Vol. 6, No. 2, Desember 2023 DOI: Received: 16 Oktober 2023, Revised: 27 Desember 2023, Publish: 29 Desember 2023 Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia Juan Valedra Sitorus1, Hery Firmansyah2 1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Email: 2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Email: heryf@fh.untar.ac.id Corresponding Author: Abstract: The implementation of the death penalty in Indonesia is something that is seen as contrary to humanity and human rights. The death penalty in Indonesia is still used, but its application is only used for certain types of crimes. The existence of the death penalty is still widely discussed in the national and international realm, as is whether the death penalty still needs to be applied to be used as punishment for a crime. Keyword: Death Penalty, Human Rights, Crime Abstrak: Penerapan penjatuhan hukuman mati di Indonesia merupakan suatu hal yang dilihat bertentangan dengan kemanusian serta Hak Asasi Manusia. Hukuman mati di Indonesia masih digunakan tetapi penerapannya hanya digunakan pada jenis kejahatan tertentu saja. Keberadaan hukuman mati ini masih banyak dibicarakan di ranah nasional dan internasional, apakah hukuman mati masih perlu diberlakukan untuk dijadikan hukuman pada suatu kejahatan. Kata Kunci: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Kejahatan PENDAHULUAN Dahulu hukuman mati dipandang relevan, sah dan dilakukan secara terbuka didepan umum, dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan-kejahatan destruktif seperti penghinaan terhadap raja atau pimpinan agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain. Kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati ada pada Raja, Panglima Perang, Pimpinan Agama, atau Hakim yang ditunjuk oleh Raja. Seringkali keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati tidak mengacu pada pengaturan undang-undang, namun hanya berdasarkan perintah Raja. Seiring dengan perubahan sistem kenegaraan dan masyarakat, muncul perspektif atau pandangan baru terhadap hukuman mati. Tindak kejahatan yang dapat dikenai sanksi hukuman mati dibatasi, antara lain untuk tindak 6282 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 pembunuhan berencana dan kejam serta prosedur pelaksanaannya dilakukan tertutup. Pedang, goulatine, hukuman gantung dan siksa digantikan dengan peluru atau kursi listrik yang dipandang tidak menyebabkan kematian yang lama dan menyakitkan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman diambil melalui mekanisme di peradilan, bukan berdasarkan perintah penguasa negara secara sembarang. Hukuman mati pada dasarnya diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan berat. Penerapan hukuman mati ini sudah dilakukan pada abad ke - 5 SM yaitu dengan cara penyaliban, penenggelaman, pemukulan sampai mati, pembakaran hidup-hidup, dan penyulaan atau penusukan bagian tengkorak. Di Indonesia hukuman mati ini diberlakukan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Sanksi hukuman mati pertama kali diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Henry Willem Daendels pada tahun 1808. Kemudian pada tetap dipertahankan untuk menghadang ini pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. 1 tahun 1951, hukuman Di dunia penerapan hukuman mati menjadi salah satu perdebatan yang masih dibahas, apakah hal ini masih ada eksistensinya dalam pelaksanaanya. Banyak yang menyinggung soal HAM dalam keberadaan hukuman mati tersebut. Juga banyak pihak yang menganggap bahwa hukuman mati sudah tidak ada lagi eksistensinya serta manfaatnya lagi dalam dunia modern ini. Perkembangan aturan hukuman mati di Indonesia dapat dilihat dari berubahnya substansi yang mengatur hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru. Dalam KUHP baru yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023, hukuman mati dijadikan sebagai hukuman alternatif yang berisikan bila seseorang dijatuhi hukuman mati maka tidak langsung serta merta deksekusi melainkan haru melalui masa percobaan. Jika terdakwa mampu melewati masa percobaan, maka penjatuhan hukuman mati tersebut dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Sedangkan dalam KUHP yang lama, substansi tersebut tidak ada. Maka jika seseorang dijatuhi hukuman mati, seseorang tersebut langsung dijalankan hukuman mati tanpa adanya hal-hal lain untuk mengurangi hukuman mati tersebut. Perbedaan tersebut memberikan pandangan kepada kita bahwa hukuman mati yang diberikan kepada terdakwa tidak mudah beigtu saja langsung dieksekusi melainkan ada hak- hak kemanusiaan yang dilindungi. Hukuman mati ini tidak semena-mena diberikan kepada setiap jenis kejahatan. Di Indonesia, hukuman mati masih diancamkan untuk beberapa kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Pada tahun 2007 pernah ada dilakukan uji materi atas hukuman mati pada UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika beberapa tahun lalu. Sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi, dengan sejumlah hakim melakukan disenting, menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia (HAM). 2 Keberadaan hukuman mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah diperbincangkan dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat peroangan ataupun kelompok. Sebab atau alasan mereka menentang hukuman mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Meskipun hukuman mati banyak yang menentang namunn tidak satupun negara berkembang yang menghapus hukuman mati. METODE Dalam penelitian digunakan jenis penelitian hukum normatif. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Lalu teknik 1 anugrahdwi, "Sejarah dan Metode Hukuman Mati di Indonesia" June 20, 2023 2 Humas FHUI, "Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati", 01 Agustus 6283 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif serta teknik analisis hukum yang digunakan dalan penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. HASIL DAN PEMBAHASAN Hukuman mati pada zaman sekarang Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.3 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia untuk memberlakukan pidana mati dalam UU Narkotika itu. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu bukti tanggung jawab keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang diatur dalam Pasal 3 ayat 6 Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam hubungannya dengan tindak pidana/kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. tidak Dalam lingkup internasional, negara-negara terutama di Eropa dan Amerika Latin, telah menghapuskan hukuman mati sepenuhnya dan melihat hal ini sebagai pelanggaran HAM. Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Iran, dan beberapa negara di Timur Tengah, masih memberlakukan hukuman mati, meskipun sering kali ada tekanan internasional untuk menghentikan pidana ini. Pengaturan hukuman mati dalam hukum internasional tidaklah secara eksplisit diatur dalam aturan-aturannya, melainkan secara implisit. Berikut merupakan beberapa aspek pengaturan hukuman mati dalam hukum internasional: 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), UDHR tidak mempunyai suatu kekuatan hukum mengikat, dalam Pasal 3 UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. 2. Pakt Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dalam Pasal 6 ICCPR mengatur hak setiap individu untuk hidup dan menyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati hanya dapat diterapkan kepada kejahatan tertentu saja atau yang paling serius dan setelah proses peradilan yang adil. Beberapa protokol opsional/pilihan dan panduan interpretatif juga relevan untuk masalah hukuman mati. 3. Protokol Opsional Kedua ICCPR, Protokol ini memberikan opsi bagi negara-negara yang meratifikasi ICCPR untuk menghapuskan sanksi pidana jenis hukuman mati. Semua negara yang meratifikasi protokol ini telah berjanji untuk tidak menghukum mati atau menjatuhkan hukuman mati dalam hukum negaranya. Tetapi bagi negara-negara yang tidak meratifikasinya dapat menerapkan penjatuhan hukuman mati ini di negaranya. 4. Resolusi-Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Beberapa resolusi PBB telah menekankan keprihatinan tentang penggunaan hukuman mati dan mendorong negara- 3 6284 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 negara untuk mengurangi atau menghapuskan praktik ini. Resolusi ini mencerminkan opini hukum atau keyakinan hukum yang berkembang dalam komunitas internasional. 5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), Meskipun tidak secara eksplisit melarang hukuman mati, CAT melarang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Beberapa interpretasi menganggap hukuman mati sebagai bentuk perlakuan kejam atau tidak manusiawi. 6. Pengadilan Internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak memiliki yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili kasus hukuman mati secara umum. Namun, pembentukan pengadilan-pengadilan internasional mencerminkan upaya untuk mengembangkan sistem hukum internasional yang luas. Di indonesia hukuman mati masih menjadi salah satu bentuk hukuman pidana. Hukuman mati dapat dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu, seperti narkotika, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Pada Agustus 2016, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menolak semua permohonan grasi bagi para narapidana yang dijatuhi hukuman mati atas narkotika. Kebijakan ini menjadi bahan pembiacaraan serta mendapat kritik dari berbagai pihak termasuk kelompok hak asasi manusia dan beberapa negara. Meskipun hukuman pidana mati masih diterapkan di Indonesia, ada juga dukungan serta desakan untuk menghapusnya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif sebagai sarana pemulihan sosial dan dapat menimbulkan risiko menghukum orang yang tidak bersalah. Di sisi lain, pendukung hukuman mati berpendapat bahwa itu diperlukan sebagai bentuk hukuman yang tegas terhadap kejahatan berat. Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam konteks ini, hukuman mati dapat dijatuhkan sebagai hukuman pidana untuk kejahatan narkotika dan terorisme yang sangat serius. Hukuman mati dapat dijatuhkan berdasarkan keputusan pengadilan setelah proses peradilan yang melibatkan berbagai termasuk penyelidikan, penyidikan, tahapan, persidangan, dan banding. Setelah melalui semua proses tersebut, pengadilan dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati jika menilai bahwa pelaku telah terbukti bersalah melakukan kejahatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tingkat eksekusi hukuman mati, presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi atau mengubah pidana mati menjadi hukuman pidana lainnya. Namun, pada beberapa waktu, presiden Indonesia telah menegaskan pendiriannya untuk tidak memberikan grasi kepada kasus khususnya narkotika, yang telah menimbulkan perbincangan luas atau kontroversi di tingkat nasional dan internasional. Apa unsur-unsur yang membuat hukuman mati masih tercantum dalam suatu peraturan di negara Indonesia terutama dalam kejahatan narkotika? Jika melihat dari perspektif internasional, yang merupakan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat melihat dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life) (United Nation: 1966). Pada Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang berbunyi "setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu". Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bagi negara-negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya diberlakukan pada kejahatan yang termasuk dalam kategori serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tidak bertentangan dengan kovenan ini dan Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide. Kejahatan 6285 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 tersebut hanya dapat melaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang berkompeten. 4 Jika melihat dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia telah mengikuti rujukan tersebut mengenai kejahatan apa saja yang dapat dimasukkan dalam kategori serius sehingga hukuman mati dapat dijalankan. Jika merujuk dalam KUHP, kriteria kejahatan yang diancam dengan hukuman mati meliputi:5 1. Pasal 104 KUHP, makar membunuh kepala negara 2. Pasal 111 ayat 2 KUHP, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia 3. Pasal 124 ayat 3 KUHP, memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang 4. Pasal 140 ayat 4 KUHP, membunuh kepala negara sahabat 5. Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan 6. Pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati 7. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika 8. Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor 9. UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat. Penjatuhan hukuman mati ini berhubungan dengan kejahatan luar biasa atau biasa kita kenal dengan "extraordinary crime". Stuart Ford menjelaskan bahwa extraordinary crime merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan HAM dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dilakukan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Melihat dalam pokok pemikiran dengan adanya suatu pemidanaam adalah agar membuat orang menjadi jera dalam melakukan tindak kejahatan, untuk membuat pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan tersebut, untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut para ahli seperti hamka, Bisma siregar, M natsir dan Ali Said berpendapat adanya penerapan pidana mati dengan alasan sebagai berikut : a. Pidana mati lebih efektif daripada pidana yang lain, karena mempunyai efek menakuti dan mengancam mental pelaku; b. Lebih praktis daripada jenis pidana lainya; c. Bisa untuk mencegah tindakan masyarakat untuk melakukan pengeroyokan terhadap masyarakat; d. Merupakan salah satu pidana yang dapat dipastikan dengan pasti karena tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi pidana seumur hidup, sering mendapatkan grasi; dan e. Untuk melindungi perikemanusiaan.6 Di dalam KUHP baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023), hukuman mati tercantum dalam KUHP tersebu yaitu pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan dari terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik bagi peran terdakwa dalam tindak pidana. Hukuman mati dalam KUHP baru tidak lagi masuk dalam golongan pidana pokok namun beralih menjadi pidana alternatif. KUHP lama meletakan hukuman mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi. Pengaturan mengenai Pidana 4 Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian, " Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023. 5 Willa Wahyuni, Kejahatan yang Bisa Dijatuhi Hukuman Mati. 6 Agung Ngurah Galang Widura Pandji, Gde Made Swardhana "Relevansi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana 6286 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 mati diatur dalam Undang- Undang No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer yaitu dilakukan dengan cara terdakwa ditembak sampai mati. Selain tempat dilaksanakannya hukuman mati dilakukan berdasarkan ketentuan atau keputusan hakim. Undang- Undang ini merupakan pengaturan terbaru mengenai pidana mati dalam KUHP lama. Hal ini dikarenakan pada Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan dengan cara digantung yang dilihat tidak relevan dengan zaman ini.7 Hukuman mati yang dilakukan mempunyai tujuan dan fungsi, yaitu sebagai berikut: 8 1. Untuk balas dendam itu ada penentuan waktu dan pemilihan Tujuan dilakukannya hukuman mati yang pertama adalah untuk memberikan balas dendam kepada pelaku kejahatan. Salah satu argumen yang diajukan adalah bahwa hukuman mati berfungsi sebagai bentuk balas dendam atau keadilan restoratif bagi korban dan masyarakat. Kelompok yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang serius harus menerima hukuman yang seimbang dengan tindakan mereka. 2. Memberikan efek jera Tujuan kedua hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera. Kelompok yang hukuman mati berpendapat bahwa ancaman hukuman mati dapat berfungsi sebagai deterrensi atau efek jera bagi calon pelaku kejahatan. Mereka berpendapat bahwa adanya hukuman mati dapat mengurangi pergerakan untuk melakukan kejahatan serius. 3. Untuk perlindungan masyarakat Tujuan hukuman mati ketiga adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Hukuman mati diyakini oleh beberapa orang adalah sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang sangat berbahaya atau serius dan dapat mengurangi risiko kejahatan berulang. Penerapan hukuman mati diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan serupa di masa depan. 4. Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan Tujuan hukuman mati keempat adalah untuk memberikan keadilan dan kesetaraan. Beberapa kelompok yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa memberikan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu adalah bentuk keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan. Mereka berpendapat bahwa kejahatan serius memerlukan hukuman yang setimpal dan tegas. 5. Rehabilitasi yang tidak mungkin Tujuan kelima hukuman mati adalah rehabilitas. Pendapat yang diajukan oleh beberapa pendukung kelompok hukuman mati adalah bahwa ada kasus di mana rehabilitasi pelaku kejahatan dianggap tidak mungkin. Mereka berpendapat, bahwa hukuman mati adalah menjadi satu-satunya pilihan yang layak untuk melindungi masyarakat. Di Indonesia saat ini hukum positif mengakui adanya pidana mati , karena itu masih berlaku karena pidana di Indonesia menganut asas legalitas. Dipihak yang setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati menyatakan bahwa sudah selayaknya hukuman mati diberikan kepada jenis kejahatan yang mengancam hak untuk hidup sebagai manusia. Dimana rasa keadilan bahwa hak untuk hidup dari pelaku kejahatan genosida, pembunuhan berencana, kejahatan pada kemanusiaan, pelaku terorisme dan pengedar narkotika itu harus dihapuskan dengan mengabaikan hak hidup korban dari kejahatan mereka. Kelompok yang pro terhadap hukuman mati beranggapan bahwa isu HAM mempunyai batasan yaitu HAM orang lain. Hal yang mendasari adalah antara HAM dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya sama. 7 Adinda Rabbiki, Menilik Pidana Mati Dakam KUHP lama dan terbaru, 8 Maksusm Rangkuti, Apa itu Hukuman mati ? 6287 | P a g e
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 Ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dan dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah.9 KESIMPULAN Hukuman mati merupakan suatu hukuman yang masih diterapkan di berbagai negara dan juga menjadi perbincangan hangat di lingkup internasional maupun nasional. Di indonesia hukuman mati masih diterapkan terutama di beberapa undang-undang khusus maupun KUHP terbaru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Indonesia menerapkan hukuman mati hanya pada kejahatan-kejatahan khusus saja, yaitu pada tindak pidana pengedar narkotika, pelaku terorisme, pembunuhan berencana, genosida, kejahatan pada kemanusiaan. Walaupun hukuman mati tercantum pada undang-undang, masih banyak pihak yang menolak dengan keberadaan hukuman mati di Indonesia maupun negara-negara lain yang masih menerapkan jenis pidana ini. Di Internasional hukuman mati diatur secara implisit yaitu melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Pakt Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Protokol Opsional Kedua ICCPR, Resolusi-Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), Pengadilan Internasional REFERENSI Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian, " Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023. Agung Ngurah Galang Widura Pandji, Gde Made Swardhana "Relevansi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana anugrahdwi, "Sejarah dan Metode Hukuman Mati di Indonesia" June 20, 2023. Humas FHUI, "Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati", 01 Agustus. indonesia Willa Wahyuni, Kejahatan yang Bisa Dijatuhi Hukuman Mati. lt6400afc47c6b1/#! Adinda Rabbiki, Menilik Pidana Mati Dakam KUHP lama dan terbaru, Maksusm Rangkuti, Apa itu Hukuman mati? lt6400afc47c6b1/#! Puguh Wiyono "Hukuman Mati dan HAM", 9Puguh Wiyono "Hukuman Mati dan HAM", 6288 | P a g e