MAL PELAYANAN PUBLIK Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42211 0253201030 Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK Perizinan Berusaha Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera No. SK : Persyaratan 1. 1. Pelaku Usaha Perorangan : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. e-mail d. Nomor handphone aktif 2. 2. Pelaku Usaha Badan Usaha : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. d. Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan. e. Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. f. e-mail badan usaha. 3. Pengusahaan Kokom/Kepompong ulat sutera 1. Ruang Lingkup Mikro: a. Skala kecil. b. Tingkat Risiko Menengah Rendah. c. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. d. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. e. Kewajiban perizinan berusaha : 1) Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya 2) Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya 3) Menyampaikan laporan populasi dan produksi 4. 2. Ruang Lingkup Usaha Kecil: a. Skala Usaha Kecil. b. Tingkat Risiko MenengahRendah. c. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. d. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. e. Kewajiban perizinan berusaha : 1) Menerapkan GBP/GFP/Peraturan lainnya 2) Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya 3) Mdenyampaikan laporan populasi dan produksi 5. 3. Ruang lingkup Usaha : a. Skala Usaha Menengah. b. Tingkat Risiko Menengah Rendah. c. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. d. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. e. Kewajiban perizinan berusaha 1) Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya 2) Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budidaya 3) Menyampaikan laporan populasi dan produksi 6. 4. Ruang lingkup Usaha Besar : a. Skala Usaha Besar. b. Tingkat Risiko Menengah Rendah. c. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. d. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. e. Parameter PMA, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota f. Kewajiban perizinan berusaha 1) Menerapkan GBP/GFP/Peraturan lainnya. 2) Telah memenuhi Self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya 3) Menyampakan laporan populasi dan produksi. Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 12 Sep 2024 pukul 05:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
MAL PELAYANAN PUBLIK Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42211 0253201030 Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. 1. Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id 2. 2. Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon 3. 3. Pemohon mengisi data usaha 4. 4. Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha 5. 5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis 6. 6. Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha 7. 7. Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan Waktu Penyelesaian 7 Hari kerja Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya Produk Pelayanan 1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Sertifikat Standar (SS) Pengaduan Layanan Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 12 Sep 2024 pukul 05:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
MAL PELAYANAN PUBLIK Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42211 0253201030 Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya. 2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Melalui website oss.go.id. b. Melalui website di alamat dpmptsp.pandeglangkab.go.id c. Melalui email di alamat d. Melalui telepon/fax 0253 201030 e. Melalui kotak saran f. Melalui surat yang ditujukan ke alamat Jl. Kesehatan No.02 Pandeglang 42213 g. Melalui Lapor.go.id 3. Melalui petugas bagian pengaduan, saran dan masukan DPMPTSP denga menggunakan formulir yang telah disediakan. 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. 6.Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat koordinasi memerlukan tindaklanjut penertiban, maka penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 12 Sep 2024 pukul 05:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.