DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Scan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi BAB I-III 47
Lampiran 2 Scan Kartu Bimbingan Skripsi BAB I-V 48
49
Lampiran 3 Objek Penelitian 50
Lampiran 4 Daftar wawancara Tanggal Pelaksanaan :28 Februari 2020 Pukul : 13.00 WIB Narasumber : Riyan Tiar Fahmi Faizal KPP Pratama Malang Selatan 1. Apakah pelaku UMKM lebih antusias membayar pajak setelah adanya PP 23 Tahun 2018 ? Jawaban : " kalau masalah antusias itu sebenarnya sama , hanya bedanya kalau dengan adanya PP 23 2018 itu orang merasa lebih ringan bayar pajaknya karena kalau 1% itu hitunganya 20% dari keuntungan yang kena pajak, tapi kalau PP 23 2018 hanya 10% . jadi kalau secara antusias sebenarnya sama karena sama- sama pelaku UMKM hanya bedanya dari segi keringananya membayar " 2. Bentuk sosialisasi seperti apa yang dilakukan pemerintah agar semua pelaku UMKM bisa mengetahui tentang PP 23 Tahun 2018? sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan wajib pajak seperti yang diharapkan oleh pemerintah Jawaban : "kalau sosialisasi ini aturan- aturan lama, PP 23 2018 kalau tidak salah keluarnya juni dan berlaku per 1 Juli 2018, kalau dari segi peraturan itu sudah dilakukan sosialisasi pada waktu itu. Jadi kalau kita bicara masalah perundang- undangan itu kan peraturan ini sejak diundangan dianggap oleh masarakat sudah tau, tapi kalau hanya megandalkan itu kan edukasi ke masyarakat kurang, jadinya kita lebih kepada pertama iklan sehingga ada baliho atau kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan penyuluhan perpajakan nah itu kita sampaikan kususnya ke kelompok- kelompok masyarakat, karena yang paling penting dari UMKM adalah kelompok- kelompok masyarakat yang bergerak dibidang industri kreatif". 51
3. Sejauh Penerapan Peraturan Pemerintah yang baru, Bagaimana respon pelaku UMKM dengan kebijakan yang berlaku dalam PP 23 Tahun 2018 ? Jawaban : "Mereka untuk yang usahanya istilahnya pertumbuhanya standar ya, bukan mengalami kerugian misalnya dia tumbuh dari memulai usaha sampai akhirnya tinggi itu kalau dia tidak mengalami kerugian dengan adanya PP 23 2018 ini merasa diuntungkan karena pajaknya lebih kecil dibandingkan dengan tarif pasal 17 ya, kalau masalah dia yang rugi itu kebanyakan ya karena dia dihitungnya dari omset, meskipun rugi dia tetap bayar pajak nah itu bedanya disitu". 4. Apakah benar dengan penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% itu benar bisa meningkatkan pertumbuhan wajib pajak? Kenapa? Jawaban: "kalau penurunan tarif ya, itu seperti dua sisi mata uang. Jadi kalau dari sisi 1% otomatis pajaknya besar tapi pembayarnya itu tidak sebanyak yang 0,5%, kalau 0,5% pajaknya bisa dikatakan pencapaianya hampir sama dengan yang 1% Cuma jumlah subjek pajaknya lebih banyak. 5. Berarti benar mengalami pertumbuhan? Iya, pertumbuhan dari segi jumlah pembayaran pajak, kalau pertumbuhan dari sisi pembayaran pajaknya itu tergantung dari usahanya tersebut". 6. Dengan adanya penurunan tarif tersebut diharapkan dapat meningkatkan permodalan bagi pelaku UMKM, apakah itu benar? Mengapa? Jawaban : "Benar, soalnya kalau yang 1% kan berarti kan kalau kita tarik mundur ada namanya pasal 17 itu kan 5%, 15%, 25%, 30% itu dihitungnya dari laba, kalau 1% dia kenanya 20% an atas laba kalau 0,5% Cuma 10% otomatiskan dia dengan modal yang secukupnya mendapatkan laba yang sangat besar pajaknya lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya". 7. Jika dibandingkan dengan PP sebelumnya, apakah dengan adanya batasan waktu dalam PP 23 Tahun 2018 bisa meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak ? kenapa? 52
Jawaban : "Sepertinya kalau batasan itu tidak berpengaruh sebenarnya, karena kalau di PP 46 dulu itu batasanya adalah omset bukan waktu, jadi tidak memberikan kepastian kepada wajib pajak kapan akan kena PP 46 kapan akan kena Pasal 17. Sedangkan kalau PP 23 ini dia lebih memberikan kepada kepastian tarif saja". 8. Berarti difokuskan pada tarif saja begitu pak? Jawaban: "Iya jadi ketika dia sudah pakai PP 23 maksimal 7 tahun, lalu selebihnya itu akan otomatis pasal 17 atau misalkan jangka waktunya belum sampai 7 tahun tetapi omsetnya sudah diatas Rp. 4.800.000.000 itu langsung kena pasal 17 dan tidak kembali lagi ke PP No. 23 Tahun 2018 kemudian jika memilih pasal 17 atau omsetnya diatas Rp.4.800.000.000 atau lebih dari jangka waktu penerapan tarif dia tidak akan bisa kembali lagi ke PP 23 jadi hanya satu kali saja". 9. Bagaimana potensi tingkat pertumbuhan wajib pajak setelah adanya PP 23 Tahun 2018, mengalami peningkatan atau tidak ? Jawaban : "Pertumbuhan jumlah pembayaranya yang meningkat itunya karena kalau di sebelumya PP 46 dulu itu kalau badankan 1 tahun sejak beroperasi baru bisa PP 46 atau kalau missal orang pribadi yang bongkar pasang dipinggir jalan itu kan tidak kena kalau pp 23 semua kena jadi sekali lagi pasti kalau di PP 23 dari pada PP 46". 10. Dalam subjek pajak PP 46 Tahun 2013 mengatakan bahwa Wajib Pajak Badan tidak termasuk Badan Usaha Tetap dan PP 23 Tahun 2018 mengatakan bahwa Wajib Pajak Badan tertentu( PT, CV dan Firma, Koperasi) dengan adanya perbedaan tersebut apakah bisa meningkatkan pertumbuhan wajib pajak? Mengapa? Jawaban : "Kalau di PP 46 ini kan BUT(Bentuk Usaha Tetap) tidak termasuk ya, PP 23 BUT juga tidak termasuk jadi sebenarnya kalau masalah subjek itu perbedaanya bukan dikenakanya karena bentuknya bukan, hanyan karena masalah apa ya namanya, kalau dulu di PP 46 dulu yang dikecualikan BUT terus yang pedagang asongan, pekerja bebas kemudian badan yang belum beroperasi dia kan tidak kena PP 46 nah 53
kalau PP 23 kan sekarang sudah sudah dikenakan, nah badan yang belum beroperasi itu terdiri dari (CV, PT, Firma, koperasi, Lembaga dan seterusnya itu)". 11. Dalam penyetoran pajak PP 23 Tahun 2018 yaitu memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam penyetoran pajaknya, apakah itu bisa meningkatkan pertumbuhan wajib pajak? Mengapa? Jawaban : "Iya, jadi gampanganya gini kalau adanya pasal 17 itukan wajib pajak harus satu bikin pembukuan atau pencatatan yang lebih detail, karena semuanya dihitung dari laba dan ketika pelaku usaha UMKM baru dia pasti rata- rata tidak mengenal yang namanya akuntansi, dengan adanya PP 23 diharapkan dia cukup membuat pencatatan atas pendapatanya saja langsung dikenakan tariff 0,5% jadi dia tidak perlu bikin yang namnya penerimaan, biaya sampai ketemu laba baru dihitung pajaknya dan pajaknya pun juga progresif bukanya masuk sekali perhitungan gitu, kalau pp 23 kan sederhana sekali ya, dia dapat omset berapa 0,5% selesaidan dia tarifnya final, dia tidak ada potensi untuk kurang bayar, lebih bayar atau nihil". 12. Apa saja dampak positif dan dampak negatif setelah diberlakukanya PP 23 Tahun 2018 ? Jawaban : Dampak Positif : a. Jumlah pembayar pajak meningkat b. Kontribusi dari masyarakat lebih merata karena mulai dari bawah sampai dengan atas , soalnya kalau di pasal 17 kan ada batasan PTKP kalau di PP 23 tidak ada jadi semuanya dikenakan c. Lebih memberikan kepastian terkait dengan tarif, tidak bolak balik maju mundur seperti PP 46 d. Wajib Pajak dapat leluasa mengatur cash flow uangnya, contoh di PP 23 kan bulan ini Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dia setor Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) , bulan depan dapat 54
Rp.5.000.000(lima juta rupiah) setor Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) bulan depannya dia tidak dapat dia tidak perlu setor berbeda dengan pasal 17 yang ada omset tidak ada omset tetap setor karena itu tadi ketentuan pasal 25 nya Dampak Negatif : a. Pajak pasti turun karena penurunan tariff dari 1% ke 0,5% b. Berdampak kepada usaha -usaha yang mengalami kerugian - kerugian itu tidak hanya misalkan jual Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terus akhirnya pengeluaranya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) itu bukan, karena diusaha yangnamanya ketika dia pendapatan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biaya yang dikeluarkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dia hitunganya rugi dan itu tetap bayar pajak. c. Kalau dari sisi pendapatan Negara hasil yang diperoleh dari pasal 17 dengan pasal 23 itu kalau dihitung normal Negara mengalami penurunan. 55
Wawancara UMKM 1 Narasumber : Dian Sutisna (anak pemilik) Bidang Usaha : Makanan 1. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? Jawaban: "Iya saya tau tentang peraturan tersebut yang tarif pajaknya 0,5%". 2. Apakah anda membayar pajak? Jawaban : "Iya saya membayar pajak" 3. Apa alasan anda membayar pajak ? Jawaban: "Ya karena tertib sama pemerintah saja" 4. Bagaimana pendapat anda sebagai pelaku UMKM dengan adanya PP 23 Tahun 2018 tersebut? Jawaban: "Ya saya rasa cukup bagus karena tarif pajaknya lebih sedikit dari sebelumnya". 5. Apakah dengan adanya PP 23 Tahun 2018 berpengaruh pada UMKM anda?? Jawaban: "Kalau pengaruh dalam usaha saya, saya rasa tidak ada ya, masih sama saja". 6. Dengan adanya penurunan tarif yang sebelumnya 1% sekarang menjadi 0,5% apakah bener modal anda menjadi lebih banyak? Jawaban: "Sepertinya sama saja ya , karena kami belum melakukan pembukuan untuk usaha kami sehingga kami tidak tau dengan pasti modal kita bertambah atau tidaknya" 7. Dengan adanya PP 23 Tahun 2018 apakah anda lebih antusias untuk membayar pajak? Jawaban: "Masih sama seperti sebelumnya karena bayar pajak itu merupakan kewajiban bagi kami pelaku usaha, tapi saya mengapresiasi dengan adanya peraturan Pemerintah tersebut". 56
8. Menurut anda apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar semua pelaku UMKM antusias membayar pajak? Jawaban: "Adanya penyuluhan secara menyeluruh yang dikhususkan untuk pelaku usaha sehingga dimengerti dan dipahami oleh kami para pelaku usaha". 9. Bagaimana pendapat anda, apakah dengan adanya PP 23 Tahun 2018 dapat meningkatkan Pertumbuhan wajib pajak? Jawaban: "Menurut saya karena peraturan ini dari pemerintah harusnya pemerintah memberikan imbal balik kepada kami pelaku usaha agar kami lebih berminat lagi untuk berwirausaha". 10. Tujuan dari adanya PP 23 Tahun 2018 ini adalah memberikan keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus memperbaiki beberapa kelemahan yang ada dalam peraturan sebelumnya, apakah anda sebagai pelaku UMKM merasakan itu? Jawaban: "Tidak ada sih sejauh ini mungkin bagi umkm yang berskala besar pengaruhnya itu dirasakan karena kan mereka pendapatannya besar jadi pajaknya juga besar". 11. Dalam PP 23 Tahun 2018 selain adanya penurunan tarif ada juga pembatasan waktu tertentu dalam pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final, bagaimana menurut anda? Apa anda setuju atau tidak? Mengapa? Jawaban: "Iya kalau penurunan tarif itu saya setuju saja, karena kan itu meringankan pajak buat kami juga dan untuk pembatasan waktu ya setuju saya, seperti yang mbk katakana tadi bahwa untuk wajib pajak pribadi 7 tahun kan ya saya setuju saja" 57
Wawancara UMKM 2 Narasumber : Susi (pemilik) Bidang Usaha : Industri Kreatif Florikultura 1. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? Jawaban: "iya saya tau tentang peraturan itu tapi belum menerapkanya dalam usaha saya" 2. Apakah anda membayar pajak? Jawaban: "belum saat ini saya belum bayar pajak" 3. Mengapa anda belum membayar pajak ? Jawaban: "karena ada beberapa kendala yang pertama saya masih kurang paham tentang Peraturan pemerintah ini lalu yang kedua belum melakukan pembukuan dan kalau saya bayar pajaknya sendiri merasa sedikit kesulitan" 4. Bagaimana pendapat anda sebagai pelaku UMKM dengan adanya PP 23 Tahun 2018 tersebut? Jawaban: "pendapat saya bagus karena pajak yang dibayarkan lebih ringan dari pada peraturan yang sebelumnya yang mengenakan tarif 1% menjadi 0,5%" 5. Dengan adanya penurunan tarif yang sebelumnya 1% sekarang menjadi 0,5% apakah bener modal anda menjadi lebih banyak? Jawaban: "itu tergantung dari segi usahanya apa dulu dan segmentasinya apa saja" 6. Jika modalnya bertambah banyak dan itu bisa digunakan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha anda agar bisa lebih besar, Apakah itu benar? Kenapa? Jawaban: "misalkan jika modal bertambah banyak tentu bisa sangat mengembangkan usaha dan bisa menambah produk yang kita jual, jadi produk yang dijual semakin menarik ada banyaknya variasi variasi produk " 58
7. Menurut anda apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar semua pelaku UMKM antusias membayar pajak? Jawaban: "Yang dilakukan pemerintah juga harus mempromosikan usaha semua UMKM yang mau diwajibkan membayar pajak sehingga pelaku UMKM senang untuk membayar pajak, tidak hanya diambil atau tidak hanya disuruh membayar wajib saja. Sehingga UMKM mempunyai link pemasaranya juga banyak dan dapat membantu UMKM tersebut juga dengan penyuluhan" 8. Bagaimana pendapat anda, apakah dengan adanya PP 23 Tahun 2018 dapat meningkatkan Pertumbuhan wajib pajak? Jawaban: "menurut saya bisa meningkatkan pertumbuhan wajib pajak jika pemerintah juga membantu mempromosikan usaha atau UMKM kita ini, dan juga melakukan sosialisasi yang lebih kepada kami pelaku usaha agar kami mendapatkan informasi yang sangat detail mengenai peraturan pemerintah tersebut, Karena masih ada beberpa pelaku usaha yg belum mengetahui peraturan ini ya, dan juga ada beberapa yang seperti saya yang hanya sekedar mengetahui saja tapi belum melakukan kewajiban perpajakan dengan demikian saya rasa akan dapat meningkatakan pertumbuhan wajib pajak". 59
Wawancara UMKM 3 Narasumber : Wahyu Nugroho (Pemilik)` Bidang Usaha : Hidroponik 1. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? Jawaban: "saya mengetahui secara garis besar pendapatan dari pada usaha jika peredara brutonya kurang dari 4.800.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dan tariff pajaknya itu lebih rendah dari PP 46 Tahun 2013 yang tarifnya 1%" 2. Apakah anda membayar pajak? Jawaban: "iya tentu saja saya membayar pajak karena itu kan kewajiban bagi saya sebagai pelaku usaha" 3. Apa alasan anda membayar pajak? Jawaban: "iya karena tetib sama aturan pemerintah dan sebagai kewajiban kami selaku pemilik usaha" 4. Bagaimana pendapat anda sebagai pelaku UMKM dengan adanya PP 23 Tahun 2018 tersebut? Jawaban: "Tentunya sebagai pelaku UMKM dengan adanya PP 23 Tahun 2018 ini , merasa seperti angin segar bahwa pengeluaran pajak kita lebih berkurang dari sebelumnya" 5. Apakah dengan adanya PP 23 Tahun 2018 berpengaruh pada UMKM anda?? Jawaban: "Kalau pada usaha saya sediki banyak sudah berpengaruh tapi berpengaruhnya tidak secara langsung maksudnya secara global gitu kita sebagai pelaku usaha juga berpengaruh dan kita juga mengapresiasi kebijakan pemerintah" 6. Dengan adanya penurunan tarif yang sebelumnya 1% sekarang menjadi 0,5% apakah bener modal anda menjadi lebih banyak? Jawaban: "maksudnya secara langsung modal saya itu saya skemakan bahwa pendapatan atau laba saya memang saya khususkan 75% untuk 60
tambahan modal pengembangan usaha, jadi modal saya ini tidak dipengaruhi atas pajak, tidak berpengaruh karena saya mempunyai skema sendiri untuk menentukan modal pengembangan usaha" 7. Jika modalnya bertambah banyak dan itu bisa digunakan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha anda agar bisa lebih besar, Apakah itu benar? Kenapa? Jawaban: "saya rasa iya, jika modalnya bertambah banyak dan digunakan sebagai tambahan modal pemgembangan usaha karena saya itu menjalankan usaha hidroponik ini tentunya saya punya target setiap bulanya untuk kita capai baik laba maupun pengembangan usaha. Misalnya, pada bulan juli ini kita mempunyai 1.600 titik lubang tanam jadi kita targetkan untuk laba dibulan juli ini kita akan buat instalasi 100 atau 200 lubang titik tanam baru yang artinya kita nanti dibulan Agustus atau September kita jalan kisaran 1.800 titik tanam". 8. Dengan adanya PP 23 Tahun 2018 apakah anda lebih antusias untuk membayar pajak? Jawaban: "kalau antusias saya memang dari dulu sudah membayar pajak, dan tahun 2018 kemarin kita mendapatkan berita jika tariff pajaknya turun dari 1% ke 0,5% jadi kita lebih antusias membayar pajaknya" 9. Menurut anda apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar semua pelaku UMKM antusias membayar pajak? Jawaban: "pemerintah atau DJP harus melakukan sosialisasi secara aktif bukan hanya lewat baliho atau secara online tetapi harus secara langsung" 10. Bagaimana pendapat anda, apakah dengan adanya PP 23 Tahun 2018 dapat meningkatkan Pertumbuhan wajib pajak? Jawaban: "Bisa meningkatkan pertumbuhan wajib pajak karena tariff pajaknya lebih ringan dari 1% ke 0,5% itu tetapi kembali lagi pada kesadaran masing- masing pribadi pelaku umkm karena banyak yang 61
mempunyai usaha tetapi tidak didaftarkan wajib pajaknya, seperti tidak mempunyai NPWP atau malas untuk kekantornya, saya rasa dari DJP sendiri harus berperan aktif dalam sosialisasi tidak hanya dimedia sosial tetapi harus sosialisasi di lapangan karena di lapangan banyak juga orang yang belum menjangkau itu". 11. Tujuan dari adanya PP 23 Tahun 2018 ini adalah memberikan keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus memperbaiki beberapa kelemahan yang ada dalam peraturan sebelumnya, apakah anda sebagai pelaku UMKM merasakan itu? Jawaban : "Saya mengapresiasi perubahan dari PP 46 Tahun 2013 ke PP 23 Tahun 2018 banyak sekali perbaikan yang saya rasakan seperti dalam birokrasi nya lebih mudah" 12. Dalam PP 23 Tahun 2018 selain adanya penurunan tarif ada juga pembatasan waktu tertentu dalam pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final, bagaimana menurut anda? Apa anda setuju atau tidak? Mengapa? Jawaban : "Setuju mengenai penurunan tarif pajak, pembatasan waktu tertentu yang artinya penurunan tarif lebih meringankan dan pembatasan waktu juga meningkatkan kedisiplinan wajib pajak juga bisa membuat kita belajar untuk melakukan pembukan agar nanti setelah batas waktu 7 tahun itu sudah selesai kita sudah tidak binggung dengan pembukuan lagi" 62
Wawancara UMKM 4 Narasumber : Doni (Adik Pemilik) Bidang Usaha : Rental Mobil atau Tour Wisata 1. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? Jawaban: "belum mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dan belum bayar pajak karena masih mengurus legalitas CV, sudah masuk cuma belum dilegalkan" 2. Menurut anda apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar semua pelaku UMKM antusias membayar pajak? Jawaban: "penyuluhan, karena informasinya gk ada, pemerintah menyarankan untuk mendata aja, harus bayar pajak tapi tidak ada kelanjutanya lagi. Apalagi kalau UMKM ini bayar pajak kontribusinya bagaimana, kita harus berfokusnya kemana, timbal baliknya apa. Terkadang juga bingung kan, ya kurang penyukuhanyan penyuluhanya kurang kami sebagai pelaku usaha UMKM tidak tau gimana bayar pajak ini" 3. Kalau boleh tau waktu awal bapak disuruh bayar pajak itu bagaimana? Jawaban: "Ada orang kesini data dari kelurahan katanya usaha- usaha yang disini itu didata semua, kita menyerahkan semua yang diminta terus setelah itu tidak ada kelanjutan lagi. Lalu kemarin waktu ketemu itu mending dilegalkan saja, karenakan di rental mobil ini investasinya kan cukup besar, mending dilegalkan biar masuk perusahan- perusahan leboh enak, tapi ya belum ada kelanjutan bingung kita salah satu cara ya mengurus CV sendiri". 4. Kalau misalkan nanti dari pembuatan CV disetujui lalu dari rental ini disuruh bayar pajak keberatan apa tidak? Jawaban: "tidak keberatan, insya'Allah tidak soalnya kan juga kalu CV kan menurut saya menguntungkan juga buat usaha karena buat legalnya juga, tapi kalau memang untuk pajak memeng udah 63 lah,
kewajiban perusahaan, ta[pi kalu pemerintah yang menyarankan pajaknya anggap ajak kalu pemerintah suruh payar pajak kan kita tidak tau imbal baliknya pemerintah sama kita, sama selaku usaha UMKM semuanya kan apa? Tapi kalu pengutusan CV kan dari dasar pemiliknya sendiri soalnyakan buat pengembangan usaha lainya, menurut saya gitu" 5. Kalau waktu penyewaan rental ini ada tarif pajaknya apa tidak? Jawaban: "belum ada, mungkin kalau ada itu saya kenakan PPn per omset seperti kayak resto itu ya belum ada" 6. Jika dikenakan tarif pajak 0,5% itu bagaimana ? Jawaban: "sebenarnya tidak masalah Cuma kan timbal baliknya itu apa atau mengurus nanti dipermudah atau gimana soalnya kan banyak teman- teman yang ada mungkin teman- teman yang kayak gitu merasa keberatan karena tidak ada penyaluran yang jelas. Maksudnya itu dibuat apa kemana atau (transparasi). Misalnya tiap UMKM didata dan dibuat prasarana pendukung untuk usaha kita misalnya pemasaran usaha kami baik diwisata dan kami berharap diberi keringanan atas biaya masuk ketempat-tempat wisata karena kita sudah berkontribusi ke pemerintah" 64