MASA TUNGGU DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Skripsi Disusun Oleh : Nama : Muhammad Naufal Ruchiat NPM : 191000397 Program Kekhususan : Hukum Pidana Di bawah Bimbingan TIA LUDIANA.SH.,MH NIPY . 151.109.27 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2023
Abstrak Terdapat macam-macam sanksi pidana di dunia termasuk di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan sanksi yang jera untuk pelaku yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan pidana materiil (KUHP) pidana mati menjadi sanksi yang paling berat diantara sanksi yang lain sehingga menuai banyaknya pro dan kontra diantara masyarakat. Bagaimana pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif kepastian hukum, untuk mengkaji pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam hukum pidana nasional, dan untuk meneliti upaya pemerintah dalam solusi penyelesaian masa tunggu eksekusi Pidana mati. ini dikembangkan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan mengkaji secara sistematis fakta hukum dengan memaparkan peraturan tunggu Pidana mati di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Penelitian disusun dengan metode yuridis normatif-empiris yaitu jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, didasarkan pada sumber-sumber hukum primer dan mengkaji beberapa persoalan teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data-data primer yang telah diperoleh melalui observasi secara langsung terhadap isu-isu terkait. Dalam penelitian tentang masa Hasil penelitian bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden apabila terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama masa percobaan Meskipun demikian, Jaksa Agung dapat menjatuhkan Pidana mati jika terdakwa tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji dan tidak ada kesempatan untuk berubah selama masa percobaan. Dalam KUHP (UU No.1 tahun 1946) dan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tidak memiliki ketentuan tentang berapa lama waktu eksekusi Pidana mati Berbeda dengan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang sudah disahkan dan akan diberlakukan, KUHP yang sudah ada ketentuan mengenai masa tunggu ini dengan masa percobaan 10 tahun dan jika terpidana mati memiliki perilaku baik ada kemungkinan terpidana mati ini diringankan hukuman dengan hukuman seumur hidup. dalam rumusan masa percobaan yang diatur dalam pasal 100 KUHP baru adalah bagian dari solusi pemerintah untuk mengatasi kepastian hukum terhadap fenomena masa tunggu pidana mati di Indonesia karena terpidana mati diberi kesempatan untuk menyatakan penyesalan dan memiliki harapan dengan adanya alasan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Kata Kunci : Masa Tunggu, Pidana Mati, Kepastian Hukum v
Abstract There are various types of criminal sanctions in the world including in Indonesia which aim to provide deterrent sanctions for perpetrators who commit criminal acts in the material criminal provisions (KUHP) death penalty is the most severe sanction among other sanctions so that it reaps many pros and cons among the community . How is the regulation of the waiting period for death penalty execution for death row convicts in Indonesia viewed from the perspective of legal certainty, to examine the implementation of death penalty in Indonesia in national criminal law, and to examine the government's efforts in solving the waiting period for death penalty execution. In this research, it was developed with the specification of analytical descriptive research by systematically examining legal facts by explaining regulations regarding the waiting period for death penalty in Indonesia linked to the principle of legal certainty. The research was structured using a normative- empirical juridical method, namely the type of problem approach implemented based on primary law, based on primary legal sources and examining several theoretical issues related to legal principles, legal doctrine, regulations and the legal system and the type of research approach carried out with research, and collect primary data that has been obtained through direct observation of related issues. in the waiting period Death penalty is not regulated literally in laws and regulations. The results of the study show that based on the considerations of the Supreme Court, capital punishment can be changed to life imprisonment by Presidential Decree if the convict shows commendable attitudes and behavior during the probation period. However, the Attorney General can impose death sentences if the defendant does not show commendable attitudes and behavior and there is no opportunity to change during the probationary period. In the Criminal Code (UU No. 1 of 1946) and Law Number 2/PNPS/1964 there are no provisions regarding the length of time for execution of death sentences. in the formulation of the probation period regulated in article 100 of the new Criminal Code is part of the government's solution to overcome legal certainty regarding the phenomenon of the death penalty waiting period in Indonesia because death row convicts are given the opportunity to express regret and have hope with reasons that can reduce the defendant's sentence. Keyword : waiting period, death penalty, legal certainty vi
Kata Pengantar Pertama-tama penulis mengucapkan syukur dan sembah sujud kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan segala kuasa-Nya sehingga Skripsi yang berjudul Masa tunggu dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum Ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Setiap kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Pada kesempatan ini penulis ingin mencurahkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, motivasi dan inspirasi yang telah diterima selama ini menjalani proses perkuliahan sampai saat penyusunan skripsi terselesaika, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang teramat besar kepada Ibunda terkasih Tri Suryawati dan serta seluruh keluarga yang turut memberikan bantuan baik moril dan materiil demi kelangsungan penyelesaian studi penulis serta penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU selaku Rektor Universitas Pasundan 2. Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 3. Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, SH., M.H., selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pasundan 4. Firdaus Arifin, S.H., M.H. selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas Pasundan 5. Bu Gialdah Tapiansari Batubara SH.,MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan 6. Bu Tia Ludiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang selama ini telah memberikan waktu, pikiran, dan ilmunya, demi membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 7. Bapak Yadi Kurniawan S.H. Selaku salah satu Jaksa Eksekutor terpidana mati di Kejaksaan Negeri Kota Bandung bagian Kasubsi penuntutan dan eksekusi yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 8. Bapak Willman Supondho Akbar, S.H., M.H. selaku Advokat di ISW Lawfirm sekaligus sebagai dosen di Universitas Pasundan vii
Fakultas Hukum yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 9. Bapak Zulkarnain Baso Hakim SH., MH, Selaku salah satu Jaksa Eksekutor terpidana mati di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 10. Para Dosen beserta seluruh Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan 11. seluruh teman-teman Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang turut berjasa bagi penulisan Skripsi ini. 12. Serta semua pihak yang telah memberikan waktu dan tenaga selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bandung, 19 Mei 2023 Penulis, Muhammad Naufal Ruchiat NPM. 191000397 viii
DAFTAR ISI DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ... iii LEMBAR PERNYATAAN ... iv Abstrak... ... v Kata Pengantar ... vii DAFTAR ISI... ix BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Penelitian ... 1 B. Identifikasi Masalah ... 8 C. Tujuan penelitian ... 8 D. Kegunaan Penelitian ... 9 E. Kerangka Pemikiran ... 9 F. Metode Penelitian ... 21 1. Spesifikasi Penelitian... 21 2. Metode Pendekatan ... 22 3. Tahap Penelitian ... 23 4. Teknik Pengumpul Data ... 25 5. Alat Pengumpulan Data ... 26 6. Analisis Data ... 27 7. Lokasi Penelitian ... 27 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MASA TUNGGU DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM ... 29 A. Pengertian Pidana ... 29 B. Sanksi Pidana Mati di Indonesia ... 33 C. Masa Tunggu dalam Pidana Mati di Indonesia ... 39 1) Masa Tunggu dalam KUHP (UU No.1 tahun 1946) ... 39 2) Masa Tunggu dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)... 41 D. Pengertian Asas Kepastian Hukum... 43 E. Tujuan Pemidanaan ... 45 ix
BAB III HASIL PENELITIAN BERISI : HASIL WAWANCARA DAN FENOMENA MASA TUNGGU DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA ... 53 A. HASIL WAWANCARA ... 53 1. Kejaksaan Negeri Kota Bandung ... 53 2. ISW Lawfirm ... 56 3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia ... 58 B. Fenomena Masa Tunggu Pidana Mati ... 70 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI MASA TUNGGU DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM ... 73 A. Masa Tunggu Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Di Indonesia ... 73 B. Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum ... 88 C. Upaya Pemerintah Dan Solusi Penyelesaian Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati ... 91 BAB V PENUTUP ... 98 A. KESIMPULAN ... 98 B. SARAN ... 100 DAFTAR PUSTAKA ... 101 DAFTAR LAMPIRAN ... 110 x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Penegakan hukum adalah proses berusaha menegakkan atau benar- benar memfungsikan norma hukum sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dipraktekkan oleh subjek yang luas dan juga dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum. mencakup berbagai subyek hukum dari berbagai hubungan hukum. Seseorang yang melakukan atau tidak menerapkan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit menurut subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum ditegakkan sehingga mereka dapat menggunakan paksaan bila diperlukan. Dalam hal ini, makna dalam arti yang luas dan makna arti yang sempit, Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai (Pujakesuma, 2012) keadilan yang terkandung di dalamnya merupakan bunyi aturan formal yang ada dalam masyarakat dan nilai keadilan. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan resmi dan tertulis. Oleh karena itu, menerjemahkan kata penegakan hukum dalam arti luas ke dalam bahasa 1
Indonesia dapat juga menggunakan istilah penegakan hukum dalam arti sempit. Perbedaan antara bentuk hukum tertulis dan ruang lingkup nilai definisi yang dicakupnya juga terjadi dalam bahasa Inggris sendiri dengan berkembangnya istilah the rule of law, and not of a manversus. Pengertian the rule by law mencakup pengertian the rule of man, tetapi tidak dalam arti formal, namun mengandung nilai keadilan di dalamnya. Oleh karena itu, istilah the rule of just law digunakan. Dalam istilah the rule of law and not of man, dimaksudkan untuk menekankan bahwa pemerintahan negara hukum modern secara inheren diatur oleh hukum dan bukan oleh rakyat. Istilah kebalikannya adalah the rule by law yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh mereka yang menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan belaka (Kusumo, 2015). Terdapat macam-macam sanksi pidana di dunia termasuk di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan sanksi yang jera untuk pelaku yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan pidana materiil (KUHP) hukum mati menjadi sanksi yang paling berat diantara sanksi yang lain sehingga menuai banyaknya pro dan kontra diantara masyarakat. Banyak masyarakat yang kontra terhadap Pidana mati karena telah melanggar hak asasi manusia, tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang ada dalam konstitusi Undang-Udang Dasar 1945 dan kovenan internasional. Begitu pun dengan masyarakat yang pro terhadap Pidana mati karena telah geram banyaknya kejahatan yang telah merajalela di dalam kehidupan masyakarat karena masyarakat sudah merasa tidak 2
aman dan nyaman sehingga mereka lebih memilih untuk terpidana untuk dieksekusi mati. Pidana mati adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada orang yang telah melakukan kejahatan berat seperti pengedar narkoba, pembunuhan berencana dan terorisme. Hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang objek dari segi hukumnya. Di Indonesia pun sudah banyak eksekusi pidana mati terhadap terpidana. Dalam laporan ICJR terkait eksekusi Pidana mati di Indonesia masih banyak penjatuhan Pidana mati dalam sistem sanksi pidana. Pidana mati bisa dikatakan hukuman yang paling kejam di dunia bahkan apabila terpidana mendapatkan hukuman dengan masa tunggu eksekusi mati yang sangat lama membuat seolah-olah narapidana mendapatkan dua sanksi pidana yaitu penjara dan pidana mati. Apabila dilihat dari aspek historis pemidanaan, pidana mati muncul secara berbarengan dengan munculnya insan di dunia, dengan budaya hukum retalisme seperti serigala makan serigala. Pada saat itu hukuman diterapkan berdasarkan teori pembalasan mutlak (Purnomo, 1982, p. 9). Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan yang signifikan mengenai hukum Pidana mati, termasuk setidaknya 12 undang-undang dalam KUHP, dengan perbedaan bahwa di Belanda Pidana mati sudah tidak berlaku sejak tahun 1870. Pidana mati di Indonesia berawal dari masa pemerintahan Daendels memberlakukan Pidana mati yang diberikan kewenangannya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertujuan agar 3
menghentikan penentangan penduduk jajahan dan saat belanda menghapus pidana mati di negaranya, justru di Indonesia mempertahankan dengan mengadaptasi Wetboek van Strafrecht voor (WvS) sebagai hukum pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat menjadi KUHP yang kemudian diberlakukan Kembali untuk seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah masa awal kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dan KUHP ini ditetapkan yang berlandaskan asas konkordansi sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia (ICJR, 2017). Melihat rangkaian Eksekusi Pidana Mati dalam UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan Pidana mati, dalam UU a quo tidak menetapkan batas jadwal eksekusi. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 hanya mengatur agar terpidana diberitahu akan dieksekusi dalam waktu paling lama 3 x 24 jam. tetapi, itu terbatas pada pemberitahuan sebelum dijalankan. UU No. 2/PNPS/1964 tidak secara tepat menentukan jangka waktu eksekusi sejak hakim menjatuhkan pidana mati sampai dengan hari pelaksanaan eksekusi. Ketidakpastian dalam menetapkan masa tunggu ini akan memunculkan tidak adanya kepastian hukum dan mempengaruhi kondisi psikologis narapidana. Bagaimanapun, dia sudah tahu bahwa dia akan ditembak, tetapi terpidana mati tak mengetahui jadwal dia untuk dieksekusi. Dalam praktek pelaksanaan Pidana mati di Indonesia, pada praktiknya jarak waktu antara putusan majelis hakim dengan tanggal 4
pelaksanaannya dalam waktu sangat lama. Selama 10 tahun, belum ada terpidana mati yang dieksekusi (Anjarsari, 2021). Masa tunggu ini diawali dengan proses pengajuan atau menunggu keringanan hukum dan permohonan grasi dari Presiden. Yang kontroversial adalah masa tunggu yang juga merupakan semacam hukuman bagi terpidana mati. Selama masa penantian ini, terpidana mati dijatuhi hukuman lebih dari sekedar eksekusi, dan ketika divonis mati, mereka juga mengalami overcrowding di dalam Lapas dan karena perlakuan yang tidak manusiawi, para terpidana mati tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga menjadi salah satu korban kerusakan psikologis. Masa tunggu ini diawali dengan proses pengajuan atau menunggu keringanan dan permintaan grasi dari Presiden. Meskipun masa tunggu ini ini merupakan hal baru dalam hukum internasional, namun kasus ini dalam beberapa sistem peradilan pidana dalam memberikan putusan, baik secara nasional baik itu internasional. Kelalaian negara untuk memenuhi kebutuhan dasar terpidana mati, penyediaan layanan pemasyarakatan (Lapas) dengan kapasitas yang tidak memadai, perawatan kesehatan fisik dan mental yang diabaikan, memungkinkan puluhan tahun masa tunggu yang tidak pasti, penempatan dengan memperlakukan mereka secara tidak adil (Budiman & Rahmawati, 2020, p. 41). Presiden diberikan wewenang untuk memenuhi hak terpidana atas grasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang 5
perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang berbunyi Pasal 2 ayat (1): Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden. Pemberian grasi adalah hak prerogratif (hak istimewa/khusus) Presiden untuk memberiukan grasi, bukan intervensi Presiden di arena Peradilan. Hukuman akan dilaksanakan setelah keputusan presiden dikeluarkan jika permohonan grasi presiden tidak dikabulkan, Dalam proses eksekusi, masalah muncul dalam proses pelaksanaan. Dengan kata lain, terpidana mati juga menghadapi hukuman di dalam lapas yang seolah-olah diberikan oleh negara sebagai pidana tambahan bagi narapidana. Bahwa eksekusi memakan waktu lama di Indonesia. Jadi kebanyakan terpidana mati menerima dua bentuk hukuman sekaligus. Hukuman yang sebenarnya dijatuhkan kepadanya, mulai pertama di penjara, lalu diberikan pidana mati (Makawimbang, 2013). Salah satu contoh Kasus yang terjadi pada salah satu terpidana mati yaitu Aman Abdurrahman yang dijatuhi Pidana mati oleh hakim atas tindak pidana terorisme dalam putusan no:140/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL. terdakwa divonis mati pada 22 Juni 2018, dan setelah putusan dibacakan, Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menerima dan menolak keputusan banding tetapi para tergugat menyatakan menerima putusan tersebut karena dinyatakan mempunyai 6
kekuatan hukum tetap namun sejauh ini narapidana belum juga dieksekusi mati. Fakta ini merupakan salah satu fakta ketimpangan dalam sistem peradilan pidana, yaitu bahwa terdakwa telah diberikan Pidana mati oleh pengadilan harus dikenakan dua sanksi untuk tindakan yang tidak berbeda: Pidana mati dan menjalani pidana di lapas. Praktek penerapan undang- undang tersebut memunculkan tidak adanya kepastian hukum karena narapidana tidak mengetahui pidana yang dijatuhkan kepadanya. tidak adanya kepastian ini sangat merugikan untuk terpidana yang memiliki hak atas keadlian, sedangkan disamping keadilan ada kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum berikutnya (Efendi, 2019) sehingga dengan latar belakang tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk analisis mendalam karena bahwasannya masih banyak persoalan-persoalan atau permasalahan yang belum terjawab di dalam penelitian ini yang terjadi dalam masa tunggu hukum pidana mati. Dengan tidak adanya kepastian hukum akan waktu eksekusi terpidana mati inilah yang akan menjadi urgensi untuk dikaji dan menetapkan peraturan tentang konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan yang selama ini tidak diatur dan cenderung merugikan penegakan hukum pidana bahkan dengan disahkannya KUHP baru masih belum bisa mengubah fenomena masa tunggu Pidana mati yang terjadi karena RKUHP akan diberlakukan secara efektif 3 tahun setelah disahkan. 7
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi untuk memahami tentang bagaimana masa tunggu terpidana mati terjadi di Indonesia dan respon seperti apa yang diharapkan pemerintah, mau itu eksekutif maupun legislatif untuk mencegahnya. Fenomena tunggu narapidana menunggu dalam antrian eksekusi. B. Identifikasi Masalah 1. Bagaimana masa tunggu dalam pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum atas pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum? 3. Bagaimana upaya pemerintah dan solusi penyelesaian masa tunggu eksekusi pidana mati? C. Tujuan penelitian 1. Untuk mengkaji masa tunggu dalam pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia 2. Untuk mengkaji akibat hukum atas pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum 3. Untuk meneliti upaya pemerintah dan solusi penyelesaian masa tunggu eksekusi pidana mati. 8
D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Secara teoritis, Penelitian ini diajukan sebagai langkah awal dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir serta bahan untuk melatih kemampuan Analisa terhadap masalah yang akan ditemukan. Selain itu, penelitian agar bisa menjadi manfaat sebagai sumber informasi untuk menanggapi permasalahan yang timbul selama masa tunggu hukum pidana mati. 2. Kegunaan Praktis Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi tentang masa tunggu pidana mati di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum bagi masyarakat luas dan khususnya mahasiswa hukum. E. Kerangka Pemikiran Pancasila adalah ideologi negara indonesia, artinya Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara 9
kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah hukum dasar tertulis atau konstitusi negara. Naskah UUD 1945 memuat sebagai berikut: a. pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan dan penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. b. ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, c. diundangkan dalam berita RI tahun II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah: 1) Undang- Undang Dasar 1949 Konstitusi RIS 1949); 2) Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950). UUD 1945 bukanlah hukum biasa, malainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka UUD 4 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan- ketentuan UUD 1945. 10
KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu kitab undang-undang hukum yang berjalan sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP adalah aspek hukum politik yang berjalan di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil yaitu tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2020) Lex specialis derogat legi generali adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (hal. 56), sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul "Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan," ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu: A. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; B. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis(undang-undang dengan undang-undang); 11 asas
C. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. (Ridho, 2018) Ajaran gagasan hukum mengatakan bahwa ada tiga nilai gagasan hukum yang harus ada secara proporsional yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dihubungkan dengan teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam idee des recht, maka aparat penegak hukum harus memenuhi ketiga prinsip tersebut (Wijayanta, 2014). Gustav Radbruch, Mengungkapkan hukum setidaknya harus mencakup 3 (tiga) nilai identitas: 1. Asas kepastian Hukum (rechtmatigheid), ini dipandang dari segi hukum. 2. Asas keadilan hukum (justice) ini dipandang dari sudut pandang filosofis bahwa keadilan adalah memiliki hak yang sama bagi semua orang di pengadilan. 3. Asas pemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility) (Julyano & Sulistyawan, 2019). Tujuan hukum yang sebenarnya ialah kepastian hukum dan manfaat hukum. Positivisme fokus pada kepastian hukum, tetapi fungsi mengutamakan kepentingan hukum. 12
Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan masyarakat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, dan kedua, merupakan bentuk jaminan legitimasi individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena kita dapat mengetahui dalam kondisi apa seseorang memakainya. atau apa yang harus dilakukan dengannya. Ajaran kepastian hukum ini berangkat dari ajaran Yuridis- Dogmatik aliran pemikiran positivis dalam dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. aturan. Bagi penganut pemikiran ini, tujuan hukum hanya untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dengan hukum yang sifatnya hanya membuat aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum ditujukan untuk kepastian, bukan keadilan atau keuntungan (Samantha & Almalik, 2019). Kepastian hukum dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu kepastian hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. "Kepastian hukum" berarti bahwa semua norma hukum harus dapat dirumuskan dalam suatu kalimat yang tidak mengandung pengertian lain. Konsekuensinya akan menghasilkan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Banyak kasus hukum yang terjadi dalam praktek, yang jika dihadapkan pada sifat norma hukum yang mengaturnya, terkadang kabur atau tidak lengkap, 13
sehingga menimbulkan interpretasi yang tidak sama dan akibatnya menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Dinamika hukum tidak saja melenyapkan kemanusiaan di hadapan hukum dengan mengganti manusia sebagai sekrup, mur, dan gerigi tetapi juga menjauhkan diri antara apa yang dicita-citakan negara hukum dengan realitas yang ada di masyarakat. Idealitas negara hukum tidak selalu merupakan rekaan yang berguna dan benar, demikian pula realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa adanya aturan hukum sebelumnya. Hukum dan ketertiban ternyata menyisakan jurang pemisah antara tatanan hukum dan tatanan sosial. Maka hukum dan ketertiban hanya cukup untuk ketertiban dalam hukum, bukan untuk ketertiban oleh hukum Maka kepastian hukum adalah kepastian tentang aturan hukum, bukan kepastian tindakan atau perbuatan tentang aturan hukum. Karena istilah kepastian hukum tidak dapat benar-benar menggambarkan kepastian tindakan sehubungan dengan hukum. Hal yang sama berlaku untuk mekanika Newton. Mekanika Newton juga dihancurkan dua kali selama perkembangan ilmu alam itu sendiri: teori relativitas Einstein dan fisika kuantum. Timbangan keadilan sering diartikan berbeda. Keadilan sendiri memiliki banyak dimensi dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan hukum. Berbicara tentang keadilan dewasa ini selalu menjadi topik utama dalam menyikapi segala persoalan yang berkaitan dengan penegakan 14
hukum. Banyak kasus hukum yang belum terselesaikan karena terseret isu politik. Kebenaran proses peradilan dimanipulasi secara sistematis untuk mencegah pengadilan menemukan kebenaran yang sebenarnya. Sifat hukum sebagai asas selalu dinyatakan berlaku umum tanpa membeda-bedakan siapa pun di dalam wilayah negara. Kalaupun ada pengecualian karena alasan tertentu yang dinyatakan secara tegas dan diperbolehkan. Pada dasarnya, hukum tidak berlaku diskriminatif. Pengecualian apabila oknum individu pejabat publik dan aparat penegak hukum dalam realitas sosial tidak merepresentasikan rasa keadilan kepada masyarakat. Aparat penegak hukum, mulai dari sifat norma hukum formal yang terkandung dalam undang-undang (the law in the book), cenderung menggerogoti rasa keadilan masyarakat. Penekanan di sini juga harus didasarkan pada hukum yang hidup. Selain itu, aparat penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum untuk memahami tidak hanya bagaimana orang berpikir tentang hukum dalam sistem hukum mereka, tetapi juga sikap, keyakinan, nilai dan harapan mereka (Supriyono, 2016). Aristoteles banyak menulis tentang keadilan sebagaimana dikutip Shidarta dalam bukunya Nichomacen Ethics. Dia mengatakan keadilan adalah kebajikan yang terkait dengan hubungan manusia. Kata adil memiliki lebih dari satu arti. Bersikap adil bisa berarti apa yang proporsional, atau apa yang seharusnya, menurut hukum. Di sini, 15
dikatakan bahwa orang itu tidak adil jika mereka mengambil lebih dari bagiannya yang adil. Kemanfaatan adalah tujuan hukum yang memainkan peran dalam proses peradilan, mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum. Hukum bisa dikatakan baik apabila memiliki penerapan hukum dan norma hukum yang baik yang memberikan manfaat baik bagi masyarakat dan membawa kemakmuran bagi masyarakat lainnya. Untuk itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan hukum tentang eksekusi dengan mengutamakan terpidana mati guna memperoleh keadilan yang seadil-adilnya (Sagama, 2016). Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia hanya karena mereka memiliki hak untuk hidup. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dipidana merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan yang berhak mengambil atau mencabut nyawa manusia hanyalah Tuhan. Pelaksanaan pidana mati mengabaikan tujuan penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara yang berlandaskan Pancasila. Pengadilan HAM Indonesia berfungsi sebagai pengadilan ad hoc menghakimi bagi yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pelanggaran HAM berat). Prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan bagian integral dari setiap diskusi tentang hak asasi manusia. Ketika membahas tentang pengertian hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut 16
merupakan hak yang tidak dapat dicabut yang berasal dari hakikat dan keberadaan manusia (martabat yang melekat), prinsip-prinsip hak asasi manusia sudah sangat dikenal. Hak-hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hal ini berdampak menjadikan hak-hak tersebut sebagai kebebasan fundamental yang melekat sepenuhnya pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut (inalienable) atau dilanggar (inviolable) oleh siapapun. Setiap individu melekat kepada kesetaraan, kesederajatan, dan rasa hormat karena hak asasi manusia secara inheren merupakan bagian dari setiap manusia secara keseluruhan. Ini juga menyiratkan bahwa terlepas dari bahasa, agama atau sistem kepercayaan lain, atau posisi politik, hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. saling berhubungan, tidak terpisahkan, dan saling terkait). Berikut ini adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia yang disebutkan: A. Asas Kemelekatan (Alienable Principle) Gagasan mendasar yang menurutnya hak asasi manusia tidak dapat dicabut (inalienable) atau dikesampingkan (indogable) oleh siapapun karena hak asasi manusia melekat pada kodrat dan keberadaan manusia sebagai makhluk dan anugerah Tuhan. Akibatnya, prinsip keterikatan menempatkan prinsip yang tidak dapat dibatalkan dan prinsip yang tidak dapat diubah di atas konsep keterikatan (inrogable principle). Prinsip adalah pernyataan umum yang terkandung dalam hukum internasional dan diakui oleh para 17
ahli. Karena prinsip adalah pernyataan yang menggabungkan kebenaran universal, istilah "prinsip" tidak mengacu pada pendapat pribadi. Oleh karena itu, hak asasi manusia terkait dengan konsep atau cita-cita yang tidak dapat diganggu gugat (inrogable principle). B. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (Equality Principle) Prinsip dasar yang menyatakan bahwa karena setiap manusia (individu) memiliki hak asasi manusia, maka mereka semua mempunyai kedudukan yang sama atau sebanding dengan manusia lainnya. Prinsip kesetaraan juga diturunkan dari yang satu ini (prinsip kesetaraan). Dengan kata lain, setiap orang harus diperlakukan sama (dengan orang/manusia lain) dalam segala keadaan, dan berbeda dalam semua keadaan lainnya. C. Asas Nondiskriminasi (Nondiscrimination Principle) Adanya asas kesetaraan menyebabkan munculnya asas Pengertian konsep non-diskriminasi merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa semua orang adalah sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tanpa memandang agama, warna kulit, bahasa, ras, kebangsaan, pendapat politik, dll. Oleh karena itu mereka harus diperlakukan sama. atau tanpa diskriminasi. D. Asas Universal Salah satu gagasan mendasar yang menetapkan adanya hak asasi manusia adalah terkait dengan hakekat dan keberadaan setiap 18 ini.
orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugerah-Nya, tanpa memandang perbedaan. Konsekuensinya, konsep hak asasi manusia global menghasilkan prinsip-prinsip turunan, seperti berikut ini: 1) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2) Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3) Asas mempertahankan eksistensi hak asasi manusia. 4) Asas tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia. 5) Asas tidak boleh mengurangi hak asasi manusia orang lain. 6) Asas tidak boleh melanggar hak asasi manusia. 7) Asas tidak boleh merampas hak asasi manusia. E. Asas Eternal Hak asasi manusia dikembangkan sebagai akibat dari gagasan bahwa HAM adalah produk dan bagian dari sifat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang karenanya mereka ada. Gagasan mendasar yang dikenal sebagai prinsip eternal berpendapat bahwa hak asasi manusia tertanam dalam sifat dan keberadaan manusia secara berkelanjutan, permanen, atau abadi. Prinsip Saling Menghubungkan, Ketergantungan, dan Kesatuan Pengertian ini berangkat dari perbedaan cara pandang negara-negara maju yang lebih mengutamakan hak-hak sipil dan politik atas negara-negara berkembang yang lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Karena keadaan ini, diputuskan bahwa hak asasi 19
manusia harus dilihat sebagai sistem yang utuh. Prinsip dasar ini menetapkan saling ketergantungan, ketergantungan, ketidakterpisahan dari keberadaan berbagai prinsip hak asasi manusia.(Gunakaya, 2017, p. 62) Pertimbangan hukum positif tentang pelaksanaan pidana mati (hukum pidana) materiil maupun formal memperhatikan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) di hadapan hukum baik dalam hukum pidana, dan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1). KUHP. Namun, KUHAP melindungi hak atas martabat manusia dari tersangka hingga terpidana. KUHP merinci hukuman/ancaman hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat (Pidana mati), pidana mati ada dan diatur di luar KUHP, dan penegakan putusan/pelaksanaan pengadilan dilakukan oleh penuntut umum. Hal itu diatur dalam KUHAP dengan memperhatikan undang-undang dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16. UU No. 2 PNPS tahun 1964, Pasal 12, 13 dan 14, UU No. 22 Tahun 2002. KUHAP menyatakan bahwa pidana mati tidak boleh dilakukan di depan umum, dan ancaman pidana mati tetap termasuk dalam undang-undang yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, tetapi pada faktanya dapat kita lihat (Saputri, 2017). 20 dan
F. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yang mencakup asas-asas hukum dan mengkaji peraturan perundang-undangan yakni peraturan tentang eksekusi Pidana mati dan masa tunggu pelaksanaan Pidana mati di Indonesia yang berasal dari teori hukum. Data sekunder diperoleh dengan metode penelitian kepustakaan dan dokumen yang relevan dengan pokok kajian dan diperlukan oleh penulis dalam mengumpulkan bahan, fakta dan data untuk menemukan masalah. Memungkinkan penulis untuk mengevaluasi masalah tersebut di atas, dengan menggunakan metode berikut: 1. Spesifikasi Penelitian Dalam penelitian ini dikembangkan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan mengkaji secara sistematis fakta hukum dengan memaparkan peraturan tentang masa tunggu Pidana mati di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum dan kebijakan jaksa agung yang memiliki wewenang untuk melakukan pelaksanaan Pidana mati . Menurut Sugiyono (2013), pengertian deskriptif analitik adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran umum tentang suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah diperoleh tanpa analisis untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.(Sugiyono, 2013) 21
2. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, antara lain Pendekatan Historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan yuridis normatis dan pendekatan yuridis empiris. a) Pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. (Amiruddin, 2018) b) Pendekatan yuridis empiris Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.(Sunggono, 2006) 22
c) Pendekatan historis Pendekatan historis (historis approach), menurut Johnny Ibrahim setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan dimiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang- undangan. Masih menurut Johnny, pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau Lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu Lembaga atau ketentuan hukum tertentu.(Ibrahim, 2005) d) Pendekatan konseptual Pendekatan konseptual didasarkan pada perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap perspekttif dan doktrin tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengkonstruksi dan memecahkan pertanyaan penelitian (Marzuki, 2013). 3. Tahap Penelitian Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan dengan jelas tujuan penelitian kemudian merumuskan 23
masalah dari teori dan konsep yang ada untuk mendapatkan data primer dan sekunder tersebut seperti yang dijelaskan di atas. 1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan umum dan militer c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi e) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1 tahun 1946) g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) h) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM 2. Data hukum sekunder yaitu data yang berkaitan dengan data hukum primer yaitu data yang memberikan analisis dan penjelasan terhadap data hukum primer Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 24
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. 4. Teknik Pengumpul Data Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan tiga metode seperti penelitian perpustakaan (library research), wawancara dan dokumentasi. a) Wawancara Menurut Esterberg, Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstrusikan makna dalam suatu topik tertentu. Ada beberapa macam wawancara, yaitu : wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Sutopo, 2021). b) Studi Pustaka Penelitian kepustakaan adalah membaca dan mempelajari berbagai dokumen dan peraturan yang sedang diteliti (Mahmud, 2011). Penelitian ini dilakukan di perpustakaan-perpustakaan atau tempat-tempat lain yang dapat diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis dari media cetak berupa pendapat para ahli di majalah, surat kabar, 25
jurnal, konferensi ilmial berupa makalah dan penelitian lainnya yang sudah dipublikasikan (Ali, 2016). c) Dokumentasi Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dan pencatatan berkas atau dokumen yang berkaitan dengan materi yang dibicarakan. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya tertulis. Saat melakukan metode dokumentasi, peneliti meneliti objek tertulis (Arikunto, 2011). 5. Alat Pengumpulan Data Alat Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni sebagai berikut A. studi dokumen Dalam data kepustakaan, peneliti melakukan studi dokumennya dengan mengumpulkan Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum pidana dan masa tunggu pidana mati, berbagai artikel, makalah dan jurnal akademik, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini data sekunder juga bisa diperoleh melalui foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan dapat digunakan untuk menelaah data yang dilihat dari segi subyektif, dalam peneltian ini yang menjadi sumber data sekunder B. Wawancara 26
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti kepada beberapa narasumber yang akan diwawancarai dengan mempersiapkan berupa alat tulis, laptop, recorder dan hp. (Yuhelson, 2017). 6. Analisis Data Dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris, maka analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggung jawabkan.(Soemitro, 1990) 7. Lokasi Penelitian Dalam hal penelitian lapangan, peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dilakukan di berbagai lokasi, antara lain : a) Penelitian Kepustakaan 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung; 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung; 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang beralamat di Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141. 27
b) Penelitian Lapangan 1) Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang beralamat di Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272. 2) ISW Lawfirm yang beralamat di Jl. Buah Batu No.221, Kota Bandung, Kode Pos 40264. 3) Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat: Jl. Panglima Polim No.1, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160. 28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MASA TUNGGU DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM A. Pengertian Pidana Menurut Tri Andrisman, Pidana dicirikan sebagai penimbunan rasa sakit atau kesedihan yang disengaja pada mereka yang melakukan jenis perbuatan tertentu. Pidana mutlak diperlukan oleh hukum pidana, yang berfungsi sebagai alat pencegahan umum dan khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana (Tri Andrisman, 2011, p. 8). Menurut Simon, straf juga dikenal sebagai pidana, adalah penderitaan yang menimpa seseorang yang melanggar hukum karena kesalahannya sendiri. Van Hamel mendefinisikan pemidanaan sebagai suatu jenis penderitaan tertentu yang dijatuhkan oleh putusan hakim yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab hukum umum bagi seorang pelaku, khususnya karena orang itu telah melanggar peraturan hukum yang berlaku harus ditegakkan oleh negara (P.A.F. Lamintang., 2017, pp. 34-35). Meskipun ada perbedaan kecil dalam penggunaannya, kata pidana dan artinya sering kali dapat dipertukarkan dengan istilah hukuman. Mereka yang tidak terikat dengan hukum pidana dapat menggunakan kata 29
hukuman. Istilah "hukuman" mengacu pada semua akibat hukum karena melanggar hukum. Jika seseorang melanggar aturan hukum disiplin, mereka akan menerima hukuman disiplin; jika mereka melanggar hukum perdata, mereka akan menerima hukuman perdata; dan jika mereka melanggar hukum administrasi, mereka akan menerima hukuman administratif. Meski pengertiannya sedikit berbeda karena istilah "sanksi" dianggap sebagai bahaya atau resiko, terkadang diklaim bahwa hukuman juga diartikan sebagai sanksi. Sanksi bisa berkonotasi negatif dan positif, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sanksi dalam arti negatif adalah beban atau kesengsaraan, sedangkan Sanksi dalam arti positif adalah hadiah atau anugerah yang diamanatkan oleh undang-undang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, p. 1380). Pidana mati adalah hukuman terberat dan sulit diterapkan di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Namun, untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, maka harus ada undang-undang atau hukuman yang dapat memberikan efek jera dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Menurut Prof Roeslan Saleh, pidana mati merupakan upaya drastis untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi; akibatnya, tidak ada lagi persyaratan untuk menahan mereka di penjara, yang sangat mahal. Demikian pula, jika narapidana ini keluar dari penjara 30
dan melakukan kejahatan sekali lagi, kekhawatiran kita akan hilang (Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020). Dari pendekatan historis dan teoritis, pidana mati merupakan pengembangan dari teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori pidana jatuh ke dalam tiga kategori utama yaitu : a) Teori absolut atau teori pembalasan (vergelding-stheorien) Mengenai teori ini, Muladi dan Barda Nawawi Arif memberikan pendapat sebagai berikut: "Pidana adalah konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu pembenaran kejahatan terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri"(Muladi, 1992, p. 11). Teori balas dendam menunjukkan bahwa hukuman tidak berkonsentrasi pada membuat penjahat menjadi orang baik atau tujuan praktis lainnya. Meskipun demikian, delik itu sendiri memiliki karakteristik yang memungkinkan adanya pemidanaan. Tidak perlu mempertimbangkan keuntungan menjatuhkan hukuman karena setiap kejahatan pasti memiliki akibat yang akan diberikan kepada pelanggar. Teori ini dikenal sebagai teori absolut karena alasan ini. Kesimpulannya bahwa pidana adalah tuntutan mutlak, tetapi bukan sekedar sesuatu yang perlu dihukum sebenarnya menjadi keharusan. Pembalasan pada dasarnya adalah hakekat dari suatu pidana (Hamzah, 2005, p. 31). 31
b) Teori relative atau teori tujuan (doestheorien) Teori reatif, teori tujuan, atau teori utilitarian lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pemidanaan menurut teori relative bukanlah pembalasan sederhana, melainkan untuk menciptakan tatanan sosial dalam masyarakat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang teori relative ini, penulis mengutip komentar Muladi dan Barda Nawawi Arif sebagai berikut: "Pidana memiliki tujuan yang bermanfaat, bukan hanya untuk membalas dendam atau memberi penghargaan kepada mereka yang telah melakukannya. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pemikiran adanya pidana menurut teori ini adalah hukuman yang dijatuhkan bukanlah "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) tetapi "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Jadi menurut teori relative tujuan pidana adalah untuk mencegah agar tatanan sosial di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan tidak dimaksudkan untuk mengganti kerugian kejahatan, tetapi untuk memelihara ketertiban umum. Penjahat tidak didakwa karena orang melakukan kejahatan, tetapi untuk mencegah orang melakukan kejahatan seperti yang disebutkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif di atas (Muladi, 1996, p. 48). 32
c) Teori gabungan (verenigingstheorien) Teori gabungan merupakan campuran dari teori absolut dan teori relative. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan keteraturan, selain untuk membalas kesalahan pelaku. Menurut Paul Bohannan dalam bukunya berpendapat, bahwa hukum yang berlaku pada suatu negara berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang lalu dirumuskan oleh pemerintah dan kemudian diberlakukan kepada masyarakat tersebut Pidana mati dikenal hampir di semua suku bangsa di Indonesia dan juga dikenal dalam ajaran Islam (yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia). Itulah sebabnya Pidana mati diatur dalam berbagai ketentuan hukum dan undang-undang di Indonesia. Ketentuan dari semua undang-undang tersebut dibahas Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jika pidana mati tidak lagi disetujui, rakyatlah yang harus menghapusnya, bukan ahlinya apalagi pihak lain/negara lain (Husein, 2003, p. 2). B. Sanksi Pidana Mati di Indonesia Pidana mati sudah ada di Indonesia sejak zaman raja-raja. Saat itu, para penguasa menerapkan Pidana mati untuk menjamin keamanan dan ketenangan rakyatnya. Pidana mati dilakukan dengan berbagai teknik 33
eksekusi, seperti eksekusi pemenggalan kepala, pembakaran, dan diseret oleh kuda. Situasi yang mengancam keamanan nasional, keselamatan kepala negara, atau kejahatan berat lainnya merupakan pelanggaran berat pada masa kolonial. Pidana mati diatur sepanjang era kolonial di Wetboek van Strafrecht. Seorang calon perwira VOC berusia 17 tahun yang melakukan persetubuhan dengan gadis berusia 13 tahun dihukum mati dengan berbagai cara yang bisa dianggap kejam. Dalam satu contoh kasus, gadis itu ditinggalkan di luar balai kota setengah telanjang saat pemuda itu dipenggal. Selain itu, ada kasus Pieter Elberveld dan beberapa pengikutnya yang dituduh memimpin pemberontakan dan akhirnya dieksekusi dengan memotong tubuh mereka menjadi empat bagian dan dibuang untuk makanan burung. Kedua kasus ini melibatkan budak yang dituduh mencekik majikannya dan tubuhnya dihancurkan dengan roda. Ilustrasi Pidana mati yang disebutkan di atas sangat tidak manusiawi. Ini sangat lumrah mengingat undang-undang kolonial berlaku pada saat itu. Hukum kolonial dikenal membuat orang takut untuk melakukan perlawanan sehingga Belanda dapat survive cukup lama di Indonesia. Kemudian pada masa pemerintahan presiden Soekarno Pidana mati tetap diatur di dalam Wetboek van Strafrecht atau yang disebut Kitab 34
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak kasus saat itu, termasuk yang melibatkan Kartosuwirjo, Kusni Kasdut, dan Tragedi Cikini, berujung Pidana mati. Selain itu, pengadilan terus menjatuhkan banyak Pidana mati. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Banyak pula kasus Pidana mati yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pada masa ini tidak terlalu dipertentangkan karena pemerintahan saat itu terkenal sangat represif. Sebagian besar yang dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto. Kita pasti masih ingat ketika Petrus menebar teror dengan menembak mati siapa saja yang "dianggap" mengganggu ketertiban. Hal seperti itu adalah bentuk Pidana mati secara terselubung. Pasca orde baru pemerintahan tiga presiden juga banyak penjatuhan pidana mati. Bagaimana ketika terpidana mati yang memohon belas kasihan kepada Megawati tetapi ditolak. Pada akhirnya Chaubey dan dua tahanan lainnya dieksekusi oleh regu tembak lain halnya pada masa pemeritahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tercatat sejumlah kasus berujung dijatuhi pidana mati antara lain yang melibatkan terpidana mati kasus terorisme seperti Amrozi, Ali hufron, Imam Samudera, Fabianus Tibo cs. (Anjar, 2016). Pelaksanaan pidana mati pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan kejaksaan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk 35
menegakan dan melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) (Efendi, 2019). Menurut teoretik dan praktik, suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan jaksa menerima putusan sebagaimana tercantum dalam "surat pernyataan menerima putusan", dan apabila tidak ada upaya hukum yang digunakan, Apabila permohonan banding dicabut setelah diajukan dan permohonan grasi diajukan bersamaan dengan permohonan penundaan pelaksanaan telah terlampaui batas waktunya (Lilik Mulyadi, 2007, p. 287). Selain itu, Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa "eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dilakukan oleh jaksa, dan untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya". Putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah kejaksaan menerima salinan surat putusan panitera. Mengenai "dalam jangka waktu tertentu", Panitera harus mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum yang tidak diatur dalam KUHAP. Namun, Mahkamah Agung menilai sudah tepat untuk membatasi pengiriman agar putusan kejaksaan bisa segera dilaksanakan. Pidana mati yang dikaji dari sudut pandang historis dikenal di era Romawi, yang diterapkan oleh kematian Socrates pada tahun 399 SM, dan dikenal sebagai cara minum racun. Selain racun, eksekusi dilakukan 36 tetap
dengan metode suntik mati, setrum, kamar gas, digantung sampai dengan dipenggal/pancung (Lilik Mulyadi, 2007, p. 288). Selain itu, ketika seorang hakim memvonis mati seseorang di Indonesia, eksekusi dilakukan sesuai dengan undang-undang tanpa dipublikasikan (Pasal 271 KUHAP). Menurut Pasal 11 KUHP, cara pelaksanaan pidana mati sebelumnya adalah dengan menggunakan perancah, jerat yang dililitkan di leher narapidana, menyambungkan jerat ke perancah, dan menurunkan papan tempat orang tersebut berdiri. Saat menegakkan hukum pidana, negara (pemerintah) pasti dihadapkan pada paradoxaliteit yang didefinisikan oleh Hazewinkel- Suringa sebagai berikut : Pemerintah Negara harus menghormati dan melindungi otonomi individu setiap orang dengan tetap menjaga kemerdekaan individu mereka. Namun terkadang Pemerintah Negara justru akan melaksanakan hukuman yang benar-benar dijatuhkannya, dalam halini akn menyerang orang tersebut, misalnya dengan mengurungnya. Oleh karena itu, sementara pemerintah negara di satu sisi membela dan melindungi pribadi manusia dari segala serangan, tetapi di sisi lain menyerang orang yang berusaha membela dan melindunginya (Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, p. 19). Wiijono Prodjodikoro, di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan Pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman Pidana mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam 37
yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu Pidana mati dilaksanakan di muka umum (Prodjodikoro, 2014, p. 163). Para pembela pidana mati mengatakan bahwa pidana mati lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan terpidana melarikan diri, atau mendapatkan pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Pidana mati mempunyai fungsi menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi dan masyarakat tidak akan diganggu lagi serta tidak perlu takut lagi terhadasp si penjahat karena mayatnya telah di kuburkan dan si penjahat tidak akan dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, begitu juga orang lain akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang diancam dengan pidana mati. Dalam pelaksanaan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk mendapatkan grasi dari Presiden. Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bentrokan sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat (Roeslan, 1987, p. 20). 38
C. Masa Tunggu dalam Pidana Mati di Indonesia 1) Masa Tunggu dalam KUHP (UU No.1 tahun 1946) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sering dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meliputi undang-undang penting yang mengatur tentang perbuatan pidana secara materiil. Sekalipun pidana mati masih menjadi salah satu pidana pokok dalam KUHP, sejarah kodifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi role model sistem peradilan pidana Indonesia, membuktikan hal sebaliknya. Karena perbedaan penafsiran tidak akan menimbulkan konflik atau kontradiksi norma, maka undang-undang disusun dan dilaksanakan secara jelas dan rasional untuk menghindari kecurigaan. Ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan sengketa standar yang bermanifestasi sebagai persaingan normatif, reduksi standar, atau distorsi standar. Perundang-undangan dan peraturan tidak secara eksplisit mengatur masa tunggu hukuman mati. Lamanya waktu eksekusi untuk kasus pidana mati tidak diatur dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 1946). Penantian hukuman mati bagi terpidana terlalu lama, menurut Muzakir, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia. Banyak dari mereka harus menunggu puluhan tahun sebelum dihukum mati. Bagi para terpidana mati yang mungkin mengalami ketakutan 39
dan kecemasan setiap hari saat mereka menunggu ajal akan diambil oleh algojo hal ini sangat mengganggu secara psikologis terpidana.Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada narapidana Bahar Matar yang sudah 44 tahun menunggu waktu eksekusi di Nusakembang dari tahun 1991 (Rahma Ningsih, 2022). Undang-undang menyatakan bahwa tidak ada pengaturan yang memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu sebelum pidana mati dilaksanakan, terutama mengenai jangka waktu pelaksanaan hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali dan/atau grasi dan konstitusi. Putusan Pengadilan No. 34/PUU- XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali (R. E. Siregar, 2022). Sehingga terpidana mati mendapat hukuman ganda sambil menunggu hukuman mati. Penjara dan pelaksanaan hukuman mati yang sebenarnya adalah dua hukuman utama yang harus dijalankan oleh terpidana mati secara bersamaan selama proses eksekusi. Hal ini secara khusus bertentangan dengan aturan sistem peradilan pidana karena seolah-olah negara terlebih dahulu menjalankan jenis hukuman tambahan, seperti penahanan, sebelum melakukan eksekusi yang sebenarnya. Selain itu, merupakan pelanggaran hak asasi manusia jika masa tunggu berlangsung sangat lama, bahkan mungkin bertahun- tahun. 40
Menurut KUHP yang baru, terpidana harus menunggu sepuluh tahun sebelum menerima hukuman mati. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan selama masa tunggu ini, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup melalui proses evaluasi internal hakim. Hanya proses peradilan dan permohonan grasi dari presiden yang tersedia untuk menghindari hukuman mati menurut KUHP (UU No. 1 Tahun 1946). 2) Masa Tunggu dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) Di dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), ketentuan pidana mati diatur dalam pasal 67 yang menentukan bahwa: "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif." Menurut Pasal 100 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), pidana mati memiliki masa percobaan yang menentukan bahwa: 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan kemungkinan untuk diperbaiki; b. Kontribusi terdakwa terhadap pelanggaran itu kecil ; atau c. ada alasan yang meringankan. 2) Putusan pengadilan harus mencantumkan pidana mati dengan masa percobaan tersebut sebagaimana pada ayat 1. 41 ada
3) Masa percobaan 10 tahun dimulai sejak hari pertama setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap. 4) Dengan persetujuan keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5) Jaksa Agung dapat menjatuhkan pidana mati apabila pelaku tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada kesempatan untuk perbaikan. Perlunya terpidana menjalani masa tunggu sebelum dihukum mati, sebagaimana tercantum dalam pasal 100 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) membawa konsekuensi adanya masa percobaan bagi pidana mati. Menurut pasal tersebut, masa percobaan diberlakukan selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan kata lain, ada masa tunggu yang harus diselesaikan oleh narapidana sebelum dihukum mati. Salah satu manfaat dari angka 10 (sepuluh) tahun adalah memberikan kepastian hukum selama menunggu eksekusi. Mengingat dalam praktiknya, selama menunggu eksekusi hukuman mati terdapat ketidakjelasan hukum mengenai tanggal eksekusi bagi pelaku tindak pidana yang telah divonis pidana mati. Jumlah terpidana mati yang dapat ditentukan dari masa tunggu 42
eksekusinya adalah 350 orang, menurut data yang telah diriset oleh ICJR dari 28 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020. Data tersebut belum termasuk tanggal eksekusi (Titin Nurfatlah, 2022) D. Pengertian Asas Kepastian Hukum Istilah kepastian berasal dari kata pasti, yang juga berarti permanen, tidak dapat diubah, dan satu hal yang selalu dapat Anda andalkan. Tiga konsep dasar hukum, menurut filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch, adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagian besar ahli teori hukum dan filsuf hukum juga mengakui ketiga konsep ini sebagai tiga tujuan hukum. Suatu hukum harus dilaksanakan dengan baik atau prima sesuai dengan konsep kepastian hukum. Pada hakikatnya tujuan hukum adalah kepastian. Tanpa kejelasan hukum, hukum akan menjadi tidak dapat dikenali dan tidak berarti. Jika tidak ada identitas pada hukum, maka tidak dapat lagi dijadikan sebagai standar perilaku setiap orang. Ketiga unsur yang telah dibahas di atas masing-masing memainkan peran tertentu dalam situasi ini, dan agar ada kepastian hukum, tanggung jawab tersebut harus diselesaikan sebelum memberikan keadilan hukum kepada siapa pun atau manfaat lain yang menambah nilai bagi kehidupan mereka (Rahardjo, 2012, p. 19). Secara normatif, kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti. Artinya kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan apabila terdapat berbagai 43
penafsiran terhadap peraturan dan tidak menimbulkan konflik dengan norma-norma masyarakat yang telah ada. Menurut M.Kordela , "Kepastian hukum sebagai asas yang unggul dari sistem asas formal negara hukum menjustifikasi keabsahan hukum dari sekelompok nilai yang ditetapkan", asas kepastian hukum diperlukan dalam pembangunan legislasi. Kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam asas supremasi hukum (Indratanto et al., 2020). Menurut Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta dalam komentarnya tentang hal tersebut, kepastian hukum dalam beberapa hal mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: A. Otoritas negara telah menetapkan peraturan hukum yang jelas atau konsisten yang mudah diperoleh (dapat diakses). B. Bahwa ia tunduk dan ditaati oleh penguasa (instansi pemerintah), yang secara konsisten menjunjung tinggi hukum. C. Mayoritas warga pada dasarnya setuju dengan isi peraturan tersebut, sehingga mereka mengubah perilaku mereka untuk mengikuti peraturan tersebut. D. Bahwa hakim (pengadilan) menjunjung tinggi hukum tersebut secara konsisten sepanjang waktu ketika mereka menyelesaikan masalah hukum; dan E. Bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan (Kelsen & Arief Sidharta, 2006, p. 85). 44
Dari lima pengertian kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michael Otto, menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila isi undang-undang tersebut sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang ada. Artinya ketika hukum tidak mampu mengintervensi kehidupan masyarakat untuk memberikan keadilan, maka hukum bukanlah satu-satunya yang diharapkan masyarakat. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar putusan hakim adil dan memberikan kepastian hukum dalam situasinya. Keputusan hakim sering disamakan dengan "putusan Tuhan" (judicium dei). Oleh karena putusan hakim harus selalu atas nama keadilan dan berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dipandang sebagai "keputusan Tuhan". Putusan hakim juga harus dianggap akurat. Putusan-putusan yang diambil sebagai konsekuensi yuridis, maka harus benar-benar menjalani proses penilaian yudisial yang jujur dengan pertimbangan berdasarkan keadilan dan tidak hanya pada peradilan formal atau undang-undang.(Indratanto et al., 2020) E. Tujuan Pemidanaan Saat menegakkan hukum pidana, Negara (Pemerintah) pasti dihadapkan pada paradoxaliteit yang didefinisikan oleh Hazewinkel- Suringa sebagai berikut : Pemerintah Negara harus menghormati dan melindungi otonomi individu setiap orang dengan tetap menjaga kemerdekaan individu mereka. Namun terkadang Pemerintah Negara justru akan melaksanakan hukuman yang benar-benar dijatuhkannya, 45
dalam halini akn menyerang orang tersebut, misalnya dengan mengurungnya. Oleh karena itu, sementara pemerintah negara di satu sisi membela dan melindungi pribadi manusia dari segala serangan, tetapi di sisi lain menyerang orang yang berusaha membela dan melindunginya (E. Utrecht, 1967, p. 158). Ada berbagai perbedaan maksud di balik pemidanaan, yang menjadi pembenaran penerapan atau penjatuhannya (rechtvaardigingsgrond). Tiga kategori utama dari teori pembenaran adalah sebagai berikut: 1) Retributive/Vergeldings, sering dikenal sebagai teori absolut atau teori pembalasan membenarkan pemidanaan untuk menghukum seseorang karena kejahatan yang telah dilakukan. Pembalasan mutlak harus diambil dalam bentuk hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan, Konsekuensi dari pemidanaan untuk kejahatan tidak dapat disangkal. Bahan perhitungan untuk pemidanaan hanyalah masa lalu, artinya memperbaiki penjahat tidak dipermasalahkan. Oleh karena itu, Seorang penjahat mutlak harus dipidana seperti kata pepatah, "Darah ganti darah, nyawa ganti nyawa" 2) Teori Tujuan atau Teori Relatif (Utilitarian/Doeltheorien) Teori- teori yang yang termasuk dalam kategori teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu : melindungi masyarakat atau mencegah 46
terjadinya kejahatan (ne peccetur). Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan bagaimana penggunaan hukuman dinilai menjadi perbedaan dari beberapa teori termasuk teori tujuan. Tujuan suatu pidana dan penjatuhan hukuman, dimaksudkan untuk menakut-nakuti yang berpotensi untuk melakukan kejahatan atau penjahat yang telah melakukan kejahatan, untuk mengubah penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau berfungsi sebagai pencegah umum (prevensi umum). Teori tujuan terutama berkaitan dengan bagaimana pemidanaan akan mempengaruhi penjahat atau kepentingan masyarakat (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, p. 59). 3) Teori Gabungan (Verenegings Theorien) Teori Gabungan adalah kelompok ketiga yang muncul dengan menggabungkan teori tujuan dan balas dendam yang berdasarkan pada pemidanaan. Pendekatan gabungan dibenarkan oleh gagasan bahwa hukuman harus memuaskan hakim,pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan karena tidak hanya mempengaruhi masa kini tetapi juga masa depan (Effendi, 2011). Menggabungkan kedua gagasan ini menunjukkan bahwa hukuman harus diberikan untuk menegakkan aturan hukum di masyarakat dan mengubah karakter penjahat (Marpaung, 2005, p. 107). Selanjutnya secara umum, legitimasi bagi pengenaan pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu legitimasi teleologis 47
(teleological legitimacy) dan legitimasi deontologist (deontological legitimacy). Legitimasi teleologis menyangkut alasan-alasan yang menitikberatkan pada tujuan pemidanaan untuk keperluan di masa depan, sedangkan legitimasi deontologis lebih dititikberatkan pada pemidanaan sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana. Legitimasi pembinaan saat ini umumnya didasarkan pada legitimasi teleologis maupun legitimasi deontologis, yang meliputi aspek pembalasan (retribution), pencegahan (deterrence), pelumpuhan (incapacitation), perbaikan diri pelaku (rehabilitation), dan penegasan kesalahan (denunciation) (Siswanto, 2015, pp. 12-16). 1) Pembalasan (retribution) Legitimasi paling lama untuk menjatuhkan sanksi pidana adalah pembalasan. Menurut Teori deontologis, yang dipengaruhi oleh gagasan Immanuel Kant berpendapat bahwa menerima hukuman yang adil karena melanggar hukum adalah tindakan yang sah dalam dirinya sendiri. Penjatuhan pidana juga dapat dilihat sebagai pengakuan bahwa orang yang melakukan kejahatan memiliki kemanusiaan secara utuh yang mampu membuat penilaian moral, mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, mampu bertanggung jawab, dan pada akhirnya pantas untuk dihukum dengan memenuhi bentuk tanggung jawab melalui pemidanaan sehubungan dengan hal itu, dalam manifestasinya yang ekstrem, teori ini berpandangan bahwa menjatuhkan hukuman 48
dengan alasan lain, seperti niat merehabilitasi pelaku, pada hakekatnya salah karena manusia pada dasarnya mampu untuk bertanggung jawab atas konsekuensi yang sudah dilakukannya 2) Pencegahan (deterrence) Prinsip utilitarianistik Jeremy Bentham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap legitimasi hukuman sebagai sarana pencegah kejahatan. Berbeda dari alasan retribusi yang lebih bersifat ontologis, alasan pencegahan kejahatan lebih bernuansa teleologis. Untuk itu, pemidanaan menekankan pada manfaat pemidanaan dalam upaya memperbaiki keadaan di masa depan, khususnya pencegahan kejahatan. Penjatuhan pidana dimaksudkan agar masyarakat mempertimbangkan kembali keputusannya untuk melakukan kejahatan, terutama yang diancam dengan pidana. Sederhananya, kejahatan dikenakan pada penjahat sehingga orang lain akan takut melakukan pelanggaran yang sama seperti penjahat. 3) Pelumpuhan (incapacitation) Tujuan melumpuhkan ini membenarkan dirinya sendiri dengan menghancurkan kapasitas penjahat melalui hukuman. Ketika seorang penjahat menerima hukuman, terutama yang melibatkan perampasan kebebasan fisik mereka (penjara), ada maksud bahwa pelaku tidak akan melakukan kejahatan lain. 4) Perbaikan diri pelaku (rehabilitation) 49
Dalam teori tentang pemidanaan (sentencing theory), tujuan rehabilitasi mewakili perspektif yang kontemporer. Berdasarkan sudut pandang ini, seorang pelaku kejahatan dijatuhi pidana sebagai bagian dari sebuah proses yang secara teleologis diharapkan bermuara pada perubahan pada diri pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Menurut perspektif ini, seorang penjahat dihukum sebagai bagian dari proses yang secara teleologis diantisipasi untuk menghasilkan perubahan pada pelaku kejahatan yang memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang terhormat. maka, dari sudut ini pembinaan narapidana menjadi komponen yang sangat penting. Sudut pandang ini juga tidak sesuai, secara implisit, dengan eksistensi pidana mati (capital punishment), karena secara hakiki pidana mati menghilangkan peluang bagi terpidana untuk direhabilitasi. 5) Penegasan Kesalahan (denunciation) Perspektif pemidanaan ini ditawarkan sebagai pendekatan yang relatif baru dalam mengartikulasikan alasan mengapa suatu pemidanaan harus dijatuhkan. Hukum pidana internasional juga telah menggunakan pemidanaan sebagai alat untuk meneguhkan kesalahan. Menurut pandangan ini, seluruh sistem peradilan hukum pidana internasional dipandang sebagai kesempatan untuk menjelaskan kesalahan kejahatan yang dilakukan terhadap pelaku, 50
korban, dan masyarakat umum. Jadi, benar juga bahwa pemidanaan memiliki tujuan didaktik untuk masyarakat yang lebih luas. pemidanaan dianggap sebagai penghormatan terhadap prinsip- prinsip negara hukum yang harus dipatuhi, selain untuk menegaskan norma-norma yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab III dengan judul : Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 54 ayat (1) menetapkan ada 4 (empat) tujuan pemidanaan (2015), antara lain : 1) Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menjujung tinggi persyaratan hukum untuk perlindungan masyarakat; 2) Mensosialisasikan terpidana melalui pembinaan agar berkembang menjadi pribadi yang baik dan berguna 3) Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, membawa keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat Menurut Barda Nawawi Arief, artikulasi konsep KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) tentang tujuan pemidanaan didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1) Penciptaan standar pidana dan pemidanaan dalam undang-undang pada hakekatnya hanya sarana untuk mencapai tujuan karena undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan. 51
2) Dilihat dari segi fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan kumpulan prosedur dan undang-undang yang direncanakan konkretisasinya dalam tiga tahap. Tujuan pemidanaan harus dinyatakan agar ada kesinambungan dan keterpaduan antara ketiga tahapan tersebut sebagai suatu sistem pemidanaan yang kohesif. 3) Penciptaan tujuan pemidanaan berfungsi sebagai "fungsi kontrol" dan landasan filosofis yang jelas, fokus, alasan, dan kekuatan pendorong di balik hukuman. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa empat tujuan pemidanaan dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) paling baik diringkas dengan pandangan tentang pertahanan sosial, rehabilitasi dan resosialisasi pelaku, hukum adat, dan cita-cita spiritual berdasarkan Pancasila. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang berbunyi: "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kesengsaraan dan merendahkan martabat manusia." (Sholehuddin, 2007, p. 127). 52
BAB III HASIL PENELITIAN BERISI : HASIL WAWANCARA DAN FENOMENA MASA TUNGGU DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA A. HASIL WAWANCARA 1. Kejaksaan Negeri Kota Bandung Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Jaksa Eksekutor terpidana mati di Kejaksaan Negeri Kota Bandung bagian Kasubsi penuntutan dan eksekusi, yaitu dengan Bapak Yadi Kurniawan S.H. Beliau mengatakan jika dari pandangan jaksa eksekutor adalah Bahwa pelaksanaan eksekusi mati tidak ada jangka waktu yang pasti kapan dilaksanakannya setelah keluarnya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkrach), bahkan ketika pun terpidana mati ataupun keluarganya tidak akan melakukan upaya hukum luar biasa (grasi) tersebut, jaksa tidak serta merta dapat melakukan Pidana mati karena jaksa ataupun kejaksaan hanya dapat melaksanakan eksekusi mati setelah presiden memberikan persetujuannya sebagaimana amanat dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi : "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung." hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan 53
memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Penyebab atau hambatan masa tunggu Pidana mati di indonesia adalah tidak adanya batasan waktu yang pasti bagi terpidana mati untuk mengajukan grasi kepada presiden, karena bagaimana pun jaksa eksekutor dalam melaksanakan pidana mati harus menunggu apakah dari terpidana mati ataupun keluarganya akan menggunakan upaya hukum luar biasa tersebut atau tidak Pelaksanaan Pidana mati ini biaya yang dikeluarkan seluruhnya adalah menjadi tanggungan Negara yang memerlukan biaya yang lumayan cukup besar melalui beberapa tahapan yang membutuhkan biaya dimulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan pemakaman jenazah, berikut rincian anggarannya dilansir dalam tempo.co : Rapat koordinasi Rp 1 juta x 3 rapat = Rp 3 juta Pengamanan Rp 1 juta x 30 orang = Rp 30 juta Biaya konsumsi Rp 27 ribu x 4 hari x 40 orang x 2 kali makan = Rp 8,64 juta Transportasi eksekutor Rp 504.500 x 40 orang x 2 pergi- pulang = Rp 40,36 juta Sewa mobil Rp 1 juta x 2 pergi-pulang = Rp 2 juta Penginapan eksekutor Rp 500 ribu x 3 hari x 40 orang = 54
Rp 60 juta Regu tembak Rp 1 juta x 10 orang= Rp 10 juta Penginapan wakil terpidana Rp 500 ribu x 2 hari x 5 orang = Rp 5 juta Transportasi wakil terpidana Rp 1 juta x 2 hari x 5 orang = Rp 10 juta Penerjemah Rp 1 juta x 1 orang x 5 hari = Rp 5 juta Rohaniwan Rp 1 juta Petugas kesehatan Rp 1 juta x 10 orang = Rp 10 juta Pemakaman Rp 1 juta x 10 orang = Rp 10 juta Pengiriman jenazah Rp 1 x 5 orang= Rp 5 juta (Febriyan, 2016) Bahwa terkait tatacara pelaksanaan eksekusi mati diatur dalam UU No 2/PNPS/1964 dan PERKAP no 12 Tahun 2010 Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964. Dan Tata cara pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam PERKAP no 12 Tahun 55
2. 2010 terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengakhiran. Peraturan dalam KUHP (UU No.1 tahun 1946) dan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) mengenai masa tunggu Pidana mati memiliki perbedaan yang signifikan. Bapak yadi berpendapat bahwa Yang membedakan KUHP (UU No.1 tahun 1946 dan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) pada intinya adalah dalam ketentuan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dalam vonis Pidana mati adanya masa percobaan bagi terpidana mati selama 10 tahun, jika dalam masa percobaan tersebut terpidana mati menunjukan sikap dan perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumurhidup dengan KEPPRES setelah mendapatkan pertimbangan MA RI ISW Lawfirm Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Willman Supondho Akbar, S.H., M.H. sebagai Advokat di ISW Lawfirm sekaligus sebagai dosen di Universitas Pasundan Fakultas Hukum. Beliau mengatakan KUHP di Indonesia yang berlaku saat ini masih menggunakan KUHP yang lama dikarenakan KUHP yang baru masih belum dapat diberlakukan artinya putusan pengadilan (hakim), ketika tidak ada upaya hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pidana mati tersebut sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada harus 56
segera dilakukan kecuali ada ketentuan regulasi baru yang mencabut atau merevisi regulasi tersebut, sehingga pidana mati harus ditunda. Negara dan alat negara, termasuk semua unsur penegak hukum di dalamnya harus taat, tunduk dan patuh terhadap UU yang ada dan berlaku saat ini. Artinya tidak ada kerugian bagi negara dan alat negara (Penegak Hukum). Bagi terpidana mati, mungkin akan menguntungkan dirinya dikarenakan masih diberikan kesempatan hidup untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi. Dalam rencana untuk mengedukasi terpidana yang diberikan putusan Pidana mati Harus ada sosialisasi baik dari pihak pemerintah yang membuat UU, dalam hal ini dapat di wakili oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun pelaksana eksekusi dari perintah (putusan) pengadilan tersebut. Mengenai pidana mati yang tercantum pada KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang ada masa percobaan selama 10 tahun dan jika dibandingkan dengan kuhp lama (yang sekarang) beliau berpendapat bahwa KUHP yang baru lebih memperhatikan aspek HAM dan aspek perkembangan norma - norma yang ada, hidup dan berkembang di tengah masyarakat internasional, regional dan khususnya nasional. Mengenai solusi agar fenomena masa tunggu pidana mati ini tidak terjadi lagi beliau berpendapat bahwa Indonesia sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 memberikan ruang hak konstitusional warga negaranya apabila 57
ada hak atas kepentingan hukumnya dirugikan atas berlakunya suatu UU, maka dapat mengajukan Judicial Review. Artinya biar MK RI yang memutuskan norma dalam Pasal 10 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 (dengan catatan harus ada permohonan Pengujian UU terlebih dahulu ke MK RI) karena Pemerintah Indonesia menganggap bahwa dalam Pasal 10 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) tersebut di rasa sudah tidak ada yang harus di revisi. 3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Jaksa Eksekutor terpidana mati di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang pernah juga menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus dugaan pembunuhan berencana yang menjerat Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri itu. Beliau bagian asisten umum Jaksa Agung Republik Indonesia yaitu, dengan bapak Zulkarnain Baso Hakim SH., MH, Sebelum menjawab pertanyaan penulis beliau memberikan pengantar terlebih dahulu bahwasannya muncul polemic pidana itu dimulai dari awal pemilihan jenis pidana itu sendiri berbeda dengan pidana lainnya. Beliau mengatakan penyebab adanya masa tunggu terpidana mati dikarenakan hal berikut: 58
1) Rangkaian/tahapan proses upaya hukum dalam peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahakamah Agung dan Peninjauan Kembali). Proses ini memakan waktu sekitar 2-5 Tahun 2) Pemenuhan hak-hak Terpidana (pengajuan Grasi, amnesti dan abolisi a) GRASI Diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 (UU Grasi). Grasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA. Jika seseorang memohon grasi kepada Presiden dan dikabulkan, maka Presiden mengampuni perbuatan yang bersangkutan. Kesalahan orang yang bersangkutan tetap ada, namun hukuman pidananya saja yang dihilangkan. Pasal 3 UU Grasi: "Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati". Pasal 13 UU Grasi: "Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana" b) AMNESTI 59
Dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang dapat disebut sebagai amnesti umum. Amnesti diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, sifat kesalahan dari orang yang diberikan amnesti juga hilang. Amnesti diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA serta DPR dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. c) ABOLISI Dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian abolisi. Abolisi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945. 60
Terkait Pemenuhan Hak Terpidana Sebagaimana Dimaksud Disesuaikan Dengan Tahapan Dan Substansi Perkara Dan Permohonan Dari Terpidana. Grasi bukan bentuk produk putusan dan hukum maka grasi ini bukan sebuah bentuk intervensi dan diluar aspek hukum karena presiden bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi selaku kepala negara dan undang-undang memberikan legitimasi kepada presiden untuk memberikan pengampunan, jadi putusan inkrach itu dalam hk pidana sampai pada kasasi di MA dan adanya peninjauan kembali. Ada beberapa negara eropa negara-negara berkembang dan maju kritisi presiden inilah yang menjadi suatu pertimbangan sehingga motarium. pada 2016 mereka sudah dieksekusi tidak jadi dieksekusi dan lucunya para terpidana di surat merry itu dia bilang dia seakan akan melakukan penyiksaan karena dia sudah mengalami pidana penjara melebihi waktu 20 tahun jadi dia mengalami dua pidana yaitu pidana mati dan pidana penjara. Itu adalah penyiksaan yang pertama dan yang kedua psikologis dia dengan sudah menunggu akan dieksekusi ketika akan dieksekusi tidak jadi. Oleh karena dia menyurat presiden pada tahun 2016 dan akhirnya 2022 mengajukan permohonan grasi kembali ke presiden, akhirnya dikabulkan oleh presiden dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Selain masa waktu yang menyebabkan eksekusi dia lama dan yang kedua itu pemenuhan hak - hak terpidana. 61
Jangka waktu grasi ketika sudah mengajukan surat ke presiden , hk pidana diatur dalam kuhap mau uu pnps tidak memberikan waktu yang pasti mau itu 2x24 jam 3x24 jam dengan Bahasa "segera". Dalam KUHAP ada sesuatu hal diatur secara rigid dan ada yang diatur secara tidak rigid contohnya masa penahanan tingkat kepolisian diatur 20 hari maksimal sedangkan ketika jaksa melakukan eksekusi terhadap putusan inkrach dan ketika jaksa melakukan pelimpahan perkara ke persidangan itu tidak diberi batas waktu 1x24 ataupun 2x24 jam tetapi hanya dibilang "segera", apabila diatur batas waktu dia akan terjadi over criminalization. over criminalization adalah memberikan beban baru kepada aparat penegak hukum karena begini dalam pelaksanaan tugas apparat penegak hukum dengan perkara yang akan masuk itu jumlahnya tidak seimbang contohnya ada 5 orang jaksa eksekutor dengan perbandingan 1 orang jaksa selama satu bulan menangani hampir 43 perkara. Segera itu dengan dimaksud secepatnya yang bisa dilaksanakan oleh jaksa dengan memperhatikan beberapa aspek lain dalam proses penyelesaian. Hukum di kertas menjadi indah tetapi ketika proses pelaksanaan bisa menjadi manis, asam, maupun pahit. Maka ketika ada grasi, amnesti dan abolisi dan rata2 untuk Indonesia sendiri itu 10-15 tahun terpidana harus menunggu waktu eksekusinya. Jika kita lihat dari perspektif lain mungkin dari adanya fenomena masa tunggu ini ada koreksi terhadap peradilan contohnya kasus marry jane dia sudah diproses menjalankan pidana ternyata bukan dia pelakunya di kemudian hari ada 62
pelaku baru, disinilah menurut beliau perspektif manfaat dari masa tunggu ini ada bentuk koreksi terhadap peradilan dan perubahan rasa keadilan terhadap terpidana itu sendiri. Contoh kasus merri utami dia dieksekusi banyak masyarakat cenderung yang pro untuk pidana mati karena sudah dianggap merusak generasi bangsa tetapi berjalannya waktu ada fakta-fakta baru. Fakta ini bahkan muncul bukan hanya ketika dalam proses persidangan, merry ini mungkin dijebak atau lainnya jadi dia bertemu dengan orang asing berkebangsaan eropa dan mereka pacaran beberapa bulan lalu mereka ingin bepergian ke Nepal setelah sampai pacar merry ini memberikan hadiah berupa tas mahal dan tas ini akan menjadi contoh untuk usaha mereka di Jakarta. Ternyata heroin itu sudah dijahit diselip di dalam partisi tas. Jadi merri ini ada dugaan dia dijebak dan fakta ini muncul setelah proses peradilan ini lah yang menjadi bahan pertimbangan presiden untuk memberikan bahan pengampunan atau perubahan masa pidana. KUHP dan KUHP existing baru tidak mengatur masa tunggu tetapi yang diatur adalah tahapan proses-proses upaya hukum dan proses-proses perlindungan hak, Jadi perbedaannya itu terkait dengan pengaturan proses upayan hukum dan perlindungan hak tersebut. Di kuhp sendiri itu mengatur jenis pidana mati, proses eksekusi dan yang membedakan dengan kuhp baru adalah di kuhp lama itu dalam pasal 84 ayat 4 itu mengatakan "Wewenang menjalankan pidana mati tidak ada daluarsa". Jadi pidana mati ini akan berjalan terus tidak ada kadaluarsa jadi sepanjang 63
tidak dilakukan hak untuk melaksanakan pidana mati itu tidak ada daluarsanya. Memang dalam kuhp lama ini tidak berkepastian hukum karena tidak ada akhirnya. Jadi inilah yang membedakan dengan kuhp existing yang baru, pertama dalam uu no 1 tahun 2023 tentang kuhp atau kuhp existing, pertama ia mengatur tentang kapan pidana mati itu dilaksanakan memang hampir mirip dengan aturan di undang- undang grasi, amnesty dan abolisi di pnps bahwa setelah pk, adanya pengajuan grasi lalu grasi ditolak ataupun diterima. Masa tunggu itu ialah sebuah konsekuensi logis dari rangkaian proses yang harus dijalani terpidana sebelum dilaksanakan eksekusi dan menurut beliau konekuensi logis ada manfaat dan mudarat, ada pemidanaan yang double atau lebih dari satu dan manfaatnya ada koreksi yudisial dan lain sebagainya. Di dalam kuhp existing ini mengabsorsi undang-undang grasi Jadi yang membedakan kuhp lama dan kuhp existing baru itu kalau kuhp lama pidana mati sebagai pidana pokok yang tidak bisa dialternatifkan apabila di kuhp existing dia bisa dijatuhkan sebagai pidana pokok yang tunggal tanpa bisa dialternatifkan atau pidana yang bisa dialternatifkan jadi ada dua bentuk pidana mati yang bisa dijatuhkan oleh hakim. Di pasal 98 tindak pidana mati diancam secara alternative sebagai upaya terakhir. Kenapa diatur seperti ini karena pemerintah mencoba mewadahi pihak yang kontra terhadap pidana mati supaya pemerintah hati- hati dalam mencabut nyawa orang jadi pidana mati tetapi bersifat 64
berkualifikasi ketika pidana mati dijatuhkan dia (terpidana mati) bisa melakukan perbaikan dan lain sebagainya Isu inilah yang coba digiring ke permasalahan isu kasus sambo padahal itu 2 hal yang berbeda karena syarat nya pidana mati berdasarkan kuhp existing. Kapan dia menjadi terpidana mati yang dialternatifkan sepanjang dimuat dalam putusan hakim. Sebagai contoh hakim dalam putusannya mengatakan si A dijatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan ini berarti pidana mati yang dialternatifkan tetapi apabila putusannya si A dijatuhkan pidana penjara pokok pidana mati hanya sampai disini berarti terpidana tidak dialternatifkan. Pengaturan terkait adanya permohonan dan penolakan atas grasi sebagai "lampu hijau" dilaksanakan eksekusi pidana mati di UU Grasi diatur juga pasal berikut: 1) Pasal 62 (1) KUHP Existing: Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. 2) Pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. 3) Pasal 98 Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. 65
4) Pasal 99 ayat (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. 5) Pasal 99 ayat (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh 6) Pasal l00 ayat (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Ayat (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ayat (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. 7) Pasal 101 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama l0 (sepuluh) tahun sejak 66
grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. (jalan keluar) Eksekutor terhadap putusan dan penetapan hakim dalam peradilan pidana adalah hanya jaksa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 8) Pasal 1 angka 6.a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 9) Pasal 13 Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 10 (1) UU PNPS No 2 Tahun 1964 Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer .Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah Regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile. (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. (3) Regu Penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati. 67
Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Diubahnya ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Dengan ketentuan baru tersebut, pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tidak lagi menjadi hak absolut presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan MA atau DPR. Presiden mendengar pertimbangan MA, mengapa perlu mendengar pertimbangan MA, Nimatul huda dalam bukunya hukum Tata Negara Indonesia hlm 102 menenrangkan alasan perlunya persiden mendengar pertimbangan MA karena grasi dan rehabilitasi adl proses justicial sehingga perlu mendengar perimbangan dari otoritas yustisial (Analisa aspek yuridis normatif) Beda halnya dengan pemberian amnesti dan abolisi, presiden mendengar pertimbangan DPR dikarenakan amnesti dan abolisi bersifat politis Secara umum Presiden mempertimbangkan aspek politik, social, kemanusiaan dll 68
Fenomena masa tunggu ini terjadi bukan karena sistem hukum kita jelek. kita ambil contoh terpidana mati terlama asal jepang yang bernama Iwao Hakamada berusia 87 tahun ia dipenjara selama 47 tahun . Jepang dengan sistem hukum dan nilai hidupnya yang disiplin justru memiliki terpidana mati yang mengalama masa tunggu terlama di dunia. Justru di regulasi ketentuan kuhp jepang ada namanya peradilan ulang ternyata dalam jangka waktu 47 tahun menunggu ada fakta baru yang muncul bahwa bukan ia pelakunya. Dalam hal fenomena masa tunggu ini terpidana tidak dikeluarkan biaya sedikit pun terkecuali apabila terpidana memiliki permintaan yang diluar tanggung jawab Negara seperti membawa kerohanian secara pribadi dan lain lain. Tetapi secara tidak langsung negara mengeluarkan biaya yang sangat besar, jangankan terpidana mati pidana penjara tertentu yang dibawah 20 tahun saja apalagi dalam keadaan overcapacity yang dialami oleh negara ini sudah dari tahun 90' an sampai dengan sekarang memang masalah yang belum juga terselesaikan Dan juga Terpidana yang belum kunjung juga dieksekusi Kurang lebih ada 404 terpidana, terbaru sisa 403 karena 1 terpidana atas nama merri utami binti siswandi telah mendsapat grasi oleh Presiden maret 2023. 69
B. Fenomena Masa Tunggu Pidana Mati Fenomena Masa Tunggu Pidana Mati adalah sebutan umum bagi keputusan Negara untuk menunda perpanjangan eksekusi terpidana mati. Situasi ini sering terjadi di negara-negara yang tetap menggunakan pidana mati, dan dianggap sebagai pelanggaran konstitusional di banyak negara. Maka sebenarnya sangat mungkin ada dasar yang kuat dan persuasif bahwa penundaan itu merupakan perbuatan atau perlakuan kejam yang merendahkan martabat manusia atau perlakuan lain dalam setiap keadaan dimana eksekusi dilakukan setelah 5 (lima) tahun pidana. pemidanaan tetapi belum dilakukan (hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau perlakuan lain).(Reza, 2014) Dalam literatur Barat, kejadian terpidana mati yang mengalami penderitaan saat menunggu eksekusi digambarkan sebagai akibat dari isolasi dan masa tunggu yang berlarut-larut yang mereka alami sejak pengadilan menjatuhkan Pidana mati hingga hari kematian mereka. eksekusi. Fenomena ini dilihat oleh sebagian orang yang menentang Pidana mati sebagai penindasan ganda oleh negara. Karena tidak dapat dihindari bahwa terdakwa akan mati, bahkan sebelum hakim memilih untuk menjatuhkan Pidana mati, hukuman terhadap pelaku sudah terjadi, meskipun belum jelas kapan eksekusinya benar-benar terjadi. Prosesi kematian tidak lagi misterius, dan waktu tunggu sudah berakhir. 70
Fenomena Pidana mati (Death Row Phenomenon) adalah kumpulan keadaan yang terjadi saat narapidana menunggu untuk dieksekusi dan menyebabkan tekanan emosional yang signifikan serta penurunan fisik. Fenomena ini disebabkan oleh kombinasi dari Pidana mati yang telah lama ditunggu-tunggu, kecemasan yang datang dengan menunggu eksekusi, ruang yang terbatas, pembatasan yang sewenang- wenang, pelecehan, dan isolasi sosial.(icjr, 2015) Dalam keadaan demikian, mereka yang mendapatkan Pidana mati sebenarnya menerima bentuk hukuman lain, termasuk penjara, selain Pidana mati. Dalam kasus ini, para korban memang mendapatkan dua hukuman yang terpisah, Pidana mati dan hukuman penjara. Selain itu, akibat fenomena serial kematian tersebut, terpidana mati juga mengalami penyiksaan. Mereka mengalami ketegangan psikologis sebagai akibat dari masalah ini. Setiap kali, mereka harus bersiap untuk kematian yang tidak diketahui. Para terpidana mati membayangkan kematian mereka setiap pagi dan setiap malam, yang secara alami berubah menjadi semacam siksaan tersendiri. Mereka telah berurusan dengan masalah ini untuk waktu yang lama. Meski beberapa terpidana mati telah menyatakan penyesalannya(Lubis, 2013) Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga menetapkan bahwa pemohon akan dikenakan praktik yang dikenal sebagai "fenomena Pidana mati" dalam kasus Soering v. Inggris. Di Virginia, terpidana mati harus menunggu tujuh sampai delapan tahun setelah keputusan pengadilan diberikan sebelum dihukum mati. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa 71
juga mempertimbangkan usia pemohon, kondisi mental, dan kondisi penjara. Pasal 3 Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental) menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat." 72
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI MASA TUNGGU DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM A. Masa Tunggu Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Di Indonesia Masa tunggu pidana mati yang berkepanjangan bahkan sampai bertahun-tahun merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Hukum positif yang dilanggar dalam waktu tunggu eksekusi pidana mati tersebut adalah Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa : setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia. Pelanggaran Hak Asasi tersebut berkaitan dengan jenis penghukuman yang harus diterima oleh terpidana mati 118 yaitu hukuman ganda (double punishment). Dimana setelah dijatuhi pidana mati dan sambil menunggu eksekusi, terpidana masih harus ditahan dalam penjara bahkan sampai menghabiskan waktu yang sangat lama tanpa adanya kepastian hukum. Kemudian selama masa tunggu tersebut juga membuat hak kebebasan terpidana dibatasi. Saat menunggu eksekusi, terpidana mati dimasukan ke ruang isolasi yang sangat sempit dan jauh dari suasana nyaman (kasus zainal abidin). 73
Persoalan penegakan hukum bersumber dari variabel-variabel yang mungkin mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut: a) Faktor hukum yang terbatas pada hukum; b) unsur-unsur yang berkaitan dengan penegakan hukum, terutama para pihak yang membuat atau melaksanakan hukum; c) fasilitas atau faktor sarana pendukung penegakan hukum; d) Pengaruh lokal, yaitu pengaturan di mana peraturan perundang- undangan digunakan atau diterapkan; e) Pengaruh budaya, yaitu sebagai hasil karya, kreativitas, dan emosi yang ditimbulkan oleh karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Sitanggang, 2021). Keberhasilan penegakan hukum tergantung pada variabel-variabel yang mempengaruhinya, di antaranya penegakan hukum. Dengan mengatur secara longgar waktu pelaksanaan eksekusi terpidana mati, baik pada masa mereka menjalankan haknya maupun pada masa Presiden menolak keringanan hukuman (Sitanggang, 2021). Jika pelaksanaan Pidana mati segera dieksekusi dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap , maka Pidana mati tidak akan benar- benar menjadi bahan perdebatan. Akan tetapi pada praktiknya eksekusi Pidana mati di Indonesia baru terjadi setelah terpidana mati menjalani hukuman bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. bahkan Pelaksanaan Pidana mati masih belum juga kunjung dieksekusi dan selalu tertunda 74
dengan berbagai alasan (Adji, 2009, p. 263). Karena tidak ada aturan yang mengatur berapa lama waktu maksimum yang dapat ditunggu oleh terpidana mati sebelum dieksekusi, mereka secara tidak langsung menerima dua hukuman: Pidana mati dan penahanan selama waktu yang belum ditentukan Ketidakjelasan hukum seputar masa tunggu eksekusi di Indonesia berdampak pada ketidakpastian kapan dilaksanakannya eksekusi mati tersebut. Ada dampak positif dan negatif dari masa tunggu pidana mati yang tidak pasti. Manfaatnya adalah narapidana dapat hidup lebih lama dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertaubat. Kemudian, jika pelaku terlihat melakukan perbuatan baiknya selama masa percobaan, keringanan hukuman dapat diberikan kepada terpidana mati. Kekurangannya adalah dapat menimbulkan fenomena hukuman berganda, dimana terpidana seolah menjalani hukuman untuk dua (dua) jenis delik berat yang berbeda. Pertama, penahanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan waktu yang tidak ditentukan dan yang kedua adalah pidana mati yang telah mamiliki kekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi (Ismail et al., 2020, pp. 77-78). Dan kekurangan lainnya mengenai penetapan tenggat waktu ini akan berpengaruh pada kondisi psikologis terpidana. Ini karena dia sudah sadar bahwa dia akhirnya akan ditembak tetapi tidak tahu kapan itu akan terjadi. Proses pelaksanaan Pidana mati di Indonesia memakan waktu yang sangat lama hingga bertahun-tahun bahkan lebih dari satu dekade antara 75
putusan majelis hakim dan hari pelaksanaan eksekusi terpidana mati. Akibatnya, belum ada terpidana mati yang dihukum mati (Anjarsari, 2021). Dampak dari fenomena masa tunggu ini berakibat juga dengan kerugian materiil terhadap negara karena pelaksanaan Pidana mati ini biaya yang dikeluarkan seluruhnya adalah menjadi tanggungan Negara yang memerlukan biaya yang lumayan cukup besar melalui beberapa tahapan yang membutuhkan biaya dimulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan pemakaman jenazah bahkan jika dengan adanya masa tunggu ini negara banyak menanggung biaya yang sangat besar atas pelayanan terpidana mati yang di penjara. Selain menyiksa dan memperlakukan terpidana mati secara semena-mena, penantian eksekusi yang berlarut-larut berdampak buruk bagi keluarga terpidana mati itu sendiri karena mereka kehilangan anggota keluarga. Mereka menderita akibat hukuman yang mereka terima dan penantian eksekusi yang berlarut-larut. Keluarga penjahat awalnya merasakan "harapan" selama masa tunggu; mereka berharap setidaknya dari masa penantian ini akan terjadi keajaiban untuk mengurangi hukuman anggota keluarga mereka, tetapi itu adalah "harapan palsu" yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan kematian. Masa tunggu yang terlalu lama juga akan berdampak negatif terhadap keturunan terpidana mati. Pada awalnya, hanya satu atau dua pihak yang akan terpengaruh, namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak pihak yang akan terpengaruh. 76
Setelah dilakukan penelurusan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan terdapat 4 alasan secara yuridis yang dapat menunda eksekusi pidana mati: 1) Tahanan telah membuat permintaan. Atas permintaan terpidana, eksekusi terhadap mereka yang akan menerima Pidana mati bisa ditunda. Pasal 6 ayat (2) UU 2/PNPS/1964 tentang Dasar dan Proses Pidana Mati di Indonesia mendefinisikan hal tersebut sebagai berikut: Apabila terpidana ada sesuatu yang hendak disampaikan, maka Penuntut Umum/JPU akan mendengarkan keterangan atau pesannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan akhir terpidana harus dikabulkan karena wajar dan harus ada batasnya. Permintaan terpidana dipandang sebagai upaya untuk menunda eksekusi jika tidak ada batasan jelas yang melekat padanya. 2) Terpidana Dalam Kondisi Hamil Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 PPNS 1964, pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan kondisi biologis terpidana. Jika terpidana sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilakukan empat puluh hari setelah anak dilahirkan. Artinya, jika terpidana mati sedang hamil, Pidana mati tidak akan diterapkan. Ini adalah alasan yang rasional karena memperhitungkan keadaan biologis pelaku dan janin yang tumbuh di dalam dirinya, bukan karena mereka adalah penjahat. Dari pasal-pasal tersebut terlihat bahwa 77
hukum pidana Indonesia mendukung humanisme atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3) Grasi Masih dilindunginya hak-hak terpidana mati sebagai terpidana menjadi faktor lain mengapa eksekusi terpidana mati ditunda begitu lama setelah putusan pengadilan. Di antara hak-hak tersebut adalah kesanggupan untuk meminta pengampunan (grasi) kepada Presiden. Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang mengatur tentang grasi tidak memberikan batas waktu untuk pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga mengakibatkan penundaan eksekusi atau pelaksanaan Pidana mati yang tidak terhingga. Batas waktu permohonan grasi telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi untuk mencegah hal tersebut. 4) Upaya Hukum Luar Biasa 1) Kasasi demi kepentingan hukum Bagian pertama Bab XVIII KUHAP, dari Pasal 259 sampai dengan 262, mengatur tentang kasasi demi hukum, suatu upaya hukum luar biasa. Dalam peraturan sebelumnya yaitu Undang- undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Tata Cara Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa kasasi demi hukum diatur berdampingan dengan kasasi biasa dalam Pasal 1734 78
yang berbunyi bahwa kasasi dapat dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau atas permintaan Jaksa Agung karena jabatannya. Setiap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi, dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan ketika hukum telah diterapkan secara tidak benar, persidangan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang- undang, dan kekuasaan pengadilan telah dilampaui. agar pihak yang berkepentingan tidak dirugikan oleh putusan kasasi demi kepentingan hukum. Berdasarkan justifikasi tersebut, menjadi jelas bahwa upaya hukum luar biasa, seperti kasasi demi hukum, yang salah satunya relevan dengan konstitusionalitas masa tunggu eksekusi terpidana mati, merupakan faktor yang dibenarkan secara konstitusional dalam menunda proses eksekusi. Ini adalah ukuran kehati-hatian saat menerapkan Pidana mati. Untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar, kasasi demi kepentingan hukum berfungsi sebagai filter. 2) Peninjauan Kembali (PK) Peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang berkekuatan tetap (inkracht van gewjisde) dapat diperoleh dari Mahkamah Agung. KUHAP telah menentukan batas waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam berbagai pasal, sebagai berikut: Ayat 264 Pasal (3) Tidak ada jangka waktu terkait 79
dengan permohonan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Permintaan peninjauan kembali harus dilakukan tanpa tenggat waktu, sesuai dengan pasal tersebut di atas, yang secara tegas menyatakan hal tersebut. Tidak ada batas waktu untuk mengajukan peninjauan kembali, yang penting adalah untuk memikirkan apakah permintaan peninjauan memiliki justifikasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan pasal tersebut melalui putusannya Nomor 34PUU- XI2013 yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali atas permohonan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, agar PK dapat diajukan berkali-kali. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang memungkinkan beberapa kali diajukannya peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. SEMA menegaskan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali pada poin 3 (tiga). SEMA ini menggantikan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut peneliti dalam permasalahan PK ini sebenarnya lebih tepat jika permohonannya dibatasi, artinya jika PK terpidana mati ditolak, maka terpidana harus segera dieksekusi. Karena tidak adanya atasan pada 80
permohonan pengajuan peninjauan kembali, tidak jelas bagaimana perkembangan masa tunggu eksekusinya.(Efendi, 2019) 3) Alasan Masa Percobaan Pidana Mati dalam UU 1/2023 Sebagai informasi tambahan menurut aturan UU 1/2023, hakim harus mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan kemungkinan perbaikan diri, serta peran terdakwa dalam perbuatan melawan hukum, ketika memutuskan apakah akan menjatuhkan Pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. masa percobaan 10 tahun dimulai sehari setelah Keputusan pengadilan mengambil kekuatan hukum. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden apabila terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama masa percobaan. Meskipun demikian, Jaksa Agung dapat menjatuhkan Pidana mati jika terdakwa tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji dan tidak ada kesempatan untuk berubah selama masa percobaan. Dengan demikian, dalam KUHP yang baru atau UU 1/2023 memberikan ketentuan mengenai penundaan eksekusi Pidana mati dengan adanya masa percobaan selama 10 tahun (Munawaroh, 2023). Dalam hal ini terdapat salah satu contoh kasus terpidana mati yang tak kunjung dieksekusi: Salah satu contoh kasus yang terjadi pada terpidana mati yang telah melaksanakan hukuman selama 38 tahun penjara yaitu Aman Abdurrahman yang dijatuhi Pidana mati oleh hakim atas 81
tindak pidana terorisme dalam putusan 140/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL. terdakwa divonis mati pada 22 juni 2018, dan setelah putusan dibacakan, hakim memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menerima dan menolak keputusan banding tetapi para tergugat menyatakan menerima putusan tersebut karena dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, Namun sejauh ini narapidana belum juga dieksekusi mati. Eksekusi yang dilakukan dengan pidana mati di Negara Indonesia dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin, tidak terlihat, atau di tempat yang tertutup. Jika sudah lewat 30 hari sejak putusan incracht, atau hari putusan tidak dapat dibatalkan lagi, dan Kepala Kejaksaan Negeri telah menerima Keputusan Presiden tentang penolakan grasinya, maka pidana mati dilaksanakan. Jika terdakwa hamil, pelaksanaan Pidana mati dilakukan 40 hari setelah kelahiran anak. Namun, dalam jangka panjang, terpidana mati membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke titik eksekusi. Untuk terpidana mati, bisa memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menerima keputusan yang incracht. Fakta bahwa 538 terpidana mati masih menunggu eksekusi di penjara pada tahun 2020 setelah batas waktu yang ditetapkan dalam SE Jampidum 3/1994 . Para terpidana mati menunggu eksekusi untuk berbagai jangka waktu. Dari 538 terpidana mati di antara mereka, 4 (empat) orang telah menunggu eksekusi lebih dari 20 tahun. Kemudian, 16 terpidana mati dan telah menunggu dieksekusi dalam 16 sampai 20 tahun terakhir. 37 tahanan 82 no:
berada di penjara dan telah berada di sana selama 11 sampai 15 tahun dan Jumlah narapidana yang menunggu eksekusi selama 8 bulan - 5 tahun antara 97 hingga 204 orang (Ramadhan, 2020). Ini karena terpidana mati memiliki akses upaya hukum, dan mereka juga memiliki masa percobaan 10 tahun sebelum vonis selesai. Peneliti berpendapat bahwa terpidana mati di Indonesia dengan menjalani dua masa hukuman, salah satunya adalah masa waktu yang tidak ditentukan di dalam penjara (sambil menunggu eksekusi). Namun karena pemerintah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan pidana mati, agar tidak salah sasaran, ada hak asasi terpidana mati yang dilindungi, yaitu hak untuk hidup. Hal ini lah yang menjadi penyebab lamanya masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati. Saat ini ada beberapa teknik eksekusi yang digunakan oleh berbagai negara, antara lain: 1) Tembak Mati Mayoritas eksekusi mati dilakukan oleh regu tembak dengan menggunakan senjata api. Pendekatan ini masih dianggap lebih disukai daripada eksekusi yang lain. Karena mereka melakukan eksekusi secara bersama-sama sambil menutup mata terpidana, anggota regu tembak tidak merasa terlalu tertekan. Peluru diarahkan langsung ke jantung yang telah ditetapkan sebagai sasaran tembakan dengan mempercepat kematian jika terjadi tembakan mematikan. 2) Kursi Listrik 83
Arus listrik yang digunakan untuk menggesek naik antara 500 hingga 2000 volt per 30 detik di kursi listrik. Jika lebih banyak arus diperlukan, itu dapat disediakan. Biasanya saat eksekusi dilakukan kaki dan kepala terpidana akan mengeluarkan asap. 3) Kamar Gas Seorang terpidana yang akan dieksekusi dengan karmar akan diikat ke kursi, di bawahnya ada wadah berisi air suling. pil sodium berisi setengah kilo sianida digantung di atas wadah. Saat terendam air, pil akan berubah menjadi asam biru lalu narapidana diarahkan untuk bernapas. Otaknya tidak akan mendapat oksigen setelah menghirup racun biru. Tubuhnya akan mulai bergetar setiap saat lalu Beberapa saat kemudian, dia akan berjuang untuk bernapas tanpa pingsan sama sekali. Narapidana akan berteriak, matanya akan membengkak, dan kulitnya akan berubah menjadi ungu, Dalam sepuluh menit terpidana akan mati. 4) Suntik Mati Karena narapidana hanya mengalami rasa sakit saat jarum disuntikkan ke tubuhnya, eksekusi melalui suntikan dianggap lebih manusiawi. Tapi terkadang eksekusi ini salah, terutama karena anggota staf yang tidak terlatih saat penyuntikan. penyebab lain yang bisa menggagalkan eksekusi suntikan ini 84
karena ketakutan narapidana terhadap suntikan karena kecanduan narkoba sebelumnya. Dalam KUHP tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 11, yaitu bagaimana R. Soesilo menafsirkan sebagai berikut: pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer menciptakan proses pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak mati sesuai dengan UU No.2 (PNPS) Tahun 1964 (SUGANDHI, 1981, p. 14). Sebelum pengesahan UU No. 2 (PNPS) tahun 1964, pidana mati dilakukan oleh algojo di tempat gantung, yang akan mengikat tali di leher narapidana, menangguhkan tali dari tiang gantungan, dan menjatuhkan papan di mana tahanan berdiri. Sebelum UU No. 2/Pnps/1964, pidana mati dilakukan dengan cara digantung . Secara teknis, narapidana digantung setelah algojo menjerat tali yang diikatkan ke tiang gantungan di lehernya dan menjatuhkan papan tempatnya berdiri. pidana mati dilakukan dengan cara digantung pada terpidana mati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 KUHP sebelum UU No. 2/Pnps/1964, namun hal ini tidak selalu terjadi sejak pemerintahan Hindia Belanda. Satochid Kartanegara dalam bukunya mengatakan sebagai berikut: "Pada zaman Hindia Belanda dahulu telah ditetapkan bahwa jika seorang algojo tertentu tidak dapat melaksanakan Pidana mati, hukumannya harus dilakukan dengan cara ditembak di depan regu tembak" . Pelaksanaan pidana mati saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 85
2/PNPS/1964 tentang "Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dipidana oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Lingkungan Militer". Pasal 1 UU No. 2/Pnps/1964 menetapkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer dilakukan oleh ditembak mati. Di Indonesia, pidana mati dilaksanakan sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang diakui sebagai salah satu Penetapan Presiden yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Alhasil, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi undang-undang dengan nama UU No.2/PNPS/1964. oleh karena itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan Undang- undang yang bernomor 2. Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/1964 ini terdiri dari 4 bab dan 19 Pasal dengan sistematikanya sebagai berikut: Bab I : Umum, Pasal 1 Bab II : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum, Pasal 2-16. Bab III : Pedoman pelaksanaan putusan Mahkamah tentang pidana mati dalam lingkungan peradilan militer, Pasal 17. Bab IV: Penutup dan ketentuan peralihan, Pasal 19. 86
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 2/PNPS/1964 memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi mereka yang telah divonis mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan bagi orang baik divonis mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer ataupun bukan, tidak lagi sejalan dengan perkembangan kemajuan negara dan semangat revolusi Indonesia. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang penjalanan putusan pengadilan. Akibatnya, klausul ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi bagi pedoman pelaksanaan pidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yang mensyaratkan penggunaan jerat. Kecuali ditentukan oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan di tempat yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan yang menjatuhkan putusan pertama. Jika lebih dari satu orang dijatuhi Pidana mati dalam satu putusan, eksekusi akan dilakukan secara bersamaan pada waktu dan tempat yang sama, kecuali keadaan tertentu tidak memungkinkan. Misalnya, terpidana dijatuhi hukuman tingkat pertama di Pengadilan Negeri Manado, kemudian Pidana mati dieksekusi di tempat lainKarena dalam hal ini tidak jelas apakah itu terjadi di tempat tertutup atau di tempat umum, maka Pengadilan Negerilah yang harus berwenang memutuskannya. Setelah 87
mendengar Jaksa Tinggi/Jaksa Penuntut Umum tentang tempat dan waktu eksekusi, Ketua Komisariat Daerah di daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan bertugas melaksanakan pidana mati. jika terjadi pada wilayah Wilayah Komisariat polisi lain maka negosiasi dilakukan dengan Kepala Polisi Komisariat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyediakan personel dan sumber daya yang diperlukan (Jacob, 2017). B. Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Salah satu bentuk pelanggaran HAM bagi terpidana mati adalah fenomena terpidana mati yang menunggu eksekusi dan menghadapi ketidakpastian. LAPAS digunakan untuk menampung terpidana mati yang belum dijatuhi hukuman mati. Karena mereka akan tetap di sana sampai waktu yang tidak ditentukan, LAPAS telah melampaui tujuan semula untuk menasihati narapidana. Dilihat dari persoalan tersebut, masa tunggu tersebut berlebihan dan bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum. "konsep kepastian hukum mengandung dua hal mendasa,r Pertama, ada aturan dan peraturan yang bisa diubah. Kedua, adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal pelanggaran hukum." (Usman dan Andi Najemi, 2018) 88
Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sementara terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lembaga Pemasyarakatan ikut dihuni oleh terpidana mati, baik yang sedang mengajukan upaya hukum maupun yang telah ditolak grasinya oleh Presiden. Dalam hasil wawancara peneliti dengan Zulkarnain Baso Hakim SH., MH, Jaksa Agung Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa Pengaturan terkait adanya permohonan dan penolakan atas grasi sebagai "lampu hijau" dilaksanakan eksekusi pidana mati di UU Grasi diatur juga dalam 1) Pasal 62 (1) KUHP Existing: Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. 2) Pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. 3) Pasal 98 Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. 89
4) Pasal 99 ayat (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. 5) Pasal 99 ayat (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh 6) Pasal l00 ayat (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Ayat (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ayat (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. 7) Pasal 101 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama l0 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat 90
diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. (jalan keluar) Masa tunggu Pidana mati tidak diatur secara harfiah dalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP (UU No.1 tahun 1946) tidak memiliki ketentuan tentang berapa lama waktu eksekusi Pidana mati. Dan Jika kita mencermati urutan eksekusi Pidana mati yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang mengatur tentang eksekusi Pidana mati, jelas bahwa UU a quo tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan Pidana mati akan dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, terpidana hanya diberi tahu bahwa eksekusinya dilakukan paling lama tiga kali dalam waktu 24 jam. Namun, itu hanya berlaku untuk pemberitahuan sebelum eksekusi. Waktu pasti pelaksanaan Pidana mati, sejak hakim memvonis mati terdakwa sampai hari pelaksanaannya, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Berbeda dengan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang sudah disahkan dan akan diberlakukan, KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang sudah ada ketentuan mengenai masa tunggu ini dengan masa percobaan 10 tahun dan jika terpidana mati memiliki perilaku baik ada kemungkinan terpidana mati ini diringankan hukuman dengan hukuman seumur hidup atau setidaknya hukuman penjara 20 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Ayat 1 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) 91
Aturan tentang PK dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengalami perubahan akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UU No. Konstitusi Republik Indonesia. Menurut putusan ini, pasal 268 KUHAP pasal 3 ayat 3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap. Putusan yang diambil dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juli 2013, diumumkan dalam Rapat Paripurna Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Maret 2014..22 Putusan MK No.34/PUU-XI/2013 juga memicu perbedaan pendapat di sejumlah kalangan. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. Putusan MK tersebut , menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun juga berdampak signifikan terhadap sistem peradilan Indonesia karena berdampak pada tingkat kepastian hukum bangsa. Nyoman Putra Jaya, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kekisruhan hukum karena peluang PK yang sangat banyak dan tidak terbatas, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan. Guru besar ini tidak mempersoalkan faktor hukum yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan apakah akan memberikan rasa keadilan kepada terpidana, tetapi penting juga mempertimbangkan kepastian hukum. Hanya ada satu kesempatan bagi jaksa dan terpidana masing-masing untuk mengajukan 92
PK dalam proses hukum. Hal serupa juga disampaikan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD yang meniai putusan mahkamah konstitusi mengenai PK yang diberikan lebih dari sekali dapat mengakibatkan kekacauan dunia hukum. Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya kejelasan hukum dalam pengaturan masa tunggu sebelum pidana mati dilaksanakan. Ketika upaya hukum terakhir telah diterapkan, pemerintah harus dibatasi oleh waktu maksimum. Menurut UU Proses Pidana, sekarang diakui bahwa pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer) memprakarsai prosedur sebelum pengadilan banding (Pengadilan Tinggi). Tingkat kasasi Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali (PK) dalam hal novum Mahkamah Agung yang baru, dan terakhir permohonan grasi presiden. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi atau perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pidana mati (F. I. Siregar, 2015). C. Upaya Pemerintah Dan Solusi Penyelesaian Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Pidana mati menurut KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), kejahatan yang dianggap sangat berat adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (seperti pidana mati atau seumur hidup di penjara). untuk menunjukkan sifat beratnya, pelanggaran ini hanya dapat dihukum dengan penjara sebagai pelanggaran tunggal, atau dalam beberapa kasus dapat diakumulasikan dengan denda kategori V atau ancaman minimal tertentu. 93
Meskipun pidana mati tetap dijunjung tinggi sebagai tindakan untuk membela masyarakat atau lebih dipusatkan atau diarahkan pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diantisipasi secara selektif, hati-hati, dan terfokus pada perlindungan atau kepentingan individual (pelaku) Oleh karena itu, penting untuk adanya aturan yang mengatur mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati atau pidana mati bersyarat (conditional capital punishment) dengan masa percobaan 10 tahun. Cara berpikir ini bertujuan untuk mencapai kompromi antara mereka yang menentang Pidana mati dan kelompok pendukung yang jumlahnya cukup signifikan dan termasuk yang memiliki perasaan campur aduk di tingkat global atau internasional dan ini adalah bentuk KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) untuk menyeimbangkan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu (Eddyono et al., n.d., p. 18). Persoalan lain berkaitan dengan pidana mati dengan masa percobaan, berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) versi Grasi bukan lagi alasan untuk menunda pelaksanaan putusan selama bukan merupakan pidana mati menurut Pasal 62 Ayat (1) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023). Artinya, proses grasi yang diakhiri dengan Keputusan Presiden menentukan dapat atau tidaknya eksekusi dilakukan. KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) pasal 100 membuat terobosan dengan memfasilitasi masa percobaan yang berdurasi 10 tahun. Masa percobaan diputuskan oleh hakim setelah mempertimbangkan penyesalan terdakwa, 94 yang
menunjukkan peningkatan sikap, keterlibatan terdakwa yang minimal dalam kejahatan, dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan.. Pengadilan harus menentukan masa percobaan ini dalam putusannya, dan durasi 10 tahun dimulai setelah putusan tersebut mengikat secara hukum atau hukum tetap. apabila terpidana mati menunjukkan perbaikan, maka terpidana akan diperiksa dan diberikan pengakuan berupa perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup (Hendriana et al., 2022). Merujuk ketentuan tersebut di atas, hasil wawancara peneliti dengan jaksa agung yang mengungkapkan bahwa KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dalam rumusan masa percobaan yang diatur dalam pasal 100 adalah bagian dari solusi pemerintah untuk mengatasi kepastian hukum terhadap fenomena masa tunggu pidana mati di Indonesia karena terpidana mati diberi kesempatan untuk menyatakan penyesalan dan memiliki harapan dengan adanya alasan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Jika terpidana mati memiliki perilaku baik ada kemungkinan terpidana mati ini diringankan hukuman dengan hukuman seumur hidup atau setidaknya hukuman penjara 20 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Ayat 1 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023). 95
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka modernisasi hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana mati,Perumusan, penerapan, dan pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus memberikan pertimbangan yang signifikan terhadap hal-hal berikut: 1) Pidana mati sekarang menjadi hukuman khusus dan alternatif daripada hukuman pokok; 2) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, yang dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau selama 20 tahun jika terpidana telah menunjukkan perilaku yang baik. 3) Hukuman mati tidak dapat diterapkan pada anak di bawah umur. 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil dan orang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai ibu hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. (M. K. R. INDONESIA, 2007) Argumen-argumen ini menunjukkan bahwa pidana mati perlu dimoderasikan ke depannya dengan artian menemukan jalan tengah antara mereka yang ingin menegakkan pidana mati (Retensionis) dan mereka yang ingin menghapusnya (abolisionist). Pidana mati bukan lagi pidana pokok melainkan pidana khusus dan alternatif, dan pidana mati dapat 96
dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun yang dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan perilaku terpuji. Poin 1 dan 2 adalah contoh yang sangat jelas dari kebijakan jalan tengah ini. 20 tahun, atau seumur hidup 97
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Masa tunggu dalam pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia yang berkepanjangan bahkan sampai bertahun-tahun merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Hukum positif yang dilanggar dalam waktu tunggu eksekusi pidana mati tersebut adalah Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa : setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia. Karena tidak ada aturan yang mengatur berapa lama waktu maksimum yang dapat ditunggu oleh terpidana mati sebelum dieksekusi, mereka secara tidak langsung menerima dua hukuman: Pidana mati dan penahanan selama waktu yang belum ditentukan 2. Akibat hukum atas pelaksanaan pidana mati bagi terpidana mati di Indonesia dihubungkan dengan asas kepastian hukum tidak diatur secara harfiah dalam peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP (UU No.1 tahun 1946) tidak memiliki ketentuan tentang berapa lama waktu eksekusi Pidana mati. Dan Jika kita mencermati urutan eksekusi Pidana mati yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang mengatur tentang eksekusi Pidana mati, jelas bahwa UU a quo tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan Pidana mati 98
akan dilakukan. Berbeda dengan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) yang sudah disahkan dan akan diberlakukan, KUHP yang sudah ada ketentuan mengenai masa tunggu ini dengan masa percobaan 10 tahun dan jika terpidana mati memiliki perilaku baik ada kemungkinan terpidana mati ini diringankan hukuman dengan hukuman seumur hidup atau setidaknya hukuman penjara 20 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Ayat 1 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) 3. Upaya pemerintah dan solusi penyelesaian masa tunggu eksekusi pidana mati adalah KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dalam rumusan masa percobaan yang diatur dalam pasal 100 adalah bagian dari solusi pemerintah untuk mengatasi kepastian hukum terhadap fenomena masa tunggu pidana mati di Indonesia karena terpidana mati diberi kesempatan untuk menyatakan penyesalan dan memiliki harapan dengan adanya alasan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. jika terpidana mati memiliki perilaku baik ada kemungkinan terpidana mati ini diringankan hukuman dengan hukuman seumur hidup atau setidaknya hukuman penjara 20 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Ayat 1 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) 99
B. SARAN 1. Perlu pembinaan khusus bagi terpidana mati di Lapas yang sedang tidak ada kepastian kapan dieksekusi yaitu mengenai kesehatan jiwa. Pembinaan khusus membutuhkan psikolog yang selama ini hanya dilakukan oleh petugas Lapas. Pembinaan khusus untuk menampung pengaduan dari terpidana mati berupa konsultasi yang dilakukan oleh psikolog yang khusus menangani kesehatan jiwa dan mental. 2. perlu adanya kejelasan hukum dalam pengaturan masa tunggu sebelum pidana mati dilaksanakan. Ketika upaya hukum terakhir telah diterapkan, pemerintah harus dibatasi oleh waktu maksimum. Menurut UU Proses Pidana, sekarang diakui bahwa pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer) memprakarsai prosedur sebelum pengadilan banding (Pengadilan Tinggi). Tingkat kasasi Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali (PK) dalam hal novum Mahkamah Agung yang baru, dan terakhir permohonan grasi presiden. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi atau perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pidana mati 3. Pengaturan terkait pidana mati perlu dimoderasikan, dengan fokus untuk menemukan jalan tengah terhadap perdebatan antara mereka yang dengan gigih menentangnya (Abolisionis) dan mereka yang mendukungnya (Retensionis). Dengan adanya kuhp baru semoga menjadi jalan tengah bagi polemik masa tunggu pidana mati ini. 100
DAFTAR PUSTAKA A. SUMBER BUKU Adji, I. S. (2009). Humanisme dan pembaruan penegakan hukum. Kompas. Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum : Vol. 23 cm (Cetakan ke 8). Sinar Grafika. Amiruddin, Z. A. (2018). Pengantar metode penelitian hukum (ke-10). Rajawali Pers. Arikunto, S. (2011). Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik / Suharsimi Arikunto. Rineka Cipta. Djoko Prakoso dan Nurwachid. (1984). Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati di id dewasa ini. Ghalia Indonasia. E. Utrecht. (1967). hukum pidana 1. Universitas. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Storia Grafika. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In lipi indonesia (edisi ke 4). Pusat Bahasa. Indonesia.pdf Effendi, E. (2011). Hukum pidana Indonesia : suatu pengantar. Refika Aditama. Gunakaya, D. A. W. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia (1st ed.). 101
Hamzah, A. (2005). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta. Ibrahim, J. (2005). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing. Kelsen, H., & Arief Sidharta, B. (2006). Hukum dan logika. Alumni. Lilik Mulyadi. (2007). Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya (Pertama). PT Alumni. Lubis, T. M. (2013). Rumah Opini : Deret Kematian. Kompas. Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Pustaka Setia. Marpaung, L. (2005). Asas-teori-praktik hukum pidana. Sinar Grafika. Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana. Muladi, B. N. A. (1992). Teori-teori dan kebijakan pidana (Cet. 2). Alumni. Muladi, B. N. A. (1996). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Citra Aditya Bakti. P.A.F. Lamintang., T. L. (2017). Hukum penitensier Indonesia (Edisi kedu). Sinar Grafika. Prodjodikoro, W. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Ed. 3 Cet.). Refika Aditama. Purnomo, B. (1982). Hukum Pidana kumpulan karangan ilmiah (edisi 1). Bina Aksara. Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum (Cet. 3). Citra Aditya Bakti. 102
Roeslan, S. (1987). Stelsel Pidana Indonesia. Aksara Baru. Sholehuddin, M. (2007). Sistem sanksi dalam hukum pidana : ide dasar Double Track System & implementasinya. Raja Grafindo Persada. Siswanto, A. (2015). Hukum pidana internasional (A. Prabawati (Ed.)). Andi. Sitanggang, D. (2021). Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati dalam mewujudkan rasa keadilan menuju pembaharuan hukum pidana (A. R. Sibuea (Ed.); 2nd ed.). Penerbit Pustaka Reka Cipta. Soemitro, R. H. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri (Ed. Disemp). Ghalia Indonesia. SUGANDHI, R. (1981). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan penjelasan. USAHA NASIONAL. Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D. Alfabeta. Sunggono, B. (2006). Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Sutopo, S. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d (Sutopo (Ed.); 2nd ed.). Alfabeta. Tri Andrisman. (2011). Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia (cetakan 1). Universitas Lampung. Yuhelson. (2017). PENGANTAR ILMU HUKUM. Ideas Publishing. 103
B. JURNAL Anjarsari, W. P. (2021). PENGATURAN TENGGAT WAKTU PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(3), 485. Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. Jurnal Konstitusi, 16(2), 296. Hendriana, R., Oktobrian, D., & Abdillah, M. I. (2022). Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 68. Husein, S. (2003). PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. Digitized by USU Digital Library, 1-8. Indratanto, S. P., Nurainun, & Kleden, K. L. (2020). ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Jurnal Ilmu Hukum, 16(2019), 88-100. Ismail, A., Ali, C., & Zakaria, F. (2020). Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati bagi Terpidana yang sudah di Vonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum. Universitas Islam Bandung, 6, 252-256. 104
Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964. Lex Crimen, VI(1), 98-105. Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido, 1(1), 13-22. Kusumo, A. T. S. (2015). HUKUMAN MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL. 12. Lilik Mulyadi. (2007). Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya (Pertama). PT Alumni. Lubis, T. M. (2013). Rumah Opini : Deret Kematian. Kompas. Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Pustaka Setia. Ni Komang Ratih Kumala Dewi. (2020). KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP. Universitas Mahasarawati Denpasar, 6(2407-4276), 11. Rahma Ningsih, M. F. A. (2022). Penerapan Hukuman Mati oleh Negara Maju dan Berkembang. Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia, 2, 66. Reza, B. I. (2014). Penghapusan Hukuman Mati dalam Praktik Pengadilan Internasional dan Nasional. Peneliti IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor Dan Kandidat Doktor Bidang Hukum Di University of New South Wales, Australia. 105
Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. MAZAHIB, 15(1). Samantha, R., & Almalik, D. (2019). ASAS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA. Jurnal Ius Civile, 3(2), 58-66. F&id=9987 Saputri, O. F. (2017). ASPEK HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA. VI(9), 75-82. Siregar, F. I. (2015). Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Siregar, R. E. (2022). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati. Locus Journal of Academic Literature Review, 1(7), 373-385. Supriyono. (2016). TERCIPTANYA RASA KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. Jurnal Ilmiah FENOMENA, XIV(2), 1567-1582. Titin Nurfatlah. (2022). Analisis Kritis Masa Tunggu Eksekusi Mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Unizar Law Review, 5(2). 106
Usman dan Andi Najemi. (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. Jurnal Hukum, 1, 80. Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216-226. C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan umum dan militer Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1 tahun 1946) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM 107
D. SUMBER LAIN Anjar. (2016). Sejarah, Pengertian, Dasar dan Tujuan Pidana Mati di Indonesia. Wawasanpendidikan.Com. Budiman, A. A., & Rahmawati, M. (2020). FENOMENA DERET TUNGGU TERPIDANA MATI DI INDONESIA (Erasmus A. T. Napitupulu (Ed.)). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Eddyono, S. W., Erasmus A.T. Napitupulu, & Ajeng Gandini Kamilah. (n.d.). Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Febriyan. (2016). Hukuman Mati Ternyata Tak Murah, Ini Rincian Biayanya. Tempo.Co. tak-murah-ini-rincian-biayanya icjr. (2015). Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan. ICJR. (2017). Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa. INDONESIA, D. P. R. R. (2015). Rancangan KUHP Nasional Tahun 2015 Pasal 54. In DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (p. 273). 108
INDONESIA, M. K. R. (2007). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU- V/2007 (p. 471). Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (2020). Unkris. Munawaroh, N. (2023). 4 Alasan Penundaan Eksekusi Pidana Mati. Hukum Online. Pujakesuma, I. (2012). PENEGAKAN HUKUM. hukum/ Ramadhan, A. (2020). 538 Terpidana Mati Tengah Tunggu Eksekusi, Empat di Antaranya Sudah Menunggu Lebih dari 20 Tahun. Kompas.Com. Ridho, A. (2018). Lelang Bersifat Lex Specialis. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Specialis.html 109
DAFTAR LAMPIRAN Foto 1. Kejaksaan Negeri Kota Bandung 110
Foto 2. ISW Lawfirm 111
Foto 3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 112