BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERKAWINAN BADUY LUAR A. Hukum Akad Perkawinan Baduy Luar Berdasarkan sejarah hukum di Indonesia, peran hukum Islam dengan hukum adat telah mengalami berbagai persinggungan yang disebabkan oleh politik hukum yang ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini masih terasa di era pasca kemerdekaan. Kesenjangan antara hukum adat dan hukum Islam di bidang hukum keluarga membuat hukum Islam tidak memiliki peran sebagaimana mestinya bagi masyarakat Muslim pada umumnya di Indonesia.1 Istilah hukum adat pertama kali digunakan oleh Snouch Hurgronje dalam karyanya yang berjudul De atjehihers yang berisi tentang adat istiadat masyarakat Aceh. Dalam karya ini, 1 Yaswirman, Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.257 77
78 hukum adat merupakan terjemahan dari "adatrecht" yang berasal dari bahasa Belanda.2 Sedangkan kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan".3 Kebiasaan yang dimaksud di sini adalah semua perilaku yang dilakukan masyarakat sehari-hari yang tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Ahli hukum adat memiliki definisi dan pemahaman yang jelas tentang hukum adat, antara lain sebagai berikut: a. Prof. Bushar Muhammad, S.H. Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, yaitu adat istiadat dan kebiasaan (kesusilaan) pada umumnya yang benar-benar hidup dalam masyarakat, serta peraturan-peraturan yang mengenal sanksi bagi pelanggaran dan yang ditentukan dalam keputusan pemerintahan adat, yaitu mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam masyarakat 2 A.Ridwan Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1989), cet, ke Il. h4 3 A.Ridwan Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, ....... h.83
hukum adat, yang meliputi kepala desa, tokoh agama, pembantu desa, wali pertanahan, kepala adat, hakim.4 b. Prof. Dr. R. Soepomo Hukum adat adalah segala hukum yang tidak tertulis, dalam peraturan perundang-undangan dan kehidupan sebagai konvensi dalam lembaga negara dan hukum yang timbul karena keputusan hakim dan hukum yang hidup sebagai aturan adat yang dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam, yang melihat prinsip-prinsip adat sebagai sumber hukum Islam sekunder. Artinya, adat ('Urf) terjadi jika sumber utama tidak memberikan jawaban atas masalah yang ada.5 Dalam praktiknya, ada beberapa syarat agar adat dapat dijadikan sebagai salah satu hukum Islam, sebagai berikut: 1. Untuk dapat diterima sebagai salah satu hukum Islam, adat tersebut harus diterima dengan akal sehat, serta mendapat pengakuan dari masyarakat umum, artinya tidak 4 Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), cet, ke 8, h.64 5 Ratna Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia, (Jakarta: INIS, 1998 ), h.8 79
80 bertentangan dengan hati nurani dan dapat diterima dengan akal sehat. 2. Adat tersebut telah ada sebelum atau pada saat ada sesuatu yang harus dilakukan yang berkaitan dengan adat itu sendiri. 3. Tidak ada kesepakatan atau pilihan lain antara kedua belah pihak, artinya setiap orang secara tidak langsung bersedia mengikuti apa yang telah ditentukan dalam adatnya. 4. Yang pasti adat-istiadat tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal penggunaan adat di daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau ajaran para sesepuh atau orang-orang yang dihormati di daerah tersebut, dan juga mereka percaya bahwa mereka memang layak menjalankan adat tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat beberapa komunitas yang
memiliki marga atau kelompok sendiri, memiliki marga atau garis identitas kelompok sendiri. Berkenaan dengan pernikahan adalah bahwa marga atau kelompok tersebut memiliki adat istiadat yang harus diikuti oleh pengikut atau kerabat, hal ini ditunjukkan untuk melestarikan adat dari marga itu sendiri, karena dapat melahirkan generasi yang akan meneruskan adat atau budaya tersebut.6 Karena menurut Ter Haar, perselisihan sudah berlangsung lama antara dua kerabat atau kelompok mereka.7 Dalam pernikahan adat yang dikaitkan dengan pengaruh hukum agama, ada tiga jenis yang membolehkan pernikahan tersebut sah atau tidak, antara lain sebagai berikut: 1. Di dalam pernikahan masyarakat adat. Perkawinan menurut hukum Islam merupakan faktor penentu sah atau tidaknya perkawinan, bahkan menolak segala hal yang berkaitan dengan peraturan hukum adat, termasuk upacara perkawinan. 6 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), Cet, Ke 2, h.107. 7 Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum adat, (Jakarta Pradaya Paramita, 1974) h.187 81
82 2. Perkawinan dapat dianggap sah jika akad nikah telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Walaupun sebelumnya atau sesudahnya tetap dilakukan upacara adat. 3. Perkawinan atau pernikahan dianggap tidak sah jika perayaan upacara adat pernikahan belum dilaksanakan meskipun telah dilakukan akad nikah Islam sebelumnya. 8 Seperti halnya di masyarakat Baduy Luar, biasanya setelah pernikahan adat usai, pengantin pria ditemani oleh salah satu kerabatnya untuk menemui amil atau penghulu di kampung Cicakal Girang. Di Kampung Cicakal Girang, mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehadiran perkampungan Islam di Baduy, bagi masyarakat Baduy, dianggap perlu sebagai bentuk pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Masyarakat Baduy umumnya memiliki keyakinan yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya, namun dalam tradisi pernikahan, mereka tetap mengacu pada aturan yang dianut Islam, yaitu pencatatan perkawinan yang sudah ada dalam 8 Surojo Wigbjadupuro, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), cet. Ke IV, h. 33.
Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan masyarakat Baduy Dalam dilakukan dengan tiga tahap lamaran dan dilakukan dengan cara perjodohan, namun berbeda dengan masyarakat Baduy Luar ada yang dijodohkan dan ada yang memilih sendiri calon pasangannya. Menurut salah satu kokolot Baduy Luar bernama Olot Sanali, ia berkata: "Sesuai jeung perjalanan sejarah Lembaga Hukum Adat Baduy, keur ngalengkepkeun hukum tata cara perkawinan warga Baduy Luar nu perlu dibacakeun Sahadat Nabi Muhammad, maka tokoh adat waktu harita ngusulkeun ka sultanan Banten supaya aya patugas mun di jaman ayeuna mah nu disebut Naib Panghulu atawa KUA na keur ngabantu dina acara perkawinan. Teu lila datang utusan Sultan mu ngarana Ki Ahum. Supaya deukeut tur gampang neangan, Ki ahum ditempatkeun kana Adat Istiadat Baduy, di larang nyawah, ngangon atawa miara kebo, imah sederhana, tempat ibadah mangrupa bale- balean. Jadi awalna lain keur nga Islamkeun masyarakat Badıy, kusabab Ki Ahum tetep timetep hirup didinya trus boga katurunan anak incu buyut nepika turunan nu aya ayeuna Islam, jeng ngabogaan kayakinan agama munasabah atawa wajar mun ayeuna di Cicakal Girang warga ngagem Agama Islam Pihak kami pihak kami teu kudu ewuh pakewuh da geus jadi hiji kaputusan mu ku kami kudu diterima jeung dipatuhkeun". (Sesuai dengan sejarah perkembangan lembaga hukum tatacara adat Baduy, untuk melengkapi hukum 83
84 perkawinan warga Baduy Luar yang perlu dibacakan Syahadat Nabi Muhammad, maka tokoh adat pada waktu itu mengusulkan pada kesultanan Banten supaya ada petugas, kalau di zaman sekarang di sebut naib, penghulu atau KUA nya untuk membantu dalam acara perkawinan. Tidak lama datang utusan Sultan yang bernama Ki Ahum, supaya dekat dan mudah menjemput Ki Ahum di tempatkan di Cicakal Girang, tetapi dengan beberapa amanat perjanjian, di antaranya harus mampu menghargai terhadap adat istiadat Baduy, dan menyeimbangkan dilarang bersawah, beternak atau memelihara kerbau, rumah harus sederhana, tempat ibadah hanya berupa bale- awal nya bukan bertujuan untuk balean, mengislamkan masyarakat Baduy, karena Ki Ahum hidup menetap di Kampung itu terus memiliki keturunan, anak Islam, maka wajar kalau sekarang di Cicakal Girang penduduk memeluk Agama Islam. Pihak kami (Baduy) tidak harus kebingungan dan ketakutan karena sudah menjadi satu keputusan yang oleh kami harus diterima dan ditaati/dijalankan). 9 jadi, Olot Sanali menambahkan penjelasan mengenai Kampung Cicakal Girang: "Nyaritakeun Cicakal Girang keur kami mah sebenarna kaasup hiji kajadian anu anyar sebab dibentukna sangges ieu alam rame ku manusa nu ngakibatkeun ayana hubungan patali jeung kabutuhan. Ka wiwitan loba jalma lalar liwat anu boga kayakinan beda jeung masyarakat kami terus aya kajadian cilaka raja pati di lingkungan adat kami, eta jalma perlu diurus, dipulasara disucikeun 9 Olot Sanali, Kokolot Baduy Luar, Wawancara dengan Penulis di Kampung Ciboleger, tanggal 26 Agustus 2021.
sedangkeun kami beda ku kayakinan. Maka salain ngabantu ngalengkepkeun tatacara perkawinan di masyarakat kami, eta Ki Ahum ngabogaan tugas ti kasultanan keur ngabantu ngurus jalma luar nu pati ditanah adat kami. Tah eta tugas teh nepika ayeuna kudu dilaksanakeun ku panghulu panghulu Cicakal Girang mun aya kajadian maoteun warga luar di tanah Baduy". (Menceritakan Cicakal Girang buat kami sebenarnya termasuk satu kejadian yang dianggap baru sebab dibentuknya setelah alam ini rame oleh manusia yang mengakibatkan adanya hubungan berkaitan dengan tanah wiwitan banyak orang hilir kebutuhan. Ke mudik/berkunjung yang memiliki keyakinan berbeda dengan masyarakat kami, kemudian ada kejadian kecelakaan meninggal di wilayah adat kami, orang tersebut perlu diurus, diselamatkan, dan disucikan menurut tatacara keyakinannya, sedangkan kami berbeda keyakinan. Maka selain membantu melengkapi hukum tatacara perkawinan, Ki Ahum memiliki tugas dari kesultanan untuk membantu mengurus orang luar yang meninggal di kawasan kami (Baduy). Nah tugas itu sampai sekarang tetap harus dilaksanakan oleh penghulu- penghulu Cicakal Girang kalau ada kejadian warga luar meninggal di tanah adat Baduy). 10 tatacara kayakinana, Dilihat dari ketentuan adat tersebut ada beberapa pesan yang dapat ditemukan yaitu: Pertama, masyarakat Baduy merasa perlu adanya ketentuan agar proses pernikahan dapat dilegalkan 10 Olot Sanali, Kokolot Baduy Luar, Wawancara dengan Penulis di Kampung Ciboleger, tanggal 26 Agustus 2021. 85
86 tidak hanya menurut adat, tetapi juga menurut agama, dan hukum konvensional. Kedua, pola pernikahan seperti itu dilakukan oleh masyarakat Baduy untuk menghormati kesultanan Banten yang pernah menjadi raja dan penguasa wilayah Muslim di Banten, termasuk wilayah Baduy. Hal ini diwujudkan dengan ketentuan adat yang mewajibkan perkawinan Baduy menggunakan cara adat dan hukum Islam. Kemudian lebih lanjut tentang tata cara adat dalam pernikahan khususnya bagi masyarakat Badut Luar, sebelum proses pernikahan dimulai, pengantin pria akan mengucapkan ikrar atau syahadat dalam bahasa sunda kuno yang hampir sama dengan syahadat yang digunakan dalam agama islam.11 Dalam wawancara dengan Olot Sanali, beliau menjelaskan rukun dan syarat perkawinan bagi masyarakat Baduy Luar: "Di Baduy Luar eta perkawinan bisa disebut sah lamun sesuai jeung hukum adat. Aya dua proses perkawinan di Baduy Luar, nyaeta perkawinan secara adat jeung perkawinan secara Islam nu dilaksanakeun di Cicakal 11 Aldi, Warga Baduy Luar di Kampung Kadu Ketug, Wawancara dengan Penulis di Kampung Kadu Ketug, tanggal 26 Agustus 2021.
87 Girang, eta duaduana kudu dilaksanakeun ku urang Baduy Luar". (Di Baduy Luar perkawinan bisa disebut sah apabila sesuai dengan hukum adat. Ada dua proses perkawinan di Baduy Luar, yaitu perkawinan secara adat dan perkawinan secara Islam yang dilaksanakan di Cicakal Girang, itu dua-duanya harus dilaksanakan oleh orang Baduy Luar). 12 Adapun persamaan dan perbedaan rukun dan syarat Perkawinan Baduy Luar dengan menurut hukum Islam, perkawinan pada masyarakat Baduy Luar dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum adat, walaupun proses perkawinan pada masyarakat Baduy Luar memiliki dua proses perkawinan yang berbeda, tapi keduanya harus tetap dijalankan. Perceraian masyarakat Baduy Luar hanya dapat diajukan ke sabah-nya dan tidak ada bukti perceraian. Perkawinan dan perceraian masyarakat Baduy Luar lebih didasarkan pada adat budaya dan hanya mendapat persetujuan dari tokoh adat dan kantor Desa Kanekes. Namun yang lebih kuat dan dapat disahkan di luar hanyalah pemimpin adat itu sendiri menurut hukum adat di Baduy Luar. Sedangkan menurut hukum Islam, suatu perkawinan 12Olot Sanali, Kokolot Baduy Luar, Wawancara dengan Penulis di Kampung Ciboleger, tanggal 26 Agustus 2021.
88 dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, termasuk wali. Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan tidak sah jika tidak ada wali bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak perlu ada wali. Menurut ulama Hanafi, pernikahan tanpa wali dianggap sah, bahkan wanita pun bisa menikah dengan dirinya sendiri. Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas dan dua saksi yang adil. Dasar hukum mengenai wali ini ada pada Q.S. Al- Baqarah: 232, yang berbunyi: َّيُه َجا َو ْزَا ُيِه ْؤٌُ َى ْىُوَلْعَت َلْ َّيُه ْىُلُضْعَت ُعَع ْىٌُ ْيَه هِب ّاللَو ُرَهْطَاَو ُ َي ْحِكٌٌَّْ ْنُكٌِْه َىاَك ْنُتًَْا َو ُنَلْعٌَ ْىَا ٰ َيْغَلَبَف َّيُهَل َجَا ِف ْوُرْعَوْلاِب ْنُكِل ٰر ى ٰك ْزَا َلَف َكِل ٰر ْنُكَل َءۤاَسٌِّلا ْنُهٌٍََْب ِر ِخٰ ْلْا ُنُتْقَّلَط ا ْىَضا َرَت ِم ْىٍَْلا َو اَرِا َو اَرِا ّللاِب ِ ٰ "Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui,
89 sedangkan kamu tidak mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 232).13 Hal menarik lainnya adalah di Baduy Dalam pernikahan dilakukan sekali seumur hidup, dan perceraian hanya terjadi karena kematian, tetapi situasinya berbeda dengan di Baduy Luar, saat ini perceraian bukan karena kematian itu diperbolehkan.14 Hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat Baduy Luar mulai dipengaruhi oleh masyarakat modern di sekitar Baduy yang membolehkan perceraian tanpa disebabkan oleh kematian. Sebagaimana dalam hukum Islam, talak (perceraian) diperbolehkan berdasarkan Firman Allah SWT: َءۤاَسٌِّلا ْيِه َّيِهِت ْىٍُُب ّالل ْيَه َو َكِل ٰر اًرْهَا اَهٌَُّآٰ ًُِّبٌَّلا ٌٰ ّالل ْنُكَّب َر َ تَش ِحاَفِب ْيِرْذَت َّيُه ْىُقِّلَطَف َةَّذِعْلا اىُص ْحَا َو َيٍِْتْأٌَّ َّلِْا َي ْجُر ْخٌَ ْىَا ٰٓ ّالل َنَلَظ ْذَقَف َد ْوُذ ُح ِ ُنُتْقَّلَط اَرِا َّيُه ْىُجِر ْخُت َلْ َكْلِت َو ُد ْوُذُح ُثِذ ْحٌُ اىُقَّتا َو َّيِهِتَّذِعِل َلَْو َّذَعَتٌَّ ٰ ٰ ٰ هَسْفًَ َلْ تٌٍََِّبُّه ّالل َّلَعَل َ ِ ٰ َذْعَب "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 13 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Qur'an Kemenag Versi 2.1.5. 14 Olot Sanali, Kokolot Baduy Luar, Wawancara dengan Penulis di Kampung Ciboleger, tanggal 26 Agustus 2021.
90 dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)," (QS. Ath- Thalaq [65]: 1).15 Selain itu, adat suku Baduy juga melarang warganya melakukan poligami dan poliandri.16 Adapun poligami, hukum Islam mengizinkan hingga empat istri dengan syarat berperilaku adil. Jika tidak bisa adil, maka satu istri (monogami) sudah cukup. Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nissa' ayat 3: ِءۤاَسٌِّلا ْنُكًُاَوٌَْا ْنُكَل َباَط َيِّه ْتَكَلَه ْوَا اَه ى ٰو ٰتٍَْلا َّلَْا ًْاَف ا ْىُلِذْعَت ا ْىُحِك اَه ًةَذ ِحا َىَف ىِف ْنُتْف ِخ ا ْىُط ِسْقُت ْنُتْف ِخ َّلَْا َجٰلُحَو ْىِاَف َعٰبُرَو ىٰٓ ا ْىُل ْىُعَت ًْٰدَا َّلَْا "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim". (Q.S. An-Nissa' [4]: 3).17 Melalui firman Allah di atas, hukum Islam menetapkan bahwa seorang pria dapat menikah lebih dari satu dan maksimal 15 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Qur'an Kemenag Versi 2.1.5. 16 Olot Sanali, Kokolot Baduy Luar, Wawancara dengan Penulis di Kampung Ciboleger, tanggal 26 Agustus 2021. 17 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Qur'an Kemenag Versi 2.1.5. ْىِا َو ىٌْٰخَه َكِل ٰر
91 empat jika ia dapat memperlakukan semua istrinya secara adil. Sedangkan jika menikah lebih dari satu bisa menambah kekhawatiran dan tidak bisa berlaku adil, lebih baik menikah dengan satu wanita saja. Dengan hanya menikahi satu wanita, pria akan mencegah tindakan yang menyebabkan orang lain (terutama istrinya) menderita. Sedangkan ketentuan sahnya pernikahan dalam undang- undang memiliki permasalahan dalam hukum adat. Sahnya pernikahan menurut hukum Indonesia tergantung pada agama orang yang bersangkutan. Artinya, jika telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum agama. Dengan demikian, perkawinan itu sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang tidak menganut suatu agama yang diakui oleh pemerintah. Seperti orang-orang yang masih menganut kepercayaan agama kuno. Jadi pernikahan yang dilakukan menurut tata cara adat/agama adalah sah menurut hukum adat. Namun, meskipun sah menurut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat, belum tentu sah menjadi warga negara hukum adat yang bersangkutan. Meskipun perkawinan suami istri telah disahkan menurut hukum Islam,
92 namun jika kedua mempelai belum diakui secara resmi sebagai masyarakat adat, berarti mereka belum diakui sebagai masyarakat adat. Menurut salah satu Penyuluh Fungsional Agama Islam di KUA Kecamatan Leuwidamar, Ibu Eni Agustianti, mengatakan bahwa perkawinan dengan tata cara Islam yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy Luar adalah tidak sah. "Kalau versi agama Islam tentunya itu tidak sah karena yang menikahnya bukan orang Islam. Meskipun orang Baduy sudah tidak asing lagi dengan kalimat syahadat, akan tetapi syahadat itu bukan digunakan untuk mereka masuk Islam. Syahadat tersebut digunakan untuk jampe kawin yang sah menurut versi mereka."18 Ibu Eni Agustianti juga menjelaskan bahwa pernikahan dapat dianggap sah menurut Islam jika menyebutkan dua kali syahadat, yang pertama syahadat yang disebutkan dengan niat masuk Islam dan syahadat yang kedua disebutkan saat akan menikah dan pernikahan juga berdasarkan Hukum Islam. 18 Eni Agustianti, Penyuluh Fungsional Agama Islam KUA Kecamatan Leuwidamar, wawancara dengan penulis di KUA Leuwidamar, tanggal 16 September 2021.
93 B. Otoritas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) dalam Proses Perkawinan Baduy Luar 1. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Penyelenggaraan pencatatan perkawinan sebagai syarat administrasi, selain bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum, juga mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan perkawinan. Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19 Dari apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan agama, tetapi pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengandung pengertian bahwa perkawinan 19 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
94 yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak, pasangan tersebut dapat dianggap sah, tetapi menurut hukum negara, perkawinan tersebut tidak dianggap sah karena belum dicatat dalam Lembaran Negara. Agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum negara, perkawinan tersebut harus dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan lembaga yang berwenang menyelenggarakan arsip, yaitu: a. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. b. Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil (KCS) yang berwenang mencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, sebagaimana
yang diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan mengenai catatan sipil. 20 Pencatatan perkawinan memegang peranan penting dalam perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan, dan hal ini membawa banyak akibat bagi yang bersangkutan. Jika perkawinan itu tidak dicatatkan, sekalipun perkawinan itu sah menurut ajaran agama dan kepercayaan, perkawinan itu tidak diakui oleh negara. Selain itu, segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut serta yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan pidana. 2. Pencatatan Perkawinan Masyarakat Adat Suku Baduy Pengaturan terkait administrasi pencatatan perkawinan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk tertib pernikahan bagi umat Islam, setiap pernikahan harus dicatat. Kemudian mengenai pencatatan perkawinan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), setiap pernikahan harus 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 95
96 diadakan di depan kantor catatan nikah atau di bawah pengawasan pencatat nikah. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. 21 Mengenai pencatatan perkawinan pada masyarakat Baduy dapat dipahami berdasarkan sejarah masyarakat Baduy yang beragama Islam di Kampung Cicakal Girang. Salah satu anggota komunitas Muslim Baduy bernama Arkam, ia mengatakan: "Asal mula ayana Cicakal Girang eta diakibatkeun kusabab baheula masyarakat Baduy nu arek ngadaftarkeun pencatatan nikah eta kudu ka jauh. Ku sabab eta, puun ngajukeun permohonan ka Sultan Banten pikeun nempatkeun salah sahiji wargana nu Muslim pikeun ditugaskeun di wilayah Kanekes". (Asal mula berdirinya Cicakal Girang diakibatkan karena dulu masyarakat Baduy yang akan melakukan pencatatan nikah harus menempuh jarak yang jauh. Karena alasan itulah, maka pemimpin masyarakat Baduy mengajukan permohonan kepada Sultan Banten untuk menempatkan seorang warganya yang Muslim untuk ditugaskan di wilayah Kanekes). 22 21 Kompilasi Hukum Islam BAB II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 6 Ayat 1 dan 2. 22 Arkam, Warga Baduy Luar di Kampung Kadu Ketug, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 26 Agustus 2021.
97 Permintaan lembaga adat tersebut kemudian diterima dengan baik oleh Kesultanan Banten sehingga dikirimlah satu keluarga Muslim untuk membantu lembaga adat Baduy mengurus administrasi perkawinan Baduy. Menurut Andriansyah, Staf Administrasi KUA Kecamatan Leuwidamar, pencatatan perkawinan Suku Baduy sangat jarang dan hampir tidak pernah terjadi. "Dari 12 Desa di Kecamatan Leuwidamar, Desa Kanekes memiliki catatan perkawinan paling rendah. Dalam setahun hanya ada satu atau dua pasangan yang mencatatkan perkawinannya di KUA, bahkan pernah sampai nol persen dalam setahun. Padahal kami sudah melakukan penyuluhan di tingkat kecamatan tentang pencatatan perkawinan dengan mengundang 12 Desa termasuk Desa Kanekes".23 Pencatatan perkawinan bagi masyarakat Baduy dianggap tidak penting. Selain itu, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh umat beragama di luar masyarakat Baduy juga sangat terbatas. Faktor ekonomi, sosial dan budaya sangat mempengaruhi. Kehidupan masyarakat Baduy pada umumnya 23 Andriansyah, Staf Administrasi KUA Kecamatan Leuwidamar, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 16 September 2021.
98 adalah bertani, sehingga mereka hanya mengenal rumah dan kebun mereka sehari-hari. "Masyarakat Baduy Luar melaksanakan perkawinan secara Islam, akan tetapi sebagian besar dari mereka secara negara atau mencatatkan enggan menikah perkawinannya di KUA".24 Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Leuwidamar tidak menemukan catatan pernikahan masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy menginginkan agar pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan agama yang dianutnya. "Perkawinan masyarakat Baduy Luar dilakukan oleh Amil yang bertindak sebagai penghulu dengan tata cara Islam. Sedangkan perkawinan Baduy Dalam dilakukan oleh Pemuka Agama yang bertindak sebagai penghulu dengan tata cara adat atau non-Islam. Perkawinan itu baru sah secara agama, tapi tidak sah secara Negara".25 Perkawinan bagi masyarakat Baduy dianggap penting, karena menyangkut kelangsungan hidup keturunannya. Selain itu, adat saat ini tidak mengenal perceraian dan poligami. Pernikahan 24 Andriansyah, Staf Administrasi KUA Kecamatan Leuwidamar, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 16 September 2021. 25 H. Rosyid, Kepala KUA Kecamatan Leuwidamar, Wawancara dengan Penulis di Kantor KUA Kecamatan Leuwidamar, tanggal 16 September 2021.
99 bagi orang Baduy yang terpuji adalah pernikahan yang hanya sekali seumur hidup. Proses pernikahan sebenarnya cukup lama, dalam pranikah peran juru basa yang berperan sebagai penghubung. Baik penghubung antara orang tua mempelai wanita maupun penghubung dengan tokoh adat. Puncak akad nikah digelar di bale yang dipimpin oleh Puun didampingi oleh tokoh adat lainnya. Jika Puun berhalangan, ia akan digantikan oleh Tangkesan dalam upacara perkawinan adat. Pemahaman yang tidak lengkap tentang peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah menjadi penyebab utama keterlambatan pencatatan nikah bagi masyarakat Baduy. Kurangnya pemahaman ini dialami tidak hanya oleh pejabat pemerintah, tetapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat Baduy. Perkawinan yang terjadi sekarang ini ada dua bentuk, antara lain yang pertama menggunakan syariat Islam karena KTP Islam, dan yang kedua hanya perkawinan menurut keyakinan masing-masing sehingga tidak tercatat secara sah. Upaya untuk
100 mencatatkan pernikahan sudah pernah dilakukan tetapi gagal karena dinas kependudukan dan kantor catatan sipil setempat belum dapat memberikan pencatatan perkawinan kepada masyarakat Baduy dengan alasan tidak adanya pembinaan dari pemerintah. Menurut Eni Agustianti, Penasihat Fungsional Agama Islam KUA Kabupaten Leuwidamar, masyarakat adat suku Baduy biasanya melakukan perkawinan adat, dan mencatatkan perkawinan di KUA.26 C. Keabsahan Perkawinan Baduy Luar Dulu, aturan adat Baduy melarang warganya menikah dengan orang luar Baduy. Namun, kini sebagian masyarakat adat Baduy telah menikah dengan orang dari luar Baduy.27 Beberapa masyarakat adat Baduy mulai menyadari bahwa akan tetap ada perubahan meskipun aturan adat jelas melarangnya. Oleh karena itu, sekarang banyak orang Baduy Luar yang menikah dengan 26 Eni Agustianti, Penyuluh Fungsional Agama Islam KUA Kecamatan Leuwidamar, wawancara dengan penulis di KUA Leuwidamar, tanggal 16 September 2021. 27 Wawancara penulis dengan Armin, Warga Baduy Luar, di Kampung Kadu Ketug, pada tanggal 26 Agustus 2021. tidak
yang bukan orang Baduy, namun akibatnya orang Baduy tersebut harus keluar dari adat istiadatnya. Kini telah dibuat pikukuh (aturan adat) Baduy yang terkait dengan hukum perkawinan masyarakat adat Baduy dengan orang luar Baduy. Aturan adat menyebutkan bahwa jika salah satu suku Baduy menikah dengan masyarakat luar Baduy, otomatis orang tersebut tidak lagi diakui sebagai masyarakat adat Baduy dan identitas adatnya akan dicabut atau dihilangkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, kini banyak masyarakat Baduy asli yang berpindah agama, dari yang sebelumnya menganut kepercayaan Sunda Wiwitan menjadi Islam, karena menikah dengan orang Baduy yang beragama Islam atau masyarakat luar Baduy yang beragama Islam. Salah satu warga Kampung Kadu Ketug Baduy Luar bernama Armin mengatakan: "Ayeuna warga Baduy loba nu pindah agama ka agama Islam. Tapi, aya nu pindah karena bener-bener rek nganut agama Islam, aya ogeh nu pindah lantaran ngan saukur formalitas pikeun jadi sarat nikah". (Sekarang warga Baduy banyak yang pindah ke agama Islam. Tapi, ada yang pindah karena benar-benar ingin 101
102 menganut agama Islam, ada juga yang pindah hanya karena sebatas formalitas untuk menjadi syarat nikah). 28 Masyarakat adat di Indonesia terkadang terpaksa berpindah agama dengan memilih agama resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jika tidak, identitas agamanya tidak akan diakuii oleh pemerintah. Seperti halnya masyarakat suku Baduy, bisa dipahami bagaimana mereka berpura-pura memeluk Islam, tetapi kenyataannya mereka tidak memeluk Islam. Islam hanya sebagai sarana pengakuan atau hanya sebagai legalitas saja, seperti dalam praktik pernikahan orang Baduy. Beberapa orang Baduy berpendapat bahwa meskipun mereka memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan, menurut aturan adat, pasangan yang sudah menikah harus menikah secara Islam meskipun mereka telah menikah secara adat. Mereka harus melakukan ini karena mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia. Seperti yang dikatakan salah satu warga Baduy di Kampung Kadu Ketug: 28 Armin, Warga Baduy Luar di Kampung Kadu Ketug, Wawancara dengan Penulis di Kampung Kadu Ketug, tanggal 26 Agustus 2021.
103 "Urang Baduy Luar eta kepercayaanna sarua jeung urang Baduy Jero, nyaeta Sunda Wiwitan. Ngan Baduy Luar mah geus aya nu agamana Islam, wajib hukumna nikah secara Islam najan geus nikah secara adat geh". (Orang Baduy Luar itu kepercayaannya sama dengan orang Baduy Dalam, yaitu Sunda Wiwitan, tapi Baduy Luar sudah ada yang beragama Islam, wajib hukumnya nikah secara Islam meskipun sudah menikah secara adat). 29 Sampai saat ini masyarakat Baduy belum memiliki peraturan resmi yang tertulis mengenai persoalan-persoalan di bidang hukum Islam, hanya hukum tidak tertulis berupa hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Walaupun saat ini orang Baduy masih memegang teguh adat leluhurnya dan hampir semua masalah dapat diselesaikan, namun karena orang Baduy semakin berkembang dari segi jumlah penduduk, tingkat pemikiran masyarakat (karena semakin banyak orang Baduy yang bekerja keluar dari daerah Baduy), modernisasi yang semakin berkembang, dan beberapa pelanggaran hukum adat terjadi. Tidak menutup kemungkinan dalam jangka panjang hal ini dapat merusak keaslian hukum adat yang telah menjadi ciri khas 29 Armin, Warga Baduy Luar di Kampung Kadu Ketug, Wawancara dengan Penulis di Kampung Kadu Ketug, tanggal 26 Agustus 2021.
104 masyarakat Baduy. Oleh karena itu, untuk menjaga keaslian hukum adat Baduy, perlu dilakukan pembentukkan Peraturan Daerah, yang meliputi segala tindak-tanduk masyarakat Baduy, salah satunya mengenai hukum perkawinan yang disesuaikan dengan hukum adat Baduy dan Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat Baduy yang beragama Islam. Diperlukannya Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Yang Mengatur Tentang Perkawinan Masyarakat Adat Suku Baduy Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang mempunyai ciri khas yang diatur dengan undang-undang.30 Oleh karena itu, kata khusus di sini memiliki arti yang cukup luas, karena dapat membentuk suatu pemerintahan daerah dengan otonomi khusus, seperti Daerah Istimewa Aceh dan Yogyakarta. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dalam perubahan keempat mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan 30 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 1 tentang Sistem Pemerintahan Indonesia.
105 Republik Indonesia.31 Disahkannya undang-undang tersebut sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar nilai demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Secara historis, suatu daerah merupakan akar dari terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia sebelum negara tersebut terbentuk. Suatu daerah merupakan organisasi masyarakat lokal yang memiliki batas wilayah, dihuni oleh banyak penduduk, dan memiliki adat istiadatnya sendiri. Untuk itu daerah Baduy yang terletak di Desa Kanekes diakui oleh negara sebagai daerah atau desa dan diberi kewenangan untuk menjalankan kehidupan dan hak-hak tradisional aturan nenek moyang asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Negara Indonesia. . Padahal, ada beberapa daerah yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan hak tradisional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang telah disebutkan di atas. Undang-undang ini dibuat untuk Pemerintah Aceh sebagai pemerintah daerah yang bersifat khusus yang disahkan untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan damai antara 31 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang Sistem Pemerintahan Indonesia.
106 Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).32 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka masyarakat Baduy selama ini hanya memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Desa tentang peraturan adat Baduy yaitu Peraturan Desa Kanekes Nomor 1 Tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy). Sehingga pada acara Seba Baduy yang diadakan pada bulan Mei 2019, masyarakat Baduy menuntut agar dibuat Peraturan Daerah Adat. Usulan pembuatan Perda Adat ini disampaikan Puun selaku pimpinan adat tertinggi masyarakat Kanekes kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim, pada acara adat Seba Baduy di Museum Negeri Banten pada 5 Mei 2019. Pada acara Seba Baduy ini ada 1.037 warga Baduy. Warga Desa Kanekes atau yang biasa dikenal dengan masyarakat Baduy, mereka mengikuti tradisi seba Baduy, yaitu memberikan hasil panen kepada kepala daerah sebagai ungkapan rasa syukur 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
setelah menjalani prosesi puasa selama tiga bulan atau biasa disebut dengan kawaluh. Pada puncak prosesi ini disampaikan amanat puun yang merupakan pemimpin adat tertinggi bagi masyarakat Kanekes, yaitu pertama dan utama menjaga lingkungan di Provinsi Banten dengan baik. Kemudian yang kedua, diberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dan desa adat dengan Peraturan Daerah. Kemudian yang ketiga, minta pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian Wahidin Halim juga menegaskan menrealisasikan pembentukkan Perda Desa Adat ini karena Provinsi Banten diperbolehkan tidak perlu menunggu Pemerintah Pusat karena memang Gubernur memiliki kewajiban untuk menjaga adat dan budaya masyarakat Baduy. Melihat kenyataan diatas, masyarakat Baduy sebenarnya tidak terlalu tertutup dengan masyarakat sekitar, hal dibuktikan dengan kegiatan rutin yang mereka lakukan setiap tahun yaitu mereka akan mendatangi pemerintah provinsi untuk memberikan pajak berupa hasil bumi kepada Gubernur Banten. 107 juga akan ini