Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021 ANALISIS TEORI ETIKA TENTANG SOSOK WARGA NEGARA YANG BAIK 2 1 Arief Rahman 3 , Juanda dan Ella Dewi Latifah 1Prodi Akuakultur Universitas Malikussaleh, 2Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe, 3Prodi PAI STAI Al-Falah arief.rahman@unimal.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif teori etika tentang sosok warga negara yang baik. Metode utama yang digunakan untuk studi adalah analisis literatur yakni mensurvei buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan topik konsep negara dan etika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengertian warga negara yang baik secara umum ditentukan oleh konstitusi dan corak sosial budaya suatu negara. Dalam pandangan etika teleologi warga negara yang baik adalah yang bertindak secara proaktif dan kongkrit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana hal tersebut berdampak positif bagi kepentingan diri dan negara secara umum. Dalam pandangan etika deontologi sosok warga negara yang baik adalah warga negara yang dengan kesadaran diri bisa memenuhi kewajiban sebagai warga negara sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut etika keutamaan, sosok warga negara yang baik warga negara yang berkarakter dan membiasakannya serta memiliki sikap dan perilaku moderat. Penelitian selanjutnya diharapkan menggali pengembangan sosok warga negara yang baik berdasarkan pendekatan etika. Kata Kunci: Warga Negara yang Baik, Teori Etika, Teleologi, Deontologi, Keutamaan, Warga Negara. PENDAHULUAN Dewasa ini, etika memiliki peranan penting dalam semua bidang kehidupan. Bahkan Etika menjadi tujuan utama sistem pendidikan nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan tinggi bertujuan berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, danberbudaya untuk kepentingan bangsa. Pasal ini secara tersirat menekankan pentingnya etika (akhlak mulia) sebagai pencapaian terpenting pendidikan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa salah tujuan pendidikan adalah membangun warga negara etis. Menurut wacana akademik Pendidikan Kewarganegaraan warga negara etis bisa dimaknai sebagai warga negara yang baik. Karena kata "baik" merupakan suatu kata yang berhubungan erat dengan etika atau moralitas. Etika adalah standar perilaku atau perilaku umum yang dapat diterima ketika dinilai oleh orang biasa atau masyarakat luas. Etika memainkan sintesis yang sehat antara orang-orang, bekerja sama satu sama lain secara harmonis, memahami perbedaan yang benar atau salah membuat masyarakat berbasis nilai. Etika dipengaruhi oleh keluarga, masyarakat, budaya dan nilai-nilai sosial dll. Instansi pendidikan seperti keluarga, sekolah dan masyarakat memainkan peran penting dalam mengembangkan nilai-nilai etika dan moral di kalangan generasi muda. Istilah warga negara itu sendiri memiliki beberapa arti yang berbeda yaitu yang pertama dalam kaitannya dengan status hukum dan politik. Dalam arti yang paling sederhana, kewarganegaraan digunakan untuk merujuk pada status sebagai warga negara yaitu menjadi anggota komunitas politik tertentu atau negara. Kewarganegaraan dalam pengertian ini membawa implikasi hak dan tanggung jawab tertentu yang didefinisikan dalam undang- undang, seperti hak untuk memilih dan dipilih, kewajiban membayar pajak, bela negara, dan seterusnya. Lentera 72 ISSN: 2548-835X, e ISSN: 2548-7663
Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021 Pengertian kedua yakni keterlibatan dalam kehidupan dan urusan publik. Istilah kewarganegaraan juga digunakan untuk merujuk pada keterlibatan dalam kehidupan publik yaitu, terhadap perilaku dan tindakan warga negara. Kewarganegaraan dalam konteks ini diterapkan secara luas dalam berbagai kegiatan seperti pemungutan suara dalam pemilu, pengisian jabatan jabatan politik sampai dengan menaruh perhatian pada persoalan kekinian. Kewarganegaraan pada pengertian ini tidak hanya mengacu pada hak dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga untuk bentuk perilaku umum sosial dan moral yang diharapkan masyarakat. Terakhir dalam kegiatan pendidikan. Dalam pengertian kewarganegaraan digunakan untuk merujuk pada kegiatan pendidikan yaitu proses untuk membantu siswa belajar menjadi warga negara yang aktif, cerdas dan bertanggung jawab. Kewarganegaraan dalam pengertian ini juga dikenal sebagai pendidikan kewarganegaraan. Hal ini meliputi semua jenis pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan baik secara formal maupun informal. Artikel ini mencoba menganalisis sisi lain kewarganegaraan yang baik ditinjau dari pendekatan etika. Hal ini dirasa penting sebagai bahan kajian dan praksis kedepannnya tentang bagaimana mengembangkan sosok warga negara yang baik berdasarkan pendekatan etika. METODE PENELITIAN Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode tinjauan literatur. Menurut Arlene (2014) tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mensurvei buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan masalah, bidang penelitian, atau teori tertentu, dan dengan demikian, memberikan deskripsi, ringkasan, dan evaluasi kritis dari karya-karya ini dalam kaitannya dengan masalah penelitian yang sedang diselidiki. Dalam hal ini penulis menggabungkan ringkasan dan sintesis, dalam kategori konseptual tertentu. Ringkasan adalah rangkuman informasi penting dari beberapa sumber, sedangkan sintesis adalah pengorganisasian ulang, atau perombakan, informasi tersebut dengan terkait penyelidikan masalah penelitian. Artikel yang relevan dicari dari sumber data online ERIC, Springer, SAGE dan Google scholar. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Warga Negara yang Baik Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pengertian sosok warga negara yang baik sangat beragam. Pengertian warga negara yang baik terikat pada nilai-nilai budaya inti suatu negara dan bagaimana nilai-nilai tersebut dipraktikkan dalam hukumnya. Hal ini pernah dikemukakan oleh para ahli politik, seperti Aristoteles yang mengemukakan bahwa secara konstitusional "...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function," Dengan demikian secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Lentera 73 ISSN: 2548-835X, e ISSN: 2548-7663
Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021 Hal ini misalnya terlihat dalam paradigma pendidikan di Australia, yang mengharapkan generasi muda Australia harus menjadi warga negara yang aktif dan berpengetahuan, yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi kebangsaan, kesetaraan dan keadilan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sipil Australia serta menjadi warga lokal dan global yang bertanggung jawab. Jadi, untuk Australia, sosok warga negara yang diharapkan terkait dengan warga negara yang aktif dan cerdas. Amerika Serikat dengan tradisi liberalnya, tradisi pendidikan memiliki kemiripian dengan Australia di mana warga negara yang diharapkan adalah yang kompeten dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka. Warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab memiliki ciri antara lain: memiliki pengetahuan kewarganegaraan (informed and thoughtful) seperti memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap sejarah dan proses fundamental demokrasi Amerika; memiliki pemahaman dan kesadaran akan masalah publik dan komunitas; dan memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi, berpikir kritis, dan berdialog antara lain dengan cara pandang yang berbeda. Kedua, berpartisipasi dalam komunitas mereka melalui keanggotaan atau kontribusi pada organisasi yang bekerja untuk menangani persoalan yang terkait minat dan kepercayaan budaya, sosial, politik, dan agama. Ketiga, bertindak politik dengan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan komitmen yang diperlukan untuk mencapai tujuan publik, seperti pemecahan masalah kelompok, berbicara di depan umum, mengajukan petisi dan protes, serta memberikan suara. Keempat, memiliki nilai moral dan keutamaan kewarganegaraan seperti kepedulian terhadap hak dan kesejahteraan sesama, tanggung jawab sosial, toleransi. Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa pandangan tentang apa yang dimaksud warga negara yang baik diperebutkan dan dibentuk oleh politik dan sejarah masyarakat tertentu dan mereka yang terlibat dalam wacana kebijakan pendidikan dan kurikulum. Hal ini dinyatakan oleh Kennedy (2008:484) bahwa: "there is always an expectation in the citizenship curriculum, even when future citizens are expected to be critical and active in relation to their citizenship rights and responsibilities, that the basic values of the political system will be maintained... it is because of such an expectation that ideology of one kind or another is the real driver of the citizenship curriculum." Bahwa selalu ada harapan dalam kurikulum kewarganegaraan, bahkan di masa depan warga negara diharapkan menjadi kritis dan aktif dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban kewarganegaraan mereka, yang menjadi nilai dasar dari sistem politik yang harus dipertahankan... itu karena harapan seperti itu ideologi dari satu jenis atau yang lainnya adalah pendorong sebenarnya dari kurikulum kewarganegaraan. Teori Etika Tentang Warga Negara yang Baik Etika mencakup pertanyaan apa yang mungkin paling penting yang dapat ditanyakan oleh setiap manusia: Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita? Namun, tentu saja, pertanyaan ini bukanlah hal baru. Setiap tradisi filosofis, budaya, politik, dan agama utama dalam sejarah manusia telah bergulat dengannya. Teori etika tidak lebih dari upaya untuk memberikan jawaban sistematis atas pertanyaan etika fundamental: bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup mereka? Teori etika tidak hanya mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita harus hidup, tetapi juga memberikan alasan untuk mendukung jawabannya. Perdebatan tentang teori etika setidaknya terlihat di antara tiga perspektif filosofis utama. Pertama yang mewakili klaim partikularis tentang kebajikan atau keutamaan, atau etika karakter, kedua mewakili klaim universalis mengenai keadilan dan penalaran, atau aturan etika (deontologi) dan ketiga etika teleogi yang menekankan tujuan atau konsekuensi Lentera 74 ISSN: 2548-835X, e ISSN: 2548-7663
Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021 tindakan. Ketiga jenis teori tersebut memiliki perbedaan dalam penekanan dan cara memaknai moralitas. 1. EtikaTeleologi Teleologi sering disebut sebagai pendekatan konsekuensi moral, dimana perilaku moral berarti mencapai konsekuensi etis tanpa mempedulikan proses yang dengannya konsekuensi tercapai. Perilaku benar dalam teleologi diartikan sebagai perilaku yang mempromosikan yang konsekuensi terbaik atau kebaikan yang dapat diidentifikasi. Etika teleologi mendasarkan penilaian moral suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Teleologi adalah pendekatan etika yang berfokus pada konsekuensi tindakan. Pendekatan yang menganggap etika berkaitan dengan kalkulasi kebaikan, atau kejahatan, yang timbul dari perilaku. Fokus teleologi diarahkan untuk menilai konsekuensi dari tindakan tertentu daripada memeriksa tindakan itu sendiri. Berdasarkan sudut pandang "untuk siapa tujuannya", etika teleologi dibedakan menjadi dua yaitu egoisme dan utilitarianisme. Masing-masing kategori ini memiliki dua posisi filosofis yang berbeda. Egoisme memfokuskan pada konsekuensi pribadi sedangkan utilitarianisme menitikberatkan pada konsekuensi sosial. a. Egoisme; sering dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith (1937) dan Rand (1964). Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri baik itu perspektif jangka pendek atau jangka panjang. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonistis, yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yg bersifat vulgar. b. Utilitarianisme; berasal dari bahasa latin utilis yang berarti "bermanfaat". Utilitas adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sejauh mana suatu tindakan menghasilkan kebaikan/menghindari kejahatan. Tindakan adalah benar jika mereka meminimalkan memaksimalkan ketidakbahagiaan/kesakitan; atau, tindakan itu benar jika memiliki kegunaan terbesar. Dasar dari utilitarianisme adalah menanyakan apa yang memiliki nilai intrinsik (nilai dalam dirinya sendiri) dan kemudian menilai konsekuensi dari suatu tindakan dalam hal hal-hal yang secara intrinsik bernilai.. kebahagiaan/kesenangan dan Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam rangka pemikiran utilitarianisme, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah "the greatest happiness of the greatest number is the foundation of morality and legislation.", kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Bentham memformulasikan utilitarianisme dalam publikasi Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) sebagai berikut "nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do." Kebaikan besar yang harus kita cari adalah kebahagiaan. Tindakan yang hasilnya meningkatkan kebahagiaan atau mengurangi rasa sakit itu bagus karena hal tersebut memiliki "kegunaan". Untuk menentukan kuantitas kebahagiaan yang mungkin dihasilkan oleh suatu tindakan, harus mengevaluasi konsekuensi Lentera 75 ISSN: 2548-835X, e ISSN: 2548-7663
Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021 yang mungkin terjadi dengan menerapkan beberapa nilai: intensitas, durasi, kepastian atau ketidakpastian, kedekatan atau keterpencilan, kesuburan, kemurnian, dan luas. Dengan demikian penekanan teleogi warga negara baik adalah menurut pendekatan etika teleologi adalah warga negara yang berorientasi tujuankehidupan yang baik sebagaimana sebagai telos kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian good life ini dimaknai dalam konteks pribadi dan atau kehidupan bangsa dan negara. Secara praksis misalnya yakni bagaimana tindakan warga negara diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Untuk itu Pancasila menjadi tujuan dan konsekuensi hidup warga negara Indonesia. Ukuran teleologis perilaku warga negara terlihat dari sejauhmana mampu menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implikasinya adalah warga negara mampu mengenali tujuan nasional dan Pancasila dan langkah apa yang perlu diambil untuk mencapainya. Selanjutnya warga negara yang baik akan proaktif dan berorientasi pada tercapainya tujuan negara, dan akan selalu mengambil langkah kongkrit yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau target yang ditetapkan yakni sosok warga negara Pancasilais. Secara teleologis kriteria warga negara Pancasilais dilihat dari dampak dari peran serta dan sumbangsihnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Etika Deontologi Pendekatan deontologi memiliki perbedaan mendasar dengan teleologi. Cara berpikir Kant tentang tujuan moral berbeda standar konsekuensialisme. Deontologi tidak mengakui prinsip penjumlahan, rata-rata, memaksimalkan atau memuaskan yang menjadi dasar penalaran moral teleologis. Menurut deontologi kebahagiaan orang lain adalah tujuan yang juga merupakan kewajiban. Dengan demikian etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan benar jika dan hanya jika itu sesuai dengan aturan atau prinsip moral. Menurut teori ini tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sederhananya menurut deontologi lakukan hal yang benar.Lakukan karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Jangan melakukan hal yang salah. Hindari melakukan kesalahan karena itu salah. Oleh karena itu, hubungan antara tindakan yang benar, aturan moral, dan rasionalitas didasari atas aturan moral yang diberikan oleh Tuhan, diminta oleh alam atau berdasarkan rasionalitas baik individual maupun sosial merupakan kerangka etika deontologis. Etika deontologi menekankan bahwa kebijakan/tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang Lentera 76 ISSN: 2548-835X, e ISSN: 2548-7663
Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021 dilakukan. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras dan otonomi bebas. Bagi Kant kewajiban menjadi tolak ukur apakah tindakan seseorang boleh disebut tindakan moral atau tidak. Secara praksis deontologi mudah diterapkan. Deontologi hanya mengharuskan orang mengikuti aturan dan melakukan tugas mereka. Pendekatan ini cenderung cocok dengan intuisi alami kita tentang apa yang etis atau tidak. Tidak seperti konsekuensialisme, yang menilai tindakan berdasarkan hasil, deontologi tidak memerlukan pertimbangan biaya dan manfaat dari suatu situasi. Deontologi menghindari subjektivitas dan ketidakpastian karena hanya perlu mengikuti aturan yang ditetapkan. Berdasarkan pemikiran etika deontologi di atas dapat dipahami bahwa nilai moral suatu tindakan tidak ditentukan oleh konsekuensinya karena: 1. Ada kemungkinan seseorang melakukan sesuatu karena niat jahat, tetapi pada akhirnya membawa konsekuensi yang baik bagi masyarakat. 2. Mungkin juga seseorang melakukan sesuatu karena niat baik, tetapi akhirnya membawa konsekuensi buruk. 3. Konsekuensi dari suatu tindakan tidak berada di bawah kendali pelaku. 4. Kita hanya bisa mengendalikan motif kita saat bertindak sebagai orang yang bermoral. 5. Oleh karena itu nilai moral dari suatu tindakan diberikan oleh niat baik kita. Etika deontologi merupakan pendekatan etika berbasis aturan, berfokus pada kewajiban dan tugas, mirip dengan orientasi yang ditemukan dalam teks undang-undang atau kitab suci. Karenanya sosok warga negara yang baik dalam pandangan deontologi adalah warga negara yang bisa memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Sebaliknya warga negara dianggap tidak baik jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan mendasarkan pada imperatif kategoris Kant maka pelaksanaan kewajiban warga negara tersebut harus lahir dari kesadaran diri bukan karena faktor luar seperti pemaksaan. Misalnya seseorang menaati aturan lalu lintas bukan karena takut ditilang oleh polisi melainkan karena menaati peraturan lalu lintas adalah suatu kewajiban moral. 3. Teori Keutamaan Teori etika kebajikan berasal dari Yunani Kuno, meskipun beberapa koneksi dapat ditarik sampai pada peradaban China Kuno. Dalam bahasa Yunani, kebajikan (arête) berarti keunggulan. Socrates pernah mengklaim: "adalah kebaikan terbesar bagi seseorang untuk mendiskusikan kebajikan sepanjang hari ... dengan alasan bahwa kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani" (The Apology). Virtue ethics atau etika keutamaan adalah teori etika yang menekankan pada karakter, karena karakter ini dianggap penting bagi tindakan orang tersebut dan nilai etisnya. Teori keutamaan adalah salah satu dari teori etika disamping tiga pendekatan dominan dalam teleologi/konsekuensialisme dan deontologi: dua yang disebutkan terakhir ini menekankan tindakan moral pelaku, bukan orang atau karakter pelaku. Konsekuensialisme dan deontologi telah mendominasi teori etika selama satu atau dua ratus abad terakhir, tetapi posisi ini menghadapi kritik, sebagian karena mereka gagal menjelaskan apa yang memotivasi seorang untuk melakukan tindakan yang baik. Keutamaan moral, atau keunggulan karakter, adalah watak untuk bertindak dengan sangat baik, yang dikembangkan seseorang sebagian sebagai hasil dari pendidikannya, dan atau akibat dari kebiasaan. Aristoteles menyatakan bahwa "excellence, then, is not an act, but a habit."Aristoteles mengembangkan analisis karakternya dalam Buku II Etika Nicomachean, di mana ia membuat argumen bahwa karakter muncul dari kebiasaan menyamakan karakter etis dengan keterampilan yang diperoleh melalui praktik, seperti mempelajari alat musik. Dalam Buku III Etika Nicomachean, Aristoteles berpendapat bahwa karakter seseorang adalah sukarela, karena itu hasil dari banyak tindakan individu yang berada di bawah kendali sukarela. Lentera 77 ISSN: 2548-835X, e ISSN: 2548-7663
Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021 Menurut Aristoteles, nilai moral meliputi: keberanian, kesederhanaan, disiplin diri, moderasi, kesederhanaan, kerendahan hati, kemurahan hati, keramahan, kejujuran, kejujuran, keadilan. Keburukan moral meliputi: kepengecutan, pemanjaan diri, kecerobohan, pemborosan, keserakahan, kesombongan, ketidakjujuran, ketidakjujuran, ketidakadilan. Perbuatan kebajikan mendatangkan kehormatan bagi individu, perbuatan buruk mendatangkan aib bagi individu. Aristoteles menulis bahwa keutamaan adalah rerata di antara kelebihan dan kekurangan. Misalnya, keberanian adalah jalan tengah antara sifat pengecut, and nekat. Terlalu pengecut atau terlalu nekat menurut Aristoteles dianggap tidak tepat sehingga muncullah keutamaan keberanian. Melakukan tindakan berani dalam arti yang tepat akan membuatnya lebih mudah menjadi berani dan berada di tengah antara sifat pengecut dan nekat. Jadi, dalam upaya untuk mengembangkan keadaan karakter yang kondusif bagi perilaku bajik, sifat tindakan kita harus berada di tengah-tengah kelebihan dan kekurangan. Jalan tengah versi Aristotles ini dikenal dengan istilah moderasi atau sikap tidak berlebih- lebihan, menghindari perilaku atau ekspresi ekstrem, atau bersikap sewajarnya. Dengan kata lain, moderasi dianggap sebagai kebajikan karena akan melindungi kita dari keinginan dan bertindak terlalu jauh dalam memanjakan nafsu. Aristoteles menyatakan bahwa keutamaan moral bersifat tidak bawaan, tetapi diperoleh dengan mengembangkan kebiasaan dan menerapkannya. Seseorang menjadi jujur dengan bertindak jujur, atau menjadi tidak egois dengan bertindak tidak egois. Aristoteles mencatat bahwa mungkin sulit bagi seseorang untuk menjadi berbudi luhur jika dia tidak memiliki kebiasaan untuk bertindak dengan baik. Misalnya, mungkin sulit bagi seseorang untuk menjadi bijaksana, jika dia belum terbiasa bertindak secara bijaksana. Mungkin juga sulit bagi seseorang untuk menjadi tidak egois, jika dia telah terbiasa bertindak egois. Tindakan yang berbudi luhur membutuhkan individu untuk dapat memilih bagaimana menanggapi pikiran dan perasaannya sendiri. Berdasarkan pemikiran etika keutamaan di atas, maka kerangka warga negara yang baik dalam pandangan etika keutamaan adalah warga negara yang berkarakter yang bajik. Karakter adalah kebiasaan atau watak yang tertanam untuk bertindak dengan cara tertentu. Tindakan bajik harus datang dari karakter yang bajik. Orang yang bajik ingin bertindak dengan bajik dan melakukannya karena alasan itu. Kebajikan membutuhkan disiplin dan latihan. Untuk menjadi warga negara yang baik maka harus melakukan habituasi atau pembiasaan. Habituasi dalam tradisi Aristoteles menyatakan bahwa kita mengembangkan kebajikan moral kita melalui latihan berulang dan terpandu dalam tindakan moral. Ciri utama warga negara yang baik menurut pendekatan etika keutamaan adalah warga negara yang membiasakan diri atau memprakytikkan untuk menjadi orang bajik. Perkembangan karakter warga negara yang baik karenanya dipengaruhi oleh praktis kebiasaan. Sifat dari tindakan seorang warga negara menentukan sifat keadaan karakternya. Karenanya seorang warga negara harus memastikan bahwa sifat dari tindakan kita sesuai kebiasaan yang ingin dikembangkan. Pembentukan karakter membutuhkan pengalaman praktis di mana warga negara belajar melalui kebiasaan dan melalui pelatihan ini mereka dapat mengenali kehidupan dan mampu hidup dengan cara seperti itu. Warga negara memperoleh pengalaman dan keterampilan yang menyertai yang menanamkan dalam diri mereka watak yang baik. Selanjutnya ciri warga negara yang baik menurut etika keutamaan adalah warga negara yang mengembangkan sikap moderat. Banyaknya perbedaan di dalam masyarakat bisa memicu sikap dan perilaku ekstrim seperti ekstrimisme atau radikalisme. Ekstrimisme tersebut menggambarkan sikap dan perilaku beragama dan berbudaya yang berlebihan sehingga bisa memicu konflik dan polarisasi. Setiap warga negara mempraktekkan nilai sosial budaya yang Lentera 78 ISSN: 2548-835X, e ISSN: 2548-7663
Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 3 Mei 2021 dianutnya namun menyelesaikan setiap persoalan. tetap menghargai perbedaan dan menempuh jalan dialog dalam PENUTUP Berdasarkan hasil kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengertian warga negara yang baik secara umum ditentukan oleh konstitusi dan corak sosial budaya suatu negara 2. Dalam pandangan etika teleologi, warga negara yang baik adalah warga negara yang bertindak secara proaktif dan kongkrit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana hal tersebut berdampak positif bagi kepentingan diri dan negara secara umum. 3. Dalam pandangan etika deontologi sosok warga negara yang baik adalah warga negara yang dengan kesadaran diri bisa memenuhi kewajiban sebagai warga negara sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Sedangkan menurut etika keutamaan, sosok warga negara yang baik warga negara yang berkarakter dan membiasakannya serta memiliki sikap dan perilaku moderat. DAFTAR PUSTAKA Fink, Arlene. 2014. Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper. Fourth edition. Thousand Oaks, CA: SAGE. Kennedy, K. 2008. The citizenship curriculum: Ideology, content and organization. In J. Arthur, I. Davies, & C. Hahn, (Eds.), The Sage handbook of education for citizenship and democracy (pp. 483-491). London, England: Sage Publications Ltd. McCaslin, David F. 2016. The Cognitive Implications of Aristotelian Habituation and Intrinsic Valuation. Claremont Mc Kenna College. Ministerial Council for Education, Employment, Training and Youth Affairs (MCEETYA). 2008. Melbourne declaration on educational goals for young Australians. Melbourne, Australia: MCEETYA. Rahmaniyah, Istighfarotur. 2010. Pendidikan Etika Konsep Jiwadan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih. Malang: Aditya Media. Timmons, Mark (ed.) 2000. Essays on Kant's Moral Philosophy. New York: Cambridge University Press. Westheimer, J., & Kahne, J. 2004. What kind of citizen? The politics of educating for democracy. American Educational Research Journal, 41(2), 237-269. Zhao, Z. 2015. A Comparison of Citizenship Curriculum in China and Australia In: Educating ""Good"" Citizens in a Globalising World for the Twenty-First Century. DOI: Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2008, April 24). Teleological ethics. Encyclopedia Britannica. Lentera 79 ISSN: 2548-835X, e ISSN: 2548-7663