POLITIK EKOLOGI dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung Ibrahim, Dwi Haryadi, Nanang Wahyudin I
POLITIK EKOLOGI Dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung Penulis Ibrahim Dwi Haryadi Nanang Wahyudin Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan Dari isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit dan penulis Diterbitkan oleh Istana Media Jln. Veteran Gg. Manunggal No.638 C Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta ISBN : 978-602-0763-66-8 Cetakan Pertama : Desember 2019 II
KATA PENGANTAR Timah adalah komoditas andalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjadikan daerah ini sebagai kawasan terkenal sejak zaman kolonial. Itu pulalah alasan mengapa Bangka Belitung menjadi perebutan. Jika dulu daerah ini diperebutkan penguasaannya, kini Bangka Belitung pun menjadi rebutan; rebutan kewenangan dan rebutan sisa- sisa timahnya yang meski telah ditambang ratusan tahun nyatanya masih menyimpan kekayaan luar biasa. Bertahun- tahun lalu banyak pihak memprediksi bahwa timah akan segera berlalu; kira-kira saat-saat inilah timah diklaim akan habis. Nyatanya hingga kini timah tetap ada dan dapat terus ditambang. Meski memang produktivitasnya berkurang, namun aktivitas penambangan tidak berlalu, justru dengan bera gam variasinya ia masih terus menjadi primadona. Data menunjukkan bahwa timah masih menjadi sektor kedua sebagai mata pencaharian terbesar di daerah ini sete- lah sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah ini tidak bisa betul-betul lepas dari timah meski sebe narnya upaya untuk menyiapkan sektor ekonomi alter natif telah terus diupayakan. Timah memang belum bisa ditinggalkan, namun sebenarnya ada jebakan ketergantungan yang men- jadi sebabnya sejak awal. Persoalan terbesarnya bukan pada eksploitasi kekayaan alam tersebut menjadi nilai tam bah bagi sektor pendapatan daerah, namun kewenangan penge- lolaannya-lah sebenarnya yang menjadi persoalan. Ketika pemerintah menempatkan status timah sebagai komoditas III
tidak strategis, maka saat itulah pemerintah sedang mencoba mengalihkan kewenangan pengelolaan. Tidak heran jika era sesudah 1998 menjadi titik balik kewenangan pengelolaan yang menjadikan timah sebagai persoalan baru. Dulu sekali, jauh sebelum timah menjadi barang milik semua, masyarakat di negeri ini terbiasa dengan pekerjaan di luar sektor penambangan. Jikapun ada yang menjadi bagian dari aktivitas penambangan, perusahaan resmi-lah yang mempekerjakan mereka. Namun ketika kewenangan dirubah, maka muncul- lah jebakan antara kepentingan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Jebakan ketergantungan, sebagaimana telah kami studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketika belum tergantung, lalu tergantung, tidak mudah untuk kembali ke fase tidak tergantung. Belitung kira-kira sedang berusaha melakukan itu, namun Bangka kami lihat tidak berkenan melakukan itu, jikapun tidak mengatakannya akan sangat sulit. Kami tidak ingin buru-buru mengatakan bahwa kondisi ini salah pemerintah pusat saja, atau pemerintah daerah saya, perusahaan saja, atau masyarakat saja, karena pada akhirnya ada kepentingan yang sangat kompleks, percumbuan antara kepentingan politis, yuridis, ekonomis, dan psikologis, juga sosiologis. Kebijakan pengelolaan timah kira-kira sangat kompleks setali dengan persoalan bahwa timah begitu meng- giurkan, bisnisnya begitu menjanjikan, namun pem bagian keuntungannya begitu menyedihkan. Andai saja semua pihak menyadari bahwa mata rantai eksploitasi itu selalu menguntungkan pihak pebisnis yang mula-mula, mungkin kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa kita perlu mendudukkan persoalan kewenangan kembali secara arif. Tulisan ini memulai dengan membahas pandangan utama mengenai kronik politik ekologi dan pandangan- pan dangan besar yang mendasarinya. Sejujurnya, setiap IV
orang adalah ideolog kaitannya dengan lingkungan; cara pandangnya membentuk tindakannya. Pada akhirnya, kronik penambangan timah akan berhadapan dengan persoalan ekologis; sesuatu yang amat jarang didiskusikan ketika hasil manis sedang dinikmati. Ekologi adalah persoalan khas sebuah kawasan eks penambangan maupun sisa saat penambangan masih berlanjut. Diskusi diteruskan pada debat-debat berkenaan dengan bagaimana pergumulan para kaum kapitalis, posisi negara, dan kedudukan warga dalam sebuah kontestasi sumber daya ekonomi. Apakah mungkin mendudukkan persoalan pembangunan berkelanjutan dan moralitas lingkungan di tengah penambangan yang terus berjalan, kami kira ini masih membutuhkan diskusi lebih lanjut. Pada bagian berikutnya, penulis mengangkat isu berkenaan dengan efek sosio-ekologis atas semua kontestasi sumber daya alam yang sedang berlangsung. Memang separuh dari bagian buku ini membuka cakrawala berpikir berkenaan dengan debat-debat ekologis, separuh bagiannya adalah kontekstualisasi. Makanya, sesudah bagian ini, penulis mengangkat topik mengenai jurnalisme lingkungan untuk menalar watak media dalam distribusi informasi mengenai isu lingkungan di Bangka Belitung. Pada bagian setelahnya, riset tentang timah dalam perspektif stakeholders lokal penulis angkat untuk menjelaskan pandangan tentang timah di daerah ini. Pada bagian akhir, penulis memandang perlu memberikan semacam alternatif untuk kerangka perbaikan, khususnya timah di Bangka Belitung. Buku ini pada dasarnya menjadi referensi penting dalam membaca politik ekologi kaitannya dengan timah. Meski demikian, sangat mungkin terbuka peluang untuk memindahkan substansi pembahasan yang sama pada lokus dan komoditas yang berbeda, karena hemat penulis, meski dinamika berbeda, kita bisa memahami argumen yang sama V
bahwa dalam setiap penambangan ada hulu dan hilir yang menjadi persoalan. Di hulu menyangkut pilihan ideologis, di hilir menyangkut urusan praktis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan buku ini. Terkhusus terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pen- di dikan Tinggi yang telah memberi dukungan pendanaan dalam rangka pengumpulan data untuk kepentingan penu- lisan buku ini. Berikutnya banyak kolega dan mahasiswa yang juga membantu penulis dalam mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Terima kasih khususnya kepada Sandy Pratama, Rendy, Herza, Putri Aisyah, Nesti, Darwance, dan Ndaru yang telah menjadi teman diskusi, memberikan cata- tan penting, serta dukungan sumber informasi dalam pe- nyelesaian buku ini. Pada akhirnya, buku ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah karya komprehensif mengenai politik ekologi dan kaitannya dengan timah. Diskusi-diskusi dengan substansi terkait biarlah didiskusikan dengan beragam model dan pendekatan dan dengan sudut pandang yang berangkali (sama sekali) berbeda. Tapi, masih ada diskusi lain menarik yang penting untuk ditelusuri, antara lain komoditas ikutan samping timah yang segera menjadi persoalan dan rejeki baru setelah timah diprediksi memudar. Isu lain adalah implikasi timah dan komitmen pengembangan pariwisata, yang semuanya akan bertalian dengan persoalan ekologis, yah pada akhirnya soal politik ekologi. Bangka, November 2019 Ibrahim Dwi Haryadi VI Nanang Wahyudin
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... III DAFTAR ISI ... VII BAB I IDE-IDE BESAR TENTANG EKOLOGI ... 1 A. Antroposentrisme ... 3 B. Biosentrisme ... 5 C. Ekosentrisme ... 7 D. Ekofeminisme ... 9 BAB II NEGARA, BISNIS, DAN WATAK EKSPLOITASI... 15 A. Balada Dunia Ketiga ... 15 B. Teori-Teori Ketergantungan ... 17 C. Bisnis, Predatory State , dan Kesetiaan Ganda Elit ... 21 D. Mengurangi Ketergantungan, Mengejar Keter ting galan ... 24 E. Pembangunan Berkelanjutan? ... 28 F. Moralitas Lingkungan? ... 32 BAB III SOSIO-EKOLOGI ... 43 A. Ketimpangan Sosial ... 43 B.	Konflik	Sumber	Daya	Alam	... 48 C. Eksploitasi Anak dalam Dunia Tambang ... 51 D. Tambang dan Perubahan Tatanan Kultural .. 55 E. Tambang dan Kriminalitas ... 58 VII
BAB IV JURNALISME LINGKUNGAN ... 63 A.	Gambaran	Profil	Harian	Pagi	Babel	Pos, Bangka Pos, dan Rakyat Pos ... 64 B. Berita-Berita Lingkungan: Menyoal Kuantitas ... 66 C. Fokus Pemberitaan ... 71 D. Media dan Komitmen Ekologis ... 105 BAB V TIMAH DI MATA KAMI: SEBUAH RISET EKOLOGIS ... 107 A. Riset Timah: Urgensi dan Metodologi ... 107 B. Persepsi Eksekutif ... 107 C. Persepsi Legislatif ... 121 D. Persepsi Pengusaha ... 129 E. Persepsi Jurnalis ... 138 F. Persepsi LSM ... 146 G. Persepsi Akademisi ... 155 H. Persepsi Perangkat Desa ... 162 BAB VI OPSI-OPSI YANG TERSEDIA ... 171 A. De-Privatisasi dan Intervensi Negara ... 171 B. Penegakan Hukum ... 178 C. Konsistensi AMDAL ... 184 D. Green Mining ... 191 E. Hilirisasi Tambang ... 195 DAFTAR PUSTAKA ... 203 VIII
BAB I - IDE-IDE BESAR TENTANG EKOLOGI Ekologi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya (Amsyari, 11:1981).	Definisi	ini	memberikan	gambaran	bahwa	ekologi	merupakan interaksi antara mahluk hidup, apakah itu manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, antar hewan, dengan tumbuhan atau semua organisme tersebut dengan lingkungan di mana dia berada. Adanya interaksi atau hubungan tersebut jelas akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Contoh sederhana adalah adanya rantai makanan. Disaat satu sub rantai makanan terganggu, maka akan mengganggu yang lain. Ekolog De Bel dalam "study of total impact of man and other animal Hardjasoemantri (2005: 2) mengemukakan, bahwa ekologi on the balance of nature" adalah suatu . a. Studi ekologi sosial Studi-studi ekologi meliputi berbagai bidang, seperti: , sebagai suatu studi terhadap re lasi sosial yang berada di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu dan yang terjadinya oleh tenaga-tenaga ling ku- ngan yang bersifat selektif dan distributif b. Studi ekologi manusia , sebagai suatu studi tentang inte- c. Studi ekologi kebudayaan raksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam , sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara variabel habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan d. Studi ekologi fisis , sebagai suatu studi tentang lingkungan 1
e. Studi ekologi biologis hidup dan sumber daya alamnya , sebagai studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya (Daldjoeni dalam Hardjasoemantri, 2005: 2). interaksi antar organisme dengan lingkungan, maka ada nilai atau prinsip yang men- da sari hubungan tersebut. Nilai atau ide besar tersebut biasa disebut sebagai etika lingkungan. Secara sederhana etika lingkungan adalah norma, nilai atau prinsip yang mem pe nga- ruhi perilaku manusia terhadap lingkungan dan se baliknya. Ekologi sebagai sebuah Sonny Keraf mengingatkan bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah moral manusia atau perilaku manusia. Lebih jauh lagi, dipaparkannya bahwa etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Kerusakan bukan masalah teknis tetapi krisis lingkungan adalah krisis moral manusia sehingga etika lingkungan digu- nakan sebagai cara merubah pandangan dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang dikenal dalam melihat hubungan manusia dengan alam yaitu teori antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme (Nurkamila, 2018: 137). Keempat etika lingkungan (antroposetrisme, biosen tris- me, ekosentrisme dan ekofeminisme) lahir dari pijakan yang berbeda, sebagai respon atau kritik atas etika sebelumnya, atau sudut pandang atau cara lain dalam memposisikan manusia, lingkungan dan alam semesta. Ekofeminisme sendiri lahir atas keyakinan dan peran lebih dari prinsip- 2
prinsip nilai perempuan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitarnya. Berikut akan dipaparkan satu per- satu etika lingkungan tersebut. A. Antroposentrisme Antroposentrisme menurut Sonny Keraf (2010: 47) adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang ma- nusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam ta tanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Oleh karena itu, alam pun dilihat hanya sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Menurut Sururi (2010), etika ini memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mem punyai nilai, sehingga alam dan segala isinya dianggap sebatas alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Cara pandang seperti ini melahirkan sikap dan prilaku eksploitatif tanpa kepedulian terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada diri sendiri. Sebagai contoh daerah-daerah yang kaya akan mineral dan batu bara, kepentingan ekonomi tetap dikedepankan dan perlindungan lingkungan sendiri hanya menjadi bagian yang minim. Eksploitasi timah di Bangka dan Belitung sejak 3 abad silam sampai hari ini, aroma antroposentrisme tetap dominan dalam praktiknya meskipun telah dibungkus dalam berbagai kebijakan perlindungan yang diakui lebih baik. Menurut Rodasi (2012: 195), pembangunan yang masih bersikeras menyokong pertambangan, jelas terlalu antroposentris. Ma- 3
rak nya bisnis pertambangan yang kian meluas menan dakan pandangan kebijakan hukum yang menjauh dari para digma ekosentrisme. Lingkungan dikorbankan demi me menuhi kaidah modernitas pembangunan. ekosentrisme Dharmatika (2014: 17) dalam tulisannya perihal tata meman- kelola hutan. Menurutnya paradigma dang bahwa manusia adalah bagian dari masyarakat tum- buhan (hutan), mengutamakan tujuan jangka panjang dan berkelanjutan, serta mengkritik sistem ekonomi dan po- antoposentrisme, litik di dalam pengelolaan hutan. Sedangkan paradigma bahwa manusia terpisah dari alam, me ngu - tamakan rencana jangka pendek, dan menerima secara po- sitif pertumbuhan ekonomi. Dua paradigma ini senantiasa me ngadakan perlawanan dan saling bertentangan. Namun demikian	konflik	dapat	dicegah,	cara	paling	efektif	untuk	men	cegah	konflik,	kekerasan	adalah	kita	merenungkan	untuk tidak menggunakan kekuasaan yang melekat pada diri kita masing-masing secara sewenang-wenang. Sebagai masya rakat penyanding hutan, tentunya mempunyai ke- kuasaan untuk memanfaatkan hutan dengan sebaik-baiknya tapi jangan melakukan sewenang-wenangan. Para penguasa, pe ngusaha, politisi dan polisi yang memiliki kekuasaaan untuk menjaga dan menegakkan hukum yang telah ada ten- tang kehutanan hendaknya tidak melakukan kesewenang- we nangan dan tidak malah menyelewengkan aturan yang ada apalagi terlibat secara sembunyi-sembunyi di dalam pe- ngrusakan hutan. Dalam etika lingkungan yang antroposentris, ada dua unsur yang mendorong manusia untuk melakukan konservasi. Pertama, keuntungan. Apakah kegiatan konservasi itu mem- berikan keuntungan bagi masyarakat? Keuntungan ini bisa berupa ekonomi (uang), keberlanjutan hidup sehari-hari (misalnya bahan makanan), sosial (misalnya penghargaan), 4
ataupun spiritual. Jika masyarakat memahami bahwa kegiatan konservasi itu memberikan keuntungan, maka mereka akan terdorong untuk melakukan konservasi. Kedua, orientasi jangka panjang. Jika masyarakat mempunyai orientasi jangka panjang. Misalnya memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang atau anak cucu mereka secara sungguh- sungguh. Maka mereka akan terdorong untuk memelihara main stream lingkungan dengan baik (Kinseng, 2009: 180). Abdillah (2014: 65; 785) memandang bahwa yang berkembang bahwa alam semesta ini dise diakan oleh Tuhan hanya untuk kemakmuran ma nusia, mem buat eksplorasi atas sumber daya alam ini makin brutal tak terkendali. Agama-agama samawi juga ditengarai kuat menanamkan pa- ham antroposentrisme pada peme luk nya sehingga muncul pandangan bahwa penyebab keru sakan lingkungan dan alam tersebut diakibatkan paham antro po sentrisme tersebut. Islam sebagai salah satu agama samawi juga tidak luput dari tu- dingan tersebut. Hasil telaahnya tentang ekologi perspektif Islam sampai pada kesimpulan antro posentrisme sejatinya lahir bukan dari agama Islam. Pandangan antroposentrisme muncul disebabkan metode penafsiran yang parsial dan ato- mistik. Islam memandang manusia dengan lingkungan alam bersifat simbiosa mutual dan manusia secara fungsional me- ru pakan makhluk pem bangun (khalifah) yang amanah dan ber-ihsan. Konsep pem ba ngunan Islam bersifat menyeluruh dan integral dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian ling kungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep ekoteologi Islam adalah membangun bumi dan manusia dengan prinsip ke seimbangan. B. Biosentrisme Secara	harfiah,	biosentrisme	juga	dikenal	sebagai	teori	lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan. Inti teori 5
ini adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Menurut Albert Schweitzer inti teori etika lingkungan hidup adalah hormat sedalam-dalamnya terhadap kehi- dupan ( ). Etika ini bersumber pada kesa- daran bahwa kehidupan adalah hal sakral, dan bahwa "saya menjalani kehidupan yang menginginkan tetap hidup, di tengah kehidupan yang menginginkan tetap hidup. Atas dasar ini, bagi Albert orang yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan (Keraf, 2010: 67-68). Intermediate Environmmental Ethics , reverence for life Menurut Chang dalam Suka (2012: 44), biosentrisme ( teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu bukan hanya diberikan per- timbangan moral, walaupun selalu dikaitkan kepada kepen- tingan manusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuh- tum buhan, ganggang, organisme bersel satu, dan mungkin juga termasuk bakteri dan virus. Teori ini cukup rumit, karena	kita	harus	memberikan	definisi	terhadap	apa	hidup	itu? Menurut teori ini semua makhluk hidup perlu manusia, dalam bentuk ekstrim teori ini mengatakan bahwa hidup dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki makna moral yang sama. ) Menurut Elliot (1993: 14), makhluk hidup yang me mer- lukan pertimbangan moral bukan hanya manusia, walaupun harus selalu dikaitkan kepada kepentingan ma nusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuh-tum buhan, gang gang, organisme bersel satu, dan mungkin juga termasuk bak- teri dan virus. Pandangan biosentrisme melihat manusia me miliki kewajiban moral terhadap alam sebab setiap ke- hidupan adalah sesuatu yang bernilai, apapun bentuknya. Bio sentrisme hendak memperluas cakupan etika agar ia tidak hanya menjadi domain manusia, melainkan seluruh ke- hidupan di muka Bumi (Raja, 2018: 43). 6
Etika biosentrisme berpandangan setiap kehidupan dan makhluk hidup memiliki nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Etika ini berpijak pada dua pandangan. Pertama, alam memiliki nilai pada dirinya sendiri (intrinsik) yang lepas dari kepentingan manusia, dan kedua, alam itu harus diperlakukan sebagai moral, terlepas apakah menurut ma- nusia ia bermanfaat atau tidak, sebab alam adalah komu nitas moral (Susilo, 2018: 138). Nurmandiansyah (2014: 86) menyatakan bahwa etika (life-centered theory of environment) ini memposisikan lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan . Inti teori biosentrisme adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini tidak bersumber dari ke- wajiban manusia terhadap sesama, sebagaimana dipahami antroposentrisme. Kewajiban ini bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies lain. Etika lingkungan hidup bukanlah salah satu cabang dari etika manusia menurut teori ini. Etika lingkungan hidup justru memperluas etika manusia agar berlaku bagi semua makhluk hidup. Istilah biosentrisme erat kaitannya dengan Respect for Nature: A istilah	yang	diungkapkan	dalam	karya	filsul	Paul	Taylor,	Theory of Environmental terutama dalam bukunya yang berjudul Ethics C. Ekosentrisme . Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Perbedaannya, biosentrisme yang memusatkan etika pada komunitas biotis, pada ke- hidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologi, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, 7
kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis (Keraf, 2010: 92-93). Berbeda dengan biosentrisme, teori ekosentrisme mem - perluas penekanan biosentrisme dari kehidupan me nuju Bumi sebagai totalitas. Ekosentrisme mengkritik di ko tomi antara manusia dan alam serta dikotomi akal dan emosi. Di kotomi tersebut menyebabkan keterpisahan yang me- nyebabkan manusia mempunyai pembenaran untuk me- lihat bahwa dirinya adalah liyan dari alam. Padahal, me nurut ekosentrisme, alam dan manusia adalah satu kesatuan (Raja, 2018: 43). deep ecology yang menjadikan teori ekosentrisme sebagai basis nilai-nilai dan moral gerakannya telah membawa perubahan yang radikal terhadap cara pandang manusia terhadap alam dan memperlakukan alam sebagai sesuatu yang mempunyai nilai instrinsik yang perlu dihormati dan dijaga oleh manusia sebagai bagian dari alam dalam rangka terselenggaranya kehidupan dalam suatu tatanan ekologis. Keberadaan hukum lingkungan menjadi instrumen untuk memelihara keberlanjutan ekologis tersebut dengan kaidah- kaidah pengaturannya yang berorientasi pada lingkungan sebagai suatu kesatuan ekosistem (Satmaidi, 2015: 13). Konsep Ekosentrisme adalah suatu teori etika lingkungan yang memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologi, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Secara ekologis, makluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makluk hidup tetapi juga deep berlaku terhadap semua realitas ekologis (Hardjasoemantri, ecology 2006: 4). Salah satu versi teori ekosentrisme adalah " 8 ".
D. Ekofeminisme Sebagai sebuah telaah etika lingkungan hidup, eko fe- minisme merupakan bagian atau cabang dari feminism. Eko feminisme dilontarkan pertama kali tahun 1974 oleh Le Feminisme ou La Mort seorang feminis Perancis Francoise d'Eaubonne, dalam buku . Buku ini menggugah kesadaran manusia, khususnya kaum perempuan, akan potensi perem- puan untuk melakukan sebuah revolusi ekologis dalam penyelamatan lingkungan. Menurut Karen J. Warren dalam Gina, ekofeminisme bisa 1. digambarkan sebagai berikut: 2. 3. Ekofeminisme bersifat antispesiesisme atau menolak setiap cara berpikir dan atau bertindak terhadap alam yang mencerminkan logika, nilai atau sikap do minasi. Eko feminisme menolak kecenderungan yang meng ung- gulkan manusia dari alam, spesies manusia dari spesies lain. Ekofeminisme merupakan sebuah etika kontekstual, dalam pengertian ekofeminisme menolak teori etika yang mengutamakan hak, norma, prinsip yang telah di- terima sebagai benar untuk kemudian diterapkan dalam situasi kongkret tertentu. Ekofeminisme menolak prin- sip-prinsip abstrak dan umum yang diterima secara apriori. Ekofeminisme bersifat pluralistik, dalam pengertian bah- wa ekosentrisme menerima dan mempertahankan per be- daaan dan keragamaan, yaitu perbedaaan dan ke ragaman di antara manusia dan di dalam alam semesta ini. Hasil dari penelitian Sururi (2010) yang mengambil judul Pemikiran ekofeminisme dalam perspektif etika ling- kungan (relevansinya bagi pelestarian lingkungan hidup di Indonesia) adalah: 9
Pertama, ekofeminisme melihat masalah sosial, kul- tural dan struktural, berupa dominasi yang dipakai oleh antroposentrisme dalam relasi antar kelompok manusia dan manusia dengan alam lingkungannya mengakibatkan penderitaan bagi manusia dan kehancuran lingkungan hidup. Kedua, ekofeminisme menawarkan cara pandang yang holistik, pluralistik, dan inklusif, yang lebih memungkinkan laki-laki dan perempuan membangun relasi setara, untuk mencegah kekerasan dan menjaga alam lingkungan tempat Ketiga, mereka hidup. pemulihan prinsip feminin merupakan jawaban atas semakin mengkhawatirkannya kondisi lingkungan hi- dup yang terus menerus dieksploitasi oleh sifat maskulin demi keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan ke- lang sungan hidup manusia dan alam. Menerapkan prinsip feminin dalam kehidupan sehari-hari, tampaknya jalan alter- natif ke depan, baik bagi kaum perempuan maupun laki- laki, karena prinsip feminin lebih mengedepankan sikap penghargaan atas alam dan kehidupan dengan cara me me- lihara, mengasuh, dan kasih, serta kebersamaan. Keempat, krisis lingkungan hidup di Indonesia yang diakibatkan dari ulah tangan manusia yang berlebihan dan sewenang-wenang dalam mengeksploitasi sumber daya alam, maka butuh penerapan gaya hidup baru sebagai kunci untuk meng hentikan semua praktik dan sistem yang mengancam kelangsungan hidup bumi, yakni dengan menerapkan gaya hidup perspektif subsistensi yang bersumber dari prinsip etika ekofeminisme. Di tengah kondisi kelestarian hutan Indonesia yang memprihatinkan muncul inspirasi pemikiran yang men ce- rahkan	dari	seorang	filsof	India	yang	bernama	Vandana	Shiva.	Vandana Shiva merupakan tokoh ekofeminisme India yang memiliki visi kepedulian tinggi terhadap nasib perempuan 10
dan kelestarian hutan. Shiva berusaha membongkar pola pikir dan kebijakan kapitalis-patriarkhi yang cenderung bersikap ekploitatif terhadap alam dan merampas hak- hak perempuan. Kegigihan dan keberanian melawan arus glo balisasi yang membuat sengsara bagi Negara-negara berkembang, menjadikan Shiva masuk dalam kategori salah satu "ilmuwan radikal" terkemuka di dunia menurut versi harian Inggris "The Guardian" (Ahmad Sururi, 2007: 21). Vandana Shiva menawarkan konsep keadilan sosial yang berwawasan ekologis sebagai solusi alternatif untuk menghentikan praktek dan kebijakan yang bercorak kapi- talis-patriarkhi. Gagasan yang dilontarkan bersifat aktual, problematis sekaligus inspiratif. Dikatakan aktual karena sampai saat ini persoalan tentang keadilan sosial saja masih menjadi perdebatan yang serius di kalangan para filsof	maupun	ilmuwan.	Sebagaimana	yang	dinyatakan	oleh	The Liang Gie, sampai sekarang ini pengertian, kedudukan, lingkup serta berbagai liku-liku mengenai keadilan sosial tidak pernah dibahas secara terperinci, apalagi landasan teori	atau	dasar	filsafatnya	boleh	dikatakan	belum	tersentuh.	Hampir semua penafsiran tentang keadilan sosial hanyalah merupakan pernyataan yang bersifat sangat umum atau melingkar-lingkar kurang menyentuh makna yang se sung- guhnya (The Liang Gie, 1982: 3). Apabila dicermati, kehadiran keempat etika lingkungan di atas merupakan bentuk respon, kritik dan evaluasi atas kemerosotan moral lingkungan kita yang dimulai dari pembenaran terhadap etika antroposentrisme yang begitu ekspoitatif. Sesungguhnya Indonesia dengan kekayaan lokalnya telah mengajarkan bagaimana hidup ke arifan ber dampingan dengan alam. Menurut Sukmawan dan Nurmansyah (89: 2012) cara pandang antroposentris diko reksi oleh etika biosentrisme dan ekosentrisme yang 11
disodorkan oleh biosentrisme dan ekosentrisme ini sebe- narnya sudah sejak awal dipraktikkan oleh masyarakat adat atau masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Cara pandang mengenai manusia sebagai bagian integral dari alam, serta perilaku penuh tanggung jawab, sikap hormat, dan peduli terhadap kelang- sungan semua kehidupan di alam semesta, telah menjadi cara pandang dan perilaku berbagai masyarakat adat di seluruh dunia. Selain kearifan lokal, Sila Pertama Pancasila "Ketuhanan yang Maha Esa" sebenarnya merupakan nilai dasar dan pedoman religius terkait pengelolaan sumber daya alam, yakni sumber ajaran agama. Menurut Sutoyo (2015: 66), seluruh ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia mengajarkan tentang perintah untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup serta memanfaatkanya dengan cara yang bijaksana. Seluruh ajaran agama melarang adanya perusakan lingkungan hidup. Apabila upaya perlindungan lingkungan dapat dilakukan berdasarkan keyakinan atas dasar perintah Tuhan, maka upaya ini akan dapat mencapai hasil yang sempurna. Karena keyakinan akan menuntun setiap orang untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi semua nya telah yang dilarang. Jika berhasil menjadikan gerakan perlindungan lingkungan sebagai gaya hidup ( ), maka tentunya jika upaya per lindungan lingkungan yang didasarkan atas keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akan dapat memberikan hasil yang lebih efektif dari pada sekedar gaya . Keyakinan tersebut akan menjadi kekuatan hidup/ moral ( ) yang menuntun semua stake holder (Pemerintah, pengusaha, masyarakat) untuk mewujudkan upaya perlindungan lingkungan dalam kehidupan sehari- hari, apapun halangan yang dihadapi. Arne Naes Deep ecology dengan lifestyle life style morall force 12
(worldview) kita terhadap lingkungan dimulai dari etika dan moral lingkungan hidup. Etika lingkungan merupakan suatu arahan yang menjadi dasar manusia dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan alam dan lingkungan. Etika lingkungan memberikan hara- pan yang nyata dalam menangani berbagai krisis dan per- masalahan lingkungan yang terjadi pada dunia modern saat ini. Etika lingkungan ini mengakui bahwa kita merupakan bagian dari jaring-jaring kehidupan, etika yang memusatkan pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak yang secara ekologis saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis (Nurmandiansyah, 2014: 97). Perubahan cara pandang Di bawah ini perbandingan perspektif antara kaum modenis dan kaum ekoradikal dalam memposisikan ling- kungan hidup dengan kepentingan manusia. Terlihat ada per bedaan sudut pandang yang tentunya akan berdampak pada paradigma yang dianut dalam eksploitasi sumber daya alam (Myers dan Simon, Eckersley dalam Hartati, 2012: 14). Tabel 1. Perbandingan Perspektif Kaum modernis Kaum Ekoradikal Lingkungan hidup bukan masalah serius. Kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi akan memung- kinkan kita melindungi ling kungan hidup. Lingkungan hidup merupakan masalah serius. Perubahan dras tis gaya hidup ditambah pe ngendalian populasi untuk memajukan pembangunan ber - ke lanjutan mutlak diper lukan. 13
Pernyataan kaum modernis Pernyataan kaum ekoradikal Semakin bertambahnya manusia dan mening kat- nya pendapatan meng- ha silkan masalah dalam jang ka pendek. Masalah ini memberikan kesempatan dan mempercepat pen- solusi. Dalam carian masya rakat bebas, solusi pada akhirnya ditemukan, mes kipun banyak orang jalan sepanjang gagal sebagai imbalan bagi diri mereka. Dalam jangka pan jang pembangunan- pembangunan baru mem - berikan keuntungan dari- pada jika masalah ter- sebut muncul Hanya teori politik hijau eko- sentris yang menyeluruh yang mampu memberikan sejenis kerangka komprehensif yang kita butuhkan untuk meng- antarkan resolusi abadi pada krisis ekologis masyarakat ekosentris akan menjadi satu masyarakat yang disitu ada badan legislatif negara demo- kratik (yang merupakan ba- gian dari struktur pem buatan keputusan multilevel yang mem buatnya kurang kuat di- banding negara bangsa yang eksis dan lebih responsif ter- hadap keputusan politik dari badan-badan pembuat ke- putusan lokal, regional dan yang demo- internasional kratis); Penyebaran kekuatan politik dan ekonomi yang semakin besar baik dalam maupun an- tara komunitas; Jangkauan kon trol makro yang jauh lebih ekstensif pada aktivitas pasar; Dan berkembangnya budaya emansipatoris ekosentris 14
BAB II - NEGARA, BISNIS, DAN WATAK EKSPLOITASI A. Balada Dunia Ketiga Debat-debat soal dunia ketiga meski tidak lagi terlalu relevan karena perubahan yang begitu cepat dan dinamika sosial politik suatu Negara dalam satu kawasan, namun masih tepat untuk menggambarkan bagaimana penciri dunia ketiga sebagai entitas kapasitas yang berbeda dengan Negara-negara dunia pertama atau kedua. Negara dunia ketiga umumnya diasumsikan sebagai Negara-negara yang miskin dan tidak memiliki kapasitas yang kuat. Negara dunia ketiga seringkali diasumsikan sebagai Negara yang sedang berkembang ( ), berlawanan dengan Negara maju ( developing countries developed countries ). Negara berkembang umumnya dicirikan dengan keter- batasan ekonomi, miskinnya sumber daya manusia, peradaban yang rendah, dan bahkan masih sering diasumsikan sebagai Negara-negara tertinggal. Negara demikian ini umumnya adalah negara-negara kecil atau menengah dengan sumber daya alam yang terbatas, tapi tak sedikit lantaran jumlah penduduknya yang banyak namun tak terurus dengan baik oleh negara. Negara berkembang juga masih sering di- kategorikan sebagai negara yang memiliki manajemen pe- me rintahan yang buruk dan karenanya seringkali menjadi objek sasaran dalam rangka pemberdayaan atau penguatan tata kelola pemerintahan oleh Negara-negara maju. Ada pertanyaan menarik: Apa sebenarnya yang me- nentukan sebuah Negara cepat berkembang atau lambat? 15
Pada faktanya, kompetisi global telah menjadikan Negara- negara dunia ketiga sulit untuk menyamai Negara-negara maju karena umumnya mereka sudah menguasai sumber daya. Banyak teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan suatu Negara atau penyebab kegagalan Negara menjadi Negara maju. Penulis berasumsi bahwa upaya untuk membangun ketertinggalan pada Negara-negara maju pada dua dekade terakhir ini mengalami situasi dan tantangan yang berbeda dengan dasawarsa-dasawarsa sebelumnya. Perubahan teknologi yang begitu cepat, didukung dengan batas-batas Negara yang semakin tipis menyebabkan Negara- negara yang sudah maju akan semakin maju dan Negara- negara tertinggal akan semakin tertinggal. Ketika perubahan teknologi yang begitu massif terjadi, kompetisi dibutuhkan antarnegara, dan pada saat itu kapasitas masing-masing Negara sudah berbeda. Teknologi dipercaya menjadikan jarak ketertinggalan itu semakin jauh. Ketika Negara-negara kecil baru belajar dan melek teknologi, Negara-negara besar dan maju sudah beberapa langkah berada di depan, dan itu dalam waktu yang sangat singkat terjadi. Negara dunia ketiga akan tetap berada dalam dunia ketiga, sementara hanya sedikit diantara Negara-negara ter- sebut yang bisa bangkit dan mengejar. Dengan demikian, hemat penulis bahwa faktor penentu pertama-tama adalah soal kapasitas perlombaan yang memang sejak awal sudah berbeda. Sebagai contoh, ketika Negara-negara besar seperti Inggris dan Belanda sudah memanfaatkan sumber daya alam timah sebagai komoditas penting dalam industri manufaktur, Indonesia masih tenggelam dalam proses ekstraksi sumber daya alam yang tidak menimbulkan nilai lebih bagi Negara ini sebagai penghasil. Walhasil, ketika negara maju melesat dengan kemampuan industrinya, Indonesia masih menjadi Negara produsen bahan mentah. 16
Kedua, menarik untuk mencermati bahwa sumber daya manusia menjadi penentu paling efektif dalam per- kembangan suatu Negara. Penulis meyakini bahwa tata ke- lola pemerintahan dan pada dimensi yang lebih luas adalah tata kelola politik berkembang, maka kapasitas sumber daya manusialah menjadi penentunya. Tata kelola politik dimainkan oleh para individu-individu yang terkolektivikasi sebagai sebuah komunitas, manakala komunitasnya memiliki kapasitas yang baik, maka dipastikan bahwa pengelolaan Negara juga akan membaik. Maka pertanyaan terpentingnya kemudian adalah bagaimana sebuah Negara menjadikan isu pengembangan sumber daya manusia sebagai fokus, maka ialah yang akan menjadi penentu sebuah kemajuan. entah Dalam banyak pengalaman, masyarakat dengan sumber daya manusia yang baik akan membentuk sebuah budaya, itu budaya politik, budaya ekonomi, budaya pemerintahan, dan lain sebagainya juga yang terkristalisasi sebagai modal penting dalam pembangunan. Dengan demikian, penulis meyakini bahwa faktor eks- ternal, dalam hal ini adalah kesejajaran modal kompetisi sudah tidak sama sejak awal. Kedua bahwa ada persoalan sumber daya manusia yang menjadi penentunya. Sumber daya manusia menjadi penjelas penting mengapa sebuah Negara bisa bangkit dengan cepat dan mengapa sebagiannya tetap tenggelam dalam peradaban primitif, berupa instabilitas, konflik,	kejahatan,	kemiskinan,	dan	sebagainya.	B. Teori-Teori Ketergantungan Setidaknya ada dua pandangan utama yang melihat pem- bangunan suatu Negara dengan perspektif yang berbeda. Di satu sisi ada kelompok yang menganggap bahwa maju dan mundurnya suatu negara akan sangat ditentukan oleh kondisi dan will masyarakat dari suatu Negara itu sendiri. 17
Artinya, pandangan ini mewakili pikiran bahwa kemajuan suatu Negara akan ditentukan oleh bagaimana komunitas di dalamnya memainkan peran. Sementara itu, di sisi lain ada pandangan yang menganggap bahwa justru faktor struktural- lah yang menyebabkan suatu negara tertinggal dan hal ini mewakili pandangan bahwa maju mundurnya suatu Negara dipengaruhi oleh faktor eksternal (lihat Samekto, 2008). Penulis sendiri mengambil jalan tengah; bahwa tidak mungkin memisahkan faktor internal sebagai apa yang di- sebut sumber daya manusia dan faktor eksternal yang me- muat mengenai tekanan struktural. Perkembangan saat ini me nempatkan jalan tengah sebagai pilihan ketika banyak fakta bahwa sumber daya manusia menjadi penentu di satu sisi, namun juga factor struktural ditempat lain tidak bisa diabaikan. Tapi mari kira-kira memfokuskan perhatian pada pan- dangan yang mewakili kaum pesimis seperti Theotonio Dos Santos dan Gunder Frank. Kedua tokoh ini memusatkan per- hatian pada bagaimana jebakan struktur ekonomi global menempatkan Negara-negara kecil dalam posisi yang semakin sulit ketika harus berkompetisi. Dos Santos meng- gunakan istilah Negara satelit dan Negara metropolis. Me- nurutnya, ketika Negara metropolis berkembang dan maju, memang Negara satelit juga akan berkembang namun per- kembangannya adalah perkembangan yang tergantung. Ada ke tergantungan yang sejak awal sudah mendera Negara- negara miskin dan berkembang. Ketergantungan itu antara lain menurut Dos Santos adalah ketergantungan kolonial, suatu kondisi dimana banyak Negara-negara jajahan yang belum bisa betul-betul lepas dari bayang-bayang kolonialisme. Sementara	itu,	hal	lain	adalah	ketergantungan	finansial.	Banyak Negara-negara miskin dan kecil, sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, namun secara 18
finansial	sangat	tergantung	sehingga	mudah	menjadi	mainan	dalam banyak hal oleh Negara-negara besar. Bagaimanapun kita melihat banyak proses embargo suatu Negara berjalan lantaran dianggap bertentangan dengan keinginan Negara- negara besar. Di luar itu, banyak kebijakan dari Negara- negara besar yang harus dituruti oleh Negara-negara satelit atas nama ketergantungan pada pinjaman modal untuk pem- bangunan dalam negeri. Hal lain kata Dos Santos adalah keter gantuang industrial. Fakta bahwa manufaktur dan teknologi industri yang dibutuhkan Negara-negara kecil sangat ditentukan produksinya oleh Negara besar, termasuk soal harga, dan sebagainya. Mata rantai penambangan timah misalnya, adalah bentuk ketergantungan industrial dengan Negara maju, suatu kondisi ketika Negara-negara maju memanfaatkan timah sebagai bahan teknologi yang tidak tergantikan, Indonesia sebagai penghasilnya masih merasa bangga dengan jumlah ekspor timah batangan dari tahun ke tahun. Lebih kurang 400 tahun timah di Negara ini diambil dan dikirim ke Eropa, ketidakmampuan untuk bangkit menjadi Negara pemanfaat timah sendiri masih di- pertanyakan (Budiman, 1990; dan Chalid, 2017). Sementara itu, Gunder Frank justru menuduh negara- negara besar berlaku curang dalam hubungan antara negara metropolis dan negara satelit. Negara metropolis umumnya memanfaatkan elit-elit lokal untuk melahirkan berbagai kebijakan pro-kapitalis. Hal ini relevan menjelaskan bahwa banyak pengelola Negara yang justru masih terjebak dalam upaya untuk memperkaya diri sendiri dan kurang me- mikirkan bangsanya. Tak heran, deregulasi dan privatisasi yang menguntungkan pihak asing masih menjadi faktor subur bagi semakin tertinggalnya sebuah negara. Selain itu, menurut Frank ada hal yang prinsipil ber- beda antara Negara-negara maju dengan negara miskin 19
dan berkembang, bahwa negara maju tidak pernah dijajah dan karenanya memiliki situasi yang berbeda. Maka Frank mengusulkan agar setiap Negara menempuh jalan berbeda untuk bangkit dari ketertinggalan (Chalid, 2017). Dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, relevan untuk melihat tiga faktor yang dianggap oleh Frank sebagai faktor penentu, yaitu modal asing, borjuasi lokal, dan pe- merintah lokal. Modal asing hanya bisa masuk dalam hal ada peluang yang disediakan oleh pemerintah lokal, semen- tara borjuasi lokal menjadi komponen perantara yang menyebabkan peluang modal asing masuk lebih terbuka. Modusnya biasanya gampang, yakni dengan model kerjasama antara borjuasi lokal dengan para pemodal. Pemodal tidak bisa bergerak sendiri, ia membutuhkan agen lokal, semen- tara borjuasi lokal membutuhkan peran pemerintah dan kebutuhan akan modal dari asing. Secara umum, ketiga komponen itu memang tidak formal bergerak secara ber- samaan, namun gerak-gerak mereka ditentukan oleh pe- luang-peluang yang tercipta dan kita melihat hal ini sebagai ke satuan gerak antara pemodal dari negara metropolis dengan borjuasi di Negara satelit. Frank mengatakan bahwa relasi ketiga faktor itu akan mempertajam ketimpangan dan mem perluas munculnya kelas-kelas sosial. Pandangan Dos Santos dan Frank menarik untuk dikait- kan dengan industrialisasi timah yang masih terjebak pada sektor hulu. Sungguh, Indonesia tidak atau belum masuk ke fase industrialisasi justru ketika sumber daya alam yang dimiliki semakin tipis. Ketika tiba masanya Indonesia men- jadi Negara industrialis, oleh sebab kemajuan sumber daya supplay manusianya, maka saat itu negara ini akan tergantung pada negara-negara maju. Ironis ! 20
C. Bisnis, Predatory State, dan Kesetiaan Ganda Elit Sebagai negara penghasil komoditas penting dunia, Indonesia pada dasarnya memiliki modal besar untuk ber- kembang. Secara umum, Indonesia dikenal sebagai Negara dengan jumlah penduduk keempat di dunia dan merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang menganut sis- tem politik demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar. Gonta-ganti kekuasaan dengan sistemnya memang menjadi wajah politik negeri ini, namun harus diakui bahwa negeri ini tumbuh sebagai raksasa demokrasi dunia, meski debat- debat soal substansialitas masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang penting. Namun dibalik citra sebagai negara Muslim demokratis yang kaya dengan sumber daya alam, watak elit kita cenderung masih berpikir parsial dan bergantung pada kepentingan para pemodal. Ketika ada pertanyaan menarik: mengapa perusahaan-perusahaan besar asing lebih memilih untuk menginvestasikan modalnya ke Negara di luar Indonesia? Jawabannya salah satunya karena faktor manusianya. Ada krisis pengelolaan di negeri ini, yang walaupun sudah bergerak ke arah positif, namun masih menyertakan per- soalan pelik mengenai tradisi elitnya dalam berpolitik dan ber bisnis. Dunia bisnis kita masih diwarnai dengan proses tarik-menarik kepentingan yang tidak sehat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih belum betul-betul hilang di negeri ini, begitu juga dengan birokrasi yang berbelit-belit, tambun, dan penuh dengan intrik. Kondisi-kondisi demikian menjelaskan mengapa gerak Negara ini belum fokus karena satu sama lain masih memikirkan kepentingan pribadi dan golongan, belum sungguh-sungguh mengarah pada upaya untuk menjadikan negeri ini bergerak terpadu. Pada sektor eksploitasi sumber daya alam, tata kelola 21
sumber daya alam masih bergantung pada asing dan negara maju. Sumber daya alam yang digali dan dikelola dikirimkan dalam bentuk bahan mentah ke Negara lain. Pertanyaannya: apakah kita tidak punya cukup modal dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelolanya menjadi bahan jadi? Sepertinya ada dan bisa, namun elit bisnis kita lebih me- nyenangi kemudahan dan menghindari mata rantai ke- untungan yang panjang. Banyak bahan baku yang digali dari negeri ini, namun diekspor dan kembali ke negeri ini sebagai pasar ekonomi potensial. Kita menjadi objek dari keberhasilan teknologi dan industrialisasi negara-negara lain, padahal seperti dikatakan oleh Keraf (2010), eksploitasi manusia terhadap alam selalu akan menyisakan kerusakan lingkungan, apalagi jika ditopang oleh pemanfaatan teknologi. Marfai (2005) mengatakan bahwa sulit untuk menyelaraskan antara modernitas industrial dan developmentalisme dengan gagasan pembangunan berkelanjutan. Predatory state , istilah untuk menunjuk pada orang- orang yang memakan bangsanya sendirinya, berkolusi dengan modal asing atas nama kerjasama internasional dan investasi, lalu diam-diam membiarkan negara lain me- ngambil keuntungan besar terhadap mata rantai suatu in- dustri pengolahan adalah sebuah kejahatan. Apalagi jika diamati bahwa eksploitasi sumber daya alam selalu me- nyisakan berbagai persoalan kritis antara lain masalah eko- logis, dehumanisasi dalam bentuk kriminalitas, pele cehan, eksploitasi anak dan perempuan, sampai pada per soalan pendidikan. Setiap eksploitasi sumber daya alam selalu menyisakan masalah dan para pemodal asing tidak akan peduli terhadap hal tersebut. Modal akan selalu ber pindah dari satu tempat kaya ke tempat lainnya, dan yang di tinggalkan adalah selalu kemiskinan dan keterbelakangan. Dua (2008) mengajukan pertanyaan bahwa jangan-jangan ketika modal 22
berpindah ke Negara-negara berkembang justru merugikan negara berkembang sendiri karena selalu meninggalkan semua resiko produksi kepada Negara berkembang. Para elit lokal dan borjuasi lokal biasanya baru menyadari setelah modal itu berpindah. Banyak elit di Negara-negara berkembang memuat ke- setiaan ganda, antara kesetiaan pada pemodal untuk ke pen- tingan bisnis dan kesetiaan pada Negara. Para ilmuwan me- : orang- nyebut mereka ini dengan istilah orang yang tidak tulus memajukan negaranya karena diam- diam memikirkan keuntungan pribadi. Kesetiaan ganda ini terjadi pada setidaknya dua aras, yakni elit pemodal yang memanjangkan tangan melalui borjuasi lokal dan elit lokal yang ada di pemerintahan. Elit yang ada di pemerintahan membuka jalan bagi peluang borjuasi lokal dan pemodal untuk masuk. Tak heran, elit pemerintahan yang dikuasai oleh para politisi akhirnya tenggelam dalam proses politik yang tidak halal, berbiaya mahal, dan penghambaan terhadap pemodal semakin kuat. self seeking interest Para pemodal rupa-rupanya tidak hanya masuk dalam ranah ekstraksi sumber daya alam, namun lebih luwes dari itu mereka justru masuk ranah elektoral untuk memastikan bahwa delegasi mereka terpilih. Maka jangan heran ketika demokrasi terjual, para pengambil kebijakan akan masuk dalam pusaran kapitalisasi. Tentu saja, ketika terpilih, para pemodal-lah yang akan menentukan jalannya pemerintahan, sekurang-kurangnya dalam dimensi bisnis dan investasi. Kesetiaan ganda dengan demikian sebenarnya muncul dari hulu ketika proses sukses elit pemerintahan itu terjadi, hilir- nya adalah ekstraksi sumber daya alam yang mengabdi pada kepentingan asing dan pemodal besar. Lingkungan, krisis sosial, dan dehumanisasi: urusan belakangan. 23
D. Mengurangi Ketergantungan, Mengejar Keter ting galan Ketergantungan negara-negara berkembang pada negara-negara maju umumnya adalah ketergantungan pada ka	pa	sitas	teknologi,	ketergantungan	finansial,	dan	pada	akhirnya ketergantungan pada mata rantai perdagangan. Negara-negara besar sudah terlanjur menguasai ketiga aspek ter sebut sejak lama dan sulit bagi negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dari sisi kapasitas teknologi, negara-negara maju start memang sudah tertinggal sejak lama karena kapasitas SDM dan awal yang memang sudah berbeda. Samektor (2008) mengatakan bahwa proses modernisasi di negara maju berbeda dengan modernisasi di Negara berkembang; jika negara maju modalnya lebih kecil, sementara Negara berkembang membutuhkan modal yang besar karena ke ter- batasan teknologi dan sumber daya manusia. Tidak meng- herankan jika kemudian ketika perkembangan teknologi se- makin maju, ketergantungan pada negara maju pun semakin tinggi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan sebagai pasar potensial bagi Negara-negara produsen teknologi canggih dan terbaru, Indonesia membutuhkan berbagai atas komoditas teknologi terbaru. Posisinya kemudian adalah sebagai penikmat teknologi dan hal ini menjadikan Indonesia dan negara berkembang lainnya murni sebagai sasaran atau objek dari pasar teknologi. Di sini saja, sudah ada dua kerugian mendasar: pertama sebagai pe- nikmat teknologi dengan konsumsi yang tinggi dan semakin memperkaya negara-negara maju, dan di sisi lain berbagai produk yang diciptakan negara maju menjadikan negara- negara berkembang semakin tergantung. supplay Sementara	dari	sisi	finansial,	negara-negara	berkembang	umumnya tidak bisa melepaskan diri mereka dari jeratan kemiskinan dan jikapun kurang setidaknya negara-negara 24
berkembang membutuhkan dukungan pendanaan untuk membiayai fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Di sisi lain, negara-negara berkembang umumnya tidak stabil dan pemerintahannya dari satu periode ke periode lainnya membutuhkan dukungan dana untuk meyakinkan publik mereka bahwa mereka bekerja. Dukungan dana tidak hanya berarti	adalah	rendahnya	kemampuan	finansial	suatu	negara,	namun lebih dari itu juga menyebabkan kondisi sosial politik suatu negara akan sangat ditentukan oleh negara-negara donor. Padahal jika jujur, tidak ada bantuan dana ke suatu negara yang betul-betul murni sebuah bantuan karena pada akhirnya ada imbal balik yang diharapkan akan didapatkan oleh para donor ketika menggulirkan bantuan. Umarhadi (2010) mencontohkan bagaimana IMF memberikan pinjaman ekonomi ke Indonesia pada krisis moneter besar Indonesia tahun 1997 dengan imbalan bahwa Indonesia harus bersedia melakukan privatisasi, pengurangan subsidi pemerintah, liberalisasi keuangan, dan reformasi perbankan. Di sisi lain, persoalan mata rantai perdagangan juga adalah hal lain yang patut untuk diberi perhatian. Umumnya, sis tem perdagangan global sudah dikondisikan oleh sebuah mekanisme pasar yang sarat dengan berbagai aturan dan negara-negara kepentingan-kepentingan. Jikapun tidak, besar tetap akan berperan penting dalam sebuah mata rantai perdagangan dan menyebabkan perdagangan akan dikuasai oleh negara-negara besar. Seringkali akan terjadi perang dagang dengan beragam motif, lalu negara-negara kecil dan tak berdaya akan kehilangan kekuatan untuk ikut aktif dalam sistem perdagangan global. Alih-alih dapat ikut berperan penting dalam perdagangan global, para negara berkembang akan tenggelam dalam sebuah mata rantai perdagangan yang parsial dan kurang menguntungkan negara-negara kecil. toh Dalam konteks perdagangan timah sebagai contoh, 25
terlihat bahwa meskipun Bangka Belitung dalam hal ini Indonesia adalah daerah dengan cadangan timah terbesar kedua di dunia setelah China, mekanisme dan pasar internasional timah tetap dikuasai oleh Negara-negara besar, sebutlah London dengan -nya. Sementara itu, negara seperti Indonesia meski memberikan kontribusi besar dalam bilangan untuk timah, mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk terlibat dan berperan menentukan dalam mata rantai perdagangan timah. toh London Metal Exchange metric ton Oleh karena itu, ketergantungan pada tiga aspek di atas harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lin- Pertama tas lembaga, lintas strata, dan membutuhkan komitmen untuk melaksanakannya. , penulis merasa bahwa satu-satunya cara untuk melawan ketergantungan teknologi pada Negara-negara besar adalah dengan memperkuat ka- pa sitas sumber daya manusia seraya memastikan bahwa fokus penguatan kapasitas industrialisasi menjadi penting. Dalam hal ini, dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk menata visi pendidikan negeri ini. Di satu sisi dibutuhkan SDM yang kuat untuk menyiapkan era industrialisasi, namun di sisi lain dibutuhkan juga desain kebijakan industri yang mengantisipasi kesiapan SDM anak bangsa. Adapun berkenaan dengan upaya untuk mengurangi keter	gantungan	finansial,	pemerintah	dan	para	politisi	harus mulai mengurangi berbagai kebijakan yang populis yang tujuannya untuk sekedar meraih simpati publik. Ber- bagai pinjaman yang saat ini terus digulirkan oleh para donor hanya akan mempertebal dinding ketergantungan dan karenanya ini harus diatasi dengan cepat. Selain itu, kemandirian ekonomi harus diperkuat dengan mendorong peran negara dan swasta untuk sinergis bagi pembagunan nasional. Investasi lokal diperlukan, sementara negara harus 26
membatasi ketergantungan pada para pemodal yang hasrat- nya hanya untuk mencari keuntungan semata. Negara tidak boleh terlalu terbuka terhadap investasi yang mengarah pada asingisiasi. Karenanya gerakan lain yang diperlukan adalah gerakan penguatan mentalitas anti-korupsi dan anti- ne potisme dalam mekanisme elektoral agar demokrasi tidak berbiaya mahal dan terjebak pada populisme semata. Pada akhirnya, dibutuhkan upaya untuk mengurangi keter gantungan pada mata rantai perdagangan global, apalagi perdagangan yang sifatnya hanya menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor bahan mentah. Bangsa ini membutuhkan kemandirian industri dalam bentuk negara ini begitu miskin sumber hilirisasi produksi. Apa daya sehingga ratusan tahun hanya mampu mengekspor batangan timah ke luar negeri? Apa negeri ini begitu tidak bervisi industri ketika negara lain justru semakin menikmati perdagangan barang-barang mewah hasil produksi negara- negara maju. iya iya Hilirisasi komoditas diperlukan dalam rangka me ning- katkan nilai tambah sekaligus mulai mengurangi keter- gantungan pada mata rantai perdagangan global yang se- makin merugikan. Saatnya ada industri hilir timah atas ko- moditas timah yang dihasilkan di negeri ini. Sampai kapan ketergantungan manufaktur akan berlangsung justru ketika negara-negara berkembang mulai memiliki kapasitas untuk itu. Penulis sendiri meragukan niat-niat baik negara maju ketika berinvestasi di suatu negara kecil dan berkembang transfer technology . Sepertinya yang sedang melakukan berlangsung bukan , melainkan transfer sumber daya saja. Negara kecil memiliki barangnya, negara maju mengolahnya, negara maju menjualnya ke negara kecil. transfer technology 27
E. Pembangunan Berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah salah satu isu peren nial yang belakangan ini semakin menguat seiring dengan meluasnya kerusakan lingkungan di berbagai be- lahan dunia. Eksploitasi sumber daya alam memicu isu ling- kungan berkembang sebagai isu yang liar dan sulit untuk ditentukan batas-batas perebutannya karena menyangkut hubungan yang sangat luas dan kompeks. Isu lingkungan akhir-akhir ini menjadi perhatian serius bukan hanya oleh individual atau satu negara saja, tetapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Beragam persoalan, utamanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, merupakan salah satu hal yang menjadi isu kunci dalam rangka mengendalikan keseimbagan lingkungan agar kelestariannya tetap terjaga. Pertambangan sebagai salah satu sektor yang menjadi salah satu pemberi devisi terbesar terhadap negara, sekaligus merupakan sektor turut memicu terjadinya kerusakan di bidang lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan yang seringkali terkesan "hanya untuk hari ini saja" tanpa merencanakan langkah-langkah antisipatif di masa yang akan datang, membuat sektor pertambangan sering dijadikan sebagai aktor utama kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya dibutuhkan konsep yang implementatif, di antaranya adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, pembangunan akan selalu berimplikasi pada terjadinya perubahan, baik positif maupun negatif. Selama ini, pembangunan yang dilakukan seringkali meng- abaikan dampak negatif, terutama terhadap lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan dengan demikian hadir dikarenakan pembangunan yang dilakukan selama ini, ter- utama oleh negara berkembang, kurang memperhatikan as- pek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati (kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman 28
hayati) maupun nonhayati (sosial budaya). Pembangunan sebelumnya lebih banyak didominasi oleh pertimbangan ekonomi, hampir tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan (Siombo, 2012: 57-58). Di Indonesia, konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya sudah dimasukkan secara konstituisonal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perekonomian nasional di seleng- Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI garakan berdasar atas prinsip....berkelanjutan, berwawasan 1945 menyatakan bahwa " lingkungan ". Menurut Jimly Asshiddiqie, kata berkelanjutan tersebut sebenarnya berkaitan dengan konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan) yang erat kaitannya dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan ling- kungan hidup yang sehat (Asshiddiqie, 2009: 133). Lalu, apa itu pembangunan berkelanjutan ( sustainable development )? Istilah pembangunan berkelanjutan memang sering di- sustainable de	finisikan	dengan	beragam	istilah	dan	diucapkan	dalam	development berbagai kepentingan penggunaan. Perkataan Silent Spring sebenarnya baru mulai diperkenalkan oleh Rachel Carson melalui bukunya yang terbit pertama kali pada 1962. Dalam konsepnya, proses pembangunan atau perkembangan ( ) diharapkan dapat meme- nuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan ke- mampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebu tuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Semua kegiatan perekonomian, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk hari ini, tetapi juga tidak merusak potensi dan daya dukung alam untuk generasi yang akan dating (Asshiddiqie, 2009: 134). development Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan ling- 29
kungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya, ke dalam proses pembangunan yang men jamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup gene rasi masa sekarang dan generasi yang akan datang. Istilah pembangunan berkelanjutan baru secara resmi di- pakai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ten- tang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan istilah "pem- lingkungan bangunan berkelanjutan yang berwawasan hidup". Sementara itu, Ketetapan MPR Nomor IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya menggunakan kata "pembangunan berkelanjutan" saja (Asshiddiqie, 2009: 135). Di luar itu bahwa pembangunan berkelanjutan ber talian dengan pembangunan yang mempertimbangkan kepen- tingan jangka panjang melalui pembangunan yang ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menganut prinsip pewarisan kekayaan kepada generasi berikutnya sehingga tidak dieksploitasi secara total. Mengacu pada formulasi yang digunakan dalam Our development that meets the Common Future, pembangunan berkelanjutan secara seder- needs of the present without compromising the ability of future hana hanya diartikan sebagai " generations to meet their own needs ". Dengan demikian, ada dua elemen pokok, yakni konsep kebutuhan dan konsep pembatasan. Konsep kebutuhan merupakan kebutuhan generasi masa kini dan mendatang untuk hidup sejahtera, terutama kebutuhan hidup bagi orang-orang miskin dan komunitas-komunitas tertinggal yang harus mendapat prio- ritas utama dalam pembangunan. Sedangkan konsep pem- batasan membatasi pemaksaan yang dilakukan oleh negara, korporasi, ataupun masyarakat atas kemampuan lingkungan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sekarang dan masa 30
yang akan dating (Asshiddiqie, 2009: 140). Konsep pembangunan berkelanjutan memuat dua hal pokok, yaitu konsep kebutuhan (khususnya kebutuhan pokok kaum miskin sedunia), dan adanya keterbatasan tek- nologi dan organisasi sosial dalam meningkatkan kemam- puan lingkungan memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini dan masa depan (Siombo, 2012: 59). Dalam per- three major aspects of kem bangannya, konsep pembangunan berkelanjutan selalu sustainable development dikaitkan dengan tiga hal pokok ( economy environment community eko nomi ( (Asshiddiqie, 2009: 140). ), ), yakni lingkungan ( dan komunitas ( ), ) Sebagai upaya untuk mendapatkan kesepakatan na- sional dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan ber- kelanjutan, pada tanggal 21 Januari 2004 dilakukan Kon- Summit on Sutainable Development ferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan (KNPB)- Indonesia (ISSD) di Yogyakarta. Salah satu isi kesepakatannya adalah mengelola sum ber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi dan program pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjang di setiap sektor di tingkat lokal dan nasional, melaksanakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada keseimbangan pilar ekonomi, sosial bu- daya dan lingkungan hidup, serta melanjutkan proses refor- masi yang merupakan prakondisi dalam mewujudkan tujuan pembanguan berkelanjutan (Soejani dkk, 2006: 157). Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah agresi kapitalisme yang meluas pada korporasi dan jejaring yang sifatnya lintas batas dan melibatkan banyak kepentingan. Agresi kapitalisme ini mewujud dalam rupa yang sangat variatif lengkap dengan berbagai tekanan, kekuatan, dan penetrasinya. Dalam banyak kasus, kapitalisme menyerupai 31
sosok misterius yang bekerja melalui tangan-tangan yang tidak terlihat. Pembangunan berkelanjutan akan berhadapan dengan lemahnya kesadaran dan rendahnya kolektivitas bersama. Tapi apakah mungkin? Mungkin, sejauh ia di upa ya- kan bersama. F. Moralitas Lingkungan? Isu lingkungan pada dasarnya berkaitan dengan isu moralitas karena menyangkut urusan siapa dapat apa dan berapa serta dengan cara yang bagaimana. Sebagai kekayaan alam yang diciptakan secara oleh Sang Pencipta, alam sesungguhnya adalah milik bersama dan kewajiban semua makhluk hidup untuk menjaga dan merawatnya, berikut bagaimana distribusi kebermanfaaatannya. Karenanya isu lingkungan bertalian dengan isu moralitas karena dikaitkan dengan tanggung jawab individual sebagai sesama mahkluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. given Hart dalam Bello (2012 : 38) meletakan kedudukan moralitas dalam kerangka besar hukum ketika ia men dis- kusikan	hakikat	atau	esensi	atau	definisi	hukum.	Menurut	Hart,	klaim di antara hukum dan moralitas di suatu hubungan yang perlu atau mutlak memiliki banyak ragam pemahaman yang penting namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Ada banyak banyak kemungkinan interpretasi atas istilah-istilah kunci seperti perlu, moralitas dan hal-hal yang tidak selalu dibedakan dan dibahas selalu terpisah oleh para pendukung maupun pengkritiknya. Berawal dari ketidakjelasan ini, Hart berupaya menunjukan dan mengevaluasi alasan-alasn yang mendasari pandangan yang menyatakan bahwa hukum dan moralitas terikat dengan mutlak. Menurutnya, tak satupun alasan yang diajukan untuk menunjukan hubungan mutlak itu memadai meskipun ia mengakui beberapa segi dari 32
argumen yang dikemukakan mereka memiliki kebenaran, sesuai dengan beberapa fakta yang dapat dijumpai dalam sis tem hukum. Sementara itu, hubungan antara hukum, keadilan dan moral dijelaskan oleh Hart. Hart mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sngat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan dan pandangan moral dalam isi minimum hukum kodrat memiliki hubungan mut- lak, meskipun seperti tegas dinyatakan Hart bahwa hukum tetap merupakan sistem aturan-aturan, tepatnya atu ran- aturan primer dan sekunder. Artinya baik keadilan maupun moralitas bukan merupakan bagian integral dari hukum itu sendiri (Bello, 2012). Meski selama ini banyak yang berasumi bahwa hokum adalah fakta empiris dan moralitas dalah fakta yang non- empiris, namun keduanya saling berhubungan. Pada dasarnya hubungan antara moralitas dan hukum tidak bisa di pi sahkan. Moralitas menjadi basis tindakan dan argumen hukum, tidak bisa dijadikan sebagai entitas yang berbeda. Meski praktiknya sering dibedakan, moralitas dan hukum harus dijadikan sebagai satu kesatuan dalam setiap diskursus dan pengambilan keputusan. Menarik	untuk	mencermati	bahwa	Hart	mengidentifikasi	empat ciri pokok yang selalu ditemukan bersama-sama di dalam prinsip, peraturan dan standar perilaku yang biasa disebut moral. Keempat ciri ini yang mencerminkan aspek- aspek yang berbeda dari sebuah fungsi khas dan penting yang dijalankan oleh standar-standar moral dalam kehidupan sosial atau alam kehidupan individu. Dengan begitu kita bisa menjustifikasi	dan	menandai	segala	sesuatu	yang	memiliki	kempat ciri ini untuk pembahasan tersendiri dan yang terpenting untuk perbandingan dengan hukum. Keempat ciri tersebut menurut Hart dalam Bello (2012 : 41) adalah: 33
(importance), 1. Nilai penting bahwa ciri hakiki dari peraturan atau standar moral adalah ia dipandang sebagai suatu yang memiliki nilai penting untuk di- per tahankan mungkin nampak sebagai kebenaran yang klise sekaligus kabur. Namun ciri ini tidak bisa dihilangkan dari penjelasan yang akurat mengenai moralitas kelompok sosial atau individu manapun, juga tidak bisa dibuat lebih akurat lagi. Peraturan hukum bisa bersinggungan dengan peraturan-peraturan moral dalam pengertian menyuruh atau melarang perilaku yang sama. Peraturan hukum seperti itu tidak diragukan lagi akan dipandang sama pentingnya dengan padanan moralnya. Sebuah peraturan hukum bisa jadi secara umum dipandang sebagai hal yang tidak penting untuk dipertahankan, bahkan mungkin secara umum disepakati bahwa peraturan demikian semestinya dihapuskan, namun peratura tersebut tetap tinggal sebagai suatu per aturan hukum sampai dihapuskan. Di sisi lain akan absurd jika kita memandang sebuah peraturan sebagai bagian dari moralitas masyarkat meskipun tidak ada lagi seorangpun yang menganggapnya penting atau layak untuk dipertahankan. 2. Kekebalan dari perubahan yang disengaja. Karena akan menjadi tidak sejalan dengan peran yang dimainkan oleh moralitas dalam kehidupan individu apabila peraturan- peraturan, prinsip atau standar-standar moral hendak dipandang, seperti hukum, sebagai hal-hal yang bisa diciptakan atau diubah secara sengaja. Standar-standar perilaku tidak bisa dilekati atau dilucuti status moralnya oleh keputusan arbiter manusia, meskipun penggunaan sehari-hari konsep-konsep seperti penetapan dan peng- hapusan memperlihatkan bahwa hal yang sama tidak berlaku dalam hukum. 34
extra 3. Ciri kesengajaan dalam pelanggaran moral. Jika se- , telah orang yang tindakannya dinilai secara melanggar prinsip atau peraturan moral, berhasil bahwa ia melakukan hal itu tanpa sengaja dan terlepas dari semua kehati-hatian yang mungkin ditempuhnya, ia pun akan dimaklumi dan terbebas dari tanggung jawab moral. Kecaman moralpun dikecualikan karena ia telah melakukan segala hal yang mampu ia lakukan. mens Dalam sistem hukum yang telah maju, hal yang sama rea berlaku hingga kadar tertentu, ketentuan umum merupakan elemen dalam pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa mereka yang melanggar tanpa kesengjaan, bukan karena kelalaian, atau dalam kondisi di mana mereka tidak memiliki	kapasitas	fisik	atau	mental	untuk	mematuhi	hukum, harus dimaklumi. Sebuah sistem hukum akan menjadi sasaran celaan moral yang serius jika tidak memuat hal-hal demikian, apalagi dalam kasus kejahatan serius yang berakibat pada hukuman berat. 4. Bentuk tekanan moral. Satu iri pembeda lebih lanjut dari moralitas adalah bentuk khas tekanan moral yang dikerahkan untuk mendukungnya. Pada moral, bentuk umum tekanannya berwujud seruan untuk menghargai peraturan sebagai suatu yang penting itu sendiri, yang diandaikan sama-sama dimiliki oleh mereka yang dituju oleh moral tersebut. Dengan demikian tekanan moral secara khas, kendati tidak secara eksklusif, disampaikan bukan dengan ancaman atau seruan kepada rasa takut atau kepentingan orang, melainkan dengan meng- ingatkan orang akan tuntutan moral dan karakter moral dari tindakan yang dimaksud (dalam Bello, 2012: 41). Moralitas pada dasarnya memiliki dimensi yang sangat luas dan menjangkau semua aspek kehidupan, termasuk 35
dalam urusan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup yang sekarang ini menjadi perhatian kita bersama dengan berbagai permasalahnnya. Pada dasarnya pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut: 1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, orga- nisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuan nya disebut dengan komponen. 2. Daya, disebut juga energi 3. Keadaan disebut juga kondisi atau situasi 4. Perilaku atau tabiat 5. Ruang yaitu wadah berbagi komponen berada 6. Proses interaksi disebut juga saling mempengaruhi atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan (Siahaan, 2004: 5). Ruang adalah suatu bagian di mana berbagai komponen- komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya. Dengan demikian, di manapun terdapat suatu komponen, berarti di situ telah terdapat ruang. Ruang atau tempat yang mengitari komponen-kom- ponen satu sama lain hakekatnya berwujud sebagai satu kesatuan (Siahaan, 2004). Ruang juga merupakan tempat berlangsungnya ekosistem. Dengan demikian, ruang terdiri dari unsur-unsur berbagai ekosistem seperti ekosistem hutan, ekosistem pantai, ekosistem kota, ekosistem pemu- kiman, ekosistem daerah aliran sungai (DAS) dan seterusnya (Siahaan, 2004). Waktu adalah bagian penting dari proses lingkungan hidup. Karena dengan adanya waktu yang cukup, maka akan sempurnalah proses ke suatu tingkat yang dibutuhkan. 36
Keadaan disebut juga sebagai kondisi atau situasi. Keadaan memiliki ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk-makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada pula justru yang mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. Misalnya, dalam waktu gelam kucing atau musang justru lebih mempertajam matanya untuk mencari mangsa atau makanannya. Dalam waktu berisik, umumnya orang sulit tidur nyenyak. Dalam keadaan miskin, masyarakat cenderung merusak tata ling- kungan hidupnya. Jadi keadaan juga merupakan unsur penting dari lingkungan hidup (Siahaan, 2004: 7). Salah satu unsur lingkungan hidup adalah adanya inte- raksi (unsur mempengaruhi) dan unsur ini disebut sebagai unsur yang mekanitis. Disebut yang demikian, karena melalui unsur inilah terjalin proses saling mempengaruhi antara komponen-komponen lingkungan. Proses demikian dapat berjalan secara langsung atau tidak langsung (Siahaan, 2004: 8). Seseorang yang melakukan sesuatu atas lingkungannya, misalnya mencangkul, maka di sini telah terjadi interaksi, yaitu antara manusia dengan tanah yang dicangkul, demikian pula terhadap makhluk-makhluk hidup yang berada di sekitar tanah yang dicangkul seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, cacing, ulat-ulatan dan binatang mikroba lainnya serta terhadap suhu udara di sekitarnya (Siahaan, 2004). Interaksi manusia dan lingkungan sekitarnya paling banyak memberikan dampak dalam perubahan kondisi. Manusia dibekali dengan perangkat nalar dan kekuatan untuk mewujudkan pikirannya. Dengan perangkat tersebut, ma nusia memiliki kesempatan untuk membajak lingkungan sesuai dengan kepentingannya. (ecosystem) Proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya . Proses interaksi disebut dengan ekosistem 37
yang berwujud sebagai ekosistem tidak saja terjadi antara manusia dengan lingkungannya, tetapi juga antara makhluk- makhluk lain. Antara binatang dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan dan dengan lingkungan sekitarnya. Con- toh: Manusia bernafas. Pernafasan menghasilkan CO2 dn H2O, yang kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tumbuhan dimakan kambing. Selanjutnya daging kambing dimakan manusia. Melalui contoh ini terlihat yakni perputaran zat atau ma- proses pendauran teri melalui proses interaksi (Siahaan, 2004). (recycling) homeostasi ini hanya dapat berlangsung selama dalam batas-batas keseimbangan tertentu. Artinya, pola interaksi demikian hanya akan bisa ditoleransi kalau belum melewati batas-batas kemampuan masing-masing kom- ponen. Misalnya di suatu ekosistem telah terlalu banyak populasi nyamuk, kemungkinan itu bisa terjadi karena populasi binatang pemangsa seperti katak atau cicak sudah berkurang (Siahaan, 2004). Contoh di atas menunjukan bahwa interaksi antar komponen haruslah berada dalam keseimbangan. Keseimbangan bisa stabil selama jumlah populasi katak masih mampu mengontrol jumlah populasi nyamuk. Tetapi kalau kestabilan populasi sudah terganggu dan masa pemulihannya relatif lama, timbullah suatu gejala masalah lingkungan. Stabilitas itu akan rusak ketika salah satu diantara unit keseimbangan itu berjalan lebih cepat untuk menekan dan mengambil unit yang lain. Sistem Permasalahan terkait lingkungan semakin lama se- makin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang meng- gelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau trans lokal, tetapi regional, nasional, tran-nasional dan global. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kita mengaitkan sesuai dengan sifat lingkungan yang 38
memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula (Siahaan, 2004: 1). Sebagai satu kesatuan sistem lingkungan hidup saling ber gantung satu sama lain. Kerusakan keseimbangan pada satu sisi akan menyebabkan perubahan arah pada sisi lain. Penting memperhatikan keseimbangan tersebut sebagai sebuah koreksi terhadap jalannya keseimbangan. Masa- lah yang terbesar adalah ketika lingkungan terdampak oleh perilaku sebagian manusia yang bertindak jauh untuk mengeksploitasi alam dan lingkungannya tanpa mem per- hatikan daya dukung dan stabilitas unsur lainnya. Mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa (homeostasi) menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (Siahaan, 2004) Sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang	sangat	signifikan	secara	variabel	bagi	peristiwa-pe- ristiwa lingkungan. Tidak dapat dangkal bahwa masalah- masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit di- bandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas per- tumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan as pek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pan- dangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan pada masalah-masalah lingkungan hidup (Siahaan, 2004). 39 . (complicated) Masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran,
banjir, tanah longsor, kekeringan, punahnya berbagai spe- sies binatang langka, lahan menjadi tandus, gajah dan hari- mau mengganggu perkampungan penduduk dan lain-lain, dalam sistem pencegahan dan penanggulangan yang di- lakukan untuk itu tidak akan efektif jika hanya ditangani dengan	paradigma	fisik,	ilmu	pengetahuan	dan	teknologi,	atau ekonomi. Tetapi karena faktor tadi, paradigma solusinya harus pula melibatkan semua aspek humanitis. Maka dalam hal ini, peran ilmu-ilmu humaniora seperti sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, kesehatan, religi, etnologi dan sebagainya sangat strategis dalam pendekatan persoalan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari ke- hidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan atau lingkungan hidup dan ke kayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian atau buah- buahan. Manusia makan daging hewan, yang juga merupakan bagian dari lingkungan. Dari lingkungan hidupnya manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Tidak hanya manusia yang seperti itu, namun mkhluk hidup yang lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan, juga hidup karena lingkungan hidupnya. Burung mencari makanan dari sumber-sumber yang tersedia dari lingkungannya yakni ulat, cacing, air, biji-bijian. Cacing bisa hidup dan berkembang biak dari tanah dan binatang yang lebih kecil dan tumbuh- tumbuhan dan binatang-binatang yang telah membusuk. 40 Dari semua system tersebut, manusialah yang paling
menentukan sistem hidup lingkungan. Manusia merupakan salah satu komponen lingkungan hidup, yang memiliki ciri yang sangat bebeda dengan komponen-komponen lingkungan yang lainnya. Perbedaan yang sangat hakiki dengan makhluk hidup lainnya adalah, manusia memiliki akal atau kecerdikan. Manusia mempunyai peran yang sangat dominan dalam kehidupan ekologis bumi. Manusia sebagai makhluk yang dominan banyak menen- tukan corak kehidupan ekosistem. Ia dapat menaklukan ekosistem alamiah satu dengan yang lain, menjelajah ke seluruh bagian ekosistem bumi jagad raya, membuat eko- sistem di banyak tempat di bumi, seperti gedung-gedung, kawasan-kawasan industri, pemukiman, kota, desa, pertanian dan sebagainya. Ini disebut dengan ekosistem buatan yang bersifat	fisik.	Manusia	juga	mampu	menciptakan	ekosistem	nonfisik	dalam	berbagai	corak,	kepentingan,	kebiasaan,	nilai,	adat istiadat, keyakinan, pandangan hidup dan tata kelakuan lain. Ke dalam ekosistem inilah kita mengenal berbagai ekosistem, seperti ekosistem politik, ekosistem agama, eko- sistem ekonomi, ekosistem kebudayaan, eko sistem kapi- talisme, ekosistem marxisme, ekosistem pan casilaisme dan lain sebagainya. Berbagai tingkah laku, corak kepen tingan, keinginan, ideologi, pandangan nilai, dan seterusnya maka manusia di bawah panji-panji ekosistem tersebut telah banyak mempengaruhi dan mengubah wajah bumi ini dan cenderung tidak lagi mencerminkan keseimbangan. Ekologi kemudian berubah menjadi isu yang amat sensitif pada tahun-tahun belakangan	seiring	dengan	isu	pemanasan	global,	konflik	sumber daya, dan benturan kepentingan antar budaya. Sementara itu, ekologi sendiri dimaknai sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi diperkenalkan oleh Haeckel, seorang ahli biologi, pada pertengahan dasawarsa 1860-an. 41
oikos Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti rumah dan	logos	yang	berarti	ilmu,	sehingga	secara	harfiah	ekologi	berarti ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup (Kristanto, 2004: 11). Pertanyaan pentingnya sekarang adalah mungkinkah kita menerapkan pembangunan berkelanjutan di tengan mo- ra litas yang begitu beragam? Pembangunan berkelanjutan mem butuhkan energi bersama dan komitmen bersama. Per masalahannya adalah ketika ada satu pihak yang ber- ko mitmen untuk menjalankan prinsip pembangunan ber- ke lanjutan, di samping barangkali sudah terlambat, juga ada pihak lain yang justru sangat resisten terhadap upaya itu. Hari-hari ini pembangunan berkelanjutan berhadapan dengan fakta bahwa agresi kapitalisme memegang peranan pen ting dalam keberlanjutan ekologi. Penulis berasumsi bahwa moralitas lingkungan hanya bisa diterapkan ketika kesadaran akan kebutuhan jangka pan- jang bersama tertanam sebagai ideologi dan di sisi lain ada komitmen untuk mewujudkannya. Perlu gerakan bersama untuk mendorong gerakan moralitas bersama. Menguatkan prinsip ekologis dalam setiap aktivitas, sembari memastikan bahwa ada upaya yang kuat secara kolektif untuk melawan 'business as usual' menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. 42
BAB III - SOSIO-EKOLOGI A. Ketimpangan Sosial social inequality Menyitir tulisan Syamsiah Badrudin (2009), ketimpangan ) merupakan ketidaksamaan akses sosial ( untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang ter sedia. Sumber daya yang dimaksud bisa be rupa ke bu tuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, peru mahan, peluang berusaha dan kerja. Selain itu, bisa juga berupa ke butuhan se kunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana per - juangan hak asasi, sarana saluran politik, pe me nuhan pe- ngembangan karir dan lain sebagainya. Jadi, jika men dasarkan pada	definisi	ketimpangan	sosial	menurut	Syamsiah	Badrudin	ini, cakupan persoalan ketimpangan sosial tentu lebih luas dari hanya sekadar persoalan ketim pa ngan ekonomi. Namun demikian, ketika membahas per soal an ketimpangan sosial, ujung-ujungnya juga akan me rujuk kepada persoalan ketimpangan ekonomi. Bahkan tak jarang be berapa pihak justru menggunakan istilah ketim pangan sosial-ekonomi dalam pembahasannya, ketimbang men di kotomikan secara tegas terkait kedua persoalan ter sebut. Di Indonesia sendiri, persoalan ketimpangan sosial- ekonomi (penulis juga merasa lebih tepat menggunakan istilah ini) merupakan persoalan klasik yang tidak pernah tuntas, sekalipun setiap rezim pemerintahan selalu berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan pelbagai solusi ke- bijakan. Usaha tersebut pada kenyataannya tetaplah terlihat belum memadai (Ibrahim, 2017). Hal tersebut terbukti 43
dari posisi Indonesia yang saat ini menjadi bagian dari negara-negara di dunia yang paling bermasalah dengan per soalan ketimpangan sosial-ekonomi. Merujuk kepada laporan 2016 lembaga riset Credit Suisse, Indonesia berada di posisi keempat negara dengan tingkat ketimpangan/kesenjangan tertinggi di dunia (tiga negara di atas Indonesia yang termasuk paling tinggi tingkat ketimpangannya adalah Rusia, India, dan Thailand). Global Wealth Report Satu hal yang perlu disorot ketika berbicara tentang bagaimana dinamika persoalan ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia yang saat ini menjadi salah satu negara dengan ketimpangan tertinggi tersebut adalah bagaimana segelintir orang yang disebut kaum pemilik modal melalui perusahaan- perusahaan yang mereka dirikan bisa terus menguasai sumber daya dan berbagai kekayaan yang dimiliki negeri ini. Dengan kata lain, bagaimana dengan mudahnya para pemilik modal tersebut mempraktikkan yang namanya monopoli dan oligopoli dalam hal perekonomian. Menurut Booth dan Mc Clauly (1982), praktik monopoli dan oligopoli di Indonesia mulai terbuka kerannya secara vulgar yakni ketika berlangsungnya masa pemerintahan orde baru. Kala itu Pemerintah berupaya untuk meng- genjot dengan cepat perekonomian Indonesia dengan me- ngeluarkan pelbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan mem berlakukan undang-undang Penanaman Modal Asing dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan dan menarik bagi investor dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Imbasnya, kegiatan industri me ningkat sangat tajam dan (GDP) me ngalami kenaikan dari sekitar 9 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 17 persen pada tahun 1992 (Booth dan McCawley, 1982). Pertumbuhan ekonomi memang me- ngalami kenaikan. Namun, bersamaan dengan itu ketim- Gross Domestic Product 44
pangan sosial-ekonomi juga semakin menjadi-jadi, atau se- kelompok kecil masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan penguasa politik dan ekonomi bisa dengan mudah mengakses dan mendapatkan manfaat dari sumber daya yang ada, sedangkan sebagian besar masyarakat lain- nya hanya memperoleh sedikit manfaat dari kebijakan ter sebut. Menurut Revrisond Baswer (dalam Badrudin , 2009), kala itu, hampir seluruh cabang produksi dikuasai oleh perusahaan konglomerat. Perusahaan-perusahaan besar konglomerat menguasai berbagai kegiatan produksi murni dari produksi, eksploitasi hasil hutan, konstruksi, in dustri otomotif, transportasi, perhotelan, makanan, per- bankan, jasa-jasa keuangan, dan media komunikasi. Diper- kirakan 200 konglomerat menguasai 58 persen GDP. Usaha- usaha rakyat yang kebanyakan kecil dan tradisional hanya menguasai 8 persen. Kesenjangan sosial-ekonomi ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses mar- jinalisasi. Kondisi atau praktik yang terjadi pada era Orde Baru tersebut, sampai hari ini juga sebetulnya masih terus ber- langsung. Sebab pada dasarnya kebijakan yang ter wujud dalam pelbagai aturan negara (UU atau Peraturan Pe me- rintah) dan peraturan daerah (Perda) yang ada selama ini masih sangat cenderung mempermudah para pemilik modal untuk berekspansi sejadi-jadinya. Selain dalam hal kebijakan ekonomi, perkara ini juga tampak dalam kebijakan pemerintah di bidang penataan lahan (tata ruang) (Badrudin, 2009). Penerapan kebijakan penataan lahan yang diberlakukan di Indonesia selama ini tampak dipengaruhi oleh pelbagai kekuatan dan kepentingan. Tarik-menarik berbagai kekuatan dan	kepentingan	tersebut	telah	menimbulkan	konflik	antara	pengusaha	besar	dan	masyarakat.	Dalam	konflik	tersebut 45
acapkali kepentingan masyarakat (publik) diabaikan dan cenderung mengutamakan kepentingan sekelompok orang (pengusaha). Selama ini, penguasaan lahan atau tanah, terutama di perdesaan oleh kekuatan besar ekonomi se- makin menggejala. Pembangunan sektor ekonomi, seperti pem bangunan kawasan industri, pabrik-pabrik, sarana wi- sata telah menyita banyak lahan penduduk. Demikian pula, instansi-instansi pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan perkantoran, instruktural ekonomi, fasilitas sosial, perumahan, dan lain-lain. Sementara di perkotaan, pemilik modal (konglomerat) bekerja sama dengan birokrasi membeli tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pem- bangunan perumahan mewah, pusat perbelanjaan dan lain- lain. Begitu pula di pedesaan pemilik modal menggusur pen duduk dan memanfaatkan lahan untuk kepentingan agro industri, perumahan mewah, dan lapangan golf. Dalam banyak kasus, banyak tanah negara yang selama ini telah dimanfaatkan penduduk dengan status tidak jelas dijadikan sasaran dan cara termudah untuk menggusur penduduk (Suhendra, 1994; Badrudin, 2009). Berkaitan dengan hal ini, di beberapa Provinsi yang ada di Indonesia saat ini, memperlihatkan bagaimana segelintir perusahaan bisa terus menguasai lahan, tanah ataupun hutan dalam jumlah beribu-ribu hektar untuk pembangunan pelbagai jenis perkebunan beserta pabrik pengolahan hasilnya (salah satu perkebunan yang sedang banyak dibangun oleh perusahaan adalah perkebunan kelapa sawit). Lalu apa yang terjadi dengan masyarakat banyak (di sekitar lahan) ketika lahan atau hutan yang seharusnya bisa diberdayakan oleh mereka, tapi tergadai secara legal kepada para pemilik modal. Jawabannya, mereka hanya menjadi penonton dari pemanfaatan lahan tersebut. Paling mujur, sebagian dari mereka hanya dilibatkan menjadi karyawan kelas bawah 46
pada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan yang bersang- kutan juga faktanya bisa dengan mudah memperpanjang izin/ konsesi penggunaan atas lahan yang sebelumnya memang mereka kuasai. Praktik ini bahkan kerap dilakukan dengan senyap. Masyarakat luas yang terkait dengan lahan tersebut menjadi tidak tahu-menahu atas proses perpanjangan izin/ konsesinya sehingga sudah tentu mereka menjadi lebih sulit untuk mengajukan keberatan atas pemanfaatan lahan oleh perusahaan atau menuntut hak mereka terhadap keberadaan perusahaan tersebut (misalnya soal plasma yang sebetulnya sudah menjadi hak masyarakat yang sudah di atur dalam undang-undang). Dari pelbagai praktik yang terjadi tersebut, menunjukkan bahwa potensi sumber daya yang dimiliki negeri ini, dari dulu sampai sekarang masih dominan dikuasai para pemilik modal, dan negara bisa dikatakan mengalami yang namanya ketergantungan terhadap mereka dalam hal memanfaatkan potensi yang ada. Dengan kata lain, dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negeri ini, negera seakan belum betul-betul bisa untuk lepas dari dominasi para pemilik modal/konglomerat. Salah satu implikasi dari kondisi ini adalah pasti, sum- ber daya dan kekayaan yang dimiliki negeri ini akan terus di nik mati secara maksimal dan menguntungkan hanya oleh segelintir orang-orang tersebut. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika hasil studi Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejatinya lebih di nikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sementara sekitar 80% penduduk, lebih dari 205 juta orang terlihat merasa masih tertinggal. Survei persepsi masyarakat pada 2014 yang dilakukan Bank Dunia juga menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menilai distribusi pendapatan 47
di Indonesia "sangat tidak setara" atau "tidak setara sama sekali" (Ibrahim, 2017). B.	Konflik	Sumber	Daya	Alam Konflik	dapat	terjadi	karena	pelbagai	individu,	kelompok,	dan organisasi membawa angka kepentingannya masing- masing. Kepentingan tersebut bisa berwujud kepentingan eko nomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan tertentu berada dalam satu lingkungan yang sama, masing-masing akan menciptakan persepsi terhadap kepentingan kelompok di luarnya. Proses ini sendiri nantinya akan membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan (Galtung dalam Susan, 2010). Ungkapan yang tak jauh berbeda juga datang dari Barkah, Mulyanto, dan Sobri (2016) yang menga- takan bahwa selama adanya perbedaan latar belakang sosial, budaya, politik, agama ataupun ekonomi, serta adanya kepen- tingan	tertentu,	maka	sepanjang	itu	pula	konflik	akan	hadir. Di Indonesia sendiri, salah satu hal yang kerap me- mun	culkan	konflik	dan	bahkan	kekerasaan	adalah	karena	perbedaan kepentingan dan perebutan terkait dengan ke- kayaan sumber daya alam, seperti minyak bumi, emas, perak, tembaga, timah, tanah yang subur dan lain sebagainya. Menurut	Annisa	dkk.	(2009),	konflik	yang	dipicu	oleh	sumber	daya alam merupakan fenomena yang kerap terjadi sebagai kon sekuensi dari kondisi yang menunjukkan sebagian besar open acces, sumber daya alam, khususnya di sektor kelautan, bersifat sehingga mengakibatkan terbukanya ruang untuk	perbedaan	kepentingan	dan	berkonflik.	Salah	satu	pe- micu	terjadinya	konflik	tersebut	adalah	terletak	pada	per- soalan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seringkali hanya berpihak pada kepentingan kelompok masyarakat 48
tertentu (misalnya para pemilik modal) dibandingkan ke- lom pok masyarakat lainnya (masyarakat kecil), sehingga kerap berujung pada pertikaian dan bahkan tindakan anarkis (Aimie, Zulkarnain, Fakhrurrozi, 2015). Untuk	menjelaskan	lebih	jauh	mengenai	perkara	konflik	sumber daya alam ini, penulis akan memaparkan beberapa contoh	kasus	konflik	yang	pernah	terjadi	di	Provinsi	Kepulauan	Bangka Belitung (Babel). Perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa, Provinsi Babel ini merupakan salah satu daerah yang kerap	terjadi	konflik	karena	perebutan	dan/atau	perbedaan	kepentingan antara pelbagai pihak (termasuk pemerintah) dalam hal memanfaatkan sumber daya timah dan biota laut yang notabene merupakan kekayaan andalan yang dimiliki daerah	tersebut.	Salah	satu	contoh	konflik	pernah	terjadi	di daerah Babel ini, yakni antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang di Toboali Bangka Selatan. Menurut Barkah	dkk.,	(2016),	konflik	dan	kekerasan	yang	melibatkan	kedua kelompok masyarakat tersebut berakar atau bersumber dari perebutan sumber daya alam berupa timah dan per- bedaan budaya mengenai pemanfaatan atau akses kelola sum ber daya laut. Perebutan sumber daya timah ini terjadi dikarenakan masyarakat menilai bahwa timah merupakan komoditas yang strategis dan bernilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya yang ada di Babel. Sementara maksud dari perbedaan kebudayaan mengenai pemanfaatan sumber daya laut sebagai salah satu	penyebab	konflik	adalah	bagimana	adanya	perbedaan	persepsi dan kebiasaan yang dimiliki masyarakat lokal Bangka di Toboali yang notabenenya kelompok masyarakat pesisir, dengan masyarakat etnis pendatang yang merupakan masyarakat	perantau,	sehingga	berakhir	dengan	konflik	ataupun kericuhan. Bagi masyarakat lokal Bangka (pesisir), laut merupakan sumber penghidupan di mana ketika mereka 49
memanfaatkan kekayaan yang ada di dalamnya (khususnya biota laut) dengan tetap mempertahankan prinsip untuk tidak merusak laut tersebut. Namun berbeda halnya dengan budaya masyarakat etnis selapan yang notabenenya sebagai perantau di daerah tersebut memiliki prinsip dan persepsi bahwa mereka harus menghasilkan uang sebanyak mungkin dari sumber daya yang tersedia, sehingga tidak masalah jika harus menambang timah dengan merusak laut. Bagi mereka etnis perantau, yang terpenting adalah membuktikan diri kepada keluarga di kampung halaman bahwa mereka bisa sukses dan makmur diperantauan (Barkah dkk., 2016). Selain	itu,	ada	juga	kejadian	atau	konflik	antara	komunitas	nelayan desa Teluk Limau dan korporasi kapal isap milik PT Timah dan mitranya yang beroperasi di perairan Teluk Limau serta melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat.	Menurut	Aimie	dkk.,	(2015),	konflik	ini	bermula	dari	diimplementasikannya peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat yang mengatur pertambangan kapal isap. Dalam Perda tersebut kebijakan pemerintah daerah mengizinkan kapal isap beroperasi mulai dari wilayah 0 mil laut. Bagi komunitas nelayan, Perda tersebut akan semakin merusak per airan Teluk Limau yang selama ini menjadi sumber pen- caharian nelayan dan hanya menguntungkan pemilik serta penambang kapal isap. Aspirasi warga nelayan yang tidak diakomodasi oleh pemerintah daerah menyebabkan pecah- nya	konflik	yang	berakhir	dengan	aksi	anarkis. Konflik	dengan	isu	serupa	seperti	di	atas	pada	kenyataan- nya masih kerap terjadi di beberapa daerah yang ada di Babel. Kasus lainnya yang paling mencuat dalam beberapa tahun terakhir ini, serta belum terselesaikan dengan tuntas, yaitu konflik	yang	terjadi	di	Dusun	Selindung,	Kabupaten	Bangka	Barat.	Konflik	ini	juga	masih	dalam	koridor	konflik	pada	sektor kelautan yang berhubungan dengan sumber daya 50
timah dan biota yang ada di laut Dusun Selindung. Dari hasil penelitian Herza (2018), hal utama yang menjadi penyebab munculnya	konflik	ini	adalah	persaingan	akses	sumber	daya	alam/ekonomi, yakni sebagian besar masyarakat Dusun Selindung ingin mendapatkan akses secara maksimal untuk melakukan penangkapan terhadap biota laut, seperti ikan, udang, cumi, kepiting dan sebagainya. Namun, di sisi lain pihak perusahaan pertambangan serta sebagian masyarakat di Dusun Selindung tersebut ingin terus mengeruk sumber daya timah yang ada di laut sekitaran dusun mereka. Kontestasi untuk mendapatkan di antara kedua jenis sumber daya tersebutlah yang pada akhirnya menjadi penyebab utama	konflik	ini,	karena	kedua	sumber	daya	tersebut	tidak	bisa serta merta diperoleh secara maksimal dalam momen waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, di antara kedua sumber daya tersebut harus atau pasti ada yang terkorbankan. C. Eksploitasi Anak dalam Dunia Tambang Jika dalam perusahaan pertambangan legal, akan sulit dijumpai dan bahkan hampir mustahil adanya fenomana eks ploitasi anak, karena usia para pekerja dalam suatu pe- rusahaan pertambangan yang legal diatur sedemikian rupa, dan biasanya menjadi peraturan tertulis, berbeda halnya dengan dunia pertambangan ilegal yang kerapkali melibatkan anak-anak di dalamnya. Salah satu contoh kasus yang mem- perlihatkan bagaimana anak-anak dilibatkan dalam dunia per tambangan adalah yang terjadi di pertambangan timah inkonvensional (TI) yang ada di Bangka Belitung (Babel). Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan jumlah pekerja Babel, pernah mengungkapkan bahwa, anak penambang timah ilegal (TI) di Babel, yakni lebih dari 300 orang. Pekerja anak ini tersebar di pelbagai desa yang ada di provinsi tersebut (Saputra, 2018). Sementara itu, 51
berdasarkan pengamatan penulis secara langsung ketika melakukan penelitian di tujuh kabupaten/kota yang ada di Babel memperlihatkan bahwa sebetulnya jumlah penambang anak-anak jauh lebih besar dari sekadar 300 orang. Di setiap kabupaten/kota tersebut ada yang namanya aktivitas per- tambangan, dan tentu di semua lokus tersebut terdapat pe- nam bang yang masih dalam usia anak-anak. Penting untuk disinggung bahwa anak-anak dalam konsepsi tulisan ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara umum mengatakan "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun". Lalu pertanyaannya, bagaimana gambaran ekspolitasi anak-anak dalam dunia tambang timah di Babel tersebut? Ketika anak-anak dengan usia rata-rata 18 tahun ke bawah yang harusnya bisa menikmati dunia sekolahan, bisa fokus belajar, atau bermain dengan orang-orang sebaya dengannya, tapi mereka malah bekerja di lahan pertambangan dalam waktu yang cukup panjang (waktu kerjanya bisa setengah ), dengan hari atau bahkan ada yang mencapai sehari pelbagai macam resiko yang bisa menimpanya, termasuk mempertaruhkan nyawa mereka (banyak penambang yang sampai meninggal akibat tertimbun tanah atau tersambar petir di tempat pertambangan), hal ini cukup jelas bahwa mereka sebetulnya mengalami yang namanya eksploitasi. Bukankah realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa, selain hak-hak mereka sebagai anak-anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, mereka juga telah menjalani suatu kehidupan yang seharusnya menjadi "tugas dan kewajiban" orang-orang dewasa. Jadi, merupakan sesuatu yang tidak mungkin ketika anak-anak terjun ke dunia pertambangan mereka tidak mengalami yang namanya eksploitasi. Menyitir hasil studi Tjandraningsih dan White (dalam Suyanto, 2010), full 52
mereka menyatakan bahwa "hampir semua studi tentang pekerja anak membuktikan adanya tindakan yang merugikan anak atau eksploitasi". Lebih jauh, secara sosiologis hal yang perlu dikupas ketika membahas isu eksploitasi terhadap anak dalam dunia kerja, termasuk dalam dunia pertambangan adalah siapa yang telah berperan dalam mewujudkan praktik tersebut. Atau dengan kata lain, siapa saja yang turut "menjebak" mereka dalam dunia yang seharusnya tidak pantas untuk mereka rasakan di usia seperti itu. Adapun dari beberapa kasus keterlibatan anak dalam dunia tambang ilegal yang terjadi Babel, menurut penga- mat an dan hasil analisis penulis, ada tiga hal yang turut serta menyebabkan anak-anak bekerja dan tereksploitasi dalam dunia tambang, yakni keluarga (orang tua), kebijakan sosial-ekonomi, dan pemilik modal. Adalah keluarga (dalam hal ini orang tua) yang kerap menjadi alasan utama kenapa anak-anak sampai masuk ke dunia pertambangan. Ada yang sifatnya diawali dengan menawarkan atau mengajak sang anak untuk membantu perekonomian keluarga (artinya anak sebetulnya masih bisa menolak), sampai ada orang tua yang cenderung memaksa agar anak-anak mereka bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri (seperti uang jajan dan lain sebagainya). Sebab, kalau mereka tidak bekerja (dalam hal ini menambang), maka orang tua tak akan memberikan sepeser pun uang kepadanya. Selain karena faktor dorongan orang tua, alasan kebi- jakan sosial-ekonomi yang kurang memihak kepada se- bagian kelompok masyarakat juga turut membuat anak- anak "terpaksa" terjun ke dunia tambang. Dalam kehidupan ber negara, tidak bisa dimungkiri bahwa kebijakan yang diberlakukan pemerintah adalah salah satu hal prinsipiel yang turut menentukan kondisi sosial dan perekonomian 53
masyarakat di dalamnya. Sementara kebijakan yang dite- rapkan selama ini, jika tidak ingin mengatakan telah membuat kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat tertentu menjadi semakin porak-poranda, kebijakan-kebijakan ter- sebut paling kurang telah terbukti belum bisa berbuat banyak dalam hal membantu masyarakat keluar dari keadaan yang kurang beruntung atau kemiskinan. Dalam keadaan seperti inilah, orang-orang yang meski masih dalam usia anak-anak seka lipun "terpaksa" untuk memilih mengalokasi sebagian besar waktu dan tenaganya untuk menghasilkan uang, dan alternatif pekerjaan yang paling menggoda bagi anak-anak di Babel adalah TI. Hal berikutnya yang juga perlu diungkapkan ketika menyoal isu eksploitasi anak dalam dunia tambang di Babel adalah apa yang biasanya dilakukan para pemilik modal terhadap buruh (termasuk banyak yang masih dalam usia anak-anak) yang mereka pekerjakan di TI miliknya. Para buruh tambang di Babel kerap diberi upah yang sebetulnya tidak sebanding dengan waktu, tenaga dan resiko yang akan didapatkan ketika mereka beraktivitas di pertambangan ter sebut. Beberapa penambang (termasuk dalam usia anak-anak) yang pernah penulis wawancarai, mayoritas me nge luhkan bahwa gaji atau upah yang mereka dapatkan sangatlah kecil, apalagi ketika harga timah yang terlalu tinggi seperti yang terjadi pada beberapa tahun ini. Namun, mereka juga mengatakan, dalam keadaan seperti itu mereka tidak bisa berbuat banyak. Jika mengeluhkan hal tersebut ke Bos mereka (para pemilik modal) maka beresiko akan kehilangan pekerjaan, sementara untuk memenuhi kebu- tuhan perut sehari-harinya mereka dituntut harus terus bekerja. Dalam hal ini bisa dikatakan, para penambang ini sudah mengalami ketergantungan terhadap pekerjaan menjadi buruh pertam bangan, sekalipun sebetulnya mereka mengalami yang namanya ekspolitasi. 54
D. Tambang dan Perubahan Tatanan Kultural Adanya aktivitas pertambangan pada suatu tempat, tidak hanya akan berdampak pada kerusakan/degradasi lingkungan, tapi juga turut berpengaruh kepada kondisi tatanan sosial-kultural masyarakat setempat (di sekitar pertambangan). Beberapa studi menunjukkan bahwa tata- nan sosial kultural yang sebelumnya telah mapan, akan cenderung terganggu dan berubah ketika munculnya aktivitas pertambangan. Salah satunya seperti studi yang dilakukan oleh Yunita dkk. (2016) mengenai aktivitas pertambangan pasir besi di Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat mengungkapkan, Pertama bahwa ada beberapa dampak sosial-kultural dari aktivitas , pertambangan pasir besi per tam bangan tersebut. tersebut telah memunculkan adanya perubahan pola inte- raksi dalam masyarakat. Awalnya setiap anggota masya- rakat memiliki hubungan yang bersifat personal (masih berprofesi sebagai petani dan juga nelayan), sehingga me- nim bulkan ikatan yang sangat mendalam dan batiniah, kemudian setelah menjadi penambang hubungan tersebut be rubah menjadi mengutamakan kepentingan pribadi, ke- lom pok, atau golongannya, serta lebih memperhitungkan untung rugi dalam segala aktivitasnya. , aktivitas pe- nam bangan pasir besi telah memunculkan kelas sosial baru. Hal tersebut terlihat dari munculnya para juragan- juragan baru yang mendapatkan keuntungan dari adanya aktivitas penambangan tersebut. Juragan-juragan ini tercipta sebagai salah satu struktur jaringan dalam proses aktivitas penambangan. , adanya aktivitas penambangan pasir besi juga telah mendorong tumbuhnya premanisme yang jika dilihat secara sosial justru menjadi beban sosial bagi masyarakat setempat. Yunita dkk. (2016) mengungkapkan bahwa adanya penambangan yang seharusnya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat justru semakin membuat Kedua Ketiga 55
masyarakat terpisah dari aset-aset sumber ekonomi mereka dan adanya premanisme menyebabkan penguasaan sumber daya terpusat pada kelompok elit dalam masyarakat yang semakin menyulitkan masyarakat mengontrol pemanfaatan sumber daya tersebut. Selanjutnya, jika menilik pada beberapa lokus pertam- bang an timah di Bangka Belitung, juga menunjukkan bagai- mana kehadiran tambang timah telah menghasilkan pe- rubahan tatanan sosial-kultural yang sebelumnya sudah lama terbangun. Dari hasil pengamatan di lapangan dan wa wancara yang pernah penulis lakukan kepada beberapa masyarakat, serta dari hasil studi beberapa peneliti sebelum- nya menunjukkan bahwa, ada banyak dimensi tatanan sosial- kultural yang tampak berubah ketika hadirnya aktivitas per- tam bangan timah. Pertambangan timah di beberapa daerah yang ada di Babel telah menunjukkan implikasinya kepada perubahan karakteristrik masyarakat yang sebelumnya memiliki integ- rasi yang sangat kuat, kemudian menjadi tersegmentasi ke dalam dua kelompok kepentingan, yakni yang pro pertam- bangan dan kontra terhadapnya. Segmentasi yang terjadi ini telah merusak kekompakan, soliditas dan solidaritas (kom ponen dari integrasi sosial) dalam masyarakat yang ber sangktuan dan bahkan kerap berimbas kepada pelbagai bentuk tindakan kekerasan. Salah satu contoh daerah di mana telah terjadinya realitas tersebut adalah di Dusun Selindung Kabupaten Bangka Barat. Menurut hasil studi Herza (2018), adanya aktivitas pertambangan laut (TI Apung dan Kapal Isap Produksi) di dusun tersebut, selain membuat masya rakatnya terbagi menjadi dua kelompok, yakni yang mendukung eksistensi pertambangan, dan yang dengan lan- tang menolaknya, juga telah membuat antar masyarakat di Dusun Selindung saling mencurigai, ancam-mengancam dan 56
juga lapor-melapor. Padahal sebelum ada pertambangan, hubungan di antara mereka sebagai masyarakat satu dusun adalah tenteram, adem ayem, kompak dan bahkan saling menyo kong demi kemajuan pembangunan dusun tempat tinggal mereka. Tidak hanya itu, adanya pertambangan di laut sekitaran Dusun Selindung juga menyebabkan hubungan sosial yang positif antara masyarakat Dusun Selindung dan Desa Air Limau (desa yang bertetangga dengan Dusun Selindung) Lebih jauh, adanya pertambangan timah juga telah menyebabkan rusaknya tatanan yang terbangun di antara pemerintah dan masyarakat yang selama ini sudah mengarah ke arah positif dan konstruktif. Hal itu tampak dari keadaan ketika sebelumnya tingkat kepercayaan masyarakat ter- hadap pemerintah yang cukup tinggi, lalu masyarakat juga cen derung menghargai dan mematuhi pelbagai regulasi yang diberlakukan, namun setelah pemerintah mengizin dan mendukung beroperasinya pertambangan di laut, membuat tatanan yang sudah terbangun tersebut menjadi "hancur". Fenomena ini sudah terjadi di beberapa daerah (Aimie, dkk., 2015; Herza, 2018). Selain dua dimensi tatanan yang sudah dijelaskan ter- sebut, pada beberapa kasus lainnya menunjukkan bahwa, buaian secara ekonomi dari tambang timah juga telah "merusak" produktivitas masyarakat lokal. Timah telah ber- hasil menggoda masyarakat yang tadinya bekerja seba gai pekebun, petani, atau nelayan, banting stir menjadi penam- bang dengan alasan pragmatis mudah mendapatkan uang. Sifat pragmatis tersebut telah menggerus nilai-nilai kerja keras, etos kerja, kekeluargaan, dan kepeduliaan terhadap lingkungan (Ibrahim dkk., 2018). Hal yang serupa juga telah diungkapkan Paripurno dkk. (2009), bahwa dalam banyak pengalaman, masyarakat lokal yang wilayahnya dijadikan 57
daerah operasi penambangan umumnya mengalami keja tu- han produktivitas secara cepat dari kondisi awalnya. E. Tambang dan Kriminalitas Sebelum menyoal lebih jauh terkait bagaimana hubungan aktivitas pertambangan dengan pelbagai bentuk tindakan kri minalitas, hal yang perlu disinggung diawal adalah me- ngenai banyaknya jumlah pertambangan ilegal yang ada di Indonesia sampai saat ini. Dari kurun waktu tahun 2013- 2017, Badan Researse Kriminal (Bareskrim) Polri diketahui telah menindak sebanyak 1.384 perkara tambang ilegal (CNN Indonesia, 2019). Pertambangan ilegal atau biasa juga disebut dengan pertambangan tanpa izin (PETI) jelas me rupakan suatu bentuk aktivitas yang melanggar hukum (diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral No. 25 Tahun 2018) sehingga bisa dipidanakan atau pun di- kriminalisasi. Dari realitas ini artinya, sejak dari awalpun sebagian besar aktivitas pertambangan di Indonesia adalah bagian dari bentuk tindakan kriminalitas. Lebih jauh, dalam beberapa kasus, pertambangan yang dimulai dengan melanggar aturan hukum (ilegal/tanpa izin) ini juga kerap melahirkan pelbagai bentuk tindakan kriminalitas lainnya. Hasil studi dari Ramadhan (2014) yang berfokus pada aktivitas pertambangan emas di Poboya (Palu) menunjukkan bahwa, aktivitas pertambangan pada kenyataannya bisa melahirkan beragam bentuk tindakan melanggar hukum dan kejahatan. Pertama, setelah menerima upah atau gaji dari Bos tambang, para penambang diketahui tempat kerap melakukan perjudian bersama-sama di tinggal mereka. Kedua, Ramadhan menemukan bahwa telah terjadinya perzinahan di lokasi pertambangan di antara camp 58
penambang (sudah beristri) dengan perempuan yang bukan istrinya. Perzinahan ini diketahui terjadi tiga kali yang melibatkan penambang dari Mando, Sangihe dan Gorontalo. Tentu soal perzinahan ini sudah jelas diatur dalam Undang- undang (pasal 248 KUHP) sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Ketiga, beberapa kali orang ditangkap karena telah masuk dan menjual minuman keras ke lokasi pertambangan. Aturan hukum di Indonesia telah meregulasi dengan jelas bahwa tidak semua tempat dan keadaan seseorang diizinkan untuk menjual dan mengkonsumsi minuman keras (pasal 300 KUHP dan pasal 536 KUHP). Keempat, Ramadhan juga menemukan fakta bahwa di tempat pertambangan emas Poboya selama kurun waktu satu tahun telah terjadi penganiyaan (bahkan ada yang berujung kepada pembunuhan) di antara para penambang sebanyak 40 kali. Beralih ke lokus pertambangan timah yang ada di Babel, di Provinsi ini juga telah memperlihatkan bahwa banyak kasus kriminal yang kejadiannya diakibatkan oleh eksistensi jarang membuat pertambangan. Bahkan akibatnya tak sekelompok orang harus rela masuk hotel prodeo. Daya tarik ekonomis timah dan nafsu materialistis para penambang (khususnya para Bos tambang) telah terbukti kerap membuat wilayah tertentu seperti hutan mangrove ataupun hutan lindung yang sudah jelas diatur dalam regulasi bahwa tidak diperbolehkan untuk dirusak demi kepentingan apa pun, termasuk pertambangan (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 26 tentang Penataan Ruang, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil, dan UU No. 32 /2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), tapi pada kenyataannya di Babel, regulasi tersebut sepertinya diabaikan sama sekali oleh para penambang. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 59
Bangka Belitung mencatat 200 ribu dari 654 ribu hektare total kawasan hutan di Babel, termasuk hutan mangrove dan hutan lindung,mengalami kurasakan karena penambangan biji timah dan penebangan hutan liar (Aprionis, 2019). Selain itu, dalam beberapa kasus yang terkait dengan pertambangan timah di Babel telah menyebabkan pertikaian dan	kekerasan	secara	fisik	di	antara	sekelompok	orang	dengan	kelompok yang lainnya. Dari beberapa pertikaian tersebut diketahui berakhir ke proses hukum dan dimasukkannya beberapa orang ke dalam penjara. Setelah dikupas bagaimana dinamika keterkaitan antara pertambangan ilegal dan beberapa tindakan pelanggaran hukum pidana (kriminalitas), adalah mungkin muncul pertanyaan dari pembaca apakah pihak pertambangan legal dalam praktiknya tidak melakukan ataupun menghasilkan aktivitas yang melanggar hukum? Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca- tambang, pemerintah mewajibkan pemegang Izin Usaha Per tambangan (IUP) dan IUP Khusus Eksplorasi untuk me- lakukan reklamasi (kegiatan yang dilakukan sepanjang ta- hapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya). Sementara bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, selain reklamasi juga diwajibkan untuk melakukan pascatambang (kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir dari se- bagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan dengan tujuan memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial). Ke wajiban ini menyangkut baik kegiatan penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah. Namun dalam praktiknya, berdasarkan pengamatan ke pelbagai lokus pertambangan timah legal di Babel ternyata untuk pelak sanaan reklamasi maupun kegiatan pascatambang 60
sebagaimana yang diwajibkan pemerintah terhadap lahan atau wilayah bekas aktivitas tambang tersebut, belumlah ter- semua dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Bahkan di beberapa lahan bekas tambang yang pernah penulis observasi (termasuk di beberapa wilayah di kecamatan Belinyu) sangat terkesan dibiarkan begitu saja. Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, perusahaan juga dinilai seperti menghindari untuk mereklamasi maupun menggalakkan kegiatan pascatambang di wilayah tersebut. cover Data yang memaparkan berapa luas lahan dan wilayah bekas tambang yang harusnya direklamasi dan tindaklanjuti dengan kegiatan pascatambang, namun belum dilakukan dengan baik (atau sama sekali belum dilakukan), memang cenderung sulit didapati secara pasti. Akan tetapi, hemat penulis, jika ingin menyaksikan itu semua tidaklah susah. Cukup datang saja ke beberapa wilayah penambangan di Babel secara langsung, maka akan tampak banyak lubang- lubang besar bekas tambang (biasa disebut masyarakat bangka dengan sebutan kolong) yang terbiarkan (bahkan hal ini cukup jelas terlihat ketika para pembaca melintasi pulau Bangka dengan pesawat terbang). Jika pertambangannya di laut, khususnya yang menggunakan Kapal Isap Produksi, maka akan terlihat secara jelas pula betapa kotor dan rusaknya laut akibat dari beroperasinya tambang tersebut. Beberapa pihak dan secara teoritis mungkin pelanggaran ini bukan dianggap sebagai tindakan kriminalitas, karena pihak perusahaan sebagai pelanggar, secara hukum tidak akan dipidana. Melainkan hukuman paling kencang hanya dicabut perizinannya. Namun bagi penulis, pelanggaran ini sangat layak dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan kriminal atau pun kejahatan. Lebih tepatnya kejahatan terhadap alam dan manusia-manusia yang berada di seputaran wilayah penambangan. 61
Ibrahim
Dwi Haryadi
Nanang Wahyudin 62
BAB IV - JURNALISME LINGKUNGAN Dinamika perubahan fungsi dan kondisi lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi salah satu konteks yang banyak menarik perhatian banyak pihak, terlebih dengan kon teks perekonomian ekstraktif yang begitu dominan dalam mewarnai pergulatan ekonomi masyarakat dalam 1,5 dasa warsa terakhir. Berbagai perhatian dan keprihatinan bermunculan dalam rangka merespon dinamika perubahan ruang ekologis yang cenderung ke arah yang lebih destruktif. Konteks tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari kon- teks pengelolaan ekonomi lokal yang sangat bertumpu pada sektor esktraktif. Konsekuensinya, tentu kemudian praktik ekonomi tersebut justru menghasilkan wajah yang ekploi- tatif dan destruktif. Celakanya, ruang kepedulian ekologis begitu lambat dijadikan pembangunan daerah oleh para politisi atau elit lokal yang memegang tampuk ke pe mimpinan. Akibatnya tentu, ada begitu banyak ruang kerusakan ekologis terjadi di berbagai kabupaten/kota yang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. platform Perubahan paradigma pembangunan terus digelorakan dalam rangka menuju program pembangunan yang lebih ber- kelanjutan. Berbagai program pembangunan tentu perlu diin- tegrasikan dengan berbagai program pengembangan daerah. Bab ini melihat bagaiamana dinamika jurnalisme lingkungan di Bangka Belitung dengan mengambil 3 media utama, yaitu Harian Pagi Babel Pos, Bangka Pos, dan Rakyat Pos. 63
A.	Gambaran	Profil	Harian	Pagi	Babel	Pos,	Bangka	Pos, dan Rakyat Pos Harian Pagi Babel Pos 1. Harian Pagi Babel Pos merupakan salah satu harian yang berdiri tidak lama setelah pendirian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Media ini pertama kali ber- Harian Pagi Babel Babel Pos. nama . baru hingga akhirnya seperti Pos sekarang ini dengan nama Bangka Belitung Pos adalah harian yang terbit pada tahun 2002 dengan berkantor pusat di jalan selindung Kota Pangkalpinang. Kelompok Jawa Pos Group Harian ini adalah harian yang berada di bawah naungan . Walaupun demikian, tetap saja konteks pemberitaannya tetap fokus dan didominasi dengan pemberitaan tentang isu-isu lokal. Secara jumlah, oplah dari harian ini belum seluas dari media massa pertama yang terbit di Bangka Belitung. Selain itu, media Babel Pos juga memanfaatkan ruang digital sebagai ruang pemberitaan untuk menopang penerbitan artikel dalam bentuk cetak. Pun demikian, ruang pemberitaan lebih banyak memanfaatkan ruang-ruang media cetak sebagai ruang publikasi utama. Harian Pagi Bangka Pos 2. Harian Pagi Bangka Pos menjadi salah satu media cetak paling pertama dan tertua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harian Pagi Bangka Pos terbit pertama kali pada tanggal 25 Mei 1999 atau tepatnya setahun sebelum terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harian Pagi Bangka Pos menjadi harian yang berada di bawah usaha kelompok Gramedia Harian yang berpusat di Jakarta. Semua proses operasional Pagi Bangka Pos dan percetakan dilakukan di Bangka Belitung. 64 pada prosesi perjalanan selanjutnya
mengadakan pengembangan usaha dengan mendirikan berbagai unit jenis penerbitan baru yang tetap berpusat pada harian pertama mereka, beberapa diantaranya yaitu Selain itu, Bangka Pos juga memiliki unit usaha penerbitan yang melayani para pihak yang ingin melakukan penerbitan berbagai bentuk website media cetakan. Lebih lanjut, harian ini juga memiliki sendiri sehingga memudahkan pembacanya dari luar untuk mengakses berita yang disajikan oleh harian ini. Harian Pagi Bangka Pos menjadi salah satu media yang relatif aktif dan sering dilakukan jika Harian Pagi Bangka Pos dibanding dengan Harian Babel Pos dengan Rakyat Pos. juga memiliki pelanggan yang jauh lebih besar ketimbang media massa lain. Hal ini bisa dipahami mengingat harian ini adalah harian pertama yang hadir di Bangka Belitung. Oleh banyak kalangan Bangka Pos dianggap sebagai salah satu pelopor percepatan pembentukan Propinsi Babel. Berbagai motto pun terus berbenah seiring dengan perjalanan Propinsi Babel, baik sebelum maupun Yo Kite Punya Propinsi. Bangka Pos setelah terbentuk. Saat pertama kali hadir, terbitan Bangka Yo Kite Bangun Propinsi Bangka Pos . Yo berdemokrasi Harian Sore Pos Belitung. update muncul dengan motto Pos Kemudian ketika Propinsi Babel sudah berdiri, merubah mottonya dengan Saat musim kampanye Pemilihan Gubernur, Tanpa Anarki. pun mengganti lagi mottonya dengan Harian Pagi Rakyat Pos 3. Harian Pagi Rakyat Pos Babel Pos. Bangka Pos merupakan salah satu media massa lokal ketiga terbesar setelah dan Harian Rakyat Pos menjadi salah media yang mewarnai secara dinamis proses pembangunan di 65
Harian Rakyat Pos. Rakyat Pos Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. juga bisa diakses melalui media digital Harian atau yang menjadi salah satu ruang informatif selain dalam bentuk cetak. Dengan demikian, tentu tu- juan nya dalam rangka memudahkan pembacanya dari luar untuk mengakses berita yang disajikan oleh harian ini. Harian Pagi Rakyat Pos menjadi salah satu media yang Harian cukup aktif melakukan fungsi informasi dan pengawasan Rakyat Pos terhadap dinamika pembangunan di tingkat lokal. website memiliki fokus pemberitaan terhadap ber- bagai isu-isu yang berkenaan dengan konteks lokal. Harian Rakyat Pos merupakan bagian dari media massa lokal dalam bentuk cetak yang sejak awal juga mendaulat diri sebagai harian 'pribumi' karena alasan kon teks kepemilikannya. Hal tersebut dikarenakan oleh konteks media massa ini yang sejak awal digagas dan didirikan oleh pengusaha lokal. B. Berita-Berita Lingkungan: Menyoal Kuantitas 1. Harian Pagi Babel Pos Harian Babel Pos Adapun catatan temuan terkait kuantitas pemberitaan yang berkaitan dengan isu lingkungan di sepanjang periode waktu 1 Januari 2019 sampai dengan periode 30 juni 2019 yaitu berjumlah 39 berita. Berikut ini merupakan tabel total penjumlahan dan persentase berita masing-masing dalam setiap bulannya: Tabel 2. Harian Pagi Babel Pos No. Periode Bulan Banyak Berita Persentase 1. Januari 2019 5 13% 66 2. Februari 2019 6 15%
3. Maret 2019 9 23% 4. April 2019 7 19% 5. Mei 2019 6 15% Jumlah 6. Berita Juni 2019 6 39 15% 100% Berdasarkan pada tabel di atas, dapat terlihat jelas bahwa kondisi pemberitaan seputar isu-isu Lingkungan terjadi turun naik setiap bulannya. Prosentase tertinggi justru terdapat pada bulan Maret 2019. Pada fase tersebut ditemukan intensitas pemberitaan media massa terkait isu lingkungan sebanyak 23%. Fenomena tren tersebut dapat terlihat	pada	gambaran	grafik	di	bawah	ini: Gambar	1.	Grafik	Kondisi	Pemberitaan	Isu-isu	Lingkungan Harian Babel Pos Jika mengamati kuantitas pemberitaan yang berkaitan sepanjang periode dengan isu lingkungan di waktu 1 Januari 2019 sampai dengan periode 30 Juni 2019 pada tabel di atas, terlihat bahwa konteks pemberitaan 67
memiliki kuantitas pemberitaan paling tinggi yaitu ber- lang sung pada bulan Maret 2019 dan juga pada April 2019. Dari	grafik	tersebut	dapat	dijelaskan	bahwa	intensitas	pem- beritaan secara umum masih cukup merata dibanding dengan beberapa bulan lainnya sepanjang Januari hingga Juni 2019. 2. Harian Pagi Bangka Pos Adapun intensitas pemberitaan tentang isu lingkungan sepanjang periode waktu 1 pada Januari 2019 sampai dengan periode 31 Juni 2019 berjumlah 43 berita. Terkait dengan rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Harian Pagi Bangka Pos Tabel 3. Total Penjumlahan dan Persentase Berita Masing-Masing dalam Setiap Bulannya. No. Periode Bulan Banyak Berita Persentase 1. Januari 2019 6 14% 2. Februari 2019 3 7% 3. Maret 2019 3 7% 4. April 2019 13 30% 5. Mei 2019 8 19% Jumlah Berita Juni 2019 6. 43 10 100 % 23% Berdasarkan pada tabel di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa kondisi pemberitaan seputar isu-isu lingkungan memperlihatkan ketidakberaturan dalam periode setiap bulannya.	Berikut	ini	gambaran	grafik	dari	jumlah	tersebut: 68
Gambar	2.	Grafik	Kondisi	Pemberitaan	Seputar	Isu-isu	Lingkungan 3. Harian Rakyat Pos Adapun kuantitas pemberitaaan yang berkaitan dengan isu Lingkungan di sepanjang periode waktu 1 Januari 2019 sampai dengan periode 30 juni 2019 memiliki intensitas sebanyak 29 berita. Berikut ini tabel total penjumlahan dan persentase berita masing-masing dalam setiap bulannya: Tabel 4. Total Penjumlahan dan Persentase Berita Masing-Masing dalam Setiap Bulannya Harian Pagi Bangka Pos No. Periode Bulan Banyak Berita Persentase 1. Januari 2019 3 9% 2. Februari 2019 2 6% 3. Maret 2019 5 16% 4. April 2019 2 6% 5. Mei 2019 8 25% Jumlah 6. Berita Juni 2019 12 32 38% 100% 69
Berdasarkan pada tabel diatas, dapat terlihat jelas bahwa kondisi pemberitaan seputar isu-isu lingkungan ter- jadi turun naik setiap bulannya. Setidaknya pada medio Juni 2019, terdapat intensitas pemberitaan yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya sepanjang medio Januari sampai dengan Juni Tahun 2019. Berikut ini gam- baran	grafik	dari	jumlah	tersebut: Gambar	3.	Grafik	Kondisi	Turun	Naik	pada	Pemberitaan	Seputar Isu-isu Lingkungan Berdasarkan	grafik	di	atas,	dapat	dijelaskan	bahwa	kon- disi pemberitaan seputar isu-isu lingkungan sepanjang medio awal tahun 2019, masih belum tersebar secara merata, atau dalam arti lain yaitu masih belum meratanya perhatian pem- beritaan terhadap isu-isu yang berkenaan dengan konteks lingkungan. Konteks pemberitaan justru terlihat tinggi pada medio Juni terdapat intensitas pemberitaan yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya sepanjang medio Januari sampai dengan Juni Tahun 2019. 70
C. Fokus Pemberitaan Terkait dengan fokus pemberitaan yang muncul pada medio Januari hingga Juni 2019 dapat dirincikan pada tabel di bawah ini. Setidaknya terdapat berbagai macam variasi pemberitaan yang berkaitan dengan isu dan kepen- tingan lingkungan. Berikut ini merupakan variasi dan fokus pemberitaan yang menyoal tentang lingkungan yang dipub- likasi sepanjang medio Januari sampai dengan Juni 2019. 1. Harian Pagi Babel Pos Berdasarkan unit analisis data yang sudah ditentukan Peristiwa dan Kasus Kasus Peristiwa sebelumnya, maka ditemukan bahwa berita berjumlah 29 berita. Adapun 29 dan yang diberitakan tersebut menjadi fokus pemberitaan yang memiliki perhatian terhadap isu-isu lingkungan dengan berbagai macam fokus dan peristiwa yang bermunculan pada realitas pemberitaan di media massa. Berikut ini rincian terkait fokus pemberitaan tersebut: Tabel 5. Berita Kasus dan Peristiwa Terkait Isu-isu Lingkungan No. Judul Berita Resume Berita 1. Tambang ilegal kian merajalela ak ti vi tas Tam - bang ile gal me ru- sak Ling kung an. Aparat kepolisian melakukan tin- dakan razia terhadap tam bang- tambang ilegal di Bangka. 2. P e n e r t i b a n tambang TI ilegal lokasi di Bateng tiga Apartat bekerja keamanan sama dengan masyarakat desa menindaklanjuti laporan ada nya tambang ilegal di daerah mereka. 71
3. Tenggelamkan ponton Sungailiat, masyarakat peduli lingkunan bersama aparat me ne- nggelamkan ponton pe nam bang ilegal yang sudah di tinggal kabur oleh pemiliknya. 4. Penertiban tambang di perimping. Aparat keamanan meng aman kan beberapa penam bang liar yang selama ini beropoerasi di wilayah sungai perimping. 5. Banjir kepung Bangka Beberapa wilayah di bangka te ren- dam banjir, bahkan akses utama dan fasilitas umum ru sak. Pemerintah bersama or ga nisaso-organisasi yang ada di bangka bergerak cepat dalam menangani masalah ini. 6. Pengelolaan sampah pasar Pasar pagi kota pangkal pinang merupakan salah satu pasar ter sibuk yang ada di kota pangkal pinang. Jumlah sampah yang di produksi pun sangat besar per harinya. Jadi pasar ini tampak kotor dan tak terawat. Pemerintah me lakukan sosialisai cara pe ngelolaan sampah kepada pengurus dan pe dagang di pasar tersebut. 72 7. Penertiban TI ile gal di Bangka Barat Lokasi Pantai Kuarsa yang meru- pakan hutan lindung Pantai, aktivitas beberapa tam bang besar maupun sejumlah alat berat jenis becho atau PC yang se belum nya merusak kawasan ini sudah tidak ada lagi. Bahkan polisi tidak me- ne pukan satu orang pun pekerja tambang yang ada.
8. Pemebersihan limbah TI air Baku Maraknya penambangan TI mem- buat air PDAM menjadi ikut dam- paknya penambangan TI secara ilegal tersebut. Air Baku yang semulahnya jernih menjadi sangat kotor san keruh. 9. Penertiban TI oleh kementerian SDA. Kementerian SDA bekerja sama dengan pemerintah prov Bangka Belitung, menertibkan aktivitas tam bang yang berdampak lang - sung terhadap kerusakan ling- kungan. 10. DLH turun berantas sampah DHL melakukan kegiatan pem- bersihan sampah di sepanjang ka- wasan wisata yang ada di belinyu. 11. Penertiban TI Aparat keamanan mendapat laporan dari warga bahwa ada aktivitas penambangan ilegal di kawasan rebo, sungailiat. Apa- rat langsung bergerak cepat dan melakukan razia dikawasan ter- sebut. 12. Polisi stop aktivitas penambangan liar Porles pangkal langsung ber- gerak cepat melakukan razia ter- hadap aktivitas penambangan liar yang ada di kota pangkal pinang. Kaporles menuturkan bah wasanya penambang meru- lama yang pakan orang-orang ber pindah-pindah tempat penam- bangan. 73
13. Nelayan belinyu, kpn bebas Nelayan belinyu bersama masya rakat peduli lingkungan me la kukan protes kepada peme rintah yang dinilai mem biarkan iup ber operasi di pantai mereka. Pada hari kamis, nelayan be- ramai-ra mai menghampiri ponton kapal dan melakukan penyitaan. 14. Nelayan Ancam Usir Paksa Kapal Isap Puluhan warga Nelayan 1, Ke- Sungailiat Kabupaten ca matan Bangka berencana mengusir pak sa tiga unit Kapal Isap Pro duksi (KIP) yang beroprasi di dekat alur muara Tengkorak, per airan Sungailiat. Pasal - nya selain beraktivits me nam bang pasir timah terlalu dekat dengan bibir pan tai, tga unit kapal isap itu juga hanya berjarak se tengah mil dari jalur keluar masuk nya perahu nelayan, kondisi itu tentu saja meng- gnggu lalu lin tas perahu nelayan. 15. Tolak dan tertibkan tambang karun. Masyarakat menolak adanya ak- ti vitas penambangan yang di- nilai merusak ekosistem laut di ka wasan pantai puting be lin yu. Masyarakat melakukan pener ti- ban yang dikomandoi oleh orga- nisasi pecinta lingkungan. 74 16. Tertibkan TN kurak Aparat kepolisian kembali mela- kukan penertiban tambang ilegal berskala besar. Masyarakat yang resah melapor kepada aparat dan akhirnya ditindaklanjuiti oleh apa rat kepolisian dengan menang- kap beberapa penambang.
17. Pangkalpinang Tumpas Tambang Liar Setelah sekian lama dibiarkan merajalela melakukan penam ba- ngan liar menggunakan TI rajuk yang merambah alur daerah ali- ran sungai DAS diwilayah kota Pangkalpinang. Akhirnya, seluruh unit	TI	rajuk	yang	beraktifitas	di tiga titik DAS Pangkalpinang, yakni Pangkal Arang, Air Mawar, dan Ketapang dimusnakan dengan cara dibakar oleh tim gabungan. 18. Penangan banjir di belitung. Pemerintah berindak cepat me- la kukan penyelamatan kepada war ga yang terdampak banjir di wilayah belitung. Banjir di- aki batkan intensitas hujan yang tinggi di wilayah belitung. 19. TI rajuk ancam warga Maraknya penambangan ilegal, salah satunya TI rajuk membuat masyarakat berang. Akibat adanya aktivitas penambangan ilegal ini membuat aktivitas warga sangat terganggu. 20. Penertiban TI dikawasn sungailiat Sungailiat merupakan salah satu tempat favorit bagi penambang ilegal, karena sungailiat banyak menyimpan Timah. Aparat be- kerja sama dengan badan tata kelola kota melakukan tindakan tegas dengan menyita alat-alat penambagan ilegal. 75
21. Puluhan Ponton TI Rajuk Dibakar Tambang (TI) ber oprasi di DAS Desa Lampur- Munggu Bangka Tengah di ter- tibkan oleh Gabungan Satpol PP Provinsi Bangka Belitung, Satpol PP Bateng, Polres Bangka Belitung dan TNI. Diketahui TI beroprasi menghantan fasilitas umum yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS). Inkonvensional 22. TI dilokasi penambangan sekolah Masyarakat dan orang tua murid di resahkan dengan adanya akt- i vitas penambangan di be la- kang lokasi sekolah yang di nilai merusak lingkungan dan mem- bahayakan aktivitas pen didikan. 23. PIP hajar romodong, nelayan minta aparat bertindak. Aktivitas PIP di kawasan pantai belinyu sudah sejak lama ber- ope rasi. Nelayan dan masya rakat merasa resah karena sangat me- rusak lingkungan dan meng- gang gu aktivitas mereka, maka dari itu nelayan meminta aparat segera melakukan tindakan tegas terhadap PIP. 24. Volume sampah pasca lebaran capai 1.025 ton BLH kota pangkal pinang men- catat konsusmsi sampah pasca le- baran sampai 1,025 ton. Pihak nya beker jasama dengan dinas terkait dan warganya mem bersihkan sampah. 76
25. Indonesia kembalikan 5 kontener sampah ke kanada Indonesia telah mengembalikan 5 kontener sampah ke kanada, sampah yang dikirimkan meru- pakan sampah plastik . pemerintah indonesia mene gaskan tidak akan main-main dengan masalah ini. 26. KPK incar tambang Komisi pemberantasan korupsi mengincar tambang ilegal di bangka belitung. KPK menilai ada nya kerja sama pemerintah terkait dengan izin tambang yang dike luarkan, bahkan kpk tidak akan segan-segan menangkap pejabat pemerintah yang terjerat kasus tersebut. 27. Tim gabungan razia TI ilegal bocor Tim gabungan saat melakukan razia di kawasan sungailiat hanya masih tersisa ponton-ponton dan mesin penambangan. Polisi menduga razia ini telah bocor dan para penambang telah pergi dari lokasi penambangan. 28. TI di pantai Rambak Aktivitas penambangan yang kian hari kian meresakan, membuat masyarakat di kawasan pantai rambak sungai liat bekerja sama dengan pemerintah desa, mela kukan sweeping ke iup yang ber- operasi dibibir pantai rambak. 29. Grebek TI ilegal dibelakang citraland Porles pangkal pinang melakukan razia secara mendadak setelah men- dapat laporan dari warga, bahwa adanya aktivitas penam bangan di kawasan citralan. Aparat, setelah mendapat kabar langsung bergerak cepat dan ber hasil mengamankan beberapa penambang. 77
Fokus Pemberitaan Di samping data di atas, terdapat pula yang memiliki fokus emberitaan terkait konteks dan konten yang mengelaborasi tentang keanekaragaman serta daya tarik keindahan lingkungan serta upaya berbagai pihak dalam mengadvokasi kepentingan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun berita yang dimaksud secara ku an- titas jumlahnya sebanyak 9 konteks pemberitaan. Berikut ini	merupakan	hasil	klasifikasi	pemberitaan	yang	menyoal	tentang lingkungan. Adapun beritanya yaitu sebagai berikut: Tabel 6. Konteks dan Konten yang Mengelaborasi tentang Keanekaragaman serta Daya Tarik Keindahan Lingkungan. No. Judul Berita Resume Berita 1. Air Terjun Bukit Layang Pesona air terjun Bukit Layang menjadi salah satu destinasi alam yang ada di Kabupaten Bangka, yang menawarkan keindahan dan panorama. 2. Jaga Lingkungan, Bahar Buasan Himbau Hen ti- kan Per buruan Liar. Pada sebuah kesempatan yang di adakan, Bahar Buasan meng- himbau kepada masyarakat untuk meng hentikan perburuan liar ter- hadap satwa di Bangka Belitung. 3. Pembersihan Pantai di Kota Sungailiat. Organisasi world clean meng- ajak dan bersama masya rakat mensosialisasikan dan mem- ber sihkan sampah di sepanjang pantai. 78
4. Pengelolaan Hutan Pokja Perhutanan Sosial Babel. Terkait dengan isu yang menyebar luas di masyarakat, pemerintah mengambil langkah dengan me- ngelola hutan agar tidak ada aktifitas	liar	yang	merusak	hutan. 5. Kapolda Bersih Sampah di Pasir Padi. Kapolda beserta jajarannya mem - bersihkan sampah di Pasir Padi. Dengan adanya kepedulian, ka- polda mengarapkan masyrakat ikut men jaga ekosistem dan ke ber- si han pantai. 6. Pembersihan Drainase Kota Pemkot Pangkalpinang mela ku- kan kegiatan pembersihan drai - nase kota, guna mencegah ter - jadinya banjir susulan. 7. Kelola Sampah Pantai jadi Erobik BLH Kabupaten Bangka memberi inovasi baru guna mengurangi sampah di pantai dengan menge- lolanya menjadi erobik yang ber- manfaat. 8. Pariwisata Pengembangan Lokomotif Pihak pengelola pariwisata be- kerja sama dengan dinas ke bu- dayaan dan pariwisata Kabupaten Bangka, melakukan inovasi wi sata lokomotif guna me narik wisata- wan lokal maupun manca negara. 9. Pembersihan sampah di kawasan pantai. Organisasi laskar sekaban yang diketuai oleh achin, melakukan kegiatan pembersihan sampah di kawasan pantai. Beliau menga takan bahwa bangka belitung meru pakan daerah pariwisata, maka dari itu kita harus menjaga kebersihannya. 79
2. Harian Pagi Bangka Pos Berdasarkan konteks pemberitaan sepanjang 6 bulan pada awal Tahun 2019, maka ditemukan fokus pemberitaan terkait isu-isu lingkungan secara variatif. Setidaknya terdapat Kasus fokus pemberitaan yang fokus pemberitaannya pada konteks yang berjumlah sebanyak 43 berita. dan Adapun 43 yang diberitakan tersebut memiliki ruang informasi pemberitaan yang sangat beragam, baik dari konteks lokus dan fokus pemberitaan sehingga menjadi ruang pemberitaan yang cukup perhatian terhadap realitas lingkungan, baik dalam konteks lokal dan nasional. Peristiwa Kasus Peristiwa dan Kerusakan Berdasarkan unit analisis data yang sudah ditentukan Ling kungan, Reklamasi dan Penertiban sebelumnya, maka ditemukan bahwa berita Kerusakan Lingkungan Adapun 43 yaitu sebagai berikut: berita berjumlah 43 berita. yang diberitakan Tabel 7. Berita Kerusakan Lingkungan, Reklamasi dan Penertiban No. Judul Berita Resume Berita 1. 5 Hektar Lahan di Dekat Tol Palinda Terbakar (26 Juni 2019) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terjadi di Desa Pulai Nagara dan Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir tak jauh dari lokasi jalan Tol Palembang-Indralaya atau Tol Palindra dengan luas lahan yang terbakar seluas 5 hektar. 2. Karhutla Riau Capai 2.830 Ha (1 April 2019) 80 Sejak Januari hingga 29 Maret 2019, luas lahan terbakar sudah mencapai 2.830 Hektar yang tersebar di 12 kabupaten/kota, dan Polda Riau sudah menetapkan 13 orang tersangka kasus Karhutla.
3. Tambang di Parit Enam (13 Maret 2019) Pekerja tambang mencuci pasir timah di untuk mencari biji kawasan Parit Enam, Kota Pangkal- pinang yang letaknya tidak jauh dari Bandara Depati Amir dan Tempat Pembungan Akhir (TPA) sempat menuai polemik. 4. Gelar Penertiban TI Ilegal di Hutan Lindung Kuruk (9 April 2019) Tim Gabungan yang terdiri dari Polda Kepulauan Babel, Porles Bateng, Lubukbesar, Korem 045 Gaya, dan Satpol PP mela kukan penertiban setelah mendapat laporan dari masyarakat Lubukbesar aktivitas tambang ilegal yang beroperasi dikawasan hutan lindung Kuruk. Polsek terkait 5. Polisi Peringati Lagi Penambang di Desa Lampur (9 Februari 2019) Polsek Sungaiselan Bateng mem- peringati aktivitas tambang mas- ya rakat setempat di kawasan eks tambang IUP PT Timah, pe tugas memberikan agar mem bongkar ponton TI ra juk hingga memperoleh izin tama- bang di lokasi tersebut. sosialisasi 6. Ada TI Dekat Kuburan (31 Januari 2019) Kota sebagai Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lepar dari aktivitas pe rusakan lingkungan yaitu pe- nam bangan pasir timah, tim gabu- ngan sisir kawasan Ampui guna melakukan penertiban akti vitas penambangan pasir timah yang di duga ilegal. Pangkalpinang 81
7. Kawasan Mangrove Dirusak (2 April 2019) Tim Fordas menerima laporan dari masyarakat adanya aktivitas penimbunan dan pengerusakan mangrove di area sungai Manggar, laporan dari masyarakat langsung ditindak lanjuti oleh Fordas. 8. Adik Wagub Ubah Fungsi Hutan Lindung (31 Januari 2019) Polda sedang mengusut kasus alih fungsi hutan lindung menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan yang dimiliki Dody merupakan adik kandung Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah. 9. Janji Bersihkan Bukit Mangkol dari Tambang (9 Januari 2019) Komunitas Pecinta Alam Bujang Squad Desa Terak, melaporkan aktivitas tambang ilegal kepada Bangka Kepulauan Kapolda Belitung dan Ketua DPRD Provinsi Kepu lauan Bangka Belitung, ko mu- nitas tersebut berharap agar Bukit Mangkol bersih dari tambang timah dan perambahan hutan. 10. Tambang Ilegal Persis di Pinggir Jalan (8 April 2019) Masyarakat Dusun Kayuarang, Desa Cit Kecamatan Riausilip me- nye salkan adanya aktivitas tam- ilegal merambah pinggir bang aspal Sungaliat-Belinyu. jalan pelaku Mas ya rakat menilai penam bang seolah-olah kebal dengan hukum, sebab sudah lama ber operasi tapi belum ada tanda pene rtiban akitivas penambangan yang dilakukan di jalan raya tersebut. 82
11. DPRD Desak Pemerintah Tegas Atasi Tambang Ilegal (21 Mei 2019) Warga Lubuk Besar dan Teluk Kelabat Mengadu ke Dewan dan Polda Kepulauan Bangka Belitung terkait kegelisahan aktivitas pe nam- bangan yang berada di ka wasan wisata pantai Romodong dan hutan lindung di dampingi Walhi. 12. Polisi Temukan 10 Ponton TI TI (21 Mei 2019) Penambangan beroperasi di wila- yah Merbuk Koba Bangka Tengah, lokasi ini sangat ber dekatan dengan Pasar Modern Koba dan sangat dekat dengan pe mukiman masyarakat. Apa rat me lakukan penertiban guna meng antisipasi penambangan lain berdatangan ke lokasi. 13. Penambang Ilegal Kerja Tengah Malam (28 Mei 2019) TI ilegal Aktivitas tambang timah merambah pinggir Jalan Raya S u n g a i l i a t - P a n g k a l p i n a n g , tepatnya di Desa Merawang Keca- matan Merawang Bangka. Para pe- nam bang beroperasi pada malam hari untuk mengelabui apa rat, namun aktivitas tambang tersebut tetap terjaring razia Satpol PP. 14. Penambang Ilegal Rambah Mangrove Sungai TI Layang (29 Mei 2019) Kawasan mangrove di Sungai Layang Desa Bukitlayang Keca- matan Bakam Bangka, diram bah penam bang ile gal, akibatnya tang- kapan nelayan menurun. Ne layan beserta aparatur Desa tidak bisa berbuat banyak, hanya menunggu tidak lanjut dari pihak berwajib. 83
15. Nelayan Ngeluh Sulit Dapat Ikan (23 Mei 2019) TI Aktivitas tambang di kawasan Perairan Pantai Romodong Belinyu Bangka akhir-akhir ini tak hanya merusak destinasi wisata, namun merambat ke tangkapan nelayan. Sebab, semakin hari semakin banyak jumlah ponton yang ber- operasi di kawasan panatai Romodong. 16. Tambang Dekat Bandara TI (5 Maret 2019) Bekas tambang timah ilegal berada di dekat Bandara Depati Amir Pangkalpinang. Air yang meng- genangi bekas lubang tambang sewaktu-waktu dapat mengancam daerah sekitar tambang karena dapat menyebabkan banjir serta luapan air, terlebih kawasan tersebut berada di dekat objek vital seperti bandar udara. 17. Molen Tertibkan Tambang Ilegal (22 Juni 2019) TI Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menegasakan bahwa wila- yah Kota Pangkalpinang harus bebas dari aktivitas tam bang ilegal. Molen pun turun langsung tim gabungan yang bersama terdiri dari Satpol PP dan TNI- Polri menertibkan aktivitas tam- bang ilegal di aliran sungai Teluk Bayur. 84
18. Tambang Ilegal di Teluk Bayur Ditertibkan (23 Juni 2019) TI Aktivitas tambang ilegal ber ak- tivitas hingga malam, hal ini mem- buat resah masyarakat sekitar, dan mencemari ling kungan. Dengan pemusnahan berbagai alat tam- bang diharapkan membuat jera para pelaku tambang ilegal yang mayo ritas bukan warga asli Kota Pangkalpinang. 19. Penambang Tak TI Pernah Sadar (25 Juni 2019) Sahani Saleh (Sanem) Bupati Belitung, menyoroti para penam- bang yang tak pernah sadar dampak lingkungan yang terjadi dalam pola kerja mereka. Hal ini disamapaikan Sanem saat me mimpin upacara peringatan Hari Ling kungan Hidup se-Dunia dan Hari Lingkungan Nasional (Harganas) ke 26 di Pemkab Belitung. 20. Yudo Menam- bang di Hutan TI Aik Ketekok (18 Juni2019) Seorang pelaku penambang di tangkap oleh polisi karena ber- operasi di kawasan hutan desa tampa mengantongi izin, kasus ini berawal dari laporan warga yang mengeluh dengan keberadaan penambangan pasir timah. 21. Takut Anak Tak Lagi Lihat TI Mangrove (25 Juni 2019) Kecemasan akan rusaknya eko- sistem mangrove akibat akti vitas pertambangan yang beroperasi merusak sekitar 600 hektar ham- paran mangrove di Desa Kurau Barat, Bangka Tengah, menggugah hati Yasir untuk melakukan reha- bilitasi mangrove. 85
22. Kekhawatiran Itu Selalu Muncul Banjir (12 Mei 2019) tanggal 5 Mei 2019 Minggu lebat yang lalu, terjadi hutan mengakibatkan banjir di Kota Pangkalpinang. Sebanyak 1.118 KK terdampar banjir pada hari itu, dianataranya di Gabek, Gedung Nasional, Rejosari, hingga Semabung. Penyebab banjir di Kota Pangkalpinang bukan hanya faktor alam, namun beberapa faktor lainnya seperti buruknya drainase hingga kerusakan ling- kungan yang dibuat manusia yakni membuang sampah sembarangan. 23. 1.547 Orang Jadi Korban Banjir BANJIR (29 April 2019) Hujan lebat ditambah kondisi air laut yang pasang menyebabkan banjir di Kampung Amau, Kelu- rahan Parit dan Kampung Damai, Kelu rahan Kampung Damai, Tanjungpandan. 24. Tercatat 170 Ton Sampah SAMPAH & (27 April 2019) BANJIR Sampah yang menumpuk di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, mencapai 170 Ton dalam waktu jam terakhir. kurang dari 24 Akibatnya, membuat aliran air mampet dan banjir di daerah sekitarnya. 25. 86 Imam Tarawih Kelelahan Akibat BANJIR Banjir (6 Mei 2019) Masjid Asy-syukur yang berada Kelurahan Opas Indah, Pangkal- pinang mengalami banjir setinggi sekitar 60 cm. Banjir datang intensitas hujan yang setelah tinngi pada pukul 09.45 hingga 12.30 WIB.
BANJIR 26. Meluap (29 Maret 2019) Air meluap dari drainase setelah hujan turun di wilayah Kota Pangkalpinang. Debet air yang tinggi membuat drainase tidak sanggup menampung sehingga ke jalan raya. 27. Alur Sungai Pasar Ikan Semakin TI Dangkal ( 16 Juni 2019) Kondisi aliran sungai Pasar Ikan (Pasar Putih) Kota Pangkal- pinang kini mulai mem peri- ha tin kan. Selain terjadi proses pendangkalan	secara	signifikan.	Hilir sungai Rangkui juga meng alami penyempitan alur akibat material berupa pasir dan sam pah, yang terbawah dari hulu sungai maupun sampah yang sengaja dibuang. ini 28. Saya Tidak Mau Bocor TI (14 Juni 2019) Wako Pangkalpinang menegaskan tidak boleh ada aktivitas tambang ilegal di ibu kota Provinsi Kepu- lauan Bangka Belitung. Wako pim pin penertiban tam bang ilegal dikawasan Rusu- nawa Pangkalarang, Kelu rahan Ketapang, Kecamatan Pangkal- balam. langsung 87
29. Sampah Plastik Impor SAMPAH (20 Juni 2019) Tumpukan sampah plastik impor di Desa Bangun di Mojokerto, Jawa Timur. Masuknya sampah plastik dengan merk dan lokasi jual di luar Indonesia, diduga akibat ke bijakan China menghentikan impor sampah plastik dari sejum lah negara di Uni Eropa dan Amerika yang mengakibatkan sampah plastik beralih tujuan ke negara-negara di ASEAN. Indonesia diperkirakan menerima sedikit nya 300 kontainer yang sebagian besar menuju ke Jawa Timur setiap harinya. 30. Bau Sampah Bikin Malu SAMPAH (16 April 2019) Gubernur Erzaldi minta tuntaskan masalah TPA kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Babel. Kapasitas TPA Parit Enam dinilai sudah penuh dan DLH tengah mencari lahan baru untuk menjadi TPA baru. Nantinya lokasi TPA regional yang baru sudah dianggarkan dan menggunakan sistem	control	landfill. 31. Masih Buang Sampah Sembarangan SAMPAH (10 April 2019) 88 Petugas kebersihan DLHD Kabu- paten Belitung kembali men dapat- kan oknum yang membuang sampah bekas obat-obatan di buang di sekitaran area Kolam Renang Dayang Sri Pinai. Tim juga mendapat laporan sampah yang berserakan di Jalan Kenanga, Ke lurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjung pandan. Warga yang masih mem bandel membuang sampah sem- barangan akan ditin dak keras.
32. Perlu Pembagian Tugas yang Jelas SAMPAH (9 Februari 2019) Sampah berserakan di pinggir jembatan Ketapang, jalan dan Kota Pangkalpinang. Bau me- nyengat pun tercium saat me- lintas di kawasan itu. Meski sering di bersihkan oleh Petugas Kebersihan Kota Pangkalpinang, Jembatan tersebut tetap dipenuhi oleh sampah plastik, bekas maka- nan, popok bayi hingga botol plastik tampak berceceran hingga masuk ke sisi sungai di Jembatan ter sebut. DLH koordinasikan pasu- kan kuningan dan satgas keber- sihan kelurahan untuk meng atasi masalah sampah yang ada di Kota Pangkalpinang. 33. Stadion Bola Jadi Tempat Pembuangan Sampah SAMPAH (8 Februari 2019) Bau tak sedap sangat terasa ketika hendak melewati persimpangan Jalan Stadion Pangkallalang Kelu- rahan Pangkallalang Tanjung- pandan. Tepatnya dibe lakang stadion bola atau sekitar 50 meter dari kantor kelurahan Pangkal- lalang. 34. Saling Klaim Lahan Koba Tin REKLAMASI (16 Januari 2019) Sekda Bangka Tengah, Sugianto menyampaikan pihaknya bersurat ke kementrian ESDM untuk me- man faatkan lahan eks kobatin agar tidak terus dijarah oleh tam bang ilegal. Bahkan saat ini lahan itu sudah menjadi rebutan masyarakat. 89
35. Pengelola Hutan Desa (11 2019) Pelawan Namang REKLAMASI Januari Zaiwan pengelola Hutan Pelawan terus berusaha mewujudkan harapannya untuk membuat kebun Raya Bangka. Lahan bekas tambang nantinya akan di tanami tumbuhan asri pulau Bangka seperti durian, bauh rukem, duku, kelapa dan buah lainnya. Luas lahan yang akan di jadikan Kebun Raya Bangka seluas 30 hektar. selaku 36. TKA Ikut Tanam 2.000 Mangrove di Pantai Tapak (20 Antu REKLAMASI 2019) Januari Penanaman 2.000 bibit mangrove imigrasi oleh pegawai kantor kelas I Pangkalpinang dan tenaga kerja asing di pantai Tapak Antu, Desa Batu Belubang, Kecamatan Kabupaten Pangkalanbaru, Bangka Tengah. Kegiatan ini berupakan rangkaian dari menyambut hari bhakti imigrasi ke-69 dan di bantu pembibitannya oleh Balai Pengolaan Daerah Aliran Sungai (DPDAS) Bangka Belitung. 90
37. P e n t i n g n y a i a n K a j Geomorfologi dan Bentuk Lahan A n t r o p o g e n i k Geopark pada Pulau Belitong Opini (1) (7 April 2019) Sebagai geopark nasional ke-5 yang ditetapkan pada 2017, studi geoheritage di Pulau Belitong terbatas.	Definisi	awal	masih	konsep dari suatu kawasan geowisata atau geotourism menekankan pariwisata terkait dengan geologi dan geomorfologi, meskipun ke konsep lain seperti pendidikan, keberlanjutan konservasi, dan banyak lagi. diterpakan 38. Manfaat Kayu Puspa untuk K e l e s t a r i a n OPINI Hutan (5 April 2019) Setiap tahun 37,5-52,5 hektar kayu di Provinsi Kepulauan Bangka dilakukan penebangan atau setara dengan kayu. 15.000-21.000 Hal ini tidak lain terjadi karena ketika musim berganti menjadi musim angin tenggara nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mendirikan bangunan kayu parangkap ikan atau biasa disebut bagan di tengah laut yang menggunakan kayu. Untuk mengurangi pembabatan hutan, pohon Puspa/ Seru sebagai alternatif untuk menjadi kayu bahan bagan, sebab karakteristik pohon Puspa yang mudah hidup di lahan bekas kebun masyarakat. Belitung batang 91
39. Keuskupan Pangkalpinang Bangun Komitmen Jaga TALK Lingkung (1 April SHOW 2019) Komisi Lingkungan Hidup dan Komisi PSE Keuskupan Pangkal- pinang menggelar Talk Show tentang Literasi Tekno logi dan Keutuhan Ciptaan di Auditorium Hotel Aksi 1 Pangkal pinang. Pertobatan dari sikap merusak kepada sikap memelihara alam ciptaan, rekon siliasi atau ber- damai dengan alam, mengubah sikap terhadap alam ciptaan. 40. Kawasan Kumuh Jadi Destinasi (1 P R O G R A M April 2019) PEMERINTAH Belitung telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu dian- tara Kawasan Strategis Pariwisata Nasional bebe rapa semenjak lalu. Program Kotaku tahun mam pu mendukung perkem ba- ngan sektor pariwisata. Misal nya Kelurahan Damai dulu jadi tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga, kini menjadi bersih dan indah. 41. Jangan Caplok Tanah Masyarakat (9 UNJUK RASA April 2019) Puluhan Kelurahan warga Tuatunu, Kecamatan Gerunggang, Pangkal pinang, berunjuk rasa di ka wasan Hutan Kota, Kelurahan Tuatunu. Warga menolak jika ruang terbuka hijau (RTH) hanya difokuskan di wilayah mereka saja, dan mereka juga menolak peme rintah mencaplok tanahnya. 92
42. Target 2 Tahun Reklamasi 10 LAPORAN Ha (4 Mei 2019) Gubernur sering terima laporan dari masyarakat, terkait peman- dangan yang kurang bagus jika di liahat dari pesawat sekitaran Bandara Depati Amir. Lahan kritis milik pemprov selaus 10 hektar yang akan dilakukan reboisasi dalam waktu 1 tahun kedepan. 43. Air Kolong Normal Juni 2019) Jelana KESEHATAN (21 Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang melakukan uji kelayakan terhadap air Kolong Jelana, dan alhasil bahwa air Kolong Jelana tidak mengandung bahan berbahaya dan memiliki derajat keasaman (pH) 6-7. 3. Harian Rakyat Pos Berdasarkan unit analisis data yang sudah ditentukan Peristiwa dan Kasus Kasus Peristiwa sebelumnya, maka ditemukan bahwa berita berjumlah 29 berita. Adapun 29 dan yang diberitakan yaitu sebagai berikut: Tabel 8. Berita Kasus dan Peristiwa pada Harian Rakyat No. Judul Berita Resume Berita Pos 1. KLHK Bantah Kasus Villa Pit Jun Sp3 KLHK membantah pemberhentian penyelidikan kasus perambahan hutan lindung dengan mem- bangun bangunan vila atau gazebo yang dibangun oleh anggota dewan DPRD Bangka di Dusun Pe- 93 jem Kecamatan Belinyu
2. PT. PTI, MSP dan PHL tak Taat Lingkungan Sebanyak 44 perusahaan di Pro- vinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penghar gaan Prog- ram Penilaian Peringkat Ki nerja Perusahaan dalam Pe nge lolaan lingkungan Hidup. Dari 44 peru- sahaan terdapat 3 perusahaan yang memiliki nilai merah karena tidak taat ling kungan, yatiu PT. PTI, MSP dan PHL. 3. Hutan Lindung Pantai Lepar Digasak TN Puluhan hektar lahan dikawasan hutan Lindung Pantai Lepar, Keca matan Belinyu Kabupaten Bangka Kini di garap oleh tam- bang timah ilegan. Diduga, se- orang oknum pengusaha tam bang nonkonvensional yang menggasak kawasan hutan itu. 4. Tambang PTIT Cemari Sungai PT Diduga PT PTIT yang menambang di desa Paku, Kecamatan Payung, Kanupaten Bangka Selatan diduga ling- telah mencemari kuat kungan yaitu tiga aliran sungai di Kecamatan Payung. Ter ha dap pencemaran sungai ini, bupati Bangka Selatan pun telah me- laporkan pada pemerintah pro- vinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ditindak langsung oleh Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral. 94
5. Gunakan Pukat Harimau, Lima Nelayan Ditahan Aparat kepolisian Bengkulu me- nangkap lima lima orang anak buah kapal nelayan penggunaan alat tangkap pukat harimau atau trawl. Melihat tidak ada tindakan keras dari aparat terkait atas penyalah gunaan trawl di perairan Pro vinsi nelayan Bengkulu, Malabero akhirnya melakukan tin dakan dengan menangkap dan mem bakar kapal yang meng gu na- kan trawl tersebut. 6. Tiga Minggu, Mangrove Kuruk Dirusak Tambang Puluhan warga Kecamatan Lubuk Besar mengadu ke Ketua DPRD Babel terkait kawasan hutan lindung dan konservasi mangrove Kuruk yang dijarah penambang illegal. Tim gabungan turun ke lokasi illegal kuruk, namun tidak mendapatkan akti- vitas tambang karena sudah diangkat oleh pemiliknya. tambang 7. HL Gunung Sepang Dijarah Penambang Wilayah Padang Berebat yang berada dalam kawasan hutan lindung (HL) Gunung Sepang di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, kini dirusak dijarah penambang pasir timah. Para cukong itu diduga berlindung dibalik kekuatan tertentu untuk memuluskan aksinya. 95
8. Polisi Datang, Tambang Pantai Kuarsa Jajaran polsek Jebus dan sa tu - an Reskrim Polres Bangka Barat langsung turun ke lokasi pe- nambangan pasir timah di bibir pantai Kuarsa di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat. Lokasi Pantai Kuarsa yang merupakan hutan lindung Pantai, aktivitas beberapa tambang besar maupun sejumlah alat berat jenis becho atau PC yang sebelumnya merusak kawasan ini sudah tidak ada lagi. Bahkan polisi tidak menepukan satu orang pun pekerja tambang yang ada. 9. TI Rajuk Ganggu Proyek Normalisasi. Suparlan Kepala Dinas Pekerjaan Pangkalpinan Umum mengaku geram dia mengaku pem kot Pangkalpinang dalam hal ini Dinas PU banyak dirugikan dengan keberadaan Tambang Rajuk yang berada di lokasi norma lisasi yaitu di kawasan Proyek pekerjaan normalisasi hilir Sungai Rangkui Perbatasan Kelurahan Rejosari dan Pasir Putih Pangkalpinang. Kota swakelola 96
10.. Tambang Besar Hancurkan Pantai Kuarsa Parit Tiga Kabupaten Bangka Tengah saat ini memiliki tiga orang bos timah disorot polda Kepulauan Bangka Belitung seperti diberitakan edisi kemarin, sekarang giliran sejumlah tambang berskala besar yang juga dipastikan illegal di areal pantai Kuarsa, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat. Dengan terang-terangan para pengusaha alat berat dan pemilik-pemililik tambang nonkonvensional dikawasan lindung itu menghancurkan kawasan sekitar Pantai Kuarsa. 11. Tambang HL Merapin Akan Ditutup Penambang pasir timah berskala besar di kawasan hutan lindung (HL) merapin Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah segera berakhir. Pasalnya, tim gabungan dari ditreskrimus Polda Babel bersama aparatur pemerintah dalam waktu dekat turun lokasi untuk menutup tambang yang diduga milik big bos timah yaitu AH warga Muntok Bangka Barat, Ao Sungailiat Kabupaten Bangka, dan Yo asal Lubuk Besar, Bateng. akan 12. TI Rajuk DAS Manggar Ditertibkan Puluhan set TI Rujuk di DAS Sungai Manggar, Belitung Timur (Beltim) di bongkar, pembongkaran ini dilakukan oleh Tim Gabungan yang dipimpin Kepala Sat Pol PP Kabupaten Belitung Timr. 97
13. Razia TI Teluk Bayur Diduga Bocor Puluhan personel aparat gabungan dari Polres Pangkalpinang, TNI, Sub Denpom II/4-2 Bangka, POM AL, Pol PP Pangkalpinang dan Pol PP Provinsi Babel kembali melakukan pnertiban Tambang Invonkensional ilegal di Kota Pangkalpinang. Razia yang di lakukan tim gabungan ini di duga bocor, lantaran tim hanya menemukan belasan sakan dan TI jenis pontot yang telah ditinggalkan pekerja tambang, sedikitnya 18 unit sakan dimusnakan petugas dengan cara dibakar, sedangkan peralatan tambang seperti selang dan lainnya dibawa petugas untuk disita. (TI) 14. Nelayan Ancam Usir Paksa Kapal Isap Puluhan warga Nelayan 1, Ke- ca matan Sungailiat Kabupaten Bangka berencana mengusir pak sa tiga unit Kapal Isap Pro- duk si (KIP) yang beroprasi di dekat alur muara Tengkorak, per- airan Sungailiat. Pasalnya selain beraktivits menambang pasir timah terlalu dekat dengan bibir pantai, tiga unit kapal isap itu juga hanya berjarak setengah mil dari jalur keluar masuknya perahu nelayan, kondisi itu tentu saja mengganggu lalu lintas perahu nelayan. 98
15. Tiga Kapal Isap "Hajar" Laut Rebo Kegiatan penambangan pasir ti mah menggunakan Kapal Isap Produksi atau KIP, kembali dike luhkan masyarakat nelayan tra disional Desa Rebo, Kecamatan Merwang, Kabupaten Bangka. Karena sudah lebih dari satu bulan ni sebanyak tiga unit KIP asik menambang laut Rebo yang menjadi tempat nelayan mencari ikan. 16. Tolak KIP, Tapi Izinkan TI Tower Disisi lain ada yang menarik dalam penolakan penambangan pasir timah menggunakan tiga unit Kapal Isap Produksi (KIP) di laut Rebo,. Ternyata masyarakat terhadap nelayan hanya anti isap saja penambangan kapal dan menolak keberadaannya dilaut setempat. Tetapi mereka menizinkan tambang pasir timah tower menggunakan atau kerap disebut Tambang Inkonvensional (TI) Tower. pontot 17. Pangkalpinang Tumpas Tambang Liar lama dibiarkan Setelah sekian merajalela melakukan penam- bangan liar menggunakan TI rajuk yang merambah alur daerah aliran sungai DAS diwilayah kota Pangkalpinang. Akhirnya, seluruh unit	TI	rajuk	yang	beraktifitas	di tiga titik DAS Pangkalpinang, yakni Pangkal Arang, Air Mawar, dan Ketapang dimusnakan dengan cara dibakar oleh tim gabungan. 99
18. TI Ilegal Rambah Kompleks Perkantoran Kali ini aktivitas tambang illegal merambah seputar kompleks per- kantoran Bateng tepatnya dibe- lakang perumahan dinas Pendopo Bupati. Selain itu, TI liar juga mengancam rusaknya jalan umum dan DAS, akibatnya aktivitas TI rajuk dan Darat tersebut jelas mengancam rusaknya kawasan komplek perkantoran Pemkab Bateng. 19. Aktivitas TI Ilegal Ancam Jalan Kabupaten timah Aktivitas penambangan di Desa Beruas, Kecamatan Simpang katis Bateng saat ini me- ngancam ruas jalan kabupaten yang menghubung antara desa dan wilayah kecamatan di wilayah tersebut. Lantaran jaraknya hanya 10 meter dari luas jalan utama. 20. TI Pribadi Aktifitas	Dekat	Rumah WARGA "Kami Tidur pun Tidak Nyenyak" Sebanyak 5 unit ponton tambang inkonvensional (TI) milik Kardus beroprasi dekat pemukiman war- ga Lingkungan Batako Sungai- liat Kabupaten Bangka. Mirisnya jarak antara TI dengan rumah warga tidak lebih sekitar 5 meter saja. Diduga dalam menjalankan aktifitasnya	Kardus	bekerja	sama	dengan oknum partai politik berinisial Ac. 100
21. Puluhan Ponton TI Rajuk Dibakar Tambang (TI) beroprasi di DAS Desa Lampur- Munggu Bangka Tengah di ter- tibkan oleh Gabungan Satpol PP Provinsi Bangka Belitung, Satpol PP Bateng, Polres Bangka Belitung dan TNI. Diketahui TI beroprasi menghantan fasilitas umum yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS). Inkonvensional 22. Polres Hanya Lakukan Peringatan untuk tidak Mengulangi Aktivitas TI rajuk illegal yang beroprasi di Marbuk Eks PT Koba Tin ditertibkan Polres Bangka Tengah, berawal dari laporan masya rakat yang mengeluhkan adanya	aktifitas	tambang	di	belakang Pasar Koba, karena tambang itu salah satu pemicu ter- ja dinya bencana banjir di wilayah Berok dan sekitarnya. 23. Lagi, Nelayan Basel Demo ke Polda Babel Masyarakat pesisir Bangka Selatan melakukan aksi demi menolak aktivitas trawl, compreng serta tambang laut illegal 24. Lahan Eks Tambang Timah Ditanami Sorghum Lahan eks tambang timah di Parit Enam, Pangkalpinang mulai dita- nami seluas 2 hektar oleh Komu- nitas sorghum Babel dan juga Indonesia Himpunan Pewarta (HPI). 101
25. DLH Ajak Masyarakat Kurangi Penggunaan Plastik Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka, Meina Lina mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan palstik untuk mengurangi jumlah sampah plastik di daerah itu. 26. Gubernur Evaluasi Rehabilitas Lahan Kritis Gubernur Bangka Kepulauan Belitung Erzaldi Rosman Djohan akan mengevaluasi kegiatan reha- bilitas hutan dan lahan kritis, sebagai upaya mempercepat prog ram penghijauan dalam memi nimalkan kerusakan lingku ngan di daerah itu. Ia mengatakan kegiatan mengevaluasi program pe nana man pohon untuk mengetahui berapa tanaman yang hidup dan berapa tanaman yang mati serta upaya apa saja yang diperlukan - dalam megoptimalkan kegiatan peng hijauan ini. 27. HPI Sosialisasi Pendalaman Kolong Bravo Banyak yang menjadi penyebab terjadinya banjir di Ke- pulauan Bangka Belitung salah aktivitas penambangan satunya timah dilakukan secara sporadic di DAS, sungai, dan kolong, tanpa memperhatikan kon- sep penambangan yang ramah lingkungan dan terstruktur serta tidak mengikuti aturan yang ada. Untuk mengatasinya Pemprov untuk tahun mendatang sudah mem punyai program revitalisasi pendalaman sungai, kolong dan aliran DAS. faktor illegal yang 102
28. Laskar Per ta- nya kan Kasus Perambahan HL di-SP3 Terkait kasus penanganan kawa- lindung di Daerah san hutan Pejem, Kecmatan Belinyu oleh salah satu oknum DPRD Bagka, Sr alias Pt yang ditangani Kementrian Penegakkan Hukum wilayah Sumsel dan Kejati Babel diduga telah di SP3-kan, atas dugaan peng hentian tersebut menjadi sorotan LSM Laskar Sekaban. Pasalnya dalam kasus ter sebut, baik penyidik gakkum maupun kejati telah menetapkan okum sebagai tapi malah di SP3kan. kasus tersangka 29. Lahan Kritis di Beltim Capai 30 Ribu Hektar Lahan kritis atau rusak di Kabupaten Belitung Timur men- capai 30.865,75 hektar atau 12 persen dari seluruh lahan yang ada. Diperkirakan setiap tahun, jumlah lahan kritis akan bertambah seiring pembukaan lahan areal pertambangan. Kasus Peristiwa 29 berita yang termasuk sebagai berita dan yang telah termuat dalam pemberitaan pada Rakyat Pos. Harian Dari konteks pemberitaan sepanjang 6 bulan (medio Januari sampai dengan Juni 2019) terlihat bahwa terdapat banyak variasi pemberitaan yang sama-sama memiliki isu-isu perhatian lingkungan. terhadap pemberitaan mengenai 103
Berdasarkan unit analisis pemberitaan yang memiliki fokus pada isu-isu lingkungan, maka terdapat setidaknya sebanyak 3 konteks pemberitaan yang memiliki fokus terhadap isu lingkungan. Adapun berita yang dimaksud diantaranya yaitu sebagai berikut: Tabel 9. Konteks Pemberitaan Sepanjang 6 Bulan terkait Isu-isu Lingkungan No. Judul Berita Resume Berita 1. Wajah Baru Indonesia: Bebas Sampah Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah sampah terbanyak, ada tiga hal sederhana yang harus kita lakukan yaitu, Melihat, Menindaklanjuti, dan ada Menyebarluaskan. Tidak kata terlambat wajah baru dan penampilan baru di pemukiman Indonesia yang bebas sampah. 2. Hentikan Teror Sampah Plastik Sampah palstik menjadi prob- lematika yang tak berujung, menurut data dari Deputi Pe- ngen dalian Pencemaran Negr Ke- mentrian Linkungan Hidup tahun 2008, diketahui setiap Individu rata-rata menghasilkan 0,8 kg sampah dalam satu hari. Dalam mengatasi banyaknya sampah plastic, perlu adanya kerjasama lembaga pemerintahan, antara lem baga maupun masyarakat. daerah 104
3. Fenomena Alat Tangkap Trawl: Politik Ekologi VS Ekonomi? D. Media dan Komitmen Ekologis Media massa menjadi salah satu alat sekaligus arena yang memiliki peran sangat penting dalam upaya publikasi terhadap berbagai realitas fakta dan realitas. Selain itu, media massa juga berpotensi besar dalam mempengaruhi fenomena dan arus perubahan sosial pada lingkungan masyarakat luas. Oleh karena itu, posisi dan eksistensi media massa sangat strategis kehadirannya, tidak hanya sekedar corong informasi publik, akan tetapi mampu menjadi media yang bisa membangun sekaligus mengkonstruksi sebuah realitas sosial ke arah yang lebih baik dan berkualitas lagi. Salah satunya yaitu bagaiman media massa mampu menjadi media yang mampu memberikan atensi serius terhadap nasib lingkungan, khususnya yang berdimensi jangka panjang untuk menopang misi pembangunan berkelanjutan. Jika mengamati realitas pemberitaan media massa terkait konteks-konteks pemberitaan berkenaan dengan lingkungan pada tiga media massa lokal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media massa memiliki ruang yang memadai untuk dijadikan alat sekaligus arena bagi upaya advokasi kepentingan lingkungan. Ada banyak arena dan ruang informatif yang bisa dimanfaatkan media dalam rangka memantik semangat kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan. Setidaknya komitmen peduli ekologi tidak hanya menjadi penanggungjawab para pengambil dan pelaku kebijakan semata, akan tetapi perlu mengakarkan secara kuat dan luas kepada khalayak publik terkait betapa penting dan seriusnya persoalan lingkungan untuk menjadi perhatian bersama. 105
Setidaknya, media massa bisa memainkan peran 'ruang-ruang' strategis tersbut untuk mengoptimalkan pem beritaannya yang begitu variatif. Membibitkan seka- ligus mmbumikan semangat dan komitmen ekologis bisa dilakukan oleh media massa selaku agen sosial. Selain itu, ko mitmen semua pihak, baik di lingkungan pemerintah, Civil Society Organization kelompok (NGO) ataupun (CSO) agar bersama-sama berbagai pihak dari dunia usaha untuk bersama-sama memobilisasi spirit dan komitmen bersama agar lebih peduli dan sensitif lagi terhadap nasib lingkungan. Caranya tentu salah satunya yaitu melalui pemanfaatan ruang-ruang media massa agar bisa berkontribusi posisif dalam upaya menumbuh-kem- bangkan spirit ekologis, sekaligus dalam rangka memperkuat komitmen ekologis semua pihak secara kolektif dan berkelanjutan. Non Governmental Organization Bagaimanapun juga, realitas pemberitaan pada ketiga media di atas sudah memperlihatkan bahwa sudah ada 'ruang-ruang' perhatian yang dicoba digelorakan oleh media massa, namun dari konteks kuantitas dan kualitas tentu masih perlu dimobilisasi dan diseriusi lebih intens lagi. Tentu itu semua tidak bisa hanya menggantungkan hara- pan akan kesadaran itu semua hanya berasal dari media massa semata, namun ia perlu didukung dan ditopang oleh komitmen pemerintah untuk membangun sinergi dan aliansi strategis dalam memperbanyak informasi tentang kegiatan, agenda dan program pemerintah daerah yang berkenaan dengan aspek-aspek ekologis. Setidaknya pemerintah daerah bisa memanfaatkan kerjasama saling menguntungkan agar bisa mengoptimalkan juga ruang media massa sebagai agen distribusi informasi secara advokatif demi kepentingan lingkungan untuk jangka panjang. 106
BAB V - TIMAH DI MATA KAMI: SEBUAH RISET EKOLOGIS A. Riset Timah: Urgensi dan Metodologi Untuk menggali pandangan para stakeholders tentang pengelolaan timah dan dinamikanya di Bangka Belitung, diadakan riset dengan melibatkan 115 orang dengan metode survey. Responden tersebar di semua kabupaten/kota dengan variasi responden terdiri atas eksekutif, legislatif, pengusaha, jurnalis, LSM, akademisi, dan perangkat desa. stakeholders Riset ini penting untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap kondisi ideal penambangan timah di Bangka Belitung. B. Persepsi Eksekutif 1. Respon Perkembangan Pengelolaan Timah dan Tata Kelola Pertambangan Peliknya debat kontroversional mengenai kontrol atas 'pertimahan' baik dari liberalisasi penambangan, pemasaran timah hingga dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan semakin menguat sejak terjadinya perubahan rezim di negeri ini. Setiap rezim menciptakan sejarahnya sendiri atas bisnis pertimahan. Pihak mana yang diuntungkan, pihak mana yang dirugikan serta kebijakan politik seperti apa yang bisa diimplementasikan yang semuanya bermuara ke satu titik, yaitu ekonomi. Tidak dapat dipungkiri timah menghasilkan pundi-pundi uang, tidak hanya bagi pemilik perusahaan, tetapi juga bagi aktor lainnya yang turut andil membuat proses debat pertimahan kian dinamis. Isu lingkungan 107
dikemas dengan manis untuk mendorong kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas. Salah satu actor penting yang turut mewarnai dinamika debat pertimahan adalah birokrat di instansi pemerintahan. Kekuasaan mereka yang nampak kompleks memberikan peluang yang besar untuk mendorong terlaksananya kebijakan-kebijakan baik yang pro maupun kontra terhadap penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung. Studi tentang Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung menjadi penting untuk diamati. Dalam konteks studi ini, birokrat memiliki kapasitas untuk terlibat dan bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan industri timah. Diantaranya adalah Sekretaris Daerah (SEKDA) sebagai pimpinan birokrasi di sebuah satuan pemerintah daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta Badan Lingkungan Hidup (BLHD) yang sekaligus menjadi responden dalam studi ini. Jumlah responden birokrat yang diambil adalah sebanyak 27 orang responden. Responden tersebar di semua daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas 6 kabupaten (Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur), 1 kota (Kota Pangkal Pinang), dan 1 pemerintah provinsi (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka	Belitung).	Berikut	disajikan	grafik	jumlah	responden	birokrat pada studi ini. Gambar	5.	Grafik	Jumlah	Responden	Birokrat Hasil studi ini diawali dengan pertanyaan bagaimanakah para birokrat merespon perkembangan pengelolaan timah 108
saat ini? Temuan studi ini mengungkapkan bahwa para birokrat memiliki jawaban yang beragam dalam menjawab pertanyaan ini. Dominasi jawaban adalah menghendaki adanya perubahan kebijakan timah secara nasional. Berikut disajikan	grafik	jawaban	responden	dibawah	ini. Gambar	6.	Grafik	Jawaban	Responden	terkait	Perkembangan Pengelolaan Timah Keinginan perubahan kebijakan ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, daerah selalu mengklaim sebagai daerah oto nom seidealnya daerahlah yang menetapkan kebijakan-kebi- jakan yang berkenaan dengan industri timah, mulai dari pro ses penambangan hingga pemasarannya. Walaupun sebe nar nya dalam pembahasan dokumen UKL-UPL, Amdal serta penerbitan izin lingkungan kegiatan dan usaha per- tam bangan mineral dan batubara di wilayah darat adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Meskipun sebe- lum nya dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tidak ada lagi kewenangan pe- me rintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pe- nguasaan di bidang pertambangan. Jika kita tarik garis ke belakang, tepatnya setelah tahun 1998, perkembangan tambang timah rakyat atau tambang timah inkonvensional marak terjadi mengingat pada saat itu terjadi perubahan tata pemerintahan di negara ini. Semangat 109
desentralisasi menguat dengan ditandai munculnya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Regulasi tersebut kemudian menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan bahan galian timah guna kepentingan daerah. Pemerintah Daerah segera merespon dengan mener- bitkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 yaitu tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dan tentang Tata Cara dan Prosedur Perizinan Usaha Pertambangan, kemudian diikuti dengan diterbitkannya SKEP (Surat Keputusan Edaran Pemerintah) Bupati Bangka (Rahman, dkk, 2011: 29; Susilo & Maemunah, 2009: 59 dalam Indra, 2014: 30). Sejak dikeluarkannya Perda Nomor 06 Tahun 2001, masyarakat melakukan aktivitas penambangan secara bebas di mana saja dan kapan saja tanpa batas sehingga muncullah istilah TI atau Tambang Inkonvensional. Hasil tambang masya rakat kemudian dijual bebas kepada kolektor yang ke mudian mengekspornya ke berbagai Negara. Sumbangan begitu besar kemudian didapatkan dari sektor pertimahan yang mencapai 3 kali lipat dibandingkan sumbangan PT. Timah, Tbk., (Citra, 2014: 34). Dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah makin memperkuat posisi dan kewenangan daerah serta memberi pengaruh besar terhadap pembentukan dan pemberlakuan UU Minerba Tahun 2009, kewenangan penge- lolaan	pertambangan	tidak	lagi	diklasifikasikan	berdasarkan	bahan	galian,	tetapi	diklasifikasikan	menjadi	kewenangan	pe me rintah pusat, pemerintah daerah provinsi serta pe- merintah daerah kabupaten/kota. Sementara, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ter- 110
dapat beberapa disharmonisasi antar keduanya. Sebelum- nya, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Minerba, kewenangan pe- nguasaan pertambangan minerba ada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun	2014	mengklasifikasikan	kewenangan	penguasaan	minerba pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah pro- vinsi saja, sekaligus mengambil alih kewenangan pe nguasaan pertambangan minerba di pemerintah daerah kabupaten/ kota. UU Pemda 2014 menunjukkan bahwa tidak ada lagi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penguasaan di bidang pertambangan. Dengan ditiadakan kewenangan ini, secara praktis tidak ada juga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pola ini berpotensi menjadikan hubu ngan antara pemerintah pusat dan pemerintah dae rah kabupaten/ kota menjadi kurang serasi, mengurangi intensitas saling berhubungan dan kurang saling mendukung. Bisa jadi pilihan birokrat yang menginginkan perubahan kebijakan secara nasional, telah terjadi diskursus permainan elite kuasa yang menginginkan terulangnya kembali masa- masa kejayaan timah dulu pada tahun 2001-an dengan dalih sebagai daerah otonom. Tidak dapat dipungkiri jika masa kejayaan timah pada tahun 2001-an tidak hanya meng- untungkan actor masyarakat lokal saja, tetapi juga aktor- aktor instansi pemerintah yang secara langsung maupun industri tidak langsung bersentuhan timah. Birokrat dapat menjadi yang mampu mengakses sumber daya sekaligus mengontrol kelompok bisnis yang ada di daerah. Karena pada dasarnya, tidak semua pengusaha mempunyai kemandirian dalam bisnis mereka, sehingga membutuhkan 'peran' dari pemerintah the ruling elite langsung dengan 111
daerah. Hal inilah sebagai pemicu iklim bisnis yang tidak Alasan kuat lainnya sehat dan rawan pada praktik ilegal. adalah semangat desentralisasi, pengelolaan pertambangan minerba oleh kabupaten/kota juga atas pertimbangan prin- sip eksternalitas bahwa daerah tersebutlah yang paling ter- kena dampak atas urusan yang diatur. Meskipun demikian, dikhawatirkan kepentingan aktor tersebut sengaja dikemas dengan dan atas nama rakyat. Menghentikan tambang ilegal menjadi respon dengan peringkat kedua terbanyak selanjutnya. Ini menjadikan biro krat pada pilihan yang sulit. Satu sisi, ada tuntutan atas kepentingan masyarakat seperti petani dan nelayan yang merasa dirugikan dan tidak diakomodir dengan baik akibat prak tik penambangan ilegal terjadi di wilayah mereka. Sedang satu sisi, ada relasi kekuasaan antara birokrat, politisi dan pebisnis. Birokrat dan politisi memiliki akses kekuasaan yang memungkinkan bagi mereka untuk memberikan 'izin' praktik penambangan ilegal, proteksi serta regulasi. Sedang pebisnis memiliki modal untuk 'membeli' dan memperoleh akses tersebut. Dewasa ini, masyarakat sedikit banyak telah mengetahui kolaborasi antara elit birokrasi dan elite pengusaha yang turut mewarnai dan mengundang kon- flik	kepentingan	dengan	masyarakat	seperti	petani	dan	nelayan sebagai pihak yang dirugikan. Sehingga kebijakan seperti apapun yang dibuat oleh birokrat dan politisi tetap disanyilir menjadikan masyarakat sebagai objek kebijakan dan sekaligus tetap merugikan mereka karena cenderung birokrat dan politisi mengabdi untuk kepentingan pribadi. Muncul pertanyaan selanjutnya, lalu siapakah sebenarnya yang paling ideal mengendalikan kebijakan pengelolaan timah?	Berikut	disajikan	grafik	jawaban	responden	dibawah	ini. 112
Gambar	7.	Grafik	Jawaban	Responden	terkait	Mengendalikan	Kebijakan Pengelolaan Timah Keinginan birokrat agar penjualan diatur oleh pusat sedang daerah mengatur produksi menjadi pilihan yang paling banyak diambil oleh birokrat dalam menjawab per- soalan di atas. Bukan tanpa sebab, karena selama ini negara dinilai terlalu banyak melakukan intervensi terhadap industri timah melalui instrumen peraturannya, sedang daerah menganggap terlalu sedikit hasil yang diterima dan seharus- nya daerah mampu memaksimalkan produksi tanpa bayang- bayang negara. Meskipun, birokrat meyakini perlu adanya campur tangan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi guna mengatur perekonomian dan mekanisme pasar. Opsi lainnya yang paling banyak dikemukakan oleh birokrat adalah keinginan agar pemerintah pusat cukup mengatur prinsip-prinsip umum saja, tidak perlu terlalu bersemangat mengatur daerah hingga ke bagian terdetailnya. Lagi-lagi klaim daerah sebagai daerah otonom menjadi jawabannya. Daerah merasa lebih tahu apa yang dibutuhkan dan seperti apa kebijakan yang cocok diterapkan. 113
konservasi radikal Peraturan daerah yang terkait dengan pertambangan , timah seyogyanya menganut prinsip asas dimana diterapkan prinsip gali terus selagi harga tinggi dengan orientasi pada PAD. Efek dari euforia pada PAD mengakibatkan pengelolaan pertambangan tidak sehat, me- nyimpang dari orientasi kebijakan pembangunan daerah dengan mengabaikan upaya pengelolaan lingkungan. Tum- pang tindih dan terciptanya inkonsistensi peraturan per- undangan yang terkait dengan industri timah pada ber- bagai tingkatan pemerintahan juga menambah deretan per- masalahan lainnya. Ketika daerah diberikan kewenangan me ngelola daerahnya yang terjadi kemudian adalah daerah me respon dengan pemberian izin bagi perusahaan swasta untuk mengelola pertambangan, sedang di satu sisi pusat me ngelola kewenangan perijinan bagi perusahaan negara. Negara kemudian melihat hal ini tidak berjalan dengan efektif dan	efisien,	sehingga	negara	mengatur	kembali	kewenangan	pada daerah melalui undang-undang pemerintahan daerah yang baru. Terjadinya perdebatan panjang nan kontroversional me- ngenai industri timah menyebabkan perpecahan diantara ke duanya dan saling lempar tanggung jawab antara daerah dan negara. Keduanya merasa telah berada pada porsi yang sesuai dengan kapasitasnya dalam mengatur industri timah. Sedangkan untuk memperbaiki tata kelola pertimahan secara nasional maka diperlukan kebijakan pertimahan sesuai dengan prinsip yang memerhatikan lingkungan, menertibkan tam bang inkonvensional dan melakukan optimalisasi pe- manfaatan cadangan timah. Diperlukan sinkronisasi serta har monisasi dari berbagai tingkatan pemerintahan guna me- nyehatkan tata kelola pertimahan. 114
2. Tanggungjawab Perbaikan Lingkungan Hidup Kegiatan penambangan timah tidak terlepas dari proses yang dilakukan dengan sistem terbuka dengan mengeruk dan merusak tanah lapisan atas sehingga mengakibatkan tanah di atas dan sekitarnya menjadi erosi. Lahan tambang yang telah dikeruk dan dirusak yang berbentuk kolong kemudian ditinggalkan begitu saja oleh para penambang apabila sudah tak ada lagi timah yang dapat diambil atau karena tambang tersebut telah ditutup secara legal oleh pemerintah. Bukti kekerasan terhadap lingkungan adalah dengan banyaknya lubang-lubang bekas galian yang ditinggalkan begitu saja. Bukan cuma permasalahan lingkungan di daratan, namun kini permasalahan lingkungan dan habitat makhluk di	lautan	pun	kian	terancam.	Grafik	dibawah	ini	kami	sajikan untuk membantu memahami siapakah yang paling bertanggungjawab atas proses perbaikan lingkungan hidup dari kacamata birokrat. Gambar	8.	Grafik	Jawaban	Responden	terkait	Perbaikan	Lingkungan Hidup 115
Berdasarkan	grafik	di	atas,	pilihan	jawaban	yang	paling	banyak diambil adalah membagi tanggung jawab proses perbaikan lingkungan pada pusat dan daerah. Kebijakan mengenai pertambangan bukan hanya kewenangan peme- rintah pusat, dalam hal ini daerah dengan otonominya me- miliki kewenangan untuk mengatur sehingga kerusakan bisa dicegah sedini mungkin. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan di kawasan pertambangan timah tradisional dan perusahaan swasta serta bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan in- dividu maupun pelaku usaha/kegiatan pertambangan yang ber- kaitan dengan daya dukung dan kemampuan lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelaksanaan tanggung jawab negara di bidang lingkungan hidup dijabarkan dalam bentuk kebijakan lingkungan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang dalam Pasal 1 ayat 37-39 yang intinya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penang- gung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah memiliki tugas merumuskan kebijakan, merencanakan pelaksanaan dan mengkoordinasikan segala kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia lebih bersifat koordinatif dengan keterpaduan sebagai ciri khasnya. Namun, masalah lingkungan hidup tidak akan selesai hanya dengan penyediaan instrumen peraturan perundang-undangan maupun dana dalam pelaksanaannya. Tindak lanjutnya adalah penetapan tujuan seperti apa yang 116
hendak dicapai agar dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Perusahaan tambang besar juga tidak luput dari opsi pilihan birokrat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses perbaikan lingkungan. Dalam peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Per- tambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mine- ral dan Batubara pada Pasal 22 ayat 3a-3c menyebutkan "Peme gang IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan atau Pemurnian wajib": a) Menyampaikan rencana pascaoperasi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup, b) Melaksanakan kegiatan pascaoperasi untuk perbaikan, pemulihan dan penataan kualitas lingkungan dan eko- sistem agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya, dan c) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pascaoperasi. Tanggung jawab yang begitu besar terhadap lingkungan yang harus dijalani oleh perusahaan pertambangan pasca pe- ngelolaan merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat lah penting bagi perusahaan pada sektor pertam bangan dimana bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang telah terganggu akibat aktivitas per- tambangan. Tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam dekade terakhir menjadi bagian yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada masya rakat sekitar daerah tambang, turut memprioritaskan kem balinya fungsi dan kualitas lingkungan yang sempat rusak serta turut serta bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu tugas pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Tan tangan saat ini terletak pada ketegasan sanksi yang diberikan oleh pemerintah apabila 117
terdapat perusahaan tambang yang tidak menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungannya sebagaimana mestinya. 3. Pilihan Pribadi yang Ditempuh Kendati cukup strategis sebagai salah satu pihak yang yang berperan dalam perumusan dan pembuat kebijakan, namun fungsi dan peran birokrat saat ini tidak terlepas dari persaingan politik dan ekonomi terutama bagi birokrat yang memiliki pengalaman dalam bidang politik. Pertambangan timah merupakan sektor yang penuh dengan keterlibatan elite politik baik di tingkat nasional dan daerah. Para birokrat yang masih ikut terlibat dalam jaringan penguasaan pertambangan ini menyebabkan berbagai kebijakan yang ideal dan rasional tidak berjalan dengan eksekusi yang matang. Eksploitasi dan akses pertambangan timah hanya dinikmati oleh aktor-aktor terbatas dalam lingkar kekuasaan tertentu. Maka dari itu, penting untuk melihat pilihan ideologis dari para responden untuk mengetahui bagaimana sikap dan pandangan mereka terhadap kondisi politik dan ekonomi pertimahaan saat ini. Berikut	disajikan	grafik	jawaban	responden	dibawah	ini. Gambar	9.	Grafik	Jawaban	Responden	terkait	Sikap	dan	Pan	dangan	terhadap Kondisi Politik dan Ekonomi Pertimahan Saat ini 118
Hasil	grafik	di	atas	menunjukkan	opsi	atau	pilihan	yang diambil oleh responden terbanyak yaitu memilih memberikan masukan untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif secara netral. Hal ini dilakukan mengingat responden merupakan aparatur sipil negara yang memiliki tanggungjawab dalam menjaga dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan secara netral. Umumnya, biro- krat melihat persoalan timah dari kacamata ekonomi dan lingkungan. Satu sisi daerah berorientasi pada PAD, disisi lainnya masyarakat menuntut perbaikan lingkungan. Se- hingga pilihan sikap dan keputusan ini ditunjukkan dalam nuansa yang normatif dan terkesan bahwa birokrat berada di sisi yang netral. Padahal, bisa jadi sikap netral yang dominan ini sebagai langkah pencitraan yang dilakukan. Bisa jadi, mereka tetap melakukan politik pembiaran terhadap praktik- praktik pertambangan dan menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan yang berupaya untuk melakukan penguasaan terhadap akses pertambangan, terutama pada pertambangan ilegal. Mengingat pola relasi kuasa antara birokrat dengan pengusaha dalam pengelolaan pertambangan timah masih terjalin dengan serasi. Pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah penting dalam penentuan sikap responden adalah pilihan seperti apa yang kemudian akan diambil dalam upaya pemanfaatan komoditas timah sebagai kekayaan alam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut disajikan grafik	jawaban	responden	dibawah	ini. 119
Gambar	10.	Grafik	Jawaban	Responden	terkait	Sikap	yang	diambil	dalam Upaya Pemanfaatan Komoditas Timah sebagai Kekayaan Alam Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	diketahui	pilihan	ter- tinggi yang diambil oleh para birokrat dalam upaya peman- faatan komoditas timah sebagai kekayaan alam didominasi oleh opsi melakukan tambang dengan prinsip kehati-hatian untuk cadangan generasi selanjutnya. Meski Indonesia merupakan produksi produsen utama timah dunia yang menguasai lebih dari 30% produksi timah tiap tahunnya, namun cadangan timah yang terkandung di perut bumi Indonesia ada batasnya. Semakin berkurangnya cadangan timah di Indonesia merupakan salah satu konsekuensi dari eksploitasi tambang timah yang berlebihan. Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 Pasal 33 pada hakikatnya pembangunan pertambangan merupakan upaya pengembangan sumber daya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, melalui serangkaian 120
kegiatan eksplorasi, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil tambang. Pada kenyataannya yang berdaulat atas timah saat ini bukan lagi rakyat, tetapi pemilik modal. Pemilik modal tentu tidak dapat menjalankan kegiatan tanpa adanya aturan atau kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga dapat dikatakan pihak mana yang diuntungkan, pihak mana yang dirugikan serta kebijakan politik seperti apa yang bisa diimplementasikan bergantung pada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Jika kebijakan lebih berpihak dan berorientasi pada pemilik usaha tanpa mengedepankan prinsip-prinsip penge- lolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan maka jangakan "cadangan" bagi generasi selan jutnya, kemakmuran rakyat bisa dipastikan tidak akan good mining practice ada. Sebaliknya, jika kebijakan mengedepankan prinsip- , prinsip pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi produk serta berorientasi pada perbaikan ling- kungan dan kemakmuran rakyat, ada kemungkinan generasi selanjutnya dapat menikmati "cadangan" sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut. C. Persepsi Legislatif 1. Respon Perkembangan Pengelolaan Timah dan Tata Kelola Pertambangan Lingkungan dan sumber daya alamnya dewasa ini me- ru pakan isu masyarakat global yang berkaitan dengan jaringan interaksi politik yang sangat kompleks. Demikian halnya dengan pemanfaatan sumber daya alam di Bangka Belitung. Aktor-aktor yang terlibat didalamnya sangatlah be- r agam, terlebih mengingat aktivitas penambangan timah yang dilakukan oleh perusahaan didalamnya bukan lagi dalam ruang lingkup pertambangan skala kecil sehingga 121
me merlukan berbagai izin serta proses yang panjang baik dengan pihak pemerintah dan juga masyarakat. Perbedaan kepentingan jelas terlihat antara masyarakat, pemerintah dan swasta yang seharusnya sumber daya alam menjadi hak masyarakat seolah direbut secara paksa oleh pihak-pihak yang tiba-tiba datang dengan kekuatan industrinya yang secara perlahan mengancam eksistensi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengetahui bagaimana pe nilaian DPRD terhadap perkembangan pengelolaan timah di Bangka Belitung	saat	ini	sebagai	aktor	politik.	Berikut	disajikan	grafik	jawaban DPRD sebagai responden di bawah ini. Gambar	11.	Grafik	Jawaban	Responden	terkait	Penilaian	DPRD	terhadap Perkembangan Pengelolaan Timah di Bangka Belitung Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	dominasi	pilihan	responden adalah merubah kebijakan timah secara nasional. Disini terlihat belum ada kepuasaan yang dirasakan seba- gian besar aktor pemerintah daerah terhadap regulasi yang ada. Artinya, baik ideologi dan kebijakan yang dibuat oleh negara dan sedang diterapkan bisa jadi bertentangan dengan keinginan serta kepentingan aktor pemerintah daerah sebagai salah satu pelaksana kebijakan tersebut. Sebagai lembaga formal, aparatur pemerintahan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam di daerahnya, namun hak otonom pemerintah kerap menjadi dalih pemerintah daerah atas kewenangan secara 122
mutlak dalam segala aspek yang terdapat di daerahnya. Urgensi sumber daya alam perlu dipahami bukan hanya berada pada tataran kepentingan ekonomi apalagi politik belaka. Bagi masyarakat khususnya masyarakat yang rentan atau miskin, sumber daya alam merupakan aspek krusial yang menyangkut hidup dan mati. Masyarakat seolah mengukuhkan posisinya berada pada posisi inferior diantara para pemilik kepentingan, dan tidak memiliki kekuasaan serta hak atas sumber daya alam yang berada di lingkungannya sendiri. Bahkan kondisi tersebut diperparah ketika dampak- dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumber daya alam ternyata juga mengganggu dan merugikan masyarakat. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang paling ideal mengendalikan pengelolaan timah ketika daerahpun merasa merubah kebijakan secara nasional menjadi opsi yang	paling	tepat	dari	pengelolaan	timah?	Berikut	grafik	jawaban dari responden dibawah ini. Gambar	12.	Grafik	Jawaban	Responden	terkait	Mengendalikan	Pengelolaan Timah Ketika Daerahpun Merasa Merubah Kebijakan SecaraNasional menjadi Opsi yang Paling Tepat dari Pengelolaan Timah 123
Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	opsi	responden	terkait	siapakah pengendali kebijakan pengelolaan timah yang ideal yaitu pusat yang mengatur penjualan sedang daerah mengatur produksi. Otonomi daerah diinterpretasikan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah daerah sebagai awal dari era baru pertimahan dan awal dari lepasnya kontrol pemerintah pusat pada semua tataran, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Semangat otonomi daerah telah menjiwai keinginan daerah untuk menikmati keuntungan sumber daya alamnya. Kekuatan jejaring produksi timah tidak dapat dipungkiri sebagai andalan ekonomi rumah tangga daerah. Dengan demikian untuk kepentingan itu pulalah daerah harus mempertahankannya dengan berbagai cara dan berusaha menunjukkan bahwa hasil produksi timah tidak keluar dari lingkaran kekuasaan daerah. Namun, satu sisi daerah meyakini jika dalam urusan ekonomi, negara tidak dapat lepas tangan karena dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas dalam perekonomian. Dengan opsi pilihan selanjutnya, yakni pusat mengatur yang umum, sementara daerah mengatur yang khusus menggambarkan bahwa selama ini negara sangat mengontrol tata kelola pertambangan di daerah bahkan terkesan mela- kukan intervensi berlebihan. Sebenarnya hubungan antara pusat dan daerah pada praktiknya selalu terdapat tarik menarik kepentingan, serta terdapat upaya yang jelas dari pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah sangat terbatas dan pada praktinya, dapat diberi dan diambil alih kembali. Implikasinya adalah dishar- monisasi dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah serta hubungan keuangan antara pusat dan daerah. 124
2. Tanggungjawab Perbaikan Lingkungan Hidup Dalam praktik sosial pertambangan timah, aktor-aktor yang terlibat seolah-olah mengisyaratkan adanya ketidak- sepakatan. Proses eksploitasi tambang terus berlangsung hingga menyebabkan kondisi lingkungan semakin berat akibat eksploitasi itu, sementara dilain pihak terlalu sedikit aktor lain yang mencoba 'menahan' agar kerusakan tidak semakin parah dengan nilai-nilai ke-lokal-an. Dalam posisi ini patut dipertanyakan, siapakah yang paling berperan atas perbaikan lingkungan hidup? Berikut disajikan yang paling bertanggung jawab atas perbaikan lingkungan hidup dari kacamata legislatif. Gambar	13.	Grafik	Jawaban	Responden	mengenai	Siapa	yang	Paling Berperang atas Perbaikan Lingkungan Hidup Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	persentase	pilihan	pihak	yang paling bertanggung terhadap perbaikan lingkungan yang tertinggi jatuh pada opsi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Debat-debat persoalan penambangan timah dengan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung ditanggapi beragam sikap politik para aktor. Pemerintah pusat dalam hal ini telah melepaskan atau memberikan kuasanya kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan di sektor pertambangan melalui otonomi daerah. Penanganan 125
kerusakan lingkungan tampak tak sesederhana sebagaimana yang terlihat di permukaan. Pada dasarnya di balik kontroversi dalam penambangan timah dan degradasi lingkungan ada persaingan politik dan ekonomi antar aktor pemerintah. Isu lingkungan tampak semakin dipolitisasi untuk memperoleh akses politik dan ekonomi yang lebih luas. Usaha-usaha penertiban juga dilakukan oleh peme- rintah, terutama pemerintah daerah, mulai dari yang ber- sifat peringatan sampai ke tindakan represif terhadap pertambangan inkonvensional yang merusak lingkungan. Peringatan-peringatan baik lisan maupun tulisan nyatanya tidak terlalu diindahkan, hanya bertahan sesaat. Selain diskriminatif, penertiban penambangan juga rumit, karena adanya keterlibatan aktor-aktor negara dalam usaha dan bisnis penambangan sehingga menyebabkan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. 3. Pilihan Pribadi yang Ditempuh dan Upaya Pemanfaatan Komoditas Timah Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pe- manfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kese- jahteraan secara sosial di Indonesia secara tersirat juga dituangkan dalam tujuan bernegara. Sebagai legislator, po sisi dan fungsinya sebagai representasi masyarakat ditun jukkan melalui pe ngawasan, penganggaran dan legis- lasi. Pengawasan dila kukan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelak sanaan penguasaan oleh negara dan ataupun daerah atas sumber-sumber kekayaan di- maksud benar-benar di la kukan untuk kemakmuran rakyat. Legislasi dilakukan dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan. Namun, bagaimanakah sebenarnya pilihan ideologis para legislator tersebut terhadap permasalahan 126
pengelolaan	pertambangan	timah?	Berikut	disajikan	grafik	jawaban responden dibawah ini. Gambar	14.	Grafik	Jawaban	Responden	mengenai	Pilihan	Ideologis Para Legislator terhadap Permasalahan Pengelolaan Pertambangan Timah Dari	hasil	grafik	di	atas,	dapat	diketahui	opsi	secara	netral	memberikan masukan untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif menjadi pilihan dominan. Sedangkan kurang dari 15% jawaban responden dalam menentukan sikap dan pilihan adalah menolak penambangan timah karena daya rusaknya. Jawaban seperti ini terkesan gamang yang mengisyaratkan bahwa sebagai representasi rakyat, mereka belum cukup siap menentukan sikap dan keputusan yang mewakili rakyat. Satu sisi mereka perlu suara rakyat. Hal ini dilakukan mengingat mereka yang duduk di kursi parlemen merupakan wakil rakyat yang dipilih pada periode tertentu. Sehingga ada motif agar mereka dapat terpilih kembali pada pemilihan berikutnya, maka instrumen kebijakan dan peraturan yang dibuatpun berusaha untuk menjamin substansi tuntutan kelompok tertentu terpenuhi, misalnya kelompok yang me nuntut perbaikan lingkungan. Hal ini dinilai lebih do- minan sebagai langkah pencitraan dalam politik elektoral. Sedang satu sisi lainnya, mereka perlu modal ekonomi dan 127
modal politik dalam membiayai kegiatan politiknya yang tentu didapat dari aktor pengusaha tambang. Selain sebagai penyedia modal ekonomi dan politik, kerap kali pengusaha tambang	menghadirkan	bos	lokal	seperti	preman	atau	mafia	dalam memobilisasi dukungan politik dalam pemilu dan pemilukada bagi calon legislator. Sehingga dimungkinkan kebijakan yang diambil oleh 'wakil rakyat' tersebut tetap mem pertahankan kepentingan lingkar kekuasaan tertentu. Pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah penting dalam penentuan sikap responden adalah pilihan seperti apa yang kemudian akan diambil dalam upaya pemanfaatan komoditas timah sebagai kekayaan alam? Untuk menjawab pertanyaan jawaban	responden	tersebut,	berikut	disajikan	grafik	dibawah ini. Gambar	15.	Grafik	Jawaban	Responden	mengenai	Pilihan	yang	Akan diambil dalam Upaya Pemanfaatan Komoditas Timah sebagai Kekayaan Alam Hasil	grafik	di	atas	menunjukkan	tambang	dengan	prinsip	kehati-hatian untuk cadangan generasi selanjutnya berada pada urutan teratas dengan setengah responden memilih opsi tersebut. Hal ini sebenarnya dinilai wajar, mengingat semakin berkurangnya cadangan timah di Indonesia dan juga merupakan salah satu konsekuensi dari eksploitasi tambang timah yang berlebihan berakibat pada produksi timah yang berkelanjutan sulit untuk dicapai. Setelah begitu 128
lama dieksploitasi, cadangan timah potensial dan ekonomis kini terkonsentrasi di laut pesisir. Dalam hal tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, penambang serta pengusaha timah berkoordinasi dan berupaya menyusun rancangan dan perencanaan yang matang dalam rangka mengelola komoditas timah sehingga dapat memberikan pasokan bahan baku kepada industri dalam negeri dan tetap meraih serta mempertahankan pangsa pasar timah di luar negeri. Meskipun demikian, perlu diingat pemerintah daerah dan politisi tetap sebagai fasilitator yang membuka akses pada kapitalisasi energi dan sumber daya serta diduga terdapat jalinan informal antara politisi dengan pengusaha lokal. Relasi diantara keduanya memiliki kekuatan untuk saling memengaruhi satu sama lain melalui penggunaan kewenangan publik yang dimiliki masing-masing. D. Persepsi Pengusaha 1. Respon Perkembangan Pengelolaan Timah dan Tata Kelola Pertambangan Jumlah tambang yang beroperasi sulit untuk diketahui secara pasti. Bagi perusahaan tambang yang dikelola oleh negara maupun perusahaan swasta yang ijinnya dike- luarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebe- narnya mudah untuk dilacak keberadaannya melalui IUP. Namun, bagi pengusaha tambang inkonvensional hal ini sulit dilakukan mengingat wilayah operasi mereka yang kerap berpindah-pindah. Debat-debat persoalan dan pe- nyim pangan pada pertambangan timah dalam piramida ke kuasaan para aktor di Bangka Belitung (pemerintah, pe- ngusaha	dan	masyarakat)	dilihat	sebagai	konflik	sosial- ekonomi dan politik yang dibingkai dengan persoalan 129
degradasi lingkungan. Penyimpangan dalam relasi bisnis- politik di era otonomi daerah sebenarnya terjadi karena ketidakmandirian pengusaha dalam menjalankan bisnisnya sehingga membutuhkan peran pemerintah daerah. Peraturan daerah dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah telah memberikan banyak akses kepada penduduk dan berbagai pengusaha untuk berpartisipasi dalam bisnis timah. Pengusaha tambang seolah mendapat angin segar dengan dukungan dari politisi dan aktor peme- rintah pada saat itu. Lalu, bagaimanakah sebenarnya pengusaha tambang melihat dan merespon perkembangan pe	nge	lolaan	timah	saat	ini?	Berikut	disajikan	tabel	grafik	hasil wawancara dengan responden yang sebagian besar merupakan pengusaha tambang inkonvensional. Gambar	16.	Grafik	Jawaban	Responden	mengenai	Pengusaha	Tambang dalam Melihat dan Menanggapi Perkembangan Pengelolaan Timah Hasil	grafik	diatas	menunjukkan	bahwa	opsi	yang	paling	dominan dari pilihan responden adalah belum saatnya Babel lepas dari timah. Hal ini disebabkan banyak masyarakat lokal yang bergantung pada timah. Ketakutan akan hilang 130
atau terancamnya mata pencaharian mereka menyebabkan sikap mereka mentolerir dampak yang ditimbulkan dari penambangan timah, salah satu yang paling kasat mata adalah degradasi lingkungan. Mereka akan kehilangan akses dalam memperoleh keuntungan bila Babel melepaskan timah. Argumentasi ini didengungkan oleh kelompok yang menikmati keuntungan besar dalam bisnis pertimahan, baik pelimbang, penambang, pengusaha, pebisnis maupun jari ngan bisnis lainnya. Kelompok ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa kondisi pertimahan di Bangka Belitung mendatangkan manfaat yang besar bagi masya rakat dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sebenarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah yang memberikan ruang gerak bagi pengusaha lokal dan masyarakat untuk berusaha dalam bidang pertambangan timah. Ini juga berkorelasi dengan opsi kedua yang dominan, yaitu semua orang berhak untuk menikmati kekayaan daerah. Karakteristik ekonomi pertambangan TI yang seharusnya 'ekonomi kerakyatan' malah tertutupi dengan 'ekonomi yang tamak'. Karakteristik ekonomi yang tamak itulah yang telah memunculkan	berbagai	konflik	baik	antara	masyarakat	dan	pemerintah maupun dan antara masyarakat penambang dan non penambang. Hal tersebut terlihat dari keacuhan mereka terhadap wilayah yang menurut pemerintah adalah daerah tersebut terlarang untuk ditambang. Sedang di sisi lainnya merasa semua orang berhak untuk menikmati kekayaan daerah. Karena mengharapkan keuntungan dari bisnis pertambangan timah dalam waktu cepat, baik pemilik modal, kolektor timah maupun penambang berlomba-lomba mencari daerah timah baik di darat, daerah aliran sungai, pantai hingga ke tengah laut sekalipun tanpa memikirkan tanggung jawab pada lingkungan. Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang paling ideal melakukan pengendalian 131
kebijakan	pengelolaan	timah?	Berikut	disajikan	grafik	jawaban responden dibawah ini. Gambar	17.	Grafik	Jawaban	Responden	mengenai	Pengendalian	Kebijakan Pengelolaan Timah Berdasarkan hasil jawaban responden, dapat di lihat bahwa opsi terbanyak adalah responden menginginkan semua ijin perusahaan tambang diserahkan pada pemerintah daerah serta keinginan besar agar pemerintah pusat hanya mengatur yang umum sedangkan pemda mengatur yang khusus. Jika berbicara reformasi politik berarti berbicara pendistribusi kekuasaan politik kepada daerah-daerah yang merupakan konsekuensi dari adanya keinginan dan tuntutan daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara lebih mandiri dan otonomi. Hal ini juga termasuk dengan perijinan perusahaan tambang. Sebenarnya, dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah melibatkan dua pihak utama, yaitu pemerintah daerah sebagai representasi negara sekaligus menjadi fasilitator sekaligus 'pembuka akses' kapitalisasi sumber daya dan energi, sedangkan pihak kedua adalah pengsaha sebagai pemilik modal yang dapat juga berperan dalam mereduksi ruang orientasi negara. Katakanlah dalam hal ini, pengusaha 132
dapat memengaruhi pengambilan kebijakan terkait dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya. Sedang untuk opsi agar pemerintah daerah mengurus urusan khusus dan pemerintah pusat mengatur urusan yang bersifat umum, ada potensi masalah yang tercipta jika sentralistik kewenangan ada di daerah. Meskipun memang benar, bahwa hanya pemerintah daerah yang mengetahui apa	yang	dibutuhkan	oleh	daerahnya,	efektivitas	dan	efisiensi	dari perizinan, namun cenderung rawan menyebabkan terjadinya penyimpangan seperti korupsi dan dikhawatirkan tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik sehingga menciptakan kerusakan lingkungan yang lebih besar serta 2. Tanggungjawab Perbaikan Lingkungan Hidup Lingkungan acapkali dianggap sebagai objek yang harus dikelola secara maksimal karena menganggap manusia lebih tinggi derajatnya dari makhluk lain baik yang sifatnya abiotik maupun biotik. Hal ini sering didengungkan oleh kaum antroposentrisme. Isu lingkungan akan selalu naik pamornya jika telah terjadi kerusakan atau pencemaran atas suatu kegiatan usaha tertentu. Semaksimal apapun usaha untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak atau tercemar tidak akan mampu mengembalikannya pada kualitas lingkungan sebelumnya. Lantas, bagaimanakah pengusaha tambang ini memaknai tanggung jawab perbaikan lingkungan hidup? Berikut	disajikan	jawaban	dari	para	responden	pada	grafik	dibawah ini. 133
Gambar	18.	Grafik	Jawaban	Responden	mengenai	Pengusaha	Tambang dalam Memaknai Tanggung Jawab Perbaikan Lingkungan Hidup Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	dominasi	responden	memilih meletakkan tanggung jawab perbaikan lingkungan hidup pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lagi dan lagi pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai pihak atas yang seharusnya melakukan perbaikan secara kerusakan lingkungan sedangkan pengusaha bisa dianggap boleh bebas atas kewajiban tersebut. Alasannya timah adalah milik negara, maka pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi menyelesaikan segala permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan. massive Ketika pemerintah disibukkan dengan urusan lingkungan yang tidak kunjung usai, maka disisi lain pengusaha tambang terutama yang tidak memiliki ijin sedang melenggang bebas bersama hasil bumi timah. Hal ini sebenarnya tidak berlaku dengan adil. Ketika sebagian besar aktor melakukan proses eksploitasi, sementara sebagian kecil aktor dilimpahkan tugas untuk melakukan pemulihan pada lingkungan, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Karena untuk melakukan 134
survive perbaikan lingkungan dan , dibutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit. Khawatirnya, terjadi politik pembiaran terhadap praktik-praktik pertambangan dan pasca pertambangan dimana 'aktor negara' ini 'disogok' untuk menunjukkan bahwa aktor negara mencari keuntungan dan menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan yang berupaya untuk melakukan penguasaan terhadap akses pertambangan, terutama pada pertambangan ilegal. Tanggung jawab yang begitu besar pada lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat penting untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat tergaggu akibat kegiatan pertambangan. Dalam hal ini juga perlu ada campur tangan pemerintah berupa produk dan arah kebijakan seperti apa yang akan dilakukan. 3. Pilihan Pribadi yang Ditempuh dan Upaya Pemanfaatan Komoditas Timah Dalam kerangka otonomi daerah, konsesi pertambangan justru diberikan pada pengusaha-pengusaha dan perusahaan money oriented untuk mendulang keuntungan. Pengusaha tambang yang berorientasi pada mendapatkan keun- tungan yang luar biasa dari penjualan bahan galian yang di- eksploitasi. Mayoritas pengusaha tambang terutama tambang inkonvensional hanya memikirkan keuntungan secara pribadi saja dan tidak memerhatikan lingkungan yang dipakai dalam pengolahan	tambang.	Benarkah	begitu?	Grafik	dibawah	ini	akan menggambarkan pilihan ideologis sesungguhnya dari para responden sebagai pengusaha tambang. 135
Gambar	19.	Grafik	Jawaban	Responden	mengenai	Pilihan	Ideologis	sebagai Pengusahan Tambang Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	pilihan	ideologis	do	minan	yang dipilih oleh responden adalah akan memberikan pen- cerahan seperlunya. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya responden 'sedikit' berusaha berada pada posisi netral. Mereka mengetahui penambangan yang tidak memiliki izin atau ilegal sebenarnya tidak boleh dilakukan dan juga karena dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tersebut, namun mereka tetaplah pengusaha yang berorientasi pada keuntungan. Selagi hal tersebut memberikan keuntungan dan juga timah masih ada, maka aktivitas penambangan akan tetap berjalan. Pencerahan seperlunya malah terkesan ala kadarnya saja. Menjalankan tanggung jawab lingkungan sekadarnya dengan alasan kawasan penambangan masih milik pribadi, sehingga dalam memperlakukan lingkungan tergantung pada kepentingan pemilik dan pengusaha tambang. Sedang jika wilayah operasionalnya berada pada kawasan tertentu atau milik negara, malah terkesan 'memerintah' pemerintah daerah untuk melakukan tanggung jawab perbaikan lingkungan. 136 Kajian pada Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang selalu
mendengungkan dan sering dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan baik di daerah maupun nasional. Sebenarnya ini adalah isu klasik yang bermotif pada keadilan ekonomi ketimbang keadilan ekologi. Hal ini dapat terlihat dari pengelolaan ekonomi pada pertambangan yang seringkali mengesampingkan aspek lingkungan serta adanya monopoli dari pengusaha lokal. Malah orientasi kebijakan dalam pengelolaan sekaligus pemanfaatan yang dibuat oleh birokrat maupun politisi memiliki target untuk mendominasi akses pertambangan timah di tingkat lokal. Lantas bagaimanakah responden melihat upaya pemanfaatan komoditas	timah?	Berikut	disajikan	grafik	hasil	wawancara	dengan responden dibawah ini. Gambar	20.	Grafik	Jawaban	Responden	mengenai	Upaya	Pemanfaatan Komoditas Timah Hasil	grafik	di	atas	menunjukkan	sebanyak	36%	res- ponden memilih opsi timah milik daerah, keuntungan harus- nya untuk rakyat lokal. Dalam realisasinya, kewenangan dan kemandirian daerah dalam mengurus urusan pengelolaan anggaran dan sumber daya alamnya memerlukan basis ke- kuatan yang memberikan keuntungan tidak hanya bagi pengusaha lokal, tetapi juga bagi elite daerah. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan proteksi atas bisnis-politik yang lahir dari relasi antar keduanya. Sehingga, yang disebut dengan 'rakyat lokal' sebenarnya adalah pengusaha lokal dan penguasa 137
lokal, bukanlah 'rakyat lokal' dalam konotasi sesungguhnya. Penyimpangan ini terus terjadi selama relasi bisnis-politik tetap terjalin dalam tata kelola pertambangan timah lokal. E. Persepsi Jurnalis 1. Respon Perkembangan Pengelolaan Timah dan Tata Kelola Pertambangan Secara konsepsional, komunikasi dan kebijakan memiliki hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Hal tersebut tercermin pada persepsi masyarakat dalam merespon isu dan permasalahan yang sedang berkembang dan banyak dibincangkan. Salah satu isu sekaligus kajian strategis yang menarik untuk dikaji adalah diskursus politik timah dalam perspektif media massa. Media menjadi institusi sosial yang memiliki kontribusi dan memainkan perannya dalam merespon setiap dinamika sosial yang terjadi terkait politik pertimahan. Lalu, bagaimanakah sebenarnya responden yang bergelut dalam media massa mencoba melihat dan merespon perkembangan pengelolaan timah di Bangka Belitung saat ini?	Berikut	disajikan	grafik	jawaban	responden	dibawah	ini. Gambar	21.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Media	Massa	dalam Melihat dan Merespon Perkembangan Pengelolaan Timah di Bangka Belitung 138
Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	akumulasi	lebih	dari	50%	responden dalam melihat perkembangan pengelolaan timah di Babel memilih opsi untuk merubah kebijakan timah secara nasional serta menghentikan tambang ilegal. Realitas tata kelola sumber daya alam dalam dinamika yang berkembang saat ini ternyata tidak cukup puas dirasakan oleh responden sehingga menuntut adanya perubahan kebijakan secara nasional serta diikuti dengan penutupan tambang ilegal yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal. Kebijakan yang diambil nyatanya masih bergantung pada situasi politik dan siapakah yang memegang kendali kebijakan saat ini. Semestinya, setiap rezim berupaya mensosialisasikan ketika regulasi yang berkenaan dengan hajad hidup orang banyak dimunculkan. Sehingga dapat menghindari tumpang tindih regulasi dan masyarakatpun dapat mengontrol regulasi dari bawah melalui Civil Society Organization . jawaban dengan peringkat tertinggi selanjutnya. Hal ini sebenarnya sulit dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat telah menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertam- bangan terutama tambang inkonvensional. Selain itu pula, tambang inkonvensional biasanya dilakukan pada lahan bekas penambangan perusahaan besar seperti PT. Timah, Tbk meskipun terkadang tambang inkonvensional juga membuka lahan yang baru. Hal yang terpenting kemudian adalah bagaimana responden menilai tata kelola pertambangan yang ideal. Jawaban responden dibawah ini akan merep- resentasikan bagaimana tata kelola pertambangan di Babel saat ini. Menghentikan tambang ilegal merupakan 139
Gambar	22.	Grafik	Jawaban	Responden	dalam	Menilai	Tata	Kelola	Pertambangan yang Ideal Berdasarkan	hasil	grafik	jawaban	di	atas,	menunjukkan	bahwa dominasi jawaban adalah menginginkan pengaturan penjualan dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pengaturan produksi dibawah kendali pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena negara dinilai terlalu banyak melakukan intervensi dalam dunia pertimahan. Meskipun demikian, responden menilai peran negara tetap dibutuhkan. Misalnya saja, negara harus hadir dalam pengaturan penjualan produksi hasil tambang melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Harapannya adalah dapat membatasi terjadinya ekspor timah ilegal, meningkatkan pendapatan negara, mampu menentukan harga timah sendiri serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekspor produk timah Indonesia. 140
Sedangkan jika penjualan diatur oleh pemerintah daerah dikhawatirkan akan meningkatkan indikasi kerugian negara akibat ekspor timah ilegal. Selain pengaturan penjualan dilakukan oleh pemerintah pusat, responden menilai pengaturan produksi harus dila- kukan oleh pemerintah daerah. Alasan kuatnya adalah otonomi daerah yang memungkinkan bagi pemerintah dae rah untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan bahan galian timah bagi kepentingan daerah. Meskipun de- mikian, hal tersebut dapat menimbulkan dorongan semakin berkembangnya tambang inkonvensional yang dapat dila- kukan oleh siapa saja dan dimana saja. 2. Tanggungjawab Perbaikan Lingkungan Hidup Di daerah pertambangan terbuka ( 2. Tanggungjawab Perbaikan Lingkungan Hidup Di daerah pertambangan terbuka ( ) yang dalam aktivitasnya cenderung merubah bentang alam, tentunya isu dan permasalahan lingkungan menjadi sesuatu yang polemik. Aktivitas penambangan timah pada satu sisi merupakan 'penyelamat' bagi masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya dari timah, tetapi di sisi lain akti vitas yang mereka lakukan tersebut cenderung tidak mengikuti kaidah yang baik dan hal ini memberikan dampak pada kerusakan lingkungan. Eksplorasi yang sudah sangat menguntungkan itu nyatanya belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri, sedangkan sebagai sum ber daya alam tidak terbaharukan, cadangan timah sudah kian menipis. Secara umum, berita yang mengangkat tema tentang industri timah termasuk di dalamnya adalah dampak ling- kungan menunjukkan trend yang diminati oleh media massa dan media sosial. Berkaitan dengan banyaknya tulisan ling- kungan yang bertemakan lingkungan dimana isinya seragam membahas tentang aktivitas penambangan dengan segala 141
kompleksitasnya, hasil wawancara pada responden dibawah ini terkait siapakah pihak yang paling bertanggung jawab melakukan perbaikan pada lingkungan hidup diharapkan memberikan cara pandang yang berbeda dari perspektif jurnalis.	Berikut	disajikan	grafik	jawaban	dibawah	ini. Gambar	23.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Pihak	yang	Paling Bertanggung Jawab dalam Melakukan Perbaikan pada Lingkungan Hidup dari Perspektif Jurnalis Menurut responden, perusahaan besar selama ini lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kenapa? Karena peru- stakeholders sahaan itu sesungguhnya tak hanya memiliki sisi tang gung profit jawab ekonomis kepada seperti bagaimana mem- peroleh dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan Amdal dan ketentuan lainnya. Tetapi, jika perusahaan ingin tetap eksis dan akseptabel, maka harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial. Fakta telah menunjukkan bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memerhatikan faktor sosial dan lingkungan. 142 Kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya
sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pe- menuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya dan pembayaran pajak pada negara. Seiring berjalannya waktu, masyarakat tidak sekadar menuntut perusahaan untuk me- nye diakan barang dan jasa yang diperlukannya, melain- kan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Selain karena terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat disekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan disekitar operasi perusahaan. Sebagian besar perusahaan masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya. Keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan merupakan hal yang wajar. Maka, kita melihat banyak pelaku industri yang hanya mementingkan bagai mana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya untuk melestarikan lingkungan. Men- dongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi me mang penting, namun tak kalah pentingnya juga memer- hatikan juga perbaikan lingkungan yang ditimbulkan sebagai dampak dari aktivitas penambangan. 3. Pilihan Pribadi yang Ditempuh dan Upaya Pemanfaatan Komoditas Timah Pada konteks lebih lanjut, media sebagai fungsi kontrol dan fungsi informasi sekaligus sarana untuk menyampaikan tun tutan-tuntutan bagi masyarakat umum. Berkenaan dengan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada sosial dan lingkungan, maka tuntutan masya rakat harus ada dan media dapat dijadikan sebagai 143
sarana. Pesan yang disampaikan dalam media massa dapat men jadi input bagi pengambil kebijakan publik, dalam hal ini adalah tata kelola pertambangan dan implikasiW yang muncul atas aktivitas tersebut. Menyikapi persoalan tata ke lola pertambangan timah di Babel, lantas seperti apakah pilihan pribadi yang akan ditempuh oleh responden? Berikut disajikan	grafik	jawaban	dibawah	ini. Gambar	24.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Persoalan	Tata	Kelola Pertambangan Timah di Babel Berdasarkan	grafik	jawaban	di	atas,	lebih	dari	setengah	responden memilih opsi untuk memberikan masukan ke berbagai pihak untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif penambangan timah. Dampak-dampak negatif dari penambangan	timah	jika	ditinjau	dari	aspek	fisik	lingkungan	seperti rusaknya bentang alam, pencemaran kualitas dan kuantitas air, pencemaran tanah, timbulnya kolong-kolong bekas tambang dan pencemaran kualitas udara. Sedangkan dampak positif dari pertambangan timah jika ditinjau dari	aspek	sosial	ekonomi	seperti	terjadinya	konflik	antar	masyarakat, banyaknya penyakit-penyakit yang disebabkan tambang dan menyebabkan angka putus sekolah menjadi 144
tinggi karena banyak yang memilih bekerja di tambang. Selain dampak negatif, tambang timah juga memberikan dampak positif terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bergelut dibidangnya. Jika kita lebih cenderung melihat dampak negatif di- ban dingkan dampak positifnya, maka dari awal kegiatan pertambangan	juga	telah	memiliki	dampak	pada	fisik	ling- kungan, misalnya saja pada pengupasan menyebabkan terkikisnya huru hara tanah, menurunnya kualitas tanah, hilangnya bentang alam serta dapat menimbulkan longsor. Sebaliknya, jika kita lebih cenderung melihat dampak po- sitif yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan, maka implikasi pada bidang ekonomi dan peningkatan sarana pra- sarana menjadi jawabannya. Sehingga memberikan masu- kan pada berbagai pihak baik dilihat dari dampak sosial ekonomi maupun lingkungan menjadi pilihan yang dirasa tepat, dimana tetap menempatkan responden pada posisi yang netral. Lalu bagaimanakah dengan upaya pemanfaatan komoditas timah? Bagaimanakah responden menyikapinya? top soil Gambar	25.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Upaya	Pemanfaatan Komoditas Timah 145
Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	dominasi	responden	memilih opsi tambang harus dipersulit ijinnya untuk mem- batasi produksi. Pengelolaan sistem perizinan khususnya izin pertambangan sangatlah kompleks karena keterkaitan hukum lintas sektor. Peraturan perundangan telah mengatur sedemikian rupa prosedur atau mekanisme perizinan yang harus dilewati oleh pemohon izin yang ingin mendapatkan izin usaha pertambangan. Walaupun begitu, dalam prak- tik nya selalu terdapat gap antara peraturan dengan imple- mentasinya. Misalnya saja dalam aspek pengawasan pem- berian izin yang masih kurang. Tambang ilegal menjadi bukti kuat bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dan benar. Tambang inkonvensional digambarkan sebagai kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun pendatang tanpa izin dari pemerintah, sehingga dengan demikian, masyarakat penambang tersebut melakukan penambangan tanpa memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi atau membayar royalti. Sedangkan tambang swasta yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota memang beroperasi secara resmi, namun dengan peraturan yang ada cenderung membatasi produksi dari tambang swasta dan menyebabkan hegemoni perusahaan tambang yang berada dibawah naungan pemerintah pusat. F. Persepsi LSM 1. Respon Perkembangan Pengelolaan Timah dan Tata Kelola Pertambangan Organisasi non pemerintah dan organisasi komunitas memiliki kepedulian terhadap masalah HAM, gender, ling- kungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial, 146
terutama dalam industri pertambangan dan migas. Organisasi semacam ini bekerja sama dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas. Posisi dan tuntutan mereka lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masiv lingkungan dan sosial masyarakat sekitar wilayah operasional. Industri pertambangan kerap diasosiasikan sebagai kegiatan eks- ploitasi alam yang merusak dan mencemari lingkungan, penyebab degradasi hutan dan berkontribusi juga pada pemanasan global. Tuduhan lainnya, pertambangan di- anggap sebagai pelanggar HAM dan memarjinalisasikan eko nomi masyarakat lokal, penyerobotan lahan atau tanah masyarakat serta degradasi kehidupan sosial dan budaya. Lalu, bagaimanakah sebenarnya NGO dan LSM Lingkungan menyikapi perkembangan pengelolaan timah di Babel? Berikut	disajikan	grafik	hasil	wawancara	dengan	28	orang	responden yang berasal dari berbagai NGO dan LSM Lingkungan di wilayah Bangka Belitung dibawah ini. Gambar	26.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	NGO	dan	LSM	Lingkungan dalam Menyikapi Perkembangan Pengelolaan Timah di Babel 147
Berdasarkan	grafik	di	atas,	pilihan	tertinggi	yang	di- ambil oleh responden adalah merubah kebijakan timah secara nasional. Kebijakan yang sekarang dimata responden dinilai cenderung eksploitatif dengan terus bergantung pada sumber energi minerba. Bahkan, kebijakan saat ini membuka peluang pembokarangan komoditas seperti mineral tanah jarang dan radioaktif yang melibatkan beberapa badan tertentu yang dinilai masih minim kajiannya. Selain itu sejum- lah keistimewaan diberikan kepada korporasi tambang, dimana hak penguasaan lahan semakin diperpanjang yang berpotensi memunculkan masalah baru. Kebijakan ini juga mengancam masyarakat yang lahannya hendak dijadikan wilayah pertambangan, dimana tidak diberikan hak veto untuk menyatakan tidak dengan pertambangan. Penolakan dan perlawanan terhadap kebijakan pertambangan saat ini menuai tantangan dengan elite politik yang mayoritasnya memiliki dan terhubung dengan sejumlah perusahaan tam- bang di berbagai daerah di Indonesia. Menghentikan tambang ilegal menjadi pilihan selanjut- nya. Pertambangan tanpa izin ini ada yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang tidak memiliki izin dan dapat terjadi di wilayah yang sudah memiliki izin atau yang tidak memiliki izin. NGO yang menginginkan pertambangan timah ilegal berhenti sama sekali sebenarnya merupakan suatu skenario yang tidak mudah. Perusahaan pada saat ini umumnya mulai bermitra dengan masyarakat yang memiliki tambang. Hal ini nampaknya mulai menjadi salah satu opsi solusi yang dapat ditawarkan ketimbang benar-benar menghentikan tambang ilegal yang malah menyebabkan ekonomi masyarakat menjadi rendah. Pertanyaan selanjutnya yang tak kalah penting adalah bagaimana NGO merespon tata kelola	pertambangan	timah	di	Babel?	Berikut	disajikan	grafik	dibawah ini. 148
Gambar	27.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	NGO	dalam	Merespon Tata Kelola Pertambangan Timah di Babel Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	dominasi	pilihan	responden adalah pada opsi pemerintah pusat mengatur secara umum, pemda mengatur secara khusus. Hal ini dimak- sudkan mengingat pemerintah daerah yang lebih mengetahui potensi dari wilayahnya. Bangka Belitung merupakan salah satu penghasil timah terbesar di dunia dengan kapasitas produksi menyentuh angka 84 ribu ton per tahun. Sebagai mata pencaharian utama masyarakat, tata kelola perlu diatur dengan baik agar hasil bisa dinikmati masyarakat dan pro- ses produksi dari hulu ke hilir sesuai dengan aturan. Tata kelola pertambangan yang baik membuat penerimaan pajak meningkat dan berkontribusi besar bagi pembangunan. Namun, euforia otonomi daerah justru mendatangkan bencana sejak pengurusan izin usaha diserahkan pada peme- rintah daerah. Pemberian izin menjadi mudah didapatkan. Sektor pertambangan berkembang sangat pesat tanpa di- awasi secara ketat, baik oleh pusat maupun daerah. Bukan saja perizinan yang bermasalah saja yang terekspos, melain- kan juga soal pemanfaatan lahan yang tumpang tindih, dampak buruk bagi lingkungan hingga persoalan pajak. 149
2. Tanggungjawab Perbaikan Lingkungan Hidup Operasi pertambangan menciptakan kehancuran dan pencemaran lingkungan. Ongkos produksi yang rendah sering dibangga-banggakan para pengusaha dalam laporan tahunannya yang dicapai dengan mengorbankan lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka dimana ketika suatu wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Selain itu, hampir semua operasi per- tambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah dan laut. Hal ini mengakibatkan kerusakan dan pencemaran sungai dan laut yang merupakan sumber kehidupan masyarakat setempat. NGO menjadikan tanggung jawab sosial serta lingkungan menjadi isu utama bagi masya- rakat. Kampanye advokasi yang dilakukanpun didukung dengan data hasil penelitian yang baik melalui pengamatan, percobaan dan atau wawancara dengan orang yang berkaitan dengan isu yang ingin diangkat sehingga kemungkinan besar bisa mempermudah dan meningkatkan kesadaran pub lik, menghasilkan dukungan publik dan memengaruhi pembuatan kebijakan. Lalu, bagaimanakah sebenarnya NGO dan LSM ini melihat tanggung jawab perbaikan lingkungan? Siapakah sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab dalam melakukan perbaikan lingkungan tersebut? Berikut disajikan grafik	hasil	wawancara	dengan	responden	dibawah	ini. 150
Gambar	28.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Pihak	yang	Bertanggung Jawab dalam Melakukan Perbaikan Lingkungan Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	pilihan	responden	yang	utama adalah perusahaan tambang saatnya mengambil peran. Perubahan lingkungan yang sangat dinamis, baik yang dipicu oleh kekuatan eksternal maupun internal telah memaksa para pelaku bisnis untuk tidak saja harus selalu meningkatkan laba dan kinerja, tetapi juga mesti peduli terhadap problem sosial dan lingkungan. Semakin besarnya kekuasaan para bisnis ternyata telah membawa dampak yang	signifikan	terhadap	kualitas	kehidupan	manusia.	Setiap perusahaan hendaknya jangan hanya bermotivasi me	n	capai	profit	sebesar-besarnya	sehingga	tidak	melihat	dampak sosial lingkungan yang ditimbulkan. Melalui LSM dan NGO inilah yang berperan sebagai andalan pendamping masyarakat yang harus tegas kepada pelaku usaha yang tidak memilik kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan. Wacana perbaikan sosial dan lingkungan seolah menjadi tren global dan tidak sedikit perusahaan yang mengklaim telah mengimplementasikan perbaikan sosial dan lingkungan melalui divisi khusus perusahaan yang menanganinya. Namun, regulasi yang tepat sebagai landasan dasar bagi perbaikan sosial dan lingkungan hanya dapat tercipta melalui "tangan" pemerintah pusat dan daerah sebagaimana pilihan responden selanjutnya. Peran pemerintah dinilai sangat menentukan perbaikan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan baik dari segi fasilitas maupun regulasinya. Pemerintah selama ini dinilai kurang konsisten dalam agenda perbaikan lingkungan. Isu-isu global seperti perlindungan lingkungan, penye- diaan material secara bertanggung jawab serta kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan akan menjadi perhatian khusus pemerintah ke depan. Pemerintah harus 151
mendorong secara lebih serius agenda-agenda tersebut, sementara lembaga-lembaga non pemerintahan akan lebih kritis terhadap segala bentuk kerusakan lingkungan. 3. Pilihan Pribadi yang Ditempuh dan Upaya Pemanfaatan Komoditas Timah Dalam beberapa tahun terakhir, NGO atau LSM semakin profesional dalam kegiatan mereka. Mereka aktif melakukan kampanye advokasi untuk masyarakat. Umumnya mereka memanfaatkan jaringan media sosial maupun konvensional. Mereka juga melakukan tekanan kepada perusahaan baik langsung maupun tidak langsung melalui upaya yang memengaruhi masyarakat yang terkena dampak dari suatu kegiatan perusahaan, legislator, pemerintah pusat dan daerah serta melalui pemanfaatan media massa. Lalu, sebenarnya bagaimanakah pilihan pribadi yang ditempuh oleh responden dalam menyikapi tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung?	Berikut	disajikan	grafik	hasil	wawancara	dengan	responden dibawah ini. Gambar	29.	Grafik	Jawaban	Responden	dalam	Menyikapi	Tata	152 Kelola Pertambangan Timah di Bangka Belitung
Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	lebih	dari	setengah	responden memilih opsi memberikan masukan dari sisi negatif maupun positif dari penambangan timah. Ada hal yang menarik ketika melihat ternyata mereka lebih memilih bersikap seolah 'netral'. Beberapa posisi NGO yang dinilai competitor 'netral' ini diduga merupakan boneka perusahaan tambang untuk memukul perusahaan lain yang menjadi donaturnya. Secara kasat mata, sepintas dapat dilihat berbagai NGO yang ada di negeri ini seperti saling bahu membahu membela kepentingan masyarakat lewat laporan dan investigasi mereka. Namun, tidak bisa dipungkiri meski memiliki platform yang mirip, terkadang sesama NGO tersebut juga mengalami benturan terkait perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh para donatur mereka. Hal yang membuat mereka tidak pernah tersentuh hingga saat ini adalah aktivis yang memang 'berjuang' untuk negeri seringkali menjadi korban. Aksi-aksi yang sering dipertontonkan diduga justru digunakan untuk melanggengkan kepentingan pihak tertentu. stakeholders 'dirawat' sebagai bagian dari perusahaan. Organisasi-organisasi ini ter libat dalam komunikasi dua arah untuk bersama-sama mem- buat keputusan. Dalam hal positif proses ini bisa mem- bangun kepercayaan, menyelaraskan kepentingan, menun- jukkan komitmen lingkungan, bersifat kooperatif serta berkomitmen untuk mendukung pasar global dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga me- ngu rangi resiko yang berpotensi merusak melalui sistem radar peringatan dini. Lalu bagaimanakah dengan upaya pemanfaatan komoditas timah di Babel dalam kacamata NGO dan	LSM?	Berikut	disajikan	grafik	hasil	wawancara	dengan	responden dibawah ini. NGO dan LSM perlu 153
Gambar	30.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Upaya	Pemanfaatan Komoditas Timah di Babel dalam Kacamata NGO dan LSM Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	responden	memilih	opsi	tambang harus dipersulit ijinnya untuk membatasi produksi. Proses perizinan yang sulit dinilai oleh sebagian kalangan dari NGO dan LSM akan berdampak pada penghentian proses produksi. Selain itu, otonomi daerah diklaim membuat iklim investasi tidak baik terutama karena izin tambang yang terlalu banyak. Tambang dengan prinsip kehati-hatian untuk cadangan generasi berikutnya menjadi opsi responden tertinggi selanjutnya. Baik dalam konteks wilayah darat maupun pesisir, keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kedaulatan bangsa. Sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat. 154
G. Persepsi Akademisi 1. Respon Perkembangan Pengelolaan Timah dan Tata Kelola Pertambangan Kegiatan penambangan, terutama penambangan yang dilakukan oleh masyarakat masih belum memenuhi bebe- rapa ketentuan, baik aspek legal maupun aspek teknis yang mengacu pada konsep . Kegiatan tersebut setidaknya telah menimbulkan persoalan dan kerugian baik bagi negara, lingkungan maupun diri mereka sendiri. Terbatasnya modal keahlian dan ekonomi yang mereka miliki telah menyebabkan mereka cenderung menjadi objek eksploitasi para pemodal yang mencari keuntungan dari kegiatan tersebut. Lantas, bagaimanakah persepsi akademisi terkait pengelolaan pertambangan timah di Babel? Berikut disajikan	grafik	hasil	wawancara	pada	responden	dibawah	ini. 1. Respon Perkembangan Pengelolaan Timah dan Tata Kelola Pertambangan Kegiatan penambangan, terutama penambangan yang dilakukan oleh masyarakat masih belum memenuhi bebe- rapa ketentuan, baik aspek legal maupun aspek teknis yang mengacu pada konsep . Kegiatan tersebut setidaknya telah menimbulkan persoalan dan kerugian baik bagi negara, lingkungan maupun diri mereka sendiri. Terbatasnya modal keahlian dan ekonomi yang mereka miliki telah menyebabkan mereka cenderung menjadi objek eksploitasi para pemodal yang mencari keuntungan dari kegiatan tersebut. Lantas, bagaimanakah persepsi akademisi terkait pengelolaan pertambangan timah di Babel? Berikut disajikan	grafik	hasil	wawancara	pada	responden	dibawah	ini. Gambar	31.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Persepsi	Akademisi Terkait Pengelolaan Pertambangan Timah Di Babel Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	responden	memilih	opsi	utama untuk merubah kebijakan secara nasional. Kebijakan yang diambil nyatanya masih bergantung pada situasi politik dan siapakah yang memegang kendali kebijakan saat ini. Masalah regulasi dan koordinasi antara sektor pertambangan 155
dan sektor lainnya sedikit banyak merupakan cerminan masih	berkonfliknya	kepentingan	ekonomi	dan	lingkungan.	Keseriusan dan kolaborasi pembuat kebijakan sangat dibutuhkan dalam mendamaikan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Dalam kajian akademis mengenai konsep kebijakan desentralisasi nyatanya dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah serta hubungan antara pemerintah khususnya terkait pertambangan masih banyak menemui ketidakjelasan serta aturan yang masih tumpang tindih. Namun, yang perlu diingat adalah urgensi sumber daya alam perlu dipahami bukan hanya berada pada tataran kepentingan ekonomi apalagi politik belaka. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang paling ideal mengendalikan pengelolaan timah ketika daerahpun merasa merubah kebijakan secara nasional menjadi opsi yang paling tepat	dari	pengelolaan	timah?	Berikut	grafik	jawaban	dari	responden dibawah ini. Gambar	32.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Pengendalian	Pengelolaan Timah Ketika Daerahpun Merasa Merubah Kebijakan Secara Nasional menjadi Opsi yang Paling Tepat dari 156 Pengelolaan Timah
Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	opsi	utama	responden	adalah memilih pusat mengatur penjualan, daerah mengatur produksi. Peran pemda dinilai saat ini masih rendah sehingga perlu adanya gebrakan baru dalam menciptakan inovasi tata kelola pertambangan timah di mana daerah yang lebih memahami kondisi di lapangan saat ini. Pertimbangan lainnya	adalah	fluktuasi	harga	timah	yang	masih	belum	stabil memerlukan peran pemerintah pusat untuk mem- buat kebijakan dan regulasi yang tepat sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Kebijakan tata kelola selama ini tidaklah didasari dengan perencanaan dan pengaturan tata ruang dan wilayah, tetapi lebih didasarkan pada perhitungan PAD yang cenderung rapuh	dan	akan	lebih	mudah	menyulut	potensi	konflik	horizontal. Sama halnya ketika peraturan disusun tidak memerhatikan peraturan yang lebih tinggi yang dikeluarkan oleh	pemerintah	pusat,	maka	potensi	konflik	vertikal	tidak	dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap melakukan pergeseran yang mengakibatkan situasi menjadi dilematik saat ini. Sehingga dengan adanya pembagian kewenangan seperti ini diharapkan akan men- ciptakan	tata	kelola	pertambangan	yang	efektif	dan	efisien. 2. Tanggungjawab Perbaikan Lingkungan Hidup Sifat kegiatan tambang umumnya merugikan ekosistem dan menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, penggalian lobang tambang yang dilakukan dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah. Ancaman keselamatan kerjapun tidak dapat dihindari. Semua itu masih ditambah lagi dengan terjadinya pencemaran lahan dan sungai karena penanganan limbah pengolahan yang belum dipahami dengan baik. Bagaimanakah responden menyikapi perbaikan lingkungan pasca tambang? 157
Siapakah yang paling bertanggung jawab? Berikut disajikan grafik	hasil	wawancara	dengan	responden	dibawah	ini. Gambar	33.	Grafik	Jawaban	Responden	dalam	Menyikapi	Perbaikan Lingkungan Pasca Tambang Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	sebanyak	50%	res- ponden memilih opsi perusahaan besar selama ini lalai dalam melaksanakan kewajiban. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan agar memberikan dampak luas terhadap masyarakat sekitar terkadang masih lalai untuk ditunaikan. Masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan terbatasnya sarana prasarana yang ada. Hal seperti ini seharusnya mampu menjadi tanggung jawab perusahaan. Selain itu kurangnya pengawasan lanjutan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah menjadi PR besar berikutnya meskipun mungkin telah ditunaikan tanggung jawab tersebut kepada masyarakat. 158
3. Pilihan Pribadi yang ditempuh dan Upaya Pemanfaatan Komoditas Timah Mencermati persoalan penting mengenai tata kelola pertambangan timah sekarang ini bagi akademisi sendiri pen ting untuk memikirkan pembangunan berkelanjutan. Upaya pemerintah memberikan perhatian pada sektor per- tam bangan, khususnya kepada penambangan yang dilakukan oleh masyarakat, di tingkat pusat maupun daerah bukan tidak ada. Namun perhatian tersebut masih lebih banyak dititik beratkan pada upaya penertiban antara legal dan ilegal, kurang melihat akar permasalahan yang sebenarnya yang terjadi pada masyarakat yang melakukan penambangan maupun di tingkat pemerintahan. Satu sisi sebagai pilihan hidup bagi penambang selain lebih menjanjikan juga ada yang tidak memiliki mata pencaharian yang jelas. Di sisi lain, pemerintah seringkali tidak mengetahui secara persis bagaimana mengembangkan pertambangan rakyat. Di sam- ping itu juga, pemerintah tidak memiliki alternatif pekerjaan yang lebih menjanjikan dan penegakkan hukum di daerah tersebut. Lantas, bagaimanakah pilihan pribadi responden sebenarnya?	Berikut	disajikan	grafik	hasil	wawancara	res- ponden dibawah ini. Gambar	34.	Grafik	Jawaban	Responden	dalam	Menyikapi	Perbaikan Lingkungan Pasca Tambang 159
Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	sebanyak	72%	res- ponden memilih opsi memberikan masukan ke berbagai pihak untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif pe nambangan timah. Munculnya industri-industri per tam- bangan mempunyai dampak positif dan negatif bagi masya- rakat dan negara. Dampak positif adanya industri per - tambangan antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hasil produksi tambag dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun inter- nasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat me- ningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Penting bagi pemerintah untuk memerhatikan masalah penambangan ilegal karena dapat membuat kerugian bagi negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan dan menjual hasil tambangnya secara ilegal sehingga terhindar dari pajak negara. Di sisi lainnya, industri pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan. Area pertambangan menjadi terkikis dan menyebabkan erosi. Limbah hasil pengolahan tambang juga mencemari lingkungan. Untuk itulah akademisi mengambil peran dalam melakukan kajian terhadap pertambangan timah. Sehingga dapat memberikan saran secara objektif dengan melihat dampak dan manfaat dari pertambangan timah. Selain itu peran akademisi memiliki tanggung jawab moral sekaligus bermitra dengan masyarakat. Menjadi intermediator kepentingan kelompok inferior agar tidak bersinggungan dengan kepentingan kelompok lain yang superior. Lalu bagaimanakah dengan pemanfaatan komoditas timah	dimata	responden?	Berikut	disajikan	grafik	hasil	wawancara dengan responden dibawah ini. 160
Gambar	35.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Pemanfaatan	Komoditas Timah dimata Responden Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	opsi	utama	responden	adalah memilih tambang harus dipersulit ijinnya untuk membatasi produksi. Dampak dari berlakunya otonomi daerah, izin menambang bisa dilakukan oleh masyarakat umum dengan izin yang diberikan oleh kabupaten. Sejak saat itu penambangan timah terjadi secara masif dan tidak terkendali yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup	signifikan	khususnya	di	Babel.	Komoditi	tambang	ini	memiliki peranan penting dalam penentuan harga timah internasional. Untuk menjaga harga tetap stabil, produksi timah harus dijaga, jangan berlebihan yang dikhawatirkan justru akan menjatuhkan harga timah itu sendiri. Namun, pem batasan produksi timah hanya akan menghambat pembangunan karena saat ini Babel belum siap untuk ber- gantung pada sektor lain di luar pertambangan. Aturan ekspor dan tata niaga timah yang ada belum memberikan dampak	yang	signifikan	bagi	tata	niaga	timah	di	Babel.	Seharusnya pembatasan jumlah produksi juga diikuti dengan perbaikan tata kelola niaga timah yang baik. 161
H. Persepsi Perangkat Desa 1. Respon Perkembangan Pengelolaan Timah dan Tata Kelola Pertambangan Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan desa umum- nya hanya dijadikan alat oleh penguasa pusat maupun daerah guna mengeksploitasi sumber daya alamnya berupa tam bang maupun hutannnya serta mengeksploitasi sumber daya manusianya setiap ada kegiatan politik dengan menge- luarkan peraturan desa yang cenderung lebih berpihak pada penguasa dan pengusaha. Kepala desa tidak berani meng- ambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat karena apa- bila melakukannya, maka sanksi berupa pencopotan jabatan sebagai kepala desa akan membayanginya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa hanya ber- sifat formalitas karena setiap mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan keinginan pejabat diatasnya, misalnya camat atau bupati. Singkatnya, kepala desa tidak dapat menge- luarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (tambang pasir, emas, minyak, dsb) selama kebijakan di buat oleh pejabat yang tertinggi yaitu bupati/ wali kota dan atau Gubernur yang mana pejabat tersebut bahkan mungkin kurang tahu akan kondisi serta dampak geo	grafis	dan	sosiologis	bila	desa	tersebut	dibuat	aktivitas	pertambangan. Lalu, bagaimanakah pandangan kepala desa tersebut sebagai responden dalam melihat perkembangan pengelolaan	timah	di	Babel?	Berikut	disajikan	grafik	jawaban	responden dibawah ini. 162
Gambar	36.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Pandangan	Kepala Desa dalam Melihat Perkembangan Pengelolaan Timah di Babel Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	sebanyak	29%	timah responden melihat perkembangan pengelolaan saat ini perlu merubah kebijakan timah secara nasional. Pasal nya, di era otonomi daerah, ketika hak penguasaan izin	pertambangan	ada	di	tangan	Kepala	Daerah,	konflik- konflik	dalam	berbagai	dimensi	kerap	terjadi	dengan	dalih	menyejahterakan masyarakat desa. Kepala Desa tidak punya kewenangan mutlak untuk mengatur sumber daya alamnya, walaupun secara formal kebijakan tertentu dikeluarkan oleh kepala desa namun secara legitimasi kebijakan tersebut dibuat karena dilandasi oleh kepentingan ekonomi-politik dari penguasa teratas, dalam hal ini adalah bupati atau gubernur. Kenyataan ini mempertontonkan persoalan klasik di tubuh pemerintah terkait kurangnya koordinasi dalam penyusunan regulasi di masing-masing sektor. Opsi lain dengan peringkat tertinggi berikutnya adalah belum saatnya Babel lepas dari timah. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran sektor pertambangan dalam penyediaan lapangan kerja semakin penting sejak krisis ekonomi 163
melanda diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah desa mengakui bahwa pertambangan rakyat adalah bagian dari aktivitas masyarakat. Hal yang terlihat adalah bahwa pertambangan yang dilakukan itu adalah ilegal, namun pemerintah setempat tidak melarang atau menghentikan para penambang karena itu adalah bagian dari aktivitas atau sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk membiayai hidup mereka. Dalam konteks inilah diperlukan peran pemerintah, bagaimana cara mengelola pertambangan rakyat yang dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat sekaligus dapat mengurangi ancaman dampak lingkungan semaksimal mungkin. Lalu, bagaimanakah responden dalam menilai tata kelola pertambangan di Babel saat ini? Berikut disajikan grafik	hasil	wawancara	dengan	responden	dibawah	ini. 164 Gambar	37.	Grafik	Jawaban	Responden	dalam	Menilai	Tata Kelola Pertambangan di Babel
Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	opsi	pusat	mengatur	kewenangan dan keuntungan, daerah menerima limpahan menjadi opsi tertinggi yang dipilih oleh responden. Peng- aturan urusan kewenangan dan keuntungan yang diatur oleh pemerintah pusat akan membawa konsekuensi berkurangnya fungsi dari hak menguasai negara atas pertambangan yang ada di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Konsekuensi lainnya adalah pemerintah pusat akan selalu memegang kendali atas berbagai urusan terkait pertambangan timah. Selain itu, kewenangan yang diberikan pada daerah sebenarnya sangat terbatas dan dapat diambil atau diberi kembali. Konsekuensi lainnya adalah penerimaan daerah bisa jadi akan berkurang akibat hilangnya kewenangan penguasaan pertambangan oleh daerah. Implikasi tersebut wajar terjadi jika memang ingin meletakkan pengaturan kewenangan dan keuntungan pada pusat, meskipun dalam praktiknya, hubungan antara pusat dan daerah akan selalu terdapat tarik menarik kepentingan. 2. Tanggungjawab Perbaikan Lingkungan Hidup Untuk kesekian kalinya, masyarakat kembali menjadi korban	yang	dipicu	adanya	konflik	pertambangan	dan	masyarakat. Aparat desa yang seharusnya menjadi penga- yom masyarakat, justru diduga menjadi beking utama bagi pe ru sahaan tambang. Walaupun terlambat, namun ter- kuaknya peristiwa tersebut menghasilkan reaksi dari banyak pihak sehingga pada akhirnya banyak lokasi tam bang yang ditutup oleh pihak berwajib. Hal yang perlu digaris- ba wahi adalah timah merupakan jenis sumber daya alam serta sifat destruktifnya sangat tinggi, yang sehingga bagaimanapun kegiatan pertambangan akan sangat merugikan lingkungan hidup dan masyarakat yang berada di kawasan pertambangan, terutama masyarakat yang berada di non-renewable 165
wilayah regional desa. Lalu, bagaimanakah tanggapan kepala desa mengenai perbaikan lingkungan hidup pasca tambang? Siapakah yang paling bertanggung jawab atas perbaikan tersebut?	Berikut	disajikan	grafik	jawaban	responden	dibawah ini. Gambar	38.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Tanggapan	Kepala Desa dalam Perbaikan Lingkungan Hidup Pasca Tambang Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	dominasi	jawaban	res- ponden adalah pada opsi perusahaan tambang saatnya mengambil peran. Perubahan lanskap Bangka dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan timah, sebenarnya bukan masalah baru. Hal tersebut semakin men- colok dengan sifat penambangan yang rakus, tidak terkendali, berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan tidak me lakukan reklamasi. Tanggung jawab yang begitu besar terhadap lingkungan yang harus dijalani oleh perusahaan per tambangan pasca pengelolaan merupakan bentuk tang- gung jawab yang sangatlah penting bagi perusahaan pada sektor pertambangan dimana bertujuan agar dapat me- mulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang 166
sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Sebenarnya, masih ada sikap baik dari perusahaan tambang yang bertanggung jawab untuk menjalankan tang- gung jawab perusahaan dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat sekitar turut memprioritaskan kembalinya fungsi dan kualitas lingkungan serta bekerjasama dengan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melanjutkan tugas peme- rintah dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun kadang ting kat kesadaran dari perusahaan tambang untuk mela- kukan tanggung jawab sosial dan lingkungannya masih kurang. Selain karena lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pemerintah terhadap peraturan yang dibuat, juga karena kurangnya sanksi yang tegas dan nyata bagi perusahaan yang mangkir dari kewajibannya. Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, daerah bekas tambang harus dapat dipertahankan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungannya bagi masyarakat di desa-desa yang sebelum- nya terdapat kegiatan pertambangan, karena masyarakat yang tinggal di desa-desa tersebut merupakan masyarakat yang akan langsung terkena imbas penurunan kondisi eko- nomi, sosial dan lingkungan pasca penambangan. tambang, 3. Pilihan Pribadi yang Ditempuh dan Upaya Pemanfaatan Komoditas Timah Masyarakat yang melakukan penambangan adalah feno- mena yang dapat ditemui hampir di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi penduduknya masih belum sejahtera. Sektor ini menjadi pilihan bagi masyarakat karena tidak membutuhkan kete- rampilan khusus, tetapi dapat mendatangkan uang dalam waktu singkat apabila mereka berhasil menemukan bahan tambang yang dicari. Namun demikian, kegiatan ini pada 167
sisi lainnya menimbulkan banyak kerugian bagi negara dan masyarakat sendiri karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang baik serta sebagian besar tambang yang dapat ditemui di kawasan pedesaan merupakan tambang ilegal. Sedangkan pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Lalu, bagaimanakah sebenarnya pilihan pribadi yang ditempuh oleh responden dalam menyikapi tata kelola pertambangan timah? Berikut	disajikan	grafik	jawaban	responden	dibawah	ini. Gambar	39.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Pilihan	Pribadi	yang ditempuh dalam Menyikapi Tata Kelola Pertambangan Timah Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	dominasi	pilihan	responden adalah pada opsi memberikan masukan ke berbagai pihak untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif penambangan timah. Mengingat bahwa kepala desa memiliki kewenangan yang cukup terbatas dalam pengelolaan wilayahnya, maka kewenangan yang tertulis semuanya kewenangan yang muncul karena kompromi politik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sederhananya adalah meskipun kepala desa diberikan 168
kekuasaan yang luas untuk mengelola desanya secara maksimal, namun kebijakan yang berkaitan dengan persoalan sebatas yang bersinggungan dengan luar, misalnya investor ingin masuk ke desa untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, maka kepala desa tidak berwenang menentukan boleh atau tidaknya, ijin ditentukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa adalah memberikan masukan yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya dari segi positif dan negatif, meskipun tetap keputusan ada di tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Lalu, bagaimanakah dengan upaya pemanfaatan	komoditas	timah?	Berikut	disajikan	grafik	jawaban responden dibawah ini. Gambar	40.	Grafik	Jawaban	Responden	Mengenai	Upaya	Pemanfaatan Komoditas Timah Berdasarkan	hasil	grafik	di	atas,	dominasi	responden	me- milih opsi tambang harus dipersulit ijinnya untuk mem batasi produksi. Sebenarnya dengan membatasi dan mempersulit izin pertambangan tidak ada pengaruh ter hadap jalannya usaha pertambangan timah di Bangka Belitung. Perusahaan yang masih memegang IUP tetap bisa terus berproduksi 169
hingga izinnya berakhir. Secara ekonomi, penerbitan IUP tidak berdampak akan berdampak pada perekonomian nasional	secara	signifikan.	Namun,	izin-izin	yang	baru	dapat dibatasi jika telah dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini bisa dilakukan untuk menghindari benturan lingkungan antara pengangkutan komoditas dan sosial. 170
BAB VI - OPSI-OPSI YANG TERSEDIA A. De-Privatisasi dan Intervensi Negara Pembangunan ekonomi sebuah negara-bangsa akan selalu dilandasi oleh ideologi ekonomi politik yang dianutnya. Kajian pembentukan struktur pasar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, selalu menjadi bahasan yang diskursif dan kompleks. Dikotomi besar perspektif masih sering terkonsentrasi pada dua analisis besar pembentukan pasar; yakni di negara dengan ideologi kapitalis dimana pasar terbentuk murni karena interaksi antara konsumen dan produsen (peran dan intervensi pemerintah sangat minimal), dan di negara dengan faham sosialis pasar diciptakan oleh tangan negara (pemerintah) dengan perencanaan terpusat (Yustika, 2009). Perdebatan lebih substansial dalam kajian public and political ilmu politik sejatinya didasarkan pada persoalan bagaimana good produksi dan distribusi kesejahteraan ( ) oleh negara. Bahasan kontemporer adalah bagaimana dengan per- spektif ekonomi politik di negara berkembang yang selalu berupaya menemukan sistem khas yang tepat dan kapabel bagi pertumbuhan mereka sendiri, di tengah pusaran dan tari kan relasi kuasa ekonomi politik global. Indonesia misalnya, jika kita menilik Konstitusi RI UUD 1945 pasal 33, secara sederhana dapat kita komparasikan perspektif yang ingin dituju adalah faham Keynessian dengan karakter khas Indonesia prinsip gotong royong atau kooperasi sebagai- mana dikemukakan oleh Dibyo Prabowo (Mubyarto & 171
Boediono, 1981). Nilai intrinsik yang terkandung dalam konstitusi Indonesia tersebut memunculkan kecenderungan beberapa rezim untuk menampilkan monopoli negara atas pengelolaan sumber daya dengan corak atau model yang kita kenal dengan korporatisme negara. Dalam prinsip korporatisme negara, negara menjalankan sistem tata kelola melalui intervensi dan kendali yang sangat monopolistik dan menonjol. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan "stabilitas politik" yang dalam adagium developmentalisme menjadi syarat mutlak dan fundamental bagi berlangsung dan sinambungnya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi secara sederhana dapat terlihat pada seberapa sebuah negara cukup konsen pada persoalan pelik ekonomi	seperti	inflasi,	infrastruktur	ekonomi,	defisit	atau	surplus neraca perdagangan/pembayaran, dan pemenuhan kebutuhan pangan. Pengalaman orde baru misalnya yang secara ekstrem memfungsikan dirinya sebagai pusat mono- poli politik dan pengendali tunggal ekonomi. Di mana orde baru lahir dan tumbuh dari kondisi kehancuran parah per e konomian negara pada masa orde lama, terutama akibat instabilitas politik yang sedang dalam pergolakan menemukan formula sistemnya. Melalui berbagai langkah kebijakannya, negara memonopoli alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, menentukan alokasi modal, kredit, konsesi, bahkan lisensi untuk didistribusikan ke masyarakat. Praktik ini kemudian menyisakan kondisi kerentanan abuse of power) terhadap penyelewengan demi penyelewengan kewenangan ( . Tata kelola dan tata niaga komoditas timah, mineral bernilai strategis tinggi bagi industri, sebagai salah satu kegiatan penting dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi penyokong target pertumbuhan ekonomi, juga tak terlepas dari diskursus ini. Dinamika pengelolaan komoditas 172
timah selalu mengikuti bagaimana warna rezim dan orde yang berlangsung. Pada masa Orde Baru, penambangan dan perdagangan timah bernuansa sangat hegemonik dengan legalisasi status strategis dari komoditas ini. Negara menjadi satu-satunya korporasi yang memonopoli atas pengusahaan timah, sektor privat maupun individu tak punya kuasa mengusahakan komoditas ini. Hal ini setidaknya terlihat dari sejarah panjang pengelolaan dan perdagangan timah oleh satu-satunya perusahaan negara (BUMN) PT Timah Tbk yang mendominasi semua wilayah dan izin pertambangan timah, meski dalam skala kecil konsensi juga pernah diserahkan kepada swasta mitra lokal perusahaan maupun satu-satunya MNC milik Australia-Malaysia bernama PT Kobatin untuk ikut terlibat dalam eksploitasi timah, namun kontrol dan pengawasan tetap di bawah pemerintah pusat. Pasca Orde Baru, tuntutan demokratisasi ekonomi yang akhirnya turut terkontaminasi oleh ajaran ala liberalism pembangunan ekonomi seperti , dere- gulasi, privatisasi, dan desentralisasi (Masyhuri & Hidayat, 2001), yang dalam pengalaman timah Bangka, dianggap volatile economy menjadi akar atau awal penyebab carut marut tata kelola hingga saat ini, memunculkan yang selalu tidak stabil juga menyisakan pertumbuhan yang tidak berkelanjutan. Deregulasi berupa pencabutan status stra tegis mineral timah yang berkonsekuensi melahirkan liberalisasi penambangan dan perdagangan timah, diakui memunculkan kebablasan tata kelola dan tata niaga. Dampak buruk yang dialami oleh Bangka Belitung berupa degradasi ekologis yang berlangsung cepat, perdagangan timah yang mengalirkan emas hitam tersebut tanpa valuasi nilai tambah ekonomis yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Negara pun kehilangan potensi pendapatan dan pertukaran kemakmuran yang structural adjustment boom and 173
tidak berkeadilan, meskipun secara sesaat menghadirkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah ini sebagai dampak dari kebebasan menambang dan menjual timah bagi semua khalayak dengan kontribusi ikutan dari perputaran uang yang tinggi. Liberalisasi ini berbuntut polemik pelik. Di satu sisi masyarakat senang karena menikmati daulat atas sumber daya tanah mereka yang selama ini haram bagi mereka pengelolaannya serta kesejahteraan yang terselamatkan pasca krisis. Di sisi lain negara dinilai gagal mengantisipasi dan mengendalikan dampak ikutan dan turunan atas penambangan dan perdagangan timah yang tidak bertang- gung jawab. Penambangan timah berlangsung dalam sua- sana bebas, bebas plus, dimana kedaulatan yang secara fun- damental sebenarnya rapuh dan karena tetap saja penikmat keuntungan dominan dari bisnis ini tetap- lah para kaum kapitalis dan kepentingan asing yang justru paling menikmati kemudahan mendapatkan pasokan dari ekspor yang melimpah saat itu. Belum lagi tak ada yang mau menyatakan bertanggung jawab atas dampak kerusakan lingkungan	hidup,	baik	fisik,	biologi,	maupun	sosial	yang	tersisa dan semakin terakumulasi. unsustanaiable Bukan negara tak mengambil tindakan, atau masyarakat tak menyadari kutukan petaka sumber daya alam yang telah merisak sendi kehidupan sosial ekonomi dan politik di daerah ini. Namun, ekses negatif yang semakin kompleks dan kait mengkait dalam gambaran yang carut marut serta involutif seperti benang kusut yang sulit diurai. Pemerintah menjadi sulit menata kembali tatanan pengelolaan pertimahan secara utuh. Untuk konsisten maju dan memperbaiki kondisi sudah sangat dilematis dan berbiaya tinggi dengan potensi keberhasilan yang kecil. Perekonomian lokal menjadi sangat tergantung pada timah, meskipun pengelolaannya 174
sangat tidak ramah lingkungan dan cenderung tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sektor ekonomi lain terpuruk dan sangat tidak berkontribusi secara ber- imbang bagi pertumbuhan. Politik pembiaran yang akhirnya menjadi semacam gambaran tata kelola yang buruk dalam bisnis pertimahan. Sementara, pengaliran bijih timah dengan nilai	manfaat	dan	tanpa	nilai	tambah	yang	signifikan	terus	berlangsung. Sebagai pemilik SDA, Indonesia bahkan tak punya kuasa besar untuk mengintervensi harga di pasar. Setelah periode ambiguitas sikap pemerintah dalam mengatur pertimahan, kebijakan yang diambil pada dekade terakhir sebenarnya sudah cukup tegas diambil oleh peme- rintah. Namun karena tatanan bisnis timah dari hulu ke hilir yang tak mudah diambil alih kendalinya. Apalagi upaya seeking economic ends kelindan baik oleh pebisnis, penambang, politisi, maupun pemerintah itu sendiri yang bercorak semata, membentuk mata rantai struktur perburuan rente yang secara simultan menegasikan legitimasi kuasa negara. Dengan fakta di atas, komoditas timah sejatinya masih memiliki nilai ekonomis dan strategis yang tinggi terutama sebagai bahan baku utama kebutuhan industri di seluruh dunia. Dengan derajat kepemilikan dan cadangan yang semakin langka, maka menjadi sangat rasional seharusnya jika sumber daya alam ini kembali dikelola oleh domain secara monopolistik atau dengan pola korporatisme negara, se kaligus dengan mengurangi dominasi sektor privat atau swasta, termasuk pelibatan masyarakat secara anomik, dalam banyak rangkaian pengelolaan dan perdagangan State Own timah. Negara, baik dalam konteks regulator maupun se- Entrepreneurs bagai operator melalui tangan BUMN-nya ( ) harus mengambil kendali total pada tata kelola dan tata niaga timah. 175 Intervensi yang kuat konsisten oleh negara dalam bisnis
pertimahan haruslah kembali menjadi orientasi dan strategi penguatan dalam perebutan kuasa atas timah ke depan. Model deregulasi tata kelola dan niaga timah yang hanya menghasilkan sengkarut pengelolaan yang kacau balau cukuplah menjadi pengalaman kegagalan negara dalam mengatur pemanfaatan sumber daya. Gambaran pola dan konsep eksploitasi dan hilirisasi timah di Indonesia Indonesia yang justru belum cukup optimal dapat menggunakan manager of conflicts perspektif ekonomi politik institusionalis dengan melihat peran negara sebagai dalam memfasilitasi perubahan struktural melalui hilirisasi (Berlian, 2015). entrepreneur dan Namun yang tak kalah pentingnya, distribusi kese- jahteraan hasil dari pemanfaatan ini harus terjamin pro- porsinya lebih besar kepada masyarakat daerah penghasil. illegal economy Meng	ingat	konflik	perebutan	kuasa	atas	timah	yang	me	wa- riskan bentuk-bentuk sepanjang sejarah per- timahan, akarnya adalah persoalan keadilan distributif. Jika pembentukan pasar tak bisa secara maksimal dilakukan atau dikonsentrasikan di tingkat lokal, maka setidaknya transfer bagian kepada daerah penghasil hendaknya ditambah besarannya sebagai modal pembangunan yang lebih kapabel bagi daerah. Satu wacana yang juga tak kalah urgen adalah terkait pengakomodiran keterlibatan masyarakat yang berharap mendapat limpahan penghidupan dari bisnis timah. Tidak bijaksana juga jika mendikotomikan pengusahaan timah sebagai domain negara versus privat . Rakyat yang me nambang timah adalah realitas yang tak dapat dine- gasikan dalam sejarah penambangan timah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pertambangan rakyat adalah faktor massivitas, lemahnya desain dan implementasi kebijakan tata kelola, serta aksi-aksi bisnis yang tak bertanggung jawab an sich 176
lainnya. Jika persoalan ini disematkan pada faktor alamiah ketidakfahaman rakyat, maka simpulan akhir hanya berhenti pada pemakluman. Namun, jika negara mampu hadir dan memberikan good mining practice solusi pembinaan dan pengakomodiran atau penampungan , penambang rakyat dengan prinsip keterlibatan masyarakat akan jauh lebih berkontribusi secara po sitif pada produksi kemakmuran. Klausul ini memang berat dan kompleks, namun jauh lebih konstitusional dari- pada sekedar tawaran redistribusi kemakmuran yang tidak integral-simultan dan selalu dibayangi oleh tan- tangan persoalan distorsi dan korupsi. Sebagaimana nik- yang dinikmati penambang rakyat dalam mat wajah yang terkesan serakah dan merusak selama ini, maka kesejahteraan langsung yang dirasakan rakyat tentu lebih cepat berkontribusi pada pertumbuhan. Dengan syarat, karena kelangkaannya ( ), masyarakat (rakyat) tak boleh menjadikan timah sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Keuntungan dari timah mestinya menjadi modal bagi pembangunan pencaharian yang lebih sus- tanaiable dan terbarukan. Pada aspek inilah seharusnya legitimasi negara (pemerintah) secara essensial hadir guna memberikan pencerahan dan pendidikan kepada warganya. hard money scarcity Kembali ke persoalan awal, konsepsi de-privatisasi dan intervensi negara sebenarmnya cenderung kembali menun- jukkan arah penguatannya beberapa waktu terakhir. Setelah terbitnya berbagai regulasi seperti UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, dan peraturan teknis terbarunya yakni Per- aturan Menteri Perdagangan (permendag) nomor 33 tahun tahun 2015 yang beberapa kali direvisi, serta Permen ESDM nomor 23 tahun 2019, termasuk UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara sesungguhnya sedang menunjukkan kemampuan hegemoninya untuk mengambil 177
alih kendali agar bisnis timah menjadi lebih tertata baik. Terbitnya berbagai regulasi yang dinilai sedikit efektif menertibkan bisnis pertimahan ini menjadi awal yang baik bagi eksistensi negara dalam aktivitas ekonomi. Dari hulu ke hilir pemerintah menerapkan intervensi dan pengaturan yang ketat, yang jika tak mampu memenuhi syarat profesionalitas dan berwawasan lingkungan, maka pengusahaan timah tak dapat dilakukan secara sembarangan. Setidaknya hal ini tergambar dari terkendalinya ekspor bijih timah dan harga di pasar dunia. Meskipun mesti diakui terdapat realita yang agak	hipokrit	tenyang	fluktuasi	ekstrem	harga	dan	disparitas	data ekspor dengan kuantiti komoditas yang beredar di pasar timah internasional, dapat diduga sebagai akibat dari fenomena praktek B. Penegakan Hukum illegality yang masih berlangsung massif. Ketika negara serius mengambil alih kembali tata kelola dan tata niaga timah melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan, maka persoalan yang lebih serius lagi di- hadapi adalah terkait aspek penegakan hukumnya. Meski belum total komprehensif, setidaknya regulasi pertambangan dan perdagangan mineral yang ada saat ini sudah sangat baik mengatur pembatasan dan pengetatan pemanfaatan sumber daya timah. Namun, masih ditemukan berbagai celah titik lemah yang dimaksimalkan menjadi penyelewengan dan penyimpangan oleh berbagai stakeholder pertimahan. Rudi Irawan, dkk (Irawan, Sumarwan, Suharjo, & Djohar, 2014) dalam artikelnya merumuskan sebuah bentuk model bisnis berupa strategi campuran yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahn pertimahan di Bangka Belitung. Strategi campuran tersebut diperoleh dari kolaborasi strategi audit dan pengawasan, strategi standardisasi, strategi tata 178
niaga, dan strategi hilirisasi sehingga terbentuknya dalam kerangka model bisnis. Strategi audit dan pengawasan industri tambang berupa pengawasan penegak hukum, peme rintah daerah dan pemerintah pusat. Strategi integratif, lintas sektoral, dan koordinatif oleh lembaga yang berwenang ataupun ditunjuk. Stategi ini digunakan untuk mengawasi aturan hukum yang telah ada agar berjalan dengan baik dan benar. Dalam penerapan strategi ini perlu juga ditingkatkan integritas, kualitas dan jumlah dari aktor audit dan penga- wasan tersebut. Kerjasama lintas sektoral dalam audit dan pengawasan oleh penegak hukum, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mutlak perlu dilakukan. Aplikasi kontrol hukum ini berlaku bagi sektor formal atau bisnis timah legal yang relatif sangat mudah untuk diaudit dan diawasi. Namun bagaimana dengan sektor per- tambangan informal, jika tak mau disebut ilegal, yang mesti kita akui eksistensinya hingga saat ini dikelola dan diken- dalikan. Polemik ini sering diabaikan oleh leading sector peme rintah yang mengurusi pertambangan. Mereka hanya berfokus mengakomodir urusan pertambangan yang legal saja, dengan secara biner menganggap pertambangan ilegal, terutama yang banyak disematkan kepada pertambangan rakyat, sebagai parasit yang secara jernih sebenarnya cukup dilakukan penindakan dan beres di tangan aparat penegak hukum (APH) saja. Padahal semestinya wacana besar keadilan distributif langsung seperti ini lah yang menjadi fundamental dalam pengaturan desain pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Maka upaya mengakomodir keterlibatan rakyat atau masya- rakat atau sektor privat skala kecil di daerah perlu menjadi konsen pengambil kebijakan. Penindakan hukum pada PETI (pertambangan timah ilegal) sering mewarnai pemberitaan media sampai hari ini. Namun, razia demi razia serta be- 179
berapa proses hukum yang dilakukan tanpa ada efek jera atau berdampak mengurangi jumlah pertambangan ilegal justru harusnya menjadi pertanyaan bersama mengapa masih terus terjadi. Sekilas penindakan baik razia maupun yang berlanjut ke meja hijau dapat dinilai cukup efektif. Namun tetap men ja- murnya secara kasat mata pertambangan rakyat yang cen- derung ilegal menjadi hipokrisi tersendiri, bahkan dalam nomenklatur resmi statistik, profesi penambang menjadi mata pencaharian resmi penduduk. Itu di hulu, bagaimana dengan di hilir. Timah yang diproduksi oleh tambang-tambang ilegal ini dialirkan atau dijual kemana sebenarnya. Pasar legal mana yang kemudian memiliki kuasa atau kewenangan untuk menampung dan memperdagangkan hasil pertambangan rakyat tersebut. Terlebih jika jumlahnya sangat besar, bahkan dalam beberapa kajian akumulasi produksinya diduga jauh di atas PT Timah, Tbk sebagai perusahaan besar pertimahan. Bahkan, diduga jumlah timah ilegal ini jumlahnya jauh lebih besar dari eskpor resmi Indonesia yang tercatat di pasar dunia. PT Timah, Tbk memiliki kebijakan timah unbranded, yang dikenal dengan kebijjakan penyimpanan sisa hasil produksi (SHP) dimana sebagai bentuk rekonsiliasi dengan penambang rakyat yang menambang timah di IUP mereka bisa saja tidak ditindak. Namun, bijih timah yang dihasilkan harus dijual dan ditambung kepada PT Timah dengan pola dan skema tertentu. Pilihan langkah ini setidaknya dinilai lebih baik, jika tak mampu mengendalikan di hulu, maka dengan strategi umumnya dilakukan, cegat di hilir. Dimana paling tidak minimal bijih timah yang dieksploitasi tidak lari ke luar secara tidak terkontrol dan kendali harga serta nilai tambah komoditasnya dapat dilakukan. Namun, permasalahan klasik harga beli dan proses pembayaran oleh PT Timah, Tbk 180
sebagai masalah ekonomi mikro menjadi pelemahan bagi easy money implementasi metode ini. Penambang rakyat selalu berharap , menambang di pagi hari, menjual hasil dan law enforcement mendapatkan pembayaran tunai pada sore hari. dalam studi kasus pertambangan timah Bangka Belitung adalah berkenaan dengan setengah hati penegakan pelanggaran. Berita razia dan penindakan yang digelar hampir seluruhnya hanya berkutat pada isu delik aduan atau keresahan masya- rakat, pertambangan di wilayah yang dilarang seperti wilayah hutan tertentu, daerah sungai, daerah konservasi, pe- mukiman, potensi gangguan pada prasarana publik dan lain sebagainya. Namun seolah terjadi pembiaran secara kolektif pada pertambangan ilegal dalam konteks tak mengganggu secara langsung. Secara kasat mata dapat dilihat betapa pe- nam bangan timah tak resmi sebenarnya berlangsung secara leluasa. Singkatnya, selama tak menimbulkan gang guan secara langsung, bahkan di lahan hasil reklamasi sekalipun, jika dikerjakan atas nama rakyat, maka auditor maupun penegak hukum seolah acuh untuk mengambil tindakan. Stigma lain yang muncul dalam Berbagai argumen tentu dapat dimunculkan sebagai apoloji untuk sikap di atas. Auditor merasa kegiatan tersebut bukan ranahnya. Sementara penegak hukum merasa harus lebih berempati pada alasan-alasan kemanusiaan, bahwa rakyat hanya sekedar mencari sesuap nasi. Gambaran ini yang kemudian terakumulasi menjadi semacam hal biasa yang bertransformasi menjadi pembenaran bahwa kondisi ini membutuhkan pemakluman. Padahal dampak tak lang sungnya seperti degradasi kualitas lingkungan akan semakin memburuk dan berpotensi menjadi petaka di masa mendatang. Karenanya, kita berharap dalam waktu se- cepat mungkin asas universalitas dalam penegakan hukum pertambangan timah dapat diterapkan. Universalitas berarti 181
memunculkan langkah-langkah menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir regulasi pertambangan timah, dengan keadilan sebagai fundamental pelaksanaannya. Persoalan integritas penegakan hukum pertambangan ilegal juga menjadi masalah yang pelik dalam bahasan ini. Cukup sering kita memperoleh warta berita penindakan penambangan timah ilegal atau razia TI (tambang inkon- vensional) yang hampa. Ketika datang ke lokasi mereka tak mendapati aktivitas penambangan, paling hanya tersisa alat tambang atau mesin-mesin yang ditinggalkan penambang. Lalu pimpinan operasi akan selalu berkilah bahwa penam- bang kabur karena telah mengetahui akan dirazia. Rencana razia bocor, hasilnya nihil. Tinggal menyisakan lelah aparat dan petugas untuk membongkar atau mengangkut alat bukti yang tadi ditinggalkan. Tugas berat dalam penegakan hukum pertimahan, adalah karena banyak pihak terkait dan terdampak justru terlibat dan berkelindan. Sulit mengharapkan ketegasaan aparat, pula inisiatif dan kepedulian warga. Karena semua pihak ikut andil dalam bisnis abu-abu pertimahan yang berlangsung dalam perdebatan antara legal dan ilegal sebagaimana per- nah dikemukakan Erwiza Erman (Nordholt & Klinken, 2007). Konfigurasi	triangle	antara	pebisnis,	birokrat,	aparat,	dan	masyarakat berasosiasi dan berkonsolidasi dengan mem- bentuk semacam negara bayangan di tingkat lokal. Sebuah bentuk konspirasi yang berakibat pada pelemahan fungsi negara dalam tata kelola pertimahan. Sejatinya jalinan inilah yang kemudian mengatur bisnis pertimahan sehingga berjalan sesuai dengan maksimalisasi keuntungan yang diakumulasi oleh mereka saja. Ketika tidak hanya dalam konteks bisnis, perebutan kuasa atas pertimahan juga berkait ke ranah politik tingkat tinggi antara partai politik mayoritas, antara pemerintah 182
pusat dan daerah, antar aparat penegak hukum, serta antar elit/strongman. Sampai di tingkat akar rumput, banyak per- tambangan ilegal yang dulunya di back up atau justru bahkan dikelola oleh aparat sendiri. Dengan berjaring ber jenjang sampai	pada	mafiasi	timah	nasional	bahkan	internasional	tentunya. Maka wajar saja jika penegakan hukum dalam bisnis per timahan menjadi sulit diwujudkan di masa lalu. Pihak- jawab melakukan pihak yang seharusnya bertanggung fungsi kontrol justru terkungkung oleh tarikan sengkarut kepentingan atas keterlibatan mereka dalam bisnis timah yang kacau tersebut. Razia dan penindakan yang dilakukan cenderung setengah hati dan sekedar formalitas belaka ataupun tidak pernah tuntas sampai kepada vonis hukum bagi pelanggar. Tidak hanya dalam konteks pertambangan ilegal, yang legal pun seringnya menjadi sulit disentuh. Penegakan hukum yang inkonsisten, tidak tegas, atau bahkan permisif pada pembiaran selalu dikhawatirkan bermuara pada anarkisme. Sebagian masyarakat yang cukup peduli pada isu ekologis seringkali akhirnya melakukan peng- hakiman sendiri. Sudah banyak terjadi gejolak penolakan yang bahkan berakhir aksi massa atas aduan keresahan yang lamban	tindak	lanjut	dari	pihak	berwenang.	Konflik	kemudian	mempertemukan sesama masyarakat dalam kericuhan seperti pembakaran sakan atau ponton TI apung dengan segala	drama	dan	episode	pannjangnya.	Konflik	terbuka	akibat pembiaran merupakan potret gagal pemerintah me- ngelola	konflik	kepentingan	dalam	pertambangan	timah.	Karenanya mau tak mau, intervensi dan respon cepat tanggap pemerintah menegakkan aturan hukum menjadi kunci utama penatakelolaan. Dari sini kita menyimpulkan perlu kesadaran tinggi dari para penegak hukum untuk kembali menegaskan 183
integritasnya. Apalagi rasio dampak buruk disbanding dengan kuntungan yang didapat dari kekacauan pertimahan ini justru jauh lebih besar. Biaya dan konsekuensi ini menjadi warisan beban intergenerasi. Diperlukan komitmen kesa- daran semua pihak bahwa masih terbuka lebar kesempatan good mining practice untuk memperbaiki tata kelola pertimahan dengan model (Ilma, Blue Economy : Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan, 2014). Syaratnya ketaatan dan kepatuhan hukum yang telah ditetapkan menjadi landasan bagi semua per- timahan. C. Konsistensi AMDAL green economy dan stakeholder AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan bagian dari kegiatan perlindungan dan penge- lolaan lingkungan hidup. Amdal merupakan suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak baik yang positif maupun negatif terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuat keputusan berupa penerbitan izin lingkungan (Hadi, 2009). Menurut PP No. 27 Tahun 1999, pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik,	kimia,	sosial	ekonomi,	biologi	dan	sosial	budaya	yang	semuanya haruslah dilakukan secara menyeluruh. Tujuan pelaksanaan AMDAL adalah untuk melakukan penjagaan rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak 184
mem berikan dampak buruk bagi lingkungan. AMDAL sen- diri memiliki banyak sekali fungsi, berikut ini beberapa •	diantaranya adalah:
• Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/ atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan rencana penge
- lolaan dan pemantauan lingkungan hidup Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan Awal dari rekomendasi tentang izin usaha Sebagai	Scientific	Document	dan	Legal	Document Izin Kelayakan Lingkungan Bahan perencanaan pembangunan wilayah AMDAL memiliki beberapa manfaat, baik bagi peme
- rintah, pemrakarsa (pengusul rencana usaha/kegiatan), dan juga bagi masyarakat. Bagi pemerintah, Amdal dapat diman
- faatkan untuk (a) Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan;	(b)	Menghindarkan	konflik	dengan	masyarakat;	(c) Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pem
- bangunan berkelanjutan; (d) Perwujudan tanggung jawab Bagi Pemrakarsa atau Pelaksana Usaha, amdal peme rintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. bermanfaat sebagai: (a) Penjamin keberlangsungan usaha; (b) Referensi untuk peminjaman kredit; (c) Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Sedangkan bagi masyarakat sendiri AMDAL akan sangat bermanfaat untuk; mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol, dan keterlibatan mereka pada proses pengambilan keputusan. 185
Kajian dan dokumen Amdal biasanya dilakukan dan disusun oleh konsultan penyusun AMDAL yang telah ter- sertifikasi	dan	didukung	oleh	tenaga	ahli	di	bidang	tertentu.	Studi Amdal biasanya meliputi aspek dampak bagi lingkungan fisik,	biologis,	dan	sosial.	Ketentuan	ini	mengingat	aspek	lingkungan yang dikaji dalam studi Amdal merupakan aspek- aspek	yang	sangat	detail,	spesifik	dan	komprehensif.	Jika	studi	dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten dan professional diasumsikan ketepatan analisis dan rekomendasi yang dihasilkan akan bias dan tidak bisa diandalkan. Pertama Proses penyusunan AMDAL biasanya tertuang dalam 4 (empat) dokumen utama. adalah Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) yang berisi analisis pelingkupan atau penapisan prakiraan dampak yang diduga akan ditimbulkan oleh aktivitas rencana usaha mulai awal sampai akhir kegiatan usaha. Kerangka analisis akan dimulai dengan Pe- nyajian Informasi Lingkungan (PIL) eksisting saat ini. lalu dihu bungkan dengan rencana usaha untuk menemukan per kiraan dampak kegiatan atau usaha pada lingkungan tersebut. Dari sini kemudian dapat ditentukan pada aspek lingkungan	mana	yang	secara	signifikan	perlu	dikembangkan	atau diantisipasi dampak positif maupun negatifnya. Tahap yang kita sebut dengan Analisis ini sebagai tahap Dampak Lingkungan (ANDAL). kedua ketiga adalah menyusun rencana langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan untuk mengendalikan maupun meng optimalkan kemungkinan dampak yang secara umum telah dikaji dalam dokumen ANDAL. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ini lah yang menjadi pegangan penting bagi semua pihak terkait dalam keberjalanan atau pelaksanaan rencana atau kegiatan usaha yang diajukan. Tahap terakhir adalah Tahapan berikutnya yang 186
penerbitan Izin Lingkungan sebagai legalitas bahwa rencana usaha dapat dilanjutkan dengan kelayakan lingkugan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses penyusunan AMDAL dilakukan secara bersama- sama dengan multisektor oleh multipihak. Tak terkecuali masyarakat terdampak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012 mewajibkan adanya pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Bentuknya dapat dilakukan melalui konsultasi publik dan survey persepsi publik terhadap rencana usaha. Di samping itu, perwakilan masyarakat juga dapat dilibatkan dalam sidang atau uji hasil kajian AMDAL dalam sebuah rapat komisi yang juga diikuti oleh tim teknis yang terdiri dari para pakar atau aparat pemerintah yang ahli di bidang tertentu. Dalam sidang ini masyarakat diajak untuk mengevaluasi, menilai, dan memberikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terhadap kajian AMDAL yang telah dilakukan. Sidang komisi ini pula yang akan menjadi wadah pengambilan keputusan bagi kelayakan lingkungan rencana usaha untuk direalisasikan. Dokumen Amdal adalah kontrak resmi antara pelaku usaha dengan pemerintah dan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesungguhnya dokumen inilah yang menjadi acuan dan pegangan bagi semua pihak untuk taat pada setiap konsideran dan klausul yang telah disepakati. Jika ada tindakan yang tidak dijalankan, menyimpang atau tidak memenuhi kriteria yang telah disepakati terutama dalam RKL dan RPL, maka secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya. Pertambangan timah merupakan aktivitas atau kegiatan usaha yang berkonsekuensi merubah bentang alam dan kondisi sosial pada wilayah penambangan dan ekosistem ling kungan hidup di sekitarnya. Proses ekstraksi pada wilayah yang luas dan besar serta distribusi kemakmuran 187
yang berjalan tentu memberi dampak langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan hidup. Penambangan timah dilakukan di darat dan di laut. Idealnya, hanya perusahaan berizin yang dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan. Izin yang didapatkan tentu juga termasuk izin kelayakan lingkungan berdasar kajian AMDAL yang telah dilakukan. Karenanya, dengan penegakan hukum yang kuat, pengawasan dampak lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan, mulai dari eksplorasi sampai pasca tambang, seharusnya relatif mudah untuk dilakukan. Mengingat semua landasan legal formal dipastikan lengkap dan pihak yang bertanggung jawab mudah ditentukan dan ditemukan karena peran masing-masing pihak telah didelegasikan secara jelas dalam AMDAL. lingkungan dalam per tambangan timah pada kasus Bangka Belitung tidak seideal mestinya. Trajektori panjang pertambangan timah terutama setelah era deregulasi pasca orde baru, menyisakan kerusakan lingkungan yang parah dengan eskalasi yang berlipat-lipat. Kebebasan menambang yang bagi rakyat good mining Bangka Belitung saat itu dituding menjadi penyebab utama. practice Penambangan massif dengan tidak menerapkan Namun, kompleksitas persoalan menyisakan kerusakan pasca tambang yang sulit dikendalikan. Penambang mengeksploitasi timah secara serampangan, seringnya dengan mengabaikan etika ling- kungan dan pertimbangan dampak yang akan timbul. Selama cadangan timah ditemukan orang akan me- nam bang tidak peduli dimanapun lokasinya, hutan lindung, sungai, pesisir pantai, hutan bakau, pemukiman penduduk, prasarana publik, tanpa pandang bulu. Ditambah dengan tidak adanya control ketat di hulu, semua bijih timah yang diproduksi, dibeli oleh swasta, bahkan akhirnya termasuk PT Timah yang kalah bersaing dalam produksi dan perdagangan 188
yang tidak sangat liberal tersebut. Sedangkan untuk urusan dampak pasca tambang, tak ada pihak yang ingin serius bertanggung jawab. Secara brutal, lahan hasil reklamasi pun kembali di tambang jika masih ditemukan timahnya. Di laut, kondisinya lebih parah, sampai saat ini hampir belum ditemukan metode reklamasi laut yang efektif dan berhasil green dilakukan. economy Di era penertiban ini, harapan untuk terwujudnya pertambangan mulai menemui titik cerah. Meski pertambangan ilegal masih terjadi, namun kondisi setidaknya jauh lebih tertib seiring tumbuhnya kesadaran banyak pihak tentang dampak buruk penambangan yang serakah dan tak ramah lingkungan. Kesadaran mana yang ditimbulkan oleh berbagai bencana dan kesulitan demi kesulitan yang disisakan oleh ekonomi liberal pertimahan. Selain itu, kembalinya kontrol ketat tata kelola dan serta penegakan hukum yang lebih	tegas	turut	menurunkan	destruktifitas	penambangan. Dalam tata kelola pertambangan yang baik, konsistensi pelaksanaan hasil Amdal menjadi kunci utama keberhasilan eksploitasi SDA yang lebih berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dari berbagai kompleksitas yang muncul, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama 1. Sosialisasi akan pentingnya Amdal bagi sebanyak mungkin kegiatan usaha yang berpotensi memberikan dam pak atau pengaruh besar pada perubahan kondisi lingkungan hidup. 2.	Verifikasi	yang	ketat	pada	konsultan	dan	tenaga	ahli	penyusun Amdal, sehingga tingkat kepercayaan pada hasil analisis kajian dapat lebih kompeten dan diper- tanggungjawabkan. 3. Tim teknis dan komisi amdal haruslah diisi oleh pro- fessional yang mengerti betul konteks dan konten kajian 189
amdal yang sedang dilakukan. Di samping itu ketegasan, keseriusan dan integritas dalam melakukan penilaian Amdal juga harus selalu dikuatkan. 4. Pelibatan masyarakat dalam kajian Amdal harus riil dan partisipatif, sehingga data yang didapatkan betul-betul merupakan fakta dan fenomena yang memang sungguh berlaku pada kondisi eksisting masyarakat. Pada bagian ini justru harus lebih diskursif, tidak masalah ada pro dan kontra, yang terpenting perhitungan dampaknya obyektif,	adil,	dan	demokratis.	Sehingga	potesi	konflik	dapat segera diantisipasi dan resolusinya dapat dikelola dengan baik. 5. Dokumen amdal harus diumumkan minimal ringkasan utamanya ke publik, sehingga publik dapat tahu, kontrak (RKL/RPL) apa saja yang sudah ditetapkan pada sebuah kegiatan atau usaha. Dengan demikian nantinya semua pihak dapat berpartisipasi secara fair dalam pengawasan dan pemantauannya. Terakhir, yang tak kalah penting adalah terkait dengan audit lingkungan. Strategi audit dan pengawasan industri tambang timah berupa pengawasan penegak hukum, peme- rintah daerah dan pemerintah pusat. Strategi integratif, lintas sektoral, dan koordinatif oleh lembaga yang berwenang ataupun ditunjuk. Stategi ini digunakan untuk mengawasi aturan hukum yang telah ada agar berjalan dengan baik dan benar. Dalam penerapan strategi ini perlu juga ditingkatkan integritas, kualitas dan jumlah dari aktor audit dan penga- wasan tersebut. Kerjasama lintas sektoral dalam audit dan pengawasan oleh penegak hukum, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan. 190
D. Green Mining Green Mining adalah sebuah konsep penambangan yang	ramah	lingkungan	yang	terdiri	dari	lingkungan	fisik,	hayati maupun masyarakat, maka suatu bentuk kegiatan penambangan harus selalu mengutamakan perhatian pada aspek lingkungan dan dampak sosial terhadap masyarakat. Di era kompetisi pertumbuhan yang liberal saat ini, perusahaan pertambangan mineral dan batubara menjadi salah satu sektor yang saling bersaing secara ketat sehingga perusahaan saling mencari berbagai cara agar dapat menggungguli persaingan. Penghematan biaya pengendalian perusahaan dilakukan dengan cara mengurangi polusi, konsumsi energi, dan menggunakan kembali material-material yang telah didaur ulang. Dengan menggunakan strategi lingkungan secara proaktif, perusahaan dapat merencanakan ulang proses produksi untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup dan mengembangkan produk baru dengan biaya yang lebih rendah. (Azorín, Cortés, Gamero, & Tarí, 2009) green management Menurut Ambec dan Lanoie (2008) sebagaimana dikutip oeh Molina-Azorin, et al, (2009), secara	komprehensif	didefinisikan	sebagai	proses	dan	usaha	yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengaplikasikan inovasi guna mencapai pengurangan limbah, perluasan tanggung jawab sosial ( ), serta mening- katkan keunggulan kompetitif, dengan terus melakukan pembelajaran, pengembangan, dan strategi yang dapat sepenuhnya terintegrasi dengan tujuan dan strategi peru- sahaan. social responsibility Blue Economy Blue economy Green mining juga merupakan salah satu turunan dari Blue ekonomi adalah konsep proses dimana bahan baku berikut proses produksi berasal dari alam semesta dan mengikuti cara alam bekerja. Ekonomi Biru merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk . 191
memperbaiki kondisi ekonomi yang dewasa ini menjadi kurang baik dan menciptakan lebih banyak kegiatan dalam bentuk model yang . Memberikan solusi terbaik dengan cara mentransfer ekonomi dan mengahasilkan komunitas yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tan- tangan sistem ekonomi dunia yang cenderung ekploitatif dan merusak lingkunganyang disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Inti dari Ekonomi Biru adalah yang merupakan koreksi sekaligus perkayaan dari Ekonmi Hijau denagan sem boyan dimana Ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap Biru. (Ilma, Blue Economy : Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Blue economy Lingkungan, 2014) Sustainable Sustainable Development "Blue Sky - Blue Ocean" merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkaktkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Konsep blue ekonomi mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi. Efi- siensi mendorong adanya pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari. Inti utama dari ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari tanah maupun perairan umum. Limbah, baik limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem, oleh treatment sebab itu, maka perlu ada ilmu dan teknologi dalam men- blue economy keluaran limbah. Dalam tatar normatif, Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang Minerba pasal 96 mengatur bahwa dalam 192
rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib melaksanakan: 1. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertam- bang an ; 2. Keselamatan operasi pertambangan; 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; 4. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; 5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. Ketentuan di atas sejatinya telah menjadi acuan dalam perizinan Amdal bagi pelaku usaha pertambangan. Namun, sendiri perlu mendapatkan penguatan konsep dan upgrading konsep terapan, terutama ketika ada per- timbangan dan wacana untuk mengakomodir masyarakat umum atau usaha mikro yang ingin diberdayakan dalam eksploitasi timah. Selain fokus pada menemukan formula aspek legal formalnya, maka konsep mikro konservasi yang efisien	dan	efektif	bagi	tambang	rakyat	juga	perlu	dirancang.	Klausul ini untuk menjawab tantangan atas massifnya kerusakan lingkungan oleh tambang rakyat selama ini. green mining Lebih lanjut, badan usaha selaku pemegang IUP juga diwajibkan memenuhi aturan dalam PP nomor 78 tahun 2010. Dalam pasal 4 PP tersebut diatur mengenai reklamasi pasca tambang, dimana dinyatakan bahwa proses pengolahan lingkungan hidup pertambangan paling sedikit meliputi; perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut dan air tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai 193
dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaku usaha pertambangan juga wajib melakukan perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati, pen- jamin terhadap fasiitas dan kemanan timbunan batuan penu- tup, kolam tailing, lahan bekas tembang, and struktur buatan lainnya, pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan nilai budaya setempat, serta perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara alamiah kemudian tetap mesti diperhatikan bahwa masyarakat lokal adalah pihak yang dapat disebut paling memiliki kepentingan atas hak atas hutan, tanah, dan sumber daya alam yang mereka miliki. Meskipun sering menjadi bias argumen bagi masyarakat untuk melakukan pertambangan rakyat yang cenderung dikelola secara tidak bersahabat pada kelestarian lingkungan karena secara teknikal tidak mengetahui kaidah penambangan yang baik, kecuali pada beberapa praktik kearifan lokal tertentu. Terkait legitimasi hak kepemilikan atas sumber daya, maka perlu dipertimbangkan jika juga muncul penolakan terhadap masuknya industri pertambangan oleh masyarakat setempat. Dalam kasus timah Bangka Belitung kontemporer, peno- lakan warga pesisir menjadi indikator korelasi prinsip di atas. Kita mahfum jika penambangan laut cenderung tidak dapat bersahabat dengan kelestarian ekosistem laut yang justru menjadi penopang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat pesisir yang umumnya adalah nelayan. Derita lebih dalam dihadapi oleh kelompok masyarakat ini, karena selain berhadapan dengan penambangan laut oleh perusahaan vessel yang familiar dengan dengan metode sebutan Kapal Isap Produksi (KIP), pesisir mereka juga dirongrong oleh TI Apung dan Rajuk milik sesama warga. Dari sini	konflik	kemudian	semakin	kompleks.	(lihat suction dregger 194
PT Timah sendiri terakhir telah kembali mencoba high melakukan transformasi pengembangan teknologi pertam- techonology bangan yang ramah lingkungan. Melalui inovasi dan sub surface mining yang dirumuskan dan dirancang sejak 2012, BUMN ini mulai menerapkan teknologi ocxide cracking dan beberapa metode penambangan rendah limbah dan karbon lainnya seperti , Ponton Isap Produksi (PIP) dan model lainnya. Teknologi sub surface mining adalah terobosan penambangan yang dioperasikan di darat dan akan segera dikembangkan untuk pertambangan laut. Menariknya, PT Timah, Tbk juga berencana menggandeng masyarakat sebagai mitra untuk menggunakan teknologi dimaksud. 2 Juli 2018) green mining terakhir yang perlu jadi catatan adalah terkait reklamasi pasca tambang. Banyak lahan atau wilayah bekas site penambangan yang direklamasi menjadi tidak bermanfaat, tidak berhasil, ataupun justru kembali dirusak oleh pertambangan. Salah satu faktor yang diidentifikasi	sebagai	penyebab	adalah	karena	program	reklamasi hanya bersifat teknokratis dan teknikal semata. Hampir tidak melibatkan user atau masyarakat sebagai yang akan kembali menggunakan lahan tersebut. Kegiatan reklamasi perlu mendapat kombinasi rekayasa sosial dengan melakukan analisis sosial kebutuhan dan proyeksi pemafaatan, dari awal sampai berhasil, sehingga lahan atau wilayah atau teknologi hasil reklamasi yang diterapkan dapat didukung dan dijaga oleh masyarakat karena memiliki manfaat publik. E. Hilirisasi Tambang Langkah Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, yang notabene disumbang dari pertambangan 195
dan perdagangan komoditas timah. Secara linier pertumbuhan ekonomi regional pun masih sangat tergantung dan ditopang oleh sektor timah. Namun, dominasi ini hanya sampai pada ekspor bahan setengah jadi yang sangat minimal. Tata niaga komoditas timah dinilai belum mampu mengoptimalkan keuntungan melalui ekspor. Indonesia sudah puluhan tahun melakukan ekspor bahan mentah, tak terkecuali mineral timah. Padahal timah merupakan bahan baku utama dalam produksi berbagai industri dunia. Mulai dari komponen kecil elektronika, sampai dengan pada kebutuhan mega industri seperti oto- motif, manufaktur, dan sebagainya. Ironisnya, sebagai salah satu dari sedikit pemilik sumber daya mineral ini, Indonesia justru tak memainkan peran kontrol dan kuasa atas per- dagangan timah dunia. Yang bisa dilakukan Indonesia hanya lah sekedar mengalirkan sebanyak mungkin bijih atau balok timah mentah ke luar demi mendapatkan devisa dengan valuasi yang rendah sebagai bahan mentah semata. Semua pakar pembangunan sepakat, hilirisasi timah mutlak tin solder diperlukan agar bahan mentah seperti timah diproses di dalam negeri terlebih dahulu paling tidak menjadi atau jika perlu dalam bentuk barang jadi seperti (IC), kertas pembungkus makanan, maupun produk industri olahan atau turunan lainnya. tin chemical integrated circuit , maupun pengolahan setengah jadi, bahkan Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diberlakukan, ekspor mineral Indonesia justru meningkat 500-800 persen. Program hilirisasi industri sudah diinisiasi Kementerian Perindustrian sejak tahun 2010 dimaksudkan untuk mendapatkan nilai tambah produk bahan mentah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha di Indonesia. Melalui hilirisasi industri, diharapkan komoditas 196
yang diekspor nantinya tidak lagi berupa bahan baku, tetapi sudah dalam bentuk produk turunan atau barang jadi. Pabrik pengolahan diperlukan di daerah tempat bahan baku berada. Undang-undang (UU) No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menyatakan bahwa pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian (smelter) hasil pe- nam bangan di dalam negeri selambat-lambatnya lima tahun sejak UU berlaku dan juga megacu pada UU No 5/1984 tentang Perindustrian. Tujuannya adalah agar ekspor Indonesia tidak hanya dalam bentuk bahan mentah tetapi merupakan produk industri yang sudah bernilai tambah agar brand barang jadi Indonesia juga dikenal di luar negeri. Namun saat ini industri yang mengolah barang tambang mineral belum berkembang karena belum ada kepastian ketersediaan bahan baku untuk suplai jangka panjang padahal bahan tambang mineral terlanjur diekspor secara besar-besaran Pemerintah telah menetapkan bea keluar terhadap 65 jenis mineral untuk mengendalikan ekspor yang cenderung meningkat sebelum pemberlakuan pelarangan ekspor mine- ral dalam bentuk mentah pada 2014. Sedangkan untuk men dorong pertumbuhan industri berbasis mineral logam, untuk sejumlah insentif diberlakukan seperti lima sektor industri pionir yaitu logam dasar, kilang minyak atau kimia dasar organik, pcngcmbangan encrgi terbarukan, permesinan dan peralatan komunikasi. Tax holiday untuk bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu serta pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (dikutip dari artikel di situs Konsisten-Hilirisasi-Minerba). tax holiday Hilirisasi	sendiri	didefinisikan	sebagai	Perkem	ba- 197
ngan industri yang menghasilkan bahan baku (industri hulu) menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi (industri hilir). Hilirisasi menjadi semacam keharusan untuk menekan dampak serius dari penurunan harga komoditas. Apalagi dalam pengalaman pembangunan eko- nomi Indonesia ketergantungan ekspor kita pada komoditas masih sangat tinggi. Komposisinya mencapai 65 persen. ketergantungan ekspor Indonesia pada komoditas mentah membuat ekspor rentan terpuruk jika harganya tengah jatuh.	Harga	komoditas	timah	selalu	berfluktuasi,	tidak	stabil	seperti pada produk barang jadi.Karenanya ke depan, porsi ekspor komoditas timah mentah harus segera dikurangi dan digantikan oleh ekspor produk manufaktur. Ditambah lagi dengan ketergantungan industri dan pembangunan di Indonesia pada impor bahan baku dari luar negeri yang Dutch Diseases juga sangat tinggi. Fenomena inilah yang kita kenal sebagai (Priyati, 2009). Sebuah penyakit Belanda atau gambaran kegagalan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Fenomena dutch diseases di Indonesia pasca orde baru semacam mengulangi disorientasi kebijakan ang- garan pada saat mengalami oil boom di era 70-80an (Hill, 2002). Penyakit Belanda ditandai dengan negara me- miliki sumber daya alam yang kaya., yang secara teoretis diproyeksikan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, dalam kenyataannya justru sebaliknya karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Diduga negara yang cenderung memiliki sumber pendapatan besar dari hasil bumi memiliki kestabilan ekonomi sosial yang lebih rendah daripada negara-negara yang bergerak di sektor industri dan jasa. Di samping itu, negara yang kaya akan sumber daya alam 198
juga cenderung belum memiliki teknologi yang memadai dalam mengolahnya SDA itu sendiri. Ditambah dengan fenomena	korupsi,	perang	saudara	(konflik	horizontal),	serta	lemahnya pemerintahan dan demokrasi ikut menjadi faktor penghambat perkembangan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Pendapatan ekspor timah tidak selaras dengan per- tumbuhan sektor lain, terutama pertanian dan manu faktur. Sektor agrikultur Bangka Belitung yang terkenal dengan komoditas Lada dengan merek dagang Muntor White Pepper- nya, karet, dan sawit tidak tersubstitusi me ningkat secara langsung dengan perputaran uang yang tinggi dari timah. Pengusahaan dan perdagangan komoditas-komoditas tersebut justru cenderung terpuruk dengan margin keuntungan yang kecil. Apalagi dengan sektor industri manufaktur. Hampir tak ada industri dasar produk turunan, olahan ataupun manufaktur dalam skala besar yang hidup di wilayah ini. Mayoritas industri hanya berfokus sebagai penyuplai kebutuhan pengolahan bahan mentah mineral timah semata. Para ahli menyarankan solusi untuk mengatasi fenomena ini adalah dengan pembenahan sistem pemerintahan, pengalihan investasi, dan penyokongan ekonomi ke bidang industri lain, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberdayaan sumber daya alam. Fakta baru ditemukan, Bangka Belitung sesungguhnya be lumlah memasuki era pasca timah. Ditemukannya cadangan timah primer di banyak wilayah daratan serta cadangan timah di laut yang belum optimal dieksploitasi menjadi titik tonggak baru ekonomi timah. Kondisi ini menjadinya momen yang tepat bagi cita-cita pembangunan resources industri pertimahan Indonesia. Jika mampu mengakumulasi , kesempatan melokalisir industri pertimahan dari hulu ke hilir dapat dirintis dibangun di Bangka Belitung. 199
Prasyarat utamanya adalah aksesibilitas infrastruktur industri, ketersediaan SDM, arus modal yang besar, dan sebagainya. Jika negara (PT Timah, Tbk) tak memiliki kemampuan pada semua sektor dan lini bisnis maka pilihan strategi yang dapat diambil adalah berbagi atau berkooperasi dengan sektor privat, MNC, maupun pe- modal besar. Strategi untuk memberikan nilai tambah pada cadangan mineral dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain di proses hilirnya. Pengolahan dari Timah menjadi tin solder dapat memberi nilai tambah hingga 7,4 kali lipat sehingga dapat menaikkan kontribusi bagi perekonomian. PT Timah, Tbk dapat fokus menambang di hulu, swasta membangun industri pengolahan di hilir. coverage Semangat hilirisasi biasanya ditandai dengan naiknya impor bahan baku dan barang modal dan banyaknya inves- tasi yang masuk. Mereka berproduksi di daerah penghasil langsung. Kemudian barang-barang jadi tersebut tinggal didistribusikan apakah diekspor atau diserap sendiri oleh pasar domestik. Namun tak harus selalu menawarkan peluang atau melalu bergantung kepada investasi kepada pe modal asing atau korporasi swasta transnasional (TNC). Indonesia secara simultan justru berpeluang memperkuat korporasi dalam negeri dengan memanfaatkan perbankan nasional terutama bank-bank atau lembaga keuangan milik pemerintah sebagai sumber pembiayaan. Skema lain mem- bangun industri hilir secara lebih berdaulat adalah melalui BUMN. Bersatunya korporasi kebijakan melakukan milik negara akan mempermudah alur manajemen dan arus modal bagi pembangunan inustri di hilir, mengingat rang kaian proses produksi mulai dari eksplorasi, operasi produksi, dan ekspor barang jadi (atau setengah jadi) dapat dikendalikan dalam satu integrasi manajemen tata kelola dan tata niaga. holding 200
Tantangan terbesar yang dihadapi sebenarnya adalah bahwa industrialisasi bukanlah proses mudah. Kemampuan teknologi, ketersediaan SDM, integrasi tata kelola dari hulu sampai ke hilir, budaya dan etos kerja masyarakat, aksesibilitas dan kapabilitas infrastruktur menjadi beberapa faktor yang harus menopang pembangunan industri. Tak terkecuali industri timah. Mimpi Bangka Belitung dengan segala	keungulan	geografis	dan	demografisnya	hendaknya	segera diinisiasi secara serius. Berabad-abad menjadi sekedar wilayah eksploitasi, tidak terlalu muluk jika platform visi pembangunan jangka panjang daerah ini diarahkan menuju industrilisasi. Dengan karakteristik wilayah kepulauan dengan posisi sentral laut cina selatan sebagai gerbang perdagangan dunia, peluang tumbuh menjadi kawasan industri sangat realistis. catching Merintis status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Industri up industriliazation pertimahan mungkin jadi langkah awal. Melakukan (Suehiro, 2008) dapat menjadi strategi pembangunan dengan model kawasan berikat atau industri terpadu dengan komoditas timah sebagai produk industri olahan/turunannya. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup baik sesung- guhnya menjadi modal penting bagi investasi. Prasarana jalan yang dibangun dan terkoneksi dengan baik dan bagus, lahan yang masih luas tersedia, surplus produksi daya listrik, adanya akademi politeknik manufaktur maupun kam pus dengan jurusan teknik dan soshum yang relevan dengan kebutuhan industri, merupakan beberapa gambaran ke- unggulan komparatif lokal yang positif. Tinggal menunggu keseriusan dan komitmen Pemerintah dan Pemda untuk mampu secara optimis dan konsisten menyusun grand design pembangunan industri sebagai visi politik pembangunan ekonomi dan industrialisasi. 201
Dengan melakukan hilirisasi pertimahan meningkatkan nilai tambang industri tambang timah tersebut. Hilirisasi juga menciptakan yang tinggi sehingga tidak perlu menjual timah denganharga murah. Dengan hilirisasi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. multiplier effect 202
DAFTAR PUSTAKA Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan Abdillah, Junaidi. 2014. . Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol 8, No. 1. Model Kebijakan Sumber Daya Kelautan Dalam Perspektif Resolusi Konflik Jurnal (Studi Kasus Nelayan Teluk Limau Bangka Barat) Bumi Lestari Aimie, Zulkarnain dan Fakrurrozi. 2015. . . Vol 15, No. 2. Antara Pasar dan Politik; BUMN di Bawah Dahlan Iskan. Ali, F & Lino R. 2013. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan Amsyari, Fuad. 1981. , Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia : Jakarta. Konflik Nelayan di Jawa Timur: Studi Kasus Perubahan Struktur dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Nelayan di Lekok, Pasuruan Annisa Luluk, Satria Arif, dan Kinseng A Rilus. 2009. Jurnal Sodality . . Vol. 03, No. 01. Green Constitution Asshiddiqie, Jimly. 2009. . Jakarta: Rajawali Pers. Green Management and Financial Performance: A Literature Review. Management Decision. Azorín, J. F. dkk. 2009. 203
Toboali Kabupaten Bangka Selatan Dinamika Konflik Etnis di Jurnal Empirika Barkah, Mulyanto dan Sobri. 2016. . . Vol. 1, No. 2. Hukum Dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum Bello, Petrus, C.K.L. 2012. . Erlangga. Berlian, G. S. 2015. Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia. Jurnal Ilmiah Transformasi Global. Ekonomi Orde Baru Booth, Anne dan McCawley. 1982. . Jakarta: LP3S. Teori dan Isu Pembangunan Chalid, Pheni. 2017. . Jakarta: Universitas Terbuka. Ekonomi Politik. Deliarnov. 2006. Jakarta: Penerbit Erlangga. Desi, Yunita dkk. 2016. Eksploitasi Pasir Besi dan Dampak Jurnal Pemikiran dan Lingkungan Sosial, Budaya, Ekonomi Pada Masyarakat di Penelitian Sosiologi Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat. . Vol. 1, No. 1. Paradigma Ekosentrisme Vs Antroposentrisme Dalam Pengelolaan Hutan Dharmika, Ida Bagus. 2014. . Prosiding Seminar Nasional Prodi Biologi F. MIPA UNHI. Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama Dua, Mikhael. 2008. , Kanisius. Yogyakarta. Environmental Ethics, A Companion to Ethics. Black Well Companion to Philosophy (Ed.) Peter Singer Elliot, Robert. 1993. 204 . Oxford: Blackwell Publishers.
Aspek Sosial AMDAL: Sejarah Teori dan Metode. Hadi, S. P. 2009. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hukum Tata Lingkungan Hardjasoemantri, Koesnadi. 2006. . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hartati, Anna Yulia. 2012. Global Environmental Regime: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Di Tengah Perdebatan Paham Antroposentris Versus SPEKTRUM Ekosentris. . Vol. 12, No. 2. Konflik dan Perebutan Sumber Daya Ekonomi di Sektor Kelautan : Sebuah Studi Pemetaan Konflik di Dusun Herza. 2018. Selindung , Bangka Barat. Makalah S2 Sosiologi UGM. Yogyakarta. Ekonomi Indonesia. Hill, H. 2002. Jakarta: Murai Kencana. Sengkarut Timah dan Gagapnya Ideologi Pancasila. Ibrahim. 2013. Yogyakarta: Imperium. Ekonomi Politik Sumber Daya Timah (Kronik Bangka Belitung) Ibrahim, Haryadi Dwi, dan Wahyudin Nanang. 2018. . Yogyakarta: Istana Media. Ibrahim, Rahman Hilmi. 2017. Potret Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Ilmu dan Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Budaya Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. . Vol. 40. No. 55. Blue Economy: Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan Ilma, A. F. 2014. . Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP). 205
Implikasi Terbitnya Regulasi tentang Pertimahan terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Indra, C.A. 2014. Bangka, Jurnal Society, Volume II, Nomor 1. Model Bisnis Industri Tambang Timah Berkelanjutan (Studi Kasus Bangka Belitung) Irawan, R. R. dkk. 2014. . Jurnal Aplikasi Manajemen. Etika Lingkungan Hidup Keraf, A. Sonny. . Jakarta: Kompas. Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global Keraf, A. Sonny. 2010. , Kanisius. Yogyakarta. Jurnal Bijak dan Kinseng, Rilus A. 2009. Faktor Etika Dalam Pengelolaan Riset Sosek KP Sumberdaya Perikanan Di Indonesia. . Vol. 4, No. 2. Ekologi Industri Kristanto, Philip. 2004. . Surabaya: Andi- LPPM Universitas PETRA. Moralitas Lingkungan Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan Marfai, Muhammad Aris. 2005. . Yogyakarta: Wahana Hijau bekerjasama dengan Kreasi Wacana. Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi di Daerah. Masyhuri, Hidayat, S. 2001. Jakarta: PT Pamator. Ekonomi Pancasila. Mubyarto, & Boediono. 1981. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Politik Lokal di Indonesia. Nordholt, H. S., & Klinken, G. V. 2007. 206 Jakarata: KITLV- Jakarta & Yayasan Pustaka
Obor Indonesia. . Nurkamila, dan Religious: Jurnal Studi Implementasinya dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam Agama-Agama Dan Lintas Budaya pada Masyarakat Kampung Naga. Citra 2018. Etika Lingkungan . Vol. 2, No. 2. Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia Nurmardiansyah, Eko. 2014. . Melintas. Dutch Disease Economics: A Case Study of Indonesia. Priyati, R. Y. 2009. , Economic Journal of Emerging Markets. . Raja Manusia dalam 2018. Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Disekuilibrium Alam (Kritik atas Ekofenomenologi Indonesia Saras Dewi). Muhammad Unies Ananda . Vol. 1, No. 1. Jurnal Ramadhan. 2014. Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Ilmu Hukum Legal Opinion yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya. . Vol. 2, No. 6. Menggalang Tindakan Menentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak Regional Working Group on Child Labour. 2002. . Jakarta: PT. Sastra Tjitra. Quo Vadis Hukum, Ekologi, dan Keadilan Sosial (Dalam Renungan Pemikiran (Filsafat) Hukum Rosadi, Otong. 2012. . Yogyakarta: Thafa Media. Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan Samekto, FX. Adji. 2008. . Yogyakarta: Genta Press. 207
Saputra, Putra Pratama. 2018. Eksploitasi Pekerja Anak Penambang Timah Oleh Orang Tua Di Desa Kace, Jurnal Masyarakat Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi dan Budaya. Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Vol. 20, No. 1. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Satmaidi, Edra. 2015. Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Hukum Lingkungan. Vol. 24, No. 2. . Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan Siahaan, N.H.T. 2004. . Erlangga. Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Siombo, Marhaeni Ria. 2012. . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Lingkungan Hidup: Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan, Soejani, Mohamad, Arief Yuwono, dan Dedi Fardiaz. 2006. dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta: Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan (IPPL). . Catching Up Industrialization: The Trajectory and Prospects of East Asian Economies. Suehiro, A. 2008. Singapura: NUS Press and Kyoto University Press. Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat Suhendar, Endang. 1994. . Bandung: Yayasan Akatiga. Teori Etika Lingkungan: Antroposentrisme dan Ekosentrisme, Bahan Ajar Fakultas Ilmu Budaya, Udayana Suka, I Ginting. 2012. 208 .
Sukmawan, Sony dan M. Andhy Nurmansyah. 2012. "Etika Lingkungan Dalam Folklor Masyarakat Desa Tengger (Social Ethic In Tengger Village Folklor)". Literasi. Vol. 2, No. 1. Pemikiran Ekofeminisme Dalam (Relevansinya Bagi Perspektif Etika Lingkungan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia) Sururi, Ahmad. 2010. . Tesis S2 Ilmu Filsafat UGM. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer Susan, Novri. 2010. . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sosiologi Lingkungan Susilo, Rachmad K. Dwi. 2018. . Jakarta: Rajawali Pers. Jurnal Revolusi Paradigma Perlindungan Dan Sutoyo. 2015. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Th. 28. Nomor 1. Masalah Sosial Anak Suyanto, Bagong. 2010. . Jakarta: Kencana Predana Media Group. Jebakan Liberalisasi, Pragmatisme, Dominasi Asing, dan Ketergantungan Ekonomi Indonesia Umarhadi, Yoseph. 2010. . Yogyakarta: Cakrawala Institute. Industrialisasi di Indonesia; Beberapa Kajian. Ekonomi Politik; Wie, T. K. 1994. Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Jakarta: LP3ES Yustika, A. E. (2009). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 209
Artikel dan Berita Online Penambangan Biji Timah Rusak 200 Ribu Hektare Hutan Mangrove Aprisionis. 2019. . hutan-mangrove Diakses 18 Oktober 2019-10-22 Diakses 15 Oktober 2015. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia Pra dan Pasca Runtuhnya Orde Baru Badrudin, Syamsiah. 2009. . jurnal/ Diakses 15 Oktober 2019. Ada 1.384 Tambang Ilegal pada 2013- 2017 Ditindak Bareskrim CNN Indonesia. 2019. . bareskrim Diakses 15 Oktober 2015. Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Internet Ekofeminisme : Menyoal Perempuan dan Alam Gina, Abby, , pt-timah-tbk 210