Available online at FACTUM; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah website: FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 9 (1). 2020. 15-26 RESEARCH ARTICLE KEBIJAKAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA MENGENAI DASAR NEGARA 1945-1984 Oleh: Anggi Muhammad Adha1 Naskah diterima : 12 Nopember 2019, Naskah direvisi : 28 Februari 2020, Naskah disetujui : 20 Maret 2020 To cite this article: Adha, A.M (2020). Kebijakan politik nahdlatul ulama mengenai dasar negara 1945-1984. FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 9 (1). 2020. 15-26. DOI: ABSTRACT The article mainly examined on "Why did NU's political attitude regarding the state foundation change?". The results showed that NU's view on the relationship between religion and the state had changed. At first, the NU prominent figures supported that the Indonesia state must be based on Islam but in the following years NU supported Pancasila as the country's foundation. NU's support for the states' foundation that must be based on Islam which can be seen from NU figures who convened in the Constituent Assembly. In the Constituent Assembly, NU along with other Islamic factions tried hard to make the state based on Islam. But the proposal was rejected by other factions who wanted Pancasila to be the states' foundation. The debate between state supporters based on Islam and supporters of Pancasila did not find common ground. Thus on July 5th 1959, President Soekarno issued a Presidential Decree to end the debate. In the 1980s President Soeharto issued a policy by making Pancasila the sole principle of organizations in Indonesia. At first NU rejected this policy, but in the end, NU accepted this policy. The reason for NU accepted the policy, was due to government pressure and also the birth of a new NU's generation that differ from the previous one. The new generation emphasized pluralist life in Indonesia and aimed to make the state the guardian of all religions. Keywords: Nahdlatul Ulama; State Foundation; politics 1Anggi Muhammad Adha adalah mahasiswa pada Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, . Penulis dapat dihubungi di alamat email : 15
PENDAHULUAN Salah satu dampak terbesar penetrasi Barat ke dunia Islam adalah menyangkut konsep dan sistem politik kenegaraan. Konsep dan sitem politik barat tentu saja asing dan karena itu bersifat a-historis bagi masyarakat muslim pada umumnya. Sebab itu telah terjadi perdebatan hebat dikalangan pemikir dan penguasa Muslim tentang konsep-konsep Barat semacam (Negara kebangsaan), nation nasionalisme, sovereignity (kedaulatan) dan semacamnya (Azra, 1996, hlm. 10). states Perdebatan mengenai nation state ini bisa dilihat dari pendapat Assyaukanie (2011, hlm. 16) yang mengatakan bahwa dalam merumuskan pemikiran politiknya mengenai model pemerintahan ideal untuk Indonesia kalangan Islam mempunyai beberapa model pemerintahan. Pertama, Negara Demokrasi Islam. Kedua, Negara Demokrasi Agama dan Ketiga, Negara Demokrasi Liberal. Pertama, Negara Demokrasi Islam adalah model yang bertujuan menjadikan Islam sebagai dasar Negara dan mendorong kaum muslim untuk mengambil peran utama dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Pendukung model 1 adalah Mohammad Natsir yang mengatakan "Negara berdasarkan Islam bukanlah teokrasi, ia adalah Negara Demokrasi, Ia bukan juga negara sekuler pemerintahan tanpa tuhan" (Assyaukanie, 2011, hlm. 17). Bagi para pendukung model 1 ini Islam dianggap sebagai ajaran yang sempurna sehingga tidak bisa orang memilih sistem lain selain Islam. Kedua, Model Negara Demokrasi Agama, yakni model yang menekankan pentingnya di kehidupan Indonesia dan bertujuan menjadikan pluralis negara sebagai pengawal agama. Soeharto memainkan peranan penting dalam munculnya model ini. Kebijakannya yang ketat untuk menyingkirkan segala ideologi politik sambil menganut Pancasila yang plural ideologi negara mendorong kaum muslim untuk menghadapi situasi baru ini. Pendukung berusaha menyediakan model 2 pembenaran teologis untuk Negara Pancasila (Assyaukanie, 2011, hlm. 21). sebagai satu-satunya Ketiga, Model Negara Demokrasi Liberal yaitu model yang bertujuan membebaskan agama dari dominasi sekularisasi negara dan mengusung sebagai pondasi negara. Pendukung model 3 berargumen bahwa ucapan Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum (kalian lebih tahu mengenai urusan dunia) sebagai rujukan yang kokoh bagi proyek sekularisasi Islam. Orang-orang pendukung model ini ialah Nurcholish dan Abdurrahman Wahid. Dari ketiga model yang dipaparkan oleh Assyaukanie ini terlihat bahwa telah terjadi perubahan sikap mengenai negara yang ideal. Pada mulanya kalangan muslim Indonesia menginginkan negara yang mereka tinggali harus berdasarkan Islam dan menjalankan segala aturan-Nya. Selanjutnya umat kalangan Islam tidak lagi mempersalahkan mengenai dasar Negara asalkan negara mengakomodir agama Islam. Terakhir kalangan muslim menolak negara yang didominasi oleh agama (Assyaukanie, 2011, hlm. 23). organisasi Sebagai masyarakat Indonesia, NU terlibat dalam perdebatan model pemerintahan ideal bagi kalangan Islam Indonesia. Meskipun tidak melibatkan diri secara langsung dalam dunia politik, para pemimpin NU memperhatikan juga bentuk negara Indonesia yang akan datang salah terbesar satu di 16
(Feillard, 1999. hlm. 19). Haidar (dalam Soon, 2007, hlm. 96) mengatakan: Sikap politik dalam Islam pada dasarnya sangat erat dengan hukum, sebab salah satu yang penting dalam hukum Islam mengharuskan adanya lembaga politik untuk menjalankan hukum itu. Atas dasar konsep tersebut, maka orientasi NU untuk berjuang berlakunya hukum Islam ditanah air tidak bisa dilepaskan dari orientasi lembaga kekuasaan politik, sebab dengan lembaga itu, hukum Islam dimungkinkan dapat difungsikan. Pada sidang BPUPKI untuk pertama kalinya secara formal masalah dasar negara menjadi perdebatan. Terdapat dua kubu yang berlawanan di sidang BPUPKI ini. Pertama adalah yang mendukung negara berdasarkan konsep kebangsaan dan yang kedua yang mengusulkan konsep Islam. Karena perdebatan tidak menemukan titik temu maka Soekarno membentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan untuk menyelesaikan perdebatan antar kedua kubu (Boland dalam Feillard, 1999, hlm. 32). Wahid Hasyim yang mewakili NU menjadi anggota kecil ini. Pada tanggal 22 Juni panitia kecil ini berhasil membuat kesepakatan yang disebut piagam Jakarta (Nasution, 1995, hlm. 11). Namun hasil kesepakatan ini mendapat protes dari terutama beberapa anggota BPUPKI karena ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tetapi pada akhirnya atas imbauan Soekarno bahwa piagam Jakarta merupakan kompromi antara kedua belah pihak akhirnya semua anggota menerimanya (Feillard, 1999, hlm. 34). Namun sehari setelah kemerdekaan kesepakatan itu dihapuskan. Atas dihapusnya kesepakatan ini tidak adanya kalimat membuat kalangan Islam bereaksi keras. Sebabnya adalah disebutkan bahwa UUD yang disahkan oleh PPKI ini bersifat sementara dan enam bulan setelah MPR terbentuk akan menyusun UUD yang baru (Budiardjo, 2015, hlm. 195). Tetapi pada kenyataanya UUD baru disusun kembali pada tahun 1956 bukan enam bulan setelah pembentukan MPR. Undang- perumusan Undang Dasar kembali dibahas di sidang konstituante gagasan mengenai dasar Negara kembali diperdebatkan. Perdebatan terjadi antara kelompok Islam dan Pancasila. Kelompok Islam menghendaki harus berdasarkan Islam sementara kelompok Pancasila menghendaki dasar negara berdasarkan Pancasila. Sejak NU keluar dari Masjumi, NU mengembangkan sikap politik yang berbeda dengan Masjumi. Meskipun berbeda sikap politik dalam soal Islam sebagai dasar negara semua partai politik Islam bersatu termasuk NU (Nasution, 1995, hlm. 52). Dikarenakan perdebatan yang tidak berkesudahan mengenai dasar negara antara kalangan Islam dan Nasionalis, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan 1945. memberlakukan kembali UUD Diberlakukannya Presiden menyebakan masalah megenai dasar negara tidak terselesaikan. Ketika dasar negara dekrit Perdebatan antara Islam dan Pancasila kembali lagi terjadi ketika Presiden Soeharto memberlakukan Pancasila sebagai satu- satunya asas bagi organisasi yang ada di Indonesia. Banyak organisasi Islam yang memprotes kebijakan Presiden Soeharto ini, termasuk NU. Untuk menyelesaikan masalah ini NU mengadakan Munas Alim Ulama. Hasil Munas Alim Ulama 17
ini NU menyatakan bahwa NU menerima Pancasila. Keputusan Munas Alim Ulama disahkan pada Muktamar NU di Situbondo 1984. Dengan keputusan ini NU menjadi organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila. Permasalahan yang penulis jadikan sebagai masalah utama dalam penulisan artikel terjadi perubahan sikap NU terhadapa dasar negara". Untuk lebih memfokuskan kajian penulisan ini, maka penulis membatasinya dalam beberapa pertanyaan: Pertama, bagaimana pandangan NU mengenai hubungan Islam dan Negara?, Kedua, bagaimana kebijakan politik NU pada masa orde lama?, Ketiga, bagaimana kebijakan politik NU mengenai dasar negara pada masa orde baru?. ini adalah "mengapa METODE Metode yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan tentang artikel penulis yang berjudul Kebijakan Politik Nahdlatul Ulama Mengenai Dasar Negara 1945-1984 adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu proses menguji terhadap menganalisis rekaman serta peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008). Menurut Ismaun (2005, hlm. 48-50) dalam penelitian langkah sejarah yaitu kritik sumber dan histiografi. Heuristik adalah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, evidensi sejarah (Carrad dan Gee dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 67). Untuk mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, penulis sumber-sumber berupa menggunakan buku, skripsi jurnal dan data lainnya. secara kritis terdapat heuristik, beberapa interpretasi, Kritik sumber dapat dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mengetahui apakah suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu (Sjamsuddin, 2012. hlm. 105). Dapat dikatakan kritik eksternal adalah kegiatan untuk membuktikan otenstisitas suatu sumber. Dalam melakukan kritik eksternal penulis melakukan pemilihan terhadap sumber-sumber yang digunakan penulis apakah relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Apakah mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, dan tempat penerbitnya serta apakah sumbernya telah direvisi atau belum. Menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 112) "kritik internal ialah menekankan aspek dalam yaitu isi dan sumber. Jadi dapat dikatakan kritik internal ialah kegiatan mengevaluasi isi dari sumber sejarah apakah isi sumber sejarah itu dapat diandalkan atau tidak. dilakukan oleh penulis adalah dengan membaca kemudian seluruh membandingkannya dengan sumber yang lain. Jika terdapat perbedaan antara satu sumber dengan sumber lainnya maka, penulis akan mencari sumber-sumber lainnya untuk membuktikan kebenaran isi sumber tersebut. Isi sumber sejarah yang penulis evaluasi adalah berupa fakta- fakta tunggal seperti nama orang, tempat, waktu serta peristiwa apa yang terjadi. Interpretasi adalah kegiatan memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan cara menghubung-hubungkannya. Pada tahap ini penulis menafsirkan fakta-fakta yang Kritik internal yang sumber sejarah 18
diperoleh dari sumber-sumber yang telah penulis temukan selama penelitian ini. Historiografi adalah usaha mensintesiskan seluruh hasil penelitian atau penemuan berupa data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu penulisan utuh. PEMBAHASAN Pada 31 Januari 1926, sebuah kelompok yang terdiri dari lima belas kyai terkemuka berkumpul di rumah Wahab Chasbulah di Kertopaten, Surabaya" (Fealy, 2003, hlm. 21). Mereka memutuskan untuk membuat organisasi yang mewakili Islam tradisionalis, yang bernama Nahdlatoel Oelama. Menurut Choirul Anam (1999, hlm. 50) ada beberapa motivasi berdirinya Nahdlatul Ulama "pertama, motif agama, kedua motif membangun nasionalisme dan terakhir motif mempertahankan paham Ahlussunah Wal Jamaah. Pada anggaran dasarnya disebutkan bahwa tujuan NU adalah untuk mempromosikan anutan yang ketat pada keempat mahdzab dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslatan bagi umat Islam. Melihat dari motivasi dan tujuan NU dapat disimpulkan bahwa organisasi ini merupakan sebuah perkumpulan yang berbasiskan agama. Meskipun NU merupakan organisasi yang berbasiskan agama, namun para pemimpin NU juga memperhatikan masalah politik (Feillard, 1999, hlm. 18). Pada Muktamar NU ke XI di Banjarmasin tahun 1936, diputuskan bahwa tanah Hindia-Belanda adalah Dar al-Islam sebuah konsep fikih yang memiliki status suatu negeri. Ini artinya meskipun Hindia- Belanda dipimpin oleh orang kafir wajib dibela apabila terdapat serangan dari luar (Hisyam, 2014, hlm. 155). Pada 22 Mei 1940 Soekarno menulis artikel yang berjudul 'Apa Sebab Turki Memisah Agama'. Di artikel ini Soekarno menggarisbawahi beberapa hal, pertama, agama adalah urusan pribadi karena bersifat agama diserahkan kepada masing-masing individual. Soekarno meyakinkan bahwa Turki yang tidak ikut urusan agama bukan berarti anti agama (Soekarno, 1964, hlm. 409). Kedua, Soekarno menggarisbawahi bahwa tidak ada teks dalam Al-Qur'an maupun hadits yang memerintahkan mendirikan negara Islam. Bahkan tidak ada pula ijma ulama perihal negara Islam (Soekarno, 1964, hlm 406). Terakhir Soekarno menggarisbawahi, bahwa tidak ada garis demarkasi hubungan agama dan negara dalam negara Islam. Akibatnya persoalan yang murni agama akan dianggap persoalan negara. Soekarno mencontohkan pembangkangan terhadap mufti akan dipandang membangkang terhadap agama dan Tuhan. Hal ini terjadi menurut Soekarno ketika Turki belum memisahkan diri dengan agama (Soekarno, 1964, hlm.493). pribadi, persoalan Menanggapi hal ini, Harian Berita Nahdatoel Oelama (BNO) menyatakan bahwa telah terkontaminasi oleh barat. BNO menduga ada dua anggapan Soekarno menulis artikel Apa Sebab Turki Memisah Agama. Pertama, Soekarno melakukan dengan memanipulasi kebohongan fakta mengenai negara dan agama di Turki. Kedua, Soekarno menjadi korban buku bacaan. Soekarno menelan mentah-mentah informasi yang didapatkannya dari buku bacaan tanpa kebenaranyanya. mempertanyakan BNO juga mempertanyakan pernyataan pemikiran Soekarno pemisahan 19
Soekarno yang menuliskan Islam tidak demokratis hanya mempedulikan dirinya sendiri. Bahkan membatasi agama lain. Menanggapi hal ini BNO menyatakan terlalu 'sayang! ya sayang. Soekarno rendah memandang saudaranya yang beragama Islam' (Najib, 2017, hlm. 175). Lalu BNO menuliskan bahwa agama Islam tidak melarang agama lain diluar Islam untuk menjalankan ibadahnya. Sementara itu menanggapi pernyataan Soekarno bahwa tidak ada teks Al-Qur'an dan Hadits bahkan ijma tentang negara berdasarkan Islam BNO menyatakan: Nabi Muhammad memang tidak diutus untuk mendirikan negara Islam. Tetapi, Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad mencakup peraturan yang berdimensi agama dan dunia. Pendirian negara Islam didasarkan atas totalitas Islam dalam segala aspek kehidupan manusia (BNO dalam Najib, 2017, hlm. 176). Konstituante. Konstituante ditugaskan untuk membentuk UUD yang permanen menggantikan UUD yang masih bersifat sementara tahun 1950. Ketika anggota bersidang menentukan konstituante dasar perdebatan konstituante. antara angota-anggota Perdebatan konstituante ini membentuk suatu blok yang mempertahankan argumentasinya masing-masing. Nasution (1995, hlm. 49) mengatakan bahwa terdapat tiga blok ketika perdebatan tentang dasar negara dibentuk. "Yang pertama, blok bahwa Pancasila kelima sila Ketuhanan, Perikemanusian, Nasionalisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial merupakan dasar negara, kedua blok Islam yang mengajukan Islam sebagai dasar negara, dan ketiga blok sosial- ekonomi yang mengajukan ekonomi sosialis dan demokrasi sesuai Pasal 33 dan Pasal 1 UUD 1945 sebagai dasar negara". terjadi negara anggota-anggota antara yang mengajukan BNO juga menjelaskan bahwa dalam negara Islam sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanya menentukan yang dasar-dasar saja dan hal penting saja yang ditentukan. Sedangkan ijtihad ditempatkan untuk mengimplementasikan dasar negara Islam yang ditetapkan dalam Al-Qur'an (BNO dalam Najib, 2017, hlm. 117). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun NU merupakan organisasi berbasiskan agama namun memperhatikan masalah politik salah satunya adalah mengenai hubungan Islam dan negara. Indonesia merdeka pada 15 Desember 1955 dilakukan pemilihan anggota umum Setelah untuk memilih blok terdapat perdebatan yang sengit terjadi antara blok Pancasila dan Blok Islam karena blok sosial-ekonomi didukung oleh sedikit anggota konstituante. NU bersama partai Islam lainnya mendukung bahwa dasar negara Indonesia adalah Islam. Meskipun tiga Haji Zaini (Risalah, 1957, hlm. 527- 528) salah satu anggota fraksi mengatakan bahwa "Fraksi NU sesuai dengan anggaran dasarnya dan program perjuangannya bercita-cita untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berdasarkan Islam sebagai realisasi dari proklamasi 17 Agustus 1945... NU dan partai Islam lainnya Islam sebagai dasar negara bukan karena semata- mata fanatik pada agama dengan secara membabi buta atau hanya berpegang teguh pada kaidah bahwa Islam adalah agama 20
dari mayoritas rakyat Indonesia, akan tetapi karena terdorong oleh perasaan tanggung jawab untuk menegakan hak dan kebenaran sebagai undang-undang Tuhan yang pasti akan membawa manusia dan rakyat Indonesia pada kebahagian lahir/ bathin dan keuntungan dunia akhirat. Perdebatan antara blok Pancasila dan Islam tidak menemukan titik temu. Sehingga Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan dekrit presiden yang berisi mengukuhkan kembali UUD 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante. Sejak dikeluarkannya dekrit pertentangan mengenai dasar negara diberhentikan dengan paksa dan secara tidak langsung Pancasila negara. Berlakunya Dekrit Presiden tidak serta merta mengakhiri perdebatan mengenai Pancasila dan Islam. Ketika Soeharto terjadi perdebatan menjadi presiden antara blok Islam dan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan Pancasila harus dijadikan asas organisasi yang ada di Indonesia. dijadikan dasar Untuk membahas kebijakan Asas Tunggal ini, NU mengadakan musyawarah nasional pada bulan September 1983 di Situbondo (Feillard, 1999, hlm. 218). Sidang mengenai asas tunggal Pancasila ini berlangsung dengan suasana yang menegangkan. Achmad Siddiq ditunjuk ulama-ulama besar untuk mengemukakan argumen-argumen fiqih mengenai asas tunggal 1999, hlm. 220). Argumen-argumen fiqih Achmad Siddiq dibuat dalam sebuah makalah setebal delapan halaman. Makalah Achmad Siddiq ini menimbulkan reaksi yang cukup keras. Tidak kurang dari 34 orang yang menanggapi makalah itu, hanya 2 orang yang setuju, 32 lainnya menentang. Para peserta munas pada umumnya khawatir dengan menerima asas tunggal Pancasila akan menghilangkan Islam dalam diri NU (Haidar, 1994, hlm. 308). Namun pada akhirnya para peserta munas sepakat Pancasila dimasukan sebagai asas dalam anggaran dasar. Hasil keputusan musyawarah nasional ini lalu disahkan dalam muktamar NU yang ke-27 tahun 1984 di tempat yang sama dilakukan musyawarah nasional. (Feillard, Pada tahun 1982, Soeharto berpidato bahwa seluruh organisasi yang ada di Indonesia harus berasaskan Pancasila. Pidato Soeharto ini lalu dibuat hukum positifnya dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1985 tentang kepartaian dan keormasan, yang mengatur bahwa asas selain Pancasila tidak diperbolehkan. Kebijakan pemerintah Soeharto ini dikenal dengan nama Asas Tunggal. Kebijakan rejim ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ada yang menyatakan setuju namun tidak sedikit yang menolaknya. Organisasi yang berasaskan Islam yang paling terguncang dengan dikeluarkan kebijakan Asas Tunggal ini tidak terkecuali bagi NU. Soeharto Melihat perjalanan historis yang telah dipaparkan diatas terlihat bahwa pandangan NU mengenai hubungan negara dan Islam mengalami perubahan. NU pada mulanya mendukung negara berdasarkan Islam seperti yang dinyatakan dalam surat kabar BNO dan sikapnya di sidang konstituante. Namun ketika Orde Baru berkuasa dan menekan semua organisasi untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. NU merupakan organisasi Islam yang pertama menerimanya. penulis, terjadinya perubahan sikap NU mengenai Menurut pandangan 21
dasar negara selain dikarenakan kondisi politik juga telah lahir kalangan intelektual muslim baru di Indonesia. Assyaukanie, (2011, hlm. 16) mengatakan "generasi muslim baru ini sebagai generasi yang menghendaki model negara demokrasi yang menekankan agama. Model di kehidupan pentingnya Indonesia dan bertujuan menjadikan negara pengawal semua agama". Sebagian besar dari generasi ini terdidik di lembaga tradisional dan sebagian meneruskan studi di universitas barat. Pengetahuan mereka mengenai sekular sama baiknya dengan pengetahuan tentang agama. Generasi ini secara umum memiliki dua argumen utama. Penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan penolakan terhadap sekulerisme. Generasi ini menerima Pancasila dan UUD 1945 dengan alasan bahwa negara eksplisit mendukung harus keberadaan komunitas agama menolak ireligiositas. Generasi juga sama deangan generasi muslim sebelumnya menolak ini mendukung konsep pelembagaan agama oleh negara. Secara khusus mereka mendukung keberadaan lembaga-lembaga keagamaan seperti Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Mereka juga mendukung keberadaan peradilan agama, perkawinan agama, dan pengajaran agama di sekolah- sekolah (Assyaukanie, 2011, hlm. 22). Dari kalangan NU yang termasuk ke dalam generasi ini adalah Achmad Siddiq, Sahal Mahfudh, dan Ali Yafie (Assyaukanie, 2011, hlm. 132). pluralis ilmu-ilmu secara ini sekulerisme. Generasi institusionalisasi NU. Perubahan ini ditandai dengan munculnya generasi baru yang berbeda dari generasi sebelumnya. Perbedaan dari adalah pendidikan. Berbeda pada dari generasi sebelumnya, kader baru ini bukan merupakan hasil pelatihan khusus di pesantren melainkan lulusan pendidikan umum di sekolah-sekolah umum. Umumnya, generasi baru ini telah menyelesaikan sekolah menengah umum yang kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi. Pengaruh pendidikan ini membuat mereka mengenali wacana intelektual Barat. Faktor pendorong munculnya generasi baru ini ialah adanya pembaruan pendidikan di dalam diri NU. Tokoh-tokoh yang mendorong pembaruan pendidikan NU adalah Kiai Hasjim dengan Madrasah Salafiyahnya di lingkungan pesantren Tebu Ireng, Kiai Wahid dengan Madrasah Nizamiyahnya, Kiai Syaifuddin Zuhri dengan HIS-nya dan Kiai Hasjim Latief dengan madrasah dan sekolahnya (As'ad, 2014, hlm. 71). Pembaharuan pendidikan yang dilakukan NU diantaranya adalah pertama, perubahan teologi pendidikan yang mulanya menggunakan konsep "manusia fatalis" Al-Asy'ari digantikan dengan konsep "manusia dinamisnya"- nya al-Maturidi. Dimaksud manusia dinamis disini adalah manusia yang dalam sikapnya rasional, bertanggung jawab, selalu berprakarsa dan melakukan kedepan, berubah ikhtiar, bergerak menuju ketingkat yang lebih sempurna. Pada intinya adalah tidak diam ditempat. reaktuliasasi dan Kedua, melakukan reposisi. Reaktulisasi adalah upaya menghidupkan dan menggerakkan kembali nilai-nilai positif yang sejak dulu dimiliki lembaga pendidikan Islam, dan cocok dengan kondisi modern sambil generasi tingkat sebelumnya Fealy (2003, hlm. 288) mencatat pada akhir 1950-an hingga 1960-an, terjadi perubahan mencolok dalam budaya kepemimpinan organisasi dan pola 22
membenahi kelemahan-kelemahan yang ada didalamya. Sementara reposisi ialah upaya mengatur dan merumuskan kembali posisi lembaga pendidikan Islam bukan sekedar sebagai pengajaran ilmu- ilmu agama, tetapi sekaligus juga pelbagai pengetahuan umum. yang dilakukan NU di atas memunculkan generasi baru yang berbeda dengan sebelumnya. Pada awal kemerdekan dan di sidang-sidang konstituante, NU bersama organsisasi lainnya dengan teguh memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dan menolak Pancasila. Namun setelah lahir generasi baru lahir berbeda dengan generasi sebelumnya mereka dapat berkompromi apabila Pancasila dijadikan dasar negara. Mereka lebih memperjuangkan subtansi Islam dalam kehidupan bernegara dibandingkan menjadikan Islam sebagai sumber formal. Usaha-usaha pembaharuan Islamnya SIMPULAN Adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: tentang hubungan agama dan negara mengalami perubahan dari masa ke masa. Sebelum kemerdekaan, NU melalui surat kabar Berita Nahdlatoel Oelama menanggapi artikel 'Apa Sebab Turki Memisah Agama' yang ditulis oleh Soekarno. Soekarno tulisannya menyatakan bahwa dalam tidak ada teks dalam Al-Qur'an maupun hadist yang memerintahkan mendirikan agama Islam. Bahkan tidak ada ijma ulama perihal negara Islam. Didalam negara Islam tidak ada garis demarkasi hubungan agama dan negara. Akibatnya persoalan yang murni agama akan dianggap Pertama, pandangan NU persoalan negara. Menanggapi artikel ini Berita Nahdlatoel Oelama menyatakan bahwa Nabi Muhammad memang tidak diutus untuk mendirikan negara Islam. Tetapi, Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad berdimensi agama dan dunia. Pendirian negara Islam didasarkan atas totalitas Islam dalam segala aspek kehidupan manusia. Berita Nahdlatoel Oelama juga menjelaskan bahwa dalam negara Islam sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanya menentukan yang dasar-dasar saja dan hal penting saja yang ditentukan. Sementara ijtihad ditempatkan untuk mengimplementasikan dasar negara Islam yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Pada massa ini terlihat NU mencita-citakan pendirian negara Islam. Di massa setelah kemerdekaan disidang konstituante NU bersama organisasi lainnya memperjuangkan Islam Islam sebagai dasar negara. Namun usaha ini gagal karena ada penolakan dari akhirnya kelompok Pancasila. Pada Soekarno membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Setelah pemerintahan berganti dari Soekarno ke Soeharto cita-cita kelompok Islam kembali muncul. Berbeda dari waktu sebelumnya yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, pada massa ini kelompok Islam hanya menuntut untuk lagi Piagam Jakarta. mengembalikan ini, Pemerintah menerima namun pengakuan Piagam Jakarta tidak menimbulkan konsekuensi apa pun. Untuk melemahkan posisi politik Islam Presiden Soeharto kebijakan mengeluarkan yang mewajibkan semua organisasi menggantikan asasnya dengan Pancasila. Pada mulanya kelompok Islam menolak tuntutan 23
kebijakan ini, namun pada akhirnya semua organsasi Islam menerima kebijakan ini. NU menjadi organisasi pertama yang mengganti asas organisasinya menjadi Islam. Hal ini menjadi menarik karena disidang bersama konstituante NU kelompok Islam lainnya menolak Pancasila dengan sangat keras. Jadi pada massa pemerintah Soeharto terjadi perubahan pandangan mengenai dasar negara pada kelompok Islam. Kedua, pada masa orde lama NU lainnya bersama memperjuangkan sebagai dasar negara di sidang BPUPKI dan Konstituante. Pada sidang BPUPKI tokoh- tokoh NU bersama tokoh Islam lainnya memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara menemui jalan buntu karena ditolak oleh orang-orang yang berpaham nasionalis. Soekarno yang melihat adanya kebuntuan mengenai dasar negara berinisiatif membentuk panitia kecil untuk mempercepat penentuan mengenai dasar negara. Dari panitia ini terbentuklah sebuah dokumen yang terkenal dengan nama "Piagam Jakarta". Piagam Jakarta ini menjadi kompromi antara kelompok Islam dan Nasionalis. Namun kompromi ini gagal disahkan disidang PPKI. Kelompok Islam merasa kecewa dengan keputusan ini, tapi mereka optimis perjuangan menjadikan Islam sebagai Dasar Negara masih dapat diwujudkan. Hal ini karena undang-undang yang disahkan disidang PPKI hanya bersifat sementara dan akan dibentuk suatu badan untuk merumuskan Undang-Undang yang bersifat permanen. Pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen konstituante. Anggota dan organisasi Islam Islam konstituante yang terpilih akan bertugas untuk membentuk undang-undang dasar yang bersifat permanen. Seperti disidang BPUPKI persidangan di Konstituante berjalan dengan penuh perdebatan antara kelompok Islam dan kelompok Pancasila. NU bersama organisasi Islam termasuk Masyumi bersama- lainnya sama memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Meskipun NU sedang mengalami hubungan yang tidak baik dengan Masyumi, tapi berbicara mengenai dasar negara mereka dapat berkerjasama. Perdebatan Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan kelompok Pancasila yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara tidak menghasilkan kesepakatan. Melihat kondisi konstituante yang seperti ini Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang berisi perintah pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan berlakunya dekrit Presiden cita-cita kelompok Islam sebagai dasar negara kembali gagal. antara kelompok pemerintahan mengalami transisi dari Soekarno ke Soeharto mulai muncul harapan yang telah lama gagal. Harapan ini muncul karena kelompok Islam bersama Angkatan Darat ditahun 1965 membantu Soeharto untuk menjadi pemimpin Indonesia. Namun berbeda dari massa sebelumnya pada massa pemerintahan Presiden Soeharto ini kelompok Islam menuntut pengakuan Piagam Jakarta. Tuntutan kelompok Islam diterima meskipun pengakuan Piagam Jakarta tidak menimbulkan konsekuensi apa pun. Meskipun pengakuan Piagam Jakarta tidak menimbulkan konsekuensi apa pun. Presiden Soeharto mulai curiga Ketiga, ketika anggota 24
bahwa kelompok Islam akan mengubah Pancasila. Akibat kecurigaan ini Presiden Soeharto melakukan berbagai usaha untuk melindungi Pancasila. Beberapa cara yang dilakukan adalah mengadakan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal semua organisasi yang ada di Indonesia. Mengenai kebijakan asas tunggal Pancasila menimbulkan dinamika yang cukup besar di tubuh NU. Untuk menyelesaikan masalah mengenai asas Pancasila NU, sampai harus membahasnya di musyawarah nasional alim ulama. Pada mulanya anggota NU yang membahas mengenai asas organisasi menolak Pancasila sebagai asas. Tetapi dengan penjelasan yang cemerlang dari Achmad Siddiq semua peserta pada akhirnya menerima Pancasila sebagai asas NU. Penerimaan NU terhadap Pancasila disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya tekanan politik dari Presiden Soeharto dan munculnya intelektual baru dalam diri NU. Pengetahuan generasi baru ini berbeda dengan intelektual generasi sebelumnya. Sebagian besar generasi ini terdidik di lembaga tradisional dan sebagian meneruskan studi di universitas barat. Pengetahuan mereka mengenai ilmu-ilmu sekular sama baiknya dengan pengetahuan tentang agama. Generasi ini berusaha mengembangkan sebuah format baru politik Islam dimana subtansi, bukan bentuk menjadi orientasi utama. Itulah sebabnya mereka dapat menerima Pancasila berbeda dengan generasi sebelumnya yang menolaknya dengan keras. DAFTAR PUSTAKA Anam, C. (1999). Pertumbuhan dan ulama. perkembangan Surabaya: Bisma Satu Surabaya. nahdlatul Assyaukanie, L. (2011). Ideologi islam dan utopia tiga model negara demokrasi di indonesia. Jakarta: Freedom Institute. Azra, A. (1996). Pergolakan politik islam dari fundamentalisme, modernisme hingga post-modernisme. Jakarta: Paramadina. Budiardjo, M. (2015). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Fealy, G. (2003). Ijtihad politik ulama sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta: Lkis. Feillard, A. (1999). NU vis-à-vis negara. Yogyakarta: LkiS. Gottschalk, L. (2008). Mengerti sejarah. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Haidar, A. (1994). Nahdatul ulama dan islam di indonesia pendekatan fikih dalam politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hisyam, M. (2014). Nahdlatul ulama dan problematika relasi agama-negara di awal kemerdekaan RI. Jurnal Lektur Keagamaan, 12 (1), 149-184. Ismaun. (2005). Sejarah sebagai ilmu. Bandung: Historia Utama Press. Najib, M.A. (2017). Soekarno dan staat islam: wacana negara islam dalam (BNO). berita Nahdlatoel Oelama Ahkam. 5, (1), 163-184. Nasution, A.B. Aspirasi pemerintahan di sosio-legal atas indonesia konstituante 1956-1959. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. (1995). konstitusional studi 25
Sjamsuddin, H. (2012). Metodologi sejarah. Yogyakarta: Ombak. Soekarno. (1964). Di bawah bendera revolusi. Jakarta: Panitia Penerbit DBR. Soon, K.Y. (2007). Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama. Jakarta: UI Press. 26