BELA NEGARA DAN ANCAMAN BUDAYA KEKERASAN SEMANGAT BELA NEGARA: MENILIK MODEL PENDIDIKAN DI SPARTA MEMBANGUN JEJARING STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL BELA NEGARA DAN KETAHANAN EKONOMI BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK STRATEGI SOSIAL BUDAYA BAGI BELA NEGARA : SUATU PERBINCANGAN KONSEPTUAL BERITA FOTO: MENUJU 100 JUTA KADER BELA NEGARA BELA NEGARA DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN EDISI KHUSUS BELA NEGARA 2016 1
MENHAN RI BESERTA STAF KEMENTERIAN PERTAHANAN Mengucapkan SELAMAT HARI BELA NEGARA TAHUN 2016 2
DEWAN REDAKSI BELA NEGARA Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu EDISI KHUSUS 2016 Sekjen Kemhan Laksdya TNI Widodo, M.Sc Pemimpin Umum: Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si(Han) EDISI KHUSUS BELANEGARA Pemimpin Redaksi: BELA NEGARA DAN ANCAMAN BUDAYA KEKERASAN SEMANGAT BELA NEGARA: MENILIK MODEL PENDIDIKAN DI SPARTA Kabid Kermainfo Puskompublik Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A. MEMBANGUN JEJARING STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL BELA NEGARA DAN KETAHANAN EKONOMI BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Redaksi: STRATEGI SOSIAL BUDAYA BAGI BELA NEGARA : SUATU PERBINCANGAN KONSEPTUAL BERITA FOTO: MENUJU 100 JUTA KADER BELA NEGARA Letkol Arm. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si. Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP. BELA NEGARA DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN Desain Grafis: Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom. Pns Imam Rosyadi EDISI KHUSUS BELA NEGARA 2016 1 Foto: EDISI KHUSUS BELA NEGARA 2016 Fotografer Puskom Publik Kemhan Percetakan & Sirkulasi: Diterbitkan oleh: Puskom Publik Kemhan Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M. 3
Salam hangat dari Tim Redaksi WIRA, Serambi Redaksi Pembaca yang budiman, semoga pembaca selalu dalam keada- an sehat dan bahagia. Pada edisi khusus kali ini tim redaksi me- nyajikan artikel yang berkaitan dengan hari bela negara. Adapun artikel tersebut diantaranya Bela negara dan kebijakan pertahan- an, Bela negara dan ancaman budaya kekerasan, Strategi sosial budaya bagi bela negara: suatu perbincangan konseptual, Mem- bangun jejaring strategis untuk Memperkuat ketahanan nasi- onal, Semangat bela negara: Menilik model pendidikan di sparta, dan Bela negara dan ketahanan ekonomi serta Bela negara da- lam perspektif kebijakan publik dan Berita foto: Menuju 100 juta kader bela. Artikel tadi diharapkan mampu menambah wawasan para pembaca pada umumnya. Para Pembaca WIRA yang kami banggakan, Guna memperkaya isi majalah WIRA ini, kami senantiasa meng- harapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan sa- ran, silahkan menghubungi tim redaksi kami melalui email redaksi. wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam Ja- ringan Online di laman Akhir kata, semoga sajian tim redaksi ini dapat memperkaya in- formasi dan memberikan manfaat bagi para pembaca, dan tak lupa tim redaksi mengucapkan: "SELAMAT HARI BELA NEGARA! Mari bangun karakter jiwa nasionalisme dan bangsa patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." Indonesia yang memiliki 4
6 18 26 BELA NEGARA DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN BELA NEGARA DAN ANCAMAN BUDAYA KEKERASAN STRATEGI SOSIAL BUDAYA BAGI BELA NEGARA : SUATU PERBINCANGAN KONSEPTUAL Daftar Isi Tanggal 19 Desember, meru- pakan tanggal bersejarah, yaitu tanggal didirikannya Pemerin- tah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat, tepatnya 19 Desember 1948. Peristi- wa bersejarah tersebut, pada akhirnya ditetapkan sebagai hari Bela negara. Hal tersebut menunjukkan kepada kita se- mua, pentingnya rakyat Indo- nesia, membela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Orang Jepang terkenal peker- ja keras, penuh inovasi, Tidak heran kalau Jepang kini men- duduki peringkat Nomor 2 di dunia dalam bidang ekonomi. Di bidang high-tech, reputasi Jepang juga sangat diakui di manca negara. Cinta Tanah Air, sikap ksatria, dan rasa malu sa- ngat kuat. Nilai-nilai positif ini membuat Jepang sulit ditem- bus oleh kelompok atau aksi- -aksi teroris dari mana pun. Secara historis, Indonesia ada- lah negara bangsa (nation state), yaitu suatu negara yang tersu- sun dari banyak suku bangsa, ras, agama, dan golongan sosial yang secara keseluruhan diikat oleh rasa kebangsaan (nasi- onalisme) yang memiliki tiga sendi, yakni kesadaran identi- tas bersama, kesadaran historis yang sama, dan gerakan sosial bersama untuk menghadapi kekuatan dari luar yang diang- gap mengancam. 34 MEMBANGUN JEJARING STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL Membangun jejaring strategis antara negara-pemerintah de- ngan masyarakat baik secara nyata dan maya akan mengha- silkan sinergi yang akan mem- perkuat Ketahanan Nasional. Kader Bela Negara dan war- ga, terutama mahasiswa dan siswa, dapat berperan dalam menghadapi ancaman nasional baik militer maupun non militer (KKN, narkoba, dan terorisme- -radikalisme). 40 SEMANGAT BELA NEGARA: MENILIK MODEL PENDIDIKAN DI SPARTA Dalam masyarakat kuno Yunani, mengingat setiap Negara harus mempertahankan dirinya, dan perang begitu sering terjadi antara polis-polis Yunani, maka setiap Warga Negara laki-laki adalah ten- tara. BELA NEGARA DAN KETAHANAN EKONOMI 54 Bentuk Bela Negara lain yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam mendorong ketahanan ekonomi adalah dengan memilih des- tinasi dalam negeri sebagai tujuan wisata. 62 BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Bela negara adalah sebuah keharusan bagi setiap warga negara In- donesia. Kebijakan bela negara adalah sebuah konsekuensi logis bagi keharusan tersebut. 68 BERITA FOTO: MENUJU 100 JUTA KADER BELA NEGARA 5
BELA NEGARA DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN Oleh : Dr. Timbul Siahaan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. PENDAHULUAN pemuda, berjuang bersama-sama untuk memper- oleh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Latar Belakang. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak ter- lepas peristiwa Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Ok- tober 1928, kemudian dilanjutkan dengan Prokla- masi Kemerdekaan tahun 1945. Bung Karno dan Bung Hatta yang mendapat dukungan dari para Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda me- laksanakan agresi II untuk merebut ibukota Indo- nesia di Yogyakarta. Belanda menangkap Presiden, Wakil Presiden yaitu Sukarno-Hatta. Sebelum pe- nangkapan Sukarno-Hatta sempat mengadakan rapat untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Sebagai Presiden pemerintah daru- sumber: militanindonesia.org 6
rat ditunjuk Syarifudin Prawira Negara. Peristiwa tersebut yang selanjutnya diperingati sebagai hari Bela negara. Peristiwa bersejarah tersebut, menunjukkan kepada rakyat Indonesia, bahwa membela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bang- sa dan negara, tidak hanya diwujudkan dengan mengangkat senjata atau kekuatan militer (hard power) semata, akan tetapi juga dapat diwujud- kan melalui bidang lain yaitu dengan kekuatan non militer (soft power) seperti perjuangan politik dan diplomasi sebagaimana yang terjadi pada 19 Desember 1948. Peringatan Hari Bela Negara ini bukanlah hanya untuk rakyat Sumatera Barat saja, akan tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. ligus sebagai simbol pengikat integrasi bangsa di tingkat nasional sekaligus menghidupkan kembali tali persaudaraan solidaritas di tingkat lokal bela- kangan ini cenderung makin kabur dalam memori kolektif generasi bangsa. Artikel Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan dimaksudkan untuk memberikan gambaran ten- tang hal-hal yang mendasar mengenai bela nega- ra dan kebijakan pertahanan dan bertujuan untuk membekali para pembaca dengan nilai-nilai bela negara dan kebijakan pertahanan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet tangguh, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negara sebagai prasyarat dalam membangun sistem pertahanan semesta. Mengingat pentingnya peran sejarah PDRI da- lam perjalanan sejarah bangsa, sudah selayaknya- lah sejarah perjuangan era PDRI dijadikan sebagai hari bersejarah nasional. Pengukuhkan yang seka- Dasar Hukum dan Peraturan tentang wajib Bela Negara di Indonesia. a. UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) yang me- sumber: 7
nyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". b. UUD Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga ne- gara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara" dan "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksana- kan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indone- sia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung". c. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pa- sal 68 tentang Hak Asasi Manusia yang dida- lamnya memuat "setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". (sishanta) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan di- selenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan nega- ra, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI mengama- natkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegak- kan kedaulatan negara, mempertahankan keutuh- an wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan ter- hadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). d. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, mengamanatkan bahwa sistem pertahanan ne- gara diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional, yang setiap saat siap didayagunakan. KEBIJAKAN PERTAHANAN TENTANG BELA NEGARA Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah melindungi sege- nap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk men- capai tujuan tersebut, pertahanan negara dilaksa- nakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yang menempat- kan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat se- bagai komponen cadangan dan pendukung, di- mana setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Nega- ra menegaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta Dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta, pengelolaan potensi pertahanan me- rupakan sebuah keharusan. Pengelolaan potensi pertahanan dirancang secara dini untuk menyiap- kan rakyat sebagai komponen cadangan dan kom- ponen pendukung pertahanan negara sehingga dapat mendukung komponen utama pertahanan negara. Tanpa adanya pengelolaan potensi per- tahanan, maka niscaya upaya untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta akan mengalami ken- dala dan hambatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, makalah ini akan menyoroti tentang perma- salahan yang dihadapai oleh TNI, khususnya TNI AD, dalam melakukan pengelolaan potensi perta- hanan. PENGERTIAN POTENSI PERTAHANAN Hakekat Pertahanan Negara adalah segala upa- ya Pertahanan bersifat semesta yang penyeleng- garaannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan ter- hadap kekuatan sendiri. Sifat semesta penyeleng- garaan itu meliputi seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiap- kan secara dini oleh pemerintah dan diselengga- 8
rakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari se- gala ancaman. Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, sarana prasarana dan dana dapat didayagunakan untuk meningkat- kan kemampuan pertahanan negara. Potensi sum- ber daya nasional adalah segala sumber daya yang dapat didayagunakan melalui proses transforma- si menjadi potensi kekuatan pertahanan negara yang pada saatnya diperlukan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Transformasi dari sumber daya nasional menjadi potensi kekuatan pertahanan negara salah satu- nya dimaksudkan untuk membangun komponen cadangan dan komponen pendukung, dalam rang- ka memperkuat dan memperbesar komponen uta- ma pertahanan negara. KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA T.A. 2016 baran dari kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2016 dan menjadi acuan Kemhan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara selama tahun 2016. Kebijakan tersebut meliputi bidang strategi, regulasi, penganggaran, sumber daya manusia, pencapaian MEF, sarana prasarana dan pengelolaan potensi pertahanan negara, termasuk pengembangan industri perta- hanan yang didasari semangat bela negara guna mewujudkan pertahanan negara yang tangguh. Ada 9 (sembilan) pokok-pokok kebijakan Men- teri Pertahanan yang menjadi Prioritas Kemen- terian Pertahanan Tahun 2016. Pokok-pokok kebijakan tersebut diarahkan untuk memperce- pat implementasi kebijakan pertahanan maritim. "Pokok-pokok kebijakan pertahanan yang menja- di prioritas Kemhan tahun 2016 diarahkan pada pencapaian percepatan implementasi kebijakan pertahanan maritim dalam sistem pertahanan ne- gara guna mendukung perwujudan Indonesia se- bagai poros maritim dunia", kesembilan itu dianta- ranya adalah: Kementerian Pertahanan telah merumuskan ke- bijakan pertahanan negara tahunan sebagai penja- 9
a. Melanjutkan program pemberdayaan dan pengamanan wilayah perbatasan darat di Kalimantan dan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan wilayah di perbatas- an darat di Papua dan Nusa Tenggara Timur dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan. b. Kedua, melanjutkan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/ terdepan (PPKT) khususnya di Natuna dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis. erah dalam bidang pertahanan. e. Memperkuat kebijakan pertahanan maritim yang merupakan salah satu pilar dari lima pilar kebijakan poros maritim dunia meliputi pembangunan kekuatan yang memiliki ke- mampuan penangkalan dan pemberdayaan seluruh kekuatan dan potensi maritim nasi- onal secara terpadu dan pengerahan dalam menghadapi ancaman maritim sesuai pera- turan perundang-undangan baik pada masa damai maupun pada masa perang. c. Menjabarkan kebijakan nasional mengenai Laut China Selatan baik kebijakan eksternal maupun internal. f. Melanjutkan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara yang diarahkan sesuai skala prioritas khususnya guna mengantisi- pasi dan menghadapi ancaman nyata. d. Menindaklanjuti proses legislasi rencana pembentukan instansi vertikal Kemhan se- bagai kepanjangan tangan pemerintah di da- g. Kebijakan modernisasi Alutsista diprioritas- 10
kan untuk menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta penguatan po- ros maritim. h. Menjabarkan kebijakan umum dan penye- lenggaraan pertahanan negara tahun 2015- 2019 dengan menyusun produk-produk strategis diantaranya doktrin, strategi, pos- tur, MEF, Buku Putih dan konsep pertahanan maritim guna mendukung visi, misi dan pro- gram pemerintah Kabinet Kerja, termasuk kebijakan poros maritim dunia dengan me- manfaatkan sistem drone. esensial dan wajib dimiliki oleh setiap warga nega- ra Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesa- daran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuh- an, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Ne- gara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang Upaya Bela Negara yaitu keten- tuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara ber- hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." i. Pembangunan kelembagaan untuk pengu- atan pengelolaan pertahanan negara secara sinergi dan terintegrasi dalam mengantisipa- si ancaman. BELA NEGARA SEBAGAI PENGUATAN PERTA- HANAN NEGARA Kesadaran bela negara adalah satu hal yang Upaya bela negara wajib dilakukan dalam ke- rangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang me- mahami dan menghayati serta yakin untuk menu- naikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula mempunyai peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga adalah masya- rakat dan bangsa baik (good society and nation), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang te- lah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyeleng- garaan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 dianta- ranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sis- tem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indo- nesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusia- an, keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menem- patkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sis- hankamrata). Kemudian Sishankamrata dijabarkan dalam Sishanneg, menjadi Sishanneg yang bersifat 11
semesta. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, ke- utuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan pada keutuh- an bangsa dan negara. Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: "rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan," baik dalam semangat atau dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Kei- kutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya adalah perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormat- an warga negara untuk merefleksikan haknya. Kei- kutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi pra- jurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), te- tapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kon- tribusi pada pertahanan negara (termasuk pendi- dik), atau menjadi prajurit wajib. Bela negara sesungguhnya adalah salah satu pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa In- donesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Ne- gara adalah bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg. HAKEKAT PERTAHANAN NEGARA Sejarah pertahanan negara, adalah bagian yang 12
tidak dapat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya se- bagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b. Memajukan kesejahteraan umum, c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan d. Ikut serta melakukan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pertahanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesa- daran akan hak dan kewajiban seluruh warga ne- gara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (survival of the nation and survival of the state). Se- dangkan kesemestaan mengandung makna pe- libatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta se- luruh wilayah negara sebagai satu kesatuan perta- hanan yang utuh dan menyeluruh. Upaya pertahanan yang bersifat semesta ada- lah model yang dikembangkan sebagai pilihan yang paling tepat untuk pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada ke- kuatan sendiri serta berdasar atas hak dan kewa- jiban warga negara dalam usaha pertahanan ne- gara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model itu tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembang- kan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan peran- nya masing-masing. Sistem Pertahanan Negara yang bersifat se- mesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemes- taan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan untuk upaya perta- hanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksa- nakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Usaha untuk menjaga dan memperta- hankan keutuhan wilayah (territorial integrity) sesu- atu negara sangat erat hubungannya dengan hak keberadaan suatu negara (the right of national or state existence) yang dijamin dalam hukum inter- nasional. 13
Hak utama dari suatu negara adalah keutuhan (integrity) dari personalitasnya (kepribadian dan entitasnya) sebagai negara, sebab keberadaan su- atu negara adalah kondisi yang sangat penting dari hak apa pun yang dituntut oleh negara itu. Kemu- dian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum inter- nasional yang berlaku, negara juga mempunyai hak sepenuhnya untuk menjaga dan memperta- hankan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Pemahaman arti hak keberadaan su- atu negara termasuk hak untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, bahkan tindakan dengan resiko apapun, seperti tindakan refresif, apabila cara-cara melalui perundingan, penyelesaian secara hukum atau cara-cara damai lainnya memang tidak lagi dapat berhasil dilaku- kan. Tindakan semacam itu, adalah tindakan ter- akhir (the last resort) dapat saja dilakukan dalam rangka hak suatu negara untuk membela diri (the right to self defence), sebab adanya ancaman yang dapat mengancam kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayahnya. Negara mempunyai kedau- latan dan yurisdiksi sepenuhnya pada wilayahnya sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Dengan demikian, maka negara itu mempunyai hak penuh di dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya dari segala ancaman, baik yang datangnya dari dalam atau dari luar. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa apa yang dilakukan kekuasaan negara atau yurisdiksinya pada berbagai wilayahnya itu adalah kelengkapan dan eksklusif. Dikatakan lengkap se- bab negara itu dapat mempunyai akses pada se- mua wilayah negara itu, termasuk semua pendu- duk yang berada di wilayah itu tanpa memandang nasionalitasnya. Yurisdiksi negara pada wilayahnya yang bersifat eksklusif itu diartikan bahwa tidak ada fihak ma- napun termasuk negara lain yang mempunyai hak untuk memaksakan yurisdiksinya pada wilayah itu. Dengan demikian, tanpa mengurangi prin- sip-prinsip hukum internasional yang berlaku, wi- 14
layah suatu negara tidak bisa diganggu gugat (the inviolability of territories of states). Kewajiban untuk menghormati keutuhan wilayah sesuatu negara juga telah dicantumkan dalam Deklarasi Prinsip- -prinsip tentang Hukum Internasional yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- -Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1970 (General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations). Istilah "keutuhan wilayah" ini juga telah dimasukkan sebagai prinsip tidak diganggu- gugatnya perbatasan antar negara (principle of in- violability of frontiers). GEOGRAFI NEGARA INDONESIA Geografi Indonesia yang luas dan pada posisi yang strategis (posisi silang) dengan jumlah pendu- duk yang besar, dan mempunyai sumber kekayaan alam yang berlimpah-ruah. Karena itu, dengan mo- dal dasar pembangunan itu, Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi bangsa dan negara besar. Persepsi pada kemampuan dan kekuatan suatu bangsa dan negara dilakukan dengan mengamati faktor-faktor obyektif, yaitu hal-hal yang bersi- fat kongkret (tangible) atau berwujud fisik mate- rial serta faktor non-fisik (intangible). Dalam hidup bernegara, bangsa Indonesia telah mempunyai ideologi dan wawasan bangsa. Ideologi memberi- kan visi yang lebih luas, dengan memperhitungkan faktor non-fisik, yaitu kondisi mental psikologis atau kejiwaan. Dalam upaya mengadaptasi kondisi geografi, bangsa Indonesia secara politik menen- tukan bentuk negara sebagai NKRI, yang lalu dike- nal sebagai Wawasan Nusantara. Realisasi Wawasan Nusantara itu di satu pihak menjamin persatuan nasional, keutuhan wilayah nasional dan terlindunginya sumber-sumber ke- kayaan alam beserta eksploitasinya. Di pihak lain, realisasi itu wajib dapat menjadi bukti kapabilitas stratejik dalam bidang kesejahteraan, keamanan nasional (termasuk di dalamnya bidang pertahan- an negara), dalam rangka menjamin identitas, in- tegritas, kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Kondisi ini menjadi penting, mengi- ngat bangsa Indonesia sangat plural dan hetero- gen, jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas membutuhkan ruang hidup (lebens raum) yang memadai. Kesadaran dan tuntutan akan ruang hidup ini, wajib diposisikan dalam konteks nasional, regional, atau global, dan wajib dicegah kecenderungan di- posisikan dalam konteks lokal. Apabila yang ter- akhir ini terjadi, dalam arti beberapa bagian lokal tertentu secara bebas mengembangkan geopolitik masing-masing, maka bukan tidak mungkin NKRI akan mengalami ancaman disintegrasi. Oleh se- bab itu, sekalipun seluruh rakyat dan penyeleng- gara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan NKRI, tentunya masih ada ancaman dan gangguan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Maka ne- gara kita memerlukan adanya Ketahanan Nasional yang tangguh dalam upaya menjamin kelangsung- an hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Era globalisasi yang terjadi saat ini ditandai per- kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mo- dern khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, dunia seakan-akan sudah me- nyatu menjadi kampung dunia (global vilage) tanpa mengenal batas negara. Kondisi itu berakibat pada aspek kehidupan bangsa dan negara yang dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tin- dak bangsa Indonesia. Era globaliasi akan mem- buka dan meluasnya hubungan antarnegara yang bersifat bilateral atau multilateral, memosisikan Indonesia untuk segera melaksanakan langkah- langkah konkret dalam pembangunan nasional, guna mengantisipasi dan merebut posisi pasar bebas sesuai keunggulan yang dimiliki. Kondisi itu akan sangat berpengaruh pada pola ancaman yang membahayakan kedaulatan NKRI yang semula bersifat konvensional (fisik) baik berasal dari da- lam dan/atau luar negeri. Ancaman yang bersifat multi-dimensional itu dapat berasal dari permasa- lahan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya atau permasalahan pertahanan dan keamanan. 15
Upaya mengatasi ancaman itu menjadi tang- gung jawab seluruh warga negara baik sipil atau militer. Oleh sebab itu, hubungan yang harmonis antara otoritas sipil dan militer dalam rangka pe- nyelenggaraan pertahanan negara perlu lebih di- tingkatkan. Saat ini ancaman pada kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara dalam bentuk invasi atau agresi dari luar pada NKRI kecil kemungkin- annya. Walaupun kemungkinan ancaman itu tetap ada, hal ini bisa dicermati saat muncul sengketa batas wilayah (delimitasi) Blok Ambalat di Kaliman- tan Timur dengan Malaysia yang sampai sekarang masih bermasalah. Sebaliknya, ancaman yang ber- asal dari dalam negeri mendominasi konflik yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Latar belakang konflik antara lain berasal dari konflik politik, sosial, pertentangan etnis, agama atau perebutan sumber kekayaan nasional dan masalah lokal lainnya. Contohnya konfrontasi fisik dengan menggunakan kekerasan senjata seperti terjadi di Aceh, Papua atau Maluku tidak terlepas dari isu-isu itu di atas. Di daerah itu muncul ge- rakan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI seperti Gerakan Aceh Merdeka di Nanggroe Aceh Darussalam, dan Or- ganisasi Papua Merdeka di Papua, dan juga Re- publik Maluku Selatan. Oleh sebab itu, Negara memerlukan pendekatan pertahanan yang kom- prehensif dalam menghadapi setiap ancaman de- ngan memadukan seluruh kekuatan bangsa, baik 16
sumber: pipib Indonesia kekuatan militer atau non militer. Keterpaduan kekuatan militer dan non militer adalah pengeja- wantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta. Upaya pertahanan negara adalah tang- gung jawab dan kehormatan setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pe- merintah. daya tangkal dalam menghadapi berbagai tantang- an, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun datang dalam negeri. Hal-Hal lain yang belum dijelaskan dalam tulisan/ artikel ini dan bila diperlukan perbaikan demi ke- lancaran pelaksanaan kegiatan Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan akan diperbaiki kemudi- an.*** PENUTUP Tulisan Artikel Bela Negara dan Kebijakan Per- tahanan ini diharapkan dapat mempercepat upaya penanaman dan penghayatan bela Negara kepada masyarakat Indonesia. Sehingga mereka memiliki 17
sumber: BELA NEGARA DAN ANCAMAN BUDAYA KEKERASAN Oleh : Prof. Tjipta Lesmana Dosen Sesko TNI Hari Rabu sekitar pukul 11:00 di pelataran Monumen Children Peace, Hiroshima, hujan tu- run rintik-rintik. Ratusan anak sekolah berke- lompok-kelompok dengan pakaian seragam ma- sing-masing berdatangan ke monumen tersebut. Sebagian membawa bunga, sebagian lagi mem- bawa dus-dus berisikan bangao kertas kecil-kecil dan berwarna-warni. Mereka sedang mengadakan upacara mengenang kematian Sadako Sasaki, ga- dis kecil yang baru berumur 2 (dua) tahun ketika 18
bom atom dijatuhkan Amerika ke kompleks pu- sat pemerintahan kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sama seperti ratusan ribu rakyat Jepang korban bom atom Hiroshima, Sadako ter- kena radiasi bom atom, bahkan kemudian mende- rita leukemia. Hidupnya sangat menderita, meski masih bisa sekolah, keluar-masuk Rumah Sakit se- belum akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir 8 tahun kemudian. Monumen Perdamaian Anak-anak dibangun untuk mengenang Sadako Sasaki dan ribuan anak- -anak tidak berdosa yang tewas akibat ledakan dahsyat bom atom di Hiroshima. Monumen diba- ngun dengan dana yang disumbangkan oleh ribu- an sekolah di Jepang, termasuk teman-teman se- kolah Sadako sendiri. Pada monumen itu terdapat sebuah patung yang diberikan nama "Atomic Bomb Children". Sadako simbol pahlawan anak-anak Jepang. Setiap hari ada saja grup-grup anak sekolah yang berkunjung. Satu per satu grup menggelar upacara yang terdiri atas pembacaan riwayat hidup Sadako oleh guru, sumpah setia pada perjuangan Sadako, janji menolak perang dalam segala bentuknya se- sumber: 19
kaligus tekad anak-anak Jepang untuk menegak- kan perdamaian dunia serta meminta kepada Tu- han untuk memberikan kebahagiaan abadi kepada Sadako di surga. Seorang wakil peserta kemudian maju ke depan, melakukan semacam "percakap- an" antara para peserta upacara dengan Sadako. Lantunan beberapa lagu juga dinyanyikan bersa- ma Banyak peserta upacara ritual yang tidak bisa menahan air matannya. Orang Jepang terkenal pekerja keras, penuh inovasi, selalu berjuang untuk menjadi nomor 1 dalam bidang apa saja. Tidak heran kalau Jepang kini menduduki peringkat Nomor 2 di dunia da- lam bidang ekonomi. Di bidang high-tech, reputasi Jepang juga sangat diakui di manca negara, meski Korea Selatan mulai menyalipnya. Cinta Tanah Air, sikap ksatria, dan rasa malu sangat kuat. Nilai-nilai positif ini membuat Jepang sulit ditembus oleh ke- lompok atau aksi-aksi teroris dari mana pun. Ritual singkat di monumen perdamaian anak- -anak, menurut saya, mencerminkan jiwa nasio- nalisme Jepang. Mengenang pahlawan dan mem- perbaharui tekad juang untuk perdamaian dan kemajuan bangsa merupakan nilai-nilai yang sa- ngat positif untuk kemajuan sebuah bangsa. Di negara kita, cukup banyak anak muda yang "jatuh cinta" pada nilai-nilai kekerasan dan teroris- Jepang pasca perang Dunia II dikenal sebagai bangsa yang sangat nasionalistis. Begitu tinggi jiwa nasionalisme Jepang, mereka bahkan tidak mau mengakui segala kekejaman yang dilakukan para serdadunya terhadap rakyat negara-nega- ra yang dijajah. Jika Jepang kerap mendramatisir ratusan ribu korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Amerika dalam Perang Dunia II, mereka tidak per- nah bertanya sendiri mengapa Amerika "terpaksa" menjatuhkan bom atom atas Jepang? Bukankah Amerika pun sangat geram karena tiba-tiba ribuan pesawat tempur Jepang menyerang dan menghu- jani Pearl Harbor dengan bom-bom maut? Yang hendak kami garisbawahi dalam tulisan ini adalah nilai patriotik dan nasionalisme yang di- coba ditanamkan pemimpin Jepang kepada anak- -anak didik mereka sejak usia dini. Dan upaya itu sangat berhasil. Seluruh dunia kini mengakui ku- atnya semangat nasionalisme pada rakyat Jepang. Di Tokyo dan kota-kota besar Jepang, jarang kita lihat mobil-mobil buatan Amerika atau Eropa. Pa- pan nama bertulisan bahasa asing jarang ditemui. Orang Jepang, di mana pun mereka berada, selalu masuk ke supermarket Jepang atau membeli pro- duk-produk buatan Jepang. Makan pun mereka memilih restoran Jepang. 20
me. Pelaku-pelaku aksi-bom di Indonesia selama 10 tahun terakhir, rata-rata, dibawah usia 30 ta- hun. Ribuan anak muda kita, diam-diam, diyakini sudah menjadi "pejuang ISIS" setelah mendapat pelatihan rahasia di beberapa negara Timur Te- ngah. Ancaman aksi teror mereka di negara kita tidak bisa diremehkan. Kenapa pemuda Indonesia bisa terpikat dengan nilai-nilai kekerasan, bahkan terorisme, padahal nilai-nilai tersebut sangat ber- tentangan dengan nilai-nilai asli bangsa kita? Delapan puluh tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, wakil-wakil pemuda kita di seluruh Indo- nesia berikrar: "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia meng- aku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa per- satuan, bahasa Indonesia". Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, sesungguhnya mengandung arti yang dalam dan sakral. Makna yang terkandung, antara lain, sege- nap komponen bangsa harus mencintai Tanah Air dan harus menjaga keutuhan Indonesia. Keutuhan NKRI harus dijaga mati-matian. NKRI adalah har- sumber: 21
ga mati. Bukankah para pendahulu sudah berikrar: Satu Tanah Air, Tanah Air Indonesia? Siapa pun, kelompok mana pun, kekuatan politik mana pun, tidak boleh bermimpi untuk menciptakan "Indo- nesia yang lain", Indonesia yang bukan Tanah Air Indonesia. Konsekuensi logis lain dari ikrar pertama tang- gal 28 Oktober 1928: Kita harus tutup rapat-rapat kemungkinan munculnya ideologi lain diluar Pan- casila. Sumpah Pemuda, Pancasila dan UUD 1945 adalah rangkaian peristiwa historis yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka, jika benar-benar 22
Indonesia", hal itu berarti semua pihak harus be- kerja keras menjaga keutuhan bangsa, melawan mati-matian kelompok mana pun yang hendak mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa kita. Semua komponen bangsa juga harus beker- ja keras untuk memajukan bangsa supaya bang- sa Indonesia perlahan tapi pasti bisa berdiri sama tegak dengan bangsa-bangsa lain di mana pun. Tapi, bagaimana kita mampu memajukan bangsa jika mental kita memble, jika anak didik kita malas belajar sungguh-sungguh dan senang menyontek waktu ujian? Bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan - dari pendidikan dasar hing- ga pendidikan tinggi - jika ternyata masih cukup banyak guru/dosen yang juga bermental cheating (dalam beragam bentuk) dan berbudaya matre? Sumpah ke-3, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, terkait erat dengan budaya. Bu- daya bangsa Indonesia, sejujurnya, saat ini nyaris rusak berat. Kalau kita kembali menengok bang- sa Jepang, apa yang kita temukan dengan budaya orang Jepang? Budaya nasionalistis, cinta Tanah Air, kolektivitas tinggi, budaya santun, kerja keras, pantang menyerah, budaya malu dan budaya stri- ve for progress. sumber: Sebaliknya, bangsa Indonesia dewasa ini nyaris didominasi oleh budaya malas, budaya instan (se- kolah enggak mau, tapi gelar Doktor diincar), nilai cinta Tanah Air nyaris hancur (banyak sekali maha- siswa kita yang tidak kenal siapa sesungguhnya Ir. Soekarno), budaya korupsi (Sudah korupsi masih berani berkoar,"saya salah apa?!"), tuna rasa malu (sudah jelas salah, tetap enggak mau mundur), pola hidup yang boros dan konsumtif dan senang ber- kiblat pada hal-hal berbau budaya asing (orangtua kita, misalnya, bangga anaknya yang masih TK se- hari-hari berbahasa Inggris). menghayati butir I Sumpah Pemuda, kita harus menolak dan melawan aksi-aksi teroris yang da- tang dari mana pun, termasuk ISIS. Terkait Butir ke-2, "Kami putra dan putri In- donesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan, amat prihatin dan sedih melihat dekandensi moral, dan lunturnya rasa Cinta Tanah Air dan Nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Maka, selama setahun lebih ia mengkampanyekan wacana Bela Negara. Seluruh bangsa kita, khususnya generasi 23
muda, harus ditanamkan nilai-nilai Bela Negara. Jika kita simak dalam-dalam, wacana Bela Ne- gara, sesungguhnya, tidak berbeda jauh dari nilai- -nilai Sumpah Pemuda, yaitu menanamkan ethos: (a) Cinta Tanah Air; (b) Cinta Bangsa; dan (c) cinta Bahasa dan Budaya kita. Bela Negara, boleh dika- takan, semacam REVITALISASI semangat Sumpah Muda karena, menurut Pak Ryamizard, mengan- dung nilai-nilai Cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideo- logi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan ketahanan bangsa yang mencakup ketahanan ide- ologi, politik, ekonomi (termasuk ketahanan pa- ngan), sosial, budaya dan militer. Semua lini keta- 24
hanan bangsa Indonesia saat ini, sejujurnya, makin merosot hingga pada tingkat yang sungguh meng- khawatirkan. Jika bangsa Jepang sejak duduk di bangku SD sudah ditanamkan nilai-nilai Cinta Tanah Air dan Patriotisme, antara lain, melalui hormat dan cin- ta mereka kepada Sadoko Sasaki, bangsa Indone- sia pun sejak dini seyogianya ditanamkan 4 nilai Bela Negara itu. Mungkin saja ada pihak-pihak yang meragukan keberhasilan penanaman nilai- -nilai Bela Negara karena sejak 20 tahun terakhir bangsa kita dicekoki habis-habisan oleh nilai-nilai destruktif yang sebagian berasal dari budaya luar. Akan tetapi, jika tidak ada yang berani melakukan gerakan nasional merevitalisasi nilai-nilai Sumpah Pemuda, Indonesia hampir dipastikan akan sema- kin terpuruk. Kecuali korupsi, narkoba dan kemiskinan, an- caman terbesar yang dihadapi bangsa kita dewasa ini adalah budaya kekerasan dan terorisme. Sum- ber intelijen mengungkapkan gerakan ISIS sudah mulai melirik kawasan Asia Tenggara. Mereka pun dikabarkan sudah mulai membangun basis kekuat- an di Filipina bagian selatan yang amat dekat de- ngan pulau-pulau di utara Sulawesi. Pihak intelijen Singapura belum lama ini berhasil menggagalkan rencana operasi kekuatan yang berasal dari Timur Tengah. Kalau Singapura saja sudah dicoba-coba untuk digoyang, bagaimana dengan Indonesia ? Satu-satunya langkah untuk menghalau dan melawan ancaman kekerasan ISIS, menurut Men- teri Pertahanan RI adalah dengan senjata Bela Negara. Jika semangat Cinta Tanah Air, sadar ber- bangsa dan bernegara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara berhasil ditanamkan di hati sanubari pada setiap masyarakat Indonesia, keta- hanan bangsa Indonesia tentu akan kuat. Ideologi apapun yang bertentangan dengan Pancasila pasti tidak laku dibuat eksperimen di Tanah Air. Meski tidak mudah pada tataran implementasi, program Bela Negara harus mendapat dukungan semua pemangku kepentingan Negara. Sekali lagi, kita mendambakan Indonesia yang kuat, adil dan makmur.*** sumber: 25
STRATEGI SOSIAL BUDAYA BAGI BELA NEGARA : SUATU PERBINCANGAN KONSEPTUAL Oleh : Achmad Fedyani Saifuddin Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok. ma menegangnya politik ekonomi sumber daya di Laut Cina Selatan yang dapat berujung pada kon- flik bersenjata negara-negara di kawasan, sedikit banyak berdampak pada Indonesia. Semua masa- lah ini, apabila kita kurang menyadari dan kurang tepat dalam menyikapi dan mengambil kebijakan, dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Re- publik Indonesia. sumber: NEGARA-BANGSA Tahun 2016 yang hampir selesai kita jalani ma- sih diwarnai oleh masalah-masalah sosial-budaya yang penting. Setidaknya ada tiga kategori masa- lah sosial budaya pokok yang kita hadapi sebagai bangsa kini: Pertama, masalah internal bangsa yakni kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, kerentanan hubungan antar etnik dan agama, pri- mordialisme kedaerahan, resistensi dan konflik, kemelut partai-partai politik, separatisme, hing- ga radikalisme; kedua, masalah perubahan global sebagai akibat perkembangan pesat teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan tidak hanya semakin intensifnya hubungan antar manusia di muka bumi, tetapi juga menciptakan kesenjangan- -kesenjangan dan kerentanan-kerentanan baru; dan ketiga, yang lebih konkrit, masalah yang da- tang dari luar negara juga mengemuka seumpa- Secara historis, Indonesia adalah negara bang- sa (nation state), yaitu suatu negara yang tersusun dari banyak suku bangsa, ras, agama, dan golong- an sosial yang secara keseluruhan diikat oleh rasa kebangsaan (nasionalisme) yang memiliki tiga sen- di, yakni kesadaran identitas bersama, kesadaran historis yang sama, dan gerakan sosial bersama untuk menghadapi kekuatan dari luar yang diang- gap mengancam. Nasionalisme berfungsi sebagai semacam ideologi ketika ketiga sendi itu bekerja bersama-sama. Ahli antropologi Clifford Geertz & David Apter (1969), mencatat bahwa negara- -bangsa adalah bentuk negara baru merdeka yang paling banyak muncul pasca Perang Dunia Kedua, dan salah satunya adalah Indonesia. Negara-nega- ra yang baru merdeka ini memiliki semangat ide- ologi kebangsaan yang dibentuk oleh perjuangan heroik melawan kolonialisme, dan semangat itu terpelihara hingga kira-kira akhir abad ke dua- puluh. Banyak ahli ilmu sosial yang sependapat bahwa abad ke duapuluh adalah "masa ideologi" di mana idealisme, nilai-nilai kebangsaan, dan ke- banggaan akan identitas bangsa mendominasi pi- kiran warga negara-bangsa. 26
Abad ke-21 seringkali disebut sebagai abad perubahan dan keterbukaan. Perubahan itu me- libatkan semua aspek kehidupan manusia di se- luruh dunia seperti ekonomi, sosial, komunikasi, politik, dan kebudayaan. Kemajuan teknologi ada- lah unsur kebudayaan yang disebut-sebut seba- gai penyebab perubahan semua aspek kehidup- an. Para antropolog menemukan bahwa bahkan masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedesaan yang jauh ternyata mengetahui apa yang terjadi di dunia luar mereka. Ternyata pengetahuan masya- rakat lokal dapat melampaui batas-batas teritorial di mana mereka tinggal. Gejala translokal, transna- sional, atau transkultural mulai merambah ke ra- nah ideologi nasionalisme yang secara tradisional menjadi jiwa dari suatu negara-bangsa seperti In- donesia. Perubahan tersebut memberikan dampak dan menentukan arah negara-bangsa selanjutnya. TEKNO-MATERIALISASI NEGARA-BANGSA Proses globalisasi yang mengandung ciri-ciri translokal, transnasional, dan transkultural pada abad ini menuntut masyarakat di seluruh dunia untuk menyelaraskan diri dengan perubahan yang semakin cepat dan intens. Banyak ahli ilmu sosial menengarai terjadinya kemerosotan ideologi yang idealisme, nilai-nilai, dan berbasis kebanggaan bangsa digantikan oleh liberalisme, materialisme, dan prag- matisme. Nilai-nilai pengorbanan dan perjuangan tanpa pamrih pada masa ideologi kebangsaan mulai luntur, dan digantikan oleh materi yang menjadi nilai kompensasi suatu kegiatan. Tin- dakan konkrit lebih penting daripada nilai-nilai yang tersimpan dalam pi- kiran. Yang perlu kita cermati adalah bahwa perubahan paradigma ini ter- jadi karena meningkatnya dorongan kebebasan, demokrasi, hak-hak indi- vidu, hak asasi manusia, harkat kaum minoritas, dan tuntutan kesetaraan manusia, yang pada hakikatnya meng- ubah posisi manusia dari sebagai ob- yek menjadi subyek. Eksistensi negara-bangsa nampaknya tergan- tung pada kehendak global (yang tak lain adalah negara-negara yang menguasai teknologi dan eko- nomi) tidak lagi kehendak negara-bangsa itu sen- diri. Menguatnya materialisme global berarti eko- nomisasi dunia. Efisiensi menjadi semakin penting. Dunia semakin menyukai bangsa yang berpostur ramping namun demokratis daripada bangsa be- sar yang otoritarian. Logikanya adalah bahwa me- ngelola dan memakmurkan bangsa yang lebih kecil lebih mungkin daripada negara besar yang sarat dengan masalah internal. Bangsa yang ramping lebih gesit bergerak dalam perubahan yang kian cepat (Bell, 1991) Peta politik ekonomi dunia telah berubah. Se- bagai penentu politik ekonomi dunia, kedudukan negara bergeser ke tangan korporasi-korporasi raksasa. Negara kini diposisikan sebagai fasilitator, suatu keadaan yang tak terbayangkan pada abad yang lalu. Francis Fukuyama (1997) mengemukakan bahwa salah satu ciri ekonomi dunia pada abad ke dua puluh satu adalah beralihnya kekuasaan eko- nomi ke tangan jaringan korporasi raksasa secara lintas bangsa, sedangkan negara hanya menjadi "tukang stempel" atau "pemadam kebakaran" apa- bila terjadi persengketaan. Negara-bangsa yang sumber: 27
besar kerapkali ambivalen karena di satu pihak harus memelihara kesatuan unsur-unsur yang be- ragam di wilayah yang sangat luas, dan pada saat yang sama harus menghadapi tuntutan dunia agar bergerak cepat dan efisien. PERTARUHAN PADA MASA DEPAN Secara historis, negara bangsa seperti Indone- sia diintegrasikan oleh dua unsur pengikat: Perta- ma, kekuasaan yang mengendalikan beragam un- sur penyusun bangsa di wilayah yang sangat luas; dan, kedua, ideologi yang berintikan kesadaran bersama, nilai-nilai, dan pengorbanan untuk me- melihara negara bangsa. laku secara khas dalam masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Logika seperti ini tentu dapat diterima apabila kebudayaan dianggap mengikuti (menuruti) ke- hendak wilayah. Orang yang menarik garis batas wilayahnya biasanya juga membangun perangkat- -perangkat aturan yang ditaati oleh orang-orang yang hidup di wilayah itu, dan dalam jangka pan- jang akan menjadikannya budaya dan nilai-nilai. Salah satu bentuk yang dapat kita ambil sebagai contoh adalah wilayah adat dan hukum adat, yang dalam hal ini hukum adat dipandang sebagai kebu- dayaan (Van Vollenhoven 1938). Penggunaan kekuasaan otoriter untuk meme- lihara kesatuan bangsa bukan lagi pilihan yang relevan karena penerapan kekuasaan sentralis- tik itu akan berhadapan dengan kekuatan global yang menghendaki sebaliknya. Dari teori-teori evolusi masyarakat kita belajar bahwa kekuasaan demokratis itu bekerja lebih efektif pada bangsa yang berskala kecil karena komunikasi yang efek- tif paling dimungkinkan pada bangsa yang kecil populasinya (lihat, Robert Tainter 1991). Memang ada contoh negara demokratis yang besar seperti Amerika Serikat, tetapi faktor-faktor seperti ke- miskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, dan sulit- nya komunikasi tidak lagi menjadi kendala domi- nan bagi bangsa itu. KEDAULATAN BANGSA DAN KEDAULATAN KEBUDAYAAN Suatu negara-bangsa tidak akan terwujud tan- pa kedaulatan dirinya. Pada abad-abad lampau tidak sulit orang menyamakan kedaulatan bangsa dengan kedaulatan kebudayaan, sehingga ketika orang menyebut kedaulatan bangsa maka sudah barang tentu yang dimaksudnya adalah juga ke- daulatan kebudayaan. Logikanya adalah bahwa orang membuat garis batas wilayah suatu masya- rakat atau bangsa, dan menganggap orang-orang yang hidup dalam wilayah itu akan berfikir dan bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang ber- Wilayah (hukum) adat adalah sebuah indikasi kuat dari kecenderungan orientasi di atas. Seba- gai contoh, orang menggambarkan "adat Minang- kabau" (sebagai kebudayaan) sebagai suatu "wi- layah" yang berada pada daerah Sumatra Barat. Selama berabad-abad orang hampir tidak pernah mempersoalkan budaya Minangkabau yang diba- yangkan tumpang-tindih dengan daerah barat Su- matra, atau yang kadang disamakan saja dengan Sumatra Barat. Ahli hukum adat dari Universiteit van Leiden, Negeri Belanda, Van Vollenhoven (1938) membuat peta hukum adat di Hindia Belanda dengan orien- tasi di atas. Tentu saja peta hukum adat itu absah pada jamannya, yakni ketika masyarakat hidup da- lam komunitas-komunitas yang jauh terpisah satu sama lain secara teritorial, sehingga komunikasi antar komunitas adalah hal yang langka terjadi. Kondisi ini mendorong berkembangnya kebuda- yaan setiap komunitas sendiri-sendiri dan khas. Dalam konteks ini kebudayaan dan wilayah me- mang tumpang-tindih, dan cara pandang seperti Van Vollenhoven tentu absah. Dalam antropologi kita juga menemukan hal yang analog. Antropo- log Amerika Serikat Clark Wissler (1943) membuat peta wilayah kebudayaan orang Indian Amerika Utara yang metodenya mirip dengan yang dibuat Van Vollenhoven. Antropolog Indonesia, Koentja- raningrat (1964) membuat peta daerah kebudaya- an Indonesia yang mengadopsi pendekatan peta 28
hukum adat Van Vollenhoven tersebut, misalnya melukiskan daerah kebudayaan Aceh adalah sama dengan hukum adat Aceh, daerah kebudayaan Minangkabau adalah hukum adat Minangkabau, daerah kebudayaan Dayak adalah hukum adat Dayak, dan seterusnya. KEDAULATAN BANGSA - KEDAULAT- AN KEBUDAYAAN Marilah kita perluas diskusi kita ten- tang wilayah dan kebudayaan itu ke da- lam konteks politik, yakni klaim politik atas suatu wilayah, dan untuk memper- tegas klaim itu orang menetapkan dan memasang atribut-atribut tertentu seba- gai simbolisasi kekuasaan. Klaim politik kekuasaan dan pengakuan pihak luar atas keabsahan klaim tersebut disebut kedau- latan suatu masyarakat atau bangsa yang konotasinya adalah teritorial atau wila- yah. Untuk menandai teritorial kekuasaan tertentu, orang menempatkan prasasti, bendera, atau pos-pos di lingkaran batas terluar wilayah yang bersangkutan, yang secara simbolik merepresentasi batas- -batas kekuasaan dan aturan-aturan yang berlaku di situ. Meski konsep kedaulatan itu bersifat abstrak, namun tanda-tanda- nya bersifat fisik dan konkrit. Membela kedaulatan negara (yang biasanya berarti "kedaulatan teritorial") dengan sendiri- nya diasosiasikan dengan simbol-simbol kedaulatan itu. Pemindahan patok batas, pencabutan bendera, atau pembongkar- an pos-pos perbatasan dianggap pelang- garan kedaulatan suatu masyarakat atau bangsa. sumber: Wikiwand Sebagai entitas yang cair dan dinamik kebuda- yaan pada masa kini dan mendatang rentan ber- ubah. Penyebab utamanya adalah proses globali- sasi, yakni proses komunikasi antar manusia yang semakin intensif sebagai akibat dari semakin maju- nya ekonomi dan teknologi. Proses globalisasi itu tidak hanya mendekatkan jarak antar masyarakat atau bangsa, tetapi juga menciptakan jaringan- -jaringan sosial baru yang berbasis kepentingan, meskipun orang-orang yang membentuk jaring- an itu berasal dari masyarakat, kebudayaan, atau bangsa yang berbeda. Membicarakan "kedaulatan teritorial" sama dengan "kedaulatan kebudayaan" tidak lagi semudah masa lampau, ketika setiap masyarakat atau bangsa masih relatif bersifat ter- ritorially bounded unit. Oleh karena itu, kedaulat- 29
an kebudayaan kita menjadi semakin rentan pada masa yang akan datang, sehingga perlu diberikan ruang, dan diperlakukan sebagai ranah tersendiri yang sarat persoalan. Di dalam ranah "kedaulatan kebudayaan" ini terkandung berbagai isyu mulai dari nasionalisme, ideologi, kebanggaan nasional, kebebasan, demokrasi, keunggulan bangsa, hingga isu-isu yang melunturkannya seperti kemiskinan, ketergantungan, pengangguran, kesenjangan so- sial-ekonomi, dan sebagainya. harus mengakomodasi perubahan lokal, nasional, dan global yang semakin cepat. Strategi pendidik- an kognitif nampaknya harus dikaji ulang karena hanya akan menghasilkan "pengetahuan" tentang kebangsaan. Pendekatan pendidikan perilaku dan tindakan harus diposisikan di depan, sedangkan pemaknaannya adalah proses internalisasi dan en- kulturasi yang menjadi implikasi kelakuan dan tin- dakan itu. PATRIOTISME BELA NEGARA PERLUNYA PENDEKATAN BARU Bela negara paling tepat diinteralisasikan mela- lui proses pendidikan, yaitu sebagai proses trans- misi kebudayaan, atau proses belajar kebudayaan. Pada masa konstruktif ini, pendekatan pendidikan bela negara telah berubah. Pada masa positivisme yang lampau, pendidikan siswa diposisikan seba- gai pihak yang sepenuhnya menerima pelajaran yang sudah baku dari guru atau otoritas pendidik- an. Keaktifan yang mandiri pada siswa minimal, se- dangkan pengendalian pengetahuan berada di ta- ngan para pendidik dan otoritas pendidikan. Pada abad kini sumber informasi bagi siswa tidak lagi terbatas pada apa yang diberikan para pengajar. Para siswa dengan bebas mengakses berbagai je- nis informasi dari sumber-sumber lain, khususnya melalui internet, yang mungkin tak terperhatikan oleh pengajar. Sejauh para siswa aktif dan cerdas, mereka mungkin akan memperoleh informasi yang lebih kaya daripada gurunya. Ini juga merupakan akibat langsung dari globalisasi teknologi. Faktor ini harus diperhatikan agar proses pemberian ma- teri bela negara disesuaikan dengan kondisi siswa sebagai subyek pembelajaran. Banyak gagasan baru dari luar (negara) yang me- masuki pikiran siswa, yang mungkin bertentangan atau tidak produktif terhadap materi yang dipel- ajari di sekolah. Gejala semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Generasi muda sekarang cenderung lebih sa- dar global daripada sadar nasional. Sebagai kon- sekuensi, kita membutuhkan strategi pendidikan kesadaran kebangsaan yang baru. Strategi baru itu Patriotisme secara definisi berarti "gagasan, keyakinan, prinsip, dan sikap yang tegas membe- la kolektif, masyarakat, atau bangsa tanpa mem- perhitungkan untung-rugi" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007). Dengan kata lain, patriotisme adalah modal dasar bagi bela negara. Meski ter- dapat konotasi yang kuat bahwa secara spesifik yang diacu dalam definisi ini adalah militer, patriot- isme sesungguhnya meliputi semua orang dalam lapangan pekerjaan dan pengabdian mana pun. Pegawai, mahasiswa, guru, tenaga kesehatan, dan lain-lain tentu dapat menjadi patriot. Patriotisme bukanlah nilai yang hadir di ruang hampa. Sebagaimana nilai-nilai budaya lainnya, ni- lai patriotisme terbentuk dalam perjalanan sejarah perjuangan suatu bangsa agar eksis dan bertahan di dunia yang penuh perubahan dan tantangan. Persoalan kebertahanan suatu nilai patriotisme dalam suatu masyarakat yang berubah menuntut eksplanasi teori dan metodologi ilmu-ilmu sosial, khususnya antropologi dan sosiologi. Apabila pat- riotisme dipandang sebagai kebudayaan, maka un- sur-unsur yang terdapat dalam definisi kebudaya- an tersebut berlaku pula bagi budaya patriotisme. Maka, definisi kebudayaan versi struktural-fungsi- onalisme, yakni "sistem gagasan, tindakan, keya- kinan, dan nilai yang dimiliki oleh suatu kolektif ...... yang ditransmisikan dari generasi ke generasi ....." (Beals & Hoijer 1949; lihat juga, Koentjaraningrat 1984), memiliki validitas tertentu untuk menjelas- kan budaya patriotisme. Dengan definisi ini kita pun meyakini bahwa budaya dan nilai-nilai patriot itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya, 30
meski pun generasi yang lebih muda itu tidak per- nah mengalami suasana perjuangan heroik yang penuh dedikasi tanpa pamrih dari generasi penda- hulu mereka. Penting kita catat bahwa ko-eksistensi buda- ya patriotisme dan mekanisme sosial itu sangat kuat dalam konteks realitas masyarakat sederhana atau tradisional yang relatif homogen. Persoalan- nya adalah bahwa masyarakat bertipe sederhana itu sendiri nyaris tidak ditemukan lagi di seluruh dunia. R.M. Keesing & A.J. Strathern (1998) men- catat bahwa menjelang akhir abad ke 20 yang lalu, hanya terdapat 0.01 persen saja dari seluruh masyarakat suku bangsa di dunia yang masih me- menuhi syarat "sederhana". Selebihnya, sebagian besar masyarakat di dunia mengalami perubahan besar dan cepat. Berbagai kajian sosial menun- jukkan bahwa dunia pada abad kini sarat dengan muatan materi, kesejahteraan hidup, dan kebe- basan individual. Masyarakat (bangsa) yang maju beruntung karena perubahan itu sebagian besar berasal dari mereka sehingga lebih memungkinkan untuk mengendalikan perubahan itu. Tidak demi- kian halnya masyarakat (bangsa) yang belum maju, mereka harus menghadapi dua gelombang besar, yakni gelombang perubahan dari luar yang datang bertubi-tubi, dan gelombang perubahan dari da- lam bangsanya sendiri yang tak kalah gencarnya. STRATEGI SOSIAL BUDAYA BELA NEGARA Sebagaimana sudah kita ketahui, bela negara terdiri dari dua dimensi besar : Pertama, dimensi yang nyata, bersifat fisik dan tindakan terhadap an- caman dan/atau serangan atas kedaulatan bangsa dan negara. Dimensi ini kerapkali dilekatkan pada perjuangan fisik mempertahankan kedaulatan ne- gara dan bangsa yang biasa disebut sisi militer bela negara; dan kedua, proses penanaman dan pengejawantahan pengetahuan, keyakinan, dan nilai cinta tanah air yang tidak bersifat fisik mela- inkan abstrak namun berada di dalam benak yang mendalam setiap warga negara. Dimensi yang ke- 31
rapkali disebut juga sisi non-militer bela negara ini biasanya tidak nyata karena tersimpan dalam alam fikiran warga bangsa, tetapi bilamana bangsa ber- ada dalam suatu konteks yang relevan, misalnya hadirnya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara (baca: tanah-air) maka keyakinan dan nilai cinta tanah air itu akan digugah dan diaktifkan un- tuk membela. Tulisan ini lebih menekankan dimensi yang kedua. Pada dimensi ini kita bicarakan dua stra- tegi sosial budaya apa yang seharusnya kita ba- ngun demi menanamkan dan mengejawantahkan bela-negara pada masa kini. Ketiga tema terse- but dibicarakan mulai dari konsepsi umum hingga yang spesifik, yaitu dari proses belajar kebudayaan hingga pendidikan di sekolah. daya yang seyogyanya diketahui oleh setiap orang Amerika. Setiap istilah diberikan penjelasan sing- kat dan maknanya bagi orang Amerika. Maka, buku ini nyaris seperti ensiklopedia pribadi bagi setiap warga AS. Tentu saja tidak ada jaminan bahwa se- tiap orang Amerika pasti memiliki dan membaca buku ini, dan menjadikannya pengetahuan seba- gai warga negara. Melainkan, tujuan penulisan buku yang dicetak handy untuk memperkaya dan memperkuat wawasan setiap orang Amerika Se- rikat akan kebangsaan mereka. Kesadaran nasio- nal itulah yang seyogyanya juga kita kembangkan. Mengapa kita tidak mencoba membuat semacam CULTURAL LEARNING BY DOING : MELEK BU- DAYA, MELEK KEBANGSAAN Melek budaya berarti mewujudkan yang ide- al menjadi aktual, dari gagasan menjadi kelakuan yang konkrit. Melek kebangsaan artinya strategi- -strategi yang harus dikembangkan agar konsep kebangsaan itu operasional dalam kehidupan se- hari-hari. Pengetahuan tentang Indonesia dan keIndonesiaan itu bekerja dalam kehidupan yang nyata, tidak hanya dalam tataran kognisi. Apakah gagasan selalu dapat dikonkritkan menjadi kelaku- an? Apakah ideal selalu dapat diterjemahkan men- jadi aktual? Tentu tidak selalu. Selain kemungkin- an bersinergi, keduanya dapat pula berada dalam dimensi yang berlainan. Kita pasti sudah pernah memperoleh pelajaran atau kuliah, mengikuti pe- nataran, menempuh ujian-ujian tentang Pancasila. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita mene- mukan bahwa banyak kebaikan Pancasila yang ti- dak hadir dalam kelakuan dan perbuatan kita. Antropolog Amerika Serikat, J.H.Hirsch (1987), menulis buku yang menarik dan penting untuk di- cermati dan menjadi inspirasi bagi kita. Buku yang berjudul "Cultural Literacy: What every American should know" ini berisikan daftar istilah sosial bu- 32
Buku Putih sosial-budaya yang isinya adalah suatu daftar panjang konsep sosial budaya kita yang pa- ling tidak harus diketahui oleh setiap warga negara Indonesia? Melek budaya dapat juga dimaksudkan sebagai "pandangan dunia seseorang atau kolektif yang absah. Pandangan dunia itu memberikan jiwa bagi individu atau kolektif tersebut dalam memandang lingkungannya." Melek budaya tergantung pada pengetahuan dan pengalaman. Terdapat variasi luas pengetahuan dan pengalaman setiap individu, dan pendidikan memegang peranan besar dalam pembentukan pengetahuan, namun tidak dapat memberikan pengalaman langsung. Pendidikan dapat memberikan simulasi pengalaman terbatas mengenai suatu hal. Misalnya, pergaulan antar sis- wa di kelas dianalogikan dengan pengalaman yang akan diperoleh siswa kelak apabila bergaul dengan orang lain dalam masyarakat yang lebih luas. Tata cara dan sopan santun yang diajarkan dan dipera- gakan di kelas merupakan simulasi tata pergaulan dalam masyarakat yang lebih luas apabila para sis- wa kelak terjun ke masyarakat. 33
Berbeda halnya dengan pengalaman yang justru diperoleh dari interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain, antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Dengan kata lain pengalaman sa- ngat tergantung pada seberapa jauh setiap orang bergaul dan berinteraksi sosial dengan orang atau pihak lain. Secara asumptif keluasan pergaulan se- seorang akan turut menentukan seberapa luwes ia memahami dunia di lingkungannya. Kita banyak memperoleh pelajaran dari generasi-generasi ter- dahulu yang meski tanpa pendidikan formal yang memadai, toh dapat menyikapi lingkungan dengan arif dan bijak. Konsep kearifan lokal yang kita ke- nal dan bicarakan pada masa kini adalah hasil kar- ya dan karsa pada pendahulu kita dalam berbagai kebudayaan. Namun, masalahnya adalah bahwa sejatinya transfer pengalaman itu tidak mungkin terjadi. Yang terjadi adalah transfer pengetahuan tentang pengalaman, ketika para pendahulu kita menceritakan suatu kejadian, gejala, atau peris- tiwa kepada kita, anak cucunya, dan isi cerita itu seolah hadir nyata di hadapan kita. Maka, adalah sangat penting bahwa penuturan suatu pengalam- an yang disampaikan sedemikian rupa mendekati realita kejadian, gejala, atau peristiwa tersebut, sehingga pesan-pesan yang hendak disampaikan relatif utuh. Seharusnya telah terjadi perubahan besar keti- ka masa beranjak ke masa baru yang kita sebut era reformasi. Ternyata tidak mudah. Terdapat banyak variasi karena wilayah nusantara yang sangat luas. Perubahan proses pendidikan menuntut syarat- -syarat yang harus dipenuhi. Otonomi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sistem pendidikan yang lebih mandiri, terbuka, demokratis, dan maju PENDIDIKAN BELA NEGARA Tak dapat disangkal pendidikan memegang peranan kunci dalam menanamkan pengetahuan tentang kebangsaan dan cinta tanah air sejak usia dini. Semua bangsa di dunia memanfaatkan waha- na pendidikan untuk menumbuhkan rasa cinta ta- nah air, bangsa, dan bela negara dengan berbagai model dan metode. Di Indonesia kita sejak lama mengenal metode belajar-mengajar yang lebih berorientasi kognisi. Dalam praktek pendidikan di tanah air, dimensi pengetahuan memperoleh per- hatian lebih besar dari afeksi. Hal ini antara lain terlihat dari buku-buku teks yang digunakan siswa semenjak di tingkat sekolah dasar hingga perguru- an tinggi yang dilaksanakan satu arah, guru meng- gunakan buku sebagai pedoman dan sekaligus ba- han bacaan bagi siswa sepanjang tahun. 34
masih jauh dari tercapai. Dalam otonomi pendi- dikan guru diharapkan meramu materi ajar sendiri, membuat modul-modul, mengkreasikan teknik- -teknik belajar-mengajar dua arah yang dialogis, dan bahkan menulis buku ajar. Guru diharapkan mengembangkan metode belajar-mengajar aktif yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para siswa untuk mengemukakan pendapat, meski bertentangan dengan pendapat guru. Begitu ba- nyak yang diharapkan dari para guru, dan sebegitu banyak pula yang belum terlaksana. Selalu harus ditemukan metode yang paling tepat untuk me- nanamkan dan mengaktualisasikan gagasan dan kesadaran kebangsaan bela negara.*** 35
MEMBANGUN JEJARING STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL Oleh: Iwan Gardono Sujatmiko, Sakti Wira Yudha, Surya Adiputra Ketiga penulis adalah: 1. Profesor Sosiologi FISIP-UI, 2.Dosen Sosiologi FISIP-UI, dan 3.Peneliti di Sosiologi FISIP-UI ABSTRAK Membangun jejaring strategis antara negara-pemerintah dengan masyarakat baik secara nyata dan maya akan menghasilkan sinergi yang akan memperkuat Ketahanan Nasional. Kader Bela Negara dan warga, terutama mahasiswa dan siswa, dapat berperan dalam menghadapi ancaman nasional baik militer maupun non militer (KKN, narkoba, dan terorisme-radikalisme). PENGANTAR Ketahanan bangsa Indonesia saat ini relatif rapuh dimana Indeks Ketahanan Nasional yang terdiri dari 8 Gatra adalah "Kurang Tangguh" (skor > 1,80 s.d. 2.60 dalam Skor 1 s.d. 5) nas.go.id). Demikian juga berbagai indeks internasi- onal menunjukkan peringkat Indonesia yang relatif lemah, misalnya Fragile State Index yang masuk ka- tegori "High Warning" (rangking 117 dari 178/ter- buruk); Human Development Index (HDI) (rangking HDI 110: dari 188/terendah); Gallup Well-being In- dex: 73 dari 145/terendah); Rendahnya berbagai indeks ini disebabkan oleh beragam faktor seperti faktor negara baru setelah dekolonisasi, adanya perang mempertahankan kemerdekaan (1945- 1949), konflik horizontal (DI/TII, SARA), vertikal- -horizontal (PKI), regional (Permesta, PRRI, Aceh, Papua). Selain itu sistem politik parlementer yang menghasilkan seringnya pergantian pemerintah- an dan instabilitas politik. Saat ini terdapat upaya untuk memperkuat Gat- ra Hankam dengan program bela negara Kemhan yang telah menghasilkan 1,58 juta kader bela ne- gara yang tersebar di seluruh propinsi di Indone- sia Walaupun de- mikian penguatan Gatra Hankam ini belum dapat mendukung secara nyata ke 7 Gatra yang ada. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalah- an sosial (KKN, Narkoba, Terorisme, Kemiskinan, Pencurian Sumber Kekayaan Alam) yang membu- tuhkan strategi yang lebih komprehensif. Semen- tara itu proses globalisasi dan revolusi informa- si menghasilkan masyarakat informasi Indonesia yang lebih kompleks. 36
Pembahasan dalam makalah ini bertujuan un- tuk membantu memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia dengan: pertama, mengidentifikasi an- caman-tantangan bangsa Indonesia; kedua, men- jelaskan kondisi baru masyarakat Indonesia yang mengalami revolusi informasi; dan ketiga, mem- bangun jejaring strategis dalam ruang nyata dan maya antara negara dan masyarakat untuk mem- perkuat Ketahanan Nasional. Makalah ini meng- hasilkan Model Penguatan Ketahanan Nasional dengan melakukan sinergi secara nyata dan maya antara negara dengan masyarakat dalam tata kelo- la pemerintahan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) atau "E-Co-Governance." Konsep dan teori dalam makalah ini didasarkan pada "kekuasaan" (Sosiologi Politik) yang diguna- kan untuk menjelaskan hubungan bela negara- -pertahanan dan masyarakat (Sosiologi Militer) serta peran TIK dalam transformasi masyarakat informasi (Sosiologi Masyarakat Informasi). KERANGKA TEORETIK Dalam buku Castells (2009: 24): "Network so- ciety is a society whose social structure is made around networks activated by microelectronic-based, digitally processed information and communication technologies." Selain itu dibahas juga (2009: 418- 429) bahwa networked power merupakan jejaring kelompok yang berkuasa yakni Programmers dan Switchers dan menghadapi Mass-self Communica- tion atau pengguna media sosial. jejaring ini dapat di konstruksi atau rekonstruksi oleh mereka yang berkuasa atau Programmer, misalnya korporasi atau negara; keempat, jejaring dapat dihubungkan dengan jejaring lain oleh mereka yang berkuasa atau Switcher. Berdasarkan pada teori Mann dan Castells ter- lihat peran jejaring nyata dan maya yang sema- kin meningkat karena kompleksitas globalisasi dan perkembangan TIK. Hubungan negara-pemerin- tah dengan masyarakat dalam jejaring nyata dan maya atau "E-Co-Governance" akan menghasilkan empat pola seperti terlihat pada tabel berikut: Untuk membahas jejaring strategis dapat di- gunakan teori Michael Mann tentang jejaring kekuasaan dan teori Manuel Castells tentang masyarakat sebagai jejaring dalam era informasi. Teori Mann (1986, 1993, 2012, 2013) menyata- kan bahwa ciri masyarakat yang utama adalah jeja- ring yang didasarkan ideologi, militer, ekonomi dan politik (IMEP). Sementara itu Castells dalam buku- nya tentang era informasi (1996,1997, 1998) dan peran identitas dan masyarakat jejaring. Selain itu dia juga membahas dinamika kekuasaan dalam era informasi dengan menganalisis Kekuasaan komu- nikasi (2009). Dengan adanya Teknologi Informasi Komunikasi maka masyarakat menjadi lebih berda- ya dalam berkomunikasi dan berinteraksi, karena dapat lebih ekstensif dan intensif. Dalam realita- nya kedua teori tersebut saling melengkapi dimana Mann lebih menekankan pada jejaring nyata (real network), sementara Castells menekankan pada jejaring maya (virtual network). Kedua jejaring di atas dapat membentuk jejaring strategis yang ter- diri negara dan masyarakat baik secara nyata ma- upun maya. Berdasarkan matriks di atas dapat di konstruksi model berikut: Sinergi antara pemerintah dan masyarakat da- lam jejaring nyata (silaturahmi, forum, kolaborasi) dan maya (email, teleconference, skype) ini akan memperkuat Ketahanan Nasional (tipe 4) dalam menghadapi kerjasama, konflik dan kompetisi baik secara nasional dan global. KONDISI MASYARAKAT INDONESIA Era informasi di Indonesia ditandai dengan meningkatnya TIK yang dalam 10 tahun terakhir semakin meningkat dan jika diukur dengan ICT Development Index 2015 (Access, Use, Skills) maka peringkat Indonesia adalah 108/167 terendah Kondisi masyarakat informasi Indo- nesia dapat dilihat dalam tabel berikut: Dalam tabel berikut terlihat variasi kepemilikan HP dan penggunaan internet-smartphone di kelom- pok-kelompok masyarakat yang merupakan ciri 37
lam satu jejaring maya. Pembuatan jejaring maya atau Programmer pada jejaring nyata Bela nega- ra ini dapat menghasilkan sinergi antara jejaring nyata dengan maya. Mereka ini sebagai pasukan cadangan dalam konflik konvensional dapat ber- fungsi sekaligus sebagai cyber troops sebanyak 1,58 juta orang dalam jejaring maya. Selain itu jejaring bela negara dapat diperluas oleh Kemhan yang berfungsi sebagai Switcher, misalnya diper- bantukan di jejaring maya atau Urun daya (crowd- sourcing) untuk mengatasi ancaman non militer seperti KKN (membantu KPK), mencegah teror- isme-radikalisme (membantu BNPT), dan narkoba (membantu BNN). dari masyarakat jejaring dan berimplikasi pada ke- giatan ekonomi, sosial budaya dan politik mereka. Pada kasus BNPT telah terbangun jejaring maya dengan masyarakat gatranews. com) dalam lomba pembuatan video untuk tang- kal radikalisme dengan tema "Kita boleh beda" dimana dapat dijaring sekitar 640 video dari 32 propinsi yang diunggah di You tube. Setiap video tersebut ditonton oleh 20,000 penonton atau to- talnya telah mengundang 1,240,800 penonton. Dalam kasus ini terlihat bahwa jejaring maya Pusat Media Damai BNPT-RI sebagai Programmer telah terkoneksi dengan masyarakat luas dan akan men- jadi lebih luas lagi jika berfungsi sebagai Switcher ANCAMAN DAN JEJARING STRATEGIS Berdasarkan teori Castells tentang Program- mer dan Switcher maka jejaring kekuasaan dalam masyarakat Indonesia dalam berbagai dimensi (Asta Gatra) dapat dibangun oleh pemerintah dan berkolaborasi dengan masyarakat (organisasi dan individu). Dalam tabel 4 terlihat 12 isu yang meng- ancam yang selama ini coba diatasi dengan jejaring nyata dan sebagian sudah dalam jejaring maya. Berikut ini akan dibahas dua kasus yang ter- kait dengan Programmer dan Swicther dalam jeja- ring maya yakni Bela Negara-Kemhan dan BNPT. Pada kasus Bela negara, pemerintah (Kemhan) te- lah membangun jejaring nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun jejaring ini masih me- rupakan jejaring nyata dan belum terintegrasi da- 38
yang terkoneksi dengan berbagai jejaring mahasis- wa di universitas dan siswa di SMA-SMP. Para ma- hasiswa dan siswa yang berjumlah sekitar 18 juta orang dimana 64% memiliki smartphone dan 54% pengguna internet (Kemenkominfo 2015b: 20,16) dapat membantu aparat keamanan dalam mela- kukan cyber patrol dan cyber war (Jejaring "Prota- gonis") melawan radikalisme dan kelompok radikal ("Jejaring Antagonis"). Selain itu, para mahasiswa dan siswa dalam je- jaring itu dapat pula berfungsi sebagai cyber police melawan Narkoba dan membantu BNN. Demi- kian juga mereka dapat berfungsi sebagai cyber auditor yang melakukan kontrol, misal untuk mencegah KKN dengan mengawasi e-budgeting dan e-procurement. Hal ini akan dapat terlaksana karena berbagai data mengenai pembangunan In- donesia sudah digitalisasi sehingga dapat diakses oleh publik. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Pembahasan masalah Ketahanan Nasional da- lam makalah ini menunjukkan bahwa pengguna- an teori jejaring nyata dan maya dari Mann dan Castells dapat meningkatkan pemahaman kita me- ngenai potensi sinergi negara-pemerintah dengan masyarakat. Model E-Co Governance ini dapat memperkuat Ketahanan Nasional dan memper- kokoh kerjasama (Gotong Royong), mendukung konflik konstruktif serta meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi. jakan jangka panjang (RPJP) maupun menengah (RPJM) oleh negara-pemerintah serta masyarakat. Dalam hal ini data pembangunan perlu tercantum dalam 'Portal Transparansi" dan disertai ancaman yang lebih keras bagi yang tidak melaksanakan ke- terbukaan informasi publik (UU KIP). Sejalan de- ngan itu kebijakan eksternal dengan pihak luar ne- geri (negara maupun lembaga internasional) perlu dibangun dan dikembangkan dengan memperha- tikan nilai dan kepentingan nasional Indonesia.*** Berdasarkan Analisis dan model di atas maka sangat diperlukan dan diperkuat berbagai kebi- 39
SEMANGAT BELA NEGARA: MENILIK MODEL PENDIDIKAN DI SPARTA Oleh: Dr. A. Setyo Wibowo Rohaniwan Katolik, Dosen dan Kepala Program Studi Filsafat S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarakara, Jakarta PENDAHULUAN Kata sifat spartan dalam bahasa Inggris merujuk pada sifat yang tidak peduli dengan kemewahan atau kenyamanan. Istilah yang merujuk pada po- lis (Negara-Kota) Sparta di Yunani Kuno (abad 5 Sebelum Masehi) merangkumi idealisme sifat-sifat tentara yang disiplin, berani, tahan menderita dan patuh pada polis. laju Persia di sebuah celah sempit bernama Ther- mophylae (selebar 70-an meter, yang diapit oleh, di satu sisi, jurang menganga ke lautan, dan di sisi lain, tebing vertikal yang tak bisa didaki). Ekspedisi Xerxes ke Yunani adalah menjalankan misi balas dendam ayahnya (Raja Darius yang se- puluh tahun sebelumnya, 490 SM, dikalahkan oleh tentara Athena di pantai Marathon). Pada tahun Tulisan tentang model pendidikan di Sparta ini merupakan tawaran untuk melihat bagaimana spirit seorang Warga Negara dalam membela Ne- gara-Kota (polis) bisa dibentuk. Tawaran ini ten- tu juga menyadari batas-batasnya karena kondisi kita saat ini (yang wilayahnya sangat besar, sangat majemuk, berwilayah lautan sangat luas, serta mengadopsi demokrasi modern) sangat berbeda dengan Sparta (wilayah yang sangat kecil, beru- jud daratan, dan memiliki rejim politik aristokrasi di Yunani Kuno abad 5 Sebelum Masehi). Kajian ini tidak mengajak pembaca mencontoh praktek Negara Totaliter à la Sparta, melainkan menim- bang bagaimana spirit semacam itu bisa dipikirkan dalam konteks kekinian kita yang secara niscaya harus hidup dalam demokrasi berlandaskan peng- hormatan akan martabat manusia. PERTEMPURAN THERMOPHYLAE Pada tahun 480 SM, 300 hoplit (tentara infan- teri) Sparta menahan laju 300 ribu pasukan darat dan kavaleri Imperium Persia di bawah pimpinan Xerxes. Leonidas, salah seorang raja Sparta, me- mimpin 300 hoplit yang terlatih untuk menahan 40
490 SM itu, delapan ribu hoplit Athena di bawah pimpinan Miltiades mampu menahan dan memu- kul balik 30 ribu tentara Darius. Untuk merayakan dan mengingat kemenangan gemilang ini, Athena membangun Parthenon yang megah. Di mata Im- perium Persia, ini adalah penghinaan tambahan ! Namun belum kesampaian niat Darius mengek- sekusi rencana kedua untuk menyerbu Athena, ia meninggal. Maka Xerxes anaknya untuk memba- laskan dendam orang tuanya. Hanya kecurangan dan pengkhianatan yang mem- buat pasukan Persia menemukan jalan belakang, sehingga bisa menjepit Leonidas dari belakang dan dari depan. Semua prajurit Sparta mati, na- mun kegagahberanian 300 tentara Sparta ini kekal dikenang sejarah sampai hari ini sebagai contoh kepahlawanan Yunani yang lebih suka mati ber- kalang tanah daripada hidup dijadikan budak oleh bangsa Persia. Hoplit Sparta diabadikan namanya, ditakuti dan disegani. Ideal keutamaan (arete) Sparta dikagumi di mana-mana dan menjadi objek keingintahuan. Athena tidak menyangka bahwa Xerxes akan mengirimkan pasukan sebesar itu. Dengan ter- paksa Athena meminta bantuan kepada rival aba- dinya, polis Sparta. Leonidas menerima permin- taan itu, dan pada tahun 480 SM ia berangkat memimpin 300 hoplitnya ke Thermophylae meski ia tahu bahwa perjalanannya adalah misi bunuh diri. Selama beberapa hari, tigaratus prajurit me- nahan gempuran ribuan pasukan infanteri Xerxes. Bagaimana menciptakan petempur seperti hop- lit Sparta yang dijuluki "delta force of the antiqui- ty, first professionals of war, ruthless warrior" Lebih tepatnya, bagaimana mendidik anak-anak menjadi Warga Negara yang wujudnya adalah hoplit yang pemberani, tahan banting, dan di atas segalanya memiliki ethos rela berkorban demi Negaranya? Dalam masyarakat kuno Yunani, mengingat se- tiap Negara harus mempertahankan dirinya, dan perang begitu sering terjadi antara polis-polis Yu- nani, maka setiap Warga Negara laki-laki adalah tentara. Iklim persaingan (kompetisi, agon) terjadi tidak hanya antara satu polis dengan polis lainnya, melainkan juga di dalam sistem budaya sebuah polis (sebagaimana tampak dalam debat publik, perlombaan-perlombaan, juga sistem pengadilan yang dibangun). Pesta penghormatan pada dewa atau dewi pelindung polis kadang dirayakan lewat adu gulat atau bela diri bersenjatakan batu. Spirit kompetisi (agon) dan perang saudara (stasis) ada- lah kondisi eksistensial polis Yunani. Itu makanya, sistem pemerintahan sering tidak berbeda dengan sistem militer, karena tiap Warga Negara adalah tentara (Claude Orrieux dan Pauline Schmitt Pantel, Histoire grecque, Paris: PUF, 1995, hlm. 175-176). SUMBER INFORMASI sumber: Orang Sparta memiliki sistem pendidikan (pai- deia) bernama agôgé. Model orisionil ini sangat berbeda dengan banyak polis Yunani di era klasik karena di Sparta pendidikan bersifat wajib dan di- 41
jalankan oleh polis. Agôge menjadi syarat mutlak seseorang untuk mendapatkan status Warga Ne- gara. Lewat agôgé, anak-anak disiapkan menjadi Warga Negara sekaligus tentara. Hal seperti ini tidak ada di polis-polis Yunani lainnya. Sumber yang bisa dipercaya untuk membica- rakan pendidikan model Sparta tidak banyak. Ke- hati-hatian dituntut supaya tidak menggambar- kan Sparta secara terlalu idealis, atau sebaliknya, menganggap Sparta sebagai sekedar legenda re- kaan belaka (Edmond Lévy, Sparte : Histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine, Paris : Editi- ons du Seuil, 2003, hlm. 7-8). Yang terlalu meng- idealkan Sparta adalah beberapa pemikir Jerman seperti K.O. Müller dan W. Jaeger, sementara yang terang-terangan mengatakan pendidikan Sparta sebagai mirage (fatamorgana di gurun pasir) adalah Henri-Irénée Marrou. Di kalangan pemuja Adolf Hitler, kisah Sparta dijadikan manual untuk dipela- jari secara serius, sementara bagi kaum anti-fasis, Sparta adalah setan gelap yang harus ditengking ! Singkatnya, Sparta adalah objek studi yang mem- buat pihak kanan maupun kiri sama-sama keras posisinya (Bdk. Claude Orrieux dan Pauline Schmitt Pantel, hlm. 101). Sumber terpenting tentang pendidikan Sparta berasal dari abad keempat SM, yaitu dari Xeno- phon, Platon dan Aristoteles. Sumber lain yang banyak berbicara tentang Sparta, dari Plutarchus, berasal dari era yang lebih jauh lagi (yaitu abad I dan II Masehi). Mengikuti informasi Xenophon, model di Sparta sangat unik karena pendidik- an menjadi syarat mutlak agar seorang anak bisa menjadi Warga Negara resmi (dan terutama bisa masuk ke kelompok elit pengawal Raja, kaum hip- peis). Seorang anak yang gagal dalam proses agôgé (pendidikan) dianggap warga kelas dua dan tidak akan pernah menduduki jabatan pemerintahan. Menjadi Warga Negara artinya menjadi homoioi (dari kata homo artinya sama, setara). Hanya sete- lah melalui proses agôge, dan telah mampu mem- beri kontribusi untuk makan bersama (syssition), pada usia 30 tahun seseorang bisa disebut Warga Negara. Saat diterima itulah, polis (Negara) akan memberikan kepadanya kleros (sebuah porsi ta- nah) lengkap beserta petani-petani penggarapnya (yang disebut hilotes, kaum budak yang bekerja untuk Warga Negara Sparta). Kleros adalah milik Negara, pada saat seseorang meninggal, maka ta- nah dikembalikan kepada Negara untuk dibagikan kepada warga lainnya lagi. Kaum Setara (homoioi) pekerjaan utamanya adalah menjadi prajurit. Ta- nah mereka dikerjakan para budak, dan mereka tidak memiliki banyak peran politik di polis. Sparta diatur oleh dua Raja (dari dua keluarga yang seca- ra tradisional menguasai Sparta), institusi gerousia (kaum tetua yang jabatannya seumur hidup) dan 5 ephores (eksekutif, yang dipilih setahun sekali). Oleh karena itu peran Warga Negara dipusatkan pada peran militer (Bdk. Claude Orrieux dan Pauline Schmitt Pantel, 1995, hlm. 105). Platon dan Aristoteles memuji model pendidik- an wajib di Sparta, apalagi mereka melihat bahwa kebanyakan polis di Yunani tidak memedulikan pendidikan bagi Warga Negaranya. Meski Aristo- teles mengritik bahwa model pendidikan Sparta terlalu terpusatkan pada latihan berperang, toh ia menggarisbawahi sisi positifnya karena model ini memberikan pendidikan yang terarah sesuai de- ngan rejim politik yang diharapkan akan diterus- kan. Meski pujian pada Sparta bisa ditemukan da- lam tulisan Platon dan Aristoteles, kritikan mereka juga tajam kepada model ini. AGÔGE: PENDIDIKAN KHAS SPARTA Xenophon memuji pendidikan Sparta karena polis-polis Yunani lainnya saat itu memprakte- kan pendidikan privat, artinya orang-orang tua mengirimkan anak-anak mereka sesuai keinginan masing-masing kepada para pedagog. Dan pada zaman itu, para pedagog (pendidik) tidak lain ada- lah kaum budak yang mengajari hal-hal praktis ke- pada anak-anak. Di Sparta, mengingat pendidikan adalah urusan Negara, maka Negara memberikan orang-orang yang terlatih dalam bidangnya untuk mendidik anak-anak muda sesuai dengan tujuan Negara. Para pendidik diberi nama pedonom (pai- 42
sumber: Obstacle Racing Media des-nomos, petugas resmi yang mengawasi pen- didikan anak-anak), dan mereka ditemani seorang asisten bersenjatakan cambuk (mastigophores) (Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 53). Agôge Sparta terutama adalah pendidikan mi- liter: secara langsung atau tidak langsung, anak- -anak dibawa tahap demi tahap bertumbuh men- jadi prajurit petempur yang tangguh. Bila pada era Homeros anak muda dididik supaya menjadi ksatria (bangsawan dengan ethos aristokratisnya), maka di Sparta atmosfernya lain: anak-anak dia- jari teknik bertempur maupun teknik politik me- menangkan peperangan (Bdk. Henri-Irénée Marrou, 1948, hlm. 41). Pada era itu memang ada perubahan cara ber- perang (sebagaimana dicatat Aristoteles di Politik IV 1297b 16-25). Peperangan tidak lagi dilaga- kan seperti kisah Homeros (Illias dan Odysseos), di mana ksatria jagoan masing-masing kubu turun dan bertarung satu lawan satu, melainkan menja- di benturan massal antar prajurit infanteri (hoplit) yang berbaris rapi dalam formasi phalank (baris- an berbentuk persegi panjang, 8 orang berderet di baris depan, dan ke belakang sedalam 4orang; kadang 16 x 16). Akibat perubahan taktik bertem- pur, idealisme individu tidak lagi menjadi ksatria aristokratis, melainkan bagaimana sepenuhnya ia berdedikasi secara kolektif bersama individu lain- nya kepada Negara. sumber: penulis 43
sumber: penulis Sebuah ideal totaliter lahir: Negara adalah se- galanya bagi individu, Negaralah yang memeliha- ra, menjaga dan menjadikan individu menjadi se- seorang, sehingga logis kalau tiap Warga Negara memberikan dirinya sepenuhnya kepada polis. "Ti- dak ada yang lebih indah daripada mati di barisan paling depan, sebagai orang gagah berani, demi membela polis", demikian nyanyi Tyrtaios. Arête (optimalnya manusia) tidak lagi terujud dalam et- hos seorang ksatria, melainkan disempitkan sepe- nuhnya dalam tindak keberanian seorang prajurit untuk mati di garis terdepan. Individu dilatih dan dibentuk secara militer supaya siap mengorbankan dirinya di garis terdepan bagi kolektivitas (polis); dalam kematian di medan laga seorang individu mendapatkan penghargaan tertinggi dari polisnya (Werner Jaeger, Paideia : The Ideals of Greek Culture, Oxford : Basil Blackwell, 1954, hlm. 91-93). TAHAP-TAHAP AGÔGE Sparta menganut sistem eugenisme (pemuliaan ras): begitu seorang anak lahir, ia harus dibawa ke komisi para tua-tua untuk diperiksa apakah bayi itu cukup sehat, kuat dan tampan (atau cantik). Bila bayi itu kelihatan buruk atau cacat, maka ia harus segera dibuang (dibunuh) (Claude Orrieux dan Pauline Schmitt Pantel, 1995). Bayi yang se- hat diberikan kepada keluarga, dan sepenuhnya dipelihara oleh keluarga. Mengingat pada usia itu belum ada konsep pendidikan bagi anak-anak usia 0-7 tahun, maka mereka sekedar dipelihara dan dibesarkan. Seperti umumnya di Yunani, pendidikan da- sar dimulai ketika anak menginjak usia 7 tahun. Anak-anak usia 7-12 atau 14 tahun (paides) diajari membaca, menulis, menyanyi dan puisi. Bila ke- banyakan polis Yunani tidak mengurusi lagi anak- -anak di atas usia 12 atau 14 tahun, maka sistem pendidikan Sparta akan berlanjut terus sampai seseorang mencapai usia 30 tahun. Sejak usia sedini 7 tahun, anak-anak dididik dalam kelom- pok-kelompok kecil (ila, agéla atau boua), mereka diajak bermain dan berlatih bekerja sama dalam kelompok-kelompok di bawah asuhan pedonom yang ditunjuk Negara. Dan mulai usia 12 tahun (atau 15 tahun) mereka akan dimasukkan ke as- rama, tidur dan hidup bersama dalam kelompok- -kelompok. Mereka harus membuat tempat tidur mereka sendiri, dengan memotong alang-alang air dengan tangan telanjang sebagai alas untuk tidur Model pendidikan Sparta bertumpu pada tiga hal: disiplin, hidup keras, dan kompetisi (rivalitas tanpa henti). Untuk anak-anak usia 7-14 tahun (paides) Xenophon mengisahkan bahwa kaum Sparta me- nekankan pentingnya disiplin (peitho) dan sopan santun (rasa malu, aidôs). Pendidikan Sparta pada tahap dini bermaksud menciptakan anak yang pa- tuh, sopan, dan memiliki disiplin batin yang keras 44
sumber: militanindonesia.org (enkratesteroi). Menurut Xenophon, karakter seper- ti itu bisa dicapai karena anak-anak dididik bukan oleh kaum budak atau oleh para pengajar berbayar (misalnya kaum sofis) melainkan oleh sesama war- ga negara yang lebih senior dan lebih dihormati. Para pedonom yang didampingi asisten pembawa cambuk berhak memerintahkan apa pun kepada anak-anak, mereka juga boleh menghukum setiap bentuk pelanggaran (dengan hukuman fisik atau larangan makan). Anak-anak dididik juga untuk taat kepada siapa pun Warga Negara yang lebih tua. Selain itu, dalam kelompok usiapun anak-anak harus taat kepada pemimpin (archon) yang ditun- juk (Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 56). reka halus), pakaian yang berbeda-beda sesuai pergantian musim, serta membiarkan anak-anak makan apa pun yang mereka maui, maka menurut Xenophon, anak-anak (paides) Sparta harus berja- lan kaki tanpa alas, hanya memiliki satu pakaian untuk satu tahun, dan mendapatkan jatah makan- an yang sangat terbatas. Sejak muda anak-anak dilatih menahan lapar dan sakit, berpakaian bu- ruk, tanpa sepatu, kepala dicukur plontos, tidur di tempat seadanya, melewati musim dingin dengan penghangat minimal, dan makanan yang mepet sehingga dipaksa mencuri supaya bisa kenyang. Sejak usia awal, pendidikan diujudkan dalam latihan kedisiplinan supaya nantinya mereka men- jadi prajurit-prajurit yang patuh kepada pimpinan. Dalam hidup bersama di kelompok-kelompok, dan nantinya di barak-barak, anak-anak Sparta beru- sia 12 atau 14 tahun mulai dididik menjalani hi- dup keras. Berbeda dengan kecenderungan umum orang-orang Yunani yang memanjakan anak-anak- nya, Xenophon memuja-muji sistem pendidikan Sparta yang melatih anak-anak secara keras. Bila kebanyakan orang tua Yunani memberikan sandal kepada anak-anaknya (sehingga telapak kaki me- Salah satu episode yang banyak diceritakan adalah tentang seorang anak yang menyembunyi- kan musang tangkapan di balik jubahnya. Saking disiplinnya ia menyembunyikan musang tersebut, ia bahkan tidak berteriak atau mengeluh ketika perutnya mulai digigiti binatang itu. Ia bertahan berdiam diri, karena kalau ketahuan orang lain, ia dan kelompoknya akan menerima hukuman yang memalukan. Hidup yang keras dilatihkan lewat pemberian tugas yang banyak kepada anak-anak. Bila tidak mampu menjalankannya, mereka dian- cam tidak akan mendapat kehormatan menjadi Warga Negara penuh ! 45
Pada usia lebih lanjut (usia remaja, paidiskos, di atas 14 tahun, tetapi belum mencapai 20 tahun), pendidikan sopan santun (tahu malu, aidos) tetap menjadi tekanan. Di jalan, anak-anak dilatih untuk berjalan (dengan diam, tangan disembunyikan di balik mantel, dan matanya tidak jelalatan ke kanan kiri melainkan fokus melihat kaki mereka sendiri, Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 58). Pada usia se- lanjutnya, anak-anak dimasukkan dalam kondisi untuk saling berkompetisi, saling berkelahi dan menunjukkan siapa yang terbaik, supaya mereka bisa dipilih menjadi satu dari 300 anggota hippeis (pasukan elit pendamping raja). Spirit kejantanan dan insting bertempur diasah lewat perkelahian- -perkelahian antar anak-anak muda tersebut. sumber: penulis Pada usia muda (neoi), katakanlah sebagai pun- cak pendidikan, salah satu latihan keras yang se- ring dibicarakan adalah praktek kryptie (latihan bertahan hidup dengan bersembunyi) di mana anak-anak dilepaskan di alam terbuka, tanpa be- kal dan harus bersembunyi di gunung dan hutan sedemikian rupa sehingga mereka tidak dipergoki oleh seorang warga. Mereka harus bertahan hi- dup selama setahun, survival. Bila sampai diketa- hui keberadaannya, maka anak ini akan menerima hukuman keras. Latihan kryptie bertujuan mem- bentuk supaya anak-anak terbiasa hidup survival dalam situasi bahaya perang. Demi hidupnya, me- 46
reka harus mencuri untuk makan. Dan menurut informasi lainnya lagi, pada saat inilah anak-anak diwajib- kan membunuh (tanpa diketahui) kaum hilotes (para budak yang di- pekerjakan orang-orang Sparta di perkebunan dan pertanian mereka). Selama setahun persembunyi- an, mereka diperbolehkan mem- bunuh hilotes sebanyak mungkin, yang penting tindakan itu tidak dipergoki oleh siapa pun (Bdk. Ed- mond Lévy, 2003, hlm. 64-65). Le- wat inisiasi semacam ini, anak-anak muda Sparta diajari art of evasion, art of being stealthy, seni kamufla- se diri untuk survival maupun untuk menghabisi musuh. Mirip dengan latihan pa- sukan komando, anak-anak dilatih melakukan operasi di belakang garis musuh, sam- bil bertahan hidup mereka harus meneror musuh (kaum hilotes, kaum budak, selalu dianggap sebagai ancaman potensial bagi Sparta). Anak- -anak muda dilatih hidup keras dan memiliki kreati- vitas untuk bertahan hidup dalam situasi sulit. Pem- bunuhan para hilotes yang menjadi bagian dari agôge merupakan konsekuensi lo- gis dari model pendidikan Sparta yang sejak dini bersi- fat brutal, keras, dan penuh ancaman hukuman fisik. Bagi Aristoteles, pendidik- an semacam ini tidak akan memunculkan orang-orang gagah berani, melainkan ha- nya melahirkan prajurit yang perilakunya seperti hewan buas (Aristoteles, Politik VIII 4 1338b17-19) (Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 66. sumber: penulis Secara skematis Henri- -Irénée Marrou meringkas- kan proses agôge anak-anak Sparta dalam tiga siklus pendidikan. Pertama, usia 8-11 tahun berisi pendi- dikan lewat permainan dan latihan-latihan fisik; kedua, usia 12-15 tahun anak- -anak dimasukkan asrama dengan pendidikan disiplin yang lebih keras. Mulai usia 12 tahun praktis mereka di- masukkan ke barak militer, dan tidak akan pernah me- ninggalkan barak itu sam- 47
sumber: penulis pai nanti berusia 30 tahun. Dan terakhir, ketiga, adalah siklus pendidikan untuk usia 16-20 tahun. Dan terhadap kaum wanita pun, Sparta menerap- kan pendidikan yang mirip. Henri-Irénée Marrou menyebut bahwa pendidikan kaum wanita ini nyaris mirip dengan apa yang dijargonkan oleh kaum Fasis di abad keduapuluh yang memandang satu-satunya tugas wanita adalah " menjadi subur dan melahirkan anak-anak yang sehat dan kuat ". Pendidikan musik, tarian atau nyanyian kalah oleh tekanan pendidikan fisik. Kehalusan yang berbau feminin ditinggalkan. Para perempuan Sparta di- harapkan memiliki tubuh yang kuat berkat latih- an fisik, siap kawin dengan prajurit-prajurit muda Sparta guna menghasilkan keturunan yang lebih baik dan lebih kuat, mirip eugenisme khas ideologi Fasis (Bdk. Henri-Irénée Marrou, 1948, hlm. 51). Setelah proses agôge selesai, nilai kesetaraan dan rasa memiliki polis dilanjutkan lewat lemba- ga syssition (makan bersama). Setiap Warga Nega- ra wajib membawa bagian sumbangannya untuk keperluan makan bersama. Di sini tiap warga, se- panjang hidupnya, diingatkan bahwa ia membawa makanan hasil dari kleros pemberian polis. Dengan berpartisipasi pada makan bersama, tiap homoioi juga diingatkan bahwa mereka adalah satu tubuh dalam polis dan memiliki hak dan kewajiban so- sial-politis yang sama bagi polisnya. Dan secara ideologis, dengan makan bersama, sambil men- dengarkan kisah warga lain yang bertindak heroik demi polisnya, ikatan Warga Negara dikokohkan. Praktek ini di satu sisi mengentalkan ikatan Warga Negara, namun juga menjadikan diri mereka ke- lompok ekslusif tertutup yang merasa diri berbeda 48
sumber: penulis dari orang-orang yang tidak layak di sebut homo- ioi (Bdk. Claude Orrieux dan Pauline Schmitt Pantel, 1995, hlm. 107). KRITIK: KEPATUHAN BUTA DAN BRUTAL para Warga Negara biasa sesuai kebutuhan yang muncul, tentara Sparta mirip pasukan profesio- nal yang terlatih, berdisiplin tinggi dan memiliki kecepatan manuver yang mengagumkan (phalank Sparta mampu berubah posisi dengan teratur dan cepat. Pendidikan gimnastik yang umum dipraktekkan di Yunani, meliputi atletik serta berburu, di Sparta tidak lagi dilakukan sebagai gaya hidup bangsa- wan, melainkan untuk mengembangkan kekuatan fisik. Anak-anak juga diajari latihan menggunakan senjata (pedang, tombak), bermanuver dalam for- masi phalank. Tidak mengherankan bahwa di era klasik Yunani, pasukan Sparta dikenal sebagai (pa- sukan komando) yang membuat polis-polis Yunani lainnya terkagum-kagum. Berbeda dengan keba- nyakan Negara lain di mana prajurit diambil dari Pendidikan Sparta sepenuhnya diarahkan demi pembentukan karakter tertentu: rasa memiliki po- lis yang kuat dan disiplin. Keutamaan yang dipuja- -puji dan hendak dicangkokkan adalah disiplin. Untuk itu anak-anak tidak pernah dididik secara sendiri-sendiri, mereka selalu ada dalam kelompok dengan hierarki jelas, dengan superior yang harus ditaati. Sejak kecil anak-anak tunduk kepada pe- donom yang dibantu asisten tukang cambuknya untuk menegakkan disiplin. Kalau ada moral yang 49
dicetakkan pada Warga Negara, maka itu terujud dalam sikap hidup yang serba sederhana dan tun- duk sepenuhnya pada polis dan hukumnya. Dan jelas dengan sendirinya, karakter moral seperti ini rentan disalahgunakan oleh kelas penguasa (para pemimpin Sparta). Di mata Henri-Irénée Marrou agôge yang dip- raktekkan Sparta melalaikan pendidikan sastra. Pendidikan Sparta memang melanjutkan tradisi aristokratik yang mengagungkan nilai kegagahan ksatria di medan pertempuran. Namun model ini juga pragmatis: sekedar untuk membentuk prajurit tempur. Akibatnya muncul hal kontradiktif: di satu sisi, Sparta adalah polis yang memiliki Undang- Undang sangat mendetail (bahkan sampai mengatur relasi seksual pasangan dewasa), namun di sisi lain, entah bagai- mana, tulisan bahasa Yunani di Sparta anarkis dan tidak se- ragam. Ini menjadi petunjuk bahwa pendidikan yang terlalu pragmatis-militer melalaikan bahasa dan sastra. Semacam puisi dan musik tentu diberikan, tetapi hanya sekedar lagu dan musik mars yang dipakai guna mengomando pergerak- an pasukan. Saat sastra dilupakan, seperti kata Aristoteles, pendidikan Sparta hanya menghasilkan prajurit yang efisi- en dan berdisiplin, tetapi brutal dan buta. Pada titik ini, meski mengagumi Sparta, Platon jelas me- lihat bahwa sebuah polis tidak bisa begitu saja diserahkan kepada kelas tentara. Polis ideal yang diwacanakan Platon dalam Politeia (The Republic) memberi tempat pada kera- sumber: penulis 50
gaman profesi Warga Negara. Sesuai bakat ma- sing-masing, tiap Warga Negara menempati kelas pedagang dan petani, kelas prajurit, dan kelas fil- suf raja dan ratu. Kelas terakhir bertugas membuat Undang-Undang yang akan menjaga supaya tiap kelas menjalankan fungsi masing-masing dengan optimal. Lewat proses paideia (pendidikan) yang panjang dan seleksi berjenjang, kelas filsuf raja di- harapkan mampu menentukan Kebaikan macam apa yang harus diupayakan bagi setiap kelas dalam masyarakat supaya Negara adil tercipta. Pendidik- an bukan hanya untuk menanamkan rasa malu dan kepatuhan, namun lebih dari itu, kelas pemimpin harus belajar banyak ilmu teoretis dan menjalani tes lapangan sehingga hanya setelah berusia 50 tahun mereka bisa diseleksi masuk ke kelas filsuf raja dan ratu. Kekurangan pokok rejim tentara khas Sparta adalah tiadanya kepemimpinan yang memiliki pe- ngetahuan cukup akan Kebaikan. Sistem ini hanya menciptakan alat bernama tentara, namun membi- arkan raja-raja Sparta bergerak dengan instingnya sendiri, yang tak jauh dari ketamakan akan uang. it", dengan perisai ini (artinya pulang menang perang dan dalam kondisi hidup) atau diusung dengan perisai ini (artinya pulang mati mulia di medan perang). Maka muncul pertanyaan: bagaimana mungkin po- lis yang terbentuk secara disiplin dan kompak seperti itu bisa hancur ? Jawabannya tidak misterius. Setelah kemenangan 404 SM atas Athena (dalam episode pe- rang saudara antara koalisi di bawah Athena melawan koalisi di bawah Sparta), pelan-pelan Sparta menga- lami korupsi (proses pembusukan). Penyakit yang pe- lan-pelan menggerogoti dan melemahkan Sparta ada- lah berlimpahnya kekayaan yang membuat mereka serakah dan akhirnya meninggalkan nilai-nilai moral tradisionalnya. Kemenangan atas Athena membuat Sparta menjadi kaya raya, selain dari harta jarahan, mereka juga menerima pajak dari polis-polis yang tun- duk kepada mereka. Werner Jaeger menulis dengan tegas: "Uang, yang semula tidak dikenal di Sparta, mengalir masuk ke polis." (sebuah orakel kuno yang ditemukan telah mengingatkan bahwa ketamakan, iya hanya ketamakan, yang akan menghancurkan Sparta). KRITIK: UANG DAN HILANGNYA SPIRIT Selain jauh dari apa-apa yang bersifat penge- tahuan (episteme), sistem pendidikan Sparta me- langgengkan arete (excellence) khas militer. Yang optimal bagi manusia adalah mati di medan per- tempuran (bukan dalam arti sembarang mati ka- rena nekat maju menyongsong musuh, melainkan kematian karena tetap teguh di baris terdepan, setia pada posisinya, berdiri dengan kaki gagah, di samping temannya, dalam formasi phalank, mena- han gempuran musuh). Itulah kematian mulia yang dipuja-puji Sparta dan menjadi idaman tiap Warga Negara. Dengan cara itu, seseorang menggapai imortalitas, karenanya namanya hidup dan terus diingat serta dikisahkan turun temurun oleh ko- munitasnya (Bdk. Edmond Lévy, 2003, hlm. 42-43; Werner Jaeger, 1954, hlm. 93). Dikisahkan bahwa ketika ibu-ibu Sparta melepas anak lelaki atau sua- minya ke medan perang, mereka memberikan pe- risai (hoplon) sambil berkata, "with this shield or on sumber: zerosumo.net 51
Akumulasi harta benda menciptakan kesen- jangan yang memperlemah ikatan sosial. Makin banyaknya orang miskin di kalangan Warga Ne- gara membuat mereka tidak bisa membayar iuran wajib untuk syssition (makan bersama), sehingga lama kelamaan orang-orang miskin tidak dianggap sebagai Warga Negara. Konsekuensinya, jumlah resmi Warga Negara, dan dengan demikian tenta- ra, berkurang drastis. Lebih dalam lagi, proses itu membuat ideal homoioi (kesetaraan) juga luntur. lebar. Di abad keempat SM, ambisi macchiavelik raja Sparta membuat para prajurit sekedar menja- di alat bagi ketamakan mereka (Bdk. Werner Jaeger, 1954, hlm. 81). Spirit Sparta dimatikan justru oleh para pemimpinnya yang tak pernah merenungkan Kebaikan dan menyalahgunakan pasukannya demi ambisi-ambisi jangka pendek (harta kekayaan). Ke- tika keteladanan pemimpin hilang, maka kohesi sosial pun luntur, masing-masing Warga Negara lantas memikirkan keselamatan diri sendiri tanpa peduli pada nasib Negara. Visi polis Sparta yang dilandaskan pada homoioi membuat mereka membangun hidup bermasya- rakat seperti barak: anak-anak dan remaja dididik bersama lewat proses yang sama, dan setelah be- sar, kesatuan warga dipelihara lewat makan ber- sama. Dengan cara itu terciptalah Warga Negara sekaligus tentara yang mengabdikan diri mereka sepenuhnya pada polis. Saat ideal itu hilang, maka hilang pula keindahan arete Sparta untuk rela mati di medan tempur. Jika di pertempuran Thermoph- ylae (480 SM) 300 hoplit Sparta memberikan diri mereka mati demi mempertahankan Yunani, maka pada tahun 371 SM (saat Sparta kalah dalam per- tempuran di Leuktra), dari 700 tentara Sparta yang bertempur, 400 yang tewas. Bila dari jumlah kor- ban ini ada 300 hippeis dan 100 hoplit yang gu- gur, maka masih ada sisa 300 hoplit yang anehnya tidak mati sesuai dengan ethos tradisional pra- jurit Sparta. Bila 300 tentara Sparta yang hidup ini ternyata tinggal gelanggang colong playu (lari meninggalkan medan pertempuran), artinya spirit Sparta telah menguap pada tahun 371 SM. Platon melihat bahwa ujung dari pemerintahan militeristik (atau dalam bahasa Platon rejim timok- rasi) seperti Sparta tidak jauh-jauh amat dari keta- makan akan harta kekayaan. Di Politeia VIII 548a- b, Platon mengatakan bahwa ciri rejim timokrasi adalah ketamakan akan harta dan cinta diam-diam kepada uang. Bila uang menjadi inti politik, dan para war- ga tentara Sparta tidak pernah memiliki hak un- tuk bertanya mengenai kebijakan para pemimpin mereka, maka jalan ke penyalahgunaan terbuka 52
PENUTUP Pendidikan model Sparta sangat menarik, tetapi harus disadari batasnya karena model ini mencip- takan orang-orang yang patuh dan mudah diku- asai, hanya menciptakan alat, dan jauh dari ide- alisme memanusiakan manusia. Sebagai sebuah tahapan khusus dalam pendidikan bagi Warga Negara, spirit Spartan berguna untuk mengingat- kan para Warga Negara bahwa jatuh bangunnya Negara tergantung dari mereka. Namun dalam ke- rangka lebih luas, pendidikan sebuah bangsa ten- tu harus tunduk pada tujuan yang lebih humanis: memanusiakan manusia sepenuhnya. Tantangan global yang kompleks tidak bisa dijawab sekedar dengan spirit Spartan. Hanya manusia-manusia merdeka, kreatif, humanis dan patriotik yang bisa membantu bangsa ini hidup dan terus memiliki ek- sistensinya. Sparta adalah Negara daratan, sehingga mere- ka menekankan pembentukan prajurit tempur in- fanteri dan sistem politik totaliter. Negara Athena yang lebih terbuka pada lautan memiliki pende- katan lain. Athena menekankan demokrasi (keter- bukaan) dan kokohnya angkatan laut. Baik Athena maupun Sparta keduanya telah hancur. Rejim mili- teristik Sparta jatuh karena ketamakan uang. Rejim demokratis Athena jatuh karena anarkisme dalam demokrasi yang tak bisa mereka bendung. Ma- sing-masing telah mewariskan model cara mem- bentuk semangat membela Negara. Untuk kita saat ini, dalam konstelasi global saat ini, saat de- mokrasi dan HAM menjadi keniscayaan, semangat bela Negara seperti apa yang tepat bagi Negara kita yang wilayah udara dan lautnya begitu luas, yang begitu besar jumlah penduduk dan keragam- annya? Banyak Negara Barat telah menghentikan sistem wajib militer, sebaliknya Singapura dan Ko- rea Selatan masih mewajibkan anak-anak muda- nya menjalani wajib militer untuk menanamkan semangat patriotik. Bagaimana dengan kita? Yang jelas, sejak zaman kuno, sejarah mengajarkan bah- wa urusan Negara adalah urusan Warga Negara. Jatuh bangunnya Negara bukan hanya urusan tentara, tetapi seluruh Warga Negara. Ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan industri, ke- tahanan kebudayaan, ketahanan intellektual, atau singkatnya ketahanan ipoleksosbud (ideologi, po- litik, sosial dan budaya) adalah urusan kita semua. Hoplit (pasukan infanteri) berasal dari kata hoplon (tameng bulat) Di dunia internasional, kita bukan Negara adi- daya. Dalam segala bidang kita justru sering ti- dak berdaya, namun tak ada kata terlambat untuk membangun spirit bela Negara. Cara-cara pena- taran à la Orde Baru sudah terbukti tidak efek- tif. Apakah pembentukan spirit tempur yang me- lalaikan konteks kekinian (demokrasi dan HAM) - yang marak saat ini di sekolah-sekolah dasar dan menengah yang menawarkan kursus latih- an memanah - sudah tepat? Aapa malah justru membahayakan NKRI yang sangat majemuk dan berlandaskan pada Pancasila? Kita perlu menca- ri cara dan sarana secara kreatif agar Warga Ne- gara mencintai Negaranya dengan sepenuh hati. Bila hal ini tidak kita upayakan, insting-insting pri- mordial yang SARU (Suku, Agama, Ras, dan Uang) akan mengurai bangsa yang besar ini menjadi ke- lompok-kelompok kecil yang saling membinasakan satu melawan lainnya.*** sumber: penulis 53
BELA NEGARA DAN KETAHANAN EKONOMI Oleh : Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si. Staf Ahli Kementerian Pertahanan Bidang Ekonomi PENDAHULUAN Kita saat ini berada di bulan terakhir tahun 2016. Sejauh ini, suasana optimis di kalangan du- nia usaha sangat terasa. Memang bila kita lihat data dalam Berita Resmi Statistik tanggal 7 No- vember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama Triwulan ke-III tahun 2016 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 %, cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara te- tangga di kawasan. Apalagi dibandingkan dengan negara-negara besar lain, karena secara keselu- ruhan, ekonomi dunia melambat. Bila dilihat lebih dalam, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh konsumsi rumah tangga sebesar 55,32 %, konsumsi pemerintah sebesar 8,97 %, investasi sebesar 31,98 %, perubahan inventori dan per- bedaan statistik 1,5 % serta pertumbuhan ekspor sebesar 17,74 %. Artinya, konsumsi rumah tangga yang berperan besar pada pertumbuhan ekonomi tersebut. Sementara, sumber dari konsumsi terse- but, dapat berasal dari produksi dalam negeri ma- upun diimpor dari luar negeri, sehingga kita perlu melihat neraca ekspor impor negeri ini. Ternyata, selama 2016 terjadinya kontrak- si ekspor yang dalam yaitu sebesar 6,00 % (yoy), memburuk dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,42 % (yoy), berdasarkan la- poran Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan 54
III 2016. Ekspor pertanian turun utamanya dido- rong oleh penurunan ekspor bahan makanan, khu- susnya CPO (Crude Palm Oil). Ekspor manufaktur juga menurun, utamanya karena penurunan tajam ekspor pakaian ke Amerika. Dari kelompok migas, penurunan ekspor dipengaruhi oleh kebijakan un- tuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Saat ini, neraca ekspor impor Indonesia masih negatif, artinya, kita mengimpor jauh lebih banyak dari mengekspor. Mengingat potensi pasar Indonesia yang demikian besar, pemenuhan kebutuhan de- ngan produk impor merupakan kehilangan kesem- patan yang sangat besar yang perlu dibalik dengan segera. Di sisi lain, angka pertumbuhan ekonomi di atas, selain positif, juga memiliki kualitas yang baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini ter- cermin dari menurunnya angka kemiskinan dari 28,51 juta orang (11,13 %) pada September 2015 menjadi 28,01 juta orang (10,86 %) pada Maret 2016. Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur dengan Gini Ratio pada bulan Maret 2016 sebesar 0,397, menurun dari Gini Ratio pada bulan Sep- tember 2015 sebesar 0,402, dikutip dari laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statis- tik, Oktober 2016. Angka-angka di atas menunjukkan bahwa kon- disi ekonomi Indonesia cenderung membaik, na- mun belum terlalu stabil. Target pendapatan ne- gara, khususnya pajak, sejauh ini belum tercapai. Untuk mencapai target pendapatan, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, antara lain de- ngan mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi, utamanya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Juga telah dilakukan program amnesti pajak yang telah berhasil membukukan uang te- busan sebesar Rp. 95,3 triliun, namun nilai ini baru mencapai 57,75 % dari target. Akibatnya, terjadi defisit anggaran tahun 2016 sebesar 2,35 %. Hal ini kemudian diikuti dengan kebijakan pemotong- an anggaran negara sebesar Rp. 137,6 triliun. (Berita: "PR Tersisa Kabinet Kerja", "Shortfall Pajak Menganga, Anggaran Beresiko", "Dashboard Peng- ampunan Pajak", dimuat di harian Bisnis Indonesia tanggal 5 Desember 2016). 55
Lantas, apa kaitan angka-angka indikator eko- nomi tersebut dengan Bela Negara? Bukankah Bela Negara terkait upaya pertahanan negara da- lam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun non militer? Tulisan ini mencoba mene- ropong bagaimana semangat Bela Negara yang dimiliki oleh warga negara dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. KETAHANAN EKONOMI Ketahanan ekonomi merupakan salah satu ba- gian dari Ketahanan Nasional. LEMHANNAS RI (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia) mendefinisikan Ketahanan Nasional sebagai "kon- disi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi sege- nap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengan- dung kemampuan memanfaatkan serta mengem- bangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, ham- batan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, in- tegritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya". Aspek kehidupan nasional pada definisi di atas di- bagi menjadi Trigatra, yang terdiri dari tiga gatra alamiah yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu: ge- ografi, demografi dan sumber kekayaan alam; ser- ta Pancagatra yang terdiri dari lima gatra dinamis, yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Artinya, bila bangsa dan negara Indonesia dapat mendayagunakan secara optimal ketiga gatra alamiah untuk menciptakan kondisi kelima gatra dinamis menjadi baik, maka Indonesia akan ulet dan tangguh menghadapi se- gala ancaman yang ada. Pada tulisan ini, kondisi di- namis yang menjadi fokus adalah bidang ekonomi, walau tentunya aspek ini tidak dapat dipisahkan atau dilepas dari aspek lainnya. Bagaimana Indo- nesia dapat memberdayakan seluruh potensi yang ada, untuk memiliki ketahanan ekonomi yang baik? 56
Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional LEMHANNAS RI telah merilis Indeks Ketahanan Nasional Indonesia Tahun 2015, dimana secara ag- regat, Ketahanan Nasional Indonesia dinilai kurang tangguh dengan skor 2,54 . Untuk gatra ekonomi, ketahanan nasional pada tahun 2015 berada pada tingkat tangguh dengan skor 2,63. Skor ini turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,68. Hasil peng- ukuran ini sejalan dengan data yang dirilis oleh berbagai pihak, bahwa secara umum, kondisi per- ekonomian Indonesia relatif baik, ditengah kondisi perekonomian dunia yang lesu namun volatil. Permintaan domestik yang besar ini menyebabkan ekonomi kita terus berputar, bagaimanapun kon- disi dunia berubah. Artinya, kita sudah memiliki faktor inheren yang menjadi modal kekuatan eko- nomi kita yaitu jumlah kita yang sangat besar ini. Bagaimana kita dapat lebih jauh memberdayakan modal ini untuk Indonesia yang jauh lebih baik? Jawabannya adalah dengan menjadikan seluruh warga negara memiliki kecintaan yang besar pada negaranya. Menjadikan seluruh warga negara me- miliki keberpihakan untuk membela negaranya da- lam berbagai wujud. Untuk mudahnya, ketahanan ekonomi berda- sarkan definisi dan skor LEMHANNAS RI di atas dapat diartikan sebagaimana kuatnya Indonesia untuk dapat tetap tegak dan berdiri dalam kondi- si ekonomi dunia separah apa pun. Bila Indonesia kuat, maka skornya tinggi atau disebut memiliki ketahanan ekonomi yang tangguh. Bila kita melihat ke belakang, pada saat krisis global tahun 1998, ketika terjadi jatuhnya nilai mata uang yang demi- kian hebat dan efek domino keruntuhan ekonomi terjadi dari negara ke negara, Indonesia ternyata dapat tetap eksis. Krisis finansial global kemudian kembali terjadi di tahun 2008, dengan runtuhnya Lehman Brothers yang memicu hancurnya capital market dan kebangkrutan bank secara masif. In- donesia ternyata tetap eksis dan berhasil kembali pulih walau berangsur-angsur dan banyak "bekas" yang terus menjadi pekerjaan rumah hingga se- karang, ditengah perlambatan ekonomi dunia yang ditandai dengan menurun tajamnya volu- me perdagangan internasional, meningkatnya pengangguran dan jatuhnya harga komoditas. Rangkaian peristiwa ini menun- jukkan bahwa Indonesia me- miliki ketahanan ekonomi yang tangguh. Apa faktor yang me- nyebabkan ketahanan ekonomi yang tangguh ini? Ternyata, fak- tor utamanya adalah perminta- an domestik yang besar karena jumlah penduduk yang besar. BELA NEGARA UNTUK KETAHANAN EKONO- MI Seperti telah disampaikan di atas, pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya disumbang oleh kon- sumsi rumah tangga. Indonesia juga tetap dapat ulet dan tangguh menghadapi berbagai krisis eko- nomi dunia, adalah dengan permintaan domestik yang tinggi. Artinya, ketika konsumsi domestik ini terus meningkat, dan dapat dipasok oleh produk dalam negeri, maka ketahanan ekonomi Indonesia akan semakin tangguh. Bagi seluruh individu warga negara, wujud se- mangat Bela Negara untuk mendukung ketahanan ekonomi adalah dengan mencintai dan mengguna- kan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, artinya kita sudah membeli sumber: nasionalisme.co 57
"jam kerja" bangsa sendiri, kita sudah membantu mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, seperti yang acap kali disampaikan oleh Presiden ke-3 Bapak B.J Habibie: "Kalau Anda (sambil mengangkat gelas), mengimpor gelas mengimpor meja (sambil menggebrak meja) dan mengimpor mic (sambil menunjuk mikrofon) maka Anda membayar jam kerja orang sana. Bayarlah jam kerja rakyat agar semua bisa mandiri!". Sudah banyak gerakan yang mengkampanye- kan penggunaan produk dalam negeri, misalnya Gerakan 100 % Cinta Indonesia yang diluncurkan tahun 2009. Tinggal sekarang bagaimana kita me- laksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal sederhana, ketika kita berbelanja, baik di pasar, toko maupun supermarket, pastikan untuk mem- baca label mencari tau dimana produk tersebut dibuat. Pilihlah produk yang dibuat di Indonesia. Pastikan juga hal ini dilakukan oleh seluruh ang- gota keluarga, dimulai dari keluarga inti. Kemudian tularkan pada keluarga besar lainnya, tetangga, ko- munitas di kantor, dan komunitas lainnya. Bagi anda para guru, anda berkesempatan un- tuk menggelorakan semangat Bela Negara da- lam bentuk membeli produk Indonesia, bagi para murid. Murid-murid, dimulai dari jenjang terdini, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) serta TK (Ta- man Kanak-Kanak) harus telah mulai dikenalkan bagaimana mengenal produk Indonesia. Hal ini perlu terus dilakukan pada jenjang berikutnya, SD hingga SMA bahkan perguruan tinggi. Sete- lah dapat membaca, para murid perlu dibiasakan untuk membaca label barang sebelum membeli, sehingga dapat mengetahui yang mana produk Indonesia, sebelum memutuskan untuk membeli. Anak tentunya merupakan subjek yang powerful untuk mempengaruhi orang tua dalam memutus- kan pembelian. Bentuk Bela Negara lain yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam mendorong ketahanan ekonomi adalah dengan memilih destinasi dalam negeri sebagai tujuan wisata. Indonesia adalah ne- gara yang indah alamnya dan kaya dengan bera- gam budaya. Indonesia yang besar dan indah, saat 58
ini hanya bisa menarik 9 juta wisatawan mancane- gara (wisman). Jauh lebih sedikit dari jumlah wis- man yang mengunjungi Malaysia (23 juta orang) dan Thailand (27 juta orang). Namun, jumlah ini sangat kecil bila dibandingkan dengan perjalanan wisata dalam negeri, yang pada tahun 2015 men- capai 255 juta perjalanan! Total uang yang dibe- lanjakan oleh wisatawan nusantara ini mencapai Rp. 224,68 triliun, merupakan sumbangan be- sar untuk ekonomi Indonesia (Data Kementerian Pariwisata 2015). Bila setiap warga negara yang berwisata di nusantara mengunggah perjalanan indahnya di media sosial, hal ini akan menjadi kam- panye untuk menarik wisman datang ke Indonesia. Menjaga destinasi wisata tetap indah dan bersih, juga merupakan suatu catatan yang perlu dilaku- kan oleh wisatawan nusantara. Hal ini semua me- rupakan bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara untuk meningkatkan jumlah wisman untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengge- rakkan ekonomi nasional. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), semangat 100 % Cinta Indonesia dapat diwujudkan dalam skala yang lebih masif, yaitu dengan mengutamakan ke- berpihakan terhadap produk dalam negeri ketika melakukan pengadaan barang dan jasa, baik itu pengadaan rutin maupun pengadaan untuk inves- tasi. Sudah ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 yang mewajibkan penggu- naan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan bagi produk barang atau jasa buatan dalam negeri diperkenan- kan untuk dipilih (preferensi) walau harganya lebih tinggi hingga 15 % dari produk impor. Wujud se- mangat Bela Negara oleh para ASN adalah dengan melaksanakan peraturan ini secara konsisten. Pas- tikan untuk memilih produk atau penyedia jasa da- lam negeri sebagai pemasok kebutuhan. Bagi Kementerian Pertahanan sebagai peng- gagas dan motor utama gerakan Bela Negara, penggunaan produk dalam negeri dalam proses 59
pengadaan khususnya pengadaan alutsista yang nilainya miliaran hingga triliunan rupiah, tentunya menjadi prioritas. Hal ini bahkan menjadi salah satu sasaran strategis Kementerian Pertahanan, yaitu untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri. Produk senjata dan munisi buatan PT. Pin- dad telah menjadi andalan bagi seluruh matra TNI. Selain itu, berbagai bom dan roket produksi da- lam negeri juga menjadi pesanan rutin. Produk PT. PAL, seperti Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan Landing Platform Dock (LPD) telah melengkapi ja- jaran kapal perang TNI AL, bersama-sama dengan Kapal Cepat Rudal (KCR) dan Fast Patrol Boat (FPB) produksi berbagai galangan kapal dalam negeri. Di darat, kendaraan taktis Badak, Komodo dan Anoa produksi PT. Pindad mengisi barisan alutsista TNI. Sementara di udara, helikopter EC-725 yang me- rupakan produksi kolaborasi PT. DI dan Airbus ser- ta pesawat CN-235 buatan PT. DI telah menjadi bagian kekuatan pertahanan udara. Bersama PT. DI, Kementerian Pertahanan saat ini sedang mem- bangun kemampuan untuk membuat pesawat tempur, bekerja sama dengan Korea Selatan. Se- lain alutsista, kebutuhan personel tentara seperti Pakaian Dinas Harian/Lapangan, ransel, sepatu, helm, payung udara, dan lain-lain, juga sudah dipa- sok oleh produsen dalam negeri. Bagi produk yang belum dapat dibuat di dalam negeri, Kementerian Pertahanan telah menggagas UU Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Industri Pertahanan, yang mewa- jibkan kandungan dalam negeri, imbal dagang atau transfer teknologi sebagai syarat dan bagian inte- gral impor produk pertahanan. Hal ini semua me- rupakan wujud nyata dari semangat Bela Negara. Dapat dibayangkan efek berlapis (multiplier effects) dari kebijakan ini terhadap perputaran ekonomi 60
nasional. Setiap kendaraan khusus saja, terdiri le- bih dari 10.000 komponen, ini hanya komponen untuk kendaraannya saja, belum termasuk kom- ponen avionik dan persenjataannya. Artinya ada sekian banyak perusahaan lagi yang bergerak un- tuk memproduksi seluruh komponen tersebut. Di dalam setiap perusahaan, terdapat puluhan hingga ratusan bahkan ribuan karyawan. Sehingga, demi- kian besar volume ekonomi yang bergerak dengan keputusan untuk memakai produksi dalam negeri pada sektor pertahanan. Bila ini dapat terjadi pada seluruh kementerian, rasanya ekonomi Indonesia akan bergerak sangat kencang hanya untuk me- masok kebutuhan negara yang notabene diwakili oleh seluruh Kementerian/Lembaga. Bentuk Bela Negara lain yang dapat dilakukan oleh ASN untuk mendukung ketahanan ekono- mi, adalah dengan memberikan pelayanan prima, khususnya dalam administrasi dan pengurusan izin usaha dan investasi. Pemerintah telah melun- curkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk mempermudah izin dan memperbaiki iklim inves- tasi di Indonesia. Pada akhirnya, pelaksana dan garda terdepan dari pelaksanaan program ini ada- lah para ASN yang melayani pelaku usaha dan pe- bisnis. Pengurusan izin usaha yang telah diringkas dan dibuat online, harus dapat diwujudkan tanpa harus bertemu muka dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah dijanjikan. Layanan terhadap ak- ses dan kualitas infrastruktur, seperti lahan, listrik, gas, jalan harus dipastikan prima, sehingga inves- tor yakin dan percaya untuk membangun industri dan usaha di Indonesia. Dengan demikian, inves- tasi akan mengalir masuk ke Indonesia, membuka lapangan kerja dan menjadi faktor penggerak eko- nomi Indonesia. produk dalam negeri. Di sisi lain, pengusaha juga perlu memastikan bahwa distribusi dan pemasaran dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan melakukan hal terse- but, para pengusaha telah menunjukkan se- mangat Bela Negara yang mendorong keta- hanan ekonomi secara nyata. Dari berbagai ulasan di atas, secara jelas dapat kita lihat bahwa wujud paling mudah dari Bela Negara untuk mendukung keta- hanan ekonomi adalah dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri, serta mengunjungi destinasi wisata nusantara. Se- luruh warga negara, dalam kapasitas dan pe- rannya masing-masing dapat berkontribusi untuk menggelorakan semangat beli produk dalam negeri ini. Produk dalam negeri dalam bentuk barang dan jasa, telah tersedia dalam berbagai bentuk, model, kualitas dan harga. Tinggal kita yang harus lebih jeli dan lebih akrab mengenalinya dan kemudian membe- linya. Aparatur Sipil Negara memiliki kesem- patan lebih besar dan masif serta terstruktur untuk mendukung produk dalam negeri, me- lalui peraturan, layanan serta kebijakan. Para produsen perlu mengedepankan inovasi dan kreativitas sehingga produk dalam negeri da- pat bersaing dengan produk impor. Kemen- terian Pertahanan telah secara konsisten memberikan preferensi bagi produk dalam negeri bagi alutsista dan kebutuhan harian tentara. Mari kita wujudkan ekonomi Indo- nesia yang lebih baik lagi, dengan membeli produk Indonesia!*** Bagi kalangan dunia usaha sendiri, wujud Bela Negara adalah dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga produknya dapat bersaing dengan produk luar negeri, baik dalam hal kuali- tas, harga maupun penampilan serta kemasan. Bila produk sudah dapat bersaing, maka masyarakat dengan lebih mudah dan percaya untuk memakai 61
BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. Riant Nugroho A Pengajar Kebijakan Publik pada Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, dan Universitas Ahmad Yani. Cita ke 8 dari Nawa Cita, atau sembilan agen- da prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyebutkan bahwa pemerintah memberikan prioritas melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kuri- kulum pendidikan nasional dengan mengedepan- kan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang me- 62
nempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, sema- ngat bela negara dan budi pekerti di dalam kuriku- lum pendidikan Indonesia. Kebijakan "bela negara" adalah hal yang wajar, baik, dan mutlak diperlukan oleh semua nega- ra yang mereka dan berdaulat, dan berkehendak untuk terus merdeka dan berdaulat. Indonesia adalah negara yang mereka dan berdaulat, dan berkehendak untuk terus merdeka dan berdaulat. Mempunyai kebijakan bela negara adalah sebuah keharusan. Agenda kita adalah kebijakan bela ne- gara yang bagaimana yang harus kita miliki? Pada tahun 2015, Menteri Pertahanan mener- bitkan Permenhan No19/2015 tentang Penye- lenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 dengan dasar UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan Un- dang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Per- tahanan Negara Pasal 16 ayat (3). Pada bagian "bela negara" pada Kepmenhan ini dinyatakan bahwa tugas dari Kemhan adalah membantu K/L/Pemda dalam pembinaan kesa- daran bela negara dan pembinaan kemampuan pertahanan non militer meliputi kemampuan ke- waspadaan dini, kemampuan bela negara, kemam- puan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral, dan kemampuan du- kungan penyelenggaraan pertahanan negara. dikan acuan secara nasional dalam penye- lenggaraan PKBN oleh K/L dan Pemda; b) Pembentukan pusat pendidikan dan pela- tihan bela negara untuk membentuk kader bela negara dan membantu K/L dan Pemda dalam memberikan pendidikan kewargane- garaan dengan tujuan membina, memper- baiki, dan atau membentuk aparatur negara dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bela negara; c) Pembentukan kader bela negara dengan mengikutsertakan warga negara dalam upa- ya bela negara yang diselenggarakan mela- lui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau se- cara wajib, dan pengabdian sesuai profesi; d) Membantu K/L terkait dalam pengembang- an pendidikan kewarganegaraan dan pe- ningkatan peran media masa dalam pem- bentukan karakter bangsa; e) Mendorong K/L terkait dalam perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekono- mi sebagai salah satu dorongan yang kuat bagi terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses nation and character build- ing. Secara khusus, hal bela negara dinyatakan pada bagian "Pembangunan Karakter Bangsa" yang me- nyatakan bahwa pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggara- kan melalui pembinaan kesadaran dan kemampu- an bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan. Pembangunan karakter bangsa dilaksanakan dengan: a) Penyusunan disain induk Pembinaan Kesa- daran Bela Negara (PKBN) yang dapat dija- TIGA AGENDA KEBIJAKAN Kebijakan publik adalah strategi dari Pemerin- tah utuk mengarahkan kehidupan bangsa untuk mencapai cita-cita bersama, di mana cita-cita jangka panjang atau selamanya ada pada konstitu- si dan cita-cita jangka terbatas ada pada visi Presi- den atau Kepala Pemerintahan. Strategi dimaksud mencakup strategi politik-ideologi, ekonomi-bis- nis, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Jadi, kebijakan publik adalah pekerjaan pertama dan utama dari setiap Pemerintah sebagai penye- 63
lenggara negara. Karena itu, perlu disadari bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Demikian juga berke- naan dengan kebijakan bela negara. Setidaknya ada tiga agenda yang perlu dicermati agar kebijak- an ini menjadi berhasil. 1. menumbuhkan rasa percaya diri 2. menumbuhkan optimisme 3. membangun disiplin 4. menumbuhkan semangat go- tong royong 5. menumbuhkan jiwa nasional- isme dan patriotisme Agenda pertama dengan pemahaman "Bela Negara". Presiden Jokowi menjawab saat menja- wab pertanyaan Antara dalam wawancara khusus dengan Antara, RRI, dan TVRI yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta (19/10/2015) mene- gaskan konsep bela negara saat ini harus memiliki paradigma dan pendekatan yang baru dan tidak diartikan sebagai wajib militer. Presiden menge- mukakan bahwa bela negara itu jangan diartikan kayak yang dulu wajib militer. Pemahaman yang sama disam- paikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, bahwa bela negara yang diusulkan Kementerian Pertahanan bukanlah dengan wajib militer. Menhan menegaskan da- lam konsep bela negara, pemerintah ingin mengubah pemikiran warganya agar bangsa terhadap Indonesia, ya- itu bangga sebagai bangsa Indonesia. Sesuai de- ngan Permenhan No19/2015, salah satu bentuk bela negara di dalam pendidikan adalah dikem- bangkannya kurikulum bela negara mulai TK hing- ga perguruan tinggi dengan komponen inti adalah mengenal sejarah Indonesia, khususnya sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan ne- gara kesatuan Republik Indonesia. Program bela negara merupakan program inisiatif Kementerian Pertahanan. Menurut menhan, bela negara bukan wajib militer, namun sebagai perwujudan hak dan kewajiban negara yang perlu disiapkan. Menurut Presiden, pendekatan pemaham- an bela negara saat ini yaitu bagaimana mengu- bah pola pikir dari semula berpandangan pesimis menjadi optimistis. Beliau mengemukakan bah- wa selain untuk menumbuhkan rasa percaya diri, optimisme, gotong royong, nasionalisme, juga ini menyangkut nantinya yang paling penting ada- lah mengubah pola pikir bangsa. Jadi, bela negara berfungsi untuk mengalahkan pesimisme dalam melihat masa depan. Bela negara bertujuan untuk mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan dan juga nasionalisme serta patriotisme. Dengan demikian, mengikuti Presiden Jokowi, terdapat lima pemahaman tentang tujuan bela negara yang harus dijadikan acuan: Dengan demikian, agenda dalam hal pemaham- an sudah sama, antara Presiden, Kementerian Per- tahanan, dan masyarakat Indonesia secara umum, yaitu bahwa bela negara bukan wajib militer dan bela negara bertujuan membangun soft-skill dari bangsa. Agenda ke dua berkenaan kebijakan formal. Bela negara ada dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan Negara. Ayat 5 pasal 30 tersebut juga dijelaskan, syarat- 64
gara, kemudian PP dan Perpresnya. Dari UUD ke Kepmen dapat dinilai sebagai isu pelompatan ke- bijakan, hal yang berbeda dengan kelaziman. Jadi, bagaimana? Disarankan kepada Pemerintah untuk menyegerakan penyelesaian PP tentang Bela Ne- gara agar payung hukum Permenhan dipenuhi. Agenda ke tiga berkenaan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan bela ne- gara. Pada kesempatan awal, pernah disampaikan bahwa program ini akan membentuk 4.500 kader Pembina Bela Negara di 45 kabupaten/kota selu- ruh Indonesia. Program Bela Negara berkelanjutan digelar hingga tahun 2025. Ditargetkan 100 juta rakyat yang wajib ikut dalam program ini. Pada ta- hun 2016 program ini dapat diselenggarakan oleh Pemda yang bekerjasama dengan TNI dan Polri. syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang- -undang." Masalahnya, Indonesia sudah memilih model hukum yang "non-self-implemented", maka pasal di dalam UUD 1945 tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum ada kebijakan turunannya, yaitu UU, PP, Perpres, hingga Permen. Ini adalah "kecelakaan sejarah" di mana secara sadar kita memilih sistem kontinentalis yang membuat kita bertele-tele dalam melaksanakan setiap kebijak- an, sehingga harus ada kebijakan "makro", "messo", "mikro", bahkan mungkin "sub-mikro". Kebijakan bela negara diatur dengan kebijak- an Menteri Pertahanan menerbitkan Permenhan No19/2015 tentang Penyelenggaraan Pertahan- an Negara Tahun 2015-2019. Program bela ne- gara merupakan salah satu dari upaya kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan pertahanan ne- gara yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Perta- hanan Negara. Target ini dengan pertimbangan, bela nega- ra bersifat wajib, tanpa batasan umur dan profe- si warga dalam bela negara, dengan syarat fisik sehat, tidak di bawah umur, dan kurang dari 50 tahun. Rancangan awal proyek bela negara dilak- sanakan dalam bentuk pelatihan masyarakat sipil selama sebulan. Kepala Badan Pendidikan dan Pe- latihan Kementerian Pertahanan, Mayjen Hartind Asrin menambahkan, materi bela negara meliputi pemahaman empat pilar negara, sistem pertahan- an semesta, dan pengenalan alutsista TNI. Juga ditambah lima nilai cinta tanah air, sadar bangsa, rela berkorban, dan Pancasila sebagai dasar nega- ra. Tempat-pelatihan kader bela negara di Rindam (Resimen Induk Kodam), Kodam, Korem dan tem- pat lain yang ditentukan Kemhan. Usai mendapat latihan, peserta akan mendapat sebuah kartu ang- gota bela negara, meski tidak memiliki nilai khusus. Pada perkembangannya, pernah berkembang wa- cana, pemegang kartu bela negara mendapatkan keistimewaan pada saat mendaftar menjadi pega- wai negeri. Untuk melaksanakan suatu kebijakan, maka dari Konstitusi (UUD 1945), perlu diturunkan menjadi UU, menjadi PP, Perpres, dan kemudian Kepmen. Agenda kebijakannya adalah bahwa belum ada UU yang secara khusus menerjemahkan bela ne- Akhirnya, yang menjadi tantangan adalah im- plementasi kebijakannya. Pertama, dari segi jumlah peserta bela negara. Jika hingga 2025 dilatih 100 juta, berarti 10 juta orang per tahun atau 833 ribu orang per bulan. Bandingkan saja dengan sarana 65
pelatihan Badan Pendidikan dan Latihan (Badik- lat) Kemhan yang hanya mampu menampung 600 orang. Dengan demikian pemusatan pelatihan bela negara di lokasi-lokasi militer akan bertemu de- ngan kendala pengelolaan manusia dalam jumlah sangat besar. Ke dua adalah anggaran untuk mem- biayai implementasi kebijakan bela negara. Perhi- tungan sementara, jika 5 tahun ke depan dilatih sebanyak 50 juta orang, bila biaya pelatihan per orang Rp10 juta saja, maka dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun. Sementara biaya pembangunan in- frastruktur yang disiapkan Pemerintah selama lima tahun adalah Rp 1.400 trilyun. Dengan demikian, agenda terkini adalah merancang proyek-proyek pelaksanaan kebijakan bela negara yang masuk dalam kemampuan negara untuk membiayainya. implementasi kebijakan sebenarnya adalah bagi- an tersulit dalam kebijakan publik. Sehingga, jika masih terkendala, Pemerintah tidak perlu menjadi tertekan. Implementasi kebijakan. Untuk itu, perlu difahami strategi merancang implementasi kebijakan yang berhasil. Pertama, bahwa implementasi kebijakan berbentuk pro- gram-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan kemudian kegiatan-kegiatan. Dengan demikian implementasi kebijakan perlu benar dari tiga aspek, yaitu aspek teknis, artinya kebijakan dapat dikelola atau dimanajemen; aspek empatis, artinya penerima kebijakan bersedia me- nerima karena pembuat kebijakan mau mengerti (atau empati) dengannya; dan aspek etis, dalam arti proyek-proyek tersebut dapat dipertanggung- jawabkan secara moral. Jadi, tantangannya adalah merancang imple- mentasi kebijakan bela negara. Untuk difahami, 66
KESIMPULAN Bela negara adalah sebuah keharusan bagi seti- ap warganegara Indonesia. Kebijakan bela negara adalah sebuah konsekuensi logis bagi keharus- an tersebut. Tantangan terkini adalah bagaimana membangun kebijakan bela negara yang berhasil, sejak pada taraf gagasan, rumusan hingga pelak- sanaannya. Dari diskusi di depan, secara gagasan tentang bela negara sudah final. Semua warga, semua umur, semua profesi, semua strata wajib menjadi bagian dari bela negara dalam bentuk tumbuhnya rasa percaya diri, optimisme, disiplin, semangat gotong royong, dan jiwa nasionalisme- -patriotisme. Itu pun masih ditambah dengan pe- ngetahuan dan pemahaman yang mantap akan empat pilar negara, sistem pertahanan semesta, lima nilai cinta tanah air, sadar bangsa, rela berkor- ban, dan Pancasila sebagai dasar negara. Namun demikian, bukan berarti masalah menjadi selesai. Menyamakan persepsi harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga penyamaan persepsi tentang bela negara tetap menjadi pekerjaan ru- mah kita yang pertama. Pekerjaan rumah bersama ke dua adalah mera- pikan kebijakan bela negara. Untuk itu, perlu dise- gerakan pembuatan UU Bela Negara, atau karena segera bisa dalam bentuk Perpu, atau setidaknya dalam bentuk PP. Dengan demikian, persyaratan legal dari kebijakan bela negara yang ada pada saat ini dapat diselesaikan. Pekerjaan rumah ke tiga, adalah merumuskan rencana implementasi kebijakan bela negara. Tetap dapat dilaksanakan dengan baik dengan mencermati syarat-syarat teknis, empatis, dan etis. Dalam kerangka kehi- dupan bersama bangsa Indonesia yang menyong- song abad XXI, maka kebijakan bela negara harus berhasil, sejak gagasan, kebijakan, dan pelaksana- annya.*** 67
EDISI KHUSUS BELANEGARA EDISI KHUSUS BELA NEGARA 2016 68
BERITA FOTO: MENUJU 100 JUTA KADER BELA NEGARA 69
Pelatihan kader pembina bela negara wilayah DKI Jakarta 70
EDISI KHUSUS BELANEGARA EDISI KHUSUS BELA NEGARA 2016 Pelatihan kader pembina bela negara wilayah Gorontalo 71
Pelatihan kader pembina bela negara Jawa Timur 72
Pelatihan kader pembina bela negara Bangka Belitung 73
Pelatihan kader pembina bela negara Maluku 74
Pelatihan kader pembina bela negara Kalimantan Timur 75
Pelatihan kader pembina bela negara Kalimantan Utara 76
EDISI KHUSUS BELANEGARA EDISI KHUSUS BELA NEGARA 2016 Pelatihan kader pembina bela negara Lampung 77
Pelatihan kader pembina bela negara Sulawesi Tengah 78
Pelatihan kader pembina bela negara Sulawesi Utara 79
Pelatihan kader pembina bela negara Sumatera Selatan 80
EDISI KHUSUS BELANEGARA EDISI KHUSUS BELA NEGARA 2016 Pelatihan kader pembina bela negara Sumatera Utara 81
Pelatihan kader pembina bela negara Jawa Tengah 82
Pelatihan kader pembina bela negara Kepulauan Riau 83
Pelatihan kader pembina bela negara Kepulauan Riau 84
Pelatihan kader pembina bela negara Palu 85
MENHAN RI BESERTA STAF KEMENTERIAN PERTAHANAN Mengucapkan SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 2017 86