BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PEMBERIAN HADIAH KEPADA PEJABAT A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Pada dasarnya hukum muamalah merupakan hal yang diperbolehkan sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqih dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaidah fiqhiyyah yang berbunyi "al-ashlu fi al-asyya'i al-ibahatu". 1 Kaidah ini berlandaskan beberapa dalil syar'i, diantaranya adalah firman Allah:
Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan- Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)2
Adapun hadiah adalah termasuk dalam kategori muamalah yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan oleh Allah, sebagaimana firman- Nya: 1 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Fiqhiyyah, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 5. 2 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Syamiil Al-Qur'an, 2005, hlm. 5. 62
63
Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta- minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,...(QS. al-Baqarah [2]:177)3 yatim, orang-orang miskin, musafir Dan sabda Rasulullah saw.: .) : ﻪﻴﻠﻋ ﻦﺴﺣ(. ﻰﻠﺻ ﺎﺑ ﻰﻠﻌﻳ ﻦﻋ , ﻦﻋ Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai." (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al- Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan)4 Dari nash al-Qur'an dan hadits diatas para ulama menyatakan bahwa saling memberikan hadiah hukum asalnya boleh bahkan dianjurkan kecuali ada sebab yang menunjukkan keharamannya. Secara umum memang demikian, akan tetapi jika memberi hadiah untuk kepentingan tertentu atau ada hal lain yang mempengaruhinya maka hukum hadiah itu bisa berubah. Seperti memberi hadiah kepada orang yang memiliki suatu jabatan, kekuasaan atau wewenang, maka pemberian hadiah tersebut dilarang. Hadiah seperti ini disebut juga dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Adapun rukun dan syarat hadiah sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab II meliputi al-muhdi (pemberi hadiah), al-muhda ilayh (pihak 3 Ibid., hlm. 27. 4 Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, Subul As-Salam Syarah Blughul Maram, Terj. Muhammad Isnan, "Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram", Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, Cet. 8, hlm. 555.
64 yang diberi hadiah), shighat (ijab qabul), dan al-muhda (barang yang dihadiahkan). Ketika transaksi hadiah telah memenuhi keempat unsur tersebut maka hukumnya telah dipandang sah menurut syara'. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, disini terjadi perbedaan mengenai hukum hadiah, ada yang diperbolehkan ada juga yang diharamkan. Penulis lebih fokus pada pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan dua pendapat tentang pemberian hadiah kepada pejabat, yaitu diharamkan dengan sebab-sebab tertentu dan diperbolehkan karena sebab tertentu pula. Sebagaimana telah diutarakan dalam bab III skripsi ini bahwa dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i, hadiah dapat menjadi haram bagi pejabat jika maksud dan tujuan dari hadiah tersebut: 1. Untuk memperoleh sesuatu yang hak atau yang batil (karena diharamkan bagi petugas pemerintahan untuk menyegerakan mengambil hak terhadap orang-orang yang ditangani urusannya). 2. Untuk menolak perbuatan yang dibenci bagi pemberi hadiah jika sudah ditetapkan hak baginya. Keharaman pemberian hadiah seperti di atas karena dinyatakan dalam Al-Qur'an:
Artinya: Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. (QS.al Baqarah [2]: 188)5 Menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas tidak bertentangan dengan dalil naqli bahwa adanya larangan mengambil hadiah maupun memberikan hadiah kepada pejabat karena termasuk memakan harta benda secara batil. Sebab hal ini dapat menjurus kepada risywah (suap). Dalam hal ini pendapat Imam Asy-Syafi'i tidak secara tegas mengatakan kategori hadiah kepada pejabat masuk ke dalam suap. Akan tetapi, beliau lebih memerinci sebab-sebab keharamannya seperti yang telah disebutkan diatas. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi bahwa suap adalah semua harta yang diserahkan kepada seseorang yang memiliki kedudukan demi memuluskan persoalan yang tidak halal.6 Dalam sebuah hadits shahih: : . . Artinya: Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah saw melaknat penyuap dan orang yang disuap dalam perkara peradilan." (HR. Lima Imam, serta dihasankan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)7 Dalam kitab An-Nihayah tertera ar-rasyi artinya orang yang memberikan uang suap agar si hakim menolongnya untuk suatu perbuatan batil dan murtasyi artinya orang yang menerima uang suap tersebut (dalam 5 Departemen Agama RI, op.cit.,hlm. 29. 6 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Terj. Amiruddin ed., "Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari", Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Cet. 2, hlm. 404. 7 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, Terj. Ali Nur Medan., "Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram", Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, Cet. 8, hlm. 665. 65
perkara peradilan). Sedang ar-raisy artinya perantara antara yang menyuap dan yang menerima suap. Walau si perantara melakukannya dengan suka rela, ia tetap mendapat laknat sebagaimana yang tercantum dalam hadits dan jika ia melakukan itu dengan mengambil upah maka laknatnya lebih besar lagi. Hadits di atas dikuatkan oleh hadits Abdullah bin Amr ra. yang diriwayatkan oleh imam empat kecuali An-Nasa'i hanya saja pada riwayat Abu Dawud tidak disebutkan lafazh al-hukmi. Tambahan lafadz ini tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi. Dalam kitab Subul as-Salam dijelaskan bahwa uang suap hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama, baik bagi seorang hakim maupun bagi seorang petugas pengumpul zakat dan pejabat lainnya. Harta yang diterima seorang hakim ada empat macam yaitu: uang suap, hadiah, upah, dan rezeki lain.8 Dinamakan 'uang suap' apabila uang yang diberikan kepada hakim dimaksudkan agar hakim memutuskan hukum dengan cara yang tidak hak, maka uang ini hukumnya haram, baik bagi orang yang memberi maupun yang menerimanya. Jika uang suap diberikan kepada hakim agar pemberi suap mendapatkan haknya kembali, maka hakim mendapat dosa jika menerima uang suap itu, sementara si pemberi suap tidak, karena yang ia ambil adalah haknya sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa si pemberi 8 Ibid., hlm. 667. 66
67 suap juga berdosa karena ia telah menjerumuskan si hakim dalam perbuatan dosa. Dinamakan 'hadiah' jika uang atau harta itu diberikan sebelum hakim menduduki jabatannya sebagai seorang hakim, maka halal hukumnya bagi si pemberi itu meneruskan kebiasaannya dengan memberikan hadiah tersebut. Jika hadiah tersebut tidak diberikan sebelumnya kecuali setelah hakim menduduki jabatannya sebagai hakim dan si pemberi hadiah tidak memiliki persengketaan atau permasalahan yang ditangani oleh hakim, maka hadiah tersebut boleh diambil oleh hakim, hanya saja hukumnya makruh. Akan tetapi, jika si pemberi hadiah punya masalah yang sedang ditangani oleh hakim, maka haram bagi hakim menerima hadiah tersebut begitu juga si pemberi hadiah. Dinamakan 'upah' apabila seorang hakim sudah mendapatkan gaji secara rutin dari baitul mal, maka haram baginya untuk menerima upah dalam memutuskan perkara. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, karena hakim sudah mendapatkan gaji yang diambil dari baitul mal atas jabatan yang ia emban. Jadi tidak perlu lagi diupah untuk kasus yang ia tangani, karena hal itu memang sudah menjadi tugasnya. Akan tetapi, apabila upah tersebut tidak berasal dari baitul mal dan bukan upah atas pekerjaannya sebagai hakim maka hukumnya boleh. Jika hakim mengambil upah melebihi upah sewajarnya, maka hukumnya haram, sebab upah diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, bukan karena jabatan hakim yang dipegang. Oleh karena itu, posisinya sebagai
hakim tidak berhak dijadikan alasan untuk mendapatkan upah lebih dari yang sewajarnya.9 Selanjutnya pendapat Imam Asy-Syafi'i yang tidak diperbolehkan menerima hadiah yaitu: jika hadiah tersebut diberikan oleh orang yang urusannya sedang ditangani petugas pemerintah. Maksud dari hadiah yang diberikan oleh orang yang sedang ditangani urusannya adalah akan menimbulkan kecondongan hati bagi pejabat tersebut. Jika hadiah itu diterima oleh pejabat maka dikhawatirkan akan menimbulkan sikap berat sebelah dalam menentukan sikap. Apalagi jika pejabat ini adalah seorang hakim. Seperti yang dikatakan oleh asy-Syaukani dalam kitabnya Nail al- Authar, bahwa hadiah kepada seorang hakim dan sebagainya itu adalah suatu bentuk risywah. Sebab seorang yang memberi hadiah kalau belum merupakan kebiasaan kepada hakim sebelum diangkat sebagai hakim, sudah pasti hadiahnya itu ada tendensi tertentu. Mungkin untuk memperkuat kebatilannya atau sebagai upaya untuk mencari kemenangan. Semuanya itu adalah haram. Paling tidak bertujuan supaya bisa dekat dengan hakim, lalu hakim menghargainya. lain adalah demi meminta bantuan untuk Tujuannya mengalahkan lawannya atau untuk mencari keselamatan dari berbagai tuntutan para lawannya itu, yang pada gilirannya hakim akan marah kepada orang yang seharusnya di pihak yang benar dan orang yang seharusnya tidak perlu takut akhirnya menjadi takut. Inilah tujan-tujuan dan latar belakang yang dituju oleh risywah. itu hendaklah para hakim selalu berhati-hati demi Justru mempertahankan keagamaannya, guna bersiap-siap menuju Tuhannya. Kiranya para hakim jangan sampai menerima hadiah, sebab setiap kebaikan itu secara tabi'i akan selalu menuntut balas jasa, karena hati manusia itu sangat terpengaruh oleh budi baik tidak 9 Ibid 68
69 seseorang yang memungkinkan hatinya cenderung ke situ tanpa disadari.10 Larangan ini juga dapat diterapkan kepada semua pejabat yang sedang memangku posisi jabatan, meskipun bukan sebagai seorang hakim. Jika pemberian hadiah ini diberikan dari seseorang yang sedang ditangani urusannya, maka hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pejabat tersebut meskipun maksud dari si pemberi tidak untuk mendapatkan suatu hak atau kebatilan tertentu seperti pada kasus suap. Dari pendapat Imam Asy-Syafi'i ini menerangkan bahwa haram hukumnya mengambil hadiah dari seseorang yang ditangani urusannya adalah suatu upaya kehati-hatian bagi seseorang yang memangku jabatan tertentu agar selalu bersifat adil dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Selanjutnya pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kedua yaitu dengan kriteria sebagai berikut: 1. Jika hadiah tersebut bukan dari orang yang sedang ditangani oleh petugas pemerintah, atau 2. Jika hadiah tersebut berasal dari orang yang berada di luar daerah kekuasaannya dan hadiah tersebut sebagai rasa terima kasih kepada petugas pemerintah. Maka Imam Asy-Syafi'i lebih cenderung menyukai jika hadiah tersebut diberikan kepada para petugas pemerintah di wilayah orang yang memberi hadiah dan lebih baik jika petugas pemerintah tadi tidak 10 Ibn Abd al-Aziz al-Mubarok, Bustan al-ahbar Mukhtashar Nail al-Authar, Terj. Qadir Hasan, "Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum", Surabaya: Bina Ilmu, 1986, jilid VI, hlm. 614-615.
70 menerimanya. Tapi jika petugas pemerintah tersebut menerima juga diperbolehkan. Hal ini mengandung pengertian bahwa hadiah yang diberikan kepada pejabat dari seseorang diluar urusan yang ditangani atau diluar daerah kekuasaannya berarti memungkinkan jauh dari praktek suap menyuap yang telah diharamkan. Apalagi jika hadiah tersebut dimaksudkan sebagai rasa terima kasih kepada pejabat. Jadi tujuan asli dari sebuah hadiah tampak yaitu sebagai penghargaan. Penggunaan kata "fa ahabbu" yang berarti "lebih aku sukai" dilanjutkan dengan kata "lam tahrum" yang berarti "tidak diharamkan", maka disini menunjukkan kebolehan menerima meskipun lebih utamanya tidak menerima. Disini dapat terlihat pula bahwa perbuatan baik itu tidak untuk mengharapkan suatu balasan apa pun termasuk untuk mendapatkan hadiah. Namun di akhir pendapatnya ini beliau berpendapat jika petugas pemerintah menerima hadiah tersebut maka tidak diharamkan. Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i yang terakhir adalah memperbolehkan hadiah yang diberikan kepada pejabat adalah jika hadiah tersebut berasal dari kerabatnya atau yang dekat dengannya yang telah biasa memberikan hadiah sebelum menjadi petugas pemerintah dan tidak pula ada hubungannya dengan suatu urusan. Imam Asy-Syafi'i menggunakan kata "fattanazzuhu ahabbu ilayya wa ab'adu liqalati as-sau'i" yang berarti "membersihkan diri lebih saya sukai dan lebih menjauhkan untuk kata-kata buruk" kemudian diikuti kata
"la ba'tsa an yaqbala wa yatamawwala" yang berarti "tidak mengapa ia terima dan memiliki harta itu". Dari definisi di atas pemberian hadiah dari seorang keluarganya dan dihadiahkan sebelum menduduki jabatan pemerintah sebaiknya dihindari, karena syari'at menganggap baik untuk tidak melakukannya. Kecuali jika makna hadiah tersebut memang murni sebagai hadiah maupun hibah kepada pejabat atau petugas pemerintah tersebut. Menurut penulis dasar kebolehan yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah jika hadiah tersebut hanya termotifasi oleh menjaga silaturrahim dari hubungan kekerabatan yang sudah terjalin serta sudah menjadi kebiasaan memberi hadiah sebelum memegang jabatan. Selain itu, pemberian hadiah tersebut tidak pula bertambah walaupun setelah memegang suatu jabatan. Sehingga pejabat atau petugas pemerintah boleh menerima hadiah dari seseorang yang memenuhi kriteria di atas, meskipun menurut beliau pendapat lebih baik untuk tidak menerimanya sebagai upaya menyucikan diri lebih didahulukan daripada kebolehan menerima hadiah bagi pejabat. B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Berbicara metode istinbath hukum Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat beliau mengambil hadits-hadits yang berkaitan dengan amil maupun tentang hadiah yang telah penulis sebutkan 71
dalam bab-bab sebelumnya. Dalam sebuah hadits ada yang menjelaskan peristiwa seorang amil saat mendapatkan hadiah di luar tugasnya, dalam hadits lain mengatakan hadiah bagi seorang pekerja adalah ghulul, dalam hadits lain juga menerangkan bahwa sesuatu yang datang dari saudaranya tanpa diharap dan diminta sebaiknya diterima. Dari beberapa dalil tersebut dikompromikan kemudian dicari kesesuaian dan keserasian agar antara satu dengan yang lain tidak saling berbenturan atau bisa dikatakan antara dalil yang satu menguatkan yang lain. Pertama Imam Asy-Syafi'i memunculkan hadits yang menjelaskan tentang seorang amil pemungut zakat yang mendapatkan hadiah yang termaktub dalam kitab al-Ummnya, ﱠﻠ ﺎ ﱠﻠﻰ ﻲ : ﺎ ﱠﻠﻰ . " : ﺎ ، ﻰ ؟ ، ﺎ ﻰ ﺎ ﻰ ﻰ " ﱠﻻ ﺎ ﺎ ﻲ ، ) : ﺎ ﺎ ﱠﻼ ﻰ ؟ ، ﱠﻠ ؟" ﱠﻠ ، ﱠﻠ " : Artinya: Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i r.a. yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari Abi Humaid As-Sa'idiy mengatakan: "Nabi saw. menugasi seorang laki-laki dari suku Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyyah untuk menarik zakat. Ketika ia datang kepada Nabi, ia berkata, 'Ini untuk Anda (harta zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku'. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar dan berkata, 'Ada seorang amil yang kami utus untuk menarik zakat, lalu ia datang kepada kami dan berkata, "ini untuk Anda (berupa zakat) 72 ﺎ ﻰ ِﺴﻲ َ
sedangkan yang ini hadiah untukku". Selanjutnya, "Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya kemudian ia menunggu apakah ada orang yang akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada dikekuasaannya, tidak ada orang yang mengambil hadiah tersebut sedikitpun kecuali nanti - pada hari kiamat - ia akan datang membawa hadiah tersebut di atas tengkuknya. Kalau ia berupa sapi, maka ia akan bersuara seperti sapi, kalau ia berupa unta, maka ia akan bersuara seperti unta, kalau ia berupa kambing, maka ia akan bersuara seperti kambing." Kemudian Nabi mengangkat tangannya sampai kami melihat putihnya ketiak beliau dan bersabda, "Ya Allah, Ya Tuhan, Bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah Ya Tuhan bukankah telah aku sampaikan. (HR. Bukhari)11 Hadits tersebut memberi qarinah (petunjuk) bahwa sesungguhnya Nabi saw mencela perbuatan Ibnu Lutbiyyah yang menerima hadiah yang diberikan kepadanya, karena kedudukannya sebagai seorang pegawai pemerintah. Kemudian kalimat "mengapa dia tidak duduk di rumah bapaknya atau ibunya" memberi faidah bahwa sekiranya dia diberi hadiah dalam kondisi seperti itu, niscaya hukumnya tidak makruh, karena tidak ada faktor yang menimbulkan kecurigaan. Dalam hadits lain dalam riwayat Abu Humaid as-Sa'idiy juga diterangkan bahwa, ﱠﻠ ﱠﻠ Artinya: Dari Abu Humaid al-Sa'idy, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Pemberian hadiah-hadiah pada pejabat adalah ghulul (pengkhianatan)." (HR. Ahmad)12 11 Abu Abdillah Muhammad Ibn 'Isma'il al-Bukhary, Shahih Bukhary, Beirut: Daar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M, jilid V, hlm. 2624. 12 Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, Mesir: Muassasah Qurtubah, jilid V, hlm. 424. 73
Dari kedua hadits tersebut menjelaskan kesatuan maksud bahwa hadiah yang diberikan kepada pejabat atau petugas pemerintah yang disebabkan karena kedudukannya adalah haram. Terlebih lagi dalam pendapatnya Imam Asy-Syafi'i lebih memerinci jika hadiah tersebut dari sesorang yang sedang ditangani urusannya untuk mendapatkan sesuatu yang hak atau batil, untuk mempermudah suatu perkara yang sebenarnya telah ditetapkan bagi si pemberi namun tidak disukainya maka haram bagi petugas pemerintah mengambil hadiah tersebut. Karena upaya pemberian hadiah tersebut dapat dimasukkan dalam kategori risywah atau suap. Yaitu suatu upaya menyerahkan harta kepada seseorang yang memiliki kedudukan demi memuluskan persoalan yang tidak halal. Dalam kaidah fiqih juga disebutkan: Artinya: Sesuatu memberikannya. yang haram pengambilannya haram Selanjutnya pada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa jika hadiah tersebut bukan dari orang yang sedang ditangani oleh petugas pemerintah atau berasal dari orang yang berada di luar daerah kekuasaannya dan sebagai rasa terima kasih kepada petugas pemerintah, maka Imam Asy-Syafi'i lebih cenderung menyukai jika hadiah tersebut diberikan kepada para petugas pemerintah di wilayah orang yang memberi hadiah dan lebih baik jika petugas pemerintah tadi tidak menerimanya. Tetapi jika petugas pemerintah menerima juga diperbolehkan. 74 pula
Hal ini beliau ber-istinbath dengan mendasarkan pada qaul shahabi berikut, ﺎ ﻲ : ﺰ ﺎ ﺪ ﺎﻰ ﻲ ﻰ . ﻲ Artinya: Dikabarkan kepada kami dari Ar-Rabi' berkata dikabarkan dari Imam Asy-Syafi'i berkata: telah dikabarkan dari Mutharrif bin Mazin dari seorang syaikh terpercaya yang disebut namanya, yang tidak lagi saya ingat namanya, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki penguasa rakyatnya. Kemudian sebagian orang 'Ajm (non Arab) mengirimkan hadiah kepada penguasa 'Adn karena memuji kepadanya atas kebaikannya. Kemudian penguasa tersebut memastikan hadiah itu kepada Umar bin Abdul Aziz maka beliau menelitinya dengan berkata dengan perkataan yang bermakna: bahwa letakkan hadiah itu ke dalam Baitul Mal. 'Adn berbuat baik kepada Pada petikan qaul shahabi di atas menunjukkan bahwa jika seorang pejabat atau petugas pemerintah yang mendapatkan hadiah dari seseorang diluar daerah kekuasaannya sebaiknya menyerahkan hadiah itu kepada Baitul Mal. Pada era sekarang ini dapat diserahkan dalam harta Negara khususnya yang menunjang pada kepentingan Islam, karena hadiah yang diterima oleh seorang pejabat dalam kondisi tersebut adalah hadiah yang dikhawatirkan dalam rangka suap. Dalam masalah ta'abbudi, Imam Asy-Syafi'i memang tidak memandang qaul shahabi sebagai hujjah, baik terhadap sahabat maupun generasi kemudian. Sehingga pada masalah muamalah qaul shahabi dapat 75
digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang qaul shahabi sebagai berikut: 1. Dalam hal kesepakatan, maka qaul shahabi itu menjelma sebagai ijma' dan karena itu harus diterima sebagai dalil. 2. Jika di antara mereka terjadi perbedaan pendapat, maka qaul shahabi itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. 3. Bila hanya ada qaul shahabi yang tidak tersiar luas, tanpa persetujuan atau bantahan dari sahabat lain, maka jika menyangkut masalah non ijtihadi, qaul shahabi itu adalah hujjah. Inilah pendapatnya dalam qaul qadim maupun qaul jadid. Akan tetapi mengenai qaul shahabi yang menyangkut masalah ijtihadi terjadi perubahan pendapat beliau pada qaul qadim, ia menganggap sebagai hujjah sedangkan qaul jadid tidak.13 Kalau pada kitab-kitab klasik penjelasan yang sering disinggung mengenai pemberian hadiah kepada pejabat lebih banyak dijelaskan pada seorang hakim atau qadhi maupun pada amil (petugas pemungut zakat). Namun seiring perkembangan zaman suatu ketetapan dalam kitab klasik tentang pemberian hadiah tersebut juga sebaiknya diterapkan pada semua elemen kedudukan jabatan. Apalagi fenomena zaman sekarang yang sedang marak terjadi adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, 13 Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. . 76
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.14 Apabila dicermati penjelasan pasal 12B ayat 1 di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja. "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:..."15 Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah saat penyelenggara negara tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. 14 Penjelasan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 12B ayat 1. 15 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 12B ayat 1. 77
Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/ kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pejabat di Indonesia. Sesungguhnya praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap dan sebaiknya harus dihindari bagi pejabat mana pun agar suatu pemerintahan dapat bersih dari budaya yang dapat menjurus pada korupsi. Praktek gratifikasi oleh kalangan pejabat ini akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi hadiah yang selanjutnya dapat disebut penyuap serta penerima hadiah (pejabat) yang 78
selanjutnya disebut dengan penerima suap. Kedua belah pihak tersebut dapat dikenakan sanksi hukum apabila pemberian hadiah atau gratifikasi telah terbukti sebagai salah satu tindak pidana suap. Kemudian pada fatwa MUI yang lahir atas desakan masyarakat yang telah lama resah dengan praktik risywah dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau sebaliknya, maka dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M, MUI telah membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat. Sidang tersebut kemudian menyepakati bahwa: 1. Memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram. 2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram. 3. Memberikan hadiah kepada pejabat: a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya; b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada kemungkinan: 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram; 79 tiga
2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.16 Apabila mencermati fatwa MUI di atas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat maka dapat dilihat ketiga komponen tersebut hampir mempunyai perbedaan tipis dari setiap pengertiannya. Adapun risywah adalah pemberian seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang Kemudian korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Sedangkan hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya. 16 Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (suap), Ghulul (korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat. 80 hak.
81 Dari uraian di atas terdapat point penting yang perlu dicatat sebagai relevansi antara penelitian terhadap pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat dengan skripsi ini. Menurut Imam Asy- Syafi'i dalam pemberian hadiah kepada pejabat yang diberikan oleh seseorang diluar kewenangan pejabat tersebut atau dari keluarganya sebelum menjadi pejabat dan tidak ada hubungannya dengan kewenangannya boleh diterima. Mungkin pemikiran beliau cocok untuk diplikasikan oleh masyarakat pada masanya. Akan tetapi apabila pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan pejabat menerima hadiah dari keluarganya ini diaplikasikan pada masa sekarang maka tidak relevan karena pada kenyataannya praktik pemberian hadiah kepada pejabat pada masa sekarang sudah sangat kompleks dan tercampur oleh maksud tertentu yaitu menyangkut kewenangan dari pejabat itu sendiri. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membahas tentang gratifikasi atau pemberian hadiah kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri pada pasal 12B dan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang risywah (suap), ghulul (korupsi), dan hadiah kepada pejabat dengan tegas melarang praktik gratifikasi oleh siapa pun dan ada aturan yang perlu dilaksanakan. Apabila seorang pejabat di dalam menjalankan tugasnya mendapatkan hadiah, hendaknya dilaporkan secara transparan kepada lembaga Komisi Pemberantsan Korupsi. Kemudian apakah lembaga tersebut akan mengijinkannya untuk mengambil hadiah itu atau
82 memintanya untuk kepentingan lembaga, maka ini diserahkan kepada aturan dalam lembaga tersebut. Sebagaimana juga jika hadiah tersebut berasal dari kerabat keluarga yang tidak bertendensi pada pemerintahan karena suap atau lainnya serta sudah menjadi kebiasaan memberi hadiah sebelum memegang jabatan tetap harus dilaporkan karena untuk menghindari dari upaya tindak pidana suap. Alasan lain perlunya pejabat melaporkan hadiah dari seseorang adalah untuk kemaslahatan umat yang berupa memelihara kepentingan publik agar tidak terjadi penyelewengan wewenang. Hal ini sesuai dengan al-Qawaid al-Asasiyah (kaidah fiqh yang asasi)17 yaitu: ﳌ Artinya: Meraih ke-maslahat-an dan menolak ke-mafsadat-an Kemaslahatan dilihat dari syari'ah dibagi menjadi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, sunnah melaksankannya, dan ada yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan ada yang haram melaksanakannya dan ada yang makruh melaksanakannya. Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satu dalam waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat. 18 Sebagaimana pemberian hadiah kepada pejabat tersebut berasal dari keluarganya, maka upaya menolak hadiah adalah bentuk maslahat karena banyak manfaatnya dari pada madharat-nya. Sebab hadiah tersebut 17 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 27. 18 ibid, hlm. 28.
83 dikhawatirkan berpengaruh dalam jabatan maupun kewenangan dari pejabat dalam waktu dekat maupun dalam waktu panjang. Bahkan pada masa sekarang, setiap kasus mafia hukum tak luput terjadi dari keluarga dekat yang tanpa disadari sebelumnya. Hal ini untuk memberikan kejelasan hukum apabila terjadi perselisihan setelah akad. Perintah untuk memilih jalan kemaslahatan ini sesuai dengan firman Allah surat az-Zumar ayat 55,
Artinya: Dan ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. (QS. az-Zumar [39]: 55)19
Demikian pula sebaliknya, apabila menghadapi mafsadat pada waktu yang sama, maka harus didahulukan menolak mafsadat yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadat, maka harus dipilih maslahatnya yang lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih utama dari pada meraih maslahat, sebab menolak mafsadat itu sudah termasuk kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah: ﻰ ﳌ Artinya: Menolak mafsadat didahulukan dari pada meraih kemaslahatan. 19 Departemen Agama RI, op.cit.,hlm. 464.
Ukuran yang lebih konkret mengenai kemaslahatan ini dijelaskan oleh MUI dalam musyawarah nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria maslahat sebagai berikut: 1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (maqasid asy-Syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (ad-Dharuriyyah al-Khamsah), yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. 2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash. 3. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.20 Seperti keharusan menolak pemberian hadiah kepada pejabat dari keluarga atau kerabat yang telah biasa memberi dan tidak ada kaitannya dengan kewenangan jabatan dapat menjadi upaya menjauhkan diri pejabat dari praktek suap karena ini untuk kemaslahatan akad itu sendiri juga untuk mencapai kemaslahatan masyarakat (mencegah perselisihan yang mungkin terjadi setelah akad). Apabila dengan terpaksa pejabat tadi menerima pemberian hadiah dari seseorang maka pejabat tersebut harus melaporkan kepada lembaga yang berkompeten seperti KPK untuk kemudian ditetapkan status hadiah tersebut dapat dimiliki oleh pejabat itu 20 Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia VII Tahun 2005 No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat. 84
sendiri atau negara, karena menolak mafsadat yang besar harus didahulukan. Berarti tujuan ini telah sesuai dengan al-Qawaid al-Asasiyah tersebut. 85