Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) ANALISA KONSEP UNIVERSALITAS NILAI ISLAM DAN PANCASILA (STUDI PEMIKIRAN YUDI LATIF) Rizaldy P. Pedju Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-mail: ABSTRACT This article discusses the analysis of the universality concept of Islamic Values and Pancasila in yudi latif's discussion contained in his works. The successor to the Pancasila pride, was able to actualize Pancasila with historical and rational support, by not forgetting the religious, social, cultural and political values in the ideology of Pancasila. The concept of yudi latif in the presentation of his thoughts is able to bring precepts in Pancasila using Indonesian specialties, by providing historical space in the narrative that supports and does not eliminate religiosity, diversity, consultative democracy and social justice. The concept of universality in the values of Islam and Pancasila is expected to be able to dismiss the narratives of radicalism, islamophobia which is developed rapidly developed. This latif thought, is able to provide ontological, epistemological, and axiological understanding between Islam and Pancasila as we.ll as the two things that interrelated to one another. Keywords: Yudi Latif; Analysis; Universality; Islamic Value; Pancasila Value ABSTRAK Artikel ini membahas tentang analisa konsep universalitas Nilai Islam dan Pancasila dalam pemikiran Yudi Latif yang termaktub dalam karya-karyanya. Bapak penerus marwah Pancasila ini, mampu megaktualisasikan Pancasila dengan pendekatan historis dan rasional, dengan tidak melupakan nilai agama, sosial, budaya dan politik dalam pengalian ideologi Pancasila. Konsep yudi latif dalam penyajian pemikirannya mampu membawa sila per sila dalam Pancasila kedalam khasanah khas keindonesiaan, dengan memberikan ruang sejarah dalam narasi pemikirannya serta tidak melupakan unsur religiusitas, sebagaimana dalam pembahasan penulis bahwa nilai islam dan nilai Pancasila terkandung dalam Ketauhidan, Kemanusiaan Universal, Persatuan dalam Keragaman, Demokrasi Permusyawaratan serta Keadilan Sosial. Konsep universalitas nilai islam dan Pancasila diharapkan mampu menepis narasi-narasi radikalisme, islamophobia yang marak berkembang belakangan ini. Pemikiran yudi latif secara aktual, mampu memberikan integrasi pemahaman antara islam dan Pancasila secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis merupakan dua hal yang saling terhubung satu sama lainnya. Kata kunci: Yudi Latif; Analisa; Universalitas; Nilai Islam; Nilai Pancasila Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 99
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) PENDAHULUAN Bangsa Indonesia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, sebagai bangsa majemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama. Anugerah tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. Semua agama turut memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil, kasih sayang, persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin pada diri setiap warga bangsa. Terkait integrasi agama di Indonesia, khususnya Islam bahwa nilai-nilai islam dipandang sebagai nilai yang bersifat universal, humanis, dinamis, kontekstual dan abadi sepanjang masa. Penganut Agama Islam sudah sepatutnya menerapkan islam secara totalitas sebagaiman dalam kitab suci Al-quran (Q.S. Al- Baqarah, 2 : 85) (Rasyid, 2016). Nilai-nilai islam pada dasarnya bersifat merangkul semua (all-embracing) bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, oleh karena itu, tugas terbesar islam adalah melakukan transformasi sosial dan budaya dengan nilai-nilai tersebut. (Azra, 2010) Seperti yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid bahwa Agama (Islam dan agama lain di Indonesia) tidaklah cukup hanya dipahami sebagai formula-formula abstrak tentang kepercayaan dan nilai, islam menyatu dan menyatakan diri dalam hidup nyata para pemeluknya. Dan sebuah agama dapat hidup hanya sebidang dengan kematangan jiwa para pemeluknya. Hal Ikhwal, jika dikaitkan antara Islam sebagai agama yang jumlah penduduknya terbesar terdapat di Indonesia dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, maka secara konseptual kita akan menemukan identifikasi filosofi dari keduanya mampu berlaku secara universal. Misalnya, Ajaran yang dikandung Pancasila dipuji oleh seorang filsuf inggris, Bertrand russel, sebagai sintesis kreatif antara Declaration of American Independence (yang mempresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan manifesto komunis (yang merepresentasikan Ideologi komunis), lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan, "Dari semua negara-negara di Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam konstitusinya, pertama- tama dan paling tegas melakukan latar belakang melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskan alas an-alasan secara lebih mendalam daripada revolusi-revolusi itu." (Latif, 2011) Kesadaran kebangsaan yang mengkristal yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat penjajahan, telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu tekad bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tekad bersatu ini kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 100
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) Meskipun Begitu, dialektika antara Islam dan Pancasila di Indonesia mengalami dinamika yang cukup Panjang, sejak perumusan dasar Negara Indonesia. Dialektika antara kedua kutub ideologis sudah mulai diperdebatkan sejak masa awal kemer-dekaaan, ketika merumuskan dasar negara, masa Demokrasi Liberal ketika terjadi sidang Konstituante yang merumuskan landasan dasar negara sebelum akhirnya Presiden Soekarno memutuskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perdebatan antara dua kutub ideologis tidak saja berhenti pada tataran negara akan tetapi juga muncul pada tataran masyarakat yang meyakini Pancasila sebagai sebuah konsep final dan bulat, dan kutub lain yaitu kutub yang memperjuangkan konsep Islam sebagai konsep yang harus diletakkan dan diperjuangkan sebagai landasan filosofis negara. Kedua, Pemahaman antara Islam dan konsep hukum selalu dikaitkan dengan dua kutub yang berbeda, kutub syariah dan kutub barat. Keduanya dihadirkan dalam bentuk yang berhadapan, saling diartikan sebagai dua kutub yang berhadapan seka-ligus tolak belakang. Kutub negara hukum yang berasal dari konsep machstaat yang berasal dari kutub hukum sekuler barat dan kutub islam yang merupakan hukum Tuhan (Fuad, 2012). Dialektika ini diejawantahkan oleh para founding fathers baik soekarno, mohammad hatta, agoes salim, tan malaka dll. Hal ini Nampak, seperti kritikan agus salim terhadap gagasan nasionalisme ala eropa saat itu ditulis di Fajar Asia (no.170/tahun 1928). menurutnya, "Atas nama tanah airnya masing-masing kita lihat bangsa-bangsa Eropa merendahkan derajat sebagai bangsa luar Eropa, bagi meninggikan derajat bangsa-bangsa Eropa atas sehgala bangsa luar Eropa, atas dasar keduniaan yang bersifat benda yang sampai menyabilkan nyawa. Sebab benda dan rupa dunia habis gunanya, apabila nyawa sudah tiada. Maka sebagai dalam tiap- tiap hal yang mengenai dunia kita, demikian juga dalam cinta tanah air, kita mesti menunjukkan cita-cita yang lebih tinggi daripada segala benda dan rupa dunia, yaitu kepada hak keadilan dan keutamaan yang Batasan dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah SWT." Menanggapi kritikan tersebut, soekarno menulis di Suluh Indonesia (12 Agustus 1928) dengan membayangkan Ketuhanan sebagai dasar pembeda antara nasionalisme ala eropa dan Indonesia; Nasionalisme kita ialah nasionalisme ketimuran dan sekali-kali bukanlah nasionalisme kebarat-baratan yang menurut perkataan C.R. Das adalah suatu nasionalisme yang menyerang-nyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluannya sendiri. Suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi "Perkakasnya Tuhan" dan membuat kita hidup dalam roh. (Latif , 2011) Berdasarkan Paparan diatas, Penulis menelaah bahwa Yudi Latif sebagai cendekiawan muslim mampu menularkan narasi-narasi implementatif Pancasila, konstruksi islam dan Pancasila dalam ranah ideologi bangsa, sehingga menurut hemat penulis hal ini perlu ditelaah secara mandalam khususnya terkait Universalitas nilai Islam dan Pancasila, sehingga tulisan ini diharapkan mampu menepis dialektika yang berkembang atau kontra narasi radikalisme yang Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 101
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) diidentikan dengan islam dan dipertentangkan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. METODE PENELITIAN Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka. Data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari bahan primer yaitu Al-qur'an (Kitab Suci Umat Islam) dan Undang-Undang Dasar, buku karyanya Yudi Latif, serta bahan sekunder seperti buku-buku lain dan artikel yang telah terpublikasi. Langkah-langkah penelitian untuk memperoleh data secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut: (1) memahami nilai yang terkandung dalam Islam dan Pancasila secara terstruktur dan komprehensif dalam sudut pandang cendekiawan muda yudi latif; (2) memadukan Nilai Islam dan Nilai Pancasila dalam frame universalitas (3) menarik kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan. HASIL DAN PEMBAHASAN Yudi Latif lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964. Lulus sekolah dasar, ia meneruskan ke Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur. Setelah itu, ia kuliah di Bandung dan Australia. Ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung pada 1990. Kemudian, ia melanjutkan S2 Sosiologi Politik tahun 1999 dan S3 Sosiologi Politik dan Komunikasi tahun 2004 di Australian National University (ANU). Lulus kuliah, pada tahun 1991, beliau menjadi dosen Universitas Islam Nusantara dan Universitas Padjajaran. Sementara kariernya sebagai peneliti dimulai setelah bergabung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat usianya menginjak 29 tahun. Pada waktu yang sama pula, Yudi dipercaya sebagai editor tamu di Center for Information and Development Studies (CIDES), Peneliti senior pada Center for Presidential and Parliamentary Studies (CPPS). Namun, seiring kematangan lebih intelektualnya setelah menempuh pendidikan di mengosentrasikan diri dalam bidang pemikiran keagamaan, kenegaraan, dan kebangsaan. Tema-tema besar ini menjadi kajian pada lembaga yang ia pimpin, yakni Reform Institute. Satu lagi lembaga yang lebih spesifik pada agama, yakni Paramadina. Pusat Sebagai penggagum cendikiawan Nurcholis Madjid ini, Yudi mencoba menyampaikan pemikirannya baik lewat seminar maupun tulisan. Pemikiran- pemikirannya pun telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan yang tersebar baik dalam bentuk buku maupun artikel koran dan jurnal ilmiah. Salah satu karya terkenalnya, yaitu Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Buku ini diluncurkan di Ruang Rapat Nusantara V Gedung MPR RI, pada tahun 2011. luar negeri, ia Studi dan Demokrasi Islam di Universitas Di dalam bukunya tersebut, Yudi memaparkan tentang sejarah, menafsir nasionalitas, dan mengaktualisaski nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Lewat buku itu pula, Yudi dikenal sebagai pemikir Pancasila. Di tengah gonjang- ganjing isu kebhinekaan, toleransi, perpecahan, dan NKRI, pemikiran Yudi Latif Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 102
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) menjadi sangat relevan sebagai jawaban untuk persoalan bangsa tersebut. Yudi juga rajin menyampaikan renunganya lewat "Makrifat Pagi" yang tersebar di media sosial. Presiden Jokowi pun meresponnya. Pada tanggal 7 Mei 2017, Yudi Latif dikukuhkan sebagai Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Yudi diharapkan dapat membantu presiden dalam perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila yang lebih membumi lagi. Setahun bekerja sebagai kepala UKP-PIP, secara mengejutkan Yudi Latif mengundurkan diri. Lewat akun facebook-nya pada 7 Juni 2018, ia curhat soal kinerja dan posisi UKP-PIP yang berubah menjadi Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP). Diluar kontroversi tersebut, Yudi Latif sebagai pemuda abad kekinian yang mampu mengaktualisasi Pancasila dalam karnya-karyanya. Universalitas yang dimaksudkan adalah bahwa Nilai Islam dan Pancasila Mampu diterapkan secara luas dan komprehensif bagi masyarakat majemuk, heterogen, tidak terkecuali di Indonesia. Diskursus Nilai Islam dan Pancasila sebagai sebuah ideologi di Indonesia menarik untuk dikaji, untuk itu dalam bagian ini akan diulas serta dianalisa secara rasionalitas serta aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan Islam sebagaimana pemikiran yudi latif. Alqur'an digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini karena ia adalah sumber acuan tertinggi dalam ranah hukum Islam. Ideologi Islam selalu mengacu kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai Groundnorm dalam konsep hukum Islam. Mengkaitkan keduanya dengan membedah sila serta ayat memiliki tujuan untuk menganalisa nilai universalitas yang terkandung didalamnya. KETUHANAN DALAM KERANGKA PANCASILA Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu pengakuan yang rendah hati dan penuh rasa syukur bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dicapai "Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa". Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita Kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa Indonesia bukan saja dihadapan sesamanya, melainkan juga dihadapan suatu yang mengatasi semua, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Rahmat Allah Yang Maha Kuasa itulah kata kunci dan sumber utama diraihnya kemerdekaan bangsa Indonesia, dapat terlepas dari belenggu penjajahan. Rahmat secara bahasa artinya nikmat, kebaikan, karunia, kasih sayang, pahala. Salman Syarifuddin Al-Hafidz,MA dalam "Terminologi Rahmat Dalam Al-Quran" menyebutkan, rahmat berasal dari akar kata rahima-yarhamu-rahmat. Di dalam berbagai bentuknya, kata ini terulang sebanyak 338 kali di dalam Al-Quran. Ibnu Faris dalam Al-Maqyis menyebutkan bahwa kata yang terdiri dari huruf ra, ha, dan mim, pada dasarnya menunjuk kepada arti kelembutan hati, belas kasih, dan kehalusan. Al-Asfahani dalam Mufradhat Gharib Al-Qur'an menyebutkan bahwa rahmat adalah belas kasih yang menuntut kebaikan kepada yang dirahmati. Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 103
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) Maka, rahmat Allah tidak lain adalah kebaikan dan kasih sayang, semata-mata dari Allah. Kesadaran semua, yaitu Tuhan hadir dalam sejarah perkembangan kebangsaan Indonesia menyiratkan suatu sikap kejiwaan yang berbeda dengan perkembangan nasionalisme di Eropa. "Dalam pengalaman Eropa," tulis Rupert Emerson, "Munculnya nasionalisme (sekuler) berbarengan dengan pudarnya pengaruh agama. Dibagian dunia yang lain, seperti Asia, ketika nasionalisme "bergerak dan menyelimuti wilayah-wilayah ini, isu agama juga bergerak maju" (Emerson, 2001) Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen nilai etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Menurut penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa salah satu dari empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD ialah negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan pokok pikiran ini, UUD "harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan titik temu dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas ketuhanan. Dalam kerangka pencarian titik temu ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang berpotensi menyudutkan aga keruang privat karena sila pertama Pancasila (sebagai konsensus publik) jelas- jelas menghendaki agar nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik-publik. Negara juga diharapkan melindungi dan mendukung pengembangan kehidupan beragama sebagai wahana untuk menyuburkan nilai-nilai etis dalam kehidupan publik. Proposisi bahwa "Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama" ini memperoleh kontekstualisasinya dalam konsepsi "diferensiasi" sebagai jalan tengah antara "fusi" dan "separasi", para pendiri bangsa menawarkan konsepsi "diferensiasi" yang maju. Dalam kehadiran islam sebagai agama mayoritas, setiap agama secara prinsip diperlakukan setara dengan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara. Menyerupai Jerman, dalam praktek kebijakan administrasi negara, memang ada beberapa agama yang diakui sebagai agama resmi negara (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan dalam perkembangannya Kong Hu Cu) tetapi secara konstitusional agama/keyakinan lain juga memperoleh jaminan kebebasan. Kebebasan juga diberikan kepada keyakinan kepercayaan lain, seperti kepercayaan agnostic (agnosticism), perlu diketahui bahwa diantara para anggota BPUPK, ada juga orang seperti Wongsonagoro, seorang teolog yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (supreme being) tetapi tidak otomatis menganut agama tertentu. Lebih dari itu, kepedulian Pancasila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi. Oleh karena itu, dalam Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 104
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) kerangka Ketuhanan menurut Pancasila boleh saja seseorang secara pribadi tidak memeluk agama formal (sebagai agnostic atau bahkan atheis), akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat harus tetap menghormati nilai-nilai ketuhanan keagamaan seperti dikehendaki Pancasila berdasarkan hasil kesepakatan konstitusional, sehingga tidak diperkenankan menyebarkan propoaganda untuk menolak atau membenci agama. (Latif, 2011) Dengan diferensiasi, fungsi antara Institusi agama dan negara masing- masing bisa mengoptimalkan perannya dalam usaha pengembangan dan penyehatan kehidupan publik. Yang pertama lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat (civil society) yang beradab dengan dukungan keberadaan negara. Yang kedua lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan tatanan kehidupan negara (political society) yang beradab dengan dukungan masyarakat yang juga beradab dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, menurut Mochtar Pabotinggi, "Kita memerlukan kehidupan agama yang menghormati mekanisme dan kebijakan demokrasi dan kita memerlukan demokrasi yang menghargai ritus, amal, dan terutama kebijakan agama." (Pabotinggi, 2001) Dalam Islam memandang konsep Ketuhanan sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Bahwa dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Seseorang tidak diperkenankan melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Demokrasi keagamaan dalam Al-Qur'an dinyatakan secara gamblang dengan pernyataan "tidak ada paksaan dalam agama" (QS. al-Baqarah: 256). Ayat ini mengandung dua sudut pandang hukum: hukum agama menggarisbawahi tidak boleh ada paksaan sedikitpun untuk bergama; dan hukum syariat melarang menekan manusia agar mengikuti keimanan tertentu dalam situasi terpaksa (Ridwan, 2017). Menurut Zakiyuddin Baidhawy paksaan menyebabkan manusia bekerja di bawah pengaruh eksternal, bukan dorongan nurani sehingga pilihannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paksaan juga bertentangan dengan dua hal, yakni kehendak Si Pembuat Perintah yang Maha Bijaksana dan Pemelihara orang-orang berakal, yaitu Allah SWT. Tekanan tidak akan menyampaikan manusia pada terangnya masalah kebenaran (al-Haqq). Paksaan juga bertentangan dengan rasio, karena paksaan dan semacamnya tidak dapat menjelaskan aspek-aspek kebaikan dan keburukan, juga tidak memberikan jalan keluar bagi manusia untuk memiliki kebebasan memilih bagi dirinya sendiri. Memaksa manusia untuk beriman, selain berlawanan dengan kebebasan manusia (al-istiqlal), juga bertentangan dengan kehendak dan Ketetapan (Iradah) Allah, Tuhan Yang Maha Esa. (Baidhawy, 2015) Oleh karenanya, nilai Ketuhanan dalam Islam dan Pancasila berada dalam rel yang sama di Indonesia yaitu rel diferensiasi, bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, hal ini nilai yang perlu dipertahankan dan diupayakan operasionalisasinya secara berkelanjutan. Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 105
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) KEMANUSIAAN UNIVERSAL Dalam kesadaran kemanusiaan universal, Indonesia hanyalah sebuah noktah kecil dimuka bumi, tetapi merupakan bagian penting dari planet ini. Negara kepulauan terbesar didunia, yang membujur dititik strategis persilangan antar benua dan anatr samudera, dengan daya tarik kekayaan sumber daya berlimpah, sejak lama menjadi titik temu penjajahan bahari yang membawa proses penyerbukan silang budaya dari berbagai arus peradaban dunia. Komitmen perjuangan kemanusiaan ini secara ideal bersifat universal, namun pelaksanaannya secara historis-sosiologis bersifat particular. Dengan demikian, komitmen untuk menjunjung tinggi kemanusiaan universal (humanity) yang adil dan beradab mengandung implikasi ganda. Di satu sisi, seperti diungkapkan soekarno, "kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyediri, bukan chauvinism" melainkan "kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa- bangsa" (Internasionalisme). Di sisi lain, nilai-nilai kemanusiaan universal itu hanyalah bermakna sejauh bisa membumikan dalam konteks sosio -historis partikularitas bangsa-bangsa yang heterogen sifatnya. Secara tepat, bung karno mengatakan "Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalua tidak berakar didalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme." (Latif, 2011) Dalam Islam, manusia dianggap fitrah (suci, terbebas dari anatsir-anatsir lain), manusia hanyalah harus kembali kepada "nature" nya, yaitu fitrahnya yang suci. Dari sini kita dapat mulai mendaftar kembali noktah-noktah pandangan dasar kemanusiaan Islam; Pertama, manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa manusia sejak dari kehidupannya dialam ruhani, berjanji untuk menggakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi hidupnya (Q.S. Al- A'raf : 172). Kedua, hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (fitrah) dan diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu jika seandainya tidak ada pengaruh lingkungan (Q.S. Ar-Rum: 30). Ketiga, Kesucian asal itu bersemayam dalam hati Nurani, (Nurani, artinya bersifat cahaya terang) yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak dan berbuat yang baik dan benar. Jadi setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar (Q.S. Al-Ahzab: 4). Keempat, Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah (antara lain, berpandangan pendek, cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat temporary (sementara) maka setiap pribadinya mempunyai potensi untuk salah, karena "tergoda" oleh hal-hal menarik dalam jangka waktu pendek (Q.S. An-Nisa: 28). Kelima, Maka untuk hidupnya, manusia dibekali dengan akal pikiran, kemudian agama dan terbebani kewajiban terus-menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik. Jadi manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam artian bahwa perbuatan baik-buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan baik didunia ini sesame manusia, ataupun di Akherat, dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. (Q.S. Al-Zalzalah: 7-8). Keenam, manusia diberikan hak untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri, tanpa hak memilih itu tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban moral dan etis, (Q.S. Al-Kahfi : 29). Ketujuh, Setiap diri Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 106
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) manusia sangat berharga seharga kemanusiaan sejagat (seluruhnya manusia di alam semesta) hal ini berlaku bagi setiap manusia, Islam meninggikan derajat manusia (Q.S. Al-Maidah : 32). Kontekstualisasi antara nilai Islam dan Pancasila dalam hal Kemanusiaan ini mampu menjadi soluktif bagi kesemarutan global, bibit-bibit kolonialisme post modern seharusnya mampu ditepis oleh visiologi nilai Kemanusiaan Unversal, namun suatu "vision" perlu juga didukung oleh "passion" (kekuatan batin) agar kemanusiaan bisa teraktualisasi dalam konstruk ideal. PERSATUAN DALAM KERAGAMAN Secara genetik, (kemungkinan) manusia nusantara berinduk ganda, yakni ras Austro-Melanesoid berkulit hitam dan Ras Austro-Mongoloid berkulit putih. Kemungkinan, perkawinan silang antara kedua ras tersebut melahirkan manusia berkulit sawo matang yang lazim disebut ras melayu. Meski demikian, perbedaan lingkungan alam, persilangan baru, dan arus masuk para pendatang baru menimbulkan kerumitan corak rasional yang melahirkan ratusan kelompok suku bangsa di Tanah Air. Alam Nusantara juga beraneka ragam, dari dataran pantai hingga pegunungan, namun tetap merupakan rangkaian dari gugus kepulauan yang pada masanya pernah menjadi bagian integral dari benua asia dan Australia. Menurut ekosistemnya, Hildred Geertz membagai corak kebudayaan Nusantara kedalam tiga kategori: Kebudayaan petani beririgasi, kebudayaan pantai yang diwarnai kebudayaan islam, dan kebudayaan masyarakat peladang dan pemburu (Kusuma, 2004). Komitmen persatuan dalam konstruk keragaman, dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, pengikatan Bersama komitmen kebangsaan dari pelbagai identitas kultural itu tercermin dalam sejarah perumusan konstitusi dan Pancasila. Dalam pembentukan Keanggotaan BPUPK sedikit banyak mempresentasikan pelbagai keragaman unsur kebangsaan Indonesia pada masanya. Di luar (Sembilan orang) perwakilan jepang sebagai anggota istimewa, komposisinya terdiri dari perwakilan kelompok politik (golongan nasionalis dan islam), perwakilan golongan strategis (aristokrasi) yang memiliki kedudukan penting selama pendudukan Jepang, dan mewakili kelompok minoritas : (dua orang) merepresentasikan golongan Kristen dan Kawasan Timur Indonesia, (empat orang) perwakilan golongan tionghoa, (satu orang) perwakilan golongan Arab dan (satu orang) perwakilan peranakan belanda (Kusuma, 2004). Muhammad yamin, secara implisit menyinggung soal persatuan nasional ini dalam kaitan dnefan apa yang disebutnya sebagai "E'tat nation, nationale state, negara kebangsaan" yang mensyaratkan Kedaulatan kedalam dan kedaulatan keluar" kedaulatan kedalam: memberi perlindungan dan pengawasan pada putra negeri. Sedangkan kedaulatan keluar: kesempatan luas mengatur pertaliannya dengan negara lain." Sedangkan menurut soekarno berulangkali dia sebutkan Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 107
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) bahwa pembentukan persatuan diatas keragaman bangsa indoensia didasarkan atas, pertama-tama karena adanya persamaan nasib, dan kedua adalah kehendak untuk Bersatu. Adapun persatuan dalam keragaman memerlukan tempat, maka soekarno menegaskan bahwa tempat itu adalah Tanah Air dan Tanah Air adalah Kesatuan. Dengan pendekatan geopolitik, yang mempertautkan antara orang dan tempat, soekarno menyimpulkan bahwa kehendak untuk bersatu dan persatuan perangai karena persamaan nasib saja tidak cukup sebagai dasar pembentuk sautu nationale staat, melainkan perlu dihubungkan dengan kesatuan geopolitik berskala luas. (Latif, 2011). Perihal nilai Islam tentang persatuan dalam keragaman sejalan dengan konsep Pancasila karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa. Yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud ialah "persaudaraan universal" di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna, identitas etnis dan agama yang dipeluk. Nilai-nilai tentang persaudaraan ini sangat jelas disuratkan dalam Al-qur'an, seperti "semua Muslim adalah bersaudara" (QS. Yunus: 4), "dan umat manusia adalah umat yang satu" (QS. al-Baqarah: 213). Dalam rangka kehidupan bersama, bernegara dan berbangsa, kebutuhan membangun persatuan dan kesatuan Islam mensyaratkan adanya taaruf dan tasamuh. Ta'aruf adalah konsep nilai sebagai upaya secara timbal balik untuk mengenal dan memahami satu dengan yang lain (QS. Al-hujuran, 13). Secara eksperimental, ta`aruf tampil ke permukaan dan menjangkau perjumpaan antar dunia multikultural. Ketika manusia hidup melalui perjumpaan agama, etnik, kebudayaan, seolah kita mendapatkan pengalaman antar-kultural, seperti pertentangan berbagai pandangan dunia, keterlibatan secara kreatif berbagai kekuatan besar dalam kehidupan sipil di mana pertempuran ideologi dan kehidupan terjadi. Pengalaman multikultural ini membuat kita mampu bangkit dan sadar dengan perspektif baru yang lebih memadai. Dengan demikian, ta`aruf bukan hanya mengakui pluralitas kehidupan. Ia adalah sebentuk manifesto dan gerakan yang mendorong kemajemukan (plurality) dan keanekaragaman (diversity) sebagai prinsip inti kehidupan dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok multikultural diperlakukan setara (equality) dan sama bermartabatnya (dignity). Melalui implementasi ini akan melahirkan sikap cinta tanah air, rasa bangga, serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang ber-bhineka (Chozin, 2009). DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN Negara persatuan dari kebangsaan multikultural bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri diatas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, keseraraan dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga negara dan elemen kebangsaan. Tuntutannya bukan hanya pemenuhan hak-hak individu (individual right) dan kelompok masyarakat (collective rights), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 108
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) hidup bangsa secara keseluruhan. Kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Prinsip pemerintahan mayoritas berdasarkan kesetaraan hak-hak warga negara, dengan menghormati hak-hak minoritas (majority rule, minority rights) mengandaikan adanaya kedaulatan rakyat berlandaskan semangat kekeluargaan. Masalah multikulturalisme bisa terjelaskan dengan fakta bahwa setiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya. Pengakuan terhadap hak-hak budaya kelompok etniknya (post ethnic condition). Cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan colonial dan tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia (Latif, 2018). Bangsa Indonesia senantiasa menjaga dan memelihara asas demokrasi dalam mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Musyawarah mengatasi arogansi perorangan maupun kelompok untuk mendikte segala kebijakan negara. Karena itu, dengan "asas kerakyatan", negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan (Sekretariat Jenderal, M. P. R. 2016). Nilai kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa ini sejatinya sesuai dengan konteks Islam. Nilai-nilai demokratis islam itu bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tawhid, Monotheisme). Dalam keyakinan ini, hanyalah Tuhan satu-satunya Wujud yang pasti. Semau selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, setiap bentuk pengaturan hidup sosial yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa tawhid (Rahman, 2006). Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lembaga kerakyatan, kepemimpinan, dan pertanggung jawaban. Islam juga menegaskan bahwa tidak ada sistem teokrasi (hanya wahyu Tuhanlah yang bisa mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam bernegara) dalam mengelola kehidupan bersama. Karena kedaulatan Tuhan sesungguhnya telah dibagi habis kepada manusia melalui pelimpahan amanat, yang dalam al-Qur'an disebut istikhlaf (QS. Al-Ahzab: 72). selain itu, sekumpulan mandat kedaulatan yang dimiliki setiap individu-individu anggota masyarakat, dan kemudian diorganisir secara sistemik, itulah yang merupakan mandat kedaulatan rakyat. Karena itu, sistem kedaulatan rakyat adalah esensi dari nilai Islam tentang seni mengatur kehidupan bersama; dan rakyat berhak untuk meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan mandat kedaulatan ini kini dan di sini (Baidhawiy, 2016). Hal inilah yang merelevansikan konsep Islam tentang shur'a ditegakkan dalam sistem kerakyatan untuk menampung semua unsur-unsur pembentuk demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat. Shur'a merupakan institusi di mana warga atau anggota masyarakat dapat berkumpul, berbincang, bernegosiasi, membuat Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 109
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) kompromi dan berkonsensus bersama tentang urusan-urusan mereka melalui permusyawaratan untuk mufakat. Mekanisme ini untuk menyeleksi dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan yang semaksimal mungkin dapat diakomodir dan dimufakati menjadi kepentingan bersama dan menciptakan strategi untuk mencapainya. Jadi, shu'ra sesungguhnya merupakan sarana deliberasi warga atau rakyat untuk memperjuangkan kepentingan umum. Dalam konteks masyarakat atau negara, shu'ra tidak mungkin menampung semua warga, dan dapat dipastikan tidak semua warga mempunyai kapasitas untuk melakukan deliberasi. Sebagai gantinya, rakyat dapat memilih dan mengangkat wakil-wakil mereka untuk menjalankan fungsi deliberasi dalam shu'ra (QS. Al-Shur'a: 38). KEADILAN SOSIAL Cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi dibidang politik, namun juga emansipasi dan partisipasi dibidang ekonomi. Sila keempat dan ke lima Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, hasil rumusan asli Panitia 9, kedua sila tersebut dihubungkan dengan kata sambung ("serta"), kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Latif, 2018). Gagasan idealisme Indonesia terkait keadilan sosial, sempat digambarkan oleh intelek islam saat generasi awal yang disebut-sebut sebagai guru para founding fathers yaitu Tjokroaminoto. Menurutnya dalam perspektif sosialisme Islam, seperti telah diuraikan pada pembahasan sila kerakyatan, Islam sebagaimana dipahami oleh Tjokroaminoto adalah islam yang sangat menjunjung tinggi semangat persaudaraan, kesetaraan dan kebebasan manusia dari segala bentuk tirani. Dalam semangat seperti itu, Islam sangat menentang adanya eksploitasi ekonomi dan penistaan martabat manusia oleh kolonialisme sebagai perpanjangan dari keserakahakn kapitalisme. Dalam kaitan ini Tjokroaminoto Bersama rekan Syarikat Islam (SI) lainnya seperti Agoes Salim, berpandangan bahwa tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdasarkan sama rasa, sama karsa dan sama rata yang bebas dari kemiskinan sudah lebih dahulu diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, 12 abad lebih awal daripada sosialisme yang diajarkan Karl Marx. Hanya saja, dalam sosialisme Islam, perjuangan untuk keadilan ekonomi bersifat material itu jangan sampai jatuh kedalam penghambaan terhadap materi (materialisme). Oleh karena itu, tuntutan keadilan tersebut harus diletakkan dalam kerangka nilai-nilai Ketuhanan (Latif & Ibrahim, 2007). Dalam Nilai Islam, keadilan merupakan manifestasi sosial pertama dari tauhid Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia menuju satu cita-cita kesatuan kemanusiaan (unity of humankind) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Tak ada satu pun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 110
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan (the chosen people) (Baidhawiy, 2016). Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historis, rasionalitas dan aktualitas, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dan berkesinambungan dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Pancasila secara terang benderang suatu hubungan filosofis-teologis menunjukkan secara konsekuensial antara hablu min Allah dengan hablun minannas. Artinya bahwa kesalehan orang beriman sebagai hamba terhadap Allah ('abd Allah) bermuara dan berdampak langsung pada kesalehan dalam relasi-relasi sosial-horizontal. Kedua aspek ini menjadi ciri keseimbangan ajaran Islam. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi pikiran kita bersama adalah nilai-nilai Pancasila secara substansial tidak bertentangan bahkan bersesuaian dengan Islam. KESIMPULAN Diujung pemikiran ini penulis menganalisa bahwa Nilai Islam dan Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis serta aksiologis yang kuat, memiliki dimensi historical, rasionalitas dan aktualitas yang relevan secara universal. Namun selain itu, tuntutan akan pendalaman pemahaman, peneguhan keyakinan, dan kesungguhan komitmen untuk mengamalkan sebagai suatu cita universal adalah suatu hal tantangan tersendiri. Hendaklah diingat bahwa Islam dan Pancasila bukan hanya sebagai dasar ideologi yang statis, melainkan juga bintang pimpinan yang dinamis, harus responsif terhadap perkembangan zaman. Pengamalan nilai Islam dan Pancasila dapat terlaksana apabila adanya ketaatan, dapat diperinci sebagai berikut: Pertama, ketaatan dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ketaatan hukum yang berlaku di dunia (hukum negara) sebagai manifestasi keadilan legal. Ketiga ketaatan kesusilaan, berdasarkan kemanusiaan yang beradab. Keempat, ketaatan mutlak atau kodrat, atas dasar bawaan kodrat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, organisaasi hidup kesadaran berupa segala sesuatu yang menjadi pengalaman manusia, baik pengalaman tentang penilaian hidup yang meliputi lingukngan hidup kebendaan, korohaniaan dan religious, lingkungan hidup sosial ekonomis, sosial politis dan sosial kultural. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas karya-karya dari bang yudi latif seperti Negara Paripurna, Dialektika Islam, Revolusi Pancasila serta Wawasan Pancasila yang mampu memberikan paradigma yang baru bagi penulis dalam memahami lautan ideologi agama dan bangsa. Selain itu, terima kasih kepada kedua orang tua penulis, bapak Syarifudin dan Ibu Nurhayati yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat memiliki kesempatan untuk menimbah ilmu hingga mampu menularkan ilmu kedalam ruang-ruang kelas saat penulis mengajar sebagai akademisi dan mampu menularkan dalam karya ilmiah terkhusus dalam tulisan ini. Tak luput pula kepada Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 111
Potret Pemikiran Vol. 23, No. 2 (2019) Website: ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print) teman diskusi Riscky Ali dan Yusran Djamali yang selalu setia menjadi teman diskursus penulis sehingga mampu mengolah pisau analisis penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, serta bagi seluruh mahasiswa IAIN Manado, yang menjadi teman berbagi diskursus pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan tulisan ini. DAFTAR PUSTAKA Azra, A. (2010). Revisitasi Pancasila dalam: Merajut Nusantara Rindu Pancasila. Jakarta: Kompas. Baidhawy, Z. (2015). Negara Pancasila Negara Syariah. Maarif, 10(1). Baidhawy, Z. (2016). Pancasila Tauhid Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Maarif Arus Pemikiran Islam dan Sosial, 11, 41-78. Chozin, M. A. (2009). Peran Asas Tunggal Pancasila dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras. Journal Islam Indonesia, 1(1). Emmerson, D. K. (2001). Indonesia beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Fuad, F. (2012). Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika. Lex Jurnalica, 9(3). Kusuma, A. B. (2004). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan. Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Latif, Y., & Ibrahim, I. S. (2007). Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia. Jalasutra. Latif, Y. (2011). Negara Paripurna (Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Latif, Y., (2018) Wawasan Pancasila. Jakarta: Mizan. Pabotinggi, M. (1995) "Kebangsaan sebagai Separatisme". Forum Keadilan, 5(3). Rahman, B. M. (2006). Ensiklopedi Nurcholish Madjid. Jakarta: Mizan jilid, 3. Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 11(1), 93-116. Ridwan, M. K. (2017). Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi. Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 15(2), 199-220. Sekretariat Jenderal, M. P. R. (2016). Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif) Rizaldy P. Pedju 112