Wardah Rona Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy ... P-ISSN : 2987-1492 E-ISSN : 2986-8262 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy Wardah Rona Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia Email Korespondensi: ABSTRACT Customary rights are the authority that according to customary law belongs to certain customary law communities over certain territories that are the living environment of their citizens to benefit from natural resources, including land, within the territory, for their survival and life, arising from hereditary and uninterrupted outward and inner relationships between the customary law community and the territory concerned. The research method used is descriptive qualitative by factually outlining a phenomenon arising from social dynamics using a type of normative juridical approach. The main legal material comes from laws and regulations related to research. The results showed that Lebak Regency Regional Regulation No.32 of 2001 concerning Protection of the Customary Rights of the Baduy Community. However, the local regulation related to the Baduy community has only accommodated the problem of customary rights, not yet on other matters that are actually very crucial and need to be addressed immediately. Keywords: Customary Rights, Government policy, Indigenous Peoples PENDAHULUAN Masyarakat adat telah ada dari dulu sebelum kemerdekaan Indonesia, yang mana mereka berdiam di berbagai kepulauan yang besar maupun yang kecil, dan bertumpu pada hukum adatnya masing-masing. (Hadikusuma, 2014) Hal ini yang membuat Cornelis van Vollenhoven, yang dianggap sebagai "Bapak Hukum Adat", membagi bangsa Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat (adat rechtskringen). Jadi ketika pada zaman Hindia Belanda, bangsa Indonesia masih terbagi dalam lingkungan masyarakat hukumnya, adat budaya dan tradisi dari tempat mereka masing-masing, dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaan sendiri-sendiri. Sehingga apa yang dikatakan masyarakat hukum menurut Ter Haar adalah "Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud" (Ter Haar, 1960: 16) SENASKAH: SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM Volume 1 Tahun 2023 hlm. 215-220 215
Wardah Rona Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy ... P-ISSN : 2987-1492 E-ISSN : 2986-8262 Dalam konteks legalitas eksistensi masyarakat adat di Indonesia sudah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati setiap kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan dinamika masyarakat serta prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu juga dalam pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harusnya dihormati selaras dengan perkembangan yang terjadi di zaman yang berjalan pada perabadan. Melihat dari ketentuan yang sudah diatur dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut, tentu sudah sangat jelas bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, harusnya mengakui dan menghormati setiap hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat, sepanjang hak-hak tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman serta berpegang pada prinsip NKRI yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Kehidupan dari masyarakat adat menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita pelajari, melihat dari bagaimana cara mereka untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidup, ataupun cara mereka untuk mempertahankan tradisi leluhur maupun ritual-ritual yang dianggap sacral yang masih ada sampai saat ini yang merupkana bentuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka. Seperti contohnya untuk beberapa masyarakat adat, yang dalam hal ini adalah suku, yang ada di daerah Lebak provinsi Banten yaitu suku Baduy. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy, yang menyatakan bahwa masyarakat Adat Baduy sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Baduy memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut. Hal ini berarti masyarakat Adat Baduy dalam melakukan hubungan de-ngan wilayahnya diatur dan dibatasi pada wilayah ulayatnya, sehingga perlu adanya perlindungan. Bedasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan secara faktual suatu fenomena yang timbul dari dinamika sosial. Menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji berdasarkan bahan hukum terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan 216 SENASKAH: SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM Volume 1 Tahun 2023 hlm. 215-220
Wardah Rona Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy ... P-ISSN : 2987-1492 E-ISSN : 2986-8262 dengan penelitian ini. Bahan hukum dapat bersumber dari buku, jurnal, artikel serta media informasi digital dengan mendeskripsikan secara kualitatif. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Masyarakat Adat Baduy Masyarakat Adat Baduy dibedakan menjadi dua yaitu Baduy Dalam (Baduy Kajeroan) dan Baduy Luar (Panamping). Sekitar 30% wilayah Baduy dihuni oleh masyarakat Baduy dalam yang terdiri dari tiga kampung, yaitu: Cibeo, Cikatarwana dan Cikeusik. Sisanya dihuni oleh masyarakat Baduy luar yang terdiri dari 49 kampung yang areanya berbatasan langsung dengan daerah luar Baduy (Muchlisin, Ulumi, & Humaeni, 2017). Gambar 1 Peta Wilayah Masyarakat Adat Baduy Kab. Lebak Provinsi Banten Selain kampung-kampung yang ada di baduy dalam dan Baduy luar, ada pula wilayah yang disebut Babakan dan Tanah Dangka. Babakan merupakan perkampungan yang dibentuk apabila jumlah populasi masyarakat Baduy sudah melebihi batas yang sudah ditentukan. Sedangkan Tanah Dangka (Baduy Dangka) merupakan keturunan dari suku Baduy, tapi sudah tinggal di luar tanah wilayat (adat). Para warga Baduy dangka tinggal di bagian terluar dari lapisan daerah Baduy. Masyarakat Baduy Dangka sudah tidak terikat lagi dengan aturan atau kepercayaan masyarakat asli Baduy seperti pada Baduy Dalam dan Luar. Masyarakat Baduy dalam sangat memegang teguh adat kebiasaanya, beda halnya dengan masyarakat Baduy luar. Mereka menolak budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan adat istiadatnya dan senantiasa memegang teguh aturan-aturan adat (pikukuh) yang diwariskan oleh para leluhur. Masyarakat Baduy dalam juga sangat berhati-hati dalam memperlakukan lingkungannya, dan sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan alam disekitarnya. Karena memang masyarakat Baduy dalam sangat bergantung pada alam. SENASKAH: SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM Volume 1 Tahun 2023 hlm. 215-220 217
Wardah Rona Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy ... P-ISSN : 2987-1492 E-ISSN : 2986-8262 Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Adat Baduy adalah Sunda Kuno yang tidak mengenal tingkatan tata bahasa. Kepercayaannya adalah beriman kepada Allah dalam naungan Agama SundaWiwitan. Masyarakat Baduy menyebutnya Batara Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam), dan Batara Seda Niskala (Yang Gaib). Mereka juga mempercayai Sang Hiyang Keresa (Yang Maha Kuasa) atau Nu Ngersakeun (Yang Menghendaki) sebagai pemegang kekuasaantertinggi. Tuhan Sunda Wiwitan bersemayam di Buana Nyungcung (Dunia Atas). Bahkan diyakini semua Dewa Agama Hindu tunduk terhadap Batara Seda Niskala (Sucipto, Maria, & Limbeng, 2007). Mata pencaharian masyarakat Baduy antara lain menanam padi huma, menenun, membuat barang dari anyaman bambu, atap kiray, serta menjual hasil bumi keluar wilayahnya. Masyakat Baduy Dalam berpakaian warna putih (Jamang), sarung tenun hitam bergaris putih (Samping aros), ikat kepala berwarna putih (telekung), sabuk putih dan gelang benang (gelang kanteh). Sedangkan masyarakat Baduy Luar selalu mengenakan kemeja kamprét dua rangkap (warna putih di dalam dan warna hitam diluar), sarung poléng hideung dengan ikat pinggang adu mancung, dan ikat kepala yang terbuat dari kain mérong yang bermotif batik warna biru gelap (lomar atau romal). Sekarang, banyak lelaki Baduy yang menggunakan celana berjahit sebatas lutut. B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Baduy Perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat adat merupakan salah satu yang menjadi permasalahan penting dari pemerintah sejak dari dulu sampai sekarang. Oleh karenanya harus dibuatkan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap masyarakat adat. Bupati Lebak mengesahkan perda kabupaten lebak Nomor 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy adapun isi dari Perda tersebut mencakup: ketentuan umum; hak ulayat masyarakat baduy yang meliputi: penetapan wilayah hak ulayat dan pengecualian terhadap hak ulayat masyarakat baduy; batas-batas hak ulayat masyarakat baduy yang meliputi: batas desa dan batas alam, ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; ketentuan lain- lain; dan ketentuan penutup. Perda ini lahir atas beberapa faktor yang membuat masyarakat Baduy resah, faktornya antara lain: 1) banyaknya penebangan dan pembalakan liar di wilayah/lahan Baduy oleh masyarakat luar Baduy; 2) pencurian hasil tanaman masyarakat Baduy oleh orang luar; dan 3) pergeseran batas wilayah yang dilakukan oleh orang luar didaerah perbatasan Baduy, yaitu daerah Sobang, Muncang, Bojong manik, dengan alasan bahwa tanah yang mereka garap itu tanah milik negara. Karena alasan dan permasalahan tersebut, masyarakat Baduy berusaha mengatasi masalaah tersebut bersama tokoh masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Dinas Kehutanan, dan 218 SENASKAH: SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM Volume 1 Tahun 2023 hlm. 215-220
Wardah Rona Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy ... P-ISSN : 2987-1492 E-ISSN : 2986-8262 Kementrian Lingkungan Hidup, sampai kepada Presiden yang saat itu menjabat yaitu Abdurahman Wahid. Hasil koordinasi mendapatkan respon yang sangat baik hingga Perda hak ulayat terwujud. Walaupun Perda tersebut sudah disahkan namun implementasinya tetaps saja masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya adalah:1) sosialisasi yang masih minim, sehingga masih ada kasus penebangan, pembalakan liar, dan pencurian hasil hutan di wilayah perbatasan Baduy; 2) adanya kasus rencana pengeboran minyak di wilayah Baduy. SIMPULAN Secara umum, perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lebak terkait masyarakat adat/kasepuhan sudah dilakukan dengan mengeluarkan Perda Kabupaten Lebak No.32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Namun, Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat, belum pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat krusial dan perlu segera diatasi. Perda tersebut lahir dari aspirasi masyarakat karena berbagai permasalahan yang sebelumnya muncul. Masyarkat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa perda tersebut sudah membantu mengatasi permasalahan yang ada, walaupun dalam tataran teknis masih ditemui beberapa permasalahan. Masyarakat adat/kasepuhan berharap ada Perda lain yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait masyarakat adat, dan pemerintah perlu aktif mengawal Perda tersebut. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih disampaikan dalam bentuk yang pendek, ditujukan kepada sponsor riset atau pihak yang tidak bisa disebutkan dalam bagian penulis. DAFTAR PUSTAKA Hadikusuma, H. H. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Muchlisin, Ulumi, H. F., & Humaeni, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy dan Citorek, Serang. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 27-44. Sucipto, T., Maria, S., & Limbeng, J. (2007). Studi tentang religi masyarakat Baduy di desa Kanekes Provinsi Banten. Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Arianto Henry, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Baduy Dalam. SENASKAH: SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM Volume 1 Tahun 2023 hlm. 215-220 219
Wardah Rona Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy ... P-ISSN : 2987-1492 E-ISSN : 2986-8262 Kepel Arthur Calvin (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy 220 SENASKAH: SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM Volume 1 Tahun 2023 hlm. 215-220