E-ISSN: 2621-3737 Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nyoman Gede Antaguna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Published: 07/01/2023 How to Cite: Antaguna, N.G. & Dewi, A.A.S. L. (2023) Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (2), Pp 138-146. Abstract The rapid development of social media now a days is influenced by the tremendous advantage of information and technology, and the fact that every netizen is the owner of his social media account who can freely think and express as he wishes. This freedom is the implementation of this nation's acknowledgment of the human rights of every individual which has been stated firmly in the 1945 Constitution. However, there is a stipulation that this freedom should not violate the rights of others, who also carry out their human rights. For this reason, the state is standing in regulating the legitimation of its citizens perform on social media through the entity of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, hereinafter referred to as the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), which some consider it as a provision that can limit freedom of opinion and expression as a democratic state justifies it. The ITE regime is considered to have the potential for bordering by threatening the suspect through imprisonment or a fine. For this reason, this scientific paper raises the issue of the nature of freedom of opinion and expression, the negative activities of netizens on sosial media based on popular cases in the Republic of Indonesia and the purpose of the restrictions on the ITE Law. Keywords: Technology, Sosial Media, Human Rights, Freedom of Expression, UU ITE, Restrictions, Law. Abstrak Pesatnya perkembangan media sosial saat ini dipengaruhi oleh dashyatnya kemajuan teknologi informasi serta fakta bahwa setiap pribadi adalah tuan atas akun media sosialnya yang bisa secara bebas berpendapat dan berekspresi sebagaimana kehendak yang diinginkan. Kebebasan ini adalah implementasi atas pengakuan bangsa ini atas HAM setiap individu yang kemudian dituangkankan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada ketentuan bahwa kebebasan tersebut hendaknya tidak melanggar hak orang lain, yang juga menikmati HAM nya. Untuk itu negara hadir dalam mengatur legiatan warganya di media sosial lewat entitas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai ketentuan yang dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana negara demokrasi membenarkan untuk itu. Rejim ITE ini dianggap berpotensi terjadinya pembungkaman dengan diancamnya tersangka lewat pemidanaan kurungan ataupun denda. Untuk itu tulisan ilmiah ini mengangkat permasalahan tetang hakekat kebebasan berpendapat dan berekspresi, aktifitas negative kaum netizen di media sosial berdasarkan kasus-kasus popular di NKRI dan tujuan dilakukannya pembatasan oleh UU ITE. Kata Kunci: Teknologi, Media Sosial,HAM, Kebebasan Berekspresi, UU ITE, Pembatasan, Hukum KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 138
Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) I. PENDAHULUAN Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam era Globalisasi telah membawa perubahan tatanan pada masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia secara khusus. Seiring dengan maraknya internet dengan entitas perusahan provider yang berlomba menawarkan penggunaan paket data yang cukup terjangkau bagi masyarakat, masing-masing menawarkan fasilitas dan bonus yang cukup kompetitif kepada customernya. Menurut Ahmad Ramli, (2006), perkembangan teknologi meningkatkan informasi seyogyanya dapat kinerja serta produktivitas tiap individu karena dengan hadirnya teknologi tersebut, manusia dapat dengan mudah melakukan berbagai macam kegiatan dengan cepat, tepat, dan akurat, namun juga pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut juga berdampak pada tidak adanya batasan suatu wilayah (borderless).Dengan sendirinya terbentuk pasar pengguna internet yang masif di tanah air sebagai bagian dari bisnis telekomunikasi yang semakin menjanjikan. ELSAM, (2013). Dalam hal ini terlihat bahwa teknologi informasi melalui media elektronik sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan hak untuk berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana di atur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) yang menyatakan bahwa: ''Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki ini dan mengeluarkan pendapat, dalam hal termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas- batas". Dengan adanya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia dalam jaminan hak asasi manusia dalam menciptakan aspirasi, dan menyampaikan kritikan oleh masyarakat terhadap pejabat publik dalam aspek pemerintahan. Namun demikian memahami kebebasan sebagaimana tersurat dalam pasal di atas, harus disadari jika pasal tersebut berhadapan dengan Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi : Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat memungkinkan individu untuk berbagi pandangan kritis untuk disebarkan kepada khalayak luas, dan dalam waktu yang sama mereka dapat menemukan informasi dalam ragam sumber media yang ada dengan begitu mudah. Problem yang mengemuka tidak hanya yang sifatnya seperti kebebasan berpendapat, tradisional, kebebasan pers, atau kebebasan akademis, tetapi juga masalah dalam jaringan (online) Wintaraman, (2016). Dalam kritisinya, pengguna internet yang sering disebut sebagai Netizen sering membuat opini atas apa yang dipikirkan. Ada yang berbagi pengalaman, ada pula yang manyampaikan gagasannya, ilmu pengetahuan dan ada juga yang berjualan online. Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan untuk mengelola semua jenis data, fasilitas memberikan kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara online dan lain-lain Sidik, (2013). Pada intinya mereka membuka dan melakukan komunikasi dengan ragam motif. Bagi pemajuan hak atas kebebasan berekspresi khususnya, internet akan memberikan ruang yang besar atas berbagai macam bentuk ekspresi ada yang menyebarkan informasi dan juga " Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan- kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis". Artinya, bahwa dalam karunia Tuhan Yang Maha Esa atas kebebasan-kebebasan yang asasi yang melekat pada diri anak manusia, maka kebebasan yang sama juga diberkati kepada anak manusia yang lain. Hak yang sama dan juga telah melekat sejak mereka dilahirkan. Jadi berlaku asas Equality dalam hal ini, tanpa sekat-sekat status manusia unggul, ras tertinggi dan sikap rasis lainnya yang dapat memicu perkelahian atau sengketa. Sehingga untuk menghindari situasi Homo Homini Lupus, satu ras memusnahkan ras yang lainnya, maka Negara hadir untuk menciptakan keteraturan sosial menetapkan undang-undang yang berisi perintah dan larangan yang harus dijunjung Bersama. kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 139
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Namun demikian Pasal 28J Kemudian menerangkan : menjalankan dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." "Dalam hak Secara khusus Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Pengaturan ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa: pendapat adalah untuk setiap warga menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku''. ''Kemerdekaan menyampaikan hak negara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada awalnya dinisiasi setelah dijumpai adanya praktek Cyber Crime yang sangat merugikan masyarakat ekonomi internasional. Namun demikian dalam perumusannya kemudian berkembang menjadi Undang- Undang yang transaksi mengatur dunia elektronik perdagangan serta pertumbuhan pada sektor ekonomi nasional untuk terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan dukungan terkait pertumbuhan informasi melalui pengaturan hukum sehingga masyarakat merasa aman dalam penggunaan teknologi informasi dan sebagai upaya dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi yang kian berkembang, dengan menciptakan yang membatasi penterjemahan hak-hak secara absolut. UU ITE merupakan peraturan yang berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut. Materi dari UU ITE secara umum dibagi ke dalam tentang yang informasi dan berperan dalam dibidang teknologi norma-norma dua jenis, antara lain: Pertama, peraturan perihal informasi dan transaksi elektronik. Kedua, peraturan perihal perbuatan apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang. Sampai saat ini Undang- Undang ini dianggap kontroversial karena menjadi senjata mewujudkan otoritariannya. pemerintah dalam Mencermati ragam peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai implementasi HAM, maka terdapat norma bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip negara hukum. Melaksanakan hak asasi diri sendiri tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, oleh karenanya harus berjalan simultan dalam sebuah system hukum. John Stuart Mill mengungkapkan teori tentang Harm Principle, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi seseorang bebas melakukan apapun yang ia inginkan dengan batasan tidak menyebabkan kerugian/menyakiti orang lain. Saat ini, media sosial dijadikan pilihan favorit oleh masyarakat sebagai lahan publik untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi kepada siapapun. Dalam hal tersebut, media sosial dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam terlaksananya suatu negara demokrasi untuk menyampaikan berbagai aspirasi sehingga tercipta check and balance. Media sosial tanpa disadari telah menjadi sarana/alat masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dan beraktivitas di alam maya . Tanpa harus dikenakan tarif pulsa yang selama ini diberlakukan sangat mahal, Sosial Media mengatasi masalah sumbatan komunikasi yang selama ini terjadi Tanpa dirasa, lambat laun manusia sangat bergantung terhadap internet khususnya Media Sosial. Hal ini berdampak nyata pada pola perilaku masyarakat yang mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat menggunakan internet dalam setiap ruang kehidupan. Indonesia menempati posisi keempat di dunia dengan 170,4 juta pengguna smartphone. Penetrasi smartphone di dalam negeri Halaman 140 KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 - CC-BY-SA 4.0 License
Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mencapai 61,7% dari total populasi. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir275 juta jiwa, maka Indonesia adalah market yang sangat besar yang akan digarap oleh atas internasional. Angka masyarakat menunjukkan Penggunaan smartphone Indonesia bertumbuh dengan pesat. Sebuah Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2024 nanti, jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia akan lebih dari 200 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone nomer empat setelah Cina, India, dan Amerika. di Fenomena Covid 19 yang sesaat membuat dunia kelabakan, telah mendorong masing-masing negara mengeluarkan kebijakan yang sedikit perilaku memaksa warganegaranya. Tidak cukup hanya memakai masker, di Indonesia hampir seluruh Pemerintah Daerah melakukan pembatasan- pembatasan untuk mencegah penyebaran dan korban yang lebih banyak, baik dalam skala besar maupun kecil. Mulai dari membatasi kerumunan, pemberlakuan Jam Malam, work from home dan protocol- protokol kesehatan yang benar-benar mencegah penyebaran virus lebih luas. Hampir semua kantor diwajibkan tutup dan pekerja disarankan membawa dan menyelesaikan pekerjaan di rumah masing-masing. Situasi saat itu benar-benar mencekam. untuk mengatur 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beragam respond masyarakat menilai ini, yang menimbulkan pro dan kontra. tentang rejim hukum ITE Oleh sebab itu penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: apa yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi di media sosial menurut undang- undang, bagaimana bentuk penyalahgunaan media sosial pada masyarakat Indonesia selama ini, dan apa manfaat kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial bagi Indonesia berdasarkan Undang- masyarakat Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). atas pembatasan II. METODE Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal akan research) sosiologi digabungkan (sociological research), dengan merujuk pada aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan mengkaji juga atas fenomena hukum dalam masyarakat untuk menjawab suatu permasalaan hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan faktual yaitu pendekatan penelitian dengan menganalisa legislasi dan regulasi serta tinjaun studi kasus, sehingga Jenis penelitian ini adalah (doctrinal yang dengan penelitian Dampak yang berkembang akibat Covid 19 kemudian adalah banyak orang yang tidak bijak menggunakan Media Sosial sehingga berakibat munculnya sejumlah kasus terkait penyalahgunaan media sosial yang telah melanggar hak-hak orang lain sehingga berujung pada laporan polisi perihal tulisan yang menimbulkan kebencian, menyerang harga diri, dan kehormatan seseorang, dan beberapa kemudian melewati persidangan di ternama pengadilan sebagaimana kasus-kasus telah diberitakan oleh media online. yang Fenomena ini ada yang didasarkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukumnya , perasaan emosi dan egois yang tidak terkendali, niat/kehendak tidak baik, dan sikap cuek sehingga mengabaikan tatanan negara hukum. Asas Lex specialist derogate legi generalist membuat Hakim melihat unsur-unsur perbuatan seorang terdakwa pelaku Hate Speech dan seturutnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor penelitian hukum dengan Mix Methode, yaitu kombinasi atas Analisa normative dan Analisa empiris. Dengan demikian penelitian akan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan atas perundang-undangan (Statute Approach), konseptual (Conceptual Approach) dan dengan Pendekatan Sosiologis (Sociologi Approach). Pendekatan secara III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Berekspresi Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Berekspresi adalah hak-hak asasi yang fundamental dan penting dalam negara yang demokratis. terdapat (2008) menjelaskan bahwa Mendel, beberapa alas an kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting: 1). Karena ini merupakan dasar demokrasi; 2). Kebebasan berekspresi berperan KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 141
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pemberantasan korupsi; 3). Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; 4). Kebebasan dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan dan kebenaran2. Kebebasan berekspresi diperlukan untuk mewadahi ide, gagasan, pemikiran, sikap dan sebagainya serta penting untuk memastikan berjalannya proses- proses demokrasi. Namun demikian, faktanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui batasan- batasan yang telah menjadi bagian regulasi nasional. Di Indonesia sangat banyak kasus- kasus kesesatan berpendapat dan kesesatan berekspresi di media sosial yang kemudian menjadi kasus formil yang melibatkan banyak tokoh-tokoh ternama, baik kalangan politisi maupun kaum selebritis Secara etimologi, Kebebasan berpendapat adalah hak semua orang untuk mengumpul bahan-bahan yang mereka perlukan, oleh karena itu ia harus dijamin hak untuk mencari, memperoleh, dan memiliki, menyimpan, memproses, menyampaikannya. kebebasan berekspresi diartikan sebagai hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Hak ini juga berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik pilihan masyarakat serta kebebasan berkumpul secara damai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Media sosial sebenarnya dapat disebut sebagai salah satu fenomena populer yang banyak menarik perhatian orang-orang. Dalam beberapa karyanya, para ahli telah memberikan berbagai definisi selalu dibutuhkan tentang ini adalah masyarakat sekarang pengertian media sosial menurut pendapat para ahli, diantaranya adalah: media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan. 2. Brogan, (2010), dalam bukunya yang berjudul Sosial Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business, menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang memuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah media komunikasi modern yang menghubungkan penggunanya dengan produksi pesan, respon baik dalam bentuk teks ataupun gambar dengan kekuatan penyebaran yang sangat dashyat. berekspresi berpendapat B. Penyalahgunaan Media Sosial Adanya globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diadakan dengan tujuan untuk mengatur dan membatasi penggunaan teknologi informasi teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar dalam skala nasional sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencerdaskan bangsa. Penggunaan media sosial adalah media setiap orang untuk berkarya dan dia berkembang menjadi aktivitas harian yang absen dikonsumsi oleh banyak orang. Kemajuan teknologi ini memang memberikan pengaruh luar biasa di bidang informasi dan relasi Octarina, (2018). Namun, keberadaannya juga dianggap membahayakan karena beragam penyalahgunaan yang terus terjadi sampai sekarang. Banyak orang yang terjebak dengan eforia media sosial. Mereka tidak melalui sebuah proses editing dalam menggunggah tulisan dan poto, bahkan untuk kalangan yang tidak terdidik kadang tidak berpikir Panjang untuk membagikan tautannya, sehingga berujung pada percekcokan dan akibatnya saling lapor. Dari permasalahan masyarakat bermedia sosial, penulis menjumpai terdapat 5 tercela yang perupakan indikasi perbuatan penyalahgunaan media sering ditemukan di Indonesia, Yaitu : Sedangkan sehingga pembangunan tidak pernah teknologi yang ini. Berikut 1. Lewis, (2010) dalam karyanya yang berjudul Sosial Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students yang terbit pada tahun 2010 menyatakan, bahwa Halaman 142 1. Lewis, (2010) dalam karyanya yang berjudul Sosial Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students yang terbit pada tahun 2010 menyatakan, bahwa Halaman 142 sosial yang KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 - CC-BY-SA 4.0 License
Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 1. Penyebaran Hoax Penyalahgunaan pertama dari media sosial adalah penyebaran hoax atau berita palsu. Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog Herlinda, (2017). Hal seperti ini termasuk ke dalam perbuatan fitnah dan dapat mencemari nama baik seseorang atau sesuatu. Biasanya dilakukan atas dasar benci untuk menjatuhkan yang bersangkutan (hate speech). Untuk itu, dalam menggunakan media sosial, masyarakat disarankan harus pintar dalam memilah informasi. Jika ada yang menuai keburukan atau kebencian tanpa dasar, harus dikonfirmasi dulu secara mendalam. Jangan langsung tersulut emosi dan ikut menyebarkan berita palsu tersebut. Kasus Hoax terpopuler di negeri ini adalah tentang seseorang bernama Ratna Sarumpaet yang adalah salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi pada tahun 2018. Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang tak dikenal pertama kali muncul pada 2 Oktober 2018. Berita penganiyaan itu pertama kali diunggah pada Media sosial Face Book dari akun bernama Swary Utami Dewi, dan disertai dengan tangkapan layar aplikasi WhatsApp dan foto Ratna Sarumpaet dalam kondisi wajah yang tidak wajar. Konten tersebut kemudian menjadi viral dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik. Akan tetapi, konten tersebut dilaporkan sebagai hoaks dalam tiga laporan kepada polisi penyelidikan yang setelah mendapatkan tersebut dan bergerak melakukan penangkapan saat yang bersangkutan telah terbang ke Chile. Kepolisian akan menetapkan nya sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Kepolisian kemudian menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus yang tidak kalah menariknya dalam katagori penyebaran Hoax adalah kasus I Gde Ary Astina alias Jerinx melawan Ikatan Dokter Indonesia. 2. Penipuan Waspada dan Hati-hati adalah 2 kata yang ditpesankan dalam bertransaksi lewat Online, karena media sosial selama ini identik dengan bidang penipuan. Biasanya melakukan laporan perdagangan yang mengatasnamakan seseorang atau sebuah perusahaan. Beberapa nama yang sering dipakai pelaku adalah mencatut nama teman calon korban yang datanya didapatkan secara ini sangat melawan hukum. Motif penipuan beragam, mulai dari penipuan undian lelang , bukti transfer palsu, undian berhadiah hingga pengiriman barang yang tidak sesuai. Misal, secara tiba-tiba kita mendapatkan salam hangat dari seorang teman yang mengaku menggunakan dan menawarkan barang dagangan yang sangat murah karena didapatkan dalam proses lelang. Dari beberapa media banyak juga pengguna internet yang tertipu karena tertarik oleh harga murah sehingga berbuat itu, dibutuhkan ketelitian dan berhati-hati saat akan bertransaksi online. Pastikan membeli barang di toko terpercaya yang memiliki banyak ulasan positif, serta tidak mudah percaya dengan harga yang menggiurkan. Untuk terkait penipuan online telah dituangkan dengan lebih jelas dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 terkhusus Pasal 28 (1) dan 45A. 3. Aktivitas Seks Komersil Media Online melalui Media Sosial sering kali menjadi modus seks komersial oleh kalangan remaja yang ''mati gaya'', tidak sedikit orang yang memilih alternatif ini sebagai ladang pemasukan biaya atas gaya hidup yang terlanjur jet set. Aktivitas seks komersil bisa berupa berhubungan intim, melakukan panggilan video, atau mengirim foto tanpa busana kepada para pengguna jasa mereka, merupakan yang terjadi di Indonesia. Bahkan ada beberapa media sosial yang dikenal dimanfaatkan khusus untuk transaksi seks oleh beberapa kalangan. Pekerjaan mereka sering kali dipromosikan melalui media sosial dengan informasi tarif dan benefit pelangan. Kode yang sudah menjadi rahasia umum adalah ''BO'' atau open booking. Tidak heran jika beragam situs dianggap buruk, karena kebebasan penggunanya tanpa klasifikasi dalam memposting sesuatu perbuatan yang dilarang. Untuk antisipasi ini, facebook melakukan filter yang baik dengang membekukan akun yang bertendensi menyebarkan pornografi. Fenomena seperti di atas nyatanya dapat memicu anak di bawah umur untuk memamerkan tubuh demi mendapatkan uang. Ketentuan dalam UU ITE dan perubahannya sebatas melarang konten nomer baru, irrasional. Oleh karena itu, aturan sering terjadi pada KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 143
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman hukum maksimal adalah 6(enam) tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 4. Tindakan Kriminal Tindakan kriminal dengan media sosial tidak hanya sebatas Cyber Crime, tapi juga berujung pada tindakan pidana murni. Mulanya, pelaku akan mendekati korban, mengajak berkenalan, dan menjadikannya teman bahkan pasangan. Jika waktunya telah tiba, ia akan melakukan perilaku keji tanpa memikirkan konsekuensi. Kejahatannya bisa pemerasan, penculikan pemerkosaan, penganiayaan dan lain- lain. Sampai saat ini, sudah sering ditemukan kasus sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh teman atau kenalannya di media sosial. Oleh karenanya, pengguna sosial media perlu waspada dan hati-hati dalam memperluas relasi melalui kemajuan teknologi satu ini. Jangan menjadi respondsip dengan tawaran pertemana atau bahkan yang mengajak bertemu. 5. Perundungan Perundungan atau bullying kian meningkat di lingkungan masyarakat hingga menjadi salah satu penyebab utama depresi yang paling populer. Tindakan amoral ini dilakukan dengan menyerang tokoh tertentu dengan menggunakan media sosial yang dianggapnya pantas untuk diperolok-olok kan , meski mungkin tidak merugikan siapa pun. Sebagai contoh kasus yang sedang berjalan adalah ketika Polda Metro Jaya telah menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo sebagai tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden Joko Widodo. Dalam laporan tersebut Roy dinilai melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 156A KUHP walau tetap berkilah bahwa yang menyebarkan gambar itu pertama kali bukanlah dirinya melainkan beberapa akun peronal, dan dia menerangkan bahwa apa yang dilakukan adalah dalam rangka kritik sosial. Dari berbagai kasus yang kepolisian, penyalahgunaan media sosial satu ini sering kali dialami tokoh publik. Mereka seolah dituntut menjadi sempurna, sehingga banyak orang terus mencari celah untuk membencinya. Padahal, berujung tindakan pada sebagai tercatat laporan perilaku tersebut termasuk ke dalam pembunuhan tak langsung karena memicu seseorang untuk menghabisi nyawanya sendiri akibat stress yang berlebihan. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Tingkat literasi masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah sebagaimana tingkat Pendidikan yang masih terbatas, sementara serbuan informasi dari teknologi dan komunikasi saat ini sangatlah kuat. Salah satu dampak dari minimnya literasi masyarakat di media sosial yang paling sederhana adalah ''Gaptek'' atau yang sering disebut sebagai gagap teknologi. Dampak yang lebih serius adalah munculnya efek negatif seperti maraknyanya hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi. Sebagai bayangan, banyak ''emak-emak'' yang adalah rumahtangga, yang melewati notabene kesehariannya dengan smart phone di tangan. Banyak juga emak-emak yang ternyata adalah penggemar media sosial Tik Tok. Nah dalam memanfaatkan smart phone nya sebagai fungsi hiburan, setiap saat mereka akan disajikan berita- berita tidak jelas yang sebagai selingan dari hiburan yang mereka nikmati, tidak jarang itu merupakan hoax yang sarat provokasi. Apalagi jika tema Hoak adalah masalah SARA, negeri yang dibangun dangan sendi Bhineka Tunggal Ika ini bisa jadi terancam keutuhannya hanya karena keisengan seseorang. Bayangkan, tiba - tiba terdapat Hoax yang menyebarkan fitnah bahwa orang Bali membantai orang Jawa. Hal seperti ini bias menjadi kasus besar dan akan terjadi aksi balik dan berpotensi meluas. Untuk itulah, dengan prinsip Roscoe Pound, Law as a tool of sosial engineering, negara hadir untuk melakukan rekayasa sosial melalui supermasi hukum dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pembatasan yang ditetapkan oleh hukum semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Disinilah negara hadir untuk mengatasi segala paham golongan, mengatasi paham perseorangan, dan menghendaki persatuan melalui sejumlah regulasi ibu Halaman 144 KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 - CC-BY-SA 4.0 License
Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Simanjuntak, (2015). UU ITE mengatur tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda tangan Elektronik (Bab III), Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik dan Sistem Elektronik (Bab IV), Transaksi Elektronik (Bab V), Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi (Bab (Bab VII), VI), Perbuatan yang dilarang Penyelesaian Sengketa (Bab VIII), Peran Pemerintah dan Peraturan Pemerintah (PP). Peran Masyarakat (Bab IX), Penyidikan (Bab X) dan Ketentuan Pidana (Bab XI). Tentang halnya pembatasan warga negara terhadap penggunaan media sosial diatur pada pasal 27 tentang distribusi informasi, dan pasal 28. Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 28 UU ITE membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Pasal 27 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Dan Pasal 27 ayat (3): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Pasal 27 ayat (4): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki dan/atau pengancaman." Pasal 28 UU ITE pun memuat pengaturan seperti mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta menimbulkan kebencian. Muatan Pasal 28 UU ITE, sebagai berikut: (1)"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, muatan pemerasan kebebasan berpendapat ras, dan antar golongan (SARA)." IV. KESIMPULAN 1. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia kebebasan sangat berpendapat dan kebebasan brekspresi masyarakat dalam bermedia sosial, karena sangat disadari bahwa kebebasan ini bagian dari HAM. Media ruang pencerdasan kehidupan sosial adalah berbangsa dan bernegara. Masyarakat dapat menyampaikan terbuka sebagaimana pada umumnya negara demokrasi di dunia untuk melakukan check and balance. Tetapi terdapat catatan bahwa setiap pribadi warga karenanya negara memiliki HAM, melaksanakan HAM tidak dengan menindas atau merebut Hak orang lain. tersebut kritikan secara oleh mendukung hakekat 2. Perkembangan internet yang sangat pesat yang mengakibatkan perubahan pola perilaku masyarakat Indonesia. Namun demikian internet hadir bak Pisau Bermata Dua. Dia membawa manfaat yang luas, tetapi juga menyediakan akses atas saja berpengaruh pada perilaku semata, tetapi berefek pada tatanan bahasa, budaya, politik dan ekonomi serta gaya hidup generasi. Tujuan luhur untuk menegakkan prinsip-prinsip negara demokrasi secara murni dan konsekuen tampaknya harus dibatasi dengan pengaturan yang komprehensif demi menciptakan keseimbangan di masyarakat. tidak informasi negative yang 3. Bahwa dalam memberlakukan UU ITE, selain diakuinya Perlindungan atas Hak Pribadi (Bab VI), juga diatur tentang Perbuatan yang dilarang (Bab VII) serta ketentuan pidana . Lebih spesifik dimaksud halnya pembatasan kepada para pengguna media sosial sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, yang dapat dijumpai pada rumusan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 28 tentang yang Diberlakukankannya UU ITE pertama kali adalah untuk mencegah maraknya cyber crime yang sangat merugikan pelaku bisnis domestik ataupun internasional yang berinvestasi di Indonesia. Dan tujuan tersebut semakin meluas setelah melihat dan mengidentifikasi potensi- potensi masalah yang bisa muncul dengan adanya trend Media Sosial yang dianggap perlu pengaturan khusus, disesuaikan dengan konsep negara bangsa seperti Indonesia yang sarat dengan kemajemukan, yang dibangun dalam ragam suku, agama, ras dan golongan. Maka entitas UU ITE KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 - CC-BY-SA 4.0 License Halaman 145
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) selain menciptakan keamanan dan adalah kenyamanan warga negara dengan konsep supermasi hokum, UU ITE juga sebagai bentuk politik untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang mengedepankan tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara secara bebas dan bertanggung jawab, yang tidak mengadu domba yang rawan dapat menciptakan konflik horizontal. hukum dari pemerintah DAFTAR PUSTAKA Brogan, C. (2010). Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online. John Wiley & Sons. ELSAM, T. (2013). Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Lewis, B. K. (2010). Social Media and Strategic Communication : Attitudes and Perceptions Among College Student. International Journal of Public Relation Society of America. Mendel, T. (2008). Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right. Octarina, N. F. (2018). Pidana Pemberitaan Media Sosial. Malang: Setara Press. Ramli, A. M. (2006). Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Penerbit Armico. Sidik, S. (2013). Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. Simanjuntak, P. N. H. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group. Internet. Jakarta: ELSAM. Herlinda. (2017). Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya. Wintaraman, R. H. P. (2016). Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya, ELSAM. Halaman 146 KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17, Nomor 2 2023 - CC-BY-SA 4.0 License