BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, menjadi generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pelaksanaan pengaturan, pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat serta pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jembrana diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak; perencanaan dan c. bahwa dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagai amanat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 yang Tahun 2002 diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak; Pemerintah Daerah berkewajiban tentang Perlindungan Anak, d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; berdasarkan pertimbangan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 (Lembaran Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); 11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
3 - 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511); 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan tentang Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65); 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857); 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168); 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169); 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014); 21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2015 tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.
4 - BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perwakilan Daerah Rakyat 5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak. kebijakan, program, kegiatan Kabupaten yang mempunyai 5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak. kebijakan, program, kegiatan Kabupaten yang mempunyai 6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, sistem adalah pembangunan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Indikator KLA adalah variabel yang menjadi acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. anak 7. hak 8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. 10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua. 11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua. 12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Jembrana.
5 - 14. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, dan melindungi, menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. memenuhi 15. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut kecamatan yang pembangunan KELANA adalah menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka dan melindungi, mempromosikan, menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan memenuhi 16. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap terencana dan bertanggung jawab. aspek kehidupan secara 17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan inap, pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat. pengobatan, rawat persalinan, 18. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung. 19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi. 20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotaan wakil dari unsur yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak. legislatif, dan eksekutif, yudikatif
6 - 21. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dari Pemerintah Kecamatan yang beranggotaan wakil dari unsur terkait yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak. Bagian Kedua Asas dan Tujuan Pasal 2 Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Pengaturan KLA bertujuan untuk : a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang perduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi secara dan menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan perencanaan pembangunan daerah d. Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup KLA meliputi : a. prinsip dan strategi KLA; b. hak-hak anak; indikator KLA; c. tahapan KLA; d.
7 - e. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan f. tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dalam masyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. dunia usaha, media massa BAB II PRINSIP DAN STRATEGI KABUPATEN LAYAK ANAK Pasal 5 Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip : a. b. non-diskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi anak; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tata pemerintahan yang baik; perkembangan anak; dan e. penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 6 Implementasi KLA didasarkan pada strategi : a. pengarusutamaan hak anak; b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan c. mendorong berbagai pihak tidak terkait secara maupun terhadap pemenuhan hak anak. langsung untuk bertanggung langsung jawab Pasal 7 Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam : a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan d. mendorong maupun terhadap pemenuhan hak anak. berbagai pihak terkait secara tidak langsung untuk bertanggung langsung jawab Pasal 8 Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat Bermain Ramah Anak, DEKELA dan KELANA.
8 - BAB III HAK ANAK Pasal 9 (1) Hak anak meliputi : a. hak sipil dan kebebasan; b. c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; budaya; dan e. perlindungan khusus. (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. hak anak atas identitas; b. hak perlindungan identitas; c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat; d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan; e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai; f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; g. hak akses informasi yang layak; dan h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua; b. anak yang terpisah dari orang tua; c. d. pemindahan anak secara ilegal; e. dukungan kesejahteraan; f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan reunifikasi; keluarga; g. pengangkatan/adopsi anak; h. i. kekerasan dan penelantaran. tinjauan penempatan secara berkala; dan (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya; b. kesehatan dan layanan kesehatan; c. d. standar hidup. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. pendidikan; b. c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga. (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : a. anak dalam situasi darurat; b. anak yang berhadapan dengan hukum; tujuan dari pendidikan; dan
9 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi. Pasal 10 (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; dan c. penelantaran. lain manapun yang bertanggung (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan ayat perundang-undangan. (1) dilaksanakan BAB IV INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK Pasal 11 (1) Indikator KLA terdiri dari : a. penguatan kelembagaan; dan b. klaster hak anak. (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster hak anak: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus. Pasal 12 Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi : a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, c. d. e. termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya; tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih klaster hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
10 - Pasal 13 Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi: a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan b. c. Kutipan Akta Kelahiran; tersedia fasilitas informasi layak anak; dan jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Pasal 14 Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi: a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 b. c. (delapan belas) tahun; tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak. Pasal 15 Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi: a. Angka Kematian Bayi; b. prevalensi kekurangan gizi pada balita; c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; d. e. persentase imunisasi dasar lengkap; f. jumlah Pojok ASI; g. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan i. tersedia kawasan tanpa rokok. Pasal 16 Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi: a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini; b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; c. persentase sekolah ramah anak; d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. e.
11 - Pasal 17 Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi: a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice); c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. BAB V TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK Pasal 18 (1) Tahapan KLA meliputi : a. persiapan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. pemantauan; e. evaluasi; dan f. pelaporan. (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Bagian Kesatu Persiapan Paragraf 1 Umum Pasal 19 Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA; b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan c. pengumpulan data dasar. Paragraf 2 Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar Kabupaten Layak Anak Pasal 20 (1) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
12 - a. kebijakan daerah terkait dengan percepatan dan registrasi pelaksanaan pemberian Kutipan Akta Kelahiran; kelahiran b. kebijakan pemberian Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia 60 (enam puluh) hari sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dibebaskan (gratis); c. mekanisme di masyarakat untuk registrasi kelahiran dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; d. kebijakan daerah terkait dengan layanan informasi layak anak; e. mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak; dan f. tersedia kebijakan daerah terkait pembentukan forum anak/kelompok anak. (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi : a. peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak; b. peraturan/kebijakan Daerah tentang Lembaga Konsultasi Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga ( LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya; Penyedia c. peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan Lembaga Pengasuhan Alternatif (LPA); d. peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak; dan e. peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan program peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi : a. peraturan/kebijakan Daerah tentang b. persalinan di fasilitas kesehatan; tersedia kebijakan/peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus; c. kebijakan/peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI eksklusif pada bayi usia di bawah 6 (enam) bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 (enam) bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih; d. peraturan/kebijakan Daerah tentang fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; e. peraturan/kebijakan tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan Daerah f. peraturan/kebijakan Daerah penyediaan kawasan tanpa rokok. tentang
13 - (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi : a. peraturan/kebijakan tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI); Daerah b. peraturan/kebijakan Daerah tentang Program Wajib Belajar 12 (duabelas) Tahun; c. peraturan/kebijakan Daerah tentang Sekolah Ramah Anak (SRA); d. peraturan/kebijakan Daerah tentang sekolah inklusi; dan e. kebijakan Daerah tentang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak. (5) kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi : a. peraturan/kebijakan Daerah tentang penanganan anak korban kekerasan; b. peraturan tentang pencegahan dan penanganan Pekerja Anak (PA) dan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); c. mekanisme pemantauan terhadap anak korban eksploitasi dan anak yang telah ditarik dari pekerjaan terburuk; d. peraturan/kebijakan Daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi; e. peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS; f. peraturan/kebijakan Daerah tentang penanganan anak korban bencana; g. peraturan/kebijakan Daerah tentang anak korban konflik; h. peraturan/kebijakan Daerah tentang anak penyandang disabilitas; i. peraturan/kebijakan Daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas dan terisolasi; j. peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan perlindungan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH); k. peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan l. perlindungan anak korban jaringan terorisme; dan tersedia peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Paragraf 3 Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
14 - a. unsur eksekutif, membidangi anak; legislatif, dan yudikatif yang b. perguruan tinggi; c. organisasi non-pemerintah; d. organisasi kepemudaan; e. dunia usaha; f. g. orang tua, keluarga; dan forum anak atau nama lain yang sejenis. (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA. (4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan KLA. (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi : a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA; b. menyusun RAD KLA; c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA; d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan f. membuat laporan kepada Bupati. (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak; b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. (7) Pemerintah Daerah kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dapat menjalin (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
15 - Paragraf 4 Pengumpulan Data Dasar Pasal 22 (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang- kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya dan berkesinambungan. yang disusun secara berkala (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk : a. menentukan fokus program; b. menyusun kegiatan prioritas; c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan d. menentukan lokasi percontohan. Bagian Kedua Perencanaan Pasal 23 Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan : a. penyusunan RAD KLA; b. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. pengintegrasikan RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; d. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan e. pemasukan dokumen RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Pasal 24 Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 25 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.
16 - Pasal 26 (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media. Bagian Keempat Pemantauan Pasal 27 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) input, output dan kemajuan target meliputi proses pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA. (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Bagian Kelima Evaluasi Pasal 28 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA. (3) Evaluasi dilaksanan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang. Bagian Keenam Pelaporan Pasal 29 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati. (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA sesuai dengan kepada pejabat yang berwenang ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.
17 - BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 30 (1) Tanggung mewujudkan KLA adalah : a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum jawab Pemerintah Daerah dalam upaya daerah yang mendukung pemenuhan hak anak; b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak; c. mengalokasikan kelembagaan; anggaran untuk penguatan d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan hak anak; e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak; f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan; g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak. (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak tahapan anak pengembangan KLA yang terdiri dari : a. persiapan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. pemantauan; e. evaluasi; dan f. pelaporan. dilaksanakan sesuai dengan (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA. (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun. BAB VII KEWAJIBAN ORANG TUA Pasal 31 Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk : a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan; b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
18 - c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun; d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan tingkat kecerdasan dan berekspresi sesuai dengan usianya; e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan; f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal 32 Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. kewajiban dan tanggung BAB VIII KEWAJIBAN KELUARGA Pasal 33 Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk : penyelenggaraan a. bertanggung jawab terhadap perlindungan anak; b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan; c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. BAB IX TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT Pasal 34 (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (2) Tanggung terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. perwalian anak oleh jawab masyarakat lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
19 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. BAB X TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA Pasal 35 (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak. (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan : a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya; b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya; d. e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak; f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan; g. menggunakan pemasaran dan iklan yang h. menghormati dan mendukung hak anak; tindakan mempromosikan hak anak; dan sukarela untuk memajukan dan i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup; Pasal 36 Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat. Pasal 37 Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan meliputi: a. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; b. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah; ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar; bersama c. d. aktif untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; dengan pemerintah
20 - e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan Hukum (ABH); f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual; g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan i. fisik dan/atau psikis; dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif. BAB XI SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LAYAK ANAK Bagian Kesatu Umum Pasal 38 Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak. Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak Pasal 39 Sekolah Ramah Anak ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan. Pasal 40 (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan : a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, perpeloncoan, yang intimidasi tenaga pendidik dan penindasan, penggencetan, pemalakan, pengucilan, atau mengatur sesama siswa, kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya; b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat; d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
21 - e. f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau termasuk Sekolah Adiwiyata; aktifitas perdagangan yang serupa; dan g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah. Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Pasal 41 Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan. Pasal 42 (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak. (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan : a. pembentukan kelembagaan yang meliputi : 1. penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak. b. sarana dan prasarana yang meliputi : 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak; tersedia media tentang hak kesehatan anak; 2. 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusu dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan), merupakan kawasan tanpa rokok; dan 4. sanitasi standar. lingkungan memenuhi ketentuan Bagian Keempat Desa/Kelurahan Layak Anak Pasal 43 (1) DEKELA ditetapkan di setiap desa/kelurahan; (2) Penetapan DEKELA didasarkan pada indikator DEKELA. Indikator DEKELA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22 - Bagian Kelima Kecamatan Layak Anak Pasal 44 (1) KELANA ditetapkan di setiap kecamatan; (2) Penetapan KELANA didasarkan pada indikator KELANA. (3) Indikator KELANA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat Pasal 45 (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak; c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak; d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi ABH; f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual; g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi; h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak i. kekerasan fisik dan/atau psikis; turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.
23 - Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha Pasal 46 (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap (2) pemenuhan hak dan perlindungan anak. Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga peraturan kerja perundangan-undangan yang berlaku; tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya; perempuan sesuai dengan c. d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak; e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat. BAB XIII PENDANAAN Pasal 47 Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 48 (1) Dunia usaha, sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (2) huruf g dikenakan sanksi administratif berupa : a. b. peringatan tertulis; dan c. pencabutan izin. teguran lisan; (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
24 - BAB XV PENYIDIKAN Pasal 49 (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat; e. memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; dan i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 50 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Peraturan Daerah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal
25 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Peraturan Daerah ini Ditetapkan di Negara pada tanggal 1 April 2019 BUPATI JEMBRANA , ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 1 April 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd I MADE SUDIADA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI : (1 , 11/ 2019 )
26 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK I. UMUM Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan sesuai dengan harkat dan martabat berkembang kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat. secara wajar Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Jembrana telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jembrana diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan Daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.
27 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 a. yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" yaitu keterbukaan transparansi, informasi, dan supremasi hukum; akuntabilitas, partisipasi, b. yang dimaksud dengan "non-diskriminasi" yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya; c. yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; d. yang dimaksud dengan "hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak" yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; e. yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pandangan anak" yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak untuk menyampaikan yang memiliki pendapatnya, untuk kesempatan mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. kemampuan diberikan Pasal 6 yang dimaksud dengan "Pengarustamaan hak anak " adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) a. yang atas dengan identitas"memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelengaaraan pembuatan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa; dimaksud "hak anak
Ayat (3) 28 - b. yang dimaksud dengan "hak perlindungan identitas"memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti pedagangan orang, adopsi illegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri; c. yang dimaksud dengan "hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat" jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyedian ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya; d. yang dimaksud dengan "hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan" jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan; e. yang dimaksud dengan "hak berorganisasi dan berkumpul secara damai"jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka; yang dimaksud dengan "hak atas perlindungan kehidupan pribadi" jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya; g. yang dimaksud dengan "hak akses informasi yang layak" informasi jaminan bahwa penyedia mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan yang sarana memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; f. dalam jumlah memadai h. yang dimaksud dengan "hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia" jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. lain yang kejam, a. yang dimaksud dengan "bimbingan dan tanggung jawab orang tua"memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan tua, misalnya : Bina konsultasi bagi orang Keluarga Balita (BKB);
Ayat (4) Ayat (5) 29 - b. yang dimaksud dengan "anak yang terpisah dari orang tua"memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak; c. yang dimaksud dengan mempertemukan anak dengan orang setelah terpisah; "reunifikasi" tuanya d. yang dimaksud dengan "pemindahan anak secara illegal" pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa. e. yang dimaksud dengan "dukungan kesejahteraan" memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu; yang dimaksud dengan "anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga"memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan atas tanggungan negara; f. pengasuhan alternatif g. yang dimaksud dengan "pengangkatan/adopsi anak" memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi; h. yang dimaksud dengan "tinjauan penempatan secara berkala"memastikan yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tumbuh (LKSA) atau panti kembangnya dan mendapatkan perlindungan; yang dan dengan penelantaran"memastikan anak tidak mendapat perlakuan dan kejam, merendahkan martabat manusia. anak-anak terpenuhi hak i. "kekerasan dimaksud tidak manusiawi, "anak penyandang a. yang dimaksud dengan disabilitas mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya" hak bagi anak disabelitas pelayanan untuk mendapatkan kesehatan sesuai dengan kebutuhan; akses b. yang dimaksud dengan "kesehatan dan layanan kesehatan" anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak; hak bagi setiap c. cukup jelas; d. cukup jelas. a. yang dimaksud dengan "pendidikan" hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
30 - b. yang dimaksud dengan "tujuan dari pendidikan" adalah tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; c. yang dimaksud dengan "kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga" semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak. Ayat (6) a. yang dimaksud dengan "anak dalam situasi darurat anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata; b. yang dimaksud dengan "anak yang berhadapan dengan hukum anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan; c. yang dimaksud dengan "anak dalam situasi eksploitasi apabila terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak; lingkungan d. yang dimaksud dengan "anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi"anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal. Pasal 10 Ayat (1) Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya : panti asuhan, Negara, Dinas Sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung berhak atas mendapat perlindungan dari perlakuan : a. perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, etnik, budaya, ras, golongan, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; jawab pengasuhan, b. eksploitasi atau perbuatan tindakan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual; yaitu yang memperoleh keuntungan c. suatu tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial; tindakan yang menimbulkan Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 31 - huruf b yang dimaksud dengan "fasilitas informasi layak anak" dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak. huruf c yang dimaksud dengan "Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak" yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dan lain-lain. Cukup jelas. Cukup jelas. huruf a yang dimaksud dengan "Anak yang membutuhan perlindungan khusus" yaitu anak korban trafiking, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan seksual, dan lain-lain. huruf b yang dimaksud dengan "Keadilan restorative" adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2 ) yang dimaksud dengan rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. "data" Meliputi proses Ayat (3) Cukup jelas Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45 32 - Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda). Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "Jam belajar masyarakat" adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar). Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) huruf e Yang dimaksud dengan "Sekolah Adiwiyata" adalah program Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
33 - Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1.