Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Kajian Nilai-Nilai Karakter Kearifan Lokal Masyarakat Sunda dalam Membentuk Sikap Moral Kewarganegaraan Febri Fajar Pratama1 T Heru Nurgiansah2 Raisa Rafifiti Choerunnisa3 Universitas Perjuangan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia1 Universitas PGRI, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia2 Politeknik STIA LAN, Bandung, Jawa Barat, Indonesia3 Email: febripratama@unper.ac.id1 nurgiansah@upy.ac.id2 Abstrak Masyarakat Sunda kental dengan nuansa nilai-nilai filosofis kehidupan yang di dalamnya mencakup aspek hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Kearifan masyarakat Sunda tersebut dapat tercermin dari laku lampah, papatah atau paribasa, dan kabuyutan yang terikat dengan sistem tritangtu. Nilai-nilai karakter masyarakat Sunda yang ingin dikaji dalam penelitian ini berfokus pada karakter cageur, bageur, pinter, bener, singer. Kelima karakter tersebut dianggap dapat menjadi pembentuk sikap moral kewarganegaraan yang meliputi tiga muatan utama pendidikan kewarganegaraan, yakni: (1) Civic Knowledge; (2) Civic Skill; dan (3) Civic Disposition. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji karakter kearifan lokal masyarakat Sunda dalam membentuk sikap moral kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi etnopedagogi melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal dan buku. Hasil dari kajian ini mengungkapkan bahwa karakter kearifan lokal masyarakat Sunda memiliki makna yang sangat dalam. Setiap karakternya dapat merepresentasikan prilaku ideal sikap moral warga negara. Kata Kunci: Moral kewarganegaraan, Kearifan Lokal, Masyarakat Sunda. Abstract Sundanese society is identical with nuances of philosophical values of life which include aspects of the relationship between God, humans, and nature. The wisdom of the Sundanese people can be reflected in the practice of lampah, papatah or paribasa, and kabuyutan which are tied to the tritangtu system. The character values of the Sundanese people who want to be studied in this study focus on the characters of cageur, bageur, pinter, bener, singer. The five characters are considered to be able to form the moral attitude of citizenship which includes three main contents of civic education, namely: (1) Civic Knowledge; (2) Civic Skills; and (3) Civic Disposition. The purpose of this study is to examine the character of the local wisdom of the Sundanese people in shaping the moral attitude of citizenship. The method used in this research is an ethnopedagogical study through a descriptive qualitative approach by analyzing secondary data sourced from journal articles and books. The results of this study reveal that the character of local wisdom of the Sundanese people has a very deep meaning. Each character can represent the ideal behavior of citizens' moral attitudes. Keywords: Moral Citizenship, Local Wisdom, Sundanese People. This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional. PENDAHULUAN Kearifan lokal merupakan perwujudan sikap hidup yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya dari suatu komunitas masyarakat tertentu. Masing-masing kelompok sosial masyarakat memiliki nilai kearifan lokalnya sendiri berdasarkan kebiasaan atau budayanya. Hal tersebut tercermin dalam bentuk sikap mental, perilaku, sistem sosial, pendidikan, bahasa, tata pemerintahan, hingga prinsip hidup. Menurut Fajarini (2014) kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan pengetahuan tentang kehidupan yang menjadi panduan dalam melakukan aktivitas sebagai strategi untuk menjawab berbagai macam tantangan dan Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3473
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 permasalahan yang ada. Sedangkan menurut Priyatna (2016) kearifan lokal atau local wisdom dimaknai sebagai gagasan, nilai-nilai, pandangan terhadap lingkungannya atau pandangan setempat yang bersifat bijaksana, arif, dianggap baik, yang mengakar kuat pada diri setiap anggotanya. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada kearifan lokal ini, karena masyarakat kita yang multikultur dan multi etnis, sehingga pluralitas budaya dianggap sebagai suatu niscaya yang harus disyukuri. Kearifan lokal masyarakat Indonesia bisa diidentifikasi dari adat istiadat serta budaya yang masih dianut sampai dengan saat ini, seperti masyarakat Jogjakarta yang melakukan "tapa pepe" (berjemur sambil bersila) di depan keraton untuk melakukan kritik ataupun protes pada kebijakan sultan. Tentu saja prilaku tersebut mencerminkan nilai demokrasi yang berbasis kearifan lokal, karena sudah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi budaya masyarakat di sana ketika ingin menyampaikan aspirasi kepada sang sultan. Di belahan daerah lain, masyarakat Minangkabau juga memiliki kearifan lokal berupa prinsip musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, mereka meyakini, "Bulek ai dek pambuluah, bulek kato jo mupakkek," yang artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata dengan mufakat. Ungkapan tersebut kemudian menjadi filosofi bagi masyarakat Minang yang secara tidak langsung merepresentasikan proses demokrasi. Di ujung Barat wilayah Indonesia, daerah Nanggroe Aceh Darussalam juga memiliki kearifan lokal yang masih terjaga, khususnya masyarakat Simeleu Aceh. Berdasarkan penelitian dari Marjanto & Bakti Utama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan (2013) salah satu kearifan lokal yang dapat tercermin dari masyarakat Semeleu adalah pada mata pencehariannya, mereka megembangkan praktik-praktik kearifan yang berorientasi dalam membangun harmoni dengan alam. Sebagian besar masyarakat Simeleu bekerja sebagai nelayan, dan pekerjaan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tradisi dikarenakan adanya hukum adat laut yang diterapkan oleh masyarakat nelayan di sana. Hukum adat laut yang masih dilakukan hingga saat ini diantaranya: (1) larangan melaut pada hari Jumat; (2) larangan melaut pada hari besar keagamaan Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha; (3) larangan melaut dalam rangka khanduri laot; (4) larangan melaut di hari kemerdekaan; (5) dan larangan melaut pada tanggal 26 Desember untuk memperingati tragedi Tsunami Aceh. Jika melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa penyitaan seluruh hasil tangkapan pada hari itu, kemudian hasil sitaan tersebut diberikan 25% kepada baitulmal, 25% kepada Badan Dana Musyawarah Panglima Laut, 25% untuk panglima laut dan staff setempat, dan sisanya untuk kesejahteraan nelayan. Selain hukum laut, ada juga yang terkait dengan hubungan sosial antar nelayan seperti saling tolong-menolong ketika nelayan lain membutuhkan bantuan, jika ada yang tenggelam, segera melakukan pencarian selama sehari penuh. Kemudian terkait dengan aspek lingkungan, nelayan dilarang menebang dan merusak pepohonan di sekitar kawasan pesisir, dilarang menangkap ikan dan hewan laut yang dilindungi, dilarang menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan seperi bom ikan, racun, listrik dsb. Di daerah paling timur Indonesia, yaitu Papua, nilai-nilai kearifan lokal sangat kental sekali nampak terlihat dari keseharian masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi adat istiadat (terutama hukum adatnya), budaya, dan keutuhan indigineous people. Berdasarkan data informasi dari IWGIA (2020), indigineous people atau masyarakat adat yang ada di Indonesia diperkirakan 50-70 juta. Di Papua sendiri, populasi penduduk pada tahun 2020 berjumlah 4,378 juta jiwa dengan proporsi 50% lebih penduduk di masing-masing provinsi (Papua dan Papua Barat) adalah imigran, hal ini akibat dari program transmigrasi yang didorong oleh pemerintah pada tahun 19970 sampai dengan awal tahun 2000. Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3474
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Secara geografis dan kultural, wilayah Papua Barat adalah provinsi paling beragam dengan lebih dari 250 indigenous linguistic groups, sumber daya hutan yang mencapai 42juta ha, dan 54% rumah bagi biodiversity yang ada di Indonesia. Nilai kearifan lokal yang masih ada sampai dengan saat ini di daerah Papua beberapa diantaranya seperti bakar batu untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan makan bersama, jenis makanan yang dimasak yaitu umbi-umbian dan daging (biasanya menggunakan daging babi) dengan cara dimasak menggunakan batu panas yang dibakar terlebih dahulu, lalu bahan-bahan makanan ditumpuk di dalam batu panas tersebut kemudian ditutup oleh dedaunan. Kegiatan ini secara filosofis memiliki makna rasa syukur kepada sang pencipta. Lalu, ada mensorandak, yakni upacara penyambutan bagi orang yang datang ke tempat baru. Hal ini dimaksudkan sebagai simbolisasi bahwa mereka yang datang telah melewati berbagai macam rintangan dan patut untuk diberikan upacara penyambutan. Lalu bagaimana dengan masyarakat Sunda? Apakah masyarakat Sunda masih memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dipegang teguh sampai dengan saat ini? Sejatinya, masyarakat Sunda sangat kental dengan nuansa tradisi leluhur yang menjadi kepribadian diri melalui budaya, adat, serta nasihat-nasihat. Ada ungkapan yang menyatakan, "Hirup sauyunan" dalam budaya Sunda yang menunjukkan sikap kebersamaan atau bergotong royong. Pepatah Sunda menegaskan bahwa dalam hidup bersama maupun bertetangga harus, "Sareundeuk saigel, sabobot sapihanean. Ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak," artinya dapat menunjukkan sikap kerjasama secara kompak dan harmonis dalam kebersamaan; Menunjukkan prinsip hidup yang didasari oleh sikap tanggung jawab; Menunjukkan sikap kebersamaan yang harus dijalin dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga maupun dalam bermasyarakat. Selain itu, masyarakat Sunda sangat memegang teguh konsep hubungan tritangtu atau tiga hal yang saling berkaitan, salah satunya yaitu tritangtu mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam. Ketiganya hal yang saling bersinergi, saling terkait dan sifatnya resiprokal. Jika kita menjaga hubungan dengan Tuhan, maka kita akan diberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah hidup. Ada dua istilah atau ungkapan yang setidaknya dapat menggambarkan bagaimana hubungan antara individu dengan Tuhannya di dalam nilai kearifan lokal masyarakat Sunda, pertama yaitu, "Mulih ka jati mulang ka asal," artinya kembali ke sejati, pulang ke asal. Ungkapan tersebut secara filosofis mengingatkan kita sebagai umat beragama yang percaya Tuhan bahwa kita adalah makhluk yang fana, tidak abadi dan suatu saat akan kembali pada-Nya. Kedua, "Dihin pinasti anyar pinanggih," artinya sejak dahulu ditentukan, baru sekarang dijumpai. Secara filosofis, ungkapan tersebut mengandung makna bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh sang empunya alam semesta ini, semua sudah ditentukan (Masduki, 2016). Kemudian hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat budaya Sunda dilandasi oleh ideologi atau sikap "silih asah, silih asih, jeung silih asuh," yang menggambarkan bahwa keterjalinan hubungan antara manusia dalam masyarakat harus hidup saling mengasah (mengajari), saling mengasihi (menolong) dan saling mengasuh (membimbing). Lalu hubungan antara manusia dengan alam, menurut Warnaen (dalam Masduki 2016) ada 3 ungkapan yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam, pertama yaitu, "Manuk hiber ku jangjangna, jelma hirup ku akalna," artinya burung terbang dengan sayapnya, manusia hidup dengan akalnya. Maknanya, bahwa kita sebagai makhluk hidup sudah diberikan kelebihan tersendiri oleh Tuhan, maka kita harus memanfaatkan kelebihan yang kita miliki itu untuk hidup sesuai dengan tujuan masing-masing. Manusia yang memiliki kelebihan akal, jangan sampai merusak alam atau sengaja mengganggu ketentraman hidup makhluk lainnya. Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3475
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Kedua, "Jawadah tutung biritna sacarana-sacarana," artinya setiap bangsa memiliki adat dan kebiasannya masing-masing. Ungkapan ini bisa kita persamakan dengan pepatah, "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," maknanya yaitu kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada di wilayah atau daerah tertentu, begitu juga dalam konteks hubungan manusia dengan alam, kita harus menjaga alam, jangan sampai berbuat sekehendak hati tanpa menghiraukan keteraturan yang ada di dalamnya. Selain itu, ada 5 nilai karakter masyarakat Sunda sering dijadikan sebagai tuntunan hidup bermasyarakat, yaitu: (1) Bageur (baik), artinya memiliki pribadi yang melandasi prilakunya pada aturan nilai dan etika yang berlaku; (2) Bener (benar), artinya tahu mana perbuatan yang dianggap salah, mana yang dianggap baik; (3) Cageur (sehat), artinya menjaga Kesehatan baik jasmani maupun rohaninya; (4) Pinter (pintar), artinya berpengetahuan luas; (5) Singer (mawas diri), artinya sadar akan dirinya sendiri, bagaimana bersikap pada diri dan orang lain. Kelima nilai karakter masyarakat Sunda yang terwujud dalam kearifan lokal tersebut jika ditelaah lebih lanjut, memiliki unsur pembentuk moral dan karakter warga negara yang tercermin dari tiga muatan utama, yakni civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Tentu saja kerangka nilai warga negara yang baik didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi setiap perilaku warga negara yang tercermin mengindahkan segala bentuk aspek nilai kearifan lokal dari masing-masing kelompok sosial- budaya masyarakatnya, karena hakikatnya Pancasila adalah kristalisasi kepribadian bangsa yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal yang ditransformasikan ke dalam landasan idiil bangsa secara nasional. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter memiliki peran yang sangat vital dalam membangun, membentuk, dan mempersiapkan peserta didik ataupun mahasiswa sebagai warga negara dewasa agar dapat menjadi warga negara yang baik, seperti apa yang dikehendaki oleh negara secara khusus, dan secara umum dapat mewujudkan sikap demokratis. Kearifan lokal menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk memperkuat nilai-nilai luhur bangsa sehingga dapat diaktualisasikan ke dalam setiap sendi kehidupan warga masyarakat. Seperti disampaikan oleh Totok (2018) melalui penelitiannya mengenai aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai peneguh karakter bangsa, dikatakan bahwasannya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam Pendidikan Kewarganegaraan mampu menanamkan karakter kebangsaan kepada peserta didik, sehingga rasa cinta terhadap budaya dan negaranya semakin kuat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lokal masyarakat Sunda dalam membentuk sikap moral dalam mengenai kearifan ini adalah untuk mendeskripsikan secara kewarganegaraan. Tujuan dari penelitian komprehensif dan koheren tentang Pendidikan Kewarganegaraan dengan 5 nilai karakter masyarakat Sunda. METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif berbasis etnopedagogi. Etnopedagogi merupakan praksis pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Selasih & Sudarsana (2018) "Ethnopedagogy is a practice of education based on local wisdom and is derived from the cultural values of an ethnic and a standard of behavior". Etnopedagogi mencoba untuk mentransformasikan bentuk-bentuk kesadaran kultural masyarakat melalui pendidikan, sehingga nilai-nilai kearifan budaya yang termanifestasi dalam local wisdom dan local genius dapat berimplikasi pada pengembangan budaya karakter. Suarmika & Utama (2017) memandang bahwa etnopedagogi sebagai pengetahuan atau Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3476
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 kearifan lokal yang menjadi sumber inovasi dan keterampilan yang diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi etnopedagogi sebagai bagian dari pendekatan unsur kebudayaan yang terintegrasi dengan pendidikan diharapkan mampu memberikan expected outcome dalam sistem pendidikan nasional kita. Oleh sebab itu, pendidikan dan kebudayaan akan selalu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Di dalam batang tubuh UUD 1945 Bab XIII pendidikan dan kebudayaan menjadi satu bahasan khusus, hal tersebut merupakan indikasi adanya koherensi antara pendidikan dan kebudayaan. Seperti diungkapkan oleh Zafi (2018) bahwa "...tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tidak ada suatu pendidikan tanpa kebudayaa dan masyarakat". Pengumpulan data didapat dari berbagai macam sumber, seperti buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan terhadap masalah penelitian melalui literature review, telaah teori, dan analisis mendalam. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Moral Kewarganegaraan Dalam konsep disiplin pendidikan kewarganegaraan moralitas menjadi salah satu kajian ontologis yang menitikberatkan pada pertimbangan terhadap nilai sebagai konstruksi dasar dalam berprilaku dan bertindak. Moral mengatur perilaku manusia secara normatif. Pengetahuan tentang moral sangatlah penting, mengacu pada pendapat Sayre-McCord (1996) dikatakan bahwasannya: Moral knowledge, to the extent anyone has it, is as much a matter of knowing how - how to act, react, feel and reflect appropriately - as it is a matter of knowing that - that injustice is wrong, courage is valuable, and care is due. Such knowledge is embodied in a range of capacities, abilities, and skills that are not acquired simply by learning that certain things are morally required or forbidden or that certain abilities and skills are important. Secara garis besar, apa yang coba disampaikan oleh McCord bahwa pengetahuan moral tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana bertindak, bereaksi, merasakan dan berefleksi dengan tepat, tetapi mengetahui bahwa ketidakadilan itu salah, keberanian itu berharga, dan kepedulian adalah baik. Pengetahuan tersebut diwujudkan dalam berbagai kapasitas, kemampuan, dan keterampilan yang tidak diperoleh hanya dengan belajar bahwa hal-hal tertentu secara moral diperlukan atau dilarang atau kemampuan dan keterampilan tertentu itu penting. Maka, pengetahuan proposisional menjadi bagian yang menghubungkan antara moralitas dan tindakan. Kapasitas moral dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keadaan kognitif yang berfokus pada pengetahuan proposisional untuk memberikan gambaran secara rasional. Tidak ada tanggung jawab moral yang memadai melainkan dengan adil memperoleh pengetahuan tentang yang benar dari yang salah, yang baik dari yang jahat, tidak hanya tentang membentuk keyakinan yang benar tetapi bagaimana memperoleh kemampuan tertentu untuk bertindak, bereaksi, merasakan, dan mencerminkan secara tepat dalam situasi tertentu. Moral kewarganegaraan bertalian erat dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk mewujudkan warga negara yang cerdas dan juga baik (to be smart and good citizen). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki esensi sebagai pendidikan nilai dan moral yang dapat memperkuat karakter warga negara (Nurgiansah, 2021). Menurut Wahab & Sapriya (2011) warga negara yang baik yaitu warga negara yang dapat memahami dan mampu mengimplementasikan dengan baik hak-hak serta kewajibannya sebagai seorang individu yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan permasalahannya sendiri dan juga permasalahan kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya, memiliki sikap disiplin, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan prilaku warga negara serta warga masyarakat yang baik. Selain itu, dijelaskan juga bahwa Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3477
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 warga negara yang baik adalah mereka yang patuh dan taat hukum, aturan serta ketentuan perundang-undangan, tidak mencemari lingkungan, menjaga alam, memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bertanggung jawab. Selain itu, moral kewarganegaraan bisa kita lihat dari objek kajiannya yakni tentang prilaku warga negara yang dapat dipandang dari berbagai dimensi seperti dimensi psikologis, dimensi sosial, dimensi politik, dimensi normatif, dimensi antropologis, dan dimensi lainnya. Dengan demikian, objek studi pendidikan kewarganegaraan dapat diuraikan sebagai berikut: (1) tingkah laku; (2) tipe pertumbuhan berpikir; (3) potensi yang ada dalam setiap diri warga negara; (4) hak dan kewajiban; (5) cita-cita dan aspirasi; (6) kesadaran (patriotisme, nasionalisme, saling pengertian, moral Pancasila); dan (7) usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggung jawab. Secara akademis, objek kajian ini berkembang dan menjadi konsep yang dikategorikan ke dalam tiga domain utama, yaitu domain akademis, kurikuler, dan sosial- kultural. Ketiga domain tersebut saling memiliki keterikatan struktural dan juga fungsional yang mengacu pada penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), kebajikan dan budaya kewarganegaraan (civic virtue and civic culture), sikap/watak kewarganegaraan (civic disposition), keterampilan kewarganegaraan (civic skill), keyakinan diri kewarganegaraan (civic confidence), kemampuan kewarganegaraan (civic competence). Maka dari itu, objek kajian pendidikan kewarganegaraan sangat luas, sehingga kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas sosial kultural PKn dapat dikatakan bersifat multifacet atau multidimensional. Namun, yang paling menonjol dari sifat PKn yang multidimensional tersebut yaitu PKn sebagai pendidikan nilai dan moral. Secara teoritis, menurut pandangan Lickona (dalam Winataputera, 2019) disebut sebagai pendididkan watak atau "educating for character" yakni perpaduan yang harmonis dari berbagai kebajikan yang tertuang dalam nilai keagamaan, sastra, pandangan kaum cendikiawan, dan manusia pada umumnya sepanjang zaman. Maka dari itu, Lickona mamandang karakter atau watak itu memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni moral knowing, moral feeling, dan moral behaviour. komitmen kewarganegaraan (civic commitment), dan Agar tidak terlalu luas, penulis hanya akan membahas tentang 3 konsep utama muatan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: 1. Penalaran Kewarganegaraan (civic knowledge) Penalaran kewarganegaraan atau pengetahuan warga negara adalah kemampuan warga negara dalam berpikir kritis dan bertanggung jawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi konstitusional (2011) mengungkapkan bahwa jenis pengetahuan yang dianggap dalam domain "civic knowledge" tergantung, sebagian, pada perspektif disiplin. Tentu saja karena PKn bersifat interdisiplin, maka pengetahuan warga negara bisa berdasarkan masing-masing disiplin yang menjadi bagian dari kajian PKn seperti ilmu politik yang memberikan pengetahuan tentang pembuatan kebijakan, partai politik, pembuatan undang-undang, partisipasi pemilu, politik demokrasi, dsb., Ilmu hukum yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana agar taat pada aturan hukum yang berlaku, prinsip keadilan, HAM, dsb., Ilmu sosial-budaya yang memberikan pengetahuan tentang toleransi, gotong royong, nilai-nilai kearifan lokal, dsb. Indonesia (Sutrisno, 2016). Sedangkan Hatcher 2. Kemampuan warga negara (civic skills) Yaitu kemampuan warga negara dalam memecahkan berbagai permasalahan dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Mary Kirlin (dalam Hatcher 2011), dikemukakan bahwasannya ada 4 kategori utama keterampilan warga negara, yaitu: pengorganisasian, komunikasi, pengambilan Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3478
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 keputusan secara kolektif, dan berpikir kritis. Contohnya: mengorganisir dan meyakinkan orang lain untuk mengambil tindakan/keputusan, mengarahkan sistem politik, membangun konsensus menuju kebaikan bersama, mendengarkan beragam perspektif, dan mengambil sikap/menentukan posisi pada isu-isu publik. 3. Watak Kewarganegaraan (civic disposition) Menurut Komalasari & Sapriya (2016) civic disposition adalah keseluruhan sikap dan kebiasaan berpikir dari warga negara yang kondusif dalam mewujudkan fungsi sistem demokrasi yang sehat untuk kepentingan bersama. Lebih lanjut Komalasari () menjabarkan lebih lanjut bahwa, "Karakter kewarganegaraan (civic disposition) merupakan sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum." Perkembangan watak-watak kewarganegaraan secara perlahan dialami dan dipelajari melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karakter privat terwujud dalam sikap tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan, sedangkan karkater publik terwujud dalam sikap peduli sebagai warga negara, nilai sopan santun, mematuhi aturan hukum, berpikir kritis, mau mendengar, negosiasi dan kompromi. Karakter-karkater yang kemudian menjadi watak atau kebiasaan tersebut sangat penting dan perlu untuk ditanamkan pada setiap diri warga negara untuk menciptakan sistem demokrasi yang sehat dan baik. Pembahasan 5 Nilai Karakter Kearifan Lokal Masyarakat Sunda dalam Membentuk Sikap Moral Kewarganegaraan 1. Cageur Cageur - 'sehat', dapat diartikan secara filosofis sebagai anugerah yang harus dijaga dan diupayakan. Makna sehat tidak hanya sekedar terhindar dari penyakit atau tampak fisik secara lahiriah, pun apa yang dirasakan secara ruhiyah. Bagi masyarakat Sunda, kesehatan merupakan modal utama dalam hidup, jika tidak sehat, maka akan sulit melakukan segala macam aktivitas dan pekerjaan menjadi terganggu. Selain itu, lebih dalam, cageur juga diartikan sehat akal dan pikiran, mampu bertindak rasional, dan menjalankan hidup berdasarkan nilai moral serta prinsip yang dipegang teguh. Dalam konteks kewarganegaraan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar fisiologis (menurut teori kebutuhan Maslow) yang harus dipenuhi, negara bahkan menjamin dan memberikan akses pada masalah kesehatan masyarakatnya, karena itu adalah hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Seperti ditegaskan pada undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 19 ayat 2 dijelaskan bahwa "...jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan". Masyarakat yang sehat secara otomatis akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Selain itu, kesehatan masyarakat juga akan berpengaruh dan berkorelasi kepada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai modal sosial. Mengapa ini bisa terjadi? Karena masyarakat yang sehat akan terus produktif dan tidak akan menjadi beban bagi negara, terlebih saat ini paradigma pembangunan tidak hanya berfokus pada kemajuan di sektor ekonomi dan pendapatan saja, tetapi aspek lainnya seperti pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penunjang kemajuan suatu negara. Menurut Mongan (2020) sumber daya manusia merupakan modal dasar kekayaan dan kekuatan bangsa, jika dibandingkan dengan modal fisik dan sumber daya alam, keduanya hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif. Manusia memiliki peran Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3479
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 aktif dalam aktivitas mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam, dan melaksanakan pembangunan nasional. 2. Bageur Bageur - 'baik' , dapat dipahami sebagai sifat atau watak yang berimplikasi pada perilaku atau perbuatan. Masyarakat Sunda menganggap seseorang yang bageur pasti memiliki sikap yang baik terhadap sesama, ramah, santun, dan murah hati. Karakter bageur selalu menjadi pepatah dalam setiap laku lampah masyarakat Sunda, seperti ungkapan, "Kudu bageur jeung diri anjeun, sasama, kulawarga, sareng sadaya makhluk," artinya kita harus baik kepada diri sendiri, sesama, keluarga, dan makhluk lainnya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan tentu saja makna "baik" sendiri sudah menjadi tujuan utama, yakni to be good citizenship. Seperti diungkapkan oleh Wahab & Sapriya (2011) bahwa, "Setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembentukan karakter sebagai bangsa (nation and character building) dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah bangsa." Karakter tersebut akan disesuaikan dengan cita-cita dan tujuan nasional yang tertera pada konstitusi negara. Bagi bangsa Indonesia, karakter yang dimaksud tentu saja karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 3. Bener Bener - 'benar', merupakan karakter yang merujuk pada nilai kejujuran serta integritas. "Bener" mengandung arti benar; sesuai dengan apa yang seharusnya; hal yang tidak salah. Karakteristik "jalmi bener" menurut masyarakat Sunda adalah mereka yang tidak ingkar janji, amanah, jujur, tahu mana yang hak mana yang bukan, tahu mana yang benar mana yang salah, dan setiap ucapan sesuai dengan tindakannya. Makna bener sendiri banyak disinggung dalam pépéling (pengingat) seperti, "Kudu teuneung ludeung panceg kana pamadegan dina bener, ulah ngaplék jawér ngandar jangjang miyuni hayam kabiri," artinya dalam menjalani hidup harus berani dan memegang teguh pendirian yang benar, jangan menjadi seseorang yang penakut. "Ulah cueut kanu hideung ponténg kanu konéng," artinya jangan membeda-bedakan sesuatu, apalagi bersikap tidak adil, menganggap yang satu lebih baik dari yang lainnya, atau bersikap tendensius. Selain itu, ada juga pikukuh Baduy yang dapat dijadikan sebagai rujukan tentang karakter bener yang mengacu pada buyut (pantangan/hal yang dianggap tabu) yaitu, "Nu lain kudu dilainkeun" (yang lain harus dilainkan), "nu ulah kudu diulahkeun" (yang jangan dilakukan jangan sampai dilanggar), "nu bener kudu dibenerkeun" (yang benar harus dianggap benar). Pikukuh tersebut secara tersirat memberikan landasan nilai tentang makna kebenaran, yang tidak termasuk dalam aturan harus dibedakan, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Hal tersebut jika dikaji dalam konteks kewarganegaraan, maka karakter bener termasuk pada nilai integritas. Menurut Dua et al (2019) integritas adalah "...keberanian moral 'moral courage', kemauan, serta kehendak kuat untuk melakukan apa yang subyek sadari dan yakini sebagai kewajiban yang seharusnya 'ought' ia lakukan". 4. Pinter Pinter - 'Pintar', mencerminkan wawasan yang luas dan seseorang yang berilmu. Orang yang berilmu dalam masyarakat Sunda memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati, karena dengan ilmunya memberikan manfaat besar bagi kehidupan. Ilmu lekat dengan kebijaksanaan, bagi masyarakat Sunda kuno ada tiga pemimpin yang dianggap memiliki kebijaksanaan tinggi dan menjadi penjaga rakyat dari kekeliruan, yaitu resi (agamawan), rama (pemimpin), dan prebu (raja), ketiganya memiliki tugas utama: resi menyejahterakan alam, rama pembimbing kehidupan, dan prebu menjalankan pemerintahan. Dalam konteks kewarganegaraan, warga Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3480
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 negara yang pintar dan berpengetahuan merupakan ciri masyarakat demokratis, mereka dapat berpikir kritis dan dapat menjadi problem solver bagi dirinya sendiri. Seperti dikatakan oleh Suherman (2018) pinter artinya berilmu dan menguasai teknologi disertai dengan keterampilan dan kebijaksanaan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai macam persoalan. Pinter juga bisa dimaknai sebagai kecerdasan. Dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum, kecerdasan warga negara (civic intelligence) meliputi kecerdasan secara intelektual, emosional, sosial, dan juga spiritual. Kecerdasan secara intelektual berarti cerdas secara teoritis, artinya seseorang mampu menguasi berbagai macam pengetahuan yang didapat dari hasil pengalamannya dan penalarannya terhadap segala fenomena; Kemudian cerdas secara emosional, artinya seseorang dapat mengelola emosinya yang mendorong sikap simpati, empati, dan kepedulian; Selanjutnya kecerdasan sosial, yaitu kecerdasan dalam menjalin hubungan antar sesama. Seseorang memiliki kedewasan dalam bertindak dan berpikir untuk memahami lingkungannya; Lalu yang terakhir adalah kecerdasan spiritual, yaitu bagaimana menjalankan kehidupan berdasarkan keyakinan mental spiritual yang berasal dari dalam jiwa untuk mencapai kedamaian dan menjadi manusia yang seutuhnya. 5. Singer Singer - 'mawas diri', yaitu selalu merefleksi diri sendiri, melihat ke dalam, peka terhadap kesalahan yang diperbuat dan memperbaikinya. Selain itu, prilaku mawas diri juga mencerminkan sikap toleransi, tenggang rasa, mampu menerima kritikan, dan saling mengasihi sesama. Bagi masyarakat Sunda, karakter singer menunjukkan pribadi yang rendah hati, tidak egois dan sombong, seseorang yang tinggi ilmunya tidak akan menyatakan dia yang tahu segalanya, seseorang yang kaya tidak akan menunjukkan bahwa dia punya segalanya, maka dari itu banyak yang menampilkan diri apa adanya, tidak angkuh ataupun jemawa dengan keadaan. Hal tersebut dapat terlihat dari pépéling Sunda "Hirupmah tong asa aing uyah kidul sabab di alam dunyamah euweuh elmu panutup", artinya hidup jangan merasa paling hebat, sebab di dunia tidak ada ilmu penutup. "Ulah agul ku payung butut, sagala nu dipiboga kadar titipan tinu Maha Kawasa," artinya jangan sombong dengan apa yang dimiliki, karena semua hanyalah titipan Tuhan. "Kudu seubeuh méméh dahar, kudu nepi méméh indit," artinya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, jangan menjadi pribadi yang impulsif, melakukan kehendak berdasarkan keinginan tanpa memikirkan resiko yang didapat. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, maka karakter singer dapat bermakna tanggung jawab warga negara (civic responsibility). Tanggung jawab jika merujuk pada dimensi politis manusia, menekankan pada segala bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan di mana suara hati menjadi pengingat apakah tindakan tersebut bernilai benar atau tidak (Pratama, 2018). KESIMPULAN Kearifan lokal merupakan sarana sosial-budaya yang penting untuk dijaga dan dijadikan pedoman yang terintegrasi dengan prilaku kewarganegaraan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Moral kewarganegaraan yang ditampilkan melalui tiga komponen utama muatan Pendidikan Kewarganegaraan yakni civic knowledge, civic skills, dan civic disposition tercermin dalam lima karakter kearifan lokal masyarakat Sunda: (1) Cageur; (2) Bageur; (3) Pinter; (4) Bener; (5) Singer. Cageur merepresentasikan karakter warga negara yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan juga mampu bertindak secara rasional. Hal tersebut dapat berimplikasi pada produktifitas warga negara yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan human capital. Bageur merepresentasikan karakter baik, sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan warga negara yang baik (to be good citizenship) sesuai Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3481
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 dengan tujuan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Bener, artinya benar, yang merujuk pada nilai kejujuran serta integritas. Pinter, yaitu berwawasan luas atau merujuk pada seseorang yang berilmu. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan warga negara yang pintar dan berpengetahuan merupakan ciri masyarakat demokratis, mereka dapat berpikir kritis dan dapat menjadi problem solver bagi dirinya sendiri. Singer, artinya mawas diri, yaitu prilaku yang selalu merefleksi segala tindakan yang dilakukan, apakah tindakan itu bernilai benar atau salah. Karakter singer dalam konteks pendidikan kewarganegaraan bermakna sebagai tanggung jawab warga negara (civic responsibility). DAFTAR PUSTAKA Asyafiq, S. (2016). Berbagai pendekatan dalam pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan. Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran, 4(1), 29-37. Dua, Mikhael, dkk. (2019). Etika Anti Korupsi: Menjadi Profesional Berintegritas. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Fajarini, U. (2014). Peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter. SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal, 1(2), 123-130. Hatcher, J. A. (2011). Assessing civic knowledge and engagement. New Directions for Institutional Research, 2011(149), 81-92. IWGIA. online] [diakses tanggal 6 Januari 2022] (2021). The Indigenous World 2021: Indonesia. [tersedia Komalasari, K. (2016). Living Values Education in Teaching Materials to Develop Students' Civic Disposition. The new educational review, 44(2), 107-122. Marjanto, Damardjati Kun. (2011). Kearifan Lokal dan Lingkungan. Dalam Kearifan Lokal Lingkungan Masyarakat Kabupaten Simeulue Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, hal. 9- 15. Jakarta: PT Gading Inti Prima bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Masduki, A. (2015). Kearifan lokal orang Sunda dalam ungkapan tradisional di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis. Patanjala, 7(2), 295-310. Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review, 4(2), 163-176. Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 4(2), 163-176. Nurgiansah, T. H. (2021). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi Politik. Academy of Education Journal, 12(1), 39-47. Priyatna, M. (2017). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 5(10). Sayre-McCord, G. (1996). Coherentist epistemology and moral theory. Selasih, N. N., & Sudarsana, I. K. (2018). Education Based on Ethnopedagogy in Maintaining and Conserving the Local Wisdom: A Literature Study. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 6(2), 293. Suarmika, P. E., & Utama, E. G. (2017). Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Dasar (Sebuah Kajian Analisis Etnopedagogi). JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia), 2(2), 18. Suherman, A. (2018). Jabar Masagi: Penguatan Karakter Bagi Generasi Milenial Berbasis Kearifan Lokal. Lokabasa, 9(2), 107-113. Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3482
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Susanto, E., & Komalasari, K. (2015). Pengaruh Pembelajaran, Habituasi dan Ekstrakurikuler terhadap pembentukan Civic Disposition Siswa SMA Negeri Se-kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(1), 60-86. Totok, T. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Peneguh Karakter Kebangsaan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 8(2), 171- 186. Wahab, A.A. & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta Winataputera, Udin S., dkk. (2019). Pembelajaran PKn di SD. Jakarta: Universitas Terbuka Winataputra, U. S. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem pendidikan nasional. Jurnal moral kemasyarakatan, 1(1), 15-36. Zafi, A. az. (2018). Transformasi Budaya Melalui Lembaga Pendidikan (Pembudayaan dalam Pembentukan Karakter). Al-Ghazali, I(1), 1-16 Febri Fajar Pratama, dkk. - Universitas Perjuangan Tasikmalaya 3483