MAJALAH issN : 2964-1276 Edisi VolumE 1 Nomor 1, JuNi 2023 ansyahrul : integritas dan pengaWasan pengadilan negeri pangKal pinang peraih nilai tertinggi evaluasi smap KaleidosKop sistem manajemen anti penyuapan SiStem manajemen anti PenyuaPan 1
Drs. H. Andi Kurniawan, M.M Ketua Tim Redaksi Sugiyanto, S.H., M.H. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Majalah Integritas sebagai media edukasi dan informasi menjadi salah satu wadah bagi aparatur Badan Pengawasan MA RI sehingga publik mengetahui fungsi Badan Pengawasan MA RI yang telah bekerja secara optimal untuk mengawasi perilaku dan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI serta merumuskan kebijakan pengawasan guna memastikan penegakan hukum dan keadilan secara jujur, akuntabel, dan profesional di Indonesia. tugas dan Sebagai media publik, Dewan Redaktur mengambil inisiatif untuk mempublikasikan konten dengan tiga bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab agar mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak tidak hanya komunitas internal pengadilan tetapi juga komunitas global sekaligus mendorong Badan Pengawasan lembaga publik yang MA RI menjadi internasional. Konten Majalah berstandar Integritas disajikan dengan bahasa asing supaya layak dibaca komunitas internasional dalam persoalan integritas meskipun masih terdapat beberapa kekurangan teknis penulisan. Tema edisi perdana membahas tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang merupakan program unggulan Badan Pengawasan dalam membentuk birorasi peradilan yang berkualitas dan berintegritas. lalu diri implementasikan! Siapkan anda, bacalah Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunianya Majalah Integritas versi digital telah hadir di tengah kita sebagai media edukasi sekaligus sosialisasi kepada pihak internal peradilan maupun pihak eksternal tentang tema besar yaitu integritas profesi penegak hukum. Tema besar ini menjadi patron bagi hakim dan aparatur peradilan sebagai abdi negara dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat sehingga dapat mengemban tugas secara profesional, jujur, dan bertanggungjawab. Lahirnya Majalah Integritas ini merupakan tanggung jawab moral sekaligus keinginan untuk memotret sistem pengawasan lem- baga peradilan Indonesia yang dikodifika- si menjadi majalah elektronik agar mudah diakses oleh seluruh hakim dan aparatur peradilan di penjuru negeri untuk menjaga integritas, melindungi martabat profesi ser- ta menjaga reputasi lembaga peradilan agar kepercayaan publik lembaga peradilan Indonesia semakin meningkat. terhadap satu program strategis adalah pengamatan (mystery shopping) yang dilakukan oleh aparatur Badan Pengawasan MA RI untuk memotret kondisi setiap satuan kerja (sat- ker) secara nyata, objektif dan bertanggu- ngjawab. Pengamatan (mystery shopping) merupakan salah satu metode penilaian da- lam pembangunan SMAP untuk mendorong pembangunan SMAP tidak berhenti pada dokumen tetapi kepada aksi nyata. Harapan saya adalah Badan Pengawasan MA RI di masa depan akan semakin canggih (sophisticated), cepat, objektif dan akuntabel dalam menerima pengaduan dan melakukan pemeriksaan kasus sekaligus pembinaan satuan kerja (satker). Ini semua dapat diraih apabila aparatur Badan Pengawasan MA RI terus berinovasi, optimis dan profesional sehingga kasus perilaku nirmoral yang dilakukan oleh oknum hakim dan aparatur ini peradilan dapat meningkatkan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan Indonesia. Alhamdulillah, majalah semakin berkurang. Hal reputasi Sebagai penjaga etika profesi hakim dan aparatur peradilan, Badan Pengawasan MA RI di masa depan akan mengintegrasikan sistem digital guna mempercepat layanan sekaligus memeriksa setiap pengaduan secara objektif untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan terkoneksi. Badan Pengawasan MA RI memiliki ban- yak program strategis baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Salah integritas edisi perdana dengan tema Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah terbit. SMAP merupakan salah satu program unggulan Badan Pengawasan MA RI. SMAP akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan pe- rubahan zaman sehingga mampu mende- teksi segala bentuk penyimpangan praktik nirmoral dengan berbagai bentuk modus operandinya. 2 3
KATA PENGANTAR TOKOH 60 Ansyahrul SUARA PEMBACA 5 6 Amplop Cokelat Dibalik Permohonan Ingat Keluarga Kunci Menjaga Integritas Izin Poligami Sang Jutawan 7 Pengalaman Menolak Suap WAWANCARA KHUSUS 8 Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Peraih Nilai Tertinggi Evaluasi SMAP 16 Peraih SMAP 60 Ingat Keluarga Kunci Menjaga Integritas Pengadilan Negeri Yogyakarta 24 Peraih SMAP Pengadilan Agama Jakarta Pusat 38 Peraih SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Retno Widowati, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar) 8 RESENSI BUKU 49 Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim 49 PROFIL 52 Profil Pengadilan Negeri Wates KOLOM TRANSLATE 72 Translate KALEIDOSKOP 88 Kaleidoskop Sistem Manajemen Anti Penyua- pan ARTIKEL 92 Internalisasi Penguatan Budaya Hukum Anti Korupsi dalam Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 92 FOKUS 98 Proses Penilaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Pengadilan 102 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan 108 Membangun SMAP di Pengadilan Saat saya menjadi hakim di salah satu pengadilan tata usaha negara, pada salah satu perkara saya tangani, sejumlah saya ditawarkan uang. Ketika saya akan pulang kantor, oknum seorang panitera pengganti menemui dan menyampaikan bahwa Tergugat II Intervensi bersedia menyediakan sejumlah uang kurang lima puluh juta rupiah, jika Majelis Hakim bersedia menjatuhkan putusan yang berpihak pada Tergugat II Intervensi. Setelah oknum panitera pengganti tersebut menyampaikan hal tersebut, saya hanya terdiam dan termenung karena pada saat itu saya harus menjalani operasi kista endometriosis (diameternya telah mencapai ukuran 5 cm). Sementara itu, hakim belum mendapatkan tunjangan sebesar yang saya dapatkan saat ini, karena pada saat hakim masih mendapat seperti tunjangan lainnya tunjangan pegawai berupa remunerasi. lebih sebesar sama Puji syukur saya panjat- kan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat itu saya berhasil melewati "badai" per- tentangan batin dan men- gatakan terima kasih pada oknum panitera pengganti atas info yang diberikan. Saya dengan tegas menyampaikan bahwa putusan akan dijatuh- kan sesuai dengan fakta hu- kum yang terungkap dalam persidangan. Putusan pada saat itu memenangkan peng- gugat karena memang ber- dasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sudah seharusnya penggugat adalah pihak yang menang dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. dapat melewati tawaran tersebut meski sa ngat tidak mudah dikarena kan un- tuk sampai ke titik ini (men- jadi hakim) banyak hal yang harus dilalui. Saya senantiasa mengingat keluarga, jika terja- di sesuatu dengan saya maka tidak hanya saya yang akan menanggung malu dari tinda- kan itu, tetapi juga anak-anak dan keluarga besar. Keluarga terutama anak-anak adalah pengingat utama saya untuk tetap menjaga integritas. Saya Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis. 4 5
Amplop Cokelat Dibalik Permohonan Izin Poligami Sang Jutawan Pengalaman Menolak Suap Koidin, S.H.I., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Sintang) Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh) Saat saya bertugas di salah satu pengadilan agama, saya ditunjuk se- bagai ketua majelis hakim da- lam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh pihak Pemohon dengan menggunakan jasa dua orang advokat. Pada saat sidang ketiga yang merupa- kan sidang terakhir dengan agenda pembacaan Peneta- pan atas permohonan terse- but, sekitar pukul 09.00. Keti- ka saya turun dari lantai dua menuju lantai satu, seseorang sebut saja P sok akrab dan menyapanya dengan ucapan, "Selamat pagi Yang Mulia?" dan saya menjawab dengan santai, "Pagi juga". Kemudian P mengatakan, "Mohon maaf Yang Mulia, ada titipan" sem- bari memperlihatkan amplop cokelat yang ditaruh dalam map biru. "Dari siapa dan un- tuk apa?" tanya saya kepadan- ya. P menjawab, "Dari perkara itu. Perkara izin poligami dan kalau Yang Mulia kurang, bil- ang saja nanti ditambah lagi". Spontan darah saya mendidih dan dengan menahan marah karena merasa direndahkan, saya mengatakan: "Kamu bilang ya sama Kuasa Hukum perkara ini... jangan coba-coba merusak kami, jangan coba-coba mer- usak integritas kami !!! saya tidak akan sedikitpun mau menerima sogokannya dan saya sangat yakin anggota saya satu kata satu prinsip dengan saya tidak akan mau disogok!!!!" Saat itu juga, saya balik kanan tidak jadi ke ruang si- dang dan menemui kedua anggota saya serta menyam- paikan masalah tersebut ke- pada mereka. Saya menga- takan, "Kita sedang diuji, kita disogok dengan uang....". bagaimana "Maksudnya pak Ketua?" tanya hakim anggota I kepada saya. Saya mengatakan, "Bahwa kua- sa hukum perkara izin poli- gami yang penetapannya mau kita bacakan hari ini, ia menyuruh orang dan mem- beri uang (jumlah uangnya saya tidak tahu tapi saya melihat amplopnya cukup tebal) dan saya menolakn- ya, saya merasa dilecehkan". Kemudian hakim anggota I menegaskan, "Oh men- tang-mentang kaya sehing- ga mau membeli kita...." Pihak Pemohon pada mulanya tidak menga- kui (menyuap) ketika kami mengkonfrontir. Kemudian mereka mengakui dan me- minta maaf, dengan menga- takan, "Bukan maksud kami menyogok Yang Mulia tapi rasa terima kasih kami ke- pada Yang Mulia". Mereka juga berjanji tidak akan men- gulangi lagi. Tulisan ini merupakan pengala- man pribadi penulis. Ketika saya masih bertu- gas di salah satu pen- gadilan negeri, saya di- tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai salah satu hakim yang menyidangkan perkara yang cukup menar- ik perhatian, yaitu perkara pidana narkotika yang meli- batkan dua oknum penegak hukum dan satu orang sipil, dengan barang bukti perkara tersebut berupa ganja yang jumlahnya cukup banyak yaitu seberat 2.888 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) Kilogram. Dalam persidangan perka- ra tersebut, keluarga dari para Terdakwa, khususnya dua ok- num penegak hukum sangat khawatir karena hukuman yang tinggi dalam perkara ini akan menyebabkan dua Terdakwa tersebut dipecat. Oleh karena itu, keluarga para Terdakwa tersebut berusaha dengan berbagai cara agar dapat diputus tidak lebih dari satu tahun penjara, dengan harapan mereka Terdakwa masih bisa berdinas. Dari awal persidangan se- tuntutan, beberapa belum orang dari keluarga dua orang oknum penegak hukum tanpa sepengetahuan Majelis Hakim telah beberapa kali bertemu dengan Panitera Pengganti perkara tersebut dan tiba pada saat setelah tuntutan penun- tut umum dibacakan, keluar- ga para terdakwa semakin in- tens datang menemui oknum Panitera Pengganti tersebut. Oknum Panitera Pengganti tersebut bahkan berani mem- bawa keluarga para terdakwa menemui Ketua Majelis dan Hakim Anggota II serta beber- apa kali mencoba masuk ke ruangan saya sebagai Hakim Anggota I dengan bantuan oknum Panitera Pengganti. Alhamdulilah saya diberikan kekuatan oleh Allah SWT un- tuk dapat menolak tawaran, dan saya ingat pada waktu ok- num Panitera Pengganti me- nemui saya, dia mengatakan kepada saya: "Keluarga para Terdakwa sudah menyiapkan uang tu- nai masing-masing seratus juta rupiah dalam kantong kresek hitam yang siap diber- ikan kepada Majelis Hakim". Pada waktu bermusy- awarah untuk menjatuhkan putusan pidana dalam per- kara tersebut, hakim anggo- ta II sempat mengutarakan tawaran dari keluarga para sejumlah Terdakwa uang tiga ratus juta rupiah dengan syarat majelis hakim memu- tus perkara dengan amar putusan maksimal satu ta- hun penjara. Mendengar hal tersebut saya sebagai hakim anggota I mengatakan kepa- da ketua majelis dan hakim anggota II: "Bahwa kita haruslah tetap teguh pada integritas kita, terpengaruh dengan hal tersebut, uang ra- tusan juta tersebut tidak akan membawa berkah bagi kita dan keluarga kita, yakinlah bila kita menerima barang yang haram pasti kita tidak akan hidup tenang sampai kapanpun". jangan Saya meminta ketua maje- lis dan hakim anggota II untuk memikirkan dan bertanya ke- pada hati nurani masing-mas- itu ing. Alhamdulillah, saat ketua majelis dan hakim an- ggota II diberi hidayah oleh Allah SWT sehingga terbuka hatinya untuk tidak meneri- ma uang ratusan juta rupiah tersebut. 6 Tulisan ini merupakan pengalaman pribadi penulis. 7
Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Peraih Nilai Tertinggi Evaluasi SmaP Pengadilan Negeri Pangkal Pinang merupakan salah satu satuan ker- ja yang di nyatakan sukses mempertahankan SMAP dalam evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Tidak tanggung-tanggung Pengadilan Negeri Pangkal Pinang memperoleh nilai tertinggi dalam kategori tersebut. Tim Redaksi Majalah Integritas berkesempatan mewawancarai Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, berikut petikan wawancaranya: Tim Redaksi: Sejak kapan pembangunan SMAP mulai dilaksanakan di satker saudara, apakah semua stakeholders men- dukung pelaksanaan pem- bangunan SMAP di satker saudara? Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Pembangunan SMAP mulai dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang se- jak Bulan September tahun 2019. Semua stakeholders seperti Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional mendukung program pem- bangunan SMAP di Penga- dilan Negeri Pangkal Pinang. Tim Redaksi: Bagaimanakah kondisi sat- ker saudara sebelum SMAP diterapkan? Apakah de ngan kondisi yang ada pada sat- ker yang saudara pimpin saat itu membangun SMAP adalah kebutu- sebuah han atau hanya karena ke- betulan satker yang sauda- ra pimpin ditunjuk oleh MA untuk membangun SMAP? Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Kondisi satker sebelum SMAP diterapkan cukup baik karena Pengadilan Ne- geri Pangkal Pinang sudah melakukan pencanangan pembangunan Zona Integri- tas menuju WBK dan WBBM, dan sudah mendapat pre- dikat Akreditasi A Excellent. Membangun SMAP me ru- pakan sebuah kebutuhan karena di Pengadilan Ne- geri Pangkal Pinang belum memiliki prosedur pencega- han penyuapan. sudah 8 9
Tim Redaksi: Langkah-langkah apa yang saudara lakukan un- tuk mempersiapkan agar SMAP benar-benar dapat dibangun pada satker yang saudara pimpin? Trik dan tips seperti apa saja yang dapat saudara bagikan dalam membangun dan meraih SMAP? Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Pengadilan Negeri Pangkal Pinang menerapkan trik-trik khusus dalam membangun SMAP, antara lain: a. Ada komitmen pimpinan bersama stakeholder un- tuk mendukung pemban- gunan SMAP; b. Identifikasi manajemen risiko bagi seluruh warga Pengadilan Negeri Pang- kal Pinang; c. Mengirim surat ke stake- holder bahwa Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sudah menerapkan SMAP dan meminta dukungan dari stakeholder; d. Sosialisasi tentang SMAP ke pihak eksternal atau stakeholder seperti Ke- polisian, Kejaksaan, Lem- baga Pemasyarakatan. Selain itu, ada langkah-lang- kah terukur yang kita terap- kan dalam pembangunan SMAP di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Tips berikut ini cukup signifikan dalam aktualisasi nilai-nilai SMAP di satuan kerja: a. Sosialisasi tentang SMAP ke pihak eksternal atau stakeholder seperti Ke- polisian, Kejaksaan, Lem- baga Pemasyarakatan; b. Membatasi hubungan dengan pihak luar terkait perkara maupun non- teknis peradilan; c. Adanya area steril dan pembatas antara pihak luar dengan aparatur peradilan; d. Setiap tamu yang akan berkunjung untuk me- makai tanda pengenal tamu dan menunggu di ruang tamu PTSP; e. Memanfaatkan fasilitas pan- try supaya para hakim dan aparatur pengadilan tidak makan keluar untuk mem- inimalisir bertemu dengan para pihak di luar kantor. Pantry hanya khusus untuk warga Pengadilan Negeri Pangkal Pinang; f. Olahraga Jumat pagi ha- nya dikhususkan untuk warga Pengadilan Negeri Pangkal Pinang; g. Audio SMAP untuk dipu- tar setiap hari kerja; h. Inovasi yang berkaitan SMAP di Pengadilan Ne- geri Pangkal Pinang: - Audio SMAP untuk mengubah mindset aparatur peradilan Pantry untuk mengu- rangi interaksi dengan pihak luar. - Area steril - Pembinaan secara ber- ke lanjutan dari pim- pinan tentang anti gra- tifikasi dan dilakukan secara berjenjang. i. Tidak menoleransi adanya suap dan gratifikasi; j. Tidak ada uang rokok un- tuk satpam. Tim Redaksi: Apakah sistem dengan SMAP yang telah dibangun dan dijalankan satker yang saudara pimpin secara nya- ta dapat mengatasi poten- si-potensi penyuapan yang dilakukan oleh hakim dan Aparatur peradilan? Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Ya. Sistem SMAP yang tel- ah dibangun dan dijalank- an dapat mengatasi potensi penyuapan yang dilakukan oleh hakim dan Aparatur Peradilan. Tim Redaksi: Apakah pembangunan SMAP yang berjalan saat ini sudah dapat memenuhi dan menjawab harapan se- bagian besar stakeholders peradilan untuk dapat ter- ciptanya badan peradilan yang bersih dan berwiba- wa? Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Ya. Pembangunan SMAP yang berjalan saat ini sudah dapat memenuhi dan men- jawab sebagian besar stake- holders peradilan untuk dapat menciptakan badan peradilan yang bersih dan berwibawa. Tim Redaksi: Bagaimana dinamika yang terjadi ketika SMAP mulai dibangun pada satker yang saudara pimpin? Pengadilan negeri Pangkal Pinang Dinamika yang terjadi ketika SMAP mulai dibangun ada- lah: Mengubah mindset warga peradilan; Melakukan sosialisasi internal kepada aparatur peradilan untuk menerapkan SMAP seperti sosialisasi di rapat bu- lanan, pengajian dan apel; Memberikan reward atau penghargaan kepada hakim, pegawai dan honorer setiap bulan. Tim Redaksi: Apa tantangan yang sauda- ra hadapi dalam mengor- ganisir pembangunan SMAP pada satker yang saudara pimpin? Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Tantangan yang dihadapi dalam mengorganisir pem- bangunan SMAP: Menyamakan persepsi aparatur peradilan tentang SMAP; Adanya penyesuaian kepa- da hakim atau pegawai baru untuk menyesuaikan kebija- kan SMAP; Gedung Penga- kantor dilan Negeri Pangkalpinang yang belum mendukung sepenuhnya tentang pem- batasan area steril; Mengurangi kenyamanan pengguna layanan dan pen- cari keadilan dalam mem- peroleh pelayanan. Tim Redaksi: Apa hambatan dan kendala yang saudara hadapi dalam pembangunan dan menja- ga konsistensi penerapan SMAP di satker yang sauda- ra pimpin? Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pembangu- nan dan menjaga konsistensi penerapan SMAP adalah Tidak adanya dana angga- ran yang mencukupi untuk pembangunan area steril; Area steril masih bertahap untuk dana anggarannya; Kurangnya pemahaman ser- ta maksud dan tujuan SMAP; Belum adanya SOP tentang anti penyuapan dari setiap SOP yang ada. Tim Redaksi: Apa kelemahan dari SMAP yang saudara temukan ke- tika satker yang saudara pimpin sedang memban- gun SMAP dan kelemahan itu perlu diperbaiki untuk penerapan SMAP selanjutn- ya di Pengadilan yang lain? Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Kelemahan dari SMAP ketika sedang membangun SMAP yang kita rasakan antara lain: Sarana dan Prasarana tidak mendukung; Bagaimana prosedur / ma- najemen ke internal SOP anti penyuapan untuk dimasuk- kan ke SOP; Belum ada anggaran dari Mahkamah Agung khu- sus untuk audit SMAP dari Komite Akreditasi Nasional; Kurangnya sosialisasi dari pihak Mahkamah Agung RI tentang SMAP; Tidak ada reward bagi satker yang mendapatkan predikat SMAP. Tim Redaksi: Bagimana kesan dan pe- san saudara setelah SMAP berhasil dibangun dan dit- erapkan pada satker yang saudara pimpin? Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Semoga Pengadilan Neg- eri Pangkal Pinang dapat mempertahankan predikat SMAP dan semoga seluruh pengadilan secara bertahap dapat menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan semoga SMAP ini bisa mengubah pola pikir dan budaya kerja Aparatur Pengadilan. Tim Redaksi: Apa harapan saudara da- lam proses pembangu- nan dan penerapan SMAP di lembaga peradilan? lingkungan Pengadilan negeri Pangkal Pinang: Harapan dalam proses pem- bangunan dan penerapan SMAP di lingkungan lemba- ga peradilan: Semoga pengadilan dapat menjadi lembaga peradilan yang bersih seutuhnya, be- bas dari gratifikasi, suap dan korupsi; Stakeholders pengadilan di- harapkan untuk ikut mene- rapkan SMAP. 10 11
Selain mewawancarai Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, sebagai satuan kerja yang berhasil menerapkan SMAP di Pengadilan, Tim Redaksi perlu menampilkan profil singkat dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Berikut ini profil Pengadilan Negeri Pangkal Pinang: Profil Pengadilan negeri Pangkal Pinang Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 09 Pangkal Pinang, mencakup wilayah administrasi Kabupaten Pangkal Pinang. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang ada- lah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang ber- tugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ber- dasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perun- dang-undangan. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang dia- jukan kepadanya sesuai dengan kewenan- gannya di tingkat pertama. Adapun peta yurisdiksi Pengadilan Negeri Pangkal Pinang adalah sebagai berikut: Selain menjalankan tugas pokoknya, Pen- gadilan Negeri Pangkal Pinang diserahi tu- gas dan kewenangan lain berdasarkan un- dang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat ten- tang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, apabila diminta. Pemberian keteran- gan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Berikut tu- gas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang: 1. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dip- impin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan ber- tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga ter- peliharanya citra dan wibawa Pengadilan; 2. Dalam melaksanakan tugas dan tang- gung jawabnya, Pimpinan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang wajib memiliki ke- mampuan mengelola (managerial skill), yang meliputi pembuatan rencana kerja (planning), mengatur pelaksanaannya (organizing), menggerakkan (actuating) dan mengawasi pelaksanaannya (con- trolling); 5. Sesuai dengan sifat pimpinan yang men- jadi sumber panutan bagi bawahannya, maka pimpinan pengadilan harus memi- liki sifat keteladanan dan karenanya wajib menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun di luar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya; 6. Walaupun pimpinan pengadilan ber- tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga ter- peliharanya citra dan wibawa pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan ke- hendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya; 7. Karena itu sifat-sifat kepemimpinan per- lu dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepega- waian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepa- la Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan; 8. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik; 3. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik ad- ministrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibe- bankan oleh undang-undang, karena kes- emuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya; 4. Agar lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja di antara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, di samping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan penge- tahuan, antara lain dengan cara mengiku- ti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan ti- dak menganggu pelaksanaan tugas; tugas-tugas berjalan 9. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rang- ka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan; 10. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin; 11. Melaksanakan pertemuan berkala seku- rang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struk- tural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan; 12. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting; 13. Memerintahkan, memimpin dan menga- wasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 14. Melakukan pengawasan secara rutin ter- hadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diper- lukan, baik bagi para hakim maupun seluruh pegawai; 12 13
15. Melakukan pengawasan internal dan eksternal: 16. Internal: pejabat peradilan, keuangan dan material. 17. Eksternal: pelaksanaan putusan yang te- lah berkekuatan hukum tetap. 18. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu; 19. Melakukan evaluasi atas hasil penga- wasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan; 20. Melaporkan evaluasi atas hasil penga- wasan dan penilaiannya kepada Mahka- mah Agung; 21. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam wak- tu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim; 22. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi; 23. Melakukan pembinaan terhadap organi- sasi Dharmayukti Karini, Ikahi, Ipaspi; 24. Melakukan koordinasi antar sesama in- stansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, per- timbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta; 25. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggap- inya bila dipandang perlu; Peta kekuatan Pegawai Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sebagai Pengadilan Negeri Kelas IA yang berada di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah hakim dan Pegawai sebagai berikut: NO. NAMA JABATAN JUMLAH 1 KETUA PENGADILAN 1 Orang 2 WAKIL KETUA PENGADILAN 1 Orang 3 HAKIM KARIR 11 Orang 4 HAKIM AD HOC 6 Orang PeJabat kePaniteRaan Data JumLaH PeRkaRa PeRData, PiDana, PHi Dan tiPikoR taHun 2021 Dan taHun 2022 Di PengaDiLan negeRi PangkaL Pinang 5 6 PANITERA PANITERA MUDA (PANMUD) 1 Orang 5 Orang 7 PANITERA PENGGANTI (PP) 6 Orang JumLaH PeRkaRa no. Jenis PeRkaRa 8 JURUSITA (JS) 3 Orang taHun 2021 taHun 2022 9 JURUSITA PENGGANTI (JSP) 3 Orang Perkara Perdata 10 STAF KEPANITERAAN 6 Orang Perkara Perdata Gugatan 67 Perkara 71 Perkara 1 PeJabat kesekRetaRiatan Perkara Perdata Gugatan Sederhana 31 Perkara 19 Perkara Perkara Perdata Permohonan 82 Perkara 123 Perkara 11 SEKRETARIS 1 Orang Perkara Pidana 12 KEPALA SUB BAGIAN (KASUBBAG) 3 Orang 2 Perkara Pidana Biasa 432 Perkara 402 Perkara 13 FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN 2 Orang Perkara Pidana Anak 22 Perkara 16 Perkara 14 STAF KESEKRETARIATAN 3 Orang 3 Perkara PHI (Hubungan Industrial) 60 Perkara 18 Perkara 14 HONORER 12 Orang 4 Perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) 40 Perkara 31 Perkara TOTAL 64 Orang 14 15
Peraih SmaP Pengadilan Negeri Yogyakarta Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berbicara ihwal penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ketua Mahkamah Agung RI memberikan apresiasi kepada Pengadilan yang berhasil dalam penerapan SMAP pada Desem- ber 2022 lalu. Ada dua kategori penghargaan yang diberikan secara langsung kepada sebe- las Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Yog- yakarta merupakan satu dari tiga Satuan Kerja yang diapresiasi atas pencapaiannya dalam memper- tahankan sertifikasi SMAP. Raihan tersebut diperoleh setelah berhasil melewati tahap evaluasi selama 2 tahun berturut-turut. 16 17
Tim Redaktur Majalah In- tegritas berkesempatan mewawancarai pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakar- ta secara virtual. Beberapa tips dan trik dibeberkan dalam sesi wawancara berikut ini. Sejak kapan pemba ngunan SMAP mulai dilaksanakan di satker saudara, apakah semua stakeholders men- dukung pelaksanaan pem- bangunan SMAP di satker saudara? SMAP Pengadilan Negeri Yogyakarta dibangun sejak Tahun 2018, tepatnya sejak Pengadilan Negeri Yogya- karta terpilih menjadi salah satu dari 7 (tujuh) penga- dilan se-Indonesia sebagai pilot-project penerapan SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. Ten- tunya semua stakeholders di Pengadilan Negeri Yog- yakarata turut mendukung pelaksanaan pembangunan SMAP tersebut. bagaimanakah kondisi sat- ker saudara sebelum smaP diterapkan? apakah den- gan kondisi yang ada pada satker yang saudara pimpin saat itu membangun smaP adalah sebuah ke butuhan atau hanya karena kebet- ulan satker yang saudara pimpin ditunjuk oleh ma untuk mem bangun smaP? Sebelumnya Pengadilan Neg- eri Yogyakarta telah mene- rapkan ISO 9001: 2015 pada tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Mutu, dilanjutkan dengan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dari Badilum pada tahun 2016, dan memperoleh akreditasi "A" Ex- cellent. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dimulai tahun 2017, dan memperoleh nilai 85.12. Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi pilot-project pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan ber hasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2019. Pada prin- sipnya komponen-komponen tersebut telah mensyarat- kan ada nya akuntabilitas dan transparansi layanan peradilan di Pengadilan Negeri Yogya- kara. Adanya SMAP menjadi suatu support dan nilai lebih dalam memperkuat dan men- jaga terpeliharanya APM mau- pun WBK. Pembangunan SMAP men- jadi suatu kebutuhan, bukan formalitas semata. SMAP menjadi kebutuhan esensial Pengadilan Negeri Yogyakar- ta, mengingat masyarakat Kota Yogyakarta telah dike- nal terpelajar dan kritis. Adapun analisa kebutuhan SMAP di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut: •	Untuk	menjamin	suatu	organisasi bisa beroperasi secara berkesinambun- gan, perlu adanya analisis resiko terhadap muncul- nya suap. Sistem Mana- jemen Anti Pe nyuapan memuat tindakan yang dirancang untuk meng- identifikasi dan men- gevaluasi risiko dari dan untuk mencegah, men- deteksi dan menangga- pi terhadap penyuapan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan di- terapkan wajar dan pro- porsional, mempertim- bangkan ruang lingkup implementasi; yang Pengadilan	Negeri	Yogya- karta telah menentukan para pemangku kepen- tingan (stakeholder) dan kebutuhan serta persya- ratan yang relevan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Pengadilan Negeri Yogyakarta un- tuk mencapai hasil yang diharapkan atas penera- pan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan peraturan yang berlaku. Pimpinan dan seluruh pegawai serta PPNPN Pengadilan Negeri Yo- gyakarta mengerti dan kebutuhan memahami dan harapan pihak yang berkepentingan (stake- holder) tersebut dalam rangka mengidentifikasi, mencegah dan menan- gani risiko penyuapan; •	Pengadilan	Negeri	Yog- yakarta selalu memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepent- ingan dan persyaratan yang relevan. apa Langkah-langkah yang saudara lakukan un- tuk mempersiapkan agar SMAP benar-benar dapat dibangun pada satker yang saudara pimpin? Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta secara bertahap meliputi: •	Edukasi,	secara institu- sional maupun personal; •	Pencanangan	Komitmen (Kick-Off); Pembentukan	Tim; •	Perencanaan	Program	& Pendokumentasian; Pembentukan	Tim; •	Perencanaan	Program	& Pendokumentasian; Sosialisasi	&	Komunikasi	baik	internal	&	eksternal; Implementasi	Program; •	Monitoring	&	Evaluasi;	•	Asesmen; •	Tindaklanjut	Asesmen; •	Tinjauan	Manajemen. Trik dan tips seperti apa saja yang dapat saudara bagikan dalam memban- gun dan meraih SMAP? 1. edukasi Edukasi dilakukan dalam berbagai kesempatan dan terus menerus. Edukasi awal dengan pembekalan selama 3 (tiga) hari bertempat di Ho- tel Arjuna Yogyakarta. Badan Pengawasan MA RI bekerja sama dengan Lembaga Do- nor dan Konsultan Sustain. id. menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut. Ada- pun pokok materi pembeka- lan antara lain meliputi: •	Hasil	Gap	Analysis	pe- ISO menuhan klausul 37001: 2016 •	Peningkatan pemaha- man dan pengetahuan terkait implementasi ISO 37001: 2016 •	Penyusunan template	dokumen/kelengkapan sesu ai ISO 37001: 2016 Rencana	kerja	implemen- tasi ISO 37001: 2016 Rekomendasi	untuk	per- baikan berkelanjutan da- lam rangka penerapan ISO 37001: 2016. Edukasi lanjutan dilakukan secara terus menerus, teruta- ma saat rapat evaluasi kiner- ja bulanan melalui pendekat- an sosio-cultural,	etis	&	religi.	Pendekatan sosio-cultur- al dalam arti memberikan gambaran obyektif tentang penting nya budaya hukum antikorupsi (termasuk suap) bagi aparatur penegak hu- kum terutama pengadilan 18 19
untuk kemajuan suatu bang- sa dan masyarakat serta konsekuensi-konsekuensi logisnya, termasuk bila ter- jadi kondisi sebaliknya. Pen- gadilan selaku benteng tera- khir keadilan harus menjadi pelopor dan contoh dalam perilaku antikorupsi terma- suk penyuapan dikarenakan melekat dalam diri institu- si dan personalnya memi- liki fungsi sebagai pemberi keadilan dan dianggap yang paling tahu hukumnya. Untuk itu budaya anti penyuapan di lingkungan pengadilan harus terus menerus disuarakan dan tunjukkan melalui berb- agai media dan kesempatan; Pendekatan etis, dalam arti bahwa sudah menjadi kewa- jiban bagi aparatur peradilan untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan pada level tertinggi dibandingkan lainnya. Penga- aparatur dilan harus menjadi "hukum/ aturan berjalan" bagi orang- orang di sekitarnya. Untuk itu, setiap aparatur peradilan harus menjaga marwah pen- gadilan melalui ketaatannya pada kode etik dan/atau pe- doman perilaku jabatan mas- ing-masing yang berfungsi sebagai "pagar pengaman" terluar dari potensi terjad- inya pelanggaran hukum yang dapat mencoreng wa- jah peradilan pada umumn- ya. Ketaatan pada kode etik dan/atau pedoman perilaku jabatan dapat menghindari asumsi negatif dan keberpi- hakan, bahkan fitnah dalam proses peradilan, sehingga dapat meningkatkan keper- cayaan masyarakat kepada institusi pengadilan (public trust); Pendekatan secara religi/ keagamaan adalah dengan cara selalu mengingatkan bahwa semua agama men- gajarkan perilaku yang baik dan terpuji, termasuk per- intah untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada sesama nya. Untuk itu pula perlu selalu men- gajak seluruh pejabat dan aparatur pengadilan untuk meniatkan diri dalam bekerja sebagai ibadah untuk mem- peroleh ridha Allah, agar senantiasa diberikan petun- juk, dimudahkan dan dilin- dungi-Nya serta berbuah kebaikan dan keberkahan untuk semuanya. Untuk itu, kegiatan peribadatan dalam bentuk siraman rohani, pen- gajian, dan shalat berjamaah maupun shalat jumat yang dilakukan secara rutin men- jadi salah satu upaya menja- ga integritas moral di Penga- dilan Negeri Yogyakarta. 2. Cipta kondisi Menciptakan lingkungan yang kondusif merupakan bu- kunci mewujudkan daya anti korupsi/penyua- pan. Seruan antikorupsi dan antigratifi kasi secara kon- sisten dan konsekuen ter- us-menerus didengungkan baik secara internal maupun eksternal dalam berbagai ke- sempatan. Forum komunika- si dan media seperti banner, audio, website, dan sosial media pengadilan dapat di- gunakan sarana cipta kondisi. Instruksi anti- gratifikasi diberlakukan da- lam setiap aktifitas kedina- san, baik yang berhubungan dengan perkara maupun non-perkara. Sewaktu-wak- tu Pejabat dan aparatur peradilan berinteraksi den- gan pengguna layanan pen- gadilan, diwajibkan untuk menyampaikan hal tersebut sebelum memulai kegiatan. Kegiatan yang dimaksud meliputi persidangan, me- diasi, aanmaning, pelaksa- sebagai naan sita dan eksekusi, pen- andatanganan kontrak dan perjanjian kerjasama (MoU) dll, yang semuanya harus dicantumkan dalam berita acara atau notulensi; 3. Reminding/ repeat the message Pengadilan Negeri Yogyakar- ta dalam menjaga integritas hakim dan aparatur pen- gadilan dilakukan dengan pengucapan bersama Tri Prasetya Hakim, 8 Nilai Uta- ma Mahkamah Agung, dan core value "BERAKHLAK" di setiap rapat evaluasi kinerja bulanan. Hal yang sama juga dilakukan sewaktu brief- ing/apel petugas PTSP seti- ap hari di awal jam kerja. Di samping itu pimpinan juga 20 21
selalu mengingatkan untuk ditaatinya Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016, Maklumat Ketua MA RI Nomor 1 Tahun Instruksi Ketua 2017 serta MA yang tertuang pada su- rat Badan Urusan Adminis- trasi Nomor: 190/S.Kel/Bua.6/ tentang HM.00/XII/2022 Pemberitahuan Pemutaran Audio Instruksi. 4. Role Model Sebagai pimpinan wajib menjadi contoh (role model) secara konsisten dan kon- sekuen serta tegas dalam terhadap sikap penolakan berbagai praktik dan perilaku korupsi/penyuapan. Antara lain harus tegas- tegas meno- lak dan menunjukkan komit- mennya itu kepada seluruh jajaran dan bawahannya un- tuk tidak mau ditemui oleh siapapun yang berhu bungan dengan per kara (terkecuali melalui mekanisme/prosedur yang dapat dibenarkan). Ajudan pun dipesankan un- tuk betul-betul menyeleksi ketat setiap tamu yang se- belumnya telah di daftar di Pelayanan Terpadu Satu Pin- tu (PTSP), untuk tidak mener- ima tamu yang ada urusan- nya dengan masalah perkara tersebut. Dalam kanal penga- duan terkait adanya pelapo- ran dugaan penyuapan dan gratifikasi, Ketua Pengadilan Negeri juga menyediakan no- mor khusus (HP/WA) yang di- pegang langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri. 5. Sosialisasi Dalam setiap acara yang me- libatkan unsur eksternal, mi- sosialisasi-sosialisasi salnya layanan Pengadilan, studi banding, rapat koordinasi, dan berbagai forum ilmiah lain nya, delegasi pengadilan selalu menyelipkan misi antipenyu- apan, dengan memperke- nalkan kepada peserta acara bahwa Pengadilan Negeri Yo- gyakarta telah menerapkan SMAP berikut harapan-hara- pan kepada para peserta un- turut mendukungnya. tuk Satker dengan tegas menya- takan siap mene rima berb- agai laporan terkait dugaan penyuapan melalui kanal- kanal pelaporan dan pengad- uan yang tersedia. sistem Apakah dengan SMAP yang telah dibangun dan dijalankan satker yang saudara pimpin secara nyata dapat mengatasi po- tensi-potensi penyuapan yang dilakukan oleh hakim dan aparatur peradilan di satker saudara? SMAP yang telah dibangun dan dijalankan dapat men- gatasi potensi-potensi risiko Indikatornya penyuapan. antara Indeks lain adalah Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Yog- yakarta dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata di angka 3,93 (tiga koma sempilan pu- luh tiga) dari skala 4 (empat). Selain itu, dalam 2 (dua) ta- hun terakhir tidak terdapat laporan sehubungan adanya pelanggaran kode etik (khu- susnya praktik penyuapan) oleh pejabat atau aparatur Pengadilan Negeri Yogya- karta yang terbukti. Bahkan pada saat dilakukan Evaluasi II SMAP oleh Tim Evaluator BAWAS-MA sepanjang tahun 2022 juga tidak ada diperoleh temuan mayor oleh tim mys- tery-shopping. Apakah pembangunan SM- AP yang berjalan saat ini sudah dapat memenuhi dan menjawab harapan stake- sebagian holders peradilan, untuk dapat terciptanya badan peradilan yang bersih dan berwibawa? besar Menurut hemat kami, SMAP yang berjalan saat ini sudah dapat memenuhi dan men- jawab harapan sebagian be- sar stakeholders peradilan. Bagaimana dinamika yang terjadi ketika SMAP mulai dibangun di satker yang saudara pimpin? Fase awal pembangunan SMAP terdapat dinamika be- rupa resistensi dari sebagian hakim dan aparatur penga- dilan yang menganggapnya sebagai beban kerja tamba- han. Ada anggapan SMAP dapat mengganggu waktu dan konsentrasi penyelesa- ian tugas pokok, khususnya persidangan dan pembua- tan putusan maupun berita acara sidang. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat yang sama ada kewa- jiban pengawasan bidang, APM, dan pembangunan Zona Integritas. Seiring ber- jalannya waktu, melalui edu- kasi dan proses penerapan berkesinambungan, yang hal demikian sudah semakin bisa dipahami. Harapann- ya, SMAP, APM, dan ZI, serta sistem lainnya dapat diinte- grasikan menjadi satu kesat- uan yang utuh dan bersinergi, sehingga tidak menimbulkan distraksi konsentrasi dalam tugas pokok pelaksanaan penanganan perkara. Di sisi lain, hakim dan aparatur pen- gadilan belum seluruhnya bersedia secara aktif terlibat dalam SMAP, meskipun tidak ada penolakan terhadap pen- erapan SMAP. yang tantangan Apa saudara hadapi dalam mengorganisir pembangu- nan SMAP di satker yang saudara pimpin? Tantangan yang pertama perihal komunikasi internal dan eksternal. Pimpinan ha- rus mencari metode dan cara yang tepat dan sesuai den- gan situasi, kondisi, dan kul- tur satker setempat maupun stakeholders terkait. Kedua, dukungan secara struktural yang belum maksimal, se- bab SMAP belum dipahami secara utuh oleh semua sat- ker maupun atasan satker. Ketiga, dinamika pergan- tian pimpinan dan pejabat peradilan perlu diperhatikan, agar tidak terjadi kesenjan- gan dalam penerapan SMAP. Apa hambatan dan kend- ala yang saudara hadapi dalam membangun dan menjaga konsistensi pener- apan SMAP di satker yang saudara pimpin? Masih ada anggapan oleh sebagian pihak sebagai be- ban administratif tambahan, sehingga dianggap menyita waktu untuk pelaksanaan tu- gas-tugas pokoknya. Selan- jutnya persoalan anggaran, di mana ketika satker mem- butuhkan anggaran belum diakomodir oleh DIPA (non- budgeter) Apa kelemahan dari SMAP yang saudara temukan ke- tika satker yang saudara pimpin sedang memban- gun SMAP dan kelemahan itu perlu diperbaiki untuk pe nerapan SMAP selan- jutnya di Pengadilan yang lain? Beberapa catatan yang per- lu diperbaiki adalah ten- tang pemahaman SMAP itu sendiri, baik di tingkat Satker, atasan Satker, dan Mahka- mah Agung. Perlu adanya keselarasan pemahaman. Pemahaman yang utuh dari pucuk pimpinan sampai ke- pada bawahan terkait SMAP. Kedua, tentang keterlibatan Dewan Penga rah. Sebaiknya Dewan Pengarah terlibat ak- tif dalam sistem SMAP, baik dalam pem bangunan mau- pun tahap eva luasi. Selanjut- nya, diperlukan su pport an- ggaran tersendiri (budgeter) untuk pembangunan SMAP di Pengadilan. Bagaimana kesan dan pe- san saudara setelah SMAP berhasil dibangun dan dit- erapkan pada satker yang saudara pimpin? Kesan yang dapat saya tang- kap adalah wibawa dan mar- lebih ter- wah pengadilan jaga seiring dengan wujud nyata penguatan integritas melalui penerapan SMAP. Pesan saya, agar SMAP diter- apkan untuk seluruh satker yang ada di MA dan penga- dilan-pengadilan di bawahn- ya, namun dengan pola yang lebih sederhana dan efisien tanpa menghilangkan sub- stansi agar tidak menjadi be- ban administratif tambahan. Apa harapan saudara da- lam proses pembangu- nan dan penerapan SMAP lembaga di peradilan? lingkungan Saya berharap SMAP ter- suatu integrasi sistem pengawasan yang berkelanju tan namun efisien, yang berlaku untuk seluruh satuan kerja di MA dan pengadilan- pengadilan di bawahnya. Selanjutnya, keterlibatan Dewan Pengar- ah secara aktif sangat diper- lukan, agar satker yang men- erapkan SMAP mem peroleh dukungan dan arahan yang lebih kuat dan nyata. dalam 22 23
Pembangunan SMAP Pengadilan Ag- ama Jakarta Pusat dirintis pada tanggal 8 April 2022, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat saat itu, Dr. H. Muslikin, M.H. menyampaikan presentasi dalam rangka so- sialisasi SMAP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dihadapan Wakil Ketua, Hakim, Panit- era, Sekretaris, serta para pejabat struktural Kesekretariatan dan Kepaniteraan, serta pega- wai. Dipaparkan timeline pelaksanaan SMAP beserta tahapan-tahapannya. Setelah sebel- umnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat ber- turut-turut mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh KemenpanRB pada tahun 2019 dan tahun 2020, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dipilih untuk menerapkan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) berdasarkan SK Kepala Badan Pengawasan No.20/ BP/SK/ III/2022 tentang Penunjukan 16 Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan SMAP se- bagaimana tertuang dalam ISO 37001:2016 yai- tu serangkaian standar untuk membantu or- ganisasi baik sektor publik, swasta dan nirlaba dalam membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatu- han dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan. Peraih SmaP Pengadilan agama Jakarta Pusat 24 25
Menurut Dr. Jarkasih, M.H. Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang saat itu menjabat sebagai Ket- ua ZI dan sebelumnya sebagai ketua Area V penguatan pengawasan dalam pembangu- nan ZI-WBK-WBBM di Pengadilan Agama Ja- karta Pusat, sebenarnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah mengimplementasikan sebagian dari SMAP sebab pembangunan ZI-WBK-WBBM di dalamnya terdapat area V tentang penguatan pengawasan. Contohn- ya, pada area V pengawasan ZI-WBK-WBBM, Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah me- nerapkan SIWAS sebagai sarana penyam- paian pengaduan masyarakat, dimana SI- WAS adalah sarana pendukung komunikasi dengan pengguna pengadilan dan eksternal. Pada tanggal 22 April 2022, Ketua Penga- dilan Agama Jakarta Pusat membentuk Tim SMAP melalui Surat Keputusan Ketua Pen- gadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1/PAJP. SMAP/01/4/2022 tanggal 22 April 2022 ten- tang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang terdiri dari: 1. Manajemen Puncak; 2. Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP); 3. Wakil Ketua FKAP; 4. Sekretaris; 5. Auditor Internal; 6. Tim Pembangunan integritas; 7. Pengendali Dokumen (document control). Bersamaan dengan terbentuknya Tim SMAP, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pu- sat kembali memberikan sosialisasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) kepa- da seluruh Hakim, ASN dan PPNPN pada Ju- mat 22 April 2022. Sosialisasi kali ini bertujuan agar seluruh stakeholder dapat memahami bagaimana penerapan SMAP. Dr. H. Muslikin juga menyampaikan tujuan penerapan SMAP, syarat-syarat penerapan SMAP, oleh karena itu, sangat dibutuhkan komitmen, komunika- si dan kerjasama seluruh stakeholder. Seluruh stakeholder yang mengikuti kegiatan ini san- gat antusias dan siap mendukung penerapan SMAP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Setelah terbentuknya Tim SMAP, Tim Pen- gendali Dokumen menyiapkan dokumen-do- kumen yang dipersyaratkan. terdapat 26 do- kumen yang disiapkan yaitu: 1. Hasil identifikasi isu internal dan eksternal; 2. Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan; 3. Penetapan ruang lingkup SMAP; 4. Manual/pedoman SMAP; 5. Kebijakan anti penyuapan; 6. Dokumen tinjauan FKAP; 7. Dokumen uji kelayakan terhadap transak- si keuangan dan pemilihan rekan bisnis; 8. Komitmen bersama Hakim dan pegawai terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Agama Ja- karta Pusat; 9. Susunan organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Agama Ja- karta Pusat; 10. Surat keputusan dan uraian pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pen- gadilan Agama Jakarta Pusat; 11. Pakta integritas oleh seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pu- sat; 12. Hasil identifikasi dan penilaian risiko penyuapan (risk register); 13. Sasaran dan rencana kerja Sistem Mana- jemen Anti Penyuapan; 14. Kontrak kerja; 15. Daftar rencana dan realisasi pelatihan pega- wai (pelatihan SMAP, SIWAS dan WBS); 16. Instruksi larangan menerima tamu yang berhubungan dengan perkara; 17. Prosedur komunikasi internal; 18. Dokumen pendukung komunikasi den- gan pengguna pengadilan dan pihak ek- sternal (SMAP, SIWAS dan WBS); 19. Dokumen pendukung penanganan kelu- han pengguna pengadilan (SOP penan- ganan pengaduan, register pengaduan, SK petugas meja pengaduan dan akun pada aplikasi SIWAS); 20. Dokumen pendukung pengendalian do- kumen (SOP pengendalian dokumen, daftar dokumen terkait SMAP dan foto penyimpanan dokumen SMAP); 21. SK unit pengendalian gratifikasi; 22. Dokumen pendukung audit internal (SK manajemen puncak mengenai tim au- dit internal dan pembagian tugas, buk- ti pelaksanaan audit internal yang ber- isi bisnis proses yang dilakukan audit, temuan dan rekomendasi); 23. Dokumen pendukung tinjauan mana- jemen (undangan rapat tinjauan mana- jemen, notulen rapat yang berisi daftar temuan audit internal yang dilakukan peninjauan dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan); 24. Dokumen pendukung perbaikan berkesinambungan; 25. Dokumen pendukung pencegahan; 26. Dokumen terkait hukuman disiplin (SK ketua pengadilan tentang pembentukan tim pemeriksa beserta laporan hasil pe- meriksaan yang dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau BAWAS dan bukti meneruskan pengaduan dari masyarakat ke BAWAS). Selanjutnya sebagai langkah implemen- tasi SMAP, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dilaksanakan deklarasi komitmen ber- sama dan penandatanganan Pakta Integritas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyu- apan (SMAP) oleh semua Aparatur Penga- dilan Agama Jakarta Pusat. Sebagai pembina apel, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dr. H. Muslikin, M. H. menyampaikan bahwa 26 27
deklarasi penerapan SMAP ISO 37001:2016 menjadi mo- mentum bagi setiap pegawai untuk berkomitmen untuk membangun dan mening- katkan pe- layanan terbaik yang bersih dari segala penyimpangan dan anti suap. Dengan adan- ya penerapan SMAP di Pen- gadilan Agama Jakarta Pu- sat ini sejalan dengan brand personality yaitu pengadilan modern, internasional, ber- integritas dan islami. Men- erapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan menunjuk- kan bahwa Pengadilan Ag- ama Jakarta Pusat memiliki komitmen yang tinggi ter- hadap integritas dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan stakeholder. pemenuhan Pada Hari Rabu 14 Sep- tember 2022, Ketua Penga- dilan Agama Jakarta Pusat yang baru, Drs. H. Gunawan, M.H. memimpin rapat pen- guatan SMAP di Ruang Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ra- pat penguatan SMAP ini dilakukan untuk membahas tentang penilaian SMAP di lingkungan Pengadilan Ag- ama Jakarta Pusat dan ter- kait pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ketua mengingatkan kem- bali kepada pegawai Penga- dilan Agama Jakarta Pusat, terlebih bagian pelayanan di PTSP untuk tidak menerima apapun, dalam bentuk apap- un dari pihak para pencari keadilan. Beliau mengingat- kan, segala macam pemba- yaran hanya dapat dilakukan melalui satu loket saja yaitu loket kasir. Dengan adanya koordinasi ini diharapkan pe- layanan yang dilakukan oleh anggota Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan se- makin baik dan memuaskan para pencari keadilan. Selanjutnya pada Hari Ka- mis, tanggal 5 Oktober 2022, Ketua Pengadilan Agama Ja- karta Pusat, Drs. H. Gunawan, M.H. memberikan penguatan dan sosialisasi terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada stakeholder Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Stakeholder Penga- dilan Agama Jakarta Pusat dalam hal ini adalah rekanan yang menjadi mitra di PTSP Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu Mediator Non Hakim, Bank BSI, Posbakum, dan PT POS. Selain ketiga mitra tersebut, Ketua Penga- dilan Agama Jakarta Pusat juga memberikan pengua- tan kepada petugas koperasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan adanya pen- guatan ini, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan pemahaman mitra kerja imple- dalam mendukung mentasi SMAP di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Selanjutnya sesuai surat tugas Kepala Badan Pen- gawasan MA RI Nomor 336/ BP/ST/IX/2022 tanggal 23 September 2022, Tim Bawas yang dipimpin oleh Abd. Rosyad, beranggotakan Susi- lowati, Endang Lestari, dan Theresia Mona Simsen Ban- jarnahor melaksanakan pe- nilaian pembangunan SMAP dari tanggal 11-14 Oktober 2022. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan ber- jalannya Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Penga- dilan Agama Jakarta Pusat. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, pelak- sanaan uji petik, wawancara, dan penutupan. Uji petik dilaksanakan pada dokumen risk register yang telah dibuat. Wawan- cara dilakukan pada mana- jemen puncak, ketua FKAP, 28 29
termasuk yang pegawai dalam tim SMAP, pegawai yang tidak masuk dalam tim SMAP, pihak beperkara (penggugat dan tergugat), advokat, serta rekanan yang bekerja sama. Setelah dilaksanakan wa- wancara, tim memaparkan hasil evaluasi pembangunan dan menyampaikan bebe- rapa masukan perbaikan. Tahapan selanjutnya ada- lah pengamatan melalui mystery shopper yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember untuk kemudi- an dilaksanakan penilaian secara keseluruhan apakah PAJP layak mendapatkan sertifikasi SMAP pada Bulan Desember Tahun 2022. Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, Penga- dilan Agama Jakarta Pusat secara resmi menerima sert- ifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Satuan kerja yang dinyatakan lulus sebagai satuan kerja yang menerapkan Sistem Ma- najemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah satuan kerja yang berdasarkan penilaian mencapai nilai minimal 65 dan dalam kegiatan mystery shopping tidak didapatkan temuan mayor. Acara penyerahan serti- fikat dihadiri oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mah- kamah Agung RI Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahka- mah Agung RI Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI, Para Hakim Agung, Se- kretaris, Panitera serta Peja- bat Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Agung RI, Para Inspektur Wilayah dan Sek- retaris Badan Pengawasan beserta Hakim Yustisial, Peja- bat Struktural, Pejabat Fung- sional serta Staf Pelaksana pada Badan Pengawasan, dan pimpinan 23 satuan ker- ja yang ditunjuk menerap- kan SMAP. Sertifikat SMAP ini menjadi kado indah di penghujung tahun 2022 bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang bisa menjadi 11 dari 23 satuan kerja yang di- tunjuk menerapkan SMAP. 30 31
Risiko PenYuaPan sebeLum DiteRaPkan smaP Dan sesuDaH DiteRaPkan smaP no sebelum Penerapan smaP setelah Penerapan smaP no sebelum Penerapan smaP setelah Penerapan smaP 1 Pendaftaran Perkara Terdapat risiko upaya gratifikasi dari pi- hak berperkara kepada petugas pendaft- aran sebagai tanda terima kasih atas pe- layanan atau bantuan yang diberikan. Pendaftaran Perkara Adanya Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) untuk menangani Pengad- uan Masyarakat, Gratifikasi dan Whistle Blowing System. 3 Proses pemanggilan, proses Persidan- gan, pembuatan berita acara sidang, dan penjatuhan putusan. Terdapat faktor risiko agar Jurusita mem- buat berita acara sita, berita acara relaas atau pemberitahuan sesuai keinginan pi- hak berperkara. Terdapat faktor risiko agar Panitera Peng- ganti membuat berita acara sidang ses- uai keinginan penyuap agar dapat me- menangkan perkaranya Terdapat faktor risiko para pihak mem- pengaruhi majelis hakim dapat me- menangkan perkaranya Proses pemanggilan, proses Persidan- gan, pembuatan berita acara sidang, dan penjatuhan putusan. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengeluarkan instruksi Hakim diwajib- kan untuk menghimbau kepada pihak berperkara yang sidang untuk tidak ber- temu, tidak menghubungi dan memberi suap/gratifikasi kepada majelis hakim, Panitera Pengganti dan Jurusitanya. Meningkatkan Sosialisa- si komitmen anti korupsi melalui an- nouncement anti gratifikasi dan SMAP pada tayangan TV Media. Frekuensi Meningkatkan Sosialisa- si komitmen anti korupsi melalui an- nouncement anti gratifikasi dan SMAP pada tayangan TV Media. Frekuensi 2 Penunjukan majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/JsP Terdapat risiko para pihak mendapat majelis hakim, Panitera pengganti dan Jurusita yang dapat me- menangkan perkaranya. faktor Penunjukan majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/JsP Meningkatkan Sosialisa- si komitmen anti korupsi melalui an- nouncement anti gratifikasi dan SMAP pada tayangan TV Media. Frekuensi 32 33
inoVasi-inoVasi anti PenYuaPan Yang Digagas PengaDiLan agama JakaRta Pusat no inovasi anti Penyuapan Foto inovasi no inovasi anti Penyuapan Foto inovasi 1. Adanya Aplikasi SIWAS (Sistem Infor- masi Pengawasan) untuk menangani Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan Whistle Blowing System. 5. Tersedia aplikasi buku tamu elektronik (SIPETA) 2. Adanya Ruang Tamu khusus dan ter- buka. 6. Memperoleh Penghargaan dari KPPN Jakarta 6 terkait penilaian IKPenga- dilan Agama (Indikator Kinerja Pelaksa- naan Anggaran) Tahun 2020 dan 2021 (Tahun 2022 belum diumumkan) 3. Adanya pintu steril pegawai dengan pencari keadilan dan menggunakan kunci akses digital 7. Mushola Pegawai terpisah dengan para pihak 4. Adanya makan siang bersama di dalam kantor setiap hari 8. Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 9. Membuat Risk Register SMAP 10. CCTV 28 titik dengan 9 titik terkoneksi dengan PTA dan Badilag 34 35
no 11. inovasi anti Penyuapan Audio harian anti gratifikasi, doa pagi, pengumuman sholat dan selesai jam istirahat. Foto inovasi instansi PRoYeksi anti PenYuaPan PengaDiLan agama JakaRta Pusat Di masa DePan Di masa depan, Pengadilan Agama Agama Jakarta Pusat akan tetap berkomitmen ter- hadap anti penyuapan yang telah tersistem dengan baik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, di antaranya dengan: 1. Mempertahankan predikat WBK dan WBBM di tahun mendatang dengan im- provement di setiap areanya, termasuk area V (Pengawasan); stRategi utama PengaDiLan agama JakaRta Pusat DaLam memitigasi Risiko anti PenYuaPan 1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat melaku- kan identifikasi risiko penyuapan. Untuk melakukan identifikasi risiko penyuapan, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyuapan. Di antara 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi, masyarakat sering kali sulit membedakan antara suap, gratifikasi dan pemerasan. 12. Sholat berjamaah, kultum 13. Pembukaan rekening 0 Rupiah bagi pihak berperkara untuk pengembalian sisa panjar 14. Ruang Posbakum dan Bank yang semula ada di ruang tertutup tersendiri, dibuat menyatu terbuka dengan PTSP 15. Menjadi sampling dalam penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) MA Tahun 2021/2022 satker 16. Menempelkan stiker SMAP di pintu kerja pegawai dan di masing-masing rumah tidak menerima tamu berperkara di ruang kerja atau di rumah masing-masing. bertuliskan yang 2. Mempertahankan evaluasi sertifikasi SMAP di tahun-tahun yang akan datang, dengan terus menjaga sistem anti penyu- apan yang telah berjalan; 3. Tetap berkomitmen terhadap keterbu- kaan informasi publik melalui optimalisa- si website dan media sosial Pengadilan Agama Jakarta Pusat; 4. Peningkatan kedisiplinan dan penga- wasan dengan penguatan presensi melalui SIKEP dan titik lokasi; penanganan 5. Transparansi perkara melalui upload putusan tepat waktu; 6. Keterbukaan pola rekrutmen rekanan (melalui SIRUP dan E-katalog, seleksi Pos- bakum dan petugas Mediator non-Hakim); 7. Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkun- gan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan; 8. Memegang prinsip kejujuran dan ke- mandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melak- sanakan tugas; 9. Berperan aktif dalam mencegah terjad- inya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai bidang tugas mas- ing-masing; 10. Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya, menjadi role model bagi Peradilan Ag- ama di Indonesia; 11. Terus mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara, seperti Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). risiko penyuapan, Pengadilan Agama Jakarta Pu- sat melakukan penilaian risiko penyuapan. 3. Penilaian risiko di lingkungan pengadilan didasari oleh Keputusan Sekretaris MA RI No. 475/SEK/SK/VII/2019, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: a. Identifikasi Risiko, proses dimana pen- gadilan mengenali potensi risiko pada setiap aktivitas/proses bisnis beserta akar penyebabnya; 2. Setelah melakukan identifikasi b. Analisa Risiko, proses menganalisis tingkat kemungkinan dan dampak berdasarkan kriteria untuk mengukur tingkat risiko dan mengidentifika- si kontrol/mekanisme pencegahan yang sudah ada saat ini; c. Evaluasi, proses menentukan mitigasi/ tindakan perbaikan yang diperlukan un- tuk mencegah risiko dan/atau meninda- klanjuti apabila kejadian risiko terjadi. tiPs Dan tRik PengaDiLan agama JakaRta Pusat DaLam meRaiH smaP Beberapa di antara tips dan trik Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah: 1. Keterlibatan pimpinan. Pimpinan harus mem- beri keteladanan dan menjadi role model bagi yang dipimpin. Integritas dan kedisiplinan harus dijaga dan ditegakkan; 2. Budaya melayani dan membangun sinergi da- lam organisasi; Internalisasi nilai-nilai komitmen dan anti penyu- apan secara rutin melalui apel, briefing PTSP, monev, deklarasi SMAP, dan kegiatan lainnya; 4. Komitmen dari seluruh anggota organisasi terh- 3. adap anti penyuapan 36 37
Peraih SmaP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Sebagai Pengadilan yang telah me­ nerapkan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak menjadi­ kan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbebas dari risiko penyua­ pan. Risiko itu ada dan tetap menja­ di momok yang mampu mencoreng citra lembaga peradilan. Pada hakekatnya, tindakan penyuapan atau gratifikasi dilakukan oleh dua belah pihak, ketika aparatur tegas menolak/tidak menerima maka ti­ dak ada penyuapan atau gratifikasi, demikian juga sebaliknya. Namun, yang terjadi adalah ketika aparatur sudah berusaha menjaga integri­ tasnya, godaan untuk melakukan penyimpangan akan tetap dan ter­ us ada, karenanya risiko penyuapan atau penyimpangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu opportunity, pressure dan rationalization. 38 39
1. Deskripsi tentang proses pembangunan smaP di Ptun serang Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Us- aha Negara Serang dimulai dengan diter- bitkannya Keputusan Kepala Badan Penga- was Mahkamah Agung RI Nomor 20/BP/SK/ III/2022 tentang Penunjukan 16 (Enam Belas) Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Mener- apkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022. Segera setelahnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan ke- bijakan anti penyuapan dan membentuk Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menerbitkan Surat Keputusan Ket- ua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: W2TUN7/653/OT.00/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Pengadilan Tata Usaha Neg- ara Serang, tanggal 12 April 2022. Tim SMAP terdiri dari Manajemen Puncak, Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Internal Auditor, Tim Pembangun Integritas dan Doc- ument Control yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tim SMAP selanjutnya ditu- gaskan untuk mengikuti Pelatihan/Training secara asynchronous yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) melalui portal website E-learning SMAP Mahkamah Agung: elearning serta mengikuti sosialiasi dari Bawas MA RI secara daring. Pasca mengikuti kegia- tan pelatihan dan sosialisasi yang cukup, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Ibu Nelvy Christin, S.H., M.H. sebagai Ketua FKAP secara ber- tahap melaksanakan kegiatan pembangunan SMAP. Adapun tahapan kegiatan yang dilak- sanakan dalam proses pembangunan SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Penandatanganan komitmen bersama dan Pakta integritas Seluruh aparatur, baik Hakim mau- pun Pegawai, menandatangani komit- men bersama dan pakta integritas yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022. Komitmen bersama dan pakta integri- tas ini di dalamnya memuat ikrar bahwa seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan mematuhi dan men- jaga integritasnya dalam upaya imple- mentasi SMAP. b. Pemenuhan Dokumen smaP Pada tahap ini Tim SMAP mulai meny- usun kebijakan dan pedoman SMAP ser- ta meneliti dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembangunan SMAP, dokumen tersebut yakni Manual SMAP, Sasaran SMAP, Standar Operasional Prosedur (SOP) SMAP, Risk Register Anti Penyuapan, dan Surat-surat keputusan atau kebijakan internal serta dokumen lainnya yang terkait SMAP. Proses penger- jaan dilakukan selama bulan April hingga Mei 2022 dengan melibatkan tidak hanya Tim SMAP, melainkan tim-tim lain yang terkait, seperti Tim Penyusun SOP dan Tim Manajemen Risiko. Hasil akhir peny- usunan dokumen-dokumen tersebut se- lanjutnya dikelola dan dikendalikan oleh Tim Document Control SMAP. c. Penandatanganan Pakta integritas Pi- hak ketiga Para Advokat/pencari keadilan, posba- kum dan para penyedia barang/jasa yang sering berhubungan dengan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diundang untuk dapat menandatangani pakta intergritas kepatuhan akan pen- erapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022. d. sosialisasi kebijakan dan Pedoman smaP Sosialisasi dilakukan terhadap para stakeholder yang ditujukan untuk mem- beri pemahaman dan kesadaran menge- nai anti penyuapan di lingkungan Penga- dilan Tata Usaha Negara Serang. Adapun media yang digunakan yakni melalui pe- maparan secara langsung, informasi di website, media sosial, media penyiaran/TV dan email blasting. Sosialisasi ini dilaku- kan secara terus menerus dari bulan Mei hingga Agustus 2022 e. sosialisasi whistleblowing system, benturan kepentingan, sPiP dan Pengendalian gratifikasi Sosialisasi ini ditujukan lebih banyak untuk aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan pelaksanaan kegia- tannya disiapkan oleh Tim Pembangun Integritas SMAP. Selain dalam bentuk pe- maparan secara langsung kepada para aparatur dan penyebaran informasi di berbagai media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan media apel pagi, yang dikenal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kegiatan "morning spirit" dengan tema khusus terkait WBS, Ben- turan Kepentingan, SPIP dan Gratifikasi yang disampaikan oleh aparatur secara bergilir. Untuk mengisi kegiatan sosialisa- si, pada tanggal 24 Juni 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mem- 40 41
f. berikan materi terkait tema-tema tersebut kepada aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sosialisasi terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sela- ma bulan Mei sampai dengan Juni 2022. Untuk memastikan pemahaman tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan "Ujian Akhir SMAP (UAS)" yang dikemas dalam bentuk fun games. Seperti halnya dalam proses kegia- tan belajar-mengajar, tingkat pemahaman aparatur juga perlu dinilai untuk dapat memberikan gambaran sejauh mana ting- kat pemahaman para aparatur dalam me- mahami materi-materi sosialisasi tersebut. internal audit Internal Audit atau pemeriksaan atas penerapan SMAP dilakukan oleh Internal Auditor atau Tim Assessor, yang seluruhn- ya merupakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Proses Internal Audit dilaksanakan selama 4 (empat) hari, dari tanggal 6 Juni 2022 sampai 9 Juni 2022. Tim Internal Auditor bekerja untuk memastikan seluruh persyaratan dalam penerapan SMAP terpenuhi den- gan melakukan peninjauan SOP, hasil pengawasan dan tindak lanjut terhadap penyuapan atau dugaan penyuapan (jika ada). Kekurangan, penyimpangan atau temuan yang didapat Tim Internal Auditor selanjutnya diberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti. g. tinjauan FkaP Rapat Tinjauan FKAP dilaksanakan untuk menilai efektivitas SMAP dalam menindaklanjuti risiko penyuapan yang dihadapi dan memastikan SMAP telah diterapkan secara efektif termasuk tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rapat Tinjauan FKAP yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 dipimpin oleh Ketua Tim FKAP dan hasilnya dilaporkan ke Manajemen Puncak, yakni Ketua Pen- gadilan Tata Usaha Negara Serang. h. tinjauan manajemen Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Manajemen Puncak yang pelaksaannya dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau setiap semester. Di Pen- gadilan Tata Usaha Negara Serang, Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022. Rapat Tinjauan Ma- najemen ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan implementasi SMAP. i. evaluasi bawas ma Ri evaluasi pembangunan SMAP dilakukan oleh Tim Evaluator yang berasal dari Bawas MA RI, kegiatan eval- uasi terdiri dari Tinjauan Dokumen, Uji Petik, Wawancara dan Pengamatan (Mys- tery Shopping). Evaluasi ini dilakukan se- cara bertahap dari bulan September 2022 sampai dengan pengumuman hasil akhir di bulan Desember 2022. Kegiatan j. Penerimaan sertifikat smaP Berdasarkan hasil evaluasi Bawas MA RI, pada tanggal 21 Desember 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditetapkan "Lulus" dengan nilai 93,77 dan predikat "A". 2. Deskripsi tentang risiko penyuapan sebelum diterapkan smaP dan sesudah diterapkan smaP Sebagai Pengadilan yang telah menerap- kan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ter- bebas dari risiko penyuapan. Risiko itu ada dan tetap menjadi momok yang mampu mencoreng citra lembaga peradilan. Pada hakekatnya, tindakan penyuapan atau grat- ifikasi dilakukan oleh dua belah pihak, keti- ka aparatur tegas menolak/tidak menerima maka tidak ada penyuapan atau gratifikasi, demikian juga sebaliknya. Namun, yang ter- jadi adalah ketika aparatur sudah berusaha menjaga integritasnya, godaan untuk melaku- kan penyimpangan akan tetap dan terus ada, karenanya risiko penyuapan atau penyimpan- gan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu oppor- tunity, pressure dan rationalization. 43 42
Contoh sederhana sebelum diterapkan SMAP, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki risiko berupa upaya gratifikasi den- gan pembayaran uang melebihi aturan yang sudah ditentukan. Hal tersebut beberapa kali terjadi dan setelah dilakukan analisis risiko memiliki tingkat kemungkinan 50%. Con- toh lainnya, yakni pemberian tip parkir yang masih marak terjadi dengan nominal yang hanya beberapa ribu rupiah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kejadi- an-kejadian tersebut itu sepenuhnya akibat dari keinginan petugas pelayanan? Apakah mereka tidak mempunyai integritas? Jawab- nya tidak selalu demikian dan oleh karenan- ya dilakukan identifikasi risiko di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kemudian, apa- kah risiko besar lainnya, seperti "jual beli pu- tusan" ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebelum diterapkannya SMAP? Ya tentu saja! karena itu termasuk risiko melekat (inherent risk) yang ada disetiap pengadilan. Selain dari pada itu, banyak risiko-risiko lain- nya yang mampu menggerogoti integri- tas aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. yang digagas Ptun serang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang guna mendukung penerapan SMAP men- coba menerapkan pembayaran non tunai atau cashless terhadap semua jenis pemba- yaran biaya produk pelayanan. Saat ini sudah umum digunakan pembayaran non tunai di Mahkamah Agung, misalnya penggunaan metode pembayaran Virtual Account untuk pembayaran panjar biaya perkara. Namun, di luar dari pembayaran panjar biaya perkara, untuk pembayaran layanan pengadilan lain- nya tidak diwajibkan menggunakan pemba- yaran secara non tunai. Berangkat dari adanya risiko peneri- maan uang yang tidak seharusnya dari pros- es pembayaran biaya produk pengadilan yang dilakukan secara tunai, misalnya risiko pemberian tip, pungutan liar, dan gratifikasi, maka per tanggal 29 Juni 2022, Ketua Penga- dilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan instruksi untuk mewajibkan seluruh pemba- yaran biaya produk penggadilan dilakukan secara cashless. Pembayaran dapat dilaku- kan melalui Virtual Account, mesin Electro- nic Data Capture (EDC), maupun Quick Re- sponse Code Indonesian Standard (QRIS). Pembayaran yang dilakukan secara cash- less diterapkan terhadap semua produk pengadilan, mulai dari panjar perkara guga- tan/permohonan dan upaya hukum, biaya sidang pemeriksaan setempat, biaya perka- ra eksekusi, biaya pengambilan salinan pu- tusan/penetapan, biaya pendaftaran surat kuasa, biaya surat keterangan bebas perkara dan biaya produk lainnya. Dengan metode ini, para pihak atau masyarakat diharapkan akan merasa nyaman ketika akan membayar produk layanannya, karena risiko permint- aan tambahan biaya yang tidak sesuai atau pungutan liar dapat terhindarkan. Aparatur Pengadilan pun akan terjaga dari pemberian biaya atau uang lebih, yang sering dilakukan oleh para pihak, sebagai bentuk imbalan atas jasa layanan yang diberikan. Hal sederha- na yang mampu memberikan dampak be- sar terhadap citra pelayanan publik melalui pembayaran, yang tidak hanya lebih mudah dan modern, tetapi lebih aman. 4. Deskripsi strategi utama Ptun serang dalam memitigasi risiko anti penyuapan Semudah dan sesederhana apapun pelak- sanaan tugas dan fungsi di Pengadilan pasti memiliki risiko, khususnya yang terkait den- gan risiko tindakan penyuapan. Oleh kare- nanya, Manajemen risiko penyuapan menja- di salah satu kegiatan penting dalam upaya penerapan SMAP di pengadilan. Terdapat 52 (lima puluh dua) kejadian risiko yang teriden- tifikasi dalam upaya penerapan SMAP di Pen- gadilan Tata Usaha Negara Serang, mulai dari risiko upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk meloloskan berkas pendaftaran perka- ra hingga upaya penyuapan dari pihak calon penyedia barang/jasa untuk dapat melak- sanakan kegiatan pengadaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Seluruh risiko yang teridentifikasi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari, maupun tidak dapat dilakukan risk transfer atau dipindahkan kepada pihak lain. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kemudian melakukan tinda- kan risk reduction atau mengurangi kemun- gkinan terjadinya risiko. Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menguran- gi atau memitigasi risiko penyuapan dapat diuraikan sebagai berikut: implementasi SMAP dianggap mampu mendukung dan melengkapi pen- erapan Zona Integritas. Implementasi SMAP yang salah satu tahapannya harus meme- takan dan memitigasi risiko penyuapan di- harapkan mampu menutup jalur yang mun- gkin dapat dimasuki oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan penyuapan, grat- ifikasi dan penyimpangan lainnya. Sesudah diterapkan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, risiko-risiko penyuapan, baik yang memiliki nilai risiko rendah hingga ting- gi telah sepenuhnya dilakukan identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan serta di- monitor, sehingga risiko yang tersisa (residual risk) seluruhnya telah bernilai di bawah mod- erat. Sebagai contoh, saat ini kecil kemungk- inan para pencari keadilan memberikan uang lebih untuk pembayaran biaya layanan, kare- na telah ada upaya mitigasi dengan penera- pan metode pembayaran cashless yang telah mampu menghilangkan praktik tersebut. Adanya Peningkatan Fungsi Pengawasan melekat (waskat) Risiko penyuapan banyak terjadi akibat lemahnya pengawasan atau pengendalian internal, oleh karenanya, selain menunjuk Hakim Pengawas Bidang pada setiap unit/ bagian dan pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya, setiap kegia- tan atau tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga ditunjuk Hakim Pen- gawasnya. Sebagai contoh Ketua Penga- dilan Tata Usaha Negara Serang menun- juk Hakim Pengawas SIPP dan Hakim Pengawas PTSP. Lebih dari itu, secara fisik, pimpinan Pengadilan Tata Usaha Nega- ra Serang juga melakukan pengawasan melalui CCTV yang telah terpasang leb- ih dari 24 (dua puluh empat) unit CCTV di titik-titik krusial. CCTV ini tidak hanya dapat dipantau melalui monitor TV di ru- ang pimpinan, tetapi juga dapat dipantau melalui smartphone pimpinan ketika se- dang berada di luar kantor atau luar dinas. 3. Deskripsi inovasi-inovasi anti penyuapan 44 45
sosialisasi kanal pengaduan secara massif pengaduan melalui pengeras suara setiap 2 (dua) jam di lingkungan kantor, penayangan atau publishing artikel kanal pengaduan di website dan penempatan konten atau posting kanal pengaduan ke media sosial serta email blast atau pengiriman pesan yang berisi kanal pengaduan secara mas- sal kepada semua pengguna layanan pen- gadilan sedikit banyak telah mempen- garuhi rasa takut dan kehati-hatian para aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tetap menjaga prilakunya supaya tidak tersandung laporan pen- gaduan. Masyarakat dan para pencari keadilan di 'bombardir' dengan informa- si kemudahan cara mengadukan pem- berian layanan yang tidak sesuai/meny- impang. Tidak sedikit memang media pengaduan dijadikan alat atau disalahgu- nakan oleh pihak berkepentingan untuk menakut-nakuti atau 'merecoki' penga- dilan dalam menjalankan tugas dan fung- sinya, namun justru bayang-bayang terse- butlah yang menjadikan aparatur dapat bekerja secara cermat, hati-hati dan ten- tunya berkeadilan. Bayang-bayang terse- but akan selalu menjadi pengingat untuk tetap menjaga integritas para aparatur di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pengumuman kanal 5. Deskripsi proyeksi anti Penyuapan instansi Ptun serang di masa depan Setelah mendapatkan sertifikasi SMAP ti- dak mengartikan bahwa kinerja dan layanan akan selalu baik dan akan terbebas dari up- aya penyuapan. Ibarat mengendarai sepe- da, untuk membuat sepeda tetap berjalan dan mencapai tujuannya, roda sepeda perlu dikayuh, tidak peduli cepat atau lambat tetapi harus tetap dikayuh, agar tidak berhenti dan terjatuh. Demikian juga dengan upaya pen- ingkatan layanan dan kinerja yang bebas dari penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, harus tetap dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Di masa yang akan datang, Pen- gadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki 2 (dua) fokus utama dalam upaya menjaga integritas agar selalu bebas dari penyuapan, yakni dari segi teknis dan non teknis. Teknis diartikan bahwa sasaran peningkatan ter- tuju pada percepatan pelayanan dari apara- tur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sedangkan non teknis lebih menyasar pada optimalisasi perubahan "Mind set" dan "Cul- ture set" dari aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Upaya peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Digitalisasi dan Percepatan Layanan Selain mendukung langkah Mahka- mah Agung RI dalam upaya transforma- si layanan dari konvensional ke layanan digital atau elektronik, digitaliasi layanan ternyata juga mampu untuk meminimali- sir tingkat risiko penyuapan di pengadilan. Digitalisasi layanan bisa mempercepat dan mempermudah pemberian layanan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa up- aya penyuapan atau pun penyimpangan lainnya banyak disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan lambat. Semakin cepat dan mudahnya penerimaan layanan akan membantu mempersempit ruang ger- ak dan celah-celah penyuapan. Peman- faatan teknologi informasi secara tepat diharapkan akan semakin meniadakan penyimpangan tersebut. Oleh karenan- ya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan akan terus berupaya melanjut- kan proses percepatan dan perubahan layanan dengan mendigitalisasinya. Sebagai contoh kecil dari upaya yang akan dilakukan yakni, dengan masih adan- ya pelayanan di PTSP Pengadilan Tata Us- aha Negara Serang yang dilakukan secara konvensional, seperti layanan pemberian surat keterangan dan informasi, maka secara bertahap layanan di PTSP Penga- dilan Tata Usaha Negara Serang akan dial- ihbentukkan menjadi digital. Lebih lanjut, dalam proses pemeriksaan perkara, Pen- gadilan Tata Usaha Negara Serang akan memulainya dengan percepatan proses pemeriksaan persiapan melalui penera- pan konsep paperless. Paperless dalam hal ini diartikan sebagai upaya pengu- rangan penggunaan kertas dalam proses cetak-mencetak dokumen persidangan. Di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya proses pemeriksaan persiapan, yakni proses perbaikan formal gugatan sebagai bagian dari rangkaian proses penyelesaian perkara sebelum masuk ke persidangan. Proses ini umumnya meng- habiskan waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Hal ini sering terjadi karena setiap saran perbaikan gugatan dari Ma- jelis Hakim akan diberikan kesempatan 1 (satu) minggu untuk perbaikan. Melalui upaya paperless, para pihak, khususnya Penggugat, dapat langsung memper- baiki gugatannya pada saat pemeriksaan persiapan berlangsung dengan didukung penyediaan perangkat elektronik untuk para pihak di dalam ruang pemeriksaan persiapan, seperti PC dan Printer. Upaya ini akan mempercepat dan mempermu- dah proses pemeriksaan persiapan seh- ingga waktu penyelesaian perkara dapat dipersingkat. A Change in Mind Set and Culture Set Menumbuhkan kesadaran, menjaga motivasi, membangun dan meningkat- kan emotional dan spiritual intelligence dalam proses menjaga integritas bukan- lah suatu hal yang mudah! Untuk itu, Pen- gadilan Tata Usaha Negara Serang akan terus berupaya menjaga mind set atau pola pikir dan culture set atau budaya ker- ja para aparaturnya untuk tetap setia dan teguh pada pendirian anti penyuapan. Mengatur ulang atau reset pemahaman para aparatur bahwa semua yang diker- jakan oleh masing-masing pasti akan di- mintai pertanggungjawabannya. Adapun contoh upaya yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan yakni dengan akan mengagen- dakan kegiatan siraman rohani dan moti- vasi secara rutin. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memad- ukan kecerdasan intelektual, emosion- al, dan spiritual para aparatur sehingga upaya penyimpangan/penerimaan suap dapat terus diredam. 6. Deskripsi tips dan trik Ptun serang dalam meraih smaP
implementasi PoaC: Planning-Organiz- ing-Actuating-Controlling Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, perencanaan yang matang merupakan awal dari kesuksesan. Oleh karena itu, pada saat awal menerapkan SMAP, Pimpinan dan Tim perlu merumuskan perencanaan secara seksama. Pembagian dan penu- gasan kelompok atau individu ditetapkan oleh pimpinan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam proses pelaksanaan kegia- tan, pimpinan harus memastikan bahwa pekerjaan telah sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Sebagai contoh, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat matriks rencana kerja, yang di dalamnya memuat semua kegia- tan SMAP yang akan dikerjakan dengan disertai para penanggungjawab dan wak- tu pelaksanaannya. Pimpinan ataupun Ketua FKAP SMAP secara rutin, minimal 1 bulan sekali, harus melakukan pengece- kan atas progress pengerjaan yang tel- ah dilakukan dan segera mencari solusi apabila ditemukan kendala yang menjadi penghambat pekerjaan. terapkan konsep "the right men in the right place" Pimpinan menganalisa penempatan SDM-nya. Penempatan aparatur yang sesuai dengan minat dan potensi ber- dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kerja sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai contoh, dalam peny- usunan Tim SMAP, pimpinan harus be- nar-benar cermat dalam menyusun tim. Dibantu unit terkait, misalnya Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksa- na atau Tim Baperjakat, pimpinan dapat memetakan dan memutuskan susunan Tim SMAP. Pilihlah Hakim atau pegawai yang benar-benar diyakini memiliki skill dan pengetahuan serta kemauan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasn- ya dengan baik. Tidak perlu terikat untuk 46 47
memilih susunan tim berdasarkan pada pangkat, jabatan dan senioritas. Meskipun benar bahwa dalam suatu susunan tim pasti ada jabatan yang harus dipegang oleh pejabat tertentu, namun ketetapan tersebut dapat ditanggulangi dengan menambahkan tim/anggota yang mum- puni untuk mendukungnya. atasi Resistance dengan terapkan kon- sep Know Your Employee Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di akhir tahun 2021 mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Me- layani (WBBM), suatu predikat puncak da- lam reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang semestinya member- ikan label tersendiri kepada para aparatur bahwa "Aparatur Pengadilan Tata Usa- ha Negara Serang adalah aparatur yang berintegritas dan berorientasi kepada pelayanan yang prima". Meskipun demiki- an, apakah seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan serta merta mau dan antusias untuk menerap- kan SMAP? Nyatanya resistensi terhadap perubahan, dalam hal ini kegiatan SMAP, tetap ada! dan bagaimana langkah untuk menanganinya? Pimpinan Pengadilan harus banyak terlibat dalam setiap kegiatan di kantor dan banyak berkomunikasi dengan para aparaturnya. Hal tersebut tidak lain ber- tujuan untuk mengenal para aparaturnya dengan lebih baik dan tidak ada kesan acuh atau masa bodoh. Konsep KYE atau know your employee yang umumnya ban- yak digunakan di perusahaan atau per- bankan untuk mendeteksi dan mengata- si fraud atau perbuatan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi, dapat juga diterapkan di pengadilan da- lam upaya penerapan SMAP. Penerapan konsep KYE dapat dilakukan dalam berb- agai bentuk kegiatan yang bisa dilaku- kan, misalnya dengan rapat atau diskusi ringan antara Ketua atau Wakil Ketua dengan Para PPNPN Petugas Kemanan dan Kebersihan (yang umumnya dilaku- kan oleh Kasubag. Umum dan Keuangan atau Sekretaris). Selain itu, kegiatan olah raga bersama juga dapat dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antar aparatur. Dengan mengenal para aparaturnya, pimpinan selanjutnya dapat membuat strategi yang cocok ketika mendapati resistensi. Banyak teknik yang bisa digu- nakan oleh pimpinan dalam menghadapi aparatur yang resisten, apakah dengan komunikasi, partisipasi, ataupun paksaan (jika diperlukan). Pimpinan tinggal memi- lih teknik mana yang lebih sesuai diterap- kan setelah mengetahui background atau latar belakang para aparaturnya tersebut. Jabatan yang usianya se- tara dengan usia perad- aban manusia adalah hakim. (Ansyahrul: 2011) Ketika Ci- cero mengatakan "Ubi So- cietas Ibi Ius" (dimana ada masyarakat, ada hukum) maka dapat din- yatakan juga jika hukum ti- dak akan pernah ada tanpa adanya hakim. Hakim, hu- kum dan masyarakat adalah unsur-unsur yang satu sama lain adalah conditio sine qua non. Keberadaan yang satu tidak mungkin tanpa adan- ya keberadaan yang lain. Masyarakat terbentuk dari keberadaan lebih dari satu manusia. Manusia sendiri merupakan makhluk yang memiliki kehendak dan ke- hendak melahirkan kepent- ingan. Ketika manusia hidup dalam masyarakat, dirinya membutuhkan hukum kare- na dengan keberadaan ma- lain kepentingannya nusia sangat mungkin tidak selaras bahkan berbenturan dengan kepentingan manusia lainn- ya. Hukum hadir mengatur dan menyelaraskan kepent- disana Judul Buku : Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Penulis: Penerbit Cetakan Tebal Buku : : Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. : Kencana : Pertama 312 Halaman ingan antar manusia dalam masyarakat. Dalam keadaan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat akibat benturan antar kepentin- gan, hukum berfungsi un- tuk menyelaraskan kembali itu dengan keseimbangan kekuatan memaksa yang dimilikinya. Kekuatan me- maksa dari hukum difung- sikan dan disahkan dalam masyarakat melalui keputu- san hakim. Melalui putusan hakim, suatu hukum ditega- kkan dan keseimbangan hidup dalam masyarakat dikembalikan in integrum). (restitutio Dalam falsafah relasi an- tara hakim, hukum dan mas- yarakat yang dikemukakan di atas dan dihubungkan dengan peradaban manusia saat ini dimana kehidupan masyarakat dibingkai da- lam kehidupan negara, ja- batan hakim menjadi sema- kin strategis. Tidak ada satu konstitusi pun sebagai hu- kum tertinggi di suatu neg- ara yang di dalamnya tidak tentang hakim mengatur dan kekuasaan yang diem- ban hakim yaitu Kekuasaan judiciary). (the kehakiman Kekuasaan kehakiman atau dalam bahasa umum ser- ing diistilahkan kekuasaan yudikatif adalah salah satu kekuasaan negara yang ke- beradaannya sebagai syarat mutlak dari suatu kekuasaan negara. Montesquieu men- yatakan agar suatu negara tidak menjadi negara tiran maka kekuasaan yang ada dalam negara itu harus dip- isah satu dengan yang lain. Salah satu kekuasaan yang harus dipisah adalah kekua- saan yudikatif. Ketika kekua- saan yudikatif berada pada satu pengemban dengan kekuasaan negara yang lain yaitu pemerintahan dan pembuat undang-undang maka kesewenang-wenan- gan adalah keniscayaan. Meski tidak diadopsi secara mutlak tapi ide Monstequieu tentang pemisahan kekua- saan itu telah memberi pen- garuh besar bagi berbagai konsep negara di dunia saat ini. 48 49
Setiap kekuasaan neg- ara memiliki karakteristik masing-masing. Kekua- saan negara dengan karak- ternya yang pasif adalah kekuasaan yudikatif yang merupakan kekuasaan neg- ara paling lemah (Hamilton: 1864). Karakter ini membuat kekuasaan yudikatif rentan mendapat intervensi teruta- ma dari kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerin- tah. Konsep kemerdekaan kekuasaan yudikatif (judicial independence) adalah solusi atas karakter yang demikian. Konsep ini disokong dalam berbagai teori dan digaung- kan dalam berbagai kon- internasional sebagai vensi syarat demokrasi bahkan menja- di syarat mutlak bagi negara yang m e n j u n j u n g rule of law atau rechtstaat. Kon- sep tersebut bagi hakim se- bagai peme- gang kekuasaan yudikatif mela- sebuah hirkan prinsip yaitu prin- sip kebebasan hakim. Namun prin- sip kebebasan hakim pun tetap m e n i m b u l k a n suatu dilema. Jika jabatan hakim jatuh pada so- sok yang memi- kapasitas liki yang keilmuan cukup dan in- yang tegritas prin- tangguh, kebebasan sip hakim adalah sarana yang akan memberikan jaminan bagi hakim tersebut un- tuk menegakkan hukum jika dan keadilan. Namun jatuh pada sosok yang se- baliknya maka prinsip ke- bebasan hakim tidak lebih dari alasan yang dibuat un- tuk mengaburkan kese- wenang-wenangan. Seiring penguatan kekua- saan kehakiman pada masa reformasi yang diwujudkan dengan kebijakan penyat- uatapan badan peradilan, kesadaran akan risiko dari prinsip kebebasan hakim menjadi latar belakang dari berkembangnya model pen- terhadap hakim gawasan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan ke- hakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang lahir pada masa refor- masi dengan kewenangan mengawasi hakim secara eksternal. Sementara Mahka- mah Agung sendiri sebagai pemegang kuasa penga- wasan tertinggi pada badan peradilan melahirkan Badan Pengawasan sebagai penga- was internal. Namun demiki- an karena prinsip kebebasan hakim itu adalah lahir se- bagai konsekuensi dari syarat bagi rule of law dan jaminan bagi demokrasi, konsep pen- gawasan terhadap hakim bagi internal dan eksternal tidak boleh sam- pai memberan- gus prinsip kebe- basan hakim. Dalam buku dengan judul "Ke- wenangan Mah- kamah Agung Dan Komisi Yudi- sial Dalam Men- gawasi Hakim" yang ditulis oleh Dr. H. Sunarto, S.H, M.H yang saat ini menja- bat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, konsep pengawasan ter- hakim hadap yang mengako- modir prinsip ke- bebasan hakim tun- ini diulas tas. Dalam buku yang terdiri dari 8 (delapan) bab ini, penulis den- sistematis gan membangun pemahaman dengan para menyajikan pembahasan tentang konsep kekuasaan kehakiman. Pembaca dia- jak terlebih dahulu menge- laborasi konsep kekuasaan kehakiman dalam perspektif internasional dan kemudi- an secara bertahap mema- haminya dalam sekala nasi- onal. Setelah pemahaman ke- terhadap hakiman terbangun, barulah pembaca mulai diajak untuk memahami konsep penga- wasan terhadap hakim seka- ligus lembaga pengawas hakim. Pada bagian akhir dari buku ini baru disajikan konsep pengawasan yang mengakomodir prinsip kebe- basan hakim. pembaca kekuasaan Dalam buku ini, salah satu batas yang menurut penulis buku harus dihormati dalam pengawasan terhadap hakim sebagai konsekuensi dari prinsip kebebasan hakim adalah adanya asas yaitu ti- dak seorang pun hakim yang boleh dikenakan sanksi atas putusan yang dijatuhkan- nya. Asas ini jelas merupa- kan asas yang mendasari lahirnya Pasal 15 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No: 02/ PB/Mahkamah Agung/ IX/2012 dan Nomor 02/PB/P. KY.08/2022 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim. Norma da- lam Pasal 15 tersebut menga- tur bahwa pertimbangan yu- ridis dan substansi putusan hakim tidak dapat dijadikan sebagai objek pengawasan. Dengan adanya prinsip dan asas tersebut maka kekacau- an yang mungkin ditimbul- kan dari pengawasan yang menabrak prinsip kebebasan hakim dapat dihindari. Keka- cauan dimaksud misalnya apabila ada suatu pertim- bangan putusan dalam hakim dipandang keliru da- lam sudut pengawasan na- mun setelah diuji melalui upaya hukum ternyata hal tersebut dipandang benar dan bahkan merupakan pen- emuan hukum. Meskipun alasan wilayah pengawasan kode etik berbeda dengan pengawasan putusan, akan tetapi dalam beberapa kasus garis batasnya ternyata ka- bur. Oleh karena itu, satu-sat- unya jalan pengawasan yang terhadap dapat dilakukan pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim yang mungkin menyimpang adalah melalui proses upaya hukum. Ketika pintu upaya hukum sudah tertutup kare- na seluruh upaya hukum su- dah dilalui maka berlaku asas res judicata (putusan hakim harus dianggap benar). Selain itu, ada hal menar- ik yang disampaikan penulis dalam buku ini yang sela- ma ini jarang diekspos oleh penulis lainnya yang menu- lis dengan tema serupa yai- tu adanya fakta jika ternyata komposisi komisioner Komisi Yudisial di Indonesia mer- upakan suatu anomali apabi- la diperbandingkan dengan berbagai Komisi Yudisial di berbagai negara lain di Dun- ia. Hanya Komisi Yudisial di Indonesia yang dalam kom- posisi komisionernya tidak ada perwakilan dari hakim aktif. Saat ini Undang-Un- dang tentang Komisi Yudi- sial hanya mengakomodir pensiunan hakim yang dapat mengikuti seleksi Komision- er Komisi Yudisial. Semen- tara dalam seluruh Komisi Yudisial di seluruh dunia kecuali Indonesia terdapat komisioner yang berasal dari hakim aktif bahkan jumlah yang membuat hakim cukup dominan dalam menentu- kan kebijakan komisi Yudi- sial. Adanya fakta ini menarik untuk menjadi pertimban- gan bagi kebijakan legislasi di masa depan. Bagaimana- pun sudut pandang hakim aktif dengan pensiunan hakim pasti memiliki per- bedaan. Hakim aktif pasti memiliki sudut pandang aktual dari dinamika dunia peradilan terkini sementara pensiunan hakim memiliki sudut pandang hanya ber- dasarkan pada pengalaman yang pernah dimilikinya saja yang mungkin sudah tert- inggal dari dinamisnya dunia peradilan. Padahal kebija- kan pengawasan terhadap hakim seharusnya berasal dari sudut pandang aktual yang membumi dan tidak semata-mata pada sudut pandang pengalaman masa lalu dengan harapan yang melangit. Akhir kata, buku ini sangat layak untuk dijadikan salah satu referensi bukan hanya dalam memahami konsep pengawasan terhadap hakim sebagai jabatan yang memili- ki dimensi unik karena prinsip kebebasan yang dimilikinya, tetapi juga untuk memahami konsep kekuasaan kehakiman dan konsep kemerdekaan da- lam kekuasaan tersebut se- bagai landasan dari konsep pengawasan terhadap hakim. 50 51
PROFIL PROFIL PN WATES SMAP SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN KAPASITAS, AKUNTABILITAS, DAN INTEGRITAS 52 PN WATES 53
Pasal 24 ayat (1) Un- Dasar dang-Undang Negara Republik Indone- sia Tahun 1945 menyebut- "Kekuasaan kan, bahwa, kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegak- kan hukum dan keadilan." Sejalan dengan itu, Mahka- mah Agung RI dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 mencanangkan visinya, "Mewujud- kan Badan Peradilan yang Agung". Pengadilan Negeri Wates sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI ber- peran dalam menyelengga- rakan peradilan pada tingkat pertama. Seiring tuntutan zaman, Pengadilan Negeri Wates dituntut untuk dapat menunjukkan kemampuan- nya guna mewujudkan in- stansi profesional, transparan, dan akuntabel. yakni yang Penyuapan) menjadi lang- kah yang diambil Penga- dilan Negeri Wates dalam melakukan penataan sistem untuk mencapai peningka- tan kapasitas, akuntabilitas, dan integritas, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolu- si, dan nepotisme sehingga berujung pada terwujudnya peningkatan pelayanan pub- lik yang berkeadilan. Pengadilan Negeri Wates ditunjuk sebagai salah satu pilot project satuan kerja da- lam Pembangunan SMAP sesuai dengan Surat Kepu- tusan Kepala Badan Penga- wasan Mahkamah Agung RI Nomor 20/BP/SK/III/2022 tanggal 21 Maret 2022. Telah diketahui bahwa Pengadilan Negeri Wates dalam mem- bangun Zona Integritas (ZI) berhasil mendapatkan pre- dikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020 dan tidak berselang lama, pada tahun 2021 sukses mendapa- tkan predikat Wilayah Bi- rokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB. Capaian prestasi pembangu- nan ZI inilah yang menjadi alasan utama ditunjuknya Pengadilan Negeri Wates sebagai satuan kerja percon- tohan nasional dalam pe- nerapan SMAP. SMAP merupakan bagian yang sa- ling melengkapi dari pem- bangunan ZI. Program kerja atau rencana aksi penerapan SMAP yang dilakukan Pe- ngadilan Negeri Wates se- bagian besar telah diterap- kan terlebih dahulu dalam manajemen kerja organisasi sehari-hari sebelum dilaku- kannya pencanangan pem- bangunan SMAP. Seperti halnya dalam pembangunan ZI dimana Pengadilan Negeri Wates mengawalinya den- gan pencanangan pemban- gunan zona integritas pada tanggal 24 Mei 2017, penera- pan SMAP juga dimulai den- gan melakukan pencanan- gan dan penandatanganan Komitmen Bersama Pemba- ngunan SMAP pada tanggal 4 April 2022. Pembangunan SMAP (Sistem Manajemen Anti Pembangunan 54 55
Penerapan SMAP pada Pengadilan Negeri Wa- tes mencakup empat tahapan proses, yaitu Perenca- naan (Plan), Pelaksanaan (Do), Evaluasi (Check), serta Tindak (Act). Dalam tahap Lanjut Perencanaan (Plan), Ketua Pengadilan Negeri Wates membentuk Tim Kerja Pem- bangunan SMAP dan meny- usun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Doku- men yang dipersyaratkan pada dasarnya telah ada, na- mun hanya dilakukan penye- suaian lebih rinci terkait anti penyuapan yang salah satunya adalah membuat manajemen risiko dalam hal identifikasi risiko penyuapan. Sosialisasi dan komunikasi internal mau- pun eksternal dilakukan baik secara langsung, misaln- ya dalam rapat berjenjang, apel, kunjungan kerja, pub- lic campaign, maupun tidak langsung, yakni melalui me- dia lain misalnya flyer, ban- ner, website, sosial media, dll. Hal tersebut dilakukan agar para pemangku kepentingan/ stakeholder, seluruh pegawai, dan masyarakat ikut andil da- lam penerapan SMAP pada Pengadilan Negeri Wates. tahap Pelaksa- naan (Do), Pengadilan Neg- eri Wates menyesuaikan proses bisnis yang ada sesuai standar SMAP. Kebijakan anti penyuapan, instruksi laran- gan menerima tamu yang berhubungan dengan perk- ara, instruksi audio anti suap dan gratifikasi, standar oper- asional prosedur pada sek- tor pelayanan yang rentan akan adanya gratifikasi dan penyuapan telah disusun dengan manajemen mitigasi risiko dan telah diterapkan dalam melaksanakan tu- gas, fungsi dan wewenang seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Wates Dalam Pengadilan Negeri Wates juga melaksanakan Evalua- si (Check) atas apa yang su- dah dikerjakan. Monitoring dan evaluasi (monev) dalam penerapan SMAP dilakukan melalui rapat berjenjang dan rapat khusus. Auditor Inter- nal Pengadilan Negeri Wates turut andil dalam melakukan evaluasi atas apa yang telah dilakukan Tim Kerja SMAP da- lam penerapan SMAP. Temuan atas adanya ketidaksesuaian telah dirangkum dalam lapo- ran yang nantinya akan di- bahas dalam Rapat Tinjauan FKAP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Neg- eri Wates. Pada tahap selanjut- nya, Pengadilan Negeri Wates melakukan Tindak Lanjut (Act) atas temuan atau ketidakse- suaian yang ada agar pen- erapan SMAP lebih optimal. Tindak lanjut tersebut dapat berupa tindakan korektif (per- baikan) atau tindakan pening- katan yang berkelanjutan. Tujuan dari Penerapan SMAP ini agar Pengadilan Negeri Wates dapat mem- perkecil atau bahkan me- niadakan adanya peluang risiko penyuapan. Sebelum diterapkannya SMAP, Pen- gadilan Negeri Wates belum memetakan/menganalisis secara rinci hal-hal apa saja yang berisiko akan terjadin- ya penyuapan sehingga san- gat besar peluang terjadinya risiko penyuapan di lingkun- gan Pengadilan Negeri Wa- tes. Setelah diterapkannya SMAP pada Pengadilan Neg- eri Wates, maka telah ada analisis identifikasi dan pe- nilaian risiko penyuapan (Risk Register). Hasil identifikasi dan penilaian risiko penyua- pan (Risk Register) tersebut memuat risiko-risiko pada seluruh kegiatan dari pros- es bisnis. Risiko-risiko terse- but terdiri dari risiko inheren (melekat) dan risiko saat ini dimana masing-masing mempunyai dampak dan penyebab masing-masing. Identifikasi risiko penyuapan itulah yang sangat penting guna menentukan tindak lanjut lebih awal untuk men- gurangi bahkan meniadakan risiko penyuapan. Dengan diterapkannya SMAP di Pen- gadilan Negeri Wates dihara- pkan mengurangi peluang terjadinya risiko penyuapan. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan Pengadilan Neg- eri Wates antara lain adanya ruang tamu terbuka, akses pintu terbatas, pengisian buku tamu elektronik, an- nouncement anti korupsi dan gratifikasi secara rutin setiap dua jam sekali, pembacaan himbauan anti gratifikasi se- belum sidang dimulai, akses layanan satu pintu di PTSP, informasi penelusuran per- kara (SIPP) melalui internet, layanan asisten virtual ava- tar Pengadilan Negeri Wates, penerapan e-court dan e-rat- erang, serta public campaign layanan Pengadilan Negeri Wates di bandara Yogyakarta International Airport. pencanan- gan pembangunan SMAP, Pengadilan Negeri Wates Setelah melakukan peningkatan dari sisi sarana prasarana berupa kontrol akses tamu dengan adanya pintu masuk otom- atis, palang parkir otomatis (barrier gate), penyediaan parkir tamu yang lebih rapi dan parkir khusus difabel. Dan untuk memberikan informasi kepada para pe- mangku kepentingan/stake- holder disediakan informasi terkait SMAP melalui flyer, banner, dan poster. Pengadilan Negeri Wates dalam memitigasi risiko anti penyuapan dengan meng- gunakan dasar hasil dari identifikasi dan penilaian risiko penyuapan (risk regis- ter) yang telah dibuat dan se- lalu dilakukan monev untuk melihat peluang risiko mana yang masih harus diperhati- kan dalam pencegahannya. Strategi utama yang dilaku- kan lebih kepada internalisa- si nilai-nilai anti penyuapan, dimulai dari satpam sebagai tamu pertama penerima 56 57
sampai puncak pimpinan. Internalisasi sangat penting untuk meningkatkan komit- men bersama bahwa kita mempunyai integritas tinggi dalam menolak suap, pungli, gratifikasi, dan korupsi. Selain dalam bentuk tin- dakan, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai standar SMAP juga tidak kalah penting dalam pen- erapan SMAP. Perlu adanya komitmen dan realisasi atas apa yang telah dilaksanakan maka juga perlu didokumen- tasikan sebagai bukti dukung (evidence). Dengan komit- men dari seluruh lapisan di Pengadilan Negeri Wates serta pemahaman dan ber- jalannya kerja sama para pe- mangku kepentingan, ter- masuk para aparat penegak hukum, yang mengetahui telah menerapkan SMAP, maka Pengadilan Negeri Wa- tes dapat meraih penghar- gaan Akreditasi SMAP yang telah diberikan pada tanggal 20 Desember 2022. Penyerahan sertifikat SMAP ke- pada Pengadilan Negeri Wates tanggal 20 Desember 2022 58 59
Ansyahrul Ansyahrul merupakan putra minang yang lahir pada tahun 1946 dan menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1970 serta Magister Hukum di Universitas Sriwijaya pada tahun 1999. Karir hakimnya dimulai sebagai calon hakim Pengadilan Negeri Jayapura tahun 1971­1974. Setelah bertugas di berbagai pengadilan dan Mahkamah Agung RI pada tahun 2006­2008 menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA RI yang pertama. Di akhir karirnya Ansyahrul menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (tahun 2009­2013). Setelah purnabakti sebagai hakim, Ansyahrul tetap aktif sebagai pengajar yang memberikan kuliah, ceramah, dan tulisan. 60 61
selama bapak menjadi Hakim, apakah bapak per- nah ditawari suap? Tawaran suap itu sudah pernah saya alami namun saya tolak dengan tegas. Bi- asanya, para pihak melaku- kan pendekatan-pendekatan kepada Hakim yang menan- gani perkaranya. Suap yang ditawarkan itu beraneka rag- am bentuknya seperti uang, hasil panen, makanan dan barang. bagaimana strategi ba- pak menolak suap yang di- tawarkan oleh para pihak beperkara? Setiap saya pindah tugas, langkah pertama yang saya lakukan adalah menunjuk- kan integritas terlebih da- hulu dengan mengkomu- nikasikan kepada pimpinan pengadilan, Hakim dan aparatur peradilan bah- wa saya tidak main perka- ra dan tidak mau meneri- ma tamu perkara sehingga seluruh Hakim dan aparatur peradilan serta stakeholder lain seperti Jaksa dan Polisi mengetahui tentang sikap saya. bapak, bagaimana tips dan trik agar kita tidak dapat disuap pihak beperkara? menurut Pertama, Setiap Hakim dan aparatur peradilan ha- rus berpegang teguh terha- dap kode etik dan pedoman perilaku baik dalam kedi- nasan maupun di luar ke- dinasan. Kedua, kita dapat belajar dengan Negara In- ggris. Untuk meningkat- integritas Hakim dan kan aparatur peradilannya, In- ggris hanya menggunakan 2 (dua) strategi saja yaitu kode etik dan meningkat- kan kesejahteraan Hakim. Pada abad 17, Inggris menge- luarkan rumusan kode etik bagi Hakim dan aparatur peradilan sebagai pedoman dalam melaksanakan akti- vitas yudisialnya sedangkan untuk kesejahteraan, Inggris menaikkan kesejahteraan Hakim hingga 5 (lima) kali lipat dari yang sudah ada. Dengan kedua strategi terse- but, Inggris mampu men- gendalikan perilaku Hakim dan aparatur peradilan se- hingga perbuatan nirmoral praktis tidak terjadi. menurut bapak, apa per- soalan Hakim dan aparatur peradilan saat ini? Pertama, persoalan sta- tus Hakim yang hingga saat ini belum jelas; apakah se- bagai pejabat negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kedua, persoalan anggaran yang belum jelas dan ma- sih bergantung terhadap eksekutif. Ketiga, anggaran lembaga peradilan belum proporsional, kalah jauh dari eksekutif dan legislatif. apa harapan bapak ter- hadap lembaga peradilan ke depannya khususnya bagi generasi yang akan datang? hara- pan yaitu pertama, seluruh aparatur dan Hakim peradilan tetap menjaga in- tegritas dalam menjalankan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan. Kedua, saya berharap agar sistem satu atap tetap dijaga dengan memperkuat independen- si kelembagaan dan ang- garan sehingga kita dapat mengelola anggaran secara mandiri. Ketiga, kesejahter- aan Hakim dan aparatur peradilan segera diperbaiki sehingga dapat menekan angka penyimpangan integ- ritas. Keempat, pembayaran uang mutasi Hakim dan pegawai harus tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda atau terlalu lama karena hal demikian dapat memicu Hakim untuk bermain per- kara untuk menutupi uang pindahan. Ada beberapa 62 63
INTEGRITAS DAN PENGAWASAN Oleh : Ansyahrul (Kepala Badan Pengawasan Tahun 2006-2008) Pendahuluan Setelah kemerdekaan semasa kurun Orde Lama, politik ketatanegaraan yang dilancar- kan pada waktu itu (Demokrasi Terpimpin) dengan sengaja memposisikan terpuruknya kekuasaan yudikatif, dimana peradilan di- tempatkan di bawah Presiden. Ketua Mahka- mah Agung RI disetarakan dengan Menteri selaku pembantu Presiden dengan nomen- klatur "Menteri/Ketua Mahkamah Agung". Daniel S. Lev (Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Washington USA, yang menyele- saikan Ph.D di Universitas Cornell dengan disertasi berjudul "The Transition to Guided Democracy", hasil penelitiannya di Indonesia sejak awal tahun 1959 sampai dengan tahun 1962 menguraikan situasi pada waktu itu se- bagai berikut: "Di bawah Demokrasi Terpimpin, penga- dilan menyebabkan Presiden Sukarno gu- sar, untuk sebagian karena beberapa orang Hakim menolak didikte; tetapi selain itu juga karena ia mengira, dengan tepat, bah- wa pada umumnya, para ahli hukum dan advokat tidak mendukung Pemerintah den- gan sepenuh hati. Asas kemandirian badan kehakiman dan pemisahan kekuasaan trias politica, yang dipuja oleh para ahli hukum dan dicemoohkan oleh Sukarno...Trias polit- ica menjadi pengganggu yang harus diha- puskan..." dari Universitas Leiden-Belanda yang melakukan penelitian di Indonesia tentang sejarah lima puluh ta- hun perjalanan peradilan Indonesia, men- gungkapkan dialog antara Presiden Sukarno dengan beberapa orang Hakim muda pada bulan Januari 1960 sebagai berikut: Sebastian Pompe "Pada bulan Januari 1960, Presiden Su- karno mengadakan pertemuan dengan para Hakim, Jaksa, dan Polisi untuk mem- bicarakan kondisi ekonomi dan tugas-tugas mereka masing-masing ketika menangani tindak pidana ekonomi. Setelah Presiden ber- pidato sekitar satu jam tentang hukum rev- olusi dan keharusan untuk menindak keras penyabot ekonomi, dan orang-orang yang menyalahgunakan sistem. Presiden meng- hendaki supaya mereka dihukum berat. Setelah makan siang Presiden mengajukan pertanyaan retorik tentang penyelundupan beras kepada tujuh orang Hakim-Hakim muda yang hadir, tentang seberapa berat hukuman yang mesti mereka jatuhkan, ter- jadilah dialog antar Presiden dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta bernama Suparni mengenai sebera- pa berat hukuman yang akan dijatuhan oleh para Hakim terhadap pelanggaran-pelang- garan tersebut. Hakim Suparni menjelaskan bahwa dirinya menganggap Presiden sudah melampaui batas dengan bertanya kepada para Hakim tentang seberat apa mestinya hukuman yang mereka jatuhkan, dan ia me- nekankan otonomi dan kemandirian Hakim, dialognya adalah : Hakim suparni : "Rasanya saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, sebab itu sangat tergan- tung pada karakteristik perkaranya" sukarno : "Lho, baru saja kuberi kalian karakteristik khususnya" Hakim suparni : "Saya tetap harus menim- bang kompleksitas faktual sepenuhnya perkara itu, se- belum saya bisa menjawab" sukarno : "Apa yang akan kamu laku- kan kalau kamu mendapat perintah langsung Presi- den?" Hakim suparni : "Oh, bukankah kemandiri- an kehakiman melarang hal semacam itu?" Hakim Suparni dipanggil Menteri Ke- hakiman Astrawinata keesokan harinya, teta- pi ia tidak datang. itu, Mahka- mah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya tidak mungkin melakukan perla- wanan atau koreksi secara institusional/kedi- nasan. Maka di sinilah Ikatan Hakim Indone- sia (IKAHI) mengadakan Kongres ke-III pada tanggal 5 sampai 7 April 1965 (satu tahun se- belum tumbangnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru) yang diselenggarakan di Tugu, Bogor, Jawa Barat. Kongres telah menghasil- kan beberapa sikap atau pernyataan yang salah satunya adalah dua butir pernyataan khusus yaitu: 1. Wibawa Hakim : Agar setiap tindakan penyelidikan, penggeledahan, penang- kapan, dan penahanan terhadap seorang Hakim, harus dengan izin Mahkamah Agung Dalam situasi sedemikian 2. Kode Etik : Untuk menjaga harkat dan martabat para Hakim, agar dibentuk suatu Kode Etik, dan pada setiap daer- ah hukum Pengadilan Tinggi dibentuk suatu Dewan Kode Etik. Dengan adanya Kode Etik ini diharapkan akan memuat nilai-nilai dan asas-asas uni- versal yang mengikat para Hakim yang juga harus dijaga dan dihormati oleh Pemerintah/ Penguasa. Mengenai kode etik ini, Sebastian Pompe berpendapat bahwa: "Hakim, meminjam kata-kata dalam un- dang-undang itu (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentu- an Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Un- dang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung) telah men- jadi "alat revolusi" semata. Dapat dikatakan, Hakim merupakan perwujudan utama teori pemisahan kekuasaan yang hendak diha- pus oleh Demokrasi Terpimpin....etika pro- fesi Hakim yang kental dengan ide legalitas serta secara profesional memihak tradisi merupakan musuh gagasan revolusioner pada masa itu. Dengan meninggalkan kon- sep-konsep tersebut dan menyerahkan inde- pendensi mereka untuk menjadi alat revolusi pada hakikatnya bertentangan dengan etos pengadilan. Dalam perspektif para Hakim, menanggalkan integritas profesional mer- eka sama artinya dengan berhenti menjadi Hakim". Seharusnya kita sepakat bahwa bagi seo- rang Hakim, Integritas merupakan harga mati yang harus dimiliki, karena merupakan identitas dan citra seorang Hakim yang me- mancarkan wibawa, martabat, marwah, dan harga dirinya. Pengertian Bila kita mendengar kata integritas, kita paham maknanya, tetapi pada umumnya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan- nya. Ternyata memang tidaklah mudah un- tuk mengurung makna integritas itu dalam batas-batas yang tentu akan mempersem- pitnya. Akibatnya banyak sekali definisi atau pengertian mengenai kata ini, antara lain: 1. Untuk mengetahui definisi integritas da- lam kosakata Bahasa Indonesia secara resmi tentu kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang men- definisikan: "Mutu, sifat, atau keadaan 64 65
yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemam- puan yang mencerminkan kewibawaan dan kejujuran". Suatu konsep yang menunjuk kon- sistensi antara tindakan dengan nilai- nilai dan prinsip; Kualitas kejujuran dan prinsip moral 2. Menurut Black's Law Dictionary, Integrity adalah "As used in statutes prescribing the qualifications of public officers, trust- ees, etc, this terms means soundness or moral principle and character, as shown by one person dealing with others in the making and performance of contracts, and fidelity and honesty in the discharge of trust; it is synonymous with "probity", "honesty", and "uprightness". 3. Menurut Webster's Dictionary, integrity memiliki arti original perfect state; honesty, uprightness [Latin = Untouched] 4. The Bangalore Principles of Judicial Con- duct 2002 (model acuan bagi negara-neg- ara anggota Perserikatan Bangsa-Bang- sa/PBB) menekankan pada menghindari perbuatan-perbuatan tercela/dapat diper- salahkan dan menjaga integritas lemba- ga pengadilan yang lengkapnya adalah: "Principle proper discharge of the judicial office" : Integrity is essential to the Application : A Judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable observer. The behaviour and conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the in- tegrity of the judiciary, justice must not merely be done but must also be seen to be done". 5. Menurut Kode Etik dan Pedoman Per- ilaku Hakim (KEPPH)/Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/ IV/2009 dan 02 /SKB/P.KY/IV/2009 Pada Kode Etik item 5 dijelaskan bahwa: "Integritas bermakna sikap dan keprib- adian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melak- sanakan tugas" dalam diri seseorang; Jujur dan dapat dipercaya; memiliki komitmen; bertanggungjawab; me- nepati ucapannya; setia; menghargai waktu; memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup; Berasal dari bahasa latin Integer dan la- wan kata integrity adalah "hipocracy"/ hipokrit/munafik. 7. Bila dikaitkan dengan moral yaitu integri- tas moral, lebih mudah dipahami dengan menggunakan kosakata Al Qur'an, yaitu "Akhlaqul Karimah" (akhlak yang sem- purna/mulia/terpuji); kata akhlaq dalam bahasa Indonesia dikenal pula dengan kata akal budi atau budi pekerti. Mengetahui berbagai definisi/pengertian mengenai kata integritas ini, perlu bagi kita untuk dapat memahami maknanya secara utuh, dan kita tetap berpegang pada istilah resmi sebagaimana yang dimaksudkan da- lam KEPPH (ad.5 tersebut di atas). kode etik dan integritas Kode Etik (Code of Ethics) yang sama maknanya dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), dalam KEPPH keduanya diga- bungkan dengan pembedaan: Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak men- genai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat; Perilaku dapat diartikan sebagai tang- gapan atau reaksi individu yang terwu- jud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang diang- gap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Jadi, KEPPH membedakan antara etik se- bagai kumpulan asas dan nilai (10 item) yang dijabarkan dalam 81 butir perilaku yang ter- diri atas: 6. Beberapa definisi lainnya antara lain: Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung ting- gi nilai-nilai luhur dan keyakinan; Kewajiban •	Larangan •	Pembolehan •	Anjuran Kelahiran KEPPH tidak bisa dilepaskan 66 67
dari The Bangalore Principles of Judicial Con- duct yang sejarahnya sebagai berikut; Pada tanggal 12 Desember 1996, Perser- ikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Sidang Umum ke-82. Dalam Sidang Umum tersebut berhasil disahkan Resolusi PBB ten- tang "Action Against Corruption" yang melam- pirkan naskah International Code of Conduct for Public Officials sebagai Amnex (Resolusi tertanggal 28 Januari 1997). Dalam Resolusi ini, PBB merekomendasikan agar semua negara anggota PBB membangun infrastruktur etika di lingkungan jabatan-jabatan publik (Ethics Infrastructure for Public Offices). Realisasi dari Resolusi PBB tersebut ba- rulah terwujud pada bulan April tahun 2000 yaitu pertemuan utusan dari berbagai negara anggota PBB yang diselenggarakan di Wina Austria. Pertemuan dilanjutkan di Bangalore (India) pada bulan Februari 2001, pada per- temuan ini berhasil dirumuskan Rancangan Code of Judicial Conduct yang disebut den- gan "The Bangalore Draft". Rancangan ini baru disahkan pada tahun berikutnya yaitu tanggal 26 November 2002 pada pertemuan di Den Haag (Negeri Belanda) dengan judul: "The Bangalore Principles of Judicial Con- duct 2002" atau disingkat dengan "The Ban- galore Principles". Dalam Rapat Kerja Nasional Terbatas, Mahkamah Agung dengan Para Ketua Pen- gadilan Tingkat Banding dari semua lingkun- gan peradilan seluruh Indonesia pada tang- gal 25-29 September 2002 di Surabaya, Komisi V Rakernas tersebut berhasil merumuskan hasil diskusi tentang Pedoman Perilaku Aparat Peradilan dengan mengacu kepada The Bangalore Draft 2001. Hasil diskusi ini telah merumuskan 10 norma dasar dan mer- ekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar menyempurnakan rumusan Komisi V Rakernas tersebut. Barulah pada tahun 2006, Mahkamah Agung RI membuat Kepu- tusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim yang memuat 10 Norma Dasar hasil Rakernas 2002 tersebut. Untuk memenuhi amanat Pasal 32 A (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang menentu- kan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maka kemudian lahir- lah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No- mor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02 /SKB/P.KY/ IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai penyempurnaan dari Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006). Baik Bangalore Principles maupun integ- KEPPH sama-sama menempatkan ritas sebagai bagian dari Code of Conduct dan Kode Etik (Bangalore Principles pada item nomor 3 dan KEPPH pada item nomor 5). Kita dapat menyimpulkan bahwa KEPPH mengacu kepada item nomor 3 Bangalore Principle tersebut. Berarti penyusun/peru- mus Bangalore Principles (dan juga KEPPH) berpendapat bahwa integritas merupakan bagian dari Code of Conduct/Kode Etik. Ada yang berpendapat bahwa integritas bukan bagian dari kode etik, tetapi merupa- kan hasil dari ditaati dan atau diamalkannya kode etik tersebut, sehingga Code of Ethics dan Code of Conduct harus mampu mencip- takan para anggotanya sebagai insan yang berintegritas. Pandangan ini menjadi jelas bila dikaitkan dengan "Sistem Integritas Na- sional" sebagaimana pendapat Jeremy Pope (seorang aktivis dan penulis dari Selandia Baru, ia adalah pendiri Transparancy Inter- national pada tahun 1993, kelahiran tahun 1938 dan meninggal pada tanggal 29 Agustus 2012) yang mengatakan "Kode etik perilaku di sektor publik, seperti halnya kode etik di sektor swasta dan profesi, memainkan peranan yang makin besar dalam pengembangan sistem integritas nasional". Transparansi internasional memperkenal- kan pendekatan yang dinamakan "Island of Integrity" (pulau-pulau integritas). Diterap- kan dalam proyek spesifik, dimana semua pihak menjadi anggota Pakta Integritas atau Perjanjian Anti Suap. Pendekatan ini juga di- gunakan di sektor-sektor pemerintahan/pe- layanan publik yang rawan korupsi, sehingga institusi-institusi tersebut dapat diisolasi dan dilindungi dari pengaruh korupsi tersebut. Secara gradual dan bertahap, diawali dengan terbentuknya "pulau-pulau integri- tas" atau Zona Integritas di berbagai institu- si, kemudian dapat pula dibangun integritas daerah maka diharapkan kelak akan terwujud integritas nasional. Konsep integritas nasion- al di Indonesia telah mulai dilancarkan sejak tahun 2015/2016, diawali dengan Konvensi Integritas Nasional di Semarang tanggal 25- 27 November 2015 (prinsipnya pembentukan panitia bersama konvensi pada tanggal 9 Ok- tober 2015 di Komisi Pemberantasan Korup- si/KPK dilanjutkan dengan aspirasi konvensi integritas nasional di Jakarta pada tanggal 26-27 Oktober 2015 dan pemantapan konsep dan panduan di Surabaya tanggal 11-14 No- vember 2015). Diharapkan pada tahun 2025 terwujud Indonesia berintegritas. Kalau dulu dikenal adagium Power Tend to Corrupt akan berubah menjadi Power Tend to Integrity. KEPPH bersikap bahwa integritas ada- lah bagian dari kode etik yaitu item ke 5 KEPPH (Berintegritas tinggi). Secara resmi, sebagaimana dirumuskan oleh Lembaga Ad- ministrasi Negara (LAN), pengertian kode etik adalah "Serangkaian aturan tertulis yang mengatur cara berperilaku yang pantas dan etis dalam suatu kumpulan formal sekelom- pok orang. Kode etik ini diinstitusionalkan ke dalam sistem nilai dan budaya organisasi untuk dijadikan pegangan bagi individu-in- dividu dalam organisasi tersebut". Apakah integritas merupakan bagian dari kode etik, atau hasil dari kode etik, sebetul- nya tidak merupakan permasalahan, kare- na yang pasti bahwa integritas itu memang berhubungan dan terkait dengan etik, moral, perilaku, nilai-nilai luhur, prinsip-prinsip, yang dilandasi oleh kesadaran dan tekad yang kuat dalam menjalankan amanah dengan komit- men yang kokoh, konsisten, dan konsekuen. ini, banyak kalangan yang pesimistis, apakah mungkin membangun integritas melalui kode etik dan pedoman perilaku, karena begitu banyaknya variabel yang mempengaruhinya. Tetapi kita harus optimis bahwa hal tersebut bisa terwu- jud. Untuk itu perlu kita menyimak pendapat Jeremy Pope sebagai berikut: Melihat keadaan sekarang "Semua orang pada umumnya lebih suka, dan ingin dilihat, berperilaku jujur dan ingin di- hargai karena integritasnya oleh keluarga dan kawan-kawannya. Asumsi ini, jika benar, dapat menjadi titik tolak untuk membangun sistem pengelolaan etika yang dapat membantu up- aya melenyapkan perilaku tanpa etika". Di bidang ilmu psikologi, hal ini dikenal dengan teori aktualisasi diri yang dikem- bangkan oleh Abraham Harold Maslow (1908- 1970) dari Amerika Serikat, ia seorang peneliti dan pengajar. Setelah ia diperkenalkan ten- tang ide aktualisasi diri oleh Kurt Goldstein, ia mengembangkan teorinya sendiri dan mengembangkan konsep psikologi human- istik. Menurutnya, manusia sesuai kodrat memerlukan pemenuhan atas lima lapisan kebutuhan/hierarki kebutuhan (need) yaitu; 1. Kebutuhan fisiologis (Basic need); 2. Kebutuhan akan rasa aman; 3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang; 4. Kebutuhan akan penghargaan (harga diri); 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Secara sederhana dapat dikatakan bah- wa aktualisasi diri adalah keinginan untuk menjadi apa yang anda bisa, atau kebutu- han setiap manusia untuk ingin dikenal dan dikenang orang lain sebagai seseorang yang serba positif. Hal ini dapat digunakan sebagai pendekatan psikologis untuk menegakkan kode etik, atau membangun integritas yang tinggi melalui kode etik. Sepuluh item kode etik dalam KEPPH bila dilepaskan satu persatu berdiri sendiri, ia ber- laku untuk semua orang, bukan hanya bagi para Hakim, tetapi apabila kesepuluh item itu dilihat sebagai suatu kesatuan, maka itulah ciri kepribadian seorang Hakim secara khas. Item ke 5 integritas dapat dikatakan sebagai Icon dari kepribadian seorang Hakim, sedang- kan item pertama dan kedua yaitu adil dan ju- jur dapat diumpamakan sebagai pondasinya. Plato (427-347 SM) dalam karyanya Po- liteia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Republic men- gatakan: "orang yang tidak jujur atau yang tidak adil itu sanggup dengan sempurna menjadi orang jahat". Jadi, integritas bukan lagi sebagai wacana atau idealisme yang uto- pis, tetapi merupakan suatu postulat yang ha- rus ada pada setiap individu yang dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Hakim. integritas dan Pengawasan Membicarakan topik mengenai integritas berarti kita bicara mengenai kode etik. Ada tiga syarat penting dari suatu kode etik, yaitu: 68 69
Kode etik itu harus dibuat oleh profesi sendiri; Kode etik yang sudah ada, sewaktu-waktu harus dinilai kembali dan jika perlu, direvi- si atau disesuaikan. Hal itu bisa mendesak karena situasi yang berubah; Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. Oleh karenanya, seberapa berhasilnya kode etik untuk membentuk individu-indi- vidu yang berintegritas tinggi dalam suatu lingkup profesi atau jabatan publik, sangat tergantung dari seberapa efektifnya sistem pengawasan melaksanakan peranannya, ter- lebih lagi di lingkungan lembaga peradilan yang di satu pihak sebagai lembaga yang in- dependen, di lain pihak merupakan lembaga yang penyelenggaraannya rawan dan berpo- tensi besar untuk dipengaruhi. Di Indonesia dikenal dua bentuk penga- wasan di sektor publik, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat menurut Instruk- si Presiden Nomor 1 Tahun 1989 - Pedoman Umum angka 1 huruf a adalah "Serangkaian kegiatan bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ren- cana kegiatan dan peratur- an perundang-undangan yang berlaku". Fung- sional menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Ta- hun 1989 - Pedoman Umum angka 1 huruf c adalah "Penga- wasan yang dilaku- kan oleh aparat pen- gawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pe- merintahan dan pembangunan agar ses- uai dengan rencana dan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku". Adapun contoh Pengawasan Fungsional ini adalah: •	Pada Mahkamah Agung : Badan Penga- wasan Pada Kementerian Negara : Inspektorat Jenderal Pada Pemerintah Daerah : Inspektur Wilayah Provinsi Dilihat dari subyek yang melakukan pen- gawasan, jenis pengawasan dapat dibedakan antara Pengawasan Internal dan Penga- wasan Eksternal. Pengawasan Internal ada- lah seperti yang telah diuraikan yaitu Penga- wasan Melekat (oleh atasan langsung) dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Eks- ternal terhadap lembaga Peradilan antara lain adalah: •	Lembaga Legislatif; •	Komisi Yudisial; •	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); •	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); •	Lembaga Ombudsman. Istilah pengawasan merupakan terjema- han dari control dalam bahasa Inggris, yang dalam penerapannya bermakna ganda yai- tu control dalam pengertian Pengawasan (Overview/Oversee) dan control dalam pen- gertian Pengendalian. Bila kita terapkan di lingkungan peradilan, pengawasan (Over- view/Oversee) adalah untuk mengetahui apakah tugas pokok dan fungsi peradilan tel- ah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan KEPPH ditaati atau tidak, sedangkan pen- gendalian adalah untuk mengetahui apakah tugas dan kegiatan yang dilakukan sudah mengarah kepada sasaran yang hendak di- capai (visi dan misi). Pengawasan yang paling efektif adalah Pengawasan Melekat atau juga disebut den- gan Pengawasan oleh Atasan Langsung atau Built in Control, karena jarak antara penga- was dan yang diawasi demikian dekat, seh- ingga setiap gejala penyimpangan akan leb- ih mudah dan lebih cepat terlihat. Dengan tindakan-tindakan pencegahan demikian dan penanggulangan dapat dilakukan lebih dini dan lebih tepat. Oleh karenanya, Penga- wasan Fungsional hanya akan mengamati apakah Pengawasan Melekat telah berjalan dengan efektif atau belum. Setiap pelaksa- naan pengawasan selalu harus disertai den- gan pembinaan dan pengarahan, apalagi bila ditemukan adanya kesenjangan antara das solen (yang seharusnya) dengan das sein (yang senyatanya). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk ter- ciptanya Hakim-Hakim yang berintegritas tinggi, hanya mungkin bila dilakukan penga- wasan yang terus menerus terhadap ditega- kkannya KEPPH. Penutup Hakim adalah jabatan yang mulia, dan mereka yang dipercaya memangku jabatan itu adalah insan-insan yang dimuliakan. Oleh karenanya, para hakim seharusnya berdiri paling depan untuk memberikan contoh dan suri tauladan tentang bagaimana seharusnya para penyelenggara negara yang berintegri- tas tinggi. Lembaga peradilan harus dapat menjadi pelopor dan panutan sebagai Island of Integ- rity/Zona Integritas yang merupakan kontri- busi kita ke arah terwujudnya Integritas Na- sional/Indonesia Berintegritas dan semua itu tergantung pada tiga kata kunci yaitu Komitmen, Konsisten, dan Konsekuen. Me- mang tidaklah mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Kolom ini adalah tulisan pribadi penulis. 70 71
tHe suPReme CouRt oF tHe RePubLiC oF inDonesia tHe HeaD oF tHe oVeRsigHt agenCY CHaPteR i geneRaL PRoVisions DeCRee oF tHe HeaD oF tHe oVeRsigHt agenCY tHe suPReme CouRt oF tHe RePubLiC oF inDonesia numbeR: 71/bP/sk/Xii/2022 ConCeRning noRms oF ConDuCt oF tHe aPPaRatuses oF tHe oVeRsigHt agenCY tHe suPReme CouRt oF tHe RePubLiC oF inDonesia article 1 In this decree what is meant by: 1. Norms of conduct are guidelines for the attitudes, behaviors, and actions of the apparatuses of the Oversight Agency Supreme Court of the Republic of Indonesia in performing the main duties and functions as well as associations of daily life aimed at maintaining the dignity and honor of the apparatuses of the Oversight Agency Supreme Court of the Republic of Indonesia; Considering: a. That the Supreme Court of the Republic of Indonesia exercises supreme supervision over the administration of justice in all judicial bodies under it, supreme supervision over the implementation of administrative and financial duties as well as internal supervision over the conduct of judges and state civil apparatuses in judicial bodies under it; b. That the Oversight Agency of The Supreme Court of the Republic of Indonesia is an echelon I unit at the Supreme Court of the Republic of Indonesia that exercises functional supervisory duties within the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the judicial bodies under it; c. That the norms of conduct of the Oversight Agency apparatuses based on the Decree of the Head of the Supreme Court Supervisory Agency Number: MA/BP/03/SK/IV/2007 dated April 12, 2007, and Number: 08/BP/SK/XII/2009 dated December 07, 2009 need to be harmonized with the latest laws and regulations and the current needs of the Supreme Court Supervisory Agency; d. That based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Decree of the Head of Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning the Norms of Conduct of the Apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. 2. The apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia shall be all personnel in the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia; 3. Head of the Oversight Agency means a person who is permanently or incidentally appointed to preside over the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia; 4. The Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team is a team formed incidentally based on a letter of assignment (ST) of the Head of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and/or a letter of assignment issued by the Chief Justice and Secretary of the Supreme Court Republic of Indonesia which consists of the Oversight Agency apparatuses as needed. The Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team was formed incidentally to perform a violation examination of the norms of conduct of the apparatuses of the Oversight Agency; 5. The object of supervision shall be the work unit or apparatuses of the Supreme Court and the judicial bodies under it which, based on a letter of assignment from the Head of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia is designated as the target of supervision; CHaPteR ii PuRPose article 2 Noting: a. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 157 Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5076); b. Law Number 14 of 1985 Concerning the Supreme Court as last amended by Law Number 3 of 2009 Concerning the Second Amendment to Law Number 14 of 1985 Concerning the Supreme Court (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 3 Supplement to State Gazette Number 4958); c. Government Regulation Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 127 Supplement to State Gazette Number 4890); d. Supreme Court Regulation Number 9 of 2016 concerning Guidelines for Handling Complaints (Whistleblowing System) in the Supreme Court and the Judicial Bodies Under It (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 1081); e. Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number KMA/080/ SK/VIII/2006 dated August 24, 2006, concerning Guidelines for the Implementation of Supervision within the Judiciary; Norms of conduct aim to the following: 1. Embodying apparatuses of the Oversight Agency that are dignified, trusted, with integrity, objective, accountable, transparent and uphold secrets and motivate the continuous development of self-capabilities; 2. Preventing the occurrence of unethical conduct in order to comply the principles of accountability and the implementation of supervisory in embodying credible apparatuses of the Oversight Agency with optimal performance in the implementation of supervision; 3. Maintaining the reputation, honor, and authority of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, as well as the Supreme Court and the judicial bodies in general; 4. Maintaining and fostering a sense of family, the spirit of togetherness, cohesion, and the spirit of the corps between fellow apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia; Improving and developing insight, professionalism, and knowledge in general as well as in the field of law in maintaining the quality or quality of task implementation. 5. CHaPteR iii PRinCiPLe Establish: HAS DECIDED TO: DECREE OF THE HEAD OF THE OVERSIGHT AGENCY OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING THE NORMS OF CONDUCT OF THE APPARATUSES OF THE OVERSIGHT AGENCY OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. article 3 The Norms of Conduct of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia are based on the principles as follows: 1. Integrity means attitude and personality that are complete, authoritative, honest, and firm. High integrity is essentially manifested in a loyal and tough attitude of adhering to the values or norms that apply in performing duties; 72 73
2. Objectivity means not being influenced by personal or class opinion and consideration in making decisions or actions that show the highest level of professionalism in collecting, evaluating, and processing data/information about the activities or processes of the activities being carried out; 3. Confidentiality means a principle that the apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia must respect the value and ownership of the received information and not disclose the information without proper authority unless required by laws and regulations; days after completion of the assignment; q. Maintain the confidentiality of outcomes of supervision except for examination that are required to expose; r. be wise in using social media either on duty or out of duty; s. discipline in utilizing work time; t. maintain the cleanliness, safety, and comfort of the workspace; u. appear and attire neatly, use a name tag, and wear shoes during office hours in accordance with applicable regulations. 4. Competence means a principle that the apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia must have knowledge, expertise, experience, and skills that are necessary to perform an assignment; 5. Official means a principle that the apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia perform supervisory duties based on a letter of assignment of the Head of the Oversight Agency and the Chief of Justice as well as the Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia; article 5 Prohibitions The apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia are prohibited from: a. burdening the object of supervision to finance activities related to the implementation of supervision; 6. Accountable means a principle that in performing an assignment the apparatus must be in accordance with policies or regulations in which the assignment could be properly accounted for. b. soliciting and/or receiving a gift, present, or memento in the form of money, travel tickets, accommodation, banquets, etc. from anyone related to the performance of supervisory duties; c. using the official facilities of the object of supervision for purposes outside the CHaPteR iV obLigations anD PRoHibitions article 4 obligations The apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia must: a. organize a detailed work plan, schedule, and task distribution under the coordination of implementation of duties; d. behaving and speaking harshly, inappropriately, emotionally, arrogantly, and/or arbitrarily; e. behaving subjective, presumptive, accusatory, and/or judgmental; f. cornering, suppressing, intimidating, and/or threatening the object of examination; g. acting arbitrarily, bullying, and/or harassing the other apparatuses or other parties either inside or outside the working environment; h. entering places deemed ethically and morally inappropriate, such as places of prostitution and gambling, except by assignment; the Team Leader; i. demonstrating a hedonistic lifestyle as a form of empathy for the community, especially to b. prepare for implementation of supervisory activity carefully, including if necessary, fellow oversight agency colleagues; conducting a preliminary survey; j. committing acts that lead to violating decency with the opposite gender or the same c. notify the object of supervision in advance except for a confidential inspection with considering the appropriate period of time through a notification letter and/or a verbal notification by telephone. In the case of verbal notification, it must be done by the Team Leader or Team Secretary; gender; k. being tattooed and wearing piercings, except on the ears of the female officers; l. taking over the roles, duties, functions, and responsibilities of management in performing consultative tasks; d. comply with a work plan, schedule, and distribution of task that has been set as well as m. debating, disputing, and/or arguing in performing the examination or when delivering the spend effectively and efficiently cost; outcomes of supervision; e. maintain neutrality and objectivity in performing an assignment; f. mind the decency, manners, ethics, and local wisdom; g. be firm but still behave wisely and prioritize corrective approach; h. avoid performing supervision as if it is a case trial; i. maintain teamwork, integrity, and cohesion under the coordination of the Team Leader; j. perform duties during working hours, or if carried out outside of working hours or holidays, must be with the consent of the object of supervision; k. attire in the official outfit during working hours except in certain assignments as required; l. maintain and respect the independence of judges and the dignity of judges as well as n. expressing opinions that are provocative, destructive, or expectations and promises beyond his authority; o. crossing out, damaging, and or removing registers, books, papers, or other documents; p. informing ideas, opinions, conclusions, and or recommendations of the outcomes of supervision to unauthorized parties; q. Manipulating supervision outcomes; r. Influencing the other Oversight Agency fellows to commit unlawful acts and/or contradicting acts to the code of ethics of judges' code of conduct, and/or disciplinary regulations of the state civil apparatuses. other civil servants in performing an examination; m. notify the leader of the supervised object before taking a copy of a document and ask for permission if the team requires to take the document out of the office of the supervised object; s. abuse of power; t. Publishing personal documentation related to either on-duty or out-of-duty through social media in any form whilst the assignment is still ongoing. n. request the permission of the leader of a supervised object in case of needing official facilities for the benefit of the team in performing the supervision; o. comply with all mechanisms and work procedures that are applied to the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia; p. complete the report on the outcome of supervision responsibly no later than 10 working article 6 The provisions of obligations and prohibitions as in Article 4 and Article 5 do not diminish the obligation of the apparatuses of the Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia of complying with the code of ethics and or other provisions, as follows: 1. Code of Ethics and Code of Conduct of Judges; 74 75
2. Code of professional/office ethics for functional officials; 3. Disciplinary regulations of the State Civil Apparatuses and Norms of Conduct of Supreme Court Employees for State Civil Apparatuses whether or not occupying structural or functional offices. article 7 Actions that are not in accordance with the code of ethics and code of conduct of judges, disciplinary regulations of the state civil apparatuses, norms of conduct of the apparatuses of the Oversight Agency, in particular, the provisions on obligations and prohibitions as in Article 4 and Article 5, are not allowed to be justified on the grounds that such actions are carried out in the interests of the organization or by order of higher officials. 2. c. not assigned supervisory assignment for a certain period of time no more than one year; It is proposed to be transferred out of the Oversight Agency; In certain cases, the Head of the Oversight Agency after consultation with the Chief Justices of the Supreme Court: a. For Supervisory High Judges and Judicial Judges, imposes sanctions in accordance with the regulations on the Code of Ethics and Conduct of Judges; b. For the State Civil Apparatuses, imposes disciplinary sanctions in accordance with the regulations regarding the discipline of the State Civil Apparatuses. CHaPteR Viii DeVeLoPment CHaPteR V oFFenCe insPeCtions article 11 article 8 1. The Head of the Oversight Agency is obliged to develop professional and mental competence of of the Apparatuses Oversight Agency; In the event that the violation of the Norms of Conduct is committed by: a. the Head of the Oversight Agency, it becomes the authority of the Chief Justice of the Supreme Court to form an Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team b. Echelon II Structural Officials, High Judges, or Judicial Judges of the Oversight Agency, accordingly, the Head of the Oversight Agency appoints an Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team which is chaired by one of the Regional Inspectors of the Oversight Agency and consists of two of Supervisory High Judges and assisted by one of Judicial Judge of the Oversight Agency as secretary; Functional Officials, Echelon III, IV Structural Officials, staff, and other Apparatuses of the Oversight Agency, accordingly, the Head of Oversight Agency appoints an Oversight Agency apparatus Norms of Conduct Enforcement Team consisting of one of Supervisory High Judges as Team Leader and two of Supervisory High Judges as members, as well as a Judicial Judges or an Apparatus at the Oversight Agency as secretary. c. 2. Development as referred to in paragraph (1) shall be carried out through formal education and or informal education. CHaPteR iX FinaLitY article 12 Since the enactment of this Decree, the Decree of the Head of the Oversight Agency Number: MA / BP / 03 / SK / IV / 2007 and Number: 08 / BP / SK / XII / 2009 are declared not prevailed. article 13 This decree prevails from the date it is enacted. CHaPteR Vi eXCePtion enacted in : Jakarta on Date : December 9, 2022 Head of oversight agency supreme Court of the Republic of indonesia article 9 1. In case of professional consideration, the apparatuses of the Oversight Agency may submit an exception not applying certain norms of conduct stipulated in this provision; 2. Prior to performing an action that deviates from certain norms of conduct as stated in number 1, the apparatuses of the Oversight Agency must submit a written application to the Head of Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia; sugiYanto 3. Permission to perform an action that deviates from the norms of conduct is able to be granted solely by the Head of Oversight Agency of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. transcripts of this decree are submitted to: CHaPteR Vii sanCtions 1. His Excellency the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia; 2. His Excellency Deputy Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia for Judicial Affairs; 3. His Excellency Deputy Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia for article 10 By not reducing the provisions in the applicable laws and regulations, violations of this Code of Conduct may be subject to sanctions as follows: 1. Administrative Sanctions: Non-Judicial Affairs; 4. His Excellency the Chairman of the Supervisory Chamber of the Supreme Court of the Republic of Indonesia; 5. Dear. Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. a. contriving a sufficiently stamped Affidavit concerning the readiness of correcting the mistake that has been made and promising not to relapse; b. written admonition; 76 77
ضيرع وأ مئاد لكشب هنييعت متي يذلا صخشل وه ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئر ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه ةدايقل. هليكشت مت يذلا قيرف وه ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج كولس دعاوق ذافنإ قيرف باطخ وأ/و ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئر نم فيلكت باطخ لىع ًءانب ةفداصلماب نم ةنوكلما ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحلما يرتركسو دئاقلا نع رداص فيلكت دعاوق ذافنإ قيرف ليكشت مت .ةجاحلا بسح ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج ءاضعأ دعاوق تاكاهتنلا صحف ءارجلإ ضيرع لكشب ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهجل كولسلا ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهجل كولسلا. ةعباتلا ةيئاضقلا تائيهلاو ايلعلا ةمكحلما زاهج وأ لمعلا ةدحو وه فاشرلإا عوضوم اهنييعت مت يتلا ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئر نم فيلكت باطخ لىع ًءانب اهل .٣ .4 .5 ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئر رارق ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل : مقر نياثلا بابلا ضرغلا ٢ ةدالما نع ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج كولسلا دعاوق ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل : لىإ كولسلا دعاوق فدهت .١ ةظفاحلماو ةيفافشلاو ةلءاسلماو ةيعوضولماو ةهازنلاو ةيقوثولماو ةماركلا قيقحت ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهجل ةمادتسلما ةيتاذلا ةيمنتلا زيفحت كلذكو ةيسرلا لىع. عضاخلا لمعلا ئدابم ءافو متي ثيحب ، يقلاخلأا يرغ كولسلا ثودح عنم ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج ءاشنإ متي ثيحب ةيفاشرلإا ةباقرلا ذيفنت متيو ةلءاسملل فاشرلإا ذيفنت في لثملأا ءادلأا عم هب قوثوم ،ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيهل اصوصخ ةبيهلاو فشرلاو ةعمسلا لىع ظافحلا .اهل ةعباتلا ةيئاضقلا تائيهلاو و ايلعلا ةمكحملل ةماع كلسلا حورو كسماتلاو يعماجلا لمعلا حورو ةبارقلا حور لىع ظافحلا ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه ةزهجأ ينب اهزيزعتو. لكشب نوناقلا لاجمو ماع لكشب ةفرعلماو ةينهلماو ةيرصبلا ريوطتو ينسحت ماهلما ذيفنت ةدوج وأ ةدوج لىع ظافحلل صاخ. .٢ .٣ .4 .5 لولأا بابلا ةماعلا تابلطتلما ١ ةدالما : تاحلطصلما .١ ةئيه زاهج لماعأو كولسو فقاولم ةيهيجوت ئدابم يه كولسلا دعاوق هفئاظوو هتابجاو ءادأ في ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل ةيئاضقلا ةباقرلا ةماركلا لىع ظافحلا لىإ فدهت يتلا ةايحلا في ةيمويلا تلاعافتلا في كلذكو ةيسيئرلا ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحلما ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج ميركتو ينلماعلا عيمج وه ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه في .٢ 78 79
تاروظحلماو تامازتللاا ثلاثلا بابلا سييئرلا أدبلما 4 ةدالما تامازتللاا ٣ ةدالما لييام ليإ ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحلماب ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج مزتلي: قيرفلا دئاق قيسنت تحت ةلصفم ماهلما ميسقتو لوادجو لمعلا ططخ عضو .ةيلوأ تاظحلابم ءدب رملأا مزل اذإ ةقدب تاجايتحلاا عيمج دادعتسلاا قئلا ةترفب هابتنلإا عم ،يّسرلا صحفلا ّلاإ صحفلا لبق فاشرلإا عوضوم راطخإ بجي يهفشلا راطخلإا ةلاح في .فتاهلا برع اًيهفش وأ/و راطخلإا باطخ قيرطب قيرفلا يرتركس وأ قيرفلا دئاق لبق نم كلذ متي نأ مادختساو اهديدحت مت يتلا ماهلما عيزوتو ةينمزلا لوادجلاو لمعلا ططخل لاثتملإا ةءافكو ةيلاعفب فيلاكتلا ماهلما ذيفنت في ةيعوضولماو ةيدايحلا لىع ظافحلا ةيلحلما ةداعلاو قلاخلأاو بادلآا لىع ظافحلا بيردتلا بناوج حرطو ةمكحب فصرتي لازي لا نكلو امزاح نوكي لا ةيضقلا ةمكاحم لثم فاشرلإا ذيفنت بنجت قيرفلا دئاق قيسنت تحت كسماتلاو ةهازنلاو يعماجلا لمعلا لىع ظافحلا تاعاس جراخ اهذيفنت مت اذإ وأ ، لمعلا تاعاس ءانثأ ماهلما ذيفنت نوكي نأ بجي فاشرلإا عوضوم ةقفاوبم طترشي تازاجلإا وأ لمعلا ةنيعم ماهم في لاإ لمعلا تاعاس ءانثأ تابجاولاب مايقلا في ةيمسرلا سبلالما ءادترا ةمهلما تاجايتحا بسح في ةيندلما ةزهجلأاو ةاضقلا ةمارك كلذكو هماترحاو ةاضقلا للاقتسا لىع ظافحلا فاشرلإا ءارجإ جاتحا اذإ نذلإا بلطاو تادنتسلما نم خسن ذخأ لبق فاشرلإا عوضوم سيئر راطخإ فاشرلإا عوضولم بتكلما نم تادنتسلما جارخإ لىإ قيرفلا قيرفلا حلاصل ةيمسر تلايهست بلط ةلاح في فاشرلإا ةهج سيئر نم نذلإا بلط فاشرلإا تايلمع ذيفنت في ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه لىع قبطنت يتلا لمعلا تاءارجإو تايلآ عيمجل لاثتملاا .١ .٢ .٣ .4 .5 .6 .7 .8 .9 .١0 .١١ .١٢ .١٣ .١4 ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحلماب ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهجل كولسلا دعاوق دنتست ئدابلما لىإ .١ ةيلاعلا ةهازنلا لىجتت .ةقداصلاو ةقوثولماو ةلماكلا ةيصخشلاو كولسلا ينعت ةهازنلا تابجاولا ذيفنت في قبطنت يتلا كولسلا دعاوقل أ كسمتلا في مراصلاو صلخلما فقولما في ةيعماجلا وأ ةيصخشلا تارابتعلااو ءارلآاب رثأتي لا ،قداصلا فقولما ينعت ةيعوضولما عمج في فاترحلإا نم ىوتسم لىعأ ليع رهظت يتلا تاءارجلإا وأ تارارقلا ذاختا في يتلا ةطشنلأا تايلمع وأ ةطشنلأاب ةقلعتلما تامولعلما / تانايبلا ةجلاعمو مييقتو اهذيفنت متي ةميقل ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج اهب ماترحلإا بجي يذلا أدبلما ينعت ةيسرلا ضيتقت لاإ ةطلس نود تامولعلما هذه ءاشفإ مدعو اهاقلتي يتلا تامولعلما ةيكلمو هيرغ ينناوقلا ةفرعلما ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج ىدل نوكي نأ بجي يذلا أدبلما ينعت ةءافكلا هتابجاو ءادلأ ةمزلالا تاراهلماو ةبرخلاو ءادأ في ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج ىدل نوكي نأ بجي يذلا أدبلما ينعت ةيمسرلا ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئر نم رداصلا فيلكتلا باطخ لىع ًءانب ةيفاشرلإا تابجاو ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحلما يرتركس و ةداقو .هتبساحم نكيم ثيحب ةئماقلا دعاوقلا وأ ماكحلأل ةبسانلما ئدابلما ينعت ةلءاسلما عبارلا بابلا .١5 80 .٢ .٣ .4 .5 .6 81
سنجلا سفن نم وأ رخلآا سنجلا عم بادلآاب ةلخم لاعفأ لىإ يدؤت لماعأب مايقلا .١0 ثانلإا يننذلأا في ّلاإ ، بوقث يدترمو موشوم .١١ .١٢ .١٣ .١4 ىرخلأا تادنتسلما وأ لئاسرلا وأ بتكلا وأ تلاجسلا فذح وأ فلاتإ وأ بطش .١5 .١6 اهل حصرم يرغ تاهج لىإ فاشرلإا جئاتن نأشب تايصوتلا وأ تاجاتنتسلااو ءارلآا ءادبإ .١7 فاشرلإا جئاتنب بعلاتلا .١8 نوناقلل ةفلاخم لاعفأ باكترلا نيرخلآا ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج لىع يرثأتلا ةيبيدأتلا حئاوللا وأ ةاضقلل كولسلا دعاوق ةنودمو ، كولسلا دعاوقل ةفلاخم وأ ةموكحلا يفظوم زاهجلل ةحونملما تاطلسلاو تابجاولا مادختسا ةءاسإ لصاوتلا لئاسو برع ةيمسرلا يرغو ةيمسرلا ماهلماب ةقلعتلما ةيصخشلا قئاثولا شرن ةمهلما رارمتسا ءانثأ لاكشلأا نم لكش يأب يعماتجلاا ةيراشتسلاا ماهلما ذيفنت في ةرادلإا تايلوؤسمو فئاظوو تابجاوو راودأ ليوت فاشرلإا جئاتن نلعأ امدنع وأ صحفلا ءارجإ في لادج وأ شقانت مهتطلس جراخ دوعوو تاعقوت وأ ةماده وأ ةيزازفتسا ءارلآا ءادبإ .١9 .٢0 لمع مايأ )ةشرع( ١0 زواجتي لا دعوم في ةيلوؤسلماب فياشرلإا ريرقتلا لماكتسا ةمهلما نم ءاهتنلاا دعب ضرعتلا ءارجلإ ةمزلالا تاصوحفلا ءانثتساب فاشرلإا جئاتن ةيسر لىع ظافحلا هجراخو بتكلما لخاد يعماتجلاا لصاوتلا لئاسو مادختسا في ًمايكح نك لمعلا تقو للاغتسا في طابضنلاا اهتحارو اهتملاسو لمعلا ةحاسم ةفاظن لىع ظافحلا ءادتراو )مسلاا ةقاطب( فيرعتلا ةقاطب مادختساو ، ةقينلأا سبلالما يدترمورهظلما اهب لومعلما حئاولل اًقفو يمسرلا ماودلا ءانثأ ةيذحلأا. 5 ةدالما تاروظحلما 6 ةدالما للقت لا 5 و 4 ينتدالما في هيلإ راشلما وحنلا لىع تاروظحلماو تامازتللااب ةقلعتلما ماكحلأا ةنودلم لاثتملإاب ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحلماب ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج مازتلإ لياتلا وحنلا لىع ، ىرخلأا ماكحلأا وأ / و قلاخلأا: ةاضقلل كولسلا دعاوق ةنودمو قلاخلأا ةنودم ينلماعلا ينفظوملل ةفيظولا / ةنهلما تايقلاخأ ةنودم ةزهجلأل ايلعلا ةمكحلما يفظوم كولس دعاوق ةلودلل نيدلما زاهجلل ةيبيدأتلا حئاوللا ةيفيظو وأ ةيلكيه بصانم لغشت تناك ءاوس ةلودلل ةعباتلا ةيندلما .١ .٢ .٣ لييام ليإ ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحلماب ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج رذحي: فاشرلإا ذيفنتب ةقلعتلما ةطشنلأا ليوتم لىع فاشرلإا عوضوم لاقثإ بدآلماو ةماقلإاو رفسلا ركاذتو دوقنلا لكش لىع راكذت وأ ةيده يقلت وأ بلط ةيفاشرلإا ماهلما ذيفنتب طبترم صخش يأ نم كلذ لىإ امو تابجاولا ذيفنت يرغ ضارغلأ فاشرلإا عوضوم نم ةيمسرلا تلايهستلا مادختسإ .يفسعتلا لكشب وأ ةسرطغو يفطاع و قئلا يرغ لكشب وأ ةحاقوب ثدحتلاو فصرتلا ًماكح وأ اًماهتا وأ ا ًضاترفا وأ اًيتاذ نوكي نأ فاشرلإا عوضوبم ديدهتلا وأ فيوختلا وأ طغضلاو فاطعنلاا ىرخلأا فارطلأا وأ ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهجب شرحتلا وأرمنتلا وأ يفسعتلا اهجراخو لمعلا ةئيب لخاد ةرماقلماو ةراعدلا نكامأ لثم ، عمتجلما في ًايقلاخأ ةئملام يرغ برتعت يتلا نكاملأا لوخد اهنع لزانتلا متي لم ام ةبسنلاب ةصاخو ، عمتجلما عم فطاعتلا لاكشأ نم لكشك ةعتلما ةايح بولسأ ضرع ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه نم هئلامزل 82 .١6 .١7 .١8 .١9 .٢0 .٢١ .١ .٢ .٣ .4 .5 .6 .7 .8 .9 83
سداسلا بابلا تائانثتسلإا 9 ةدالما مدعب بلط ميدقت ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهجل زوجي ، ةينهلما مهتارابتعا لىع ًءانب مكحلا اذه اهمظني ةنيعم كولس دعاوق قيبطت. بجي ، ١ مقر في ماك ةنيعم كولس دعاوق نع ةجراخلا كولسلا دعاوق قيبطت لبق .٢ ةباقرلا ةئيه زاهج سيئر لىإ بياتك بلط ميدقت ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج لىع ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل ةيئاضقلا سيئر لبق نم لاإ كولسلا دعاوق نع ةجراخلا تاءارجإ ذيفنتب نذلإا حنم زوجي لا ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه .١ .٢ .٣ 7 ةدالما حئاوللاو ، ةاضقلا كولس ةنودمو قلاخلأا ةنودم عم قفتت لا يتلا تاءارجلإا ريبرت نكيم لا ماكحلأا مايس لاو ، ةباقرلا ةئيه زاهجل كولسلا دعاوقو ، ةلودلل نيدلما زاهجلل ةيبيدأتلا ءانب وأ ةمظنلما ةحلصلم ءارجلإا ذيفنت متي نأ ساسأ لىع تاروظحلماو تامازتللااب ةقلعتلما لىعأ لوؤسم نم رماوأ لىع. سماخلا بابلا ةفلاخلما لىع صحفلا 8 ةدالما لبق نم كولسلا دعاوقل كاهتنا ثودح ةلاح في: عباسلا بابلا تابوقعلا ١0 ةدالما تابوقعلل عضختس تاكاهتنلإا ، اهب لومعلما حئاوللاو ينناوقلا في ةدراولا ماكحلأاب للاخلإا نود ليي ماك: ةيرادلإا تابوقعلا .١ مدعب دهعتلاو اهباكترا مت يتلا ءاطخلأا حيحصت لىع ةردقلاب موتخم نايب ميدقت .أ اهراركت بوتكم ريذحت .b ةدحاو ةنس نع ديزت لا ، ةنيعم ةينمز ةترفل ةيفاشرإ تابجاو حنم مدع .c ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه نم اهلقن حترقُي .٢ .a ذافنلإ قيرف ليكشتل ةطلس هل ايلعلا ةمكحلما سيئرف ,ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئر ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهجل كولسلا دعاوق يرتركس وأ ضياقلا ,ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيهل فانئتسلاا ضياق ,نىاثلا ىوتسلما ةدايقلا ليكشتل ةطلس هل ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئرف ,ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيهل ةيضقلا قيرف و قيرف دئاقك ةقطنلما شتفم نم نوكتي قيرفلا امأ .كولسلا دعاوق ذافنلإ قيرف .قيرف يرتركسك ضياقلا و فانئتسلاا ايضاق مهيرغو نىدلأا ىوتسلما فظولما و عبارلاو ثلاثلا ىوتسلما ةدايقلا و يفيظو ظوم ليكشتل ةطلس هل ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئرف ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهج نم وضعك رخلأاو دئاقك هدحأ فانئتسا ةاضق ةثلاث نوكتي قيرفلاو .ذافنلإ قيرف .قيرف يرتركسك ضياقلا هدعاسيو ـف :.. ــف ايلعلا ةمكحلما ةدايق عم ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئر رواشتلا دعب تلااحلا ضعب في امأ اًقفو تابوقعل ناعضخي دف ةيضقلا قيرف يرتركس وأ ضياقلا و فانئتسلإا ضىاقلل ةاضقلا كولسو قلاخلأا دعاوق ةنودبم ةقلعتلما حئاولل ةزهجلأا طابضناب ةقلعتلما حئاولل اًقفو ةيبيدأت ةبوقعل عضخت دق ،ةموكحلا يفظوملل ةلودلل ةعباتلا ةيندلما .١ .٢ 84 .١ .٢ .٣ 85
١٣ ةدالما هرودص خيرات نم حلاص رارقلا اذه. اتركاج في عقي, ٢٢0٢ برمسيد 9 خراتلا ايسينودنإ ةيروهمجل ايلعلا ةمكحملل ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئر لبق نم نماثلا بابلا تاهيجوتلا ١١ ةدالما وتنايغوس ةينهذلاو ةينهلما ةءافكلا لىع داشرإو هيجوتب ماق ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئر ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه زاهجل. يرغ ميلعتلا وأ يماظنلا ميلعتلا للاخ نم دقعي ١ مقر فى ماك داشرلإاو هيجوتلا يمسرلا عساتلا بابلا ةياهنلا ١٢ ةدالما : مقر ةيئاضقلا ةباقرلا ةئيه سيئررارقفرارقلا اذه رودصب :مقرلاو حلاص دعي لم 86 .١ .٢ 87
KALEIDOSKOP SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN Pelatihan Mystery Shopping Badan Pengawasan dan UNODC Pelatihan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tanggal 6-10 Juni 2022, Badan Pengawasan MA RI bekerjasama dengan UNO- DC (United Nations Office on Drugs and Crime) mengada- kan pelatihan mystery shop- ping dalam rangka penilaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Dalam pembukaan, Collie F. Brown, sebagai Country Manager and Liason UNODC untuk ASEAN menyatakan UNODC mendukung pelaksanaan pe latihan sebagai sarana un- tuk memastikan integritas dan meningkatkan keper- cayaan publik pada lemba- ga peradilan. Kepala Badan Pengawasan dalam kata sambutannya menyatakan bahwa Mystery Shopping se- lain akan diterapkan sebagai bagian dari penilaian SMAP juga akan diterapkan dalam penanganan pengaduan dan ujung tombak Badan Pengawasan MA RI dalam memotret kenyataan pada setiap pengadilan. Plt. Kepala Badan Penga- wasan MA RI membuka acara pelaksanaan pelatihan pembangunan Sistem Ma- najemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 16 (enam belas) Pengadilan Tingkat Pertama secara daring. Acara dihadiri oleh para Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan. Narasumber yang menyampaikan materi adalah ibu Nadia Sarah. Evaluasi SMAP oleh Tim Evaluator Badan Pengawasan MA RI di PA Jakarta Pusat 88 Evaluasi SMAP oleh Tim Evaluator Badan Pengawasan MA RI di PN Gorontalo 89
3. PN Padang dinyatakan lulus dengan nilai 71.02 dan predikat C. B. Pada satuan kerja yang dilakukan Penilaian Pem- bangunan: 1. PTUN Serang dinyatakan lulus dengan nilai 93.77 dan predikat A Evaluasi SMAP oleh Tim Evaluator Badan Pengawasan MA RI di PTUN Serang Kata Sambutan oleh Kepala Badan Pengawasan dalam kegiatan penyampaian hasil evaluasi dan penyerahan sertifikat SMAP tahun 2022 2. PTUN Jakarta dinyatakan lulus dengan nilai 83.34 dan predikat B. 3. PTUN Tanjung Pinang dinyatakan lulus dengan nilai 83.10 dan predikat B. 4. PN Wates dinyatakan lu- lus dengan nilai 82.84 dan predikat B. Acara workshop pembangunan dan evaluasi SMAP secara daring 5. PA Jakarta Pusat dinya- takan lulus dengan nilai 79.72 dan predikat B. 6. PN Gorontalo dinyatakan lulus dengan nilai 74.73 dan predikat C. 7. PA Batam dinyatakan lu- lus dengan nilai 72.95 dan predikat C. 8. PN Medan dinyatakan lu- lus dengan nilai 67.15 dan predikat C. Pencanangan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tahun 2023 Sedangkan 12 (dua belas) satuan kerja lainnya ditang- guhkan yang terdiri atas 4 (empat) satuan kerja dalam proses Evaluasi II dan 8 (dela- pan) satuan kerja dalam pros- es Penilaian Pembangunan. Penyerahan Sertifikat SMAP kepada 11 Satuan Kerja Pada hari Rabu, 21 Desem- ber 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di lantai 2 tower Mahkamah Agung RI, digelar upacara penyampaian ha- sil evaluasi dan penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Up- acara tersebut diikuti oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, Yang Mulia Para Ketua Ka- mar Mahkamah Agung, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahka- mah Agung RI serta 23 (dua puluh tiga) pimpinan satu- an kerja yang menerapkan laporannya, SMAP. Dalam Kepala Badan Pengawasan menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian pembangunan pada satuan kerja yang men- erapkan SMAP yaitu: A. Pada satuan kerja yang dilakukan Evaluasi II: 1. PN Pangkalpinang dinya- takan lulus dengan nilai 85.86 dan predikat A. 2. PN Yogyakarta dinya- takan lulus dengan nilai 85.40 dan predikat A. Yang Mulia Ketua Mah- kamah Agung dalam sam- arahannya butan menyatakan mendukung dan mengapresiasi kinerja Badan Pengawasan MA RI dalam membangun SMAP sebagai upaya preventif da- lam meningkatkan kredi- bilitas dan integritas badan peradilan serta menekankan urgensi proses mystery shop- ping (pengamatan) sebagai serta Pencanangan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tahun 2023 bersama Dirjen Badilum, Badilag dan Badimiltun cara untuk memotret ken- yataan lembaga peradilan. Oleh karena itu, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI mengharapkan agar SMAP tidak hanya diterapkan pada 23 (dua puluh tiga) satu- an kerja, tetapi juga pada seluruh satuan kerja Badan Peradilan dengan tetap me- nerapkan metode mystery shopping. 90 91
INTERNALISASI PENguATAN BudAyA HuKuM ANTI KORuPSI dALAM PENERAPAN SISTEM MANAjEMEN ANTI PENyuAPAN (SMAP) Oleh : Koko Riyanto (Hakim Yustisial Bawas Ma) Pendahuluan "Nothing endures but change", begitulah ung- kapan Heraclictus, seorang filsuf Yunani Kuno. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian pula halnya kebu- tuhan atas layanan publik terhadap pengadilan, seiring perkembangan zaman, te- rus berkembang dan terus berubah. "Nothing endures but change" - Heraclictus h t t p s : / / c o m m o n s w k m e d a o r g w k i / F . i i i . / i i l e H e r a k : menghenda- ki agar pengadilan mampu dan senantiasa beradaptasi laju perkemban- dengan gan peradaban. Tidak ada jalan lain untuk dapat me- menuhi ekspektasi publik kecuali dengan satu cara yaitu pembaruan. Mahka- mah Agung RI memiliki komitmen dalam hal pem- baruan peradilan. Untuk mempertegas komitmen tersebut, Mahkamah Agung telah menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035. Cetak biru merupa- kan peta jalan sekaligus mercusuar yang akan me- mandu dan memberi pe- tunjuk pembaru- an peradilan agar dapat berjalan terstruktur, terukur, serta tepat sasa- ran. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi peradilan yang agung (Court of Excellence), sebagaima- na tercantum dalam Cetak Biru (Blueprint) Pembaru- an Peradilan Indonesia ta- hun 2010-2035, Mahkamah Agung terus senantiasa be- rusaha meningkatkan kuali- tas melalui pembaruan keb- jiakan pada Badan Peradilan. Badan Peradilan Indone- sia yang agung secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang berorientasi pada pe- layanan publik yang pri- ma dengan memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pihak beperkara sebagai salah satu misinya. Kualitas pelayanan publik yang prima merupa- kan muara dari pelaksanaan Publik arah lebih hukum Reformasi Birokrasi, se- bagaimana arah atau tujuan strategis Reformasi Birokrasi lingkungan Mahkamah di Agung yang tercantum da- lam Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2020-2025, yaitu ter- wujudnya kepercayaan pub- lik atas layanan peradilan dan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahka- mah Agung. No- mor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefi- nisikan Pelayanan Publik se- bagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutu- han pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-un- dangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, dan/atau pe- barang, layanan administratif yang disediakan oleh penyeleng- gara pelayanan publik. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya suatu pelayanan publik untuk memenuhi ke- butuhan dan atau memuas- kan keinginan dari penerima pelayanan, yaitu masyarakat. (Setijaningrum, E. 2009). Pada dasarnya pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pub- lik adalah pemberi layanan public, yaitu Pemerintah melalui lembaga negara dan lembaga pemerintah sedang- kan penerima layanan publik (Juliani, H, 2018). Pelayanan pengadilan adalah kegia- tan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pen- Undang-Undang cari keadilan yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan pera- turan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya suatu badan tentunya tidak dapat berjalan sendiri melainkan harus dijalankan oleh manu- sia. Sumber daya manusia di dalam lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya terse- but sangat mempengaruhi kualitas dari pelayanan pub- lik itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi sebagai fak- tor yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik adalah maraknya praktik penyuapan terhadap apara- tur pengadilan, karena dalam menjalankan fungsi penga- dilan, terdapat prosedur ker- ja yang melibatkan banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak tersebut meningkat- kan risiko penyuapan terha- dap aparatur pengadilan. sebagai Praktik penyuapan da- lam lingkup pelayanan pub- lik khususnya di lingkungan pengadilan merupakan fak- ta yang mengkhawatirkan di Indonesia. Berbagai kasus korupsi (terutama penyua- pan) yang melibatkan ok- num Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya yang terjadi da- lam lima tahun belakangan ini, berdampak bukan ha- nya bagi oknum yang ber- sangkutan tetapi juga pada jajaran Mahkamah seluruh l i t . j p g 92 93
Agung dan badan-badan peradilan bawahnya. di Salah satu dampaknya, yaitu menurunnya tingkat keper- cayaan publik terhadap pen- gadilan di Indonesia. Penyu- apan adalah kasus tindak terbanyak pidana korupsi yang ditangani KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK), Nawa- wi Pomolango menyebut, Hakim merupakan aparat penegak hukum yang paling banyak terjerat kasus korup- si. Berdasarkan data per-Ok- tober 2022, sedikitnya ada 25 oknum hakim yang sudah terjerat kasus Korupsi. (SIN- 2022). Oleh itu, sebagai salah karena satu langkah aksi untuk mencegah, mendeteksi serta menangani risiko penyuapan lingkungan khususnya di Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya, maka Mahkamah Agung dengan rujukan awal pada ISO 37001:2016 mener- apkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lingkup peradilan sebagai pengejawantahan semangat anti penyuapan yang tertu- ang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten- tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau ISO 37001:2016 di pengadilan adalah mendukung pen- gadilan untuk menjunjung dan menegakkan kode etik, meningkatkan kontrol ter- hadap risiko aktivitas penyu- apan, meminimalisir risiko hukum, dan menanamkan nilai integritas dan budaya anti suap serta secara umum dapat memajukan kualitas sistem peradilan di Indone- sia. Walaupun dalam pener- apannya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ti- dak dapat menjamin prak- tik penyuapan tidak akan terjadi. Namun, kepatuhan terhadap standar ini dapat menunjukkan langkah yang tepat dilakukan oleh Mahka- mah Agung untuk mence- gah praktik penyuapan dan diharapkan dalam imple- mentasinya dapat memban- tu suatu organisasi dalam mengurangi potensi terjad- inya praktik penyuapan di pengadilan. Penerapan Sistem Ma- najemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam suatu organi- sasi pastinya diawali dengan dibentuknya regulasi inter- nal. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah regulasi adalah benda mati yang pelaksanaannya tetap dilakukan oleh manusia. Ter- kadang sistem regulasi dan manajemen untuk mewujud- kan pelayanan publik yang berkualitas cenderung mem- pembenahan prioritaskan substansi tetapi kurang mem- perhatikan aspek budaya hukumnya, padahal budaya "ben- hukum merupakan sinnya motor keadilan" yang menentukan bagaimana se- harusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Artinya, pelayanan publik tidak dapat ditegakkan tanpa didukung kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman para sub- jek hukum dalam masyarakat (Sukriono, D., 2014). Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai organisasi publik yang harus memiliki sebuah standar da- lam sistem manajemennya, yaitu sistem manajemen anti suap dalam rangka menghi- langkan praktik penyuapan. Selanjutnya di waktu yang sama penerapan Sistem Manajemen Anti Penyua- pan (SMAP) tersebut harus dilengkapi dengan budaya hukum yang baik. Upaya menggabungkan pengua- tan budaya hukum dalam penerapan Sistem Manaje- men Anti Korupsi bertujuan untuk menghilangkan bu- daya penyuapan yang sudah mendarah daging dalam sistem manajemen organ- isasi publik saat ini untuk mendapatkan hasil yang op- timal. Pembahasan Penerapan SMAP da- lam upaya pemberantasan praktik penyuapan khusus- nya pada lembaga peradilan merupakan salah satu inova- si perbaikan dalam reformasi sistem. Namun, apabila up- aya perbaikan sistem terse- but tidak diimbangi dengan upaya penguatan budaya hukum maka sebaik apapun substansi suatu peraturan atau standar yang dibuat da- lam penerapan SMAP tetap akan sulit untuk menghi- langkan pelanggaran suap yang sudah mengakar dan menjadi budaya pada apara- tur peradilan di bawah Mah- kamah Agung. Fried- man dalam bukunya The Le- gal System A Social Science menyatakan Perspective, bahwa sistem hukum terdi- ri atas tiga komponen, yakni substansi hukum (legal sub- stance), struktur hukum (le- gal structure) dan budaya hu- kum (legal culture). Struktur hukum merupakan kelem- bagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berb- agai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjan- ya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk me- lihat bagaimana sistem hu- kum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bah- an-bahan hukum secara tera- tur. Substansi hukum adalah output dari sistem hukum yang berupa peraturan-pera- turan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur, sedangkan budaya hukum adalah nilai dan sikap yang mempengaruhi beker- janya hukum, atau oleh Fried- man disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang ber- fungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum memiliki keterkaitan satu sama lain dimana ketiga unsur tersebut terharmonisa- si di dalam proses pencapa- ian tujuan hukum itu sendiri. Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Fried- man, kultur hukumlah (legal culture) yang mendahului dua unsur lainnya (Lubis, 2000). Lawrence Meir mengenai budaya hukum dalam un- sur-unsur sistem hukum hukum struktur adalah diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau sia- pa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggu- naan mesin (Makmur, 2015). Struktur hukum dan sub- stansi hukum merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetak biru dan bukan mesin ker- ja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis. Keduanya ibarat gambar dari sistem hukum. Menurut Friedman, unsur yang hilang memberi- kan kehidupan dalam sistem hukum adalah "budaya hu- Sehingga urgensi kum". penguatan budaya hukum sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Oleh itu, pengemban- karena gan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terar- ah dan terukur melalui pe- rumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan bu- daya hukum (Jawardi, 2016). Gambaran yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (rechtsbewustzijn), sedang- kan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjuk- kan melalui perasaan hu- kum (rechtsgevoel). (J.J. von Budaya hukum Schmid, 1965) dengan tepat membedakan kedua termi- nologi itu. Van rechtsgevoel dient men te spreken bij sponta- an, onmiddelijk als waarheid rechtswaard- vastgestelde ering, terwijl bij het rechts- bewustzijn men met waard- eringen te maken heeft, die eerst middelijk, door naden- ken, redeneren en argumen- tatie aan nemelijk gemaakt worden. lebih menyatakan bahwa perasaan adalah penilaian hukum atas hukum masyarakat yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementa- ra kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan ar- gumentasi. Schmid kurang Terkait masalah penega- kan hukum, antara budaya hukum dan penegakan hu- kum merupakan dua mata rantai yang saling berhubun- gan. Perlu perangkat lain un- tuk melengkapi suatu pros- es penegakan hukum, yaitu manusia. Namun, karakter dan pola pikir manusia dipengaruhi oleh suatu bu- daya yang menjadi hukum bagi manusia itu sendiri. Se- hingga independensi pen- egakan hukum biasanya akan membenturkan antara budaya dan hukum positif (Rahardjo, 2009). Berdasar- kan hal tersebut, penulis perlu membahas penyebab 94 95
permasalahan penegakan hukum dalam memberan- tas praktik penyuapan dalam pelayanan publik. Terdapat beberapa ham- batan yang menyebabkan melemahnya penegakan hukum dalam rangka mem- berantas praktik penyuapan dalam pelayanan publik. Per- tama, hambatan struktural menyangkut aparat penegak hukum, yaitu hambatan yang disebabkan karena lemah dan buruknya men- talitas aparatur yang me- mainkan peran penting da- lam memfungsikan hukum yang masih mau menerima suap. Kedua, hambatan kul- tural atau budaya hukum yang melihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Fried- man dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Selain itu ada budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikem- bangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua je- nis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum ek- sternal sehat, dengan sendi- rinya budaya hukum inter- nal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hu- kum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat tidak terbiasa memberi suap maka aparat penegak hukum juga tidak akan terbiasa meminta suap. Pada sisi sebaliknya, jika aparat penegak hukum terbiasa menolak dengan tegas setiap bentuk penyu- apan, masyarakat juga ti- dak akan berani memberi suap. Kedua permasalahan tersebut dipengaruhi kare- na adanya suatu budaya yang melemahkan penega- kan hukum. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara bu- daya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit. ada- lah unsur dari sistem hu- kum yang paling sulit untuk dibentuk karena membu- tuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi kare- na budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membu- tuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak seke- dar diketahui, tetapi juga dip- raktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Soerjono Soekan- to menyebutkan empat taha- pan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pe- mahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pernyataannya terse- but menunjukkan bahwa pengetahuan kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum (Soekanto, 1982). Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pema- haman. Dengan pemaha- man berarti para subjek hu- kum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pi- hak lain. Dimensi kognisi ini kemudian beralih ke aspek afeksi, yakni hadirnya sikap Budaya hukum hukum yang positif. Puncak dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang ber- langsung secara ajeg, yak- ni pola perilaku taat hukum yang dilandasi oleh budaya hukum yang sehat. Demikian pula seseorang yang men- jadi aparat penegak hukum ataupun bagian dari lemba- ga penegak hukum seperti lembaga peradilan halnya seharusnya sudah memiliki kesadaran hukum yang baik, tidak hanya sebatas pengeta- huan mengenai hukum tapi juga memiliki pemahaman hukum yang baik sehing- ga dari pemahaman hukum yang baik akan membentuk seseorang aparat penegak hukum yang secara sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam dirinya tercermin ha dirnya sikap hukum yang positif dan akhirnya membentuk pola perilaku taat hukum yang dilandasi oleh budaya hukum yang sehat sehingga perilaku anti korupsi akan tercermin dalam kinerja para aparatur penegak hukum khususnya pada lembaga peradilan. ini memang tidak mudah, karena membu- tuhkan proses internalisasi. Salah satu upaya internalisa- si tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, dengan pengga- bungan penguatan budaya hukum anti korupsi ke dalam tahapan penerapan SMAP, untuk mengoptimalkan ha- sil yang diharapkan dalam memberantas aksi penyu- apan dalam ruang lingkup pelayanan publik. Sebagai Hal usulan pemikiran, Penulis mengusulkan jika kita me- lihat tahapan dalam pe- nerapan SMAP yaitu peren- canaan (Plan), pelaksanaan (Do), evaluasi (Check) serta tindak lanjut (Act), maka dira- sa perlu untuk memasukkan satu tahapan lagi yaitu taha- pan internalisasi penguatan budaya hukum anti korupsi kepada aparatur peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebagaimana yang telah di- sampaikan sebelumnya bah- wa masalah struktur dan kul- tur hukum disebabkan dari dalam diri manusia. Sehing- ga tahapan pembentukan budaya hukum yang baik diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam penerapan standar tersebut. Oleh karena itu, selain empat tahapan di atas perlu penambahan tahapan pem- bentukan budaya hukum pada tahap kedua setelah pe- rencanaan (plan). Tahapan in- ternalisasi penguatan budaya hukum anti korupsi yang dapat dilaksanakan dengan dua penguatan aspek yai- tu pembentukan karakter aparatur peradilan di bawah Mahkamah Agung yang anti korupsi dan penguatan in- dependensi. Pembentukan karakter fokus untuk meng- hilangkan kultur hukum yang melemahkan penega- kan hukum, sedangkan in- dependensi bertujuan untuk penguatan struktur hukum dan juga kultur hukum. Taha- pan internalisasi penguatan budaya hukum anti korupsi tersebut dilakukan setelah tahapan perencanaan (plan) dengan tujuan bahwa setelah pegawai diberikan arahan terkait pentingnya SMAP dan setelah dilakukan gap anali- sis, maka selanjutnya adalah memberikan pemahaman bahwa peraturan tidak akan efektif tanpa adanya penega- kan hukum yang baik. Kedua, bahwa proses internalisasi penguatan budaya hukum korupsi khsususnya tersebut dapat dilakukan se- cara terpisah, tidak menjadi bagian dari tahapan penera- pan standar SMAP. Namun, proses internalisasi tersebut menjadi salah satu syarat penerapan standar SMAP pada lembaga pengadilan. anti kesimpulan Penerapan SMAP, da- lam upaya pemberantasan praktik penyuapan khusus- nya pada lembaga peradilan merupakan salah satu inova- si perbaikan dalam reformasi sistem. Namun, apabila upa- ya perbaikan sistem tersebut tidak diimbangi dengan up- aya penguatan budaya hu- kum anti korupsi dalam pen- erapan SMAP secara optimal, maka sebaik apapun sub- stansi suatu peraturan atau standar yang dibuat tetap akan sulit untuk menghilan- gkan pelanggaran suap yang sudah mengakar dan men- jadi budaya pada aparatur peradilan di bawah Mahka- mah Agung. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah aksi untuk mencegah, men- deteksi serta menangani risiko penyuapan khususnya di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, maka Mahkamah Agung mene- rapkan SMAP pada lingkup peradilan. Standar tersebut hanyalah sebuah peraturan yang tidak dapat berjalan tanpa adanya penegakan yang baik dari manusia. Tan- pa adanya penegakan hu- kum yang kuat maka stan- dar yang diterapkan tersebut pada akhirnya belum mam- pu memberikan hasil yang diharapkan. Pertama, adalah dengan penggabungan pe- nguatan budaya hukum anti korupsi ke dalam tahapan penerapan standar SMAP, untuk mengoptimalkan ha- sil yang diharapkan dalam memberantas aksi penyu- apan dalam lingkup pe- layanan publik. Kedua, pro- ses internalisasi penguatan budaya hukum khususnya anti korupsi dapat dilakukan secara terpisah, tidak men- jadi bagian dari tahapan penerapan SMAP. Namun, proses internalisasi tersebut menjadi salah satu syarat penerapan SMAP pada lem- baga pengadilan. Internalisa- si penguatan budaya hukum anti korupsi bagi aparatur pengadilan diharapkan da- pat mengoptimalkan pene- rapan SMAP di lembaga pengadilan sehingga dapat memberikan kepuasan ke- pada masyarakat melalui pe- layanan publik yang bersih dan profesional. Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Majalah Integritas. 96 97
PROSES PENILAIAN SISTEM MANAjEMEN ANTI PENyuAPAN PAdA PENgAdILAN Pendahuluan Pada akhir tahun 2022, is- kita sering mendengar tilah ataupun slogan serta sosialisasi SMAP (Sistem Ma- najemen Anti Penyuapan) terutama di kalangan apara- tur pada 4 (empat) lingkun- gan badan peradilan yang melakukan pembangunan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Terdapat beberapa pertanyaan men- genai proses penilaian SMAP yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA RI, yang pertama kali dilakukan ter- hadap 7 (tujuh) satuan ker- ja di lingkungan peradilan umum dan dilanjutkan den- gan 16 (enam belas) satuan kerja di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha nega- ra (saat ini telah bertambah dengan 5 pengadilan lainnya dengan salah satunya beras- al dari peradilan militer). pembangunan SMAP adalah suatu pros- es pembinaan terhadap peradilan yang bersifat ter- struktur, sistemik, dan berke- Proses lanjutan. Oleh karena itu, setelah 7 (tujuh) satuan ker- ja mendapatkan sertifikat SMAP maka untuk terciptan- ya proses yang berkelanjutan (sustainable process) dari SMAP, Badan Pengawasan MA RI berinisiatif melakukan penilaian mandiri. Proses pe- nilaian terhadap satuan kerja yang menerapkan SMAP, di- awali dengan pembentukan Tim Penyusunan Panduan Asesmen Surveilan SMAP di Pengadilan Negeri pada tanggal 4 Juni 2021 yang ber- tugas menyusun panduan dalam melakukan penilaian oleh Badan Pengawasan MA RI terhadap satuan kerja yang telah mendapatkan ISO 37001:2016. Pada awal pembangu- nan SMAP, Kepala Badan Pengawasan menunjuk 7 (tujuh) satuan kerja untuk membangun SMAP, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Yo- gyakarta, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Neg- eri Pangkal Pinang. Ketujuh satuan kerja tersebut berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada pada tanggal 30 Desember 2019. Kemudian pada tahun 2022, Kepala Badan Penga- wasan menunjuk 16 (enam belas) Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan SMAP, yaitu Pengadilan Neg- eri Wates, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Neg- eri Gorontalo, Pengadilan Negeri Bandung, Penga- dilan Negeri Ambon, Penga- dilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Makasar, Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Ag- ama Batam, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Pen- gadilan Tata Usaha Negera Jakarta, Pengadilan Tata Us- aha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Penilaian Terhadap 7 (tujuh) satuan kerja yang telah mendapat- kan sertifikat ISO 37001:2016, kemudian dilakukan kegia- tan surveilans yang dinamai kegiatan evaluasi dengan menggunakan metode pe- nilaian berupa Tinjauan Do- kumen (bobot nilai 20%), Uji Petik (bobot nilai 15%), Waw- ancara (bobot nilai 25%), dan (bobot nilai Pengamatan 40%). Sedangkan terhadap 16 (enam belas) satuan kerja yang baru ditunjuk melaku- kan pembangunan, dilaku- kan kegiatan penilaian pem- bangunan dengan metode yang sama dengan satuan kerja yang dilakukan evalua- si tetapi berbeda dalam bo- bot penilaian, yaitu Tinjauan Dokumen (bobot nilai 30%), Uji Petik (bobot nilai 15%), Wawancara (bobot nilai 25%), dan Pengamatan (bobot nilai 30%). Komposisi bobot pe- nilaian untuk satuan kerja yang melakukan evaluasi mengalami perubahan pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 41/BP/ SK/III/2023 tentang Perubah- an Keputusan Kepala Badan Mahkamah Pengawasan Agung RI Nomor 19/BP/SK/ III/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Pem- bangunan Sistem Manaje- men Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tingkat Perta- ma Pada 4 (Empat) Lingkun- gan Peradilan, yaitu pada Tin- jauan Dokumen menjadi 15% dan Uji Petik menjadi 20%, dengan alasan bagi satuan kerja yang telah mendapa- tkan sertifikat SMAP maka penilaian difokuskan pada hasil dari penerapan SMAP di satker tersebut. Satuan kerja (tahap e valu- asi maupun tahap pemba- ngunan) dinyatakan lulus apabila mendapat nilai mi- nimal 65. Akan tetapi, un- tuk lulus dari penilaian tidak cukup dengan memenuhi nilai minimal, tetapi satuan kerja tersebut juga tidak ter- dapat temuan mayor atau temuan tentang cacat in- tegritas dalam tahap waw- ancara atau pengamatan. temuan Apabila didapati mayor maka penilaian/eval- uasi terhadap satuan kerja tersebut akan ditangguhkan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evalu- asi dan penilaian pemban- gunan pada tahun 2022, dari 7 (tujuh) satuan kerja yang melaksanakan evaluasi, Pen- gadilan Negeri Yogyakarta mendapat nilai tertinggi, yai- tu 85.40%, sedangkan dari 16 (enam belas) satuan kerja yang dilaksanakan penilaian pembangunan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat nilai tertinggi, yai- tu 93.77%. Untuk mempersiapkan proses evaluasi dan pe- nilaian pembangunan, maka Badan Pengawasan MA RI telah membentuk Tim Eval- uasi yang telah menempuh pelatihan Evaluator SMAP yang terdiri atas Hakim Ting- gi Pengawas (30 orang), Hakim Yustisial (26 orang), dan Aparatur Badan Penga- wasan lainnya (42 orang). Selain itu, beberapa POKJA (Kelompok Kerja) juga diben- tuk untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian yang terdiri atas Pokja Peluncuran Pembangunan dan Evaluasi SMAP, Pokja Pelatihan Satu- an Kerja SMAP, Pokja Pelati- han Tim Evaluator SMAP dan terakhir Pokja Pelatihan Tim Mystery Shopper. modul Pembelajaran Sebagai sarana belajar secara mandiri bagi satu- an kerja yang menerapkan SMAP maka disiapkan portal e-learning Sistem Manaje- men Anti Penyuapan Mahka- mah Agung RI mahkamahagung.go.id). Di dalam portal tersebut telah termuat materi pembelaja- ran secara mandiri yang ter- diri atas 7 (tujuh) modul pen- erapan SMAP di pengadilan, yaitu Modul 1 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Modul 2 tentang Organisasi SMAP, Modul 3 tentang Iden- tifikasi Penilaian dan Evalua- si Risiko Penyuapan, Modul 4 tentang Perencanaan SMAP, Modul 5 tentang Implemen- tasi SMAP, Modul 6 tentang Evaluasi Kinerja SMAP dan terakhir Modul 7 tentang Ak- tivitas Tindak Lanjut. Setiap modul merupakan pedoman bagi satuan kerja dalam melakukan pembangunan SMAP, sehingga menjadi sangat penting untuk dipe- lajari. Setiap modul juga tel- ah dilengkapi dengan video penjelasan dan contoh agar dapat lebih mudah dimen- gerti bagi orang awam yang hendak mempelajari SMAP. Proses penilaian SMAP, sedari awal juga telah mem- pergunakan sarana infor- matika dan disertai dengan parameter penilaian yang 98 99
objektif. Satuan kerja yang sedang dilakukan penilaian diwajibkan untuk meng- gunggah dokumen/bukti pelaksanaan SMAP melalui portal kamahagung.go.id, kemu- dian Evaluator dari Badan Pengawasan MA RI secara daring dapat memberikan saran perbaikan dan seka- ligus memberikan penilaian melalui portal tersebut. Bagi satuan kerja yang belum mendapat sertifikat SMAP, Tinjauan Dokumen memiliki bobot penilaian yang lebih besar dibanding- kan satuan kerja yang tel- ah mendapatkan sertifikat SMAP (30% dibanding den- gan 15%), sehingga untuk memenuhi bobot penilaian tersebut, penting bagi satu- an kerja untuk mempelajari SMAP secara mandiri den- gan metode e-learning yang telah disiapkan Badan Pen- gawasan MA RI. tinjauan Dokumen tinjauan doku- men, evaluasi maupun penilaian pemba- ngunan terdapat instrumen penilaian yang terdiri dari kegiatan pengumpulan dan dokumen-doku- penilaian men yang membuktikan diterapkannya SMAP pada satuan kerja sebagaimana yang telah ditentukan da- lam manual/pedoman SMAP. Pengumpulan dokumen tersebut dilaksanakan den- gan cara yang ditentukan oleh Badan Pengawasan MA RI. Setiap dokumen yang diwajibkan akan mendapa- tkan penilaian sesuai den- gan bobot nilai yang telah Dalam penilaian ditetapkan oleh Badan Pen- gawasan MA RI, yaitu nilai 1 untuk masing-masing doku- men, kecuali dokumen Ha- sil Identifikasi dan Penilaian Risiko Penyuapan (risk reg- ister) memiliki nilai 5, doku- men Pendukung Tinjauan Manajemen memiliki nilai 2 dan dokumen Pendukung Perbaikan Berkesinambun- gan memiliki nilai 2. Doku- tersebut men-dokumen mendapat nilai lebih karena menjadi dokumen utama dalam pembangunan SMAP. uji Petik pemban- gunan SMAP oleh penga- dilan akan tercatat dalam dokumentasi SMAP. Do- kumen-dokumen tersebut akan dinilai dalam kegiatan penilaian SMAP, salah sat- unya adalah dokumen Hasil Identifikasi dan Penilaian Risiko Penyuapan (Risk Reg- ister). Proses Uji Petik mer- upakan instrumen penilaian yang menjadikan 5 (lima) kegiatan dalam Risk Regis- ter yang memiliki nilai risiko di atas rendah untuk dinilai apakah mitigasi yang diren- canakan dalam Risk Register telah dilaksanakan. Internalisasi Uji Petik terhadap lima kegiatan yang menjadi tu- gas dari pengadilan dibagi menjadi 3 kegiatan dalam bisnis utama (core business) dan 2 kegiatan dalam bisnis dukungan (supporting busi- ness). Penilaian dilakukan cara memband- dengan ingkan Uraian Penanganan Risiko, PIC (Person In Con- tact) dan Batas Waktu yang telah ditetapkan, telah ber- jalan sesuai dengan rencana dalam Risk Register. Berdasarkan hasil evalu- asi pelaksanaan SMAP pada tahun 2021 dan 2022, maka dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 41/BP/SK/III/2023 dan No- mor 42/BP/SK/III/2023, sebe- lum dilakukan Uji Petik, Tim Evaluator akan memastikan dokumen Risk Register tel- ah disusun secara benar dan jiplakan. Apa- bukan hasil bila dokumen Risk Register ditemui disusun secara ti- dak benar atau hasil jiplakan maka Evaluator dapat mem- berikan nilai "0" (nol) untuk kegiatan Uji Petik. Kriteria untuk menentu- kan sebuah Risk Register ti- dak benar/hasil jiplakan ada- lah: 1. Terdapat nama satker lain di Risk Register; 2. Terdapat Business Pro- cess yang tidak relevan dengan lingkungan pen- gadilan/kompetensi ab- solut dari satker; dan 3. Pemilik Risiko tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskan me- ngenai risiko kegiatan yang tercantum dalam Risk Register. wawancara wawancara Kegiatan merupakan instrumen pe- nilaian yang berisi serang- kaian pertanyaan tentang seluruh aktivitas SMAP dis- ertai hasil penilaian mas- ing-masing pertanyaan. Tu- juan dari wawancara adalah internalisasi memastikan SMAP pada pihak internal (baik yang tim SMAP mau- pun non tim SMAP) dan sosialisasi SMAP pada pi- hak eksternal. Tim evaluasi melaksanakan wawancara kepada responden internal yang terdiri atas Manajemen Puncak, FKAP, perwakilan Tim Internal Auditor, per- wakilan Tim Pembangunan Integritas dan perwakilan Tim Dokumen Kontrol serta lima orang responden inter- nal yang tidak terlibat secara langsung dalam pembangu- nan SMAP (non Tim SMAP). Wawancara juga dilaku- kan kepada enam orang re- sponden eksternal dengan komposisi empat orang pi- hak beperkara dan dua orang rekanan pengadilan. Tujuan dilakukan wawancara kepa- da pihak eksternal, selain un- tuk memastikan SMAP telah disosialisasikan kepada pihak eksternal, juga untuk memas- tikan tidak adanya pelangga- ran pada syarat-syarat SMAP oleh aparatur peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jawaban dari para respon- den akan menjadi gambaran apakah SMAP telah terinter- nalisasi dan tersosialisasikan dengan baik pada satuan kerja tersebut. Pengamatan (Mystery Shopping) Mystery Shopping adalah metode pengukuran integ- ritas, kualitas dan kuantitas layanan atau kepatuhan terh- adap peraturan internal atau eksternal atau untuk meng- umpulkan informasi spesifik tentang kinerja dan layanan peradilan yang dilakukan dengan cara menugaskan seseorang atau beberapa orang untuk berkunjung kepada satuan kerja den- gan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk men- galami, mengamati, dan menilai berjalan atau tidak- nya SMAP secara efektif dan efisien, menilai kinerja dan integritas hakim dan apara- tur peradilan di bawah Mah- kamah Agung serta menilai kualitas layanan pengadilan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan SMAP sebelumnya maka dalam keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 41/BP/SK/III/2023 dan Nomor 42/BP/SK/III/2023, penilaian diperluas tidak hanya ter- hadap hakim dan aparatur peradilan di bawah Mah- kamah Agung, tetapi juga terhadap kinerja dan integ- ritas pihak ketiga yang be- rada di bawah kendali pen- gadilan seperti Posyankum dan Mediator NonAparatur Peradilan. (Mystery Shopping) memiliki bobot penilaian signifikan, yaitu 40% untuk satuan kerja yang dalam tahap evaluasi dan 30% bagi satuan kerja dalam tahap penilaian pemban- gunan. Selain dari penilaian di atas, terdapat kriteria lain dalam proses pengamatan, yaitu adanya temuan may- or. Temuan Mayor adalah temuan berupa permintaan atau penerimaan uang atau bentuk keuntungan lainnya dari calon/pihak beperkara atau masyarakat umum, per- mintaan atau penerimaan bi- aya layanan pengadilan yang melebihi ketentuan dan/atau melakukan kegiatan di luar tugas/kewenangan. Pengamatan temuan mayor pada tahapan pembangu- nan maupun evaluasi diten- Status tukan dengan memperhati- kan 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. Aspek pelaku pelangga- ran terdiri dari: Hakim; - Aparatur Peradilan; - Tenaga Daya/ Alih PPNPN/Tenaga Sukarela yang tidak dibiayai DIPA; - Pihak Ketiga di bawah kendali Pengadilan. 2. Aspek tingkat keseriu- san pelanggaran dilaku- kan pada bisnis utama (core business) serta pen- gadaan barang dan jasa. 3. Aspek dampak temuan mayor (jumlah, reputasi, relevansi) terdiri dari: Sangat Rendah; - Rendah; - Moderat; - Tinggi; - Sangat Tinggi. sesuai dengan penguku- ran risiko pada Risk Register. Penutup Metode dan rangkaian penilaian pada pengadilan yang menerapkan SMAP sebagaimana diuraikan di atas menjadi gambaran bah- wa proses pembangunan SMAP adalah suatu proses pencegahan praktik penyu- apan pada pengadilan yang dilakukan dengan pola yang terstruktur, sistemik, dan berkelanjutan. Dengan hara- pan penerapan SMAP dapat menjadi salah satu wujud ak- selerasi dalam meraih kem- bali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dan mewujudkan visi badan peradilan, yaitu "Mewujud- kan Badan Peradilan Yang Agung". 100 101
SISTEm maNaJEmEN aNTI PENYUaPaN (SmaP) DI PENGaDILaN kan oleh Badan Pengawasan MA RI, SMAP didefinisikan sebagai sistem manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Definisi smaP Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah sistem yang diadopsi dari ISO 37001:2016 Anti Bribery Management Sys- tem oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada tanggal 10 November 2016. SMAP di- artikan sebagai penerapan serangkaian ke- giatan yang terkoordinasi sedemikian rupa sehingga menjadi suatu siklus yang terdiri dari upaya perencanaan (plan), pelaksanaan (do), pengawasan (check) dan peningkatan (action) atau lebih dikenal dengan PDCA sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar ISO 37001:2016, yang bertujuan un- tuk mencegah praktik penyuapan (to pre- vent), mendeteksi ada/tidaknya penyuapan di organisasi (to detect) dan merespon ter- hadap kejadian penyuapan yang terjadi di organisasi (to response). Sistem manajemen ini dapat diterap- kan pada badan publik, swasta maupun lembaga nonprofit dan berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pence- gahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dijadikan salah satu aksi dalam pencegahan untuk sektor swas- ta dan pemerintah. Pada akhir tahun 2018, Badan Pengawasan MA RI bekerjasama dengan USAID dan SUSTAIN Cegah memu- lai pembangunan SMAP pada tujuh Penga- dilan Negeri dengan tujuan untuk mening- katkan transparansi dan kredibilitas badan peradilan. Dalam panduan yang ditetap- tahapan Pembangunan smaP a. Penetapan Konteks Organisasi Langkah awal dalam pembangunan SMAP adalah melakukan penetapan konteks organisasi. Organisasi adalah orang atau kelompok orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam usaha menca- pai tujuan yang telah ditetapkan terdapat berbagai kemungkinan yang mengham- bat atau mengakibatkan tujuan tersebut tersebut tidak dikenal sebagai risiko. Dalam SMAP, risiko berupa penyuapan dikelola (manajemen) dalam rangkaian kegiatan PDCA sehing- ga risiko penyuapan yang terjadi pada or- ganisasi dapat diminimalisir sampai batas yang dapat ditoleransi. Penetapan konteks organisasi adalah langkah untuk memaha- mi organisasi, kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan (stakeholders), menentukan ruang lingkup pelaksanaan SMAP dan terakhir melakukan penilaian risiko penyuapan dalam organisasi. tercapai. Kemungkinan Pemahaman organisasi adalah suatu up- aya sistematis dengan cara menentukan 102 103
ukuran dan struktur organisasi, sektor operasi dan lokasi organisasi, skala dan kompleksitas organisasi, struktur organ- isasi dengan yang mengendalikan dan dikendalikan, hubungan organisasi den- gan klien atau organisasi lainnya serta ketentuan hukum yang mengatur organ- isasi dengan tugasnya. Proses pemaha- man ini diperlukan agar setiap pihak yang terlibat dalam proses SMAP memahami secara detail dan menyeluruh terhadap organisasinya serta berada dalam sudut pandang yang sama. Langkah selanjutnya adalah memahami kebutuhan (need) dan harapan (expec- tation) dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Setiap organisasi baik per- orangan, badan publik maupun swasta memiliki tujuan yang tidak saja kepada kepentingan internal tetapi juga kepent- internal ingan eksternal. Kepentingan dapat dipetakan dari kebutuhan dan harapan dari satu bagian atau jabatan ke- pada organisasi atau jabatan lain. Kepent- ingan eksternal dapat berupa kepentin- gan konsumen (dalam rangka mencari keuntungan) atau masyarakat (sebagai pelayanan publik). Kepentingan eksternal juga datang dari pihak yang dikendalikan oleh organisasi seperti supplier dan kon- traktor. Pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan merupakan bagian pemaha- man terhadap tujuan organisasi sehingga hambatan terhadap pemenuhan kebutu- han dan harapan pemangku kepentingan menjadi risiko yang akan dimitigasi. Setelah memahami konteks organisasi serta kebutuhan dan harapan para pe- mangku kepentingan, langkah selanjutn- ya adalah menentukan ruang lingkup dari SMAP. Ruang lingkup dari pelaksanaan dapat meliputi seluruh bisnis proses dari organisasi atau sebagian dari bisnis pros- es yang ada. Penentuan ruang lingkup ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek dari konteks organisasi dan kebutuhan dari seluruh stakeholder. Proses terakhir dalam konteks organisasi adalah melakukan penilaian risiko penyu- apan dalam organisasi. Proses penilaian risiko dimulai dari mengidentifikasi penyuapan dalam organisasi, melakukan analisis risiko yang ada dan melakukan evaluasi risiko. Identifikasi risiko dilaku- kan terhadap seluruh bisnis proses yang telah ditetapkan sebagai ruang lingkup SMAP. Setelah dilakukan identifikasi risiko maka dilakukan analisis terhadap risiko yang ada berupa penilaian terhadap risiko penyuapan yang ada pada setiap bisnis proses dan menentukan penyebab dari risiko. Nilai risiko ditentukan berdasar- kan hasil perkalian dari kemungkinan (frekuensi) dan dampak risiko penyuapan sehingga apabila nilai kemungkinan dan dampak semakin tinggi maka nilai risiko juga semakin tinggi. Penentuan kemu- ngkinan diambil dari probabilitas atau frekuensi terjadinya risiko penyuapan sedangkan dampak dihitung dari akibat yang akan timbul dari nilai risiko. Dampak dapat dihitung dari kerugian yang dapat dinilai dengan uang atau kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya kehilangan kepercayaan publik. Terakhir adalah melakukan evaluasi risiko berdasarkan skala prioritas mitigasi den- gan mengurutkan risiko dari nilai risiko tertinggi sampai dengan nilai risiko ter- endah. Nilai risiko (inherent) di atas ba- tas rendah harus ditetapkan mitigasinya dengan cara mengevaluasi ketepatan dan keefektifan mitigasi yang telah ada kemudian dilakukan perencanaan miti- gasi yang baru berdasarkan hasil evalu- asi tersebut. Proses mitigasi juga disertai dengan nilai risiko sisa (residual risk) yang dituju sebagai hasil mitigasi dan nantinya akan dijadikan bahan evaluasi berikutnya. b. Komitmen Manajemen Puncak Manajemen Puncak didefinisikan orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada ting- kat tertinggi. Dalam konteks pengadilan adalah ketua/kepala pengadilan menjadi Manajemen Puncak dalam pembangunan sistem. Komitmen Manajemen Puncak terlihat dari keteladanan dalam kepemi- mpinan dan komitmen dalam bentuk: Menyetujui kebijakan anti penyuapan pada lingkup pengadilan yang dipimpinnya; Memastikan kebijakan pengadilan yang dipimpinnya selaras dengan kebijakan anti penyuapan. Kebijakan anti penyu- apan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: • Melarang penyuapan; • Mentaati peraturan perundang-un- dangan; Menyediakan kerangka kerja untuk mencapai tujuan; Memenuhi persyaratan Sistem Mana- jemen Anti Penyuapan (SMAP); Memperlihatkan komitmen terhadap pembangunan SMAP yang berkelan- jutan; Tersedia sebagai informasi yang terdo- kumentasi; Dikomunikasikan pada internal pen- gadilan; Dapat dilaksanakan oleh stakeholder yang terkait. Menerima dan meninjau ulang secara berkala penerapan SMAP di pengadilan; Memastikan telah menempatkan serta mengalokasikan sumber daya yang cuk- up bagi pelaksanaan sistem; Memastikan telah dilakukan tindak lan- jut maupun investigasi terhadap setiap temuan yang ada dan seluruh tindak lan- jut maupun investigasi tersebut telah di- dokumentasikan dengan layak; Melakukan pengawasan terhadap pelak- sanaan sistem oleh tim Fungsi Kepatu- han Anti Penyuapan (FKAP) dan keefek- tifannya secara berkala. Manajemen Puncak wajib menugaskan dan memberikan kewenangan kepada FKAP untuk mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan sistem, menye- diakan panduan dalam pengimplementa- sian sistem dan memastikan pelaksanaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan serta melaporkan kepada Ma- najemen Puncak. Sehingga personil yang ditugaskan sebagai FKAP adalah per- sonil yang kompeten, memiliki kewenan- gan dan dapat bertindak secara mandiri. Dalam konteks pengadilan, wakil ketua atau ketua pengadilan (dalam kondisi ke- kosongan jabatan wakil ketua) dianggap memenuhi syarat untuk menjadi FKAP. c. Perencanaan Dalam melakukan perencanaan, maka hasil pemetaan dalam konteks organ- isasi sangat mempengaruhi perenca- naan yang akan dibangun. Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan: Isu internal dan eksternal sebagai hasil pemetaan konteks organisasi; Kebutuhan dan harapan dari para stake- holder; Hasil identifikasi risiko penyuapan;	Peluang untuk peningkatan berkelanjutan. Penerapan perencanaan dengan berba- siskan hasil pemetaan konteks organi- sasi ditujukan untuk memastikan per- encanaan dilakukan berbasiskan kondisi objektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan juga dilakukan dengan memperhatikan hasil identifikasi risiko dan memprioritaskan mitigasi ter- hadap kegiatan (bussiness process) den- gan nilai risiko tertinggi dan dilakukan secara berurutan sampai dengan kegia- tan dengan nilai risiko yang dapat ditoler- ansi (tolerable risk). Dalam perencanaan yang baik, proses mitigasi telah menetap- kan tujuan yang hendak dicapai (berupa penurunan nilai risiko), cara melakukan lanjut), siapa mitigasi (rencana tindak yang bertanggung jawab dalam melaku- kan mitigasi (Person In Charge/PIC) dan jangka waktu pelaksanaan mitigasi. FKAP dalam Tinjauan FKAP akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya dan melapor- kan hasilnya kepada Manajemen Puncak. d. Dukungan Manajemen Puncak wajib menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan sistem den- gan menyediakan aparatur yang kompeten (memahami sistem) dan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, Manajemen Puncak juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan pelatihan dan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran setiap aparatur pengadilan terhadap pembangunan sistem. Pelatihan dan sosilalisasi yang wajib diberi- kan tidak terbatas pada SMAP tetapi dalam konteks pengadilan adalah seluruh peratur- 104 105
an atau sistem yang berhubungan dan men- dukung SMAP seperti tata cara pengaduan (misal sosialisasi aplikasi SIWAS dan Perma Nomor 9 Tahun 2016), tata cara perlindun- gan pelapor (Whistle Blowing System) dan sebagainya. Dukungan yang juga diperlukan dalam pembangunan sistem adalah kebija- kan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran persyaratan sistem dan perlind- ungan terhadap personel yang menolak un- tuk ikut serta dalam kegiatan yang melang- gar persyaratan sistem. e. Pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan, hal utama yang dilaksanakan adalah pelaksanaan mitigasi ter- hadap kegiatan (bussiness process) dengan nilai risiko di atas batas rendah. Mitigasi yang telah direncanakan akan dilaksanakan oleh pihak dalam jangka waktu yang telah diten- tukan. Setelah batas waktu yang ditentukan telah terlampaui maka perlu dilaksanakan evaluasi berbasis nilai risiko untuk mengeta- hui apakah mitigasi telah berhasil mendorong nilai risiko turun sesuai dengan rencana atau mencapai batas yang dapat ditoleransi. Se- lain itu, dalam tahap pelaksanaan juga dilak- sanakan uji tuntas (due diligence) terhadap transaksi baik keuangan maupun non keuan- gan. Tidak seluruh transaksi perlu dilakukan uji tuntas tetapi organisasi dapat melakukan uji tuntas pada transaksi yang dianggap sig- nifikan. Transaksi ditafsirkan secara luas tidak hanya terhadap kontrak tetapi juga terhadap kegiatan atau hubungan. Sebagai contoh dalam suatu organisasi apabila pertemuan dalam seminar dengan rekan bisnis atau pe- saing berpotensi membocorkan rahasia or- ganisasi maka pertemuan tersebut menjadi bagian yang harus dilakukan uji tuntas. Hal lain yang menjadi bagian dari pelak- sanaan ada mekanisme untuk pelaporan gratifikasi (hadiah) serta pelaporan terha- dap potensi atau pelanggaran internal. Or- ganisasi diharuskan memiliki prosedur yang jelas dan baku sehingga pihak internal or- ganisasi memahami cara dan konsekuensi dalam pelaporan. Di lingkungan peradilan, peraturan pelaksanaan yang terakhir dikel- uarkan oleh Kepala Badan Pengawasan No- mor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dapat dijadikan acuan bagi or- ganisasi dalam menyusun prosedur internal pelaporan gratifikasi. Organisasi juga diwajibkan menyusun me- kanisme pelaporan pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap prosedur SMAP. Perlu diperhatikan dalam konteks pengadilan, me- kanisme pelaporan pelanggaran ini tidak ditu- jukan untuk menggantikan prosedur pengad- uan, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 menjadi ke- wenangan dari Badan Pengawasan MA RI untuk menanganinya, tetapi pengadilan yang menerapkan SMAP hanya menangani pelapo- ran pelanggaran prosedur SMAP. Prosedur yang dibangun juga harus membangun ke- percayaan pelapor akan perlindungan terh- adap identitasnya dan kemungkinan adanya tindakan pembalasan terhadap dirinya. Pelaksanaan SMAP juga diterapkan pada organisasi lain yang berada di bawah kend- ali dari organisasi, misal dalam konteks pen- gadilan termasuk di dalamnya kontraktor pelaksana proyek, Posyankum dan Mediator NonAparatur Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Kewajiban dari organisasi untuk me- mastikan organisasi di bawahnya menerap- kan prosedur SMAP dan melakukan kontrol terhadap kewajiban tersebut. Kontrol terse- but untuk memastikan organisasi di bawahn- ya tidak melanggar kontrak atau peraturan yang menjadi dasar kerja sama, misal Po- syankum tidak menerima imbal jasa atau menawarkan diri menjadi kuasa hukum bagi pencari keadilan. f. Evaluasi Organisasi harus melakukan evaluasi se- cara berkala terhadap pelaksanaan SMAP. Sebelum evaluasi dilakukan maka perlu ditetapkan terlebih dahulu:	Kegiatan yang akan di evaluasi;	Metode yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai; Waktu pelaksanaan evaluasi;	Metode pendokumentasian hasil evaluasi. Pada dasarnya proses evaluasi dilakukan oleh dua pihak, yaitu Internal Auditor dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Internal Auditor menilai kese- suaian prosedur SMAP dalam organisa- si dibandingkan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional sedangkan FKAP dalam tinjau- an FKAP meninjau apakah prosedur yang diterapkan telah memadai dibanding dengan risiko yang ada dan apakah SMAP telah dilaksanakan secara tepat sasaran (effective). Hasil penilaian Internal Auditor dan FKAP kemudian dibawa ke dalam tin- jauan Manajemen Puncak untuk kemu- dian akan ditetapkan langkah-langkah perbaikan sistem berkesinambungan dan tindakan pencegahan. g. Peningkatan Berkelanjutan Langkah terakhir dari rangkaian sistem yang dibangun adalah merumuskan peningkatan sistem dalam tinjauan Ma- najemen Puncak. Ketidaksesuaian yang dilaporkan kepada Manajemen Puncak dirumuskan langkah-langkah pengen- dalian dan mitigasi. Perumusan langkah tindak lanjut dilakukan dengan pendeka- tan penilaian risiko dengan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan mitigasi menurunkan nilai risiko melekat (inher- ent). Apabila mitigasi yang direncanakan dan dilaksanakan belum berhasil men- capai nilai risiko yang diinginkan maka perlu dilakukan perbaikan pada rencana mitigasi yang telah ada. Peningkatan juga ditujukan pada pelaksanaan SMAP yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pelaksanaan SMAP. tantangan dan Hambatan Pembangunan smaP Dari hasil evaluasi pembangunan SMAP yang telah dilaksanakan beberapa penga- dilan, dapat disimpulkan beberapa tantan- gan dan hambatan yang timbul dalam pem- bangunan SMAP, yaitu: a. Kurang atau tidak terdapatnya komitmen Manajemen Puncak terhadap pelaksa- naan SMAP. Komitmen Manajemen Pun- cak sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki peran vital dalam pembangu- nan SMAP, oleh karena Manajemen Pun- cak memiliki andil mulai dari perumusan dan penetapan kebijakan anti penyua- pan, pemberian dukungan bagi pelaksa- naan SMAP, memberikan perlindungan terhadap tindakan pembalasan sampai dengan melakukan tinjauan Manajemen Puncak terhadap hasil evaluasi dan mer- umuskan peningkatan berkelanjutan. Bukti kurang/tidak adanya komitmen dari Manajemen Puncak sering terlihat ketika Manajemen Puncak tidak mengetahui dan mengerti prosedur SMAP. b. Penerapan SMAP yang dimaknai sebatas pemenuhan dokumen. Setiap pemenu- han prosedur SMAP diwajibkan untuk melakukan pendokumentasian yang dilakukan oleh masing-masing bagian dan kemudian dikelola oleh Tim Docu- men Control. Seringkali ditemui dokumen dibuat tanpa ada prosedur yang dilak- sanakan sehingga pemenuhan doku- men menjadi tujuan pelaksanaan SMAP. Akibat dari kondisi ini adalah tidak adan- ya perubahan sistemik yang diharapkan dari pembangunan SMAP dan hanya be- rujung pada timbunan dokumen pada organisasi. Kondisi ini terlihat ketika mas- ing-masing dokumen tidak memperlihat hubungan satu dengan yang lain atau isi dokumen yang sama antar pengadilan yang berbeda atau pihak yang tertulis membuat dokumen bahkan tidak men- gerti isi dokumen. c. Belum memahami prosedur SMAP secara menyeluruh. Pada dasarnya prosedur SMAP berbasiskan sistem yang sama dengan pembangunan sistem lainnya, yaitu melakukan siklus upaya perencanaan (plan), pelaksanaan (do), pengawasan (check) dan peningkatan (action) atau lebih dikenal dengan PDCA. Upaya perencanaan yang baik akan be- rimbas pada pelaksanaan dan kemu- dian dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan serta hasil dari pengawasan adalah peningkatan. Pada kenyataannya terdapat pengadilan yang tidak mengi- kuti tahapan yang ada, bahkan menco- ba untuk langsung melakukan tahapan pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi yang akan menerapkan SMAP untuk membaca prosedur secara menyeluruh dan memahaminya. 106 107
mEmBaNGUN SmaP DI PENGaDILaN Oleh : Nadia Sarah (Certified Lead auditor and Trainer IsO 37001) Harapan publik terhadap pengadilan sebagai garda keadilan di negara ini sangatlah tinggi. Berdasarkan data KPK tahun 2004-2022, menunjukan lebih dari 25 (dua puluh lima) hakim terjerat kasus ko- rupsi. Risiko reputasi menjadi taruhan di se- tiap kegagalan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pengadilan. Oleh karenanya, upaya berkelanjutan memperkuat sistem ter- us ditingkatkan dengan melengkapi sistem yang telah dibangun sebelumnya. Salah sat- unya melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Diterbitkan pada 14 Oktober 2016 oleh the International Organization for Standardiza- tion (ISO) dan United Nations Industrial De- velopment Organization (UNIDO), SMAP had- ir untuk memberikan panduan bagi seluruh organisasi dalam membentuk budaya anti penyuapan. Sistem ini kemudian diratifika- si menjadi Standar Nasional Indonesia ISO 37001:2016, dimana terdapat 44 (empat pu- luh empat) persyaratan yang perlu dipenuhi. Setiap syarat disusun dan dirancang agar organisasi memiliki pengendalian terhadap anti-penyuapan yang memadai. SMAP bu- kanlah hal baru di lingkungan pengadilan. Inisiatif baik ini telah diterapkan sejak akhir tahun 2018 di beberapa pengadilan dan terus diperluas ke pengadilan lain. Semangat itu perlu dibarengi dengan pemahaman terkait SMAP secara menyeluruh dan utuh. Hal yang pertama perlu dipahami adalah SMAP merupakan upaya sistematis berkelan- jutan. Dalam membangun SMAP tidak seke- dar membuat dokumen dan mengumpul- kan dokumentasi laporan. Apalagi dokumen tersebut hanya menjadi arsip di lemari tanpa pernah ditinjau kembali. SMAP adalah komit- men organisasi untuk terus menerapkan dan menjaga setiap persyaratan yang ada. Kedua, SMAP dibuat dengan pendekat- an berbasis risiko, dalam hal ini risiko penyu- apan. Salah satu persyaratan penting dari SMAP, yaitu organisasi harus melakukan pe- nilaian risiko penyuapan secara periodik, den- gan tahapan, yaitu mengidentifikasi risiko penyuapan organisasi, menganalisis, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi serta mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai. Dalam menjalankan proses bisnis di pengadilan (hakim, panitera maupun in- san peradilan lainnya) tidak terelakkan dari potensi risiko penyuapan. Risiko penyu- apan mungkin berbeda tingkatannya di masing-masing pengadilan maupun unit kegiatan. Jika risiko ini tidak diidentifikasi dan dimitigasi dapat berdampak terhadap pengadilan maupun individu di dalamnya. Melalui pendekatan berbasis risiko, SMAP menjadi perangkat yang membantu penga- dilan untuk memetakan risiko dan mengam- bil langkah yang diperlukan. Dengan adanya pendekatan tersebut pula kegiatan SMAP di pengadilan satu dengan pengadilan lainnya bisa berbeda tergantung risiko penyuapan di masing-masing pengadilan. SMAP dapat dibangun dengan terinte- grasi dengan sistem lain, dalam hal ini misal- nya Manajemen Mutu, Zona Integritas, WBK, WBBM dan lain sebagainya. Selain berlaku untuk pencegahan terhadap penyuapan, standar ini dapat diterapkan dengan mem- perluas lingkup dari suatu sistem manaje- men untuk mencakup aktivitas tersebut. Per- syaratan dari standar ini bersifat generik dan dimaksudkan untuk dapat digunakan bagi semua organisasi (atau bagian dari organisa- si), tanpa memperhatikan jenis, ukuran dan sifat dari aktivitas, baik untuk sektor publik, swasta atau nirlaba. SMAP dilakukan melalui pendekatan Plan, Do, Check, Action (PDCA) serta berdasarkan ISO High-Level Structure (HLS). Membangun SMAP tanpa komitmen sama halnya dengan membangun rumah tanpa tiang. Diperlukan komitmen ma- najemen puncak maupun seluruh insan peradilan untuk menjaga rumah tetap berdi- ri tegak dengan bersih dan berwibawa untuk para pencari keadilan. Sosialisasi, pelatihan, penegakan reward dan punishment yang se- laras dengan SMAP perlu dipahami seluruh insan peradilan dan stakeholder eksternal pengadilan, baik organisasi lain, rekan kerja, dan para pencari keadilan. Penerapan SMAP tidak menjamin bahwa pengadilan bebas dari risiko penyuapan. Den- gan menerapkan SMAP, risiko-risiko penyua- pan yang telah dipetakan dapat dikelola dan dimitigasi. Setidaknya, terdapat tiga tujuan penerapan SMAP, yaitu prevent: mencegah penyuapan terjadi, detect: mendeteksi ada/ tidaknya penyuapan di organisasi, dan re- sponse: merespon terhadap kejadian penyu- apan yang terjadi di organisasi. Dengan memahami lebih dalam terkait SMAP, pengadilan dapat memulai tahapan penerapan SMAP, menetapkan tim pemban- gun SMAP, melengkapi persyaratan dan ter- us mengevaluasi apakah seluruh persyaratan telah dijalankan sesuai dengan program SMAP yang telah ditetapkan. Terakhir, hal yang perlu diingat adalah penerapan SMAP bukanlah bertujuan untuk mendapatkan sertifikat melainkan sebuah proses pembenahan sistem kerja dengan menetapkan berbagai prinsip dasar, tata nilai, dan sistem tata kerja yang mengarah pada pembentukan perilaku, kebiasaan dan budaya yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas SDM. Apabila penyuapan terjadi, lembaga penilai dapat mengevaluasi sejauh mana penga- dilan memenuhi persyaratan yang diwajib- kan dan menindaklanjuti langkah-langkah perbaikan. Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Majalah Integritas. 108 109
MAJALAH INTEGRASI KALEIDOSKOPBACKCOVER