Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources Cut Asmaul Husna TR Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Komplek Kampus Bukit Indah (BI) Jl. Jawa Padang Sakti Aceh Utara, Indonesia Naskah diterima: 22/12/2017 revisi: 20/02/2018 disetujui: 26/02/2018 Abstrak Kondisi tatanan tektonik dan geologi Aceh memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Minyak dan Gas Bumi, baik di Wilayah Darat maupun di Wilayah Laut. Penemuan cadangan Minyak dan Gas baru di Aceh diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara dan Penerimaan Pemerintah Aceh dalam membangun infrastruktur dan Ketahanan Energi Aceh untuk melahirkan kembali industri-industri skala internasional. Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, kewenangan pengelolaan Migas pada Wilayah Laut 12 (dua belas) sampai dengan 200 (dua ratus) mil laut yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola dan dilaksanakan Pemerintah Pusat dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh. Tafsir dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003, 20/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimaknai sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata Kunci: Strategi Penguatan, Pengelolaan Bersama, Minyak dan Gas Bumi Abstract Conditions of tectonic and geological structure in Aceh prospect for explorating and producing Oil and Natural Gas, either in onshore or offshore. The discovery of Oil and Gas news reserved in Aceh is expected to increase the Central Government Take and Aceh Government Take to build infrastructure and Aceh's Energy Security to regenerate industries on an international scale. The provisions in Article 3 of the Government Regulation Number 23 Year 2015 concerning Joint Management of Natural Resources Oil and Gas in Aceh, the joint management authority of Oil and Gas in Offshore 12 (twelve) to 200 (two hundreds) nautical miles of an Exclusive Economic Zone (EEZ) is managed and held by the Central Government to include the Government Aceh. Commentary within 3 (three) Decision of Constitutional Court Number 002/PUU-I/2003, 20/PUU-V/2007 and Decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-X/2012 of Judicial Review of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas (Oil and Gas Law) Against the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia the meaning of "controlled by the state" must be comprehended to include the meaning of a wide-ranging state occupation, as a result of the people's sovereignty concept. The people, collectively constructed by the 1945 Constitution, provide a mandate to the state to conduct policy (beleid) and functions of administration (bestuurdaad), regulation (regelendaad), management (beheersdaad) and supervision (toezichthoudensdaad) for the greatest prosperity of the people. Keywords: Strengthened Strategy, Joint Management, Oil and Gas. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dinamika kebijakan penguatan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia kembali mendapat akarnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 002/PUU-I/ 2003 tanggal 21 Desember 2004, No. 20/ PUU-V/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 Desember 2012. Perlu penelitian mendalam untuk melakukan strategi penguatan sumber daya alam Migas untuk masa kini dan masa depan dengan metode berpikir logis dan konstruktif. Disadari bahwa Migas merupakan sumber energi primer di seluruh dunia dibandingkan dengan sumber energi lainnya seperti panas bumi, nuklir, hidroulik, energi surya, dan energi angin (energi non Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 141
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources fosil). Migas tidak hanya bernilai strategis, tetapi juga terkait dengan posisi dan perannya sebagai pilar utama dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri sekaligus dalam percaturan perekonomian nasional dan internasional.1 Spektrum gagasan dari berbagai negara untuk menguasai sumber daya alam Migas disebabkan tidak semua negara di dunia memiliki cadangan Migas yang potensial. Peluang ini mempengaruhi hubungan antar negara, terutama negara- negara yang memiliki stabilitas ekonomi dan militer yang kuat serta keahlian yang jitu. Memperkuat dan menjaga kedaulatan negara atas kekayaan sumber daya alam Migas dilakukan oleh semua negara di dunia, baik Negara-negara yang memiliki sumber daya alam Migas dalam jumlah yang melimpah, contohnya kawasan Timur Tengah dan Amerika Latin, Negara-negara dengan tingkat konsumsi Migas besar dengan sumber daya yang relatif terbatas, misalnya negara-negara Eropa Barat, China dan Amerika Serikat dan juga Negara-negara yang relatif tidak memiliki sumber daya alam Migas seperti halnya Singapura dan Jepang. Negara- negara dengan berbagai instrumen dan kebijakan berupaya mengamankan dan mendapatkan aksesnya atas sumber daya alam Migas dunia.2 Negara berhak mengatur potensi eksplorasi dan pengembangan serta produksi sumber daya alam Migas di Wilayah Laut, baik dengan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan keseimbangan dinamis. Kekuatan mengikat secara hukum atas sumber daya alam Migas merupakan elemen yang tak terpisahkan dari kedaulatan negara. Secara alamiah, negara-negara yang letak geologis mengandung potensi sumber daya alam Migas berupaya untuk melindungi kedaulatan negaranya. beralih eksplorasi dan pengembangan dari Wilayah Daratan (Onshore) ke Wilayah Secara geografis, negara-negara yang kaya akan sumber daya alam Migas mulai Laut Dalam (Offshore) yang sumber daya Migasnya lebih berkualitas. Berbagai metode untuk menganalisis data-data komposisi Migas di bawah permukaan tanah di Daratan dan Laut Dalam termasuk pengeboran untuk mengambil batuan contoh, pengukuran gravitasi, survei seismik, survei magnetik dan penginderaan 1 2 Al-Qur'an Surah Al-Jasiyah, 45:12-13, Juz 25, yang maknanya: "Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir." Berdasarkan ayat ini manusia dituntun untuk berpikir agar mampu mengeksplorasi berbagai khazanah kekayaan sumber daya alam yang terpendam baik di udara, darat maupun di laut." Peran negara dalam perekonomian, filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan Migas dan pemikiran liberalisme dalam bidang ekonomi Laissez Faire selengkapnya dapat dilihat pada buah pemikiran Muchammad Zaidun dan Indah Dwi Qurbani, "Irrelasi Negara Dan Ekonomi Dalam Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia" Dalam Muhammad Alim, Hamdan Zulfa, Dkk, Liber Amicorum 70 Tahun Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014, h. 163-172. 142 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources jarak jauh dari satelit dengan harapan dapat menemukan dan meningkatkan cadangan komersial dan produksi Migas.3 Wilayah suatu negara atas mana negara itu mempunyai kedaulatan terdiri atas wilayah 3 (tiga) dimensi yang meliputi Wilayah Daratan, Perairan, dan Wilayah Udara. Tapi tidak semua negara memiliki Wilayah Perairan Laut, yaitu yang disebut sebagai "Negara-negara Tertutup" (Landlocked States), misalnya Ubezkistan, Swiss, Nigeria, Laos, Kongo, Kazakhstan, Kamboja, Irak, Azerbaizan, Austria, dan sebagainya. Sedang yang memiliki lengkap 3 (tiga) Dimensi Wilayahnya, contohnya Singapura, Pakistan, Meksiko, Malaysia, Korea, Kanada, Jepang, Inggris, Indonesia, India, Filipina, China, Belanda, Australia, Argentina, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak semua negara memiliki 3 (tiga) Dimensi Wilayah dan tidak semua negara memiliki Wilayah Perairan Laut, namun tidak satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki Wilayah Daratan dan Ruang Udara. Prinsip bahwa "setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif (Permanent Sovereignty Over Natural Resources)" kemudian berkembang menjadi pedoman bagi negara- negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Sejalan dengan adagium terkenal Romawi "Cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos", (Barangsiapa memiliki tanah (permukaan bumi), dia juga memiliki segala apa yang ada di atasnya sampai surga nirwana dan segala apa yang ada di bawahnya sampai pusat bumi).4 Mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Poros Maritim Dunia", dengan pertimbangan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam Migas yang potensial dan komersial. Eksplorasi dan pengembangan serta produksi Migas di Aceh dilakukan secara besar-besaran oleh Perusahaan Transnasional (International Oil Companies/National Oil Companies, "IOCs/NOCs"). Adanya aturan pengelolaan sumber daya alam Migas di Aceh dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ("UU Pemerintahan Aceh") merupakan bentuk pengakuan kewenangan Pemerintah Aceh untuk menentukan, mengatur terhadap setiap perbuatan, orang, harta benda kekayaan yang berada di dalam 3 4 "Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." (Al-Qur'an Surah At-Thur, 52:6, Juz 27). Ada hal yang perlu mendapat catatan khusus dalam mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam Migas di Wilayah Laut berlandaskan Prinsip Ketauhidan (basis keimanan) bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta, termasuk Migas yang ada di Wilayah Darat dan Wilayah Laut merupakan ciptaan dari Yang Satu, Allah SWT. Tuhan memulai penciptaan, kemudian mengembalikan (mengulangi)nya ciptaan-Nya. Tafsir Al-Jalalain menafsirkan ayat di atas "Dan demi laut yang penuh airnya." E. Saefullah Wiradipradja, "Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional Dan Nasional Indonesia", Indonesia Journal of International Law, Volume 6 Nomor 4 Juli 2009, h. 498-499. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 143
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources Wilayah Aceh. Pemerintah Aceh memiliki hak untuk menentukan kondisi-kondisi berdasarkan apa NOCs/IOCs beroperasi di dalam wilayahnya.5 Bagian Keempat tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas Pasal 160 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh." Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 UUPA ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh ("PP PBSDAMA").6 Kelahiran PP No. 23 Tahun 2015 merupakan babak baru untuk memacu pembangunan Aceh dalam mengoptimalkan sebagai prime mover ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.7 Keseriusan dan keikhlasan Pemerintah Pusat akan mampu mengakselerasi pembangunan di Aceh untuk mengelola semua kegiatan usaha hulu Migas di Aceh sejak penentuan Blok Migas yang baru, melakukan tender untuk Blok baru, perpanjangan Blok yang sedang berjalan, mengawasi semua kegiatan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Migas.8 B. Perumusan Masalah Permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi penguatan apa dalam pengelolaan bersama sumber daya alam Migas di Wilayah Laut Aceh: Power and Resources?" 5 6 7 Muchammad Zaidun, "Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005, h. 188-189. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh ("PP PBSDAMA"). Pengaturan pengusahaan kekayaan sumber daya alam Migas yang berada di darat dan laut di Wilayah Aceh meliputi pengaturan mengenai survei umum, data dan Wilayah Kerja Migas, pembentukan Kontrak Kerja Sama ("KKS"), kebijakan dalam KKS yang meliputi penentuan target jumlah produksi Migas, produksi yang dijual (lifting), pengembalian biaya produksi (cost recovery), penerimaan negara, pengembangan masyarakat, dan penunjukan auditor independen, kewajiban pasca operasi termasuk reklamasi. Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA") adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu Migas yang berada di darat dan laut di Wilayah Kewenangan Aceh. Salah satu contoh dalam pengelolaan bersama SDAMA adalah Blok A (ditemukan pada tahun 1972) yang berlokasi di Kuala Langsa hingga Tualang Cut, yang di dalam pengembangannya saat ini dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") PT. Medco E&P Indonesia dengan mitra konsorsiumnya. Perusahaan Migas yang berstatus produksi lainnya adalah Triangel Pasee di Blok Pasee, ExxonMobil di Block North Sumatra Offshore ("NSO"), Ente Nazionale Idrocarburi ("ENI") Krueng Mane. Perusahaan yang masih melakukan eksplorasi (pencarian Migas) adalah Zaratex ("Blok Lhokseumawe"), Transworld Seuruwey ("Blok Seuruwey"), Talisman II ("Blok Talisman II"), Petronas Carigali ("Blok West Glagah Kambuna") dan Kris Energy ("Blok East Seuruwey"). 2 (dua) Perusahaan yang sudah melaksanakan Joint Study, Konsorsium Primer Oil dan Cris Energi ("Blok South East Andaman dan Blok South Andaman"), serta Pearl Energi ("Blok Andaman I"). Kontrak eksplorasi diberikan untuk 10 (sepuluh) tahun sedangkan untuk pengembangan dan produksi selama 30 (tiga puluh) tahun. Narasi lebih spesifik tentang Perusahaan Transnasional dapat mengacu pada Iman Prihandono, "Transnational Corporations and Human Rights Violations in Indonesia", Australian Journal of Asian Law, Vol 14. No.1. Article 5, 2013, p. 1-23. Pasal 3 PP PBSDAMA berbunyi: " (1) Kewenangan pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada pada wilayah laut 12 sampai dengan 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh, dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh. (2) Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi. (3) Dalam rangka pengawasan dan pemantauan produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor yang Wilayah Kerjanya berada pada 12 sampai dengan 200 mil laut dari kewenangan Aceh wajib menyampaikan laporan produksi Minyak dan Gas Bumi secara berkala kepada Gubernur. Zaini Abdullah, "Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif Untuk Pembangunan Berkelanjutan", Makalah, Disampaikan Dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif, Jakarta: 17 November 2015, h. 3-5. 8 144 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources C. Metode Penelitian Berdasarkan judul, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.9 Pemilihan tipe penelitian ini, karena penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan pemecahan atas masalah tersebut. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.10 prinsip dan norma/pengaturan hukum pengelolaan bersama sumber daya alam Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian filosofis mengenai Migas di Wilayah Laut dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi, konsep dan teori hukum baru sebagai preskripsi terkait perkembangan hukum Migas di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini menggunakan komparasi mikro dalam rangka membandingkan konstitusi, legislasi dan regulasi Migas dalam mengantisipasi perkembangan industri hulu Migas yang dinamis. PEMBAHASAN 1. Penemuan Sumber Daya Alam Migas Filosofis merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat 2 segala sesuatu secara original dan historis menerangkan kronologis untuk (dua) sisi mata uang logam yang menyatu. Filosofis menerangkan asal muasal dirumuskan formulasinya sebagai dasar argumentasi. Adalah hal yang tidak 9 10 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 32-33. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 61; Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, h. 3; Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Third Edition, Australia: Lawbook, 2010, p. 7, menulis parameter penelitian hukum menurut Pearce Committee dan Australian Law School adalah: "(1) Penelitian Doktrinal, penelitian yang memberikan eksposisi sistematis dari aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan, menjelaskan area-area kesulitan dan mungkin memprediksi perkembangan masa depan, (2) Penelitian Berorientasi Reformasi, merupakan penelitian yang secara intensif mengevaluasi kecukupan aturan-aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan aturan yang ingin ditemukan, dan (3) Penelitian Teoritis, yaitu penelitian yang membantu perkembangan pemahaman yang lebih lengkap dari dasar konseptual prinsip hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang bersinggungan dengan wilayah aktivitas tertentu." Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 145
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources mungkin menemukan konsep dan prinsip secara sistematik dan komprehensif diletakkan dalam adagium "Cogito ergo sum" (aku berpikir, jadi aku ada) yang tanpa mengkaji filosofis dan historis. Prioritas intelektual untuk mengatasi dunia dikembangkan Descartes.11 Akses terhadap kekayaan sumber daya alam Migas dalam bentuk pengaturan kegiatan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Migas bukanlah suatu hal yang baru bagi umat manusia dan telah mendapat pengaturan dalam hukum internasional klasik. Referensi klasik menunjukkan sejak dahulu rembesan minyak bumi yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui retakan kerak bumi (oil seepage), umumnya dalam bentuk bitumen digunakan sebagai bahan bakar lampu, bahan bangunan, bahan pelapis perahu supaya kedap air, bahkan sebagai obat. Minyak bumi diperkirakan pertama kali ditemukan di Timur Tengah (Parsi/ Iran) sebagai rembesan yang muncul ke permukaan. Nabi Nuh AS (3993-3043 SM) menggunakan minyak bumi yang merembes di permukaan untuk menambal perahunya agar tidak kemasukan air.12 Ensiklopedia Britannica menarasikan Migas pertama kali ditemukan pada 5000 tahun SM oleh bangsa Asyiria, Sumeria, dan Babylonia. Di tepi Sungai Euphrat Migas digunakan sebagai peluru api dalam peperangan dan sebagai penambal anti air di kapal, tempat-tempat penampungan serta bangunan. Seiring perkembangan zaman bangsa Persia dan Arab berhasil menemukan teknologi destilasi Migas. Destilasi ini menghasilkan Migas yang mudah terbakar. Semenjak itulah minyak digunakan sebagai bahan bakar. Migas sebagai bahan bakar juga muncul pada zaman Harun Al Rasyid dengan nama "Naphta." Naphta ditemukan di berbagai belahan dunia mulai dari Hit di Mesopotamia, Bavaria, Sisilia, Alsace dan Galcia di Eropa, Indonesia hingga Pennsylvania di Amerika Serikat.13 11 12 13 Alam semesta merupakan isu fundamental yang menarik perhatian para filsuf klasik. Descartes dilahirkan di La Haye, Perancis. Karya terpent- ing tentang filsafatnya adalah "Meditations" (1642). Inti metode ini ialah berjalannya suatu deduksi yang tegas dan apabila ditemukan suatu idea yang terang maka dapat digunakan sebagai premis. Perkembangan berpikir umat manusia dimulai dalam peradaban ilmu pengetahuan, sebagai ahli filsafat. Pemikiran mencari kebenaran adalah aktivitas rasio untuk mengerti hakikat realitas kemestaan dengan mempergunakan metode deduktif-induktif dan kontemplatif (perenungan) untuk menangkap dan merumuskan hakikat kebenaran. Lahirlah dalil-dalil (tesis-tesis) tentang hakikat sesuatu, dan oleh karena dalil-dalil itu berbeda-beda prinsipnya yang ditentukan oleh subjektivitas pribadi atau ahli filsafat itu, maka lahirlah dan berkembanglah aliran-aliran filsafat hukum. Dalam mencari kebenaran, mempergunakan segala potensi, alat dan unsur yang ada padanya melalui indera yang terlihat, pemikiran orisinil dan murni. Pokok bahasan mengenai filsafat dapat mengacu pada literatur H. A. Khudori Saleh, Filsafat Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013; Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah &Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. Allah SWT berfirman dalam Surah Hud yang maknanya: "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang dzalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." (Al-Qur'an Surah Hud, 11:37, Juz 12). Tim ReforMiner Institute, Esensi Pendirian Perusahaan Migas Negara: Redefinisi Peran dan Posisi Pertamina, Jakarta: ReforMiner Institute, 2011, h. 11. M.S. Vassiliou, The A to Z of The Petroleum Industry, Maryland: The Scarecrow Press, 2009, p. xxvii. Diakses tanggal 22 Agustus 2016. 146 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources Penguasaan Migas di Sumeria tunduk di bawah kedaulatan Raja Chammurabi pada 1875 SM. Eksplorasi Migas kemudian merambah ke Persia pada 450 SM, China (400 SM), Babylonia (50 SM), Chi-lui ching, Szechuan, China (211 SM dan 347 M). Migas di China ditemukan pada kedalaman 240 m2 (dua ratus empat puluh) meter kubik dan ditambang secara sederhana dengan menggunakan bambu. Dan tercatat juga bahwa Kerajaan Babylonia pada masa pemerintahan Raja Nebukanedzar Agung (605-562 SM) yang terkenal dengan pembangunan "Taman Gantung Babylonia" menemukan Migas dalam bentuk pori-pori tanah yang mengandung Migas potensial. Byzantium di bawah Kaisar Heraklius (642 M) menemukan Migas komersial akibat kebakaran lahan secara tiba-tiba. Kerajaan Byzantium yang ada pada masa bi'tsah Nabi Besar Muhammad SAW adalah Romawi Timur yang saat itu pucuk kekuasaan di tangan Kaisar Heraklius. Bukti lainnya yang paling nyata ditemukan industri Migas di Azerbaijan dan Eropa Utara (885-886 SM), China (1132) dari tulisan Ibnu Jubair (1184) dan Giraldus Cambrensis (1184).14 Selama ribuan tahun kegiatan ekstraksi Migas bersifat pasif, hanya sebatas mengambil rembesan Migas yang muncul di permukaan tanah. Baru pertengahan abad ke-19 di Galicia, Rumania dan beberapa daerah di Eropa Timur lainnya para petani mulai menggali sumur untuk mendapatkan Migas yang kemudian disuling menjadi minyak tanah (kerosin) untuk bahan bakar lampu. Pada tahun 1859 produksi Migas di Eropa sudah dikenal di dunia, yang tidak dipunyai pada waktu itu adalah teknologi pengeborannya. Penemuan Migas di dunia didorong dari teori Migas yang dianalisis para pakar Migas. Penyulingan di Adriatik didirikan keluarga Bankir Rotschild Perancis di bawah Pimpinan Baron Alphonse James de Rothschild (1827-1905) berhasrat mendapatkan Migas Rusia. Tanker minyak melalui Laut Kaspia, Zoroastra dibangun pada tahun 1878. Selanjutnya dibangun jalur kereta api ke Barat dari Baku ke Batum di Laut Hitam mengubah Batum menjadi salah satu pelabuhan Migas terpenting di dunia. Pada tahun 1886 keluarga Rotschild mendirikan The Caspian and Black Sea Petroleum Company, yang dikenal dengan "Bnito" dalam bahasa Rusia. Keberhasilan menemukan Migas memicu "demam minyak" (oil rush). Sebagaimana "demam emas" (gold rush) yang terjadi 10 (sepuluh) tahun 14 Tim ReforMiner Institute, Op. Cit., h. 11-12, Rudi M. Simamora, Hukum Minyak Dan Gas Bumi, Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2000, h. 11. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 147
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources sebelumnya di California, demam Migas memunculkan pelaku industri Migas. John D. Rockefeller (1839-1937) sebagai pendiri Standard Oil pada 1870 di Ohio, merupakan imperium terbesar di Amerika Serikat dan dunia. Kejayaan Migas juga dialami Spanyol dengan melakukan eksplorasi Migas di wilayah Peru, Meksiko, Kuba dan Bolivia. Pada pertengahan abad ke-19, penduduk Eropa dan Amerika Utara menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk penerangan. Seiring perkembangan zaman ditemukan Migas yang berbentuk cair yang berasal dari pengendapan fosil-fosil selama berabad-abad di dalam bumi dimulainya kegiatan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Migas yang dipakai sebagai sumber energi. Minyak bumi pertama ditemukan adalah sumur digali pada 1858 di Ontario, Kanada dengan 20 (dua puluh) kilang yang beroperasi. Minyak mentah (crude oil) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Kanada. Eksplorasi Migas di Arab Saudi di bawah pimpinan Charles Crane (1868-1939) dan Karl S. Twitchell (1885-1968) yang berhasil menemukan Migas di Yaman, memulai penyelidikan pada tahun 1933 ke arah Utara Kota Mekkah, tepatnya di daerah Wadi Fatimah, ke arah Timur Al-Hasa dan ke arah pantai Teluk Persia, tepatnya di Kubah Damman dekat Bahrain. Pendirian menara bor pertama berhasil menemukan 7 (tujuh) sumur yang menghasilkan Migas 1500 (seribu lima ratus) b/d menandakan era baru bagi Kerajaan Arab Saudi. Penemuan Migas komersial tidak hanya di Timur Tengah, tetapi merambah di negara-negara Afrika, misalnya Nigeria, Libya dan Aljazair.15 2. Silk Route: Filosofis Penguasaan Sumber Daya Alam Kegemilangan Yunani dalam menyatukan hubungan antar bangsa diperkaya dengan kehadiran Iskandar Dzulkarnain yang mampu menaklukkan negeri dengan 2 (dua) tanduk, yaitu Timur dan Barat, kekuasaan yang terbentang dari Yunani ke Persia. Dzulkarnain diperintahkan Allah SWT menuju tempat terbenam matahari (bagian barat bumi) dan tempat terbit matahari (bagian timur bumi). Dzulkarnain menelusuri Kepulauan Maladewa hingga khatulistiwa (Kepulauan Kiribati) dan berbelok arah menuju ke tempat 2 (dua) bukit, yaitu China.16 Landasan hukum antar bangsa ditemukan Dzulkarnain dengan penyatuan dunia Timur dan Barat dalam prinsip hukum alam. Pemimpin dan Panglima 15 16 Tim ReforMiner Institute, Op.Cit., h. 19-22. Migas dan Energi Indonesia, Diakses tanggal 24 Agustus 2016. Al-Qur'an Surah Al-Kahfi, 18:83-98, Juz 15. 148 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources Besar Iskandar Dzulkarnain berkuasa di Macedonia (Yunani) sekitar tahun 356- 323 SM. Iskandar Dzulkarnain menguasai penjuru dunia mulai Persia, Babylonia dan Asia. Beberapa abad kemudian prinsip pemerintahan Iskandar Dzulkarnain diadopsi hukum Romawi untuk mentransformasikan sistem kosmopolitan yang mengatur dunia seperti ilmu hukum di bidang maritim dan bisnis dalam konsep hukum alam yang berlaku secara mutlak. Prinsip-prinsip seperti servitut, pacta sunt servanda, occupation dan bonafides merupakan warisan dari hukum Romawi klasik bagi hukum internasional yang penting. Kaidah-kaidah di bidang maritim mencerminkan adanya pengaruh hukum privat. Analogi kepada hukum Romawi dalam bidang tertentu untuk penerapan lebih luas dari prinsip Uti Possidetis (karena engkau memiliki, maka engkau akan tetap memiliki) tujuan utamanya adalah untuk menjamin penghormatan terhadap batas-batas teritorial yang ada pada suatu wilayah yang memperoleh kemerdekaan. Keutamaan kepada hukum yang dibatasi oleh garis perbatasan atas pemilikan efektif sebagai suatu landasan kedaulatan. Runtuhnya Imperium Romawi bersamaan dengan berakhirnya Abad Pertengahan, muncullah negara-negara merdeka dan berdaulat. Negara-negara ini mulai menuntut kedaulatan atas laut, contohnya Venezia mengklaim Laut Inggris dengan Laut Utara. Belanda yang sangat dirugikan dengan klaim Inggris Adriatik, Spanyol mengklaim Laut Pasifik, Portugal dengan Lautan Hindia, dan atas Laut Utara memprotes keras tindakan Inggris maupun negara-negara lainnya yang secara pihak mengklaim laut sebagai wilayah kedaulatannya. Klaim sepihak dari negara-negara tersebut maupun perlawanan atas klaim tersebut didukung dan dibela oleh para ahli hukum dari negara-negara itu masing- masing. Belanda dengan didukung oleh Ahli Hukum dan Diplomat yang terkenal Hugo de Groot (1583-1645) atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya Grotius. Dikemudian hari dinobatkan sebagai pelopor perkembangan hukum internasional yang ideanya dituangkan dalam buku De Jure Praedae (Hukum Tentang Perampasan Perang). Grotius dalam salah satu bab karyanya menyatakan bahwa Laut Bebas digunakan oleh semua negara atau yang dikenal Mare Liberum Sive de luer quod Batavis Competit ad Indicana Commercia (1609).17 Sifat manusia yang khas adalah keinginannya untuk bermasyarakat, untuk hidup tenang bersama, hal ini sesuai dengan watak intelektualnya. Grotius 17 Dina Sunyowati, et.al, Buku Ajar Hukum Internasional, Surabaya: Airlangga University Press, 2011, h. 61; Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia: Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2006, h. 48. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 149
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources membangun prinsip fundamental Mare Liberum yang terkenal dalam rangka doktrin kebebasan lautan. Tiada satu negarapun dapat memiliki kedaulatan atas laut karena laut sedemikian luasnya serta mengandung kekayaan sumber daya alam yang tidak akan habis untuk dapat dimanfaatkan oleh semua bangsa. Oleh karena itu, laut harus bebas untuk semua negara-negara di dunia.18 Doktrin Grotius mengenai lautan bahwa Ownership (termasuk atas laut) hanya dapat terjadi melalui Possesion, dan Possesion hanya dapat terjadi melalui Occupation. Laut adalah sesuatu yang tidak mempunyai batas, oleh karena itu tidak dapat diokupasi sebab dia cair dan tidak berbatas. Benda cair hanya dapat dimiliki dengan memasukkannya ke dalam sesuatu yang lebih padat (per aliud). Tuntutan atas laut yang didasarkan pada penemuan (discovery), penguasaan yang lama (prescription), tidaklah dapat diterima karena semua itu bukan alasan untuk memperoleh hak kepemilikan atas laut. Doktrin Grotius mendapat tantangan dari John Selden (1584-1654), penulis Inggris dalam bukunya "Mare Clausum: The Rights and Dominion on The Sea (1636). Menurut Selden, okupasi merupakan unsur yang sangat penting untuk possession. Negara-negara yang telah menjalankan kedaulatannya atas lautan dan karena itu melalui prescription, laut itu bukanlah Mare Liberum (Laut Terbuka) akan tetapi Mare Clausum (Laut Tertutup). Sifat laut yang cair, menurut Selden, tidaklah menyebabkannya tidak dapat dimiliki, karena sungai dan perairan di sepanjang pantai yang cair dapat dimiliki. William Wellwood (1578-1622) dalam bukunya Abridgement of All Sea Law (1613) membela klaim Inggris atas Laut Utara. Periode ini dikenal dengan nama Battles of the Books (Perang Buku) yang berkisar pada persoalan Mare Liberum Belanda berhadapan dengan Mare Clausum Inggris.19 Bentuk kompromi antara Doktrin Mare Liberum dan Mare Clausum, lahirlah doktrin dari Cornelius van Bynkershoek (1673-1743) penulis Belanda dalam bukunya De Dominio Maris Dissertatio (Suatu Essay Tentang Kedaulatan Atas Laut) menyatakan bahwa negara pantai berhak atas lajur laut sejauh yang dapat dikuasainya dari darat. Penguasaan itu berarti sampai dimana kekuatan senjata manusia dapat mencapainya, yaitu sejauh yang dapat dikuasai oleh meriam dari darat (imperium tenae finiri ubi finitur armorum potestas). Doktrin Bynkershoek mengakhiri perang buku dengan dalil bahwa laut dapat dimiliki oleh negara pantai 18 19 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 152; Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Bandung: Bina Cipta,1979, h.14. Hasjim Djalal, Op. Cit., h. 15. Dina Sunyowati dan Enny Narwati, Buku Ajar Hukum Laut, Surabaya: Airlangga University Press, 2013, h. 8. 150 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources sejauh dapat dikuasainya dari darat, yaitu sejauh dapat dikuasai oleh Tembakan Meriam (Doktrin TM). Di luar itu, laut bebas untuk seluruh umat manusia. Kompromi dalam bentuk kebebasan di laut akhirnya diterima oleh Inggris, karena armada laut Inggris sudah mulai tumbuh dan mengarungi seluruh samudera di dunia. Dengan demikian doktrin kebebasan di laut (Mare Liberum) pada hakikatnya telah menang sejak abad ke-18, terutama karena Negara-negara Eropa yang membutuhkan doktrin tersebut telah berkembang menjadi negara maritim yang penting.20 Laut Bebas sebagai domaine public internasional digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Eksplorasi dan pengembangan serta produksi kekayaan sumber daya alam Migas di laut bebas berada di bawah rezim hukum internasional. Dasar laut dan samudra dalam secara eksklusif dicadangkan untuk tujuan damai dan keabadian. 3. Konstitusionalitas Penguasaan Sumber Daya Alam Migas Suatu konstitusi disebut Konstitusi Ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara. Kebijakan ekonomi harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara. Konstitusi ekonomi suatu negara pada umumnya memuat hal-hal, antara lain ketentuan mengenai kepemilikan oleh negara (the ownership capacity of the state), berupa, (i) hal-hal yang mutlak merupakan kekayaan milik negara, (ii) hal-hal yang bersifat terbuka untuk dimiliki oleh siapa saja, (iii) bidang usaha yang secara eksklusif hanya dilakukan oleh negara (monopoli), dan (iv) bidang usaha yang dapat dilakukan secara terbuka oleh siapa saja.21 Konstitusi Negara-negara di dunia tentang kebijakan atas sumber daya alam Migas mengalami perubahan yang dinamis. Misalnya, Venezuela, Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela 15 Februari 2009 mengatur tentang kepemilikan negara terhadap mineral dan hidrokarbon. UU Hidrokarbon 2002 Venezuela menyebutkan bahwa semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, pengumpulan (gathering), transportasi dan tangki penimbun (storage) hanya boleh dilakukan oleh perusahaan negara atau dalam bentuk mixed company dimana partisipasi negara minimal 50% (lima puluh persen). Sedangkan di Arab Saudi sumber 20 21 I Wayan Parthiana, Op. Cit., h. 153; Hasjim Djalal.,Op. Cit., h. 16 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas, 2006, h. 208-209. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 151
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources hukum primer adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qias. Royal Decree of King Fahd, October 1993 mengatur tentang Constitution or Basic Law of Government. Selanjutnya Royal Decree No. M/1 tentang Foreign Investment Law, 5 Muharram 1421/ 10 April 2010. Negara-negara di luar anggota Organization Of Petroleum Exporting Countries ("OPEC"), seperti Norwegia, pada awalnya diatur dalam Royal Decree 8 December 1972, Act of 22 March 1985 tentang Petroleum Activities, Act 29 November 1996 (amandemen terakhir 27 Juni 2003). Dalam perkembangannya juga diberlakukan Regulations to Act relating to Petroleum Activities, Royal Decree 27 Juni 1997 (amandemen terakhir 12 Desember 2003), Resource Management Regulations, 18 Juni 2001, Regulations on the Use of Facilities by Others, 20 Desember 2005, Regulations for the Measurement of Petroleum for Fiscal Purpose and Calculation of C02 -Tax, 1 November 2001 (amandemen terakhir 13 Desember 2004). Pada 1972 Norwegia mendirikan Norwegian Petroleum Directorate ("NPD") dan perusahaan Migas negara Den Norske Stats Oljeselskap ("StatOil") yang berada di bawah Kementerian Minyak dan Energi Norwegia. Dalam perjalanannya, dibentuk lagi dua Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang bernama "Petoro AS" dan "Gassco AS." Negara Brasil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 177 Konstitusi Amandemen 1988 (Constitution of the Federative Republic of Brazil, October 5, 1988 yang telah mengalami perubahan, Constitutional Amandments No. 1/1992 through 64/2010 dan Revisi Constitutional Amandments No. 1/1994 through 6/1994) kegiatan eksplorasi dan produksi Migas dilaksanakan oleh Petroleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"). Legislasi Migas di Brasil dituangkan dalam Petroleum Law (Law 9478/1997), Gas Law (Law 11909/2009), dan Pre-Salt Laws (Laws 12.276/2010, 12.304/2010, 12.351/2010, 12.734/2012).22 Materi ekonomi dalam UUD NRI Tahun 1945 berkembang semakin banyak dan terperinci di era reformasi, meskipun secara tegas diatur sebagai ketentuan perekonomian nasional hanya terdapat dalam Bab XIV tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Bab XIV ini hanya terdiri atas dua pasal saja, yaitu Pasal 33 22 Emily A. Witten, "Arbitration of Venezuelan Oil Contracts: A Losing Strategy?", 4 Texas Journal Oil Gas & Energy Law 55, 2008-2009, p. 72. Uisdean R. Vass and Adriana Lezcano, "The New Venezuelan Legal Regime for Natural Gas: A Hopeful New Beginning", Texas International Law Journal, Vol. 36:99, 2001, p. 103. B.S. McBeth, Juan Vicente Gomez and The Oil Companies in Venezuela 1908-1935, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 21-22; Benny Lubiantara, Op. Cit., h. 139-140. 152 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources dan Pasal 34.23 Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.24 Tafsir terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), dalam hal ini dapat ditelusuri dalam Putusan MK mengenai judicial review UU Migas, yang menyatakan bahwa, "...penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Mahkamah juga memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannya MK menyatakan "... dengan adanya anak kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam... Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat.... Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ratio decidendi dalam 3 (tiga) Putusan MK pada prinsipnya menafsirkan mengenai hak menguasai negara.25 Tafsir MK mengenai hak menguasai negara bahwa: 23 24 25 Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang berisi prinsip dasar Pancasila dan Tujuan Bernegara secara tidak langsung juga mengandung gagasan mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Jika dirinci dalam ayat-ayat dan butir dapat dikatakan ada 33 (tiga puluh tiga) butir ketentuan yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kebijakan perekonomian yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Ke 33 (tiga puluh tiga) butir ketentuan itu, ditambah dengan Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945, menjadi 34 (tiga puluh empat) butir ketentuan seluruhnya, yaitu Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E ayat (1), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23E ayat (3), Pasal 23F ayat (1), Pasal 23F ayat (2), Pasal 23G ayat (1), Pasal 23G ayat (2), Pasal 27, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (4). UU Migas menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indo- nesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070, "UU Pertambangan Migas"), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971, "UU Pertamina") berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3045). Tafsir hak menguasai negara selanjutnya dielaborasi dalam Putusan MK No. 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003, 022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4226 ) terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK No. 058/PUU-II/2004, 059/PUU-II/2004, 060/PUU-II/2004, 063/PUU-II/2004, Putusan MK No. 008/PUU-II/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4377). Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 153
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources "Penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimaknai sebagai mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Fungsi dari negara tidak hanya melakukan pengaturan namun juga mengurus dan menyelenggarakan. Dalam melaksanakan hal ini, maka negara yang diwakili oleh aparatur pemerintah memiliki kewenangan bertindak untuk mencampuri kegiatan-kegiatan ekonomi guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Secara sederhana dapat dideskripsikan penguasaan dan pengaturan Migas harus tetap dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar- bangsa Indonesia. besarnya untuk hajat hidup orang banyak sesuai dengan semangat dan filosofis Selaras dengan penafsiran MK, Resolusi Majelis Umum 2158 (XXI) 25 November 1966 menghimbau kepada negara-negara produsen Migas untuk memaksimalkan investasi sumber daya alam Migas sehingga dapat memperoleh kendali penuh atas kegiatan operasional, produksi, manajemen dan distribusi.26 Prinsip PSNR berupaya menyeimbangkan kepentingan antara Negara Penerima Modal dan Negara Asal Modal. Menurut Achmad Zen Umar Purba prinsip PSNR secara multilateral menyatakan Negara Penerima Modal berhak mengundang Negara Asal Modal dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu Migas untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Negara Penerima Modal. Namun, transaksi itu tunduk pada hukum nasional, perjanjian yang telah disepakati dan hukum internasional. Konkritnya, hukum yang berlaku bagi KKS adalah hukum nasional.27 Penguasaan sumber daya alam Migas oleh negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh) pada hakikatnya: (1) kepemilikan atas sumber daya alam Migas (mineral rights) oleh negara; (2) pemegang kewenangan penyelenggaraan kegiatan usaha (mining rights) oleh pemerintah dan hak pengusahaan kegiatan usaha (economic rights) diberikan kepada perusahaan Migas negara. Oleh karena itu, hakikat pengelolaan sumber daya alam Migas untuk dapat menciptakan keta hanan 26 27 United Nations, General Assembly Resolution On Permanent Sovereignty Over Natural Resources (Gar 2158) Adopted by United Nations General Assembly on 25 November 1966, Diakses tanggal 9 Juli 2014. Acmad Zen Umar Purba, "Keterangan Saksi Ahli" dalam Putusan MK No. 20/PUU-V/2007 tanggal 17 Desember 2007, h. 68-69. 154 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources energi nasional dalam jangka panjang.28 Ketahanan energi nasional merupakan strategi penguatan untuk dapat mengakses sumber daya alam Migas yang ada di dunia. Meskipun ada beberapa alternatif teknologi baru yang membantu dalam usaha pengembangan sumber energi terbarukan lainnya berupa konservasi dan strategis.29 diversifikasi energi, namun Migas tetap mendominasi sebagai sumber komoditas 4. Pembelajaran dari Kerajaan Aceh Darussalam: Diplomasi Kapal Meriam Hasil sumber daya alam Migas di Aceh dikenal dari tulisan Marco Polo pada tahun 1292 (1254-1324) dan Muhammad Abu Abdullah bin Muhammad Al Lawati Al Tanjawi atau yang dikenal dengan Ibnu Batutah pada tahun 1328 (1304-1377) penjelajah dunia yang berasal dari Maroko.30 Pertempuran Malaka pada Mei 1521di bawah Panglima Jorge de Brito, armada laut Aceh di bawah Pimpinan Ali Mughaiyat Syah berhasil mengalahkan armada laut Portugis dengan menggunakan bola api yang terdiri dari gumpalan kain yang dicelup ke dalam cairan minyak bumi. Kesultanan Aceh merupakan tempat "Diplomasi Ekonomi" bagi kaum Luso- Asia dan posisinya di lini depan dunia komersial serta maritim dari abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Turki mendirikan Akademi Militer di Aceh dengan nama "Askaribayt Al-Muqaddas" (Akademi Militer Suci). Katib Chelebi (w.1657) dalam buku "Cihannuma" (Teras Dunia Semesta) menulis Muslim Aceh pejuang yang kuat dan mempelajari seni perang dari Turki dan memproduksi meriam seperti buatan Turki.31 Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu kekuatan Islam terbesar di dunia di bawah kedaulatan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Dalam menjalankan kebijakannya, Sultan Iskandar Muda berpedoman pada 4 (empat) bentuk diplomasi, yang penulis ilustrasikan dengan "Strategi Diplomasi Kapal Meriam", yaitu: 32 (a) Strategi Diplomasi Kancil untuk dunia internasional; 28 29 30 31 32 Tim ReforMiner Institute, Op. Cit., h. 105, 110-111, 121-122. Laís Palazzo Almada and Virginia Parente, "Oil & Gas Industry in Brazil: A Brief History and Legal Framework", Panorama of Brazilian Law, Vol 1, No 1, 2013, h. 223; Douglas Tlogane Mailula, "Protection of Petroleum Resources in Africa: A Comparative Analysis of Oil and Gas Laws of Selected African States", Thesis, University of South Africa, 2013, h. 1-2; Tim ReforMiner Institute, Op. Cit., h. 4-6. M. Zainuddin, Tarikh Atjeh dan Nusantara, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961, h. 120-121. Ibid., h. 6. Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam menetapkan dasar politik luar negeri untuk menghadapi bahaya imperialisme Portugis, Inggris dan Be- landa. Pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah II Abdul Qahar membina organisasi kerajaan dengan menyusun Undang-Undang Dasar Negara yang diberi nama "Qanun Al-Asyi". Qanun tersebut kemudian pada masa Sultan Iskandar Muda disempurnakan dan menjadi "Qanun Al-Asyi Meukuta Alam." Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 155
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources (b) Strategi Diplomasi Meubisan (beisanan), yaitu perkawinan agung antara negara; (c) Strategi Diplomasi Kekuatan, yaitu diplomasi yang mengandalkan pada kekuatan senjata, atau sering disebut Diplomasi Tentara/Militer; (d) Strategi Diplomasi Ekonomi, yaitu diplomasi yang didasarkan kepada kekuatan ekonomi untuk mencapai pengaruh dan tujuan politik. Peta.1. Bandar Aceh Darussalam Belajar dari Kerajaan Aceh Darussalam sebagi salah satu "Poros Maritim Dunia", kegiatan usaha hulu Migas dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penggunaan teknologi, peningkatan Partisipasi Pemerintah dan investasi. Hasjim Djalal berargumentasi bahwa:33 "Kedaulatan teritorial Indonesia diakui untuk seluruh Nusantara yang mencakup satu kesatuan kewilayahan atas daratnya, lautnya, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, udara di atas dan laut, serta seluruh kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya." Strategi penguatan kegiatan usaha hulu Migas berintikan pada usaha eksplorasi dan pengembangan serta produksi Migas. Tujuan kegiatan eksplorasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi, menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Migas, tempat Wilayah Kerja yang ditentukan. Wilayah kerja adalah di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang meliputi seluruh 33 Hasjim Djalal, "Indonesia Dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982", Makalah, Jakarta: Agustus 2014, h. 6. 156 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia.34 Pasal 2 PP PBSDAMA berbunyi: "(1) Sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang berada di darat dan laut di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. (2) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh." Selanjutnya Pasal 3 mengatur tentang kewenangan pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada pada wilayah laut 12 (dua belas) sampai dengan 200 (dua ratus) mil dari wilayah kewenangan Aceh. Di dunia ini ada 15 negara yang mempunyai Leading Exclusive Economic Zone (EEZ), yaitu Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India. Indonesia beruntung termasuk 1 (satu) dari 15 (lima belas) negara yang mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sangat luas bahkan termasuk 3 (tiga) besar setelah Amerika Serikat dan Prancis, yaitu sekitar 1.577.300 square nautical miles. Dengan status Indonesia yang memiliki ZEE seperti itu, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang subur, makmur, sejahtera. Zona-zona Maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial. Zona-zona Maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara adalah ZEE, Landas Kontinen dan Jalur Tambahan. Sesuai dengan 1945 Truman Proclamation, 1956 United Nations Convention on Law of the Sea, Konvensi Jenewa Tentang Landasan Kontinental dan Laut Bebas 1958 ("Konvensi Geneva 1958"), United Nations Convention on Law of the Sea 1982 ("Konvensi Geneva 1982") bahwa sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat di Landas Kontinen dijamin penguasaan penuh dan hak eksklusif negara serta kepemilikan atas sumber daya alam.35 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) ditandatangani di Montego Bay, Jamaica pada 10 Desember 1982 dan diberlakukan pada 16 November 1994. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 56 Hak-hak, Yurisdiksi dan Kewajiban Negara 34 35 Data yang dimaksud dalam kegiatan survey umum adalah semua fakta, petujuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontohan batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil survey umum, eksplorasi dan pengembangan Migas. PGN Inside I, Edisi Khusus 59, 2013, h. 5. Konvensi Geneva 1982 mengatur 2 (dua) zona maritim yang berada di bawah kedaulatan negara pantai, yaitu Perairan Pedalaman dan Laut Teritorial. Kedaulatan dalam Zona Maritim berarti suatu negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial. Konvensi Geneva 1982 adalah bukti pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan "Archipelagic State" yang diperjuangkan bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 157
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources Pantai Dalam Zona Ekonomi Eksklusif bahwa Negara Pantai mempunyai: "(a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin; (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan: (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; (ii) riset ilmiah kelautan; (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan; (c) hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini. Formulasi hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban di atas, menunjukkan bahwa penemuan penting Migas di Aceh akan membuka horizon baru peradaban manusia dalam perannya sebagai aktor penentu kemajuan Bangsa Indonesia. Kekayaan sumber daya alam Migas merupakan aset negara yang perlu dikelola seoptimal mungkin dengan memaksimalkan peran serta NOC dan IOC untuk meningkatkan penemuan dan pengembangan serta produksi Migas. Ketersedian fisik Migas harus eksplorasi dan pengembangan serta produksi Migas.36 diikuti dengan dukungan finansial NOC dan IOC untuk memperlancar aktivitas Khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam Migas di Aceh, Badan Pengelola Migas Aceh ("BPMA") yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu Migas yang berada di darat dan laut di Wilayah Kewenangan Aceh harus mengikuti ketentuan-ketentuan pada level internasional, nasional dan lokal.37 36 Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha Migas berdasarkan Pasal 3 UU Migas adalah: "(a) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; (b) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan; (c) Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri; (d) Mendukung dan menumbuhkembang- kan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (e) Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia; (f) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup." 37 Fungsi BPMA adalah : " a. melaksanakan negosiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh; b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; c. mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja; d. menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri; e. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya; f. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap; g. melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri dan Gubernur; dan h. memberikan rekomendasi penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara." 158 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources Skema.1. Strategi Penguatan 3 (Tiga) Level Level Internasional Prinsip PSNR Level Nasional Konstitusi, Legislasi, Level Lokal Qanun (Peraturan Regulasi, KKS Daerah) Strategi penguatan pengelolaan bersama sumber daya alam Migas Aceh ditinjau dari hukum internasional menunjukkan bahwa kedaulatan atas wilayah daratan sesuai dengan batas-batas wilayah negara. Mengacu pada prinsip kedaulatan negara, bagian laut dimana negara memiliki hak atas sumber daya alam Migas yang merupakan kedaulatan penuh (sovereignty) mencakup 12 (dua belas) mil laut. Sedangkan hak berdaulat (souvereignty rights) yang merupakan ZEE, bagian dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial sampai dengan jarak 200 (dua ratus) mil dari garis pangkal dan Landas Kontinen. Dasar laut dan tanah di bawahnya (seabed and subsoil) adalah yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut territorial sampai dengan minimal 200 (dua ratus) mil, maksimal 350 (tiga ratus lima puluh) mil dari garis pangkal atau 100 (seratus) mil isobaths 2500 (dua ribu lima rautus) meter. Kedaulatan Aceh untuk mengelola sumber daya alam Migas merupakan wujud kepercayaan yang ikhlas dari Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan di Aceh. Hal ini perlu direspon positif dengan pembuatan aturan hukum, yaitu Qanun dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu Migas, khususnya strategis penguatan pengelolaan bersama sumber daya alam Migas di Wilayah Laut. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 159
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources KESIMPULAN Nilai tambah pertumbuhan ekonomi Aceh dari kegiatan usaha hulu Migas yang baik dan benar akan mampu membangun peradaban moderen yang sesuai dengan prinsip-prinsip, teori-teori dan kaidah-kaidah hukum yang tepat, sehingga strategi penguatan pengelolaan bersama sumber daya alam Migas di Wilayah Laut dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan masa depan. Dorongan terciptanya iklim investasi yang kondusif merupakan syarat utama pengembangan kegiatan usaha hulu Migas demi kepentingan negara dan bangsa. Aceh harus belajar menjadi "Penemu Jalan Baik" sekaligus menjadi "Agen Perubahan" sebagai katalisator keberhasilan transformasi dalam pengelolaan sumber daya alam Migas. Strategi penguatan itu adalah seni kepemimpinan. Ia membutuhkan pemupukan dan pelajaran serta latihan-latihan. Suatu strategi betapun elegannya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi harus direformasi jika tidak adil. Sinergi kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh harus tetap mengedepankan kedaulatan negara. Dinamika industri Migas yang sudah berlangsung sejak lama, menjadikan Aceh lebih matang dalam mengembangkan kebijakan yang ada untuk mendukung aturan-aturan internasional, nasional, dan lokal serta penghormatan terhadap KKS yang telah disepakati. Pertemuan hukum lokal, internasional dan nasional dalam kegiatan usaha hulu Migas adalah sebuah upaya dalam mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. DAFTAR PUSTAKA Buku Ahmad Munif Suratmaputra, 2002, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah &Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus. Adiwarman Azwar Karim, 2010, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers. Aslan Noor, 2006, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia: Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju. Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 160 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources Benny Lubiantara, 2013, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas, Gramedia Jakarta: Widiasarana Indonesia. Dina Sunyowati, et.al, 2011, Buku Ajar Hukum Internasional, Surabaya: Airlangga University Press. Dina Sunyowati dan Enny Narwati, 2013, Buku Ajar Hukum Laut, Surabaya: Airlangga University Press. H. A. Khudori Saleh, 2013, Filsafat Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hasjim Djalal, 1979, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Bandung: Bina Cipta. I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju. Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas. Marcel, Valerie, 2006, Oil Titans, National Oil Companies, Washington DC: Brookings Institution Press. McBeth, B.S,1983, Juan Vicente Gomez and The Oil Companies in Venezuela 1908- 1935, Cambridge: Cambridge University Press. M.S. Vassiliou, 2009, The A to Z of The Petroleum Industry, Maryland: The Scarecrow Press. M. Zainuddin, 1961, Tarikh Atjeh dan Nusantara, Medan: Pustaka Iskandar Muda. Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Philipus Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005 Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Rudi M. Simamora, 2000, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Bandung: Djambatan. Terry Hutchinson, 2010, Researching and Writing in Law, Third Edition, Australia: Lawbook Tim ReforMiner Institute, 2011, Esensi Pendirian Perusahaan Migas Negara: Redefinisi Peran dan Posisi Pertamina, Jakarta: ReforMiner Institute. Voss, Jan Ole, 2011, The Impact of Investment Treaties on Contracts between Host States and Foreign Investors, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 161
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources Werner Menski, 2015, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika: Comparative Law In A Global Context, Alih Bahasa: M. Khozim, Bandung: Nusa Media. Makalah, Jurnal dan Artikel Almada, Laís Palazzo and Virginia Parente, 2012, "Oil & Gas Industry in Brazil: A Brief History and Legal Framework", Panorama of Brazilian Law, Vol 1, No 1, 223-252. Blades, Bryan W, 2011-2012, "Production, Politics, and Pre-Salt: Transitioning to A PSC Regime in Brazil", 7 Texas Journal of Oil, Gas, and Energy Law 31, 31-56. E. Saefullah Wiradipradja, 2009, "Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional Dan Nasional Indonesia", Indonesia Journal of International Law, Volume 6 Nomor 4 Juli, 1-19. Hasjim Djalal, 2014, "Indonesia Dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982", Makalah, Jakarta: Agustus. Iman Prihandono, 2013, "Transnational Corporations and Human Rights Violations in Indonesia", Australian Journal of Asian Law, Vol 14. No.1. Article 5, 1-23. Moh. Mahfud MD, 2016, "Pemanfaatan Nilai Dan Pemupukan Amal Perbuatan Pancasila Sebagai Nilai Utama Bela Negara", Makalah, Disampaikan Pada Seminar Hari Pancasila Yang Diselenggarakan Kerjasama Antara MK-RI, Kemenhan, FH Unair, Klinik Pancasila, Surabaya, 1 Juni. Muchammad Zaidun dan Indah Dwi Qurbani, 2014, "Irrelasi Negara Dan Ekonomi Dalam Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia" Dalam Muhammad Alim, Hamdan Zulfa, Dkk, Liber Amicorum 70 Tahun Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H, Malang: Universitas Brawijaya Press. Pascal, Larry B and Ramon A. Azpurua, 2008, "The Venezuelan Oil and Gas Sector- Are there still Opportunities in the Era of Petronationalism?", Latin American Law & Business Report, Volume 16, Number 7, 1-5. PGN Inside I, 2013, Edisi Khusus 59. Vass, Uisdean R and Adriana Lezcano, 2011, "The New Venezuelan Legal Regime for Natural Gas: A Hopeful New Beginning", Texas International Law Journal, Vol. 36:99, 100-139. 162 Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018
Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Laut Strengthened Strategy of Joint Management Oil and Gas in the Offshore: Power and Resources Witten, Emily A, 2008-2009, "Arbitration of Venezuelan Oil Contracts: A Losing Strategy?", 4 Texas Journal Oil Gas & Energy Law 55, 56-87. Zaini Abdullah, 2015, "Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Makalah, Disampaikan Dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif, Jakarta: 17 November. Tesis/Disertasi Mailula, Douglas Tlogane, 2013, "Protection of Petroleum Resources in Africa: A Comparative Analysis of Oil and Gas Laws of Selected African States", Thesis, Faculty of Law, University of South Africa. Muchammad Zaidun, 2005, "Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Website Migas dan Energi Indonesia, Penemuan-Minyak-di-Dunia>. Diakses tanggal 24 Agustus 2016. di-dunia.html>. Diakses tanggal 22 Agustus 2016. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018 163