Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 156 PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir) Oleh : Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza Abstrak Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (extraordinary measure), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan; pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi, dan bagaimana tinjauan teori zawajir dan jawabir terhadap pidana mati bagi koruptor. Bahan yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yang penulis gunakan adalah kajian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dapat dijatuhkan kepada koruptor dalam keadaan tertentu. Berhubung yang digunakan adalah kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (2), maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah fakultatif. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat saja tidak dijatuhi pidana mati. Sedangkan pidana mati terhadap koruptor menurut teori zawajir dan jawabir, hanya memiliki fungsi sebagai zawajir saja, dosa terpidana tidak terhapus karena hukuman itu. Karena sanksi ini merupakan jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Sementara teori jawabir hanya berlaku bagi jarimah yang dijatuhi hukuman hadd, contohnya zina, sariqah (pencurian), qadhf (tuduhan zina), dan lain-lain, yang perbuatan dan sanksinya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kata Kunci: Pidana Mati, Korupsi, Zawajir dan Jawabir. A. Pendahuluan Kejahatan merupakan masalah yang sangat umum. Tidak ada satu negara pun yang tidak berhadapan dengan masalah ini. Kriminalitas juga sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat, maupun pemerintah. Di antara kejahatan-kejahatan itu, sebagian tergolong sangat serius dan mendapat perhatian yang mendalam dari semua sistem peradilan pidana, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, kejahatan terhadap harta kekayaan (baik dengan kekerasan LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 157 maupun tidak), dan kejahatan terhadap seksualitas. Karena itu, kemampuan suatu sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan atau menekannya serendah mungkin, sangat didambakan oleh masyarakat.1Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan dari ketentuanhukum kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi secara tuntas. Meskipun di Belanda sendiri praktik hukuman mati telah dihapuskan. Dalam titel II Buku I KUHP yang berjudul "Hukuman" (straffen), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, ada empat macam hukuman pokok yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) denda, dan tiga macam hukuman tambahan: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.2 Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.3Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Kalau di negara lain, satu persatu menghapus 1Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 133. 2Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 174. 3Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 158 pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.4 Beberapa negara telah mencabut pidana mati seperti Brazil tahun 1979, Republik Federasi Jerman tahun 1949, Kolumbia tahun 1919, Kosta Rika tahun 1882, Denmark tahun 1978, Dominika tahun 1924, Ekuador tahun 1897, Fiji tahun 1979, Firlandia tahun 1972, Honduras tahun 1965, Luvemburg tahun 1979, Norwegia tahun 1979, Australia tahun 1968, Potugal tahun 1977, Uruguay tahun 1907, Venezuela tahun 1863, Eslandia tahun 1928, Swedia tahun 1973, Swiss tahun 19735. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.6Meskipun diakui banyak yang keberatan terhadap hukuman mati, namun juga didukung sebagai suatu noodrecht (hukuman darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan. Dipertimbangkan pula secara khusus bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia, dan juga orang-orang Timur Asing, seperti Cina, Arab, dan India takut pada dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut "prevensi umum" maupun "prevensi khusus", diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap melakukan kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.7 Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang 4Ibid. 5Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet II (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 179-180. 6Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana..., hlm. 175. 7Ibid, hlm. 176-177. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 159 umumnya sangat menakutkan, terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Salah satu tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi.8 Ada 9 (sembilan) macam delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP yaitu, Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu berperang), Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara), Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian), dan Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.9 Pengaturan tentang pidana mati juga terdapat di luar KUHP, aturan ini sering disebut dengan undang-undang tindak pidana khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (2) Undang- UndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 8 Ady Tri Setyo Nugroho, Pelaksanaan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Yogyakarta, 2014),jurnal skripsi, hlm. 3. 9Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana..., hlm. 196. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 160 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2).10 Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati semakin ekstra permanen dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan pasca reformasi Tahun 1998-2008, realisasi aplikasi hukuman mati justru menuju puncak momentumnya bersamaan dengan meningkatnya frequensi gugatan para aktivis HAM untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Pada periode Januari-Juli 2008 telah ada 6 terpidana yang dieksekusi. Bahkan pada periode 18-19 Juli 2008 eksekusi terjadi dengan jarak waktu yang sangat pendek, tidak lebih dari satu jam. Malah di bulan Nopember 2008 dunia menyaksikan secara langsung rilisan berita eksekusi mati Trio (tiga pelaku) Bom Bali I sekaligus, yakni Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra.11 Menguatnya frekuensi hukuman mati di Indonesia ternyata lebih didominasi oleh faktor peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang sejenis napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) atau narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dibanding oleh peningkatan violent crime. Dalam catatan imparsial, untuk periode 1998-2008, kasus narkotika dan psikotropika merupakan kasus yang cukup banyak divonis hukuman mati, yaitu sebanyak 68 kasus, kemudian disusul delik pembunuhan 32 kasus.12 Jika penerapan hukuman mati dimaksudkan sebagai ketentuan hukum tertulis (sock therapy law), justeru semakin banyak orang yang tidak takut melakukan tindak kriminal, baik korupsi, membunuh secara berencana, melakukan kejahatan terorisme, melakukan 10 Nata Sukam Bangun, Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia (Yogyakarta, 2014), jurnal ilmiah, hlm. 5. 11Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum), (Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), hlm. 4-5. 12Ibid, hlm. 5-6. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 161 pelanggaran hak asasi manusia berat, dan sejenisnya. Menurut kelompok yang pro terhadap pidana mati, "mungkin" akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban di samping akan membuat orang lain gentar melakukan kejahatan serupa. Namun, jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan recovery diri nyaris tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah "dimatikan" sebelum sempat memperbaiki diri. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, seperti dihukum seumur hidup dengan atau tanpa pencabutan hak-hak tertentu atau penjara di tempat yang jauh dan terpencil.13 Sementara dalam perspektif hukum Islam, pidana mati (uqbah al i'dam) memang nyata ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu had (hudud), qishash, dan ta'zir. Pidana mati merupakan hukuman maksimal yang senantiasa eksis dan diakui kelegalannya oleh hukum Islam. Hukum Islam tetap mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu. Esensi penerapan hukuman mati pada hukum Islam lebih untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Karenanya tujuan umum adanya hukuman dalam Islam, termasuk hukuman mati, adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat (mashlahah al-naas) dan menegakkan keadilan (daam al-adaalah).14 B. Pidana Mati Terhadap Koruptor Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung 13Ibid, hlm. 9. 14Ibid, hlm. 13-14. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 162 oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus- menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.15Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi, setidaknya karena aktor-aktor yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dan jaringan yang luas. Sehingga ketika mereka terbelit hukum, mereka akan menggunakan uang dan kekuasaannya untuk menghindari atau membeli hukum.16 Korupsi sudah merajalela di berbagai bidang dan lapisan. Dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, korupsi sulit diberantas bahkan semakin mengakar dan dilakukan secara masif. Lembaga-lembaga hukum berdiri, idealnya mampu memberantas korupsi dari hilir sampai hulu. Lembaga adhock yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk dan terlahir dari semangat negeri bebas dari rongrongan korupsi, namun negeri ini tetap tidak bisa lepas dari korupsi.Dan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif (pencegahan), strategis detektif (pengusutan) dan strategi refresif (penjatuhan pidana), maka penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi.17 Pada tahun 2014, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 191 perkara korupsi dengan 219 terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Dari 191 perkara korupsi, sebanyak 196 15Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi..., hlm. 2. 16Sulistyowati, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Keseteraan dan Keadilan (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2006), Hlm. 271. 17Iwan Darmawan, Pro Kontra Pidana Mati di akses pada 14 juli 2016. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 163 terdakwa (88,4 %) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 8 terdakwa (3,6 %) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan, serta total 15 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor. Dari seluruh penjatuhan vonis bersalah untuk koruptor, tiga besar hukuman paling dominan adalah 2 tahun penjara (34 terdakwa), 1 tahun (32 terdakwa), 1 tahun 6 bulan (23 tedakwa). Rata-rata vonis untuk koruptor selama semester II tahun 2014 adalah 31 bulan atau 2 tahun 7 bulan penjara.18Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.19 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan "luar biasa" yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.20 Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 18 ICW. 19 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi..., hlm. 2. 20 Elsa R.M. Toule, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jurnal hukum prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013. hlm. 107. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadaan tertentu" adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.21 Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatursejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap korputor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Ke Jie wakil ketua Parlemen China dihukum mati, Ju Rongji Perdana Mentri China beberapa tahun yang lalu mengatakan "siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya siap dihukum mati." Perkataan Ju Rongji tersebut hendaknya menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan cara seperti itulah korupsi bisa ditekan, diberantas dan diminimalisir.22 1. Teori Pemidanaan Hukum Islam (Zawajir dan Jawabir) terhadap Pidana Mati bagi Tindak Pidana Korupsi Pada bab sebelumnya telah dibahas tujuan pemidanaan baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam syari'at Islam adalah sebagai pencegahan dan pendidikan serta pengajaran. Dalam hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi jinayat. Dahulu, pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teorijawabir. Kemudian, ditemukan teori baru yang menyatakan bahwa tujuan jinayat itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain 21Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi..., hlm. 12. 22Iwan Darmawan, Pro dan Kontra Pidana Mati di akses pada 14 Juli 2016. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 165 agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori zawajir.23 Berbeda dengan teori pemidanaan dalam hukum konvensional yang membahas teori gabungan secara khusus, namun dalam hukum pidana Islam tidak ada istilah khusus mengenai teori gabungan ini. Seperti yang diketahui bahwa pemidanaan dalam Islam itu saling menyatu(terintegrasi) antara zawajir dan jawabir, sedangkan teori gabungan jika dilihat secara detail hanya melekat pada jenis jarimah yang dilanggar disertai ancaman hukumannya. Contohnya hukuman mati terhadap jarimah murtad, di sini terdapat dua tujuan pemidanaan yang pertama, pembalasan; membuat pelaku jera dengan dijatuhkan hukuman tersebut. Yang kedua, pencegahan; membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan jarimah tersebut. Jadi dalam kasus murtad, di sini berlaku teori gabungan. Teori zawajir (pencegahan) dan jawabir (paksaan) muncul ketika para ulama fiqh membahas sifat hukum dalam berbagai tindak pidana, yaitu apakah bersifat preventif (pencegahan) atau paksaan (balas dendam). Apabila hukuman telah dilaksanakan di dunia, apakah mereka masih disiksa di akhirat atau terbebas?24 Ada anggapan yang menyatakan bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam hanya bertujuan untuk membalas (retributif justice), karena orang hanya teringat dengan qishas saja. Padahal, hukuman dalam hukum pidana Islam tidak semata mata bertujuan untuk pembalasan saja, namun bertujuan untuk: (1) menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman qishas-diyat), (2) membuat jera pelaku/prevensi khusus (lebih nampak pada hukuman hudud), (3) memberi pencegahan secara umum/ prevensi general (lebih tampak pada hukuman hudud), dan (4) memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman ta'zir).25 diakses 12 Januari 2016. 24Juhaya S.Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya..., hlm. 83. 25Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam..., hlm. 93. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 166 Dikenalnya aspek pencegahan dalam hukum Islam lebih dalam dan lebih tegas dibanding sistem lain. Disini pencegahan dikenal dengan justifikasi utama, khususnya untuk hukuman hadd.Mawardi mendefinisikan hudud sebagai hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan dari melalaikan apa yang Dia perintahkan. Jenis hukuman lain yaitu ta'zir berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pencegahan dan perbaikan.Dalam literatur hukum Islam,ta'zir menunjukkan hukuman yang ditujukan; pertama, untuk mencegah para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh, dan kedua, untuk memperbaiki dia.26 Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, adapula yang cukup diberikan beberapa cambukan saja, dan adapula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.27 Kasus-kasus yang termasuk kategori ta'zir dan memungkinkan diancam hukuman mati, diantaranya pelaku-pelaku kasus narkoba (pengedar), dan korupsi (koruptor). Hukuman mati yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan ta'zir dalam konteks hukum pidana Islam disebut al-qatlu al-siyasi, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh Al- Qur'an dan Hadits, tapi diserahkan wewenangnya kepada penguasa atau negara untuk 26Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam (Bandung: Asy Syamil, 2000), hlm. 190-191. 27Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 167 menentukan dan mengatur, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya. Islam membolehkan penerapan hukuman maksimal (mati) kategori ta'zir oleh suatu negara jika diyakini sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat (umat).28 Seperti yang dikatakan Khairil Akbar dalam skripsinya Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam, sanksi berupa pidana mati terhadap penyalahgunaan psikotropika merupakan jarimah ta'zir yang bentuk perbuatan dan sanksinya merupakan hasil dari subjektivitas ijtihad penguasa, hanya memiliki fungsi sebagai zawajir saja, dosa terpidana tidak terhapus karena hukuman itu. Sementara teori jawabir hanya menghendaki sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh syar'i secara jelas, baik pebuatan maupun sanksinya dan bentuk sanksi tersebut.29Melihat jawaban dari penelitian tersebut, maka timbul pertanyaan baru, bagaimana menggunakan teori zawajir dan jawabir terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Diketahui bahwa negara ini bukan hanya darurat narkoba, tetapi juga darurat korupsi. Korupsi sudah merambah bahkan sampai ke penjuru masyarakat. Salah satu yang menjadi faktor penyebab korupsi sulit diberantas adalah sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, bahkan sanksi yang diberikan terlalu ringan, tidak sebanding dengan kerugian yang diterima negara akibat perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014, tidak optimalnya pengembalian kerugian negara terkait pembebanan uang pengganti. Dari total kerugian negara tahun 2014 sebesar Rp. 10,689 triliun, pengadilan hanya memutus Rp.1,493triliun uang pengganti. Pembebanan ini hanya 1/7 atau 13% dari total kerugian negara tahun 2014.Belum lagi jika terdakwa tak memenuhi pembayaran 28Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia..., hlm. 15. 29Khairil Akbar,"Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam perspektif teori pemidanaan Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry,Banda Aceh, 2014. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017 jika
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 168 uang pengganti, maka hanya digantikan dengan tambahan kurungan penjara.Selain lamanya kurungan tak sebanding dengan uang pengganti yang harusnya dibayarkan,penggantian berupa kurungan tak korelatif dengan tujuan pengenaan uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara. Selanjutnya, pengenaan denda pidana rendah. Selain pidana pokok berupa pidana penjara Pasal 10 ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeraan, kombinasi antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tak terjadi di tahun 2014. Tercatat di tahun 2014 sedikitnya 274 terdakwa dikenakan denda ringan (Rp. 25 Juta- Rp. 50 Juta). Disamping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat.30Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan 3 menyebutkan denda pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekenomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah)." Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah)." 30 ICW. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 169 Hal tersebut merupakan contoh ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Harusnya pemberantasantindak pidana korupsi dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan dipidana mati. Mengapa harus hukuman mati?Mengutip pendapat Rahmat Hakim, Tujuanpenjatuhan hukuman yang pertama adalah bagi pelaku jarimah, sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, namun demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Kalau tidak demikian, kepentingan yang lebih banyak, yaitu masyarakat, akanterancam oleh perbuatan perseorangan tersebut. Dalam ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan, seperti:31 ِﺔَﺻ َْﳋﺎ ا ِﺔَﺤَﻠْﺼَﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ َﻘ ﱠﺪ ٌم ُﻣ ُﺔﱠﻣﺎَﻌْﻟا ُﺔَﺤَﻠْﺼَﻤْﻟَا Artinya: Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus. Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Dalam hukum positif disebut dengan prevensi umum, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai (semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kedua, sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, diharapkan agar pelaku menjadi jera sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang, dan orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku, sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru. Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. 31Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 64. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 170 Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimahakan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. 32 Seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah bahwa menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an: ٍةﱠرَذ َلﺎَﻘْـﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَـﻳ ْﻦَﻣَو ، ُﻩَﺮَـﻳ اًﺮْـﻴَﺧ ٍةﱠرَذ َلﺎَﻘْـﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَـﻳ ْﻦَﻤَﻓ Artinya: Barang siapa berbuat kebajikan walaupun sebiji sawi akan dibalas dengan kebaikan pula. Dan barang siapa yang membuat kejahatan walaupun sebiji sawi akan mendapat balasan berupa kejahatan pula. (QS. Al-Zalzalah: 7-8) Dalam ayat lainnya: ﺎَﻬُﻠْـﺜِﻣ ٌﺔَﺌﱢﻴَﺳ ٍﺔَﺌﱢﻴَﺳ ُءاَﺰَﺟَو Artinya: Balasan kejahatan itu adalah kejahatan semisalnya. (QS. Asy-Syura: 40) Kalau tujuan-tujuan di atas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini, hukum Islam juga berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara ta'dib (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku jarimah dan malah sangat membahayakan masyarakat, hukuman ta'zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.33 32Ibid, hlm. 64-65. 33Ibid, hlm. 66. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 171 Berangkat dari permasalahan diatas, Imam Izzudin Bin Abdus Salam ahli fiqh mazhab Syafi'i seperti yang dikutip oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya, mengemukakan perbedaan antara zawajir dan jawabir, beliau mengatakan zawajirdisyariatkan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana yang akan terjadi, sedangkan jawabir disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan. Kemudian disebutkan juga bahwa zawajir ditetapkan untuk perbuatan yang melanggar ketentuan Allah SWT. Sehingga dengan menghukum pelanggarnya, orang lain akan mendapat pelajaran dan berusaha untuk menghindari perbuatan itu. Adapun jawabir umumnya dikenakan pada seluruh pelaku pidana, tanpa pandang bulu.34 Ulama berbeda pendapat dalam hal pidana mati sebagai fungsi jawabir, menurut mereka al-jawabir merupakan salah satu fungsi hukuman hadd,35maka pidana mati tidak bisa dijatuhi pada koruptor, karena Islam tidak mengatur secara khusus terhadap jenis jarimah ini. Menurut teori al-jawabir sanksi diterapkan sesuai dengan bunyi nash(Al- qur'an dan Sunnah). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pidana mati terhadap koruptor menurut teori al-jawabir ini hanya berfungsi sebagai sanksi hadd. Sedangkan menurut teori al-zawajir hukuman tidak mesti diterapkan sebagaimana teks ayat, karena tujuan hukuman adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain. Demikian jugahukuman mati dalam konteks ta'zir, tujuan diadakannya hukuman ta'ziradalah untuk memberi pengajaran (ta'dib) dan tidak boleh sampai membinasakan, karena tujuan ta'zir adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama pada waktu yang lain. Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku harus dipertahankan, si pelaku harus hidup setelah hukuman dijatuhkan agar tujuan hukuman dapat tercapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa ta'zirhanya berfungsi sebagai 34Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya..., hlm. 84. 35Khairil Akbar, Pidana Mati terhadap Delik Psicotropika..., hlm. 56. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 172 al-zawajir.Namun demikian, apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali membuat kejahatan yang sama atau mungkin bertambah kejahatannya. Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah perbuatan tersebut adalah melenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi.36 Kendati pun tujuan pemberian hukum adalah balasan terhadap pelaku kejahatan, namun bentuk pembalasan tersebut bukanlah ditujukan pada pembalasan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh pelaku kejahatan. Sisi lain dari tujuan hukuman adanya upaya pencegahan yang harus terpenuhi dalam setiap hukuman. Aspek balasan dan pencegahan dalam sebuah hukuman inilah yang dijadikan prosedur dalam penetapan sebuah hukuman kepada pelaku kejahatan. Aspek balasan ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran, sedangkan aspek pencegahan ditujukan untuk menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi pengulangan melakukan tindak pidana baik dilakukan oleh individu maupun masyarakat.37 Dengan demikian, pidana mati sebagai sanksi ta'zir terhadap koruptor hanya memiliki fungsi sebagai pencegahan, hal itu sesuai dengan konsep zawajir. Dimana fungsi pemidanaan dalam teori ini untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi kejahatan dan agar hukuman itu pun dapat menjadi pelajaran bagi orang lain (masyarakat luas) sehingga tidak berani melakukan jarimah, fungsi pemidanaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi. Sedangkan fungsi jawabir hanya berlaku bagi jarimah yang dijatuhi hukuman hadd, contohnya zina, sariqah (pencurian), qadhf (tuduhan zina), dan lain lain.Karena 36Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam..., hlm. 155. 37Dedy Sumardi, Bukhari Ali, & Edi Yuhermansyah, Hukum Pidana Islam (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 119. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 173 pemidanaan itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak. Dengan kata lain, untuk menghapuskan dosa jarimah. Jadi, fungsi pemidanaan tersebut berkonotasi ukhrawi. Sedangkan korupsi termasuk kategori jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Menurut penulis, pidana mati terhadap koruptor boleh dijatuhkan apabila perbuatannya sudah sangat merugikan negara dan orang banyak. Selain itu agar di masa yang akan datang tidak ada lagi yang berani melakukan tindak pidana korupsi. C. Penutup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan; dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. berhubung yang digunakan adalah kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (2) maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah fakultatif. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat saja tidak dijatuhi pidana mati. Dalam teori zawajir, pidana mati sebagai sanksi ta'zir terhadap koruptor hanya memiliki fungsi sebagai pencegahan. Dimana pemidanaan dalam teori ini bertujuan sebagai pencegahan umum bagi masyarakat luas. Sedangkan fungsi jawabir hanya berlaku bagi jarimah yang dijatuhi hukuman hadd, contohnya zina, sariqah (pencurian), qadhf (tuduhan zina), dan lain-lain. Sedangkan korupsi termasuk kategori jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza : Pidana Mati... P a g e | 174 DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdul Jalil Salam, Polemik hukuman mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum). Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2005 Dani Krisnawati, Dkk. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Cetakan I. Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006. Elwi Danil, Korupsi ;Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya Cet I Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2012. Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika. 2006 Kadar M Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2011. Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika, 2012 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta; Amzah, 2011. Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Pena Multi Media, 2008. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung; CV Pustaka Setia, 2010 R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua) Jakarta; Sinar Grafika, 2009. Syaiful Bakri. Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta: Total Media Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta; Gema Insani Press, 2003 LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017