Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2, Nomor 1 Bilqis Rihadatul Aisy Dina Oktarina Ibrahim Khusnul Khatimah Haruna Intang Monique Anastasia Tindage PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME Bilqis Rihadatul Aisy, Dina Oktarina Ibrahim, Khusnul Khatimah Haruna Intang, Monique Anastasia Tindage Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya 60115, Indonesia Abstrak Perkembangan Radikalisme dalam era globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal muncul terutama dalam media sosial. Hal ini merupakan peluang bagi terorisme untuk melakukan perekrutan kelompok radikal melalui internet. Upaya pemerintah dalam mengembangkan ideologi nasionalisme untuk mengurangi paham radikalisme di tengah munculnya pengrekrutan anggota terorisme di media sosial, pemerintah pada akhirnya membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan leading sector yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme seperti menjalankan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Program Deradikalisasi yang dijalankan pemerintah tersebut dinilai kurang efektif, karena hanya sampai pada tahap upaya mengubah perilaku dari radikal menjadi tidak radikal dengan tidak mencabut sampai ke ideologi yang tertanam, sehingga seringkali kelompok yang memiliki paham radikalisme tinggi akan kembali ke ideologi radikal yang semula. Program kedua dari BNPT yaitu Kontra Radikalisasi yang merupakan upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non- kekerasan, dengan strategi pendekatan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Kontra radikalisasi mengarahkan masyarakat umum dengan kerjasama tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini akan membahas mengenai Penegakan kontra radikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial dalam menangkal paham radikalisme dan Pemberian regulasi oleh pemerintah dalam pelaksanaan kontra radikalisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan faktual. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah bekerjasama dengan BNPT melakukan program kontra radikalisasi berupa sosialisasi melalui media sosial dengan menanamkan paham nasionalisme dan Pemerintah memberikan regulasi berupa UU No 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang namun masih belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut tentang kontra radikalisasi. Kata kunci: terorisme, media sosisal, pemerintah Abstract The development of Radicalism in the era of globalisation is increasing in parallel with the rapid development of technology that makes the number of radical understanding movements appear primarily in social media. This is an opportunity for terrorism to propagate radical group recruitment through the internet. Government's efforts to develop a nationalism ideology to reduce radicalism in the midst of the emergence of recruiting members of terrorism on social media, the government finally formed the Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) which is the leading sector authorised to compile and create policies and strategies and become coordinators in the field of mitigation terrorism is like running a de-radicalisation program and contraradicalisation. The De- radicalisation Program run by government is considered less effective, since it only reaches the stage of efforts to change behaviour from radical to not radical but not uprooting into embedded ideologies, thus often groups with high radicalism will return to the original radical ideology. The second program from BNPT is Contra- Radicalisation which is an effort to cultivate the values of nationalism and values of non-violence, with a strategy approach through both formal and non-formal education. Contra-radicalisation directs the general public by collaborating with religious leaders, education figures, community leaders, traditional leaders, youth leaders and other stakeholders in providing national values. This research will discuss about the contra-radicalisation enforcement carried out by the government through social media in tackling radicalism and the provision of 1
Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media... regulation by the government in the implementation of contra-radicalisation. The research method used in this research is the Normative Law research with the Legislation Approach and factual approach. The results of this study are the government in collaboration with BNPT to conduct contra-radicalisation programs in the form of socialization through social media by instilling nationalism and the Government to provide regulations in the form of Law Number 5 of 2018 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Terrorism Crime The Act but there are still no implementing regulations that regulate further contra-radicalisation Keywords: Terrorism, social media, government A. Pendahuluan Perkembangan Radikalisme dalam era globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal muncul terutama dalam media sosial. Radikalisme sendiri merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yakni intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), adanya sifat fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), dan bersifat eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) serta revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme. Adanya revolusi dibidang teknologi informasi saat ini terutama dibidang jaringan website dan media sosial sangat esensial mengambil peranan dalam kehidupan setiap individu dan dapat berkembang menjadi senjata persuasi massal yang telah berpengaruh dahsyat terhadap pikiran dan cara pandang masyarakat saat ini. Secara empiris, revolusi bidang teknologi informasi juga telah meningkatkan koneksitas antar individu, melampaui sekat ruang dan waktu. Akses informasi begitu cepat, intens, masif dan dalam spektrum jangkauan yang massal dan luas. Paparan informasi yang demikian telah menjadikan media sosial menjadi instrumen baru yang bernilai strategis bagi berbagai kepentingan. Tiap individu menjadi subjek dan sekaligus objek dari tindakan komunikasi yang intens. Keputusan terdesentralisasi di tangan tiap individu. Siapapun yang bisa menjangkau dan membangun hubungan secara intens dengan setiap individu maka memiliki peluang besar untuk mempersuasi pikiran dan tindakan dalam kerangka kepentingan tertentu seperti bisnis, politik, ideology dan juga berpeluang terhadap adanya penyebaran radikalisme yang dilakukan oleh oknum-oknum penyebar radikalisme. Dalam hal penyebaran radikalisme oleh para teroris saat ini mereka menggunakan komunikasi massa dikenal teori gelombang kebisuan dan opini publik yang menyatakan 2
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2, Nomor 1 Bilqis Rihadatul Aisy Dina Oktarina Ibrahim Khusnul Khatimah Haruna Intang Monique Anastasia Tindage bahwa publik akan cenderung mengikuti opini yang sedang berkembang, dan publik minoritas yang memiliki suara lain cenderung akan diam. melihat fenomena maraknya pemberitaan tentang terorisme dengan menggunakan perspektif teori ini. Jika, pemberitaan berbagai media massa banyak yang membingkai pemberitaan tentang terorisme, maka media lain yang sebenarnya ingin memberitakan isu lain di luar terorisme akan berpikir ulang untuk memberitakan, karena perhatian publik akan lebih banyak tertuju pada pemberitaan tentang terorisme. Media sosial dan media massa yang membuat penyebaran praktik kekerasan berupa radikalisme makin meluas apalagi mulai ditunggangi kepentingan ormas tertentu, peran media sosial menjadi penting dalam menyajikan peristiwa kehadapan publik yang majemuk. Tugas media bukan saja soal melaporkan peristiwa yang akurat, namun juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan pentingnya penyelesaian konflik. Selain itu, media massa juga dituntut mampu menyosialisasikan toleransi ketidaksepakatan. Dimana ketidaksepakatan dapat dimaknai sebagai buah demokrasi yang indah, bukannya dijadikan landasan untuk berkonfrontasi. 1 Terorisme memerlukan media untuk mendapatkan legitimasi dari publik bahwa aksi yang mereka lakukan lebih karena orientasi ideologis dan politis, bukan karena alasan individu atau personal. Memang, dalam banyak kasus terorisme, para pelaku aksi bom bunuh diri adalah para korban dari aksi pemerintah yang melakukan operasi militer terhadap terorisme atau setidaknya anggota masyarakat yang tidak bersepakat dengan ideologi dominan dan kebijakan negara. Namun demikian kelompok teroris lebih menyukai jika aksi yang mereka lakukan dibingkai dalam pemberitaan media massa sebagai aksi yang bernuansa politis dan ideologis. Sehingga melihat kenyataan seperti ini Pemerintah dalam mencegah adanya penyebaran ideologi-ideologi paham radikalisme yang disebarkan oleh para teroris membutuhkan upaya-upaya lebih lanjut. B. Pembahasan 1. Penegakan Kontra Radikalisasi Dalam Menangkal Paham Radikalisme Pada Era globalisasi yang meningkat saat ini media sosial dan jaringan online menjadi sangat strategis bagi masyarakat dunia karena dapat bersifat anonymity, spektrum yang luas dan berbiaya murah sebagai sarana komunikasi massal. Hal ini menjadikan media sosial pilihan yang efektif untuk menyebarluaskan berbagai pandangan politik, termasuk pandangan yang radikal kepada siapa saja yang memiliki koneksitas dengan jaringan online. Karena itu, perlu respon yang terpadu guna mencegah dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, penyebarluasan informasi, pandangan dan paham yang memicu radikalisme dan teror kekerasan terutama oleh pemerintah. Langkah yang telah ditempuh Kominfo dalam hal ini adalah dengan meningkatkan patroli siber guna mencegah penyebarluasan konten-konten mengandung muatan radikalisme menjadi sangat relevan. Pemblokiran akses pada situs atau website dapat menjadi alternatif yang ditempuh guna membatasi ruang gerak situs, web dan media sosial yang 1 Ida, R. dan Subiakto, H, 2014, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi, Jakarta, Kencana, hlm. 114. 3
Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media... mempromosikan paham radikal. Namun demikian, perlu ditetapkan parameter secara jelas sehingga maksud daripada pemblokiran paham dan konten radikal tidak menjadi momok bagi kebebasan berekspresi di dunia maya. Selain itu, perlu dikembangkan pemahaman dalam masyarakat agar menjadi lebih kritis terhadap informasi dan konten yang diakses atau didapat dari dunia maya. Masyarakat atau individu dapat menjadi pelaku sekaligus korban paparan informasi atau konten radikal sehingga perlu dididik lebih cerdas dalam menggunakan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan secara intens berbagai regulasi yang mengatur penggunaan media online sehingga terbentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga dunia maya. Selama ini, keberadaan UU ITE lebih banyak digunakan untuk menjerat pelaku dengan informasi atau konten yang memiliki dimensi atau bobot politik. Mestinya, UU ITE juga dapat digunakan sebagai landasan penegakan hukum dalam memerangi konten radikal dan jaringan komunikasi yang dilakukan oleh kelompok radikal maupun teroris sehingga menjadi shock therapy bagi penyebar konten radikal. Aspek lain yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikal dalam dunia maya adalah kemampuan daripada masyarakat maupun pemerintah dalam kontra opini atas informasi dan propaganda kelompok radikal di media sosial. Seringkali yang terjadi baru sebatas pemblokiran atau penutupan akses informasi terhadap web atau aplikasi yang menyebarkan paham radikal.2 Upaya kontra opini yang tidak kalah penting justru terlambat dilakukan sehingga paham radikal terlanjur menguasai mindset individu atau masyarakat. Melalui pengembangan kemampuan kontra opini, diharapkan dapat menjadi semacam deframing bagi informasi yang dilakukan kelompok radikal sehingga masyarakat memiliki alternatif dan sumber informasi yang beragam. Dalam kebijakan nasional BNPT merupakan leading sector yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. Dipimpin oleh seorang kepala, BNPT mempunyai tiga kebijakan bidang pencegahan perlindungan dan deradikalisasi, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan dan bidang kerjasama internasional. Dalam menjalankan kebijakan dan strateginya, BNPT menjalankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Penyelesaian terorisme tidak hanya selesai dengan penegakan dan penindakan hukum tetapi yang paling penting menyentuh hulu persoalan dengan upaya pencegahan. Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi pertama, kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Strategi kedua adalah deradikalisasi. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Dalam hal mengatasi penyebaran Radikalisme pada masyarakat di media sosial BNPT lebih menggunakan strategi penyebaran Kontra radikalisasi dengan menyebarkan konten- konten yang bersifat nasionalisme, upaya pelaksanaan Kontra radikalisasi sendiri pemerintah 2 Iboy Sandi, Jurus Menangkal Radikalisme di Dunia, di akses tanggal 9 Oktober 2018. 4
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2, Nomor 1 Bilqis Rihadatul Aisy Dina Oktarina Ibrahim Khusnul Khatimah Haruna Intang Monique Anastasia Tindage dibantu oleh BNPT bekerjasama dengan para generasi muda yang peduli damai dan memiliki jiwa nasionalisme membuat 5 (lima) website perdamaian yakni, dan Kelima website itu akan bersinergi dengan website-website damai dari duta damai 2016 serta dengan Pusat Media Damai (PMD) BNPT dan diharapkan dapat menjadi penyeimbang sekaligus penangkal konten radikalisme dan terorisme yang mulai merajalela di internet saat ini, serta Konten-konten dan pesan damai juga disebarkan oleh para pemuda-pemudi indonesia dan BNPT di media sosial untuk membantu memberikan pemahaman mengenai berbahayanya isu radikalisme terutama yang menyerang anak muda saat ini. 2. Pemberian Regulasi Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kontra Radikalisasi Masalah terorisme di Indonesia bukanlah merupakan hal baru, kejahatan terorisme di Indonesia semakin meningkat bahkan hal ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi pemikiran radikalisme mulai menyebar hingga pelosok-pelosok Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan juga telah dilakukan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi tindakan radikalisme pada masyarakat Indonesia perlu dimulai dengan upaya preventif. Tanpa langkah preventif yang tepat, aksi teror akan terus terjadi dalam skala yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Oleh karena itu pemerintah yang diwakili oleh BNPT melakukan dua strategi yang salah satunya adalah kontra radikalisasi. Kontra radikalisasi merupakan awal upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi serta menghilangkan benih-benih terorisme di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme diperlukan undang-undang yang mengatur atau meregulasi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menimbulkan implikasi hukum bagi kepentingan nasional maupun kepentingan internasional. Oleh sebab itu Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme perlu memperhatikan dua acuan utama dan satu acuan pelengkap yakni konvensi internasional, resolusi serta undang-undang lama. 3 Pada tahun 2018 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang pada tahun 2018, pada tahun 2002 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme lalu pada 2003 peraturan tersebut di undang- 3 Sunardi, Klausula Attentat Dalam Kaitannya Dengan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009. 5
Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media... undangkan. Pada tahun 2010 pemerintah juga mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan kebijakan negara dalam melakukan terorisme di Indonesia sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. Namun, pada peraturan yang telah dikeluarkan dalam rangka memberantas terorisme belum secara lengkap dan tuntas serta aturan tersebut belum mengatur mengenai upaya preventif pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana terorisme sehingga, Menurut Abdul Wahid pada Rumusan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sangat interpretatif dan sangat elastis serta tidak jelas batasan-batasanya, sebab belum melakukan tindak pidana terorisme sudah mendapat ancaman hukuman yang berat. Kalau diperhatikan secara seksama bahwasanya dengan rumusan pasal tersebut, maka pemakai kendaraan yang mencemari udara dapat dikategorikan sebagai teroris.Begitu juga petani yang menggunakan racun pestisida juga dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Jadi pasal tersebut meskipun dapat diterapkan, akan tetapi masih harus dipilah dan dipilih terhadap kasus tertentu.4 Oleh sebab itu UU No. 15 Tahun 2003 dirasa kurang memberikan kepastian hukum sehingga pada tahun 2018 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pemerintah melakukan perubahan atas peraturan sebelumnya dan membuat regulasi yang lebih lengkap dan jelas mengenai proses pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme serta menjelaskan upaya preventif serta represif yang harus dilakukan dalam pemberantasan terorisme. Pasal 43 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Pemerintah juga dituntut untuk melakukan antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu pencegahan yang dilakukan berupa kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi serta efektivitas dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Kontra radikalisasi yang dimaksud dalam Pasal 43 huruf a lalu dijelaskan dalam Pasal 43 huruf c yang menyebutkan bahwa Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Kontra radikalisasi yang dimaksudkan oleh pemerintah ini dikoordinasikan dengan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dalam hal ini yaitu BNPT. Kontra radikalisasi yang dimaksud dapat dilakukan baik secara langsung maupun dengan kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. Pada Pasal 43 huruf c ayat (4) menyebutkan bahwa tatacara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2018, sehingga proses dalam pencegahan kontra radikalisasi belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan kontra radikalisasi. Kontra radikalisasi dapat 4 Abdul Wahid, 2004, Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 77. 6
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2, Nomor 1 Bilqis Rihadatul Aisy Dina Oktarina Ibrahim Khusnul Khatimah Haruna Intang Monique Anastasia Tindage dilakukan secara langsung maupun tidak langsung tetapi agar tidak melanggar ketentuan- ketentuan lainnya sangat diperlukan aturan pelaksanaan agar kontra radikalisasi dapat dilaksanakan secepatnya. Hal yang mendasari mengapa kontra radikalisasi harus dilaksanakan secepatnya karena pemerintah hingga saat ini belum dapat mencegah munculnya gerakan-gerakan terorisme dan pemikiran radikal di Indonesia, oleh karena itu upaya preventif seperti kontra radikalisasi ini harus dilaksanakan sebelum gerakan pemikiran radikal ini menyebar di seluruh generasi-generasi. Berkembangnya dunia dengan era globalisasi dan teknologi kian meningkat sehingga gerakan-gerakan terorisme dan pemikiran radikal dapat dengan mudah dan cepat untuk berkembang di masyarakat. Informasi bukan lagi didapatkan melalui pertemuan orang perorangan tetapi dengan media sosial di internet menjadi langkah muda untuk menyebarkan pemikiran radikal pada generasi-generasi bangsa. Oleh karena itu pemikiran radikal dan terorisme yang tiap waktu kian mengkhawatirkan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar baik tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta pencegahan dapat memberikan hasil yang maksimal. C. Penutup Berdasarkan penulisan tersebut, dapat dipahami bahwa pada saat ini, penyebaran Radikalisme dalam masyarakat di media sosial sudah sangat pesat. Dalam menanggulangi hal demikian maka diupayakan beberapa hal terkait penanggulangan penyebaran terorisme melalui media sosial oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan patroli siber guna mencegah penyebarluasan konten-konten mengandung muatan radikalisme, memberikan pemahaman dalam masyarakat agar menjadi lebih kritis terhadap informasi dan konten yang diakses atau didapat dari dunia maya, mengupayakan masyarakat maupun pemerintah dalam kontra opini atas informasi dan propaganda kelompok radikal garis keras melalui media sosial.5 Pemerintah sebaiknya lebih berupaya dan melakukan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui adanya program kontra radikalisasi dan ikut membantu penyebaran konten-konten damai yang mencegah adanya penyebaran radikalisme terutama di media sosial. Daftar Pustaka Abdul Wahid, 2004, Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung, PT Refika Aditama. Ari Wibowo, 2012, Hukum Pidana Terorisme, Jakarta, Graha Ilmu. Dikdik M. Arief Mansur, 2012, Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta, Pensil. Eric Rosand, 2003, The Counter Terrorism Committee and the Fight Against Terrorism, American Journal International. Haig Khatchadourian, 2001, Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multi Kulural, Yogyakarta, PT Tiara Wacana. 5 Muhammad Imarah, 1999, Fundamentalisme Dalam Perspektif Barat dan Islam, Abdul Hayyie al-Kattani (pent.), Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 22. 7
Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media... Iboy Sandi, Jurus Menangkal Radikalisme di Dunia, 9 Oktober 2018. Ida, R. & Subiakto, H, 2014, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi, Jakarta, Kencana. M. Cherif Bassiouni, 2002, Legal Control of International Terrorism: A Policy Oriented Assessment, Harvard International Law Journal 83. Muh Khamdan, 2015, Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Muhammad Imarah, 1999, Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam, Abdul Hayyie al- Kattani (pent.), Jakarta, Gema Insani Press,. Rasmian Nafik, 2016, Dari terorisme ke Terorisme, dari Lokal Hingga Global, Surabaya, LKPSDM. Topo Santoso dan Eva Achjani Zoelva, 2001, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo. 8