Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana Nining Yurista Prawitasari Universitas Pelita Bangsa, nining.yp@pelitabangsa.ac.id Trias Saputra Universitas Pelita Bangsa, Abstract This study aims to find out the considerations of judges in deciding cases of premeditated murder and to find out the provisions related to capital punishment in the latest law. Premeditated murder is a criminal act that requires law enforcement in the fairest way possible. In Indonesia, perpetrators of premeditated murder are subject to criminal threats in the form of the death penalty or life imprisonment. There are quite a number of cases of premeditated murder that have occurred in Indonesia, one of which is premeditated murder carried out by law enforcement officials, namely the case of the murder of Brigadier J carried out by Ferdi Sambo and his aides. The method used in this study is a normative method using primary and secondary legal materials used to solve the problems that exist in this research. This study presents the results of previous research that has been conducted on capital punishment in Indonesia. The results of the analysis prove that the judge in imposing capital punishment on the defendant must be in accordance with the existing facts and the elements in the statutory regulations. Keywords: death penalty; judges consideration; premeditated murder Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana serta mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan pidana mati dalam undang-undang terbaru. Pembunuhan berencana adalah salah satu tindakan pidana yang memerlukan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Di negara Indonesia, pelaku pembunuhan berencana mendapatkan ancaman pidana berupa hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Terdapat cukup banyak kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia yang salah satunya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dan para ajudannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini menyajikan hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pidana mati di Indonesia. Hasil analisis membuktikan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa haruslah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan unsur- unsur dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci: pembunuhan berencana; pertimbangan hakim; pidana mati Pendahuluan Kejahatan adalah perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah berlaku dalam suatu negara. Hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Yanri 2020). Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan. Kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), salah satu jenisnya adalah pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana (Wahyuni 2018). Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan yang jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat (Deti Rahmawati and I 249
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... Ketut Siregig 2021). Pembunuhan menurut hukum positif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama juga menjadi salah satu faktor yang begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain (Nurmalasari 2020). Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata "mengadili" adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Profesi hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh ke dalam dehumanizing yang bersifat logic mechanical hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu, hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan akan terealisasi oleh hakim dalam putusan-putusannya, dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha untuk menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh hakim. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48/2009) menyebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia". Proses pembuktian amat penting untuk menyelesaikan perkara pidana dimuka hakim, oleh sebab itu di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang berselah melakukannya". Oleh sebab itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan: 1) sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, 2) berdasarkan pada keyakinan hakim, jadi ketentuan Pasal 183 KUHAP mempunyai arti untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim adalah seorang manusia biasa yang tidak berbeda dengan kita semua, maka dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran tidaklah diyakini secara benar dan belum pula benar secara mutlak. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa tanggungjawab hakim dalam mengembangkan tugasnya besar sekali, karena disamping harus bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 10 KUHP ditentukan mengenai jenis pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, 250
Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Masalah hukuman mati selalu dipersoalkan dalam dunia ilmu hukum dan menjadi perdebatan yang cukup lama yang memunculkan permasalahan antara yang setuju dan yang tidak setuju (Rizki 2022). Pada kenyataannya pidana mati diberlakukan dan diterapkan di Indonesia, sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. Hukuman mati adalah merupakan suatu ancaman pidana yang tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Dalam arti pidana mati sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang-orang yang pro dan kontra dengan adanya pidana mati (Ashari and Nengsih Sri Wahyuni 2023). Hakim dalam menjatukan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana harus berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang khusus dan pertimbangan tersebut dapat dilihat dari yang memberatkan ataupun yang meringankan. Seperti halnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Perkara Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang memeriksa dan mengadili tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan pelaku tersebut dalam melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak manusiawi sehingga mengakibatkan matinya korban pembunuhan tersebut. Dalam putusan tersebut terdapat kronologi kasus yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yakni kronologi yang pertama adalah adanya penembakan yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam yakni Brigadir J dibagian belakang kepala, kelopak bawah mata kanan, selaput kelopak bawah mata kanan, hidung sisi kanan dan masih banyak bagian tubuh yang terkena tembakan tersebut. Kejadian pembunuhan tersebut dilakukan oleh Ferdi Sambo dan rekannya di duren tiga pada tanggal 7 Juli 2022 tepat pada pukul 15.40 WIB. Dalam penembakannya Ferdi Sambo telah memerintahkan kepada Richard Eliezer untuk menembakkan kepada Brigadir J. Atas dasar tersebut, Ferdi Sambo didakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada tanggal 25 Oktober 2022 agenda pemeriksaan 12 saksi termasuk Richard Eliezer, hingga pada tanggal 13 Februari 2023 hakim ketua Wahyu Iman Santoso menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Ferdi Sambo. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati tersebut berdasarkan atas berbagai macam pertimbangan dan alasan yang dilihat dari sudut yuridis, filosofis dan sosiologis (Abel and others 2020). Korban dan pelaku sama- sama berkedudukan sebagai anggota Polri. Akibat dari perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat sehingga tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan pejabat utama polri yakni kadiv propam sehingga telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional, perbuatan pelaku juga menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat. Kasus tersebut menarik untuk dikaji sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan berencana". Terhadap permasalahan diatas maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Perkara Nomor: 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel dan untuk mengetahui kekuasaan kehakiman dalam menjatuhkan pidana menurut UU tindak pidana 251
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta mengetahui faktor-faktor dalam memutus hukuman mati pada perkara tersebut. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai penjatuhan hukuman mati yang diterapkan kepada pelaku utama dalam kasus pembunuhan berencana. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang yang turut serta melakukan pembunuhan berencana. Yang dimaksud dengan, "turut serta" berarti ikut membantu pelaku utama pembunuhan berencana dalam menyusun rencana dan menyukseskan aksinya. Seperti penelitian terhadap Putusan Nomor: 56/Pid.B/2019/Pn Pga yang melihat penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam. Selain itu, dalam penelitian terhadap Putusan Nomor: 172/Pid.B/2020/Pn Gns dan Putusan Nomor 72PK/PID/2003 merupakan penelitian yang melihat berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku (tersangka utama) yang melakukan pembunuhan berencana. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang berjudul "Hukum mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme perspektif fikih jinayah" yang ditulis oleh Ahmad Zainut Tauhid. Dalam penelitiannya tersebut telah menganalisis penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana teroris (Tauhid 2012). Rujukan kedua dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang berjudul "Isu hukuman mati bandar narkoba Fredy Budiman di media" yang ditulis oleh Miftakhia Firdaus, hasil dari penelitian tersebut berupa penjabaran terkait dengan hukuman mati yang dijatuhkan pada Fredy Budiman karena telah menjadi bandar narkoba (Firdaus 2018). Rujukan ketiga dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang berjudul "Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan penjatuhan pidana mati atas kejahatan pembunuhan berencana" yang ditulis oleh Nanda Pratama, Budhi Wicaksono dan Purwoto. Hasil dari penelitian tersebut telah menjelaskan mengenai analisis terkait dengan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh Ryan, dimana pembunuhan yang dilakukannya dilakukan dengan cara memutilasi korban (Pratama 2022). Ketiga penelitian terdahulu tersebut telah dijadikan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian baru yang terkait dengan penjatuhan pidana mati. Penelitian ini diperlukan karena munculnya kasus baru terkait dengan pembunuhan berencana yang berujung penjatuhan hukuman mati kepada terdakwa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian baru yakni yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Metode Penelitian Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berobyekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal (Marzuki 2019). Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap norma lain itu bukan sebagai norma hukum. Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah perspektif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu- rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Jayakusuma 2014). 252
Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra Metode penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, keseluruhan data yang didapat akan dihubungkan dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang diperoleh berdasarkan norma/kaidah hukum dan doktrin yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan kasus, seperti pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dan Pembahasan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana dalam Putusan Perkara Nomor: 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel 1. Pertimbangan Yuridis Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana sebab apabila terjadi kesalahan dalam proses pembuktian maka putusan akan jauh dari kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum. Menurut Martiman Prodjohamidjojo yaitu mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Prodjohamidjojo 1983). Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati (Prawitasari, Pembuktian terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran dalam Putusan perkara Nomor: 176/Pid.B/2010/PN.Kng 2021). Teori tentang pertanggungjawaban tindak pidana dikaitkan dengan adanya kesalahan, bentuk kesalahan yaitu sengaja/opzet atau lalai/culpa. Maka menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan pada konsep/dasar adanya pemikiran bahwa terbukti tidaknya unsur- unsur adanya tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidananya terbukti, maka akan terbukti pula kesalahannya dan dapat dipidana. Maka dari itu pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan melekat pada unsur-unsur tindak pidananya (Nining 2021). Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel bahwa pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam hal bentuk Surat Dakwaan Kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidaritas atau alternatif, maka Hakim memilih dakwaan kesatu primair dengan pertimbangan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut; 1) Barang Siapa; 2) Dengan Sengaja; 3) Dengan Direncanakan Lebih Dahulu; 4) Merampas Nyawa OrangLain; 5) Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan; Unsur "barang siapa" merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan yaitu terdakwa Ferdy Sambo, 253
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... S.H., S.I.K., M.H yang identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP. Unsur "dengan sengaja" yaitu menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van eengevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (Sari 2020). Dikaitkan dengan "teori kehendak" maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu (Utoyo and Afriani 2020). Unsur "dengan sengaja" yaitu untuk melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mewujudkan perbuatan dan pikiran itu atau akibat dari perbuatannya yaitu berdasarkan rangkaian perbuatan dengan telah ada "Kesengajaan Sebagai Maksud" pada saat pertemuan antara terdakwa dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dilakukan secara terpisah, yang memerintahkan untuk menembak korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, seharusnya terdakwa tidak perlu perlu mencari "pemeran pengganti" ketika Saksi Ricky Rizal Wibowo mengatakan tidak sanggup menembak Korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat karena tidak kuat mental, akan tetapi faktanya justru memanggil saksi Richard Eliezer untuk mewujudkan kehendaknya membunuh Korban Nofriansyah Yoshua. Unsur "dengan direncanakan lebih dahulu" yaitu Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan pengertian istilah met voorbedachte rade (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat 2003). MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat (Mohamad and others 2023). Apabila mencermati rangkaian kejadian yang terangkum sebagai fakta hukum seperti yang telah di uraikan diatas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: 1. Terdakwa pada saat mengutarakan niatnya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo hingga sampai perkataan "menembak korban Yoshua kalau melawan", dan memanggil saksi Richard Eliezer dengan mengatakan hal yang sama atau bahkan lebih tegas dari itu, serta adanya susunan skenario yang membuat seakan-akan kejadian sebelum maupun sesudah penembakan terkesan menjadi tembak-menembak sebagai bagian dari tindakan membela saksi Putri Candrawathi dan membela diri yang kesemuanya telah dirancang dan dipikirkan dengan baik dan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba- tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan dipertimbangkannya, bahkan jalan keluarnya seperti susunan skenario yang telah dirancangnya; 254
Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra 2. Pemikiran terdakwa tersebut kemudian dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu kematian korban Nofriansyah Yoshua, sehingga meskipun terdakwa sebenarnya mempunyai waktu yang cukup untuk tidak melaksanakan kehendaknya atau mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yoshua sejak sebelum berangkat ke Duren Tiga 46 maupun pada saat terdakwa berjalan santai dari posisi mobil di pertigaan komplek ke rumah dinas duren tiga 46 ataupun pada saat terdakwa menyuruh saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Nofriansyah Yoshua, akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan; 3. Terdakwa telah memikirkan bagaimana caranya melakukan pembunuhan tersebut, terdakwa masih bisa memilih lokasi, masih bisa memilih alat yang akan digunakan, memakai sarung tangan hitam pada saat menembak Korban Nofriansyah Yoshua dan terdakwa menggerakkan orang lain untuk membantunya, serta terdakwa masih bisa memikirkan jalan keluar/alibi dari peristiwa itu. Skenario tersebut menjadi bagian dari rencana terdakwa yang menginginkan kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat, sehingga dengan adanya skenario itu terdakwa mengharapkan perbuatannya tidak diketahui atau untuk menciptakan alibi atas perbuatan yang terdakwa lakukan; 4. Terdakwa Ferdy Sambo dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa Korban Nofriansyah Yosua, kemudian terdakwa Ferdy Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban Nofriansyah Yosua lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban Nofriansyah Yosua ke tangan kiri Korban, untuk kemudian terdakwa Ferdy Sambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban Nofriansyah Yosua untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban Nofriansyah Yosua dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak menembak antara terdakwa Richard Eliezer dengan Korban Nofriansyah Yosua; 5. Terdakwa berpikir semuanya telah berjalan sesuai dengan keinginan terdakwa, maka pada tanggal 10 Juli 2023 malam hari, Saksi Richard, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf dipanggil ke lantai 2 (dua) oleh terdakwa dan Putri Candrawathi dan Terdakwa juga memberikan uang yang jumlahnya untuk saksi Kuat Ma'Ruf Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Ricky Rizal Wibowo Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada waktu itu sudah ada 3 amplop yang dipersiapkan dan Terdakwa berkata akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli 2023; 6. Terdakwa kemudian juga memberikan 3 (tiga) HP iPhone kepada Saksi Richard, Saksi Ricky dan Saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa juga menyuruh ganti HP serta memindahkan kartunya disitu. 255
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... Unsur "merampas nyawa orang lain" merupakan maksud menghilangkan jiwa orang lain, yaitu sebagai berikut: 1. Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut; 2. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku; 3. Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain; 4. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian; 5. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain (Marentek 2019). Unsur "merampas nyawa orang lain" merupakan rangkaian peristiwa yaitu: 1. Saat Terdakwa meneriakkan dan memerintahkan saksi Richard Eliezer agar segera menembak korban Nofriansyah Yoshua, lalu atas akibat dari teriakan terdakwa Ferdy Sambo maka saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock- 17 nomor seri MPY851 ke tubuh korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali, sehingga korban Yosua terjatuh terdakwa Ferdy Sambo terkapar mengeluarkan banyak darah, kemudian menghampiri korban Nofriansyah Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban Nofriansyah Yosua sehingga menyebabkan korban Nofriansyah Yosua meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022; 2. Terdakwa telah memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mewujudkan kehendak terdakwa yaitu membunuh Korban Yoshua Hutabarat dengan cara menembak menggunakan senjata api milik Saksi Richard jenis Glock 17, kemudian terungkap fakta bahwa benar Nofriansyah Yoshuameninggal akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/082/Sk.H/VII2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw. Sp.F.M dan dr Asri M Pralebda, Sp.F.M, dan kematian korban Yoshua akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Richard yang sebelumnya menuruti perintah terdakwa Ferdy Sambo dengan segala skenarionya; Unsur "yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan", yang dimaksud penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang-orang, baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing- masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana (Nofia Sari and others 2020). Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. 256
Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra Tetapi, dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana (Prayogi 2021). Di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu: 1. Bersama-sama melakukan kejahatan; 2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; 3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksaankan tindak pidana tersebut. Unsur "yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan" merupakan rangkaian peristiwa tindakan Terdakwa yang merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Nofriansyah Yosua kehilangan nyawanya, dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Berdasarkan dakwaan penuntut umum yang merupakan kombinasi antara dakwaan kumulatif, subsidairitas dan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua pertama primair Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19/2016) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum; 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; 4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Unsur "setiap orang" adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik), dengan menggunakan kata "setiap orang" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, atau siapa pun dapat menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan "setiap orang" (Natuurlijk persoon) dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut: 1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus; 2. kesengajaan dengan sadar kepastian; 3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). 257
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa karena berkehendak untuk menjalankan dan mempertahankan skenario yang dibuatnya, maka DVR CCTV dalam komplek Duren Tiga yang seharusnya bukan kewenangan terdakwa karena diperoleh/dibeli dari iuran warga, telah diambil dan diganti tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang disitu, selanjutnya begitu terdakwa mendapat laporan adanya fakta lain yang berbeda dengan skenarionya tersebut, kemudian dengan sadar memerintahkan kepada saksi Arif Rahman dan saksi Baiquni Wibowo untuk menghapus rekaman CCTV dengan perintah tegas "kalau sampai bocor, maka ke empat orang ini yang bertanggungjawab", karena hanya 4 (empat) orang ini yang tahu setelah melihat rekaman CCTV di sekitar Duren Tiga 46 yaitu saksi Arif Rahman, saksi Chuk Putranto, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Baiquni Wibowo. Unsur "melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya", yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 19/2016 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Terdakwa dengan daya upayanya telah dengan sengaja melakukan tindakan dengan memerintahkan saksi Hendra Kurniawan yang berlanjut pada saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahya dan saksi Irfan Widyanto untuk melakukan screening terhadap CCTV yang berada di komplek Duren Tiga termasuk yang mengarah ke jalan depan rumah terdakwa, selanjutnya diketahui atas perintah terdakwa kepada saksi Hendra Kurniawan, kemudian DVR CCTV yang berada di pos satpam dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada saksi Irfan Widiyanto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Irfan Widyanto pada tanggal 13 Juli 2022 menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada Saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security komplek polri duren tiga dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit. Akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Baiquni Wibowo, saksi Irfan Widyanto, saksi Arif Rachman Arifin, dan saksi Chuck Putranto sebagaimana penjelasan di atas, maka mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", unsur penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widyanto, saksi Baiquni Wibowo, saksi Arif Rahman dan saksi Chuck Putranto mengganti DVR CCTV yang mengakibatkan terdapat pesan error berupa "tidak ada Disk" atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unllocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan No. 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agutus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS- 258
Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra 87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system. Terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh lakukan dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rachman Arifin, saksi Chuck Putranto, saksi Baiquni Wibowo dan saksi Irfan Widyanto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana. a. Keterangan Saksi Berdasarkan keterangan saksi a charge yaitu Samuel Hutabarat (Saksi-1), Rosti Simanjuntak (Saksi-2), Mahareza Rizky Hutabarat (Saksi-3), Vera Maretha Simanjuntak (Saksi-4), Kamaruddin Simanjuntak, S.H, (Saksi-5), Yuni Artika Hutabarat (Saksi-6), Devianita Hutabarat (Saksi-7), Sangga Parulian Sianturi (Saksi- 8), Rohani Simanjuntak (Saksi-9), Roslin Emika Simanjuntak (Saksi-10), Indrawanto Pasaribu, Am.K (Saksi-11), Novita Sari Nadeak (Saksi-12), Daden Miftahul Haq (Saksi-13), Adzan Romer (Saksi-14), Prayogi, Iktara Wikaton (Saksi-15), Farhan Sabillah (Saksi-16), Susi (Saksi-17), Diryanto alias Kodir (Saksi-18), Damianus Laba Koban Als Damson (Saksi-19), Alfonsius Dua Luren (Saksi-20), Abdul Somad (Saksi- 21), Marjuki (Saksi-22), Anita Amalia Dwi Agustin (Saksi-23), Raditya Adhiyasa (Saksi-24), Ishbah Azka Tilawah (Saksi-25), Nefi Afrilia (Saksi-26), Ahmad Syahrul Ramadhan (Saksi-27), Bimantara Jayadiputro (Saksi-28), Viktor Kamang PH (Saksi- 29), Tjong Djiu Fung (Saksi-30), Ridwan R Soplanit (Saksi-31), Rivaizal Samual (Saksi- 32), Dhanu Fajar Subekti (Saksi-33), Sullab Abo, S.H., M.H (Saksi-34), Martin Gabe (Saksi-35), Arsyad Daifaa Gunawan (Saksi-36), Endra Budi Argana (Saksi-37), Teddy Ruhendi (Saksi-38), Reinhard Reagend Mandey (Saksi-39), Agus Nurpatria (Saksi- 40), Hendra Kurniawan (Saksi-41), Benny Ali (Saksi-42), Chuck Putranto (Saksi-43), Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (Saksi-44), Susanto Haris, S.I.K (Saksi-45), Arif Rachman Arifin, S.I.K (Saksi-46), Baequni Wibowo, S.I.K (Saksi-47), Audi Pratomo (Saksi-48), Linggom Parasian Siahaan (Saksi-49), Ari Cahya Nugraha, S.H (Saksi-50), Richard Eliezer Pudihang Limiu (Saksi-51), Ricky Rizal Wibowo (Saksi-52), Kuat Ma"ruf (Saksi-53), Sirajul Umam (Saksi-54), Sartini (Saksi-55), Rojiah Als Jiah(Saksi-56), Sugeng Putut Wicaksono (Saksi-57), Nofianto Rifa"i (Saksi-58), Drs. Seno (Saksi-59). b. Keterangan Ahli Berdasarkan keterangan 13 (tiga belas) ahli a charge yaitu Ahli-1: Aji Febrianto Arrosyi (ahli polygraf), Ahli-2: Arif Sumirat, ST (ahli balistik), Ahli-3: Heri Priyanto (ahli memeriksa CCTV), Ahli-4 : Vira Saamia, S.S.I., M.Biomed (ahli DNA), Ahli-5: Irfan Rofiq (ahli pemeriksa teknik kriminalistik tempat kejadian perkara), Ahli-6: Farah Primadani Kaunov (ahli forensik), Ahli-7: Ade Firmansyah Sugiharto (ahli eksomasi), Ahli-8: Eko Wahyu Bintoro, SH (ahli identifikasi wajah dan olah TKP), Ahli-9: Adi Setya (ahli digital forensic cyber Bareskrim), Ahli-10: Muhammad Mustofa (ahli kriminologi), Ahli-11: Dra. Reni Kusumawardani (ahli psikologi forensic), Ahli-12: Dr. Alfi Sahari S.H, M.Hum (ahli hukum pidana), Ahli-13: Dr. Effendi Saragih (ahli hukum pidana). Berdasarkan keterangan 3 (tiga) ahli a de charge yaitu Ahli-1: Mahrus 259
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... Ali (ahli hukum pidana), Ahli-2: Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H (ahli hukum pidana), Ahli-3: Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H, M.Si (ahli hukum pidana). c. Surat Berdasarkan Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw Sp.F.M dan dr. Asri M Pralebda, Sp.FM dokter spesialis forensic dan medicolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri serta Surat Keterangan Ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI yang dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M (K), selaku Penasehat yaitu Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.S.N(K), S.H., M.Si, DFM., Prof. Dr. dr. Ahmad Yudianto, Sp.F.M(K), S.H, M.Kes, Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.F.M(K), dan selaku anggota yaitu dr. Yudi, Sp.F.M(K), Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F.M(K), dr. Sofiana, Sp.F.M, dr. Ida Bagus Putu Alif, Sp.F.M(K), DFM. d. Keterangan Terdakwa Berdasarkan keterangan terdakwa yang sebagian membenarkan seluruh rangkaian peristiwa yang pada intinya mengakui bahwa: a. Didasari rasa sakit hati terdakwa yang mendalam mendengar cerita dari Putri Candrawathi, selanjutnya terdapat perbuatan permulaan yang di awali dengan saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS milik korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang meskipun atas inisiatif sendiri akan tetapi diperoleh fakta bahwa sampai di Jakarta senjata api HS tersebut tetap tersimpan dalam dashboard mobil Lexus LM, dimana sejak dari Magelang sebelum berangkat ke Jakarta sebenarnya Saksi Ricky Rizal bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada korban Yoshua, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan yang terjadi justru korban Yoshua tidak duduk di mobil Lexus LM mendampingi Putri Candrawathi sebagaimana tugas utamanya sebagai ajudan atau ADC yang diperintahkan oleh terdakwa untuk itu. b. Terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi Ricky Rizal yang diminta memback up terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansyah Yoshua, dengan permintaan tegas "apabila Korban Nofriansyah Yoshua melawan, maka lakukan penembakan", akan tetapi saksi Ricky Rizal menyatakan "tidak punya mental untuk melakukan itu", selanjutnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu melaksanakan kehendak terdakwa tersebut. c. Kepada saksi Richard Eliezer, terdakwa mengatakan motif dan tujuan yang sama dengan yang disampaikannya pada saksi Ricky Rizal yaitu peristiwa di Magelang dengan penegasan korban Nofriansyah Yosua itu kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa. Sambil terdakwa memegang kerah bajunya, dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya kalau keluarga terdakwa dibeginikan. Hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan terdakwa untuk memperoleh dukungan dari saksi Richard Eliezer guna melancarkan tujuan terdakwa yakni kematian Yoshua. d. Untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan 260
Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra "lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh korban Nofriansyah Yosua, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, korban Nofriansyah Yosua karena ketahuan lalu kamu menembak balik dan korban Nofriansyah yang meninggal. terdakwa kemudian mengambil kotak peluru, dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi Richard, karena senjata saksi Richard masih ada 7 amunisi, maka saksi Richard tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan tapi saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru, sehingga saksi Richard tambah tapi tidak sampai full yang jelas isinya lebih dari 7 butir peluru. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Richard mengambil senjata HS korban Nofriansyah Yoshua di dalam dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada terdakwa. e. Terdakwa dengan memakai sarung tangan hitam selanjutnya melakukan terdakwa penembakan ke arah Korban Nofriansyah Yosua, kemudian memegangkan senjata api jenis HS ke tangan Korban, lalu terdakwa mengatakan atau menceritakan kepada saksi-saksi dari Div propam maupun polres Jakarta Selatan tentang skenario yang terjadi di duren tiga 46 sebagai kejadian tembak menembak antara saksi Richard Eliezer dengan korban Nofriansyah Yoshua, sebagai reaksi dari saksi Richard karena mendengar teriakan Putri Candrawathi karena sebelumnya Korban Nofriansyah Yoshua ketahuan melakukan pelecehan seksual kepada Putri Candrawathi, untuk lebih meyakinkan lagi tentang skenarionya tersebut, maka Terdakwa melakukan beberapa kali tembakan kearah tembok diatas tangga dan juga tembakan Terdakwa diarahkan ke atas TV, setelah itu memegangkan senjata HS tersebut ke tangan Korban Yoshua. f. Terdakwa selain menunjukkan 3 amplop berisi uang dan memberikan uang yang jumlahnya yaitu untuk saksi Kuat Ma'Ruf Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saksi Ricky Rizal Wibowo Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), juga memberikan kepada saksi Richard, saksi Ricky dan saksi Kuat Ma'ruf masing- masing HP iPhone 13 Pro Max, dan menyuruh ganti HP sekalian memindahkan kartunya disitu. e. Barang Bukti Berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ada 10 (sepuluh) selongsong peluru dan 1 (satu) pucuk senjata api Glock 17 Nomor : MPY851 (9mm) milik saksi Richard Eliezer yang dipergunakan untuk menembak Korban dan 1 (satu) pucuk senpi HS Nomor: H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berisi 9 (sembilan) selongsong peluru yang dipergunakan terdakwa Ferdy Sambo menembak korban untuk mengelabui seoalah-olah terjadi baku tembak antara saksi Richard Eliezer dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. 2. Pertimbangan Non Yuridis Adapun pertimbangan non yuridis oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Perkara Nomor: 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel) yaitu sebagai berikut: 261
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... 1. Hal-hal yang memberatkan yaitu: a. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yoshua Hutabarat; b. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat ; c. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai Aparatur Penegak Hukum dan Pejabat Utama Polri yakni Kadiv Propam; d. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional; e. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat; f. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. 2. Hal-hal yang meringankan yaitu: Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan (nihil). Hakim dalam menjatukan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana harus berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang khusus dan pertimbangan tersebut dapat dilihat dari yang memberatkan ataupun yang meringankan. Berkaitan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka seorang hakim dalam putusannya perlu mempertimbangkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Apabila ditinjau dari pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang telah disebutkan di atas, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Hakim dalam memberikan keputusan haruslah memiliki unsur-unsur penguat yang menjadikan hakim menjatuhkan hukuman terberat kepada terdakwa. Dalam aspek pertimbangan non yuridis kasus tersebut tidaklah ditemukan unsur yang dapat meringankan hukuman dari terdakwa sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal. Kekuasaan Kehakiman dalam Menjatuhkan Pidana Menurut UU No. 48/2009 dan Faktor- Faktor Dalam Memutus Hukuman Mati Pada Perkara Nomor: 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana yang memenuhi Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 49 jo Pasal 33 UU No. 19/2016 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Beberapa pertimbangan putusan hakim yaitu: a. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; b. Berdasarkan alat bukti yang diajukan sehingga dapat ditarik kesimpulan peristiwa yang terjadi (keyakinan Hakim). Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti terdiri dari: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; 262
Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra e. Keterangan terdakwa. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, jika sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus berpegang kepada Tri Prasetya hakim Indonesia. Putusan hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana pembunuhan. Idealnya penjatuhan pidana penjara dalam perkara pembunuhan adalah 2/3 dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan, yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun atau lebih (Pratama 2022). Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan minimum khusus dalam KUHP, maka hakim dalam menjatuhkan pidana berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang batas minimum umum pidana (straf minima) yakni satu hari dan maksimum umum pidana (straf maksima) yakni 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang sama atau perkara yang dapat dibandingkan. Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap tindak pidana pembunuhan dapat disimpulkan sebagai berikut (Pusita 2022): a. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim tidak menggunakan pedoman pemidanaan (straftoemetings Leidraad) yang jelas, sehingga dalam menentukan berat ringannya pidana faktor subjektifitas hakim lebih berperan; b. Dakwaan/tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga putusan hakim tidak pernah terlalu menyimpang dari dakwaan/tuntutan jaksa penuntut umum. Terlihat dari 5 perkara, semuanya pidana yang dijatuhkan hakim dibawah tuntutan jaksa; c. Adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dimana faktor yang meringankan lebih dominan, dan d. Selain hal tersebut di atas, hakim juga harus mempertimbangkan: 1) Bobot perbuatan tindak pidana pembunuhan; 2) Motif dilakukannya tindak pidana pembunuhan; 3) Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan; 4) Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak yaitu antara lain dapat ditemukan di dalam "pertimbangan hukum" yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan folosofis (keadilan) (Martam 2018). Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat justitia et pereat mundus (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada 263
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis. Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Badan peradilan merupakan forum dimana segala lapisan penduduk dapat mencari keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing- masing menurut hukum. Keperluan akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang diperlukan bagi terselenggaranya negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan Pasal 1 UU No. 48/2009. Hakim merupakan figur yang sangat menentukan melalui keputusan-keputusannya, karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasan hukum peradilan bagi terselenggaranya fungsi peradilan. Hakim harus dapat mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diputuskannya dan tidak hanya pada Pengadilan yang lebih tinggi, melainkan juga kepada masyarakat pada umumnya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bahwa sifat kebebasan hakim itu merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh undang- undang yang berlaku, sebab hakim diberi kebebasan hanya seluas dan sejauh hakim mengambil keputusan itu untuk dapat memberikan suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, dan pada akhirnya tujuan hakim diberi kebebasan itu ialah untuk mencapai negara hukum republik Indonesia, yang berarti hakim sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa kebebasan hakim tidak bersifat mutlak melainkan "kebebasan yang terikat/terbatas" (gebonden vrijheid) (Adonara 2016). Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan adanya kebebasan hakim yang bersifat (gebondan vrijheid), diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan disamping juga sesuai dengan tujuan dari pemidanaan. Untuk kejahatan-kejahatan yang sangat menyinggung asas- asas kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sangat sulit untuk menghilangkan sifat penjeraan (deterent) pidana yang akan dijatuhkan begitu pula sifat pembalasan (revenge). Perdebatan pendapat yang setuju terhadap pidana mati (pro) dan yang tidak setuju terhadap pidana mati (kontra). Beberapa teori yang pro terhadap pidana mati yaitu: a. Lambroso Pidana mati adalah suatu alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang memang jahat, yang memang telah membawa sifat-sifat jahat sejak lahir dan karena itu tidak mungkin lagi diperhaiki. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk menyadarkan orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati itu maka hilanglah pula kewajiban 264
Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra negara untuk memelihara mereka dalam rumah-rumah penjara yang tidak sedikit biayanya, begitu pula dengan pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku kejahatan, maka hilanglah ketakutan pada masyarakat dan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan larinya penjahat dari rumah penjara untuk kemudian melakukan kejahatan yang lebih mengerikan lagi, demikian pula akan kembali rasa aman dan ketentraman masyarakat serta kembali pula rasa keadilan dalam masyarakat (Eurocrime 2015); b. Bichon Van Vselmonde Mengatakan bahwa "Saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati itu harus ada dalam tiap-tiap negara dalam masyarakat yang teratur, baik dilihat dari segi kepatutan hukum maupun dari segi tidak ditiadakannya kedua- duanya yurisdivino et guman. Pedang pemidana, seperti juga pedang perang harus ada pada negara dan ini menjadi kewajiban bagi negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat diserahkan begitu saja atau dihilangkan begitu saja, akan tetapi harus dipertahankan dan digunakan oleh negara" (Perdana 2023). c. Hartawi A.M. Memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai social defence, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana atau ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan bernegara, membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan pengkhianat yang memperkosa ketertiban hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam baik yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi dan pidana mati juga sebagai the right of social defence atau hak pertahanan sosial (Hadiyanto 2016). Dari segi yang pro pidana mati pada umumnya dikemukakan berbagai alasan sebagai berikut: a. Pidana mati dapat menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab "de aarde bedekt het lijk en van den veroordeelde is niets meer te vreezen" (mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana); b. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah terutama dalam pemerintah daerah hindia belanda; c. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi; d. Alat represi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai prevensi umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan; e. Terutama dengan pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan; f. Enthoven mengutip pandangan Lombroso, dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk, dan diharapkan akan terdiri atas warga-warga yang baik saja; 265
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... g. Pandangan Lombroso hendak dikuatkan dengan pendapat Garofalo. Garofalo mengemukakan bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap lebih kurang 70.000 orang berdasarkan Undang-undang dibawah pemerintahan Eduard VI dan Elisabeth maka terbukti bahwa kejahatan telah berkurang banyak sekali. Penerapan hukum dalam suatu Putusan Perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel mengenai suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh seorang hakim, maka hal tersebut tidak dapat dipersalahkan, sebab masih ada upaya hukum yang lain yang dapat diajukan oleh terpidana. Dalam penerapan sanksi pidana mati, menimbulkan suatu dilema karena dikaitkannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka hal ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah pidana mati disini bertentangan dengan HAM ataukah tidak bertentangan. Bahwa sanksi pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim pada perkara ini tidaklah bertentangan dengan HAM, hakim dalam menjatuhkan pidana mati melihat dari sudut pandang yuridis, sosiologis, filosolis, menerapkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Kesimpulan Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa sudah tepat. Hakim dalam membuktikan unsur- unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Selain itu, hakim dalam memberikan putusannya juga dinilai sudah tepat. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa juga telah melewati pertimbangan-pertimbangan atas realitas yang memang tidak menunjukkan adanya hal-hal yang mampu meringankan hukuman bagi terdakwa, serta banyaknya hal yang justru memberatkan hukuman bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang memang secara de facto dan de jure memberlakukan hal tersebut. Daftar Pustaka Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin. 2021. 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4: 207-18 Eurocrime. p. [accessed 19 July 2023] 2015. '4 Aliran Kriminologi', Eurocrime, Firdaus, Miftakhia. 2018. 'Isu Hukuman Mati Bandar Narkoba Fredi Budiman Di Media' Yogyakarta) miftah (Universitas Islam Indonesia Jayakusuma, Zulfikar. 2014. 'PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SEBAGAI PERAIH KETERKAITANNYA DENGAN KOTA PEKANBARU Riau) PENGHARGAAN ADIPURA' (Universitas Perdana, Satria. 2023. 'Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia', Mahkamahagung.Co.Id, p. 1 hukuman-mati-di-indonesia> [accessed 19 July 2023] Pratama, Yoga Nanda. 2022. 'Mengenal Tindak Pidana Pembunuhan : Unsur Dan Saksinya', 266 1
Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023 Nining Yurista Prawitasari Trias Saputra Kompasiana.Com, [accessed 19 July 2023] p. Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti (Jakarta: Ghalia Indonesia) Pusita, Dwi. 2022. 'DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor:41/Pid.B/2013/PN.PBM)' (Universitas Muhammadiyah palembang.ac.id/id/eprint/25397/> Palembang) Tauhid, Ahmad Zainud. 2012. 'Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah', Jurnal Agama Dan Hak Azazi Maznusia, 1.2: 31-66 Abel, Rahel Gloria Natalia, Alfinuha, and Setyani. 2020. 'Karakteristik Kepribadian Narapidana Kasus Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2', Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi, 5.2: 184-99 Adonara, Firman Floranta. 2016. 'Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi', Jurnal Konstitusi, 12.2: 217 Ashari, Nengsih Sri Wahyuni, Moh. Ery Kusmiadi. 2023. 'Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologis', 02: 1-25 Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin. 2021. 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4: 207-18 Hadiyanto, Alwan. 2016. 'Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia', Jurnal Dimensi, 5.2: 1-20 Marentek, Junior Imanuel. 2019. 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp', Lex Crimen, 8.11: 88-95 Martam, Nurmin. 2018. 'TINJAUAN YURIDIS TENTANG RECHTVINDING (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA', Jurnal Cahaya Keadilan, 5.2: 40- 59 Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum, 2nd edn (Jakarta: Kencana) Mohamad, Hanif Hawari, Muhamad Sadam Alamsyah, and Herli Antoni. 2023. 'Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa' Nining, Penyalahgunaan Praktek. 2021. 'Pembuktian Terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran', 15.02: 58-71 Nofia Sari, Okta, Sari Damayanti, and Kesuma Bagaskara. 2020. 'Kebijakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kalimantan Timur', Jurnal Rechtens, 9.2: 183-96 Nurmalasari, Siti. 2020. Pidana Mati Terhadap Perilaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : Persfektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif 267 1
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati... 56/Pid.B/2019/PN.Pga) Prayogi, D. 2021. 'Analisis Hukum Terhadap Tindakan Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (Analisis [JIMHUM], 1.November: 1-12 Putusan ...', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Rizki, Mochmmad Januar. 2022. 'HKI Sebagai Jaminan Utang, Ini Aspek-Aspek Hukum Yang Perlu Dicermati', Hukumonline.Com lt6311b3f59522d> [accessed 10 March 2022] Tongat. 2003. Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam (Jakarta: Djambatan) Kitab Undang edn Undang Hukum Pidana, 1st Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. 2020. 'SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA Dalam Hukum 75 Librum : Pidana Indonesia', Lex Jurnal Ilmu Hukum, 7: Wahyuni, Dr.Fitri. 2018. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional Yanri, Fuad Brylian. 2020. 'Pembunuhan Berencana', Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 4.1: 39 268