Abidin - Pandangan Tokoh Nu Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad Pandangan Tokoh NU Jember tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya dalam Majlis Akad M. Zaenal Abidin Universitas Ibrahimy, Situbondo Abstract: The purpose of this research was to find out how they viewed NU figures in Jember and how they viewed Islamic law about the presence of guardians who have represented their guardianship in their child wedding. This study used a qualitative approach, the chosen data collection technique was an interview. The results of the study found that NU figures in Jember had a different viewed point. Some nu figures had the view that a guardian who had represented his guardianship can attend the ceremony and had no effect on the Wedding as long as it is not one of the witnesses of marriage, others argue that the guardian expected to leave the ceremony, some even think that the guardian should not attend the ceremony because it can cause an invalid contract. While the Islamic legal view said that the guardian who had represented his guardianship was allowed to attend the ceremony of the wedding at the time of the contract as long as he did not become a witness of marriage because it can be made the contract was invalid because the guardian had a double status. Keywords: NU figures, marriage guardian, representing guardianship Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mereka memandang tokoh NU di Jember dan bagaimana mereka memandang hukum Islam tentang keberadaan wali yang mewakili perwaliannya dalam pernikahan anak mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dipilih adalah wawancara. Hasil studi menemukan bahwa tokoh NU di Jember memiliki sudut pandang yang berbeda. Beberapa tokoh nu berpandangan bahwa wali yang telah mewakili perwaliannya dapat menghadiri upacara dan tidak berpengaruh pada pernikahan selama bukan salah satu saksi nikah, yang lain berpendapat bahwa wali diharapkan untuk meninggalkan upacara, beberapa lainnya Bahkan ada anggapan bahwa wali tidak boleh menghadiri upacara tersebut karena bisa mengakibatkan kontrak tidak sah. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam mengatakan bahwa wali yang mewakili perwaliannya diperbolehkan menghadiri akad nikah pada saat akad asalkan tidak menjadi saksi nikah karena dapat dibuat akad tidak sah karena wali memiliki status ganda. Kata Kunci: tokoh NU, wali nikah, mewakilkan perwalian 62
DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.304 Pendahuluan Islam adalah agama samawi yang terakhir. Ia hadir ke permukaan bumi ini sebagai rahmat dan nikmat bagi seluruh manusia. Allah mewahyukan agama Islam ini dengan muatan nilai-nilai kesempurnan lagi agung, dimana dan komprehensif tersebut meliputi aspek- kesempurnaan tentang dunia dan aspek akhirat, guna mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Oleh sebab itu agama Islam bersifat universal dan eksternal selain itu agama Islam searah dengan fitrah manusia secara umum sebagai mahkluk Allah yang maha mulia. fondamental tertentu dan sangat komplek Islam untuk mengatur semua kehidupan manusia dunia dan akhirat yang itu sebagai norma-norma atau peraturan-peraturan mengikat, untuk pegangan hidup yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, baik peraturan tersebut langsung dari Allah atau Rasul-Nya. Ada aturan yang dibawa Salah satu peraturan atau ketetapan agama Islam adalah tentang pernikahan. Islam menetapkan pernikahan karena memiliki hikmah yang agung dan luhur, yaitu menjaga kehormatan, kepribadian, mengikat sosial, menjaga kemaslahatan masyarakat dan menimbulkan jawab. Seseorang yang rasa melaksanakan perkawinan akan selalu menjaga diri dari hal-hal yang berkenaan dengan sering menjerumuskan seseorang kelembah hitam (kemaksiatan). hubungan tanggung naluri seksual yang Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi kedudukan, secara manusia yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah suasana damai, tangga dibina dalam jalan yang terhormat sesuai sebagai makhluk 63 Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 1, April 2021 tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri (Basyir, 2000). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" . suami isteri dengan Dalam perkawinan ada beberapa elemen yang harus ada yaitu diantaranya calon mempelai laki-laki dan perempauan, wali nikah, saksi nikah, dan adanya shighat atau yang biasa disebut dengan ijab qabul. bahwa ulama menyatakan Jumhur pernikahan tidak sah dengan tanpa adanya wali dan dua saksi. Hal ini berdasarkan hadits nabi dari Ibnu Abbas yang berbunyi : ٍّي ِلَوِب هلَِإ َحاَكِن َلَ :َمهلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىهلَص ِهللَّا ُلوُسَر َلاَق ُهَل ه ِلَو َلَ ْنَم ُّ ِلَو ُناَطْلُّسلاَف اوُرَجاَشَت ْنِإَف ٍّلْدَع ْيَدِهاَشَو "Sesungguhnya SAW Nabi bersabda : Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali" (Qutni, 2004). adil. Pada asalnya orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah dari mempelai wanita, kemudian orang yang diberikan wasiat untuk menjadi wali nikah oleh ayah, kemudian kakek mempelai wanita dari pihak ayah (terus ke atas), kemudian anak laki-laki mempelai wanita, (terus ke laki-lakinya kemudian cucu bawah), kemudian saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah seibu, kemudian saudara laki-lakinya seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-lakinya seayah, kemudian pamannya dari pihak ayah,
Abidin - Pandangan Tokoh Nu Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad kemudian orang yang memerdekakannya (jika mempelai wanita adalah budak yang dibebaskan), atau kemudian penggantinya. hakim Namun apabila sang wali nikah ingin mewakilkan (misalkan ayah) anak perempuannya perwalian nikah kepada orang lain, menurut mayoritas ulama hal itu pun diperbolehkan, asalkan wakil tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi wali nikah. Sebagaiman penjelasan di dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al- Kuwaithiyah. sedemikian. masyarakat tersebut mengakibatkan Sehingga hal ikut-ikutan dengan petugas KUA juga itu sudah menjadi alasan karena hal kebiasaan di masyarakat. Selain Adnan Widodo, ada beberapa kepala kantor urusan agama yang menuturkan bahwa dirinya sering menjumpai hal yang sedemikian di masyarakat seperti Ahmad bashori, kepala kantor urusan agama kecamatan balung, dan yusron barid, kepala kantor urusan agama kecamatan tempurejo. kasus yang Sudah menjadi kebiasaan sebagian besar orang tua, yang hendak mengawinkan anak mewakilkan perwaliannya pada tokoh agama setempat seperti kiai atau ustadh, atau mewakilkan pada petugas KUA. Banyak alasan yang melatarbelakangi mereka, yang beralasan untuk mendapat barokah dari kiai yang bersangkutan, ada yang beralasan karena kiai yang lebih pantas untuk menikahkan karena lebih alim, dan bahkan ada yang beralasan tidak tau cara mengakat nikah. perempuannya, ada Seorang wakil wali dalam akad nikah akad nikah sah melaksanakan tetap walaupun wali telah yang nikah mewakilkan perwaliannya ikut hadir dalam prosesi akad tersebut asalkan tidak menjadi salah satu dari dua saksi nikah. Jika seorang wali mewakilkan perwaliannya dalam akad nikah kemudian juga datang untuk menjadi salah satu dari dua saksi nikah maka akad tersebut tidak sah. Kenyataan di masyarakat ketika seorang wali mewakilkan perwaliannya pada seorang kiai, maka saat akad nikah hendak dimulai kiai tersebut akan memerintahkan sang wali untuk keluar dari majlis akad. Bahkan terkadang sang kiai tidak mau melangsungkan akad nikah sampai sang wali keluar dari majlis akad. yang terjadi Menurut penuturan Adnan Widodo, kepala kantor urusan agama kecamatan gumuk mas jember, sering kali dijumpai di Yang sering terjadi, hal itu dilakukan dengan tanpa memberi alasan yang jelas, sehingga terkadang menimbulkan perasaan kecewa dari sang wali karena tidak bisa menyaksikan pernikahan anaknya sendiri. Kalaupun ditanya alasannnya, maka alasan yang sering diberikan adalah karena tidak boleh. Ada seorang kiai yang memberikan sudah alasan dipasrahkan, kalau sang wali masih hadir dalam amjlis akad berarti dia masih belum sepenuhnya pasrah. karena perwaliannya Sikap yang seperti ini menimbulkan berbagai macam persepsi di tengah masyarkat. Bagi masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau yang fanatik pada kiai maka mereka menganggap itu adalah merupakan aturan yang benar dalam kitab-kitab fiqh, dengan tanpa mengecek terlebih dahulu karena hal itu dilakukan oleh seorang kiai yang dianggap sebagai orang yang lebih mengerti terhadap aturan agama. Bagi masyarakat awam, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama atau pesantren maka akan merasakan kekecewaan karena tidak bisa melihat langsung prosesi akad nikah anak perempuannya sendiri. Sebagaimana yang pernah terjadi di suatu daerah di kabupaten jember. Pada saat akad nikah hendak dilaksanakan sang kiai mempersilahkan sang wali untuk keluar dari majlis akad namun sang wali menolak untuk keluar dengan alasan ingin menyaksikan prosesi pernikahan anak perempuannya, 64
DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.304 lalu sang kiai tidak mau melanjutkan akad telah tersebut karena sang wali yang kiai pada perwaliannya mewakilkan tersebut. Ketegangan tersebut terjadi cukup lama sampai ada salah seorang keluarga mempelai putri membujuk wali tersebut untuk keluar dari majlis akad dan akhirnya akad nikah dilangsungkan. Kiranya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat fenomena ini berkaitan dengan para tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat dalam berbuat dan bertindak, terutama tokoh NU yang menjadi jam'iayah terbesar di Indonesia. Konsep Wali Nikah Menurut Islam Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan al-Walayah (al-Wilayah) yaitu, mengurus atau menguasai sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam (pakar fuqaha seperti diformulasikan hukum Wahbah ialah Al-Zuhaily dimiliki) "Kekuasaan/otoritas seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain (W. Al-Zuhaili, 2008). Orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai tidak ada ayahnya, anak-anaknya. barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih. terminologi para Islam) (yang tindakan sendiri Jika terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa ( ِسْفَّنلا ىَلَع ُةَي َلَِوْلَا), perwalian serta terhadap harta Sebagian ulama, ( ِلاَمْلا ىَلَع ُةَي َلَِوْلَا), 65 Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 1, April 2021 perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (اًعَم ِلاَمْلا َو ِسْفَّنلا ىَلَع ُةَي َلَِوْلَا). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-Walayah 'alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-Isyraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. keluarga aktivitas Wali Nikah ialah: " orang laki-laki yang dalam akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan. suatu Dasar Hukum Wali Nikah Adapun dalil disyariatkannya wali nikah sebagai berikut : َلاَق
ِبِهنلا ِنَع ٍّساهبَع ِنْبا ِنَع ُهَل ه ِلَو َلَ ْنَم ُّلَو ُناَطْلُّسلاَو ، ٍّي ِلَوِب هلَإ َحاَكِن َلَ" " ملسو هيلع الله ىلص
"Dari ibnu Abbas dari Nabi saw. Beliau bersabda tidak sah pernikahan dengan tanpa wali dan sulthan adalah walinya orang yang tidak memiliki wali" (Hanbal, 1995). اَُّيَُّأ : َلاَق َمهلَسَو ِهْيَلَع ُهللَّا ىهلَص ِالله َلوُسَر هنَأ ،َةَشِئاَع ْنَع ِط َبَ اَهُحاَكِنَف اَهِييِلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍّةَأَرْما اَهُحاَكِنَف ،ٌل ِبِ َلَخَد ْنِإَف ،ٌلِط َبَ اَهُحاَكِنَف ،ٌلِط َبَ هلَحَتْسا اَِبِ ُرْهَمْلا اَهَلَ ف اَ ُهَل ه ِلَو َلَ ْنَم ُّ ِلَو ُناَطْلُّسلاَف اوُرَجَتْشا ْنِإَف ،اَه ِجْرَ ف ْنِم "Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak telah tiga kali. Apabila mencampurinya maka baginya mahar ia peroleh darinya, karena apa yang ia
Abidin - Pandangan Tokoh Nu Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali" (Al-Turmuzi, 1998). meminta ijin terlebih dahulu maka akadnya tidak jadi mana mungkin bisa mewakilkan pada orang lain (W. Al-Zuhaili, 2008). sah, Hukum Wali Nikah Menurut Ulama Jumhur Ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tidak sendiri. Menurut yang terdapat seorang menyalahi pendapat Jumhur Imam bahwa disyaratkan Malik berpendapat adanya Wali Nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa (Al- Jaziri, 2001). Ibnu Mundzir sahabatpun ini. berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad perkawinan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya wali nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya dengan izin walinya. Ulama Hanafiyah Hukum Taukil Wali Nikah Menurut jumhur ulama seorang wali mujbir boleh mewakilkan perwaliannya dalam mengawinkan putrinya dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu, sebagaimana tanpa dia boleh mengawinkan sendiri meminta terlebih dahulu. Dalam mewakilkan perwaliannya, seorang wali tidak harus menentukan calon mempelai lelakinya, namun dia boleh menetukannya. Jika dalam mewakilkan, seorang wali menentukan calon mempelai lelakinya maka lelaki wakil harus menikahkan dengan tersebut. Sedangkan bagi selain wali mujbir, menurut Syafiiyah tidak boleh mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dengan tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari mempelai perempuan karena selain wali mujbir apabila menikahkan dengan tanpa ijin Menurut Hanafiyah seorang wali tidak harus mendapatkan terlebih dahulu dalam mewakilkan perwaliannya, baik wali mujbir atau selain wali mujbir, dan juga tidak harus mendatangkan saksi ketika mewakilkan. Karena menurut hanafiyah yang dibutuhkan dalam sahnya akad nikah adalah ijin dari mempelai perempuan. Namun menurut hanafiyah seorang wakil harus memenuhi ketentuan wali yang mewakilkan, jika wali yang mewakilkan adalah wali mujbir maka wakil tidak harus mendapatkan ijin dari mempelai perempuan untuk menikahkanya, apabila wali yang mewakilkan selain wali mujbir maka wakil harus minta ijin terlebih dahulu. ijin ijin dari wali bukan atau mewakilkan kewalian dalam akad nikah dihukumi sah yang menjadi wakil apabila memenuhi persyaratan sebagai wali yaitu harus islam, baligh, laki-laki, merdeka, tidak sedang lemah tidak melaksanakan iharam haji atau umrah. Apabila orang yang menjadi wakil tidak memenuhi persyaratan sebagai wali maka hukumnya tidak boleh dan wakil tersebut tidak bisa melaksanakan akad nikah sebagai wali. Taukil wali orang akalnya, dan Mayoritas ulama dalam kitab-kitab fiqh menyatakan bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya bisa hadir dalam majlis akad dan tidak mengganggu sedang terhadap berlangsung. Semua kitab yang menjelaskan masalah ini rata-rata penjelasannya sama telah bahwa mewakilkan perwaliannya pada saat akad apabila wali tersebut menjadi saksi (Al-Jawi, 1996). sahnya akad yang kehadiran wali yang Dalam kitab fatawa Ibnu Shalah dijelaskan bahwa ketidakbolehan seorang wali hadir sebagai saksi dikarenakan dia 66
DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.304 masih berstatus sebagai wali sedangkan wakil hanya sebagai penggantinya saja maka seakan-akan dia hadir sebagai wali dan saksi (Al-Shalah, 1997). Sedangkan pendapat Syaikh Ibrahim al-Bajuri tidak beda jauh dengan pendapat ibnu shalah yaitu dikarenakan wali tersebut orang yang tertentu untuk melaksanakan akad (Al-Bajuri, 1998). Begitu penjelasan dari kitab-kitab fiqh mazhab syafi'i. Dalam mazhab hanbali tidak berbeda jauh penjelasannya dengan mazhab syafi'i, ketidakbolehan wali yang telah mwakilkan perwaliannya apabila wali tersebut menjadi saksi. Dalam kitab-kitab mazhab Hanbali dijelaskan bahwa seorang wakil menggantikan posisi wali walaupun wali tersebut hadir dalam majlis akad (Al- Maqdisi, 1994). Ada satu penjelasan dalam kitab yang berdeda dengan yang lain, yaitu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa apabila wali mewakilkan pada lain kemudian wali dan wakilnya hadir kemudian wakil mengakad maka akadnya tidak sah. Tidak ada penjelasan lanjutan apa alasan ketidaksahan akad yang disebabkan hadirnya wali yang telah mewakilkan perwaliannya (Al-Hishni, 1994). orang orang Metode Penelitian Metode penelitian merupakan sistem atau cara kerja yang harus dilakukan dalam peneliti sebuah diharuskan dapat memilih dan menentukan metode yang feasible guna tepat dan mencapai tujuan. Demi terwujudnya tujuan tersebut maka metode penelitian yang pendekatan penulis akan kualitatif, bersifat dikumpulkan/diperoleh uraian pada masyarakat yang dituangkan dalam kata- penelitian, seorang gunakan karena adalah data yang hanya keadaan yang terjadi 67 Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 1, April 2021 kata penulis mengkaji, mendalami dan mengungkapkan secara detail. kemudian Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengamati orang lingkungan hidupnya, misalnya dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode secara ilmiah (Moleong, 2013). Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan Pertimbangan tertentu. tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut adalah sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011). seorang pimpinan Pandangan Tokoh NU Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad Akad nikah merupakan sesuatu yang sakral. Di kalangan masyarakat sudah menjadi kebiasaan dalam akad nikah sang wali tidak mengakadnya sendir namun diwakilkan pada orang yang dianggap lebih pantas untuk melangsungkan akad tersebut yaitu seorang kiai atau tokoh masyarakat. dalam Ada pelaksanaan akad nikah yang diwakilkan. Ada tokoh yang meminta walinya untuk keluar sebentar sampai akad selesai, ada yang tidak memintanya untuk keluar namun biasanya yang memintanya untuk keluar dan kiainya pun diam tidak berkomentar. berbagai macam cara orang yang hadir
Abidin - Pandangan Tokoh Nu Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad Dalam masalah ini, pandangan tokoh masyarat yang berbasis NU terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: Ada yang berpendapat bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir ketika akad dilaksanakan karena tidak ada penjelasan dama kitab yang melarangnya. Tradisi yang terjadi di masyarakat tidak harus diikuti karena timbul karena tersebut kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh. tradisi Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain boleh hadir dalam majlis akad. Namun apabila di tempat tersebut ada orang yang memintanya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar karena untuk menolak fitnah Menurut saya wali yang telah mewakilkan perwaliannya tidak masalah hadir dalam majlis akad asalkan bukan sebagai saksi nikah. Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan seperti itu, selain itu juga sering dibahas dalam forum-forum Bahtsul masail yang keputusannya tidak ada pendapat yang melarang telah mewakilkan perwaliannya hadir dalam majlis akad. seorang wali yang Menurut saya seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada seorang tokoh tidak masalah hadir dalam majlis akad ketika akad dilaksanakan. Yang tidak boleh itu kalau dia hadir sebagai saksi nikah. Tapi kalau dia hadir hanya ingin menyaksikan prosesi pernikahan saja, bukan sebagai saksi maka tidak menjadi masalah. Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh berada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Para tokoh yang berpendapat demikian mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada yang beralasan karena ada ulama yang melaranganya, karena mengikuti kebiasaan yang telah lama berlaku, dan ada yang beralasan karena si wali telah pasrah pada wakilnya. Sedangkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat menurut hanya merupankan kebiasaan yang terjadi akibat kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh orang yang dianggap alim kemudian diikuti selanjutnya. Kesalahan oleh tersebut adalah kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh dan kemudian diikuti dengan tanpa dikoreksi kembali. Menurut beliau kebiasaan tersebut harus diluruskan, bukan malah diikuti karena alasan tradisi masyarakat. beliau generasi sudah menjadi Wali Tidak Perlu Keluar dari Majlis Akad Sebagian tokoh NU yang terdapat di jember berpendapat bahwa kabupaten seorang mewakilkan wali perwaliannya tidak perlu keluar dari majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Dia boleh hadir untuk menyaksikan prosesi akad tidak tersebut, kehadirannya sedang berpengaruh pada akad yang dilangsungkan. Pendapat ini disampaikan oleh KH. Rahmatullah Ali dan Dr. Abdul Haris karena tidak ada keterangan dalam kitab fiqh yang melarangnya. Sebagaimana yang dan beliau dalam sesi wawancara, Dr. Abdul Haris : pernyataan Dalam kitab Fathul muin yang menjelaskan masalah terdapat pada ini halaman 102 yang berbunyi: َرَخَا َعَم َرَضَح َو ِح اَكِينل ا ِفِ ُدِرَفْ نُمْلا ُخَ ْلَاِوَا ُبَ ْلَا َل هكَوْوَلَ ف َدِهَش ْوَل هَثَ ْنِمَو اًدِهاَش ُنوُكَي َلََف ٌدِقاَع ٌِّلَِو ُههن َِلَ هحِصَي َْلَ ِهِِدَحَا ْنِم ٍّةَلاَكَو ِْيَْغِب ُثِلاهثلا َدَقَعَو ٍّةَث َلََث ْنِم ِناَوَخَا َو هحَص اَ ِا َلََف هلَ " Jika bapak atau saudara tunggal mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena yang statusnya sebagai wali 68
DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.304 tidak bisa mengakadkan, maka itu menjadi saksi. Oleh karena tiga apabila dua bersaudara menjadi atas pernikahan sedangkan yang satunya tanpa mewakilkan mengakadkan maka sah. Jika mewakilkan maka tidak sah" (Al-Malibari, 2005). saudara dari saksi Dalam redaksi tersebut dijelaskan bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain tidak boleh saat akad hadir dilaksanakan. Alasannya dia merupakan wali yang mengakad. Kalau dia hadir bukan berstatus sebagai saksi maka tidak menjadi masalah. sebagai saksi pada karena Selain redaksi tersebut, ada banyak lagi redaksi yang senada yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Diantaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Hasyiyah al- Bajuri: َرَخَا َعَم َرَضَحَو ِدْقَعلا ِفِ ُدِرَفْ نُمْلا ُخَلَاوَا ُبَلَا َلهكَو ْوَلَ ف اًدِهاَش ُنوُكَي َلََف ِدْقَعْلِل ٌِييَّعَ تُم ُههنَِلَ هحِصَي َْلَ ِنْيَدِهاَش َنَوُكَيِل ِنْيَدِهاَش َنَوُكَيِل َرَخَا َعَم َرَضَحَو ِلوُبَقلا ِفِ ُجْوهزلا َلهكَو ْوَل اَمَك َفْيَكَف ُدِقاَعْلاَوُه ُههنَءاَكَف ُهْنَع ٌبِئ َنَ ُهَلْ يِكَو هنَِلَ ,ُّحِصَي َلَ ُههنِاَف اًدِهاَش ُنْوُكَي Artinya: "Apabila ayah atau saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan tidak boleh menjadi saksi maka seperti suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya penganti dirinya, seakan- akan dialah yang mengakadkan bagaimana mungkin dia menjadi saksi" (Al-Bajuri, 1998). halnya ketika 69 Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 1, April 2021 Pendapat yang dilontarkan oleh kedua tokoh tersebut murni berlandaskan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab- kitab fiqh. Sebagaimana pernyataan beliau ini dikarenakan beliau di atas. Hal lebih banyak merupakan bergelut di bidang keilmuan. Terutama Dr. Abdul haris yang merupakan seorang akademisi yang lebih banyak berkecimpung di dunia kampus dan jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat awam. Jadi wajar setiap jawaban terhadap pertanyaan berlandaskan yang diajukan padanya pendapat dalam kitab. Ketika ditanya tentang kebiasaan terjadi di masyarakat mengenai yang seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya dilarang berada dalam majlis akad pada saat akad berlangsung beliau tersebut menjawab diakibatkan kesalahan dalam memahami redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh. tokoh yang bahwa kebiasaan yang sepintas, terdapat dalam kitab Fathul Mu'in di atas memberikan kesan bahwa wali yang telah mewakilkan perwaliannya dan hadir bersamaan dengan yang lain pada saat akad tidak sah. Namun maka akadnya jika difahami lanjut akan ditemukan lebih penjelasan bahwa penyebab ketidakbolehan seorang wali hadir dalam majlis akad apabila dia menjadi saksi karena meskipun dia telah mewakilkan perwaliannya dia tetap berstatus sebagai wali maka dia tidak boleh menjadi saksi. Jika wali tersebut hanya hadir saja bukan sebagai saksi maka tidak menyebabkan ketidaksahan akad yang dilaksanakan. Secara redaksi tersebut timbul dari redaksi yang terdapat dalam kitab fathul muin tersebut maka hal ini jelas timbul dikarenakan kesalahan dalam memahami redaksi kitab fiqh. Selain redaksi tersebut, kesalahan juga timbul dari redaksi yang terdapat dalam kitab kifayatul akhyar yang menyatakan bahwa apabila seorang Jika memang kebiasaan
Abidin - Pandangan Tokoh Nu Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad wali telah mewakilkan pada orang lain dan dia hadir bersama wakilnya, kemudian wakilnya mengakad maka akadnya tidak sah. kesalahan dalam memahaminya apabila tidak dicerna secara seksama. Namun apabila dibaca serius maka redaksi tersebut akan dapat difaham secara betul. lanjut, menurut pendapat golongan ini bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk diikuti. Karena kebiasaan ini hanya terjadi pada sebagian golongan masyarakat saja, terutama yang ada di pedesaan, tidak pada golongan yang lain yang ada di perkotaan. Lebih Lebih lanjut menurut KH. Abdul Mugni bahwa yang penting rukun nikah sah. terpenuhi maka Berkenaan dengan wali telah mewakilkan perwaliannya, baik dia hadir atau itu bukan termasuk rukun dan syarat nikah jadi tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya akad. akad nikahnya yang tidak pada saat akad Wali Boleh Berada dalam Majlis Akad lebih fleksibel dari pendapat sebelumnya. Yaitu wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain diperbolehkan hadir dalam majlis akad nikah dilangsungkan. Namun apabila dalam majlis tersebut ada pihak yang menyuruhnya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar. Pendapat yang kedua ini akad pada saat Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Tentang masalah wali dan saksi nikah ada yang mengatakan bahwa itu adalah rukun dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah syarat nikah. Namun tidak ada yang berpendapat bahwa telah mewakilkan ghaibnya wali yang perwaliannya pada saat akad adalah merupakan salah satu dari syarat sahnya nikah. Hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi dalam taukil wali yaitu orang yang menjadi wakil memenuhi persyaratan untuk menjadi wali (W. M. Al-Zuhaili, 2002). Alasan yang dikemukakan tidak jauh beda dengan alasan yang dikemukakan oleh pendapat sebelumnya yaitu karena tidak pernah menemukan mereka penjelasan dalam kitab-kitab fiqh yang melarangnya. Menurut mereka kejadian dalam masyarakat hanya sebatas kebiasaan yang tidak memiliki dasar hukum. belum KH. Abdul Mugni dan KH. Ali Rahmatullah mengatakan bahwa dalam kitab Fathul Muin dijelaskan seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh itu bisa hadir dalam majlis akad. Hal difaham apabila membacanya serius, tidak hanya sekedar membaca saja, kalau hanya saja maka akan membaca mudah menimbulkan pemahaman yang berbeda. Begitulah penjelasan beliau. sekedarnya telah dibahas mengenai redaksi yang terdapat dalam kitab Fthul Mu'in. Memang redaksi yang terdapat dalam kitab tersebut rentan menimbulkan Di atas Banyak yang menyatakan bahwa ini sudah kuat di kalangan kebiasaan masyarakat, sehingga seperti telah memiliki landasan hukum walaupun sesungguhnya tidak ada. Akan tetapi tidak sampai ada sanksi baik secara fisik atau moral. Para kiai melakukan seperti itu, sampai pada kiai yang berpendapat sebaliknya, karena untuk mencegah terjadinya fitnah di kalangan masyarakat karena menurut mereka hal ini tidak bertentangan dengan nash. Meskipun tidak ada perintah tapi juga tidak ada larangan bagi wali untuk keluar. Tradisi kemashlahatan dalamnya : 1. Dapat menolak fitnah. Ketika seorang kiai tidak mengikuti ini, apalagi sampai mengatakan yang sebaliknya pada saat prosesi akad nikah maka ada kemungkinan akan fitnah karena kiai sebelumnya telah melakukan ini yang terdapat di juga terkandung tradisi timbulnya 70
DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.304 tradisi itu. Terlebih apabila dalam acara tersebut sampai ada masyarakat yang meminta wali untuk keluar dari majlis akad kemudia ada kiai yang hendak mengakad berkata bahwa hal itu tidak akan menimbulkan perlu, hal perasaan tidak enak pada orang tersebut, bahkan terjadinya perdebatan seperti yang terjadi di daerah jember pada tahun 1980an tempurejo sebagaimana yang diceritakan oleh KH. Abdul Mugni karena Hampir di setiap acara akad nikah apabila sang kiai yang menerima pemasrahan sebagai wali nikah tidak meminta wali untuk keluar pada saat akad dilaksanakan ada orang lain yang memintanya. Ketika terjadi hal sedemikian maka akan menimbulkan kesan yang kurang baik di kalangan masyarakat, baik bagi kiai karena dianggap tidak sama dengan kebiasaan yang kiai-kiai sebelumnya, atau bagi orang tersebut karena dianggap merasa lebih pintar dari kiai. Meskipun sebenarnya kiai tersebut hendak pemahaman masyarakat dan itu adalah perbuatan yang maslahat tapi dapat menimbulkan mafsadah. Ketika mencari kemaslahatan bertentangan dengan menolak mafsadah maka yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah, sebagaimana dalam kaedah fiqh: ini dimungkinkan telah dijalani oleh meluruskan حِلاَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمهدَقُم ِد ِساَفَمْلا َعْفَد "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat" 2. Memberi penegasan pada masyarakat bahwa telah mewakilkan pada orang lain maka yang berhak mengakad adalah orang yang menjadi wakil wali selagi masih belum dibatalkan menjadi wakil. Seseorang yang telah menerima pemasrahan sebagai 71 ketika seorang wali Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 1, April 2021 wakil wali nikah maka dia memiliki hak sebagaimana wali nikah yang asal, bila wali nikahnya seorang wali munjbir maka wakil juga berhak menikahkan dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari si jika bukan wali perempuan namun mujbir maka dia terlebih dahulu minta ijin pada si perempuan. Hal inilah yang menjadi Tempurejo menerapkan dua cara yaitu diminta keluar sebentar apabila walinya pertama kali menikahkan anaknya atau orang yang tidak terlalu faham masalah nikah dan membiarkan tetap di dalam akad apabila sebaliknya. alasan KUA 3. Meminimalisir perasaan grogi pada mempelai pria. Telah diketahui bersama bahwa seseorang memiliki perasaan malu pada calon mertua, apalagi pemuda yang calon belum pernah beristeri. mempelai pria malu atau segan pada calon mertuanya dan dia mengakad menutup sendiri kemungkinan terjadi kesalahan ketika mau mengucapkan qabul dikarenakan grogi dapat mengakibatkan akad nikah harus diulang beberapa kali. Jika yang mengakad seorang kiai atau penghulu dan di tempat itu tidak ada calon mertua maka akan mengurangi tekanan psikologis mempelai pria. Hal itu pernah dijelaskan oleh KH. Ali Rahmatullah. tersebut dan hal Jika maka tidak Wali Dilarang Berada di Majlis Akad ini berpendapat bahwa Golongan telah mewakilkan seorang wali yang perwaliannya pada orang lain dilarang berada di majlis akad. Mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda yaitu : a. Karena mengikuti kebiasaan yang telah berlaku
Abidin - Pandangan Tokoh Nu Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain pada biasaanya disuruh keluar dari akad pada majlis saat dilangsungkan. Kebiasaan ini berlaku pada sebagian masyarakat dan tidak berlaku pada sebagian masyarakat yang lain. Oleh sebab itu sebagian tokoh masyarakat menyatakan bahwa wali tersebut harus keluar dari majlis akad dikarenakan kebiasaannya sudah seperti itu sejak dulu. Dalam Seorang wali yang akad fiqh, istilah kebiasaan yang berlaku di masyarakat diistilahkan dengan Urf. Urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. ushul juga bercerita bahwa dulu sebelum dia menjadi kepala KUA pernah ada seorang kiai yang berpendapat bahwa ada sebuah pendapat, tepatnya dalam kitab kiyatul akhyar, yang menyatakan jika seorang wali mewakilkan perwaliannya dan kemudian dia hadir pada saat wakil wali mengakad nikah maka akadnya tidak sah. Dari situ kiai tersebut menyatakan tersebut kehadiran wali bahwa hukumnya hanya makruh, tidak sampai berakibat tidak sahnya akad karena pendapat itu hanya dari satu kitab saja, sedangkan dalam kitab yang lain menyatakan tidak masalah. Masyarakat kemudian menganggapnya serius karena menurut mereka perkawinan adalah merupakan perbuatan yang sakral jadi tidak boleh ternodai meskipun hanya sekedar dengan sesuatu yang hukumnya makruh. Kepala KUA Gumuk mas Ulama menjadikan Urf sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum islam. Berarti larangan hadirnya wali dalam majlis akad dengan alasan mengikuti kebiasaan bisa dibenarkan. Namun jika diteliti kembali sedikitnya ada dua hal yang menjadi kendala. tersebut Pertama asal usul kebiasan muncul dan adalah kedua keberlakuan kebiasaan itu. yang Pertama, asal-usul tradisi. Tidak ada yang tahu persis mengenai asal-usul munculnya kebiasaan ini. Namun ada kemunculan dugaan kuat ini disebabkan karena ada kebiasaan kesalahan dalam memahami sebuah redaksi dalam kitab fiqh yang dialkukan oleh kiai atau tokoh terdahulu, kemudian diikuti oleh generasi selanjutnya dengan tanpa ditelaah kembali. Hal ini yang banyak disampaikan oleh para tokoh seperti Dr. Abdul Haris, KH. Rahmatullah Ali, dan KH. Abdul Mugni. Dan yang diperkuat disampaikan oleh kepala KUA Gumuk mas, Adnan Widodo. bahwa dengan cerita komposisi Dilihat jember mayarakatnya, sebagian besar masyarakatnya terdiri dari suku madura yang telah diketahui bahwa orang madura sangat tinggi hormatnya pada kiai. Bahkan mereka menganggap kiai adalah orang yang tidak pernah salah. Tidak heran apa yang keluar dari seorang kiai, terutama yang berkenaan dengan masalah agama, dianggap benar dengan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. dari kabupaten dari kebiasaan masyarakat yang disikapi salah oleh keluarga biasa menghormati keturunan kiai karena kemulyaan ayahnya, ketika sang kiai meninggal maka secara otomatis anaknya akan ditokohkan dengan tanpa meliahat kualitas keilmuannya. Kemudian hal itu disikapi salah oleh keluarga kiai sehingga banyak dari mereka yang tidak belajar dengan yang mengakibatkan dia akan menjadi tokoh dengan tanpa keilmuan yang memadai. Ada baik kiai. Masyarakat sungguh-sungguh 72
DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.304 Dampaknya ketika ada kebiasaan yang sebenarnya dengan pendapat-pendapat ulama yang terdapat dalam kitab langsung diikuti dengan tanpa dahulu kebenarannya. tidak cocok dicek terlebih ini berlaku golongan masyarakat dan tidak berlaku bagi yang lain. Dalam ushul fiqh, urf yang hanya berlaku golongan masyarakat disebut dengan Urf khash. Namun pada kenyataannya, dalam sebuah tidak diberlakukan pada semua masyarakat atau pada golongan tersebut. Sebuah contoh, di kecamatan Bangsalasari misalnya, tokoh di daerah tersebut tidak semua mengikuti tradisi ini, ada sebagian yang mengikuti dan yang lain tidak mengikutinya. Kedua keberlakuan. Tradisi sebagian bagi sebagian pada daerah tradisi ini Meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa tradisi ini sudah kuat tapi belum ditemukan dampak negatif di tengah masyarakat walaupun yang tidak mengatakan dilaksanakan akan menimbulkan fitnah di masyarakat dikarenakan telah diikuti mulai sejak lama. Para tokoh yang mengikuti tradisi ini dikarenakan takut terjadi fitnah masih yang terbukti. Masyrakat belum mengikuti kebiasaan juga ketika ditanya belum ada yang menjawab bahwa apabila kebiasaan ini ditinggalkan akan menimbulkan pembicaraan di tengah- tengah masyarakat. Ketakutan mereka hanya berlandaskan kebiasaan yang lain apabila ditinggalkan dapat menimbulkan fitnah dari masyarakat seperti kebiasaan membaca syahadat sebelum akad nikah. Meskipun tidak ada masalah apabila ditinggalkan, namun apabila di tempat tersebut ada salah satu orang yang hadir mempersilahkan wali untuk keluar apabila ditinggalkan ada apabila bahwa tengah-tengah ini 73 Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 1, April 2021 sebaiknya untuk meluruskannya karena hal tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar. tidak perlu Dilihat dari penjelas di atas maka tradisi ini tidak bisa dimasukkan sebagai urf yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Oleh sebab itu alasan mengikuti tradisi ini karena mengikuti kebiasaan yang telah berlaku kurang tepat. b. Karena wali sudah pasrah pada wakilnya Di kalangan masyarakat orang yang mewakilkan perwaliannya dikenal dengan istilah memasrahkan perwalian. Menurut mereka orang yang telah pasrah maka orang tersebut tidak seharusnya ada di tempat akad karena pabila masih ada di tempat akad berarti dia masih belum pasrah. Diibaratkan orang yang memarkirkan sepedanya pada tukang parkir berarti dia telah memasrahkan pada tersebut untuk menjagakan kendaraannya. tukang parkir Dalam istilah ulama fiqih, kata wakalah diartikan sebagai penyerahan kekuasaan pertama (Muwakkil) pada pihak kedua (wakil) untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dapat digantikan pada saat hidupnya pihak pertama. Dari istilah ini kemudian muncul istilah "pemasrahan" di kalangan masyarakat untuk akad wakalah atau mewakilkan. Namun kemudian istilah ini terdapat berkembang pemahaman yang memasrahkan pekerjaannya seharusnya tidak ada di tempat pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain pemasrahan tersebut hanya bisa bagi orang yang tidak hadir di tempat akad. dari pihak sehingga bahwa orang Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir pada bab Wakalah menyebutkan bahwa pekerjaan itu dalam segi boleh dan tidaknya diwakilkan pada orang lain dibagi menjadi empat macam : 1. Pekerjaan yang bisa diwakilkan dalam keadaan bisa dikerjakan sendiri atau
Abidin - Pandangan Tokoh Nu Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad tidak. Yang termasuk pada pembagian ini adalah segala macam akad baik dalam bab mu'amalah seperti jual beli, sewa, bagi hasil, hutang. Atau dalam masalah pernikahan seperti akad nikah dan thalaq. 2. Pekerjaan yang tidak dapat diwakilkan pada orang lain dalam keadaan mampu dikerjakan sendiri atau tidak. Yang termasuk pembagian ini adalah yang memperhitungkan ibadah khusyu' ketika mengerjakannya seperti shalat. 3. Pekerjaan yang bisa diwakilkan ketika tidak mampu dikerjakan sendiri dan tidak boleh mampu dikerjakan sendiri seperti ibadah Haji. 4. Pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan ketika mampu dikerjakan sendiri dan ketika tidak mampu ulama masih ibadah berbeda pendapat puasa. seperti Dari al-Mawardi penjelasan diketahui bahwa tidak semua pekerjaan yang bisa diwakilkan ketika dalam keadaan tidak bisa dikerjakan sendiri. Ada pekerjaan yang bisa diwakilkan walaupun pada saat itu bisa dikerjakan sendiri seperti akad nikah. Jadi seorang wali boleh mewakilkan pada orang lain pada saat akad walaupun pada saat itu dia tidak punya uzur yang mencegahnya untuk melaksanakan akad sendiri. atau mempelai pria urusan kali memasrahkan sering pengajian kitab pada putranya yang telah dianggap mampu padahal kiai tersebut bisa mengajar sendiri dan sedang ada di rumahnya namun lebih memilih melayani tamu daripada mengajar santrinya yang sebenarnya lebih wajib atasnya daripada melayani tamu. Hal tersebut tidak ada yang memprotesnya bahkan tidak ada yang mengatakan bahwa jual belinya tidak sah karena penjual aslinya ada di tempat akad. Kata pasrah tidak hanya berlaku untuk tawkil wali nikah saja, akan tetapi juga berlaku untuk semua tawkil. Dalam kenyataan di masyarakat ketika seseorang memasrahkan pekerjaannya, dia tidak harus tidak ada di tempat pekerjaan tersebut dikerjakan. Jadi begitu juga dengan pasrah wali nikah, si wali tidak harus tidak ada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan. beberapa yang menyatakan bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain harus keluar dari majlis akad pada saat akad dilangsungkan. Hal ada pendapat tersebut dikarenakan tersebut ulama yang melarang wali akad. berada Setelah di majlis tersebut tokoh dikonfirmasi menyatakan bahwa pendapat itu diambil dari kitab Kifayatul Akhyar. Ada tokoh ternyata Kenyataan di lapangan banyak atau terjadi taukil mewakilkan/pemasrahan walaupun orang yang mewakilkan bisa melakukan sendiri dan berada di tempat pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dalam masalah jual beli misalnya, sering terjadi orang yang memiliki toko ketika ada pembeli, pemilik toko menyuruh anaknya untuk melayani pembeli tersebut padahal pemilik toko ada di dalam toko dan bisa untuk melayani sendiri. Contoh lain seorang kiai yang memiliki pesantren, Dalam kitab Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar karangan Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al- Husaini al-Hishni pada juz 2 halaman 43 berikut: لو ةَعَ بْرَأ روُضُح حاَكِينلا دقع ةَحِص ِفِ ط َتَْشي )عرف ) وَلَ ف جْوهزلاَو ي ِلَوْلا لكوُي نَأ زويجَو لدع يدهاشو جوزَو ُهُلْ يِكَوَو ي ِلَوْلا َرَضَح وَأ اَُهُِدَحَأ وَأ جْوهزلاَو ي ِلَوْلا َلهكَو ي ِلَوْلا ُبِئ َنَ َليِكَوْلا نَِلِ ُحاَكِينلا هحِصَي لَ ُلْيِكَوْلا َدَقَعَو ملعأ الله َو 74
DOI: 10.35316/istidlal.v5i1.304 "Disyaratkan sahnya perkawinan itu hadirnya empat Calon yaitu: Wali, orang, mempelai pria, dan Dua orang saksi yang adil. Wali ataupun boleh calon mempelai mewakilkan kepada orang lain. "Apabila wali dan pengantin laki- laki satunya mewakilkan, kemudian wali serta dan wakil wakilnya melaksanakan maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil sebagai pengganti wali". Dalam kitab ini dijelaskan bahwa apabila seorang wali mewakilkan perwaliannya dan dia beserta wakilnya sama-sama datang kemudian wakil tidak sah. mengakad maka akadnya Alasan yang dicantumkan adalah karena wakil hanya sebagai pengganti dari wali. Tidak dijelaskan kehadiran wali yang mewakilkan perwaliannya sebagai saksi atau tidak, yang jelas apabila hadir maka akadnya tidak sah. untuk pria atau salah hadir, akad, adalah Alasan yang digunakan dalam ktidakbolehan seorang wali berada dalam majlis akad yang digunakan dalam kitab ini adalah karena wakil merupakan si wali. Bila kita pengganti dari bandingkan redaksi kitab ini dengan redaksi kitab-kitab yang lain sebenarnya tidak jauh beda. Misal kita bandingkan dengan redaksi dari kitab Hasyiyah al- Bajuri berikut: َرَخَا َعَم َرَضَحَو ِدْقَعلا ِفِ ُدِرَفْ نُمْلا ُخَلَاو َا ُبَلَا َلهكَو ْوَلَ ف ُنوُكَي َلََف ِدْقَعْلِل ٌِييَّعَ تُم ُههنَِلَ هحِصَي َْلَ ِنْيَدِهاَش َنَوُكَيِل ِفِ ُجْوهزلا َلهكَو ْوَلاَمَك اًدِهاَش َرَخَا َعَم َرَضَحَو ِلوُبَقلا َلَ ُههنِاَف ِنْيَدِهاَش َنَوُكَيِل ُهْنَع ٌبِئ َنَ ُهَلْ يِكَو هنَِلَ ,ُّحِصَي اًدِهاَش ُنْوُكَي َفْيَكَف ُدِقاَعْلاَوُه ُههنَءاَكَف 75 Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 1, April 2021 "Apabila saudara tunggal mewakilkan akad nikah dan ia hadir beserta satu orang untuk menjadi saksi maka tidak sah karena hanya wali yang bisa mengakadkan maka tidak boleh menjadi seperti halnya ketika suami mewakilkan akad nikah dan hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi maka tidak sah karena wakil statusnya seakan-akan penganti dirinya, mengakadkan dialah bagaimana mungkin dia menjadi saksi. ayah atau saksi yang Simpulan fakta tentang pandangan tokoh NU jember dalam masalah telah mewakilkan perwaliannya terbagi menjadi tiga pandangan yaitu: Dari analisis teori dengan hadirnya wali yang Ada yang berpendapat bahwa seorang wali yang telah mewakilkan perwaliannya boleh hadir ketika akad dilaksanakan karena tidak ada penjelasan dama kitab yang melarangnya. Tradisi yang terjadi di tidak harus diikuti karena masyarakat tradisi tersebut timbul karena kesalahan dalam memaham redaksi yang terdapat dalam kitab fiqh. Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya pada orang lain boleh hadir dalam majlis akad. Namun apabila di tempat tersebut ada orang yang memintanya untuk keluar maka sebaiknya dia keluar karena untuk menolak fitnah Wali nikah yang telah mewakilkan perwaliannya tidak boleh berada dalam majlis akad pada saat akad dilaksanakan. Para tokoh yang berpendapat demikian mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada yang beralasan karena ada ulama yang melaranganya, karena mengikuti kebiasaan
Abidin - Pandangan Tokoh Nu Jember Tentang Hadirnya Wali dalam Majlis Akad yang telah lama berlaku, dan ada yang beralasan karena si wali telah pasrah pada wakilnya. Daftar Pustaka Al-Bajuri, I. (1998). Hasyiyah al-Bājūri al Ibni al-Qasim, vol ii. Dar al-Fikr. Al-Hishni, T. A. B.. (1994). Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar, vol ii. Dar al- Fikr. Al-Jawi, M. N.. (1996). Tausyikh ala Ibn al- Qasim. Dār al-Fikr. Al-Jaziri, A. (2001). al-Fiqh ala Mazahib al- Arba'ah. Dār Ibnu Hazm. Al-Malibari, Z. (2005). Fathul Muin. al- Haramain. Al-Maqdisi, I. Q. (1994). al-Kāfi fi Fiqh al- Imam Ahmad, vol iii. Dār al-Kutub al- Ilmiyah. Al-Shalah, I. (1997). Fatawa Ibnu al-Shalah, vol ii. Maktabah al-Ulum wa al-Hikam. Al-Turmuzi. (1998). al-Jāmi' al-Kabīr, vol ii. Dār al-Kutub al-Islamī. Al-Zuhaili, W. (2008). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dār al-Fikr. Al-Zuhaili, W. M. (2002). Al-fiqh al-islami wa adillatuhu. In Damascus: Dar Al-Fikr (Vol. 1, p. 58). Basyir, A. A. (2000). Hukum Perkawinan Islam. UII Press. Hanbal, A. bin. (1995). Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dār al-Hadits. Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian (Edisi Revisi). PT. Remaja Kualitatif Rosdakarya. Qutni, A. al-H. al-D. (2004). Sunan al-Dȃru Qutni. Mu'assasah al-Risalah. Sugiyono. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. (2011). Metode 76