KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI Edisi 2 Tahun 2021 Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR PENGATURAN JASA KONSTRUKSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 11 TerbiTnya UU CipTa Kerja, Harapan barU pemUliHan eKonomi bangsa 38 jasa KonsTrUKsi Dalam sinergi KebijaKan UnTUK pemUliHan eKonomi nasional
DAFTAR ISI 31 APLIKASI SIMPAN, SOLUSI TERLAKSANANYA PBJ YANG BERKUALITAS Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur yg bersifat strategis dan merupakan salah satu prioritas nasional dimana setiap tahun total anggaran yang dikelola oleh Kementerian PUPR cukup besar. berita utama 04 Pengaturan Jasa Konstruksi Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 08 Perumusan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berita terkini 11 Terbitnya UU Cipta Kerja, Harapan Baru Pemulihan Ekonomi Bangsa 16 Peraturan Pelaksanaan Bidang Jasa Konstruksi Undang- Undang Cipta Kerja "Membawa Harapan Baru Transformasi Kelembagaan Jasa Konstruksi" 19 Kemudahan Berusaha Jasa Konstruksi Dalam Undang- Undang Cipta Kerja Dan Relasinya Dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) liputan khusus 22 Dukungan Jasa Konstruksi Pada Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 33 Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi Melalui Teknologi Data Warehouse Dan Konsep Interoperabilitas 25 27 Sertifikasi Kompetensi Dalam Kacamata Undang-Undang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Urgensi Standarisasi Biaya Sertifikasi Tenaga Kerja Dalam Mendukung Tenaga Kerja Konstruksi Kompeten soft news 36 Pencatatan Sumber Daya Material Dan Peralatan Konstruksi Dalam Rangka Membangun Big Data Rantai Pasok Konstruksi 38 Jasa Konstruksi Dalam Sinergi Kebijakan Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional 29 Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Masa Transisi: Apa Dan Bagaimana? Edisi 2 Tahun 2021 Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan 2 Perumahan Rakyat dewan redaksi Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dewan Redaksi: Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. Pimpinan Umum: Tri Berkah. Pimpinan Redaksi: Yosaphat Bisma Wikantyasa. Penyunting/Editor: Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi, Anita Widyastuti, Nanang Supriyadi. Redaksi Sekretariat: Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. Administrasi dan Distribusi: Fauzan, Aprilia Gayatri, Fotografer: Hari Maradika. ALAMAT REDAKSI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
SALAM REDAKSI PENYESUAIAN PERATURAN OMNIBUSLAW SEKTOR JASA KONSTRUKSI Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) secara resmi pada 2 November 2020 memberikan harapan baru terutama untuk pemulihan ekonomi nasional. Omnibus Law secara umum bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja sebanyak- banyaknya bagi para pencari kerja, memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada sektor konstruksi, terdapat lima (5) perubahan dan/atau penyesuaian peraturan pelaksana sektor konstruksi yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penasaran Apa Saja Perubahannya? Simak dan Baca seluruh informasi terkait hal tersebut dalam pembahasan khusus untuk para Pembaca setia Buletin Konstruksi di Edisi 2 Tahun 2021. Sebagai informasi, tujuan adanya pengaturan Cipta Kerja pada Sektor Konstruksi, jasa konstruksi. Jika sebelumnya Pertama, pada sektor perizinan berusaha persyaratan berusaha terdiri dari Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kota dengan menyertakan SBU, SKA, dan SKTK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Saat ini Persyaratan berusaha jasa konstruksi terdiri dari SBU, SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Kedua, perkuatan masyarakat jasa konstruksi, melalui pembentukan lembaga sertifikasi untuk dapat melaksanakan sertifikasi. Ketiga, meningkatkan efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa dengan melakukan integrasi data jasa konstruksi diantaranya melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) dan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, guna menjamin penyelenggaraan infrastruktur yang berkualitas melalui penerapan konstruksi berkelanjutan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dan pemenuhan Standar Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi harus dilakukan, guna mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi. Terakhir, adalah adanya penguatan rantai pasok jasa konstruksi. Presiden Joko Widodo, sudah menegaskan agar seluruh masyarakat Indonesia meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Termasuk dengan penggunaan bahan material atau dikenal dengan rantai pasok jasa konstruksi, untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Perubahan yang kecil, nantinya mampu membuahkan hasil yang besar. Mungkin hal ini yang bisa kita sematkan pada Undang-Undang No11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, meski saat ini mengharuskan adanya perubahan di berbagai sektor. Pasca diterbitkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beberapa peraturan mengalami perubahan termasuk sektor Jasa Konstruksi. Salam Konstruksi...!!! 3
BERITA UTAMA PENGATURAN JASA KONSTRUKSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Oleh: Aprilia Gayatri, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda) dan Aulia Lintang Amurwaizzani, S.H. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa penyediaan lapangan kerja menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. PANDEMI covid-19 menambah angka pengangguran 'PR' yang sebelumnya telah ada. Untuk mengatasi tersebut, menurut Presiden RI, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, salah satunya di bidang regulasi yang menurutnya masih banyak yang kompleks serta birokrasi yang rumit. "Kita semuanya tahu posisi nomor 1 di global complexity index yang paling rumit di dunia dan itu harus kita akhiri. Itulah semangat yang mendasari lahirnya UU Cipta Kerja," ujar Joko Widodo. Dengan demikian UU Cipta Kerja yang digarap dengan metode Omnibus Law diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing, dan tentunya memperbanyak lapangan pekerjaan untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Secara garis besar, terdapat beberapa kondisi yang yang menjadi latar belakang penyusunan UU tentang Cipta Kerja diantaranya: a. Di Indonesia saat ini hanya tersedia lapangan kerja bagi 2,5 juta orang per tahun, sementara itu sebanyak 7 juta orang mencari pekerjaan; b. Masih banyaknya tumpang tindih regulasi, saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah; Inefisiensi birokrasi (tumpang tindih kewenangan) adalah masalah utama yang dihadapi usaha, di sam- ping isu korupsi dan akses pendanaan; c. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat rata-rata 5,4 - 6,03 persen per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0 +/- 1 persen. Saat Indonesia masih di kisaran 5% per tahun dengan realisasi investasi sebesar Rp601,3 triliun (data kuartal 3 - 2019). Sedangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% per tahun untuk dapat menampung 2 juta pekerja baru. Hal ini memerlukan investasi baru sebesar Rp4.800 triliun (1% pertumbuhan ekonomi diperkirakan memerlukan Rp800 triliun). Investasi tersebut bersumber dari pemerintah, BUMN, swasta, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA). ini pertumbuhan ekonomi d. Kemudahan berusaha Indonesia masih di peringkat ke-73 masih di bawah beberapa negara ASEAN se perti Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21) dan Vietnam (70); dan e. Produktivitas tenaga kerja rendah Berangkat dari hal tersebut, cita-cita besar lahirnya UU tentang Cipta Kerja adalah untuk dapat melakukan simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan, investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja 4
BERITA UTAMA yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja dan pem berdayaan UMKM. Pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan hanya dapat terwujud apabila diiringi dengan upa ya peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, per- bai kan pasar tenaga kerja, dan pe - ningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh kare nanya, UU ten- tang Cipta Kerja dicanangkan dengan harapan mam pu menyerap te naga kerja Indonesia yang seluas- luasnya di te ngah persaingan yang semakin kom petitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam Pasal 3 UU tentang Cipta Kerja disebutkan bah wa Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk: a. menciptakan dan mening kat kan lapangan kerja dengan mem be - rikan kemu dahan, perlindung - an, dan pem ber daya an ter ha- dap koperasi dan UMK-M ser ta industri dan perdagangan na - sional sebagai upaya untuk da pat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan ke seimbangan dan kemajuan an - tardaerah dalam kesatuan eko - nomi nasional; b. menjamin setiap warga negara serta memperoleh pekerjaan, men dapat imbalan dan per la - kuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; c. melakukan penyesuaian ber - bagai aspek pengaturan yang ber kaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta in dustri nasional; d. dan melakukan penyesuaian ber - bagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strate - gis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pe nge - tahuan dan teknologi na sio nal dengan berpedoman pada ha - luan ideologi Pancasila. Teruntuk tersebutlah, pe - nyesuaian dinilai perlu dilakukan dalam berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan eko - sistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk pe ningkatan perlindungan dan ke - sejahteraan pekerja. tujuan Pembahasan Pembahasan UU tentang Cipta Kerja telah dimulai sejak bulan Oktober 2019 yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bi - dang Perekonomian Republik Indo - nesia Nomor 318 Tahun 2019 ten tang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Pe nyusunan UU tentang Cipta Kerja, tanggal 23 Oktober 2019. Masing-masing Kementerian/Lem - ba ga yang peraturan perun dang-un- dangannya terdampak UU ten tang Cipta Kerja selanjutnya me lakukan antara inventarisasi per ma sa - lahan peraturan perundang-un dang - an dalam rangka perizinan ber usaha dan investasi, menyusun konsep kebijakan, jangkauan dan arah pe - ngaturan sesuai dengan ara han Pre siden untuk menderegulasi per - aturan yang tumpang tindih dan meng hambat kemudahan berusaha di Indonesia, hingga melaksanakan so sia lisasi dan konsultasi publik dari UU tentang Cipta Kerja. lain Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelaksanaan pem bahasan UU Cipta Kerja diawali dan didasari melalui Keputusan Men - teri PUPR Nomor 1134/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Tim Perumus Peraturan Perundang-Undangan Om ­ nibus Law di Kementerian Pekerjaan 5
BERITA UTAMA Umum dan Perumahan Rakyat. Di - mana pembahasan penyusunan RUU tentang Cipta Kerja dimulai pa da 21 November 2019. Kemudian pada 22 Januari 2020, UU tentang Cipta Kerja sudah di - tetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam UU tentang Cipta Kerja terdapat terdapat 79 Undang-Undang dan 1.203 Pasal yang terdampak oleh adanya UU tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini terbagi dalam 11 klaster yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan; 2) Persyaratan Investasi; 3) Ketenagakerjaan; 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM; 5) Kemudahan Berusaha; 6) Dukungan Riset dan Inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) Pengenaan Sanksi; 9) Pengadaan Lahan; 10) Investasi dan Proyek Pemerintah; dan 11) Kawasan Ekonomi. Untuk sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 7 (tujuh) Undang-Undang terdampak yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 28 Ta hun 2002 tentang Bangunan Ge dung; 2) Undang-Undang Nomor Ta hun 2004 tentang Jalan; 38 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4) Undang-Undang Nomor 20 Ta hun 2011 tentang Rumah Su - sun; 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; dan 7) Undang-Undang Nomor 17 tentang Sumber Tahun 2019 Daya Air. Draft dan Naskah Akademik UU ten - tang Cipta Kerja melalui Surat Pre - siden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 diserahkan secara resmi ke - pada DPR pada 12 Februari 2020 ber tempat di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beberapa Menteri. Dalam suratnya, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Ko - ordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma - nusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Pertanian baik secara sendiri-sendiri maupun ber - sama-sama untuk membahas Ran - cangan Undang Undang ter sebut. DPR RI dalam hal ini Badan Legislasi Inventaris Ma - menyusun Daftar salah (DIM) untuk selanjutnya me - rapat kerja dengan lak sanakan Pemerintah dalam rangka men - dengar kan penjelasan atas UU tentang Cipta Kerja. Pembahasan DIM dilakukan berdasarkan penge- lompokkan (klaster) bidang materi muatan yang ada di dalam UU. Khusus materi muatan di bidang ke tenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini di - maksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima ber bagai saran dan masukan dari stakeholders dan para narasumber yang ada. Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI memulai pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja dengan Pemerintah pada 20 Mei 2020. Ke menterian PUPR khususnya, untuk membahas keterkaitannya dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mendapatkan ke - sempatan melakukan Rapat Panitia Kerja pada Rabu 9 September 2020 yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Pada Rapat tersebut dilakukan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 50 s.d Pasal 60 dengan 179 DIM yang dibahas. Untuk UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu pada DIM 3727 s.d 3911. Direktur Jenderal Bina Konstruksi dalam paparannya menyampaikan kon sep pengaturan sektor Jasa Kons- truksi dalam RUU tentang Cipta Kerja meliputi: 6
BERITA UTAMA 1) Penyederhanaan IUJK; a. Sesuai mekanisme OSS; b. Sesuai NSPK Pemerintah Pu sat. 2) Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKA) yaitu Penerbitan Rencana Peng- gunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan (IMTA) Tenaga Kerja Asing me ngikuti peraturan ketenagakerjaan. Proses Bisnis Perizinan Usaha di Sektor Konstruksi semula pengajuan Izin Usaha diajukan ke OSS terpisah dengan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian. Kemudian dalam RUU tentang Cipta Kerja diubah menjadi Pengajuan Izin Usaha melalui OSS terintegrasi dengan sistem Registrasi Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Keahlian, serta Setiap Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi mendapatkan satu Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara poin-poin kesepakatan dalam rapat antara lain: 1) Pengaturan Terkait Badan Usaha garis besar Jasa Konstruksi yaitu: a) Tentang registrasi peng- alaman Badan Usaha tetap diatur dengan NSPK yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat; b) Pengaturan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang berbentuk Kantor Perwakilan dan Kerja Sama Modal pada Pasal 33-34 UU Nomor 2 Tahun 2017 atau pada DIM 3818-3820, perlu dilakukan reformulasi kembali dengan tidak menghilangkan esensi syarat utamanya, dimana yang bersifat administratif diatur lebih lanjut dalam RPP Cipta Kerja. 2) Pengaturan tentang Tenaga Ker ja pembahasannya Konstruksi, di tun da dan akan dibahas bersamaan dengan sektor kete- nagakerjaan. Persyaratan teknis terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah; 3) Pengaturan terkait Usaha Pe - nyediaan Bangunan me ru pakan investasi dan substansi terkait bukan bagian dari sektor Jasa Konstruksi sehingga disepakati untuk dihapus dari RUU Cipta Kerja; dan 4) Pengaturan Gubernur Sebagai Wa kil Pemerintah Pusat dise - suaikan dengan kewenangan Pe - merintah Daerah. Pembahasan UU tentang Cipta Ker ja memasuki Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada 3 Oktober 2020 dan dilanjutkan dengan Pembicaraan TK II/Pengambilan Keputusan atas Pembahasan UU tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. UU tentang Cipta Kerja ini ke - mudian diundangkan menjadi Un - dang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 No vember 2020. Produk hukum ini akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Sehingga diharapkan cita- cita bangsa Indonesia menjadi ung - gul dan bersaing dapat ter wujud.* 7
BERITA UTAMA PERUMUSAN PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Oleh: Angelina Ana Marcelina & Yunus Fachrizal Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja), membuat banyak perubahan dalam sistematika hukum dan peraturan di Indonesia. (K/L) yang MASING-masing Kementerian/Lembaga perundang-undangannya segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan di sektornya masing-masing. Sehingga diharapkan implementasi UU Cipta Kerja dapat segera dilaksanakan dan tentunya memberikan dampak nyata ke masyarakat sebagaimana diharapkan. terdampak harus Bagaimanakah langkah penyelesaian RPP dan Raperpres turunan UU tentang Cipta Kerja?. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) RPP NSPK Perizinan Berusaha: a. Kementerian/ Lembaga (K/L) menyusun asesmen Risk Based Approach (RBA) dan menetapkan tingkat risiko masing-masing perizinan; b. K/L menyusun standar dan persyaratan untuk Presiden Republik Indonesia dalam arahannya pada 7 Oktober 2020, menginstruksikan kepada seluruh Menteri/ Kepala Lembaga untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atau Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang diperlukan sebagai turunan dari UU tentang Cipta Kerja. Arahan Presiden RI tersebut kemudian merupakan menjadi Izin Prakarsa dari peraturan perundang-undangan turunan UU Cipta Kerja yang akan disusun. Pemerintah wajib menyelesaikan peraturan perundang-undangan turunannya dalam jangka waktu 3 bulan, atau paling lambat pada bulan Februari 2021. masing-masing perizinan; c. K/L menyusun proses (alur) penyelesaian perizinan baik di K/L dan Pemerintah Daerah; d. K/L menyusun ketentuan pembinaan dan pengawasan; e. K/L menyusun administrasi. jenis dan besaran sanksi 2) RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja pada Masing-Masing Sektor: a. K/L menyusun substansi dan rumusan RPP (sesuai perintah UU tentang Cipta Kerja); 8
BERITA UTAMA b. Peraturan pelaksanaan diupayakan cukup 1 untuk masing-masing K/L, kecuali sifatnya spesifik. memberikan Pemerintah seluruh kesempatan masyarakat dan stakeholder untuk memberikan masukan terhadap RPP dan Raperpres yang disusun oleh Kementerian/Lembaga agar perundang-undangan peraturan turunan UU tentang Cipta Kerja ini dapat benar-benar dilaksanakan dan operasional di lapangan. Tentunya dengan tetap memperhatikan usulan masyarakat, dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui Portal Resmi UU tentang Cipta Kerja. kepada Berbicara mengenai Portal resmi UU tentang Cipta Kerja, sejak 20 November Portal Resmi yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut dapat diakses pada laman Pada por tal ini baik Kementerian/Lembaga yang sedang menyusun RPP dan Ra perpres turunan UU tentang Cipta Kerja secara berkala memperbarui ran cangan dan infografis untuk mem permudah memberikan pema- haman kepada masyarakat. 2020, Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa Pemerintah akan segera menetapkan para Ahli dan tokoh nasional yang mewakili beberapa sektor utama di UU tentang Cipta Kerja untuk duduk dalam Tim Serap Aspirasi. Tim tersebut akan menerima masukan serta aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RPP dan Raperpres. Di sektor Jasa Konstruksi, dampak terhadap UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat pada 33 Pasal yang diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencakup pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, perijinan kualifikasi berusaha, usaha, Usaha Penyediaan Bangunan (penghapusan) dan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Dari diubah yang tersebut, terdapat 10 Pasal UU yang tentang Konstruksi Jasa diamanatkan untuk diatur kedalam RPP tentang Cipta Kerja dan terdapat pasal-pasal substansi Peraturan Menteri PUPR yang akan diangkat ke RPP tentang Cipta Kerja. Amanat UU tentang Cipta Kerja khususnya dari UU tentang Jasa Konstruksi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu: dan jawab 1) Tanggung serta perizinan kewenangan berusaha (Pasal 10); 2) Penetapan bentuk dan kualifikasi usaha (Pasal 20 ayat (4)); 3) Perizinan berusaha (Pasal 26); 4) Sertfikasi dan registrasi badan registrasi pengalaman usaha, badan usaha (Pasa 30 ayat (3)); 5) Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dikerjakan yang sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi (Pasal 38); 6) Penyelenggaraan jasa konstruksi, jasa pengguna wajib memenuhi standar K4 (Pasal 59); jasa, penyedia 9
BERITA UTAMA 7) Perizinan berusaha bagi LPPK (Pasal 69 ayat (6)); 8) Registrasi dan tata cara pem- berian daftar pengalaman pro- fesional (Pasal 72); 9) Penyelenggaraan sebagian ke - we nangan Pemerintah Pusat (Pa- sal 84 ayat (7)); 10) Redaksional Sanksi (Pasal 102). Sedangkan Substansi 7 (tujuh) Per- aturan Menteri yang diangkat ke RPP tentang Cipta Kerja yaitu: 1) Permen PUPR Nomor 09 Ta hun 2020 tentang Lembaga Pe ngem- bangan Jasa Konstruksi; 2) Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi; 3) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pe - doman Pengadaan Jasa Kons- truksi Melalui Penyedia; 4) Permen 21/ Sistem PRT/M/2019 Ma najemen Keselamatan Kons- truksi; PUPR Nomor tentang 5) Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pe - doman Pengadaan Pekerjaan Kons truksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia seba- gaimana telah diubah dengan Per aturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020; 6) Permen 45/ PRT/M/2015 tentang Pengem- bangan Keprofesian Ber ke lan- jutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia; dan PUPR Nomor 7) Permen 05/ PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Kons truk si Ber kelanjutan pada Pe nye leng - garan Infrastruktur Bi dang Pe ker- jaan Umum dan Per mu kiman. PUPR Nomor Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan dalam kegiatan kon- sinyasi yang dilaksanakan pada 15-18 Oktober 2020. Konsinyasi ter sebut menghasilkan draft awal RPP Cipta Kerja perubahan Per- aturan Pemerintah Nomor 22 Tahun tentang Peraturan Pe lak sa - 2020 na an UU Nomor 2 Tahun 2017 ten - tang Jasa Konstruksi, RPP ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusa - ha (bidang Jasa Konstruksi) dan Raperpres Hak Keuangan dan Fa si - litas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Selanjutnya, untuk membahas RPP dan Raperpres telah dilakukan kon- sultasi publik pada 26 November 2020 untuk mengumpulkan ma - sukan-masukan dari masyarakat Jasa Kons truksi, sehingga peraturan ini dapat diterapkan secara ope rasional dan mendukung tujuan Pemerintah untuk memperluas lapangan pe ker- jaan dan mem per mudah ber usa ha di Indonesia.* 10
BERITA TERKINI TERBITNYA UU CIPTA KERJA, HARAPAN BARU PEMULIHAN EKONOMI BANGSA Oleh: Aprilia Gayatri, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda) dan Aulia Lintang Amurwaizzani, S.H. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) memberi harapan baru bagi pemulihan ekonomi bangsa Indonesia, terutama pasca pandemi covid-19. HAL ini mengingat cita-cita yang hendak dicapai oleh undang-undang yang dibentuk dengan omnibus law ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru sebanyak- banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 1. Risiko Rendah (RR), hanya Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Risiko Menengah Rendah (RMR) dengan NIB dan Sertifikat Standar (Pernyataan); 3. Risiko Menengah Tinggi dengan NIB dan Sertifikat Standar (verifikasi); 4. Risiko Tinggi dengan NIB dan Izin (verifikasi) Setelah diterbitkannya UU tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020, Kementerian/Lembaga yang peraturan perundang-undangannya terdampak, segera menyusun dan menyesuaikan Peraturan Pelaksanaan turunan dari UU tentang Cipta Kerja. Peraturan Pelaksanaan (PP) UU tentang Cipta Kerja terbagi atas 11 Klaster pengaturan menurut substansinya yaitu: 1. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor, 15 PP 2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa, 4 PP Investasi, 4 PP dan 1 Perpres 3. 4. Ketenagakerjaan, 4 PP 5. Fasilitas Fiskal, 3 PP 6. Penataan Ruang 3 PP dan 1 Perpres 7. Lahan dan Hak atas Tanah, 5 PP 8. Lingkungan Hidup, 1 PP 9. Konstruksi dan Perumahan 5 PP dan 1 Perpres 10. Kawasan Ekonomi, 2 PP Peraturan Pelaksanaan tersebut menciptakan era baru berusaha dengan mengedepankan kemudahan perizinan dan investasi. Peraturan pelaksanaan dalam klaster perizinan dan kegiatan usaha sektor mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA). Sedangkan cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020. Implementasi melalui Online Single Submission (OSS) yakni: RR dan RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan. Sedangkan Risiko Menengah Tinggi (RMT) dan Risiko Tinggi (RT) dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya. Saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang mengembangkan sistem OSS untuk dapat segera mengimplementasikan kemudahan perizinan berusaha, yang ditargetkan paling lambat sekitar bulan Juli 2021. Sektor Jasa Konstruksi Kemudian bagaimana dengan sektor konstruksi jasa konstruksi?. Pada sektor Jasa Konstruksi, beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi, antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; Berdasarkan informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kedepannya tata cara penerapan RBA adalah: 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11
BERITA TERKINI dengan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kemudian melanjutkan permohonan Pelaku Usaha ke proses selanjutnya. Apabila permohonan disetujui, dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari akan diterbitkan NIB dan SBU konstruksi atau Sertikat Kompetensi Kerja SKK konstruksi. akan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 mewajibkan pelaku usaha yang bergerak di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk: 1. melaporkan setiap penggantian 5. Raperpres Hak Keuangan dan Pengem- Fa silitas bang an Jasa Konstruksi. Lembaga Perubahan sistematika hukum dan peraturan yang disebabkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 be serta peraturan-peraturan pe lak- sanaannya sebagaimana yang telah disebutkan memberikan dam pak bagi penyelenggaraan sektor Jasa Kons truksi, antara lain: 1) Penyederhanaan Perizinan Berusaha Peraturan yang dimaksud disini satunya Pe - merintah No. 5 Tahun 2021 tentang Pe nyelenggaraan Perizinan Berusaha Ber basis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha tingkat berdasarkan Risiko kegiatan usaha. Perizinan Ber usaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar dimana tingkat Risiko tersebut kemudian akan menentukan jenis Berusaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk investasi meningkatkan ekosistem dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana tanpa mengesampingkan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. adalah Peraturan penetapan Perizinan Perizinan Berusaha pada sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencangkup sektor Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Bina Marga. Dalam subsektor Jasa Konstruksi sendiri terdapat beberapa kegiatan usaha yang menggunakan pendekatan Berusaha Perizinan lain: Jasa Berbasis Risiko, antara Konsultasi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Sebelum disahkannya UU tentang Cipta Kerja, untuk melakukan proses bisnis di sektor Jasa Konstruksi, Pelaku Usaha memerlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah domisili beserta Sertifikat (SBU) Konstruksi, Kompetensi Sertikat Kerja (SKK) Konstruksi, dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Konstruksi (LPJK). Setelah disahkannya UU tentang Cipta Kerja, mekanisme perizinan disederhanakan dengan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha yang meliputi SBU Konstruksi, Sertikat SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Lembaga OSS. Badan Usaha Jasa Pelaku usaha dapat melakukan permohonan pengajuan Perizinan Berusaha melalui laman Lembaga OSS (oss.go.id) dengan menyertakan data pendukung yang dipersyaratkan. Lembaga OSS yang telah terintegrasi tenaga kerja konstruksi; 2. memenuhi persyaratan yang berkaitan jumlah minimum peralatan utama untuk setiap subklasikasi; dengan 3. memiliki dan memperpanjang SBU konstruksi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK); 4. memiliki dan memperpanjang SKK konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi; 5. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan melalui aplikasi jasa konstruksi yang usaha berupa sistem jasa konstruksi terintegrasi; informasi 6. mencatat kegiatan badan usaha dan usaha perseorangan; 7. memenuhi persyaratan yang berkaitan kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstsruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Penanaman Modal Asing. Pelanggaran terhadap salah satu kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain: 1. Peringatan tertulis; 2. Pengenaan denda administratif; 3. Penghentian sementara kegiatan dengan usaha; 4. Daftar Hitam; dan/atau 5. Pencabutan perizinan berusaha. 2) Penguatan Masyarakat Jasa Konstruksi Perubahan UU No. 2 Tahun 2017 tentang oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakibatkan Jasa Konstruksi 12
BERITA TERKINI terjadinya perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksananya. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 diterbitkan untuk merubah beberapa substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan 14 Peraturan Tahun 2021 merubah beberapa substansi mengenai pengaturan Jasa termasuk kedalamnya mengenai Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dimana sebagian kewenangan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK. Pemerintah No. Konstruksi, LPJK tersusun atas sekretariat dan pengurus, dimana pengurus dapat terdiri dari beberapa unsur yaitu: a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi; b. Asosiasi Profesi yang c. terakreditasi; institusi Konstruksi kriteria; Pengguna Jasa yang memenuhi d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan e. Asosiasi Terkait Rantai Pasok yang terakreditasi Pengurus LPJK diusulkan oleh Menteri setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Usulan calon pengurus tersebut berjumlah 2 kali jumlah pengurus yang akan ditetapkan. Jumlah Pengurus LPJK paling banyak sejumlah 7 orang dengan masa jabatan kepengurusan selama 4 tahun. Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu unsur yang dapat menjadi pengurus LPJK adalah Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi. Dalam Pemerintah ini, disebutkan bahwa Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi dapat Sertifikasi membentuk Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) yang bertugas melakukan sertifikasi pada Badan Usaha Jasa Konstruksi. LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi harus dengan lisensi yang dikeluarkan LPJK. Peraturan Lembaga Badan Usaha Selain satu unsur Terakreditasi, adalah Asosiasi Profesi lainnya Terakreditasi. Profesi Terakreditasi dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi. LSP juga dapat dibentuk oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Memenuhi harus Pembentukannya Syarat. mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Lembaga Sertifikasi Jasa Badan (LSBU) dan Lembaga Konstruksi Sertifikasi Profesi (LSP) keduanya terintegrasi dengan Lembaga OSS yang kemudian diperuntukkan untuk mempermudah Pelaku Usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan Perizinan Berusaha. Asosiasi salah Asosiasi Usaha LSBU diperuntukkan bagi Badan Usaha yang menjalankan proses bisnis di sektor Jasa Konstruksi. Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku. Sertifikat ini kemudian digunakan sebagai Sertifikasi Standar Perizinan Berusaha. Jasa Konstruksi yang Sedangkan lingkup tugas sertifikasi yang dilakukan LSP dikategorikan menurut unsur yang membentuknya, yaitu: a. LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi Terakreditasi - Klasifikasi dan Subklasifikasi asosiasi profesi pembentuknya - Jabatan operator, teknisi/analis dan ahli b. LSP yang dibentuk Lembaga Pendidikan - peserta didik lulusan dari lembaga pendidikan tersebut; - Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, jabatan operator bagi dan sekolah menengah kejuruan Kerja Tenaga Konstruksi pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan c. LSP yang dibentuk Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - 1 Klasifikasi dan maksimal 5 Subklasifikasi Jabatan operator, teknisi/ analis, dan ahli d. LSP yang dibentuk Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah - Semua klasifikasi subklasifikasi pada operator dan teknisi/analis. dan jabatan Semua dan klasifikasi subklasifikasi pada jabatan ahli untuk ASN pada unit LPK dan induknya serta jejaringnya Instansi e. LSP yang dibentuk Pelatihan Kerja Perusahaan - Semua dan subklasifikasi sesuai bidang perusahaan induknya operator, klasifikasi Jabatan teknisi/ analis, dan ahli Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas LPJK sendiri lanjut dengan lebih akan diatur Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Pasal 6U. Dalam Raperpres disebutkan bahwa Hak Keuangan dan Fasilitas adalah hak setiap pengurus untuk memperoleh pendapatan berupa 13
BERITA TERKINI gaji, tunjangan, dan fasilitas yang selaku mendukung pengurus. pekerjaan 3) Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Selain penguatan Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 juga menekankan pada efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Salah satu contoh dari peningkatan efisiensi adalah dengan adanya penyederhanaan Perizinan Berusaha di sektor Jasa Konstruksi. Lembaga OSS mengintegrasikan sistemnya dengan Badan Usaha LSBU dan LSP untuk mempermudah dan mempersingkat alur permohonan pengajuan Perizinan Berusaha di sektor Jasa Konstruksi. Kembali lagi kepada visi dari perancangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwasanya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi perlu ditingkatkan iklim usaha untuk meningkatkan yang dapat mendorong penyerapan investasi untuk penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. peningkatan telah tentang Cipta Kerja Dalam UU disebutkan Pemerintah bahwa Pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) sendiri adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa Setiap badan usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman badan usaha kepada Pemerintah Pusat. Pencatatan tersebut dilakukan melalui LPJK dan menggunakan SIJK terintegrasi. Data pengalaman yang dicatatkan berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa dan mengefisienkan proses pembangunan infrastruktur. data Selain pengalaman juga berfungsi sebagai transparansi profesionalisme dan daya saing penyedia jasa. Kinerja sebagaimana Penyedia Jasa laporan kinerja didasarkan pada yang meliputi kinerja tahunan dan kinerja sesaat. Selanjutnya, Menteri dapat daftar mengumumkan penyedia mampu berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. itu, pencatatan 4) Penguatan Rantai Pasok Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 mengatur bahwa sumber daya material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi yaitu sumber daya material dan sumber daya peralatan, harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, demi adanya ketertiban dan integrasi data maka terhadap sumber daya material dan peralatan konstruksi dilakukan pencatatan terintegrasi. menggunakan Pencatatan sumber daya material dan pelaratan konstruksi bertujuan untuk: a. menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan Konstruksi; SIJK ketidakpastian b. meminimalkan informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan sesuai peralatan dengan Nasional Indonesia; c. menjamin Konstruksi Standar terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; dan d. mendukung pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan 5) Infrastruktur Berkelanjutan infrastruktur yang Pengembangan dapat menunjang pertumbuhan salah ekonomi merupakan satu pertimbangan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 menegaskan bahwa Jasa mendirikan untuk Konstruksi bangunan dan/atau gedung bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan, sumber daya, dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Prinsip ini kemudian disebut sebagai Konstruksi Berkelanjutan. sektor penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi: a. secara ekonomi layak dan dapat kesejahteraan meningkatkan masyarakat; b. menjaga pelestarian lingkungan; dan c. mengurangi disparitas sosial masyarakat. Dalam hal penyelenggaraannya, Konstruksi Berkelanjutan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: a. perencanaan umum; b. pemograman; c. pelaksanaan Konsultasi d. pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Pada tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, perlu adanya pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan (Standar K4). Standar Keamanan, dan Keselamatan, pedoman Keberlanjutan teknis keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, tenaga dan perlindungan sosial kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Jasa penyelenggaraan Konstruksi. Pemenuhan Standar K4 diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan bangunan. dan Kesehatan, adalah keamanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan untuk melaksanakan reformasi regulasi dalam rangka penciptaan lapangan yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia. Hal tersebut kerja 14
BERITA TERKINI Sumber foto: pelaksanaannya. Dimana Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk di sektor Jasa Konstruksi. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 mengamanatkan beberapa peraturan lanjutan antara lain: a. Pengaturan Menteri - Pencatatan material konstruksi oleh Peraturan sumber daya peralatan dan dilakukan dengan mendorong peningkatan investasi di Indonesia, mengembangkan sektor UMK-M termasuk koperasi melalui dukungan riset dan inovasi. Dengan demikian UMK-M termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha, sekaligus mendorong percepatan dan kelancaran Investasi Pemerintah dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Demi sasaran mewujudkan pembentukannya, arah pengaturan diarahkan unsur penyederhanaan dan menciptakan yang kemudahan dinilai dapat meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional signifikan sehingga berimplikasi ekonomi. pertumbuhan pada Dalam penerapannya di sektor Jasa Konstruksi, UU tentang Cipta Kerja mengamanatkan beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan. Hasil dari perundangan-undangan kemudian memberikan tersebut dampak tatanan inovatif dalam hukum dan regulasi Jasa Konstruksi. kepada perlindungan dibahas Sebagaimana sebelumnya, Peraturan Pemerintah No. tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan dampak penyederhanaan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha yang hendak melakukan usaha di bidang Jasa ini Konstruksi. sudah 5 Tahun 2021 Penyederhanaan diharapkan dapat menarik minat penyedia jasa sehingga iklim usaha Jasa Konstruksi lebih berkembang di Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tentang Peraturan Tahun 2021 Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang memberikan dampak yang signifikan dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi. Dimana Masyarakat Jasa Konstruksi diperkuat kedudukannya dengan terciptanya pengembangan usaha berkelanjutan keprofesian dan pengembangan berkelanjutan. Selain penguatan Masyarakat Konstruksi, Jasa Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun pada juga menekankan 2021 peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi. tujuan Sistem Selain Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan barang/ kualitas pengadaan jasa dengan pecatatan sumber peralatan daya material konstruksi, mengefisienkan proses infrastruktur yang pembangunan transparansi berkelanjutan, dan saing profesionalisme dan daya penyedia jasa. itu, penerapan dan Yang harus dipersiapkan selanjutnya aturan penyiapan adalah Dokumen kontrak konstruksi yang terstandar Kegagalan bangunan dan penilai ahli Konstruksi Berkelanjutan, tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi Rancangan Konseptual SMKK - Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi b. Peraturan Presiden Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK Pemilihan - Ketentuan penyedia konstruksi Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara Peraturan Turunan UU tentang Cipta Kerja akan mulai disosialisasikan pada bulan Maret s.d bulan Juli 2021 yang diharapkan dapat menjangkau seluruh Jasa Konstruksi. Yang tentunya diharapkan cita-cita kita semua bahwa UU Cipta Kerja akan mendorong reformasi struktural dan transformasi ekonomi akan terwujud, melalui simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan mekanisme perizinan berusaha, terjadinya sekaligus menghindari penyimpangan proses perizinan berusaha, memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Dengan pemulihan ekonomi akan segera tercipta.* stakeholder sektor segera dalam demikian 15
BERITA TERKINI PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG JASA KONSTRUKSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA "Membawa Harapan Baru Transformasi Kelembagaan Jasa Konstruksi" Oleh: Mukhtar Rosyid Harjono,, S.SI, MT dan Nurasih Asriningtyas, ST Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 membawa harapan baru di bidang jasa konstruksi. HARAPAN tersebut diwujudkan dalam bentuk jaminan kemudahan usaha dan investasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan eko- sistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Inilah maksud dari diterbitkannya UU Cipta Kerja yaitu pe - nyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. iklim penciptaan lapangan kerja baru masih belum ber - sahabat. Oleh dari itu dalam rangka proses pemulihan ekonomi terutama penciptaan lapangan kerja bagi ma - syarakat UU Cipta Kerja ini diterbitkan. UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia yang selama ini menghambat penciptaan lapangan kerja. Menilik Kembali beberapa waktu lalu, latar belakang terbitnya UU Cipta Kerja ini berawal dari kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak. Berdasarkan Data dan Informasi BPS bahwa Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada periode 2020-2030 yang pada periode tersebut, struktur penduduk Indonesia sebagian besar akan diisi oleh penduduk usia muda produktif berusia 20-39 tahun. Terdapat 7 Undang-Undang Sektor PUPR yang terdampak UU Cipta kerja ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Terdapat 33 Pasal terdapat pada UUJK terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Perizinan Berusaha, Kualifikasi Usaha, Penghapusan Usaha Pe - nyediaan Bangunan, dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi. Adanya pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan sektor ketenagakerjaan terganggu. Data BPS bulan Agustus 2020 menunjukkan ada sekitar 9,7 juta pe nganggur dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07% sehingga ada kenaikan jumlah dan tingkat pe ngangguran yang signifikan akibat dampak pandemi. Ditambah dengan adanya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu Terbitnya UU Nomor 2/2017 tentang Jasa Konstruksi 4 tahun yang lalu membawa semangat perubahan terhadap dinamika jasa konstruksi dengan tujuan mereformasi tata kelola jasa konstruksi, kelembagaan jasa konstruksi, dan peran masyarakat jasa konstruksi. Peraturan pelaksanaan UUJK antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diundangkan pada 24 April 2020 serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 16
BERITA TERKINI bentukan peraturan perundang- undangan yang telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di - la kukan untuk mencegah ter ja dinya perbedaan penafsiran dalam pe lak- sanaan peraturan dan tim bul nya ke tidakpastian hukum. 2020 tentang Pembentukan LPJK dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU Cipta kerja, Peraturan Pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 3 (bulan) sejak UU No. 11 Tahun 2020 ini dinyatakan mulai berlaku. UU No. 11 Tahun 2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang ar tinya paling lama 2 Februari 2021 Pe raturan Pelaksanaan UU Cipta kerja harus ditetapkan. Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-un - dang Cipta Kerja, pemerintah mem - bentuk Tim Serap Aspirasi (TSA) Cipta Kerja untuk menyerap as pirasi masyarakat. TSA dibentuk dengan tujuan rancangan peraturan pe lak - sa naan Undang-Undang Cipta Ker ja mencakup aspirasi masyarakat. Pada bulan Desember 2020, Pe - merintah mengundang dan mem - buka ruang partisipasi pub lik yang seluas-luasnya dalam penyu sunan dan perumusan per atuan pe laksaaan UU Cipta Kerja, dengan menyediakan akses secara daring melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja uu-ciptakerja.go.id). Portal res mi UU Cipta Kerja terbuka dan bisa diakses publik. Proses par tisi patif melibatkan masyarakat juga dilakukan melalui webinar, FGD, dan surat-menyurat. Selanjutnya pada awal Tahun 2021 proses harmonisasi Rancangan per - aturan pemerintah maupun ran - cang an peraturan presiden pelak- sana Undang-Undang Cipta Kerja mulai dilakukan. Proses harmonisasi merupakan langkah penetapan per - aturan perundang-undangan se suai UU No 12 Tahun 2024 tentang Pem - Pada 2 Februari 2021 terbit beberapa Peraturan Pelaksanaan Undang-Un - dang Cipta Kerja, yang salah sa - tunya terkait bidang Jasa Konstruksi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Peraturan Pelaksanaan ini mengatur lebih lan - jut berbagai norma aturan yang su dah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja serta menguraikan lebih detail dan lebih lengkap pelaksanaan ope - rasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja. PP No 14 Tahun 2021 mengubah PP No 22 Tahun 2020 dan menambahkan beberapa substansi tambahan antara lain pengaturan terkait pembentuk an Lembaga Pengembangan Jasa Kons - truksi (LPJK) yang tertuang pada Pasal 6, Pasal 6A sampai dengan Pasal 6U. Keberadaan UU Cipta juga membawa perubahan Kerja yang fundamental terhadap status LPJK selama ini. LPJK yang awalnya diamanatkan oleh UUJK dibentuk lang sung dengan Peraturan Menteri PUPR menjadi dibentuk dengan Per- aturan Pemerintah dalam hal ini dibentuk melalui PP No 14 Tahun 2021. Substansi Pengaturan terkait pembentukan LPJK yang awalnya dengan PerMen PUPR No 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPJK diangkat pada PP No 14 Tahun 2021. LPJK yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No mor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kons truk - si memiliki status sebagai or ga - nisasi independen dan mandiri, ber transformasi menjadi organisasi 17
BERITA TERKINI Asosiasi yaitu KELAYAKAN ASOSIASI untuk dapat mengusulkan anggo- tanya menjadi calon PENGURUS LPJK. Akreditasi pertama kali oleh Menteri menghasilkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Kons truksi, dan Asosiasi terkait Ran- tai Pasok Konstruksi terakreditasi yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2020. di bawah naungan penuh pemerintah sesuai UUJK. ini, Dengan adanya perubahan jasa konstruksi peran masyarakat tidak berkurang. Masyarakat jasa konstruksi tetap dapat berpartisipasi. Struktur Organisasi LPJK terdiri atas Pengurus LPJK yang terbentuk dari berbagai unsur masyarakat dan dilengkapi dengan organ dukungan administratif dan teknis operasional yaitu Sekretariat LPJK. Unsur Pe - ngurus LPJK dapat diusulkan dari aso siasi jasa konstruksi terakreditasi, instansi penguna jasa dan pakar/ perguruan tinggi yang memenuhi kriteria. Pengurus dan sekretariat tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (9) mendapatkan hak keuangan dan fasilitas. Diamanatkan lanjut pada Pasal 6U bahwa hak keuangan dan fasilitas LPJK diatur melalui Per- aturan Presiden. Pengawasan LPJK yang dilakukan Menteri melalui De wan Pengawas diamanatkan pada PP 14 Tahun 2021 Pasal 6Q dan Pasal 6R. lebih LPJK merupakan Lembaga non struk - tural yang berada di bawah dan jawab kepada Men - bertanggung teri. Keberadaan LPJK sebagai LNS merupakan suatu kebutuhan men - dasar dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, sebagai so - lusi untuk penyelenggaraan peran serta masyarakat jasa konstruksi di lapangan. Tugas dari LPJK sebagai LNS lain adalah berkaitan dengan pengembangan itu sendiri tidak pelaksanaan se - bagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020. jasa konstruksi Selain pembentukan LPJK dan struktur organisasi LPJK yang menjadi substansi Peraturan Pemerintah (PP No 14 Tahun 2021), substansi PerMen PUPR No 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Aso- siasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Kons- truksi juga tertuang dalam PP No 14 Tahun 2021. Akreditasi Asosiasi yang awalnya diamanatkan ke dalam langsung oleh peraturan Menteri UU Cipta Kerja diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akreditasi Asosiasi dilaksanakan oleh Menteri PUPR melalui LPJK. Se - luruh pengaturan tetang akreditasi terdapat pada Pasal 42A sampai Pasal 42K. substansi Rangkaian pelaksanaan akreditasi asosiasi untuk pertama kali telah dilaksanakan sesuai Peraturan Men- teri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Pro- fesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi pada bulan Juni 2020 - September 2020. Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi oleh Menteri ini dilak- sanakan dalam rangka men capai salah satu tujuan dari Akreditasi Terdapat 38 (tiga puluh delapan) Asosiasi Jasa Konstruksi terakreditasi anggotanya telah mengusulkan un tuk menjadi calon pengurus LPJK. Setelah melalui proses rang- kai an pemilihan pengurus LPJK ber- dasarkan PerMen PUPR No 9 Tahun 2020, pada tanggal 21 Desember 2020 ditetapkan 7 (tujuh) orang Pengurus LPJK Periode 2021-2024 me lalui Keputusan Menteri PUPR No mor 1792/KPTS/M/2020 Tentang Pe ngurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024. Perubahan pengaturan dengan ter - bitnya UU Cipta Kerja yang men- transformasi pengaturan kelem ba- gaan jasa konstruksi yaitu LPJK dan Akreditasi Asosiasi sebagaimana diamanatkan PP No 14 Tahun 2021 tidak mengganggu proses yang su dah berjalan. Sebagaimana di - amanatkan dalam Ketentuan Per- alihan PP 14 Tahun 2021, Pasal 176A huruf a dan b bahwa "LPJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Un- dang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dan "Pengurus LPJK yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No mor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kons- truksi tetap menjalankan tugas LPJK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sampai berakhirnya masa jabatan". Peraturan pelaksanaan Bidang Jasa Konstruksi UU Cipta Kerja ini di - harapkan membawa asa baru trans- formasi kelembagaan jasa kons truksi. (NQ) 18
BERITA TERKINI KEMUDAHAN BERUSAHA JASA KONSTRUKSI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN RELASINYA DENGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) Oleh: Dimas Bayu Susanto Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Setditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Setelah melalui proses yang berliku dan penuh perjuangan, pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan sah dan mulai berlaku. UNDANG-undang ini mengharmonisasi sekitar 79 UU (1.244 pasal), yang kemudian dirampingkan ke dalam 15 bab 186 pasal dan 11 klaster dengan 1.187 halaman. UU Cipta Kerja (omnibuslaw) dimaksudkan menjadi bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi. yang memerlukan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19. Sebanyak 87% dari total penduduk yang bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, dimana 38,9% berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya (Kemenko Perekonomian, 2020). Betapa tidak, Undang-Undang ini lahir ditengah situasi adanya ± 6,88 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak Pandemi COVID-19 (2,1 juta di-PHK dan 1,4 juta dirumahkan). Mengacu data pekerja yang mendaftar pada program Kartu Prakerja, terdapat lebih dari 33 juta pekerja Dampak Pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh sektor konstruksi. Contohnya adalah Kementerian PUPR sebagai pengguna jasa, harus memangkas anggarannya sebanyak Rp 44,58 Triliun untuk menghadapi Pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan penganggaran Kementerian PUPR Gambar 1. Dampak Pandemi Covid-19 pada Jasa Konsultansi (sumber: INKINDO, 2020) 19
BERITA TERKINI Gambar 2. Kemudahan Layanan Publik Jasa Konstruksi dalam UUCK (sumber: DJBK, 2020) untuk menghadapi situasi Pendemi COVID-19 diantaranya dengan penun- daan paket kontraktual yang belum lelang, dan perubahan paket Single Year Contract (SYC) menjadi Multi Years Contract (MYC). Bagi penyedia jasa konstruksi, dampaknya juga luar biasa, khususnya mereka yang masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah. Sebagai contoh: pada tahun 2020, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) melakukan survei kepada 6.400 perusahan konsultan anggo- tanya. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan konsultan yang menurun omzetnya, bahkan ada yang lebih sampai gulung tikar. Secara detail terkait hal ini dapat dilihat pada gambar 1 di atas. Kehadiran UU Cipta Kerja diharapkan mendorong penciptaan lapangan ker ja dan memudahkan pembukaan usa ha baru, salah satunya yaitu de - ngan mendorong masyarakat un tuk membuka usaha sendiri, khu sus- nya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dengan lebih mudah. Jumlah Usa ha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 64,19 juta, dimana se - jumlah 64,13 juta adalah UMK, yang sebagian besar berada di sektor in - formal, sehingga perlu didorong un tuk bertranformasi menjadi formal (Ke menko Perekonomian, 2020). Harapan selanjutnya adalah de - ngan UU Cipta Kerja dapat men- du kung upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan me - nyederhanakan, memotong, dan me ng integrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, sehingga pungutan liar dapat dihilangkan. Kemudahan Konstruksi Pengungkit Ekonomi Salah satu sektor yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah sektor jasa konstruksi. Terdapat beberapa kemu - dahan layanan publik yang diberikan melalui UU Cipta Kerja pada sektor jasa konstruksi antara lain: (1) Penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), (2) Adanya pemberdayaan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) bidang konstruksi, (3) Pengajuan per - izinan berusaha melalui satu pintu Online Single Subsmision (OSS), (4) Adanya penguatan peran masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaran sertifikasi, (5) Konsolidasi Sertifikasi Kompentensi Kerja (SKK) Konstruksi dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), dan (6) menjamin integrasi data jasa konstruksi. Berusaha Jasa Berbagai kemudahan layanan pub - lik ini, khususnya mengenai ke mu - dahan perizinan berusaha, se suai dengan semangat UU Cipta Kerja yaitu menyederhanakan re gulasi yang menghambat guna kemu dahan ber - usaha, dengan "me mangkas" per atur- an, misalnya menye der hanakan mata rantai perizinan yang tumpang tindih. Kemudahan berusaha sektor jasa konstruksi dalam UU Cipta Kerja 20
BERITA TERKINI Gambar 3. Ilustrasi Pengajuan Usaha melalui OSS ditandai dengan penghapusan IUJK menjadi perizinan berusaha dan ada - nya penyederhanaan proses bis nis. Persyaratan berusaha se mula adalah IUJK yang diterbitkan Pe me rintah serta Sertifikat Daerah Kab/Kota Ba dan Usaha (SBU) dan SKK yang di terbitkan oleh Lembaga Pengem - bangan Jasa Konstruksi (LPJK). Da lam UU Cipta Kerja berikut de ngan peraturan turunannya (misal: PP No 5 tahun 2021 tentang Perizinan Ber - usaha Berbasis Risiko), persyaratan berusaha dirubah menjadi hanya SBU, SKK Konstruksi, dan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, adanya sistem Online Single Submission (OSS) yang dapat mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha se - hingga pengajuan dapat dilakukan dan dipantau secara online oleh masing-masing stakeholder yang ber- kepentingan. Pembentukan LSP dulu mem bu - tuhkan waktu 9 bulan, untuk saat ini cukup 65 hari. Hal lain terkait kemudahan berusaha ini adalah me - ngenai biaya yang dikeluarkan un tuk lama, pe - perizinan. Pada aturan milik SBU/SKK wajib melakukan re - gistrasi untuk persubklasifikasi yang dilakukan secara periodik per ta hun dan kemudian berbayar. Pada aturan baru, pemilik SBU/SKK wajib me - laporkan kegiatan usaha ta hu nan, dan tidak dikenakan biaya se peserpun. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ke mudahan berusaha jasa konstruksi yang ditandai dengan kemudahan perizinan, akan mewujudkan efisiensi biaya dan efektifitas waktu bagi para pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan usahanya. Jadi, ti - daklah berlebihan, jika Badan Ko - ordinasi Penanaman Modal (BKPM) memprediksi dengan adanya ke mu - dahan berusaha dalam UU Cipta Kerja ini maka peringkat kemudahan ber - bisnis atau Ease of Doing Busniness (EoDB) di tahun 2021 akan melejit ke posisi 60 dari sebelumnya di 73 dan akan mendorong pemulihan ekonomi nasional.* Tidak hanya yang di butuhkan untuk proses perizinan berusaha ini menjadi lebih singkat. Misalnya, dalam hal mengurus IUJK, sebuah konstruksi mem butuhkan waktu 5 hari kerja. Se dangkan dalam aturan baru di UU Cipta Kerja, untuk izin usaha langsung mendapatkan izin secara online berupa NIB. Contoh lain da lam penerbitan SBU/SKK, dimana pada aturan lama membutuhkan waktu lebih dari 20 hari, sedangkan di aturan baru cukup 15 hari maksimal. itu, waktu perusahaan 21
LIPUTAN KHUSUS DUKUNGAN JASA KONSTRUKSI PADA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) Oleh: Dimas Bayu Susanto Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Setditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR DAMPAK PANDEMI TERhADAP PEREKoNoMIAN SUDAH satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia, serta memberikan dampak yang sangat luar biasa, bukan hanya pada aspek kesehatan, melainkan juga pada aspek sosial, budaya, dan tentunya ekonomi. Dampak COVID-19 bagi perekonomian Indonesia adalah anjloknya pertumbuhan ekonomi, dari rata-rata 5% dalam kurun waktu 2016-2019, menjadi 2,97% di kuartal I tahun 2020, bahkan mencapai titik terendah -5,32% di kuartal II tahun 2020. Sehubungan dengan pemberlakuan masa new normal dan penerapan PSBB, dimana kegiatan ekonomi masyarakat dapat dihidupkan kembali dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat, maka pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik. Pada triwulan IV 2020, dilaporkan pertumbuhan ekonomi naik di angka -2,19% (yoy) atau secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi 2,07%. Anjloknya pertumbuhan ekonomi berimbas pada ke sempatan kerja yang menurun dan angka kemiskinan pun bertambah. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan te rus menerus, sehingga diperlukan berbagai intervensi ke bijakan Pemerintah untuk memulihkan ekonomi na sional. suplai material terbatas dan mobilisasi tenaga kerja serta peralatan konstruksi akan mengalami kendala, (3) Output dan produktivitas tenaga kerja konstruksi berpotensi me nurun karena beradaptasi dengan perubahan kultur lingkungan kerja, (4) Dampak lebih lanjut adalah potensi keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan. Bagi Kementerian PUPR, dampak pandemi ini kemudian mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran untuk pem- bangunan infrastruktur. Tidak kurang dari Rp 44 Triliun, Kementerian PUPR melakukan penghematan pada TA 2020 untuk menghadapi pandemi COVID-19. Program Padat Karya Tunai untuk PEN Guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada TA 2021 Kementerian PUPR melaksanakan Program Padat Karya Tunai untuk memperbanyak ke sempatan kerja, mengurangi angka pengangguran (termasuk yang mengalami PHK) dan mempertahankan daya beli bagi masyarakat terdampak Pandemi COVID- 19. Program Padat Karya Tunai dilaksanakan melalui 20 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 23,24 Triliun dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 1,23 juta orang. Rincian Program Padat Karya Tunai tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar 2. Dampak pandemi juga dirasakan di sektor konstruksi, terkait dengan: (1) Perubahan perilaku di lingkungan kerja, dimana pelaksanaan protokol kesehatan akan merubah perilaku dan kultur penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) Kapasitas rantai pasok menjadi berkurang karena Kontribusi jasa konstruksi untuk PEN tidak lepas dari peran jasa konstruksi terhadap pembangunan infrastruktur. Jasa konstruksi menjadi supporting system bagi pembangunan infrastruktur, dengan dukungan kesiapan sumber daya konstruksi. Michael Porter dalam papernya (Oktober 2019), Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) (sumber: BPS, 2020) 22
LIPUTAN KHUSUS d) SE Menteri PUPR No 26 Tahun tentang Penyesuaian 2020 Pa ket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Terdampak Refocussing Kegiatan dan Realokasi Ang- garan pada TA 2020 Akibat Penanganan Pandemi COVID-19 di Kementerian PUPR. Gambar 2. Program Padat Karya Tunai TA 2021 (sumber: Setjend Kemen. PUPR, 2021) menyampaikan bahwa tujuan fun - damental dari kebijakan eko nomi adalah untuk meningkatkan daya saing yang tercermin dalam pro - duk tivitas suatu bangsa atau dae- rah dalam memanfaatkan ma nusia, modal, dan kekayaan alam nya un tuk menghasilkan barang dan ja sa yang berharga. Dalam ilmu ma najemen modern, kita sering me ngenal istilah sumber daya dengan 5 M, yaitu man, material, machine, methode lebih dan money. Jika ditafsirkan jasa kons- lan jut dalam kerangka truk si, maka sumber daya ini adalah tenaga kerja konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) berikut dengan teknologi dan Tingkat Kan- dungan Dalam Negeri (TKDN), sis- tem penyelenggaraan konstruksi, ser ta sumber pendanaan. Berikut pen jelasan mengenai bentuk konkrit du kungan jasa konstruksi pada per- ce patan pembangunan infra struktur untuk PEN. 1. Adaptasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Adaptasi dilakukan dalam ben- tuk penyiapan kebijakan dan seba gai pengaturan/regulasi pe doman para pihak dalam pe - nye lenggaraan jasa kons truksi ditengah situasi pandemi. Filo- sofinya bahwa penye lenggaraan konstruksi harus tetap berjalan ditengah situasi pandemi dengan berbagai batasan untuk men - dorong PEN. Regulasi yang di ha - silkan dalam rangka adaptasi ter - sebut adalah: a) Inmen PUPR No 02 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Coro na Virus Di ­ sease (COVID­19) da lam Pe nye - lenggaraan Jasa Kons truksi. b) SE Menteri PUPR No 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Ke - biasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Kons truksi c) SE Menteri PUPR No 22 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pe - milihan dan Evaluasi Do ku - men Penawaran Pe ngadaan Jasa Konstruksi Sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Me lalui Penyedia. Surat eda - ran ini menjadi bagian dari relaksasi proses PBJ, dimana persyaratan dalam dokumen pemilihan yang ada saat ini "over re ­ dinilai cenderung quirements", sehingga ber ba gai penyesuaian dibu tuhkan agar proses PBJ menjadi lebih sim - pel. 2. Dukungan Pengelolaan MPK dan Usaha untuk Mendorong Penggunaan Produk dalam Negeri. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksana Peraturan UUJK diamanatkan bahwa Pe - me rintah Pusat bertanggung ja wab atas meningkatnya kua- litas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta tek - nologi konstruksi dalam negeri dan mengutamakan serta meng- optimalkan penggunaan produk dalam negeri/lokal. Kementerian PUPR mendorong keterlibatan stakeholder lokal dalam pe nge- lolaan MPK dalam negeri, antara lain dengan: a) Penyusunan NSPK teknis pe - ngelolaan rantai pasok material konstruksi dalam negeri, di - antaranya: PUPR No. 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton un tuk Pembangunan dan Pre - servasi Jalan; dan SE Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Penggunaan Baja Tu - langan Beton Sesuai SNI di Kementerian PUPR; Permen b) Penyusunan Katalog MPK yang melibatkan berbagai stake­ holder dalam negeri, baik dari Kementerian/Lembaga, aso - sia si dan industri terkait MPK; c) Upaya lain seperti penan da ta- nganan MoU kerjasama, pak ta integritas, penyediaan data dan informasi serta pe nye leng - 23
LIPUTAN KHUSUS ga raan forum kon solidasi ter - kait MPK. Pengarusutamaan pemanfaatan MPK dalam negeri juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ yang mengatur bah wa "Dalam menyusun spesifikasi tek- nis/KAK wajib mencantumkan: (1) menggunakan produk da lam negeri; (2) menggunakan pro - duk bersertifikat SNI; dan (3) me - maksimalkan penggunaan pro - duk industri hijau. 3. Penguatan Usaha Menengah dan Kecil di Sektor Konstruksi. Permen PUPR No. 14/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, pada Pasal 23 telah mengatur bahwa pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak- ba nyaknya paket untuk usaha ke cil tetap memperhatikan dengan prin sip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. Selain itu diatur bahwa bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan untuk paket pekerjaan dengan nilai pa gu anggaran diatas Rp 25 juta wajib untuk mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bu kan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lo - kasi pekerjaan provinsi se tem - pat (kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa provinsi se tempat yang dimaksud). Pelaku Pemerintah kemudian berupaya memberikan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 melalui PMK No 44 Tahun 2020. Usaha untuk keberlanjutan pemberian insentif perpajakan dan pengusulan baru untuk se - jum lah Klasifikasi Lapangan Usaha di sektor konstruksi dalam rangka mendukung pelaksanaan PEN te rus diperjuangkan oleh Ditjen Bina Konstruksi bersama unit or - ganisasi lainnya di Kementerian PUPR. 4. Penyederhanaan Perizinan Berusaha. Lahirnya UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 yang kemudian di - susul dengan peraturan pelak- sanaannya seperti PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Ri - siko, dan PP 14 Tahun 2021 ten - tang Perubahan atas PP No mor 22 Tahun 2021 tentang Per aturan Pelaksanaan UUJK, telah mem - bawa angin perubahan yang cukup mendasar bagi per kem- bangan jasa konstruksi di tanah air. Perubahan yang cukup terasa adalah berkaitan dengan kemu- dahan perizinan berusaha. Di - antara perizinan usaha terkait jasa konstruksi adalah penerbitan Ser tifikat Badan Usaha (SBU) dan Ser tifikat Kompetensi Kerja (SKK). Persyaratan berusaha sebelumnya terdiri dari: Ijin Usaha Jasa Kons - truksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemkab/Pemkot dan SBU serta SKK yang diterbitkan oleh LPJK melalui USTK dan LPJKP. Proses penerbitan persyaratan usaha ini dinilai terlalu ber belit- belit, tidak akuntabel, meng ha- biskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sekarang, per sya- ratan berusaha hanya ter diri dari SBU, SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pengajuan perizinan berusaha me lalui satu pintu On line Single Submission (OSS). Tentu hal ini akan semakin mendorong pelaku usaha untuk tumbuh ditengah si tuasi pandemic Covid-19 ini. 5. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi. Berbagai yang te lah diprogramkan untuk PEN, maka membutuhkan tenaga ker ja konstruksi yang kompeten agar kualitas infrastruktur yang dihasilkan sesuai dengan harapan semua pihak. Dari sisi kualitas, kita masih melihat bahwa kom- posisi SDM konstruksi belum ideal, dimana 72% tenaga kerja konstruksi adalah lulusan SMA kebawah. Dari sisi kuantitas, jum- lah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat hanya 780.000 orang (9,8%) dari total 8 juta orang (BPS, 2020). infrastruktur Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2020-2024 telah memberikan man dat untuk mentargetkan 125.000 orang agar dilatih dan di - ser tifikasi, dengan rincian 30.000 orang melalui jalur vokasional dan 95.000 orang melalui jalur reguler. Sa lah satu sasaran dari target ini adalah tenaga kerja konstruksi yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur termasuk me reka yang bekerja pada pro - yek-proyek padat karya untuk PEN. Sejak tahun 2018, Ditjen Bina Konstruksi telah melatih para tenaga kerja, fasilitator/pen - damping, dan masyarakat yang terlibat dalam program P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi), PISEW (Pengembangan Infrastruktur So - sial Ekonomi Wilayah), KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). PUPR, Beberapa bentuk konkrit du - kungan jasa konstruksi pada per- cepatan pembangunan infra struk- tur untuk Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk ha dir mewujudkan kesejahtera an ba gi seluruh warga Indonesia.* 24
BERITA TERKINI SERTIfIKASI KOMPETENSI DALAM KACAMATA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021 Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi PRESIDEN Joko Widodo menegaskan, bahwa pem- bangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah se - karang ini adalah pekerjaan besar menggelar 'karpet merah' menuju Indonesia maju 2045. Membangun in frastruktur sama halnya seperti membangun peradaban. Dalam upaya membangun infrastruktur ini dibutuhkan sumber daya konstruksi yang matang. Sumber daya konstruksi, yang kita kenal dengan 5M, meliputi pembiayaan (money), metode penyelenggaraan konstruksi (method), peralatan (machine), material (material), dan yang tak kalah penting yaitu sumber daya manusia (man). Pemerintah menetapkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama yang merupakan pilihan logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Dalam hal sumber daya manusia, pemerintah menarget kan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesio- nal, kompeten, dan bersertifikat. Sertifikasi bagi pekerja konstruksi secara gamblang dituangkan pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa setiap tenaga kerja yang be - kerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Selain itu pada ayat berikutnya juga di - sebutkan bahwa setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kedua ayat ini menjadi perhatian kita bersama dalam berupaya mengurangi gap tenaga kerja konstruksi bersertifikat, dimana menurut data, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat saat ini hanya sebesar 8% saja dari 8,5 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Sanksi-sanksi ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menata kembali sistem sertifikasi dimulai dari hulu, agar tenaga kerja kita profesional, kompeten, dan bersertifikat. Dilatarbelakangi oleh adanya regulasi terhadap sertifikasi dan keinginan untuk mengejar ketertinggalan jumlah tenaga kerja bersertifikat, kegiatan sertifikasi gencar di - lakukan oleh Kementerian PUPR selama 3 (tiga) tahun ke belakang. Kemudahan akses untuk mendapatkan sertifkat pun dibuka selebar-lebarnya, misalnya kerjasama dengan stakeholder, percepatan sertifikasi secara on site, dan ke - bijakan lainnya. Meski demikian, masih ditemui pelaksanaan sertifikasi yang tidak sesuai prosedur. Di beberapa daerah masih banyak dijumpai jual beli sertifikat. Alih-alih berhadapan dengan asesor, sertifikat bisa disulap dengan bermodalkan foto dan identitas diri, tanpa melalui proses atau tahapan sesuai prosedur. Sanksi terhadap kewajiban sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi ini secara jelas dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu: sanksi terhadap tenaga kerja konstruksi yang tidak ber - sertifikat, sanksi terhadap pengguna dan atau penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak bersertifikat, sanksi terhadap pemegang sertifikat yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi, serta sanksi terhadap lembaga sertifikasi yang tidak melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan. Sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja jelas tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 29 (A) ayat (1) bahwa prosedur uji kompetensi tersebut dilaksanakan dengan metode uji tulis, uji praktek / observasi lapangan, dan atau wawancara. 25
BERITA TERKINI Dari regulasi ini, seluruh masyarakat jasa konstruksi diharapkan menyadari bahwa sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta praktek- praktek "potong kompas" seperti yang telah terjadi di masa mendatang tidak ada lagi. Ke depan, tahapan uji kompetensi untuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Proses pelaksanaan uji kompetensi baik uji tulis, uji praktek / observasi lapangan, dan atau wawancara akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Sanksi menanti, sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bagi Lembaga Sertifikasi Profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi. Hal ini harus menjadi per hatian sebab sanksi telah menanti yaitu pencabutan lisensi. Di lain sisi, masih banyak pemegang sertifikat belum menyadari akan tanggung jawab dari sertifikasi. Se - buah ironi, sertifikat hanya dipan- dang sebagai selembar kertas. Ba - nyak praktek di lapangan, sertifikat kompetensi dimiliki hanya sebagai pelengkap syarat administrasi pada pemilihan pekerjaan konstruksi. Tidak banyak yang menyadari akan tang- gung jawab yang mengikutinya. Ser - tifikat oke, namun kompetensi? Nanti dulu, toh nanti yang di lapangan bukan saya. Sangat disayangkan bila masih ada yang berpikir seperti ini. Belum banyak yang memahami bah wa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tercantum bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar in - ternasional, dan atau standar khusus akan dikenai sanksi. Sanksi yang di - maksud adalah peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan ser- tifikat kompetensi kerja, dan atau pencabutan sertifikat kompetensi ker ja. Sanksi dari peringatan tertulis hingga pencabutan sertifikat ini diha- rapkan dapat membuat para tenaga kerja konstruksi menyadari akan tang- gung jawab kompetensi yang me lekat pada sertifikat tersebut. Kemudahan dalam memiliki sertifikat kompetensi, juga menimbulkan ke - nyataan yang tidak kita duga. Niat pemerintah untuk mempermudah akses untuk sertifikasi, justru di man - faatkan oleh pihak yang tak ber - tang gung jawab. Kepemilikan ser ti- fikat semakin banyak, namun jumlah tenaga kerja belum bergerak secara signifikan. Banyak ditemui pemegang sertifikat "palugada", apa lu mau gue ada. Seseorang bisa memiliki sertifikat apapun dengan jumlah berapapun. Tentu saja bukan ini yang pemerintah inginkan. Mengingat dengan adanya sertifikasi, tenaga kerja konstruksi didorong agar benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang digelutinya bukan semata-mata pe ngakuan di atas kertas. Dengan adanya regulasi ini tenaga kerja kons- truksi didorong menjadi seorang te - naga kerja spesialis di bidangnya. Menyikapi kondisi seperti ini, peme- rintah pun mengambil kebijakan dalam hal pembatasan kepemilikan sertifikat melalui Peraturan Peme rin- tah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Per- aturan Pelaksanaan Undang-Un dang 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kons truksi. Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki tenaga kerja konstruksi baik jenjang ahli, teknisi atau analis dan te rampil berdasarkan pada klasifikasi yang telah ditentukan yaitu arsitektur; lingkungan; sipil; mekanikal; arsitektur iluminasi, dan de sain interior; perencanaan wilayah dan kota; sain dan rekayasa teknik; tata lansekap, atau manajemen pelaksanaan. Kepemilikan sertifikat bagi para te - naga kerja konstruksi baik kualifikasi ahli, teknisi atau analis, dan operator juga secara jelas tercantum dalam peraturan turunan dari Undang-Un- dang Cipta Kerja ini. Kepemilikan ser - tifikat kompetensi kerja konstruksi untuk operator paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 3 (tiga) klasifikasi yang berbeda, untuk teknisi atau analis paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 2 (dua) klasifikasi yang berbeda, sedangkan untuk kua - lifikasi ahli paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Kons - truk si pada 2 (dua) klasifikasi ber - beda yang salah satu klasifikasinya me rupakan manajemen pelaksanaan. Khusus untuk klasifikasi manajemen pelaksanaan hanya diperbolehkan pa - ling banyak 2 subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama. Tak terhitung jari, upaya pemerintah dalam menata kembali sistem serti- fikasi kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi. Tak kurang, dengan nia- jasa konstruksi tan memperkuat na sional dan penyelenggaraan serti- fikasi, pemerintah pun telah mener- bitkan Undang-Undang. Pun tak da pat dibantah, awal tahun ini pun sudah dijawab dengan peraturan pe - merintah. Saat ini Kementerian Pe - kerjaan Umum dan Perumahan Rak - yat sedang mempersiapkan per aturan turunan lainnya. Tak dibohongi, selu- ruh masyarakat jasa konstruksi pasti me nginginkan iklim jasa konstruksi yang kuat. Serta bercita-cita memiliki tenaga kerja konstruksi yang benar- benar kompeten, bukan hanya di atas kertas, tetapi berkiprah nyata di dalam proyek infrastruktur nasional. Dengan adanya regulasi yang telah terbit saat ini, cita-cita itu bukan tidak mungkin lagi. Selama kita benar- benar menerapkannya dengan benar, tanpa tawar menawar. * 26
BERITA TERKINI URGENSI STANDARISASI BIAYA SERTIfIKASI TENAGA KERJA DALAM MENDUKUNG TENAGA KERJA KONSTRUKSI KOMPETEN Oleh: Darti Tresnawati, SE, MT Jafung Muda pada Subdit Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Terbitnya peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2020 memberikan sinyal bahwa kelembagaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang semula adalah organisasi diluar Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah dibawah kendali Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. BEBERAPA infrastruktur perbedaan mendasar setelah terbitnya peraturan tersebut adalah: (1) organisasi yang semula berbentuk swasta menjadi organisasi Pemerintah; (2) LPJK yang semula melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) melalui Unit sertifikasi Tenaga Kerja (USTK), setelah berakhir masa transisinya pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (3) karena organisasi ini adalah lembaga pemerintah, maka seluruh biaya operasional yang dikeluarkan didanai oleh APBN. sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021; (2) Layanan sertifikasi masa transisi dilaksanakan oleh LPJK periode 2021-2024 termasuk melakukan langkah-langkah pengakhiran pelaksanaan sertifikasi pada masa transisi; (3) LPJK periode 2021- 2024 membentuk tim penyelenggara sertifikasi badan usaha jasa konstruksi (4) Lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga independen yang melaksanakan kompetensi kerja dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja setelah melakukan registrasi kepada Menteri PUPR. Disisi lain, guna mencegah terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, Menteri PUPR menerbitkan SE Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas SE Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut menjelaskan antara lain tentang transisi layanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja. Beberapa catatan penting terkait peraturan tersebut adalah : (1) masa transisi berlaku setelah dilantiknya pengurus LPJK Nasional periode 2021-2024 dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi LSP serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang Salah satu hal mendesak dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja adalah penetapan biaya sertifikasi. Terdapat beberapa peraturan terkait penetapan biaya sertifikasi yang diterbitkan oleh LPJK pada 16 Maret 2020 antara lain: (1) SE Nomor : 002/SE/LPJK-N/III/2020 tentang Petunjuk Tekns Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Ahli Muda Tahun 2020; (2) SE Nomor : 003/SE/LPJK-N/III/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Terampil Tahun 2020. Kedua surat edaran tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi ditandai dengan terpenuhinya pernyataan dalam klausul penutup yang berbunyi "Surat Edaran ini berlaku 27
BERITA TERKINI sejak dan berlaku surut terhitung tanggal 24 Februari 2020 serta berakir pada tanggal 31 Desember 2020 atau sampai pengurus terbentuknya dan sekretariat LPJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017". tanggal ditetapkan Terkait hal tersebut di atas, yang sangat mendesak untuk ditetapkan adalah terkait biaya sertifikasi. Dalam peraturan BNSP No.2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi menyebutkan bahwa: "Biaya sertifikasi ditetapkan yang wajar di atur tersendiri oleh LSP dalam dokumen terpisah yang struktur biaya nya diatur dalam pedoman BNSP. Struktur biaya sertifikasi se - baiknya terdiri dari beban biaya lang - sung dan tidak langsung". Secara lebih rinci dalam pedoman BNSP nomor 304 tahun 2008, dije- laskan apa saja yang termasuk komponen biaya langsung dan kom - ponen biaya tidak langsung. Kom- ponen biaya langsung (tetap) terdiri dari : (1) Bahan Uji Kompetensi; (2) Biaya Penggunaan sarana, fasilitas dan peralatan uji kompetensi, dan (3) Biaya Asesor Uji Kompetensi. Se - dangkan komponen biaya tidak langsung (Tidak tetap/ Overhead Cost) terdiri dari: (1) Biaya Administrasi dan Umum; dan (2) Biaya tidak langsung maksimal 15% dari total biaya. Biaya uji kompetensi dapat bersumber dari peserta, perusahaan, pemerintah, spon sor serta sumber-sumber dana lainnya. rang ka merumuskan besaran biaya ser tifikasi ini, selain menyusun kon - sep, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi sebagai sa lah satu instansi yang bertanggung ja wab dalam pembinaan tenaga ker ja konstruksi mengundang aso- siasi bidang jasa konstruksi untuk berdiskusi memberikan masukan be - saran biaya sertifikasi (menyepakati angka) pada setiap jenjang termasuk menyepakati aturan main komponen biaya lain yang akan mempengaruhi biaya sertifikasi. Kegiatan koordinasi dengan asosiasi telah dilakukan selama 3 kali yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2021. Beberapa asosiasi yang turut ber kontribusi memberikan ma suk - an adalah (1) Asosiasi Ahli Ke se- lamatan dan Kesehatan Kerja Kons - truksi Indonesia (A2K4) yang saat ini Namanya berubah menjadi Per- kumpulan Ahli Keselamatan Kons - truksi Indonesia (PAKKI); (2) IAKI; (3) ASTTI; (4) HATHI; (5) ATAKI; (6) KNIBB; (7) ASDAMKINDO; (8) HATSINDO; (9) ASTATINDO; (10) PERTAKINDO. Beberapa kesepakatan dalam penyu- sunan komponen biaya sertifikasi dengan memperhatikan metode uji kompetensi secara normal maupun langsung percepatan baik secara atau daring untuk kegiatan sertifikasi baru dan perpanjangan antara lain : (1) Menyepakati biaya asesor jejang 1 s/d jenjang 9 termasuk didalamnya menjelaskan berapa lama aseor me - laksanakan asesi, jumlah asesor tiap jenjang dan harga satuan asesor; (2) Menyepakati harga sertifikasi dari jenjang 1 s/d jenjang 9; dan (3) Angka yang disusulkan termasuk biaya TUK (Tempat Uji Kompetensi). Hasil dari kesepakatan tersebut akan dimasukkan sebagai dasar pe - nyusunan rancangan SE Menteri PUPR tentang biaya sertifikasi. tidak Sebelum melegalkan dalam ben- tuk peraturan Menteri, telah di - lakukan Konsultasi Publik Besaran Biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa dilaksanakan Konstruksi oleh LSBU dan Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh LSP pada 9 Maret 2021 yang dihadiri oleh 72 Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, 62 Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, 36 perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi, 9 perwakilan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan dari Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hasil dari pertemuan ini menyatakan bahawa 70% dari res ponden setuju dalam penentuan biaya sertifikasi badan usaha dan biaya sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LSP dan LSBU. yang Dengan penentuan biaya ini diha- rapkan dapat menjaga kese im bangan antara besaran biaya antara LSP yang satu dengan LSP yang lain sehingga tidak terjadi adanya "banting har ga" agar LSP tetap terus "hidup". Selain itu dengan adanya standar biaya ini diharapkan LSP bukan hanya fokus pada permasalahan ek sis- tensi LSP saja, namun sudah mem - pertimbangkan bahagaimana mem - bina dan mencetak tenaga kerja kons truksi yang berkualitas. * Berkaitan dengan besaran biaya sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dalam amanat PP 22 tahun 2020 Pasal 30 ayat (3) dan (4) yang di - ubah dalam Pasal 30 J Undang- Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa "Menteri menetapkan besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja yang ditentukan berdasarkan : (1) Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi Kerja, (2) Biaya Operasional, dan (3) Biaya Pem berdayaan SDM LSP. Dalam 28
BERITA TERKINI SERTIfIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI MASA TRANSISI: APA DAN BAGAIMANA? Oleh: Z. Tolhas P Sidabutar (Jafung Pembina Jasa Konstruksi Madya) Masayu Dian R (Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda) Sampai saat ini industri konstruksi masih menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional. KEMENTERIAN PUPR sendiri pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp 149,8 triliun. Besarnya pagu anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Selain jumlah, kualitas dari pekerja pun turut mempengaruhi output infrastruktur yang dihasilkan. Untuk itu, pembinaan terhadap tenaga kerja konstruksi harus terus dilakukan salah satunya dengan melakukan sertifikasi kompetensi. Pembinaan tenaga kerja saat ini mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan perubahan sesuai yang tercantum pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait perubahan pengaturan Jasa Konstruksi tersebut, telah terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Pada Peraturan tersebut, dikatakan bahwa pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi lisensi dari Terakreditasi dan mendapatkan lembaga in dependen yang mempunyai tugas melaksanakan ser tifikasi kompetensi kerja. Dimana nanti sebelum me ngajukan permohonan lisensi, LSP jasa konstruksi tersebut harus mendapatkan rekomendasi lisensi dari Menteri melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Namun, saat ini layanan sertifikasi kompetensi jasa konstruksi melalui LSP belum berjalan, sehingga sampai dengan layanan sertifikasi melalui LSP ini berjalan maka dilakukan layanan sertifikasi kompetensi kerja masa transisi. 29
BERITA TERKINI Masa transisi sendiri menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/ SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Layanan Ser- ti fikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi di jelaskan sebagai periode setelah pelantikan pengurus Lembaga Pe - ngem bangan Jasa Konstruksi pe - riode 2021-2024. Dan berakhir se telah ditetapkannya pedoman pem berian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lem baga Sertifikasi Profesi (LSP), serta di lakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021. Lalu bagaimana dengan mekanisme pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja? Sesuai SE tersebut dimana pada Huruf F angka 4 di - sebutkan bahwa penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja pada masa transisi dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi. 2. Menyiapkan perangkat Uji Kom- petensi Kerja Jasa Konstruksi : a. Menerapkan mekanisme ser- tifikasi keahlian dan ser tifikasi keterampilan sesuai peraturan yang masih berlaku; b. Menggunakan materi/kriteria Uji Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sesuai dengan per- aturan yang masih berlaku; 3. Menyelenggarakan Uji Kom pe - ten si Kerja Jasa Konstruksi; a. Menugaskan asesor Kom pe - tensi Kerja Jasa Konstruksi yang telah terdaftar di LPJK; b. Menyusun dokumentasi dan administrasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi; c. Menyusun Berita Acara Pe - nilaian; 4. Memelihara rekaman dan dokumen mulai dari proses sampai selesai proses sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan Uji Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi kepada Penanggung Jawab. seluruh Kompetensi Kerja sesuai de ngan wi - layah kerjanya. Lalu bagaimana tata laksana keter- libatan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) sebagai sekretariat tim pe - nyelenggara? Sebagai sekretariat tim penyelenggara sertifikasi kom petensi kerja di provinsi, BJKW memiliki tugas antara lain menurunkan status atas permohonan SKA (Madya dan Muda) dan/atau SKT (Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3) terkait permohonan perubahan kualifikasi, perpanjangan masa berlaku, dan penghapusan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi. Selain itu, BJKW juga memiliki tugas memfasilitasi pelaksanaan Uji ser- tifikasi bila dilakukan secara offline, dan mempersiapkan lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta memberikan Nomor Registrasi Keahlian (NRKA)/ Keterampilan Nomor (NRKT) se telah proses penetapan hasil uji sertifikasi oleh Pengurus LPJK. Ter - ak hir, BJKW juga menerima salinan sertifikat dan memastikan bahwa ser - tifikat asli sudah terdistribusikan ke - pada peserta. Registrasi Dengan berbagai ketentuan tersebut dan untuk menunjang pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, saat ini LPJK telah membentuk Tim penyelenggara Sertifikasi Kom pe - ten si Tenaga Kerja yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Pe - laksana, dan Sekretariat yang di - tetapkan dalam Surat Keputusan Ketua LPJK nomor 02 tahun 2021. Teknis pelaksanaan sertifikasi kompetensi sendiri diemban oleh Pelaksana, di - mana tugas dari Pelaksana tim pe - nyelenggara sertifikasi kompetensi tenaga kerja ini antara lain adalah: 1. Merekrut asesor yang Selain itu, untuk menambah ka pa - sitas dalam melakukan pe la ya n an ser tifikasi kompetensi, te lah ter bit Surat Direktur Jenderal Bi na Kons- truksi kepada Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah tanggal 29 Ja nuari 2021 perihal Dukungan Balai Jasa Konstruksi Wilayah kepada Tim Pe - nye lenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi Masa Transisi, yang menyebutkan bahwa pada ma sa transisi Balai Jasa Konstruksi Wi layah melaksanakan tugas sebagai Sek re - tariat Tim Penyelenggara Ser tifikasi kebijakan-kebijakan dan Adanya me kanisme terkait pelayanan serti- fi kasi pada masa transisi terse but, diharapkan dapat membuat pe - laksanaan sertifikasi berjalan lan car sampai dengan terbentuknya LSP jasa konstruksi terlisensi. Selain itu, yang juga tidak kalah penting ada lah tercapainya tujuan pelayanan ser ti - fikasi kompetensi tenaga kerja yaitu me menuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas.* telah memiliki sertifikat asesor baik yang diterbitkan oleh LPJK Periode 2016-2020 dan/atau BNSP, yang tercantum pada database SIKI LPJK; 30
LIPUTAN KHUSUS APLIKASI SIMPAN, SOLUSI TERLAKSANANYA PBJ YANG BERKUALITAS Oleh: Fariroh, SE. MSi Jafung Pembina Jasa Jasa Konstruksi Madya Evita Ayu Komaladewi Suyoto, S.T Jafung Pembina Jasa Konstruksi Pertama Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur yg bersifat strategis dan merupakan salah satu prioritas nasional dimana setiap tahun total anggaran yang dikelola oleh Kementerian PUPR cukup besar. DENGAN beban anggaran dan target penyelesaian pekerjaan infrastruktur tersebut tentunya berdampak juga pada tugas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta kualitas penyedia barang dan jasa di Kementerian PUPR. Infrastruktur yang berkualitas ditentukan oleh kualitas penyedia barang dan jasa baik Badan Usaha Jasa Konstruksi maupun Tenaga Ahli. Indikator penyedia barang yang berkualitas dapat diukur dari pengalaman Badan Usaha ataupun pengalaman Tenaga Ahli yang dimiliki. Beberapa tantangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah proses evaluasi dokumen tender pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan SDM khususnya personil Kelompok Kerja (Pokja) yang saat ini masih terbatas, proses yang memakan waktu pada saat melakukan evaluasi kebenaran, serta kesesuaian dokumen pengalaman penyedia yang mengikuti lelang. Sementara itu, penyedia harus menyerahkan dokumen pengalaman yang sama secara berulang-ulang pada setiap tender yang diikuti. Dapat dibayangkan hal ini tentunya akan menghabiskan tenaga dan waktu yang lama. Untuk itu perlu didukung oleh teknologi digitalisasi data yang dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa. registrasi pengalaman BUJK dan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK); data base eletronik pengalaman BUJK dan TKK. ini diharapkan Dengan adanya aplikasi SIMPAN mendorong profesionalisme penyedia barang dan jasa melalui keterbukaan informasi dan kemudahan akses data pengalaman dan kinerja penyedia jasa sehingga dapat mendukung terciptanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang semakin efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga diharapkan meningkatkan kredibilitas kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Harapan ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto saat Kementerian PUPR meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) pada rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia November tahun 2020. Pengembangan SIMPAN bertujuan untuk mencatat pengalaman kerja Badan Usaha dan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang akan digunakan sebagai sumber data pengadaan barang dan jasa. Harapan dari pengembangan SIMPAN adalah aplikasi ini dapat menjadi salah satu solusi bottleneck pada Pelaksanaan Pengadaan Barang danJasa (PBJ). Untuk mendukung proses percepatan Pengadaan barang dan jasa, Kementerian PUPR melakukan pengembangan Aplikasi SIMPAN. Aplikasi ini mencakup beberapa aspek, yaitu : standar kinerja badan usaha jasa konstruksi (BUJK); Saat lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki banyak aplikasi elektronik yang masing-masing berdiri sendiri. Kelemahan dari belum ini adalah terintegrasinya aplikasi milik Pemerintah ini, kondisi di 31
LIPUTAN KHUSUS overlapping fungsi aplikasi dan tidak efisiennya proses input data. Bisa jadi, user aplikasi harus menginput data yang sama di beberapa aplikasi yang berbeda. Duplikasi dan inkonsistensi data akan terjadi. Pada proses penginputan dan pencatatan pengalaman penyedia jasa konstruksi dapat melakukan login pada aplikasi SIMPAN dengan SKA/SBU menggunakan elektronik pada aplikasi SIKI LPJK. SIMPAN sendiri menggunakan database pengalaman penyedia jasa yang berasal dari 3 (tiga) sumber: yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Kementerian PUPR, PUPR, dan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI). nomor yang tercatat e­Monitoring jasa dapat mengimpor Penyedia data pengalaman dari 3 (tiga) database tersebut, lalu melengkapi data/dokumen pendukungnya. Sebagai upaya meminimalisir risiko penyimpangan data dan identitas jasa, Kementerian PUPR penyedia berkerjasama dengan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri untuk menarik data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Ditjen Pajak untuk mendapatkan akses validasi NPWP untuk 2 tahun terakhir. jasa memiliki Tentunya, penyedia lainnya beberapa terakomodasi di 3 yang belum Saat (tiga) ini sedang dalam proses pengembangan dan penyusunan konsep metode input manual beserta validasinya secara elektronik. Validator akan melakukan validasi data yang diinput secara manual dengan dokumen aslinya. pengalaman database Kementerian tersebut. PUPR Harapannya, dengan tercatatnya pengalaman penyedia jasa tersebut pada suatu aplikasi maka penyedia jasa tidak perlu lagi mengumpulkan setiap dokumen pengalaman di tender. Pokja cukup menggunakan aplikasi SIMPAN sebagai database evaluasi pengalaman sehingga akan membuat proses evaluasi dokumen tender menjadi lebih efektif dan efisien. Tim Pengembang SIMPAN yang dikoordinir oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana mengupayakan aplikasi ini aplikasi elektronik Pemerintah lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam upaya integrasi aplikasi ini dilakukan penyusunan pola koordinasi integrasi dan interoperable atau antar Kementerian sistem Integrasi dan Lembaga interoperable sistem ini mencakup proses bisnis dan infrastruktur sistem. integrasi aplikasi Tentunya, proses akan memerlukan waktu yang cukup lama. Namun, hal ini ditempuh guna mencapai efisiensi dan efektivitas PBJ. Pengembangan aplikasi SIMPAN juga turut mendukung konsep Satu Data Indonesia yang tercantum pada Perpres No. 39 Tahun 2019. terintegrasi dengan tentang terkait. Dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun payung hukum pengalaman pada aplikasi SIMPAN. Dalam PP tersebut menyebutkan pada Pasal 6 huruf V bahwa setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pencatatan badan usaha kepada Pemerintah Pusat, yang mana dilakukan oleh LPJK dan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi. 2021 pencatatan tertuang pengalaman Pencatatan pengalaman badan usaha tersebut terdiri atas : nama paket pekerjaan, nama Pengguna Jasa, nama dan porsi pembagian modal bila melakukan KSO, durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, dan kinerja Penyedia Jasa tahunan. Sementara itu untuk tenaga kerja konstruksi disebutkan pada Pasal 6 huruf W. Pencatatan pengalaman tenaga kerja konstruksi tersebut terdiri atas : jenis layanan profesional yang diberikan, nilai Pekerjaan Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan, dan nama Pengguna Jasa. Pada Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 Pasal 6 huruf X disebutkan bahwa LPJK akan melakukan uji petik verifikasi dan validasi terhadap pengalaman badan usaha dan tenaga kerja konstruksi yang diinput pada SIMPAN. Jika terbukti bahwa data dan dokumen yang diinput tidak benar maka pelaku akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan aplikasi SIMPAN terus dilakukan oleh Tim Pengembang SIMPAN Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui proses integrasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait demi mewujudkan aplikasi yang efektif dan efisien. Ditargetkan pada tahun ini, SIMPAN berhasil dengan diintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang di kelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Proses telah mencapai tahap koordinasi dan pembahasan penyedia. penilaian instrumen Pada konsepnya, menu peratingan Badan Usaha akan dikembangkan pada SIMPAN. Dengan memunculkan menu peratingan Badan Usaha ini diharapkan dapat menjadi pemicu kinerja Badan Usaha agar terus berdaya saing, profesional dan kompetitif.* Pemerintah integrasi aplikasi 32
LIPUTAN KHUSUS PENGEMBANGAN SISTEM INfORMASI JASA KONSTRUKSI (SIJK) TERINTEGRASI MELALUI TEKNOLOGI DATA WAREHOUSE DAN KONSEP INTEROPERABILITAS Oleh: Fauzan & Indah Fitra Ramdani Mendengar istilah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi atau SIJK Terintegrasi, apa yang muncul di benak para pembaca ? MUNGKIN ini suatu sistem tentang sektor konstruksi yang besar dan terpusat?. Mungkin kumpulan banyak link sebagai antarmuka suatu website yang mencakup seluruh sektor konstruksi? Mungkin juga bukan keduanya?. Pada artikel ini, keingintahuan para pembaca sekalian akan SIJK Terintegrasi bisa terobati. SIJK Terintegrasi sudah menjadi amanat sejak terbitnya UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan saat ini kembali diperkuat dengan terbitnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah sebagai regulator semakin dituntut untuk dapat melihat bahkan memprediksi kebutuhan industri ke depan melalui pengembangan kebijakan berbasis data dan informasi serta menyediakan layanan publik yang cepat, handal, dan aman. Dalam hal ini proses adopsi teknologi salah satunya melalui pengembangan SIJK Terintegrasi menjadi semakin tak terelakkan, sehingga berbagai opini tentang SIJK Terintegrasi sebagai suatu konsep maupun teknis pengembangannya masih terus berkembang. Berbicara mengenai sistem terintegrasi maka kita perlu lihat kembali definisi system integration yaitu "the process of linking together different computing systems and software applications physically or functionally, to act as a coordinated whole" (Wikipedia, 2021-03). Dalam banyak tulisan lebih detail disebutkan sebagai "system integration is the process of transferring data between two unrelated computer applications". Berangkat dari definisi tersebut sistem terintegrasi dapat dikatakan membutuhkan dua fungsi utama, yang pertama adalah interoperability antar aplikasi yang ada dan yang kedua adalah datawarehouse sebagai tools untuk melihat keterhubungan data dari banyak aplikasi guna memperoleh wawasan/sudut pandang baru. 33
LIPUTAN KHUSUS dilakukan pada aplikasi yang ada hanya dilakukan untuk memastikan interoperabilitas aplikasi da pat berjalan. Perubahan yang di - la kukan pun tidak akan lama dan mengganggu lain karena layanan dilakukan oleh masing-masing pe mi- lik proses bisnis di unit kerja. antar Kita dapat mengambil Aplikasi Gojek sebagai contoh, mereka menawarkan Super Apps dengan banyak layanan di dalamnya seperti goride, gofood, gopulsa, gopay, goshop, dan se - bagainya. Gojek menggunakan pen - dekatan microservices dalam pe - ngem bangan aplikasinya dimana tiap layanan dikerjakan oleh tim yang berbeda-beda sesuai proses bisnisnya dan kemudian memanfaatkan da ­ tawarehouse yang diakses melalui Apache Kafka untuk keperluan ana- litiknya. Pendekatan semacam ini ber - beda jauh dengan pendekatan secara monolithic dengan metode waterfall yang selama ini biasa di gunakan dalam pengembangan suatu aplikasi. Pada Gojek sebelumnya, meskipun fungsi tiap layanan Gojek sangat spesifik tapi stakeholder utama Gojek adalah sama yaitu perorangan dengan atribut No mor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon. Dibandingkan dengan Gojek, SIJK Terintegrasi me - miliki kompleksitas yang lebih tinggi, karena selain fungsi yang spesifik, stakeholdernya juga beragam. Mulai dari perorangan dengan atribut NIK dan NPWP perorangan hingga ba dan usaha nasional, badan usaha asing, vendor/supplier material dan peralatan, balai jasa konstruksi, dan Balai P2JK dengan atribut yang berbeda-beda untuk tiap stakeholder dimaksud. contoh Aplikasi Adapun teknis pengembangan SIJK Terintegrasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme integrasi yang berjalan secara paralel: Pertama, integrasi level aplikasi yang merupakan proses integrasi yang di - lakukan pada dua aplikasi atau lebih yang memungkinkan proses per - tukaran data antara aplikasi ter sebut. Infrastruktur yang dapat digunakan pada metode ini salah satunya ada - lah API (Application Programming Interface). Proses ini relatif mudah dan cepat dilakukan dengan meng - integrasikan data tertentu sesuai kesepakatan dan kebutuhan untuk mendukung operasional aplikasi. Sa lah satu contoh implementasi in - tegrasi level aplikasi di DJBK adalah integrasi antara aplikasi Sistem In - formasi Konstruksi Indonesia (SIKI) dan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN). Lalu kenapa pendekatan seperti pa da penjelasan di atas sebaiknya juga digunakan dalam pengembangan SIJK Terintegrasi? Setidaknya ada dua hal utama yang menjadi pertim- bangan dalam menentukan hal tersebut. ram- Pertama, dengan ping nya struktur organisasi pe - me rintahan saat ini membuat sta­ keholder yang harus dilayani oleh masing-masing unit kerja di Direk- torat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR menjadi sangat spesifik menyebabkan beragamnya tipe dan entitas stakeholder DJBK sebagai unit organisasi. Kondisi ter - sebut menyebabkan pengem bangan sistem secara terpusat tidak mungkin untuk dilakukan karena fungsi ma - sing-masing unit yang sangat spe sifik dengan stakeholder yang ber beda- beda. semakin Kedua, konsep dan mekanisme pe - juga ngembangan suatu sistem harus mempertimbangkan berbagai aspek lainnya, salah satunya seperti kondisi eksisting aplikasi yang di - gunakan untuk melaksanakan pela - yanan. Saat ini aplikasi-aplikasi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah berjalan dan digunakan oleh stakeholdernya. Sehingga pengem- bangan secara tersebar lebih masuk akal karena aplikasi yang ada dapat tetap digunakan. Perubahan yang SIMPAN menurut kebutuhan proses bisnisnya memiliki user utama Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga ahli konstruksi. Berdasarkan tersebut hasil su dah terdapat pada aplikasi SIKI, se hingga dalam pengembangannya diputuskan bahwa BUJK dan Tenaga ahli konstruksi lagi melakukan registrasi untuk dapat menggunakan aplikasi SIMPAN. Pro - ses registrasi user dalam hal ini di - identifikasi, data tidak perlu 34
LIPUTAN KHUSUS integrasi lakukan melalui proses Interface Application Programming (API) dimana penyedia jasa yang telah terdaftar di aplikasi SIKI dapat langsung menggunakan aplikasi SIMPAN. Pada contoh di atas jika diputuskan untuk tidak dilakukan integrasi, maka ratusan ribu BUJK dan Tenaga ahli Konstruksi harus melakukan proses registrasi kembali pada aplikasi SIMPAN yang selanjutnya masih harus diverifikasi lagi oleh tim pengelola SIMPAN. Terlihat jelas bahwa dengan melakukan proses integrasi, kita dapat memotong beberapa proses yang berdampak terhadap efisiensi resources (waktu, tenaga, biaya). Perlu dijadikan catatan bahwa da lam integrasi level aplikasi, peran tek - nologi hanya sebagian kecil dari keseluruhan proses. Poin utama yang perlu diperhatikan adalah mindset untuk membangun sinergi dengan pengelola aplikasi lain dan mau jalur birokrasi selama memotong sesuai dengan tujuan organisasi. Se lama suatu aplikasi masih di gu - nakan, integrasi level aplikasi harus selalu didorong dan dilakukan se - cara kontinu baik terhadap aplikasi internal maupun eksternal untuk me - minimalisir potensi redundancy ap - likasi dengan data yang serupa. Kedua, integrasi level data yang me - integrasi de - rupakan mekanisme ngan metode akses secara lang - sung ke database dua aplikasi atau lebih untuk kemudian dikumpulkan ke suatu gudang data dimana dilakukan standarisasi, kategorisasi, dan diolah sesusai kebutuhan or - Infrastruktur yang dapat ganisasi. di gunakan dalam metode ini antara salah satunya adalah ETL Tools (Datawarehouse). Salah satu con toh level data implementasi di DJBK adalah integrasi data te - naga kerja konstruksi pada aplikasi Dayanaker dan SIKI yang telah masuk pa da datawarehouse SIJK. integrasi Pada datawarehouse SIJK kita da pat melihat tenaga kerja konstruksi yang telah dibina oleh Balai Jasa Kons truksi Wilayah (data dayanaker) untuk kemudian dibandingkan de - ngan data tenaga kerja konstruksi yang melanjutkan proses uji dan men dapatkan sertifikat (data SIKI) sehingga kita bisa mendapatkan su dut pandang baru terhadap data tenaga kerja konstruksi yang tidak di dapatkan jika data di lihat secara terpisah. fungsi Dapat da tawarehouse lebih kepada ke - butuhan untuk melakukan ana - terhadap data tertentu. Se - lisa makin banyak sumber data yang terintegrasi dalam datawarehouse maka proses analisa data dapat dilakukan secara lebih komprehensif untuk mendapatkan sudut pandang baru lainnya. dilihat bahwa Secara konsep, SIJK Terintegrasi juga dikembangkan berdasarkan prinsip Sistem Informasi Manajemen dimana pada khususnya ditujukan untuk men dukung proses pembuatan ke - putusan strategis di level ma na - jerial yang membutuhkan ana lisis data yang lebih menyeluruh. Ten - tunya proses analisis data atau Online Analytical processing (OLAP) yang lebih komprehensif, memiliki data terkait dari berbagai sumber menjadi sangat penting. Hal itu untuk men - dukung proses pengolahan dan analisis data secara lebih mendalam guna menemukan sudut pandang baru yang tidak bisa didapatkan ketika suatu aplikasi berdiri sendiri. Sedangkan aplikasi-aplikasi pada pe milik proses bisnis akan berperan sebagai sumber data pada level Online Transaction Processing (OLTP). Kategorisasi ini juga diperkuat me - lalui konsep OLTP dan OLAP. Berdasarkan tabel diatas juga dapat terlihat jelas perbedaan mendasar antara SIJK Terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang berjalan di Unit Kerja, dimana manajerial level tentunya hanya membutuhkan ring - kasan dari historical data yang da pat diproses sewaktu-waktu. Yang di - tujukan untuk mendukung proses pe ngambilan keputusan strategis yang cepat dan lebih tepat sasaran (efektif). Tentunya untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan teknologi khusus, salah satunya melalui im - plementasi datawarehouse. Perlu dipastikan beberapa hal un tuk menjamin suksesnya SIJK Ter - integrasi, diantaranya seperti: - Unit kerja perlu merampingkan aplikasinya hingga fungsinya men jadi sangat spesifik dan unik. Pemanfaatan teknologi baru se - bagai keharusan. Peran serta aktif serta komitmen untuk berkolaborasi dan saling terbuka terkait data dari tiap unit kerja
Dengan demikian diharapkan SIJK terintegrasi sebagai salah satu tools guna mewujudkan sektor Jasa Kons - truksi yang handal, berdaya saing dan berkualitas dapat tercipta.* 35
SOFT NEWS PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI DALAM RANGKA MEMBANGUN BIG DATA RANTAI PASOK KONSTRUKSI Oleh: Ir. Nicodemus Daud, M.Si. (Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi) Kelancaran rantai pasok konstruksi menjadi kunci utama yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu proyek konstruksi. SALAH satu bagian penting dalam rantai pasok konstruksi tersebut adalah sumber daya material dan peralatan konstruksi. Peranan penting sumber daya material dan peralatan konstruksi tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat salah satunya bertanggung jawab atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri. Jasa Konstruksi terhadap sumber daya material dan peralatan konstruksi yang telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Hal tersebut sejalan dengan arah utama transformasi industri konstruksi 4.0 yaitu mengembangkan penyelenggaraan jasa konstruksi melibatkan teknologi untuk pe ningkatan daya saing nasional, dengan berprinsip dasar membangun big data rantai pasok industri konstruksi. terintegrasi inovasi Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan diantaranya adalah: a. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; dan b. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi. Pencatatan SDMPK bertujuan untuk: a. menyiapkan pangkalan data (big data) sumber daya material dan peralatan Konstruksi; ketidakpastian b. meminimalkan terkait ke tersediaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia; c. menjamin terselenggaranya pembangunan infra struk - tur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; dan d. mendukung pemenuhan standar keamanan, kese - informasi Salah satu isu strategis yang dihadapi dalam rantai pasok material dan peralatan konstruksi adalah ketidakpastian data dan informasi pasokan (supply), baik dari aspek kualitas, kuantitas dan ketersebarannya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Drektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi adalah pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi (selanjutnya disebut dengan pencatatan SDMPK). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. lamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai mengingat dalam pencatatan sumber daya material konstruksi mensyaratkan pencatatan dokumen sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan untuk pencatatan sumber daya peralatan konstruksi mensyaratkan pencatatan dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3. Dengan tersedianya dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bukti lulus uji dalam mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Pencatatan tersebut dilaksanakan melalui Sistem Informasi Lebih lanjut, pada Pasal 26D PP Nomor 14 Tahun 2021 diamanatkan bahwa pencatatan SDMPK perlu diatur 36
SOFT NEWS lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Oleh karena itu, dibentuk Tim Pe - nyusun Rapermen PUPR tentang Pen - catatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi dalam rangka melakukan pembahasan dan pe - nyu sunan Rapermen tersebut. Hasil rancangan akhir Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan SDMPK tersebut disampaikan da lam kegiatan Workshop Rancangan Per aturan Menteri PUPR tentang Pen - catatan SDMPK sebagai rangkaian ke - giatan terakhir sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. kemudian Pemohon dalam pencatatan sumber daya material konstruksi adalah sumber daya material produsen konstruksi dengan jenis material konstruksi yang dicatatkan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni material dasar utama (semen, baja, baja ringan, aspal minyak, aspal Buton, batu, kayu abu terbang dan slag) dan material olahan utama (beton pracetak, pipa non baja, bata ringan, ubin, genteng/ saniter, panel gipsum, kaca dan cat). Sedangkan untuk pemohon dalam pencatatan sumber daya peralatan konstruksi adalah pemilik sumber Gambar 2 Tata Cara Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. (sumber: Olahan Tim Penyusun, 2021) Gambar 1 Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. (sumber: Dokumentasi Dit. KSDK, 2021) kolaborasi yang kolektif (collective integrasi data collaboration) dan dengan Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam hal validasi dokumen sertifikat SNI dan sertifikat TKDN untuk pencatatan material konstruksi, kemudian Kemen terian Ketenagakerjaan dalam hal validasi Surat Keterangan Meme nuhi Syarat K3 untuk pencatatan sumber daya peralatan konstruksi. dengan Adapun lingkup Peraturan Menteri PUPR Pencatatan SDMPK ini terdiri atas: 1. prinsip pencatatan SDMPK; 2. rancangan akhir tentang jenis sumber daya material dan peralatan konstruksi yang dicatatkan 3. manajemen pencatatan SDMPK; 4. 5. 6. 7. hak dan kewajiban; 8. pemantauan dan evaluasi; dan 9. penghapusan pencatatan. tim pencatatan; tata cara pencatatan SDMK; tata cara pencatatan SDPK; daya peralatan konstruksi dengan jenis peralatan konstruksi yang di - catatkan terbagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu pesawat angkat, pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, dan pesawat/peralatan konstruksi lain nya. Konsep tata cara pencatatan SDMPK dapat dilihat pada Gambar 2. Tentunya dalam implementasi mem- bangun rantai pasok konstruksi, di - perlukan kolaborasi dan kerjasama antar kementerian dan instansi. Dalam hal pencatatan SDMPK, diperlukan Sehingga pada akhirnya melalui pen - terhimpun catatan SDMPK dapat big data yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pe - rangkat pengambilan keputusan (decision making tools/DMT) dalam perumusan kebijakan. Inovasi ini di - harapkan dapat membawa manfaat dalam membangun pengelolaan ran tai pasok material dan peralatan kons truksi yang efektif dan efisien un tuk mendukung percepatan pem - ba ngunan infrasturktur untuk Pe mu - lihan Ekonomi Nasional.* 37
SOFT NEWS JASA KONSTRUKSI DALAM SINERGI KEBIJAKAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Oleh: Meylina Hasbullah Sudahkah anda divaksin? Sejak awal tahun 2021 pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan. DEMIKIAN pula di Kementerian PUPR, pemberian vaksin telah dilakukan, dimana saat ini telah dilaksanakan gelombang kedua pemberian vaksin untuk pegawai pusat, dan segera dilanjutkan dengan vaksinasi untuk pegawai di Balai seluruh Indonesia. Vaksinasi turut meningkatkan psikologi masyarakat bahwa ekonomi nasional pada 2021 akan tumbuh positif, setelah sempat negative pada 2020 akibat pandemi. Perekonomian Indonesia dan dunia, secara kumulatif mengalami perlambatan dan terkontraksi sepanjang tahun 2020. Pandemi COVID-19 membatasi kegiatan ekonomi dan pergerakan manusia, hingga resesi terjadi. Pemerintah dipastikan akan menajamkan efektifitas strategi belanja penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah berjalan. Selain vaksinasi, Pemerintah juga terus melaksanakan 38
SOFT NEWS percepatan ekonomi na sional, salah satunya dengan mem- percepat implementasi UU Cipta Kerja. Perbaikan ekonomi terus di - upayakan dengan menarik investasi ke Indonesia, selain menjaga tingkat konsumsi dalam negeri terutama masyarakat menengah ke bawah. UU Cipta Kerja juga diharapkan akan mendorong kemudahan bagi UMKM dalam berusaha. Aturan turunan UU Cipta Kerja telah ditetapkan, yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Adanya standar pedoman pelaksanaan dari masing-masing Kementerian/Lem ba- ga dijadualkan paling lambat dua (2) bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan. dan Perpres Sinergi kebijakan lintas sektor dan lingkup substansi diperlukan untuk mencapai tujuan dari UU Cipta Kerja. pemulihan Dari total 51 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berisi substansi Konstruksi dan Perumahan, antara lain: a. PP No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, b. PP No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas PP No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Per- mukiman, c. PP No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, d. PP No. 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2017 tentang Arsitek, e. PP No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksnaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, f. PP No. 17 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, g. Perpres No. 9 tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penye leng- gara an Perumahan. Selain itu terdapat substansi Pe - ngadaan Barang/Jasa melalui Perpres No. 12 tahun 2021 tentang pe - rubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. konstruksi Pertumbuhan lurus dengan pertum- ber banding buhan ekonomi nasional. Kebijakan alokasi anggaran infra struktur se - besar Rp 417,4 triliun dalam APBN 2021 diharapkan menjadi stimulus yang memberikan kontribusi positif terhadap PDB. Sebelumnya pada infrastruktur ta hun 2020, alokasi ada lah sebesar Rp 281,1 triliun. ter- Lon jakan kenaikan anggaran sebut dikarenakan pemerintah ingin mengejar beberapa proyek yang sempat tertunda pada tahun lalu, disamping menambah proyek-pro - yek baru pada tahun 2021. Sektor konstruksi sejak tahun 2015 hingga 2020 tercatat selalu memberikan kon - tribusi lebih dari 10 persen terhadap PDB setiap tahunnya. sektor Direktorat Jenderal Bina Konstruksi jasa konstruksi sebagai pembina te rus berupaya meningkatkan kua - industri konstruksi. Melalui litas pe ngaturan jasa konstruksi yang kom prehensif, keandalan kualitas in - fra struktur, rantai pasok, SDM dan tek - nologi konstruksi di Indonesia. (***) 39