BAB IV PEMBUBARAN NEGARA MADURA TAHUN 1950 A. Perjuangan Rakyat Madura Menentang Pembentukan Negara Madura Semangat rakyat Madura untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia terlihat ketika disiarkan berita mengenai usul Ulama pada Harian Berita tanggal 28 Maret 1950 yang berisikan desakan kepada tiap patriot (putra- putri) tiada sudi atau menghendaki orang-orang yang telah lama pada masa perjuangan menghambat jalannya Perjuangan Nasional Republik Indonesia untuk mencapai Proklamasi 17 Agustus 1945, apalagi mereka yang menjadi penghianat negara. Rakyat Madura tidak sudi dan tidak rela mempunyai pemimpin- pemimpin pemerintah yang menjadi pengecut dan penjilat perjuangan bangsa Republik Indonesia. Rakyat Madura menghendaki tiap-tiap pemimpin pemerintahan yang jujur, berani berkorban sebagai patriot pembela pembimbing masyarakat serta penuh tanggung jawab karena Madura telah bebas dari sistem pengaruh penjajahan yang bersifat memecah belah persatuan masyarakat Madura, maka patriot Madura memilih mendukung penuh berdiri tegak dibelakang Pa. Sunarto yang ditetapkan sebagai residen Madura dan Pa. Hanafi sebagai Bupati Pamekasan, serta mengusulkan Pa. Perunodjojo sebagai
55 Bupati Sumenep dan Pa. Saleh Wakil Wali Kota Jogjakarta sebagai Wakil Residen Republik Indonesia Madura.1 Pada tanggal 23 Februari 1950 Bupati Notohadikusumo melaporkan kepada Pemerintah RI di Yogyakarta mengenai situasi politik di Madura dan mendesak kepada pemerintah agar segera memberi keputusan bahwa Madura sudah masuk bergabung dengan wilayah RI kembali. Setelah menunggu beberapa hari ternyata keinginan itu belum mendapat balasan dari Pemerintah RI, maka pada tangal 4 Maret 1950 beberapa orang wakil fraksi menemui Gubernur Jawa Timur, memohon Madura secara de facto diakui sah menja di Daerah Karesidenan Madura sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur. Rasa tidak puas terhadap pembentukan Negara Madura pada saat itu juga dilampiaskan oleh rakyat dengan cara memaksa para pejabat yang dirasa anti terhadap NKRI, seperti Asisten Wedono Pegantenan Ario Moh. Hanafi, Asisten Wedono Pakong, Moh Amin, dan Asisten Wedono Proppo Wongsodirejo untuk mundur dari jabatannya. Selain itu rakyat juga menuntut para pejabat pamong praja yang dirasa pengangkatannya berbau feodal dan masih ada hubungan keluarga dengan Wali Negara Tjakraningrat. Tidak kurang dari 16 orang pejabat yang dipaksa turun dari jabatan pada saat ini, misalnya: Bupati Bangkalan Sis Tjakraningrat (anak dari Tjakraningrat), Sekretaris Umum Wali Negara Ruslan Tjakraningrat (anak Tjakraningrat), Abdul Rachman, Kepala Departemen 1Berkas Rahasia Mengenahi Penghapusan Pemerintah Madura a atau n PATRIOT MADURA (E.JUDAGATI) tanggal 4 April 1950 (Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta No. 84).
56 Pemerintah, Polisi dan Keamanan (orang kepercayaan Tjakraningrat), dan masih banyak pejabat-pejabat lainnya. Berdasarkan lampiran yang dikirim oleh wali Negara P.A.A Tjakraningrat kepada yang mulia menteri dalam negeri RIS tanggal 8 Februari 1950 berisikan sesungguhnya banyak dari pejabat-pejabat di pemerintahan madura yang tidak mendapat dukungan (signalering) dari rakyat madura, diantaranya: 1. P.A.A Tjakraningrat yang menjabat sebagai wali Negara Madura sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat serta berhubungan erat dengan Van der Plas. Beliau juga menjalin hubungan dengan kyai Jambu, Haji Munir Abusudjak, Ahmad Sarbini dalam bentukan tentara Islam Madura Indonesia. Adapun kesmuanya adalah ilegal dan mendapat dukungan dari Van der Plas. 2. Mr. Sis Tjakraningrat menjabat sebagai bupati Bangkalan adalah anak dari Tjakraningrat yang mempunyai pengaruh besar dikalangan barisan cakra, mempunyai hubungan erat dengan Van der Plas, Kyai Jambu dalam bentukan tentara Islam Indonesia Madura. sebagai akibat hubungannya dengan PKM di Surabaya (Asmorojudo), Madura jatuh2. Untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada tanggal 7 Maret 1950 Gubernur Jawa Timur Samadikun menunjuk R. Sunarto Hadiwijoyo sebagai Wakil Residen Madura. Tidak lama kemudian 2 Ibid., 84.
57 pada tanggal 19 Maret 1950 turunlah Surat Keputusan Presiden RIS yang isinya menetapkan daerah Madura sebagai Residen dari Republik Indonesia. Surat dari presiden ini kemudian ditindak lanjuti dengan diadakan serah terima kekuasaan di Madura dari pejabat sebelumnya yakni R.T.A. Notohadikusumo kepada pejabat baru R. Sunarto Hadiwijoyo. Dengan demikian maka mulai saat itu Madura telah diperintah oleh pejabat RI. Beliaulah pejabat Residen Madura yang pertama sesudah pendudukan Belanda berakhir.3 B. Proses Pembubaran Negara Madura Disampaikan risalah singkat dari peristiwa pembubaran Negara Madura dan dewan perwakilan rakyat Madura pada tanggal 15 Februari di Pamekasan. Risalah tersebut dibuat dan disusun secara netral, bahwa kepercayaan rakyat kepada dewan disatu pihak dan pemerintah dilain pihak sudah tidak dapat mendapat kepercayaan sama sekali dari rakyat Madura. Pernyataan-pernyataan ketidakpercayaan tersebut sudah dilaksanakan dengan beberapa macam resolusi-resolusi dari berbagai partai dan badan-badan perjuangan di Madura, semenjak bulan November 1949 yang langsung disampaikan kepada dewan rakyat Madura sebagai satu-satunya wakil rakyat untuk selanjutnya dapat diperjuangkan. Keinginan dan hasrat nyata tersebut dibuktikan dengan adanya demonstrasi pada tanggal 15 Pebruari 1950 dengan "motie van wantrouwennja" kepada dewan dan pemerintah, yang ingin melihat kembali Madura kepada 3 Ibid., 84.
58 proklamasi 17 Agustus 1945 dan ikut menyatakan dengan spontan bahwa Indonesia tetap menjadi negara kesatuan. Selanjutnya disampaikan bahwa sesudah peristiwa tersebut diatas rakyat dilain daerah (di luar kota Pamekesan) hendak pula menyatakan keinginan (hasratnya) dengan pernyataan bahwa: baik kepala kecamatan maupun kepala kawedanan diharuskan turun pula dari kedudukannya seperti misalnya yang menjadi sasaran: 1) Tuan Wedono Pegantenan yaitu: R.Ar. Moh. Hanafia 2) Tuan Ass. Wedono Pakong yaitu: Moh. Amin 3) Tuan Ass. Wedana Proppo yaitu: Wongsodiredjo serta banyak lagi dari kalangan pamong praja yang hendak dipaksa meninggalkan kedudukannya.4 Mengantisipasi keadaan ini akibat timbulnya peristiwa diatas, dimana pihak militer sudah diberitahukan, maka TNI Madura sudah bersiap-siap untuk dapat mengatasi keamanan dan kemungkinan yang tidak diinginkan. Mengingat peristiwa proklamasi dimana kalimat daulat sudah dipakai senjata untuk menyingkirkan seseorang yang tidak dikehendaki oleh rakyat lagi, dianjurkan pada paduka yang mulia untuk kiranya peristiwa di Madura untuk diatasi mengingat beberapa autoriteiten yang patut menjadi perhatian yang berwajib. Peninjauan kembali kepada kedudukan pamong praja pada umumnya di Madura maka susunan pamong praja di Madura berbentuk feodal serta sifatnya kolonial yang tentunya pada zaman pembangunan ini tidak sesuai lagi. Hal-hal tersebut untuk dapat menjadikan pedoman bagi pemerintah pusat guna 4Surat dari R. Santoso kepada yth. P. J. M Presiden RIS di Jakarta tanggal 16 pebruari 1950 tentang pembubaran Negara Madura (Sumber Arsip Kabinet Perdana Menteri Jogjakarta No. 84).
59 meninjau serta bilamana perlu untuk menyususn scara rasional pemerintah di Madura nanti dengan tidak mempertimbangkan kedudukannya, maka-maka faktor rasionalisasi didasarkan kepada: a. Capable dalam pekerjaan adiminstrasi b. pensioonrijp c. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan zaman. Demikian kiranya yang tertera diatas dapat menjadikan paduka yang mulia dapatlah kiranya susunan pemerintahan di Madura berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari azas-azas pancasila.5 C. Kembalinya Madura Sebagai Bagian Republik Indonesia Usaha-usaha untuk kembali ke Negara kesatuan dilancarkan dimana- mana. Di berbagai daerah timbul gerakan rakyat menuntut pembubaran negara atau daerah bagian dan penggabungannya dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Penggabungan daerah yang satu dengan yang lain, atau negara bagian yang satu ke negara bagian yang lain secara konstitusionil dimungkinkan oleh pasal 43 dan 44 konstitusi RIS dengan ketentuan bahwa penggabungan tersebut dikehendaki oleh rakyatnya dan diatur dengan undang-undang federal. Pada tanggal 8 Maret 1950 pemerintah RIS dengan persetujuan parlemen (DPR) dan senat RIS mengeluarkan undang-undang darurat no.11 tahun 1950 tentang tatacara perubahan susunan kenegaraan RIS. Berdasarkan undang- undang darurat tersebut negara-negara bagian menggabungkan diri dengan RI Yogya sehingga pada tanggal 5 April 1950 RIS hanya tinggal terdiri dari 3 5 Ibid., 84.
60 Negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatra Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Selanjutnya untuk menanggapi keinginan rakyat yang makin meluas di negara-negara bagian yang masih berdiri, pemerintah RI menganjurkan kepada pemerintah RIS, agar mengadakan perundingan dengan Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur tentang pembentukan kembali negara kesatuan. Setelah pemerintah RIS mendapat kuasa penuh dari kedua pemerintah negara bagian tersebut untuk berunding dengan pemerintah RI pada bulan mei 1950 di langsungkan perundingan antara RIS dengan RI tentang pembentukan Negara Kesatuan.6 Pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan antara kedua pemerintah yang di tuangkan dalam suatu "piagam persetujuan". Pada pokok nya kedua pemerintah sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945, dengan undang- undang dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok undang-undang dasar 1945 dan "bagian-bagian yang baik" dari konstitusi RIS termasuk didalamnya. Selanjutnya oleh pemerintah RIS dan pemerintah RI dibentuk sebuah panitia bersama yang diberi tugas untuk melksanakan piagam persetujuan 19 Mei 1950 tersebut, khususnya untuk menyusun rancangan undang-undang dasar negara kesatuan. Pada tanggal 14 Agustus 1950 parlemen dan senat RIS mengesahkan rancangan Undang-Undang dasar sementara negara kesatuan RI hasil panitia 6Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta, No. 84
61 bersama. Badan pekerja KNIP di Yogyakarta sebelumnya telah menyetujui rancangan undang-undang dasar sementara tersebut pada tanggal 12 Agustus 1950. Akhirnya dalam rapat gabungan parlemen dan senat RIS pada tanggal 15 Agustus 1950, presiden RIS ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga presiden Soekarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI mr. Asaat. Dengan demikian tamatlah riwayat Republik Indonesia serikat. Sebaliknya, Negara kesatuan seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terwujud kembali.7 7Ibid., No.84.