APBN KITA K I N E R J A D A N F A K T A Kaleidoskop 1 2 2 0 2 i r a u n a J i s i d E
Scan dan Unduh APBN KITA foto: istock 2
"Realisasi sementara APBN 2021 menggambarkan hasil positif yang luar biasa bila dibandingkan targetnya maupun APBN tahun 2020. Tahun yang luar biasa sangat sulit karena pandemi masih berlangsung, tetapi kita sudah mulai menunjukkan recovery" Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 3
Daftar Isi Kaleidoskop 2021 6 Ringkasan Eksekutif 45 Realisasi APBN 2021 53 Perkembangan Ekonomi Makro 65 Laporan Khusus 68 Penerimaan Pajak 87 Penerimaan Bea dan Cukai 97 Penerimaan Negara Bukan Pajak 103 Belanja Pemerintah Pusat 111 Transfer Daerah & Dana Desa 127 4
Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset- Liability Committee Kementerian Keuangan. Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Dewan Redaksi: Tim Deputies Asset- Liability Committee Kementerian Keuangan. Tim Redaksi: Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan. Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta. 5
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta Direktorat Jenderal Pajak: Dari Pajak Pulsa Sampai Pencapaian 100 Persen Banyak sekali peristiwa besar yang terjadi pada 2021 terutama di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berdampak luas dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Berikut rangkumannya. PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Februari 2021: Perpanjangan Pemberian Insentif Pajak Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperpanjang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/ PMK.03/2021. Beleid tersebut untuk menggantikan aturan sebelumnya yang memberikan insentif pajak hanya sampai 31 Desember 2020. Insentif pajak ini terdiri dari insentif PPh Pasal 21, pajak UMKM, PPh Final Jasa Konstruksi, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, dan PPN. Januari 2021: Pangkas Mekanisme Pemajakan Pulsa Pada 22 Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/ PMK.03/2021. Dalam aturan ini tidak terdapat jenis dan objek pajak baru karena selama ini sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan demikian aturan ini pun tidak memengaruhi harga pulsa, kartu perdana, token listrik, atau voucher. Beleid ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan pemungutan 6
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJP Maret 2021: Lebih dari 11 Juta SPT Masuk usaha pertambangan, usaha perikanan, dan usaha perkebunan. Sebaliknya, pemerintah daerah juga akan menerima data dari DJP untuk kepentingan pengawasan daerah. Sampai dengan 31 Maret 2021, DJP mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak untuk tahun pajak 2020 sebanyak 11,3 juta SPT. Dibandingkan dengan 2020, jumlah pelaporan tersebut meningkat 26,6 persen atau 2,4 juta SPT. Di tanggal yang sama pada 2020, hanya terkumpul 8,9 juta SPT. Mei 2021: Rombak Organisasi Instansi Vertikal Agar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama lebih fokus pada penguasaan wilayah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan reorganisasi instansi vertikal DJP pada 24 Mei 2021. Ini membuat KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus akan lebih fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis penentu penerimaan pajak. April 2021: Fungsional Penyuluh Pajak dan 84 Pemerintah Daerah Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo melantik fungsional penyuluh pajak pada 6 April 2021 secara nasional. Jabatan fungsional penyuluh pajak ini baru pertama kali ada di DJP. Mereka bertugas memberikan informasi, konsultasi, dan bimbingan pajak serta mengubah perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang semakin baik dan terintegrasi, reorganisasi ini juga bertujuan untuk mengamankan sekitar 80 s.d. 85 persen total target penerimaan pajak secara nasional yang diemban oleh DJP. Salah satu upaya perubahan struktur organisasi ini adalah DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP Madya. Masih di bulan yang sama, tepatnya pada 21 April 2021, DJP bersama 84 pemerintah daerah secara resmi menjalin kerja sama optimalisasi pemungutan pajak. Dengan kerja sama ini, DJP akan menerima sumber data penting untuk pengawasan kepatuhan pajak. Data itu berupa data kepemilikan dan omzet usaha, izin mendirikan bangunan, usaha pariwisata, 7
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta Juni 2021: Kirim Email kepada 13,6 Juta Wajib Pajak dan memublikasikan Buku Cerita di Balik Reformasi Perpajakan. DJP mengirimkan surat elektronik (email) secara serentak kepada 13,6 juta wajib pajak pada 12 Juni 2021 untuk mengklarifikasi maraknya informasi pengenaan PPN atas sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. M-Pajak merupakan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan layanan yang lebih personal, mudah, dan cepat pada gawai yang wajib pajak miliki. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui Play Store untuk Android maupun App Store untuk Iphone. Dalam surat elektronik itu, DJP memberitahukan bahwa pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih dari pandemi. Selain itu, di tengah situasi pelemahan ekonomi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kebijakan perpajakan, di antaranya perubahan pengaturan PPN. Sedangkan Buku Cerita di Balik Reformasi Perpajakan merupakan buku yang berisi kisah- kisah menarik di balik proses Reformasi Perpajakan. Dengan slogan Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan, buku ini merekam perjalanan Reformasi Perpajakan JIlid III (2016 - 2020). Sejak mulai adanya amnesti pajak, pembentukan Tim Reformasi Perpajakan sampai pembentukan Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Ini sejalan adanya rencana pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat terhadap poin-poin penting perubahan ketentuan perpajakan. Agustus 2021: Pameran Teknologi Pertama DJP Juli 2021: Peluncuran M-Pajak dan Buku Cerita di Balik Reformasi Perpajakan DJP menyelenggarakan pameran teknologi secara virtual melalui laman situs web khusus mulai 18 - 31 Agustus 2021. Pesan kuat tecermin dalam kegiatan yang diselenggarakan pertama kali Bersamaan dengan peringatan Hari Pajak tahun 2021 yang jatuh pada 14 Juli 2021, DJP meluncurkan aplikasi M-Pajak 8
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJP Kaleidoskop 2021 DJP produk dan layanan digital yang dijual melalui platform mereka kepada pelanggan di Indonesia. Sampai akhir Agustus 2021, realisasi penerimaan PPN PMSE tahun 2021 sebesar Rp2,5 triliun. oleh DJP ini yakni dukungan terhadap Reformasi Perpajakan Jilid III yang berlangsung sejak 2016 dan adanya upaya serius percepatan transformasi sistem perpajakan berbasis teknologi. Oktober 2021: Meterai Elektronik Ada tiga agenda utama dalam penyelenggaraan pameran, yaitu lomba teknologi informasi, simposium, dan ekshibisi virtual. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan meterai elektronik atau e-meterai pada 1 Oktober 2021. Adanya meterai elektronik ini untuk mengantisipasi cepatnya perkembangan transaksi, teknologi, dan informasi digital. Meterai elektronik dipakai pada dokumen elektronik. Untuk menggunakan meterai elektronik maka pengguna membayar bea meterai. Meterai elektronik ini tersedia melalui portal e-meterai sehingga memudahkan September 2021: 83 Pemungut PPN PMSE Per 1 September 2021, DJP sudah menunjuk 83 badan usaha sebagai pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Puluhan pemungut tersebut yang sebagian besarnya adalah penjual produk digital dari luar negeri ini bertugas untuk memungut PPN sebesar 10 persen atas 9
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. transaksi pembelian ataupun pembubuhan meterai. Selanjutnya pada 19 November 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi memulai safari sosialisasi UU HPP dalam acara Sepak Perdana (Kick Off) Sosialisasi UU HPP di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. DJP adalah institusi yang menyiapkan teknis dan aturan turunan meterai elektronik, menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi, serta mengedukasi masyarakat tentang meterai elektronik. Seperti meterai tempel, meterai elektronik dibuat oleh Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) melalui Sistem Meterai Elektronik. Meterai elektronik akan didistribusikan kepada pihak lain yang bekerja sama dengan Peruri. Desember 2021: Capai Target Pajak Setelah 13 Tahun Sebelum tahun 2021 habis, DJP mencatat neto penerimaan pajak telah melebih target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Sampai 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak telah mencapai sebesar Rp1.231,87 triliun atau 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.229,58 triliun. November 2021: UU HPP Disahkan dan Sepak Perdana Safari Sosialisasi UU HPP Presiden Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021. Adanya UU ini mengesahkan pemberlakuan pajak baru yang diterapkan di Indonesia, yaitu Pajak Karbon. Prestasi tersebut mengakhiri paceklik pencapaian target penerimaan pajak selama 13 tahun. Terakhir, DJP mencapai target penerimaan pajak pada 2008. UU HPP terdiri dari sembilan bab dan memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), PPh, PPN, Program Pengungkapan 10
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJBC Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2021 dalam menjamin ketersediaannya. Fasilitas berupa pembebasan impor barang penanganan Covid-19 pun diluncurkan. Melalui rush handling, upaya mempercepat distribusi alat kesehatan penanganan pandemi diharapkan berjalan dengan optimal untuk segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Nusantara, gugusan pulau membentang nan elok, dengan segala anugerah yang wajib selalu dijaga. Alkisah dari masa ke masa, wilayah nusantara dijaga oleh para ksatria. Antasena di lautan, Antareja menjaga daratan dan Gatotkaca waspada mengawasi ruang udara. 75 tahun Bea Cukai dalam satu utas perjuangan yang sama. Banyak dinamika telah dilalui, menuntut berbagai penyesuaian diri. Berbekal keyakinan, tumbuh dan berkembang menuju cita-cita yang didamba, mendunia. Negeri nan permai. Hasil agraris dan kekayaan baharinya, salah satu terbaik di dunia. Sejarah telah membuktikan, hasil alam Indonesia adalah incaran bangsa-bangsa. Komoditas ekspor menjadi salah satu penopang perekonomian yang utama. Melalui klinik ekspor, Bea Cukai menggali potensi, mengasistensi, dan memfasilitasi para pelaku usaha. Hingga pada saatnya berbagai komoditas ekspor nusantara mampu bersaing mendunia. Terpaan badai pandemi memaksa lengan baju untuk disingsingkan. Kita, adalah bangsa pembelajar. Skenario tantangan sering mendesak kita jatuh, namun berkali lipat kita mampu bangkit dan menguat. Tidak hanya dari hasil alam, kreativitas juga menjadi kunci kemandirian bangsa. Melindungi keberlangsungan UMKM di tengah Mendesaknya kebutuhan peralatan penanganan Covid-19 di dalam negeri, mengharuskan Bea Cukai mengambil langkah nyata, 11
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta dampak pandemi terus diupayakan. Membangun kesadaran masyarakat untuk bangga produk dalam negeri, merupakan wujud nyata dukungan terhadap UMKM sebagai pahlawan ekonomi. mendorong ekspor untuk meningkatkan perekonomian dengan ikut berperan penting dalam mewujudkan lebih dari lima puluh ekspor perdana. Sedangkan untuk dampak dari adanya Fasilitas Kawasan Berikat dan KITE adalah barang yang mendapat fasilitas ini berkontribusi terhadap 37,52 persen ekspor nasional dan menyerap 1,85 juta tenaga kerja Dalam perannya sebagai fasilitator perdagangan dan asistensi industri, Bea Cukai memberikan dukungan kepada UMKM melalui berbagai kemudahan berusaha antara lain (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) KITE IKM, Pusat Logistik Berikat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadikan UMKM semakin naik kelas. Denyut pemulihan ekonomi mulai terasa, harapan perbaikan kinerja penerimaan pun tampak nyata. Performa meyakinkan didorong oleh kinerja positif pada semua komponen penerimaan, yaitu Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sepanjang tahun 2021, telah mencapai target dalam APBN, sebagai bagian pembangunan nasional. Dengan nominal Rp268,98 triliun dan mencapai 125,13 persen target APBN 2021. Disamping itu, Pajak Dalam Rangka Impor lainnya yang dipungut bersama dengan Bea Masuk mencapai nilai Rp235,33 triliun juga menjadi dukungan penting untuk penerimaan negara. Total fasilitas fiskal impor yang diberikan melalui DJBC untuk alat kesehatan dan vaksin untuk melindungi segenap masyarakat mencapai Rp 8,16 triliun. Dengan rincian Bea Masuk sebesar Rp2,22 triliun, PPN Impor sebesar Rp4,38 triliun dan PPh Impor Rp 1,55 triliun. Fasilitas ini diberikan pada barang-barang impor yang nilai totalnya mencapai Rp 43,85 triliun. Sedangkan fasilitas KITE IKM yang diberikan sebesar Rp 11,68 triliun untuk pembebasan bea masuk dan Rp 17,58 triliun untuk PPN Impor tidak dipungut Sebagai garda terdepan negara, melindungi masyarakat dari barang berbahaya adalah janji suci. Untuk itu pelatihan, sinergi antar instansi, penindakan, dan pemusnahan Selain fasilitas Impor, Bea Cukai juga berupaya 12
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJBC merawat cita-cita para pendiri bangsa dengan menjaga Indonesia adalah ikrar bakti. barang-barang ilegal terus dilakukan sepanjang tahun. Beberapa diantaranya adalah; Latihan Gabungan yang dilakukan bersama TNI AL di Pantoloan dan pelatihan dasar Visit Board and Seizure di Papua; Sinergi lintas instansi dalam bentuk, patroli perbatasan darat Merauke, satgas patroli laut di Perairan Timur Sumatera dan sinergi dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang; Penindakan kapal pembawa ballpress (pakaian bekas) di Tanjung Balai Karimun dan Teluk Nibung, serta penindakan rokok ilegal di berbagai tempat; Begitu juga dengan pemusnahan barang-barang ilegal di cikarang dan Banten Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal, Bea Cukai juga senantiasa menghadirkan perannya dengan memfasilitasi berbagai event internasional. Misalnya event balap internasional, kegiatan ekspor sementara, mendukung latihan bersama TNI dan Australian Army serta berperan dalam Airport Hospitality pada Presidensi G20 Indonesia Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) pun terus dilakukan untuk mendorong perekonomian masyarakat sebagai pendapatan daerah. KIHT yang sudah berdiri hingga tahun 2021 adalah di Kudus, Soppeng, dan Pamekasan. Sedangkan masih dalam tahap kajian adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Jepara, kabupaten Pati dan Kabupaten Purworejo Beberapa contoh tersebut adalah total keseluruhan penindakan yang dilakukan untuk menjaga keamanan negara. Kurang lebih telah dilakukan 28 ribu penindakan di bidang ekspor, impor, cukai dan penyalahgunaan fasilitas. Sedangkan untuk penindakan Narkoba sendiri berhasil didapatkan 4,3 Ton Narkotik dan prekursor. Jumlah tersebut setara dengan menyelamatkan tujuh belas juta jiwa. Berbagai risiko di lapangan tak menyurutkan komitmen pelaksanaan tugas yang terpatri. Berbagai operasi terpadu dilaksanakan untuk memerangi penyelundup di tengah pandemi. Terus Upaya nyata dalam merespons perkembangan lingkungan strategis dilakukan penataan organisasi dengan penambahan dua direktorat baru, Direktorat Interdiksi Narkotika serta Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. Selain Perubahan nomenklatur beberapa unit kantor vertikal, 13
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta serta penguatan integritas melalui PRKC berkelanjutan juga dilakukan. 75 Tahun Bea Cukai, bukan waktu yang singkat dalam berkarya. Namun, tapak perjuangan menghadapi tantangan ke depan, masih panjang untuk dilalui dengan optimisme dan semangat yang tinggi. Bahu-membahu melalui berbagai peranan adalah kunci. Berkontribusi dengan sepenuh hati, merupakan katalisator tercapainya mimpi. Bersama, kita orkestrasikan segenap kemampuan. Kumpulkan tekad dari seluruh penjuru negeri. Bea Cukai tak pernah berhenti menyemai para penerus bunga bangsa. Hingga menuai kebanggaan untuk Indonesia. Dari sisi peningkatan pelayanan reformasi birokrasi, Bea Cukai meraih sejumlah penghargaan WBK dan WBBM dalam acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas oleh Kemenpan RB. Pada tahun 2021 terdapat lima puluh unit kerja DJBC yang berpredikat WBK dan/atau WBBM. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan alokasi DBHCHT, telah dilakukan berbagai program di bidang penegakan hukum, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi yang diberikan sebesar Rp3,4 triliun dengan komposisi 50 persen untuk Kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk Penegakan Hukum dan 25 persen untuk kesehatan. Dalam catatan sejarahnya, selain berfokus pada tugas utama, Bea Cukai juga kerap terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan sebagai bagian dari masyarakat seutuhnya. Beberapa diantaranya adalah evakuasi kecelakaan pesawat dan di laut; Memberikan hibah barang eks-kepabeanan hingga membantu proses persalinan di beberapa daerah terpencil. 14
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJPK Kaleidoskop 2021 DJBC Kilas Balik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2021 Wujudkan Arah Baru Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya masih menjadi fokus pengaturan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan pengaturan pada PMK 17/PMK.07/2021 yang terakhir diubah dengan PMK 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya. dan pemulihan ekonomi (15 persen belanja wajib DTU); dan 3) penyaluran BLT Desa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di desa. Dengan capaian 1) Penyerapan belanja kesehatan dan prioritas lainnya untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari earmarking 8 persen DAU/DBH secara Nasional dengan realisasi Rp22,6 triliun (57,59 persen dari Anggaran Rp39,3 Triliun); 2) Jumlah realisasi program pemulihan ekonomi daerah yang bersumber dari earmark DTU sebesar Rp16,57 Triliun (64,25 persen); dan 3) Realisasi BLT Desa TA 2021 sebesar Rp20,24 triliun (70,29 persen dari target), dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 5,62 juta KPM (Kelompok Penerima Manfaat), dengan penerima BLT Desa berdasarkan Profesi sebagian besar petani dan buruh tani sebesar 58,75 persen. Pengunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di antaranya adalah: 1) earmarking 8 persen DAU/DBH untuk belanja kesehatan dan prioritas lainnya untuk penanganan Covid-19; 2) dukungan program PEN untuk perlindungan sosial (20 persen belanja Wajib DTU) 15
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta Tahun 2021, juga menjadi tonggak sejarah atas babak baru pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, dua Rancangan Undang-Undang telah selesai dilakukan pembahasan dan disetujui bersama DPR RI, yakni Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus Papua (Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan Undang- Undang mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sehingga pengaturan dalam UU HKPD didesain sebagai upaya reformasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fiscal resource allocation seperti pemberian kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Transfer ke Daerah, dan Pembiayaan, melainkan juga memperkuat sisi Belanja Daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan negara. UU HKPD merupakan arah baru pengaturan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, Undang-Undang ini menggabungkan dua peraturan terdahulu (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). 16
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJKN Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2021 Tahun 2021 telah membagikan salah satu pengalaman terberat bagi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Puncak kasus Covid-19 tertinggi selama pandemi di Indonesia yang terjadi di pertengahan tahun 2021 menyebabkan kembali tersendatnya perekonomian dan aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Namun berbagai tantangan yang terjadi di tahun kedua pandemi itu tak lantas menyurutkan langkah DJKN untuk tetap menjalankan fungsi dan komitmennya sebagai Pengelola Kekayaan Negara. Berbagai kebijakan dan program di bidang Pengelolaan Kekayan Negara berhasil dieksekusi. Dari sisi penerimaan, pada tahun 2021 DJKN turut menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,69 triliun*. PNBP yang berhasil dibukukan tersebut tercatat 13,5 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,13 triliun. Nilai penerimaan negara ini bersumber dari berbagai aktivitas Pengelolaan Kekayaan Negara sebesar Rp3,96 triliun* dan pelaksanaan kegiatan lelang sebesar Rp726 miliar. Di tahun 2021, DJKN terus meningkatkan langkah-langkah pengamanan Barang Milik Negara. Bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta seluruh Kementerian Negara/ Lembaga (K/L), DJKN telah berhasil mensertipikatkan 27.109 bidang tanah, melampaui jumlah dari yang ditargetkan pada tahun 2021 sebanyak 26.790 bidang tanah. Kegiatan sertipikasi atas aset tetap berupa tanah pada seluruh K/L merupakan salah satu tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) atas aset tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan. Dengan manfaat utama berupa kepastian [*] per 29 Desember 2021. 17
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta perlindungan hukum, tertib administrasi dan pengamanan BMN yang diberikan, kegiatan sertipikasi diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dan mitigasi risiko penyerobotan aset oleh pihak lain. menengah berupa pendanaan transfer risiko melalui pembelian premi asuransi, pendanaan pengurangan risiko (mitigasi dan kesiapsiagaan), dan pemulihan masyarakat terdampak. Di bidang pengurusan piutang negara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021, telah diluncurkan Crash Program Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah atau dikenal juga dengan nama Program Keringanan Utang. Di samping merupakan amanat peraturan perundangan, Crash Program ini juga merupakan bentuk empati pemerintah di masa pandemi Covid-19. Target Utama dari Progam ini adalah debitur kecil yang memiliki utang kepada negara dengan kriteria, yaitu debitor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pagu sampai dengan Rp5 miliar, debitor penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS) dengan pagu sampai dengan Rp100 juta, dan debitur piutang instansi pemerintah lainnya dengan jumlah kewajiban sampai dengan Rp1 miliar. Hingga Desember 2021, sebanyak 1.450 debitur telah melunasi kewajibannya dengan nilai pelunasan sebesar Rp23,17 miliar dan menghasilkan penurunan Selain pelaksanaan kegiatan sertipikasi, sebagai bentuk upaya pengamanan atas BMN sekaligus untuk meminimalisir beban APBN dalam proses pemulihan aset negara pasca bencana, DJKN selaku pengelola barang telah melakukan pengasuransian BMN terhadap 5.272 unit bangunan hingga desember 2021. BMN yang telah diasuransikan tersebut tersebar di 73 K/L dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp37,6 triliun. Pemerintah tengah mempersiapkan beberapa langkah strategis terkait perkembangan asuransi BMN diantaranya mencakup persiapan perluasan obyek asuransi BMN dan persiapan integrasi pooling fund dana bencana sebagai sumber pendanaan Asuransi BMN. Integrasi pooling fund sendiri memiliki tujuan strategis untuk menjadi skema pendanaan untuk mengurangi risiko APBN terhadap bencana, meningkatkan kualitas belanja pemerintah melalui penyaluran dana tepat waktu dan sasaran, mewujudkan rencana strategis jangka 18
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJKN outstanding piutang sebesar Rp100,92 miliar. untuk terus mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemi Covid-19 serta tetap melanjutkan program pembangunan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan daya saing nasional. Tahun 2021 juga ditandai dengan pemberian dukungan pemerintah berupa Pembiayaan Investasi kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU) dan Lembaga yang bersumber dari APBN 2021. Pembiayaan investasi tersebut diharapkan dapat mendorong lebih cepat kemajuan perekonomian Indonesia, mendorong kemajuan bisnis BUMN dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang sebesar- besarnya bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, pengungkit bagi sektor UMKM, dan manfaat-manfaat lainnya. Alokasi Pembiayaan Investasi pada APBN 2021 juga merupakan bentuk komitmen pemerintah Sejak tahun 2021, Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN mewajibkan adanya Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama khusus bagi para penerima Pembiayaan Investasi. KPI ini dituangkan pada Kontrak Kinerja antara BUMN/BLU/ Lembaga penerima dengan Kementerian terkait yang menaunginya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang disertakan dalam 19
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta BUMN/BLU/Lembaga tersebut. Total Pembiayaan Investasi dan Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang dialokasikan di dalam APBN 2021 adalah sebesar Rp187,18 triliun. Nilai tersebut mencakup Pembiayaan Investasi kepada BUMN/BLU/ Lembaga untuk beberapa kluster pembangunan yaitu: Kluster Infrastruktur sebesar Rp45,1 triliun; Kluster Pendidikan sebesar Rp66,4 triliun; Kluster Kerjasama Internasional sebesar Rp2,9 triliun; Kluster Pemberdayaan Ekonomi sebesar Rp7 triliun; Kluster Restrukturisasi BUMN sebesar Rp20 triliun; Kluster Pinjaman Pemda sebesar Rp10 triliun; Kluster Cadangan Pembiayaan sebesar Rp33 triliun; dan Kluster Kewajiban Penjaminan sebesar Rp2,71 triliun. Selain itu, pada tahun 2021 ini ditambahkan juga dukungan yang berasal dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp 20,1 triliun. 20
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 ITJEN Inspektorat Jenderal: Penguatan Ekosistem Pengawasan APBN Tahun 2021 Pertengahan tahun 2021, Inspektorat Jenderal mengalami pergantian pimpinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Awan Nurmawan Nuh menjadi Inspektur Jenderal menggantikan Sumiyati yang telah memasuki masa purnabakti. Menkeu berpesan kepada Inspektur Jenderal baru untuk selalu dapat menjaga reputasi Inspektorat Jenderal dengan memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta pertanggungjawaban keuangan negara secara kreatif dan inovatif, namun tetap akuntabel. lagi dan dapat mempertahankan serta melanjutkan berbagai pencapaian yang telah diraih. Pencapaian Inspektorat Jenderal selama 2021 tidak hanya untuk Kementerian Keuangan. Beberapa inovasi juga dikembangkan untuk ekosistem pengawasan di Indonesia. Aplikasi e-Mawas PNBP yang merupakan aplikasi manajemen pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis elektronik yang sudah dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian dan Lembaga (APIP K/L) sebagai end user dalam rangka pengawasan PNBP. Selain itu juga ada aplikasi e-Kompas APIP yang merupakan portal pengawasan berbasis web yang dapat digunakan APIP sebagai media komunikasi dan koordinasi program PC-PEN. Arahan Menkeu saat pelantikan ini menjadi pedoman Irjen Awan untuk melangkah bersama keluarga Inspektorat Jenderal, memperkuat ekosistem pengawasan APBN yang semakin terintegrasi. Irjen Awan berharap dapat melanjutkan estafet kepemimpinan para Irjen sebelumnya dengan lebih baik 21
Kemudian menjelang akhir tahun, Inspektorat Jenderal kembali meluncurkan aplikasi baru yaitu e-Hukdis. E-Hukdis merupakan sebuah platform terintegrasi pengelolaan hukuman disiplin PNS yang dapat digunakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Tata kelola hukdis menjadi sangat penting karena sebagai upaya penegakan disiplin PNS dan untuk mempermudah pelaksanaan pendokumentasian hukuman disiplin. Inspektorat Jenderal mewakili Kementerian Keuangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani perjanjian kerja sama terkait Integrasi Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan Pegawai Kementerian Keuangan dengan LHKPN. Langkah awal dalam mempersiapkan implementasi pengisian LHKPN dengan pengenalan menu persetujuan atas pengaliran data dari e-LHKPN ke ALPHA. Inspektur Jenderal Awan meneruskan program "Irjen Menyapa" dengan lebih komprehensif, tidak hanya di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada kesempatan kunjungan ke daerah- daerah, Irjen Awan sekaligus berkoordinasi dengan APIP daerah untuk memperkuat ekosistem pengawasan APBN, terutama pengawasan program PC-PEN. Penguatan ekosistem pengawasan APBN ini juga dilakukan Inspektorat Jenderal dengan menyelenggarakan berbagai acara yang melibatkan seluruh APIP pusat dan daerah, pengawas eksternal, serta Aparat Penegak Hukum (APH). Seminar Nasional Sinergi Pengawasan Program PC-PEN dengan tema "Sinergi Mengawal Negeri, Menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" dalam rangka mendorong sinergi dan koordinasi antara APIP, Satuan Pengawas Internal (SPI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, dan APH. Kemudian, Kongres AAIPI 2021 mengusung tema "Mengawal Efektivitas dan Akuntabilitas di Tengah Pandemi" yang sejalan dengan upaya penguatan peran pengawasan intern dalam mewujudkan APIP sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi K/L/D. Pada puncak peringatan Hakordia, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Webinar Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan 2021 dengan tema "Perkuat Budaya Antikorupsi, Wujudkan Kemenkeu Satu Yang Tepercaya, Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh". Dengan menghadirkan pimpinan 22
Kaleidoskop 2021 ITJEN kementerian dan lembaga yang terkait dengan pengawasan, acara ini juga sebagai upaya mengamankan keuangan negara dengan budaya integritas. Di tahun 2021, juga menjadi langkah awal Inspektorat Jenderal dalam pengembangan tata kelola pengawasan pada Kemenkeu dan penajaman program pengawasan Inspektorat Jenderal dalam mendukung peran menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah atas kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini menjadi salah satu yang dibahas pada Rapat Kerja Pimpinan Inspektorat Jenderal Akhir Tahun 2021. Pada penghujung tahun 2021, Inspektorat Jenderal terus melakukan sinergi dengan unit eselon I lain dengan melakukan rapat koordinasi terkait Program Kerja Pengawasan Tahun 2022, serta mengedukasi betapa pentingnya peran APIP K/L dalam pengawasan atas perencanaan dan penganggaran. 23
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta Direktorat Jenderal Anggaran Program PEN dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Covid-19 yang ditujukan pada berbagai sektor, yaitu (1) Kesehatan antara lain untuk biaya klaim pasien, insentif/santunan tenaga kesehatan, dan vaksinasi; (2) Perlindungan Sosial antara lain untuk bantuan sembako, program keluarga harapan, bansos tunai, diskon listrik, kartu pra kerja dan subsidi kuota internet; (3) Program Prioritas antara lain untuk program padat karya, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kawasan industri; (4) Dukungan UMKM dan Korporasi antara lain untuk subsidi bunga UMKM, bantuan pelaku usaha mikro (BPUM), dan bantuan PKL; (5) Insentif Usaha antara lain untuk pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan PPh 25, PPnBM. Pada tahun 2021 Pemerintah tetap berfokus dalam penanganan Covid-19 melalui percepatan program vaksinasi dan perlindungan sosial kepada masyarakat melalui penyesuaian belanja negara dengan penerapan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan secara bertahap (Tahap I s/d IV). Kebijakan refocusing tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan kesehatan, perlindungan kepada masyarakat dan para pelaku usaha yang terdampak karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai akibat munculnya varian Delta Covid-19 di pertengahan tahun 2021. Program PEN yang telah bergulir sejak tahun 2020 tetap dilanjutkan pada tahun 2021 untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi akibat pandemi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya 24
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJA reformasi perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan money follow program, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat - daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan, dan output kegiatan yang mencerminkan real work atau konkret tetap dilanjutkan dalam perencanaan APBN 2021. Kebijakan RSPP pada tahun anggaran 2021 didasarkan pada redesain pada level program, kegiatan, dan keluaran (output). relaksasi berupa pengaturan jatuh tempo/keringanan pembayaran telah terealisasi sebesar Rp156,4 miliar yang dimanfaatkan oleh 200.968 penerima, antara lain terdiri dari mahasiswa yang menerima jasa pendidikan berupa uang kuliah tunggal (UKT), perusahaan penyedia jasa transportasi, dan WNI pemohon jasa pelayanan dan administrasi luar negeri. Selain bentuk relaksasi PNBP pada layanan K/L tersebut, terdapat pula penundaan/ penjadwalan pembayaran Dividen BUMN sebesar Rp4,59 triliun pada dua perusahaan BUMN dan selanjutnya telah dilakukan pelunasan. Relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Melanjutkan peran PNBP dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, relaksasi PNBP masih diberlakukan di tahun 2021. Bentuk relaksasi tersebut antara lain meliputi penyesuaian tarif layanan hingga nol rupiah, pengaturan jatuh tempo, serta pemberian keringanan pembayaran. Untuk relaksasi berupa penyesuaian tarif layanan hingga nol rupiah, hingga tanggal 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp42,1 miliar yang dimanfaatkan oleh 168.375 penerima, yang antara lain terdiri dari debitur pengguna jasa fiducia, WNI pemohon jasa layanan dan administrasi luar negeri, serta penerima jasa pendidikan dan pelatihan. Adapun 25
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Strategis, Prudent, Efisien, dan Inovatif Merespon Dinamika APBN 2021 Tahun 2021 merupakan tahun kedua Indonesia mencoba berdamai dengan pandemi. Ketidakpastian serta tekanan global dan domestik masih cukup tinggi. Namun belajar dari pengalaman tahun 2020, Indonesia masih dan akan terus bergerak menuju pulih. Kilas Balik Pembiayaan Utang 2021 Defisit APBN yang meningkat akibat pandemi, ditutup oleh pembiayaan terutama pembiayaan utang. Realisasi defisit APBN 2021 mencapai 4,65 persen PDB, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 5,7 persen dari PDB. Penurunan defisit tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tetap on the track pada komitmen menuju konsolidasi fiskal di 2023. Pembiayaan utang dalam APBN 2021 berjalan terkendali disertai kinerja APBN dan tren pemulihan yang terjaga baik. Mengawali tahun 2021, Pemerintah berhasil melakukan transaksi Penjualan SUN Dual Currency yang mendapat respon positif dari pasar. Hal tersebut menjadi salah satu momentum pengendalian tingkat biaya bunga, dengan tercatatnya yield dan kupon terendah sepanjang penerbitan Global Bonds Indonesia. Hal yang sama terjadi pada penerbitan SUN Dual Currency 26
Kaleidoskop 2021 DJPPR di bulan Juli, yang diterbitkan dengan yield terendah untuk USD tenor 50 tahun. Penerbitan SBN valas diikuti rentetan keberhasilan melalui Samurai Bond di bulan Mei yang mencatatkan spread terhadap Yen Swap dan kupon terendah dalam penerbitan tanpa JBIC Guarantee dan Sukuk Global di bulan Juni yang mencatatkan yield, spread over UST dan kupon terendah. Selain itu, Green Instrument dalam penerbitan tersebut menjadi Green Sukuk dengan tenor 30 tahun pertama di dunia, serta didominasi oleh Green Investor yaitu sebanyak 57 persen dari total investor. Pada bulan September, Pemerintah melanjutkan inovasi pembiayaan melalui penerbitan SDG Bonds. Debut SDG Bonds ini menjadi salah satu penerbitan SDG Bonds konvensional pertama di Asia. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menyusun SDGs Government Securities Framework (SDGs Framework) yang digunakan sebagai acuan penerbitan SDG Bonds. Framework tersebut merupakan pengembangan dari Green Bonds dan Green Sukuk Framework yang diterbitkan tahun 2018. Pemerintah akan mengalokasikan seluruh dana hasil penerbitan SDG Bonds ini untuk mendanai proyek-proyek yang masuk kualifikasi Eligible SDGs Expenditures dalam SDGs Framework. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek sosial dan lingkungan hidup untuk mewujudkan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, sumber pembiayaan dari pasar domestik tetap dilaksanakan melalui lelang penerbitan SBN dan private placement, termasuk dukungan Bank Indonesia sebagai standby buyer sebagaimana SKB I dan kontribusi Bank Indonesia di bidang kemanusiaan sebagaimana SKB III. Total pembelian Bank Indonesia sebagai standby buyer tahun 2021 mencapai Rp143,3 triliun, terdiri dari SUN SKB I sebesar Rp97,89 triliun dan SBSN SKB I sebesar Rp45,44 triliun. Sementara realisasi penerbitan SKB III di tahun 2021 mencapai Rp215 triliun, terdiri dari Rp58 triliun yang diterbitkan bulan November dan Rp157 triliun yang diterbitkan bulan Desember. Sepanjang tahun 2021, Pemerintah telah menerbitkan 6 seri SBN ritel online (e-SBN), antara lain: seri ORI019 pada bulan Februari, seri SR014 pada bulan Maret, seri SBR010 pada bulan Juli, seri SR015 pada bulan September, seri ORI020 pada bulan Oktober, 27
dan seri ST-008 pada bulan November. Pemerintah menerbitkan SBN Ritel dengan nominal yang lebih tinggi di 2021, dengan memanfaatkan likuiditas yang berlimpah dan minat masyarakat terhadap investasi yang aman di tengah kondisi pandemi. Hal ini ditunjukkan oleh terpenuhinya target penerbitan sebelum masa penawaran berakhir. Sepanjang penerbitan di tahun 2021, kupon SBN Ritel semakin rendah dengan hasil penerbitan yang optimal (kupon seri ORI019 sebesar 5,57 persen di bulan Januari, kupon seri ST008 sebesar 4,8 persen di bulan November). Pemerintah juga melanjutkan penerbitan Sukuk Wakaf Ritel sebagai wujud nyata dukungan lintas institusi untuk upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia. Penerbitan Sukuk Wakaf pada tahun ini menunjukkan kenaikan tingkat partisipasi investor individu dibandingkan penerbitan pertama pada tahun sebelumnya, yaitu dari 99,61 persen menjadi 99,95 persen. masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek, antara lain: • Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare - Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa. • Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura - Papua, dan jembatan Pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan. • Pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi dalam rangka penyiapan jembatan udara dan dukungan konektivitas. • Pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah) • Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi. • Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional. Selain itu, Pemerintah memiliki instrumen bernama SBSN Proyek untuk membiayai proyek-proyek/kegiatan prioritas. Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari SBSN Proyek dan memberikan manfaat secara nyata oleh Kebutuhan pembiayaan utang juga dipenuhi instrumen pinjaman. Salah satu strategi adalah mengutamakan pinjaman program dari Development Partners yang terealisasi 100 persen sesuai target outlook USD2,9 miliar/senilai Rp41,6 triliun untuk general financing selama tahun 2021, termasuk 28
Kaleidoskop 2021 DJPPR Prasarana Pengendali Banjir Tukad Mati, Badung-Bali penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah pinjaman "Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19 Program" dari International Bank of Recostruction and Development (IBRD). Pinjaman senilai USD500 juta ini dimanfaatkan untuk penguatan sistem kesehatan, dukungan berkelanjutan untuk penanganan Covid-19 dan kesiapan pelaksanaan vaksin. Sedangkan pinjaman kegiatan di tahun 2021 digunakan untuk membiayai proyek antara lain Toll Road Development Of Cileunyi - Sumedang - Dawuan Project Phase II, Toll Road Development of Solo- Kertosono Project Phase I, Proyek penanganan jaringan jalan nasional/arteri primer (WINRIP) yang diusulkan akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Dalam hal mengelola biaya dan risiko utang, selama tahun 2021 Pemerintah telah melakukan transaksi liabilities management melalui pembelian kembali delapan seri Global Bonds yang dimiliki investor. Pemerintah berhasil memperpanjang rata- rata jatuh tempo instrumen Global Bonds serta melakukan penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga, dengan memanfaatkan suku bunga pasar yang saat ini relatif rendah. Dari pasar SBN Domestik, Pemerintah juga berhasil melaksanakan lelang pembelian kembali SUN secara debt switch serta tansaksi Bilateral Buyback SUN dengan BI pada Oktober 2021. Sementara dari sisi pinjaman, Pemerintah melakukan konversi pinjaman. Perkiraan efisiensi biaya bunga pinjaman luar negeri yang dihasilkan dari konversi adalah senilai Rp 68,00 miliar per Desember 2021, untuk tahun 2022 saja senilai Rp588,31 miliar, dan senilai Rp3,58 triliun, terhitung dari Desember 2021 29
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta Komitmen dalam Inovasi Pembiayaan Non-Utang sampai dengan jatuh tempo terakhir tahun 2038. Pembiayaan utang hanya salah satu instrumen pembiayaan Pemerintah. Dalam praktiknya, Pemerintah terus menggali alternatif pembiayaan non-utang untuk mengurangi beban APBN. Contohnya untuk pembangunan infrastruktur yang tetap diperlukan guna menjadi jumpstart perekonomian setelah pandemi. Percepatan pembangunan infrastruktur juga diperlukan sebagai kunci utama keberhasilan Indonesia untuk lulus dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Seiring dengan membaiknya penerimaan negara dan optimalisasi penggunaan SAL, target pembiayaan melalui utang pun mengalami penurunan. Dengan begitu, Pemerintah telah menghentikan lelang SBN pada bulan November 2021. Pengakuan atas kredibilitas pengelolaan utang Pemerintah juga tercermin dari peringkat utang yang diberikan oleh lima lembaga pemeringkat utang tingkat dunia. Pada bulan November 2021, lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB outlook stable. Fitch menilai aktivitas ekonomi Indonesia sudah pulih secara bertahap dari tekanan Covid-19 didukung oleh kebijakan penanganan pandemi yang makin membaik serta didorong upaya percepatan vaksinasi oleh Pemerintah. Hasil asesmen Fitch Ratings tersebut menguatkan posisi Indonesia di level Investment Grade, sebagaimana yang diberikan empat lembaga pemeringkat lainnya yaitu Moody's: Baa2/ stable, S&P Global Ratings: BBB/negative, JCRA: BBB+/ stable, R&I: BBB+/stable. Salah satu inovasi pembiayaan infrastruktur adalah skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hingga akhir Desember 2021, 28 proyek KPBU telah ditandatangani dengan total nilai investasi Rp241,75 triliun. Sebanyak 11 proyek telah mulai beroperasi termasuk Palapa Ring dan beberapa ruas jalan tol seperti Batang- Semarang dan Malang- Pandaan, 7 proyek dalam tahap konstruksi, dan sisanya dalam proses pra-konstruksi. Menurut sektornya, skema KPBU berkontribusi untuk pembangunan 15 proyek jalan, 6 proyek penyediaan 30
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJPPR air minum, 1 proyek di bidang energi, 4 proyek ICT, dan 2 proyek transportasi. mengalami bencana. Selama tahun 2021, Pemberian hibah dilakukan terhadap 11 Pemerintah Asing dan 1 Lembaga Asing, antara lain berupa capacity building serta bantuan kemanusiaan karena bencana dan pandemi Covid-19. Selain itu, sebagai bagian dari program PEN, sejak tahun 2020 pemerintah menyediakan penjaminan atas kredit modal kerja (KMK) untuk Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Penjaminan KMK mendorong peran perbankan mendukung usaha pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Penjaminan memberikan kepastian bagi perbankan dalam menyalurkan kredit di tengah meningkatnya risiko akibat pandemi Covid-19. Penjaminan membantu jutaan debitur UMKM bertahan dan bangkit dari dampak pandemi. Sehingga program ini berhasil terpilih sebagai best practice pengelolaan kebijakan publik dengan kategori "responsif" berdasarkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2021. Event Penting DJPPR Selama 2021: Perkuat sinergi, perluas informasi DJPPR menyelenggarakan beberapa pertemuan dengan stakeholders/investor guna memperkuat sinergi dan koordinasi, serta memberikan apresiasi kepada pihak- pihak tersebut. Selain itu, DJPPR turut berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat umum dan akademisi. Beberapa event penting yang diselenggarakan DJPPR selama tahun 2021 antara lain Infest Goes to Campus (Maret s.d. April 2021), Karnaval LDKPI (21 September s.d. 18 Oktober 2021), Development Partners Forum (18 November 2021), Infest Inkubasi Expo (19 November 2021) dan Investor Gathering (13 Desember 2021). Bentuk Solidaritas Indonesia di Tahun 2021 melalui LDKPI Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dilatarbelakangi semangat kontribusi dan solidaritas Indonesia mendukung pembangunan dunia, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta pemberian uluran tangan pada negara sahabat yang 31
ww APBN KiTA : Kinerja dan Fakta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021 adalah tahun kedua Indonesia berada di tengah pandemi Covid-19. Tahun ini memberikan tantangan tersendiri bagi Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan (DJPb), karena di samping harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN TA 2020, DJPb juga harus secara proaktif terlibat dalam pelaksanaan anggaran TA 2021, khususnya dari sisi pengelolaan kas dan pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut. Berikut ini adalah catatan beberapa kegiatan DJPb selama tahun 2021. atas pengelolaan APBN. Dalam Konferensi Pers ini Menkeu menyampaikan bahwa APBN TA 2020 mengalami perubahan signifikan untuk mengakomodasi kebijakan penanganan Covid-19. APBN dilaksanakan dengan kebijakan countercyclical, yaitu membelanjakan APBN untuk melindungi masyarakat yang terdampak dan mengungkit perekonomian yang turun drastis, diantaranya melalui program PC-PEN. Data realisasi yang disampaikan dalam konferensi pers ini masih angka sementara, yang akan menjadi angka final setelah adanya hasil audit atas LKPP Tahun 2020. 11 Januari, Peluncuran KPPN Mobile Labuan Bajo KPPN Mobile menjadi wujud nyata peningkatan pelayanan kepada seluruh stakeholders DJPb. Hadirnya KPPN Mobile Labuan Bajo yang dikelola oleh KPPN Ruteng diharapkan 6 Januari, Konferensi Pers Realisasi APBN 2020 Konferensi pers awal tahun merupakan bentuk transparansi Pemerintah 32
ww Edisi Januari 2022 Kaleidoskop 2021 DJPB dapat memberikan fasilitas perbendaharaan yang lebih dekat dan cepat untuk mendukung kecepatan penyaluran anggaran pemerintah, khususnya pembangunan destinasi wisata prioritas Labuan Bajo. 31 Maret, Menkeu Serahkan LKPP Tahun 2020 (Unaudited) kepada BPK Pemerintah terus berupaya keras menjaga tata kelola dan akuntabilitas dari setiap kebijakan, termasuk program PC-PEN TA 2020 yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2020. LKPP tahun 2020 disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai SAP sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN TA 2020. 14 Januari, Hari Bakti Perbendaharaan Ke-17 Dalam kegiatan ini seluruh insan perbendaharaan memperbarui semangat reformasi pengelolaan keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya paket UU di bidang keuangan negara, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menkeu berpesan agar seluruh jajaran Insan Perbendaharaan tetap fokus dan memiliki semangat bersama dalam menjaga keuangan negara dalam situasi yang extraordinary karena pandemi Covid-19. 27 Mei, Kick Off Meeting Peran Pendanaan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Pemerintah telah berupaya melakukan identifikasi kegiatan/output pengendalian perubahan iklim sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, dengan melakukan penandaan anggaran (budget tagging) sejak tahun 2016. Dari penandaan anggaran perubahan iklim yang dilakukan pada tahun 2019, pendanaan yang dialokasikan dana sebesar Rp97,66 triliun dan di tahun 2020 alokasi sebesar Rp77, 81 triliun. 20 Januari, Terdampak Bencana KPPN Barabai dan KPPN Mamuju Tetap Melayani. Layanan perbendaharaan di KPPN Barabai dan KPPN Mamuju yang terdampak banjir dan gempa pada pertengahan Januari 2021, harus dialihkan sementara pada KPPN Tanjung (untuk KPPN Barabai) dan KPPN Makassar II (untuk KPPN Mamuju). Pengalihan sementara ini dilaksanakan melalui mekanisme Business Continuity Plan (BCP). 33
16 Juni, Treasury Sharing Session (TSS) bersama US Department of Treasury Fungsi perbendaharaan menjadi makin penting dalam memenuhi kebutuhan konsolidasi fiskal di tengah tantangan pandemi Covid-19. Melalui TSS, Indonesia mempelajari fungsi perbendaharaan dalam pengelolaan fiskal yang diterapkan di AS, seperti penerbitan Treasury Bills secara rutin dengan variasi tenor, mekanisme lelang single price, serta penerapan SPN sebagai shock absorber, yaitu ketika terdapat kebutuhan kas jangka pendek maka ditingkatkan penerbitannya. 22 Juni, BPK berikan Opini WTP atas LKPP Tahun 2020 Presiden RI menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2020. Meskipun menghadapi tantangan pandemi COVID-19, Kemenkeu berkomitmen menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Terbukti dengan kembali diraihnya opini WTP dari BPK atas LKPP Tahun 2020. Raihan opini WTP ini adalah untuk kelima kalinya berturut turut atau sejak LKPP Tahun 2016. 15 Juli, Menkeu Wakili Pemerintah Sampaikan Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU P2 APBN 2020 di Sidang Paripurna DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) sejatinya merupakan LKPP Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh BPK. RUU P2 APBN tahun 2020 diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi 34
Kaleidoskop 2021 DJPB serta untuk pertanggungjawaban Program PC-PEN TA 2020 yang dilaporkan secara komprehensif. 14 September, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 12 Agustus, MoU DJPb-PT SMI Dorong Pemanfaatan Pembiayaan Infrastruktur Daerah untuk PEN Salah satu instrumen yang digunakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di daerah adalah dukungan pembiayaan, yaitu fasilitas Pinjaman PEN Daerah lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Dalam peran Regional Chief Economist (RCE), Kanwil DJPb memiliki data dan informasi serta analisis/kajian strategis yang dapat mendukung implementasi tugas PT SMI. Pada kegiatan ini, disamping membahas mekanisme pengelolaan keuangan di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan kepada seluruh instansi Pemerintah yang meraih atau berhasil mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2020, yang terdiri dari 84 Kementerian/ Lembaga (98 persen dari 86 K/L), Bendahara Umum Negara dan 486 Pemerintah Daerah (90 persen dari 542 Pemda) yaitu untuk 33 Provinsi, 365 Kabupaten dan 88 Kota. 7 September, DPR setujui Pengesahkan RUU P2 APBN TA 2020 Dalam rapat paripurna 7 September 2021, DPR menyetujui RUU P2 APBN TA 2020 untuk dapat disahkan dalam undang- undang. Persetujuan DPR atas RUU P2 APBN TA 2020 merupakan akhir siklus pelaksanaan APBN TA 2020, yang memiliki kualitas Opini WTP. RUU dimaksud disahkan menjadi UU P2 APBN TA 2020, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2021, pada 6 Oktober 2021. 1 - 5 November, Trustsury Festival dan Soft Launching Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) Trustsury Festival diselenggarakan untuk kembali menegaskan komitmen perlunya menjaga kepercayaan rakyat atas pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan secara optimal dan akuntabel. Dalam kegiatan ini juga diluncurkan PPP yang menghubungkan beberapa sistem agar pembayaran tagihan dapat dilakukan secara elektronik dan mempermudah transaksi belanja negara. 35
16 November-31 Desember BLU Virtual Expo BLU Virtual Expo Dalam pembukaan BLU Expo, Presiden menyampaikan harapan kepada 252 BLU yang tersebar di 21 kementerian/Lembaga, dengan jumlah aset mencapai Rp888 triliun dan pendapatan sebesar Rp96 triliun, agar dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pemulihan ekonomi nasional. dengan nilai akumulatif Rp18 triliun. Capaian ini melebihi target dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024, sebanyak 4,9 juta pelaku usaha pada akhir tahun 2024. Festival UMi adalah bentuk apresiasi kepada para debitur yang berprestasi, sekaligus sebagai ajang pagelaran produk UMi. 31 Desember, Tutup Kas Tahun Anggaran 2021 17 Desember, Festival UMi di Bandung Pengelolaan kas dilakukan untuk mendukung APBN yang efisien di tengah tuntutan untuk tetap fleksibel dan responsif dalam Pembiayaan UMi telah disalurkan melalui 51 LKBB kepada lebih dari 5,3 juta pelaku usaha ultra mikro, 36
Kaleidoskop 2021 DJPB menanggulangi pandemi Covid-19. Pengelolaan kas dilakukan melalui pembiayaan yang efisien bersama DJPPR dalam rangka penurunan jumlah utang, optimalisasi saldo kas untuk mengurangi cost of fund, termasuk mendorong pemulihan ekonomi melalui penempatan PEN. Proses tutup kas diselenggarakan untuk memastikan agar seluruh transaksi APBN TA 2021 dapat secara optimal dilaksanakan, dicatat dan nantinya dipertanggungjawabkan pada tahun 2022. 37
Badan Kebijakan Fiskal 1. Kerangka Ekonomi Makro - Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Salah satu dokumen yang secara tahunan menjadi produk/output utama Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI adalah Dokumen Kerangka Ekonomi Makro - Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Pembahasan dan Penyususunan Dokumen KEM PPKF dimulai sekitar bulan November 2 tahun sebelum tahun anggaran berjalan s.d. bulan Mei 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi, salah satu produk/ouput utama BKF tahun 2021 adalah Dokumen KEM PPKF tahun 2022. ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional masih berada dalam situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang secara fundamental telah mengubah perkembangan dan tatanan sosial ekonomi di seluruh dunia. KEM-PPKF 2022 adalah dokumen yang akan digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 Mei 2021. Dokumen KEM PPKF tahun 2022 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2022. Dokumen Penyusunan dokumen KEM- PPKF yang mengambil tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" merupakan amanat Undang- undang Nomor 17 tahun 2003 38
Kaleidoskop 2021 BKF tentang Keuangan Negara pasal 13 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan PRD pasal 178 ayat 2. Dokumen KEM dan PPKF merupakan bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK dan RAPBN) tahun anggaran berikutnya. Badan Kebijakan Fiskal merupakan focal point dan penanggung jawab dalam penyusunan KEM-PPKF dan penyiapan bahan lainnya terkait KEM PPKF, baik untuk rapat pembahasan internal Kementerian Keuangan, internal pemerintahan maupun dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam KEM-PPKF 2022, Pemerintah telah membuat rancangan indikator-indikator yang dijadikan asumsi awal yang akan dibahas bersama Komisi XI dan Badan Anggaran, seperti pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2-5,8 persen; inflasi diantara 2-4 persen; suku bunga SUN 10 tahun 6,32-7,27 persen; nilai tukar antara 13.900 hingga 15.000/USD; harga minyak antara USD55-65 per barel dengan lifting antara 686-726 ribu barel per hari dan lifting gas 1.031 - 1.103 barel perhari ekuivalen minyak. baru terkait dukungan pada perubahan iklim dunia. Pada 7 Oktober 2021, pajak karbon lahir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. Badan Kebijakan Fiskal sebagai instansi yang salah satu tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal itu menjadi pengawal utama lahirnya lahirnya pajak karbon melalui UU HPP tersebut. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2016 dan menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2020-2024. Di dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan, dengan penurunan sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. 2. UU HPP - Pajak Karbon Kementerian Keuangan RI telah menetapkan tonggak sejarah Prioritas utama penurunan emisi gas rumah kaca tersebut berada pada sektor kehutanan, serta sektor energi dan 39
transportasi yang telah mencakup 97 persen dari total target penurunan emisi NDC Indonesia. Indonesia juga telah menargetkan untuk mencapai Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) di tahun 2060 atau lebih awal. sektor, dan kondisi ekonomi. Dengan demikian, sistem pengenaan pajak karbon yang berlaku di Indonesia bukan hanya adil (just), tapi juga terjangkau (affordable) dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Pengenaan pajak karbon memberikan sinyal kuat yang akan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Dalam konteks pembangunan, penerimaan negara dari pajak karbon juga dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial. Untuk tahap awal, sejak 1 April tahun 2022, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax). Tarif Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan, sejalan dengan pengembangan pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara. Pengenaan pajak karbon dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan 3. Pertemuan Internasional AIFED Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar Annual International Forum of Economic Development and Public Policy (AIFED) yang ke-10. Forum ini merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Australia dan Asian Development Bank yang melibatkan banyak kalangan dari berbagai latar saat ini sangat dibutuhkan untuk terus menciptakan inovasi kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dari pandemi Covid-19 ke depan. AIFED ke-10 ini diselenggarakan pada tanggal 1-3 Desember 2021 dengan tema "Finding New Sources of Growth to Recover Stronger". Hal ini menggarisbawahi cita- cita Indonesia yang tidak hanya mengembalikan pembangunan ekonomi kita ke tingkat sebelum pandemi, tetapi lebih kepada memperkuat fundamental ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Kita harus mengamankan 40
Kaleidoskop 2021 BKF tujuan jangka panjang kita untuk berkembang dan menjadi lebih sejahtera. AIFED kali ini juga menghadirkan beberapa sesi menarik sepeti keynote lecture yang menghadirkan Prof. Keun Lee dan Prof. Paul Etkins. Selain itu juga ada sesi diskusi panel yang terfokus kepada 4 pilar fokus diskusi yaitu: Product (Produk), People (Manusia), Place (Tempat), dan Policy (Kebijakan). Pada "P" pertama, Produk, kita akan melihat potensi baru sumber daya pertumbuhan ekonomi Indonesia di dunia pascapandemi dan gerakan menuju ekonomi yang lebih hijau. Selanjutnya, People atau manusianya. Indonesia menikmati bonus demografi sebagai keuntungan utama. "P" yang ketiga, yaitu Place atau Tempat, membahas kawasan produktif dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, merata, dan berkelanjutan penting untuk mendukung pertumbuhan nasional. "P" yang terakhir yaitu Policy atau Kebijakan, khususnya kebijakan fiskal. Pada kesempatan ini, pembahasan akan bergerak ke arah intervensi yang diperlukan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan sumber pertumbuhan baru. 4. Pertemuan Perdana Presidensi G20 Indonesia di Jalur Keuangan Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) secara resmi dimulai pada tanggal 9 Desember 2021 dengan diawali pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama yang berlangsung pada 9-10 Desember 2021. Pertemuan ini merupakan awal dari rangkaian pertemuan dalam rangka presidensi Indonesia di G-20. Selama Presidensi Indonesia di G-20, Kemenkeu dan BI yang merupakan focal point di finance track akan mendorong pembahasan enam (6) agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu (1) Koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global, (2) Upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan, (3) Penguatan sistem pembayaran di era digital, (4) Pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), (5) Peningkatan sistem keuangan yang inklusif, dan (6) Agenda Perpajakan internasional. Selain itu, dalam Presidensi G20 Indonesia akan melanjutkan beberapa legacy issues, diantaranya, (1) Mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global; (2) Penguatan Global Financial Safety Net (GFSN); (3) Meningkatkan Arus Modal; (4) Melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives); (5) Meningkatkan Reformasi Regulasi Sektor Keuangan; (6) Memperkuat pengelolaan dan transparansi 41
utang; (7) Mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif; (8) Optimalisasi dukungan pembiayaan dari bank pembangunan multilateral (MDBs); (9) Memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respon pandemi; dan (10) Melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika. Agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik, serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, baik negara maju maupun negara berkembang. 5. Tax Expenditure Report Badan Kebijakan Fiskal pada tanggal 24 Desember 2021 kembali menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) tahun 2020 sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya memperkuat fungsi APBN dalam rangka mendukung perekonomian. Laporan Belanja Perpajakan menjadi sangat strategis karena mampu memotret dinamika ekonomi dan kehadiran pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan dengan baik, terlebih pada masa pandemi yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan baru khusus untuk penanganan pandemi yang membuat potensi penerimaan negara yang tidak diambil semakin besar. Publikasi Laporan Belanja Perpajakan juga merupakan bentuk komitmen pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah dalam mengelola keuangan negara, sesuai standar yang mengacu pada IMF's Fiscal Transparency Code (FTC). Besaran belanja perpajakan di tahun 2020 mencapai Rp234,8 triliun, atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,7 persen dari belanja perpajakan tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp272,1 triliun, atau sekitar 1,72 persen dari PDB. Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan belanja perpajakan tahun 2019, perlu diketahui bahwa kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi di tahun 2020 semakin beragam di luar yang telah diberikan oleh pemerintah di tahun sebelumnya, antara lain PPh DTP Pasal 21, pembebasan PPh 22 impor, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, yang tidak seluruhnya termasuk dalam 42
Kaleidoskop 2021 BKF kategori belanja perpajakan. Di samping itu, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap ekonomi berupa penurunan tarif PPh badan dari sebelumnya 25 persen menjadi 22 persen sejak tahun pajak 2020, yang dikategorikan sebagai perubahan benchmark belanja perpajakan bagi jenis Pajak Penghasilan. Dengan demikian, penurunan estimasi belanja perpajakan 2020 bukan disebabkan oleh berkurangnya dukungan pemerintah namun lebih disebabkan oleh menurunnya konsumsi serta profitabilitas perusahaan akibat pandemi COVID-19, sehingga menurunkan basis pemajakan dan menyebabkan rendahnya pemanfaatan fasilitas perpajakan. Walaupun begitu, terdapat peningkatan dukungan fasilitas perpajakan untuk jenis pajak Bea Masuk yang utamanya ditujukan untuk mendukung ketersediaan alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. 43
Ringkasan Eksekutif Pendapatan Negara Penerimaan Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah sebesar Rp2.003,06 Bukan Pajak telah sebesar Rp2.786,76 triliun dan Dana Desa (TKDD) triliun (114,88 persen mencapai Rp451,98 (101,34 persen dari alokasi sebesar Rp785,71 triliun dari target APBN 2021 triliun (151,57 persen APBN 2021), tumbuh 7,37 (98,77 persen dari alokasi dan tumbuh 21,56 persen dari target APBN persen dibandingkan APBN 2021), meningkat (yoy)). Realisasi tersebut 2021), tumbuh 31,46 realisasi pada periode 3,04 persen dari realisasi terdiri atas Penerimaan persen dari realisasi yang sama tahun 2020 pada periode yang Pajak sebesar Rp1.227,53 pada periode yang yang mencapai Rp2.595,48 sama tahun 2020 yang triliun (103,90 persen sama tahun 2020 yang triliun. Realisasi tersebut mencapai Rp762,53 dari target APBN 2021), mencapai Rp343,8 terdiri atas realisasi triliun. tumbuh 19,16 persen triliun. Belanja K/L sebesar dari realisasi pada Rp1.189,09 triliun (115,23 periode yang sama tahun Penerimaan Hibah persen dari alokasi APBN 2020 yang mencapai sebesar Rp4,57 triliun 2021), tumbuh 12,22 Angka realisasi bersifat Rp1.072,11 triliun serta (506,23 persen dari persen dari realisasi pada sementara. Angka Penerimaan Kepabeanan target APBN 2021), periode yang sama tahun realiasi final menunggu dan Cukai sebesar lebih rendah dari 2020 yang mencapai hasil audit LKPP Tahun Rp268,98 triliun (125,13 realisasi pada periode Rp1.059,62 triliun dan 2021. persen dari target APBN yang sama tahun 2020 realisasi Belanja Non-K/L 2021), tumbuh 26,26 sebesar Rp18,83 triliun. sebesar Rp811,97 triliun persen dari realisasi pada (88,01 persen dari alokasi periode yang sama tahun APBN 2021), meningkat 2020 yang mencapai 5,0 persen dari realisasi Rp213,03 triliun. pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp773,33 triliun. 44
Ringkasan Eksekutif H ingga akhir tahun 2021, realisasi sementara pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp2.003,06 triliun atau 114,88 persen dari target pada APBN Perpres 113/2020. Capaian tersebut secara nominal lebih tinggi Rp355,28 triliun dibandingkan capaian tahun lalu, bahkan melebihi level capaian pada periode prapandemi. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi sementara pendapatan negara dan hibah tumbuh cukup signifikan 21,56 persen (yoy). Secara nominal, realisasi sementara komponen penerimaan yang bersumber dari perpajakan mencapai Rp1.546,51 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp451,98 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp4,60 triliun. Pertumbuhan realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP berturut-turut sebesar 20,34 persen (yoy) dan 31,46 persen (yoy). Berdasarkan capaian realisasinya sementara terhadap APBN 2021, penerimaan dari 45
Perpajakan, PNBP, dan Hibah masing-masing mencapai 107,06 persen, 151,57 persen, dan 506,23 persen. Capaian realisasi sementara perpajakan dikontribusikan oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Dari sisi penerimaan pajak, realisasi sementara penerimaan pajak mencapai Rp.1.227,53 triliun atau 103,90 persen terhadap APBN 2021. Penerimaan pajak tersebut tumbuh 19,16 persen secara yoy. Secara nominal, penerimaan pajak utamanya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM). Lebih detilnya penerimaan PPh nonmigas secara nominal masih ditopang oleh penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Dari sisi pertumbuhannya, PPh Nonmigas tumbuh 14,73 persen (yoy). Komponen utama penerimaan PPh nonmigas yang bersumber dari PPh badan dan PPh 21 pertumbuhannya tercatat masing-masing 26,49 persen (yoy) dan 4,44 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan komponen penerimaan pajak yang lain juga tumbuh positif, seperti PPh 22 Impor, PPh 26, dan PPh OP. Pertumbuhan komponen utama penerimaan PPh Nonmigas menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi yang tumbuh positif dan diiikuti oleh pemanfaatan insentif pajak oleh dunia usaha. Selain itu, kinerja mayoritas sektor utama pendukung penerimaan pajak terus membaik sepanjang tahun 2021. Sektor industri dan perdagangan kinerjanya didorong oleh pulihnya permintaan global dan domsetik, sektor jasa konstruksi dan real estate kinerjanya didorong oleh pertumbuhan konstruksi gedung dan bangunan sipil, sektor pertambangan didorong oleh meningkatnya permintaan dan harga komoditas internasional, serta sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Lebih lanjut, realisasi penerimaan pajak dari komponen PPN/ PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Secara kumulatif pertumbuhan PPN/ PPnBM sebesar 22,35 persen (yoy) telah melampaui level pertumbuhan pada periode prapandemi. Pertumbuhan komponen penerimaan PPN DN didorong oleh aktivitas ekonomi yang kembali normal dan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah yang meningkat. Selain itu, kegiatan impor juga meningkat seiring produksi dalam negeri yang terus membaik mendorong 46
kinerja positif PPN Impor. Penerimaan perpajakan yang bersumber dari kepabeanan dan cukai, realisasi sementara hingga akhir Desember 2021 mencapai Rp.268,98 triliun atau 125,13 persen terhadap target pada APBN 2021 dan tumbuh cukup signifikan 26,26 persen (yoy). Secara nominal, penerimaan kepabeanan dan cukai utamanya didukung oleh penerimaan dari cukai, khususnya cukai hasil tembakau (CHT). Dari sisi pertumbuhannya, seluruh komponen penerimaan dari cukai, bea masuk (BM), dan bea Keluar (BK) kinerjanya tercatat tumbuh berturut-turut 10,89 persen (yoy), 19,87 persen (yoy), dan 708,21 persen (yoy). Realisasi sementara kepabeanaan dan cukai didorong oleh penerimaan cukai yang konsisten tumbuh sejak awal tahun dan pulihnya aktivitas ekspor impor di tahun 2021. Faktor yang mendorong kinerja penerimaan CHT yaitu dampak penyesuaian kebijakan tarif cukai rokok dan kegiatan pengawasan, serta cukai MMEA didorong oleh membaiknya kondisi pandemi terutama relaksasi mobilitas masyarakat di daerah tujuan wisata. Lebih lanjut, pertumbuhan komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang berasal dari BM kinerjanya didorong oleh kinerja impor nasional yang terus meningkat seiring pemulihan ekonomi. Penerimaan komponen BK mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan didorong oleh kinerja volume ekspor terutama komoditas minerba tembaga dan produk CPO dan turunannya. Pertumbuhan pajak perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh membaiknya permintaan global yang mendorong peningkatan harga dan tarif BK yang tinggi. Realisasi sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2021 mencapai Rp451,98 triliun (151,57 persen dari target APBN 2021), tumbuh positif 31,46 persen dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan capaian realisasi tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya penerimaan SDA, PNBP Lainnya, dan pendapatan BLU. Secara lebih rinci, realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) tercapai sebesar Rp150,82 triliun atau tumbuh sebesar 55,12 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBP SDA utamanya didorong oleh kenaikan ICP dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Realisasi penerimaan PNBP lainnya tercapai sebesar Rp151,12 triliun atau tumbuh sebesar 35,90 persen (yoy). Peningkatan PNBP Lainnya antara lain bersumber dari kenaikan pendapatan Penjualan Hasil Tambang dan DMO, pendapatan premium obligasi negara, pendapatan dari sektor kesehatan, pendapatan penempatan uang negara pada Bank Indonesia dan bank umum, pelayanan agraria, pelayanan Kantor Urusan Agama 47
(KUA), pelayanan administrasi hukum, dan pelayanan Kepolisian. Sementara itu, pendapatan BLU juga mengalami peningkatan, dengan realisasi sebesar Rp119,54 triliun atau tumbuh sebesar 72,48 persen (yoy). Pertumbuhan positif pada pendapatan BLU bersumber dari meningkatnya pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi, dan pendapatan layanan dari sektor pendidikan. Di sisi yang lain, realisasi PNBP KND sampai dengan 31 Desember tercapai Rp30,50 triliun atau tumbuh negatif sebesar 53,85 persen (yoy). Pertumbuhan negatif realisasi PNBP KND tersebut utamanya disebabkan oleh turunnya setoran dividen BUMN perbankan akibat menurunnya kinerja keuangan BUMN perbankan sebagai imbas dari pandemi Covid-19 dan tidak adanya setoran PNBP sisa surplus BI. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp2.786,76 triliun (101,34 persen dari pagu APBN 2021), meningkat 7,37 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.001,06 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp785,71 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2021 tumbuh sebesar 9,17 persen (yoy). Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mencapai Rp241,54 triliun (tumbuh 26,51 persen, yoy) dan belanja barang sebesar Rp526,61 triliun (tumbuh 24,69 persen, yoy). Pertumbuhan belanja modal terutama dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020, serta pengadaan peralatan. Sementara itu, pertumbuhan belanja barang dipengaruhi akselerasi pembayaran beberapa program pemulihan ekonomi nasional. Realisasi belanja subsidi sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp243,08 triliun (138,62 persen dari pagu APBN 2021), atau meningkat 23,87 persen secara yoy. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp140,40 triliun atau naik 28,99 persen (yoy), sementara itu, realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp102,68 triliun atau naik 17,50 persen (yoy). Realisasi belanja subsidi energi mencapai 127,04 persen dari pagu APBN 2021 yang utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp83,79 triliun (147,19 persen 48
dari pagu), atau mengalami peningkatan 75,52 persen (yoy). Realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG 3 Kg tersebut merupakan pembayaran untuk subsidi pada tahun berjalan sebesar Rp72,92 triliun, yang meningkat 61,25 persen secara yoy, dan pembayaran atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp10,87 triliun. Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 69,32 persen (yoy) selama periode Januari-Desember 2021 dan kenaikan volume LPG sebesar 4,81 persen (yoy) selama Januari- November 2021. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,61 triliun atau 105,64 persen dari pagu. Adapun realisasi ini terdiri dari subsidi listrik reguler (Rp47,82 triliun) yang menurun 3,69 persen secara yoy, dan subsidi listrik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 (Rp 8,79 triliun). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, secara total subsidi listrik mengalami penurunan sebesar 7,36 persen yang dipengaruhi oleh turunnya BPP listrik sebagai dampak dari apresiasi nilai kurs rupiah terhadap dolar. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menguat selama periode Januari- Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.312/USD bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat sebesar Rp14.582/USD. Sementara itu, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-Desember 2021 sebesar Rp102,68 triliun, atau 158,36 persen dari pagu APBN 2021. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi subsidi kredit program sebesar Rp41,80 triliun, subsidi pajak sebesar Rp28,04 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp27,16 triliun, dan subsidi PSO sebesar Rp5,69 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, realisasi subsidi nonenergi mengalami peningkatan sebesar 17,50 persen. Realisasi subsidi kredit program merupakan yang terbesar pada belanja subsidi nonenergi, yang disebabkan oleh adanya beberapa alokasi anggaran dalam rangka program PEN terutama untuk mendukung UMKM. Meskipun demikian, pada subsidi pupuk terjadi penurunan realisasi volume pupuk bersubsidi sebesar 797 ribu ton, yaitu dari 8,72 juta ton pada Januari- Desember 2020 menjadi 7,92 juta ton pada Januari- Desember 2021. Sedangkan realisasi volume pupuk organik cair yang baru disalurkan sejak tahun ini, tercatat hingga Desember 2021 adalah sebanyak 213,45 ribu liter. Penurunan realisasi volume penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, salah satunya karena adanya perbaikan dalam mekanisme penyaluran melalui 49
peningkatan pengawasan pada saat penebusan pupuk bersubsidi. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp785,71 triliun atau 98,77 persen dari pagu APBN 2021 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp713,85 triliun (98,67 persen) dan Dana Desa Rp71,85 triliun (99,80 persen). Secara persentase realisasi TKDD per 31 Desember 2021 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya atau 98,77 persen (2021) berbanding 99,80 persen (2020), namun secara nominal lebih tinggi sebesar Rp23,18 triliun (3,04 persen) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari realisasi Dana Perimbangan 679,59 triliun (98,68 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp13,46 triliun (99,74 persen), dan realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp20,80 triliun (97,65 persen). Realisasi TKD lebih tinggi Rp22,42 triliun (3,24 persen) dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2020. Kondisi tersebut didukung oleh realisasi komponen TKD yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya: 1) DBH Rp117,16 triliun, lebih tinggi Rp23,25 triliun atau 24,76 persen (yoy) karena penyaluran Kurang Bayar DBH s.d. TA 2020 sebesar Rp21,4 triliun; 2) DAK Fisik Rp57,07 triliun, lebih tinggi Rp6,89 triliun atau 13,74 persen (yoy), capaian tersebut karena adanya penambahan pagu DAK Fisik tahun 2021 menjadi sebesar Rp65,25 triliun, pagu tahun 2020 sebesar Rp53,78 triliun; dan 3) DAK Nonfisik Rp127,57 triliun, lebih tinggi Rp1,17 triliun atau 0,92 persen (yoy), capaian tersebut utamanya disebabkan adanya penambahan pagu DAK Nonfisik tahun 2021 menjadi sebesar Rp131,17 triliun, pagu tahun 2020 sebesar Rp128,77 triliun. Sementara itu komponen TKD yang lebih rendah adalah: 1) DAU Rp377,79 triliun, lebih rendah Rp3,82 triliun atau 1,00 persen (yoy) dikarenakan pagu DAU mengalami refocusing; 2) DID Rp13,46 triliun, walaupun lebih rendah Rp4,99 triliun atau 27,04 persen (yoy) namun telah terealisasi 99,74 persen, rendahnya DID disebabkan karena tahun pada 2020 terdapat DID Tambahan; dan 3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp20,80 triliun, lebih rendah Rp0,07 triliun atau 0,35 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp0,07 triliun atau 1,68 persen (yoy). Realisasi penyaluran Dana Desa sampai akhir Desember 2021 Rp71,85 triliun, lebih tinggi Rp0,75 triliun atau 1,06 persen (yoy) yang disebabkan oleh penyaluran Dana Desa telah 50
dilaksanakan untuk seluruh pemda, hanya terdapat 22 desa yang belum menerima penyaluran karena tidak memenuhi syarat salur. Capaian kinerja TKDD selama tahun 2021 salah satunya diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 162/ PMK.07/2021 yang di antaranya adalah: 1) earmarking 8 persen DAU/DBH untuk belanja kesehatan dan prioritas lainnya untuk penanganan Covid-19; 2) dukungan program PEN untuk perlindungan sosial (20 persen belanja Wajib DTU) dan pemulihan ekonomi (15 persen belanja wajib DTU); dan 3) penyaluran BLT Desa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di desa. Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, maka Defisit Anggaran sampai dengan akhir Desember 2021 mencapai Rp783,70 triliun atau sekitar 4,65 persen dari PDB (77,87 persen dari pagu APBN 2021). Sementara itu realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Desember 2021 ini sudah mencapai Rp868,63 triliun atau sebesar 86,31 persen terhadap pagu APBN 2021. Realisasi Pembiayaan sampai akhir Desember 2021 ini masih didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp867,39 triliun (99,86 persen dari total nilai Pembiayaan Anggaran). Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir Desember 2021 tersebut terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp877,51 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp10,12 triliun. Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga telah merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp142,46 triliun atau sebesar 77,23 persen terhadap pagu APBN 2021 sebesar Rp184,46 triliun. Pembiayaan Investasi lebih rendah Rp41,99 triliun antara lain karena tidak terealisasinya cadangan pembiayaan pendidikan sebesar Rp37,40 triliun, tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp20,10 triliun dan penerimaan Kembali investasi LMAN sebesar Rp22,90 triliun. Pemberian Pinjaman terealisasi melebihi target hingga Rp1,55 triliun dari target APBN 2021 sebesar Rp0,45 triliun, hal ini karena penerimaan pengembalian pinjaman lebih besar dari pemberian pinjaman. Kewajiban Penjaminan terealisasi 100 persen dari pagu APBN 2021 sebesar negatif Rp2,72 triliun dan Pembiayaan Lainnya lebih tinggi Rp128,67 triliun dari pagu APBN 2021 yang bersumber dari tambahan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp128,07 triliun dan penerimaan Hasil Pengelolaan Aset (HPA) Rp0,60 triliun hingga akhir Desember 2021. 51
Realisasi APBN Tahun 2021 52
Realisasi APBN Tahun 2021 K inerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021, meskipun tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19 varian Delta, disrupsi di sisi supply serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Pelonggaran restriksi sosial di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global, tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekspansi, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dunia. Kinerja pertumbuhan global diperkirakan mengalami rebound cukup kuat di tahun 2021. Di dalam negeri meningkatnya aktivitas ekonomi tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program 53
Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2021 Realisasi Sementara APBN Tahun 2021 (Dalam Triliun Rupiah) 54
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Di sisi lain, sektor perbankan juga relatif solid dengan tingkat kecukupan modal yang memadai, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh tinggi yang diikuti dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit. Membaiknya perdagangan global dan kinerja perekonomian domestik mendorong kinerja APBN tahun 2021 khususnya dari sisi Pendapatan Negara yang melebihi target APBN maupun capaian prapandemi di tahun 2019 yang diikuti dengan pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas turut mendorong perbaikan kinerja penerimaan dari sisi perdagangan internasional dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara itu, Belanja Negara yang responsif serta fleksibel dapat dioptimalkan terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kinerja positif dari pendapatan negara dan optimalisasi belanja, maka defisit dan pembiayaan utang dapat ditekan lebih rendah dari targetnya. Momentum penguatan ekonomi domestik dan kinerja positif APBN tahun 2021 menjadi pijakan dalam memasuki tahun 2022, namun tetap terus waspada terhadap risiko pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global. Kinerja Perekonomian Momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga dan berlanjut meskipun sempat tertahan karena adanya varian delta pada triwulan ketiga tahun 2021. Berbagai indikator ekonomi seperti indeks mobilitas dan belanja masyarakat pada triwulan empat terus meningkat dan sudah kembali ke level prapandemi. Indikator konsumsi dan produksi seperti indeks penjualan ritel dan indeks keyakinan konsumen serta PMI manufaktur juga terus menunjukkan perbaikan. Sektor eksternal masih tumbuh sangat kuat yang tercermin dari tingginya angka pertumbuhan ekspor dan impor. Laju pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2021 diperkirakan dapat berada di atas level 5,0 persen (yoy) sehingga secara keseluruhan 55
kinerja ekonomi tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sekitar 3,7 persen. Tingkat inflasi tahun 2021 sebesar 1,87 persen (yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2020, yang menunjukkan sinyal perbaikan tingkat permintaan dan konsumsi domestik. Inflasi tahun 2021 masih terjaga dalam level yang rendah dan stabil seiring dengan sinergi pelaksanaan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dengan otoritas moneter. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pangan masyarakat, menjaga keterjangkauan harga, serta meningkatkan kelancaran arus distribusi. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 mencapai Rp14.312/USD. Di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih fluktuatif akibat berbagai sentimen seperti perkembangan kasus Covid-19 dan normalisasi kebijakan moneter negara maju, kinerja nilai tukar rupiah relatif membaik dibandingkan tahun 2020. Stabilitas nilai tukar yang terjaga antara lain didukung oleh pemulihan ekonomi domestik yang terus berlanjut, stabilitas berbagai indikator makro ekonomi terutama tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali, surplus neraca pembayaran dan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang solid, serta upaya penanggulangan kasus Covid-19 domestik yang semakin terkendali. Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun pada tahun 2021 mencapai 6,35 persen, atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun 2021. Pergerakan suku bunga SBN masih terjaga baik, walaupun di tengah volatilitas pasar keuangan global akibat kebijakan tapering off yang dilakukan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2021 mencapai USD68,5 per barel, relatif meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu. Tren peningkatan harga minyak didorong oleh membaiknya sisi permintaan karena faktor pemulihan ekonomi global. Di sisi produksi, kebijakan OPEC+ yang masih memberlakukan pemotongan produksi minyak mentah di sepanjang tahun 2021 menyebabkan 56
tertahannya peningkatan suplai pasokan minyak mentah dunia. Lifting minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2021 berada di bawah target APBN dan lebih rendah dari realisasi tahun lalu. Lifting minyak dan gas bumi rata-rata hingga November 2021 masing- masing sebesar 657 ribu barel per hari dan 1.000 ribu barel setara minyak per hari. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh terlambatnya implementasi beberapa kegiatan pengeboran serta mundurnya rencana onstream beberapa lapangan migas. Lifting minyak dan gas bumi sampai dengan akhir tahun 2021 diproyeksikan mencapai masing-masing 662 ribu barel per hari dan 982 ribu barel setara minyak per hari. Keberlanjutan tren pemulihan perekonomian Indonesia serta pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program perlindungan sosial berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dari 7,07 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,49 persen pada Agustus 2021. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 10,19 persen pada September 2020 menjadi 10,14 persen pada Maret 2021, sedangkan tingkat ketimpangan turun dari 0,385 pada September 2020 menjadi 0,384 pada Maret 2021. Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2021 Realisasi sementara APBN tahun 2021 menunjukkan peningkatan kinerja dari sisi Pendapatan Negara dan Belanja Negara dapat dioptimalkan untuk mendukung upaya pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta tagihan atas kewajiban Pemerintah. Di sisi Pembiayaan Anggaran, penerbitan utang dapat diefisienkan dengan tetap dapat mengoptimalkan Pembiayaan Investasi. Kombinasi hal tersebut menjadikan defisit anggaran hingga akhir tahun 2021 mencapai Rp783,70 triliun (sekitar 4,65 persen PDB) atau lebih rendah Rp222,68 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2021. Realisasi sementara pendapatan negara mencapai Rp2.003,06 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 (114,88 persen dari target atau tumbuh 21,56 persen dibandingkan realisasi tahun 2020). Realisasi 57
pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546,51 triliun (107,06 persen dari target APBN 2021), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp451,98 triliun (151,57 persen dari APBN 2021), dan penerimaan hibah Rp4,57 triliun. Capaian realisasi penerimaan perpajakan tumbuh 20,34 persen dibandingkan realisasi tahun 2020 merupakan titik balik penerimaan perpajakan kembali pada level prapandemi pada tahun 2019 sebesar Rp1.546,14 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.277,53 triliun (103,90 persen dari target APBN 2021) atau meningkat sangat tinggi sebesar 19,16 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Capaian penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh membaiknya penerimaan dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak, yang diikuti pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi. Hal ini merupakan cerminan yang menunjukkan penguatan pemulihan ekonomi sedang berlangsung. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp268,98 triliun (125,13 persen dari target APBN 2021), meningkat 26,26 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Capaian penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut terutama ditopang oleh kinerja penerimaan cukai sebagai dampak kebijakan tarif cukai hasil tembakau, efektivitas pengawasan, serta peningkatan aktivitas ekspor dan impor. Realisasi PNBP mencapai Rp451,98 triliun atau 151,57 persen dari APBN 2021. Capaian tersebut meningkat 31,46 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan PNBP tersebut didukung meningkatnya harga komoditas (minyak mentah, minerba, Crude Palm Oil/ CPO) serta membaiknya layanan PNBP K/L seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Realisasi PNBP SDA mencapai Rp150,82 triliun (144,87 persen dari APBN) atau tumbuh 55,12 persen dari tahun 2020 yang terdiri dari PNBP SDA migas dan PNBP SDA Nonmigas. Realisasi PNBP SDA migas mencapai Rp98,01 triliun (130,68 persen dari APBN 2021) atau tumbuh 41,87 persen 58
dibandingkan realisasi tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata ICP pada tahun 2021 yang mencapai USD68,5 per barel dibandingkan USD40,4 per barel pada tahun 2020. Di sisi lain, capaian realisasi PNBP SDA nonmigas mencapai Rp52,81 triliun (181,43 persen dari APBN 2021) atau naik 87,65 persen dari tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh lebih tingginya harga komoditas minerba terutama harga batubara acuan (HBA) pada tahun 2021 yang mencapai USD121/ton dibandingkan 2020 yang hanya USD58/ton memengaruhi pendapatan SDA minerba. Realisasi pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) mencapai Rp30,50 triliun (116,71 persen dari APBN 2021) atau lebih rendah 53,85 persen dari tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya setoran dividen BUMN perbankan karena dampak pandemi Covid-19 dan tidak adanya setoran PNBP dari Sisa Surplus BI. Realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp151,12 triliun (138,42 persen dari APBN 2021) atau tumbuh 35,90 persen dari tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh kenaikan pendapatan dari Hak Negara Lainnya (Penjualan Hasil Tambang dan Domestic Market Obligation migas) dan pendapatan Layanan pada beberapa K/L. Pendapatan BLU sebesar Rp119,54 triliun (203,34 persen dari APBN 2021) atau tumbuh 72,48 persen dibandingkan tahun 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit akibat lebih tingginya harga CPO serta peningkatan layanan pendidikan, jasa penyelenggaraan telekomunikasi, pengelolaan kawasan, dan pendapatan dari layanan BLU K/L. Selanjutnya, realisasi sementara belanja negara mencapai Rp2.786,76 triliun atau meningkat 7,37 persen dari realisasi tahun 2020, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang bersifat countercyclical yang diambil Pemerintah untuk menangani munculnya varian delta pada paruh kedua tahun 2021 serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berlangsungnya dampak pandemi Covid-19. Penyerapan belanja negara tersebut 59
mencapai 101,34 persen dari pagu APBN 2021, yang utamanya disebabkan oleh peningkatan pagu subsidi energi, peningkatan belanja K/L yang bersumber dari PNBP/BLU seiring dengan peningkatan pendapatannya, serta pencatatan belanja modal pengadaan tanah oleh LMAN. Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.001,06 triliun (102,38 persen dari pagu APBN 2021) atau meningkat 9,17 persen dari realisasi tahun 2020. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja K/L mencapai Rp1.189,09 triliun (115,23 persen dari pagu APBN 2021) lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 sebesar 12,22 persen. Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan Covid-19 dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L, dan juga bantuan pelaku UMKM. Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk program vaksinasi, biaya perawatan pasien Covid-19, insentif nakes, serta dukungan sarpras di Rumah Sakit. Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk tambahan bantuan Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Subsidi Kuota Internet, serta pelaksanaan Bantuan Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah, dan bantuan uang kuliah tunggal (UKT). Selain itu, juga dilakukan kebijakan realokasi dan refocusing belanja K/L sebagai upaya untuk mendukung program penanganan dampak pandemi Covid-19, termasuk tidak dibayarkannya komponen tunjangan kinerja dalam pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya. Realisasi belanja non-K/L mencapai Rp811,97 triliun (88,01 persen dari pagu APBN 2021) meningkat 5,00 persen apabila dibandingkan realisasinya tahun 2020, antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang efisien atau turun Rp29,77 triliun. Efisiensi pembayaran bunga utang didukung oleh imbal hasil utang yang lebih rendah, penurunan penerbitan utang, pemanfaatan SAL, serta kerja sama Pemerintah dengan Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, SKB II, dan SKB III berperan cukup signifikan dalam penurunan beban bunga utang atas penerbitan SBN dalam rangka penanganan Covid-19 dan program PEN. 60
Subsidi sebesar Rp243,08 triliun atau meningkat 23,87 persen dari tahun 2020 , terdiri dari subsidi energi sebesar 140,40 triliun atau meningkat sebesar 28,99 persen dari tahun 2020 dan subsidi nonenergi sebesar Rp102,68 triliun atau meningkat sebesar 17,50 persen dari tahun 2020. Peningkatan subsidi energi tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan asumsi makro, harga produk LPG (CP Aramco), serta volume penyaluran BBM bersubsidi. Adapun penyaluran subsidi tersebut digunakan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pembebasan/diskon listrik, subsidi bunga UMKM, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi, serta subsidi pajak DTP. Subsidi tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan. Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 mencapai Rp785,71 triliun (98,77 persen dari APBN tahun 2021), meningkat 3,04 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi anggaran TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa. Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan TKDD untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran TKDD di daerah. Sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada tahun 2021 maka dilakukan berbagai langkah kebijakan pelaksanaan TKDD dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah, diantaranya melalui penggunaan anggaran belanja wajib minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggaraan pendidikan, penggunaan paling sedikit sebesar 8 persen alokasi DAU yang diterima daerah diarahkan untuk belanja kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, penyaluran DBH dikaitkan dengan kinerja daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak untuk DBH Pajak dan pengelolaan lingkungan untuk DBH SDA, percepatan penyelesaian kurang bayar DBH sampai 61
dengan tahun 2020 untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah, pelaksanaan DAK Fisik diarahkan untuk mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan baku lokal serta pelaksanaan DAK Nonfisik khususnya Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) provinsi/ kabupaten/kota dan BOK Puskesmas dialokasikan sebesar 35 persen-40 persen untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan perpanjangan batas waktu penyaluran DAK Fisik untuk Tahap I dan Tahap II, penggunaan DID minimal sebesar 30 persen untuk bidang kesehatan dan sisanya dapat digunakan untuk bidang pendidikan, penguatan perekonomian di daerah dan/atau perlindungan sosial, penggunaan Dana Keistimewaan DIY dapat digunakan untuk penanganan Covid-19, serta penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi di daerah. Selain itu dalam rangka mendukung program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk mencapai target single digit kemiskinan di Indonesia, Pemerintah juga menerapkan kebijakan pemberian tambahan (top up) BLT Desa di 35 kabupaten prioritas. Pembiayaan anggaran tahun 2021 difokuskan Pemerintah untuk menutup defisit anggaran yang antara lain digunakan untuk membiayai keberlanjutan penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka pengadaan vaksin, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung penguatan reformasi. Realisasi sementara Pembiayaan Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp868,63 triliun (86,31 persen dari APBN 2021). Lebih rendahnya realisasi pembiayaan anggaran tahun 2021 utamanya disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi pembiayaan utang, pembiayaan investasi dioptimalkan mendukung pemulihan ekonomi, dan pemanfaatan SAL. Realisasi pembiayaan utang di tahun 2021 mencapai Rp867,39 triliun atau lebih rendah Rp309,97 triliun dari targetnya dalam APBN sebesar Rp1.177,35 triliun. Realisasi 62
pembiayaan utang di tahun 2021 sebagian dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU sebesar Rp142,46 triliun. Pemerintah melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi antara lain melalui penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, LRT Jabodebek, akses perumahan bagi MBR, pariwisata, dan penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan kebijakan pemberian pinjaman ke daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan defisit yang lebih rendah yang didukung oleh membaiknya pendapatan negara serta optimalisasi pembiayaan anggaran, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp84,93 triliun, jauh lebih rendah dari tahun 2020 sebesar Rp245,60 triliun. SiLPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah yang tertunda, agar kesehatan fiskal APBN ke depan semakin baik dalam mendukung konsolidasi fiskal 2023. 63
Perkembangan Ekonomi Makro 64
Perkembangan Ekonomi Makro S iituasi pandemi Covid-19 di Indonesia terus terkendali seiring dengan penurunan kasus aktif signifikan, namun kewaspadaan terhadap perkembangan varian omicron tetap terus diperkuat melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan peningkatan vaksinasi nasional. Dukungan kebijakan fiskal melalui instrumen APBN terutama melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat efektif dalam mendukung penanganan pandemic covid-19 dan pemuihan ekonomi nasional. Perkembangan leading indicator di Desember 2021 terus menunjukkan penguatan, seperti Indek keyakinan konsumen (IKK), PMI Manufaktur, konsumsi listrik terutama untuk sektor industri, dan perbaikan aktivitas masyarakat. Sementara itu, perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan mencapai 72,29 65
pada tahun 2021 dari 71,49 pada tahun 2020. Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang menekankan bahwa manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan nasional, bukan pertumbuhan ekonomi semata. Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun 2021 tercatat pada level relatif stabil dan cenderung menguat dan rupiah ditutup pada level Rp14.278/USD atau mengalami depresiasi sebesar 2,7 persen dibandingkan level awal tahun. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama tahun 2021 tercatat sebesar Rp14.312/USD. Memasuki tahun 2022, stabilitas nilai tukar Rupiah juga masih tetap terjaga dimana Rupiah per 14 Januari 2022 berada pada level Rp14.311/USD. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2021 masih berada pada level tinggi, yakni tercatat sebesar USD144,9 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut akan mampu mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas makroekonomi, serta sistem keuangan ke depan. Perkembangan harga di tingkat konsumen pada Desember 2021 mengalami deflasi sebesar 0,57 persen (mtm) ditengah peningkatan aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat seiring situasi pandemi yang terkendali. Dengan demikian, Inflasi selama tahun 2021 tercatat sebesar 1,87 persen (yoy). Komponen inti mengalami inflasi 1,56 persen (yoy), didorong oleh perbaikan permintaan masyarakat. Inflasi volatile food mengalami inflasi 3,20 persen (yoy) karena adanya kenaikan harga telur dan daging ayam ras, minyak goreng, dan beberapa jenis sayuran seiring kondisi cuaca basah di tengah permintaan yang meningkat menjelang akhir tahun. Kenaikan harga minyak goreng didorong oleh masih meningkatan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) global. Sementara itu, komponen administered price sedikit mengalami kenaikan, mencapai 1,79 persen (yoy), karena adanya kenaikan terutama peningkatan tarif angkutan udara seiring meningkatnya mobilitas masyarakat antardaerah. 66
Perkembangan kunjungan wisatawan manca negara menunjukkan perbaikan di November 2021, ditengah perkembangan kasus covid nasional yang terkendali. Hal ini terlihat dari perkembangan kunjungan wisata manca negara di November 2021 naik sebesar 6,04 persen (yoy) dibandingkan jumlah kunjungan di November 2020, dan naik 3,06 persen (mtm) dibandingkan Oktober 2021. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia Januari hingga November 2021 tercatat sebesar 1,48 juta kunjungan, turun sebesar 61,82 persen dibandingkan periode sama tahun 2020. Sementara itu, data sektor perhotelan pada November 2021 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 47,83 persen atau naik 7,66 poin dibandingkan dengan TPK November 2020, dan meningkat 2,21 poin dibandingkan Oktober 2021. 67
Laporan Khusus Output Strategis Tercapai Mendukung Pemulihan Ekonomi D itengah pemenuhan kebutuhan penanganan dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terus mengupayakan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari capaian output strategis di berbagai bidang, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian output strategis di bidang perlindungan sosial sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10,0 juta keluarga, Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 18,58 juta keluarga, Bantuan Sembako PPKM kepada 5,8 juta keluarga, Bansos Tunai kepada 10 juta keluarga, Bantuan Sosial dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrem (PKE) kepada 1,16 juta keluarga, Bantuan Upah kepada 8,4 juta pekerja/buruh, bantuan kuota internet kepada 66,6 juta siswa mahasiswa dan tenaga pendidik, bantuan uang kuliah tunggal (UKT) bagi 347,1 ribu mahasiswa, dan penyaluran program Kartu Prakerja kepada 5,96 juta penerima. Pada bidang subsidi, terdapat capaian output strategis antara lain Diskon Listrik/Pembebasan Biaya pada 30,8 juta pelanggan, Subsidi Bunga UMKM kepada 21,1 juta debitur, Insentif perumahan untuk 176,1 ribu unit rumah, dan subsidi pupuk sebanyak 7,9 juta ton. Capaian output strategis di bidang kesehatan sampai dengan 31 Desember 2021 68
Capaian Output Strategis s.d. 31 Desember 2021 69
antara lain penyaluran PBI- JKN kepada 94,0 juta jiwa, penyaluran Bantuan Iuran JKN PBPU dan BP Kelas III kepada 42,0 juta jiwa, pemberian Insentif Nakes Pusat kepada 1,6 juta nakes, dan Pembayaran klaim pasien Covid-19 untuk 1,5 juta pasien, serta pengadaan vaksin Covid-19 sebanyak 308,9 juta dosis. Selanjutnya, capaian output strategis K/L di bidang infrastruktur dan bidang pendidikan masih relatif on track terhadap target outputnya. Capaian output strategis di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jaringan irigasi 600 km (persentase fisik 92,23 persen), pembangunan jalan baru sepanjang 854,22 km (persentase fisik 95,2 persen), jembatan sepanjang 31.470,5 m (persentase fisik 95,1 persen), rel kereta api sepanjang 215,34 km'sp, pemasangan jaringan gas rumah tangga sebanyak 126.876 SR (Sambungan Rumah), dan 53 unit bendungan (persentase fisik 80,01 persen). Sementara itu, capaian output strategis di bidang pendidikan antara lain, penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,08 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 1,14 juta mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kemenag bagi 8,84 juta siswa, Subsidi kuota internet sebanyak 39,3 juta penerima melalui Kemdikbud dan 2,79 juta penerima melalui Kemenag. 70
Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 71
Bea Cukai Mengakhiri Tahun 2021 Dengan Dorong Gebyar Ekspor Produk Pertanian dari 34 Provinsi dan Mengawali Tahun 2022 Dengan Launching Direktorat Baru T utup tahun 2021, Bea Cukai berperan aktif dalam mendorong kegiatan Gebyar Ekspor produk pertanian dari 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan ekspor yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI ini, dilakukan ke 124 negara dengan perkiraan volume produk mencapai 1,3 juta ton dengan nilai sebesar Rp 14,4 triliun. Ekspor ini serentak dilepas oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dengan mengangkat tema "Ekspor Tangguh, Indonesia Tumbuh". Kegiatan ini terpusat di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar, dan diikuti secara daring dari seluruh Indonesia. Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) turut mendorong ekspor produk pertanian dari wilayah Sumatera Selatan. Dalam kegiatan Gebyar Ekspor ini, Provinsi Sumsel kembali mengekspor sejumlah komoditas pertanian dengan total 16,61 72
ribu ton senilai Rp244,4 miliar ke sejumlah negara. Beberapa komoditas tersebut diantaranya kayu olahan, mintak kelapa sawit, frozen fresh coconut milk, serabut kelapa, palm kernell shell, maggot dan kelapa bulat. Bea cukai selalu siap mendorong peningkatan ekspor, terutama Sumatera Selatan, dengan pelayanan maksimal dan berbagai fasilitas. Karena komoditas pertanian menjadi salah satu produk ekspor andalan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Terdapat 10 komoditas pertanian yang diekspor dari Jambi, yaitu gambir, karet olahan, kayu karet, kayu olahan, pinang biji, kelapa bulat, kopra, kopi, kulit manis dan cangkang sawit. Ekspor komoditi tersebut menuju ke-12 negara di Asia hingga Eropa dengan volume 86,43 ribu ton dengan nilai ekspornya mencapai Rp202,6 miliar. Tingginya potensi ekspor produk pertanian, terutama wilayah Jambi, mendorong bea cukai untuk selalu memberikan pelayanan dan asistensi kepada para pelaku usaha. Bea cukai berharap ke depan ekspor dari Jambi semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan petani di Jambi. 73
Pada kesempatan lainnya, Bea Cukai secara resmi menggelar launching direktorat baru di awal tahun 2022. Launching direktorat baru tersebut merupakan respon Bea Cukai terhadap perkembangan zaman yang semakin strategis, menjawab tuntutan stakeholder, dan mengoptimalkan pencapaian visi misi dan organisasi. Peresmian direktorat dan subdirektorat baru di Bea Cukai diharapkan menjadi langkah yang baik, sehingga peran dalam pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dapat berjalan dengan lebih maksimal, mampu menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, dan mampu melaksanakan segala tanggung jawab dengan penuh komitmen dan semangat. Adapun direktorat yang baru diresmikan diantaranya adalah Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, dan Direktorat Interdiksi Narkotika, serta diikuti dengan penambahan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Selain itu patut disyukuri, bahwa Bea Cukai mampu menutup tahun 2021 dengan capaian kinerja yang sangat baik. Berkat peran seluruh pegawai di berbagai daerah, Bea Cukai bisa menjaga komitmen, konsistensi, semangat tinggi dan sinergi yang kuat. Semoga dengan resminya direktorat baru ini, dapat menjadi cambuk bagi Bea Cukai dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang. 74
Ragam Manfaat Program Pengungkapan Sukarela S etelah Amnesti Pajak berakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimplementasikan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak terkait perlakuan harta wajib pajak peserta Amnesti Pajak yang belum atau kurang diungkap. Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan Pasal 13 dan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak, terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diberlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. belum atau kurang diungkap dalam Amnesti Pajak akan diperlakukan sebagai penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pada saat harta tersebut ditemukan ditambah sanksi kenaikan 200 persen. Pengenaan PPh atas harta yang diperlakukan sebagai penghasilan dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan tarif PPh Final dengan tarif: 25 persen untuk wajib pajak badan; 30 persen untuk wajib pajak orang pribadi; dan 12,5 persen untuk wajib pajak tertentu yang menerima penghasilan bruto dari usaha/ pekerjaan bebas kurang dari Rp4,8 miliar atau selain dari usaha/pekerjaan bebas kurang dari Rp632 juta, baik dari satu penghasilan maupun gabungan. Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut adalah atas harta yang 75
Dampak Amnesti Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sangat positif, terutama bagi peserta Amnesti Pajak. Di periode setelah Amnesti Pajak, rasio kepatuhan wajib pajak peserta Amnesti Pajak lebih tinggi dibandingkan rasio kepatuhan nasional. Selain itu, pertumbuhan pembayaran PPh Tahunan orang pribadi peserta Amnesti Pajak dari tahun 2016 hingga 2018 melonjak, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembayaran non-peserta Amnesti Pajak. Sebagai gambaran, pertumbuhan pembayaran wajib pajak peserta Amnesti Pajak di tahun 2016-2017 sebesar 132,5 persen dan di tahun 2017-2018 sebesar 35,4 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembayaran wajib pajak non-peserta Amnesti Pajak di tahun 2016-2017 sebesar 21,4 persen dan di tahun 2017-2018 sebesar 13,1 persen. Namun, di sisi lain terdapat kondisi di mana masih terdapat peserta Amnesti Pajak yang belum mendeklarasikan 76
seluruh asetnya. Padahal, penegakan hukum pasca Amnesti merupakan salah satu parameter keberhasilan implementasi program tersebut. Apalagi, DJP telah memiliki seperangkat sistem dan regulasi untuk mendapatkan data-data keuangan wajib pajak, seperti UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Sebagai petunjuk teknisnya telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/ PMK.03/2017 sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan PMK Nomor 19/ PMK.03/2018. Selain itu, DJP juga berwenang untuk mendapatkan informasi keuangan secara otomatis dari otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui skema Automatic Exchange of Information (AEoI) yang telah diatur dalam PMK Nomor 39/ PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Selain data keuangan, melalui PP Nomor 31 Tahun 2012 DJP memiliki kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP). Secara total, terdapat 80 negara, 69 instansi dengan 337 jenis data yang meliputi data transaksi, data identitas, data perizinan, dan data bersifat non-transaksional yang dapat diperoleh dan digunakan DJP untuk menggali potensi perpajakan, membangun basis data, melakukan analisis profil dan risiko wajib pajak secara mendalam. Semua kewenangan tersebut menyebabkan membanjirnya data yang perlu diklarifikasikan kepada wajib pajak. Sebagai catatan, dari pemanfaatan data AEoI yang diterima DJP tahun 2018 terdapat selisih harta setara kas dengan data saldo keuangan domestik dan inbound (hasil pertukaran data internasional) yang sedang diklarifikasi ke 131.438 wajib pajak senilai Rp670 triliun. Adapun dari penyandingan antara penghasilan inbound dengan penghasilan luar negeri SPT Tahunan, terdapat data yang sedang diklarifikasi sebesar Rp676 triliun kepada 50.095 wajib pajak. Kondisi ini dirasa akan memberatkan wajib pajak di tengah kondisi pandemi 77
yang memberikan dampak perlambatan ekonomi dan penurunan performa keuangan sebagian besar wajib pajak. Oleh karena itu, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) hadir sebagai oase. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Dua Kebijakan PPS Ada dua kebijakan yang diatur dalam program ini. Kebijakan I diperuntukkan bagi peserta Amnesti Pajak baik orang pribadi maupun badan yang ingin mengungkapkan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) ketika mengikuti Amnesti Pajak. Tarif PPh Final yang ditawarkan pun lebih meringankan wajib pajak dibandingkan tarif PP Nomor 36 Tahun 2017, yaitu 11 persen untuk deklarasi luar negeri; 8 persen untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri; dan 6 persen untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara atau kegiatan usaha sektor pengolahan Sumber Daya Alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI. Selain tarif yang lebih rendah, manfaat lain bagi wajib pajak yang mengikuti PPS Kebijakan I adalah tidak dikenai sanksi administratif kenaikan 200 persen sebagaimana diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2017. Diatur pula terkait perlindungan data wajib pajak, yaitu data atau informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PPS tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Adapun Kebijakan II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi baik peserta Amnesti Pajak maupun non- peserta Amnesti Pajak yang ingin mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak 2016 sampai dengan 2020 yang masih dimiliki sampai dengan 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 hingga 2020 sesuai ketentuan yang dibuktikan dengan banyaknya data harta yang perlu diklarifikasi DJP kepada wajib pajak. 78
Apabila tidak mengikuti PPS, maka wajib pajak akan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi. Tarif PPh pada lapisan penghasilan tertinggi menurut aturan yang berlaku untuk tahun pajak tersebut adalah sebesar 30 persen. Apabila wajib pajak mengikuti PPS Kebijakan II, tarif yang ditawarkan relatif lebih rendah yaitu 18 persen untuk deklarasi luar negeri; 14 persen untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri; dan 12 persen untuk aset luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara atau kegiatan usaha sektor pengolahan Sumber Daya Alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI. Mengingat manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, sebaiknya wajib pajak tidak melewatkan kesempatan ini sebab PPS diselenggarakan hanya enam bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Wajib pajak dapat memanfaatkan saluran khusus telepon 1500008 maupun saluran informasi lain seperti email di informasi@pajak. go.id, Twitter @kring_pajak, dan live chat di go.id untuk mendapatkan informasi mengenai PPS. Selain itu, disediakan pula layanan whatsapp di nomor 08115615008. Selain tarif yang relatif lebih rendah, manfaat lain mengikuti Kebijakan II adalah tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH. Perlindungan data bagi wajib pajak juga diberikan jaminan sebagaimana pada Kebijakan I. Untuk mengikuti PPS, wajib pajak tidak lagi perlu mendatangi kantor pajak sebagaimana pada program Amnesti Pajak. Mekanisme penyampaian SPPH dilakukan secara daring melalui akun wajib pajak di 79
Sinergi Ujung Utara Indonesia Dalam Mengukir Prestasi K antor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomalut) merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berlokasi di Kota Manado. dan Maluku Utara yang terdiri dari 37 kabupaten dan 7 kota serta memiliki moda transportasi yang beragam, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Kanwil DJP Suluttenggomalut dalam upaya menghimpun penerimaan pajak untuk tahun 2021 sebesar Rp10,20 triliun. Sebagai ujung tombak penerimaan negara yang berada di ujung utara Indonesia, Kanwil DJP Suluttenggomalut membawahi unit vertikal yang terdiri dari 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan 16 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang harus ditempuh melalui jalur darat, laut, dan udara. Dengan karakteristik wilayah kerja yang luas meliputi 4 provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda sebagian besar negara- negara di dunia termasuk Indonesia meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian internasional dan nasional yang menimbulkan dampak negatif secara langsung bagi penerimaan pajak. Selain itu, pandemi Covid-19 juga membuat perubahan pada pola kerja dan kesehatan pegawai di Kanwil DJP Suluttenggomalut. Walaupun target dan 80
tantangan terpampang, namun tekad dan semangat berkarya serta berprestasi bagi negeri terus tertanam kuat dalam benak seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJP Suluttenggomalut. "Sinergi Membangun Prestasi", sebuah semboyan sekaligus tekad yang tercetus pada saat Rapat Koordinasi Daerah II tanggal 17- 18 Juni 2021 menjadi salah satu landasan seluruh pegawai Kanwil DJP Suluttenggomalut dalam melakukan sinergi untuk saling bahu membahu mewujudkan misi bersama. Seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJP Suluttenggomalut, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pada tingkat pelaksana secara bersama-sama sepakat untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Di titik inilah, muncul gagasan kredo "No One Left Behind", sebuah komitmen untuk bergerak bersama menuju satu tujuan tanpa meninggalkan yang lainnya untuk mengukir prestasi. Prestasi Gemilang di Tahun yang Penuh Tantangan Tahun 2021 menjadi tahun yang gemilang bagi Kanwil DJP Suluttenggomalut karena semboyan "Sinergi Membangun Prestasi" dibuktikan secara nyata dengan tercapainya target penerimaan 100 persen oleh Kanwil dan seluruh KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Suluttenggomalut. Capaian ini juga sekaligus menempatkan Kanwil DJP Suluttenggomalut dalam urutan pertama Kanwil DJP di luar Jakarta yang mencapai target penerimaan pajak untuk tahun 2021. Dengan target penerimaan tahun 2021 sebesar Rp10,20 triliun, Kanwil DJP Suluttenggomalut berhasil menghimpun penerimaan sebesar Rp10,97 triliun atau 107,57 persen dari target penerimaan dengan pertumbuhan 24,42 persen (yoy). Tercapainya target penerimaan di Kanwil DJP Suluttenggomalut ditunjang oleh potensi yang terdiri dari beberapa sektor utama yang tercantum dalam tabel berikut ini: Sektor Utama Penerimaan Kanwil DJP Suluttenggomalut 81
Kontribusi untuk masing- masing sektor tersebut sebesar 22,21 persen untuk Industri Pengolahan, 20,23 persen untuk Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, 16,23 persen untuk Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, 15,21 persen untuk Konstruksi, 6,21 persen untuk Jasa Keuangan dan Asuransi. Potensi-potensi tersebut menjadi perhatian khusus untuk dilakukan pengawasan lebih agar potensi pajak yang dihasilkan dapat langsung diamankan. Berdasarkan jenis pajak, terdapat 5 besar jenis pajak yang menopang penerimaan Kanwil DJP Suluttenggomalut. Jenis pajak tersebut meliputi Pajak Pertambahan Nilai dengan kontribusi sebesar 39,15 persen, PPh Pasal 21 sebesar 22,40 persen, PPh Final sebesar 14,42 persen, PPh Pasal 22 sebesar 7,39 persen, dan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 5,47 persen. Selain tercapainya target penerimaan sebesar 107,57 persen, Kanwil DJP Suluttenggomalut juga berhasil meraih capaian kepatuhan penyampaian SPT tahun 2021 sebesar 106,21 persen. Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan yang tentunya akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Berbagai strategi telah dilakukan untuk mencapai hasil yang 82
optimal. Dari sisi penerimaan, strategi yang dibangun adalah pembentukan tim analisis data potensi pajak untuk sektor pertambangan, sektor hasil bumi (kopra dan kelapa sawit), dan sektor perdagangan, melakukan joint program bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam hal pertukaran data untuk mengoptimalkan penerimaan negara, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah, pengumpulan data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) pertambangan berupa data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahun 2020/2021 yang berasal dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, melakukan ekstensifikasi dan penyisiran wajib pajak pada kawasan ekonomi baru, sektor pertambangan atas kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) pemotongan atau pemungutan serta sektor bisnis ritel. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) juga dilakukan dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan. Disamping itu, dalam upaya memahami dan mengamati proses bisnis wajib pajak, para fiskus secara langsung melakukan kunjungan kerja ke beberapa wajib pajak strategis. Semua strategi tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan seluruh wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Suluttenggomalut. Oleh karena itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Suluttenggomalut Dodik Samsu Hidayat menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. "Terima kasih sebesar- besarnya Kami ucapkan kepada seluruh wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar walaupun disituasi seperti saat ini. Kita ketahui bersama, sampai saat ini kita masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19 tapi hal tersebut bukanlah suatu halangan karena terbukti para wajib pajak tetap patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban dengan membayar dan melaporkan pajaknya," ucap Dodik. Dari sisi kepatuhan, strategi yang dilakukan antara lain pendampingan atau asistensi oleh fiskus kepada wajib pajak dan peningkatan kesadaran wajib pajak melalui dialog dan edukasi perpajakan terkait pentingnya pajak bagi bangsa dan negara. Dodik menambahkan, adanya dukungan dan partisipasi dari wajib pajak dapat membantu menjaga perekonomian nasional. Oleh karena itu Kanwil DJP Suluttenggomalut beserta seluruh unit vertikal akan terus 83
berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dan pastinya akan terus bekerja secara optimal dengan tetap menjaga integritas. Terus berjalan bersama Sebagai salah satu upaya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan berbagai kebijakan terutama untuk membantu wajib pajak dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Terutama dengan telah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan salah satu wujud untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus reformasi perpajakan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kanwil DJP Suluttenggomalut bersama seluruh unit vertikal terus bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan Indonesia Maju dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Kanwil DJP Suluttenggomalut juga berkomitmen untuk menjadi kantor berzona integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui 6 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati kepada seluruh jajarannya yakni bekerja dengan sabar, syukur, dan ikhtiar. Pesan tersebut harus diterapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan berpedoman pada nilai- nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Pelayanan, Sinergi, Profesionalisme, dan Kesempurnaan. Dengan bergandengan tangan bersama, seluruh pimpinan dan jajaran keluarga besar Kanwil DJP Suluttenggomalut siap untuk mengikuti perubahan yang menjadi bagian dari proses reformasi perpajakan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menyambut tahun 2022 yang tidak kalah menantang, Kanwil DJP Suluttenggomalut akan mempersiapkan diri secara maksimal dan akan terus berinovasi dengan bekerja secara produktif, profesional, penuh integritas, serta sinergi yang terus tercipta sehingga di tahun 2022 akan tetap berkarya bagi negeri dan tercipta prestasi-prestasi gemilang berikutnya. 84
Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 85
Penerimaan Negara Pecah Rekor Sejak 2008, Penerimaan Pajak 2021 Tembus target APBN 86
Penerimaan Pajak M enutup tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak akhirnya berhasil mencatat sejarah yang membanggakan. Setelah 13 tahun lamanya penerimaan pajak tidak pernah mencapai target APBN, pada akhirnya target berhasil terlewati pada tahun 2021. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat Rp1.227,53 triliun, atau tumbuh 19,16 persen (yoy) lebih baik dari periode sebelumnya. Pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak terkontraksi 19,55 persen (yoy). Tercapainya penerimaan pajak hingga 103,90 persen dari target APBN 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang merupakan salah satu prasyarat optimalnya penerimaan pajak. Kedua, faktor eksternal berupa membaiknya harga komoditas utama dunia yang mendorong aktivitas perdagangan 87
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021 Pertumbuhan yoy Kumulatif 2020 dan 2021 88
internasional. Ketiga, pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat seiring pelonggaran restriksi dan perbaikan progres pertumbuhan ekonomi. Selain itu, capaian nasional penerimaan pajak yang gemilang merupakan buah dari dukungan dan kerja keras seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan data sementara, sebanyak 15 Kantor Wilayah DJP berhasil mencapai target diatas 100 persen pada tahun 2021, jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya dimana hanya 8 Kantor Wilayah DJP yang berhasil memenuhi target. Sementara itu, kenaikan jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berhasil mencapai target pada tahun 2021 hampir mencapai dua kali dari tahun sebelumnya. Sejumlah 208 KPP pada tahun 2021 berhasil mencapai target diatas 100 persen, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dimana tercatat hanya 110 KPP yang realisasinya melebihi target. Sampai dengan akhir Desember 2021, seluruh kelompok penerimaan menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Penerimaan PPh Migas tumbuh tinggi 60,06 persen (yoy) dan berhasil melewati target penerimaan pajak sejak bulan lalu. Selaras dengan PPh Migas, kinerja PPh Non Migas juga tumbuh positif dengan capaian Rp643,65 triliun atau tumbuh 14,73 persen (yoy). Selanjutnya, penerimaan PBB berhasil mencapai target penerimaan pajak sejak bulan Oktober 2021 dengan realisasi sebesar Rp18,92 triliun, atau 127,61 persen dari target. Kinerja PPN dan PPnBM sebagai representasi pajak atas konsumsi tumbuh 22,35 persen (yoy), atau mencapai 106,25 persen dari target. Sedangkan kelompok Pajak Lainnya kembali mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 63,84 persen (yoy), dampak dari kenaikan tarif Bea Meterai dan setoran penerimaan dari pemberlakuan Meterai Elektronik. Kinerja Jenis Pajak Utama Sampai dengan penghujung tahun 2021, hampir seluruh jenis pajak mencatatkan pertumbuhan yang memuaskan. Realisasi PPN Dalam Negeri mencapai 102,46 persen dari target, dan tumbuh 14,01 persen (yoy). Selaras dengan PPN Dalam Negeri, PPN Impor juga mengalami pertumbuhan mencapai 36,33 persen (yoy). Tingginya penerimaan PPN Impor sejalan dengan peningkatan aktivitas impor Indonesia serta pemulihan aktivitas ekonomi sampai dengan akhir tahun 2021. Bahkan, pada bulan November 2021 nilai Impor Indonesia tercatat sangat 89
Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama Penerimaan Sektor-sektor Utama 90
tinggi sebesar USD19,33 miliar. Selanjutnya, penerimaan PPh Badan pada akhir tahun 2021 tercatat tumbuh 25,63 persen (yoy), dampak dari berakhirnya waktu pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Badan pada sebagian besar sektor. Sedangkan PPh Pasal 26 mampu tumbuh 24,13 persen (yoy) serta mencapai 130,79 persen dari targetnya, yang merupakan dampak dari kenaikan pembayaran dividen dan bunga. Sementara itu, PPh Pasal 21 tercatat mengalami pertumbuhan 6,16 persen (yoy) seiring dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. growth sampai dengan akhir tahun sebesar 60,52 persen (yoy), walaupun tren nya melambat di kuartal keempat. Tingginya penerimaan Sektor Pertambangan masih merupakan dampak dari global demand akan komoditas tambang yang tinggi serta diiringi dengan melonjaknya harga komoditas tambang dunia. Selanjutnya, kinerja Sektor Informasi dan Komunikasi terus berada di zona hijau dan mampu tumbuh double digits 14,03 persen (yoy). Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menutup akhir tahun 2021 dengan masuk ke zona positif serta mampu tumbuh terbatas 0,02 persen (yoy). Kinerja Penerimaan Pajak Sektoral, Seluruh Sektor Utama Tumbuh Positif Secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2021, seluruh sektor utama berhasil mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor Industri Pengolahan tumbuh mencapai 16,77 persen (yoy). Begitu pula dengan Sektor Perdagangan yang tumbuh kuat 28,79 persen (yoy). Kinerja menggembirakan kedua sektor tersebut sejalan dengan pulihnya permintaan global dan domestik yang mendorong peningkatan produksi, konsumsi, ekspor dan impor. Sementara itu, pertumbuhan Sektor Pertambangan masih melanjutkan extraordinary Selaras dengan penerimaan kumulatif, penerimaan triwulan IV seluruh sektor utama juga menunjukkan kinerja yang positif. Sektor Industri Pengolahan kembali mengalami pertumbuhan yang memuaskan dengan capaian 22,48 persen pada kuartal IV tahun 2021. Demikian pula dengan Sektor Perdagangan yang mampu menorehkan pertumbuhan 47,62 persen, tertinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal lainnya pada tahun 2021. Sektor lainnya dengan capaian yang menggembirakan adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang secara dramatis 91
Realisasi Insentif Pajak Tahun 2021 92
mengalami pertumbuhan 11,63 persen pada kuartal IV tahun 2021 seiring profitabilitas yang semakin membaik di tengah penurunan tingkat suku bunga dan penurunan tarif PPh Final bunga obligasi. Pemanfaatan Insentif Pajak Tahun 2021 mencapai 112,6 Persen dari Target Pajak sebagai salah satu instrumen pemulihan ekonomi berfungsi untuk menjaga stabilitas serta untuk memenuhi target penerimaan pajak. Oleh karena itu, insentif fiskal masih diperlukan di tengah kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan dan masih memerlukan dukungan dari Pemerintah. Pada tahun 2021, realisasi pemanfaatan Insentif Pajak terlihat sangat baik yaitu sebesar Rp68,32 triliun, atau mencapai 112,6 persen dari target. Pemanfaatan insentif ini sangat penting dalam rangka mendukung program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang tidak hanya mendukung sisi produksi, tetapi juga mendukung sisi konsumsi. Insentif Dunia Usaha yang merupakan pelaksanaan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 telah dimanfaatkan dengan baik oleh Wajib Pajak pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai Rp62,72 triliun. Capaian insentif tersebut diantaranya merupakan kontribusi dari pemanfaatan insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat, insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha, insentif penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum, dan insentif untuk membantu UMKM. Insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah merupakan insentif dengan jumlah penerima manfaat terbesar yaitu sebanyak 106.118 Pemberi Kerja dengan realisasi mencapai Rp5,23 triliun. Sedangkan insentif dengan realisasi terbesar adalah insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 dengan realisasi sebesar Rp26,89 triliun. Insentif lainnya berupa PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) rumah yang merupakan pelaksanaan dari PMK Nomor 21/PMK.010/2021 telah dimanfaatkan oleh 941 Pengembang dengan capaian realisasi sebesar Rp0,79 triliun. Selanjutnya, insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor telah dimanfaatkan dengan baik oleh 6 Pabrikan Kendaraan Bermotor dengan realisasi Rp4,63 triliun. Sebagai salah satu indikator pemanfaatan insentif kendaraan roda empat, Domestic Car Sales yang dirilis oleh Gaikindo pada Januari 93
sampai dengan Desember tahun 2020 mencapai 532.407 unit. Sedangkan pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, Domestic Car Sales melonjak drastis mencapai 887.202 unit. Tingginya penjualan kendaraan roda empat ini salah satunya merupakan dampak dari penerapan insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor yang telah dimanfaatkan oleh konsumen. Terakhir, Insentif PMK Nomor 102/PMK.010/2021 untuk mengurangi beban sewa sektor ritel yang sangat terdampak oleh PPKM terealisasi sebesar Rp0,18 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 893 Pedagang Ritel sejak berlakunya insentif tersebut pada 30 Juli 2021. 94
Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 95
Penerimaan Negara Neraca Perdagangan Nasional Bulan Desember 2021 Tercatat Surplus USD0,79* Miliar atau USD35,11 Miliar Sepanjang Periode Januari hingga Desember 2021. 96
Kepabeanan dan Cukai N eraca Perdagangan Nasional Bulan Desember 2021 Tercatat Surplus USD0,79* Miliar atau USD35,11 Miliar Sepanjang Periode Januari hingga Desember 2021. Neraca Perdagangan (NP) Indonesia pada bulan Desember 2021 masih mencatat surplus USD0,79 miliar. Surplus NP ini lebih rendah dari bulan lalu namun melanjutkan rentetan surplus 20 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus NP didorong kinerja positif neraca nonmigas, sedangkan migas mengalami defisit yang membesar (mtm). Sedangkan Ekspor dan impor bulan Desember 2021 sendiri masih tumbuh (yoy) dipengaruhi peningkatan harga komoditas global. Surplus neraca nonmigas didorong oleh ekspor komoditas SDA berupa batubara, bijih tembaga, [*] Realisasi bulan Desember 2021 menggunakan data DJBC belum direkonsiliasikan dengan BPS 97
Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 98
produk turunan sawit, dan karet. Sedangkan dari sektor manufaktur berupa besi baja dasar, logam dasar bukan besi, dan pakaian jadi. Peningkatan kinerja ekspor juga didorong peningkatan permintaan sebagai dampak krisis energi dan musim dingin belahan bumi utara, sehingga mendorong ekspor SDA terus meningkat hingga akhir tahun. Hal ini terlihat dari ekspor komoditas batubara, gas alam dan lignit pada bulan Desember 2021 yang masih mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Khususnya batubara, harganya menunjukkan peningkatan sepanjang tahun, hal ini mendorong peningkatan devisa ekspor batubara. Kinerja ekspor bulan Desember 2021 jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan Desember 2020 meningkat signifikan sebesar 31,70 persen (yoy). Pertumbuhan ini terutama berasal dari peningkatan ekspor batubara serta besi dan baja dasar yang masing-masing tumbuh sebesar 12,72 persen dan 10,53 persen. Meskipun apabila dibandingkan dengan bulan November 2021, ekspor mengalami penurunan -4,63 persen (mtm). Perlambatan ini lebih disebabkan oleh penurunan harga yang dikontribusi baik dari sektor migas maupun nonmigas. Secara keseluruhan ekspor nonmigas Desember 2021 tumbuh 33,30 persen (yoy). Tren pertumbuhan ekspor yang masih positif ini terutama berasal dari sektor pengolahan dan pertambangan. Hal ini merupakan indikasi permintaan global masih tinggi dan mampu dimaksimalkan industri dalam negeri. Misalnya komoditas bijih tembaga, harganya meningkat sejalan dengan pulihnya kinerja produksi tembaga Freeport, sehingga menyebabkan ekspor tembaga tumbuh. Sedangkan dari sisi migas kinerja ekspor Desember 2021 juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,33 persen (yoy). Pertumbuhan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor Gas Alam dan Buatan ke Tiongkok dan Singapura serta Minyak Bumi ke Thailand. Pada bulan Desember ini kinerja positif juga terjadi pada impor, yang tercatat tumbuh sebesar 45,42 persen (yoy). Sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya impor mengalami pertumbuhan sebesar 18,62 persen (mtm). Kinerja impor bulan ini dipengaruhi oleh kinerja impor migas yang tumbuh 99
108,98 persen (yoy). Impor migas tumbuh terutama dari komoditas minyak bumi dan BBM, dipengaruhi meningkatnya harga, antisipasi natal dan tahun baru, hingga percepatan Program Langit Biru oleh Pertamina (komitmen mendorong penggunaan BBM dengan Research Octane Number lebih tinggi). Sedangkan nonmigas tumbuh 38,04 persen didorong pertumbuhan komoditi seperti bahan farmasi berupa vaksin dan bahan baku industri seperti besi baja dasar dan bahan baku plastik. Kinerja positif ini terjadi seiring meningkatnya kegiatan industri dalam negeri di sepanjang tahun 2021 yang sudah menunjukkan pemulihan. dilakukan bersamaan dengan penerimaan BM, hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp253,33 triliun atau tumbuh 37,96 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Hal ini juga dapat diartikan bahwa tren pemulihan masih berlanjut, dengan indikasi kinerja pertumbuhan yang telah memasuki area positif. Sehingga, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp504,31 triliun atau tumbuh sebesar 31,47 persen (yoy). Peningkatan kinerja ekspor dan impor ini turut memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada BM dan BK. Hingga tanggal 31 Desember 2021, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp268,98 triliun atau 125,13 persen dari target APBN tahun 2021. Capaian tersebut didorong kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan, seperti resiliensinya penerimaan Cukai sebagai kontributor utama, BM yang konsisten tumbuh sepanjang tahun serta pesatnya pertumbuhan BK. Realisasi atas penerimaan PDRI lainnya, yang pemungutannya Realisasi penerimaan BM hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp38,89 triliun atau 117,23 persen dari target APBN 2021. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 19,87 persen bila dibandingkan tahun lalu, seiring membaiknya kinerja impor nasional. Kinerja positif penerimaan BM meneruskan pertumbuhan positif sejak bulan Mei, meskipun sempat mengalami tekanan dan tumbuh negatif di kuartal I Tahun 2021. Penerimaan Cukai per 31 Desember 2021 mencapai Rp195,52 triliun atau 108,62 persen dari targetnya, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukai tumbuh 10,89 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan cukai ini tidak lepas dari pengaruh 100
efektivitas kebijakan penyesuaian tarif dan fungsi pengawasan. Selain itu, perbaikan kinerjanya juga didorong oleh pertumbuhan produksi, mengingat rendahnya produksi pada tahun 2020 atau awal pandemi Covid-19. Penerimaan Cukai yang terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA) dan merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai. Sedangkan penerimaan Cukai atas EA masih mengalami penurunan yang dalam yaitu -53,21 persen (yoy), melanjutkan tren pelemahan sepanjang tahun ini. Dengan kinerja negatif tersebut penerimaan Cukai EA hanya Rp113,12 miliar. Penurunan yang cukup signifikan ini lebih disebabkan produksi tahun 2021 tidak setinggi pada tahun 2020, yang terdorong fenomena panic buying produk sanitasi (hand sanitizer) saat pandemi Covid-19 terutama pada bulan Maret dan April 2021. Kinerja penerimaan Cukai HT hingga Desember 2021 tumbuh 10,91 persen (yoy), mencapai Rp188,81 triliun atau 108,65 persen dari targetnya. Kinerja penerimaan Cukai HT dipengaruhi oleh tumbuhnya produksi HT dan kebijakan penyesuaian tarif. Kinerja produksi HT akumulatif hingga Desember 2021 masih tumbuh 3,97 persen. Namun demikian, kinerja produksi masih lebih rendah -6,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 atau kondisi normal sebelum pandemi. Realisasi penerimaan Cukai MMEA per 31 Desember 2021 masih tumbuh double digit, seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu 12,83 persen (yoy) atau mencapai Rp6,50 triliun. Hal ini merupakan dampak relaksasi kebijakan PPKM maupun kebijakan lain yang sempat menekan produksi MMEA pada tahun 2020 lalu. Seperti pada CHT, kinerja penerimaan MMEA masih lebih rendah apabila dibandingkan kondisi normal tahun 2019, yaitu turun -7,68 persen. Kinerja penerimaan BK sampai dengan 31 Desember 2021 tumbuh signifikan 708,21 persen (yoy), didorong penerimaan kinerja komoditi tembaga dan produk kelapa sawit. Penerimaan BK mencapai Rp34,57 triliun atau 1933,71 persen dari target APBN Tahun 2021. Penerimaan BK Tembaga tumbuh 82,73 persen (yoy) didukung peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Sedangkan penerimaan BK dari produk kelapa sawit melesat tumbuh hampir 24 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yang dikontribusi oleh tarif BK yang lebih besar di 2021 dan pengenaan BK pada produk turunannya (pengaruh tingginya harga referensi CPO). 101
Penerimaan Negara Realisasi PNBP tahun 2021 Menorehkan Rekor Tertinggi 102
Penerimaan Negara Bukan Pajak R ealisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2021 (Unaudited) sebesar Rp451,98 triliun atau mencapai 151,57 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 31,46 persen apabila dibandingkan dengan realisasi PNBP pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp343,81 triliun. Pertumbuhan PNBP sampai dengan bulan Desember 2021 ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas (baik migas maupun nonmigas), kenaikan pendapatan PNBP kementerian/ lembaga, serta kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Adapun realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp150,82 triliun atau 144,87 persen dari target APBN 2021. Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp98,00 triliun dan Pendapatan SDA Non Minyak 103
Realisasi PNBP Tahun 2021 Menorehkan Rekor Tertinggi 104
Bumi dan Gas Bumi (Non- migas) sebesar Rp52,81 triliun. Pertumbuhan Pendapatan SDA mengalami peningkatan, baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (yoy) maupun dibandingkan dengan bulan sebelumnya tahun 2021 (mtm). Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan bulan Desember 2021 tumbuh sebesar 55,12 persen (yoy), sedangkan tahun 2020 terkontraksi 37,23 persen (yoy). Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas, terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan batubara. Realisasi Pendapatan SDA Migas hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp98,00 triliun atau telah mencapai 130,68 persen dari target APBN 2021, atau tumbuh sebesar 41,87 persen (yoy). Pertumbuhan pendapatan SDA Migas ini melanjutkan tren positif yang telah dimulai sejak bulan Juli 2021. Kenaikan yang signifikan ini ditopang oleh meningkatnya realisasi ICP dalam 12 bulan terakhir. Rata-rata ICP dalam periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan November 2021 sebesar USD66,32 per barel. Namun demikian, kenaikan ICP ini tidak diiringi dengan kenaikan lifting minyak bumi. Rata-rata realisasi lifting minyak bumi dalam periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan November 2021 sebesar 663,88 ribu barel minyak per hari atau mengalami penurunan sebesar 6 persen (yoy). Sedangkan rata- rata realisasi lifting gas bumi dalam periode bulan Desember 2020 sampai dengan bulan November 2021 sebesar 1.000,86 ribu barel setara minyak per hari. Pendapatan SDA Non-migas juga menunjukkan adanya peningkatan. Realisasi Pendapatan SDA Non- migas hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp52,81 triliun atau 181,43 persen dari target APBN 2021. Pendapatan SDA Non-migas tumbuh sebesar 87,65 persen (yoy). Kenaikan ini disumbang oleh sektor Pertambangan Minerba yang menghasilkan Rp44,77 triliun atau tumbuh sebesar 111,41 persen (yoy). Porsi terbesar sektor ini berasal dari royalti minerba yang hingga bulan Desember 2021 telah memberikan kontribusi sebesar Rp43,7 triliun. Pencapaian yang signifikan ini dipengaruhi oleh tingginya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebesar USD121,47 per ton, lebih tinggi 108,82 persen dibandingkan dengan 105
periode yang sama tahun 2020 (USD58,17/ton). Kenaikan ini dipicu semakin tingginya harga gas alam di Eropa (sehingga biaya pembangkit listrik dengan gas alam menjadi lebih mahal dan beralih ke batubara) dan permintaan batubara terutama Cina yang melonjak. Di samping itu, kenaikan PNBP SDA Non-migas sektor Minerba juga dipengaruhi oleh kenaikan volume produksi batubara bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebesar 611,76 juta ton, lebih tinggi 8,14 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (565,69 juta ton). Volume batubara sampai dengan Desember 2021 yang diekspor sebesar 304,44 juta ton dari total volume produksi (periode yang sama tahun 2020 sebesar 331,94 juta ton). Kenaikan harga komoditas mineral lainnya (di luar batubara) di pasaran yaitu tembaga, nikel, dan timah juga turut mendorong meningkatnya pendapatan SDA sektor Minerba. Realisasi Pendapatan SDA Non-migas sektor Kehutanan hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp5,40 triliun atau 117,08 persen dari target APBN 2021. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 22,66 persen (yoy). Kenaikan Pendapatan SDA Non Migas sektor Kehutanan antara lain disebabkan adanya peningkatan realisasi produksi kayu dari sebesar 52.918.144 m3 per 31 Desember 2020 menjadi sebesar 56.305.750 m3 per 31 Desember 2021. Di samping itu, kenaikan juga disumbang dari peningkatan penggunaan kawasan hutan dari 232.616 hektar pada tahun 2020 menjadi sebesar 295.324 hektar. Pembayaran piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp480,67 miliar juga turut menyumbang peningkatan pendapatan SDA sektor Kehutanan. Adapun realisasi Pendapatan SDA Non-migas sektor Perikanan hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp708,19 miliar atau 73,99 persen dari target APBN TA 2021. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, realisasi Pendapatan SDA Non-migas sektor Perikanan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 17,90 persen (yoy). Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya penyesuaian Harga Patokan Ikan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan. Selanjutnya, Pendapatan SDA Non-migas sektor Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp1,93 triliun atau 134,14 persen dari target 106
APBN 2021. Capaian ini sedikit mengalami penurunan sebesar 1,68 persen (yoy). Hal ini dipicu penurunan produksi listrik sekitar 0,7 persen dan tertundanya Commercial Operation Date (COD) beberapa pembangkit listrik yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2021. Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp30,50 triliun atau 116,71 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp26,13 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi ini terkontraksi sebesar 53,85 persen. Penurunan tersebut terutama disebabkan menurunnya kinerja keuangan beberapa BUMN, termasuk BUMN Perbankan yang selama ini menjadi penyetor utama dividen BUMN kepada Pemerintah. Pada tahun 2020 BUMN Perbankan menyetor dividen kepada negara sebesar Rp23,99 triliun. Namun, pada tahun 2021 hanya menyetor sebesar Rp13,58 triliun pada tahun 2021. Besarnya penurunan PNBP dari KND tahun 2021 dibanding dengan tahun sebelumnya, disebabkan tidak adanya setoran PNBP dari Sisa Surplus Bank Indonesia (BI). Sesuai Laporan Keuangan BI Tahun Buku 2020 rasio modal Bank Indonesia di bawah Threshold 10 persen (+ 8,6 persen), sehingga pada tahun 2021 sesuai ketentuan tidak ada kewajiban Bank Indonesia untuk menyetor PNBP dari Sisa Surplus Bank Indonesia. Pembelian Bank Indonesia atas SBN Pemerintah melalui skema Surat Keputusan Bersama (SKB) I pada tahun 2020 berpengaruh terhadap besarnya Surplus yang dibukukan oleh Bank Indonesia pada tahun buku 2020 dan berdampak pada setoran Sisa Surplus BI pada tahun 2021. Adapun realisasi Pendapatan PNBP Lainnya hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp151,12 triliun atau 138,42 persen dari target APBN 2021. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 35,90 persen (yoy). Apabila dikelompokkan berdasarkan obyek PNBP, terdapat beberapa obyek yang memberikan sumbangan pendapatan signifikan. Pendapatan dari kelompok obyek Hak Negara Lainnya masih menjadi kontributor terbesar atas Pendapatan PNBP Lainnya tersebut dengan menyumbang sebesar Rp106,59 triliun. Selanjutnya, Pendapatan dari Layanan K/L menyumbang Rp31,34 triliun, Pendapatan dari Pengelolaan Dana menyumbang Rp11,40 triliun dan Pendapatan dari 107
Pengelolaan Barang Milik Negara menyumbang Rp1,78 triliun. Realisasi Pendapatan dari Hak Negara Lainnya yang tumbuh 54,5 persen (yoy) hingga 31 Desember 2021 antara lain diperoleh dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara sebesar Rp30,61 triliun atau tumbuh 127,29 persen (yoy). Lalu dari Premium atas Obligasi Negara sebesar Rp13,70 triliun atau tumbuh 26,64 persen (yoy) dan dari DMO sebesar Rp5,21 triliun atau tumbuh 286,57 persen (yoy). Kenaikan penerimaan PHT di atas [DK5] secara signifikan ini disebabkan oleh tingginya Harga Batubara Acuan (HBA) yang pada bulan Desember 2021 mencapai USD159,79 per ton. Sedangkan peningkatan pendapatan DMO disebabkan juga oleh kenaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam 12 bulan terakhir yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Pendapatan dari pelayanan K/L yang tumbuh 8,58 persen (yoy) turut memberikan sumbangan signifikan pada Pendapatan PNBP Lainnya. Kontribusi terbesar pendapatan PNBP antara lain berasal dari layanan Kepolisian yang menyumbang Rp8,35 triliun, layanan transportasi menyumbang Rp6,26 triliun, layanan administrasi hukum menyumbang Rp3,07 triliun, layanan pendidikan menyumbang Rp4,04 triliun, dan layanan agraria menyumbang Rp2,20 triliun. Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp151,12 triliun tersebut di atas, apabila dilihat dari sisi K/L yang menerima PNBP terbesar antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Pertahanan; dan Kementerian Agama. Penerimaan pada K/L tersebut melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2021. Pendapatan BLU sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp119,54 triliun atau 203,34 persen dari target APBN 2021. Realisasi Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan sebesar 72,48 persen (yoy). Dari seluruh jenis PNBP, pendapatan BLU memiliki capaian kinerja tertinggi dibandingkan dengan jenis-jenis PNBP lainnya, baik persentase terhadap target APBN 2021 maupun pertumbuhannya. Berdasarkan obyek PNBP, sumbangan terbesar Pendapatan BLU antara lain berasal dari obyek Pengelolaan Dana yang hingga 31 Desember 2021 menyumbang sebesar Rp77,54 triliun atau tumbuh 151,38 108
persen (yoy). Adapun kelompok pendapatan dari Layanan yang menyumbang Rp37,86 triliun juga memberikan kontribusi signifikan. Pada kelompok Pengelolaan Dana, pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit masih mendominasi sebagai penyumbang terbesar. Harga Crude Palm Oil (CPO) yang tinggi di pasaran (akibat ketidakseimbangan permintaan dan rantai pasok global) menjadi berkah tersendiri yang mendongkrak penerimaan PNBP. Proporsi realisasi pendapatan tersebut menyumbang 58,33 persen dari total Pendapatan BLU dengan realisasi mencapai Rp69,73 triliun atau tumbuh 244,11 persen (yoy). Selanjutnya, kelompok Layanan juga cukup signifikan berkontribusi menyumbang realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp37,86 triliun atau 31,67 persen dari total Pendapatan BLU. Pendapatan BLU dari layanan terbesar disumbang dari layanan Rumah Sakit sebesar Rp14,76 triliun, layanan pendidikan sebesar Rp13,8 triliun, dan pengelolaan kawasan/wilayah sebesar Rp1,45 triliun. 109 Halaman Ini Dikosongkan
Belanja Negara Realisasi sementara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tahun 2020 tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya, utamanya dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional 110
Belanja Pemerintah Pusat R ealisasi sementara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp2.001,06 triliun (102,38 persen dari pagu APBN), atau tumbuh 9,17 persen dari realisasinya di tahun 2020. Peningkatan realisasi ini menggambarkan upaya Pemerintah dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat/UMKM/dunia usaha terdampak, maupun pemulihan ekonomi nasional. Kinerja tersebut dicapai ditengah kebijakan refokusing dan realokasi belanja Pemerintah Pusat yang sangat membantu untuk melaksanakan program PEN yang membutuhkan pendanaan besar. Kebijakan refokusing juga membawa pola baru belanja K/L yang lebih efisien. Belanja K/L Realisasi sementara Belanja K/L mencapai Rp1.189,09 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,22 persen (yoy) dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan 111
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021 ( dalam triliun rupiah) 112
belanja K/L ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pada komponen belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp248,48 triliun atau tumbuh 1,43 persen dibandingkan tahun 2020 (yoy). Realisasi tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Sementara itu, Realisasi Belanja Barang tahun 2021 mencapai Rp525,44 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 24,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (yoy). Pertumbuhan realisasi belanja barang tahun 2021 tersebut utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program untuk penanganan dampak Covid-19, seperti program vaksinasi, pembayaran biaya klaim perawatan pasien Covid-19, insentif nakes, bantuan pelaku usaha mikro, bantuan kuota internet, dan bantuan subsidi upah. Selain pelaksanaan program-program tersebut, kinerja positif belanja barang juga dipengaruhi, antara lain: program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, pendanaan untuk selisih harga Biodiesel pada BLU Kelapa Sawit oleh Kementerian Keuangan, serta pemeliharaan pada infrastruktur, jaringan sumber daya air, perumahan yang diserahkan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Selanjutnya, realisasi Belanja Modal tahun 2021 mencapai Rp241,54 triliun atau tumbuh sebesar 26,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (yoy). Kenaikan realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kegiatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi. Apabila dilihat berdasarkan akun, belanja modal mengalami pertumbuhan positif pada semua jenis belanjanya, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Belanja Modal BLU. Belanja tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pengadaan sarana prasana kesehatan di rumah sakit Pemerintah pada Kemenkes/ TNI/POLRI dalam rangka penanganan Covid-19, modernisasi alutsista/ almatsus pada Kemenhan dan POLRI, dan pembangunan infrastruktur dasar/konektivitas pada Kemen PUPR dan Kemenhub, serta pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional oleh LMAN. Selanjutnya, Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp173,63 triliun atau sekitar 111,0 persen 113
Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d 31 Desember TA 2020-2021 (dalam triliun rupiah) 114
dari pagunya dalam APBN tahun 2021. Kinerja realisasi belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh penyesuaian skema bantuan di beberapa program bansos pada tahun 2021 seperti PKH, Program Kartu Sembako dan BST. Pemda, serta bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Realisasi Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2021 dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan program-program Bansos reguler, antara lain seperti penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Program KIP Kuliah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama, bantuan akses layanan kesehatan melalui bantuan iuran JKN bagi peserta segmen penerima bantuan iuran (PBI) di Kementerian Kesehatan, dan untuk kegiatan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk penanggulangan bencana alam. Di samping itu, realisasi Bansos juga digunakan untuk mendukung program perlindungan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, berupa bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako, Program Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan sembako dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Program Bantuan Sembako PPKM yang menyasar keluarga miskin sesuai usulan Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 31 Desember 2021 utamanya disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar, yakni mencapai 88,05 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut utamanya didorong oleh realisasi Kementerian Kesehatan, yang tumbuh 100,4 persen sebagai bentuk respon pemerintah bidang kesehatan atas pandemi covid-19, untuk klaim pasien, program vaksinasi, dan insentif tenaga kesehatan. Peningkatan kinerja belanja K/L juga didorong oleh K/L bidang infrastruktur seperti Kementerian PUPR, antara lain untuk pembangunan jalan, bendungan, dan jaringan irigasi. Selain itu, realisasi Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI juga mendongkrak kinerja belanja K/L melalui pengadaan peralatan serta dukungan pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban/ keamanan selama pandemi. Kinerja belanja K/L sepanjang tahun 2021 juga didukung beberapa kegiatan strategis Pemerintah antara lain penyaluran berbagai bantuan sosial oleh Kemensos, 115
pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Program KIP Kuliah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kemenag, bantuan bagi pelaku usaha mikro melalui Kementerian KUKM, serta penyediaan akses sinyal BTS dalam rangka upaya peningkatan infrastruktur TIK oleh Kemenkominfo. Belanja Non-K/L LPG serta subsidi listrik termasuk diskon listrik; dan (b) subsidi non energi sebesar Rp87,37 triliun, antara lain untuk Subsidi Pupuk, PSO, Subsidi Bunga Kredit Program, dan Subsidi Pajak. Realisasi Subsidi tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh realisasi ICP, CP Aramco, nilai tukar, dan volume konsumsi/penyaluran barang bersubsidi. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kebijakan subsidi tetap solar Rp1.000/liter (tahun 2019 Rp2.000/liter). Realisasi Belanja Non-K/L hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp811,97 triliun, tumbuh 5,00 persen (yoy) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2020, yang digunakan antara lain untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan program pra kerja pada pos belanja lain- lain. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2021 terealisasi sebesar Rp139,12 triliun atau tumbuh 2,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (yoy) antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan PNS/TNI/Polri dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara. Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan 31 Desember 2021, penyaluran volume BBM bersubsidi mencapai 14,5 juta kilo liter dan penyaluran LPG 3 kg mencapai 7,13 metrik ton. Realisasi penyaluran volume BBM bersubsidi tersebut meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya meningkatnya aktivitas masyarakat setelah menurunnya kasus covid-19. Sedangkan untuk realisasi volume LPG tabung 3 kg tahun 2021 dapat ditahan sehingga tidak melebihi kuota volume yang ditetapkan dalam APBN 2021, penyaluran listrik bersubsidi mencapai 59,9 tWh atau meningkat 0,03 persen dibandingkan tahun 2020. Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan 31 Desember 2021 naik sebesar 23,90 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp243,08 triliun, terdiri dari: (a) subsidi energi sebesar Rp108,84 triliun, mencakup subsidi BBM dan Selanjutnya, realisasi penyaluran subsidi non energi sampai dengan 31 Desember 2021 meliputi: penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 7,92 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 116
12,75 juta debitur dengan total penyaluran KUR Rp284,91 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan kepada 176,11 ribu unit rumah. Realisasi sementara belanja lain- lain sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp80,8 triliun. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran kompensasi selisih TTL dan HJE BBM sebesar Rp47,9 triliun dan dukungan untuk pelaksanaan program PC-PEN sekitar Rp28,9 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi sementara belanja lain-lain tahun 2021 turun sebesar 32,7 persen. Penyebabnya adalah perbedaan besaran pembayaran kompensasi atas selisih TTL dan HJE BBM sesuai dengan kebijakan pada tahun berjalan. Namun demikian, realisasi sementara belanja lain-lain untuk program PC-PEN pada tahun 2021, yang mencapai Rp28,9 triliun, relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp24,1 triliun. Program PC-PEN yang direalisasikan melalui Belanja Lain-Lain meliputi: (1) bantuan biaya pelatihan dan insentif Program Kartu Prakerja sebesar Rp18,3 triliun bagi 6,0 juta peserta yang terdiri atas pencari kerja, pekerja yang dirumahkan, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi; (2) bantuan tagihan listrik berupa pembayaran selisih kurang antara pemakaian riil dengan rekening minimum dan pembebasan biaya beban atau abonemen tagihan listrik sebesar Rp2,2 triliun untuk 1,15 juta pelanggan listrik penerima bantuan; (3) bantuan iuran JKN peserta PBPU dan BP kelas III sebesar Rp2,4 triliun kepada 42,0 juta peserta; dan (4) dana awal Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp6,0 triliun dalam rangka pendanaan program JKP. 117
Belanja Negara Sampai dengan 31 Desember 2021 telah disalurkan sebesar Rp785,71 triliun 118
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa T ransfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sampai dengan 31 Desember 2021 telah disalurkan sebesar Rp785,71 triliun atau 98,77 persen dari pagu alokasi APBN 2021 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp713,85 triliun (98,67 persen) dan Dana Desa Rp71,85 triliun (99,80 persen). Walau secara persentase realisasi TKDD per 31 Desember 2021 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya atau 98,77 persen (2021) berbanding 99,80 persen (2020). Namun secara nominal lebih tinggi sebesar Rp23,18 triliun (3,04 persen) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari realisasi Dana Perimbangan 679,59 triliun (98,68 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp13,46 triliun (99,74 persen), dan realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp20,80 triliun (97,65 persen). Realisasi TKD lebih tinggi Rp22,42 triliun (3,24 persen) 119
Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2020 Dan 2021 Tanggal: 1-31 Desember 2021 dalam miliar rupiah 120
dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2020. A. DANA PERIMBANGAN Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp117,16 triliun atau 114,9 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut terdiri atas penyaluran DBH TA 2021 dan penyaluran KB DBH. Realisasi tersebut terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp43,4 triliun, DBH SDA sebesar Rp27,5 triliun dan penyelesaian KB DBH sebesar Rp46,3 triliun. Penyaluran DBH mengalami kenaikan sebesar 3,0 persen (yoy) karena terdapat penyelesaian Kurang Bayar DBH s.d. TA 2020 yang telah disalurkan sebesar Rp21,4 triliun. Dengan penyaluran tersebut, seluruh Kurang Bayar DBH s.d. TA 2020 telah diselesaikan. meminimalisir peredaran barang kena cukai ilegal. Sedangkan capaian penyaluran DBH SDA Kehutanan sebesar DR Rp0,6 triliun atau 99,4 persen yang penggunaannya difokuskan untuk rehabilitasi di luar kawasan, pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/ atau jasa lingkungan dalam kawasan, operasionalisasi KPH, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, dan pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Sebagian DBH penggunaannya telah ditentukan (earmarked), yaitu DBH Cukai hasil Tembakau (DBH CHT) dan DBH Dana Reboisasi (DBH DR). Capaian penyaluran DBH CHT sebesar Rp3,3 triliun atau 95,9 persen yang penggunaannya difokuskan untuk bidang kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani tembakau/buruh tani tembakau dan/atau buruh rokok, bidang kesehatan dalam rangka mengendalikan dampak konsumsi barang kena cukai dan bidang penegakan hukum dalam rangka Per akhir Desember 2021, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp377,79 triliun atau 96,8 persen dari pagu alokasi dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020 atau disalurkan 100 persen dari pagu alokasi dalam PMK Nomor 17 Tahun 2021 (refocusing). Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan realisasi sebesar 1,00 persen (yoy) yang disebabkan adanya kebijakan refocusing atas pagu DAU. Jumlah realisasi DAU di atas dipengaruhi adanya ketentuan penyaluran kembali atas seluruh penundaan DAU terhadap 121
Pemerintah daerah yang belum menyampaikan persyaratan penyaluran serta penyaluran kembali atas penundaan DAU terkait pemenuhan Belanja Wajib maupun sanksi penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Penyaluran kembali tersebut dilakukan berdasarkan PMK Nomor 233 Tahun 2020 dan PMK Nomor 207 Tahun 2020. Hingga 31 Desember 2021, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah disalurkan sebesar Rp57,07 triliun atau 87,5 persen dari pagu alokasi, lebih tinggi Rp6,89 triliun atau 13,74 persen (yoy) dibandingkan tahun 2020; . Capaian tersebut karena adanya penambahan pagu DAK Fisik tahun 2021 sebesar Rp63,65 triliun, tahun 2020 sebesar Rp53,78 triliun. sebesar Rp 13,46 triliun lebih rendah Rp4,99 triliun atau 27,04 persen (yoy) dibanding penyaluran DID TA 2020 yang sebesar Rp18,46 triliun. Penurunan capaian tersebut disebabkan karena pada TA 2020 terdapat penyaluran DID Tambahan yang diberikan untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 serta dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah. 99,74 persen DID TA 2021 telah tersalur ke pemerintah daerah, dimana terdapat dua daerah yang tidak disalurkan tahap ke-2 sebesar 50 persen pagu alokasi, yaitu kab. Bengkalis dan provinsi Maluku. Realisasi penyaluran DAK Nonfisik per 31 Desember 2021 telah mencapai Rp127,57 triliun atau 97,3 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan Rp1,17 triliun atau 0,92 persen (yoy). Capaian tersebut utamanya disebabkan oleh penambahan pagu DAK Nonfisik tahun 2021 sebesar Rp131,18 triliun, tahun 2020 sebesar Rp128,77 triliun. DANA INSENTIF DAERAH (DID) DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA Dana Otsus telah disalurkan sebesar Rp19,48 triliun pada 31 Desember 2021 atau 100 persen dari pagu alokasi. Hingga akhir Desember 2021, seluruh dokumen persyaratan penyaluran baik untuk Dana Otsus Provinsi Aceh maupun Dana Otsus dan DTI Provinsi Papua dan Papua Barat sudah disampaikan serta dievaluasi secara utuh oleh Kementerian Keuangan dan dinyatakan lengkap dan benar. Penyaluran DID hingga 31 Desember 2021 telah terealisasi 122
Sejalan dengan tahun lalu, Dana Keistimewaan DIY telah tersalurkan seluruhnya sebesar Rp1,32 triliun. Hal-hal yang mendukung konsistensi capaian tersebut antara lain intensitas koordinasi yang tinggi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang didukung dengan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Keistimewaan tepat waktu oleh Pemerintah Daerah DIY. DANA DESA Secara keseluruhan, kinerja penyaluran Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2021 sudah sangat baik, dimana hal ini terlihat dari realisasi Dana Desa yang telah disalurkan dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD) mencapai Rp71,85 triliun atau 99,8 persen dari anggaran. Secara nominal capaian ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan dibandingkan dengan realisasi penyaluran Dana Desa di periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar Rp 71,1 triliun. Dana Desa telah disalurkan kepada seluruh Pemda, namun terdapat 22 desa yang Dana Desanya tidak disalurkan karena desa tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan setelah Pemerintah memberikan relaksasi atas prosedur dan persyaratan penyaluran. Realisasi penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa mencapai sebesar Rp20,24 triliun (70,29 persen dari target) yang akan diberikan kepada 5,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 74.766 desa. BLT desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat, sehingga bukan berarti apabila kepala keluarga meninggal menghapuskan hak untuk menerima BLT. Selanjutnya, penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 mencapai 100 persen atau sebesar Rp5,76 triliun yang tersebar di 33 provinsi. Capaian kinerja TKDD selama tahun 2021 salah satunya diprioritaskan dalam rangka mendukung program percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam PMK No. 162/PMK.07/2021. Salah satu kebijakan yang diatur dalam PMK tersebut adalah mengenai pemberian tambahan (top up) BLT Desa kepada 35 kabupaten prioritas tersebut yang dananya bersumber dari Dana 123
Desa. Kebijakan lainnya yaitu penerapan prinsip burden sharing antara APBD dan APBDesa dalam menutup kekurangan pendanaan pembayaran tambahan BLT Desa melalui pendanaan APBD yang bersumber dari hasil penyesuaian anggaran earmark 8 persen dari Dana Transfer Umum yang ditujukan untuk mendukung pendanaan belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 apabila Dana Desa tidak mencukupi. Selain itu, terdapat kebijakan dukungan program PEN untuk perlindungan sosial (20 persen belanja wajib DTU) dan pemulihan ekonomi (15 persen belanja wajib DTU). Melalui skema tersebut, diharapkan TKDD dapat semakin efektif dalam mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 124
Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 125
Pembiayaan Negara Strategi pengelolaan utang yang pruden, fleksibel dan oportunistik menghasilkan pembiayaan APBN yang makin efisien dengan risiko terkendali 126
Pembiayaan Utang T ahun 2021 menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19, sehingga masih perlu melanjutkan penerapan kebijakan extraordinary. Salah satunya adalah melalui pelebaran defisit fiskal di atas 3 persen PDB, yang mana pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 5,7 persen PDB. Menginjak akhir tahun 2021, Penerimaan Negara telah terhimpun lebih dari 100 persen target, baik dari penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP. Dengan adanya peningkatan realisasi Penerimaan Negara tersebut, didukung oleh optimalisasi penggunaan SAL, realisasi defisit APBN 2021 mencapai 4,65 persen PDB, lebih rendah dari target. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah menuju konsolidasi fiskal di 2023. Sampai dengan akhir Desember 2021, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp868,6 triliun, atau 86,3 persen target APBN 2021. Realisasi tersebut terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp867,4 triliun, 127
Desember 2021 Kebutuhan pembiayaan melalui utang untuk tahun 2021 berkurang hingga Rp310 triliun dari target seiring penurunan defisit APBN 2021 Realisasi Pembiayaan Utang (dalam triliun rupiah) Realisasi Pembiayaan Utang Desember 2021 Rp867,4 Realisasi pembiayaan utang pada tahun 2021 tercatat mencapai Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2021 tercatat mencapai Rp867,4 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp867,4 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp877,5 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp10,1 triliun. Rp877,5 triliun dan realiasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp10,1 triliun. Surat Berharga Negara (Neto) Desember 2021 Rp877,5 Pinjaman (Neto) Desember 2021 Rp(10,1) (dalam triliun rupiah) Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjaganya pembiayaan utang adalah pemanfaatan fleksibiltas pinjaman program serta dukungan dan sinergi Pemerintah bersama Bank Indonesia melalui SKB III. KOMPOSISI UTANG PEMERINTAH TERJAGA DI TENGAH PANDEMI POSISI UTANG PER AKHIR DESEMBER 2021 (DALAM TRILIUN RUPIAH) Rp 6.908,87 Pinjaman Rp818,56 Pinjaman Dalam Negeri Rp13,25 11,85% Surat Berharga Negara Rp6.090,31 Pinjaman Luar Negeri Rp 805,31 Domestik Rp4.822,87 Bilateral Multilateral Commercial Banks Suppliers 296,14 466,83 42,34 - 88,15% Surat Utang Negara Surat Berharga Syariah Negara Valas Rp 1.267,44 3.949,23 873,64 Surat Utang Negara 984,28 128 Debt to GDP : 41,00% Surat Berharga Syariah Negara 283,16
Edisi Januari 2022 Desember 2021 Kebutuhan pembiayaan melalui utang untuk tahun 2021 berkurang pembiayaan investasi sebesar negatif Rp142,5 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp2,0 triliun, kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp2,7 triliun dan pembiayaan lainnya sebesar Rp144,4 triliun. Penanganan dampak pandemi Covid-19. Melalui SKB III tersebut, Bank Indonesia akan berkontribusi untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan pada tahun 2021 dan 2022 sesuai kemampuan Neraca Bank Indonesia. hingga Rp310 triliun dari target seiring penurunan defisit APBN 2021 Realisasi Pembiayaan Utang Desember 2021 Realisasi Pembiayaan Rp867,4 Utang (dalam triliun rupiah) Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2021 tercatat mencapai Rp867,4 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp877,5 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp10,1 triliun. Pembiayaan utang neto berkurang hingga Rp310 triliun dari target APBN 2021 seiring penurunan defisit APBN 2021. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjaganya pembiayaan utang adalah pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program serta dukungan dan sinergi Pemerintah bersama Bank Indonesia melalui SKB III. Dari sisi pinjaman program, Pemerintah telah mencapai target 100 persen, yang digunakan sebagai general financing selama tahun 2021, termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19. Rp877,5 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp10,1 triliun. Komposisi Utang Pemerintah Terjaga Di Tengah Pandemi Surat Berharga Negara (Neto) Desember 2021 Rp877,5 Posisi utang Pemerintah per 30 Desember 2021 berada di angka Rp6.908,87 triliun. Dengan asumsi PDB 2021 sebesar Rp16.850,20, rasio utang Pemerintah terhadap PDB menjadi sebesar 41,00 persen. Pinjaman (Neto) Desember 2021 Rp(10,1) (dalam triliun rupiah) Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjaganya pembiayaan utang adalah pemanfaatan fleksibiltas Utang Pemerintah bagaikan pedang bermata dua. Jika dikelola dengan baik dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi jika tidak dikelola dengan baik akan berpotensi membahayakan kesinambungan anggaran Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah merumuskan strategi pembiayaan melalui utang baik dalam jangka menengah (Strategi Pembiayaan Utang Jangka Menengah/ SPUJM) maupun jangka pendek (Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang/SPT). Secara umum, Pemerintah selalu berkomitmen untuk menerapkan strategi pengelolaan utang yang pruden, fleksibel dan oportunistik agar dapat menghasilkan pembiayaan pinjaman program serta dukungan dan sinergi Pemerintah bersama Bank Indonesia melalui SKB III. KOMPOSISI UTANG PEMERINTAH TERJAGA DI TENGAH PANDEMI Rp 6.908,87 POSISI UTANG PER AKHIR DESEMBER 2021 (DALAM TRILIUN RUPIAH) Pada tanggal 29 Desember 2021, Pemerintah menerbitkan empat seri Surat Utang Negara (SUN) dengan total nilai Rp157 triliun dengan cara Private Placement kepada Bank Indonesia. Penerbitan tersebut dilakukan dalam rangka implementasi SKB III. SKB III mengatur tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk Pembiayaan Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan dalam rangka Pinjaman Rp818,56 Surat Berharga Negara 11,85% Rp6.090,31 Pinjaman Dalam Negeri Rp13,25 Domestik Pinjaman Luar Negeri Rp4.822,87 Rp 805,31 Surat Utang Negara 3.949,23 Bilateral 296,14 Surat Berharga Syariah Negara 873,64 Multilateral 466,83 88,15% Commercial Banks 42,34 Valas Suppliers
Rp 1.267,44 Surat Utang Negara 984,28 129 Debt to GDP : 41,00% Surat Berharga Syariah Negara 283,16
APBN yang makin efisien dengan risiko terkendali. Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,15 persen dari seluruh komposisi utang akhir tahun 2021. Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), sekitar 70,0 persen. Kedua hal tersebut menunjukkan pengejawantahan dari kebijakan umum pengelolaan utang yaitu: a) Mengutamakan utang dari sumber dalam negeri dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; dan b) Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik. 130
Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 131