H:\Setwan JADI\Perbup.doc BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 229 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan pelayanan administrasi, perlu dilakukan pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 3 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 4 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Bupati adalah Bupati Malang. 3. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 5 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. 8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas: a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Umum; c. Bagian Program dan Keuangan; d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 6 BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat DPRD Pasal 4 Sekretariat DPRD mempunyai tugas: a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Sekretariat DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; c. penyelenggaraan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Bagian Kedua Sekretaris DPRD Pasal 6 Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. memimpin Sekretariat DPRD dalam perumusan perencanaan, kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 7 b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD; c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bagian Umum Pasal 7 Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD; b. pengelola kepegawaian Sekretariat DPRD; c. pengelola administrasi keanggotaan DPRD; d. pemfasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; e. pengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD; f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD; g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD; h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; dan i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 8 Pasal 9 (1) Bagian Umum terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan c. Sub Bagian Perlengkapan. (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD; b. melaksanakan kearsipan; c. menyusun administrasi kepegawaian; d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian; e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian; f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bagian Rumah Tangga Pasal 11 Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 9 b. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD; c. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DRPD; d. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bagian Perlengkapan Pasal 12 Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; b. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan; c. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan; d. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; e. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD; f. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; g. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bagian Program dan Keuangan Pasal 13 Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 10 Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; b. pengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; c. pemverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD; d. pemverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD; f. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD; g. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD; h. pemverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD; i. pengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD; j. pengoordinir dan pengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD; k. pengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan l. penyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD. Pasal 15 (1) Bagian Program dan Keuangan terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran; b. Sub Bagian Verifikasi; dan c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan. (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program dan Keuangan.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 11 Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran Pasal 16 Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. menyusun bahan perencanaan; b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran baik murni maupun perubahannya; c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; d. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bagian Verifikasi Pasal 17 Sub Bagian Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. merencanakan pemverifikasian keuangan; b. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan; c. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara dan pembantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan/Belanja Langsung; d. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; e. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 12 Paragraf 3 Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pasal 18 Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. merencanakan penatausahaan keuangan; b. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan; c. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan; d. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD; e. menganalisis laporan keuangan; f. menganalisis laporan kinerja; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Pasal 19 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas: a. menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 13 Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan; b. pemfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah; c. pemfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif DPRD; d. pemverifikasi, pengevaluasi dan penganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan; e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda inisiatif DPRD; f. pemfasilitasi penyelenggaraan persidangan; g. penyusun risalah rapat; h. pengoordinasian pembahasan Raperda; i. pemverifikasi, pengoordinasi dan pengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM); j. pemverifikasi, pengoordinasi dan pengevaluasi risalah rapat; dan k. penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan. Pasal 21 (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas: a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan; b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi. (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 14 Paragraf 1 Sub Bagian Kajian Perundang-undangan Pasal 22 Sub Bagian Kajian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. melaksanakan kajian perundang-undangan; b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik; c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan; d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Raperda inisiatif DPRD; e. merancang bahan pembahasan Raperda; f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bagian Persidangan dan Risalah Pasal 23 Sub Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang; b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat; c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD; d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD; e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 15 Paragraf 3 Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi Pasal 24 Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. menyusun bahan komunikasi dan publikasi; b. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD; c. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD; d. merencanakan kegiatan DPRD; e. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Pasal 25 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas: a. menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 16 a. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara; b. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya; e. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; f. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; g. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian aspirasi masyarakat; h. pemfasilitasi, pengoordinasian dan pengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan; i. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; j. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran; k. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan; l. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan m. pemfasilitasi, pemverifikasi dan pengoordinasian persetujuan kerja sama daerah.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 17 Pasal 27 (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas: a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan c. Sub Bagian Kerja Sama dan Aspirasi. (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Paragraf 1 Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Pasal 28 Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara; b. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. menyusun bahan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya; e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 18 Paragraf 2 Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan Pasal 29 Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan; b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD; c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bagian Kerja Sama dan Aspirasi Pasal 30 Sub Bagian Kerja Sama dan Aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. memfasilitasi reses DPRD; b. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat; c. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi; d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; e. melaksanakan kerja sama Sekretariat DPRD dan DPRD; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 19 BAB V TATA KERJA Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 32 (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 33 (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 20 (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 34 (1) Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 35 Biaya penyelenggaraan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 36 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
H:\Setwan JADI\Perbup.doc 21 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 30 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 27 Desember 2019 BUPATI MALANG, Ttd. SANUSI Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 27 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, Ttd. DIDIK BUDI MULJONO Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 13 Seri C
SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, PROTOKOL DAN PUBLIKASI SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB BAGIAN RUMAH TANGGA KETERANGAN : GARIS KOMANDO ----------- : GARIS KOORDINASI SUB BAGIAN VERIFIKASI BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN H:\Setwan JADI\Lampiran.doc BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD BUPATI MALANG, Ttd. SANUSI SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN SUB BAGIAN KERJA SAMA DAN ASPIRASI BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB BAGIAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 229 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH