BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIJUNJUNG, Menimbang Mengingat : a. b. : 1. rangka meningkatkan pelayanan bahwa dalam informasi berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Penerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; dan dokumentasi yang 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republi Indonesia Nomor 4843); 4. Undang - undang Nommor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan (Lembaran Negara Informasi Publik Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (lembaran negara republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang - Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 1
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5479); Peratutan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi; 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 03 tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kementrian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah); 9. Indonesia 8. dan 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota; 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. MEMUTUSKAN : Menetapkan : BUPATI PEDOMAN PERATURAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGELOLAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG. TENTANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. 3. Bupati adalah Bupati Sijunjung. 4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. 5. Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. 2
6. 7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan /atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 8. Pelayanan Informasi adalah jasa oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada masyarakat pengguna Informasi. 9. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik yang dibutuhkan. 10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam rangka pelaksaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. 11. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar,dan suara untuk bahan Informasi Publik. 12. Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. 13. Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis. 14. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung. 15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Kabupaten Sijunjung. 16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di Organisasi Perangkat Daerah sampai ke Perangkat Nagari. 17. Pengguna Informasi Publik adalah orang / badan yang menggunakan Informasi Publik. 18. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah Penguasaan Badan Publik tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. 19. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan / atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik. 20. Tim Pertimbangan adalah tim yang melakukan pengklasifikasian sesuai dengan informasi dan melakukan uji konsekuensi, pengelompokan data / informasi. 21. Klasifikasi Informasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi. 3
22. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 23. Pengujian konsekuensi adalah adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 24. Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik. 25. Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik anatara pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. 26. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Pasal 2 Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menjamin tata tertib administrasi pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah. Pasal 3 Pedoaman Informasi dan Dokumentasi ini meliputi : a. hak dan kewajiban pemerintah daerah; b. klasifikasi Informasi Publik; c. d. e. f. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; standar pelayanan Publik pelaporan; dan pembinaan dan pengawasan. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Hak Pemerintah Daerah Pasal 4 Pemerintah Daerah berhak menolak: a. memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan; dan b. memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 5 (1) Pemerintah daerah wajib: a. Menyediakan, memeberikan dan/atau menertibkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; b. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 4
c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setia orang atas Informasi Publik, antara lain: politik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan/atau pertahanan keamanan negara; d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang megajukan keberatan; e. Menunjuk, mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; f. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Memanfaatkan maupun menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja Informasi disetiap PD, serta situs resmi bagi Pemerintah Daerah (media elektronik dan non elektronik) ; h. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; i. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; j. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan k. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksaan layanan Informasi Publik pada masing-masing PD. (2) Untuk melaksanankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah daerah harus membangun dan megembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. BAB III KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Informasi Publik berdasarkan pengklasifikasian terdiri dari: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, meliputi: 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 3. Infromasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang dikecualikan. b. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Pasal 7 (1) (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Pemohon dengan cepat, terpat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah. 5
(1) (2) Paragraf 1 Informasi yang wajib disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pasal 8 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a angka 1, dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Informasi tentang profil PD meliputi: 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi PD beserta unit-unitnya; 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan 3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat Negara yang wajib melakukannya setelah diperiksa dan diverifikasi dan dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke PD untuk diumumkan. b. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup PD meliputi: 1. Nama dan program kegiatan 2. Penaggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan / atau alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/ atau capaian program dan kegiatan 4. Jadwal pelaksanaan progam dan kegiatan 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas PD 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak- hak masyarakat 8. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada PD yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan umum c. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup PD berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta pencapainnya; d. Ringkasan laporan keuangan meliputi: 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan 4. Daftar aset dan investasi e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik meliputi: 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima; 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik f. 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak Informasi lain tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau produk hukum lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan / atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Pemerintah Daerah; g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dapat dilindungi; 6
h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah daerah maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja Pemerintah Daerah; Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Daerah i. j. Paragraf 2 Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Pasal 9 (1) (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a angka 2, merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi: a. informasi mengenai bencana alam seperti potensi tsunami gunung meletus tanah lonsor, banjir, hama penyakit tanaman, epdemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa, dan lain sebagainya; b. informasi mengenai bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, limbah berbahaya, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya; informasi mengenai bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar masyarakat dan teror; c. d. jenis, penyebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e. racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat; dan f. rencana gangguan terhadap utilitas publik. (3) Penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengumuman Informasi yaitu : a. potensi bahaya dan /atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; b. pihak - pihak yang berpotensi terkena dampak; c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; d. cara menghindari dan / atau dampak yang ditimbulkan; e. cara mendapat bantuan dari pihak yang berwenang; f. pihak - pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat megancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; g. tatacara mengumumkan informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan h. upaya-upaya yang dilakukan oleh PD dan / atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan / atau dampak yang timbulkan. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Pasal 10 Format penyampaian daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yang dilakukan oleh setiap PD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 7
Paragraf 3 Informasi Yang Wajib Tersedia setiap Saat Pasal 11 Infromasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3, meliputi: a. Daftar informasi Publik pada PD / Unit Kerja terkait yang tidak termasuk Informasi dikecualikan; Informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau produk hukum lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan badan publik; Informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan; b. c. d. Agenda kerja Pemerintah daerah; e. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah; f. Informasi Publik yang Informasi mengenai kegiatan pelayanan dilaksakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi publik penindakannya; Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. h. Bagian ketiga Informasi yang dikecualikan Paragraf 1 Umum Pasal 12 (1) (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan informasi yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi Yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. Mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan tradisional; 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. Membahayakan keamanan peralatan, prasarana penegak hukum. 5. Membahayakan keamanan peralatan, prasarana penegak hukum. b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 8
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia; d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional : 1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik daerah; 2. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif dan pendapatan daerah lainnya; 3. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; dan/atau 4. Rencana awal investasi asing. e. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu ; 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, f. dan psikis seseorang; 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. Hasil-hasil kapabilitas, sehubungan intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan atau evaluasi dengan 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan formal dan satuan dengan kegiatan satuan pendidikan pendidikan non formal. g. Memorandum atau surat-surat antar PD atau intra PD, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan h. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang. Pasal 13 Informasi Publik yang dikecualikan sebagaiman dimaksud dalam pasal 12, merupakan Informasi yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Jangka waktu pengecualian Pasal 14 (1) Jangka waktu pengecualian Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat meghambat proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. (2) Jangka waktu pengecualian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. 9
Pasal 15 Jangka Waktu Pengecualian Informasi yang apabila dibuka dan diberika Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan pada Pemohon perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Jangka Waktu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengukapkan Rahasia pribadi seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuka jika : a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; (3) dan/atau b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 18 Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar PD atau Intra PD yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 (1) PPID atas persetujuan atasan PPID dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (2) Pegubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi. Pasal 20 (1) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan. (2) Dalam melakukan penghitaman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan. atau pengaburan 10
Pasal 22 Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi oleh Bupati atas usulan PPID. Pasal 23 Alur mekanisme pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 24 (1) telah habis Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan yang pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu 30 pengecualian. (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka Waktu Pengecualian. BAB IV PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Bagian kesatu Pembentukan Pasal 25 1) Dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dibentuk: a. Tim pertimbangan Klasifikasi Informasi Data Umum/dikecualikan; b. PPID; dan c. PPID-Pembantu. 2) Pembentukan Tim Pertimbangan dan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai dengan Lampiran III yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Wewenang Pasal 26 1) Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut : a. melakukan uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan Informasi. 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pertimbangan Klasifikasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengambilan keputusan terhadap sengketa Informasi; dan b. penyelesaian masalah lainnya. 11
Pasal 27 1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasala 25 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah selaku atasan PPID. 2) Dalam pelaksaan tugas PPID sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh : a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai penyimpan dokumentasi arsip; b. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah sebagai penasihat hukum dan penyelesaian sengketa; c. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelayanan informasi; Pasal 28 (1) PPID sebagamana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PD; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik; d. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; f. Melakukan informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pembahasan klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan; inventarisasi g. Membuat laporan pelayanan informasi yang mencakup : 1. Jumlah permohonan informasi yang diterima; 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan 4. Alasan penolakan Informasi Publik. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID melaksanakan fungsi : a. Penghimpunan Informasi Publik dari PD/Unit Kerja; dan b. Penataan, dan penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh dari PD/Unit Kerja. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), PPID mempunyai wewenang; a. Meminta dan memperoleh informasi dari PD/Unit Kerja; b. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, pelayanan, serta pemeliharaan informasi dan dokumentasi dengan PPID-Pembantu; c. Mendelegasikan pemenuhan permintaan Informasi kepada PPID- Pembantu; d. Menolak memberikan Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan e. Melaporkan penyalahgunaan Informasi yang diberikan Kepada Negara RI. 12
Pasal 30 (1) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) huruf c, dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada setiap PD. (1) Jabatan PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat kepada jabatan : a. Sekretaris pada PD; b. Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada Bidang di lingkungan sekretariat Daerah; c. Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD; d. Kepala UPT; e. Pemerintahan Nagari beserta unsur; (3) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh pelaksana Pembantu Teknis dan Administrasi yang ditetapkan oleh pimpinan pada masing-masing PD. Pasal 31 (1) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas: a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik; d. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; e. Menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; f. Melayani permohonan Informasi yang dilakukan oleh masyarakat dan menyampaikan laporan permohonan Informasi tersebut kepada PPID; dan g. Melakukan inventarisasi disampaikan kepada PPID. Informasi yang Dikecualikan untuk (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PPID-pembantu mempunyai fungsi: a. Penghimpunan Informasi Publik Pada Masing-Masing PD; dan b. Penataan dan penyimpanan Informasi Publik pada masing-masing PD Pasal 32 PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai kewenangan untuk: a. Memberikan pelayanan Informasi dan menolak permohonan Informasi yang diketahui/disetujui oleh kepala PD, dengan ketentuan: 1. Kepala PD bertanggung jawab penuh terhadap semua proses pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan PD yang dilaksakan oleh PPID-Pembantu; 2. Kepala PD menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari PPID-Pembantu kepada PPID. 13
b. Bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses mediasi atau Ajudikasi di Komisi Informasi dan proses Ajudikasi di Pengadilan apabila terjadi sengketa Informasi. BAB V STANDAR PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Umum Pasal 33 (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan/atau mengetahui Informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik. (2) PD wajib memberikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. Pengumuman; dan b. Permohonan. Bagian kedua Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman Pasal 34 PD wajib mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 35 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diumumkan melalui situs resmi dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 36 (1) Informasi yang wajib diumumkan serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diumumkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tanpa adanya penundaan. tepat dan disampaiakan (2) PD wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak serta menyediakan sarana dan prasarana bagi penyebar luasan informasi keadaan darurat. (3) PD yang berwewenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib: a. Mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak- pihak yang berpotensi terkena dampak; dan b. Menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebar luasan informasi keadaan darurat. Bagian Ketiga Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan Pasal 37 Seluruh Informasi Publik yang beradan pada PD selain Informasi yang Dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik. 14
Pasal 38 (1) Prosedur pengajuan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis, diajukan langsung pada PPID sesuai bidang yang dibutuhkan. (2) Prosedur pengajuan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut : a. Mengisi Formulir Permohonan, yang memuat antara lain : 1. Nomor pendaftaran yang telah diisi berdasarkan setelah permohonan Informasi Publik diregistrasi; 2. Nama; 3. Alamat 4. Pekerjaan; 5. Nomor telepon/email; 6. Rincian informasi yang dibutuhkan; 7. Tujuan penggunaan Informasi; 8. Cara memperoleh Informasi; 9. Cara mendapatkan salinan Informasi. b. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk, dengan ketentuan bagi pemohon atas nama lembaga/organisasi disertakan dengan Kartu Tanda Penduduk pimpinan lembaga/organisasi, dan Akta Notaris/Surat Pembentukan Lembaga/Organisasi. (3) Apabila Dokumentasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dipenuhi oleh Pemohon Informasi Publik, maka PPID akan meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat. (4) Dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID maka PPID menjawab dan menyarankan agar Pemohon mengajukan ke PD lain yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan. (5) Alur mekanisme permohona Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Formulir Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Format Surat Permohonan kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini. Pasal 39 (1) Permohonan Informasi Publik secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan secara lansung maupun aplikasi ppid.sijunjung.go.id; secara online dengan memanfaatkan (2) Permohonan Informasi Publik secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud diatas harus tetap dicatat dalam formulir permohonan. (3) Alur mekanisme Permohonan Informasi Publik secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Alur mekanisme permohonan Informasi Publik secara online dengan memanfaatkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Pasal 40 (1) PPID mengkoordinasikan pencatatan Permohonan Informasi Publik dalam register permohonan. 15
(2) PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pemohon Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik. (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan pemberian nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima. (4) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimile atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi PD untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirim kepada pemohon bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik. (5) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah tanda bukti permohonan diberikan nomor pendaftaran sebagai Informasi Publik. (6) Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Nomor pendaftaran permohonan; b. Tanggal permohonan; c. Nama pemohon; d. Alamat; e. Pekerjaan; f. Nomor kontak; g. Informasi publik yang diminta; h. Tujuan penggunaan informasi; i. Status informasi untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi; j. Format informasi yang disukai; k. Jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat atau mendapatkan informasi; l. Keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan kepada PD lain bila Informasi yang diminta berada dibawah kewenangan PD lain; m. Alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak; n. Hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian Informasi; o. Biaya; dan p. Cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta. 7) Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak lampiran VII yang merupakan bagian tercantum dalam terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 41 (1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik, PPID wajib: a. Memberikan akses bagi Pemohon untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan ditempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi Publik yang dimohon; b. Memberikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan c. Memberikan Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. (2) Dalam hal pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan: 16
a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; b. Pemohon Informasi Publik medapatkan salinan Informasi yang dibutuhkan; c. Pemberian alasan tertulis apabila permohonan Informasi ditolak; dan d. Pemberian Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. (3) PPID memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan. (4) PPID memastikan permohonan pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40. Pasal 42 (1) PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban PD atas setiap permohonan Informasi Publik. (2) Pemeberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Informasi Publik yang diminta berada dibawah penguiasaannya atau tidak; b. Pemberi tahuan kepada PD yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tersebut tidak dibawah penguasaannya; c. Menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya; d. Bentuk Informasi yang tersedia; e. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon; f. Waktu yang butuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon; g. Penjelasan atas penghitaman/pengburan informasi yang dimohon bila ada; dan h. Penjekasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan. (3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau saat permohonan dilakukan, PPID wajib seluruhnya pada menyampaikan pemberi tahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon. (4) Apabila Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat pemohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik yang dimohon kepada pemohon Informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan Bupati ini. (5) Dalam hal Permohonan informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi. (6) Surat Keputusan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat: a. Nomor pendaftaran; b. Nama; c. Alamat; d. Pekerjaan; 17
e. Nomor telepon/faksmile/email; f. Informasi yang dibutuhkan; g. Keputusan pengecualian dan penolakan informasi; h. Alasan pengecualian; i. Konsekuesnsi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi. (7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) DAN Informasi Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima. (8) Dalam hal PPID belum atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah Informasi yang dimohon Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. (9) Perpanjanagn termasuk (8) beserta sebagaimana dimaksud pada ayat penyampaian Informasi Publik yang dimohonj dilakukan paling lambat 7 jangka waktu pemberitahuan tertilis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dan tidak dapat diperpanjang lagi. (tujuh) hari kerja sejak (10) Format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Surat Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran VIII danlampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratturan Bupati ini. Bagian Keempat Biaya Pasal 43 Biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman Informasi Publik apabiloa dibutuhkab dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik berupa biaya fotocopy, CD dan kurir/pos. Bagian Kelima Pengajuan Keberatan Pasal 44 (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut: a. Terdapat penolkan atas permohonan Informasi Publik; b. Tidak disediakan Informasi berkala; c. Tidak ditanggapinyan permohonan Informasi Publik; d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sesuai dengan yang diminta; e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. Penyampaian Informasi Publlik melebihi waktu sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Atasan PPID melalui PPID. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum. 18
Pasal 45 (1) PPID wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat,dan nomor konta PPID. (2) PPID dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilkinya. Bagian Keenam Registrasi Keberatan Pasal 46 (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediuakan oleh PPID. (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan. (3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud padan ayat (1) paling sedikit memuat: a. Nomor registrasi pengajuan keberatan; b. Nomor pendaftaran permohjonan Informasi Publik c. Tujuan penggunaan Informasi Publik; d. Identitas Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; e. Identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Keberatan bila ada; f. Alasan pengajuan keberatan; g. Kasus posisi permohonan Informasi Publik; h. Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh [petugas; i. Nama dan tanda tangan Pempohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; dan j. Nama dan tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan. (4) PPID wajibmemberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan. (5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 47 (1) PPID mencatat keberatan daloamregister keberatan. (2) Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit memuat: a. Nomor registrasi pengajuan keberatan; b. Tanggak diterimanya keberatan; c. Identitas pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanyan yang mengajukan keberatan; d. Nomor pendaftaran informasi Publik; e. Informasi Publik yang diminta; f. Tujuan penggunaan Informasi; g. Alasan pengajuan keberatan; h. Keputusan atasan PPID; 19
i. Hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan; j. Nama atasan PPID; dan k. Tanggapan Pemohon Informasi. (3) Format Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercantum dalam terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. lampiran XI yang merupakan bagian Bagian Ketujuh Tanggapan atas keberatan Pasal 48 (1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaiakan kepada Pemohonan Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan; d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan e. Jangka waktu pelasanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. (3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimjana dimaksud pada ayat (1) pada saatnya ditetapkan keputusan tertulis tersebut. Pasal 49 Format Alur mekanisme pengelolaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 samapai dengan Pasal 48, tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. BAB VI PELAPORAN Pasal 50 (1) PPID-Pembantu berkewajiban menyampaikan laporan kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan, meliputi: a. Jumlah permohonanInformasi Publik yang diterima; b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; c. Jumlah permohonan Informasi Publi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi yang ditolak d. Alasan penolakan Informasi Publik. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan PPID kepada Bupati melalui atasan PPID. Pasal 51 PPID melaporkan hasil pelayanan Informasi Publik secara berkala sebulan sekali (bulanan) kepada Atasan PPID. 20
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAL 52 (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID melakukan pembinaan terhadap PPIDPembantu disetiap PD; (2) Pengawasan pelayanan Informasi Publik dilakukan memlalui pengawasan atasan langsung secara berjenjang berupa pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan Informasi Publik. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 79 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 54 Peraturab Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatan dalam berita daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 29 Oktober 2018 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 29 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ZEFNIHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 57 21