M, N. O. Administrasi Pemerintahan, Triwulan I- 2022 (2 ) 38,14 1,06 4,49 0,05 0,06 10,76 12,73 5,40 2,27 2,71 5,05 1,80 0,09 5,61 Triwulan IV-2022 Triwulan I- (3 ) 37,30 2023 (4 ) 38,02 1,15 4,39 0,05 0,06 1,07 4,31 0,05 0,06 11,16 13,94 10,97 13,99 5,80 2,33 5,70 2,24 2,76 4,24 1,68 0,09 2,61 4,23 1,64 0,08 5,89 5,61 P. Q. R, S,T ,U. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya 4,66 3,80 1,33 4,34 3,55 1,28 4,48 3,65 1,28 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 100,00 100,00 100,00 Jika dibandingkan dengan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi tahunan pada tahun 2022 sebelumnya yang mencapai 4,04%, maka optimisme target 6,3 - 6,9% pada tahun 2023 bisa tercapai mengingat pada Triwulan selanjutnya bisa didorong oleh konsumsi rumah tangga, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta Konsumsi LNPRT dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024. PDRB Per Kapita Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-4 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.4 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi. Tabel 3.4 PDRB Per Kapita Gorontalo Tahun Dasar 2010, 2020-2022 PDRB Perkapita ADHB 2020 2021 2022 Nilai (Rupiah) 35.693.264,29 37.170.549,65 39.886.776,66 Nilai (US$) 2.452,16 2.597,5 2.686,36 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/ deflasi) di tingkat konsumen, khusunya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari presentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi yoy Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran dan penurunan pada 1 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,23 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,28 persen; kelompok transportasi sebesar 8,34 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,31 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,4 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 2,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,77 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,32 persen. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-5 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 3.5 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Mei 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke Tahu n Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP Kelompok Pengeluaran IHK Mei 2022 IHK Desemb er 2022 IHK Mei 2023 Tingka t Inflasi YoY 1) (%) Tingkat Inflasi MtM Mei 2023 Tingka t Inflasi Ytd 2023 Andil Inflasi YoY Mei 2023 (%) Andil Inflasi MtM Mei 2023 2) (%) 3) (%) (%) (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ) (9) Umum (Headline) 109,5 2 112,64 112,9 7 3,15 0,08 0,29 3,15 0,08 Makanan, Minuman, dan Tembakau 112,73 116,93 116,37 3,23 0,26 0,48 0,9665 0,0777 Pakaian dan Alas Kaki 110,42 112,37 113,83 3,09 0,18 1,3 0,2529 0,0147 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 104,78 106,20 106,29 1,44 0,08 0,08 0,2587 0,0141 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 106,60 106,45 108,30 1,59 0,01 1,74 0,0970 0,0006 Kesehatan 105,42 105,57 106,77 1,28 0 1,14 0,0251 0 Transportasi 111,23 122,15 120,51 8,34 0,61 1,34 0,9466 0,0732 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 98,21 97,90 97,90 0,32 0 0 0,0192 0 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 103,58 104,27 107,36 3,10 3,29 2,96 0,0450 0,0463 Pendidikan 117,06 119,82 119,87 2,40 0 0,04 0,0806 0 Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 113,34 113,94 115,85 2,21 0 1,68 0,1418 0 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 114,21 116,42 119,66 4,77 0 2,78 0,3477 0 Keterangan: 1) Persentase perubahan IHK Mei 2023 terhadap IHK Mei 2022. 2) Persentase perubahan IHK Mei 2023 terhadap IHK April 2022. 3) Persentase perubahan IHK Mei 2023 terhadap IHK Desember 2022. Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Gorontalo selama Mei 2022 sampai dengan Mei 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Mei 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 3,15 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,52 pada Mei 2022 menjadi 112,97 Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-6 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 pada Mei 2023. Tingkat inflasi month to month (mtm) sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,29 persen. Dari 339 jenis barang dan jasa yang dipantau harganya di Kota Gorontalo selama Mei 2022 sampai dengan Mei 2023, 158 jenis barang dan jasa menunjukkan adanya kenaikan harga, 63 jenis barang dan jasa mengalami penurunan harga, serta 118 jenis barang dan jasa tidak mengalami perubahan harga. Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau Gini Ratio telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Ratio Gorontalo pada September 2022 berada pada 0,423, naik 0,005 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021. Hal ini menjadikan pada waktu tersebut merupakan Gini Ratio tertinggi sejak Maret 2018. Hal ini disebabkan oleh Pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo pada periode Maret - September 2022 mengalami peningkatan 8,94% (Susenas BPS). Sedangkan pada penduduk 20 persen teratas mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang paling tinggi yaitu mencapai 9,48 persen poin dibandingkan kelompok lainnya. Adapun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah sebesar 9,18 persen poin dan kelompok 40 persen terbawah hanya sebesar 6,06 persen. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami peningkatan rata- rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 11,63 persen. Daerah perdesaan juga mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 4,40 persen, peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita di perdesaan tidak sebesar di wilayah perkotaan. Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan. Pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Februari 2023 sebesar 3,07 persen dan mengalami penurunan 0,18 persen poin jika dibandingkan Februari 2022 dan mengalami penurunan 0,34 persen poin jika dibandingkan Februari 2021 Penduduk yang bekerja sebanyak 622.929 orang, naik 34.782 orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan utama di Provinsi Gorontalo pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta kategori Perdagangan Besar Eceran, Transportasi, Penyimpanan, Akomodasi dan Layanan Makanan sebesar 387.821 jiwa atau mencapai 62,26 persen. Sebanyak 435.281 orang (69,88 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 7,65 persen poin dibanding Februari 2022. Persentase setengah penganggur naik 3,25 persen poin dan pekerja paruh waktu turun 4,61 persen poin dibandingkan Februari 2022. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-7 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri atas 622.929 orang penduduk yang bekerja dan 19.742 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 67,78 persen menjadi 70,59 persen. TPAK laki-laki pada tahun 2023 sebesar 84,08 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 56,96 persen. Perbedaan nilai TPAK perempuan dan laki-laki terpaut cukup jauh menunjukan kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki masih sangat besar. Kesenjangan ini kerap dikaitkan dengan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan lebih diposisikan untuk mengurus urusan domestik rumah tangga. Pada tahun 2023, baik TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,48 poin persen pada laki-laki dan 5,17 poin persen pada perempuan. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Provinsi Gorontalo. Tujuh belas kategori lapangan pekerjaan utama dipadatkan menjadi hanya tujuh kelompok saja dengan pertimbangan nilai Relative Standard Error (RSE). Struktur lapangan pekerjaan utama di Provinsi Gorontalo mengelompok pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) serta kelompok Perdagangan Besar-Eceran, Transportasi, Penyimpanan, Akomodasi dan Layananan Makanan (G, H, dan I). Jumlah penduduk bekerja pada kedua kelompok kategori ini sebesar 387.821 jiwa atau mencapai 62,26 persen. Dua kelompok besar lainnya adalah kelompok kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kegiatan Sosial lainnya (O, P, dan Q) sebesar 14,37 persen dan kelompok kategori Industri Pengolahan, Pertambangan- Penggalian, dan Kegiatan Industri Lainnya (B, C, D, dan E) sebesar 13,88 persen. Sisanya, bekerja pada lapangan pekerjaan lain (9,50 persen). Tabel 3.6 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Gorontalo, Februari 2021, Februari 2022 dan Februari 2023 Status Keadaan Ketenagakerjaan Februar i 2021 Februar i 2022 Februari 2023 Perubaha n 2 Tahun Perubaha n 1 Tahun (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Feb 21- Feb 23 (5 ) Feb 22- Feb 23 (6 ) Penduduk Usia Kerja (AK+BAK, orang) Angkatan Kerja (AK, orang) Bekerja Pengangguran Bukan Angkatan Kerja (BAK, orang) 883.202 595.014 574.700 20.314 288.188 896.923 607.928 588.147 19.781 288.995 910.457 642.671 622.929 19.742 267.786 27.255 47.657 48.229 -572 -20.402 13.534 34.743 34.782 -39 -21.209 Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-8 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, persen) 71.274 179.997 36.917 3,41 68.845 184.460 35.690 3,25 71.295 159.023 37.468 3,07 21 -20.974 551 - 0,34 2.450 -25.437 1.778 -0,18 Perkotaan Perdesaan 3,60 3,27 3,55 3,03 3,33 2,88 0,27 -0,39 0,22 -0,15 Laki-laki Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK, persen) 3,62 3,08 67,37 3,41 3,00 67,78 3,26 2,79 70,59 0,36 -0,29 3,22 0,15 -0,21 2,81 Perkotaan Perdesaan Laki-laki Perempuan 66,96 67,70 83,14 51,70 65,75 69,36 83,60 51,79 68,24 72,49 84,08 56,96 1,28 4,79 0,94 5,26 2,49 3,13 0,48 5,17 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2023 Tabel 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan, Provinsi Gorontalo, Februari 2021, Februari 2022 dan Febuari 2023 Kemiskinan, Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016-September 2022 mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tercatat dari Maret 2016-Maret 2020 mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2017 yang sempat naik tipis dari September 2016. Penurunan tingkat kemiskinan paling siginifkan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Tingkat kemiskinan pada September 2021, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021. Pada Maret 2022- September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dibandingkan September 2021 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2022 mencapai 187,35 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 2,75 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 15,51 persen, naik 0,09 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,10 persen poin terhadap September 2021. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-9 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Menurut daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,4 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 1,5 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 3,97 persen menjadi 4,49 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 24,42 persen menjadi 24,52 persen. Tabel 3.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo September 2021-September 2022 Daerah Tempat Tinggal/Periode Persentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) (1 ) (2) (3) Perkotaan September 2021 4,06 21,51 Maret 2022 3,97 21,01 September 2022 4,49 24,40 Perdesaan September 2021 24,38 163,09 Maret 2022 24,42 164,43 September 2022 24,52 162,95 Perkotaan+Perdesaan September 2021 15,41 184,60 Maret 2022 15,42 185,44 September 2022 15,51 187,35 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp411.906,- per kapita per bulan dan pada September 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp434.961,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp23.055,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 5,60 persen. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar Rp436.651,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp432.069,- per kapita per bulan. GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp321.061,- dan perdesaan sebesar Rp342.791-. GKBM untuk daerah perkotaan adalah sebesar Rp115.590,- dan perdesaan sebesar Rp89.278,- maka terlihat bahwa GKBM di daerah perkotaan relatif lebih tinggi. Tabel 2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan September 2022. Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 25,67 persen di perkotaan dan 27,55 persen Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-10 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK di perdesaan, yaitu sebesar 11,28 persen dan terbesar ketiga di perkotaan yaitu sebesar 6,82 persen. Komoditi tongkol/tuna/cakalang memberikan kontribusi terbesar kedua di perkotaan yaitu sebesar 7,91 persen dan posisi ketiga di perdesaan dengan kontribusi 3,93 persen. Komoditi cabe rawit memberikan kontribusi terbesar keempat baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 4,29 persen dan 3,81 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.8 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2021-September 2022 Daerah Tempat Tinggal/Periode Makan an Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Bukan Makanan Total (1 ) (2) (3) (4) Perkotaan September 2021 298.37 2 102.847 401.21 9 Maret 2022 307.26 4 106.015 413.27 9 September 2022 321.06 1 115.590 436.65 1 Perubahan Sep'21-Sep'22 (%) 7,60 12,39 8,83 Perubahan Mar'22-Sep'22 (%) 4,49 9,03 5,66 Perdesaan September 2021 315.31 6 83.491 398.80 6 Maret 2022 324.54 1 85.647 410.18 8 September 2022 342.79 1 89.278 432.06 9 Perubahan Sep'21-Sep'22 (%) 8,71 6,93 8,34 Perubahan Mar'22-Sep'22 (%) 5,62 4,24 5,33 Perkotaan+Perdesaan September 2021 308.58 6 91.919 400.50 4 Maret 2022 317.31 9 94.588 411.90 6 September 2022 333.79 4 101.167 434.96 1 Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-11 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Perubahan Sep'21-Sep'22 (%) 8,17 10,06 8,60 Perubahan Mar'22-Sep'22 (%) 5,19 6,96 5,60 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2022 yang menunjukkan recovery dari kondisi kontraksi yang cukup dalam di tahun sebelumnya dan mempertimbangkan faktor pendorong seperti inflasi yang tetap terjaga, mulai pulihnya konsumsi masyarakat dan telah dicabutnya status pandemi Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga negara ini telah memasuki masa endemi, harapan akan perekonomian daerah akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, perkiraan capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo digambarkan pada tabel 3.8 dibawah ini. Tabel 3.9 Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2023 No Indikator Perkiraan capaian tahun 2023 1. Pertumbuhan Ekonomi 5,67 % 2. Inflasi 4 - 5 % 3. Penduduk miskin 14,54 % 4. Tingkat pengangguran terbuka 2,40 - 3,49 % 5. Indeks Gini 0,396 6. IPM 70,02 Sumber : Tim KEMD Bapppeda Provinsi Gorontalo, 2023 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2023 DAN TAHUN 2024 Global, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Januari 2023 pertumbuhan global tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,4% dan 2,9% atau lebih tinggi 0,2 poin jika dibanding proyeksi sebelumnya. Revisi ke atas ini didorong penguatan kinerja di beberapa negara besar sejak akhir 2022 dan mulai meredanya tekanan inflasi dunia yang diprediksi melambat secara gradual di tahun 2023. Pada tahun 2022 tercatat inflasi terburuk di berbagai negara maju selama 40 tahun di banyak negara maju yang ditanggapi dengan pengetatan kebijakan moneter dan peningkatan suku bunga yang menyebabkan tingginya arus modal keluar dan melemahnya mata uang di banyak negara berkembang. Tantangan secara umum yang dihadapi banyak negara adalah bagaimana mengatasi inflasi tanpa melemahkan ekonomi dan antisipasi tekanan harga khususnya pangan dan energi. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-12 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Meskipun begitu masih ada beberapa tantangan di tingkat global yang berpotensi untuk memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi global seperti resiko yang dihadapi oleh mayoritas negara termasuk wilayah ASEAN yang dipicu beberapa faktor antara lain perang Ukraina - Rusia yang menimbulkan peningkatan resiko berupa krisis pangan, energi dan pupuk. Perekonomian global tetap masih dihadapkan dengan perjuangan melawan inflasi dan perang Rusia dan Ukraina yang juga belum usai. Faktor pendukung optimisme Pertumbuhan Ekonomi ke depan adalah pertumbuhan yang cukup Tangguh pada kuartal I 203 dengan pasar tenaga kerja yang kuat, permintaan swasta yang meningkat, adaptasi yang baik di kawasan Eropa dalam menghadapi krisis energi. Selain itu pembukaan raksasa ekonomi dunia China yang melonggarkan kebijakan zero covid policy, menyelamatkan jalan bagi pemulihan aktivitas yang cepat dan kondisi keuangan global telah membaik karena inflasi mulai mereda. Ekonomi Nasional, Keberlanjutan agenda reformasi structural untuk mempercepat transformasi ekonomi akan terus dijaga guna memperkokoh struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. APBN 2023 juga telah dipersiapkan agar senantiasa waspada namun optimis kepada potensi perekonomian ke depan. Kesehatan fiskal tetap menjadi perhatian penting agar mampu secara cepat dan tepat dalam menyasar isu - isu kritikal termasuk dalam pengendalian inflasi, stabilitas perbaikan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan investasi yang lebih kuat Kebijakan belanja pemerintah yang lebih produktif dan berkualitas dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung dapat dijaga. Selain itu sumber pembiayaan fiscal untuk pembangunan ekonomi nasional akan semakin difokuskan pada sumber - sumber yang tidak rentan terhadap volatilitas global, seperti sumber pembiayaan jangka Panjang khususnya Foreign Direct Investment (FDI) Dari sisi moneter keberlanjutan bauran kebijakan yang menyeluruh untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi melalui pro-stability. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia melalui upaya extra effort dan sinergi multi-aktor akan mampu menjaga stabilitas inflasi meski disrupsi rantai pasok global masih berlangsung. Sementara itu, nilai tukar Rupiah juga akan sejalan dengan fundamental ekonomi yang solid ditopang oleh cadangan devisa dan kinerja neraca pembayaran yang masih kuat dan stabil. Ekonomi nasional disiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai skenario yang berpotensi terjadi untuk menjadi Indonesia The Bright Spot in Asia. Ekonomi Indonesia akan tetap resilient meski ekonomi global berada pada kondisi yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Breakdown kebijakan reformasi struktural di atas dijabarkan melalui implementasi UU Cipta Kerja sehingga dapat memberikan kemudahan berusaha sehingga dapat Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-13 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 meningkatkan iklim investasi, produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Hilirisasi industri ditingkatkan dengan fokus pada sektor - sektor prioritas seperti agroindusti, sektor bahan mineral dan tambang serta sektor migas dan batu bara. Dari sisi ketenagakerjaan didorong active labour policy yang Sebagian besar meliputi pelatihan Pendidikan dan pelatihan vokasi dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang pada akhirnya adalah peningkatan produktivitas nasional. Ekonomi Gorontalo, Capaian Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo pada Triwulan I 2023 lebih tinggi daripada capaian tahunan sebelumnya yang sebesar 4,04%. Hal ini merupakan sinyalemen yang sangat positif, mengingat jika melihat tren Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun, kuartal pertama merupakan capaian terendah jika dibandingkan dengan capaian kuartal II, III dan IV dalam setiap tahun. Hal ini disebabkan pada awal - awal tahun anggaran kinerja OPD dan UPT vertikal Kementerian / Lembaga di daerah masih belum bergerak banyak untuk sektor konsumsi pemerintah serta proses tender dan kontrak pekerjaan fisik masih sementara berlangsung. Lapangan Usaha Pertanian masih menjadi pertumbuhan ekonomi utama Gorontalo namun belum menunjukkan tren moderasi pertumbuhan. Perdagangan, Pertambangan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Konstruksi merupakan LU yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi alternatif di Gorontalo. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi akan didukung oleh trend positif tingkat pertumbuhan lapangan usaha pada sektor jasa, perdagangan dan industri baik pengolahan dan pergudangan yang terus membaik dengan proyeksi pada kisaran 8- 9%. Dukungan stimulus fiscal melalui pembiayaan APBN pada Proyek Strategis Nasional terutama infrastruktur yang mendukung produktivitas pertanian yang akan memiliki share terbesar pada PDRB Gorontalo. Kontribusi terbesar diperkirakan berasal dari sub sektor tanaman pangan dengan komoditas jagung dan padi di angka 22 - 23% yang bersinergi dengan program kerja pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka peningkatan produktivitas dan penyediaan benih padi dan jagung. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2023 diperkirakan terakselerasi dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2023. Akselerasi perekonomian pada 2022 diperkirakan akan didorong oleh semakin membaiknya beberapa faktor positif dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Dari sisi permintaan, perekonomian 2023 diperkirakan didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, seiring dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023, membaiknya konsumsi pemerintah sejalan dengan kenaikan pagu APBN dan membaiknya kinerja investasi. Sedangkan di sisi penawaran, perekonomian didorong oleh pemulihan pada LU utama yaitu LU Pertanian, LU PBE, LU Konstruksi, dan LU Tansportasi dan Pergudangan. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-14 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tekanan inflasi Gorontalo triwulan I tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dari capaian kinerja triwulan IV 2022, namun berpotensi lebih tinggi dari target sasaran nasional sebesar 3±1% (yoy). Pada tahun akhir 2023, inflasi diperkirakan akan lebih rendah dari capaian tahun 2022 dan kembali pada rentang target sasaran inflasi nasional seiring penurunan tekanan seiring berkurangnya efek rambatan penyesuaian harga BBM, BBRT, dan listrik pada 2022. Secara umum, perekonomian pada tahun 2023 diperkirakan membaik dan diikuti dengan kembalinya inflasi ke sasaran target 2023. Isu strategis yang perlu segera dilakukan action adalah hilirisasi sektor pertanian dan eksplorasi pasar ekspor baru untuk merespon penurunan kinerja ekspor. Hal ini perlu segera dilakukan mengingat pada tahun 2022 komoditas ekspor LN utama Gorontalo yaitu dessicated coconut mengalami kontraksi seiring menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor yaitu Uni Eropa. Dengan memperhatikan berbagai hal di atas maka untuk proyeksi IKU 2023 dan target 2024 dicantumkan pada tabel berikut : Tabel. 3.10 Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dan 2023 Capaian Tahun 2022 Proyeksi 2023 Indikator Tahun Triwulan I - RKPD Induk RKPD 2022 2023 Perubahan Pertumbuhan Ekonomi 4,04 4,23 6,21 5,17 Persentase Angka 15,51 15,51 15,00 15,29 Kemiskinan Tingkat Pengangguran 2,58 3,07 3,63 3,49 Terbuka Indeks Gini 0,423 0,423 0,398 0,419 IPM 69,81 69,81 69,68 71,15 Inflasi 5,51 3,15 2,63 3,29 Sumber : Tim KEMD Bapppeda Provinsi Gorontalo, 2023 3.2 . Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Arah pengelolaan Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-15 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 pendapatan daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi dan proyeksi/target pendapatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 s/d 2023 U r a i a n Realisasi 2019 Realisasi 2020 Realisasi 2021 Realisasi 2022 Proyeksi 2023 PENDAPATAN 1.941.076.769.545,85 1.862.646.444.965,92 1.972.986.602.791,52 1.848.593.656.987,83 1.832.296.976.495,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 433.427.781.398,85 414.861.588.271,92 510.804.052.686,52 510.337.164.773,83 491.989.218.495,00 Pendapatan Pajak Daerah 387.400.916.778,00 352.171.235.900,00 400.748.368.370,00 440.543.999.280,00 429.888.172.626,00 Pendapatan Retribusi 22.284.470.358,00 6.496.155.533,00 5.743.128.705,00 5.003.122.986,00 7.185.681.722,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahka 5.679.904.143,00 3.230.454.894,00 5.092.544.065,00 5.590.830.014,00 5.456.586.737,00 Lain-lain PAD yang sah 18.062.490.119,85 52.963.741.944,92 99.220.011.546,52 59.199.212.493,83 49.458.777.410,00 PENDAPATAN TRANSFER 1.505.443.391.824,00 1.441.616.534.886,00 1.458.904.411.530,00 1.334.494.317.475,00 1.337.018.578.000,00 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIM 1.495.154.617.824,00 1.409.195.376.886,00 1.419.161.631.530,00 1.263.843.961.475,00 1.337.018.578.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak 13.537.847.000,00 18.310.631.609,00 24.954.650.820,00 22.545.460.142,00 17.390.127.000,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2.247.879.900,00 1.608.278.623,00 2.281.813.008,00 1.354.831.836,00 1.482.261.000,00 Dana Alokasi Umum 1.043.126.752.000,00 944.270.446.000,00 940.639.321.000,00 940.903.029.000,00 973.834.635.000,00 Dana Alokasi Khusus 436.242.138.924,00 445.006.020.654,00 451.285.846.702,00 299.040.640.497,00 344.311.555.000,00 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Penyesuaian (DID) 10.288.774.000,00 32.421.158.000,00 39.742.780.000,00 70.650.356.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 10.288.774.000,00 32.421.158.000,00 39.742.780.000,00 70.650.356.000,00 0,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2.205.596.323,00 6.168.321.808,00 3.278.138.575,00 3.762.174.739,00 3.289.180.000,00 Pendapatan Hibah 2.058.820.031,00 5.308.321.808,00 2.831.202.111,00 3.264.864.061,00 1.289.180.000,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 146.776.292,00 860.000.000,00 446.936.464,00 497.310.678,00 2.000.000.000,00 Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan. Pada RKPD Perubahan Tahun 2023 belum di rencanakan perubahan pada komponen pendapatan daerah khususnya dari PAD. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut dipriorotaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-16 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Perubahan kebijakan anggaran belanja tahun anggaran 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan money follow program (anggaran berorientasi pada program), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing- masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi dan proyeksi belanja daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-17 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 S/D 2023 U r a i a n Realisasi 2019 Realisasi 2020 Realisasi 2021 Realisasi 2022 Proyeksi 2023 B E L A N J A BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 724.616.535.883,00 722.371.240.522,00 625.036.929.705,00 637.738.706.092,20 684.344.820.456,00 Belanja Barang Dan Jasa 449.360.525.132,41 290.574.547.114,81 613.532.982.176,37 704.473.302.179,40 597.838.120.038,00 Bunga 0,00 0,00 0,00 1.469.490.961,00 2.533.516.850,00 Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 Hibah 255.828.176.500,00 265.622.696.840,00 206.777.069.075,00 44.486.371.677,62 90.698.097.095,00 Bantuan Sosial 68.571.883.816,00 13.694.089.850,00 25.573.289.935,00 13.853.492.071,00 21.626.750.000,00 Bantuan Keuangan 0,00 0,00 Jumlah Belanja Operasi 1.498.377.121.331,41 1.292.262.574.326,81 1.470.920.270.891,37 1.402.021.362.981,22 1.397.041.304.439,00 BELANJA MODAL Belanja Tanah 15.710.537.405,00 9.942.249.625,00 6.068.182.962,00 10.039.248.350,00 5.412.931.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin 76.780.122.390,00 68.307.750.119,00 62.616.884.619,34 97.127.670.674,91 47.451.556.159,00 Belanja Gedung dan Bangunan 56.243.969.289,97 59.826.323.953,66 37.811.865.207,51 61.497.516.707,95 42.318.403.826,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 122.957.818.902,34 44.338.493.833,70 69.123.653.299,77 143.809.154.618,12 116.259.684.277,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 8.428.279.927,00 941.388.712,00 721.962.882,86 534.216.419,00 7.240.706.471,00 Belanja Modal Aset Lainnya 5.323.224.338,00 120.000.000,00 Jumlah Belanja Modal 280.120.727.914,31 183.356.206.243,36 176.342.548.971,48 318.331.031.107,98 218.803.281.733,00 BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga 1.316.964.750,00 46.581.241.989,00 16.703.054.982,00 16.716.126.244,00 37.000.000.000,00 Jumlah Belanja Tak Terduga 1.316.964.750,00 46.581.241.989,00 16.703.054.982,00 16.716.126.244,00 37.000.000.000,00 Jumlah Belanja 1.779.814.813.995,72 1.522.200.022.559,17 1.663.965.874.844,85 1.737.068.520.333,20 1.652.844.586.172,00 TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA Bagi Hasil Pajak 157.669.805.172,00 190.579.789.660,00 200.830.197.638,00 210.857.211.362,00 200.886.603.252,00 Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kab/Kot 157.669.805.172,00 190.579.789.660,00 200.830.197.638,00 210.857.211.362,00 200.886.603.252,00 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 18.663.172.150,00 1.450.000.000,00 325.000.000,00 Bantuan Keuangan ke Desa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 974.372.371,00 1.072.133.078,00 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 1.974.372.371,00 19.735.305.228,00 1.450.000.000,00 0,00 325.000.000,00 Jumlah Transfer 159.644.177.543,00 210.315.094.888,00 202.280.197.638,00 210.857.211.362,00 201.211.603.252,00 TOTAL BELANJA DAN TRANSFER 1.939.458.991.538,72 1.732.515.117.447,17 1.866.246.072.482,85 1.947.925.731.695,20 1.854.056.189.424,00 Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan daerah. Belanja daerah juga harus memperhatikan mekanisme alokasi dan penyaluran DAU Mengikat/ peruntukan 2023, Penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Peningkatan Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-18 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik Daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaanya (earmarked). Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada Pemda mengenai pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembagian dan penggunaan alokasi DAU 2023 Diserahkan sesuai kewenangan Daerah sesuai dengan prioritas Daerah, Disesuaikan dengan program/ kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan, digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum. Dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Penyampaian syarat salur dau yang ditentukan penggunaannya sesuai amanat PMK 211/PMK.07/2022. Untuk DAU penggajian formasi PPPK berupa Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Bulan April s.d. Bulan Desember 2023. Laporan tersebut sudah harus melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Untuk DAU bidang pendidikan, Kesehatan, dan pekerjaan Umum Tahap I berupa laporan rencana anggaran DAU, setiap Bidang, tahap II berupa laporan Realisasi Penyerapan DAU Tahap I, setiap Bidang, min realisasi 50% dan Tahap III berupa Laporan Realisasi Penyerapan DAU Tahap I dan II, setiap Bidang minimal realisasi 75%, laporan rencana anggaran dan laporan realisasi sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas belanja daerah mengalami penambahan akibat adanya sumber penerimaan pembiayaan dari SiLPA berdasarkan LKPD Tahun 2022. Rincian perubahan belanja dalam Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 akan di uraikan pada Tabel 3.5. 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-19 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk "menutup defisit" atau "memanfaatkan surplus" anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yaitu penggunaan SiLPA berdasarkan LKPD Tahun 2022, Sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk penyertaan modal Pemerintah Provinsi Gorontalo ke PT. Bank SULUTGO serta pembayaran pokok pinjaman PEN tahun 2021. Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 s /d 2023 U r a i a n Realisasi 2019 Realisasi 2020 Realisasi 2021 Realisasi 2022 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 61.120.945.087,49 86.180.959.831,62 139.046.607.347,37 351.512.274.969,04 Penggunaan SiLPA Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 61.121.445.087,49 86.180.959.831,62 139.046.607.347,37 351.512.274.969,04 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 61.121.445.087,49 62.738.723.094,62 134.277.026.084,37 235.787.137.656,04 Penerimaan Pinjaman Daerah 23.442.236.737,00 4.769.581.263,00 115.725.137.313,00 Koreksi SiLPA (500.000,00)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (500.000,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 23.414.384.934,00 Penyertaan Modal
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.590.830.014,00 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 12.823.554.920,00 PEMBIAYAAN NETTO 61.120.945.087,49 76.180.959.831,62 129.046.607.347,37 328.097.890.035,04 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 62.738.723.094,62 134.277.026.084,37 235.787.137.656,04 228.765.815.327,67 Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Berdasarkan uraian tersebut di atas maka proyeksi perubahan RKPD Tahun 2023 di uraikan pada Tabel 3.5 berikut : Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-20 G Proyeksi 2023 56.601.497.652,00 56.601.497.652,00 56.601.497.652,00
34.842.284.723,00 5.000.000.000,00 29.842.284.723,00 21.759.212.929,00
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tabel 3.5 Proyeksi Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Jum lah (Rp ) Bert am b ah / (Berku rang) Kod e Uraian Seb elum Perub ah an Set elah Perub ah an (Rp ) % 4 PEN DAPATAN DAERAH PEN DAPATAN ASLI 4.1 DAERAH (PAD) 491.989.218.495,00 491.989.218.495,00 -
4.1.01 Pajak Daer ah 429.888.172.626,00 429.888.172.626,00 -
4.1.02 Ret r ibusi Daer ah 7.185.681.722,00 7.185.681.722,00
Hasil Pengelolaan
4.1.03 Kekayaan
5.456.586.737,00 5.456.586.737,00
Daer ah yang Dipisahkan Lain-lain PAD 4.1.04 yang Sah 49.458.777.410,00 49.458.777.410,00 -
4.2 PEN DAPATAN TRAN SFER 1.337.018.578.000,00 1.337.018.578.000,00
Pendapatan 4.2.01 Tr ansfer Pem er intah 1.337.018.578.000,00 1.337.018.578.000,00
Pusat LAIN -LAIN 4.3 PEN DAPATAN 3.289.180.000,00 3.289.180.000,00
DAERAH YAN G SAH 4.3.01 Pendapatan Hibah 1.289.180.000,00 1.289.180.000,00
Lain
lain Pendapatan
Sesuai dengan 4.3.03 Ketentuan
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Per atur an Per undang- Undangan Jum lah Pend ap at an 1.832.296.976.495,00 1.832.296.976.495,00
5 BELAN JA 5.1 BELAN JA OPERASI 1.397.041.304.439,00 1.552.838.343.380,67 155.797.038.941,67 11,15 5.1.01 Belanja Pegawai 684.344.820.456,00 728.072.144.378,30 43.727.323.922,30 6,39 Belanja Bar ang 5.1.02 dan Jasa 597.838.120.038,00 705.261.687.033,37 107.423.566.995,37 17,97 5.1.03 Belanja Bunga 2.533.516.850,00 7.188.622.874,00 4.655.106.024,00 183,74 5.1.05 Belanja Hibah 90.698.097.095,00 91.569.139.095,00 871.042.000,00 0,96 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 21.626.750.000,00 20.746.750.000,00 - 880.000.000,00
4,07 5.2 BELAN JA M ODAL 218.803.281.733,00 254.270.951.341,00 35.467.669.608,00 16,21 5.2.01 Belanja M odal Tanah 5.412.931.000,00 5.412.931.000,00
Belanja M odal 5.2.02 Per alatan dan 47.451.556.159,00 80.430.952.020,00 32.979.395.861,00 69,50 M esin Belanja M odal 5.2.03 Gedung dan 42.318.403.826,00 43.093.403.826,00 775.000.000,00 1,83 Bangunan Belanja M odal 5.2.04 Jalan, Jar ingan, 116.259.684.277,00 117.951.472.914,00 1.691.788.637,00 1,46 dan Ir igasi Belanja M odal 5.2.05 Aset Tetap 7.240.706.471,00 7.262.191.581,00 21.485.110,00 0,30 Lainnya 5.2.06 Belanja M odal Aset Lainnya 120.000.000,00 120.000.000,00 -
BELAN JA TIDAK 5.3 TERDUGA 37.000.000.000,00 6.985.386.000,00 - 30.014.614.000,00
81,12 Belanja Tidak 5.3.01 Ter duga 37.000.000.000,00 6.985.386.000,00 - 30.014.614.000,00
81,12 5.4 BELAN JA TRAN SFER 201.211.603.252,00 216.780.932.402,00 15.569.329.150,00 7,74 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 200.886.603.252,00 216.455.932.402,00 15.569.329.150,00 7,75 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 325.000.000,00 325.000.000,00 -
Jum lah Belan ja 1.854.056.189.424,00 2.030.875.613.123,67 176.819.423.699,67 9,54 Tot al Su rp lu s/ (Def isi t ) 21.759.212.929,00 - 198.578.636.628,67 - 176.819.423.699,67 812,62 6 PEM BIAYAAN PEN ERIM AAN 6.1 PEM BIAYAAN 56.601.497.652,00 228.765.815.327,67 172.164.317.675,67 304,17 Sisa Lebih 6.1.01 Per hitungan Anggar an Tahun 56.601.497.652,00 228.765.815.327,67 172.164.317.675,67 304,17 Sebelum nya Jum lah Pen erim aan 56.601.497.652,00 228.765.815.327,67 172.164.317.675,67 304,17 Pem b iayaan PEN GELUARAN 6.2 PEM BIAYAAN 34.842.284.723,00 30.187.178.699,00 - 4.655.106.024,00
13,36 Penyer taan 6.2.02 M odal Daer ah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Pem bayar an 6.2.03 Cicilan Pokok Utang yang 29.842.284.723,00 25.187.178.699,00 - 4.655.106.024,00
15,60 Jatuh Tem po Jum lah Pengelu aran 34.842.284.723,00 30.187.178.699,00 - 4.655.106.024,00
13,36 Pem b iayaan Pem b iayaan N et t o 21.759.212.929,00 198.578.636.628,67 176.819.423.699,67 812,62 Sisa Leb ih 6.3 Pem b iayaan Anggaran Daerah - - Tahun Berkenaan Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah III-21 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Gorontalo tahun 2023 merupakan dokumen yang mengakomodir kebutuhan atas perubahan yang terjadi terkait perencanaan pembangunan sepanjang periode awal Tahun 2023. Dokumen ini secara prinsip merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023. Dokumen RPD disusun sebagai panduan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam penyusunannya, RPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yang selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Perubahan ini menjadi arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk paruh ke dua tahun 2023 dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPD Provinsi Gorontalo 2023 - 2026 Dalam penerapan kebijakan pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang RPD Provinsi Gorontalo 2023 - 2026 dengan visi sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yaitu; "Gorontalo Maju dan Mandiri" Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu: Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan system hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas. Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan Tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa. Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2007-2025 tersebut, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, adalah mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. 2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan, dan pemerataan akses Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, social budaya, adat olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas. 3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas menajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan public, serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada public. Pada proses penyusunannya, RPD juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan Visi; "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-2 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Untuk lebih mendetailkan arahan misi pembangunan tersebut, maka dikelompokkan penjabarannya melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Keselarasan RPJPD, RPJMN dan RPD dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini : Gambar 4.1 Sinergi Arahan RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 Arahan RPJPD 7 AGENDA Kebijakan Utama RPD Pembangunan Pertanian, Pengembangan Koperasi & UKM, Pembangunan dan Pengembangan Industri, Pengembangan Investasi Yang Mendorong Sektor Riil, Pembangunan Perdagangan & Jasa, Pembangunan Pariwisata 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas & berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Peningkatan Ekonomi Daerah Pengembangan Wilayah dan Perdesaaan Pembangunan Infrastruktur (Fisik dan Non Fisik) dan Tata Ruang Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan dan Berdaya Saing 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Sumber Daya Manusia Pembangunan Kependudukan Untuk Peningkatan Kualitas Ibu & Anak, Pembangunan Kesehatan Untuk Peningkatan Akses & Kualitas Layanan, Peningkatan Akses & Kualitas Pendidikan, Jaminan Perlindungan Sosial 4. Revolusi Mental dan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Peningkatan Kebudayaan dan Agama Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pengembangan Kualitas Aparatur, Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah, Pembangunan Keuangan Daerah & Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan, Pembangunan Kemitraan Daerah, Pembangunan Hukum & Perundangan-undangan, Koordinasi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Politik 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahahan Bencana & Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-3 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023 1. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Di sisi lain, produksi pangan dipengaruhi oleh faktor musim, ketersediaan sarana prasarana produksi termasuk pengairan/irigasi, pengelolaan pasca panen yang belum masksimal, serta akses terhadap lahan yang terbatas. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya beli petani (Nilai Tukar Petani) relatif rendah khususnya untuk subsektor perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. NTP dan NTUP belum mencerminkan kondisi ideal/ tingkat kesejahteraan petani. Perubahan iklim global juga merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian. Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan didaerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2021 sebesar 76,66 sementara untuk skor PPH konsumsi sebesar 75,5. Hal ini dipengaruhi oleh produksi kelompok bahan pangan Umbi-umbian, Kacang-kacangan serta sayur dan buah masih sangat rendah sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus untuk pemenuhannya tanpa perlu mendatangkan dari wilayah lain diluar Provinsi Gorontalo. Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: (1) tingginya rumah tangga miskin di sector perikanan dan kelautan, (2) produksi perikanan dan daya saing produk kelautan dan perikanan belum maksimal, (3) Nilai Tukar Nelayan (NTN) rendah, (4) akses pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan belum maksimal karena keterbatasan SDM. 2. Transformasi structural berjalan lambat Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh permasalahan (1) nilai tambah produksi rendah karena keterbatasan skill, (2) ketersediaan bahan baku lebih Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-4 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 kepada komoditi pertanian yang notabene lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, (3) tingginya biaya dalam rantai distribusi perdagangan baik antar pulau maupun ekspor impor. (4) Belum adanya perencanaan dan penetapaan Kawasan pengembangan ekonomi/ master plan pengembangan ekonomi daerah, serta (5) daya dukung lingkungan. Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. PDRB sektor pertanian tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 mencapai 17.085,46 Milyar Rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 38,92 persen terhadap PDRB, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 38,79 namun masih di bawah tahun 2019 yang mencapai 38,93 persen. Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura dengan intensifikasi lahan yang telah tersedia, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air serta peningkatan ketahanan pangan dalam rangka mencapai kesejahteraan petani Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian, serta mendorong industrialisasi tanaman pangan. 3. Pembangunan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu terkait ketimpangan antar wilayah. Tantangan pembangunan kewilayahan yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah kabupaten/kota melalui pengembangan potensi sumber daya masing-masing, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: a. Ketimpangan antar Wilayah Masih tingginya angka kemiskinan pedesaan, Sept 2021 sebesar 24,38 %, sementara perkotaan sebesar 4,06%. Masih adanya kesenjangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,390 dan perkotaan sebesar 0,398; Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan b. Pengembangan dan Penguatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah/Kawasan Pengembangan Kawasan strategis Provinsi belum optimal. Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang rendah. Pengembangan kawasan belum terpusat Belum masuk pada kawasan strategis Nasional untuk pengembangan wilayah Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-5 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Ekonomi Pariwisata maupun Industri. c. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi sebesar 94,16 persen). Belum maksimalnya pembangunan Rumah Layak Huni/Rumah Hunian Layak, yang ditandai dengan persentase rumah yang menempati rumah layak huni tahun 2020 sebesar 65,42 persen. Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2020 persentase rumah tangga kumuh sebesar masih sebesar 8,34 persen (tahun 2020). d. Pemanfaatan Ruang Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Belum adanya Roadmap pengembangan kawasan Belum maksimalnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Sumber Daya Manusia Tren IPM Provinsi Gorontalo selama 2 dekade ini mengalami peningkatan walaupun cenderung kecil. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen menjadi 69,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dari capaian rata-rata secara nasional yaitu 72,29 persen. Namun dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten dapat dikatakan bahwa kualitas pembangunan d Provinsi Gorontalo telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa awal daerah ini terbentuk menjadi provinsi pada tahun 2001. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pembangunan manusia Provinsi Gorontalo menjadi lebih maksimal. Dua dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia dibangun oleh kesehatan dan pendidikan. Secara umum, kedua dimensi ini membaik akan tetapi masih belum dirasakan oleh seluruh penduduk. Hal ini dapat disebabkan diantaranya belum meratanya SDM kesehatan pada puskesmas yaitu sebesar 26,9%. Bahkan masih terdapat 12,9% puskesmas yang belum memiliki dokter pada tahun 2020. Selain itu cakupan kunjungan nifas lengkap di Provinsi Gorontalo terendah bersama Papua dan Papua Barat (Profil Kesehatan 2020). Sementara itu cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 72,5% masih berada dibawah rata-rata nasional. Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-6 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Cakupan Kesehatan Semesta/Universal Healt Coverage di Provinsi Gorontalo, sampai dengan Februari 2022 mencapai 89,4% dan yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan sebesar 10,6%. Sebagaimana besaran target Universal Healt Coverage (UHC) yang harus dicapai sebesar 95%, dimana masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama (FKTP) dan pelayanan di rumah sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta secara gratis. Masih rendahnya capaian UHC provinsi Gorontalo yang jauh berada di bawah rata-rata standard UHC. Dibidang pendidikan, pada tahun 2020 Angka partisipasi Murni pada jenjang pendidikan menengah adalah sebesar 57,6% terendah di wilayah Sulawesi. Nilai APM dari SD sampai perguruan tinggi selalu menurun tiap jenjangnya menunjukkan setiap tahunnya jumlah anak dengan usia yang sesuai yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi selalu berkurang. Wilyah yang memiliki APM terendah di Provinsi Gorontalo adalah kab. Boalemo dengan angka 52,82%. Angka melek huruf sudah cukup tinggi untuk kelompok umur 15-59 yaitu sebesar 99,33%. Sementara itu, terdapat 28,69% penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah adalah 8,26 tahun. Angka ini menujukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SLTP (kelas VII) atau berhenti sekolah di kelas 3 SLTP (kelas X). terdapat disparitas RLS di perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan mencapai 9,44 tahun dan perdesaan 7,39 tahun. Sementara perempuan memiliki RLS yang lebih tinggi yaitu 8,57 tahun, sementara laki-laki 7,95 tahun. Permasalahan lain yang dihadapi adalah lulusan pendidikan menengah adalah salah satu penyumbang pengangguran terbanyak. Data BPS pada bulan Agustus 2021 memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebesar 7,66 persen terdapat pada jenjang pendidikan SMK. TPT pada SMK memperlihatkan tren fluktuatif setelah di bulan februari 2021 sebesar 5,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa lulusan SMK yang diharapkan sebagai tenaga yang siap kerja ternyata tidak mampu memenuhi pasar kerja atau berwirausaha sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari selama di SMK. BadanPemeriksa Keuangan dalam pemeriksaaannya memberikan rekomendasi salah satunya adalah sinergi organisasi perangkat daerah terkait untuk merumuskan penyelenggaraan program kependidikan dan ketenagakerjaan daerah, selain itu reformasi pendidikan vokasi SMK diantaranya kerjasama dengan dunia industri. 5. Perlindungan Sosial Sesuai data pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2021 Provinsi Gorontalo, alokasi anggaran untuk progam bantuan sosial dan jaminan sosial pada Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-7 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 tahun 2020 sebanyak RP. 93.417.356.659 atau sebesar 5,06%. Permasalahan keterbatasan finansial daerah menjadikan alokasi ini belum significant. Selain itu juga, peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan social seperti badan usaha Negara dan swasta belum dirintis . Perlindungan social juga belum memihak sepenuhnya kepada kelompok khusus antara lain lansia dan penyandang disabilitas yang rentan miskin. Sesuai data Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk lanjut usia di Provinsi Gorontalo sebesar 7,9% atau meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yang sebesar 5,97%. Sementara penyandang disabilitas sesuai data Riskesdas 2018 berjumlah kurang lebih 10.000 orang dan didominasi oleh penduduk berusia 18-59 tahun. Data-data kelompok khusus ini belum terpetakan dengan detail dalam kelompok sasaran. Selain itu, indicator yang secara spesifik merujuk kelompok ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan. 6. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Presentase jumlah penduduk usia 0-17 di Provinsi Gorontalo sebesar 32,9% (Susenas BPS 2019). Indeks perlindungan anak pada tahun 2021 baru mencapai angka 64,49. Upaya pemenuhan hak anak, perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan kualitas juga harus menjadi perhatian, karena sesuai data Sensus Penduduk 2020, penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo sebesar 71,26. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Sesuai data pada Indeks Pembangunan Pemuda 2019, Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang masih belum optimal tingkat perkembangannya. Diantara indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang diukur, Provinsi Gorontalo memilki angka kesakitan yang tertinggi secara nasional 11,96 persen. Tantangan untuk menurunkan angka ini makin besar karena pemuda mengalami beban ganda penyakit dan malnutrisi. Mereka tidak hanya rentan terhadap penyakit menular, tapi juga terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, anemia dan obesitas yag mengindikasikan pola diet pemuda yang cenderung tidak sehat (Laporan IPP 2019). Selain itu indikator lain yang termasuk dalam domain kesehatan dan kesejahteraan adalah persentase pemuda perokok. Provinsi Gorontalo berada pada posisi kedua tertinggi se-Indonesia dengan 30,17 persen. Sementara angka kehamilan remaja 23,96 persen menempati posisi ketiga tertinggi. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi. Permasalahan yang dihadapi adalah kecilnya proporsi pemuda wirausaha. Perempuan merupakan salah satu sumber kekuatan pembangunan. Perempuan yang memiliki kualitas dan daya saing yang baik tentunya akan produktif dan mampu berpartisipasi serta berkontribusi para proses pembangunan. Pemenuhan hak perempuan dicantumkan dengan jelas ada agenda TPB/SDGs. Dari 17 goals dan 169 target dalam SDGs, terdapat 16 goals dan target yang terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-8 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo 86,83 persen pada tahun 2019. Capaian ini dibawah rata-rata nasional yang sudah pada angka 91,07. IPM perempuan 61,9 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki 71,29 persen. Pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo juga belum optimal. Hal ini dapat dicermati pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 hanya sebesar 50,41 persen dibandingkan laki-laki 81,60 persen. Selain itu terdapat perempuan sebagai kepala rumah tangga sebesar 15,46 persen sesuai data pada buku Profil Perempuan 2020. Kondisi ini perlu ditangani dengan serius, mengingat bahwa perempuan sebagai kepala keluarga memliki tanggung jawab ganda yaitu mengasuh anak sekaligus mencari nafkah. Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016. Namun tindak kekerasan masih terjadi, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 332 kasus kekerasan. 7. Pengentasan Kemiskinan Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh positif pada beberapa tahun ini bahkan diatas rata-rata nasional kecuali pada saat Pandemi Covid 19. Namun belum memberikan pengaruh yang signifikan atas angka kemiskinan. Hal ini antara lain disebabkan sector ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah sektor keuangan dan jasa. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Gorontalo pertumbuhannya terkontraksi 0,93% pada triwulan 1 2021 (BI, 2021). Sebanyak kurang lebih 73% angkatan kerja di Provinsi Gorontalo bekerja pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan (Sakernas, Agustus 2020) yang notabene menjadi penyumbang angka kemiskinan hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan pertanian bagi masyarakat miskin serta minimnya akses pada pendanaan usaha. Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo. Bahkan pada agenda 2030 TPB/SDGs, kemiskinan menjadi tujuan pertama. Secara tren, persentase angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan, meskipun masih belum terlalu signifikan. Dapat dilihat pada data BPS, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2016 persentase kemiskinan turun sebesar 2,68 persen menjadi 15,41 persen di tahun 2021. Kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu dituntaskan bersama-sama karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan multi dimensi. Sehingga diperlukan sinergi program dan anggaran semua pihak untuk memastikan masyarakat miskin mampu Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-9 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 menikmati kehidupan yang berkualitas. Namun, keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) masih belum optimal dalam mensinergikan program- program penanggulangan kemiskinan yang ada di OPD terkait dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. 8. Belum optimalnya Pelestarian Warisan Budaya Gorontalo merupakan salah satu Provinsi yang kental dengan budaya. Kebudayaan Gorontalo dapat ditemui dalam berbagai aktivitas masyarakat Gorontalo, khususnya dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pernikahan, khitanan, penerimaan tamu daerah, dan aktivitas lainnya. Kebudayaan juga merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dan memiliki tata kelola yang efektif dan efisien. Kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah yang masuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar perlu mendapatkan perhatian besar khususnya dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan. RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, kebudayaan menjadi salah satu arah kebijakan yang diamanahkan berupa Pembangunan keagamaan utk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan & pengamalan nilai & ajaran agama, Budaya dan adat isitiadat. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke- 24 dari 34 provinsi di level nasional. IPK Provinsi Gorontalo berada pada angka 49,86, sementara untuk nasional berada pada angka 53,74. Pada dimensi warisan budaya, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa terdapat 345 catatan karya budaya tak benda (WBTB) yang tercatat dalam data budaya Kemendikbud RI, dari jumlah tersebut 31 WBTB telah ditetapkan, artinya sebesar 8,9 persen dari total WBTB terdaftar telah ditetapkan. Sementara itu untuk warisan budaya benda (WBB), data Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Kemendikbud menunjukkan bahwa terdapat 84 cagar budaya yang telah terdaftar di Provinsi Gorontal yang terebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Dari jumlah tersebut, 6 cagar budaya telah ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau sebesar tujuh,1 persen yang telah ditetapkan. Perhatian pada WBTB dan WTB ini relevan dengan prioritas provinsi Gorontalo yang saat ini mendorong penetapan Gorontalo menjadi salah satu Provinsi yang memiliki Geopark Nasional. Hal ini dikarenakan warisan budaya menjadi salah satu bagian dari komponen geopark yaitu cultural diversity. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-10 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 pada tahun 2021 Gorontalo termasuk dalam kluster pulau sulawesi dengan capaian 68,74 hasil ini menurun dibandingkan pencapaian pada Tahun 2019 sebesar 73,83. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Agama beberapa indikator berpengaruh pelaksanaannya di pulau sulawesi. 9. Rendahnya Budaya Literasi Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejehteraan hidup (peradaban unggul) Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Nilai Budaya Literasi Provinsi Gorontalo berada pada angka 51,68. Angka ini masih berada di bawah rata- rata nasional yang berada pada angka 55,03. Selanjutnya, data hasil kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2020, provinsi Gorontalo berada pada angka 49,72 dengan kategori sedang. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 54,17. Di sisi lain, kaitannya dengan dunia pendidikan, hasil Indonesian National Assesment Program (INAP) untuk jenjang SD tahun 2016, diperoleh data bahwa distribusi literasi matematika, membaca dan sains masuk dalam kategori kurang, bahkan untuk literasi sains Provinsi Gorontalo merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sulawesi. Pada jenjang SMP berdasarkan data Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), Provinsi Gorontalo juga masuk dalam kategori kurang dan berada di bawah rata- rata nasional. Hal yang tidak kalah pentingnya terkait literasi yang relevan juga dengan budaya daerah adalah pelestarian bahasa daerah Gorontalo sebagai bahasa masyarakat Gorontalo yang sering berjalannya waktu semakin terkikis dan berkurang penggunannya di tengah mayarakat Gorontalo khususnya generasi muda. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2020 Provinsi Gorontalo adalah sebesar 28,18. Total perpustakaan di provinsi ini adalah sebanyak 2276, dengan yang terbanyak adalah Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjumlah 1314 perpustakaan. Sementara itu, ada 16,7% perpustakaan yang dipersepsi ber-SNP dengan persentase yang tertinggi dari Perpustakaan Perguruan Tinggi. Total jumlah koleksi buku yang terdapat pada perpustakaan-perpustakaan di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 152068. Koleksi buku Ilmu Pengetahuan Sosial adalah yang terbanyak, yaitu sejumlah 23334 buku, sedangkan Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-11 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 koleksi yang paling banyak dipinjam di tahun 2020 adalah koleksi buku Geografi dan Sejarah sejumlah 24074 buku. Seluruh perpustakaan umum daerah di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki koleksi berjenis Buku, Bahan Grafika, Rekaman Suara (Kaset, CD, Audio) dan Koran. Jenis lain yang juga banyak dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan umum daerah di provinsi ini adalah Majalah (85,7%), Gambar Hidup & Audio Visual (71,4%) dan E-Book dan Lainnya (71,4%) Tenaga perpustakaan di Provinsi Gorontalo berjumlah 595 orang, di mana sebagian besar merupakan Pustakawan SK Fungsional. Jumlah pustakawan yang memiliki SK Fungsional adalah sebanyak 439 orang, sedangkan pustakawan dengan kualifikasi ilmu perpustakaan sebanyak 40 orang. Di perpustakaan umum daerah, 59,7% tenaga perpustakaan tersebut memiliki latar belakang jenjang pendidikan S1. Jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar di Provinsi Gorontalo sebanyak 169.657 orang, dengan rata-rata kunjungan 511 orang/hari. Kebanyakan anggota perpustakaan berusia < 18 tahun sebanyak 54,5%, dengan pekerjaan sebagai Pelajar/ Mahasiswa (75,6%). Berdasarkan capaian diatas secara umum Provinsi Gorontalo secara keseluruhan menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan data IPLM 2019 (9,83) dan IPLM 2020 (10,91) meskipun demikian beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kedepan diantaranya : Pengembangan standar Perpustakaan daerah dan umum menuju SNP, peningkatan koleksi buku, peningkatan kemudahan akses terhadap bahan bacaan, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga perpustakaan, penguatan digitalisasi perpustakaan, dan kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekosistem literasi yang lebih merata dan berkelanjutan. 10. Belum Mantapnya Infrastruktur Ekonomi dan Strategis Provinsi Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas - ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Berdasarkan data capaian Kondisi mantap jalan Provinsi pada tahun 2020, dari target 60,39% hanya tercapai 54,38%. Sedangkan untuk Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) pada tahun 2020 dari 257,2 km target, realisasinya hanya 220,6. Hal ini berarti ada gap 6% untuk indikator mantap jalan dan selisih 30 Km lebih Panjang jalan provinsi yang dalam keadaan tidak baik. Berbagai penyebab dari tidak tercapainya target kedua indikator tersebut antara lain kualitas jalan ruas kewenangan Provinsi yang tidak maksimal dimana untuk beberapa ruas hanya dalam hitungan bulan, jalan yang baru dibangun dan yang sudah direhab terdapat kerusakan disebabkan faktor teknis seperti kondisi geologis tempat ruas jalan tersebut berada dan kurang optimalnya pengawasan dan pembatasan kendaraan yang over supply melintas di ruas jalan tersebut. Dengan adanya ruas jalan yang mengalami kerusakan maka Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-12 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 akan menambah cost distribusi (kendaraan yang melintas cepat rusak dan butuh perbaikan) dan penambahan lama waktu barang sampai ke konsumen. Tantangan selanjutnya adalah pada masa pandemi menyebabkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran, kegiatan - kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan besar sering kali dijadikan kegiatan yang dimasukkan untuk ditunda pekerjaan atau tidak dibiayai dulu pada tahun berjalan untuk mendapatkan kuota pagu yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipotong pembiayaannya dan dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Di sisi pertanian, produksi Padi pada tahun 2020 di Provinsi Gorontalo sebesar 289.656 ton dengan luas panen 56.061 Ha dan produktivitas 51,67 Kw/Ha. Angka tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, mengingat pada beberapa wilayah waktu tanam hanya satu kali dalam setahun. Jika bisa dioptimalkan, maka potensi 1,5 kali dari produksi sekarang bisa tercapai dengan pemanfaatan teknologi pertanian, pemakaian bibit yang tepat, pemanfaatan pupuk yang tepat guna dan dukungan irigasi pertanian sebagai core major usaha padi sawah. Pada periode kedua RPJMD 2017 - 2022 ada beberapa Proyek Strategis Provinsi yang sudah tuntas dan yang masih mengalami kendala. Pada periode RPMD ini diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan dan waktu yang bisa mendukung tuntasnya pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Gorontalo. Ada 2 fokus pembangunan yang direncanakan untuk dikerjakan pada tahun 2023 yaitu Pengelolaan Danau Limboto, Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Hasri Ainun Habibie, Blok Plan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Ayula dan Pembangunan Islamic Centre. 11. Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai; penurunan kualitas udara; kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau; kerusakan mangrove dan terumbu karang; dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat. Dari Total 245.000 Ha Lahan di DAS Limboto- Bolango Bone, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di Danau Limboto. Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan pemukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koef pengaliran dan Indeks Erosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep waterfront city. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo , dimana 57% masyarakat tinggal di Kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo (Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Banjir Provinsi Gorontalo, Bappenas RI Desember 2021) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo Tahun 2019 berada pada poin 74,54. "Kondisi ini masih berada di atas IKLH rata-rata nasional," adapun indikator yang Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-13 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 menjadi dasar perhitungan dari IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Misalnya saja pada Indeks Kualitas Air Tahun 2020 meningkat sebesar 49,33, lebih tinggi 2,33 point dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut berada pada status bahaya, dimana status Sungai Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu, dan Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh: Limbah Domestik, Limbah Pertanian, Limbah Peternakan, Limbah Industri, Prilaku masyarakat membuang tinja dan ketersediaan sarana sanitasi (jamban) yang masih kurang, pengeloaan sampah dan limbah B3 yang belum maksimal, serta Illegal Logging dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah. Adapun beberapa Respons yang harus dilakukan terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo antara lain: Penyusunan Dokumen perencanaan berbasis KLHS, Membangun koordinasi dengan instansi terkait Pembangunan sarana sanitasi (Jamban, SPAL) secara bertahap, Memperketat proses perijinan berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Penguatan kapasitas masyarakat terkait lingkungan hidup, Rehabilitasi hutan dan lahan dengan Target Provinsi 1000 ha/tahun dan BP - DAS tahun 2020 2.500 ha, Pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial: pengembangan gula semut, jamur tiram, pembuatan handsanitizer, Pengelolaan DAS dan rehabilitasi, dan Pengembangan pertanian berbasis konservasi. Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sampah juga masih menjadi permasalahan dalam Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo, hal ini dibuktikan dengan Timbulan sampah 623,55 ton/hr atau 227.577,28 ton/thn dan 65% Limbah B3 belum terkelola dengan maksimal (Sumber : DLHK Provinsi Gorontalo). Adapun target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) sampai dengan tahun 2024 diharapkan mencapai 28 % (70.095,050 Ton/Tahun). Sementara kerusakan hutan juga menjadi perhatian yang serius dalam penanganannya hingga tahun 2020 luas lahan kritis dalam kawasan sebesar 140.446 Ha sementara di luar kawasan sebesar 191.852 Ha sehingga total lahan kritis 332.298 Ha. Kerusakan terbesar berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan luas 100.463 Ha. 12. Tingginya Risiko Bencana Provinsi Gorontalo tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya. Bencana-bencana tersebut antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan serta cuaca ekstrim. Melalui penerapan kerangka kebijakan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) dan meningkatkan ketahanan (resilience) yang menjadi titik simpul konvergensi adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB). Luas wilayah provinsi Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-14 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Gorontalo adalah 12.435,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.202.631 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 170 jiwa/km² (BPS, 2020). Bentuk bentang alam dan permukaan tanah di wilayah ini sebagian besar adalah perbukitan, oleh karenanya Gorontalo memiliki banyak gunung dengan ketinggian yang beragam. Selain itu kondisi tektonik wilayah ini juga dilintasi oleh Sesar Gorontalo yang melewati Kota Gorontalo. Kondisi geologi demikian menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempabumi dan tanah longsor. Berdasarkan dari data yang dihimpun dari DIBI BNPB selama periode 5 tahun terakhir provinsi Gorontalo telah mengalami sebanyak 71 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, gempabumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020 Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 126,64( sedang). 13. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pembangunan Rendah Karbon Emisi RAD-GRK Provinsi Gorontalo berasal dari 3 (tiga) bidang yaitu 1) Berbasis Lahan, 2) Berbasis Energi dan 3) Pengelolaan Limbah. Hasil proyeksi Business as Usual (BAU) Provinsi Gorontalo tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi, bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 95,8%. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 3,8% dan 0,9% dari total BAU 2020 di Provinsi Gorontalo. 14. Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Capaian RB Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 "BB" sehingga perlu didorong terus pelaksanaannya hingga maksimal. Sementara itu, kesalahan dan kelalaian dalam proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga masih terjadi, hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa PNSD yang bermasalah hukum dan berproses hingga ke pengadilan. Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis. Pertama, terkait dengan profesionalitas PNSD, penerapan sistem merit belum optimal dilaksanakan serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan PNSD. Kedua, dari aspek tata laksana, perlu didorong penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan. Ketiga, dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh predikat "B" atau baik untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja mulai terbangun dengan baik, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah, namun kedepan perlu terus dioptimalkan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-15 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas. 15. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penguatan konsolidasi demokrasi Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat, Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan masih relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena itu, perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan penanganan khusus. Selama tahun 2020 kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah menyelesaikan 2.199 kasus kejahatan konvensional dari 3.485 kasus yang dilaporkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan 61 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus penganiayaan 989 kasus, pencurian biasa 398 kasus, penipuan 234 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 182 kasus dan penggelapan sebanyak 165 kasus. Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam, meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Selain itu penegakan peraturan daerah masih lemah, dibuktikan dengan belum adanya laporan penindakan terhadap penegakan peraturan daerah Dari sisi demokrasi, Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi, masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. capaian indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mencapai 83,21 atau naik 6,92 poin dibanding 2019. Angka ini masuk kategori baik, yang sebelumnya Gorontalo berada dalam kategori sedang, capaian tersebut perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Mengacu pada focus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 adalah : 1. Peningkatan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi akan dititkbertkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-16 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. 2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja. 4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama. 5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital. 6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. 7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo, maka ditetapkan tema dan usnsur tema pembangunan untuk tahun 2023 adalah: "Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik" Tabel 4.1 Unsur-unsur tema RKPD Tahun 2023 Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-17 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Peningkatan Ekonomi 1. Peningkatan nilai tambah sector pertanian dan pariwisata 2. Peningkatan Sarana Prasarana pertanian dan perikanan 3. Memfasilitasi kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja 4. Menjaga daya beli rumah tangga khususnya masyarakat miskin 5. Pembangunan Infrastruktur dasar dan strategis Peningkatan Sumber Daya Manusia 1. Peningkatan kualitassarana prasarana Pendidikan 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik 3. Peningkatan sarana prasarana RS Ainun dan Labkesda serta SDM kesehatan 4. Pemenuhan layanan PMKS 5. Menjamin pemenuhan hak anak dan kapasitas ekonomi perempuan 6. Fasilitasi minat dan potensi pemuda 7. Pengembangan pengelolaan kebudayaan dan Agama Peningkatan Kualitas Lingkungan 1. Rehabilitasi hutan dan lahan 2. Mewujudkan pengembangan pengelolaan persampahan dan limbab B3 1. Rehabilitasi hutan dan lahan 2. Mewujudkan pengembangan pengelolaan persampahan dan limbab B3 3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan resiko bencana 4. Mendorong pembangunan yang rendah karbon 1. Peningkatan kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana 2. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur 3. Pelayanan publik yang lebih berkualitas 4. Akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan yang handal 5. Peningkatan sarana prasarana layanan public untuk peningkatan PAD Adapun Tema dan Unsur Tema Pembangunan untuk paruh kedua Tahun 2023 tidak mengalami perubahan, masih konsisten dengan yang tertuang dalam dokumen RKPD Induk Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Sebagai tindak lanjut dari konsistensi tersebut, maka Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan dari RKPD Perubahan Tahun 2023 juga tidak mengalami perubahan. Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan disampaikan pada sub bab selanjutnya. 4.2.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Paruh Kedua Tahun 2023 Perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menengah daerah yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan agar pembangunan lebih terarah, efektif dan efisien dalam perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka secara umum strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-18 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 1. Sasaran Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Strategi : Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan. Arah Kebijakan yang dilakukan adalah : 1) Peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia; 2) Peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non- ruminansia, holding ground; 3) Peningkatan sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan dan balai benih ikan/udang; 4) Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan; 5) Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan; 6) Peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen; 7) Peningkatan tata Kelola system pertanian dan pangan 8) Penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan konservasi 9) Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan 2. Sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian Strategi : Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, peningkatan nilai tambah tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Arah Kebijakan : 1) Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan; Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-19 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 2) Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri; 3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial; 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM; 5) Digitalisasi promosi dan pemasaran; 6) Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil; 7) Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia; 8) Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor; 9) Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri; 10) Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar; 11) Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje) 12) Pengembangan industri pariwisata halal; 13) Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 14) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah; 15) Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah. 3. Sasaran Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa Strategi : Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis. Arah Kebijakan : 1) Revitalisasi lembaga ekonomi desa; 2) Kerjasama antar desa dan antar lembaga ekonomi desa; 3) Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa; 4) Peningkatan infrastruktur ekonomi desa; 5) Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa; 6) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa; 7) Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi; 8) Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-20 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 infrastruktur pedesaan; 9) Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go). i. Sasaran Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Strategi : Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Arah Kebijakan : 1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar; 2. Peningkatan pengelolaan dan peananganan sampah; 3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 4. Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya; 5. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang; 6. Mengurangi Backlog; 7. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi; 8. Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi; 9. Peningkatan keselamatan lalu lintas; 10. Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas. Strategi : Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government Arah Kebijakan : 1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); 2. Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan; 3. Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan, meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi; 4. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi. ii. Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas layanan Pendidikan Strategi : Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-21 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan 3. Meningkatkan kualitas kurikulum 4. Mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha 5. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan 7. Peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Pendidikan iii. Sasaran Meningkatnya derajat Kesehatan Strategi : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta Arah Kebijakan : 1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda; 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi 3. Peningkatkan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi 4. Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan 5. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda 6. Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) 7. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penanganan stunting 8. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB 9. Digitalisasi layanan Kesehatan 10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). iv. Sasaran Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat Strategi : Perlindungan sosial bagi masyarakat Kebijakan : 1. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; 2. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; 4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; 5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-22 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil. v. Sasaran Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda Strategi : Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2. Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan; 3. Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual; 4. Mengembangkan potensi dan minat pemuda; 5. Menumbuhkan jiwa wirausaha muda. vi. Sasaran Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama Strategi : Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan Arah Kebijakan : 1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo; 2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan; 3. Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual; 4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah; 5. Peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. vii. Sasaran Meningkatnya budaya literasi masyarakat Strategi : Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter Arah Kebijakan : 1. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat; 2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah; 3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat; 4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat. Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-23 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 viii. Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Strategi : Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup Arah Kebijakan : 1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup; 2. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup; 3. Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan; 4. Pembangunan Rendah Karbon; 5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan; 6. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 7. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan). ix. Sasaran Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim Strategi : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana Arah Kebijakan : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 2. Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM. Strategi : Pembangunan Rendah Karbon Arah Kebijakan : 1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan; 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan; 4. Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri; 5. Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor. x. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Strategi : Percepatan reformasi birokrasi Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-24 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Arah Kebijakan : Arah Kebijakan : 1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK; 2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan; 3. Transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu; 4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak; 5. Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance); 6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem integritas ASN; 7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; 8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik; 10. Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik; 11. Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik; 12. Penataan produk hukum daerah; 13. Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset, inovasi, Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan Pimpinan; 14. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompoten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit; 15. Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi; 16. Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-25 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 xi. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah Strategi : Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi Arah Kebijakan : 1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas; 2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI; 3. Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; 4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; 5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; 6. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; 7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik. Dalam implementasinya sasaran pembangunan daerah di atas diukur berdasarkan indicator pembangunan yang relevan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan, secara ringkas tujuan, sasaran, indikator dan target capaian pada tahun 2023 disajikan dalam table berikut : Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kondisi Target Tujuan Sasaran Indikator Awal Capaian (2021) (2023) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 2,41 6,21 ekonomi dan Indeks Gini 0,409 0,398 kesejahteraan Inflasi 2,59 2,03 masyarakat Pendapatan Perkapita 34,21 35,94 TPT 3,01 3,63 Persentase Kemiskinan 15,41 15,00 Meningkatnya daya Kontribusi Sektor 38,80* 38,14 dukung dan kualitas Pertanian terhadap PDRB sumber daya Indeks Ketahanan Pangan 80,40* 83,22 ekonomi sebagai Nilai Tukar Petani (NTP) 103,29 104,97 modalitas bagi Nilai Tukar Usaha 108,55 109,9 pembangunan Pertanian (NTUP) ekonomi yang Nilai Tukar Nelayan dan 96,03 97,77 berkelanjutan Pembudidaya Ikan (NTN- Pi) Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-26 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tujuan Sasaran Indikator Meningkatnya nilai Kontribusi Industri tambah produk Pengolahan terhadap unggulan daerah, PDRB Lapangan kerja dan Nilai Ekspor (juta USD) daya saing Realisasi PMA/PMDN perekonomian (milyar) Kontribusi PDRB sektor Pariwisata Meningkatnya daya Kemiskinan saing dan perdesaan kemandirian desa Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas) Memperkuat Persentase Kondisi Infrastruktur untuk Mantap Jalan Provinsi mendukung Rasio Elektrifikasi (%) Pengembangan Persentase Luasan Ekonomi dan Kawasan Kumuh (%) Pelayanan Dasar Persentase Cakupan Air minum Layak Persentase Cakupan Sanitasi Layak Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%) Pemenuhan Hak Cakupan penerima Sosial Dasar penjaminan pemeliharaan Masyarakat kesehatan (UHC) Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%) Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kondisi Awal (2021) 4,31* 13,2* 10.145 N/A 24,32 2 58,00 99,2* 8,34 94,57 75,68 50 % 0,553 89,4 % 20 Target Capaian (2023) 5,27 18,03 11.824 23,5 4 60,4 99,5 7,69 95,35 78,61 60% 0,553 IV-27 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Tujuan Sasaran Indikator Peningkatan Indeks Pembangunan Sumber daya Manusia (point) manusia Meningkatnya mutu Rata-rata lama sekolah dan kualitas layanan Harapan lama sekolah pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16- 18 Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (satuan pendidikan) Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah (%) Meningkatnya derajat Angka harapan hidup kesehatan Prevalensi stunting Peningkatan kualitas Indeks Pembangunan anak, perempuan dan Gender pemuda Indeks Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Pemuda Meningkatkan pemajuan pelestarian kebudayaan dan dan warisan Persentase budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi Indeks Kerukunan Umat agama Beragama Meningkatnya budaya Indeks Pembangunan literasi masyarakat Literasi Masyarakat Peningkatan Penurunan emisi GRK kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas Indeks kualitas lingkungan Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kondisi Target Awal Capaian (2021) (2023) 69 69,68 7,9 8,28 13,11 13,24 71,30 71,63 SMA : 52 SMK : 39 20,3 68,19 68,80 29 86,74 87,03 64,49 67,57 48,17 51,59 Benda :15 Tak Benda: 20 68,74 22,53 36,4 27,3% 77,32 74,31 IV-28 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Kondisi Target Tujuan Sasaran Indikator Awal Capaian (2021) (2023) lingkungan hidup hidup (IKLH) Meningkatnya Indeks Resiko Bencana 126,64* 123 ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim Terwujudnya Nilai MCP (%) 89,72 92,65 Good and Indeks Reformasi 63,90 65,1 Clean Birokrasi Government Meningkatnya Nilai SAKIP B BB Kualitas Tata Kelola Indeks Kematangan 48 48 Pemerintahan Organisasi Indeks Kualitas N/A Perencanaan Opini Pengelolaan WTP WTP Keuangan Indeks Sistem Merit 238,5 (kurang) Nilai Maturitas SPBE 2,51 Meningkatnya Indeks Demokrasi (%) 70,54 stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah 4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan dengan kepentingan public dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian indicator tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada paruh kedua Tahun 2023, Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas pembangunan daerah yang masih konsisten dengan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebagaimana table di bawah ini: Tabel 4.3 Program Prioritas Provinsi Tahun 2023 Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-29 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 No Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan SKPD Penanggung Jawab Daerah Tujuan : Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sasaran : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan 8 Program Pengawasan Keamanan Pangan 9 10 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 11 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 12 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 2 3 4 5 6 7 Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pangan Dinas Pangan Dinas Pangan Dinas Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan 13 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau - Dinas Kelautan dan Perikanan Pulau Kecil 14 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Tenda) 15 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD UPTD-PPI Tilamuta Pelabuhan Perikanan Tilamuta) 16 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau) 17 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut & Payau UPTD-PPI Gentuma Pelabuhan Perikanan Gentuma) Sasaran : Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengawasasan dan Pemeriksaan Koperasi Diskumperindag Program Pendidikan dan Latihan Koperasi Diskumperindag Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Diskumperindag Diskumperindag 2 UPTD-BP2MDPP 3 Dinas Pariwisata 4 5 Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata 6 Dinas Pariwisata 7 8 9 10 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-30 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 11 Program Pengembangan UMKM 12 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 13 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 14 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Diskumperindag Diskumperindag Diskumperindag Diskumperindag Nasional 15 Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha 16 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Diskumperindag Diskumperindag dan Barang Penting 17 Program Pengembangan Ekspor 18 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 19 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 20 Program pengelolaan data dan sistem informasi Diskumperindag UPTD Balai Pemantapan Sertifikasi Mutu Barang Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi penanaman modal 21 Program Promosi Penanaman Modal 22 Program Pelayanan Penanaman Modal 23 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Modal 24 Progran Penempatan Tenaga Kerja 25 Program Hubungan Industrial 26 Program Pengawasan Ketenagakerjaan 27 Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 28 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 29 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi (UPT -BLK) Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Sasaran : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Penataan Desa Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas PMD, Administrasi Dukcapil Dinas PMD, Administrasi Dukcapil Dinas PMD, Administrasi Dukcapil Dinas PMD, Administrasi Dukcapil Dinas PMD, Administrasi Dukcapil Dinas PMD, Administrasi Dukcapil Dinas PMD, Administrasi Dukcapil Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Sasaran : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 1 2 3 4 5 6 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Penyelenggaraan Jalan Program Penataan Bangunan Gedung Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-31 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 7 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 8 9 10 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang 11 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Dinas PU dan Penataan Ruang Umum 12 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 13 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan) Dinas PU dan Penataan Ruang UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan 14 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan UPT TPA Talumelito Persampahan Regional 15 Program Pengelolaan Persampahan 16 Program Kawasan Permukiman 17 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 18 Program Pengelolaan Energi Terbarukan 19 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan UPT TPA Talumelito Dinas PRKP Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas Perhubungan Angkutan Jalan (LLAJ) 20 Program Pengelolaan Pelayaran 21 Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan Dinas Kominfo dan Statistik Publik 22 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 23 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Dinas Kominfo dan Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Pengamanan Informasi Sasaran : Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Rehabilitasi Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Penanganan Bencana Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA 10 Program Peningkatan Kualitas keluarga 11 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Anak 12 Program Perlindungan Perempuan Dinas Sosial, PP dan PA Tujuan : Peningkatan Sumber daya manusia Sasaran : Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan 1 2 3 Program pendidik dan tenaga kependidikan Program pengelolaan pendidikan Program pengendalian perizinan pendidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-32 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 4 Program Pendidikan Kurikulum Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan 1 2 3 4 5 6 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD dr. Ainun Habibie Sasaran : Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda 1 2 3 4 5 6 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Perlindungan Perempuan Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA Sasaran : Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama 1 2 3 4 5 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengelolaan Permuseuman Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konfilk Sosial Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kesbangpol Kesbangpol Sasaran : Meningkatnya budaya literasi masyarakat 1 2 3 4 5 Program Pengembangan Kesenian Tradisonal Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tujuan : Peningkatan kualitas lingkungan hidup Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-33 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1 2 3 4 5 6 7 8 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Pengelolaan Hutan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Dinas LH & Kehutanan Dinas LH & Kehutanan Dinas LH & Kehutanan Dinas LH & Kehutanan Dinas LH & Kehutanan Dinas LH & Kehutanan Dinas LH & Kehutanan Dinas LH & Kehutanan 9 Dinas LH & Kehutanan 10 Program Pengelolaan DAS Dinas LH & Kehutanan Sasaran : Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim 1 2 Program Pengembangan Perumahan Program Penanggulangan Bencana Dinas PRKP BPBD Tujuan : Terwujudnya Good and Clean Government Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 1 2 3 4 5 6 Program pengembangan Sumberdaya Manusia Program Kepegawaian Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan 7 8 9 10 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Badan Diklat Badan Kepegawaian Daerah Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah BAPPPEDA BAPPPEDA BAPPPEDA Inspektorat Inspektorat Asistensi 11 Program kebijakan dan pelayanan pengadaan Biro Pengadaan barang dan jasa 12 Program perekonomian dan pembangunan 13 Program kebijakan administrasi pembangunan 14 Program Penataan Organisasi 15 Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum 16 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 17 Program Kesejahteraan Rakyat 18 Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 19 Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 20 Program Pelayanan Penghubung Biro Pembangunan & Ekonomi Biro Pembangunan & Ekonomi Biro Organisasi Biro Hukum Biro Pemerintahan &Kesra Biro Pemerintahan &Kesra Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Badan Penghubung Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-34 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 21 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Kominfo dan Statistik Sasaran : Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah 1 2 3 4 5 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Selanjutnya, dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penelaahan program prioritas daerah terhadap prioritas nasional Tahun 2023, Adapun tujuannya agar dapat tergambarkan dukungan program prioritas Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan nasional sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 4.4 Penyelarasan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 No Prioritas Nasional Program Prioritas Nasional Program Prioritas Provinsi 1 Memperkuat Ketahanan Untuk Yang Dan Ekonomi Pertumbuhan Berkualitas Berkeadilan 1. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 2. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Dan Sektor Industrialisasi Riil, 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 2. Program Pengelolaan Dan Sistem Pengembangan Penyediaan Air Minum 3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Program Penempatan 3. Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi 4. Pemenuhan Kebutuhan Dengan Energi Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Ebt) Tenaga Kerja 5. Program Industrial 6. Program Hubungan Pengawasan Ketenagakerjaan 7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 8. Program Promosi 5. Peningkatan Penanaman Modal Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan 6. Peningkatan Kewirausahaan, Usaha 9. Program Pelayanan Penanaman Modal 10. Program Pelaksanaan Modal Pengendalian Penanaman Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-35 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Mikro, Kecil Menengah (Umkm), Dan Koperasi 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Tkdn) 8. Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi 9. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan 10. Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Kualitas Pangan Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 11. Program Pengelolaan Data Informasi Sistem Dan Penanaman Modal 12. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 13. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 14. Program Penanganan Kerawanan Pangan 15. Program Pengawasan Keamanan Pangan 16. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 17. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 18. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 20. Program Umkm 21. Program 19. Program Pengembangan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 22. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 23. Program Ekspor Pengembangan 24. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 25. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 26. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 27. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 28. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil 29. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 30. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 31. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan IV-36 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 2 Mengembangkan Wilayah Mengurangi Dan Untuk Kesenjangan Menjamin Pemerataan Pembangunan Sulawesi Wilayah 3 Sumber Meningkatkan Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Pemerataan Pendidikan Layanan Berkualitas 2. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda 3. Peningkatan Akses Mutu Pelayanan Dan Kesehatan Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 32. Program Penyediaan Dan Sarana Pengembangan Pertanian 33. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 34. Program Penyediaan Dan Sarana Pengembangan Pertanian 35. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 36. Program Pertanian Penyuluhan 37. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 38. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 39. Program Pemasaran Pariwisata 40. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 41. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran 3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 4. Program Kapasitas Kepemudaan Pengembangan Saing Daya IV-37 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 4. Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan 5. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial 04 Revoluasi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan 1. Meningkatnya Pemajuan Pelestarian Dan Untuk Kebudayaan Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia 2. Peningkatan Budaya Inovasi Dan Literasi, Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Upaya Masyarakat 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 7. Program Sediaan Farmasi, Dan Alat Kesehatan Makanan Minuman 8. Program Masyarakat Kesehatan Pemberdayaan Bidang 9. Program Masyarakat Kesehatan Pemberdayaan Bidang 10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 11. Program Perlindungan Perempuan 12. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 13. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 14. Program Pendaftaran Penduduk 15. Program Pencatatan Sipil 16. Program Informasi Kependudukan Pengelolaan Administrasi 17. Program Rakyat Kesejahteraan 1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 4. Program Pengelolaan Permuseuman 5. Program Pembinaan Perpustakaan 6. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 7. Program Pengelolaan Arsip 8. Program Rakyat Kesejahteraan IV-38 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial 5 Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Untuk 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar 2. Infrastruktur Ekonomi 3. Infrastruktur Perkotaan 4. Transformasi Digital 6 Membangun Lingkungan Meningkatkan Hidup, Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 1. Program Pengelolaan Dan Sistem Pengembangan Penyediaan Air Minum 2. Program Pengembangan Permukiman 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Penyelenggaraan Jalan 5. Program Pengelolaan Dan Sistem Pengembangan Drainase 6. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Pengembangan 8. Program Perumahan 9. Program Kawasan Permukiman 10. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 11. Program Penyelenggaraan Untuk Persandian Pengamanan Informasi 12. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 13. Program Kebijakan dan Pengadaan Pelayanan Barang Dan Jasa 1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 5. Program Pencemaran Kerusakan Hidup Pengendalian Dan/Atau Lingkungan IV-39 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 7 Stabilitas Memperkuat Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 1. Penegakan Nasional 2. Menjaga Hukum Stabilitas Keamanan Nasional 3. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola 4. Konsolidasi Demokrasi Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Izin Lingkungan Perlindungan Dan Lingkungan Pengelolaan Hidup (Pplh) Dan 8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 10. Program Pengelolaan Hutan 11. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 1. Program Peningkatan Dan Ketenteraman Ketertiban Umum 2. Program Peningkatan Dan Ketenteraman Ketertiban Umum 3. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 4. Program Penataan Organisasi 5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Melalui Pendidikan Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Politik 6. Program Pemberdayaan dan Organisasi Pengawasan Kemasyarakatan 7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dan Budaya 8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Sosial, IV-40 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 9. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 10. Program Kebijakan dan Pengadaan Pelayanan Barang Dan Jasa 11. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 13. Program Koordinasi dan Perencanaan 12. Program Sinkronisasi Pembangunan Daerah 14. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 16. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 17. Program Daerah Kepegawaian 18. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 19. Program Penyelenggaraan Pengawasan 20. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi IV-41 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA Arah Kebijakan adalah pedoman yang berfungsi untuk mengarahkan rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan. Pada hakekatnya, Arah Kebijakan merupakan dimensi ruang dan waktu dalam mengimplementasikan rumusan Strategi yang ditentukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Arah kebijakan berfungsi untuk memperjelas kapan suatu Sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, dengan pemilihan Strategi yang tepat, di lokasi yang tepat pula. Arah Kebijakan untuk pembangunan Kabupaten dan Kota, agar senantiasa disinkronkan dengan arah pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. Keselarasan prioritas pembangunan dan strategi cakupan nasional dan provinsi supaya menjadi induk dalam dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Untuk paruh kedua tahun 2023, rencana pembangunan pemerintah pusat mengambil tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan penguatan pada 7 Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Adapun rencana pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tema "Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik", dengan 4 (Empat) Unsur Tema sebagai penjabarannya, yakni: Peningkatan Ekonomi; Peningkatan Sumber Daya Manusia; Peningkatan Kualitas Lingkungan; Tata Kelola Pemerintahan Elaborasi fokus pembangunan skala nasional dan provinsi tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten dan Kota. Hal lain yang menjadi poin penting dalam kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota adalah pembangunan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang merupakan arahan dalam rancangan RTRW Provinsi Gorontalo, meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V-1 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 A. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kawasan lindung di Gorontalo bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Gorontalo. Rencana polar uang Kawasan lindung Provinsi Gorontalo meliputi: 1. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan di Kabupaten/Kota, melalui
Penetapan kawasan hutan lindung;
Pemantauan dan pengendalian kawasan;
Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
Pengawasan pengelolaan kawasan. 2. Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, seperti kawasan resapan air di Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo 3. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Perlindungan kawasan sempadan pantai, Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar danau, dan Kawasan sempadan mata air, dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau melalui perlindungan dan pelestarian RTH Publik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo 4. Perlindungan dan pelestarian Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi : a. Kawasan suaka alam, suaka alam laut, dan perairan lainnya di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara. b. Kawasan suaka margasatwa : Kawasan Suaka Margasatwa Nantu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara. c. Kawasan cagar alam dan cagar alam laut : Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Cagar Alam Tangale, di Kabupaten Gorontalo. d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara. e. Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut : TN. Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara f. Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara g. Kawasan cagar alam geologi di Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V-2 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 5. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan lindung cagar alam geologi : Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo 6. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi Cagar Alam Mas Popaya Raja (II/B/3) di Kabupaten Gorontalo Utara 7. Perlindungan Kawasan Rawan Bencana a. Kawasan Rawan Tanah Longsor Pengamanan dan mitigasi bencana : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Pengamanan dan mitigasi bencana : Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara c. Kawasan Rawan Banjir Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara d. Kawasan Rawan Gempa Bumi Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir : Di kawasan laut pantai Utara dan kawasan laut pantai Selatan e. Kawasan Yang Terletak Di Zona Patahan Aktif Pengamanan dan mitigasi bencana : Sesar/patahan Gorontalo yang merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik di Kota Gorontalo , Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara f. Kawasan Rawan Tsunami Pengamanan dan mitigasi bencana : Di sepanjang pantai selatan yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan sepanjang pantai utara di Kabupaten Gorontalo Utara 8. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah a. Kawasan Imbuhan Air Tanah : CAT Pinogu, CAT Tombulitato, CAT Soginti, CAT Popayato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Marisa, dan CAT Bone b. Kawasan Sekitar Mata Air di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo 9. Perlindunagn dan pelestarian Kawasan Lindung lainnya, meliputi : a. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa Atau Biota Laut, yaitu Kawasan Teluk Tomini b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah, yaitu Kawasan konservasi danau limboto di Kabupaten Gorontalo, Kawasan konservasi danau perintis di Kabupaten Bone Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V-3 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 Bolango, Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango, Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo B. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya 1. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Hutan produksi, yang meliputi : a. Kawasan hutan Produksi Terbatas : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara b. Kawasan hutan Produksi Tetap : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara c. Kawasan hutan Produksi Peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara 2. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat : Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara 3. Pengembangan dan pelestarian Kawasan Peruntukan Pertanian a. Pertanian Lahan Basah : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara b. Pertanian Lahan Kering : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara c. Hortikultura : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara 4. Pengembangan dan pemantapan Kawasan peruntukan perkebunan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara 5. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Perikanan a. Kawasan Budidaya Perikanan Kawasan Budidaya air tawar : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara Kawasan Budidaya Air Payau : Pesisir selatan (Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabuaten Pohuwato; Pesisir utara di Kabupaten Gorontalo Utara Kawasn Budidaya Perikanan Laut : Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V-4 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 b. Kawasan Perikanan Tangkap : Kawasan Utara (Laut Sulawesi), dan Kawasan Selatan (Teluk Tomini) c. Kawasan pengolahan hasil perikanan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara d. Kawasan Minapolitan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara e. Kawasan Peternakan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara 6. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Pertambangan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango 7. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Industri :
Kawasan industri Gopandang (KEK)
Industri perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara
Industri pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Gorontalo
Industri peternakan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango
Industri pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Pohuwato 8. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Pariwisata a. Kawasan Strategis pariwisata Nasional : Pentadio Resort (Kabupaten Gorontalo), Museum Pendaratan Soekarno (Kabupaten Gorontalo) Benteng Otanaha (Kota Gorontalo), Pantai dan Taman Bawah Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango), Pantai Botutonuo (Kabupaten Bone Bolango), Pantai Botubarani (Kabupaten Bone Bolango) Pantai Karang Citra/ Blue Marline (Kota Gorontalo) b. Kawasan Pariwisata Unggulan Provinsi Benteng Otanaha (Kota Gorontalo) Museum Pendaratan Soekarno (Kabupaten Gorontalo) Kawasan Air Panas Lombongo (Kabupaten Bone Bolango) Pantai dan Taman Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango) Suaka Margasatwa Hutan Nantu (Kabupaten Boalemo) Desa Wisata Torosiaje (Kabupaten Pohuwato) Pentadio Resort (Kabupaten Gorontalo) Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara) 9. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Permukiman a. Kawasan permukiman perkotaan : Kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitas sosial, fasilitas umum, Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V-5 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 prasarana dan sarana perkotaan; Kawasan permukiman di PKN, PKW, dan PKL yang padat penduduknya; dan Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka dan di tempat ketinggian. b. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan : Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung). c. Kawasan Permukiman Pada Kawasan Khusus kawasan permukiman yang tumbuh akibat perkembangan infrastruktur; kawasan permukiman yang tumbuh akibat kegiatan sentra ekonomi; kawasan industri yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja industri; kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara; kawasan nelayan yang mengalami kerawanan terhadap bencana kebakaran, rawan terhadap terpaan gelombang termasuk tsunami dan angin ribut; kawasan khusus lainnya 10. Pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukan lainnya a. Kawasan pertahanan dan keamanan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara b. Kawasan kepolisian negara : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara c. Kawasan untuk kesehatan masyarakat : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara d. Kawasan Pendidikan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara C. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Strategis Provinsi Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V-6 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 1. Kawasan Strategis Nasional yang Ditetapkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Yang Terkait Dengan Wilayah Provinsi : KSN Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara (II/E/2); KSN Pertumbuhan Ekonomi / Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo - Paguyuman - Kwandang (II/A/2) KSN Lingkungan Hidup Danau Limboto (II/B/2) 2. Usulan Kawasan Strategis Nasional Provinsi (KSNp) : KSNp Tibawa • KSNp Taman Nasional Nani Wartabone 3. Kawasan Strategis Provinsi : a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi; Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya, KSP Paguyaman Wonosari, KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan sekitarnya; KSP Pariwisata Teluk Tomini , KSP terpadu industri, perdagangan dan jasa, simpul transportasi Tibawa; KSP terpadu pelabuhan, peti kemas dan pergudangan Anggrek; KSP Minapolitan Kwandang b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya : Kawasan Wisata Terpadu Telaga - Gorontalo - Tapa c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan : Suaka Margasatwa Nantu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone DAS Limboto- Bolango-Bone Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota V-7 G
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023 menjabarkan rencana Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada tahun 2023. Komposisi pendanaan dari Program dan Kegiatan merupakan elaborasi lebih lanjut dari fokus pembangunan yang tergambar pada Tema beserta Unsur Tema RKPD Tahun 2023. Adapun untuk paruh kedua Tahun 2023, rencana kerja secara prinsip masih konsisten dengan RKPD Induk Tahun 2023, namun terdapat beberapa perubahan pada pendanaannya. Hal ini adalah dalam rangka mengakomodir pergeseran anggaran di perangkat daerah yang dirasa butuh untuk dilakukan, namun tidak mengeliminasi pencapaian target yang telah ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta Pagu yang merupakan hasil perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah di masing-masing Perangkat Daerah. Adapun pendanaan perencanaan pembangunan di paruh kedua Tahun 2023 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dicermati pada Tabel sebagai berikut: Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah VI-1 G
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 0 0 0 0 402,561,310,367 60,641,783,061 0 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 0 0 0 0 270,433,581,737 104,700,000 0 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 543,473,227 0 0 1 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 0 0 0 0 0 543,473,227 0 0 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 267,014,197,561 0 0 1 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 0 0 0 0 0 266,932,900,314 0 0 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 0 0 0 0 0 81,297,247 0 0 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 70,406,226 0 0 1 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dana Transfer Khusus- Dana Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 0 0 0 0 0 70,406,226 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 18 19 = (15+16+17+18) 20 0 463,203,093,428 463.203.093.428 0 270,538,281,737 270.538.281.737 0 543,473,227 543.473.227 0 543,473,227 543.473.227 0 267,014,197,561 267.014.197.561 0 266,932,900,314 266.932.900.314 0 81,297,247 81.297.247 0 70,406,226 70.406.226 0 70,406,226 70.406.226 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Alokasi Khusus Fisik 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1 01 02 1.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 1 01 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 1 01 02 1.01 05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika Dana Transfer Khusus- T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 0 129,323,000 104,700,000 0 0 129,323,000 104,700,000 0 0 2,676,181,723 0 0 0 2,676,181,723 0 0 0 132,033,884,130 60,537,083,061 0 0 65,809,292,621 36,777,334,882 0 0 0 2,093,271,000 0 0 1,129,318,000 907,034,400 0 0 1,437,324,000 1,757,956,000 0 0 958,216,000 958,216,000 0 Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 18 19 = (15+16+17+18) 20 0 234,023,000 234.023.000 0 234,023,000 234.023.000 0 2,676,181,723 2.676.181.723 0 2,676,181,723 2.676.181.723 0 192,570,967,191 192.570.967.191 0 102,586,627,503 102.586.627.503 0 2,093,271,000 2.093.271.000 0 2,036,352,400 2.036.352.400 0 3,195,280,000 3.195.280.000 0 1,916,432,000 1.916.432.000 T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.01 06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.01 13 Pembangunan Asrama Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sumber Dana 7 Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Lokasi 8 Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 0 1,714,078,000 0 300,265,000 300,265,000 0 280,394,000 1,962,758,000 0 389,687,000 0 0 0 3,142,196,000 0 1,756,966,127 9,690,523,600 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,714,078,000 600,530,000 2,243,152,000 389,687,000 3,142,196,000 11,447,489,727 Bertambah/ (Berkurang) 20 1.714.078.000 600.530.000 2.243.152.000 389.687.000 3.142.196.000 11.447.489.727 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 01 02 1.01 17 1 01 02 1.01 19 1 01 02 1.01 22 1 01 02 1.01 38 1 01 02 1.01 41 1 01 02 1.01 45 5 Uraian 6 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sumber Dana 7 Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 0 2,360,168,000 0 100,000,000 0 0 249,137,000 0 0 0 234,000,000 0 180,000,000 1,890,000,000 0 1,216,467,700 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 2,360,168,000 100,000,000 249,137,000 234,000,000 2,070,000,000 1,216,467,700 Bertambah/ (Berkurang) 20 2.360.168.000 100.000.000 249.137.000 234.000.000 2.070.000.000 1.216.467.700 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 01 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 457,577,933 15,000,000 0 13,048,258,643 0 0 191,798,000 0 0 880,992,100 0 0 43,232,891,118 9,751,868,882 0 58,159,304,175 23,183,174,487 0 624,000,000 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 472,577,933 13,048,258,643 191,798,000 880,992,100 52,984,760,000 81,342,478,662 624,000,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 472.577.933 13.048.258.643 191.798.000 880.992.100 52.984.760.000 81.342.478.662 624.000.000 T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 1 01 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.02 10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sumber Dana 7 Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Lokasi 8 Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 3,600,000,000 6,481,442,000 0 6,810,000,000 3,045,000,000 0 413,000,000 158,000,000 0 1,049,500,000 1,725,209,000 0 108,513,400 0 0 4,656,786,700 6,805,669,500 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 10,081,442,000 9,855,000,000 571,000,000 2,774,709,000 108,513,400 11,462,456,200 Bertambah/ (Berkurang) 20 10.081.442.000 9.855.000.000 571.000.000 2.774.709.000 108.513.400 11.462.456.200 T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 1 01 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Sumber Dana 7 Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Lokasi 8 Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 1,448,506,300 0 0 380,732,200 0 0 12,220,401,564 0 0 410,072,900 0 0 26,437,791,111 4,967,853,987 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,448,506,300 380,732,200 12,220,401,564 410,072,900 31,405,645,098 Bertambah/ (Berkurang) 20 1.448.506.300 380.732.200 12.220.401.564 410.072.900 31.405.645.098 T+1 21
1 01 02 1.03 Kode 1 01 02 1.03 44 1 2 5 3 4 1 01 02 1.03 49 1 01 02 1.03 52 1 01 03 1 01 03 1.01 1 01 03 1.01 04 2 2 22 2 22 02 2 22 02 1.02 2 22 02 1.02 01 2 22 02 1.02 02 2 22 03 (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Alokasi Umum Sumber Pengelolaan Pendidikan Khusus Dana Uraian Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 6 (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana 7 Alokasi Umum Lokasi Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, 8 Tinelo Ayula T-1 9 0 Belanja Operasi 0 10 T (Sebelum Perubahan) 0 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Modal Belanja Transfer 0 0 0 11 12 13 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 0 0 0 0 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 0 0 0 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 0 0 0 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 0 0 0 0 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 0 0 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 0 0 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0 0 0 0 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 0 0 0 0 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 0 0 0 0 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 0 0 0 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) 8,065,287,334 576,573,692 Belanja Operasi Belanja Modal 0 Belanja Tidak Terduga 3,132,035,000 0 0 15 16 17 2,847,316,026 0 0 2,085,936,308 576,573,692 0 93,844,500 0 0 93,844,500 0 0 93,844,500 0 0 4,352,497,806 273,987,960 0 440,266,436 0 0 440,266,436 0 0 181,709,436 0 0 258,557,000 0 0 873,527,339 0 0 0 Belanja Transfer 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,641,861,026 Jumlah 3,132,035,000 19 = (15+16+17+18) 2,847,316,026 2,662,510,000 93,844,500 93,844,500 93,844,500 4,626,485,766 440,266,436 440,266,436 181,709,436 258,557,000 873,527,339 8.641.861.026 Bertambah/ (Berkurang) 3.132.035.000 20 2.847.316.026 2.662.510.000 93.844.500 93.844.500 93.844.500 4.626.485.766 440.266.436 440.266.436 181.709.436 258.557.000 873.527.339 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 22 03 1.01 2 22 03 1.01 03 2 22 05 2 22 05 1.01 2 22 05 1.01 01 2 22 05 1.01 02 2 22 05 1.02 2 22 05 1.02 01 2 22 05 1.02 04 2 22 06 2 22 06 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan Penetapan Cagar Budaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pelindungan Cagar Budaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Pengelolaan Museum Provinsi T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 873,527,339 0 0 873,527,339 0 0 380,798,417 0 0 158,951,949 0 0 68,965,198 0 0 89,986,751 0 0 221,846,468 0 0 150,008,600 0 0 71,837,868 0 0 2,657,905,614 273,987,960 0 2,657,905,614 273,987,960 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 873,527,339 873,527,339 380,798,417 158,951,949 68,965,198 89,986,751 221,846,468 150,008,600 71,837,868 2,931,893,574 2,931,893,574 Bertambah/ (Berkurang) 20 873.527.339 873.527.339 380.798.417 158.951.949 68.965.198 89.986.751 221.846.468 150.008.600 71.837.868 2.931.893.574 2.931.893.574 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 22 06 1.01 01 2 22 06 1.01 02 2 22 06 1.01 03 2 22 06 1.01 04 5 Uraian 6 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Lokasi 8 Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 693,101,636 100,000,000 0 567,924,290 0 0 1,043,714,000 0 0 353,165,688 173,987,960 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 793,101,636 567,924,290 1,043,714,000 527,153,648 Bertambah/ (Berkurang) 20 793.101.636 567.924.290 1.043.714.000 527.153.648 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 454,779,896,957 61,476,848,396 0 0 516,256,745,353 43,910,133,487 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 319,909,128,347 104,700,000 0 0 320,013,828,347 40,332,028,172 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 842,677,643 0 0 0 842,677,643 122,267,616 1 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 842,677,643 0 0 0 842,677,643 122,267,616 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 314,648,343,754 0 0 0 314,648,343,754 39,487,240,555 1 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 314,545,737,557 0 0 0 314,545,737,557 39,483,931,605 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 102,606,197 0 0 0 102,606,197 3,308,950 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95,973,000 0 0 0 95,973,000 25,566,774 1 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 95,973,000 0 0 0 95,973,000 25,566,774 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 330,323,000 104,700,000 0 0 435,023,000 0 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Dana Transfer Kab. Bone Bolango, 330,323,000 104,700,000 0 0 435,023,000 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 43,910,133,487 (472.346.611.866) 40,332,028,172 (279.681.800.175) 122,267,616 (720.410.027) 122,267,616 (720.410.027) 39,487,240,555 (275.161.103.199) 39,483,931,605 (275.061.805.952) 3,308,950 (99.297.247) 25,566,774 (70.406.226) 25,566,774 (70.406.226) 0 (435.023.000) 0 (435.023.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 01 01 1.08 1 01 01 1.08 03 1 01 02 1 01 02 1.01 1 01 02 1.01 02 1 01 02 1.01 03 1 01 02 1.01 04 1 01 02 1.01 05 1 01 02 1.01 06 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Kantor (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Umum- Dana Alokasi Umum Bulango Selatan, Tinelo Ayula Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penambahan Ruang Kelas Baru (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 10 11 12 3,991,810,950 0 0 3,991,810,950 0 0 134,776,924,110 61,372,148,396 0 67,293,828,216 37,052,357,858 0 0 2,093,271,000 0 1,129,318,000 907,034,400 0 1,437,324,000 1,757,956,000 0 958,216,000 958,216,000 0 0 1,714,078,000 0 Belanja Transfer Jumlah 13 14 = (10+11+12+13) 0 3,991,810,950 0 3,991,810,950 0 196,149,072,506 0 104,346,186,074 0 2,093,271,000 0 2,036,352,400 0 3,195,280,000 0 1,916,432,000 0 1,714,078,000 Jumlah Belanja Operasi 15 696,953,227 696,953,227 3,578,105,315 1,759,558,571 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 696,953,227 (3.294.857.723) 696,953,227 (3.294.857.723) 3,578,105,315 (192.570.967.191) 1,759,558,571 (102.586.627.503) 0 (2.093.271.000) 0 (2.036.352.400) 0 (3.195.280.000) 0 (1.916.432.000) 0 (1.714.078.000) T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 1 01 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.01 13 Pembangunan Asrama Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.01 17 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Sumber Dana 7 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Lokasi 8 Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 10 11 12 300,265,000 300,265,000 0 280,394,000 1,962,758,000 0 389,687,000 0 0 0 3,142,196,000 0 1,767,886,127 9,690,523,600 0 0 2,360,168,000 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 600,530,000 2,243,152,000 389,687,000 3,142,196,000 11,458,409,727 2,360,168,000 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 0 10,920,000 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 0 10,920,000 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (600.530.000) (2.243.152.000) (389.687.000) (3.142.196.000) (11.447.489.727) (2.360.168.000) T+1 21
Kode 1 01 02 1.01 19 1 2 3 4 1 01 02 1.01 22 1 01 02 1.01 38 1 01 02 1.01 41 1 01 02 1.01 45 1 01 02 1.01 49 1 01 02 1.01 50 1 01 02 1.01 51 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda 6 dan Olahraga) Uraian Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Khusus Fisik Sumber Dana Dana Transfer Umum- Dana Alokasi 7 Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 8 Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal 0 100,000,000 Belanja Tidak 0 Terduga 10 11 12 249,137,000 0 0 0 234,000,000 0 180,000,000 1,890,000,000 0 1,220,571,500 0 0 457,577,933 15,000,000 0 14,779,559,214 0 0 191,798,000 0 0 Belanja Transfer 0 13 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 100,000,000 14 = (10+11+12+13) 249,137,000 234,000,000 2,070,000,000 1,220,571,500 472,577,933 14,779,559,214 191,798,000 Jumlah Belanja Operasi 0 15 0 0 0 4,103,800 0 1,731,300,571 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak 0 Terduga Belanja Transfer 0 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 4,103,800 0 1,731,300,571 0 Bertambah/ (Berkurang) (100.000.000) 20 (249.137.000) (234.000.000) (2.070.000.000) (1.216.467.700) (472.577.933) (13.048.258.643) (191.798.000) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1 01 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 1 01 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 1 01 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 1 01 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 1 01 02 1.02 10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 10 11 12 894,226,300 0 0 42,957,868,142 10,026,891,858 0 59,055,509,446 23,743,216,846 0 624,000,000 0 0 3,600,000,000 6,481,442,000 0 6,810,000,000 3,045,000,000 0 413,000,000 158,000,000 0 1,049,500,000 1,725,209,000 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 894,226,300 52,984,760,000 82,798,726,292 624,000,000 10,081,442,000 9,855,000,000 571,000,000 2,774,709,000 Jumlah Belanja Operasi 15 13,234,200 0 1,456,247,630 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 13,234,200 0 1,456,247,630 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (880.992.100) (52.984.760.000) (81.342.478.662) (624.000.000) (10.081.442.000) (9.855.000.000) (571.000.000) (2.774.709.000) T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 1 01 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 1 01 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Sumber Dana 7 Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 10 11 12 108,513,400 0 0 4,662,286,700 6,805,669,500 0 1,454,030,500 0 0 395,447,800 0 0 13,650,909,394 0 0 410,072,900 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 108,513,400 11,467,956,200 1,454,030,500 395,447,800 13,650,909,394 410,072,900 Jumlah Belanja Operasi 15 0 5,500,000 5,524,200 14,715,600 1,430,507,830 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 5,500,000 5,524,200 14,715,600 1,430,507,830 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (108.513.400) (11.462.456.200) (1.448.506.300) (380.732.200) (12.220.401.564) (410.072.900) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 01 02 1.02 46 1 01 02 1.03 1 01 02 1.03 44 1 01 02 1.03 49 1 01 02 1.03 52 1 01 03 1 01 03 1.01 1 01 03 1.01 04 2 2 19 2 19 02 2 19 02 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 6 7 8 9 10 11 12 (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 25,877,748,752 5,527,896,346 0 Pengelolaan Pendidikan Khusus 8,427,586,448 576,573,692 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 3,134,745,000 0 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 3,206,905,140 0 0 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 2,085,936,308 576,573,692 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 93,844,500 0 0 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 93,844,500 0 0 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 93,844,500 0 0 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10,898,892,162 4,120,000 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2,193,892,614 4,120,000 0 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 776,939,614 4,120,000 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 31,405,645,098 9,004,160,140 3,134,745,000 3,206,905,140 2,662,510,000 93,844,500 93,844,500 93,844,500 10,903,012,162 2,198,012,614 781,059,614 Jumlah Belanja Operasi 15 0 362,299,114 2,710,000 359,589,114 0 0 0 0 101,389,293 2,929,200 2,929,200 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 362,299,114 2,710,000 359,589,114 0 0 0 0 101,389,293 2,929,200 2,929,200 Bertambah/ (Berkurang) 20 (31.405.645.098) (8.641.861.026) (3.132.035.000) (2.847.316.026) (2.662.510.000) (93.844.500) (93.844.500) (93.844.500) (10.801.622.869) (2.195.083.414) (778.130.414) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 19 02 1.01 04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 2 19 02 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 2 19 02 1.02 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2 19 03 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2 19 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 2 19 03 1.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 2 19 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2 19 03 1.04 03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Dinas Pendidikan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 10 11 12 776,939,614 4,120,000 0 1,416,953,000 0 0 1,416,953,000 0 0 8,704,999,548 0 0 310,729,748 0 0 310,729,748 0 0 891,768,500 0 0 891,768,500 0 0 7,502,501,300 0 0 7,502,501,300 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 781,059,614 1,416,953,000 1,416,953,000 8,704,999,548 310,729,748 310,729,748 891,768,500 891,768,500 7,502,501,300 7,502,501,300 Jumlah Belanja Operasi 15 2,929,200 0 0 98,460,093 0 0 32,645,093 32,645,093 65,815,000 65,815,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 2,929,200 0 0 98,460,093 0 0 32,645,093 32,645,093 65,815,000 65,815,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 (778.130.414) (1.416.953.000) (1.416.953.000) (8.606.539.455) (310.729.748) (310.729.748) (859.123.407) (859.123.407) (7.436.686.300) (7.436.686.300) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2 22 02 1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2 22 02 1.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 2 22 02 1.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2 22 03 1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 22 03 1.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2 22 05 1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 2 22 05 1.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan 2 22 05 1.01 02 Penetapan Cagar Budaya (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Selatan T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 10 11 12 4,919,553,304 273,987,960 0 440,266,436 0 0 440,266,436 0 0 181,709,436 0 0 258,557,000 0 0 1,368,573,534 0 0 1,368,573,534 0 0 1,368,573,534 0 0 391,798,417 0 0 169,951,949 0 0 79,965,198 0 0 89,986,751 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 5,193,541,264 440,266,436 440,266,436 181,709,436 258,557,000 1,368,573,534 1,368,573,534 1,368,573,534 391,798,417 169,951,949 79,965,198 89,986,751 Jumlah Belanja Operasi 15 567,055,498 0 0 0 0 495,046,195 495,046,195 495,046,195 11,000,000 11,000,000 11,000,000 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 567,055,498 0 0 0 0 495,046,195 495,046,195 495,046,195 11,000,000 11,000,000 11,000,000 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (4.626.485.766) (440.266.436) (440.266.436) (181.709.436) (258.557.000) (873.527.339) (873.527.339) (873.527.339) (380.798.417) (158.951.949) (68.965.198) (89.986.751) T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 22 05 1.02 2 22 05 1.02 01 2 22 05 1.02 04 2 22 06 2 22 06 1.01 2 22 06 1.01 01 2 22 06 1.01 02 2 22 06 1.01 04 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Alokasi Umum Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pelindungan Cagar Budaya (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Pengelolaan Museum Provinsi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 10 11 12 221,846,468 0 0 150,008,600 0 0 71,837,868 0 0 2,718,914,917 273,987,960 0 2,718,914,917 273,987,960 0 1,953,199,836 100,000,000 0 606,111,080 0 0 159,604,001 173,987,960 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 221,846,468 150,008,600 71,837,868 2,992,902,877 2,992,902,877 2,053,199,836 606,111,080 333,591,961 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 61,009,303 61,009,303 2,680,000 38,186,790 20,142,513 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 61,009,303 61,009,303 2,680,000 38,186,790 20,142,513 Bertambah/ (Berkurang) 20 (221.846.468) (150.008.600) (71.837.868) (2.931.893.574) (2.931.893.574) (2.050.519.836) (567.924.290) (313.449.448) T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 0 0 0 0 22,710,785,273 254,120,000 0 0 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 0 0 0 0 5,765,067,404 0 0 0 2 19 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 276,936,800 0 0 0 2 19 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 0 0 0 0 0 276,936,800 0 0 0 2 19 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 4,768,454,604 0 0 0 2 19 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 4,750,454,604 0 0 0 2 19 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 18,000,000 0 0 0 2 19 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 101,000,000 0 0 0 2 19 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana 0 0 0 0 0 101,000,000 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 22,964,905,273 22.964.905.273 5,765,067,404 5.765.067.404 276,936,800 276.936.800 276,936,800 276.936.800 4,768,454,604 4.768.454.604 4,750,454,604 4.750.454.604 18,000,000 18.000.000 101,000,000 101.000.000 101,000,000 101.000.000 T+1 21
Kode 2 19 01 1.08 1 2 5 2 19 01 1.08 03 3 4 2 19 02 2 19 02 1.01 2 19 02 1.01 04 2 19 02 1.02 2 19 02 1.02 02 2 19 03 2 19 03 1.01 2 19 03 1.01 01 Alokasi Umum Sumber Dana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Uraian Pemerintahan Daerah Lokasi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pemuda dan Olahraga) 6 Dana Transfer Khusus- 7 Dana Alokasi Khusus Fisik 8 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Dinas Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi (Dinas Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha (Dinas Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula T-1 9 0 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) 0 Belanja Modal 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 11 0 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) 0 618,676,000 Belanja Operasi Belanja Modal 0 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 15 618,676,000 16 0 17 0 18 0 0 2,190,963,414 4,120,000 0 0 0 774,010,414 4,120,000 0 0 0 774,010,414 4,120,000 0 0 0 1,416,953,000 0 0 0 0 1,416,953,000 0 0 0 0 14,754,754,455 250,000,000 0 0 0 310,729,748 0 0 0 0 310,729,748 0 0 0 618,676,000 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 618.676.000 19 = (15+16+17+18) 618,676,000 20 618.676.000 2,195,083,414 2.195.083.414 778,130,414 778.130.414 778,130,414 778.130.414 1,416,953,000 1.416.953.000 1,416,953,000 1.416.953.000 15,004,754,455 15.004.754.455 310,729,748 310.729.748 310,729,748 310.729.748 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 19 03 1.03 2 19 03 1.03 03 2 19 03 1.04 2 19 03 1.04 03 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi (Dinas Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait (Dinas Pemuda dan Olahraga) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 0 859,123,407 0 0 0 0 859,123,407 0 0 0 0 13,584,901,300 250,000,000 0 0 0 13,584,901,300 250,000,000 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 859,123,407 859.123.407 859,123,407 859.123.407 13,834,901,300 13.834.901.300 13,834,901,300 13.834.901.300 T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 5 1 1 02 1 02 01 1 02 01 1.01 1 02 01 1.01 01 1 02 01 1.01 07 1 02 01 1.02 1 02 01 1.02 01 1 02 01 1.02 03 1 02 01 1.02 07 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 81,107,718,915 1,784,400,000 0 0 82,892,118,915 80,406,912,727 1,781,305,000 0 0 82,188,217,727 (703.901.188) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25,896,308,463 1,013,650,000 0 0 26,909,958,463 25,543,001,275 1,109,649,000 0 0 26,652,650,275 (257.308.188) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,060,739,271 0 0 0 2,060,739,271 2,060,739,271 0 0 0 2,060,739,271 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 869,426,000 0 0 0 869,426,000 869,426,000 0 0 0 869,426,000 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1,191,313,271 0 0 0 1,191,313,271 1,191,313,271 0 0 0 1,191,313,271 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19,653,312,223 0 0 0 19,653,312,223 18,949,411,035 0 0 0 18,949,411,035 (703.901.188) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 19,431,100,223 0 0 0 19,431,100,223 18,727,199,035 0 0 0 18,727,199,035 (703.901.188) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Kesehatan) 130,160,000 0 0 0 130,160,000 130,160,000 0 0 0 130,160,000 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Kesehatan) 92,052,000 0 0 0 92,052,000 92,052,000 0 0 0 92,052,000 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Kesehatan) 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 02 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan) 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 116,232,000 116,232,000 1,487,322,969 1,343,964,469 69,858,500 45,000,000 28,500,000 0 0 2,088,810,000 333,708,000 434,610,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 354,450,000 0 0 354,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659,200,000 0 0 659,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 116,232,000 116,232,000 1,841,772,969 1,698,414,469 69,858,500 45,000,000 28,500,000 659,200,000 659,200,000 2,088,810,000 333,708,000 434,610,000 Jumlah Belanja Operasi 15 116,232,000 116,232,000 1,485,442,969 1,343,964,469 73,978,500 45,000,000 22,500,000 0 0 2,404,284,000 244,802,000 434,610,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 450,449,000 0 0 450,449,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659,200,000 0 0 659,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 116,232,000 116,232,000 1,935,891,969 1,794,413,469 73,978,500 45,000,000 22,500,000 659,200,000 659,200,000 2,404,284,000 244,802,000 434,610,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 94.119.000 95.999.000 4.120.000 0 (6.000.000) 0 0 315.474.000 (88.906.000) 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan) Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Laboratorium Kesehatan Daerah) 1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 Belanja Operasi 10 499,732,000 820,760,000 489,892,000 750,000 54,500,000 305,092,000 23,800,000 105,750,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 499,732,000 820,760,000 489,892,000 750,000 54,500,000 305,092,000 23,800,000 105,750,000 Jumlah Belanja Operasi 15 841,612,000 883,260,000 526,892,000 12,750,000 54,500,000 330,092,000 23,800,000 105,750,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 841,612,000 883,260,000 526,892,000 12,750,000 54,500,000 330,092,000 23,800,000 105,750,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 341.880.000 62.500.000 37.000.000 12.000.000 0 25.000.000 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan) Alokasi Umum 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1 02 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 02 1.01 12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah) 1 02 02 1.01 14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Dana Transfer Umum- T-1 9 Belanja Operasi 10 51,096,810,077 4,345,673,600 200,000,000 200,000,000 780,000,000 125,648,000 574,184,000 2,465,841,600 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 770,750,000 0 0 745,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 51,867,560,077 50,650,379,077 5,090,673,600 4,350,314,600 200,000,000 400,000,000 200,000,000 780,000,000 631,000,000 870,648,000 110,648,000 574,184,000 574,184,000 2,465,841,600 2,634,482,600 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 671,656,000 0 0 645,906,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645,906,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 51,322,035,077 (545.525.000) 4,996,220,600 (94.453.000) 400,000,000 200.000.000 0 (200.000.000) 631,000,000 (149.000.000) 756,554,000 (114.094.000) 574,184,000 2,634,482,600 168.641.000 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 Lainnya (Dinas Kesehatan) Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 46,526,630,800 993,976,000 860,616,000 0 366,947,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 25,750,000 0 0 25,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 46,552,380,800 46,075,558,800 1,019,726,000 954,654,000 860,616,000 645,344,000 0 418,300,000 366,947,000 351,947,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 25,750,000 0 0 25,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 46,101,308,800 (451.072.000) 980,404,000 (39.322.000) 645,344,000 (215.272.000) 418,300,000 418.300.000 351,947,000 (15.000.000) T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan) 1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan) 1 02 02 1.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dinas Kesehatan) 1 02 02 1.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dinas Kesehatan) 1 02 02 1.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA (Dinas Kesehatan) 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) 1 02 02 1.02 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Sumber Dana 7 Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 380,658,000 1,324,164,000 81,813,000 0 422,668,000 37,181,265,800 2,325,788,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 380,658,000 1,324,164,000 81,813,000 0 422,668,000 37,181,265,800 2,325,788,000 Jumlah Belanja Operasi 15 380,658,000 1,405,504,000 81,813,000 84,352,000 338,316,000 37,151,265,800 1,716,347,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 380,658,000 1,405,504,000 81,813,000 84,352,000 338,316,000 37,151,265,800 1,716,347,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 81.340.000 0 84.352.000 (84.352.000) (30.000.000) (609.441.000) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Lintas Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan) Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1 02 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Dinas Kesehatan) 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1 02 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan) 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1 02 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana T-1 9 Belanja Operasi 10 2,495,367,000 93,368,000 224,505,677 224,505,677 2,117,099,375 2,117,099,375 1,853,874,135 263,225,240 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 2,495,367,000 93,368,000 224,505,677 224,505,677 2,117,099,375 2,117,099,375 1,853,874,135 263,225,240 Jumlah Belanja Operasi 15 2,453,690,000 93,368,000 224,505,677 224,505,677 2,188,331,375 2,188,331,375 1,853,874,135 334,457,240 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 2,453,690,000 93,368,000 224,505,677 224,505,677 2,188,331,375 2,188,331,375 1,853,874,135 334,457,240 Bertambah/ (Berkurang) 20 (41.677.000) 0 0 0 71.232.000 71.232.000 0 71.232.000 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 1 02 04 1 02 04 1.01 1 02 04 1.01 01 1 02 05 1 02 05 1.01 1 02 05 1.01 01 1 02 05 1.02 1 02 05 1.02 01 2 2 14 Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi 6 7 8 9 10 Alokasi Khusus Non Fisik PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 386,043,000 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 386,043,000 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Dinas Kesehatan) 386,043,000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1,611,458,000 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1,447,222,000 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dinas Kesehatan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1,447,222,000 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 164,236,000 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dinas Kesehatan) 164,236,000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 288,499,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 386,043,000 386,043,000 386,043,000 1,611,458,000 1,447,222,000 1,447,222,000 164,236,000 164,236,000 288,499,000 Jumlah Belanja Operasi 15 386,043,000 386,043,000 386,043,000 1,639,158,000 1,474,922,000 1,474,922,000 164,236,000 164,236,000 288,499,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 386,043,000 386,043,000 386,043,000 1,639,158,000 1,474,922,000 1,474,922,000 164,236,000 164,236,000 288,499,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 27.700.000 27.700.000 27.700.000 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 2 14 02 2 14 02 1.01 2 14 02 1.01 01 2 14 03 2 14 03 1.01 2 14 03 1.01 08 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (Dinas Kesehatan) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi (Dinas Kesehatan) T-1 9 Belanja Operasi 10 126,747,500 126,747,500 126,747,500 161,751,500 161,751,500 161,751,500 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 126,747,500 126,747,500 126,747,500 161,751,500 161,751,500 161,751,500 Jumlah Belanja Operasi 15 126,747,500 126,747,500 126,747,500 161,751,500 161,751,500 161,751,500 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 126,747,500 126,747,500 126,747,500 161,751,500 161,751,500 161,751,500 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 RSUD dr. Hasri Ainun Habibie REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 69,560,054,663 4,429,136,500 0 0 73,989,191,163 69,418,960,076 4,429,136,500 0 0 73,848,096,576 (141.094.587) 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 54,342,213,663 4,029,136,500 0 0 58,371,350,163 54,201,119,076 4,029,136,500 0 0 58,230,255,576 (141.094.587) 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 617,200,000 0 0 0 617,200,000 617,200,000 0 0 0 617,200,000 0 1 02 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 418,320,000 0 0 0 418,320,000 418,320,000 0 0 0 418,320,000 0 1 02 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 89,440,000 0 0 0 89,440,000 89,440,000 0 0 0 89,440,000 0 1 02 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 109,440,000 0 0 0 109,440,000 109,440,000 0 0 0 109,440,000 0 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20,287,609,963 0 0 0 20,287,609,963 20,146,515,376 0 0 0 20,146,515,376 (141.094.587) 1 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 19,684,340,980 0 0 0 19,684,340,980 19,543,246,393 0 0 0 19,543,246,393 (141.094.587) 1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 218,320,000 0 0 0 218,320,000 218,320,000 0 0 0 218,320,000 0 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Dana Transfer Kab. Gorontalo, 242,702,473 0 0 0 242,702,473 242,702,473 0 0 0 242,702,473 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 02 01 1.02 06 1 02 01 1.02 07 1 02 01 1.03 1 02 01 1.03 05 1 02 01 1.03 06 1 02 01 1.05 1 02 01 1.05 05 1 02 01 1.05 09 1 02 01 1.05 11 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Keuangan Akhir Tahun SKPD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Umum- Dana Alokasi Umum Limboto, Dutulanaa Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa T-1 9 Belanja Operasi 10 63,356,360 78,890,150 126,000,000 95,000,000 31,000,000 519,488,000 40,608,000 378,880,000 100,000,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 63,356,360 78,890,150 126,000,000 95,000,000 31,000,000 519,488,000 40,608,000 378,880,000 100,000,000 Jumlah Belanja Operasi 15 63,356,360 78,890,150 126,000,000 95,000,000 31,000,000 519,488,000 40,608,000 378,880,000 100,000,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 63,356,360 78,890,150 126,000,000 95,000,000 31,000,000 519,488,000 40,608,000 378,880,000 100,000,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 02 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa T-1 9 Belanja Operasi 10 653,180,500 30,000,000 680,500 380,000,000 50,000,000 105,000,000 37,500,000 50,000,000 276,028,800 72,000,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 199,319,500 0 0 0 0 0 199,319,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,817,000 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 852,500,000 30,000,000 200,000,000 380,000,000 50,000,000 105,000,000 37,500,000 50,000,000 455,845,800 72,000,000 Jumlah Belanja Operasi 15 653,180,500 30,000,000 680,500 380,000,000 50,000,000 105,000,000 37,500,000 50,000,000 276,028,800 72,000,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 199,319,500 0 0 0 0 0 199,319,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,817,000 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 852,500,000 30,000,000 200,000,000 380,000,000 50,000,000 105,000,000 37,500,000 50,000,000 455,845,800 72,000,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Alokasi Umum 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa T-1 9 Belanja Operasi 10 3,228,800 200,800,000 5,223,206,400 2,024,826,400 14,700,000 3,183,680,000 289,500,000 29,000,000 65,500,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 179,817,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 183,045,800 200,800,000 5,223,206,400 2,024,826,400 14,700,000 3,183,680,000 289,500,000 29,000,000 65,500,000 Jumlah Belanja Operasi 15 3,228,800 200,800,000 5,223,206,400 2,024,826,400 14,700,000 3,183,680,000 289,500,000 29,000,000 65,500,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 179,817,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 183,045,800 200,800,000 5,223,206,400 2,024,826,400 14,700,000 3,183,680,000 289,500,000 29,000,000 65,500,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1 02 01 1.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Pendapatan dari BLUD Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1 02 02 1.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 02 1.01 14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa 1 02 02 1.01 17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 02 02 1.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 75,000,000 0 0 0 120,000,000 0 0 0 26,350,000,000 3,650,000,000 0 0 26,350,000,000 3,650,000,000 0 0 4,192,321,000 400,000,000 0 0 3,712,881,000 400,000,000 0 0 411,605,000 400,000,000 0 0 789,440,000 0 0 0 96,500,000 0 0 0 704,460,000 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 75,000,000 75,000,000 0 0 0 120,000,000 120,000,000 0 0 0 30,000,000,000 26,350,000,000 3,650,000,000 0 0 30,000,000,000 26,350,000,000 3,650,000,000 0 0 4,592,321,000 4,192,321,000 400,000,000 0 0 4,112,881,000 3,712,881,000 400,000,000 0 0 811,605,000 411,605,000 400,000,000 0 0 789,440,000 789,440,000 0 0 0 96,500,000 96,500,000 0 0 0 704,460,000 704,460,000 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 75,000,000 120,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 4,592,321,000 4,112,881,000 811,605,000 789,440,000 96,500,000 704,460,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 02 02 1.01 22 1 02 02 1.03 1 02 02 1.03 01 1 02 02 1.03 02 1 02 03 1 02 03 1.01 1 02 03 1.01 01 1 02 03 1.02 1 02 03 1.02 01 1 02 03 1.02 02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Alokasi Umum Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa T-1 9 Belanja Operasi 10 1,710,876,000 479,440,000 139,440,000 340,000,000 11,025,520,000 10,025,520,000 10,025,520,000 1,000,000,000 900,000,000 100,000,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 1,710,876,000 1,710,876,000 479,440,000 479,440,000 139,440,000 139,440,000 340,000,000 340,000,000 11,025,520,000 11,025,520,000 10,025,520,000 10,025,520,000 10,025,520,000 10,025,520,000 1,000,000,000 1,000,000,000 900,000,000 900,000,000 100,000,000 100,000,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,710,876,000 479,440,000 139,440,000 340,000,000 11,025,520,000 10,025,520,000 10,025,520,000 1,000,000,000 900,000,000 100,000,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 1 1 03 1 03 01 1 03 01 1.01 1 03 01 1.01 01 1 03 01 1.01 07 1 03 01 1.02 1 03 01 1.02 01 1 03 01 1.02 07 1 03 01 1.04 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 1.03.1.04.2.11.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 0 0 0 0 56,209,575,248 113,078,617,587 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 0 0 0 0 32,964,850,518 931,613,200 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 1,621,993,370 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 851,874,770 0 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 770,118,600 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 25,732,337,579 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 0 0 0 0 0 25,553,381,779 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 178,955,800 0 0 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 408,955,140 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 18 19 = (15+16+17+18) 20 0 169,288,192,835 169.288.192.835 0 33,896,463,718 33.896.463.718 0 1,621,993,370 1.621.993.370 0 851,874,770 851.874.770 0 770,118,600 770.118.600 0 25,732,337,579 25.732.337.579 0 25,553,381,779 25.553.381.779 0 178,955,800 178.955.800 0 408,955,140 408.955.140 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 01 1.04 07 1 03 01 1.05 1 03 01 1.05 09 1 03 01 1.06 1 03 01 1.06 02 1 03 01 1.06 02 1 03 01 1.08 1 03 01 1.08 03 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan (BPMJB)) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan (BPMJB)) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan (BPMJB)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 408,955,140 0 0 633,599,550 0 0 633,599,550 0 0 431,675,144 831,983,200 0 241,675,144 201,062,500 0 190,000,000 630,920,700 0 4,136,289,735 99,630,000 0 492,058,610 9,270,000 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 408,955,140 633,599,550 633,599,550 1,263,658,344 442,737,644 820,920,700 4,235,919,735 501,328,610 Bertambah/ (Berkurang) 20 408.955.140 633.599.550 633.599.550 1.263.658.344 442.737.644 820.920.700 4.235.919.735 501.328.610 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 01 1.08 03 1 03 02 1 03 02 1.01 1 03 02 1.01 03 1 03 02 1.01 18 1 03 02 1.01 46 1 03 02 1.01 53 1 03 02 1.01 55 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Normalisasi/Restorasi Sungai (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 3,644,231,125 90,360,000 0 9,986,296,940 24,895,893,000 0 4,470,846,128 900,000,000 0 524,389,500 0 0 103,675,600 0 0 218,511,700 900,000,000 0 2,613,401,000 0 0 77,520,000 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 3,734,591,125 34,882,189,940 5,370,846,128 524,389,500 103,675,600 1,118,511,700 2,613,401,000 77,520,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 3.734.591.125 34.882.189.940 5.370.846.128 524.389.500 103.675.600 1.118.511.700 2.613.401.000 77.520.000 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 02 1.01 59 1 03 02 1.01 63 1 03 02 1.02 1 03 02 1.02 01 1 03 02 1.02 08 1 03 02 1.02 14 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 748,000,000 0 0 185,348,328 0 0 5,515,450,812 23,995,893,000 0 655,832,666 0 0 73,401,000 200,000,000 0 0 23,753,327,000 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 748,000,000 185,348,328 29,511,343,812 655,832,666 273,401,000 23,753,327,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 748.000.000 185.348.328 29.511.343.812 655.832.666 273.401.000 23.753.327.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 1.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 02 1.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 1 03 03 1.01 07 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 03 1.01 08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1 03 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 1 03 04 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 373,401,000 0 0 4,054,290,146 42,566,000 0 358,526,000 0 0 896,021,750 0 0 896,021,750 0 0 239,471,950 0 0 656,549,800 0 0 1,584,134,864 204,227,400 0 1,584,134,864 204,227,400 0 1,144,168,804 717,400 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 373,401,000 4,096,856,146 358,526,000 896,021,750 896,021,750 239,471,950 656,549,800 1,788,362,264 1,788,362,264 1,144,886,204 Bertambah/ (Berkurang) 20 373.401.000 4.096.856.146 358.526.000 896.021.750 896.021.750 239.471.950 656.549.800 1.788.362.264 1.788.362.264 1.144.886.204 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 04 1.01 06 1 03 04 1.01 08 1 03 05 1 03 05 1.01 1 03 05 1.01 01 1 03 05 1.01 06 1 03 06 1 03 06 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Alokasi Umum Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 240,479,260 203,510,000 0 199,486,800 0 0 738,049,230 0 0 738,049,230 0 0 581,454,500 0 0 156,594,730 0 0 98,873,772 3,140,000,000 0 98,873,772 3,140,000,000 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 443,989,260 199,486,800 738,049,230 738,049,230 581,454,500 156,594,730 3,238,873,772 3,238,873,772 Bertambah/ (Berkurang) 20 443.989.260 199.486.800 738.049.230 738.049.230 581.454.500 156.594.730 3.238.873.772 3.238.873.772 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 06 1.01 04 Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1 03 07 1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 1 03 07 1.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 07 1.01 03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 07 1.01 04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1 03 08 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 1 03 08 1.01 01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 98,873,772 3,140,000,000 0 945,957,798 13,343,500,000 0 945,957,798 13,343,500,000 0 280,795,135 13,343,500,000 0 621,768,263 0 0 43,394,400 0 0 593,023,349 2,400,000,000 0 593,023,349 2,400,000,000 0 278,806,376 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 3,238,873,772 14,289,457,798 14,289,457,798 13,624,295,135 621,768,263 43,394,400 2,993,023,349 2,993,023,349 278,806,376 Bertambah/ (Berkurang) 20 3.238.873.772 14.289.457.798 14.289.457.798 13.624.295.135 621.768.263 43.394.400 2.993.023.349 2.993.023.349 278.806.376 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 08 1.01 02 1 03 09 1 03 09 1.01 1 03 09 1.01 01 1 03 09 1.01 02 1 03 09 1.01 03 1 03 09 1.01 04 1 03 10 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 314,216,973 2,400,000,000 0 665,182,448 0 0 665,182,448 0 0 56,687,100 0 0 67,983,597 0 0 62,012,500 0 0 478,499,251 0 0 5,988,430,724 68,163,383,987 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 2,714,216,973 665,182,448 665,182,448 56,687,100 67,983,597 62,012,500 478,499,251 74,151,814,711 Bertambah/ (Berkurang) 20 2.714.216.973 665.182.448 665.182.448 56.687.100 67.983.597 62.012.500 478.499.251 74.151.814.711 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1 03 10 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 10 1.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 10 1.01 05 Pembangunan Jalan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) DAK Fisik- Bidang Jalan- Penugasan- Jalan 1 03 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 10 1.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 10 1.01 16 Penggantian Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dana Transfer Umum- Dana Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 5,988,430,724 68,163,383,987 0 1,827,404,245 0 0 570,478,000 0 0 0 57,611,595,350 0 23,226,316 0 0 14,886,000 0 0 1,573,215,816 0 0 402,584,240 8,600,000,000 0 1,304,462,107 1,951,788,637 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 74,151,814,711 1,827,404,245 570,478,000 57,611,595,350 23,226,316 14,886,000 1,573,215,816 9,002,584,240 3,256,250,744 Bertambah/ (Berkurang) 20 74.151.814.711 1.827.404.245 570.478.000 57.611.595.350 23.226.316 14.886.000 1.573.215.816 9.002.584.240 3.256.250.744 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Perumahan dan Kawasan Permukiman) Alokasi Umum 1 03 10 1.01 21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 10 1.01 23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1 03 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1 03 11 1.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) 1 03 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 1 03 11 1.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1 03 12 1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 1 03 12 1.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 14,886,000 0 0 257,288,000 0 0 672,132,778 0 0 431,074,360 0 0 300,156,960 0 0 130,917,400 0 0 241,058,418 0 0 241,058,418 0 0 1,076,621,077 0 0 368,684,945 0 0 241,009,700 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 14,886,000 257,288,000 672,132,778 431,074,360 300,156,960 130,917,400 241,058,418 241,058,418 1,076,621,077 368,684,945 241,009,700 Bertambah/ (Berkurang) 20 14.886.000 257.288.000 672.132.778 431.074.360 300.156.960 130.917.400 241.058.418 241.058.418 1.076.621.077 368.684.945 241.009.700 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 12 1.01 04 1 03 12 1.02 1 03 12 1.02 03 1 03 12 1.02 04 1 03 12 1.03 1 03 12 1.03 01 1 03 12 1.04 1 03 12 1.04 02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Alokasi Umum Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 127,675,245 0 0 249,955,812 0 0 212,877,240 0 0 37,078,572 0 0 112,550,820 0 0 112,550,820 0 0 345,429,500 0 0 345,429,500 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 127,675,245 249,955,812 212,877,240 37,078,572 112,550,820 112,550,820 345,429,500 345,429,500 Bertambah/ (Berkurang) 20 127.675.245 249.955.812 212.877.240 37.078.572 112.550.820 112.550.820 345.429.500 345.429.500 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1 04 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 04 02 1.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 02 1.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 02 1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 04 02 1.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 02 1.02 03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 02 1.02 06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dana Transfer Umum- Dana Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 7,451,469,339 1,489,997,927 0 590,317,771 0 0 163,962,400 0 0 97,082,100 0 0 66,880,300 0 0 426,355,371 0 0 163,938,640 0 0 167,208,281 0 0 95,208,450 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 8,941,467,266 590,317,771 163,962,400 97,082,100 66,880,300 426,355,371 163,938,640 167,208,281 95,208,450 Bertambah/ (Berkurang) 20 8.941.467.266 590.317.771 163.962.400 97.082.100 66.880.300 426.355.371 163.938.640 167.208.281 95.208.450 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Perumahan dan Kawasan Permukiman) Alokasi Umum Semua Kelurahan 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 04 03 1.01 02 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 04 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 03 1.02 03 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 6,861,151,568 1,489,997,927 0 1,060,596,694 0 0 339,846,336 0 0 720,750,358 0 0 5,800,554,874 1,489,997,927 0 1,149,999,200 0 0 4,484,999,900 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 8,351,149,495 1,060,596,694 339,846,336 720,750,358 7,290,552,801 1,149,999,200 4,484,999,900 Bertambah/ (Berkurang) 20 8.351.149.495 1.060.596.694 339.846.336 720.750.358 7.290.552.801 1.149.999.200 4.484.999.900 T+1 21
1 2 Kode 3 4 5 Uraian 6 Sumber Dana 7 Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua 8 Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Lokasi T-1 9 Belanja Operasi 10 1 04 03 1.02 07 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Kabila, Pauwo Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Tolongio 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 0 2 10 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 0 2 10 03 1.01 01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 0 2 10 04 1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 0 2 10 04 1.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 165,555,774 1,489,997,927 0 1,504,455,820 5,412,931,000 0 1,355,233,720 0 0 1,355,233,720 0 0 1,355,233,720 0 0 90,777,100 0 0 90,777,100 0 0 90,777,100 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,655,553,701 6,917,386,820 1,355,233,720 1,355,233,720 1,355,233,720 90,777,100 90,777,100 90,777,100 Bertambah/ (Berkurang) 20 1.655.553.701 6.917.386.820 1.355.233.720 1.355.233.720 1.355.233.720 90.777.100 90.777.100 90.777.100 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 10 05 2 10 05 1.01 2 10 05 1.01 01 2 11 2 11 11 2 11 11 1.01 2 11 11 1.01 02 2 11 11 1.01 03 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Perumahan dan Kawasan Permukiman) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 15 16 17 58,445,000 5,412,931,000 0 58,445,000 5,412,931,000 0 58,445,000 5,412,931,000 0 1,767,006,239 0 0 1,767,006,239 0 0 1,767,006,239 0 0 1,141,831,900 0 0 625,174,339 0 0 Belanja Transfer 18 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 5,471,376,000 5,471,376,000 5,471,376,000 1,767,006,239 1,767,006,239 1,767,006,239 1,141,831,900 625,174,339 Bertambah/ (Berkurang) 20 5.471.376.000 5.471.376.000 5.471.376.000 1.767.006.239 1.767.006.239 1.767.006.239 1.141.831.900 625.174.339 T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 1 1 03 1 03 01 1 03 01 1.01 1 03 01 1.01 01 1 03 01 1.01 07 1 03 01 1.02 1 03 01 1.02 01 1 03 01 1.02 07 1 03 01 1.04 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 1.03.2.10.2.11.05.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 53,183,472,165 110,559,798,250 0 0 163,743,270,415 4,296,718,639 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 29,829,256,600 714,582,500 0 0 30,543,839,100 3,359,016,441 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,795,302,700 0 0 0 1,795,302,700 98,309,330 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 993,517,800 0 0 0 993,517,800 66,643,030 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 801,784,900 0 0 0 801,784,900 31,666,300 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22,899,152,347 0 0 0 22,899,152,347 2,786,567,127 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 22,699,550,647 0 0 0 22,699,550,647 2,765,921,227 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 199,601,700 0 0 0 199,601,700 20,645,900 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 431,005,140 0 0 0 431,005,140 22,050,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 4,296,718,639 (159.446.551.776) 3,359,016,441 (27.184.822.659) 98,309,330 (1.696.993.370) 66,643,030 (926.874.770) 31,666,300 (770.118.600) 2,786,567,127 (20.112.585.220) 2,765,921,227 (19.933.629.420) 20,645,900 (178.955.800) 22,050,000 (408.955.140) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 01 1.04 07 1 03 01 1.05 1 03 01 1.05 09 1 03 01 1.06 1 03 01 1.06 02 1 03 01 1.06 02 1 03 01 1.08 1 03 01 1.08 03 1 03 01 1.08 03 1 03 02 1 03 02 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota T-1 9 Belanja Operasi 10 431,005,140 768,443,500 768,443,500 431,675,144 190,000,000 241,675,144 3,503,677,769 2,962,399,809 541,277,960 9,844,832,000 4,895,995,554 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 0 0 704,952,500 0 503,890,000 0 201,062,500 0 9,630,000 0 360,000 0 9,270,000 0 24,895,893,000 0 900,000,000 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 431,005,140 768,443,500 768,443,500 1,136,627,644 693,890,000 442,737,644 3,513,307,769 2,962,759,809 550,547,960 34,740,725,000 5,795,995,554 Jumlah Belanja Operasi 15 22,050,000 124,843,950 124,843,950 0 0 0 327,246,034 278,026,684 49,219,350 258,535,060 47,166,360 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 22,050,000 124,843,950 124,843,950 0 0 0 327,246,034 278,026,684 49,219,350 258,535,060 47,166,360 Bertambah/ (Berkurang) 20 (408.955.140) (643.599.550) (643.599.550) (1.136.627.644) (693.890.000) (442.737.644) (3.186.061.735) (2.684.733.125) (501.328.610) (34.482.189.940) (5.748.829.194) T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 1 03 02 1.01 03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 02 1.01 18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 02 1.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 02 1.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 02 1.01 54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 02 1.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 02 1.01 59 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (Dinas Pekerjaan Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 647,765,066 103,675,600 230,758,700 2,687,378,500 100,000,000 177,520,000 748,000,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 900,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 647,765,066 103,675,600 1,130,758,700 2,687,378,500 100,000,000 177,520,000 748,000,000 Jumlah Belanja Operasi 15 19,370,000 0 12,247,000 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 19,370,000 0 12,247,000 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (628.395.066) (103.675.600) (1.118.511.700) (2.687.378.500) (100.000.000) (177.520.000) (748.000.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 02 1.01 63 1 03 02 1.02 1 03 02 1.02 01 1 03 02 1.02 08 1 03 02 1.02 14 1 03 02 1.02 15 1 03 02 1.02 21 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Umum dan Penataan Ruang) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Rehabilitasi Bendung Irigasi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 200,897,688 4,948,836,446 808,897,600 73,401,000 0 373,401,000 3,319,735,846 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 23,995,893,000 0 0 0 200,000,000 0 23,753,327,000 0 0 0 42,566,000 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 200,897,688 28,944,729,446 808,897,600 273,401,000 23,753,327,000 373,401,000 3,362,301,846 Jumlah Belanja Operasi 15 15,549,360 211,368,700 23,548,000 0 0 0 172,945,700 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 15,549,360 211,368,700 23,548,000 0 0 0 172,945,700 Bertambah/ (Berkurang) 20 (185.348.328) (28.733.360.746) (785.349.600) (273.401.000) (23.753.327.000) (373.401.000) (3.189.356.146) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 02 1.02 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 1 03 03 1.01 07 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 03 1.01 08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1 03 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 1 03 04 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi (UPTD TPA Talumelito) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 04 1.01 06 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan (UPTD TPA Talumelito) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 04 1.01 08 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Dana Transfer Umum- T-1 9 Belanja Operasi 10 373,401,000 983,591,500 983,591,500 251,982,700 731,608,800 1,700,646,208 1,700,646,208 1,247,560,148 240,479,260 212,606,800 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,227,400 0 204,227,400 0 717,400 0 203,510,000 0 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 373,401,000 983,591,500 983,591,500 251,982,700 731,608,800 1,904,873,608 1,904,873,608 1,248,277,548 443,989,260 212,606,800 Jumlah Belanja Operasi 15 14,875,000 67,569,750 67,569,750 12,510,750 55,059,000 116,511,344 116,511,344 103,391,344 0 13,120,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 14,875,000 67,569,750 67,569,750 12,510,750 55,059,000 116,511,344 116,511,344 103,391,344 0 13,120,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 (358.526.000) (916.021.750) (916.021.750) (239.471.950) (676.549.800) (1.788.362.264) (1.788.362.264) (1.144.886.204) (443.989.260) (199.486.800) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengelolaan Infrastruktur Persampahan (UPTD TPA Talumelito) Dana Alokasi Umum 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1 03 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1 03 05 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 05 1.01 06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1 03 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi 1 03 06 1.01 04 Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1 03 07 1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 1 03 07 1.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 747,964,230 747,964,230 591,369,500 156,594,730 107,207,772 107,207,772 107,207,772 1,055,620,535 1,055,620,535 347,475,135 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3,190,000,000 0 3,190,000,000 0 3,190,000,000 0 13,643,500,000 0 13,643,500,000 0 13,643,500,000 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 747,964,230 747,964,230 591,369,500 156,594,730 3,297,207,772 3,297,207,772 3,297,207,772 14,699,120,535 14,699,120,535 13,990,975,135 Jumlah Belanja Operasi 15 9,915,000 9,915,000 9,915,000 0 8,334,000 8,334,000 8,334,000 109,662,737 109,662,737 66,680,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 9,915,000 9,915,000 9,915,000 0 8,334,000 8,334,000 8,334,000 109,662,737 109,662,737 66,680,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 (738.049.230) (738.049.230) (581.454.500) (156.594.730) (3.288.873.772) (3.288.873.772) (3.288.873.772) (14.589.457.798) (14.589.457.798) (13.924.295.135) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 07 1.01 03 1 03 07 1.01 04 1 03 08 1 03 08 1.01 1 03 08 1.01 01 1 03 08 1.01 02 1 03 09 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA T-1 9 Belanja Operasi 10 662,848,000 45,297,400 427,520,600 427,520,600 106,156,600 321,364,000 887,385,797 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 1,700,000,000 0 1,700,000,000 0 0 0 1,700,000,000 0 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 662,848,000 45,297,400 2,127,520,600 2,127,520,600 106,156,600 2,021,364,000 887,385,797 Jumlah Belanja Operasi 15 41,079,737 1,903,000 34,497,251 34,497,251 27,350,224 7,147,027 22,203,349 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 41,079,737 1,903,000 34,497,251 34,497,251 27,350,224 7,147,027 22,203,349 Bertambah/ (Berkurang) 20 (621.768.263) (43.394.400) (2.093.023.349) (2.093.023.349) (78.806.376) (2.014.216.973) (865.182.448) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 03 09 1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 03 09 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 09 1.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 09 1.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 09 1.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1 03 10 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 10 1.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Dana Transfer T-1 9 Belanja Operasi 10 887,385,797 166,387,100 167,983,597 62,012,500 491,002,600 5,713,052,361 5,713,052,361 1,901,822,245 570,478,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,211,595,350 0 66,211,595,350 0 0 0 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 887,385,797 166,387,100 167,983,597 62,012,500 491,002,600 71,924,647,711 71,924,647,711 1,901,822,245 570,478,000 Jumlah Belanja Operasi 15 22,203,349 9,700,000 0 0 12,503,349 172,833,000 172,833,000 74,418,000 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 22,203,349 9,700,000 0 0 12,503,349 172,833,000 172,833,000 74,418,000 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (865.182.448) (156.687.100) (167.983.597) (62.012.500) (478.499.251) (71.751.814.711) (71.751.814.711) (1.827.404.245) (570.478.000) T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 10 1.01 05 Pembangunan Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 10 1.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 10 1.01 16 Penggantian Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 10 1.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 1 03 10 1.01 21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat (Dinas Pekerjaan Sumber Dana 7 Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Jalan- Reguler- Jalan DAK Fisik- Bidang Jalan- Penugasan- Jalan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 0 37,986,316 14,886,000 1,609,905,816 435,999,240 869,800,744 14,886,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 57,611,595,350 0 0 0 0 0 0 0 8,600,000,000 0 0 0 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 57,611,595,350 37,986,316 14,886,000 1,609,905,816 9,035,999,240 869,800,744 14,886,000 Jumlah Belanja Operasi 15 0 14,760,000 0 36,690,000 33,415,000 13,550,000 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 14,760,000 0 36,690,000 33,415,000 13,550,000 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (57.611.595.350) (23.226.316) (14.886.000) (1.573.215.816) (9.002.584.240) (856.250.744) (14.886.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 10 1.01 23 1 03 11 1 03 11 1.01 1 03 11 1.01 04 1 03 11 1.01 07 1 03 11 1.02 1 03 11 1.02 03 1 03 12 1 03 12 1.01 1 03 12 1.01 01 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Umum dan Penataan Ruang) Alokasi Umum Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 257,288,000 714,242,530 434,229,360 303,311,960 130,917,400 280,013,170 280,013,170 1,172,152,032 394,167,900 257,487,600 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 257,288,000 714,242,530 434,229,360 303,311,960 130,917,400 280,013,170 280,013,170 1,172,152,032 394,167,900 257,487,600 Jumlah Belanja Operasi 15 0 42,109,752 3,155,000 3,155,000 0 38,954,752 38,954,752 95,530,955 25,482,955 16,477,900 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 42,109,752 3,155,000 3,155,000 0 38,954,752 38,954,752 95,530,955 25,482,955 16,477,900 Bertambah/ (Berkurang) 20 (257.288.000) (672.132.778) (431.074.360) (300.156.960) (130.917.400) (241.058.418) (241.058.418) (1.076.621.077) (368.684.945) (241.009.700) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 03 12 1.01 04 1 03 12 1.02 1 03 12 1.02 03 1 03 12 1.02 04 1 03 12 1.03 1 03 12 1.03 01 1 03 12 1.04 1 03 12 1.04 02 2 2 10 2 10 03 5 Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi 6 7 8 9 10 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 136,680,300 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 268,137,812 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 231,059,240 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 37,078,572 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 137,061,620 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 137,061,620 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 372,784,700 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 372,784,700 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1,639,287,520 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK 1,490,065,420 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,412,931,000 0 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 136,680,300 268,137,812 231,059,240 37,078,572 137,061,620 137,061,620 372,784,700 372,784,700 7,052,218,520 1,490,065,420 Jumlah Belanja Operasi 15 9,005,055 18,182,000 18,182,000 0 24,510,800 24,510,800 27,355,200 27,355,200 134,831,700 134,831,700 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 9,005,055 18,182,000 18,182,000 0 24,510,800 24,510,800 27,355,200 27,355,200 134,831,700 134,831,700 Bertambah/ (Berkurang) 20 (127.675.245) (249.955.812) (212.877.240) (37.078.572) (112.550.820) (112.550.820) (345.429.500) (345.429.500) (6.917.386.820) (1.355.233.720) T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 10 03 1.01 2 10 03 1.01 01 2 10 04 2 10 04 1.01 2 10 04 1.01 01 2 10 05 2 10 05 1.01 2 10 05 1.01 01 2 11 2 11 11 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 KEPENTINGAN UMUM Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN T-1 9 Belanja Operasi 10 1,490,065,420 1,490,065,420 90,777,100 90,777,100 90,777,100 58,445,000 58,445,000 58,445,000 1,888,406,239 1,888,406,239 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,412,931,000 0 5,412,931,000 0 5,412,931,000 0 0 0 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 1,490,065,420 1,490,065,420 90,777,100 90,777,100 90,777,100 5,471,376,000 5,471,376,000 5,471,376,000 1,888,406,239 1,888,406,239 Jumlah Belanja Operasi 15 134,831,700 134,831,700 121,400,000 121,400,000 0 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 134,831,700 134,831,700 0 0 0 0 0 0 121,400,000 121,400,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 (1.355.233.720) (1.355.233.720) (90.777.100) (90.777.100) (90.777.100) (5.471.376.000) (5.471.376.000) (5.471.376.000) (1.767.006.239) (1.767.006.239) T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 11 11 1.01 2 11 11 1.01 02 2 11 11 1.01 03 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional (UPTD TPA Talumelito) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional (UPTD TPA Talumelito) Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 1,888,406,239 1,263,231,900 625,174,339 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 11 12 0 0 0 0 0 0 Belanja Transfer 13 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 1,888,406,239 1,263,231,900 625,174,339 Jumlah Belanja Operasi 15 121,400,000 121,400,000 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 121,400,000 121,400,000 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (1.767.006.239) (1.141.831.900) (625.174.339) T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 1.04.0.00.0.00.08.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16,981,854,763 1,491,997,927 0 0 18,473,852,690 910,467,646 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,483,061,724 2,000,000 0 0 8,485,061,724 910,467,646 1 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 432,944,050 0 0 0 432,944,050 9,697,600 1 04 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 139,312,050 0 0 0 139,312,050 0 1 04 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 293,632,000 0 0 0 293,632,000 9,697,600 1 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,347,835,359 0 0 0 6,347,835,359 699,152,662 1 04 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 6,318,905,021 0 0 0 6,318,905,021 699,152,662 1 04 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 28,930,338 0 0 0 28,930,338 0 1 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 92,880,000 0 0 0 92,880,000 8,384,400 1 04 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dana Transfer Umum- Dana Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, 92,880,000 0 0 0 92,880,000 8,384,400 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 910,467,646 (17.563.385.044) 910,467,646 (7.574.594.078) 9,697,600 (423.246.450) 0 (139.312.050) 9,697,600 (283.934.400) 699,152,662 (5.648.682.697) 699,152,662 (5.619.752.359) 0 (28.930.338) 8,384,400 (84.495.600) 8,384,400 (84.495.600) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Alokasi Umum Semua Kelurahan 1 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 04 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 04 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1 04 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 04 02 1.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 02 1.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 02 1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 04 02 1.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana (Dinas Perumahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 1,609,402,315 1,609,402,315 1,210,641,471 163,962,400 97,082,100 66,880,300 476,355,371 188,938,640 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 2,000,000 0 2,000,000 0 1,609,402,315 193,232,984 1,609,402,315 193,232,984 1,210,641,471 0 163,962,400 0 97,082,100 0 66,880,300 0 476,355,371 0 188,938,640 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 193,232,984 193,232,984 0 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (2.000.000) (2.000.000) (1.416.169.331) (1.416.169.331) (1.210.641.471) (163.962.400) (97.082.100) (66.880.300) (476.355.371) (188.938.640) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Rakyat dan Kawasan Permukiman) 1 04 02 1.02 03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 02 1.02 06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 02 1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 04 02 1.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 04 03 1.01 02 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 03 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 04 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 04 03 1.02 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Dana Transfer Kab. Boalemo, Semua T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 192,208,281 0 0 0 95,208,450 0 0 0 570,323,700 0 0 0 570,323,700 0 0 0 7,288,151,568 1,489,997,927 0 0 1,187,596,694 0 0 0 366,846,336 0 0 0 820,750,358 0 0 0 6,100,554,874 1,489,997,927 0 0 1,149,999,200 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 192,208,281 95,208,450 570,323,700 570,323,700 8,778,149,495 1,187,596,694 366,846,336 820,750,358 7,590,552,801 1,149,999,200 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (192.208.281) (95.208.450) (570.323.700) (570.323.700) (8.778.149.495) (1.187.596.694) (366.846.336) (820.750.358) (7.590.552.801) (1.149.999.200) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 04 03 1.02 03 1 04 03 1.02 07 5 Uraian 6 Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Sumber Dana 7 Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Kabila, Pauwo Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Tolongio T-1 9 Belanja Operasi 10 4,684,999,900 265,555,774 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 1,489,997,927 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 4,684,999,900 1,755,553,701 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (4.684.999.900) (1.755.553.701) T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 1 1 06 1 06 01 1 06 01 1.01 1 06 01 1.01 01 1 06 01 1.01 02 1 06 01 1.01 06 1 06 01 1.01 07 1 06 01 1.02 1 06 01 1.02 01 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 0 0 0 0 31,102,130,187 169,403,696 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 0 0 0 0 9,894,200,542 169,403,696 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 661,726,259 0 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 0 0 0 0 0 439,422,687 0 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 0 0 0 0 0 11,472,500 0 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 40,190,800 0 0 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 0 0 0 0 0 170,640,272 0 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 7,646,611,143 0 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 0 0 0 0 0 7,539,568,525 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 31,271,533,883 31.271.533.883 10,063,604,238 10.063.604.238 661,726,259 661.726.259 439,422,687 439.422.687 11,472,500 11.472.500 40,190,800 40.190.800 170,640,272 170.640.272 7,646,611,143 7.646.611.143 7,539,568,525 7.539.568.525 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 06 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 06 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 103,953,818 0 0 0 3,088,800 0 0 0 78,961,000 0 0 0 78,961,000 0 0 0 175,855,895 143,876,696 0 0 21,200,000 0 0 0 1,545,000 46,350,000 0 0 0 48,850,000 0 0 6,000,000 0 0 0 16,950,000 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 103,953,818 3,088,800 78,961,000 78,961,000 319,732,591 21,200,000 47,895,000 48,850,000 6,000,000 16,950,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 103.953.818 3.088.800 78.961.000 78.961.000 319.732.591 21.200.000 47.895.000 48.850.000 6.000.000 16.950.000 T+1 21
Kode 1 06 01 1.06 07 1 2 3 4 1 06 01 1.06 08 1 06 01 1.06 09 1 06 01 1.06 10 1 06 01 1.07 1 06 01 1.07 05 1 06 01 1.07 09 1 06 01 1.08 1 06 01 1.08 02 1 06 01 1.08 04 5 Penggandaan (Dinas Sosial) Uraian Penyediaan Bahan/Material (Dinas Sosial) 6 Dana Alokasi Umum Sumber Dana Dana Transfer Umum- Dana Alokasi 7 Umum Lokasi Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan T-1 9 Belanja Operasi 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 35,826,520 15 77,184,375 17,150,000 0 100,000,000 0 100,000,000 567,471,245 155,141,245 412,330,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 0 16 17 18 0 0 0 0 0 0 48,676,696 0 0 25,527,000 0 0 25,527,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 35,826,520 19 = (15+16+17+18) 77,184,375 17,150,000 48,676,696 125,527,000 25,527,000 100,000,000 567,471,245 155,141,245 412,330,000 Bertambah/ (Berkurang) 35.826.520 20 77.184.375 17.150.000 48.676.696 125.527.000 25.527.000 100.000.000 567.471.245 155.141.245 412.330.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 06 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1 06 02 1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 06 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 1 06 02 1.02 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 663,575,000 59,580,000 429,870,000 68,500,000 105,625,000 1,386,667,960 52,561,100 52,561,100 1,334,106,860 138,580,240 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 663,575,000 59,580,000 429,870,000 68,500,000 105,625,000 1,386,667,960 52,561,100 52,561,100 1,334,106,860 138,580,240 Bertambah/ (Berkurang) 20 663.575.000 59.580.000 429.870.000 68.500.000 105.625.000 1.386.667.960 52.561.100 52.561.100 1.334.106.860 138.580.240 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 06 02 1.02 02 1 06 02 1.02 04 1 06 03 1 06 03 1.01 1 06 03 1.01 01 1 06 04 1 06 04 1.01 1 06 04 1.01 02 1 06 04 1.01 12 1 06 04 1.02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Alokasi Umum Semua Kelurahan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Penyediaan Sandang (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 385,839,986 809,686,634 131,520,000 131,520,000 131,520,000 2,381,228,051 242,078,793 130,480,000 111,598,793 852,470,700 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 385,839,986 809,686,634 131,520,000 131,520,000 131,520,000 2,381,228,051 242,078,793 130,480,000 111,598,793 852,470,700 Bertambah/ (Berkurang) 20 385.839.986 809.686.634 131.520.000 131.520.000 131.520.000 2.381.228.051 242.078.793 130.480.000 111.598.793 852.470.700 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 04 1.02 02 Penyediaan Makanan (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 1 06 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 04 1.03 02 Penyediaan Sandang (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Dana Transfer Umum- Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 532,380,000 320,090,700 718,719,358 244,089,000 49,098,000 15,975,372 2,000,000 150,000,000 162,715,700 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 532,380,000 320,090,700 718,719,358 244,089,000 49,098,000 15,975,372 2,000,000 150,000,000 162,715,700 Bertambah/ (Berkurang) 20 532.380.000 320.090.700 718.719.358 244.089.000 49.098.000 15.975.372 2.000.000 150.000.000 162.715.700 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 06 04 1.03 12 1 06 04 1.03 13 1 06 04 1.05 1 06 04 1.05 11 1 06 05 1 06 05 1.01 1 06 05 1.01 01 1 06 05 1.02 1 06 05 1.02 01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Hari (Dinas Sosial) Dana Alokasi Umum Pemulasaraan (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pengangkatan Anak antar WNI (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 0 10,000,000 0 84,841,286 0 567,959,200 0 567,959,200 0 15,360,192,049 0 39,705,000 0 39,705,000 0 15,320,487,049 0 8,882,898,159 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 10,000,000 10.000.000 84,841,286 84.841.286 567,959,200 567.959.200 567,959,200 567.959.200 15,360,192,049 15.360.192.049 39,705,000 39.705.000 39,705,000 39.705.000 15,320,487,049 15.320.487.049 8,882,898,159 8.882.898.159 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1 06 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1 06 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 06 1.01 02 Penyediaan Sandang (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial (Dinas Sosial) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1 06 07 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1 06 07 1.01 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Dana Transfer Umum- Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 6,437,588,890 1,077,136,785 1,077,136,785 540,000,000 67,500,000 243,465,985 16,000,000 210,170,800 871,184,800 871,184,800 226,044,400 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 6,437,588,890 1,077,136,785 1,077,136,785 540,000,000 67,500,000 243,465,985 16,000,000 210,170,800 871,184,800 871,184,800 226,044,400 Bertambah/ (Berkurang) 20 6.437.588.890 1.077.136.785 1.077.136.785 540.000.000 67.500.000 243.465.985 16.000.000 210.170.800 871.184.800 871.184.800 226.044.400 T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 06 07 1.01 02 5 Uraian 6 Provinsi (Dinas Sosial) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dinas Sosial) Sumber Dana 7 Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Telaga, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Suwawa, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 Jumlah Belanja Operasi 15 645,140,400 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 645,140,400 Bertambah/ (Berkurang) 20 645.140.400 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 1.06.2.08.0.00.12.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 34,557,853,398 169,403,696 0 0 34,727,257,094 2,444,735,931 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12,341,539,615 169,403,696 0 0 12,510,943,311 1,436,351,793 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 823,057,426 0 0 0 823,057,426 161,331,167 1 06 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 594,458,854 0 0 0 594,458,854 155,036,167 1 06 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 11,472,500 0 0 0 11,472,500 0 1 06 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 40,190,800 0 0 0 40,190,800 0 1 06 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 176,935,272 0 0 0 176,935,272 6,295,000 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,729,634,669 0 0 0 9,729,634,669 1,110,756,246 1 06 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial Dana Transfer Umum- Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 9,607,701,869 0 0 0 9,607,701,869 1,095,866,064 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 2,444,735,931 (32.282.521.163) 1,436,351,793 (11.074.591.518) 161,331,167 (661.726.259) 155,036,167 (439.422.687) 0 (11.472.500) 0 (40.190.800) 6,295,000 (170.640.272) 1,110,756,246 (8.618.878.423) 1,095,866,064 (8.511.835.805) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 06 01 1.02 03 1 06 01 1.02 07 1 06 01 1.05 1 06 01 1.05 09 1 06 01 1.06 1 06 01 1.06 01 1 06 01 1.06 02 1 06 01 1.06 03 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Alokasi Umum Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 118,844,000 0 0 0 3,088,800 0 0 0 100,006,000 0 0 0 100,006,000 0 0 0 182,671,520 143,876,696 0 0 21,200,000 0 0 0 1,545,000 46,350,000 0 0 0 48,850,000 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 118,844,000 3,088,800 100,006,000 100,006,000 326,548,216 21,200,000 47,895,000 48,850,000 Jumlah Belanja Operasi 15 14,890,182 0 21,045,000 21,045,000 6,815,625 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 14,890,182 0 21,045,000 21,045,000 6,815,625 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (103.953.818) (3.088.800) (78.961.000) (78.961.000) (319.732.591) (21.200.000) (47.895.000) (48.850.000) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 06 01 1.07 05 Pengadaan Mebel (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 06 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum- Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan T-1 9 Belanja Operasi 10 6,000,000 16,950,000 35,826,520 84,000,000 17,150,000 0 100,000,000 0 100,000,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,676,696 0 0 25,527,000 0 0 25,527,000 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 6,000,000 16,950,000 35,826,520 84,000,000 17,150,000 48,676,696 125,527,000 25,527,000 100,000,000 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 6,815,625 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 6,815,625 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (6.000.000) (16.950.000) (35.826.520) (77.184.375) (17.150.000) (48.676.696) (125.527.000) (25.527.000) (100.000.000) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Alokasi Umum 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 06 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 06 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum- Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan T-1 9 Belanja Operasi 10 627,840,000 187,800,000 440,040,000 778,330,000 66,972,000 520,558,000 85,175,000 105,625,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 627,840,000 187,800,000 440,040,000 778,330,000 66,972,000 520,558,000 85,175,000 105,625,000 Jumlah Belanja Operasi 15 60,368,755 32,658,755 27,710,000 76,035,000 7,392,000 51,968,000 16,675,000 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 60,368,755 32,658,755 27,710,000 76,035,000 7,392,000 51,968,000 16,675,000 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (567.471.245) (155.141.245) (412.330.000) (702.295.000) (59.580.000) (468.590.000) (68.500.000) (105.625.000) T+1 21
Kode (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Uraian Perlindungan Anak) Dana Alokasi Umum Sumber Dana Lokasi 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1 06 02 1.01 1 2 3 4 5 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 6 7 8 1 06 02 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 1 06 02 1.02 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 02 1.02 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 02 1.02 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 1 06 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 1 06 03 1.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja 1,416,367,960 Operasi 54,981,100 10 54,981,100 1,361,386,860 149,880,240 394,719,986 816,786,634 139,440,000 139,440,000 139,440,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak 0 Terduga Belanja 0 Transfer 11 0 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 1,416,367,960 14 = 54,981,100 (10+11+12+13) 54,981,100 1,361,386,860 149,880,240 394,719,986 816,786,634 139,440,000 139,440,000 139,440,000 Jumlah Belanja 29,700,000 Operasi 2,420,000 15 2,420,000 27,280,000 11,300,000 8,880,000 7,100,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja 0 Modal Belanja Tidak 0 Terduga Belanja 0 Transfer 16 0 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 29,700,000 19 = 2,420,000 (15+16+17+18) 2,420,000 27,280,000 11,300,000 8,880,000 7,100,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 Bertambah/ (Berkurang) (1.386.667.960) (52.561.100) 20 (52.561.100) (1.334.106.860) (138.580.240) (385.839.986) (809.686.634) (131.520.000) (131.520.000) (131.520.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 06 04 1 06 04 1.01 1 06 04 1.01 02 1 06 04 1.01 12 1 06 04 1.02 1 06 04 1.02 02 1 06 04 1.02 13 1 06 04 1.03 1 06 04 1.03 01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Kabupaten/Kota Asal (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Penyediaan Sandang (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Penyediaan Makanan (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan T-1 9 Belanja Operasi 10 2,791,646,479 244,718,793 133,120,000 111,598,793 1,059,780,700 573,350,000 486,430,700 906,937,786 285,279,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 2,791,646,479 244,718,793 133,120,000 111,598,793 1,059,780,700 573,350,000 486,430,700 906,937,786 285,279,000 Jumlah Belanja Operasi 15 410,418,428 2,640,000 2,640,000 0 207,310,000 40,970,000 166,340,000 188,218,428 41,190,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 410,418,428 2,640,000 2,640,000 0 207,310,000 40,970,000 166,340,000 188,218,428 41,190,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 (2.381.228.051) (242.078.793) (130.480.000) (111.598.793) (852.470.700) (532.380.000) (320.090.700) (718.719.358) (244.089.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 06 04 1.03 02 1 06 04 1.03 03 1 06 04 1.03 05 1 06 04 1.03 06 1 06 04 1.03 07 1 06 04 1.03 12 1 06 04 1.03 13 5 Uraian 6 Penyediaan Sandang (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Pemulasaraan (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan T-1 9 Belanja Operasi 10 49,098,000 107,262,000 2,000,000 150,000,000 207,037,500 10,000,000 96,261,286 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 49,098,000 107,262,000 2,000,000 150,000,000 207,037,500 10,000,000 96,261,286 Jumlah Belanja Operasi 15 0 91,286,628 0 0 44,321,800 0 11,420,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 91,286,628 0 0 44,321,800 0 11,420,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 (49.098.000) (15.975.372) (2.000.000) (150.000.000) (162.715.700) (10.000.000) (84.841.286) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 1 06 04 1.05 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1 06 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 1 06 05 1.01 01 Pengangkatan Anak antar WNI (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 1 06 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 1 06 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1 06 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1 06 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 580,209,200 580,209,200 15,804,869,559 50,000,000 50,000,000 15,754,869,559 8,972,288,159 6,782,581,400 1,142,868,985 1,142,868,985 540,000,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 580,209,200 580,209,200 15,804,869,559 50,000,000 50,000,000 15,754,869,559 8,972,288,159 6,782,581,400 1,142,868,985 1,142,868,985 540,000,000 Jumlah Belanja Operasi 15 12,250,000 12,250,000 444,677,510 10,295,000 10,295,000 434,382,510 89,390,000 344,992,510 65,732,200 65,732,200 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 12,250,000 (567.959.200) 12,250,000 (567.959.200) 444,677,510 (15.360.192.049) 10,295,000 (39.705.000) 10,295,000 (39.705.000) 434,382,510 (15.320.487.049) 89,390,000 (8.882.898.159) 344,992,510 (6.437.588.890) 65,732,200 (1.077.136.785) 65,732,200 (1.077.136.785) 0 (540.000.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 1 06 06 1.01 02 1 06 06 1.01 03 1 06 06 1.01 04 1 06 06 1.01 05 1 06 07 1 06 07 1.01 1 06 07 1.01 01 1 06 07 1.01 02 2 5 Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi 6 7 8 9 10 Alokasi Umum Semua Kelurahan Penyediaan Sandang (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 67,500,000 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 289,793,185 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 16,000,000 Pelayanan Dukungan Psikososial (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 229,575,800 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 921,120,800 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 921,120,800 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 226,044,400 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Telaga, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Suwawa, Semua Kelurahan 695,076,400 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 67,500,000 289,793,185 16,000,000 229,575,800 921,120,800 921,120,800 226,044,400 695,076,400 Jumlah Belanja Operasi 15 0 46,327,200 0 19,405,000 49,936,000 49,936,000 0 49,936,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 46,327,200 0 19,405,000 49,936,000 49,936,000 0 49,936,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 (67.500.000) (243.465.985) (16.000.000) (210.170.800) (871.184.800) (871.184.800) (226.044.400) (645.140.400) T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 08 2 08 02 2 08 02 1.01 2 08 02 1.01 03 2 08 02 1.01 04 2 08 02 1.02 2 08 02 1.02 01 2 08 02 1.02 02 2 08 02 1.03 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan T-1 9 Belanja Operasi 10 3,173,695,486 2,061,987,882 191,119,734 107,119,557 84,000,177 1,580,159,988 80,159,988 1,500,000,000 290,708,160 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 3,173,695,486 2,061,987,882 191,119,734 107,119,557 84,000,177 1,580,159,988 80,159,988 1,500,000,000 290,708,160 Jumlah Belanja Operasi 15 550,000,000 550,000,000 0 0 0 550,000,000 0 550,000,000 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (2.623.695.486) (1.511.987.882) (191.119.734) (107.119.557) (84.000.177) (1.030.159.988) (80.159.988) (950.000.000) (290.708.160) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Provinsi 2 08 02 1.03 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2 08 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 08 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2 08 04 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2 08 04 1.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 2 08 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 2 08 05 1.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 Belanja Operasi 10 290,708,160 190,127,685 190,127,685 190,127,685 77,100,061 77,100,061 77,100,061 99,999,505 99,999,505 99,999,505 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 290,708,160 190,127,685 190,127,685 190,127,685 77,100,061 77,100,061 77,100,061 99,999,505 99,999,505 99,999,505 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (290.708.160) (190.127.685) (190.127.685) (190.127.685) (77.100.061) (77.100.061) (77.100.061) (99.999.505) (99.999.505) (99.999.505) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Perempuan dan Perlindungan Anak) Alokasi Umum 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2 08 06 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 2 08 06 1.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2 08 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 2 08 07 1.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 08 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 08 07 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 08 07 1.03 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Dana Transfer T-1 9 Belanja Operasi 10 139,999,588 139,999,588 139,999,588 604,480,765 229,480,765 229,480,765 375,000,000 266,580,700 108,419,300 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 139,999,588 139,999,588 139,999,588 604,480,765 229,480,765 229,480,765 375,000,000 266,580,700 108,419,300 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (139.999.588) (139.999.588) (139.999.588) (604.480.765) (229.480.765) (229.480.765) (375.000.000) (266.580.700) (108.419.300) T+1 21
1 2 Kode 3 4 5 Uraian 6 Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Sumber Dana 7 Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 Jumlah 19 = (15+16+17+18) Bertambah/ (Berkurang) 20 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0 0 6,561,084,007 2,000,000 0 0 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 0 0 0 0 3,937,388,521 2,000,000 0 0 2 08 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 423,246,450 0 0 0 2 08 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 0 0 0 0 0 139,312,050 0 0 0 2 08 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 0 0 0 0 0 283,934,400 0 0 0 2 08 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 2,899,322,140 0 0 0 2 08 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Dana Transfer Kota Gorontalo, 0 0 0 0 0 2,870,391,802 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 6,563,084,007 6.563.084.007 3,939,388,521 3.939.388.521 423,246,450 423.246.450 139,312,050 139.312.050 283,934,400 283.934.400 2,899,322,140 2.899.322.140 2,870,391,802 2.870.391.802 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tunjangan ASN (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Umum- Dana Alokasi Umum Kota Utara, Dulomo Selatan 2 08 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 2 08 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 08 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 2 08 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 08 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 28,930,338 0 0 0 84,495,600 0 0 0 84,495,600 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 28,930,338 84,495,600 84,495,600 2,000,000 2,000,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 28.930.338 84.495.600 84.495.600 2.000.000 2.000.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Perlindungan Anak) 2 08 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 08 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 2 08 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 08 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2 08 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 2 08 02 1.01 03 Advokasi Kebijakan dan Dana Transfer T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 0 491,604,331 0 491,604,331 0 38,720,000 0 38,720,000 0 1,511,987,882 0 191,119,734 0 107,119,557 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 491,604,331 491.604.331 491,604,331 491.604.331 38,720,000 38.720.000 38,720,000 38.720.000 1,511,987,882 1.511.987.882 191,119,734 191.119.734 107,119,557 107.119.557 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 08 02 1.01 04 2 08 02 1.02 2 08 02 1.02 01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Umum- Dana Alokasi Umum Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Utara, Dulomo Selatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 0 84,000,177 0 1,030,159,988 0 80,159,988 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 84,000,177 84.000.177 1,030,159,988 1.030.159.988 80,159,988 80.159.988 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 08 02 1.02 02 2 08 02 1.03 2 08 02 1.03 01 2 08 03 2 08 03 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 950,000,000 290,708,160 290,708,160 358,787,185 236,881,685 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 950,000,000 290,708,160 290,708,160 358,787,185 236,881,685 Bertambah/ (Berkurang) 20 950.000.000 290.708.160 290.708.160 358.787.185 236.881.685 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2 08 03 1.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 08 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 08 03 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 46,754,000 190,127,685 97,298,000 97,298,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 46,754,000 190,127,685 97,298,000 97,298,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 46.754.000 190.127.685 97.298.000 97.298.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kekerasan Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 2 08 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 2 08 03 1.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2 08 04 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 2 08 04 1.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 24,607,500 24,607,500 77,100,061 77,100,061 77,100,061 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 24,607,500 24,607,500 77,100,061 77,100,061 77,100,061 Bertambah/ (Berkurang) 20 24.607.500 24.607.500 77.100.061 77.100.061 77.100.061 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 08 05 2 08 05 1.01 2 08 05 1.01 01 2 08 06 2 08 06 1.01 2 08 06 1.01 01 5 Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan 6 Perempuan dan Perlindungan Anak) Uraian Sumber Dana 7 Lokasi 8 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 99,999,505 99,999,505 99,999,505 139,999,588 139,999,588 139,999,588 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 99,999,505 99,999,505 99,999,505 139,999,588 139,999,588 139,999,588 Bertambah/ (Berkurang) 20 99.999.505 99.999.505 99.999.505 139.999.588 139.999.588 139.999.588 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2 08 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 08 07 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2 08 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 2 08 07 1.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2 08 07 1.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 435,821,265 46,994,000 46,994,000 349,682,765 120,202,000 229,480,765 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 435,821,265 46,994,000 46,994,000 349,682,765 120,202,000 229,480,765 Bertambah/ (Berkurang) 20 435.821.265 46.994.000 46.994.000 349.682.765 120.202.000 229.480.765 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 08 07 1.03 2 08 07 1.03 02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Alokasi Umum Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 39,144,500 39,144,500 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 39,144,500 39,144,500 Bertambah/ (Berkurang) 20 39.144.500 39.144.500 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.10.0000 Satuan Polisi Pamong Praja REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10,430,104,572 188,630,000 0 0 10,618,734,572 10,807,764,572 170,970,000 0 0 10,978,734,572 360.000.000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6,181,550,293 188,630,000 0 0 6,370,180,293 6,487,619,293 170,970,000 0 0 6,658,589,293 288.409.000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 109,153,400 0 0 0 109,153,400 109,153,400 0 0 0 109,153,400 0 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 59,053,800 0 0 0 59,053,800 59,053,800 0 0 0 59,053,800 0 1 05 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 50,099,600 0 0 0 50,099,600 50,099,600 0 0 0 50,099,600 0 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,749,367,958 0 0 0 4,749,367,958 4,859,367,958 0 0 0 4,859,367,958 110.000.000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 4,598,497,923 0 0 0 4,598,497,923 4,708,497,923 0 0 0 4,708,497,923 110.000.000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 150,870,035 0 0 0 150,870,035 150,870,035 0 0 0 150,870,035 0 1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 204,507,000 0 0 0 204,507,000 380,547,000 0 0 0 380,547,000 176.040.000 1 05 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dana Transfer Umum- Dana Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, 204,507,000 0 0 0 204,507,000 380,547,000 0 0 0 380,547,000 176.040.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Satuan Polisi Pamong Praja) Alokasi Umum Semua Kelurahan 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 05 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 05 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 05 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 1.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 1.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Dana Transfer Umum- Semua Kabupaten/Kota, Semua T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 416,052,300 188,630,000 0 0 416,052,300 188,630,000 0 0 702,469,635 0 0 0 702,469,635 0 0 0 3,942,823,431 0 0 0 2,481,893,370 0 0 0 1,680,626,852 0 0 0 379,685,933 0 0 0 10,834,371 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 604,682,300 604,682,300 702,469,635 702,469,635 3,942,823,431 2,481,893,370 1,680,626,852 379,685,933 10,834,371 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 416,052,300 170,970,000 0 0 416,052,300 170,970,000 0 0 722,498,635 0 0 0 722,498,635 0 0 0 4,014,414,431 0 0 0 2,731,893,370 0 0 0 1,930,626,852 0 0 0 379,685,933 0 0 0 10,834,371 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 587,022,300 587,022,300 722,498,635 722,498,635 4,014,414,431 2,731,893,370 1,930,626,852 379,685,933 10,834,371 Bertambah/ (Berkurang) 20 (17.660.000) (17.660.000) 20.029.000 20.029.000 71.591.000 250.000.000 250.000.000 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Alokasi Umum Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 1.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 1.01 06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 1.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 1 05 02 1.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Dana Transfer Umum- Dana Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 120,670,425 153,493,191 112,520,661 24,061,937 1,362,591,144 1,223,424,835 139,166,309 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 120,670,425 153,493,191 112,520,661 24,061,937 1,362,591,144 1,223,424,835 139,166,309 Jumlah Belanja Operasi 15 120,670,425 153,493,191 112,520,661 24,061,937 1,184,182,144 1,045,015,835 139,166,309 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 120,670,425 153,493,191 112,520,661 24,061,937 1,184,182,144 (178.409.000) 1,045,015,835 (178.409.000) 139,166,309 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Satuan Polisi Pamong Praja) Alokasi Umum Semua Kelurahan 1 05 02 1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 1 05 02 1.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 02 1.03 02 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1 05 04 1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 1 05 04 1.01 04 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 04 1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1 05 04 1.02 02 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 98,338,917 64,942,549 33,396,368 305,730,848 246,313,000 246,313,000 59,417,848 59,417,848 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 98,338,917 64,942,549 33,396,368 305,730,848 246,313,000 246,313,000 59,417,848 59,417,848 Jumlah Belanja Operasi 15 98,338,917 64,942,549 33,396,368 305,730,848 246,313,000 246,313,000 59,417,848 59,417,848 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 98,338,917 64,942,549 33,396,368 305,730,848 246,313,000 246,313,000 59,417,848 59,417,848 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
1 2 Kode 3 4 5 Uraian 6 Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja) Sumber Dana 7 Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 Jumlah 19 = (15+16+17+18) Bertambah/ (Berkurang) 20 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.11.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10,682,073,594 461,087,500 0 0 11,143,161,094 10,722,073,594 461,087,500 0 0 11,183,161,094 40.000.000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,653,090,139 461,087,500 0 0 9,114,177,639 8,693,090,139 461,087,500 0 0 9,154,177,639 40.000.000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 759,825,900 0 0 0 759,825,900 759,825,900 0 0 0 759,825,900 0 1 05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 759,825,900 0 0 0 759,825,900 759,825,900 0 0 0 759,825,900 0 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,710,627,239 0 0 0 5,710,627,239 5,750,627,239 0 0 0 5,750,627,239 40.000.000 1 05 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5,658,397,039 0 0 0 5,658,397,039 5,698,397,039 0 0 0 5,698,397,039 40.000.000 1 05 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 52,230,200 0 0 0 52,230,200 52,230,200 0 0 0 52,230,200 0 1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 108,800,000 0 0 0 108,800,000 108,800,000 0 0 0 108,800,000 0 1 05 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 108,800,000 0 0 0 108,800,000 108,800,000 0 0 0 108,800,000 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Penanggulangan Bencana Daerah) 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 05 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 05 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1 05 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1 05 03 1.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 05 03 1.02 07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 05 03 1.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi (Badan Dana Transfer Umum- T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 1,470,954,000 461,087,500 0 0 1,470,954,000 461,087,500 0 0 602,883,000 0 0 0 602,883,000 0 0 0 2,028,983,455 0 0 0 900,625,990 0 0 0 305,017,590 0 0 0 293,524,000 0 0 0 302,084,400 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 1,932,041,500 1,932,041,500 602,883,000 602,883,000 2,028,983,455 900,625,990 305,017,590 293,524,000 302,084,400 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 1,470,954,000 461,087,500 0 0 1,470,954,000 461,087,500 0 0 602,883,000 0 0 0 602,883,000 0 0 0 2,028,983,455 0 0 0 900,625,990 0 0 0 305,017,590 0 0 0 293,524,000 0 0 0 302,084,400 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,932,041,500 1,932,041,500 602,883,000 602,883,000 2,028,983,455 900,625,990 305,017,590 293,524,000 302,084,400 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Alokasi Umum 1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1 05 03 1.03 02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil 1 05 03 1.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 05 03 1.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1 05 03 1.04 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 05 03 1.04 05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 05 03 1.04 06 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Badan Dana Transfer Umum- Dana Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 583,525,465 133,171,000 225,530,465 224,824,000 544,832,000 161,238,000 174,911,000 208,683,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 583,525,465 133,171,000 225,530,465 224,824,000 544,832,000 161,238,000 174,911,000 208,683,000 Jumlah Belanja Operasi 15 583,525,465 133,171,000 225,530,465 224,824,000 544,832,000 161,238,000 174,911,000 208,683,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 583,525,465 133,171,000 225,530,465 224,824,000 544,832,000 161,238,000 174,911,000 208,683,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
1 2 Kode 3 4 5 Uraian 6 Penanggulangan Bencana Daerah) Sumber Dana 7 Alokasi Umum Lokasi 8 Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 Jumlah 19 = (15+16+17+18) Bertambah/ (Berkurang) 20 T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 8 8 01 8 01 01 8 01 01 1.01 8 01 01 1.01 01 8 01 01 1.02 8 01 01 1.02 01 8 01 01 1.02 07 8 01 01 1.05 8 01 01 1.05 09 8 01 01 1.06 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 1.05.8.01.0.00.09.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 78,257,912,176 96,946,500 0 0 78,354,858,676 74,045,374,176 1,812,584,500 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4,767,912,071 96,946,500 0 0 4,864,858,571 4,931,772,071 1,812,584,500 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154,662,300 0 0 0 154,662,300 154,662,300 0 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 154,662,300 0 0 0 154,662,300 154,662,300 0 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,749,801,921 0 0 0 3,749,801,921 3,782,301,921 0 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3,655,277,321 0 0 0 3,655,277,321 3,687,777,321 0 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 94,524,600 0 0 0 94,524,600 94,524,600 0 0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50,574,000 0 0 0 50,574,000 50,574,000 0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 50,574,000 0 0 0 50,574,000 50,574,000 0 0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147,954,100 96,946,500 0 0 244,900,600 279,314,100 1,812,584,500 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 75,857,958,676 (2.496.900.000) 6,744,356,571 1.879.498.000 154,662,300 0 154,662,300 0 3,782,301,921 32.500.000 3,687,777,321 32.500.000 94,524,600 0 50,574,000 0 50,574,000 0 2,091,898,600 1.846.998.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 8 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8 01 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 8 01 02 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 8 01 03 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Dana Transfer Umum- T-1 9 Belanja Operasi 10 147,954,100 664,919,750 664,919,750 220,607,547 220,607,547 220,607,547 69,705,350,378 69,705,350,378 196,084,600 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 96,946,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 244,900,600 279,314,100 664,919,750 664,919,750 664,919,750 664,919,750 220,607,547 270,607,547 220,607,547 270,607,547 220,607,547 270,607,547 69,705,350,378 63,798,040,378 69,705,350,378 63,798,040,378 196,084,600 196,084,600 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 1,812,584,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 2,091,898,600 1.846.998.000 664,919,750 0 664,919,750 0 270,607,547 50.000.000 270,607,547 50.000.000 270,607,547 50.000.000 63,798,040,378 (5.907.310.000) 63,798,040,378 (5.907.310.000) 196,084,600 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 8 01 03 1.01 03 8 01 03 1.01 05 8 01 04 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Alokasi Umum Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 68,335,473,778 1,173,792,000 1,855,266,592 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 68,335,473,778 1,173,792,000 1,855,266,592 Jumlah Belanja Operasi 15 62,428,163,778 1,173,792,000 2,155,266,592 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 62,428,163,778 1,173,792,000 2,155,266,592 Bertambah/ (Berkurang) 20 (5.907.310.000) 300.000.000 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 01 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 8 01 04 1.01 01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 8 01 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 8 01 05 1.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 8 01 05 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 1,855,266,592 1,855,266,592 517,905,703 517,905,703 269,639,503 248,266,200 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 1,855,266,592 1,855,266,592 517,905,703 517,905,703 269,639,503 248,266,200 Jumlah Belanja Operasi 15 2,155,266,592 2,155,266,592 667,905,703 667,905,703 419,639,503 248,266,200 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 2,155,266,592 2,155,266,592 667,905,703 667,905,703 419,639,503 248,266,200 Bertambah/ (Berkurang) 20 300.000.000 300.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 8 01 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 8 01 06 1.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 8 01 06 1.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 8 01 06 1.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 1,190,869,885 1,190,869,885 188,186,800 29,719,600 471,587,685 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 1,190,869,885 1,190,869,885 188,186,800 29,719,600 471,587,685 Jumlah Belanja Operasi 15 2,221,781,885 2,221,781,885 628,178,800 29,719,600 1,062,507,685 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 2,221,781,885 2,221,781,885 628,178,800 29,719,600 1,062,507,685 Bertambah/ (Berkurang) 20 1.030.912.000 1.030.912.000 439.992.000 590.920.000 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 8 01 06 1.01 06 5 Uraian 6 Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 501,375,800 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 501,375,800 Jumlah Belanja Operasi 15 501,375,800 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 501,375,800 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 3.32.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi (Urusan Transmigrasi) REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 473,080,000 0 0 0 473,080,000 0 0 0 0 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 294,200,000 0 0 0 294,200,000 0 0 0 0 3 32 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 294,200,000 0 0 0 294,200,000 0 0 0 0 3 32 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi (Urusan Transmigrasi)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 115,320,000 0 0 0 115,320,000 0 0 0 0 3 32 03 1.01 17 Bantuan Non- Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Dana Transfer Umum- Dana 178,880,000 0 0 0 178,880,000 0 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 0 (473.080.000) 0 (294.200.000) 0 (294.200.000) 0 (115.320.000) 0 (178.880.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 32 04 3 32 04 1.01 3 32 04 1.01 02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Kearifan Lokal) (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi (Urusan Transmigrasi)) Alokasi Umum PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi (Urusan Transmigrasi)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 178,880,000 178,880,000 178,880,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 178,880,000 178,880,000 178,880,000 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) Bertambah/ (Berkurang) 20 0 (178.880.000) 0 (178.880.000) 0 (178.880.000) T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 2 2 07 2 07 01 2 07 01 1.01 2 07 01 1.01 01 2 07 01 1.01 07 2 07 01 1.02 2 07 01 1.02 01 2 07 01 1.02 05 2 07 01 1.05 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 12,841,598,505 14,041,000 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 0 0 0 0 10,781,358,005 14,041,000 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 303,936,700 0 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 160,267,400 0 0 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 143,669,300 0 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 9,512,872,878 0 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 9,445,616,878 0 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 67,256,000 0 0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 58,465,995 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 12,855,639,505 12.855.639.505 10,795,399,005 10.795.399.005 303,936,700 303.936.700 160,267,400 160.267.400 143,669,300 143.669.300 9,512,872,878 9.512.872.878 9,445,616,878 9.445.616.878 67,256,000 67.256.000 58,465,995 58.465.995 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 07 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 07 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2 07 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 2 07 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Dana Transfer T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 58,465,995 0 0 0 367,721,432 14,041,000 0 0 367,721,432 14,041,000 0 0 538,361,000 0 0 0 197,812,000 0 0 0 340,549,000 0 0 0 1,369,280,200 0 0 0 1,169,280,000 0 0 0 225,000,000 0 0 0 944,280,000 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 58,465,995 381,762,432 381,762,432 538,361,000 197,812,000 340,549,000 1,369,280,200 1,169,280,000 225,000,000 944,280,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 58.465.995 381.762.432 381.762.432 538.361.000 197.812.000 340.549.000 1.369.280.200 1.169.280.000 225.000.000 944.280.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 03 1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 2 07 03 1.03 01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah (UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 2 07 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2 07 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2 07 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2 07 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 2 07 05 1.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Dana Transfer Umum- T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 100,000,000 100,000,000 100,000,200 100,000,200 100,000,300 100,000,300 100,000,300 410,640,000 100,000,000 100,000,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 100,000,000 100,000,000 100,000,200 100,000,200 100,000,300 100,000,300 100,000,300 410,640,000 100,000,000 100,000,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 100.000.000 100.000.000 100.000.200 100.000.200 100.000.300 100.000.300 100.000.300 410.640.000 100.000.000 100.000.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Alokasi Umum 2 07 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2 07 05 1.03 01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 2 07 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 3 29 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3 29 02 1.01 02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Dinas Tenaga Kerja, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 310,640,000 310,640,000 180,320,000 180,320,000 180,320,000 2,025,264,100 340,340,000 250,000,000 250,000,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 310,640,000 310,640,000 180,320,000 180,320,000 180,320,000 2,025,264,100 340,340,000 250,000,000 250,000,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 310.640.000 310.640.000 180.320.000 180.320.000 180.320.000 2.025.264.100 340.340.000 250.000.000 250.000.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 ESDM dan Transmigrasi) 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3 29 02 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 3 29 03 1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 3 29 03 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 3 29 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3 29 03 1.03 03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 90,340,000 90,340,000 244,164,100 104,245,000 104,245,000 139,919,100 139,919,100 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 90,340,000 90,340,000 244,164,100 104,245,000 104,245,000 139,919,100 139,919,100 Bertambah/ (Berkurang) 20 90.340.000 90.340.000 244.164.100 104.245.000 104.245.000 139.919.100 139.919.100 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 29 05 3 29 05 1.04 3 29 05 1.04 04 3 29 05 1.04 07 3 29 06 3 29 06 1.02 3 29 06 1.02 02 3 29 06 1.06 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Alokasi Khusus Non Fisik PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 244,440,000 244,440,000 100,000,000 144,440,000 1,196,320,000 89,440,000 89,440,000 1,106,880,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 244,440,000 244,440,000 100,000,000 144,440,000 1,196,320,000 89,440,000 89,440,000 1,106,880,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 244.440.000 244.440.000 100.000.000 144.440.000 1.196.320.000 89.440.000 89.440.000 1.106.880.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 3 29 06 1.06 02 Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3 32 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3 32 03 1.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 32 03 1.01 17 Bantuan Non- Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal) (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3 32 04 1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan 3 32 04 1.01 02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 1,106,880,000 473,080,000 294,200,000 294,200,000 115,320,000 178,880,000 178,880,000 178,880,000 178,880,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,106,880,000 473,080,000 294,200,000 294,200,000 115,320,000 178,880,000 178,880,000 178,880,000 178,880,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 1.106.880.000 473.080.000 294.200.000 294.200.000 115.320.000 178.880.000 178.880.000 178.880.000 178.880.000 T+1 21
1 2 Kode 3 4 5 Uraian 6 Satuan Pemukiman (Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi) Sumber Dana 7 Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 Jumlah 19 = (15+16+17+18) Bertambah/ (Berkurang) 20 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 0 0 0 0 7,428,349,440 2,575,000 0 0 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 0 0 0 0 5,509,427,040 2,575,000 0 0 2 18 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 186,510,100 0 0 0 2 18 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 87,137,500 0 0 0 2 18 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 99,372,600 0 0 0 2 18 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 4,525,925,297 0 0 0 2 18 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Dana Transfer Umum- 0 0 0 0 0 4,479,221,397 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 7,430,924,440 7.430.924.440 5,512,002,040 5.512.002.040 186,510,100 186.510.100 87,137,500 87.137.500 99,372,600 99.372.600 4,525,925,297 4.525.925.297 4,479,221,397 4.479.221.397 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 18 01 1.02 05 2 18 01 1.05 2 18 01 1.05 09 2 18 01 1.06 2 18 01 1.06 02 2 18 01 1.08 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 ASN (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Alokasi Umum Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 46,703,900 0 0 0 41,396,330 0 0 0 41,396,330 0 0 0 185,449,400 2,575,000 0 0 185,449,400 2,575,000 0 0 570,145,913 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 46,703,900 41,396,330 41,396,330 188,024,400 188,024,400 570,145,913 Bertambah/ (Berkurang) 20 46.703.900 41.396.330 41.396.330 188.024.400 188.024.400 570.145.913 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2 18 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 2 18 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2 18 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2 18 03 1.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 570,145,913 150,000,000 150,000,000 150,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 570,145,913 150,000,000 150,000,000 150,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 570.145.913 150.000.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 18 04 2 18 04 1.02 2 18 04 1.02 01 2 18 04 1.02 02 2 18 05 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Non Fisik PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 380,201,200 380,201,200 255,201,200 125,000,000 974,281,200 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 380,201,200 380,201,200 255,201,200 125,000,000 974,281,200 Bertambah/ (Berkurang) 20 380.201.200 380.201.200 255.201.200 125.000.000 974.281.200 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2 18 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2 18 05 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 2 18 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 2 18 06 1.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 Belanja Operasi 10 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 0 0 0 Jumlah Belanja Operasi 15 974,281,200 577,146,200 397,135,000 114,440,000 114,440,000 114,440,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 974,281,200 577,146,200 397,135,000 114,440,000 114,440,000 114,440,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 974.281.200 577.146.200 397.135.000 114.440.000 114.440.000 114.440.000 T+1 21
1 2 Kode 3 4 5 Uraian 6 Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) Sumber Dana 7 Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 Jumlah 19 = (15+16+17+18) Bertambah/ (Berkurang) 20 T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 2 2 07 2 07 01 2 07 01 1.08 2 07 01 1.08 03 2 07 03 2 07 03 1.01 2 07 03 1.01 01 2 07 03 1.01 01 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 2.07.2.18.3.29.13.0000 Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2,264,080,500 0 0 0 2,264,080,500 6,028,000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 203,840,000 0 0 0 203,840,000 6,028,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203,840,000 0 0 0 203,840,000 6,028,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 203,840,000 0 0 0 203,840,000 6,028,000 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1,369,280,200 0 0 0 1,369,280,200 0 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 1,169,280,000 0 0 0 1,169,280,000 0 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 225,000,000 0 0 0 225,000,000 0 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 944,280,000 0 0 0 944,280,000 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 6,028,000 (2.258.052.500) 6,028,000 (197.812.000) 6,028,000 (197.812.000) 6,028,000 (197.812.000) 0 (1.369.280.200) 0 (1.169.280.000) 0 (225.000.000) 0 (944.280.000) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 07 03 1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 2 07 03 1.03 01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah (UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 03 1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 2 07 03 1.04 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2 07 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2 07 04 1.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2 07 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 2 07 05 1.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Penanaman Modal Energi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 100,000,000 100,000,000 100,000,200 100,000,200 100,000,300 100,000,300 100,000,300 410,640,000 100,000,000 100,000,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 100,000,000 100,000,000 100,000,200 100,000,200 100,000,300 100,000,300 100,000,300 410,640,000 100,000,000 100,000,000 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (100.000.000) (100.000.000) (100.000.200) (100.000.200) (100.000.300) (100.000.300) (100.000.300) (410.640.000) (100.000.000) (100.000.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 07 05 1.03 2 07 05 1.03 01 2 07 06 2 07 06 1.01 2 07 06 1.01 01 2 18 2 18 01 2 18 01 1.01 2 18 01 1.01 01 2 18 01 1.01 07 2 18 01 1.02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Administrasi Keuangan Perangkat Daerah T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 310,640,000 0 0 0 310,640,000 0 0 0 180,320,000 0 0 0 180,320,000 0 0 0 180,320,000 0 0 0 18,121,244,570 194,666,000 0 0 16,202,322,170 194,666,000 0 0 490,446,800 0 0 0 247,404,900 0 0 0 243,041,900 0 0 0 14,093,745,313 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 310,640,000 0 0 0 0 310,640,000 0 0 0 0 180,320,000 0 0 0 0 180,320,000 0 0 0 0 180,320,000 0 0 0 0 18,315,910,570 1,923,187,043 178,050,000 0 0 16,396,988,170 1,923,187,043 178,050,000 0 0 490,446,800 0 0 0 0 247,404,900 0 0 0 0 243,041,900 0 0 0 0 14,093,745,313 1,868,785,056 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 0 (310.640.000) 0 (310.640.000) 0 (180.320.000) 0 (180.320.000) 0 (180.320.000) 2,101,237,043 (16.214.673.527) 2,101,237,043 (14.295.751.127) 0 (490.446.800) 0 (247.404.900) 0 (243.041.900) 1,868,785,056 (12.224.960.257) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 18 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 2 18 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 18 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 18 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 18 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 18 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 2 18 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 18 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2 18 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 2 18 02 1.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi (Dinas Penanaman Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 13,979,785,413 0 0 0 113,959,900 0 0 0 99,862,325 0 0 0 99,862,325 0 0 0 576,198,832 194,666,000 0 0 576,198,832 194,666,000 0 0 942,068,900 0 0 0 942,068,900 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 13,979,785,413 113,959,900 99,862,325 99,862,325 770,864,832 770,864,832 942,068,900 942,068,900 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 1,868,785,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,028,000 178,050,000 0 0 23,028,000 178,050,000 0 0 31,373,987 0 0 0 31,373,987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,868,785,056 0 0 0 201,078,000 201,078,000 31,373,987 31,373,987 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (12.111.000.357) (113.959.900) (99.862.325) (99.862.325) (569.786.832) (569.786.832) (910.694.913) (910.694.913) (150.000.000) (150.000.000) (150.000.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 18 03 2 18 03 1.01 2 18 03 1.01 02 2 18 04 2 18 04 1.02 2 18 04 1.02 01 2 18 04 1.02 02 2 18 05 2 18 05 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Alokasi Umum PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi T-1 9 Belanja Operasi 10 300,000,000 300,000,000 300,000,000 380,201,200 380,201,200 255,201,200 125,000,000 974,281,200 974,281,200 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 380,201,200 380,201,200 255,201,200 125,000,000 974,281,200 974,281,200 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (300.000.000) (300.000.000) (300.000.000) (380.201.200) (380.201.200) (255.201.200) (125.000.000) (974.281.200) (974.281.200) T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 18 05 1.01 02 2 18 05 1.01 03 2 18 06 2 18 06 1.01 2 18 06 1.01 01 3 3 29 3 29 02 3 29 02 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada T-1 9 Belanja Operasi 10 577,146,200 397,135,000 114,440,000 114,440,000 114,440,000 2,025,264,100 340,340,000 250,000,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 577,146,200 397,135,000 114,440,000 114,440,000 114,440,000 2,025,264,100 340,340,000 250,000,000 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (577.146.200) (397.135.000) (114.440.000) (114.440.000) (114.440.000) (2.025.264.100) (340.340.000) (250.000.000) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3 29 02 1.01 02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 3 29 02 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 3 29 03 1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 3 29 03 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 29 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3 29 03 1.03 03 Penyusunan Rekomendasi Dana Transfer T-1 9 Belanja Operasi 10 250,000,000 90,340,000 90,340,000 244,164,100 104,245,000 104,245,000 139,919,100 139,919,100 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 250,000,000 90,340,000 90,340,000 244,164,100 104,245,000 104,245,000 139,919,100 139,919,100 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (250.000.000) (90.340.000) (90.340.000) (244.164.100) (104.245.000) (104.245.000) (139.919.100) (139.919.100) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Umum- Dana Alokasi Umum 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 3 29 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 3 29 05 1.04 04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 29 05 1.04 07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3 29 06 1.02 02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 244,440,000 244,440,000 100,000,000 144,440,000 1,196,320,000 89,440,000 89,440,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 244,440,000 244,440,000 100,000,000 144,440,000 1,196,320,000 89,440,000 89,440,000 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 0 0 0 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (244.440.000) (244.440.000) (100.000.000) (144.440.000) (1.196.320.000) (89.440.000) (89.440.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 29 06 1.06 3 29 06 1.06 02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 1,106,880,000 1,106,880,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 1,106,880,000 1,106,880,000 Jumlah Belanja Operasi 15 0 0 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 0 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 (1.106.880.000) (1.106.880.000) T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 2 2 12 2 12 02 2 12 02 1.02 2 12 02 1.02 04 2 12 02 1.03 2 12 02 1.03 02 2 12 03 2 12 03 1.03 2 12 03 1.03 01 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 2.08.2.12.2.13.24.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 503,410,000 0 0 0 503,410,000 503,410,000 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 188,970,000 0 0 0 188,970,000 188,970,000 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 122,554,000 0 0 0 122,554,000 122,554,000 Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 122,554,000 0 0 0 122,554,000 122,554,000 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 66,416,000 0 0 0 66,416,000 66,416,000 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 66,416,000 0 0 0 66,416,000 66,416,000 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 150,000,000 0 0 0 150,000,000 150,000,000 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 150,000,000 0 0 0 150,000,000 150,000,000 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 110,000,000 0 0 0 110,000,000 110,000,000 Formulir RKPA-BELANJA SKPD T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 0 0 0 503,410,000 0 0 0 0 188,970,000 0 0 0 0 122,554,000 0 0 0 0 122,554,000 0 0 0 0 66,416,000 0 0 0 0 66,416,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 0 110,000,000 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 03 1.03 02 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2 12 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 2 12 04 1.02 02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 12 04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 2 12 04 1.03 02 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2 13 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 13 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 13 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 13 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 40,000,000 0 0 0 164,440,000 0 0 0 79,320,000 0 0 0 79,320,000 0 0 0 85,120,000 0 0 0 85,120,000 0 0 0 12,389,995,966 664,423,999 0 0 7,321,426,761 411,051,999 0 0 299,455,900 0 0 0 299,455,900 0 0 0 6,097,736,971 0 0 0 6,023,736,971 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 40,000,000 40,000,000 0 0 0 164,440,000 164,440,000 0 0 0 79,320,000 79,320,000 0 0 0 79,320,000 79,320,000 0 0 0 85,120,000 85,120,000 0 0 0 85,120,000 85,120,000 0 0 0 13,054,419,965 12,389,995,966 664,423,999 0 0 7,732,478,760 7,321,426,761 411,051,999 0 0 299,455,900 299,455,900 0 0 0 299,455,900 299,455,900 0 0 0 6,097,736,971 6,097,736,971 0 0 0 6,023,736,971 6,023,736,971 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 40,000,000 164,440,000 79,320,000 79,320,000 85,120,000 85,120,000 13,054,419,965 7,732,478,760 299,455,900 299,455,900 6,097,736,971 6,023,736,971 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 13 01 1.02 07 2 13 01 1.05 2 13 01 1.05 11 2 13 01 1.06 2 13 01 1.06 02 2 13 01 1.08 2 13 01 1.08 03 2 13 03 2 13 03 1.01 2 13 03 1.01 01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Tinelo Ayula Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 74,000,000 0 0 0 45,495,420 0 0 0 45,495,420 0 0 0 283,765,069 411,051,999 0 0 283,765,069 411,051,999 0 0 594,973,401 0 0 0 594,973,401 0 0 0 114,880,482 0 0 0 114,880,482 0 0 0 57,220,210 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 74,000,000 45,495,420 45,495,420 694,817,068 694,817,068 594,973,401 594,973,401 114,880,482 114,880,482 57,220,210 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 74,000,000 0 0 0 45,495,420 0 0 0 45,495,420 0 0 0 283,765,069 411,051,999 0 0 283,765,069 411,051,999 0 0 594,973,401 0 0 0 594,973,401 0 0 0 114,880,482 0 0 0 114,880,482 0 0 0 57,220,210 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 74,000,000 45,495,420 45,495,420 694,817,068 694,817,068 594,973,401 594,973,401 114,880,482 114,880,482 57,220,210 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 13 03 1.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2 13 04 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 13 04 1.01 08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 13 04 1.01 09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 13 04 1.01 11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 13 04 1.01 12 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 57,660,272 1,452,614,523 1,452,614,523 500,350,378 486,689,484 34,281,361 351,293,300 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 57,660,272 1,453,514,523 1,453,514,523 501,250,378 486,689,484 34,281,361 351,293,300 Jumlah Belanja Operasi 15 57,660,272 1,452,614,523 1,452,614,523 500,350,378 486,689,484 34,281,361 351,293,300 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 57,660,272 1,453,514,523 1,453,514,523 501,250,378 486,689,484 34,281,361 351,293,300 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) 2 13 04 1.01 22 Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2 13 05 1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 13 05 1.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 13 05 1.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 80,000,000 0 0 0 3,501,074,200 252,472,000 0 0 3,501,074,200 252,472,000 0 0 91,261,300 0 0 0 129,388,300 250,000,000 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 80,000,000 3,753,546,200 3,753,546,200 91,261,300 379,388,300 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 80,000,000 0 0 0 3,501,074,200 252,472,000 0 0 3,501,074,200 252,472,000 0 0 91,261,300 0 0 0 129,388,300 250,000,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 80,000,000 3,753,546,200 3,753,546,200 91,261,300 379,388,300 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 13 05 1.01 05 2 13 05 1.01 06 2 13 05 1.01 09 5 Uraian 6 serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 64,440,100 91,263,500 3,124,721,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 2,472,000 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 64,440,100 91,263,500 3,127,193,000 Jumlah Belanja Operasi 15 64,440,100 91,263,500 3,124,721,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 2,472,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 64,440,100 91,263,500 3,127,193,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 2.09.0.00.0.00.15.0000 Dinas Ketahanan Pangan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 8,293,610,192 44,909,000 0 0 8,338,519,192 9,312,628,870 44,909,000 0 0 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6,999,586,767 44,909,000 0 0 7,044,495,767 7,518,605,445 44,909,000 0 0 2 09 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 370,196,200 0 0 0 370,196,200 370,196,200 0 0 0 2 09 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 370,196,200 0 0 0 370,196,200 370,196,200 0 0 0 2 09 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,027,298,737 0 0 0 6,027,298,737 6,546,317,415 0 0 0 2 09 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5,961,472,237 0 0 0 5,961,472,237 6,480,490,915 0 0 0 2 09 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 65,826,500 0 0 0 65,826,500 65,826,500 0 0 0 2 09 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 44,972,000 0 0 0 44,972,000 44,972,000 0 0 0 2 09 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 44,972,000 0 0 0 44,972,000 44,972,000 0 0 0 2 09 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246,029,900 44,909,000 0 0 290,938,900 246,029,900 44,909,000 0 0 2 09 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum- 246,029,900 44,909,000 0 0 290,938,900 246,029,900 44,909,000 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 9,357,537,870 1.019.018.678 7,563,514,445 519.018.678 370,196,200 0 370,196,200 0 6,546,317,415 519.018.678 6,480,490,915 519.018.678 65,826,500 0 44,972,000 0 44,972,000 0 290,938,900 0 290,938,900 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Alokasi Umum 2 09 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 09 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2 09 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2 09 03 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 09 03 1.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 09 03 1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 2 09 03 1.02 04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 09 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 2 09 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Dana Transfer Umum- Dana Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 311,089,930 311,089,930 660,899,148 114,519,688 78,525,788 35,993,900 182,479,800 182,479,800 363,899,660 309,419,730 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 311,089,930 311,089,930 311,089,930 311,089,930 660,899,148 1,160,899,148 114,519,688 514,519,688 78,525,788 478,525,788 35,993,900 35,993,900 182,479,800 182,479,800 182,479,800 182,479,800 363,899,660 463,899,660 309,419,730 409,419,730 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 311,089,930 311,089,930 1,160,899,148 514,519,688 478,525,788 35,993,900 182,479,800 182,479,800 463,899,660 409,419,730 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 500.000.000 400.000.000 400.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 09 03 1.04 03 2 09 04 2 09 04 1.01 2 09 04 1.01 01 2 09 04 1.02 2 09 04 1.02 01 2 09 04 1.02 02 2 09 05 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Lokal (Dinas Ketahanan Pangan) Alokasi Umum Dana Insentif Daerah Semua Kelurahan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN T-1 9 Belanja Operasi 10 54,479,930 424,894,252 55,480,067 55,480,067 369,414,185 168,979,889 200,434,296 208,230,025 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 54,479,930 424,894,252 55,480,067 55,480,067 369,414,185 168,979,889 200,434,296 208,230,025 Jumlah Belanja Operasi 15 54,479,930 424,894,252 55,480,067 55,480,067 369,414,185 168,979,889 200,434,296 208,230,025 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 54,479,930 424,894,252 55,480,067 55,480,067 369,414,185 168,979,889 200,434,296 208,230,025 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 09 05 1.01 2 09 05 1.01 02 2 09 05 1.01 04 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketahanan Pangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 208,230,025 138,249,840 69,980,185 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 208,230,025 138,249,840 69,980,185 Jumlah Belanja Operasi 15 208,230,025 138,249,840 69,980,185 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 208,230,025 138,249,840 69,980,185 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 2.11.3.28.0.00.17.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 29,474,291,842 0 0 0 29,474,291,842 30,878,785,842 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28,263,790,645 0 0 0 28,263,790,645 28,853,890,645 2 11 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 793,900,872 0 0 0 793,900,872 1,693,900,872 2 11 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 645,424,900 0 0 0 645,424,900 645,424,900 2 11 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 148,475,972 0 0 0 148,475,972 1,048,475,972 Formulir RKPA-BELANJA SKPD T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 0 0 0 30,878,785,842 1.404.494.000 0 0 0 28,853,890,645 590.100.000 0 0 0 1,693,900,872 900.000.000 0 0 0 645,424,900 0 0 0 0 1,048,475,972 900.000.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 2 11 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 11 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 26,173,705,628 26,050,305,628 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 26,173,705,628 25,863,805,628 26,050,305,628 25,740,405,628 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 25,863,805,628 (309.900.000) 25,740,405,628 (309.900.000) T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 2 11 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 11 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 11 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 11 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Lokasi 8 Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 123,400,000 254,640,745 37,068,050 9,383,195 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 123,400,000 254,640,745 37,068,050 9,383,195 Jumlah Belanja Operasi 15 123,400,000 254,640,745 37,068,050 9,383,195 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 123,400,000 254,640,745 37,068,050 9,383,195 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 T+1 21
Kode 2 11 01 1.06 08 1 2 3 4 2 11 01 1.06 09 2 11 01 1.08 2 11 01 1.08 02 2 11 01 1.08 04 2 11 01 1.09 5 Alokasi Umum Semua Kelurahan Uraian Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 6 Sumber Dana Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7 Kota Lokasi Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah T-1 9 Belanja Operasi 24,437,500 10 183,752,000 645,153,200 177,605,200 467,548,000 396,390,200 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak 0 Terduga Belanja Transfer 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 24,437,500 14 = (10+11+12+13) 183,752,000 645,153,200 177,605,200 467,548,000 396,390,200 Jumlah Belanja Operasi 24,437,500 15 183,752,000 645,153,200 177,605,200 467,548,000 396,390,200 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak 0 Terduga Belanja Transfer 0 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 24,437,500 19 = (15+16+17+18) 183,752,000 645,153,200 177,605,200 467,548,000 396,390,200 Bertambah/ (Berkurang) 0 20 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 2 11 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 11 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 11 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 2 11 03 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 359,162,000 11,290,000 25,938,200 534,454,304 343,168,055 243,168,055 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 359,162,000 11,290,000 25,938,200 534,454,304 343,168,055 243,168,055 Jumlah Belanja Operasi 15 359,162,000 11,290,000 25,938,200 534,454,304 343,168,055 243,168,055 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 359,162,000 11,290,000 25,938,200 534,454,304 343,168,055 243,168,055 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 11 03 1.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 11 03 1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 11 03 1.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua T-1 9 Belanja Operasi 10 100,000,000 191,286,249 191,286,249 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 100,000,000 191,286,249 191,286,249 Jumlah Belanja Operasi 15 100,000,000 191,286,249 191,286,249 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 100,000,000 191,286,249 191,286,249 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 2 11 05 1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2 11 05 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 58,382,600 58,382,600 58,382,600 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 58,382,600 58,382,600 58,382,600 Jumlah Belanja Operasi 15 58,382,600 58,382,600 58,382,600 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 58,382,600 58,382,600 58,382,600 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2 11 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2 11 06 1.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, T-1 9 Belanja Operasi 10 321,256,075 321,256,075 149,070,118 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 321,256,075 321,256,075 149,070,118 Jumlah Belanja Operasi 15 944,570,075 944,570,075 772,384,118 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 944,570,075 944,570,075 772,384,118 Bertambah/ (Berkurang) 20 623.314.000 623.314.000 623.314.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 11 06 1.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2 11 08 1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 2 11 08 1.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, T-1 9 Belanja Operasi 10 172,185,957 99,894,900 99,894,900 99,894,900 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 172,185,957 99,894,900 99,894,900 99,894,900 Jumlah Belanja Operasi 15 172,185,957 290,974,900 290,974,900 290,974,900 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 172,185,957 290,974,900 290,974,900 290,974,900 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 191.080.000 191.080.000 191.080.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2 11 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 2 11 09 1.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 196,513,318 196,513,318 196,513,318 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 196,513,318 196,513,318 196,513,318 Jumlah Belanja Operasi 15 196,513,318 196,513,318 196,513,318 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 196,513,318 196,513,318 196,513,318 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 28 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 3,947,335,279 1,187,526,025 0 0 1,437,203,998 68,285,949 0 0 426,876,130 68,285,949 0 0 3,019,442 20,350,000 0 0 15,425,125 25,932,000 0 0 17,599,725 10,003,937 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 5,134,861,304 1,505,489,947 495,162,079 23,369,442 41,357,125 27,603,662 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 5,497,335,279 1,187,526,025 0 0 1,437,203,998 68,285,949 0 0 426,876,130 68,285,949 0 0 3,019,442 20,350,000 0 0 15,425,125 25,932,000 0 0 17,599,725 10,003,937 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 6,684,861,304 1.550.000.000 1,505,489,947 495,162,079 23,369,442 41,357,125 27,603,662 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 3 28 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara) 3 28 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) 3 28 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD KPH Wilayah V Boalemo) 3 28 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD KPH Wilayah V Boalemo) 3 28 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) 3 28 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Lokasi 8 Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, T-1 9 Belanja Operasi 10 13,499,965 14,977,628 7,880,542 867,732 1,212,366 500,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 12,000,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 13,499,965 26,977,640 7,880,542 867,732 1,212,366 500,000 Jumlah Belanja Operasi 15 13,499,965 14,977,628 7,880,542 867,732 1,212,366 500,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 12,000,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 13,499,965 26,977,640 7,880,542 867,732 1,212,366 500,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 28 01 1.06 05 3 28 01 1.06 05 3 28 01 1.06 05 3 28 01 1.06 08 3 28 01 1.06 08 5 Uraian 6 (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) Sumber Dana 7 Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 388,505 501,847 1,268,253 6,875,000 6,500,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 388,505 501,847 1,268,253 6,875,000 6,500,000 Jumlah Belanja Operasi 15 388,505 501,847 1,268,253 6,875,000 6,500,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 388,505 501,847 1,268,253 6,875,000 6,500,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 3 28 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) 3 28 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPTD KPH Wilayah V Boalemo) 3 28 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat) 3 28 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara) 3 28 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) 3 28 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) 3 28 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Lokasi 8 Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 6,250,000 2,375,000 15,324,000 24,393,000 56,472,000 37,530,000 70,090,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 6,250,000 2,375,000 15,324,000 24,393,000 56,472,000 37,530,000 70,090,000 Jumlah Belanja Operasi 15 6,250,000 2,375,000 15,324,000 24,393,000 56,472,000 37,530,000 70,090,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 6,250,000 2,375,000 15,324,000 24,393,000 56,472,000 37,530,000 70,090,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 28 01 1.06 09 3 28 01 1.08 3 28 01 1.08 02 3 28 01 1.08 02 3 28 01 1.08 02 3 28 01 1.08 02 3 28 01 1.08 02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) Alokasi Umum Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD KPH Wilayah V Boalemo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD KPH Wilayah V Boalemo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 123,926,000 592,459,350 36,609,391 27,367,314 20,879,949 18,674,860 34,110,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 123,926,000 592,459,350 36,609,391 27,367,314 20,879,949 18,674,860 34,110,000 Jumlah Belanja Operasi 15 123,926,000 592,459,350 36,609,391 27,367,314 20,879,949 18,674,860 34,110,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 123,926,000 592,459,350 36,609,391 27,367,314 20,879,949 18,674,860 34,110,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 3 28 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPH Wilayah V Boalemo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 28 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 24,497,836 59,840,000 58,080,000 77,440,000 96,800,000 59,840,000 78,320,000 417,868,518 77,525,200 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 24,497,836 59,840,000 58,080,000 77,440,000 96,800,000 59,840,000 78,320,000 417,868,518 77,525,200 Jumlah Belanja Operasi 15 24,497,836 59,840,000 58,080,000 77,440,000 96,800,000 59,840,000 78,320,000 417,868,518 77,525,200 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 24,497,836 59,840,000 58,080,000 77,440,000 96,800,000 59,840,000 78,320,000 417,868,518 77,525,200 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 (UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara) 3 28 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD KPH Wilayah V Boalemo) 3 28 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat) 3 28 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) 3 28 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) 3 28 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) 3 28 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD KPH Wilayah V Boalemo) 3 28 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Lokasi 8 Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 58,800,000 49,800,000 51,887,108 55,400,000 39,058,210 2,440,000 1,220,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 58,800,000 49,800,000 51,887,108 55,400,000 39,058,210 2,440,000 1,220,000 Jumlah Belanja Operasi 15 58,800,000 49,800,000 51,887,108 55,400,000 39,058,210 2,440,000 1,220,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 58,800,000 49,800,000 51,887,108 55,400,000 39,058,210 2,440,000 1,220,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 28 01 1.09 06 3 28 01 1.09 06 3 28 01 1.09 06 3 28 01 1.09 09 3 28 01 1.09 09 3 28 03 3 28 03 1.01 3 28 03 1.01 03 3 28 03 1.01 03 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Alokasi Umum Semua Kelurahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 5,970,000 0 0 0 2,440,000 0 0 0 3,050,000 0 0 0 60,000,000 0 0 0 10,278,000 0 0 0 2,050,382,813 1,119,240,076 0 0 786,980,032 1,088,340,076 0 0 0 892,400,000 0 0 0 195,940,076 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 5,970,000 2,440,000 3,050,000 60,000,000 10,278,000 3,169,622,889 1,875,320,108 892,400,000 195,940,076 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 5,970,000 0 0 0 2,440,000 0 0 0 3,050,000 0 0 0 60,000,000 0 0 0 10,278,000 0 0 0 3,600,382,813 1,119,240,076 0 0 1,386,980,032 1,088,340,076 0 0 0 892,400,000 0 0 0 195,940,076 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 5,970,000 0 2,440,000 0 3,050,000 0 60,000,000 0 10,278,000 0 4,719,622,889 1.550.000.000 2,475,320,108 600.000.000 892,400,000 0 195,940,076 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 3 28 03 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 3 28 03 1.03 03 Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua T-1 9 Belanja Operasi 10 786,980,032 134,698,351 134,698,351 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 786,980,032 134,698,351 134,698,351 Jumlah Belanja Operasi 15 1,386,980,032 134,698,351 134,698,351 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,386,980,032 134,698,351 134,698,351 Bertambah/ (Berkurang) 20 600.000.000 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 3 28 03 1.04 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 03 1.04 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Utara, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Tilongkabila, Semua Kelurahan 3 28 03 1.04 02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Insentif Daerah 3 28 03 1.04 04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 3 28 03 1.05 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara) Dana Transfer Umum- Dana Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 554,384,339 193,360,339 160,915,000 0 200,109,000 364,711,010 50,122,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,900,000 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 554,384,339 193,360,339 160,915,000 0 200,109,000 395,611,010 50,122,000 Jumlah Belanja Operasi 15 1,504,384,339 193,360,339 160,915,000 950,000,000 200,109,000 364,711,010 50,122,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,900,000 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,504,384,339 193,360,339 160,915,000 950,000,000 200,109,000 395,611,010 50,122,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 950.000.000 0 0 950.000.000 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 3 28 03 1.05 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo) 3 28 03 1.05 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 3 28 03 1.05 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (UPTD KPH Wilayah III Pohuwato) 3 28 03 1.05 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Sumber Dana 7 Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 72,000,000 73,888,600 81,164,938 87,535,472 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 15,450,000 0 0 0 0 0 15,450,000 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 72,000,000 89,338,600 81,164,938 102,985,472 Jumlah Belanja Operasi 15 72,000,000 73,888,600 81,164,938 87,535,472 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 15,450,000 0 0 0 0 0 15,450,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 72,000,000 89,338,600 81,164,938 102,985,472 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 03 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 3 28 03 1.06 03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 3 28 03 1.07 01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 38,467,193 38,467,193 171,141,888 171,141,888 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 38,467,193 38,467,193 171,141,888 171,141,888 Jumlah Belanja Operasi 15 38,467,193 38,467,193 171,141,888 171,141,888 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 38,467,193 38,467,193 171,141,888 171,141,888 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 3 28 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 28 05 1.01 03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 320,799,762 320,799,762 105,623,122 55,000,000 160,176,640 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 320,799,762 320,799,762 105,623,122 55,000,000 160,176,640 Jumlah Belanja Operasi 15 320,799,762 320,799,762 105,623,122 55,000,000 160,176,640 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 320,799,762 320,799,762 105,623,122 55,000,000 160,176,640 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 28 06 3 28 06 1.01 3 28 06 1.01 06 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Semua Kelurahan PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 138,948,706 138,948,706 138,948,706 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 138,948,706 138,948,706 138,948,706 Jumlah Belanja Operasi 15 138,948,706 138,948,706 138,948,706 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 138,948,706 138,948,706 138,948,706 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 2.17.3.30.3.31.27.0000 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 22,735,920,313 509,760,000 0 0 23,245,680,313 22,622,171,093 574,760,000 0 0 23,196,931,093 (48.749.220) 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13,465,963,713 509,760,000 0 0 13,975,723,713 13,352,214,493 574,760,000 0 0 13,926,974,493 (48.749.220) 2 17 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 930,536,400 0 0 0 930,536,400 930,536,400 0 0 0 930,536,400 2 17 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 520,283,400 0 0 0 520,283,400 520,283,400 0 0 0 520,283,400 2 17 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 410,253,000 0 0 0 410,253,000 410,253,000 0 0 0 410,253,000 2 17 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,641,919,913 0 0 0 9,641,919,913 9,593,170,693 0 0 0 9,593,170,693 (48.749.220) 2 17 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Kabila, Toto Selatan 9,525,980,913 0 0 0 9,525,980,913 9,477,231,693 0 0 0 9,477,231,693 (48.749.220) 2 17 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Kabila, Toto Selatan 115,939,000 0 0 0 115,939,000 115,939,000 0 0 0 115,939,000 2 17 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 377,474,000 0 0 0 377,474,000 377,474,000 0 0 0 377,474,000 2 17 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Koperasi, UMKM, Dana Transfer Umum- Dana Kab. Bone Bolango, Kabila, Toto Selatan 377,474,000 0 0 0 377,474,000 377,474,000 0 0 0 377,474,000 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 17 01 1.06 2 17 01 1.06 02 2 17 01 1.08 2 17 01 1.08 03 2 17 03 2 17 03 1.01 2 17 03 1.01 02 2 17 05 2 17 05 1.01 2 17 05 1.01 01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Perindustrian dan Perdagangan) Alokasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Kabila, Toto Selatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Kabila, Toto Selatan PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UKM Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 1,031,137,000 509,760,000 0 0 1,031,137,000 509,760,000 0 0 1,484,896,400 0 0 0 1,484,896,400 0 0 0 340,000,200 0 0 0 340,000,200 0 0 0 340,000,200 0 0 0 1,494,733,400 0 0 0 1,494,733,400 0 0 0 1,494,733,400 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 1,540,897,000 1,540,897,000 1,484,896,400 1,484,896,400 340,000,200 340,000,200 340,000,200 1,494,733,400 1,494,733,400 1,494,733,400 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 966,137,000 574,760,000 0 0 966,137,000 574,760,000 0 0 1,484,896,400 0 0 0 1,484,896,400 0 0 0 340,000,200 0 0 0 340,000,200 0 0 0 340,000,200 0 0 0 1,494,733,400 0 0 0 1,494,733,400 0 0 0 1,494,733,400 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,540,897,000 1,540,897,000 1,484,896,400 1,484,896,400 340,000,200 340,000,200 340,000,200 1,494,733,400 1,494,733,400 1,494,733,400 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 17 06 2 17 06 1.01 2 17 06 1.01 02 2 17 07 2 17 07 1.01 2 17 07 1.01 01 2 17 07 1.01 02 2 17 08 2 17 08 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UKM Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha T-1 9 Belanja Operasi 10 351,394,900 351,394,900 351,394,900 1,464,807,200 1,464,807,200 530,576,200 934,231,000 5,619,020,900 5,619,020,900 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 351,394,900 351,394,900 351,394,900 1,464,807,200 1,464,807,200 530,576,200 934,231,000 5,619,020,900 5,619,020,900 Jumlah Belanja Operasi 15 351,394,900 351,394,900 351,394,900 1,464,807,200 1,464,807,200 530,576,200 934,231,000 5,619,020,900 5,619,020,900 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 351,394,900 351,394,900 351,394,900 1,464,807,200 1,464,807,200 530,576,200 934,231,000 5,619,020,900 5,619,020,900 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Menengah 2 17 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 3 30 02 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 3 30 02 1.04 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 3 30 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 3 30 04 1.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 30 04 1.02 02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Koperasi, UMKM, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 5,619,020,900 3,865,228,814 100,851,820 100,851,820 100,851,820 847,984,192 709,173,182 101,696,410 607,476,772 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 5,619,020,900 3,865,228,814 100,851,820 100,851,820 100,851,820 847,984,192 709,173,182 101,696,410 607,476,772 Jumlah Belanja Operasi 15 5,619,020,900 5,120,328,814 100,851,820 100,851,820 100,851,820 2,103,084,192 1,964,273,182 101,696,410 1,862,576,772 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 5,619,020,900 5,120,328,814 1.255.100.000 100,851,820 100,851,820 100,851,820 2,103,084,192 1.255.100.000 1,964,273,182 1.255.100.000 101,696,410 1,862,576,772 1.255.100.000 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 30 04 1.03 3 30 04 1.03 03 3 30 05 3 30 05 1.01 3 30 05 1.01 03 3 30 06 3 30 06 1.01 3 30 06 1.01 01 3 30 06 1.02 3 30 06 1.02 01 3 30 06 1.02 02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Perindustrian dan Perdagangan) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Verifikasi Mutu Produk (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pengembangan Layanan Pengujian (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 138,811,010 138,811,010 251,801,947 251,801,947 251,801,947 2,664,590,855 1,862,791,071 1,862,791,071 697,806,740 122,042,000 433,147,740 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 138,811,010 138,811,010 251,801,947 251,801,947 251,801,947 2,664,590,855 1,862,791,071 1,862,791,071 697,806,740 122,042,000 433,147,740 Jumlah Belanja Operasi 15 138,811,010 138,811,010 251,801,947 251,801,947 251,801,947 2,664,590,855 1,862,791,071 1,862,791,071 697,806,740 122,042,000 433,147,740 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 138,811,010 138,811,010 251,801,947 251,801,947 251,801,947 2,664,590,855 1,862,791,071 1,862,791,071 697,806,740 122,042,000 433,147,740 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 30 06 1.02 03 3 30 06 1.03 3 30 06 1.03 01 3 31 3 31 02 3 31 02 1.01 3 31 02 1.01 03 3 31 02 1.01 05 3 31 02 1.01 06 3 31 03 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Pengembangan Layanan Sertifikasi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI T-1 9 Belanja Operasi 10 142,617,000 103,993,044 103,993,044 2,605,226,405 2,335,763,785 2,335,763,785 882,863,900 1,186,499,300 266,400,585 119,354,545 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 142,617,000 103,993,044 103,993,044 2,605,226,405 2,335,763,785 2,335,763,785 882,863,900 1,186,499,300 266,400,585 119,354,545 Jumlah Belanja Operasi 15 142,617,000 103,993,044 103,993,044 2,733,151,405 2,463,688,785 2,463,688,785 882,863,900 1,314,424,300 266,400,585 119,354,545 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 142,617,000 103,993,044 103,993,044 2,733,151,405 2,463,688,785 2,463,688,785 882,863,900 1,314,424,300 266,400,585 119,354,545 Bertambah/ (Berkurang) 20 127.925.000 127.925.000 127.925.000 127.925.000 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 31 03 1.01 3 31 03 1.01 01 3 31 04 3 31 04 1.01 3 31 04 1.01 01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 119,354,545 119,354,545 150,108,075 150,108,075 150,108,075 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 119,354,545 119,354,545 150,108,075 150,108,075 150,108,075 Jumlah Belanja Operasi 15 119,354,545 119,354,545 150,108,075 150,108,075 150,108,075 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 119,354,545 119,354,545 150,108,075 150,108,075 150,108,075 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.25.00 Dinas Perhubungan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10,087,877,111 1,175,600,000 0 0 11,263,477,111 10,155,477,111 1,248,400,000 0 0 11,403,877,111 140.400.000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7,107,044,661 35,600,000 0 0 7,142,644,661 7,266,573,161 87,900,000 0 0 7,354,473,161 211.828.500 2 15 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 556,038,000 0 0 0 556,038,000 556,146,500 0 0 0 556,146,500 108.500 2 15 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 556,038,000 0 0 0 556,038,000 556,146,500 0 0 0 556,146,500 108.500 2 15 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,210,657,274 0 0 0 5,210,657,274 5,351,057,274 0 0 0 5,351,057,274 140.400.000 2 15 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan) DAK Non Fisik- PK2UMK 5,157,604,774 0 0 0 5,157,604,774 5,298,004,774 0 0 0 5,298,004,774 140.400.000 2 15 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 53,052,500 0 0 0 53,052,500 53,052,500 0 0 0 53,052,500 0 2 15 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 193,175,330 0 0 0 193,175,330 133,175,330 0 0 0 133,175,330 (60.000.000) 2 15 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 193,175,330 0 0 0 193,175,330 133,175,330 0 0 0 133,175,330 (60.000.000) 2 15 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 750,077,892 35,600,000 0 0 785,677,892 825,077,892 87,900,000 0 0 912,977,892 127.300.000 2 15 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana 750,077,892 35,600,000 0 0 785,677,892 825,077,892 87,900,000 0 0 912,977,892 127.300.000 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 15 01 1.08 2 15 01 1.08 03 2 15 02 2 15 02 1.02 2 15 02 1.02 02 2 15 02 1.05 2 15 02 1.05 01 2 15 02 1.05 02 2 15 02 1.08 2 15 02 1.08 01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Alokasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Selatan, Biawu Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 397,096,165 0 0 0 397,096,165 0 0 0 2,795,356,450 1,140,000,000 0 0 136,457,850 0 0 0 136,457,850 0 0 0 830,770,000 1,140,000,000 0 0 663,610,000 0 0 0 167,160,000 1,140,000,000 0 0 1,788,128,600 0 0 0 1,439,485,600 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 397,096,165 397,096,165 3,935,356,450 136,457,850 136,457,850 1,970,770,000 663,610,000 1,307,160,000 1,788,128,600 1,439,485,600 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 401,116,165 0 0 0 401,116,165 0 0 0 2,728,133,950 1,160,500,000 0 0 133,055,350 0 0 0 133,055,350 0 0 0 767,150,000 1,160,500,000 0 0 600,990,000 0 0 0 166,160,000 1,160,500,000 0 0 1,787,928,600 0 0 0 1,439,485,600 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 401,116,165 4.020.000 401,116,165 4.020.000 3,888,633,950 (46.722.500) 133,055,350 (3.402.500) 133,055,350 (3.402.500) 1,927,650,000 (43.120.000) 600,990,000 (62.620.000) 1,326,660,000 19.500.000 1,787,928,600 (200.000) 1,439,485,600 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 15 02 1.08 02 2 15 02 1.13 2 15 02 1.13 01 2 15 03 2 15 03 1.06 2 15 03 1.06 02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Dinas Perhubungan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 348,643,000 40,000,000 40,000,000 185,476,000 185,476,000 185,476,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 348,643,000 40,000,000 40,000,000 185,476,000 185,476,000 185,476,000 Jumlah Belanja Operasi 15 348,443,000 40,000,000 40,000,000 160,770,000 160,770,000 160,770,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 348,443,000 (200.000) 40,000,000 0 40,000,000 0 160,770,000 (24.706.000) 160,770,000 (24.706.000) 160,770,000 (24.706.000) T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 5 2 2 16 2 16 01 2 16 01 1.01 2 16 01 1.01 01 2 16 01 1.01 07 2 16 01 1.02 2 16 01 1.02 01 2 16 01 1.02 07 2 16 01 1.05 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 2.16.2.20.2.21.26.0000 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15,182,169,644 809,182,000 0 0 15,991,351,644 15,621,369,644 1,059,982,000 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,336,411,844 694,182,000 0 0 9,030,593,844 8,186,411,844 944,982,000 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 355,340,800 0 0 0 355,340,800 355,340,800 0 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 230,539,000 0 0 0 230,539,000 230,539,000 0 0 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 124,801,800 0 0 0 124,801,800 124,801,800 0 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,702,972,025 0 0 0 4,702,972,025 4,552,972,025 0 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4,647,392,125 0 0 0 4,647,392,125 4,497,392,125 0 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 55,579,900 0 0 0 55,579,900 55,579,900 0 0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120,723,400 0 0 0 120,723,400 120,723,400 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 16,681,351,644 690.000.000 9,131,393,844 100.800.000 355,340,800 0 230,539,000 0 124,801,800 0 4,552,972,025 (150.000.000) 4,497,392,125 (150.000.000) 55,579,900 0 120,723,400 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 16 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 16 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 16 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 16 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2 16 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 2 16 02 1.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 16 02 1.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 16 02 1.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Dana Transfer Umum- T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 120,723,400 0 0 0 1,880,432,000 694,182,000 0 0 1,880,432,000 694,182,000 0 0 1,276,943,619 0 0 0 1,276,943,619 0 0 0 3,248,485,300 0 0 0 3,248,485,300 0 0 0 772,153,200 0 0 0 718,706,900 0 0 0 1,026,105,900 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 120,723,400 2,574,614,000 2,574,614,000 1,276,943,619 1,276,943,619 3,248,485,300 3,248,485,300 772,153,200 718,706,900 1,026,105,900 Jumlah Belanja Operasi 15 120,723,400 1,880,432,000 1,880,432,000 1,276,943,619 1,276,943,619 3,837,685,300 3,837,685,300 772,153,200 718,706,900 1,026,105,900 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 944,982,000 0 0 944,982,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 120,723,400 2,825,414,000 2,825,414,000 1,276,943,619 1,276,943,619 3,837,685,300 3,837,685,300 772,153,200 718,706,900 1,026,105,900 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 250.800.000 250.800.000 0 0 589.200.000 589.200.000 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 2 16 02 1.01 12 2 16 03 2 16 03 1.01 2 16 03 1.01 02 2 16 03 1.02 2 16 03 1.02 01 2 16 03 1.02 10 2 20 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Alokasi Umum Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 731,519,300 0 0 0 3,597,272,500 115,000,000 0 0 190,597,000 0 0 0 190,597,000 0 0 0 3,406,675,500 115,000,000 0 0 1,184,181,100 0 0 0 2,222,494,400 115,000,000 0 0 664,554,620 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 731,519,300 3,712,272,500 190,597,000 190,597,000 3,521,675,500 1,184,181,100 2,337,494,400 664,554,620 Jumlah Belanja Operasi 15 1,320,719,300 3,597,272,500 190,597,000 190,597,000 3,406,675,500 1,184,181,100 2,222,494,400 664,554,620 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 115,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 115,000,000 0 0 0 0 0 115,000,000 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,320,719,300 3,712,272,500 190,597,000 190,597,000 3,521,675,500 1,184,181,100 2,337,494,400 664,554,620 Bertambah/ (Berkurang) 20 589.200.000 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 2 20 02 2 20 02 1.01 2 20 02 1.01 01 2 20 02 1.01 03 2 20 02 1.01 04 2 21 2 21 02 2 21 02 1.01 2 21 02 1.01 03 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Membangun Metadata Statistik Sektoral (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 664,554,620 664,554,620 297,253,500 194,866,810 172,434,310 227,315,200 227,315,200 227,315,200 227,315,200 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 664,554,620 664,554,620 297,253,500 194,866,810 172,434,310 227,315,200 227,315,200 227,315,200 227,315,200 Jumlah Belanja Operasi 15 664,554,620 664,554,620 297,253,500 194,866,810 172,434,310 227,315,200 227,315,200 227,315,200 227,315,200 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 664,554,620 664,554,620 297,253,500 194,866,810 172,434,310 227,315,200 227,315,200 227,315,200 227,315,200 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 2 2 23 2 23 02 2 23 02 1.01 2 23 02 1.01 06 2 23 02 1.02 2 23 02 1.02 04 2 23 03 2 23 03 1.02 2 23 03 1.02 01 2 24 2 24 01 2 24 01 1.01 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 2.23.2.24.0.00.29.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 500,026,410 0 0 0 500,026,410 500,026,410 0 0 0 500,026,410 0 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 450,026,410 0 0 0 450,026,410 450,026,410 0 0 0 450,026,410 0 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 50,026,600 0 0 0 50,026,600 50,026,600 0 0 0 50,026,600 0 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 50,026,600 0 0 0 50,026,600 50,026,600 0 0 0 50,026,600 0 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 399,999,810 0 0 0 399,999,810 399,999,810 0 0 0 399,999,810 0 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 399,999,810 0 0 0 399,999,810 399,999,810 0 0 0 399,999,810 0 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 50,000,000 0 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 50,000,000 0 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah 50,000,000 0 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 50,000,000 0 Penerbitan Katalog Induk Daerah (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 50,000,000 0 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 50,000,000 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 8,916,057,112 311,759,000 0 0 9,227,816,112 8,916,057,112 311,759,000 0 0 9,227,816,112 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,524,234,783 311,759,000 0 0 8,835,993,783 8,524,234,783 311,759,000 0 0 8,835,993,783 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200,199,200 0 0 0 200,199,200 200,199,200 0 0 0 200,199,200 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 24 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 24 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 24 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 24 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 24 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 24 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 24 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 24 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2 24 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 2 24 02 1.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 24 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 2 24 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Dana Transfer Semua Kabupaten/Kota, T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 200,199,200 0 0 0 7,413,171,983 0 0 0 7,363,171,983 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 311,759,000 0 0 0 311,759,000 0 0 910,863,600 0 0 0 910,863,600 0 0 0 293,390,325 0 0 0 199,835,440 0 0 0 199,835,440 0 0 0 93,554,885 0 0 0 93,554,885 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 200,199,200 200,199,200 0 0 0 7,413,171,983 7,413,171,983 0 0 0 7,363,171,983 7,363,171,983 0 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 311,759,000 0 311,759,000 0 0 311,759,000 0 311,759,000 0 0 910,863,600 910,863,600 0 0 0 910,863,600 910,863,600 0 0 0 293,390,325 293,390,325 0 0 0 199,835,440 199,835,440 0 0 0 199,835,440 199,835,440 0 0 0 93,554,885 93,554,885 0 0 0 93,554,885 93,554,885 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 200,199,200 7,413,171,983 7,363,171,983 50,000,000 311,759,000 311,759,000 910,863,600 910,863,600 293,390,325 199,835,440 199,835,440 93,554,885 93,554,885 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 2 24 03 2 24 03 1.02 2 24 03 1.02 01 2 24 03 1.03 2 24 03 1.03 01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Arsip Statis (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 98,432,004 58,837,752 58,837,752 39,594,252 39,594,252 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 98,432,004 58,837,752 58,837,752 39,594,252 39,594,252 Jumlah Belanja Operasi 15 98,432,004 58,837,752 58,837,752 39,594,252 39,594,252 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 98,432,004 58,837,752 58,837,752 39,594,252 39,594,252 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.30.00 Dinas Kelautan dan Perikanan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 27,406,464,057 11,701,252,500 0 0 39,107,716,557 29,406,464,057 11,701,252,500 0 0 41,107,716,557 2.000.000.000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15,760,725,491 140,455,500 0 0 15,901,180,991 15,760,725,491 140,455,500 0 0 15,901,180,991 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 655,479,800 72,010,500 0 0 727,490,300 655,479,800 72,010,500 0 0 727,490,300 3 25 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 470,953,300 40,703,000 0 0 511,656,300 470,953,300 40,703,000 0 0 511,656,300 3 25 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 184,526,500 31,307,500 0 0 215,834,000 184,526,500 31,307,500 0 0 215,834,000 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,109,673,616 38,110,000 0 0 11,147,783,616 11,109,673,616 38,110,000 0 0 11,147,783,616 3 25 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 10,953,569,716 0 0 0 10,953,569,716 10,953,569,716 0 0 0 10,953,569,716 3 25 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 156,103,900 38,110,000 0 0 194,213,900 156,103,900 38,110,000 0 0 194,213,900 3 25 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 170,290,000 0 0 0 170,290,000 170,290,000 0 0 0 170,290,000 3 25 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Dana Transfer Umum- 170,290,000 0 0 0 170,290,000 170,290,000 0 0 0 170,290,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 25 01 1.06 3 25 01 1.06 02 3 25 01 1.06 02 3 25 01 1.06 02 3 25 01 1.06 02 3 25 01 1.06 02 3 25 01 1.06 02 3 25 01 1.08 3 25 01 1.08 03 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Fungsi (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Alokasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 707,439,104 96,777,274 96,957,770 222,029,900 46,864,560 159,021,200 85,788,400 3,117,842,971 468,393,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 30,335,000 0 0 0 0 0 4,585,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 737,774,104 96,777,274 101,542,770 222,029,900 46,864,560 184,771,200 85,788,400 3,117,842,971 468,393,000 Jumlah Belanja Operasi 15 707,439,104 96,777,274 96,957,770 222,029,900 46,864,560 159,021,200 85,788,400 3,117,842,971 468,393,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 30,335,000 0 0 0 0 0 4,585,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 737,774,104 96,777,274 101,542,770 222,029,900 46,864,560 184,771,200 85,788,400 3,117,842,971 468,393,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 25 01 1.08 03 3 25 01 1.08 03 3 25 01 1.08 03 3 25 01 1.08 03 3 25 01 1.08 03 3 25 02 3 25 02 1.01 3 25 02 1.01 01 3 25 02 1.01 02 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 160,535,200 1,322,323,352 384,221,000 353,852,819 428,517,600 805,804,000 642,167,000 59,431,800 548,764,200 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 160,535,200 1,322,323,352 384,221,000 353,852,819 428,517,600 805,804,000 642,167,000 59,431,800 548,764,200 Jumlah Belanja Operasi 15 160,535,200 1,322,323,352 384,221,000 353,852,819 428,517,600 805,804,000 642,167,000 59,431,800 548,764,200 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 160,535,200 1,322,323,352 384,221,000 353,852,819 428,517,600 805,804,000 642,167,000 59,431,800 548,764,200 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 25 02 1.01 03 3 25 02 1.02 3 25 02 1.02 02 3 25 02 1.03 3 25 02 1.03 01 3 25 02 1.03 02 3 25 02 1.03 04 3 25 03 3 25 03 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil T-1 9 Belanja Operasi 10 33,971,000 24,553,000 24,553,000 139,084,000 52,856,000 42,240,000 43,988,000 4,408,317,326 3,100,978,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,455,775,000 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 33,971,000 24,553,000 24,553,000 139,084,000 52,856,000 42,240,000 43,988,000 11,864,092,326 3,100,978,000 Jumlah Belanja Operasi 15 33,971,000 24,553,000 24,553,000 139,084,000 52,856,000 42,240,000 43,988,000 6,408,317,326 5,100,978,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,455,775,000 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 33,971,000 24,553,000 24,553,000 139,084,000 52,856,000 42,240,000 43,988,000 13,864,092,326 2.000.000.000 5,100,978,000 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 3 25 03 1.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 03 1.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah 3 25 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 3 25 03 1.03 01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 03 1.03 03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 3 25 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Pelabuhan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi T-1 9 Belanja Operasi 10 204,331,000 2,896,647,000 425,109,000 171,240,000 253,869,000 882,230,326 113,742,550 162,845,916 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,455,775,000 0 0 400,000,000 0 0 593,280,000 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 204,331,000 2,896,647,000 425,109,000 171,240,000 253,869,000 8,338,005,326 513,742,550 756,125,916 Jumlah Belanja Operasi 15 204,331,000 4,896,647,000 425,109,000 171,240,000 253,869,000 882,230,326 113,742,550 162,845,916 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,455,775,000 0 0 400,000,000 0 0 593,280,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 204,331,000 4,896,647,000 425,109,000 171,240,000 253,869,000 8,338,005,326 513,742,550 756,125,916 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)) Umum DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan 3 25 03 1.06 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan 3 25 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 03 1.06 03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3 25 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 3 25 04 1.05 03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang T-1 9 Belanja Operasi 10 48,165,000 176,681,860 200,000,000 180,795,000 1,316,827,500 1,316,827,500 795,356,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 6,362,495,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 944,222,000 0 0 944,222,000 0 0 768,222,000 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 6,410,660,000 176,681,860 200,000,000 280,795,000 2,261,049,500 2,261,049,500 1,563,578,000 Jumlah Belanja Operasi 15 48,165,000 176,681,860 200,000,000 180,795,000 1,316,827,500 1,316,827,500 795,356,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 6,362,495,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 944,222,000 0 0 944,222,000 0 0 768,222,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 6,410,660,000 176,681,860 200,000,000 280,795,000 2,261,049,500 2,261,049,500 1,563,578,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)) 3 25 04 1.05 03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kelautan dan Perikanan) 3 25 04 1.05 04 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Dinas Kelautan dan Perikanan) 3 25 04 1.05 05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kelautan dan Perikanan) 3 25 04 1.05 05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Sumber Dana 7 Kelautan dan Perikanan- Penugasan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 60,140,000 58,702,000 193,942,500 208,687,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 176,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 236,140,000 58,702,000 193,942,500 208,687,000 Jumlah Belanja Operasi 15 60,140,000 58,702,000 193,942,500 208,687,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 176,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 236,140,000 58,702,000 193,942,500 208,687,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabupaten/Kota (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP)) 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 3 25 05 1.01 01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan 3 25 05 1.01 02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 05 1.01 04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3 25 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3 25 06 1.01 02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 598,102,000 598,102,000 93,753,000 132,958,000 371,391,000 4,516,687,740 129,707,500 129,707,500 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 3,160,800,000 0 0 3,160,800,000 0 0 3,160,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 3,758,902,000 3,758,902,000 3,254,553,000 132,958,000 371,391,000 4,516,687,740 129,707,500 129,707,500 Jumlah Belanja Operasi 15 598,102,000 598,102,000 93,753,000 132,958,000 371,391,000 4,516,687,740 129,707,500 129,707,500 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 3,160,800,000 0 0 3,160,800,000 0 0 3,160,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 3,758,902,000 3,758,902,000 3,254,553,000 132,958,000 371,391,000 4,516,687,740 129,707,500 129,707,500 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan) Uraian Sumber Dana Lokasi 3 25 06 1.02 1 2 3 4 5 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 8 6 7 3 25 06 1.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP)) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 06 1.02 02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3 25 06 1.03 02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 25 06 1.03 03 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dana Transfer T-1 9 Belanja Operasi 861,086,000 10 40,266,000 62,988,000 757,832,000 3,525,894,240 3,389,761,740 136,132,500 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 861,086,000 14 = (10+11+12+13) 40,266,000 62,988,000 757,832,000 3,525,894,240 3,389,761,740 136,132,500 Jumlah Belanja Operasi 861,086,000 15 40,266,000 62,988,000 757,832,000 3,525,894,240 3,389,761,740 136,132,500 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 0 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 861,086,000 19 = (15+16+17+18) 40,266,000 62,988,000 757,832,000 3,525,894,240 3,389,761,740 136,132,500 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
1 2 Kode 3 4 5 Uraian 6 Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan) Sumber Dana 7 Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 Jumlah 19 = (15+16+17+18) Bertambah/ (Berkurang) 20 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 3.26.0.00.0.00.34.0000 Dinas Pariwisata REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 13,755,362,668 1,585,194,243 0 0 15,340,556,911 14,273,362,668 1,395,194,243 0 0 15,668,556,911 328.000.000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,331,156,694 541,059,656 0 0 8,872,216,350 8,849,156,694 351,059,656 0 0 9,200,216,350 328.000.000 3 26 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 383,919,724 1,136,684 0 0 385,056,408 383,919,724 1,136,684 0 0 385,056,408 0 3 26 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 383,919,724 1,136,684 0 0 385,056,408 383,919,724 1,136,684 0 0 385,056,408 0 3 26 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,456,766,522 0 0 0 6,456,766,522 6,784,766,522 0 0 0 6,784,766,522 328.000.000 3 26 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 6,311,748,227 0 0 0 6,311,748,227 6,639,748,227 0 0 0 6,639,748,227 328.000.000 3 26 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 145,018,295 0 0 0 145,018,295 145,018,295 0 0 0 145,018,295 0 3 26 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35,002,000 0 0 0 35,002,000 35,002,000 0 0 0 35,002,000 0 3 26 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 35,002,000 0 0 0 35,002,000 35,002,000 0 0 0 35,002,000 0 3 26 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 632,338,008 539,922,972 0 0 1,172,260,980 822,338,008 349,922,972 0 0 1,172,260,980 0 3 26 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus 632,338,008 539,922,972 0 0 1,172,260,980 822,338,008 349,922,972 0 0 1,172,260,980 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 26 01 1.08 3 26 01 1.08 03 3 26 02 3 26 02 1.01 3 26 02 1.01 03 3 26 02 1.02 3 26 02 1.02 04 3 26 02 1.03 3 26 02 1.03 02 3 26 02 1.03 06 3 26 02 1.04 3 26 02 1.04 03 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Non Fisik Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pengelolaan Investasi Pariwisata (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 823,130,440 0 0 0 823,130,440 0 0 0 1,978,960,000 1,044,134,587 0 0 841,707,300 913,634,587 0 0 841,707,300 913,634,587 0 0 97,600,000 130,500,000 0 0 97,600,000 130,500,000 0 0 864,645,900 0 0 0 624,234,600 0 0 0 240,411,300 0 0 0 175,006,800 0 0 0 175,006,800 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 823,130,440 823,130,440 3,023,094,587 1,755,341,887 1,755,341,887 228,100,000 228,100,000 864,645,900 624,234,600 240,411,300 175,006,800 175,006,800 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 823,130,440 0 0 0 823,130,440 0 0 0 1,978,960,000 1,044,134,587 0 0 841,707,300 913,634,587 0 0 841,707,300 913,634,587 0 0 97,600,000 130,500,000 0 0 97,600,000 130,500,000 0 0 864,645,900 0 0 0 624,234,600 0 0 0 240,411,300 0 0 0 175,006,800 0 0 0 175,006,800 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 823,130,440 823,130,440 3,023,094,587 1,755,341,887 1,755,341,887 228,100,000 228,100,000 864,645,900 624,234,600 240,411,300 175,006,800 175,006,800 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3 26 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3 26 03 1.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 26 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 26 03 1.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 3 26 04 1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 3 26 04 1.01 02 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 26 04 1.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 26 04 1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3 26 04 1.02 03 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 26 04 1.02 06 Pemberian Insentif (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 2,347,239,581 2,347,239,581 1,288,850,981 261,730,500 796,658,100 738,514,761 556,541,000 380,000,000 176,541,000 181,973,761 50,000,000 20,000,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 2,347,239,581 2,347,239,581 1,288,850,981 261,730,500 796,658,100 738,514,761 556,541,000 380,000,000 176,541,000 181,973,761 50,000,000 20,000,000 Jumlah Belanja Operasi 15 2,347,239,581 2,347,239,581 1,288,850,981 261,730,500 796,658,100 738,514,761 556,541,000 380,000,000 176,541,000 181,973,761 50,000,000 20,000,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 2,347,239,581 2,347,239,581 1,288,850,981 261,730,500 796,658,100 738,514,761 556,541,000 380,000,000 176,541,000 181,973,761 50,000,000 20,000,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 26 04 1.02 07 3 26 04 1.02 10 3 26 05 3 26 05 1.01 3 26 05 1.01 01 3 26 05 1.01 02 3 26 05 1.01 07 3 26 05 1.02 3 26 05 1.02 01 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Alokasi Umum Fasilitasi Kekayaan Intelektual (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Dinas Pariwisata) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 92,881,761 19,092,000 359,491,632 298,278,522 124,714,572 73,407,950 100,156,000 61,213,110 61,213,110 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 92,881,761 19,092,000 359,491,632 298,278,522 124,714,572 73,407,950 100,156,000 61,213,110 61,213,110 Jumlah Belanja Operasi 15 92,881,761 19,092,000 359,491,632 298,278,522 124,714,572 73,407,950 100,156,000 61,213,110 61,213,110 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 92,881,761 19,092,000 359,491,632 298,278,522 124,714,572 73,407,950 100,156,000 61,213,110 61,213,110 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 3 3 27 3 27 01 3 27 01 1.01 3 27 01 1.01 01 3 27 01 1.01 07 3 27 01 1.02 3 27 01 1.02 01 3 27 01 1.02 07 3 27 01 1.05 3 27 01 1.05 09 3 27 01 1.06 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 3.27.0.00.0.00.35.00 Dinas Pertanian REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 64,889,086,652 4,742,133,250 0 0 69,631,219,902 63,068,338,660 4,726,781,250 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 37,511,944,770 78,294,500 0 0 37,590,239,270 37,715,844,778 78,294,500 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,568,401,465 0 0 0 1,568,401,465 1,568,401,465 0 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 794,030,230 0 0 0 794,030,230 794,030,230 0 0 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 774,371,235 0 0 0 774,371,235 774,371,235 0 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31,639,642,960 0 0 0 31,639,642,960 31,843,542,968 0 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 31,510,498,960 0 0 0 31,510,498,960 31,714,398,968 0 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 129,144,000 0 0 0 129,144,000 129,144,000 0 0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 129,539,000 0 0 0 129,539,000 129,539,000 0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 129,539,000 0 0 0 129,539,000 129,539,000 0 0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 330,492,193 73,337,800 0 0 403,829,993 330,492,193 73,337,800 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 67,795,119,910 (1.836.099.992) 37,794,139,278 203.900.008 1,568,401,465 794,030,230 774,371,235 31,843,542,968 203.900.008 31,714,398,968 203.900.008 129,144,000 129,539,000 129,539,000 403,829,993 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 27 01 1.06 02 3 27 01 1.08 3 27 01 1.08 03 3 27 01 1.08 03 3 27 01 1.08 03 3 27 01 1.08 03 3 27 01 1.08 03 3 27 01 1.08 03 3 27 02 3 27 02 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Laboratorium Veteriner) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Perbibitan Ternak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian T-1 9 Belanja Operasi 10 330,492,193 3,843,869,152 1,849,217,474 203,871,710 488,731,970 344,982,788 402,133,610 554,931,600 18,131,388,768 5,872,183,172 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 73,337,800 0 0 4,956,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,956,700 0 0 0 0 0 379,650,000 0 0 179,650,000 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 403,829,993 330,492,193 3,848,825,852 3,843,869,152 1,849,217,474 1,849,217,474 203,871,710 203,871,710 488,731,970 488,731,970 344,982,788 344,982,788 407,090,310 402,133,610 554,931,600 554,931,600 18,511,038,768 16,091,388,768 6,051,833,172 3,722,183,172 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 73,337,800 0 0 4,956,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,956,700 0 0 0 0 0 379,650,000 0 0 179,650,000 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 403,829,993 3,848,825,852 1,849,217,474 203,871,710 488,731,970 344,982,788 407,090,310 554,931,600 16,471,038,768 (2.040.000.000) 3,901,833,172 (2.150.000.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 3 27 02 1.01 01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 27 02 1.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 3 27 02 1.02 01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 27 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 27 02 1.02 02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 27 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3 27 02 1.02 03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan (UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 5,783,847,872 88,335,300 3,760,304,596 340,149,600 492,509,000 555,994,900 1,546,237,996 372,954,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 179,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 5,963,497,872 88,335,300 3,760,304,596 340,149,600 492,509,000 555,994,900 1,546,237,996 372,954,000 Jumlah Belanja Operasi 15 3,633,847,872 88,335,300 3,760,304,596 340,149,600 492,509,000 555,994,900 1,546,237,996 372,954,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 179,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 3,813,497,872 88,335,300 3,760,304,596 340,149,600 492,509,000 555,994,900 1,546,237,996 372,954,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 (2.150.000.000) 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Sertifikasi Benih Pertanian) 3 27 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 27 02 1.02 04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 27 02 1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 3 27 02 1.03 02 Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 27 02 1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi 3 27 02 1.05 01 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (UPTD Balai Perbibitan Ternak) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 27 02 1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 3 27 02 1.07 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Dana Transfer Umum- Dana Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 227,090,000 225,369,100 155,243,000 155,243,000 1,967,918,000 1,967,918,000 6,375,740,000 5,900,528,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 227,090,000 225,369,100 155,243,000 155,243,000 2,167,918,000 2,167,918,000 6,375,740,000 5,900,528,000 Jumlah Belanja Operasi 15 227,090,000 225,369,100 155,243,000 155,243,000 1,967,918,000 1,967,918,000 6,485,740,000 5,900,528,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 227,090,000 225,369,100 155,243,000 155,243,000 2,167,918,000 2,167,918,000 6,485,740,000 5,900,528,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 27 02 1.07 02 3 27 03 3 27 03 1.01 3 27 03 1.01 04 3 27 03 1.01 10 3 27 03 1.01 10 3 27 03 1.01 10 3 27 04 3 27 04 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Daerah Provinsi Lain (Dinas Pertanian) Alokasi Umum Semua Kelurahan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Penataan Prasarana Pertanian Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (UPTD Balai Perbibitan Ternak) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 475,212,000 0 0 0 4,951,398,250 4,238,146,750 0 0 4,951,398,250 4,238,146,750 0 0 112,060,000 0 0 0 3,283,338,250 2,838,146,750 0 0 1,500,000,000 0 0 0 56,000,000 1,400,000,000 0 0 774,717,682 39,272,000 0 0 574,174,682 39,272,000 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 475,212,000 9,189,545,000 9,189,545,000 112,060,000 6,121,485,000 1,500,000,000 1,456,000,000 813,989,682 613,446,682 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 585,212,000 0 0 0 4,951,398,250 4,238,146,750 0 0 4,951,398,250 4,238,146,750 0 0 112,060,000 0 0 0 3,283,338,250 2,838,146,750 0 0 1,500,000,000 0 0 0 56,000,000 1,400,000,000 0 0 790,069,682 23,920,000 0 0 589,526,682 23,920,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 585,212,000 9,189,545,000 9,189,545,000 112,060,000 6,121,485,000 1,500,000,000 1,456,000,000 813,989,682 613,446,682 Bertambah/ (Berkurang) 20 110.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 27 04 1.01 01 3 27 04 1.01 01 3 27 04 1.03 3 27 04 1.03 03 3 27 05 3 27 05 1.01 3 27 05 1.01 01 3 27 05 1.01 02 3 27 07 3 27 07 1.01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (UPTD Laboratorium Veteriner) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD Laboratorium Veteriner) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian T-1 9 Belanja Operasi 10 405,271,682 168,903,000 200,543,000 200,543,000 936,920,000 936,920,000 836,920,000 100,000,000 2,582,717,182 281,427,282 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 39,272,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,620,000 0 0 1,620,000 0 0 1,620,000 0 0 0 0 0 5,150,000 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 405,271,682 208,175,000 200,543,000 200,543,000 938,540,000 938,540,000 838,540,000 100,000,000 2,587,867,182 281,427,282 Jumlah Belanja Operasi 15 405,271,682 184,255,000 200,543,000 200,543,000 936,920,000 936,920,000 836,920,000 100,000,000 2,582,717,182 281,427,282 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 23,920,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,620,000 0 0 1,620,000 0 0 1,620,000 0 0 0 0 0 5,150,000 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 405,271,682 208,175,000 200,543,000 200,543,000 938,540,000 938,540,000 838,540,000 100,000,000 2,587,867,182 281,427,282 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 3 27 07 1.01 01 3 27 07 1.02 3 27 07 1.02 01 3 27 07 1.02 01 3 27 07 1.02 02 3 27 07 1.03 3 27 07 1.03 01 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani (Dinas Pertanian) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 281,427,282 2,147,721,900 236,688,900 612,853,000 1,298,180,000 153,568,000 153,568,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 5,150,000 0 0 5,150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 281,427,282 2,152,871,900 241,838,900 612,853,000 1,298,180,000 153,568,000 153,568,000 Jumlah Belanja Operasi 15 281,427,282 2,147,721,900 236,688,900 612,853,000 1,298,180,000 153,568,000 153,568,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 5,150,000 0 0 5,150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 281,427,282 2,152,871,900 241,838,900 612,853,000 1,298,180,000 153,568,000 153,568,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 4 4 02 4 02 01 4 02 01 1.01 4 02 01 1.01 01 4 02 01 1.02 4 02 01 1.02 01 4 02 01 1.02 05 4 02 01 1.05 4 02 01 1.05 09 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 4.01.4.02.0.00.50.0000 Sekretariat DPRD REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD 82,513,466,043 3,492,520,800 0 0 86,005,986,843 82,271,709,663 3,848,520,800 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 40,686,904,332 3,492,520,800 0 0 44,179,425,132 41,750,597,952 3,848,520,800 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 445,124,908 0 0 0 445,124,908 445,124,908 0 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 445,124,908 0 0 0 445,124,908 445,124,908 0 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,745,661,600 0 0 0 6,745,661,600 6,859,905,220 0 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat DPRD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 6,572,514,860 0 0 0 6,572,514,860 6,686,758,480 0 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sekretariat DPRD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 173,146,740 0 0 0 173,146,740 173,146,740 0 0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 589,529,588 0 0 0 589,529,588 719,529,588 0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Sekretariat DPRD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 589,529,588 0 0 0 589,529,588 719,529,588 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 86,120,230,463 114.243.620 45,599,118,752 1.419.693.620 445,124,908 0 445,124,908 0 6,859,905,220 114.243.620 6,686,758,480 114.243.620 173,146,740 0 719,529,588 130.000.000 719,529,588 130.000.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 4 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 4 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat DPRD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 4 02 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 4 02 01 1.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Sekretariat DPRD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 02 01 1.16 Layanan Administrasi DPRD 4 02 01 1.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Sekretariat DPRD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 4 02 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 4 02 02 1.01 02 Pembahasan Rancangan Perda (Sekretariat DPRD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 02 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4 02 02 1.04 01 Orientasi DPRD (Sekretariat DPRD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 02 02 1.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 1,702,202,424 3,392,520,800 0 0 1,702,202,424 3,392,520,800 0 0 2,495,979,592 100,000,000 0 0 2,495,979,592 100,000,000 0 0 26,146,658,220 0 0 0 26,146,658,220 0 0 0 2,561,748,000 0 0 0 2,561,748,000 0 0 0 41,826,561,711 0 0 0 9,318,732,495 0 0 0 9,318,732,495 0 0 0 15,616,852,030 0 0 0 12,614,008,100 0 0 0 3,002,843,930 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 5,094,723,224 2,444,652,424 3,698,520,800 0 0 5,094,723,224 2,444,652,424 3,698,520,800 0 0 2,595,979,592 2,572,979,592 150,000,000 0 0 2,595,979,592 2,572,979,592 150,000,000 0 0 26,146,658,220 26,146,658,220 0 0 0 26,146,658,220 26,146,658,220 0 0 0 2,561,748,000 2,561,748,000 0 0 0 2,561,748,000 2,561,748,000 0 0 0 41,826,561,711 40,521,111,711 0 0 0 9,318,732,495 6,278,732,495 0 0 0 9,318,732,495 6,278,732,495 0 0 0 15,616,852,030 14,395,352,030 0 0 0 12,614,008,100 11,542,508,100 0 0 0 3,002,843,930 2,852,843,930 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 6,143,173,224 1.048.450.000 6,143,173,224 1.048.450.000 2,722,979,592 127.000.000 2,722,979,592 127.000.000 26,146,658,220 0 26,146,658,220 0 2,561,748,000 0 2,561,748,000 0 40,521,111,711 (1.305.450.000) 6,278,732,495 (3.040.000.000) 6,278,732,495 (3.040.000.000) 14,395,352,030 (1.221.500.000) 11,542,508,100 (1.071.500.000) 2,852,843,930 (150.000.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 02 02 1.05 4 02 02 1.05 01 4 02 02 1.05 03 4 02 02 1.08 4 02 02 1.08 01 5 Uraian Sumber Dana 6 7 (Sekretariat DPRD) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja dalam Daerah (Sekretariat DPRD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pelaksanaan Reses (Sekretariat DPRD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Fasilitasi Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Sekretariat DPRD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 15,552,041,000 5,107,403,600 10,444,637,400 1,338,936,186 1,338,936,186 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 15,552,041,000 18,466,941,000 5,107,403,600 8,022,303,600 10,444,637,400 10,444,637,400 1,338,936,186 1,380,086,186 1,338,936,186 1,380,086,186 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 18,466,941,000 8,022,303,600 10,444,637,400 1,380,086,186 1,380,086,186 Bertambah/ (Berkurang) 20 2.914.900.000 2.914.900.000 0 41.150.000 41.150.000 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.48.0000 Pimpinan Sekretariat Daerah REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 32,003,682,407 1,109,150,000 0 0 33,112,832,407 31,829,898,777 1,109,150,000 0 0 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 32,003,682,407 1,109,150,000 0 0 33,112,832,407 31,829,898,777 1,109,150,000 0 0 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,673,327,239 0 0 0 2,673,327,239 2,499,543,609 0 0 0 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pimpinan Sekretariat Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu 2,673,327,239 0 0 0 2,673,327,239 2,499,543,609 0 0 0 4 01 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,622,008,532 0 0 0 1,622,008,532 1,622,008,532 0 0 0 4 01 01 1.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pimpinan Sekretariat Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu 176,283,825 0 0 0 176,283,825 176,283,825 0 0 0 4 01 01 1.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pimpinan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu 181,100,000 0 0 0 181,100,000 181,100,000 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 32,939,048,777 (173.783.630) 32,939,048,777 (173.783.630) 2,499,543,609 (173.783.630) 2,499,543,609 (173.783.630) 1,622,008,532 0 176,283,825 0 181,100,000 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 4 01 01 1.11 03 4 01 01 1.11 04 4 01 01 1.12 4 01 01 1.12 01 4 01 01 1.12 03 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Sekretariat Daerah) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pimpinan Sekretariat Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pimpinan Sekretariat Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Pimpinan Sekretariat Daerah) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Pimpinan Sekretariat Daerah) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 75,000,000 0 0 0 1,189,624,707 0 0 0 27,708,346,636 1,109,150,000 0 0 5,374,168,100 710,000,000 0 0 22,334,178,536 399,150,000 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 75,000,000 75,000,000 0 0 0 1,189,624,707 1,189,624,707 0 0 0 28,817,496,636 27,708,346,636 1,109,150,000 0 0 6,084,168,100 5,374,168,100 710,000,000 0 0 22,733,328,536 22,334,178,536 399,150,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 75,000,000 1,189,624,707 28,817,496,636 6,084,168,100 22,733,328,536 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.47.0000 Biro Umum REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 17,924,204,548 2,465,334,000 0 0 20,389,538,548 16,957,170,089 3,465,334,000 0 0 20,422,504,089 32.965.541 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17,924,204,548 2,465,334,000 0 0 20,389,538,548 16,957,170,089 3,465,334,000 0 0 20,422,504,089 32.965.541 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130,149,730 0 0 0 130,149,730 130,149,730 0 0 0 130,149,730 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu 112,349,730 0 0 0 112,349,730 112,349,730 0 0 0 112,349,730 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu 17,800,000 0 0 0 17,800,000 17,800,000 0 0 0 17,800,000 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,727,796,198 0 0 0 8,727,796,198 7,760,761,739 0 0 0 7,760,761,739 (967.034.459) 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu 8,613,908,398 0 0 0 8,613,908,398 7,646,873,939 0 0 0 7,646,873,939 (967.034.459) 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu 113,887,800 0 0 0 113,887,800 113,887,800 0 0 0 113,887,800 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 166,734,000 0 0 0 166,734,000 166,734,000 0 0 0 166,734,000 4 01 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu 166,734,000 0 0 0 166,734,000 166,734,000 0 0 0 166,734,000 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 01 1.05 4 01 01 1.05 09 4 01 01 1.06 4 01 01 1.06 02 4 01 01 1.08 4 01 01 1.08 03 4 01 01 1.09 4 01 01 1.09 02 4 01 01 1.09 10 4 01 01 1.14 4 01 01 1.14 01 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Alokasi Umum Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Biro Umum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 179,680,000 0 0 0 179,680,000 0 0 0 1,086,000,000 2,465,334,000 0 0 1,086,000,000 2,465,334,000 0 0 1,687,588,220 0 0 0 1,687,588,220 0 0 0 4,510,767,400 0 0 0 948,911,200 0 0 0 3,561,856,200 0 0 0 1,435,489,000 0 0 0 628,740,000 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 179,680,000 179,680,000 3,551,334,000 3,551,334,000 1,687,588,220 1,687,588,220 4,510,767,400 948,911,200 3,561,856,200 1,435,489,000 628,740,000 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 179,680,000 0 0 0 179,680,000 0 0 0 1,086,000,000 3,465,334,000 0 0 1,086,000,000 3,465,334,000 0 0 1,687,588,220 0 0 0 1,687,588,220 0 0 0 4,510,767,400 0 0 0 948,911,200 0 0 0 3,561,856,200 0 0 0 1,435,489,000 0 0 0 628,740,000 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 179,680,000 179,680,000 4,551,334,000 1.000.000.000 4,551,334,000 1.000.000.000 1,687,588,220 1,687,588,220 4,510,767,400 948,911,200 3,561,856,200 1,435,489,000 628,740,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 01 1.14 02 4 01 01 1.14 03 5 Uraian 6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum) Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Biro Umum) Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu T-1 9 Belanja Operasi 10 494,668,000 312,081,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 494,668,000 312,081,000 Jumlah Belanja Operasi 15 494,668,000 312,081,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 494,668,000 312,081,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 4.01.2.16.0.00.46.0000 Biro Organisasi REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 5,483,941,663 29,193,000 0 0 5,513,134,663 5,683,941,663 29,193,000 0 0 5,713,134,663 200.000.000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4,302,434,388 29,193,000 0 0 4,331,627,388 4,302,434,388 29,193,000 0 0 4,331,627,388 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 282,787,800 0 0 0 282,787,800 282,787,800 0 0 0 282,787,800 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 282,787,800 0 0 0 282,787,800 282,787,800 0 0 0 282,787,800 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,624,228,380 0 0 0 3,624,228,380 3,624,228,380 0 0 0 3,624,228,380 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3,500,000,180 0 0 0 3,500,000,180 3,500,000,180 0 0 0 3,500,000,180 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 124,228,200 0 0 0 124,228,200 124,228,200 0 0 0 124,228,200 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35,323,000 0 0 0 35,323,000 35,323,000 0 0 0 35,323,000 4 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35,323,000 0 0 0 35,323,000 35,323,000 0 0 0 35,323,000 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183,695,208 29,193,000 0 0 212,888,208 183,695,208 29,193,000 0 0 212,888,208 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 183,695,208 29,193,000 0 0 212,888,208 183,695,208 29,193,000 0 0 212,888,208 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176,400,000 0 0 0 176,400,000 176,400,000 0 0 0 176,400,000 4 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan PENDAPATAN ASLI DAERAH 176,400,000 0 0 0 176,400,000 176,400,000 0 0 0 176,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 02 4 01 02 1.01 4 01 02 1.01 01 4 01 02 1.01 02 4 01 02 1.01 03 4 01 02 1.02 4 01 02 1.02 01 4 01 02 1.02 02 4 01 02 1.02 03 4 01 02 1.02 04 4 01 02 1.02 05 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Perlengkapan Kantor (Biro Organisasi) (PAD) PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penataan Analisis Jabatan (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Biro Organisasi) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) T-1 9 Belanja Operasi 10 1,181,507,275 495,383,464 213,583,880 142,632,984 139,166,600 686,123,811 128,868,900 100,058,038 112,388,120 132,896,000 211,912,753 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 1,181,507,275 1,381,507,275 495,383,464 495,383,464 213,583,880 213,583,880 142,632,984 142,632,984 139,166,600 139,166,600 686,123,811 886,123,811 128,868,900 228,868,900 100,058,038 200,058,038 112,388,120 112,388,120 132,896,000 132,896,000 211,912,753 211,912,753 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 1,381,507,275 200.000.000 495,383,464 0 213,583,880 0 142,632,984 0 139,166,600 0 886,123,811 200.000.000 228,868,900 100.000.000 200,058,038 100.000.000 112,388,120 0 132,896,000 0 211,912,753 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 1.06.4.01.0.00.44.0000 Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 5,493,625,513 55,183,000 0 0 5,548,808,513 5,975,375,513 55,183,000 0 0 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4,376,287,096 55,183,000 0 0 4,431,470,096 4,078,787,096 55,183,000 0 0 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 168,120,656 0 0 0 168,120,656 168,120,656 0 0 0 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 163,944,656 0 0 0 163,944,656 163,944,656 0 0 0 4 01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1,008,000 0 0 0 1,008,000 1,008,000 0 0 0 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3,168,000 0 0 0 3,168,000 3,168,000 0 0 0 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,689,802,480 0 0 0 3,689,802,480 3,374,802,480 0 0 0 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3,689,298,480 0 0 0 3,689,298,480 3,374,298,480 0 0 0 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Dana Transfer Umum- Dana 504,000 0 0 0 504,000 504,000 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 6,030,558,513 481.750.000 4,133,970,096 (297.500.000) 168,120,656 0 163,944,656 0 1,008,000 0 3,168,000 0 3,374,802,480 (315.000.000) 3,374,298,480 (315.000.000) 504,000 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 SKPD (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Alokasi Umum 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 34,369,000 0 0 0 10,800,000 0 0 0 23,569,000 0 0 0 108,171,000 0 0 0 5,615,000 0 0 0 54,556,000 0 0 0 48,000,000 0 0 0 0 55,183,000 0 0 0 55,183,000 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 34,369,000 10,800,000 23,569,000 108,171,000 5,615,000 54,556,000 48,000,000 55,183,000 55,183,000 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 34,369,000 0 0 0 10,800,000 0 0 0 23,569,000 0 0 0 125,671,000 0 0 0 5,615,000 0 0 0 72,056,000 0 0 0 48,000,000 0 0 0 0 55,183,000 0 0 0 55,183,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 34,369,000 10,800,000 23,569,000 125,671,000 5,615,000 72,056,000 48,000,000 55,183,000 55,183,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 17.500.000 0 17.500.000 0 0 0 T+1 21
Alokasi Umum Kode 4 01 01 1.08 Sumber Dana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Uraian Pemerintahan Daerah Lokasi 1 2 5 4 01 01 1.08 03 3 4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) 6 Dana Transfer Umum- 7 Dana Alokasi Umum 8 4 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4 01 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 4 01 06 1.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Biro Pengendalian Dana Transfer Umum- Dana T-1 9 253,568,960 Belanja Operasi 10 45,008,960 208,560,000 122,255,000 99,145,000 10,500,000 12,610,000 692,956,701 160,787,250 111,005,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal 0 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 11 0 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 253,568,960 Jumlah 253,568,960 Belanja Operasi 14 = 45,008,960 (10+11+12+13) 15 45,008,960 208,560,000 208,560,000 122,255,000 122,255,000 99,145,000 99,145,000 10,500,000 10,500,000 12,610,000 12,610,000 692,956,701 1,472,206,701 160,787,250 940,037,250 111,005,000 890,255,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal 0 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 16 0 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253,568,960 Jumlah 19 = 45,008,960 (15+16+17+18) 208,560,000 122,255,000 99,145,000 10,500,000 12,610,000 1,472,206,701 940,037,250 890,255,000 0 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 779.250.000 779.250.000 779.250.000 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Ekonomi dan Pembangunan) Alokasi Umum 4 01 06 1.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 4 01 06 1.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 4 01 06 1.03 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 06 1.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD (Biro Pengendalian Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 49,782,250 38,379,750 38,379,750 493,789,701 475,000,000 18,789,701 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 49,782,250 38,379,750 38,379,750 493,789,701 475,000,000 18,789,701 Jumlah Belanja Operasi 15 49,782,250 38,379,750 38,379,750 493,789,701 475,000,000 18,789,701 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 49,782,250 38,379,750 38,379,750 493,789,701 475,000,000 18,789,701 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 08 4 01 08 1.01 4 01 08 1.01 01 4 01 08 1.01 02 4 01 08 1.01 03 4 01 08 1.02 4 01 08 1.02 03 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 Ekonomi dan Pembangunan) PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 424,381,716 410,827,900 289,587,300 55,398,800 65,841,800 13,553,816 13,553,816 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 424,381,716 410,827,900 289,587,300 55,398,800 65,841,800 13,553,816 13,553,816 Jumlah Belanja Operasi 15 424,381,716 410,827,900 289,587,300 55,398,800 65,841,800 13,553,816 13,553,816 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 424,381,716 410,827,900 289,587,300 55,398,800 65,841,800 13,553,816 13,553,816 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 1.06.4.01.0.00.42.0000 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 28,390,860,868 240,630,000 0 0 28,631,490,868 36,913,650,271 240,630,000 0 0 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5,986,066,906 240,630,000 0 0 6,226,696,906 5,966,330,309 240,630,000 0 0 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 214,290,037 0 0 0 214,290,037 214,290,037 0 0 0 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 214,290,037 0 0 0 214,290,037 214,290,037 0 0 0 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,129,464,869 0 0 0 5,129,464,869 4,979,728,272 0 0 0 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5,129,464,869 0 0 0 5,129,464,869 4,979,728,272 0 0 0 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 160,022,000 0 0 0 160,022,000 160,022,000 0 0 0 4 01 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 160,022,000 0 0 0 160,022,000 160,022,000 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 37,154,280,271 8.522.789.403 6,206,960,309 (19.736.597) 214,290,037 0 214,290,037 0 4,979,728,272 (149.736.597) 4,979,728,272 (149.736.597) 160,022,000 0 160,022,000 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 01 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 4 01 03 1.01 01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 03 1.01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Biro Pemerintahan dan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 129,370,000 170,630,000 0 0 129,370,000 170,630,000 0 0 352,920,000 70,000,000 0 0 352,920,000 70,000,000 0 0 1,965,567,114 0 0 0 764,958,082 0 0 0 100,000,000 0 0 0 187,409,581 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 300,000,000 300,000,000 422,920,000 422,920,000 1,965,567,114 764,958,082 100,000,000 187,409,581 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 259,370,000 170,630,000 0 0 259,370,000 170,630,000 0 0 352,920,000 70,000,000 0 0 352,920,000 70,000,000 0 0 1,965,567,114 0 0 0 764,958,082 0 0 0 100,000,000 0 0 0 187,409,581 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 430,000,000 430,000,000 422,920,000 422,920,000 1,965,567,114 764,958,082 100,000,000 187,409,581 Bertambah/ (Berkurang) 20 130.000.000 130.000.000 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 03 1.01 03 4 01 03 1.02 4 01 03 1.02 01 4 01 03 1.02 02 4 01 03 1.02 03 4 01 03 1.03 4 01 03 1.03 01 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Kesejahteraan Rakyat) Fasilitasi Penataan Wilayah (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Fasilitasi Kerja Sama Daerah Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 477,548,501 775,609,032 339,999,956 200,000,000 235,609,076 425,000,000 152,845,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 477,548,501 775,609,032 339,999,956 200,000,000 235,609,076 425,000,000 152,845,000 Jumlah Belanja Operasi 15 477,548,501 775,609,032 339,999,956 200,000,000 235,609,076 425,000,000 152,845,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 477,548,501 775,609,032 339,999,956 200,000,000 235,609,076 425,000,000 152,845,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 4 01 03 1.03 02 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 03 1.03 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 01 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 4 01 04 1.01 01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 04 1.01 02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 4 01 04 1.02 01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan T-1 9 Belanja Operasi 10 103,723,000 168,432,000 20,439,226,848 12,338,403,644 729,262,524 11,609,141,120 8,000,825,094 8,000,825,094 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 103,723,000 103,723,000 168,432,000 168,432,000 20,439,226,848 28,981,752,848 12,338,403,644 21,430,929,644 729,262,524 729,262,524 11,609,141,120 20,701,667,120 8,000,825,094 7,450,825,094 8,000,825,094 7,450,825,094 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 103,723,000 0 168,432,000 0 28,981,752,848 8.542.526.000 21,430,929,644 9.092.526.000 729,262,524 0 20,701,667,120 9.092.526.000 7,450,825,094 (550.000.000) 7,450,825,094 (550.000.000) T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 04 1.03 4 01 04 1.03 02 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Rakyat Bidang Pendidikan (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 99,998,110 99,998,110 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 99,998,110 99,998,110 Jumlah Belanja Operasi 15 99,998,110 99,998,110 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 99,998,110 99,998,110 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.43.0000 Biro Hukum REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 7,808,813,178 50,684,100 0 0 7,859,497,278 7,892,113,178 50,684,100 0 0 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5,227,275,678 50,684,100 0 0 5,277,959,778 4,879,775,678 50,684,100 0 0 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 249,894,000 0 0 0 249,894,000 249,894,000 0 0 0 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 89,248,800 0 0 0 89,248,800 89,248,800 0 0 0 4 01 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 73,050,900 0 0 0 73,050,900 73,050,900 0 0 0 4 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 87,594,300 0 0 0 87,594,300 87,594,300 0 0 0 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,248,498,150 0 0 0 4,248,498,150 3,900,998,150 0 0 0 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4,150,379,650 0 0 0 4,150,379,650 3,802,879,650 0 0 0 4 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Dana Transfer Umum- Dana 98,118,500 0 0 0 98,118,500 98,118,500 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 7,942,797,278 83.300.000 4,930,459,778 (347.500.000) 249,894,000 0 89,248,800 0 73,050,900 0 87,594,300 0 3,900,998,150 (347.500.000) 3,802,879,650 (347.500.000) 98,118,500 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 01 1.05 4 01 01 1.05 02 4 01 01 1.05 09 4 01 01 1.06 4 01 01 1.06 02 4 01 01 1.06 09 4 01 01 1.07 4 01 01 1.07 06 4 01 01 1.08 4 01 01 1.08 04 5 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 SKPD (Biro Hukum) Alokasi Umum Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 125,598,780 0 0 0 24,970,500 0 0 0 100,628,280 0 0 0 378,204,148 3,708,000 0 0 15,558,148 3,708,000 0 0 362,646,000 0 0 0 0 46,976,100 0 0 0 46,976,100 0 0 92,400,000 0 0 0 92,400,000 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 125,598,780 24,970,500 100,628,280 381,912,148 19,266,148 362,646,000 46,976,100 46,976,100 92,400,000 92,400,000 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 125,598,780 0 0 0 24,970,500 0 0 0 100,628,280 0 0 0 378,204,148 3,708,000 0 0 15,558,148 3,708,000 0 0 362,646,000 0 0 0 0 46,976,100 0 0 0 46,976,100 0 0 92,400,000 0 0 0 92,400,000 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 125,598,780 24,970,500 100,628,280 381,912,148 19,266,148 362,646,000 46,976,100 46,976,100 92,400,000 92,400,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 01 1.09 4 01 01 1.09 01 4 01 01 1.09 06 4 01 05 4 01 05 1.01 4 01 05 1.01 01 4 01 05 1.01 02 4 01 05 1.01 03 4 01 05 1.01 04 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (Biro Hukum) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 132,680,600 97,345,000 35,335,600 2,581,537,500 887,615,200 136,936,100 103,124,200 185,276,300 462,278,600 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 132,680,600 132,680,600 97,345,000 97,345,000 35,335,600 35,335,600 2,581,537,500 3,012,337,500 887,615,200 1,318,415,200 136,936,100 136,936,100 103,124,200 103,124,200 185,276,300 185,276,300 462,278,600 893,078,600 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 132,680,600 97,345,000 35,335,600 3,012,337,500 1,318,415,200 136,936,100 103,124,200 185,276,300 893,078,600 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 430.800.000 430.800.000 0 0 0 430.800.000 T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 05 1.02 4 01 05 1.02 01 4 01 05 1.02 02 5 Uraian 6 Fasilitasi Bantuan Hukum Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum (Biro Hukum) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM (Biro Hukum) Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 1,693,922,300 1,190,369,500 503,552,800 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Jumlah Belanja Operasi 14 = (10+11+12+13) 15 1,693,922,300 1,693,922,300 1,190,369,500 1,190,369,500 503,552,800 503,552,800 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,693,922,300 1,190,369,500 503,552,800 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.45.0000 Biro Pengadaan REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 6,051,520,866 70,820,000 0 0 6,122,340,866 6,181,520,866 70,820,000 0 0 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5,144,045,645 70,820,000 0 0 5,214,865,645 5,274,045,645 70,820,000 0 0 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86,766,000 0 0 0 86,766,000 86,766,000 0 0 0 4 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 86,766,000 0 0 0 86,766,000 86,766,000 0 0 0 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,685,198,895 0 0 0 4,685,198,895 4,815,198,895 0 0 0 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4,685,198,895 0 0 0 4,685,198,895 4,815,198,895 0 0 0 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 70,820,000 0 0 70,820,000 0 70,820,000 0 0 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum- Dana 0 70,820,000 0 0 70,820,000 0 70,820,000 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 6,252,340,866 130.000.000 5,344,865,645 130.000.000 86,766,000 86,766,000 4,815,198,895 130.000.000 4,815,198,895 130.000.000 70,820,000 70,820,000 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Biro Pengadaan) Alokasi Umum 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 01 07 1.01 01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 07 1.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 01 07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 372,080,750 372,080,750 907,475,221 517,841,226 59,752,100 343,082,640 115,006,486 160,607,393 64,285,962 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 372,080,750 372,080,750 907,475,221 517,841,226 59,752,100 343,082,640 115,006,486 160,607,393 64,285,962 Jumlah Belanja Operasi 15 372,080,750 372,080,750 907,475,221 517,841,226 59,752,100 343,082,640 115,006,486 160,607,393 64,285,962 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 372,080,750 372,080,750 907,475,221 517,841,226 59,752,100 343,082,640 115,006,486 160,607,393 64,285,962 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 4 01 07 1.02 02 1 2 3 4 4 01 07 1.02 03 4 01 07 1.03 4 01 07 1.03 01 4 01 07 1.03 02 4 01 07 1.03 03 5 (Biro Pengadaan) Pengembangan Uraian Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan) 6 Sumber Dana Dana Transfer Umum- Dana 7 Alokasi Umum Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Pengadaan) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 69,193,000 10 27,128,431 229,026,602 60,454,544 103,285,913 65,286,145 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 69,193,000 14 = (10+11+12+13) 27,128,431 229,026,602 60,454,544 103,285,913 65,286,145 Jumlah Belanja Operasi 69,193,000 15 27,128,431 229,026,602 60,454,544 103,285,913 65,286,145 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal 0 Belanja Tidak Terduga 0 Belanja Transfer 0 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 69,193,000 19 = (15+16+17+18) 27,128,431 229,026,602 60,454,544 103,285,913 65,286,145 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 5.01.5.05.0.00.52.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 15,874,679,084 882,507,000 0 0 16,757,186,084 16,105,378,784 923,257,000 0 0 17,028,635,784 271.449.700 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12,829,105,697 882,507,000 0 0 13,711,612,697 13,085,555,397 923,257,000 0 0 14,008,812,397 297.199.700 5 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,065,542,000 0 0 0 1,065,542,000 1,065,542,000 0 0 0 1,065,542,000 5 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 908,053,000 0 0 0 908,053,000 908,053,000 0 0 0 908,053,000 5 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 157,489,000 0 0 0 157,489,000 157,489,000 0 0 0 157,489,000 5 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9,568,161,077 0 0 0 9,568,161,077 9,824,610,777 0 0 0 9,824,610,777 256.449.700 5 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 9,498,161,855 0 0 0 9,498,161,855 9,754,611,555 0 0 0 9,754,611,555 256.449.700 5 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 69,999,222 0 0 0 69,999,222 69,999,222 0 0 0 69,999,222 5 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 474,739,372 0 0 0 474,739,372 474,739,372 0 0 0 474,739,372 5 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dana Transfer Kota Gorontalo, Kota Timur, 82,128,000 0 0 0 82,128,000 82,128,000 0 0 0 82,128,000 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kelengkapannya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Umum- Dana Alokasi Umum Tamalate 5 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 5 01 02 1.01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 02 1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 5 01 02 1.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dana Transfer Umum- Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 392,611,372 0 0 0 739,293,600 882,507,000 0 0 739,293,600 882,507,000 0 0 981,369,648 0 0 0 981,369,648 0 0 0 1,048,461,555 0 0 0 448,952,480 0 0 0 448,952,480 0 0 0 287,532,707 0 0 0 287,532,707 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 392,611,372 1,621,800,600 1,621,800,600 981,369,648 981,369,648 1,048,461,555 448,952,480 448,952,480 287,532,707 287,532,707 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 392,611,372 0 0 0 739,293,600 923,257,000 0 0 739,293,600 923,257,000 0 0 981,369,648 0 0 0 981,369,648 0 0 0 1,048,461,555 0 0 0 448,952,480 0 0 0 448,952,480 0 0 0 287,532,707 0 0 0 287,532,707 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 392,611,372 1,662,550,600 1,662,550,600 981,369,648 981,369,648 1,048,461,555 448,952,480 448,952,480 287,532,707 287,532,707 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 40.750.000 40.750.000 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Alokasi Umum 5 01 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 5 01 02 1.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 02 1.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5 01 03 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Dana Transfer Kota Gorontalo, Kota Timur, T-1 9 Belanja Operasi 10 311,976,368 143,372,168 168,604,200 1,997,111,832 724,567,572 12,375,000 85,302,972 85,550,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 311,976,368 143,372,168 168,604,200 1,997,111,832 724,567,572 12,375,000 85,302,972 85,550,000 Jumlah Belanja Operasi 15 311,976,368 143,372,168 168,604,200 1,971,361,832 698,817,572 12,375,000 85,302,972 85,550,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 311,976,368 143,372,168 168,604,200 1,971,361,832 (25.750.000) 698,817,572 (25.750.000) 12,375,000 85,302,972 85,550,000 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 01 03 1.01 04 5 01 03 1.01 05 5 01 03 1.01 06 5 01 03 1.01 07 5 Uraian 6 Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Sumber Dana 7 Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Tamalate Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate T-1 9 Belanja Operasi 10 65,652,000 71,142,400 119,537,200 153,412,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 65,652,000 71,142,400 119,537,200 153,412,000 Jumlah Belanja Operasi 15 65,652,000 71,142,400 119,537,200 153,412,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 65,652,000 71,142,400 119,537,200 153,412,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 1.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 5 01 03 1.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate T-1 9 Belanja Operasi 10 131,596,000 631,284,260 210,141,900 2,767,500 17,396,000 205,878,910 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 131,596,000 631,284,260 210,141,900 2,767,500 17,396,000 205,878,910 Jumlah Belanja Operasi 15 105,846,000 631,284,260 210,141,900 2,767,500 17,396,000 205,878,910 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 105,846,000 631,284,260 210,141,900 2,767,500 17,396,000 205,878,910 Bertambah/ (Berkurang) 20 (25.750.000) 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengembangan Daerah) 5 01 03 1.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5 01 03 1.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate T-1 9 Belanja Operasi 10 28,615,950 34,036,000 57,410,000 75,038,000 641,260,000 74,134,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 28,615,950 34,036,000 57,410,000 75,038,000 641,260,000 74,134,000 Jumlah Belanja Operasi 15 28,615,950 34,036,000 57,410,000 75,038,000 641,260,000 74,134,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 28,615,950 34,036,000 57,410,000 75,038,000 641,260,000 74,134,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 01 03 1.03 02 5 01 03 1.03 03 5 01 03 1.03 04 5 01 03 1.03 05 5 01 03 1.03 06 5 Uraian 6 Pengembangan Daerah) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate T-1 9 Belanja Operasi 10 26,000,000 26,940,000 257,611,000 53,028,000 17,900,000 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 26,000,000 26,940,000 257,611,000 53,028,000 17,900,000 Jumlah Belanja Operasi 15 26,000,000 26,940,000 257,611,000 53,028,000 17,900,000 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 26,000,000 26,940,000 257,611,000 53,028,000 17,900,000 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 5 01 03 1.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 01 03 1.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 05 02 1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 5 05 02 1.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 05 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 5 05 02 1.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate 5 05 02 1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 5 05 02 1.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dana Transfer Umum- Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate T-1 9 Belanja Operasi 10 26,940,000 158,707,000 1,134,367,116 1,134,367,116 355,187,100 355,187,100 204,955,100 204,955,100 296,832,400 83,494,900 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 26,940,000 158,707,000 1,134,367,116 1,134,367,116 355,187,100 355,187,100 204,955,100 204,955,100 296,832,400 83,494,900 Jumlah Belanja Operasi 15 26,940,000 158,707,000 1,625,751,116 1,625,751,116 691,187,100 691,187,100 189,955,100 189,955,100 467,216,400 83,494,900 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 26,940,000 158,707,000 1,625,751,116 491.384.000 1,625,751,116 491.384.000 691,187,100 336.000.000 691,187,100 336.000.000 189,955,100 (15.000.000) 189,955,100 (15.000.000) 467,216,400 170.384.000 83,494,900 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 05 02 1.03 05 5 05 02 1.03 07 5 05 02 1.04 5 05 02 1.04 03 5 05 02 1.04 04 5 dan Pangan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Uraian Pengembangan Daerah) Dana Alokasi Umum Sumber Dana Lokasi Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan 6 Perikanan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana 7 Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 8 Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Pengembangan Inovasi dan Teknologi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Kota Timur, Tamalate T-1 9 Belanja Operasi 10 134,216,300 79,121,200 277,392,516 179,382,244 98,010,272 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 134,216,300 79,121,200 277,392,516 179,382,244 98,010,272 Jumlah Belanja Operasi 15 134,216,300 249,505,200 277,392,516 179,382,244 98,010,272 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 134,216,300 249,505,200 277,392,516 179,382,244 98,010,272 Bertambah/ (Berkurang) 20 170.384.000 0 0 0 0 T+1 21
Organisasi Kode 1 2 3 4 5 5 02 5 02 01 5 02 01 1.01 5 02 01 1.01 01 5 02 01 1.01 07 5 02 01 1.02 5 02 01 1.02 01 5 02 01 1.02 07 5 02 01 1.05 5 02 01 1.05 09 5 02 01 1.06 5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 : 5.02.0.00.0.00.53.0000 Badan Keuangan Provinsi Gorontalo REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi Belanja Modal T (Sebelum Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal T (Sesudah Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 61,119,852,163 598,755,000 37,000,000,000 201,211,603,252 299,930,210,415 71,509,608,205 1,603,325,600 6,985,386,000 199,533,951,652 279,632,271,457 (20.297. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 49,021,185,675 598,755,000 0 0 49,619,940,675 53,615,655,693 1,603,325,600 0 0 55,218,981,293 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,088,293,800 0 0 0 1,088,293,800 1,088,293,800 0 0 0 1,088,293,800 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 694,429,600 0 0 0 694,429,600 694,429,600 0 0 0 694,429,600 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 393,864,200 0 0 0 393,864,200 393,864,200 0 0 0 393,864,200 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41,323,204,002 0 0 0 41,323,204,002 45,631,723,020 0 0 0 45,631,723,020 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 41,223,198,417 0 0 0 41,223,198,417 45,531,717,435 0 0 0 45,531,717,435 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 100,005,585 0 0 0 100,005,585 100,005,585 0 0 0 100,005,585 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 277,504,700 0 0 0 277,504,700 277,504,700 0 0 0 277,504,700 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 277,504,700 0 0 0 277,504,700 277,504,700 0 0 0 277,504,700 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3,448,718,605 598,755,000 0 0 4,047,473,605 3,734,669,605 1,603,325,600 0 0 5,337,995,205 Berta (Berk 2 5.599 4.308 4.30 1.290
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Dana Transfer Umum-Dana Kota Gorontalo, Semua T-1 9 Belanja Operasi 10 268,598,200 378,531,815 223,457,400 190,651,000 1,949,760,490 180,490,600 257,229,100 2,883,464,568 941,431,988 494,173,050 Belanja Modal 11 598,755,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 268,598,200 378,531,815 223,457,400 190,651,000 2,548,515,490 180,490,600 257,229,100 2,883,464,568 941,431,988 494,173,050 Jumlah Belanja Operasi 15 268,598,200 378,531,815 223,457,400 190,651,000 2,235,711,490 180,490,600 257,229,100 2,883,464,568 941,431,988 494,173,050 Belanja Modal 16 1,603,325,600 T (Sesudah Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 268,598,200 378,531,815 223,457,400 190,651,000 3,839,037,090 180,490,600 257,229,100 2,883,464,568 941,431,988 494,173,050 Berta (Berk 2 1.29
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo) Alokasi Umum Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5 02 02 1.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Dana Transfer Umum-Dana T-1 9 Belanja Operasi 10 353,321,100 241,610,880 234,063,300 269,800,200 349,064,050 5,297,046,508 773,864,773 75,000,000 175,000,000 448,863,873 Belanja Modal 11 Jumlah T (Sebelum Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 0 0 0 353,321,100 353,321,100 0 0 0 241,610,880 241,610,880 0 0 0 234,063,300 234,063,300 0 0 0 269,800,200 229,800,200 0 0 0 349,064,050 389,064,050 0 37,000,000,000 201,211,603,252 243,508,649,760 10,622,952,532 0 0 0 773,864,773 823,864,773 0 0 0 75,000,000 75,000,000 0 0 0 175,000,000 175,000,000 0 0 0 448,863,873 498,863,873 Belanja Modal 16 T (Sesudah Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 17 18 19 = (15+16+17+18) 0 0 0 353,321,100 0 0 0 241,610,880 0 0 0 234,063,300 0 0 0 229,800,200 0 0 0 389,064,050 0 6,985,386,000 199,533,951,652 217,142,290,184 (26.366. 0 0 0 823,864,773 0 0 0 75,000,000 0 0 0 175,000,000 0 0 0 498,863,873 Berta (Berk 2 (40 4 50 5
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Alokasi Umum 5 02 02 1.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 5 02 02 1.02 08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5 02 02 1.03 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.03 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.03 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 5 02 02 1.03 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 75,000,900 124,999,759 124,999,759 3,334,676,225 255,909,400 152,799,200 2,695,956,850 230,010,775 Belanja Modal 11 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 75,000,900 124,999,759 124,999,759 3,334,676,225 255,909,400 152,799,200 2,695,956,850 230,010,775 Jumlah Belanja Operasi 15 75,000,900 124,999,759 124,999,759 8,540,582,249 255,909,400 152,799,200 7,901,862,874 230,010,775 Belanja Modal 16 T (Sesudah Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 75,000,900 124,999,759 124,999,759 8,540,582,249 255,909,400 152,799,200 7,901,862,874 230,010,775 Berta (Berk 2 5.205 5.20
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Bukan Bank (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) 5 02 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5 02 02 1.04 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.04 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.04 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5 02 02 1.05 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 02 1.05 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 02 02 1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 5 02 02 1.06 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum T-1 9 Belanja Operasi 10 652,505,751 180,332,200 298,932,351 173,241,200 411,000,000 411,000,000 0 0 0 Belanja Modal 11 T (Sebelum Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 12 13 14 = (10+11+12+13) 0 0 0 652,505,751 0 0 0 180,332,200 0 0 0 298,932,351 0 0 0 173,241,200 0 37,000,000,000 201,211,603,252 238,211,603,252 0 37,000,000,000 325,000,000 37,325,000,000 0 0 200,886,603,252 200,886,603,252 0 0 0 411,000,000 0 0 0 411,000,000 Jumlah Belanja Operasi 15 652,505,751 180,332,200 298,932,351 173,241,200 481,000,000 481,000,000 0 0 0 Belanja Modal 16 T (Sesudah Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Berta (Berk 17 18 19 = (15+16+17+18) 2 0 0 0 652,505,751 0 0 0 180,332,200 0 0 0 298,932,351 0 0 0 173,241,200 0 6,985,386,000 199,533,951,652 206,519,337,652 (31.692. 0 6,985,386,000 325,000,000 7,310,386,000 (30.014 0 0 199,208,951,652 199,208,951,652 (1.677 0 0 0 481,000,000 70 0 0 0 481,000,000 7
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 02 03 1.01 01 Penyusunan Standar Harga (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 03 1.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 03 1.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5 02 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 04 1.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 04 1.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 02 04 1.01 07 Penetapan Wajib Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 02 04 1.01 07 Penetapan Wajib Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 1,418,401,800 1,418,401,800 321,025,600 337,470,000 759,906,200 5,383,218,180 5,383,218,180 503,304,080 171,744,000 600,000,000 289,301,700 95,730,000 290,676,000 Belanja Modal 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 1,418,401,800 1,418,401,800 321,025,600 337,470,000 759,906,200 5,383,218,180 5,383,218,180 503,304,080 171,744,000 600,000,000 289,301,700 95,730,000 290,676,000 Jumlah Belanja Operasi 15 1,418,401,800 1,418,401,800 321,025,600 337,470,000 759,906,200 5,852,598,180 5,852,598,180 503,304,080 591,124,000 650,000,000 289,301,700 95,730,000 290,676,000 Belanja Modal 16 T (Sesudah Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 1,418,401,800 1,418,401,800 321,025,600 337,470,000 759,906,200 5,852,598,180 5,852,598,180 503,304,080 591,124,000 650,000,000 289,301,700 95,730,000 290,676,000 Berta (Berk 2 469 469 41 5
Kode Uraian 1 2 3 4 5 6 Pajak Daerah Kota Gorontalo) 5 02 04 1.01 07 Penetapan Wajib Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara) 5 02 04 1.01 07 Penetapan Wajib Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango) 5 02 04 1.01 07 Penetapan Wajib Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato) 5 02 04 1.01 07 Penetapan Wajib Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo) 5 02 04 1.01 10 Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo) 5 02 04 1.01 10 Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo) 5 02 04 1.01 10 Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango) 5 02 04 1.01 10 Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara) 5 02 04 1.01 10 Penagihan Pajak Daerah (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo) 5 02 04 1.01 10 Penagihan Pajak Daerah Sumber Dana 7 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Lokasi 8 Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua T-1 9 Belanja Operasi 10 208,190,000 165,328,000 206,130,000 464,300,000 360,000,000 392,125,000 255,000,000 256,275,000 390,000,000 562,500,000 Belanja Modal 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 208,190,000 165,328,000 206,130,000 464,300,000 360,000,000 392,125,000 255,000,000 256,275,000 390,000,000 562,500,000 Jumlah Belanja Operasi 15 208,190,000 165,328,000 206,130,000 464,300,000 360,000,000 392,125,000 255,000,000 256,275,000 390,000,000 562,500,000 Belanja Modal 16 T (Sesudah Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 208,190,000 165,328,000 206,130,000 464,300,000 360,000,000 392,125,000 255,000,000 256,275,000 390,000,000 562,500,000 Berta (Berk 2
Kode 1 2 3 4 5 02 04 1.01 13 5 Uraian 6 (UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Sumber Dana 7 Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi 8 Kecamatan, Semua Kelurahan T-1 9 Belanja Operasi 10 172,614,400 Belanja Modal 11 0 T (Sebelum Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 12 13 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 172,614,400 Jumlah Belanja Operasi 15 172,614,400 Belanja Modal 16 T (Sesudah Perubahan) Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 17 18 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 172,614,400 Berta (Berk 2
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 5.03.4.01.0.00.57.0000 Badan Kepegawaian Daerah REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 03 KEPEGAWAIAN 11,339,573,222 61,875,000 0 0 11,401,448,222 12,839,573,222 61,875,000 0 0 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9,139,801,719 61,875,000 0 0 9,201,676,719 9,197,148,532 61,875,000 0 0 5 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 261,003,260 0 0 0 261,003,260 318,350,073 0 0 0 5 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 261,003,260 0 0 0 261,003,260 318,350,073 0 0 0 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,006,779,945 0 0 0 8,006,779,945 8,006,779,945 0 0 0 5 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 7,893,772,018 0 0 0 7,893,772,018 7,893,772,018 0 0 0 5 03 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 113,007,927 0 0 0 113,007,927 113,007,927 0 0 0 5 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 74,628,000 0 0 0 74,628,000 74,628,000 0 0 0 5 03 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, 74,628,000 0 0 0 74,628,000 74,628,000 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 12,901,448,222 1.500.000.000 9,259,023,532 57.346.813 318,350,073 57.346.813 318,350,073 57.346.813 8,006,779,945 0 7,893,772,018 0 113,007,927 0 74,628,000 0 74,628,000 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tinelo Ayula 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 03 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5 03 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 5 03 02 1.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 02 1.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN 5 03 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN Dana Transfer Kab. Bone T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 368,278,210 61,875,000 0 0 368,278,210 61,875,000 0 0 429,112,304 0 0 0 429,112,304 0 0 0 2,199,771,503 0 0 0 1,027,642,988 0 0 0 561,753,034 0 0 0 231,884,943 0 0 0 234,005,011 0 0 0 792,434,580 0 0 0 141,313,940 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 430,153,210 430,153,210 429,112,304 429,112,304 2,199,771,503 1,027,642,988 561,753,034 231,884,943 234,005,011 792,434,580 141,313,940 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 368,278,210 61,875,000 0 0 368,278,210 61,875,000 0 0 429,112,304 0 0 0 429,112,304 0 0 0 3,642,424,690 0 0 0 1,027,642,988 0 0 0 561,753,034 0 0 0 231,884,943 0 0 0 234,005,011 0 0 0 2,323,629,767 0 0 0 141,313,940 0 0 0 Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 430,153,210 430,153,210 429,112,304 429,112,304 3,642,424,690 1.442.653.187 1,027,642,988 561,753,034 231,884,943 234,005,011 2,323,629,767 1.531.195.187 141,313,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Badan Kepegawaian Daerah) Umum- Dana Alokasi Umum Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5 03 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 03 02 1.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula 5 03 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN (Badan Kepegawaian Daerah) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, T-1 9 Belanja Operasi 10 106,982,427 544,138,213 218,933,975 218,933,975 160,759,960 79,999,900 80,760,060 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 106,982,427 544,138,213 218,933,975 218,933,975 160,759,960 79,999,900 80,760,060 Jumlah Belanja Operasi 15 106,982,427 2,075,333,400 130,391,975 130,391,975 160,759,960 79,999,900 80,760,060 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 106,982,427 2,075,333,400 130,391,975 130,391,975 160,759,960 79,999,900 80,760,060 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 1.531.195.187 (88.542.000) (88.542.000) 0 0 0 T+1 21
1 2 Kode 3 4 5 Uraian 6 Sumber Dana 7 Lokasi 8 Tinelo Ayula T-1 9 Belanja Operasi 10 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 Jumlah 14 = (10+11+12+13) Jumlah Belanja Operasi 15 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 Jumlah 19 = (15+16+17+18) Bertambah/ (Berkurang) 20 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 5.04.0.00.0.00.58.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 14,500,995,804 283,136,087 0 0 14,784,131,891 14,426,304,269 283,136,087 0 0 14,709,440,356 (74.691.535) 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10,825,823,140 283,136,087 0 0 11,108,959,227 10,751,131,605 283,136,087 0 0 11,034,267,692 (74.691.535) 5 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 278,937,150 0 0 0 278,937,150 278,937,150 0 0 0 278,937,150 5 04 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 189,440,000 0 0 0 189,440,000 189,440,000 0 0 0 189,440,000 5 04 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 89,497,150 0 0 0 89,497,150 89,497,150 0 0 0 89,497,150 5 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,765,140,282 0 0 0 8,765,140,282 8,690,448,747 0 0 0 8,690,448,747 (74.691.535) 5 04 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8,534,388,410 0 0 0 8,534,388,410 8,459,696,875 0 0 0 8,459,696,875 (74.691.535) 5 04 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 130,696,762 0 0 0 130,696,762 130,696,762 0 0 0 130,696,762 5 04 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 100,055,110 0 0 0 100,055,110 100,055,110 0 0 0 100,055,110 5 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,065,900 0 0 0 100,065,900 100,065,900 0 0 0 100,065,900 5 04 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Dana Transfer Umum-Dana 50,048,900 0 0 0 50,048,900 50,048,900 0 0 0 50,048,900 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 04 01 1.03 06 5 04 01 1.05 5 04 01 1.05 03 5 04 01 1.05 05 5 04 01 1.05 09 5 04 01 1.06 5 04 01 1.06 02 5 04 01 1.08 5 04 01 1.08 03 5 04 02 5 Uraian Sumber Dana 6 7 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Alokasi Umum Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Lokasi 8 T-1 9 T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 50,017,000 0 0 0 144,160,010 0 0 0 25,043,110 0 0 0 19,396,900 0 0 0 99,720,000 0 0 0 543,770,998 280,338,587 0 0 543,770,998 280,338,587 0 0 993,748,800 2,797,500 0 0 993,748,800 2,797,500 0 0 3,675,172,664 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 50,017,000 144,160,010 25,043,110 19,396,900 99,720,000 824,109,585 824,109,585 996,546,300 996,546,300 3,675,172,664 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 15 16 17 18 50,017,000 0 0 0 144,160,010 0 0 0 25,043,110 0 0 0 19,396,900 0 0 0 99,720,000 0 0 0 543,770,998 280,338,587 0 0 543,770,998 280,338,587 0 0 993,748,800 2,797,500 0 0 993,748,800 2,797,500 0 0 3,675,172,664 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 50,017,000 144,160,010 25,043,110 19,396,900 99,720,000 824,109,585 824,109,585 996,546,300 996,546,300 3,675,172,664 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 5 04 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 5 04 02 1.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 04 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5 04 02 1.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 04 02 1.02 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 04 02 1.02 04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 04 02 1.02 05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Dana Transfer Umum-Dana Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 797,225,112 797,225,112 2,877,947,552 99,596,600 110,100,000 282,763,000 146,416,400 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 797,225,112 797,225,112 2,877,947,552 99,596,600 110,100,000 282,763,000 146,416,400 Jumlah Belanja Operasi 15 797,225,112 797,225,112 2,877,947,552 99,596,600 110,100,000 282,763,000 146,416,400 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 797,225,112 797,225,112 2,877,947,552 99,596,600 110,100,000 282,763,000 146,416,400 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 04 02 1.02 07 5 Uraian 6 (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Sumber Dana 7 Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 2,239,071,552 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 2,239,071,552 Jumlah Belanja Operasi 15 2,239,071,552 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 2,239,071,552 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.51.0000 Inspektorat REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 18,993,551,324 179,800,000 0 0 19,173,351,324 19,267,870,110 179,800,000 0 0 19,447,670,110 274.318.786 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15,993,686,994 179,800,000 0 0 16,173,486,994 16,268,005,780 179,800,000 0 0 16,447,805,780 274.318.786 6 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 170,314,700 0 0 0 170,314,700 170,314,700 0 0 0 170,314,700 6 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 119,528,000 0 0 0 119,528,000 119,528,000 0 0 0 119,528,000 6 01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50,786,700 0 0 0 50,786,700 50,786,700 0 0 0 50,786,700 6 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14,288,544,548 0 0 0 14,288,544,548 14,562,863,334 0 0 0 14,562,863,334 274.318.786 6 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 14,211,666,548 0 0 0 14,211,666,548 14,485,985,334 0 0 0 14,485,985,334 274.318.786 6 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40,562,000 0 0 0 40,562,000 40,562,000 0 0 0 40,562,000 6 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36,316,000 0 0 0 36,316,000 36,316,000 0 0 0 36,316,000 6 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 456,729,400 0 0 0 456,729,400 456,729,400 0 0 0 456,729,400 6 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456,729,400 0 0 0 456,729,400 456,729,400 0 0 0 456,729,400 6 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128,520,000 179,800,000 0 0 308,320,000 128,520,000 179,800,000 0 0 308,320,000 6 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH 128,520,000 179,800,000 0 0 308,320,000 128,520,000 179,800,000 0 0 308,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 (Inspektorat) (PAD) 6 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 01 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6 01 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 6 01 02 1.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 01 02 1.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 01 02 1.01 03 Reviu Laporan Kinerja (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 01 02 1.01 05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH T-1 9 Belanja Operasi 10 743,141,346 214,049,346 193,357,000 335,735,000 206,437,000 46,750,000 29,050,000 130,637,000 2,063,095,700 1,767,745,200 519,278,600 171,444,800 322,409,400 263,442,900 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 743,141,346 214,049,346 193,357,000 335,735,000 206,437,000 46,750,000 29,050,000 130,637,000 2,063,095,700 1,767,745,200 519,278,600 171,444,800 322,409,400 263,442,900 Jumlah Belanja Operasi 15 743,141,346 214,049,346 193,357,000 335,735,000 206,437,000 46,750,000 29,050,000 130,637,000 2,063,095,700 1,767,745,200 519,278,600 171,444,800 322,409,400 263,442,900 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 743,141,346 214,049,346 193,357,000 335,735,000 206,437,000 46,750,000 29,050,000 130,637,000 2,063,095,700 1,767,745,200 519,278,600 171,444,800 322,409,400 263,442,900 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 6 01 02 1.01 06 6 01 02 1.01 07 6 01 02 1.02 6 01 02 1.02 02 6 01 03 6 01 03 1.01 6 01 03 1.01 01 6 01 03 1.02 6 01 03 1.02 01 6 01 03 1.02 02 6 01 03 1.02 03 6 01 03 1.02 04 Uraian Sumber Dana Lokasi 6 7 8 (Inspektorat) (PAD) Kerjasama Pengawasan Internal (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Inspektorat) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) T-1 9 Belanja Operasi 10 223,823,000 267,346,500 295,350,500 295,350,500 936,768,630 141,325,430 141,325,430 795,443,200 237,140,000 140,136,000 151,754,100 266,413,100 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 223,823,000 267,346,500 295,350,500 295,350,500 936,768,630 141,325,430 141,325,430 795,443,200 237,140,000 140,136,000 151,754,100 266,413,100 Jumlah Belanja Operasi 15 223,823,000 267,346,500 295,350,500 295,350,500 936,768,630 141,325,430 141,325,430 795,443,200 237,140,000 140,136,000 151,754,100 266,413,100 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 223,823,000 267,346,500 295,350,500 295,350,500 936,768,630 141,325,430 141,325,430 795,443,200 237,140,000 140,136,000 151,754,100 266,413,100 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T+1 21
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Organisasi : 4.01.5.07.0.00.49.0000 Badan Penghubung REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Kode Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Operasi T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 6,482,240,082 0 0 0 6,482,240,082 6,812,240,082 0 0 0 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6,482,240,082 0 0 0 6,482,240,082 6,812,240,082 0 0 0 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,637,074,582 0 0 0 4,637,074,582 4,967,074,582 0 0 0 4 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Penghubung) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3,105,198,358 0 0 0 3,105,198,358 3,105,198,358 0 0 0 4 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Penghubung) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 1,506,926,224 0 0 0 1,506,926,224 1,836,926,224 0 0 0 4 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Penghubung) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 24,950,000 0 0 0 24,950,000 24,950,000 0 0 0 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,220,623,500 0 0 0 1,220,623,500 1,220,623,500 0 0 0 4 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi 1,099,487,500 0 0 0 1,099,487,500 1,099,487,500 0 0 0 Formulir RKPA-BELANJA SKPD Jumlah Bertambah/ (Berkurang) 19 = (15+16+17+18) 20 6,812,240,082 330.000.000 6,812,240,082 330.000.000 4,967,074,582 330.000.000 3,105,198,358 1,836,926,224 330.000.000 24,950,000 1,220,623,500 1,099,487,500 0 0 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 4 01 01 1.06 09 4 01 01 1.09 4 01 01 1.09 01 5 5 07 5 07 02 5 07 02 1.01 5 07 02 1.01 02 5 07 02 1.01 04 5 Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 6 7 8 9 (Badan Penghubung) Khusus Fisik Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Penghubung) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Penghubung) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN PENGHUBUNG PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Badan Penghubung) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Badan Penghubung) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik T (Sebelum Perubahan) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 10 11 12 13 121,136,000 0 0 0 624,542,000 0 0 0 624,542,000 0 0 0 1,249,054,189 8,000,000 0 0 1,249,054,189 8,000,000 0 0 1,249,054,189 8,000,000 0 0 449,990,000 0 0 0 142,084,480 0 0 0 Jumlah T (Sesudah Perubahan) Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 121,136,000 121,136,000 0 0 0 624,542,000 624,542,000 0 0 0 624,542,000 624,542,000 0 0 0 1,257,054,189 1,259,054,189 97,400,000 0 0 1,257,054,189 1,259,054,189 97,400,000 0 0 1,257,054,189 1,259,054,189 97,400,000 0 0 449,990,000 449,990,000 0 0 0 142,084,480 142,084,480 0 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 121,136,000 624,542,000 624,542,000 1,356,454,189 1,356,454,189 1,356,454,189 449,990,000 142,084,480 Bertambah/ (Berkurang) 20 0 0 0 99.400.000 99.400.000 99.400.000 0 0 T+1 21
Kode 1 2 3 4 5 07 02 1.01 05 5 Uraian 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Badan Penghubung) Sumber Dana 7 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Lokasi 8 T-1 9 Belanja Operasi 10 656,979,709 T (Sebelum Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 11 12 13 8,000,000 0 0 Jumlah 14 = (10+11+12+13) 664,979,709 Jumlah Belanja Operasi 15 666,979,709 T (Sesudah Perubahan) Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer 16 17 18 97,400,000 0 0 Jumlah 19 = (15+16+17+18) 764,379,709 Bertambah/ (Berkurang) 20 99.400.000 T+1 21
RKPD Perubahan PROVINSI GORONTALO 2023 BAB VII PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kebijakan keuangan daerah, perubahan dan pergeseran kegiatan OPD, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini merupakan acuan dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun 2023, yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) ini disusun untuk dijadikan Pedoman bagi setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana melalui penjabaran program dan kegiatan agar dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan daerah yang tepat sasaran. Terutama ditekankan pada aspek perubahan atas berbagai program dan kegiatan didasarkan pada hasil evaluasi hingga tahun berjalan dokumen RKPD Tahun 2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 Provinsi Gorontalo pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun rencana. Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang mengemban amanat pembangunan tahun pertama dari empat tahun perencanaan pembangunan pada RPD Provinsi Gorontalo 2023 - 2026. Pj. GUBERNUR GORONTALO Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E Bab VII. Penutup VII-1