ARTIKEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA CIANJUR SELATAN DI KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT Yaya Mulyana1, Abu Huraerah2, & Rudi Martiawan3 1,3Program Studi Ilmu Adminstrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung 2Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung Email: mulyana_aya@unpas.ac.id Abstract Tourism has grown spectacularly as a mainstay sector of various countries in gaining foreign exchange and economic growth, including Indonesia. Likewise for one of the regions in Indonesia, namely Cianjur Regency which has a variety of interesting tourist attractions and is visited by tourists such as Cipanas. Tourism in Cianjur Regency is not only North Cianjur but also in South Cianjur has very potential tourism potential. But unfortunately, the management is not optimal so that its potential has not been explored. Therefore, this study will examine the extent of Cianjur Regency tourism policy in developing South Cianjur tourism. This study uses descriptive analysis method to explore the object under study. The type of data used is data in the form of interviews and secondary results. The results of the study show that the policies that have been implemented have not been able to improve the performance of the tourism sector optimally. Some indicators that have not been optimal include infrastructure development, to policy implementation. tourism promotion, and commitment Keywords: policy strategy, tourism development, local government. A. PENDAHULUAN Sektor pariwisata sekarang menjadi andalan banyak negara dalam upaya menarik devisa dan mendorong pertumbuhan ekonominya termasuk pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam PDRB Nasional tahun 2017 sektor pariwisata menduduki urutan kedua setelah migas. Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat penting dalam mendongrak pertumbuhan ekonomi dan menjadi sarana dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat karena sifatnya yang lebih padat karya. JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 490
ARTIKEL Dengan demikian, tidak dapat dibantah lagi bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan dalam meningkatan pendapatan dari devisa khususnya bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata ini sehingga selain dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga dpat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, wajar jika pariwisata menjadi penting yang secara terus-menerus perlu dikembangkan baik oleh pemerintah sendiri maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta (investor) baik dalam negeri maupun asing. Pariwisata sendiri bagi sebagian besar masyarakat sendiri sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan suatu wilayah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah maupun kesejahteraan bagi masyarakatnya. Disamping itu pariwisata juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesempatan kerja serta dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (Yoeti, 2007). Kabupaten Cianjur memiliki banyak potensi wisata yang menarik yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisata alam maupun wisata buatan, khususnya daerah Utara Kabupaten Cianjur sejak dulu banyak diminati oleh wisatawan mancenegara. Salah satu daya tariknya, yaitu pemandangan alam berupa hamparan perkebunan dan pegunungan yang mengelilingi wilayah Kabupaten Cianjur bagian Utara dan udara yang segar dan sejuk serta sarana prasaran infrastruktur menuju lokasi wisata relatif bagus. Selain itu, jarak juga memengaruhi banyaknya wisatawan yang lebih memilih untuk berkunjung kelokasi wisata tersebut khususnya dari sekitar wilayah Jakarta dan Bodebek. Namun, pariwisata di Kabupaten Cianjur bukan saja Cianjur Utara saja yang memiliki daya tarik wisata yang bagus, tetapi JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 491
ARTIKEL Cianjur Selatan pun memimiliki potensi pariwisata yang tak kalah bagus dengan Objek wisata didaerah cianjur Utara, seperti Pantai Jayanti, Pantai Cidaun yang memiliki ke indahan Pantainya, danau Lewisoro, Curug Cikondang, dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang berada di daerah Cianjur Selatan. Banyaknya objek wisata di Kabupaten Cianjur membutuhkan perhatian, baik dari pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder. Namun, karena berbagai faktor, pengelolaan objek wisata tersebut belum optimal. Salah satu faktor kurang optimalnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur, yaitu dukungan sarana dan prasarana dan masih terkendala masalah infra struktur dalam menunjang kegiatan pariwisata tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015- 2025 telah menyebutkan bahwa pola pengelolaan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh telah menimbulkan efek negatif terhadap daya tarik obyek wisata. Pengembangan kegiatan pariwisata masih berfokus di daerah Cianjur utara dan itu pun hanya pengembangan aspek fisik saja, dengan hanya mengembangkan potensi alamnya, misalnya Kebun Raya Cibodas, Curug Citambur, Waduk Jangari, Tracking Gunung Gede, dan Kota Bunga. Sementara, untuk pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya menciptakan obyek pariwisata baru, seperti dengan mengembangkan potensi wisata pantai yang berada di daerah Cianjur Selatan dan budaya lokal Kabupaten Cianjur pada umumnya yang bisa dijadikan daya tarik bagi pariwisata di Kabupaten Cianjur, seperti upacara adat yang dimiliki atau kegiatan unik. Wisata kebudayaan potensial yang terus-menerus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur adalah Situs Gunung Padang Cianjur, Pantai Jayanti, Pantai Sereg dan atau Pantai Apra Sindangbarang, Argabinta yang berada di daerah Cianjur Selatan yang hingga dewasa ini cukup banyak dikunjungi wisatawan. Pantai di Cianjur Selatan memang belum bisa disejajarkan dengan Pantai Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi yang sudah JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 492
ARTIKEL lebih dulu menjadi kawasan wisata pantai atau Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran yang sudah populer. Namun, daya tarik yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur Khususnya Cianjur selatan apabila dikelola dengan baik tidak kalah menariknya. Hanya saja memang konsep penataannya masih belum dilakukan secara optimal dan komprehensif. Pengembangan pariwisata wilayah Cianjur Selatan memang selama ini masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti sarana dan prasarana, SDM, promosi, dan masalah akses infrastruktur khsusunya jika diakses dari wilayah Jakarta dan Bandung. Hal tersebut tentu menjadi sebab kawasan Selatan belum ramai didatangi wisatawan dibanding kawasan Cianjur Utara. Dalam perencanaan parisiwata Kabupaten Cianjur tengah menyusun rencana pengembangan Pantai Jayanti, Sereg, Cidaun di Cianjur Selatan. Untuk itu, Pemda terus menyiapkan langkah kebijakan dan menggenjot pihak-pihak terkait untuk saling bersinergi merangsang perkembangan pariwisata di Cianjur Selatan. Pengembangan pariwisata harus dilakukan secara lintas sektoral bahkan dengan mengundang investor. Dilihat dari keanekaragaman obyek dan daya tarik yang ada, Kabupaten Cianjur relatif memiliki jumlah obyek wisata yang bervariasi mulai dari obyek wisata alam, buatan, kuliner dan obyek wisata budaya cukup lengkap. Sebagai suatu daerah tujuan wisata, potensi kepariwisataan di daerah Kabupaten Cianjur telah memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing seperti ditunjukan di seputar Cipanas yang terus berkembang. Hal ini seharusnya mampu menjadi bahan referensi kebijakan pemerintah daerah, untuk memperbaiki dan membawa sektor pariwisata daerah menjadi lebih baik. Bahkan dengan potensinya itu, pengembangan sektor pariwisata ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah sendiri (PADS) yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang cukup signifikan bahkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 493
ARTIKEL Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini menguraikan tentang kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan perkembangan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya Cianjur Selatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur. B. TINJAUAN PUSTAKA Kodyat (2001) mengatakan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara, dilakukan baik oleh perorangan ataupun kelompok. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian hidup yang berhubungan dengan lingkungannya. Sementara, menurut Burkart dan Medlik (Bram, 2006) memahami pariwisata sebagai suatu upaya trasformasi orang untuk sementara waktu atau jangka pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja dalam keseharian. Sedangkan, Wahab (2003) mengartikan pariwisata sebagai salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks dan potensial, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik atau tradisonal, seperti kerajinan tangan dan cindera mata, penginapan/hotel, dan sarana transportasi. Dalam kajian yang dilakukan Putra, (2012) dikatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu kenicayaan dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh sektor pariwisata ini, diantaranya dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat mengembangkan seni budaya daerah dan pengembangan kerajinan lokal. Dengan demikian, dapat dipasarkan kepada wisatawan, dan yang tak kalah pentingnya dapat JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 494
ARTIKEL memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sendiri (PADS). Dalam upaya pengembangan pariwisata dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar jalannya kegiatan tersebut, seperti ketersediaan SDM yang berkualitas, anggaran yang memadai, dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah yang memprioritaskan bidang pariwisata ini. Oleh karena itu, agak mustahil suatu upaya pengembangan pariwisata tanpa adanya dukungan hal-hal tersebut. Pemerintah daerah mengupayakannya berkolaborasi dengan investor, meningkatkan kapasitas SDM dengan berbagai pelatihan serta yang tidak kurang pentingnya adalah political will dari pemerintah daerahnya dalam berbagai bentuk kebijakan yang mendukung dan kondusif. Dalam pengembangan pariwisata tidak bisa dipungkiri pentinya aspek pasar, dengan memperhatikan aspek sifat, objek, dan daya tarik wisatanya apakah bersifat alam atau budaya dengan tetap memperhatikan aspek pelestariannya dan berdasarkan aspek pasar (Mill and Morisson, 1985). Oleh karena itu, suatu pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan secara regional, propinsi, nasional yang disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berbagai issues yang berkembang. Terkait dengan itu, pengembangan pariwisata daerah didasarkan pada peraturan yang ada di daerah dengan melibatkan partisipasi dan preferensi masyarakat sebagai bentuk realisasi paradigma baru yang lebbih melibatkan dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikina, diharapkan proses perencanaan pengembangan pariwisata yang melibatkan pemikiran dan perenacanaan nasional dan pemikiran masyarakat akan menghasilkan perencanaan komprehensi yang lebih terpadu. Dalam upaya untuk pengembangan pariwisata di Indonesia sebenarnya telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yang diantaranya berupa: Pertama, dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 495
ARTIKEL kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata; Kedua, dengan mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat baik secara sosial-budaya, ekonomi bagi masyarakat dan daerah, maupun terpeliharanya mutu lingkungan hidup; Ketiga, berupaya meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; Keempat, menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arah perencanaan Nasional pengembangan pariwisata adalah guna menghasilkan susunan pengembangan kawasan konservasi. Konservasi kawasan ini pemanfaatannya hanya dilakukan terhadap aspek estetika, pengetahuan (pendidikan dan penelitian) terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, pemanfaatan jalur untuk tracking dan adventuring. Proses yang hampir sama dapat dilakukan terhadap perencanaan pariwisata wilayah Provinsi dan perencanaan ini akan menghasilkan kawasan pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, perencanaan pada level provinsi ini merupakan perencanaan yang menampung perencanaan tingkat lokal dengan menjabarkan dan tetap konsisten berpedoman pada perencanaan di tingkat nasional dan tidak boleh yang bersifat bertentangan. Sementara itu, menurut Suwantoro (2004), pengembangan pariwisata yang dilihat dari aspek kebijakan dalam pengembangan wisata dapat menciptakan perluasan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan pariwisata alam membutuhkan investasi yang tidak sedikit khususnya untuk membangun infrastrukturnya. Sebagian orang berpendapat bahwa pengembangan pariwisata alam yang berbentuk wisata lingkungan (eko-tourism) belum berhasil berperan sebagai alat konservasi alam maupun untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebabnya tidak lain adalah persoalan klasik, yaitu sulitnya JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 496
ARTIKEL mendapatkan dana pengembangan bagi aktivitas pariwisata tersebut. Dalam terminologi era milenial perlu dibangun koneksi ke pihak para pemangku kepentingan (stakeholder). Ada beragam definisi tentang kebijakan kepariwisataan seperti dikemukakan oleh ahli pariwisata. Misalnya Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai suatu peraturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan (decision making) individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sementara itu, Biederman (2007) mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar- besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Ia juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata pada dasarnya adalah adanya kemajuan negara dan kehidupan warga negaranya. Edgell, dkk. (2008,) suatu upaya perencanaan kepariwisataan dapat memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam pengembangan pariwisata. Sebagai sebuah kebijakan, bidang pariwisata merupakan sebuah produk kebijakan dari proses yang sangat kompleks dan terkait satu sama lain dengan berbagai aspek dan lintas sektor. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai aspek yang saling terkait pada berbagai level dari tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Pada titik inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam upaya pengembangan pariwisata, sebab tanpa dukungan sebuah kebijakan, pengembangan pariwisata akan sulit dilakukan. Sifat kebijakan itu sendiri yang bersifat monopolistis dan memaksa serta dapat menjadi instrumen bagi perubahan dan rekasayasa. Oleh karena itu, keterlibatan dan partisipasi semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri tetapi multi sektor yang saling terkait. Terlebih JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 497
ARTIKEL pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin kompleks dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata yang terpadu (Theobald, 2005). Dengan demikian, intervensi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan atau memberikan incentive dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, seperti dalam bentuk aturan pemanfaatan lahan konservasi, melindungi budaya lokal, membatasi akses wisatawan terhadap daerah-daerah yang rawan terhadap kerusakan, mengedukasi perilaku wisatawan yang peduli dan berwawasan lingkungan, menghemat sumber energi dan alam yang langka, mengurangi polusi dan memeberikan incentive terhadap pembangunan infrastruktur yang juga bermanafaat bagi host seperti sistem transportasi, perlindungan terhadap ruang hijau kota dan taman nasional, seperti di Bandung untuk wilayah Tangkuban Perahu atau di Sukabumi yang sedang dikembangkan seperti taman nasional geo park Ciletuh. Sebuah plihan instrumen kebijakan akan sangat menentukan efektifitasnya jika didasarkan kepada hasil kajian yang utuh dan komprehensif. Demikian juga pilihan kebijakan itu harus didasari oleh landasan moralitas dan kemauan politik yang baik. Isu-isu yang berkembang saat ini mengenai perencanaan pariwisata lebih menekankan aspek teknis dan komersial. Padahal sebenarnya merupakan masalah politik dan kebijakan yang menyangkut regulasi terhadap semua komponen pariwisata yang ada dalam rangka menuju pariwisata berkelanjutan (Theobald, 2005). Oleh karena itu, fungsi pembuat kebijakan menjadi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pariwisata yang akan diambil untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, harus dipahami bahwa kepariwisataan tidak mungkin bisa eksis dan berjalan optimal tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah sebagaimana dikemukan Elliot (1997) dan Veal (2002) dalam Judisseno (2017), it is only governments that have the power to provide political JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 498
ARTIKEL stability, security, and legal financial frameworks that tourism requires. It is governments that provide essential service and basic infrastructure. And it is only national governments that can negotiate and make agreements with other government, on issues such as immigration procedures or flying over and/or landing on landing on national territory. Thus, the tourist industry is inseparable from the role government as public policy-maker and implementer. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata disebutkan bahwa yang menjadi dasar pemikirannya adalah pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakuan perjalanan untuk mengenali, mencintai alam dan ragam budaya Indonesia. Kedua, mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan, dan memeratakan pembangunan. Ketiga, secara proaktif melakuan upaya perlindungan, pengembagan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, PHQJJXQDNDQ WHPD ·Indonesia Ultimatye in Diversity GDODP VHWLDS NHJLDWDQ SURPRVL GL OXDU QHJHUL GDQ WHPD ·.HQDOL 1HJHULPX &LQWDL 1HJHULPX. Ayo C. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait sebagai informan kunci (key informan), seperti aparat Dinas Pariwisata, pelaku pariwisata lokal, serta para wisatawan. Sementara, data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 499
ARTIKEL langsung dari objek penelitian, yaitu melalui dokumen, arsip, jurnal penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, data dalam penelitian kualitatif adalah data empiris, maka pengumpulan data pun bergerak dari lapangan empiris untuk memperoleh data, konsep, dan teori. Teknik analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan analisis Multiple Levels of Analisis dari Cresswell (2009). D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Potensi Wisata Budaya Cianjur Selatan Fakta menunjukkan bahwa kekayaan alam dan budaya di Cianjur Selatan sangat beranekaragam. Hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata yang dapat terus dikembangkan. Selain keindahan alamnya yang berupa pantai, perkebunan, air terjun, Cianjur Selatan menyimpan potensi, budaya tradisional yang juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan daya tarik bidang pariwisata. (Laporan Akhir Kajian Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Cianjur Selatan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dengan PT Puri Dimensi, 2017). Berikut beberapa budaya khas daerah Cianjur Selatan: Pertama, Bugel adalah fenomena alam yang biasa terjadi di beberapa muara sungai di wilayah Cianjur Selatan. Fenomena Bugel ini terjadi setiap musim kemarau tiba. Fenomena Bugel terjadi karena aliran sungai terbendung oleh pasir-pasir pantai yang tertiup angin dan menutupinya dan semakin lama akan membentuk menjadi bendungan/tanggul yang menghambat/menutupi aliran sungai tersebut. Pada saat ini, Bugel merupakan pesta rakyat dimana masyarakat ramai-ramai mendapatkan ikan berlimpah, karena pada saat Bugel banyak ikan yang terperangkap di muara sehingga masyarakat dapat dengan mudahnya mendappatkan ikan. JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 500
ARTIKEL Kedua, sebuah tradisi yang unik di daerah Cianjur selatan adalah tradisi nyalawena. Nyalawena adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan sejak dahulu. Aktifitas ini adalah momen berkumpulnya seluruh warga pesisir pantai untuk mengambil hasil kekayaan berupa ikan-ikan kecil. Nyalawena berasal dari kata salawé yang artinya dua puluh lima. Nyalawé berarti melakukan kegiatan pada tanggal 25 bulan Islam, terutama di dacrah sekitar pantai Apra, Sindangbarang, Cianjur. Ketiga, kesenian tutunggulan merupakan kesenian khas daerah Cianjur. Saat ini Sanggar seni Samudra jaya di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur sering mementaskan kesenian ini. Kesenian ini berasal dari Warungkondang, Kabupaten Cianjur, ada sebuah kesenian tradisional yang bernama WXWXQJJXODQ 6HEHQDUQ\D LVWLODK LQL WLGDN DVLQJ ODJL EDJL PDVD\DUDNDW Warungkondang karena pada saat-saat tertentu, yaitu ketika memberaskan padi, maka tutunggulan pun terdengar. Keempat, selanjutnya adalah kesenian lais merupakan kesenian khas Jawa Barat. Lais adalah kesenian tradisional berupa pertunjukan akrobatik yang menggunakan seutas tali sepanjang kurang lebih 6 meter yang dibentangkan diantara 2 ruas bambu pada ketinggian 12 - 13 meter. Kesenian ini cukup menyulut adrenalin karena sang lain bergelantungan dalam sutas tali. Kesenian ini sudah ada sejak jaman Belanda dan terus hidup sampai saat ini meskipun perkembangannya lambat, tetapi sayang kesenian lais mulai jarang dimainkan dan nyaris punah. Kesenian Lais berasal dari Kampung Nangka Pait, Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut. Namun, kemudian berkembang juga di daerah Cianjur Selatan ini. Kesenian lais pada awalnya diambil dari nama seorang laki-laki yang sangat terampil dalam memanjat pohon kelapa. Kemudian ia menjadi atraksi yang cukup mendebarkan. 2. Kuliner Khas Cianjur Selatan Disamping potensi budaya tersebut, di Cianjur Selatan juga menunjukkan ada potensi lain yang dapat menjadi daya tarik pariwisata yaitu JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 501
ARTIKEL berupa makanan. Dimana pada awalnya makanan hanya menjadi salah satu pelengkap kegiatan wisata saja. Namun, kemudian berkembang menjadai salah satu bentuk wisata khusus yang disebut dengan istilah wisata kuliner mengingat makanan juga diakui sebagai ekspresi identitas dan budaya yang unik. Ada beberapa bentuk/varian wisata kuliner, yaitu rural or urban tourism, yaitu kegiatan berkunjung di restoran/tempat makan saat berwisata, festival makanan lokal karena berbeda, sebagai wujud adanya kebutuhan makan minum selama berwisata. Culinary tourism, yaitu mengunjungi pasar tradisional, restoran lokal, festival makanan saat datang ke destinasi wisata. Terminologi lain disebut juga Gastronomi tourism/Cuisine tourism/gourmet tourism, yaitu bepergian ke destinasi khusus untuk menikmati makanan lokal yang punya cita rasa khas, festival makanan, atau mempelajari makanan lokal secara serius. Kenyataan menunjukkan bahwa wisata kuliner ini juga terus berkembang secara signifikan yang melengkapi wisata lainnya. Kuliner khas suatu daerah saat ini sudah menjadi salah satu daya tarik wisata, dan Cianjur selatan menyimpan potensi kuliner khas diantaranya Jalangkring dan Kasem. Kedua kuliner ini berkaitan dengan tradisi Nyalawena di daerah Cianjur Selatan. Ikan hasil tangkapan dari tradisi Nyalawena biasanya dibuat Jalngkring, yaitu kuliner yang berbentuk dendeng yang terbuat GDUL ·LPSXQ VHEDJDL KDVLO GDUL WUDGLVL 1\DODZHQD ,PSXQ KDVLO WDQJNDSDQ pada tradisi Nyalawena juga dibuat Kasem. Kasem adalah panganan yang menggunakan ikan sebagai pokoknya, dan disimpan dalam waktu yang lama untuk permentasi alami sehingga membentuk dan menghasilakan rasa yang asam (World Tourism Organization. 1995. Concepts, Definitions, and Classifications for Tourism Statistics. World Tourism Organization, Madrid) Visi pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai destinasi unggulan pariwisata Jawa Barat tampaknya masih membutuhkan waktu. Kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan masih belum bisa meningkatkan kinerja sektor pariwisata secara optimal. Hal ini terlihat dari perkembangan JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 502
ARTIKEL posisi daya saing pariwisata Kabupaten Cianjur, yang dilihat dari hasil analisis yang cenderung menurun dan belum optimal. Misalnya indikator-indikator yang nilai daya saingnya menunjukkan tren pertumbuhan yang negatif antara lain pembangunan infrastructur, dan kurangnya promosi pariwisata (Trisnawati, Wiyadi, Priono, 2008). Buruknya infrastruktur jalan tentunya bukan merupakan tanggung jawab langsung dinas pariwisata melainkan dinas pekerjaan umum. Namun, hal ini mengindikasikan bahwa masih kurang baiknya koordinasi antar dinas yang seharusnya menjadi salah satu fokus kebijakan. Disbudpar Kabupaten Cianjur harus meningkatkan komunikasi ke dinas lain yang memiliki peranan penting terhadap sektor pariwisata Kabupaten Cianjur. Menurunnya kunjungan wisata tampaknya dikarenakan kurangnya promosi dan inovasi dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Sejak kebijakan dijalankan, hampir tidak ada inovasi-inovasi baru dari objek wisata yang ada untuk bisa menarik wisatawan untuk datang. Wayan, (2016), lebih lanjut, menjelaskan kebijakan yang masih belum optimal juga bisa dilihat dari terlalu berfokusnya pembangunan daya tarik wisata ke kawasan Puncak-Cipanas sedangkan objek wisata yang ada di kawasan Cianjur Selatan masih kurang tertata. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya akomodasi wisata seperti hotel, penginapan, restoran, dan villa yang ada di kawasan Cianjur Selatan karena kurangnya minat investor untuk berinvestasi di kawasan ini. Bahkan banyak restoran, rumah makan, atau pun tempat-tempat penjualan cenderamata yang sudah ada harus gulung tikar karena sepinya pengunjung yang datang (Disbudpar Kabupaten Cianjur, 2012). Pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur harus meningkatkan daya saing pariwisata, terutama indikator-indikator yang menunjukkan pertumbuhan yang negatif dan posisi yang lebih rendah, serta faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dari hasil analisis untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata guna mencapai visi sebagai destinasi wisata unggulan Jawa Barat. Selain itu, kawasan wisata Cianjur Tengah dan JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 lebih 503
ARTIKEL Selatan juga harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena potensi yang ada di wilayah ini masih sangat besar untuk dieksplorasi. Identifikasi faktor-faktor kritis dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kendala dan tantangan perkembangan pariwisata di lokasi kajian Cianjur selatan. Kendala yang harus dijawab dalam pengembangan wisata di daerah Cianjur Selatan adalah: a. Aksesibilitas menuju wisata masih sangat rendah. Kondisi jalan dalam keadaan berat dan sempit. Pengcmbangan wisata di daerah Cianjur Selatan membutuhkan aksesibilitas yang tinggi untuk mempercepat perkembangan di wilayah tersebut. Misalnya, akses dari kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta harus memadai dan mudah. Dengan adanya tol Seroja ke wilayah Cianjur selatan dapat lebih mudah dengan akses tol melaui Ciwidey. b. Gerbang dan petunjuk lokasi objek wisata masih kurang. Gerbang dan Petunjuk jalan menuju daerah wisata akan menarik untuk mengunjungi lokasi yang menjadi daerah tujuan wisata, fasilitas pariwisata masül terbatas. Fasilitas pariwisata seperti penginapan dan restoran jumlahnya masih terbatas. Bahkan yang adapun terasa kurang memadai, penginapan yang agak memadai misalnya sudah dibangun di daerah Ranca Buaya tetapi itu wilayah Kabupaten Garut sedangkan di wilayah Cianjur Selatan ini sendiri masih sangat kurang. c. fasilitas sosial daan åsilitas umum masül terbatas. Fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, fasilitas keuangan, pom bensin, masih terbatas di wilayah Cianjur Selatan. Fasilitas ini bukan hanya dibutuhkan untuk kemajuan pariwisata, tetapi juga oleh masyarakat. Selain terdapatnya kendala pengembangan pariwisata di daerah Cianjur Selatan, beberapa tantangan lain yang harus dihadapi di antaranya adalah : pertama, bagaimana meningkatan kesadaran kolektif masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya tentang urgensi pariwisata bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya. Kedua, upaya untuk meningkatan JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 504
ARTIKEL kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai pengelola utama pariwisata di daerahnya. Ketiga, peningkatan akses menuju lokasi wisata, khususnya kuaitas jalan dan angkutan umum. Keempat, pengembangan sumber daya wisata agar menjadi daerah tujuan wisata yang melalui pengemasan dan pengelolaan produk wisata, Kelima, pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata tingkat desa di masing-masing daerah tujuan wisata. Keenam, pengembangan kemitraan dengan stakeholders lain, seperti pihak pcngelola cagar alam, tambak udang, dan lain-lain dalam rangka pengembangan pariwisata. Ketujuh, pengelolaan pengunjung yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan pcmasukan daerah. Kedelapan, pengembangan pemasaran berbasis teknologi informasi Kendala dan tantangan pengembangan wisata di dacrah Cianjur Selatan, terdapat critical factor yang harus ditangani diantaranya: Pertama, upaya peningkatan kesadaran kolektif masyarakat dan stakeholders lainnya tentang pariwisata di daerahnya. Kedua, upaya pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata tingkat desa di masing-masing daerah tujuan wisata. Ketiga, pengembangan kemitraan dengan stakeholders lain, seperti pihak pengelola cagar alam, tambak udang, dan lain-lain dalam rangka pengembangan pariwisata. Keempat, peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, melalui perbaikan kalitas jalan dan angkutan umum. Kelima, upaya pengembangan produk wisata yang berkualitas termasuk cenderamata atau oleh-oleh sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dengan demikian, berbagai masalah dan kendala itu sedikitnya akan tereliminasi atau bahkan hilang jika di dalamnya ada komitmen dan political will yang kuat dari pemerintah daerah. Tekad dan political will tadi dari pemerintah mempunyai peranan menentukan terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang pariwisata. Oleh karena itu, derajat komitmen pemerintah suatu negara dalam pembangunan pariwisata mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata (Hermawan, 2002:19). Hal ini dapat dipahami bahwa komitmen pemerintah yang kuat JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 505
ARTIKEL mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki, sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin dipercepat dan dioptimalkan. Kegiatan bisnis pariwisata bersifat multisektoral, yang melibatkan berbagai sector, yaitu perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, kesehatan, pertahanan dan keamanan, industri, masyarakat, pemerintah daerah dan sebagaianya Hal ini memerlukan peran pemerintah untuk melakukan mobilisasi yang mampu menggerakkan seluruh kepentingan pariwisata dari tingkat nasional sampai tingkat masyarakat lokal bahkan kalangan usaha. Dengan adanya suasana dan kebijakan yang kondusif, ibarat gula yang tinggal menunggu dimana semut akan datang. Demikian pula dengan pariwisata sebagaimana Kota Bandung dan sekitarnya investor berduyun-duyun datang untuk menginvestasikan dananya dengan menciptakan berbagai wahana pariwisata yang sangat inovatif dan kreatif. Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata sesunguhnya dapat memberikan peluang, baik bagi masyarakat maupun bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi dan berinvestasi dalam berbagai industri pariwisata. Kemudian, pemerintah menetapkan standar dan prosedur yang baik untuk pembangunan pada daerah sebagai contoh seperti di Bali berdasarkan norma tradisi yang ada ketinggian bangunan tidak boleh melebihi pohon kelapa atau 15 meter, rasio lahan atau area bangunan dengan ruang terbuka hijau, struktur dan desin bangunan sesuai dengan budaya dan karakter lokal, pemanfaatan produk lokal, dan persyaratan lainnya terkait dengan optimalisasi produk lokal (King and Whitelaw, 1992). Sebagai dasar teoritis dalam meneliti kebijakan pariwisata di Kabupaten Cianjur, dapat didasarkan pada pilihan beberapa model kebijakan diantaranya, pertama Model Rasional-Komprehensif. Menurut Hoogerwerf dalam Islamy (1988) model analisis kebijakan ini adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data atau informasi JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 506
ARTIKEL yang lengkap atau komprehensif. Model ini biasanya dilakukan oleh para profesional dan teknokrat yanng berpikir secara sistemtis dan akademis. Kedua, Model Inkremental, model ini, dicetuskan oleh Charles E. Lindblom (Islamy, 1988) mengenai proses pembuatan keputusan dengan model \DQJ GLVHEXW ·disjointed incrementalism DWDX GLVHEXW GHQJDQ PRGHO inkremental. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit. Analisis dengan model inkremental ini memberikan jalan berbeda dari rasional-komprehensif (sinoptis), selain menawarkan kemudahan dalam analisis karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat dan teliti, cukup melihat kebijakan yang telah ada kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang terus berubah, cukup melakukan utak-atik penyesuaian, hal tersebut sudah merupakan analisis (Mulyana, 2017). Para pendukung status quo dan birokrat mungkin terbiasa dengan model pemikiran ini, dimana segala sesuatu harus berjalan secara harmonis dan evolutif. Ketiga, Model Gabungan (Mixed Scanning). Model ini adalah gabungan dari model rasional dan model incremental. Dilihat bahwa kedua model tersebut sama-sama memiliki kekurangan yang cenderung membuat pengambilan keputusan tidak rasional dan tidak efisen. Oleh karena itu, seorang ahli sosiologi yang bernama Amitai Etziomi (Islamy, 1988) yang mempelajari kedua model tersebut mencetuskan suatu model kebijakan hibrida yang merupakan gabungan/campuran unsur-unsur kelebihan dari model rasional komprehensif dan incremental. Model ini disebut Mixed Scanning karena pengamatan gabungan/ campuran. Menurutnya, kelebihan dari model Mixed Scanning adalah setiap elemen pada masing-masing jenis keputusan (fundamental/inkremental) cenderung saling menciptakan keseimbangan terhadap masing-masing kekurangan. Kelebihan dari model rasional komprehensif dan incremental disatukan dalam JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 507
ARTIKEL model analisis gabungan, sehingga kekurangan dari kedua model tersebut diharapkan hilang karena sudah disatukan dalam model gabungan, tetapi justru dari penggabungan itu hadir permasalahan dalam bentuk pilihan penggunaannya, karena ruang lingkup dari permasalahan tentu berbeda-beda dan terkadang membingungkan perumus kebijakan. Konsep itu mendekati konsep deleberative policy yang memerlukan pelibatan warga negara, mendorong ketersediaan kebutuhan publik. Kebijakan ini disusun untuk mempertimbangkan keanekaragaman maupun saling ketergantungan. Dalam fenomena kehidupan sesuatu yang ideal dan baik belum tentu dapat dilaksanakan seperti keinginan model rational komphrehensif karena kemampuan dan latar belakang pemikiran orang berbeda-beda . Oleh karena itu, model mixed scanning ini menjadi jalan keluarnya. Dengan melihat data dan fakta yang ada di Cianjur dalam pengelolan pariwisata terlihat bahwa model mixed scanning ini terlihat sangat tepat digunakan, lebih khususnya dalam merumuskan strategi kebijakan di Cianjur selatan. Mengingat bahwa berbagai potensi yang ada di Cianjur selatan ini belum bisa digali secara optimal karena berbagai keterbatasan dan kemampuan pemerintah daerahnya seperti dalam penyediaan infrastruktur yang sangat vital dalam menunjang pariwisata daerah ini. Oleh karena itu, pemerintah daerahnya harus mampu membuat kebijakan yang dapat menarik keterlibatan pihak lain baik swasta maupun masyarakat pada umumnya (Yoeti, 2008). Kenyataan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata ke wilayah Cianjur Selatan memang selama ini masih terkendala salah satunya masalah infrastruktur baik jalan, listrik, telekomunikasi dan lain-lain. Hal tersebut tentu menjadi sebab kawasan Cianjur Selatan belum ramai didatangi wisatawan dibanding kawasan Cianjur Utara seperti Cipanas dan Puncak. Daerah utara sudah lebih dulu banyak magnetnya. Selain pemandangan alam yang indah kondisi wilayah tersebut cenderung memiliki udara dingin dan infrastruktur relatif yang cukup baik dengan masuknya investor swasta sehingga pariwisata di wilayah ini berkembang dengan pesat. JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 508
ARTIKEL Dalam dokumen perencanaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah menyusun rencana pengembangan Pantai Jayanti, Pantai Apra, dan Cidaun di Cianjur Selatan. Oleh karena itu, Dinas terus menggenjot pihak-pihak terkait untuk saling bersinergi merangsang perkembangan pariwisata di Cianjur Selatan, khususnya menarik investor. Pasalnya pengembangan pariwisata harus dilakukan secara lintas sektoral. Pengembangan pariwisata adalah membangun perekonomian dan masyarakat. Hal ini harus ditunjang infrastruktur yang baik, sedangkan infrastuktur kewenangan Bina Marga, sedangkan Dinas Pariwisata membawahi penataan tempat wisatanya. Hal-hal seperti ini yang harus sinkron dan terkoordinasi. Wilayah pembangunan Cianjur selatan meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Cikadu dan Kecamatan Pasirkuda. Berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi di sebelah barat, Samudra Indonesia di sebelah selatan, dan sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Cianjur Selatan memiliki berbagai potensi pariwisata seperti pantai Jayanti, pantai Cidaun, Danau Lewi Soro, Curug Cikondang, Curug Citambur, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan, mengingat potensi dan keluasan wilayahnya sebagian masyarakat Cianjur Selatan ini sejak beberapa tahun lalu telah mengusulkan ke Kemendagri yang telah dilakukan memalui DPRD Kabupaten Cainjur, DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dibentuk menjadi Kabupaten Cianjur Selatan secara lebih otonom agar dapat mengejar ketertingalan dari daerah lain. Mengingat potensi yang cukup besar sebagai kawasan wisata di Cianjur selatan ini sementara kemampaun Pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan infrastruktur sangat terbatas. Tidak berlebihan jika Pemda sedikitnya harus membuat kebijakan yang memudahkan investor untuk masuk dan tertarik di Cianjur Selatan. Dalam kaitan ini, model kebijakan mixed scanning yang mengakomodasi berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk itu. JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 509
ARTIKEL E. KESIMPULAN Kebijakan pariwisata di Cianjur Selatan masih belum optimal. Strategi arah kebijakan serta komitmen pemerintah masih relatif rendah dalam mewujudkan kebijakan yang sudah dibuat terlebih dengan mengundang partisipasi masyarakat dan investor swasta. Lebih lanjut, posisi daya saing pariwisata Kabupaten Cianjur yang lebih rendah dari daerah lain, sehingga harus menjadi tantangan bagi Kabupaten Cianjur, khususnya Cianjur Selatan dalam memperbaiki dan meningkatkan faktor-faktor pendukung sektor pariwisata, jumlah hotel, jalan beraspal dengan kualitas baik, tingkat hunian hotel, dan tingkat pendidikan tenaga kerja sektor pariwisata berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap industri/sektor pariwisata. DAFTAR PUSTAKA Biederman, P. S., & Biederman, P. S. (2008). Travel and tourism: An industry primer. Pearson/Prentice Hall. Cresswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. USA: Sage Publication. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur. (2012). Profil Pariwisata Kabupaten Cianjur. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Judisseno, R. (2017). Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataan: Mengkaji Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kajian Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Cianjur Selatan. (2017). PT. Puri Dimensi Kodyat, R. A. (2001). Statistik Induktif Terapan. Yogyakarta: BPFE UGM Mill, R. C., & Morisson, A. M. (1985). The Tourism System: An Introductory Text. Englewood Cliff: Prentice Hall-Inc Mulyana, Y. (2017). Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat. Sosiohumaniora, 19(2), 140-148. Organisasi Perburuhan Internasional. (2011). Mengukur Lapangan Kerja dalam Industri Kepariwisataan lebih dari Neraca Satelit Pariwisata: Studi Kasus Indonesia JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 510
ARTIKEL Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015- 2025 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 01 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur dan Penyelenggaran Kepariwisataan Putra, I. F. (2012). Analisis Daya Saing dan faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pariwisata Kabupaten Cianjur. Bogor: IPB. Suardana, I. W. (2016). Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali. Universitas Udayana. Suwantoro, G. (2004). Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi. Swanson, J. R., & Edgell Sr, D. L. (2013). Tourism policy and planning: Yesterday, today, and tomorrow. Routledge. Trisnawati, R., Wiyadi, W., & Priyono, E. (2008). Analisis Daya Saing Industri Pariwisata untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah:(Kajian Perbandingan Daya Saing Pariwisata antara Surakarta dengan Yogyakarta). Economic Journal of Emerging Markets, 13(1), 61-70. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Wahyuningsih, & Dwi, R. (2011). Membangun Kpercayaan Publik Melalui Kebijakan sosial Inklusif. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(1), 29-40. World Tourism Organization. (1995). Concepts, Definitions, and Classifications for Tourism Statistics. World Tourism Organization, Madrid. Yoeti, O. (2008). Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Impelementasi. Kompas Jakarta. JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019 511