C S I S POLICY BRIEF Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini CSIS Policy Brief by: Dandy Rafitrandi Peneliti, Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia Muhammad Habib Peneliti, Departemen Hubungan Internasional, CSIS Indonesia Latar Belakang Enam belas putaran perundingan I-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) telah berlangsung. Namun demikian, negosiasi masih cukup dinamis dan kesepakatan masih belum cukup memenuhi kepentingan Indonesia dan juga Uni Eropa. Setelah menjalani proses negosiasi selama hampir delapan tahun, kedua belah pihak harus dapat mengesampingkan perbedaan dan fokus pada kepentingan bersama untuk membawa I-EU CEPA mencapai kesepakatan akhir. Uni Eropa, yang menempati posisi kelima sebagai mitra dagang terbesar bagi Indonesia, memainkan peran penting dalam dinamika perdagangan internasional. Pada semester pertama tahun 2023, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai USD 15,8 miliar. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa mencapai USD 8,8 miliar, sementara impor dari Uni Eropa tercatat sebesar USD 6,9 miliar. 1 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini
Namun demikian, dengan potensi pasar, komplementaritas yang tinggi, serta sektor-sektor strategis yang masih belum digali lebih jauh, hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa dan negara-negara Eropa saat ini belum mencapai potensi terbaiknya. Studi yang dilakukan oleh CSIS Indonesia tahun 2021 menggarisbawahi beberapa poin penting mengapa Indonesia perlu memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara 1 Uni Eropa melalui I-EU CEPA. Yang pertama, sebagian besar produk-produk Indonesia masih memanfaatkan tarif preferensial Generalised Scheme of Preferences (GSP) yang hanya berlaku untuk negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Fasilitas tersebut mungkin tidak lagi tersedia seiring pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dalam waktu yang dekat. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap hilangnya daya saing produk-produk Indonesia. Selanjutnya, pengurangan tarif mungkin akan mengkhawatirkan perusahaan domestik di Indonesia seperti meningkatnya persaingan pasar dari produk-produk Uni Eropa. Namun, studi CSIS juga menjelaskan bahwa produk Indonesia dan Uni Eropa memiliki kompatibilitas yang tinggi akibat dari perbedaan faktor geografis, demografi dan budaya yang berbeda. Dengan kata lain, I-EU CEPA tidak hanya menguntungkan akan konsumen domestik tapi juga merupakan peluang bagi perusahaan di Indonesia untuk melakukan diversifikasi dari pemasok tradisional dan memanfaatkan opsi produk-produk input yang berkualitas tinggi. Yang tidak kalah penting, I-EU CEPA diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan dalam bidang jasa, memberikan akses pasar untuk aliran lintas batas jasa dan menciptakan kerangka regulasi yang lebih baik dan transparansi untuk sektor jasa dan investasi. Meningkatkan kualitas sektor jasa secara keseluruhan, seperti logistik, bisnis, dan jasa keuangan, akan berdampak positif pada daya saing ekonomi Indonesia. Tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui investasi asing langsung dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa. Pada tahun 2019, kurang dari 1% dari total nilai tambah maju Uni Eropa berasal dari Indonesia dibandingkan dengan 12% untuk seluruh negara ASEAN. Selanjutnya, Indonesia juga harus dapat meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan berbagai negara pesaing kita. I-EU CEPA diharapkan dapat memperluas akses pasar dan menjaga daya saing produk Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Untuk itu Indonesia perlu belajar lebih banyak dari Vietnam, yang telah menyelesaikan perundingan dengan Uni Eropa pada tahun 2020. Total ekspor Vietnam ke Uni Eropa mencapai USD 60 miliar atau hampir tiga kali lipat dengan surplus perdagangan yang mencatat hampir lima kali lipat dibandingkan Indonesia. Ekspor ke Uni Eropa tercatat naik hingga 76% dibandingkan perdagangan pada tahun 2020 sebelum FTA antara keduanya berjalan. 1 Seizing Gains from a Transformative Agreement: A Study on the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, CSIS Indonesia, diakses 15 Januari 2024, 2 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini 1
Perdagangan dan Investasi sebagai Motor Transformasi Struktural di Vietnam Dibandingkan dengan negara-negara di dunia, keterbukaan ekonomi di Vietnam cenderung berada diatas rata-rata. Misalnya, dilihat dari rasio perdagangan internasional terhadap PDB Vietnam mencapai 93,3% pada tahun 2021 dibandingkan dengan Indonesia yang sekitar 21,6%. (Gambar 1). Dengan kata lain, perdagangan internasional memilki dampak yang lebih signifikan bagi perekonomian Vietnam. Tingginya aktivitas ekspor maupun impor di Vietnam juga menunjukan bahwa Vietnam memiliki partisipasi yang tinggi dalam rantai nilai global dan regional. Hal ini ditunjukan dengan indikator backward linkage (BL) dan forward linkage 2 (FL) yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN pada Gambar 2. Indonesia terutama tertinggal pada indikator BL yang berarti share produk impor yang digunakan Indonesia untuk diekspor kembali cukup rendah. Dengan kata lain, ada kemungkinan permasalahan terkait dengan fasilitasi perdagangan dari sisi impor yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam rantai nilai global. Gambar 1. Rasio Perdagangan Internasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Gambar 2. Perbandingan BL & FL Indonesia & Vietnam Sumber: World Devopment Indicators, World Bank (2023) Sumber: OECD (2023) Keterbukaan ekonomi yang cukup tinggi dapat dikatakan berhasil merubah struktur ekonomi Vietnam dalam beberapa dekade terakhir. Disaat tren stagnasi dan deindustrialisasi terjadi di negara-negara berkembang lainnya termasuk Indonesia, produksi barang manufaktur ekspor Vietnam terus meningkat (Gambar 3). Dengan iklim investasi yang mendukung, Vietnam juga menjadi salah satu negara yang dapat dikatakan sukses melakukan upgrading produk-produk ekspor dari produk teknologi rendah ke tinggi dalam 2 Menurut OECD, Forward Participation (FP) merupakan rasio nilai tambah domestik yang dikirim ke perekonomian ketiga terhadap total ekspor bruto perekonomian. Hal ini mencakup nilai tambah domestik yang terkandung dalam bahan baku yang dikirim ke perekonomian ketiga untuk pengolahan lebih lanjut dan ekspor melalui rantai pasokan. Ini adalah perspektif "Penjual" atau sisi penyediaan dalam partisipasi GVC. Sedangkan, Backward Participation (BP) mengacu pada rasio "Kandungan nilai tambah asing dari ekspor" terhadap total ekspor bruto perekonomian. Ini adalah perspektif "Pembeli" atau sisi perolehan dalam GVC, di mana suatu perekonomian mengimpor produk antara untuk menghasilkan ekspornya. 3 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini
satu dekade terakhir. Data terakhir pada tahun 2020 menunjukan bahwa sekitar 40% produk manufaktur yang diekspor oleh Vietnam merupakan produk dengan teknologi tinggi (high-tech export) . Sementara itu Indonesia hanya mengekspor 8,4% produk ekspor high- tech dari total ekspor (World Bank, 2023). Keberhasilan Vietnam dalam meningkatkan daya saing ekonomi juga tidak lepas dari peranan investasi luar negeri yang secara konsisten masuk ke Vietnam. Investor luar negeri juga menjadikan partisipasi aktif Vietnam dalam perjanjian perdagangan internasional sebagai salah satu faktor penarik terlepas dari faktor lainnya seperti tenaga kerja yang kompetitif. Gambar 4 memperlihatkan bahwa investasi luar negeri terhadap total PDB Vietnam hampir selalu konsisten diatas tren dunia. Berbagai temuan mengemukakan Vietnam sebagai negara yang paling diuntungkan akibat perang dagang antara Amerika 3 Serikat dan Tiongkok. Berbagai perusahaan global seperti Samsung telah menjadikan Vietnam sebagai production hub dalam produk smartphones dan sejenisnya. Terbukti dengan meningkatnya ekspor smartphones dan menempatkan Vietnam menjadi eksporter smartphones terbesar kedua setelah Tiongkok. Samsung melakukan investasi besar pertama di Vietnam pada tahun 2008 hingga sekarang menjadi perusahaan terbesar di Vietnam dalam segi pendapatan dengan total pekerja sekitar 170,000. Gambar 3. Rasio Produk Ekspor Manufaktur Gambar 4. FDI Inflow (% PDB) terhadap Total Produk Ekspor (%) Sumber: World Devopment Indicators, World Sumber: World Devopment Indicators, Wolrd Bank (2023) Bank (2023) 3 4 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini
Beberapa studi menjelaskan dampak gencarnya liberalisasi perdagangan dan implementasi FTA di Vietnam. Misalnya beberapa studi menjelaskan lonjakan ekspor Vietnam akibat dari 4 berlakunya perjanjian perdagangan Amerika Serikat terutama indsutri tekstil. Sesuai dengan teori perdagangan, studi tersebut juga menemukan bahwa ekspansi perdagangan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan upah termasuk sektor pertanian. PDB per kapita meningkan 21 kali lipat dari US$ 100 di tahun 1985 menjadi sekitar US$2,100 di tahun 2015. Selain itu, peningkatan harga relatif komoditas ekspor juga 5 berpengaruh terhadap menurunnya kemiskinan. Komitmen Politik dan Konsistensi Kebijakan Perdagangan Pada tahun 2020, Vietnam dan Uni Eropa secara resmi mengimplementasikan perjanjian perdagangan V-EU FTA yang menghapus hampir semua tarif. Hal ini memudahkan pelaku bisnis di Vietnam dan Uni Eropa untuk mengekspor dan mengimpor barang dan jasa hingga investasi langsung. Selain akses asar dan kemudahan investasi, V-EU FTA juga mencakup ketentuan-ketentuan tentang hak tenaga kerja, perlindungan lingkungan, dan hak kekayaan intelektual. Kesanggupan Vietnam dalam implementasi komitmen perjanjian V-EU FTA juga menjadi pro dan kontra baik di Vietnam dan Uni Eropa. Namun demikian, beberapa hal Pertama, Vietnam memang memiliki komitmen politik yang besar untuk menjadikan Vietnam sebagai negara sosialis yang berorientasi pasar dengan cara meningkatkan integrasi terhadap perekonomian global melalui perdagangan internasional. Dengan konsistensi kebijakan perdagagan dan investasi yang cukup agresif, visi Vietnam mulai memberikan hasil dalam kurun waktu yang cukup singkat. Upaya ini dimulai dari reformasi "Doi Moi" tahun 1986 yang membuka perdagangan dan investasi luar dan bergabung dalam ASEAN FTA tahun 1996. Vietnam juga berhasil menyelesaikan perjanjian bilateral pertama dengan Amerika Serikat pada tahun 2001 dan secara resmi menjadi anggota WTO pada tahun 2005. Setelah itu, Vietnam menjadi salah satu negara yang menjadi inisiator Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2016. Selanjutnya, dari sisi pengambilan kebijakan yang terkait dengan perdagangan internasional, Vietnam memiliki Undang-undang Manajemen Perdagangan Internasional yang secara khusus mengatur penanggung jawab dan tugas pokok masing-masing institusi pemerintah dalam perdagangan internasional. Adapun institusi yang menjadi focal point dalam urusan perdagangan di Vietnam adalah Kementerian Industri dan Perdagangan dengan beberapa fungsi kementerian lainnya dalam menunjang perdangan internasional juga disebutkan secara spesifik di Undang-undang. Selain itu, keikutsertaan Vietnam dalam CP-TPP sebagai perjanjian perdagangan yang memilki standar dan komitmen tertinggi juga memudahkan Vietnam dalam bernegosiasi dengan negara mitra lainnya termasuk Uni Eropa. Situasi ini berbeda dengan Indonesia yang belum sigap beradaptasi dengan berbagai standar tersebut dan menjalankan perjanjian perdagangan berkualitas tinggi. 4 McCaig (2011) dan McCaig & Pavcnik (2013) 5 Heo & Doanh (2009) 5 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini
Terkahir, partisipasi Vietnam dalam perjanjian-perjanjian perdagangan juga meningkatkan resiliensi perekonomian domestik. Di tengah pandemi COVID-19 yang kompleks, partisipasi dalam FTA, terutama FTA generasi baru seperti CP-TPP, FTA UE - Vietnam (EVFTA), dan FTA Inggris-Vietnam (UKVFTA), telah membantu Vietnam dalam mencapai pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi. Ekspor ke anggota CP-TPP contohnya mencapai sekitar 41 miliar USD tahun lalu atau naik 38,7% YoY. Hal yang sama terjadi pada pertumbuhan ekspor Uni Eropa yang meningkat 24,2% menjadi lebih dari 32 miliar USD. Terakhir, ekspor ke negara anggota RCEP sudah mencapai 108,48 miliar USD dalam sembilan bulan pertama tahun 2022, naik 16,4% dari tahun sebelumnya. Gambar 3.5. dibawah memperlihatkan peranan sentral Vietnam sebagai supply chain hub dan connector dari kawasan dan negara-negara melalui perjanjian-perjanjian perdagangan. Gambar 5. Network FTA di Vietnam Sumber: Vietnam Briefing (2021) Dinamika dan Tantangan Regulasi Meskipun terdapat keuntungan ekonomi yang potensial, proses negosiasi perjanjian ini diselimuti oleh pembahasan dinamis mengenai hal-hal yang menghambat kemampuan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini terutama disebabkan oleh kompleksitas kebijakan domestik dan perbedaan kepentingan antar negara, seiring dengan situasi geopolitik yang tengah berkembang. Larangan ekspor Indonesia, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, dan yang terkini, the EU Deforestation-Free Regulation (EU DR) adalah contoh kebijakan dalam negeri yang memiliki dampak terhadap dimensi perdagangan eksternal. 6 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini telah
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Guna mendukung tercapainya ambisi sebagai benua netral iklim pertama pada tahun 2050, UE secara proaktif menggagas kebijakan CBAM berupa pengenaan harga karbon pada 6 produk impor tertentu yaitu semen, alumunium, pupuk, listrik, hidrogen, besi dan baja. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap. Tahap transisi yang sudah dimulai sejak 1 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2024 mewajibkan importir produk tersebut melaporkan volume barang yang diimpor beserta emisi gas rumah kaca (GRK) yang melekat dalam proses produksinya. Tahapan transisi berikutnya per 1 Januari 2025 yang mewajibkan penggunaan metode UE dalam pelaporannya dan estimasi hanya boleh digunakan untuk barang-barang 7 kompleks jika estimasinya merepresentasikan kurang dari 20% total emisi melekat. Tahapan implementasi penuh dimulai per 1 Januari 2026 dimana importir perlu membeli sertifikat CBAM dengan harga yang ditetapkan oleh harga rata-rata lelang mingguan pada Sistem Perdagangan Emisi UE.8 Gambar 6. Cakupan Produk Ekspor yang terkena CBAM di Uni Eropa (% total Produk EKspor yang terkena CBAM) Sumber: World Bank (2023) Merujuk pada data Bank Dunia (2023), ekspor produk-produk CBAM oleh negara-negara ASEAN ke Uni Eropa tidak begitu tinggi apabila dibandingkan dengan keseluruhan total produk CBAM yang diekspor ke dunia. Indonesia dan Vietnam terpaut tipis di urutan kedua dan ketiga. Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan yang dilakukan kedua negara dalam menyikapi kebijakan CBAM. Vietnam melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk mempercepat transisi rantai pasoknya menuju rendah karbon. 6 European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions, European Commission, 14 Juli 2021, diakses 12 November 2023, 7 "Carbon Border Adjustment Mechanism," European Commission, diakses 12 November 2023, 8 Ibid. 7 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini
Hal ini tampak dari keseriusan Kementerian Perdagangan dan Industri Vietnam untuk menerapkan peraturan tentang kewajiban pengukuran, pelaporan, dan verifikasi mitigasi GRK bagi seluruh sektor CBAM per tahun 2025, sembari juga memberikan kursus pelatihan 9 bagi industri terkait untuk lebih patuh terhadap kontrol emisi GRK. Sementara itu, Indonesia berkutat dengan penyampaian keberatannya terhadap CBAM menganggap sebagai 10 11 hambatan perdagangan, serta hanya memberikan informasi kepada industri dalam negeri. Kebijakan CBAM memang dapat menjadi hambatan bagi Indonesia dalam jangka pendek, tetapi mengikuti pemenuhannya lebih banyak akan menjadi peluang secara jangka panjang untuk menjaga daya saing dan akses pasar produk CBAM dari Indonesia. Sangat mungkin bahwa UE hanya menjadi inisiator dari tren ini, sedangkan negara-negara lain akanmengadopsi kebijakan serupa seiring dengan memburuknya dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, insentif yang ditawarkan UE baik melalui perundingan I-EU CEPA, Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP), dan Global Gateway perlu diarusutamakan betul dengan kebutuhan sektor-sektor CBAM Indonesia beradaptasi. Deforestation-Free Supply Chains (DFSC) Guna berkontribusi terhadap pemeliharaan biodiversitas dunia dan pengurangan tutupan hutan pada tahun 2030, UE juga menggagas kebijakan DFS berupa pengenaan kewajiban uji kelayakan (due diligence) - termasuk pengumpulan informasi, penilaian risiko, dan penerapan langkah mitigasi deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia - pada rantai pasok produk agrikultur yang dijual di pasar UE. Sejumlah produk tersebut yaitu hewan 12 ternak, coklat, kopi, minyak sawit, karet, kedelai, kayu, berikut turunannya. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap. Kewajiban bagi pelaku usaha besar memenuhi kebijakan DFSC akan dimulai sepenuhnya pada 30 Desember 2024, sementara bagi pelaku usaha kecil dan 13 menengah masa pemberlakuan dimulai pada 30 Juni 2025. DFSC menggantikan EU Timber Regulation. Penerimaan Indonesia dan Vietnam juga berbeda signifikan dalam menghadapi DFSC. Kementerian Agrikultur dan Pembangunan Desa Vietnam melihat DFSC sebagai momentum untuk membawa sektor agrikultur Vietnam bertransformasi menjadi lebih transparan, 9 "Việt Nam prepares for carbon tariffs in pursuit of net-zero emission target," Ministry of Commerce Vietnam, 11 September 2023, diakses 12 November 2023, 10 Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perundingan Kementerian Perdagagan RI, hlm. 99. 11 Kepala BKPerdag: Jelang 2026, Sektor Besi dan Baja Indonesia Perlu Antisipasi Carbon Border Adjustment Mechanism di Uni Eropa," Kementerian Perdagangan, 25 Agustus 2022, diakses 12 November 2023, eropa 12 "Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (Text with EEA relevance)," EUR-LEX, 31 Mei 2023, diakses 12 November 2023, 13 "FAQ - EU deforestation Regulation," European Commission, diakses 12 November 2023, 8 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini
14 bertanggungjawab, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Pandangan positif ini diimplementasikan tiga langkah konkrit. Pertama, berpartisipasi dalam diskusi teknis dan politis bersama Komisi Eropa. Kedua, menugaskan agensi-agensi khusus untuk mempersiapkan Kerangka Kerja Adaptasi terhadap EUDR (DFSC). Ketiga, menandatangani nota kesepahaman dengan dinas agrikultur dan pembangunan desa di sejumlah daerah, kamar dagang, serta mitra internasional untuk mengkoordinasikan implementasi rantai pasok yang lebih berkelanjutan dan menghindari deforestasi di tingkat daerah. 15 Sementara itu, Indonesia lebih memandang DFSC secara negatif. Hal ini tercermin dari pernyataan resmi baik disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian 16 Perdagangan. Indonesia juga menggalang dukungan dari 17 negara lain, dan memprakarsai 17 komunike bersama Asosiasi Negara Penghasil Karet Alam untuk mengekspresikan keberatan terhadap pemberlakuan DFSC. Walaupun perlu diapresiasi rencana pemerintah mengupayakan clearinghouse dalam rangka memastikan produk perkebunan ekspor Indonesia dapat ditelusuri dan membentuk gugus tugas bersama Malaysia dengan Uni Eropa untuk mediskusikan solusi terhadap DFSC, refleksi terhadap kebijakan domestik tetap perlu dilakukan. Utamanya harmonisasi antara Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, serta memastikan pemanfaatan dana perkebunan kelapa sawit untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) memenuhi standar internasional. UE mungkinkurang tepat dalam hal tidak mengkonsultasikan DFSC dengan negara-negara lain terlebih dahulu, tetapi situasi tersebut seharusnya tidak menjustifikasi keengganan untuk beradaptasi. Pertimbangan Kondisi Geopolitik Terkini dan Langkah Ke Depan Melihat perkembangan terbaru dalam tensi geopolitik dan strategis, Indonesia dan Uni Eropa perlu mempertimbangkan untuk membangun lebih banyak "jembatan" dan berkompromi secara baik untuk mencapai tujuan ekonomi yang strategis bagi kedua pihak. Tensi geopolitik yang masih cukup tinggi di Eropa akibat perang antara Rusia dan Ukraina serta aspirasi Uni Eropa untuk melakukan diversifikasi dalam rangka menurunkan risiko (de- risking) kepastian rantai pasok membuat rampungnya I-EU CEPA semakin relevan dan mendesak. 14 "Vietnam ready to adopt EU regulation on deforestation," Center for WTO and International Trade, Vietnam Chamber of Commerce and Industry, 7 Juli 2023, deforestation 15 "EC highly appreciates Vietnam's quick adaptation to the EU Deforestation-Free Regulation," Nong Hiep, 21 September 2023, diakses 13 November 2023, 16 "17 Like-Minded Countries Convey Official Concern Regarding the EUDR," Kementerian Luar Negeri Indonesia, 8 September 2023, diakses 9 Januari 2024, 17 "Tanggapi EUDR, Indonesia Prakarsai Komunike Bersama Keberlanjutan Karet Alam," Kementerian Perdagangan, 27 Oktober 2023, diakses 9 Januari 9 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini
Indonesia harus dapat melihat peluang I-EU CEPA ini sebagai modal untuk mendorong upaya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk mempercepat agenda transisi energi untuk mencapai karbon netral pada tahun 2060. Dengan adanya I-EU CEPA diharapkan dapat mengundang investasi berkualitas tinggi dari Uni Eropa dalam bentuk pembiayaan iklim, infrastruktur hijau, dan teknologi energi terbarukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kepastian dalam perlindungan investasi dan berkomitmen pada standar ketenagakerjaan dan lingkungan yang memadai. Perlu diingat bahwa kerja sama ekonomi memainkan peran penting dalam pembangunan kapasitas untuk memfasilitasi investasi, misalnya membantu UKM untuk memanfaatkan I-EU CEPA. Dengan demikian, besar harapan putaran negosiasi I-EU CEPA di tahun 2024 ini dapat menghasilkan perkembangan dan kemajuan yang signifikan untuk mewujudkan hubungan ekonomi dan strategis antara Indonesia dan Uni Eropa yang setara dan saling menguntungkan. Perlu diingat pula bahwa perundingan I-EU CEPA tidak terjadi di ruang hampa. Semakin lambat negosiasi ini diselesaikan, semakin lama pula Indonesia dapat memanfaatkan momentum diversifikasi UE dan semakin besar pula peluang Vietnam serta negara lain mendominasi pasar UE. Di sampaing itu, semakin lambat negosiasi diselesaikan akan semakin banyak pula regulasi baru yang kemungkinan dikeluarkan UE dan justru dapat memperkecil keuntungan bagi Indonesia sendiri. Terakhir, prasyarat CBAM dan DFSC secara umum berlaku sama untuk Indonesia, Vietnam dan bahkan negara lain. Tetapi Vietnam lebih banyak menghabiskan waktu dan sumber dayanya untuk beradaptasi dibandingkan menolak dan menjustifikasi penolakan tersebut. Jika Indonesia terus bertahan dengan pandangannya saat ini bukan tidak mungkin produk- produk Indonesia akan kehilangan daya saingnya terutama di pasar negara-negara barat. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, telah menekankan komitmen mereka untuk menyelesaikan I-EU CEPA pada tahun 2024 sebagai prioritas utama kedua belah pihak. Putaran negosiasi berikutnya diharapkan dapat menghasilkan konsensus dan hasil nyata bagi kemajuan I-EU CEPA. Potensi kerja sama ekonomi strategis antara Indonesia dan Uni Eropa melalui I-EU CEPA tidak boleh terhambat karena ketidakmampuan untuk mengesampingkan perbedaan. Sebaliknya, kedua belah pihak harus fokus pada manfaat dan potensi lebih besar yang bisa diperoleh dari hubungan ini. 10 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Pembelajaran dari Vietnam dan Dinamika Terkini