TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Dalam Ilmu Syari"ah (Hukum Ekonomi Syariah) Disusun Oleh : Nina Amanah 132311026 JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2017
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah:279) iv
PERSEMBAHAN Saya persembahkan skripsi ini teruntuk: Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rosidin dan Ibu Wapiroh. yang telah memberikan seluruh dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis, memperjuangkannya agar penulis bisa lebih baik dari mereka berdua, terutama dalam pendidikan, mengajarkan pantang menyerah dan kesabaran yang luar biasa, serta doa yang tak pernah terhenti yang dipanjatkan untuk penulis, sehingga menjadi sumber semangat bagi penulis. Saudara kandungku Ela Rahmawati dan Irma Nurhidayah, ikut membantu menemani dalam penyelesaian skripsi ini. Dosen-dosenku, terutama dosen Fakultas syariah dan Hukum, terkhusus dosen pembimbingku bapak Dr. H. Abdul Ghofur dan bapak Dr. H. Mashudi yang telah memberikan ilmunya dan arahannya untuk kesuksesan penulis. Calon imamku Darim, yang selalu menyemangati dan membantu penulis mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan. Sahabat-sahabatku seperjuangan Ismatul Maola, Muslihah, Siti Muthmainah, Siti Zulaikha, posko 15 KKN MIT K-3, dan teman-teman pondok Inna (tidak bisa disebutkan satu-persatu) yang selalu memberikan warna-warni dalam menjalani hidup ini. v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dipedomani dalam penulisan skripsi ini adalah sistem Institute of Islamic Studies, McGill University, yaitu sebagai berikut: Huruf ء = " ز = z ق = q ب = b س = s ك = k ت = t ش = sh ل = l ث = th ص = ṣ م = m ج = j ض = ḍ ن = n ح = ḥ ط = ṭ و = w خ = kh ظ = ẓ ه = H د = d ع = " ي = Y ذ = dh غ = gh ر = r ف = F Ta' marbuṭa tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idāfa, huruf tersebut ditulis t. Misalnya: ةناطف = faṭāna; يبنلا ةناطف = faṭānat al-nabi Diftong dan Konsonan Rangkap وا = aw يأ = ay vii
Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului ḍamma dan huruf ya' yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel. Diftong dan konsonan rangkap ا = ā يا = ī وا = ū لا = al- شلا = al-sh لاو = wa al- viii
ABSTRAK Praktek gadai pada masa sekarang ini telah banyak mengalami perubahan, terkecuali di Desa Sindangjaya, yakni adanya pengembalian utang yang disesuaikan harga gabah. Meskipun di lembaga keuangan telah banyak inovasi terhadap akad-akad mu'āmalah namun masyarakat Desa Sindangjaya masih setia melakukan akad gadai sawah antara sesamanya. Sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah dalam skripsi ini ialah a). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes? b). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian utang gadai (marhūn bih) yang didasarkan atas perubahan harga gabah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes? tidak Jenis penelitian ini kualitatif, menggunakan data penelitian lapangan (field research) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktek pengembalian marhun bih yang disesuaikan harga gabah di Desa Sindangjaya, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Praktek gadai di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, meskipun dari segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya. Secara syariat, akad gadai adalah sebagai jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad untuk mendapat keuntungan atau bersifat komersial. Dalam pengembalian marhūn bih apabila dilihat dari kejelasan berapa nominal yang nantinya harus dibayarkan, maka tidak ada kejelasan kecuali dengan memperkirakannya. Dengan semakin mahalnya harga gabah maka utang tersebut akan semakin memberatkan tambahan pihak pengembalian utang. Padahal, Islam melarang setiap bentuk praktik riba termasuk dari harta orang-orang yang membutuhkan. rāhin dan itu berarti mengharuskan adanya Kata kunci : gadai, marhūn bih, harga gabah ix
KATA PENGANTAR ميحرلا نمحرلا الله مسب Dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad saw. pembawa risalah dan menjadi suri tauladan bagi umatnya. Banyaknya perkembangan terhadap praktek gadai di masyarakat membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap gadai dengan pengembalian utang gadai yang disesuaikan harga gabah. Kemudian penulis mengumpulkan buku-buku dan referensi lain yang berhubungan dengan gadai tersebut. Maka berkat rahmat dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes". Dalam penulisannya tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat: 1. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag., dan Bapak Dr. H. Mashudi M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini. x
2. Bapak Taswin selaku kepala Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes beserta perangkatnya yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan. 3. Warga Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai memberikan informasi seputar gadai. Semoga Allah SWT memberikan dan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kepada penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak- pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-satu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan bagi penulis. Dan penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan yang membacanya. Semarang, Juni 2017 Nina Amanah xi serta
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... PERSETUJUAN PEMBIMBING ... PENGESAHAN ... MOTTO ... PERSEMBAHAN ... DEKLARASI ... PEDOMAN TRANSLASI ARAB-LATIN ... ABSTRAK ... KATA PENGANTAR ... DAFTAR ISI ... DAFTAR TABEL ... BAB I PENDAHULUAN ... A. Latar belakang Masalah ... B. Rumusan masalah ... C. Tujuan penelitian ... D. Manfaat penulisan ... E. Telaah pustaka ... xii i ii iii iv v vi vii ix x xii xvi 1 1 12 12 13 13
BAB II BAB III F. Metode penelitian ... G. Sistematika Penulisan Skripsi ... LANDASAN TENTANG GADAI (RAHN), UTANG (MARHUN BIH) DAN HARGA... A. Gadai (Rahn) ... 1. Pengertian ... 2. Landasan Hukum Gadai (Rahn) ... 3. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) ... 4. Pendapat Para Ulama Mengenai Pemanfaatan Marhun ... B. Pendapat Ahli (Teori) Tentang Harga ... PRAKTEK GADAI DENGAN PENGEMBALIAN UTANG GADAI (MARHUN BIH) YANG DISESUAIKAN HARGA GABAH DI DESA SINDANGJAYA KEC. KETANGGUNGAN KAB. BREBES ... A. Gambaran Umum Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ... 1. Kondisi Geografis ... 2. Keadaan Demografis ... 52 2. Keadaan Demografis ... 52 3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ... xiii 16 21 23 23 23 28 33 37 45 51 51 55
BAB IV 4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ... B. Praktek Gadai Dengan Pengembalian Utang Gadai (Marhun Bih) Yang Disesuaikan Harga Gabah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ... C. Pendapat Tokoh Agama Desa Sindangjaya Terhadap Gadai Dengan Pengembalian Utang Gadai (Marhun Bih) Yang Disesuaikan Harga Gabah ... ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI DENGAN PENGEMBALIAN MARHUN BIH YANG DISESUAIKAN HARGA GABAH DI DESA SINDANGJAYA KEC. KETANGGUNGAN KAB. BREBES ... A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Dengan Barang Gadai (Marhun) Yang Dimanfaatkan Oleh Penerima Gadai (Murtahin) Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ... B. Analisis Terhadap Pengembalian Utang Gadai (Marhun Bih) Atas Perubahan Harga Gabah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ... xiv 60 61 71 75 75 88
BAB V PENUTUP ... A. Kesimpulan ... B. Saran Dan Penutup ... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xv 93 93 95
DAFTAR TABEL Tabel 01 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ... Tabel 02 Jumlah Penduduk Menurut Agama ... Tabel 03 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian/ Profesi... Tabel 04 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ... Tabel 05 Sarana Prasarana Desa Sindangjaya ... Tabel 06 Data Penerima Gadai ... Tabel 07 Data Penggadai ... xvi 53 53 54 55 59 70 70
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Gadai berkembang seiring perkembangan zaman, terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan inovasi terhadap akad gadai. Sehingga mendorong masyarakat untuk tidak segan melakukan akad gadai di lembaga keuangan, karena dianggap dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan penyelesaian masalah keuangan yang dihadapinya. Sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk dan tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi 1
2 baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah.1 Salah satunya yaitu dalam utang piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan. Namun berbeda halnya dengan masyarakat Desa Sindangjaya, meskipun di lembaga keuangan proses gadai semakin mudah, mereka masih tetap melaksanakan akad gadai dengan cara klasik, yakni antar sesama penduduk setempat. Alasannya adalah prosesnya jauh lebih mudah dan cepat. Serta karena telah mengenali satu sama lain, mereka beranggapan itu akan memperkecil resiko ketidakjujuran sehingga kepercayaannya tinggi. Masih luasnya area tanah sawah juga menjadi salah satu sebab gadai sawah ini tetap dilakukan. Gadai atau dalam bahasa Arab disebut نهرلا (Ar-Rahn) merupakan suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Gadai di sini sebagai jaminan agar si pemberi utang percaya pada peminjam. Para ulama telah sepakat bahwa rahn diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena hanya berupa jaminan jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Dasar hukum dari 1 M. Abdul Mannan., Islamic Econimics Theory and Practice, Terj. M. Nastangin, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 27.
3 praktek gadai adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 283.
Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah ayat 283) tetapi janganlah dan kamu (para Firman Allah Ta"ala "jika kamu dalam perjalanan" artinya dalam keadaan perjalanan dan bermuamalah secara tunai, "sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis", yang menulis untuk kalian. Ibnu Abbas berkata, atau mereka mendapatkan kertas atau tinta, atau pulpen, "maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang," artinya jadikanlah sebagai ganti dari tulisan adalah barang tanggungan yang dipegang oleh yang memiliki barang. Kemudian Allah berfirman "akan tetapi jika sebagian kamu
4 mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutangnya)" Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad baik dari Abu Sa"id Al-Kudhri, bahwasannya ia berkata, penggalan ayat ini menghapus penggalan ayat sebelumnya, Asy-Sya"bi berkata, jika sebagian kalian dapat dipercayai untuk menunaikan amanatnya terhadap sebagian yang lain maka tidak apa- apa untuk tidak menulis atau tidak mengambil saksi.2 Rahn yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam utang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktek gadai adalah untuk kepentingan profit. Utang adalah harta yang diberikan oleh si pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman untuk dikembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam. Transaksi utang piutang merupakan suatu kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam utang piutang terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya dan melepaskan kesusahannya.3 Hukum Islam mengajarkan dalam tolong-menolong bentuk pinjaman, agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu 2 Tafsir Ibnu Katsir, hlm. 806 3 Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, terj. Ahmad Tirmidzi dkk. Putaka al- Kautsar, 2013, hlm. 790
melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman.4 Allah mensyariatkan rahn untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberikan pertolongan diantara manusia, karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan. Dalam ayat sudah dijelaskan, bahwa transaksi utang-piutang dengan bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lainnya.5 Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang- piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rāhin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.6 Keterkaitan antara utang-piutang dengan gadai, adalah ketika di antara peminjam dan yang memberikan pinjaman tidak 4 Heri Soedarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Jakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 156 5 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 254 6 Hendi Suhendi, fiqh Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, cet. ke-7, hlm. 111 5 ini
6 terjadi saling percaya, atau kepercayaan tersebut disertai dengan syarat, atau untuk menguatkan kepercayaan diantara keduanya, maka di situlah fungsi dari gadai. Jadi, selama keduanya masih saling percaya, maka gadai tersebut tidak merupakan dianjurkan, dalam artian akad pinjam meminjam tersebut tetap sah meskipun tanpa disertai dengan barang gadai.7 Praktek gadai seperti ini disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 279
Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan tidak riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.( Q.S. al-Baqarah ayat 279) Jika kalian tidak lagi berinteraksi dengan riba dan meninggalkannya, maka bagimu pokok hartamu yang telah kamu bayarkan tanpa ada kelebihan dan kekurangan.8 Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah dan Rasul- Nya akan memerangi manusia yang tidak meninggalkan riba. Ayat 7 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 26 8 Syaikh Muhammad Ali Ash-Syabuni terj. Yasin, Shafawatut Tafasir jilid 1, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2011, hlm. 37
ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut. Dan seseorang tidak dianggap berbuat ḍalim apabila mengambil pokok harta yang ia pinjamkan, dan tidak pula dianiaya. Maksudnya, jika pokok harta yang dikembalikan itu tanpa adanya tambahan ataupun pengurangan, yaitu memperoleh kembali pokok harta yang sama dengan yang sebelumnya ia pinjamkan.9 Firman Allah SWT, "Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya" maksudnya dengan mengambil tambahan, "Dan kamu tidak dianiaya" maksudnya dengan meletakkan pokok-pokok harta, bahkan bagi kalian atas apa yang kalian kerahkan dengan tidak ada tambahan dan pengurangan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwash dari ayahnya, ia berkata Rasulullah saw. khutbah pada waktu haji wada" sembari beliau bersabda "ketahuilah bahwa setiap riba jahiliyah seluruhnya sudah tidak berlaku lagi untuk kalian, dan bagi kalian pokok harta kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".10 Islam telah menyeru kaum muslimin tempo dulu dan tak henti-hentinya menyeru semua manusia kepada tatanan yang suci dan bersih dan untuk bertobat dari dosa dan kesalahan. Tobat dari 9 Syaikh Ahmad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 1) terj. Agus Ma"mun dkk., Jakarta : Darussunah press, 2014, hlm. 789 10 Ibid., 7
8 kesalahan, yaitu kesalahan jahiliyah. Jahiliyah adalah menyimpang dari syariat Allah dan manhaj-Nya kapan pun waktu dan tempatnya. Dosa yang berbekas di dalam kehidupan manusia secara keseluruhan dan di dalam pertumbuhan ekonominya sendiri, meskipun orang- orang yang tertipu oleh propaganda para rentenir itu mengira bahwa sistem riba adalah satu-satunya asas yang tepat bagi pertumbuhan ekonomi.11 Menarik kembali modal yang murni adalah suatu keadilan yang tidak menganiaya yang berutang maupun yang memberi utang. Adapun mengembangkan harta memiliki cara-cara yang baik dan bersih, bisa diperoleh atas usaha pribadi. juga bisa diperoleh dengan mudhārabah, yaitu menyerahkan modal kepada orang lain untuk diputar dan keuntunganya dibagi dua dan kerugiannya ditanggung bersama.12 Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa golongan Thaqif membuat perdamaian dengan Nabi atas dasar riba yang mereka berikan kepada orang lain, demikian pula sebaliknya, yang kemudian pembayaran riba dibebaskan. Sesudah Rasul mengalahkan (membebaskan) Mekah, dia mengangkat Attab ibn Asid menjadi Gubernur di daerah itu. Amar ibn Umair meminjamkan uang kepada Al-Mughirah yang dibayar secara riba. setelah Islam datang Banu Amar menagih bunga (riba) pinjaman kepada Banu Mughirah, 11 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Terj. As"ad Yasin dkk., Jakarta: Gema Insani, 2006, jilid I, cetakan ke-5, hlm. 388 12 Ibid.,
9 namun yang ditagih tidak mau membayarnya dan mengadukan hal itu kepada Attab ibn Asid. Attab menanyakan itu kepada Rasul melalui surat, jawab Nabi, Banu Umar disuruh menerima apa yang dikehendaki Banu Mughirah. Jika mereka tidak brsedia maka mereka menentang Allah dan Rasulullah.13 Seorang muslim dalam keadaan apapun tidak boleh memakan riba atau mengambil dari peminjam tambahan atas pokok modal yang yang dipinjamkannya. Barangsiapa menambahkan atau meminta tambahan maka ia telah melakukan transaksi riba, orang yang mengambil dan yang memberi sama dalam hal ini.14 Transaksi riba bisa merusak ruh persaudaraan dan tolong- menolong diantara sesama manusia. Pada umumnya riba menyebabkan kefakiran dan krisis ekonomi, serta hilangnya pokok harta atau tanah yang biasanya pada akhirnya dijual untuk menutupi utang berikut bunganya yang menumpuk. Pada umumnya riba merupakan tindakan memanfaatkan kebutuhan orang yang sedang kesusahan, menindas, memakan harta secara baṭil, dan mengambil keuntungan tanpa usaha dan kerja.15 Menurut ketentuan hukum Islam, disebutkan jika akad rahn itu untuk utang dalam bentuk qarḍ, yaitu utang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang 13 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qura'anul Madjid An-Nur, Jakarta : 2011, hlm. 219 14 Ibid., 15 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith, Jakarta : Gema Insani, 2012, hlm. 145
10 61 sebesar 50 juta rupiah, atau beras 1 ton (dengan jenis tertentu), atau kain 3 meter (dengan jenis tertentu). Pengembaliannya harus sama, yaitu 50 juta rupiah, atau 1 ton beras dan 3 meter kain dengan jenis yang sama. Dalam kasus utang jenis qarḍ ini, murtahin tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun, karena itu merupakan tambahan manfaat atas qarḍ. Tambahan itu termasuk riba dan hukumnya haram.16 Jika rahn itu untuk akad utang dalam bentuk dayn, yaitu utang barang yang mempunyai padanan dan tidak bisa dicarikan padanannya, seperti hewan, kayu bakar, properti dan barang sejenis lainnya yang hanya bisa dihitung berdasarkan nilainya, maka murtāhin boleh memanfaatkan barang agunan itu atas ijin dari rāhin. Sebab, manfaat barang agunan itu tetap menjadi milik rahin. Tidak terdapat nash yang mengecualikan murtāhin dari kebolehan itu.17 Adapun peraktek gadai yang terdapat di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes adalah dengan datangnya seorang petani atau orang yang memiliki lahan atau sawah yang membutuhkan pinjaman uang, kepada orang lain yang memiliki harta atau uang yang berkecukupan. Kemudian keduanya membuat perjanjian gadai secara lisan. Isi perjanjian tersebut memuat kesepakatan bahwa pengembalian hutang itu harus disetarakan dengan harga gabah pada saat pengembalian uang, namun untuk 16 Ardian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Alfabeta: Bandung, 2011, hlm. 17 Ibid.,
berapa lamanya pengakhiran gadai itu tidak ditentukan. Selama pemilik lahan atau sawah itu belum mampu melunasi utangnya maka lahan atau sawah tersebut tetap dimanfaatkan oleh si pemberi utang tanpa membagi hasil panen yang diperolehnya. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi"iyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah: a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan b. Utang harus lajim pada waktu akad c. Utang harus jelas dan diketahui oleh rāhin dan murtāhin.18 Akad gadai ini tidak ada kejelasan terhadap berapa nominal uang yang harus dibayarkan ketika pengembalian utang, karena pelunasan ini distandarkan pada harga gabah. Sehingga, bisa saja sewaktu-waktu si penggadai membayarkan dengan uang yang lebih ataupun juga bisa kurang dari nominal saat peminjaman uang diawal gadai, karena harga padi sangat dipengaruhi oleh hasil panen para petani. Apabila hasil panen para petani melimpah maka harga gabah di pasaran akan turun dan otomatis si penggadaipun akan membayar hutang lebih sedikit dari nominal yang ia peroleh pada saat meminjam, dan sebaliknya apabila harga padi melonjak maka si penggadai akan diberatkan dengan pengembalian yang lebih tinggi dari nominal uang yang dipinjamkan oleh si murtāhin. Gadai yang dijelaskan di atas dilakukan hanya berdasar kesepakatan, tanpa adanya bukti tertulis dantara kedua belah pihak. 18 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 125 11
12 Akad ini masih dilakukan karena menguntungkan dan prosesnya mudah serta hanya memakan waktu yang sedikit untuk memperoleh uang yang dibutuhkan si penggadai. Hal ini menarik untuk diteliti, karena gadai dilakukan oleh orang yang mengalami keterdesakan dana, sehingga memerlukan penelitian yang lebih lanjut lagi. B. Rumusan Masalah Dari pemaparan mengenai gadai dengan pengembalian utang yang disetarakan harga gabah, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian utang gadai (marhun bih) yang didasarkan atas perubahan harga gabah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes? C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut tentang praktek gadai dengan barang gadai (marhūn) yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtāhin) di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes. 2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang hukum pengembalian utang gadai (marhūn bih) yang didasarkan atas perubahan harga gabah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.
D. Manfaat Penulisan 1. Manfaat teoritis Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan dibidang pengembalian marhūn bih (utang). Terlebih dalam pengembalian hutang yang ada di dalam transaksi gadai, serta penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a) Bagi individu yang melakukan penelitian: mengetahui transaksi gadai secara benar, dan dapat mengambil manfaatnya. b) Bagi pembaca skripsi ini dapat memberikan kesadaran terhadap praktek gadai dengan pengembalian hutang yang disetarakan harga gabah menurut tinjauan hukum Islam. E. Telaah Pustaka Ade Tri Cahyani Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek pemanfaaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok", menurutnya pengambilan manfaat barang gadai diperbolehkan dengan syarat sekedar mengganti biaya perawatannya, apabila barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak memberi biaya perawatannya maka pemegang barang boleh memnafaatkannya, akan tetapi hanya sebatas atau seimbang dengan 13
14 biaya yang dikeluarkan untuk keperluan memelihara barang tersebut.19 Kuroh mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang dalam judul skripsinya Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai, disebutkan bahwa pemanfaatan sawah gadai tidak termasuk kedalam kategori ekploratif. Dalam pelaksanaan akad gadai tersebut tidak hanya murtahin yang memperoleh manfaat dari pengolahan sawah gadai itu, tapi rahin juga mendapat manfaat yakni dengan pinjaman yang diperolehnya dari murtahin, maka ia dapat segera memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melalui proses legal formal. Sehingga dalam pelaksanaan akad gadai tersebut terjadi simbiosis mutualisme antara rāhin dan murtāhin.20 Menurut Nunung Nursyamsiah jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanah Sawah di Desa Compreng-Subang-Jawa Barat", dari pemanfaatan barang gadai yang terjadi adalah dimanfaatkkan sepenuhnya oleh penerima gadai dan tidak ada lagi bagi hasil anatara rāhin dan murtāhin, bagi hasil terjadi apabila murtāhin tidak bisa mengelola tanah sawah tersebut. 19 Ade Tri Cahyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek pemanfaaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok, Jakarta, 2014, hlm. 55 20 Kuroh, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah: Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjaran- Salem- Brebes, Semarang, 2012, hlm. 72
15 Dengan dimanfaatkannya tanah sawah tersebut secara penuh oleh murtāhin, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.21 tentunya hal ini sangat Agus Salim dalam jurnalnya yang berjudul "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam" memuat tentang Islam tidak membenarkan adat-istiadat dalam suatu masyarakat yang memperbolehkan penerima/pemegang gadai menanami tanah gadai dan memanen seluruh hasilnya, sebab tindakan ini berarti mengekspoloitasi dan sangat merugikan pemilik barang gadai itu sendiri.22 Menurut Muhammad Akram Khan, bahwa pinjaman itu sebagai bagian dari faktor produksi dan memiliki potensi untuk berkembang dan menciptakan nilai, serta juga menciptakan adanya kerugian. Oleh karena itu, apabila menuntut adanya pengembalian yang pasti sebagai balasan uang (sebagai modal), maka yang demikian itu dianggap bunga dan itu sama dengan riba.23 Adapun keunggulan dari skripsi ini bila dibanding dengan karya sebelumya adalah fokus masalahnya terdapat pada 21 Nunung Nursyamsiyah, Perspektif Hukum Islam Terhadap Tnah Sawah di Desa Compreng-Subang-Jawa Barat, Yogyakarta, 2015, hlm. 82 22 Agus Salim, Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam, Jurnal Ushuluddin, Riau, 2012, hlm.160 23 Muhammad Akram Khan, Economic Teaching of Prophet Muhammad: A select Antology of Hadith Literature on Economics, Terj. Team Bank Muamalat, Jakarta: 1996, hlm. 180
16 pengembalian utang gadai (marhūn bih) yang disesuaikan harga gabah, yang dianalisis dari segi pemanfaatan barang gadai serta perubahan harga, sedangkan skripsi-skripsi sebelumnya hanya membahas mengenai pemanfaatan barang gadai. F. Metode Penelitian Untuk menghasilkan penelitian yang memenuhi kualifikasi serta kriteria yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 1. Jenis dan pendekatan penelitian Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan data penelitian lapangan (field research) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktek pengembalian marhūn bih yang disesuaikan harga gabah di Desa Sindangjaya. Pendekatan yang dipakai dalam mendekati masalah objek kajian studi yakni: a. Pendekatan normatif, yakni upaya mendekati masalah dengan melihat apakah itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang ada yakni norma hukum Islam. b. Pendekatan sosiologis, yaitu mendekati masalah dengan melihat bagaimana sikap dan tingkah laku manusia.
17 Keadaan individu dari segi ekonomi dan kesehariannya dalam praktek gadai. 2. Sumber data Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder: a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama, yakni dari kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Pencatatan sumber data primer melalui pengamatan atau observasi dan wawancara, merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar dan terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan, yang diperoleh langsung responden terhadap pengembalian marhūn bih pada gadai di Desa Sindangjaya. b. Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut.24 Dalam hal ini data yang diperoleh melalui sumber pihak kedua, artinya tidak langsung dari sumber asli atau melalui media perantara seperti referensi, buku-buku, dan dokumen-dokumen. 24 M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Jakarta : Graha Indonesia, 2004, hlm. 82
18 3. Metode Pengumpulan Data a. Metode Observasi Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.25 Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin mengenai gadai di Desa Sindangjaya. Tahap selanjutnya peneliti melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang telah ada, sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola prilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Observasi yang penulis lakukan adalah observasi non partisipan, karena penulis tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, melainkan hanya sebagai pengamat. b. Metode Wawancara Merupakan wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari informan dengan cara tanya jawab secara langsung, dengan mengemukakan topik yang umum untuk membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai.26 Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung supaya 25 Sutrisna Hadi, Metodologi Research, cet. ke-22, Yogyakarta: Andi offset, 1990, hlm. 136 26 Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006, hlm. 224
19 permasalahan gadai dengan pengembalian marhūn bih disesuaikan harga gabah menjadi jelas. Wawancara ini dilakukan dengan mengambil informan dari pihak penggadai (rāhin) dan penerima gadai (murtāhin) masing-masing 7 informan di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. c. Metode Dokumentasi Dokumentasi yang dimaksudkan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara, seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam arsip yang ada di lokasi tersebut. d. Populasi dan penentuan sampel 1. Populasi Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah rāhin dan murtāhin yang ada di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes. 2. Penentuan sampel Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple randow sampling, yaitu cara pengambilan
20 sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi objek penelitian. Dengan perincian 20 orang, yang terdiri dari 7 orang yang menggadaikan, 7 orang yang menerima gadai dan selebihnya merupakan pendapat dari tokoh agama setempat. 4. Metode Analisis Data Analisis data adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dan terkumpul dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu menganalisis data menggunakan sumber yang relevan untuk memperlengkap data yang penulis temukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan kondisi masyarakat tersebut mempengarui eksistensi kasus-kasus yang ada pada data yang telah didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).27 Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris, kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan yang bersifat 27 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Rake Saraswati, 1996, hlm. 104
21 umum. Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui tentang bagaimana pengembalian marhūn bih di Desa Sindangjaya apakah suadah sesuai atau belum. G. Sistematika Penulisan Skripsi Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun dalam bab perbab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri dari setiap sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN, Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Manfaat Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. BAB II : PENGEMBALIAN MARHŪN BIH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Pemaparan dalam Bab ini meliputi Pengertian, Macam-macam, Rukun dan Syarat, Landasan Hukum Rahn dan Sistem Pengembaliannya. BAB III : PRAKTEK PENGEMBALIAN MARHŪN BIH DI DESA SINDANGJAYA, Dalam bab ini memuat beberapa ulasan meliputi: Letak Geografis Desa, Mata Pencaharian Penduduk, Keadaan Sosial Ekonomi, Praktek Gadai, dan Pendapat Ulama Setempat
22 BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP RAHN DENGAN PENGEMBALIAN MARHUN BIH YANG DISESUAIKAN HARGA GABAH Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu analisis fee (manfaat) barang yang digadaikan, dan praktek pengembalian marhūn bih di masyarakat. BAB V : PENUTUP Dalam bab ini berisi; Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG GADAI (RAHN), UTANG (MARHŪN BIH) DAN HARGA A. Gadai (Rahn) 1. Pengertian Kata gadai dalam bahasa arab disebut ar-Rahn. ar- Rahn merupakan bentuk masdar dari اـنـهر نـه - رـٌ نـهر yang artinya menggadaikan atau menungguhkan.1 Menurut bahasa, gadai/ ar-rahn (نهرلا) berarti al-thubūt wa ad-dawām ( و توبثلا ماودلا) yang memiliki arti tetap dan kekal, dan al- ḥabs (سبحلا) yaitu menahan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn (نهرلا) adalah terkurung atau terjerat.2 Gadai ialah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan utang dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi (utang tersebut).3 Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (yang berpiutang). Praktek ini 1 Jamal ad-Din Muhammad bin Mukram al-Ansyari, Lisan al-'Arab, Mesir: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 48 2 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis, terj. Ach. Marjuki, Kairo: Dar al-fath lil I"lam al-"Arabi, 1990, hlm. 123 3 Fathul Qarib, terj. Imron Abu Amar, Kudus: Menara, 1982, hlm. 247 23
24 telah ada sejak zaman Rasulullah SAW., dan Rasul sendiri pernah melakukannya.4 Azhar Basyir memaknai rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara" sebagai tanggungan utang, dimana dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima.5 Adapun gadai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.6 Menurut Muhammad Syafi"i Antonio dalam bukunya "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek" rahn adalah menahan salah satu harta milik (rāhin) sebagai jaminan (marhūn) atas utang/ pinjaman (marhūn bih) yang diterimanya. Marhūn tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai memperoleh mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.7 jaminan untuk dapat 4 Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, Jakarta : Salwmba Diniyah, 2003, hlm. 3 5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai, Bandung: al-Ma"arif, 1983, hlm. 50 6 diakses pada 21 Aprl 2017 pukul 04.28 WIB 7 Muhammad Syafi"i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 128.
Sayyid sabiq mengemukakan bahwa rahn menurut istilah adalah: كلذ دحأ نكمٌ ثٌحب نٌدب هتقٌث و عرشلا رظن ًف ةٌل ام ةمٌق لعج اهل نٌع 8نٌعلا كلت نم هضعب دحا وأ نٌدلا Maksudnya adalah membuat barang yang memeiliki nilai harta menurut pandangan syara" sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil seluruh atau sebagian utang tersebut karena adanya barang. Pengertian lain yakni menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni adalah: 9هٌلع وه نمم هؤافتسإ رذعت نإ هنمث نم ىفوتسٌل نٌدلاب هتقٌث و لعجٌ يذلا لاملا Maksudnya rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, maka benda itu dapat dijadikan pembayar utang. Sedangkan menurut para ulama, rahn atau gadai adalah: a. Menurut Ulama Malikiyah, rahn adalah: م ِزَلا نٌَْد ًِْف ِهِباًقُّث َوَت ِهِكِلاَم ْنِم ُذ َخؤٌُ ل َّوَمَتُم ئٌَش Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi 8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid III, hlm. 187 9 Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-Mugni Li Ibni Qudamah, Riyad: Mahtabaturriyah al-Hadisah, tt, Jilid IV, hlm. 366 25
26 boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).10 b. Menurut Ulama Syafi"iyah dan Hanabilah mendefinisikan rahn dengan: ِهِئاَف َو ِرُّذَعَت َدْن ِع اَهْنِم ىِف ْوَت ْسٌَ نٌْ َدِب ُةَقٌِْث َو نٌَْع ُل ْع َج Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya tersebut. Definisi yang dikemukakan Syafi"iyah Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi"iyah dan Hanabilah) termasuk pengertian harta.11 Pengertian gadai yang ada dalam syariah berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam Burgelijk Wetbook (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang diatur dalam buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan pasal 10 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 252 11 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 252 dan
27 1161. Pengertian gadai menurut pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya- biaya mana harus didahulukan.12 Selain itu, gadai menurut ketentuan hukum adat adalah menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.13 Jadi, dari pemaparan pengertian tentang gadai di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai merupakan jaminan atas suatu utang, yakni menjamin utang dengan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, dimana utang tersebut dimungkinkan dapat dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. Perbedaannya antara gadai dalam Islam dan hukum positif dan adat ialah bahwa gadai dalam hukum Islam merupakan sarana tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa, sedangkan dalam 12 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 65 13 Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keungan Syari'ah, cet 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm.106-107.
28 hukum positif dan adat akad gadai bisa dijadikan sebagai sarana memperoleh keuntungan. 2. Landasan hukum rahn Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah 283 menegaskan tentang hukum rahn:
Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'āmalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
29 Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis yang mengetahui bagaimana menulis surat perjanjian utang, atau tidak memperoleh alat-alat tulis yang diperlukan maka ambillah barang jaminan (agunan).14 Menyebut "safar (perjalanan) dan tidak memperoleh penulis yang menulis" bukanlah untuk menetapkan kedua hal itu sebagai syarat sadar meminta jaminan. Hal itu menjelaskan sebab-sebab yang membolehkan kita membuat surat perjanjian. Ayat ini juga memberi pengertian bahwa tidak adanya penulis yang dibatasi saat dalam perjalanan, bukan di tempat-tempat kediaman (domisili), karena membuat surat keterangan/perjanjian diwajibkan bagi mukmin.15 Jika kebetulan orang yang melakukan perjanjian utang piutang itu saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercaya itu melaksanakan amanatnya dengan sempurna pada waktu yang ditentukan. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan jangan mengkhianati amanat. Utang juga dinamakan amanah, karena pemberi utang mempercayai orang yang berutang dengan tidak memerlukan jaminan. Amanat berarti kepercayaan.16 Ayat-ayat sebelumnya telah menjelaskan tentang wajibnya membuat surat perjanjian, menghadirkan saksi, dan 14 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Jilid 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, hlm. 318 15 Ibid., 16 Ibid.,
30 meminta barang jaminan. Ayat ini juga mengandung suatu hukum yang bersifat rukhṣoh (kelonggaran) yang dibolehkan dalam keadaan darurat, misalnya sewaktu dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis dan saksi.17 Janganlah kamu enggan memberikan kesaksian, apabila kamu diminta memberikan kesaksian di depan hakim (pengadilan). Orang yang enggan menjadi saksi, jiwanya berdosa. Jiwanya berdosa karena jiwalah yang bisa mengingat segala kejadian. Jiwa juga sebagai alat rasa dan akal. Menyembunyikan kesaksian dan menyembunyikan dosa adalah berkaitan dengan alam nurani. Dosa itu sebagaimana menjadi pekerjaan anggota badan, juga menjadi pekerjaan hati. Tuhan menyandarkan beberapa pekerjaan tertentu kepada hati, sebagaimana Dia menyandarkan beberapa pekerjaan kepada pendengaran dan penglihatan. Diantara dosa-dosa jiwa adalah niat buruk dan dengki.18 Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia disiksa karena tidak mau mengerjakan yang ma"rūf dan tidak mau meninggalkan yang mungkar. Tujuan menulis surat perjanjian dan menghadirkan saksi untuk memperkuat kepercayaan antara si pemberi utang dan si pengutang. Secara hukum surat perjanjian lebih kuat daripada kesaksian. Pemberi utang, yang berutang, dan 17 Ibid., 18 Ibid.,
31 saksi berpegang pada surat perjanjian. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Segala apa yang telah dijelaskan, baik yang bersifat ijabi (positif) seperti menunaikan amanat, menepati janji ataupun salbi (negatif) seperti menyembunyikan kesaksian, Allah Maha Mengetahui dan akan memberika balasan terhadap amalan-amalan itu. Firman tersebut mengandung ancaman yang dikemukakan secara halus, bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Secara jelas ayat-ayat tersebut menjelaskan beberapa hukum untuk memelihara harta, membuat surat utang, menghadirkan saksi dalam transaksi utang dan lain sebagainya, serta meminta agunan ketika tidak ada orang yang menulis surat dan tidak ada saksi.19 Orang yang berutang adalah memegang amanat, yang berupa utang, dan yang berpiutang memegang amanat berupa jaminan (dari yang berutang). kedua-duanya diseru untuk menunaikan amanat masing-masing atas nama takwa kepada Allah. Pengungkapan kalimat tentang persaksian ditekankan pada hati. Maka, dinisbatkanlah dosa kepadanya, untuk menarik hubungan antara penyembunyian dosa dan penyembunyian persaksian yang kedua-duanya merupakan perbuatan di lubuk hati. Disudahilah dengan ancaman yang terselubung. Maka, disebutkan bahwa tidak ada yang samar bagi Allah SWT.20 19 Ibid., 20 Opcit., Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, hlm. 395
32 Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah boleh mengambil gadai dalam bepergian maupun tidak, boleh juga tidak mengambil gadai gadai apabila merasa yakin bahwa hutang tersebut pasti akan dilunasi, haram merahasiakan dan mengatakan kesaksian palsu, karena sesungguhnyan Allah maha mengetahui setiap apa yang dilakukan hambanya.21 Riwayat Aisyah ra., dalam ṣaḥih Bukhari ىلص الله لوسر ى َرَتْشا : تلاق اهنع ًضر َةَشِئا َع ْنَع هٌلع Artinya: Dari Aisyah ra, Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besinya. الله الله ُهَع ْرِد ُهَنَه َر َو اًما َع َط ٍّيدوُهٌَ ْنِم ملسو 22 Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara kaum muslimin dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim.23 Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul saw. menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan 21 Abu Bakar Zabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Aisar, Jakarta: Darus Sunnah Press, cetakan ke-5, buku I, 2013, hlm. 284 22 Sahih Bukhari no 2330 23 Opcit., Hendi suhendi hlm. 107
33 yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. 24 Jumhur ulama telah menyepakati kebolehan dan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan kisah nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatan makanan dari seorang Yahudi. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam disertai jaminan sudah menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat dan Islam adalah agama yang umatnya.25 sangat memperhatikan segenap kebutuhan 3. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn) Dalam akad rahn terdapat beberapa rukun dan syarat sebagai berikut: a. Aqidain Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Kedua orang yang melakukan akad yakni orang yang 24 Ibnu Qudamah. Al-Mugni. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al- Haditsah), Jilid IV, hlm. 337 25 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 8
34 menggadaikan (rāhin) dan yang menerima gadai (murtāhin). Adapun syarat yang berakad adalah ahli taṣarruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi"iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dam mumayyiz, disyaratkan harus baligh.26 tetapi tidak b. Ījab dan qābūl (ṣighat) Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieqiy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara", yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qābul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang 26 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 139.
berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qābul adalah yang terbit dari tepi yan lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.27 Lafadz ijab qābul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (marhūn) secara hukum telah berada di tangan pihak berpiutang (murtāhin). Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.28 c. Al-Marhūn (barang yang digadaikan) Para fuqaha berpendapat, bahwa setiap harta benda (al-māl) yang sah diperjualbelikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (marhūn). Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan ('ainiyah), karena itu gadai dikatakan sempurna apabila telah terjadi penyerahan objek akad (marhūn). Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (māl al-manqūl), sedangkan peyerahan melalui 27 Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t, hlm: 21-22 28 Ibid 35
36 bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (māl al-'uqar). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum.29 Barang yang digadaikan itu merupakan barang yang tidak cepat rusak dan adanya utang tidak memiliki tempo yang sangat lama sehingga barang gadaian menjadi rusak sebelum jatuh tempo utang, baik si penggadai menentukan syarat tidak adanya penjualan barang gadaian atau dia tidak menentukan syarat apapun. Apabila si penggadai menentukan syarat penjualan barang gadaian sebelum barang itu menjadi rusak, atau barang itu tidak akan rusak sebelum jatuh tempo utang, maka penggadaian barang ini sah.30 Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhūn, antara lain: a. Dapat diperjual belikan b. Bermanfaat c. Jelas d. Milik rāhin e. Bisa diserahkan f. Tidak bersatu dengan harta lain.31 29 Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 173 30 Imam N-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, buku 16, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015, hlm. 11 31 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 164
d. Marhūn Bih Marhūn Bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu: 1) Menurut ulama selain Hanafiyah, marhūn bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa utang maupun berbentuk benda. 2) Marhūn bih memungkinkan dapat dibayarkan Jika Marhūn bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya rahn. 3) Hak atas Marhūn bih harus jelas 4) Dengan demikian tidak boleh memberikan dua marhūn bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn.32 4. Pendapat para ulama mengenai pemanfaatan marhūn Dalam masyarakat, ada cara gadai yang hasil barang gadaian (marhūn) itu, langsung dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai (murtāhin). Banyak terjadi, terutama di desa- desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh murtāhin dan hasilnyapun sepenuhnya dimanfaatkannya. Selain itu, sawah ataupun kebun yang dijadikan jaminan itu, dikelola oleh pemilik sawah atau kebun itu, tetapi hasilnya dibagi 32 Ibid., 37
38 antara pemilik dan murtāhin. Seolah-olah jaminan itu milik murtāhin selama piutangnya belum dikembalikan.33 Diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama selain syafi"iyah melarang orang yang menggadaikan (rāhin) untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi"iyah memungkinkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Uraiannya adalah sebagai berikut; a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak dapat memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai (murtāhin), begitu pula pemegang gadai tidak dapat memanfaatkannya tanpa seizin dari orang yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh pemegang gadai. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk gadai/ rahn.34 b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai mengizinkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekedarnya itu pun atas tanggungan orang yang 33 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 257 34 Ofcit., Rachmat Syafe"i hlm. 172-173
39 menggadaikan. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar, jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.35 c. Ulama Syafi"iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, ika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta gadai.36 izin kepada pemegang Mengenai pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai (murtāhin) maka terdapat beberapa pendapat para ulama, diantaranya adalah: a. Pendapat imam Syafi"i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab al-umm, dikatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai. Maksudnya yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu 35 Ibid., 36 Ibid.,
40 adalah orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan penerima gadai.37 Ulama syafi"iyah menambahkan, pemegang gadai tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasar hadits Rasulullah saw. riwayat asy-Syafi"i, Daruqquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, َالله -ىَّل َص ُ َلا َالله ِ ُهُمْنُغ ِهٌَْل َع َو , ُهَل َّ َّ َمَّل َس َو ُهُم ْرُغ ِهٌَْل َع َلاَق يِذَّلَا Artinya: "tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari Ia dan menanggung ُقَل ْغٌَ ُن ْه َّرلَا ُلوُس َر ُهَنَه َر ْنِم ِهِبِحا َص ( : , pemilik memperoleh manfaat resikonya". yang menggadaikannya. Menurut Imam Syafi"i bahwa pihak yang bertanggungjawab bila barang jaminan rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian kebutuhan hidup atau yang berhubungan dengan perawatan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko terhadap barang tersebut, sebagaimana manfaat yang dihasilkan dari barang gadai. 38 b. Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang 37 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 267 38 Ibid.,
41 yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan secara jelas waktunya.39 c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak dapat memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak bisa memanfaatkannya. Meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Dan menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai bisa untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapatkan izin dari orang yang menggadaikan barang.40 Ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Jadi, pemegang gadai itu dapat memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Alasannya pemilik barang itu dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penggadai dapat mengambil manfaat dan itu tidak termasuk riba.41 39 Ibid., 40 Syaikh Mahmoud Syaltout, Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 310 41 Opcit., M. Ali Hasan, hlm. 258.
42 d. Menurut pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai dapat memanfatkan seperti dengan mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadikan barang. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Turmuẓi dari Abu Hurairah,42 ia berkata telah bersabda Rasulullah saw. َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَنِت ُبَسْشُي ِّزَّدلا ُنَثَل َو ,اًنىُه ْسَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَنِت ُةَك ْسُي ُسْهَّظلا ُةَقَفَّنلا ُب َسْشَيَو ُةَك ْسَي يِرَّلا ىَلَع َو ,اًنىُه ْسَم Artinnya: Punggung binatang (yang biasa diperuntukkan untuk kendaraan) boleh ditunggangi bila sedang digadaikan. Susu binatang perah boleh atas diminum pemeliharaannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan yang meminum susu berkewajiban memberi makanan pada bintang itu. (HR. al-Bukhari)43 sebagai imbalan Kendatipun murtāhin boleh memanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari rahin. Menurut M. Ali Hasan, barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah dan dimanfaatkan supaya tidak 42 Ibid., 43 Ibnu Hajar Al-atsqalani, Bulughul Maram min 'Adillati Ahkam, terj. M. Zainal Arifin Jakarta: Katulistiwa Press, 2014, hlm. 315
mubadhir, dan mengenai hasilnya dapat dibagi anatara rāhin dan murtāhin atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya murtāhin seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek seperti inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam. Barang bergerak seperti emas, kendaraan dan lainnya sebaiknya jangan dimanfaatkan karena mengandung resiko rusak, hilang atau berkurang nilainya.44 Menurut Hanafi, murtāhin yang memegang marhūn menanggung risiko kerusakan marhūn atau kehilangan marhūn, bila marhūn itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia- siakan) maupun tidak. Sedangkan menurut Syafi"iyah, murtāhin menanggung risiko kehilangan atau kerusakan bila marhūn itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtāhin.45 Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila: a. Dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar utangnya. b. Ketika akad ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. 44 Opcit., M. Ali Hasan, hlm. 258. 45 Ibid 43
44 c. Bila penggadai tidak mampu membayar utang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadaian tidak memberikan harga barang gadai kepada penggadai.46 Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (murtāhin) memanfaatkan barang gadaian (marhūn) sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rāhin). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya pinjaman yang mengalirkan manfaat, dan setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba.47 Sebagaimana dalam hadits disebutkan: ُّلُك Artinya: Setiap pinjaman yang menarik manfaat berarti ا ًعْفَن َوُهَف ض ْرَق اَب ِر َّر َج riba. Hadits ini termasuk dalam hadits dhaif karena mengandung kelemahan pada sanadnya, namun para ulama memandang bahwa maknanya benar.48 Rāhin tidak boleh mengembalikan utangnya kepada murtāhin kecuali apa yang telah diterimanya atau yang sepadan 46 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 111 47 Sayyid Sabiq, Fikih sunnah, Bandung: Pustaka Setia, 1987, hlm. 141 48 Syaikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, Mulakhkhas Fiqhi, terj. Sufyan, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 101
dengannya tanpa adanya tambahan dan kelebihan. Hal ini mengikuti kaidah fiqh yang mengatakan bahwa "setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba". Tetapi keharaman ini hanya berlaku ketika tambahan tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi dilakukan. Jika tidak disyaratkan dan disepakati, pihak pemberi utang diperbolehkan untuk menambah kuantitas (takaran atau tibangan) atau kualitas barang yang dipnjamnya. Orang yang memberikan utang memiliki hak untuk menagih atau meminta kembali apa yang telah dihutangkannya, tetapi dengan tanpa unsur paksaan.49 Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa lahan sawah tersebut. B. Pendapat Ahli Tentang Harga Menurut Umar Husain harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan pelanggan yang mengambil manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.50 49 Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, terj. Ahmad Tirmidzi dkk. Putaka al- Kautsar, 2013, hlm. 791 50 Umar Husein, Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 12 45
46 Abu Yusuf yang merupakan seorang mufti pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Dalam hal ini Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Pada kenyataannya harga tidak bergantung pada penawaran saja tetapi juga permintaan. Abu yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi, akan tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci.51 Masalah pengendalian harga dalam analisis ekonomi, Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Menurutnya harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai hukum alam yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada pasar persaingan sempurna dimana banyak penjual dan pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.52 Ibnu Khaldun dalam karyanya membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurutnya, bila suatu 51 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 156 52 Ibid.,
kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah akan meningkat.53 Bagi Ibnu Khaldun, harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya akan tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.54 Dikenal dua istilah berbeda dalam fiqih Islam mengenai harga suatu barang, yaitu al-thaman dan as-si'r. Al-thaman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si'r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi as-si'r menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, 53 Ibid., hlm. 402 54 Ibid., 47
48 tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat.55 Apabila harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek produk di benak konsumen adalah cukup bagus dan meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang baik dan merek produk tersebut kurang bagus dan kurang meyakinkan di benak konsumen. Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualitas dan merek dari suatu produk.56 Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari`ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan 55 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), Jakarta: Gema Insani, tt, hlm. 90. 56 Muhammad Birusman Nuryadin, Harga Dalam Perspektif Islam, Jurnal, 2007, hlm 88
49 salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat dibayarkannya.57 yang setara dengan harga yang Sebenarnya, juga terdapat ilmuwan yang telah menganalisis harga dari sisi ekonomi sebelum Aquinas, yaitu Albertus Magnus. Ia berpendapat bahwa dua barang dagangan sama dalam nilainya dan nilai tukarnya akan menjadi adil bila dalam produksinya menunjukkan persamaan biaya buruh dan pengeluaran lainnya. Namun, Magnus tidak memberi definisi yang rinci tentang biaya ini, kecuali hanya menekankan pada status sosial bahwa adil sebagai hasil kerja perorangan tergantung pada kelasnya, jadi pada nilai dari jasa-jasanya.58 Dari penjelasan sebelumnya bisa diperoleh kesimpulan bahwa ajaran Islam secara keseluruhan menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas (competetive market price) merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen (memenuhi persyaratan antaraẓẓim min kum). Menurut Mannan 57 diakses pada jumat 21 april 2017 pukul 09.09 58 Ibid.,
50 terdapat tiga fungsi dasar mengenai harga, yaitu fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi moral.59 Hukum permintaan berbunyi, "Bila harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Sedangkan, bila harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik." Pernyataan tersebut bisa berlaku bila faktor- faktor yang juga bisa memengaruhi jumlah permintaan (selain harga) adalah tetap atau ceteris paribus. Jadi, dengan kata lain, hanya harga yang berubah. Artinya hanya mempertimbangkan satu faktor saja yang diyakini memengaruhi permintaan dan penawaran, yaitu harga. Harga diasumsikan/dianggap satu-satunya yang memengaruhi permintaan maupun penawaran. Faktor-faktor lain seperti pengaruh iklan, kebutuhan emosional/psikologis pembeli (seperti gengsi), keyakinan yang sudah tertanam dalam benak tentang kualitas merek tertentu, desain produk, tidak diperhitungkan dalam hal ini. Padahal banyak produk yang dibeli konsumen tidak selamanya berkaitan dengan harga.60 59 Abdul Mannan, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Jakarta: Intermasa, 1992, hlm. 256 60 diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.37
BAB III PRAKTEK GADAI DENGAN PENGEMBALIAN UTANG GADAI (MARHUN BIH) YANG DISESUAIKAN HARGA GABAH DI DESA SINDANGJAYA KEC. KETANGGUNGAN KAB. BREBES A. Gambaran Umum Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes 1. Kondisi Geografis Desa Sindangjaya berada di bawah pemerintahan kecamatan Ketanggungan yang merupakan bagian dari kabupaten Brebes, yang terkenal dengan ciri khasnya yaitu daerah penghasil telur asin dan bawang merah. Kabupaten paling barat di Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kota Tegal dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Cirebon. Wilayahnya merupakan daerah selatan di bagian Ketanggungan. Ketanggungan sendiri memiliki 21 desa, dan Sindangjaya merupakan salah satu dari 9 desa di kecamatan Ketanggungan yang menggunakan bahasa sunda Brebes, sedangkan sisanya 3 desa di bagian Ketanggungan tengah menggunakan bahasa campuran Sunda dan Jawa, dan 9 lainnya di bagian utara menggunakan bahasa Jawa Brebes. Secara geografis Desa Sindangjaya merupakan bagian dari Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah sebelah utara 51
52 berbatasan dengan Desa Cikeusal Kecamatan Ketanggungan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pamedaran Kecamatan Ketanggungan, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kamal, yang merupakan bagian dari Kecamatan Larangan. 1 Luas wilayah desa Sindangjaya adalah 340 HA yang terdiri beberapa bagian, yaitu luas tanah sawah 232,5 HA, dengan tanpa tanah irigasi, irigasi setengah tekhnis 40,5 HA, sawah tadah hujan 192 HA. Luas tanah kering 107 HA pekarangan/bangunan 23,5 HA, tegalan/ perkebunan 43 HA, padang gembala 0 HA, dan dengan luas hutan 40,5 HA. Adapun jarak Desa Sindangjaya dari Kecamatan Ketanggungan adalah 17 Km dan jarak dari Kabupaten Brebes 44 Km.2 Desa Sindangjaya terdiri dari dua dukuh yaitu Dukuh Parenca dan Dukuh Pasir Panjang. Dukuh Parenca berada di bagian timur Desa Sindangjaya dan Dukuh Pasir panjang berada di sebelah selatan Desa Sindangjaya. Memiliki 3 dusun yang terbagi ke dalam 5 RW dan 24 RT. 2. Keadaan Demografis Desa Sindangjaya memiliki penduduk sebanyak 4772 jiwa pertahun 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1 Data monografi Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan tahun 2016 2 Ibid.,
53 a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin: Tabel 01 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki-laki 2414 jiwa 2 Perempuan 2358 jiwa Jumlah 4772 jiwa Sumber : Pendataan Profil Desa Sindangjaya 2016 b. Jumlah penduduk menurut agama Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut agama: Tabel 02 Jumlah Penduduk Menurut Agama No Agama Jumlah 1 Islam 4772 jiwa 2 Kristen
3 Hindu
4 Budha
5 Aliran kepercayaan lain
Jumlah 4772 jiwa Sumber : Pendataan Profil Desa Sindangjaya tahun 2016
54 c. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut mata pencaharian: Tabel 03 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian/ Profesi No Mata Pencaharian Jumlah 1 Petani 2341 jiwa 2 Buruh tani 319 jiwa 3 Pengusaha hasil bumi/Pengepul 15 jiwa 4 Supir 30 jiwa 5 Guru 68 jiwa 6 PNS 16 jiwa Jumlah 2805 jiwa Sumber : Pendataan Profil Desa Sindangjaya 2016 Meskipun di Desa Sindangjaya banyak yang wiraswasta ataupun pedagang, akan tetapi mata pencaharian utamanya adalah petani, sehingga ketika survei dilakukan maka angka petani memiliki posisi yang tertinggi. d. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Berikut adalah tabel data mengenai jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:
Tabel 04 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan No Tingkat pendidikan Jumlah 1 Sedang TK/sederajat 52 2 Tidak tamat SD/ sederajat 73 3 Sedang SD/sederajat 466 4 Tamat SD/sederajat 2613 5 Sedang SLTP/sederajat 227 6 Tamat SLTP/sederajat 602 7 Sedang SLTA/sederajat 163 8 Tamat SLTA/sederajat 279 9 Tamat D1
10 Tamat D2 4
11 Tamat D3 3
12 Tamat D4
13 Tamat S1 83
14 Tamat S2 1
15 Tamat S3
Sumber : Pendataan Profil Desa Sindangjaya 2016 3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes. Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat Desa Sindangjaya dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini 55
56 masyarakat tidak terlalu memperhatikan pendidikan. Kesadaran untuk melanjutkan pendidikan memang sangat kurang. Mereka lebih memilih bekerja membantu orang tua di sawah ataupun ke luar kota daripada melanjutkan pendidikan. Kebanyakan faktor yang disebabkan adalah kurangnya kesadaran pribadi, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan, serta pandangan masyarakat tentang kesuksesan yang bukan diukur dari tingginya pendidikan atau kualitas diri seseorang, melainkan berdasarkan tingkat ekonomi orang tersebut. Dilihat dari pendidikan, mereka cenderung berpikir bahwa berpendidikan tinggi hanya untuk orang-orang kalangan atas, hal ini tercermin dari masih sedikitnya jumlah siswa di tingkat SLTA dari masyarakat Desa Sindangjaya, bahkan hanya ada beberapa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Pemikiran lain terhadap pendidikan terutama pada anak perempuan adalah masyarakat Sindangjaya masih menganggap bahwa pendidikan akan menghambat pernikahan, dan pada akhirnya perempuan hanya akan bekerja menjadi ibu rumah tangga. Pada tahun-tahun terakhir ini pendidikan di Desa Sindangjaya semakin maju, terbukti dengan semakin banyaknya jumlah siswa di SMK, padahal saat awal berdirinya
57 sekolah tersebut pada tahun 2010 jumlah siswa hanya 43, dan dikarenakan belum mempunyai gedung maka kegiatan belajar mengajar dilakukan di gedung MI Al-Miftah 01. Sedangkan sekarang jumlah siswanya dari kelas X sampai kelas XII telah mencapai 200 siswa dan telah mempunyai gedung sendiri. Sedangakan pelajar yang melanjutkan ke perguruan tinggi jumlahnya masih sedikit, namun dari tahun ke tahun jumlanya semakin bertambah.3 Masyarakat Desa Sindangjaya merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, namun karena tanah di wilayah Desa Sindangjaya sangat subur sehingga cocok ditanami segala jenis tanaman pertanian. Mayoritas dari mereka menggantungkan hidupnya dari hasil panen pertaniannya. Tanaman yang biasanya mereka tanam adalah bawang merah, padi, jagung, cabai, beberapa sayuran, dan tanaman lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan cara dijual ataupun dimanfaatkan untuk kebutuhannya sendiri. Pertanian yang paling terkenal yaitu perkebunan bawang merah. Pertanian bawang merah menjadi andalan kebanyakan masyarakat Desa Sindangjaya, karena jika harganya tinggi maka untung yang didapat cukup banyak, sedangkan apabila harga di pasaran tidak mendukung maka tingkat 3 Arsip kependudukan Desa Sindangjaya tahun 2016
58 kerugiannyapun tinggi, mengingat perawatan dan pemeliharaan terhadap bawang merah membutuhkan modal tidak sedikit serta keuletan. Penghasilan dari pertanian memang terkadang menghasilkan untung yang cukup besar namun harus menunggu masa panen tiba yakni berkisar antara 2-4 bulan masa tanam sehingga dalam tenggang waktu itu mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari merantau ke luar kota dengan berprofesi sebagai buruh, tukang bangunan, ataupun pedagang. Atau dengan melakukan pekerjaan sampingan di desa sendiri, seperti memelihara ternak, membuka warung sembako, berdagang, dan menjadi buruh tani pada tetangga. Dari sekian banyaknya mata pencaharian masyarakat Desa Sindangjaya namun profesi yang menjadi idaman masyarakat adalah menjadi seorang PNS, karena selain meningkatkan status sosial seseorang, dengan menjadi PNS juga dapat memperoleh penghasilan yang tetap dan pasti. Selanjutnya dilihat dari aspek kesadaran umum. Dalam hal ini tercermin pada kesadaran masyarakat dalam membangun dan memelihara fasilitas umum. Fasiltas-fasilitas umum yang ada di Desa Sindangjaya yakni sekolah, lapangan olahraga, pondok pesantren, tempat peribadatan dan sebagainya. Seperti dijelaskan sebagai berikut:
59 Tabel 05 Sarana Prasarana Desa Sindangjaya No Jenis Sarana Jumlah 1 Masjid 4 2 Musholla 31 3 Pondok Pesantren 1 4 PAUD 1 5 Taman Kanak-kanak/RA 2 6 Sekolah Dasar 1 7 Madrasah Ibtidaiyyah 2 8 Madrasah Tsanawiyah 1 9 Madrasah Diniyah 3 10 Sekolah Menengah Kejuruan 1 11 Lapangan Olahraga 6 12 Balai Desa 1 Sumber data Desa Sindangjaya tahun 2017 Berdasarkan tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat Desa Sindangjaya sangat memperhatikan kepentingan umum, yakni dengan memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya kondusivitas kehidupan bermasyarakat.
60 4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Kehidupan masyarakat Desa Sindangjaya masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta sosial, hal ini tercermin dengan adanya kegiatan keagamaan dan gotong royong. Kebiasaan yang berhubungan dengan kegiatan rutinan keagamaan, misalnya adanya kegiatan tahlil, marhabanan, manakiban, yang dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah, maupun dari mushola ke mushola pada hari-hari tertentu. Kebiasaan yang berhubungan dengan kegiatan gotong royong yakni kerja bakti membangun rumah, perbaikan jalan atau jembatan, serta menggarap lahan pertanian secara suka rela. Mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam atas dasar keturunan dengan ajaran NU (Nahḍatul "Ulama). Tidak heran jika banyak kegiatan-kegiatan keagamaan rutinan keagamaan yang berdasar ajaran NU, seperti ziarah kubur para wali dan habib, ratiban yang dilakukan setiap hari setelah jamaah sholat subuh di masjid. Namun, sebagian masyarakatnya belum memahami secara detail tentang ekonomi yang diperbolehkan dan dilarang menurut Islam. Kehidupan masyarakatnya, sosok kiyai merupakan seseorang yang sangat dihormati, menjadi panutan, dan disegani. Anak-anak dari mulai usia sekolah dasar
B. 61 dipercayakan untuk dititipkan ke Kiayi dengan harapan agar anak-anak mendapatkan pendidikan agama sejak usia dini. Selain diberikan pengajaran tentang agama, para santri pun diberikan pengalaman dalam belajar mengolah sawah pertanian dan berdagang. Biasanya pendapatan dari hasil bekerja santri akan diserahkan sepenuhnya kepada Kiayi, yang dananya tersebut akan dikelola sendiri oleh Kiyai tersebut. Sebagai bentuk penghargaan, terkadang zakat fitrahpun selain diberikan kepada fakir miskin, masyarakat juga memberikan kepada kiyai. Praktek Gadai Dengan Pengembalian Utang Gadai (Marhūn Bih) Yang Disesuaikan Harga Gabah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Sindangjaya digambarkan dengan suatu kegiatan utang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat Desa Sindangjaya menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (murtāhin), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (rāhin) dapat mengembalikan utangnya. Akad gadai sawah yang sering terjadi di kalangan petani Desa Sindangjaya umumnya dilakukan antar individu. Tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Tata cara
62 yang diperlihara adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad gadai adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah karena adanya kebutuhan keuangan untuk kehidupan sehari-hari, seperti Rodiah yang menggadaikan sawahnya kepada Dulhajar. "Kami mah ayeuna keur ngagadeken sawah ka ki Dulhajar, tujuh elas satengah are, atuh duit namah jang balanja sapopoe"4 Artinya, saya sekarang sedang menggadaikan sawah kepada pak Dulhajar 17,5 are, uangnya untuk kebutuhan sehari- hari. Dan faktor eksternal karena adanya kebutuhan yang digunakan untuk modal usaha, modal menyekolahkan anaknya, biaya rumah sakit, dan keperluan-keperluan lainnya. Seperti yang dikatakan Juhanah: "Duitna bareto jang nyieun imah" 5 Maksudnya ia menggadaikan sawahnya untuk membangun rumah Lain lagi dengan Rohati, ia mengatakan: "Jang nambaan bapakna" 6 Maksudnya untuk biaya berobat suaminya, dan Carmi untuk biaya pernikahan anaknya.7 4 Wawancara dengan Rodiah (rahin), pukul 07.15 WIB di depan rumah ibu Camsiyah pada 2 Mei 2017 5 Wawancara dengan Juhanah (rahin), pukul 18.15 WIB di warung ibu Piroh 29 April 2017 6 Wawancara dengan Rohati (rahin), pukul 07.35 WIB di depan rumah ibu Camsiyah pada 2 Mei 2017
Biasanya akad gadai diawali dengan calon penggadai (rāhin) datang kepada calon penerima gadai dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan menggadaikan sawahnya, jika penerima gadai (rāhin) mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan dan telah mengetahui kualitas sawah yang akan digadaikan, maka terjadilah kesepakatan. Seperti yang dikatakan Wariah: "pangheulana nu ek ngagadekeun na ka imah nu ek narima gade, ngke ari geus sepakat kabehan dibiken duitna ka nu boga sawah".8 Akad gadai seperti ini secara umum dilatarbelakangi oleh kebutuhan keuangan yang besar dan menginginkan proses yang cepat dan mudah, karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan maka prosesnya lama dan rumit. Seperti yang dilakukan oleh Camsiyah yang membutuhkan pendanaan untuk keperluan tambahan modal pada penggarapan sawah dan sekolah anaknya, maka ia menggadaikan sawahnya sehingga mendapatkan modal dengan cepat. Hal ini ia anggap cara yang paling bijak untuk memperoleh uang secara cepat. Ia mengatakan: "Bareto duitna jang meli garem jeung jang sakola, da ari ka pegadean mah hararese, sue ongkoh, ari eta mah langsung aya duitna". 9 7 Wawancara dengan Carmi (rahin), pukul 09.35 WIB di rumahnya pada 1 Mei 2017 8 Wawancara dengan Wariah (murtahin), pukul 09.35 WIB di rumahnya pada 1 Mei 2017 63
64 Sebelum penerima gadai memberikan pinjaman uang kepada penggadai, penerima gadai biasanya memperkirakan terlebih dahulu nilai jual dari barang yang digadaikan, kemudian memberikan pinjaman yang menurutnya tidak melebihi dari nilai jual barang yang digadaikan oleh penggadai. Hal ini bertujuan supaya diperoleh kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai. Seperti halnya yang dilakukan Khotimah, ia menerima gadai lahan sawah seluas 18,5 are10 kemudian ia pertimbangkan hingga mencapai kesepakatan bahwa nominal utang yang ia berikan sejumlah Rp. 10.000.000.11 Namun, ada juga yang menerima akad gadai dengan tidak mempertimbangkan luas lahan sawah. Lain halnya dengan gadai yang dilakukan oleh Darem. Ia mengatakan: "Nampa gade ti bu Esro, aning geus laku lawas, geus salapan elas taun, meren ari ayeuna taun dua rebu tujuh elas mah, bareto ngagadean na keur taun sarewu salapan ratus salapan puluh dalapan,cenah dewekna jang bayar ka pengadilan keur aya masalah waris jeung sadulur-sadulurna, sawah nage 12 are, mere duit na dua juta opat ratus rewu, aning da baheula, bareto mah lima puluh rewu pangaji sakitu ge, da rega pare ge sakintal,jangjina tadina tilu taun aning da teu bisa bayar harita, tuluina nambah deui waktuna sampe keur melari kara bayar. bayar namah salapan elas juta genep ratus da ngetung pare opat puluh slapan kintal, ayeunamah da rega pare na opat ratus rewu 9 Wawancara dengan Camsiyah (rahin), pukul 15.15 WIB, di Rumahnya 11 April 2017 10 1 are sama halnya dengan 100 meter persegi 11 Wawancara dengan Khotimah (orang yang menerima gadai sawah di Desa Sindangjaya) pukul 07.35 WIB di Rumahnya 11 April 2017
sakintalna.Atuh sawah namah pake mumula bawang, aya sabrang,jagong, bieung sok gunta-ganti." 12 Penjelasannya adalah bahwa pada tahun 1998. Darem menerima gadai dari Esro dengan luas tanah sawah 12 are pada saat itu Esro sedang membutuhkan uang untuk ia gunakan dalam perkara perdata melawan saudara-saudaranya dalam kasus penyelesaian harta warisan. Kemudian ia menggadaikan sawahnya kepada Darem, dan Darem memberikan pinjaman uang (marhūn bih) senilai Rp 2.400.000, pada saat transaksi harga gabah perkwintalnya Rp. 50.000, maka pinjaman uang (marhūn bih) tersebut setara dengan 49 kwintal gabah. Dalam perjanjiannya gadai ini dipersyaratkan minimal untuk waktu tiga tahun akan tetapi tidak ada batas maksimalnya, maka selama yang menggadaikan (rāhin) belum bisa membayar utangnya, penerima gadai (murtāhin) bebas memanfaatkan sawah tersebut. Sawah tersebut Darem gunakan untuk bercocok tanam bawang merah, cabai, dan jagung dalam beberapa masa penanaman. Dalam masa 3 tahun pihak pemberi gadai (rāhin) belum mampu membayar utangnya maka secara otomatis gadai itu diperpanjang, sehingga sampai waktu 19 Tahun barulah utang itu dapat dibayarkan senilai 49 kwintal gabah yakni Rp. 19.600.000 karena harga pasar gabah Rp. 400.000/kwintal. 12 Wawancara dengan Darem (orang yang menerima gadai sawah di Desa Sindangjaya), pukul 19.35 WIB, 11 April 2017 65
66 Hasil wawancara dengan orang yang menggadaikan (rāhin) yakni Rastip, ia mengatakan: "keur ngagadekeun ka si Endi 18 are satengah duitna dibere tilu puluh lima juta, keur dua rewu opat elas, acan sampe ayeuna, bareto duitna jang kuliah, jangjina tilu tahun, keur rega pare opat ratus rebu". 13 Dari wawancara ini penulis mengetahui bahwa menggadaikan sawahnya karena membutuhkan uang untuk digunakan sebagai modal anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Sawah seluas 18,5 are ia gadaikan kepada Endi dengan mendapat pinjaman uang Rp. 35.000.000, pada saat ia itu harga gabah di pasaran Rp. 400.000 perkwintal yakni tepatnya 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang gadai tersebut masih berlangsung. Kasus gadai dengan utang gadai yang melebihi dari harga sawah yang dijadikan jaminan dialami oleh Syafik. ia mengatakan: "Ayeuna keur ngagadean sawah ka si Rohim, tanehna saparapat, mere duitna opat puluh dua juta, kara erek ka dua taun ayeuna, jangjina sukan bayarna ku saratus genep kintal pare, kajeun mahal ge da ngkena duit dewek erek balik deui ieuh". 14 Maksudnya ia menerima gadai dari Rohim, tanah sawah seluas 17,5 are dengan utang gadai sebesar Rp. 42.500.000 dan baru berlangsung 2 tahun. Utang gadai tersebut diperjanjikan untuk 13 Wawancara dengan Rastip (orang yang menggadaikan sawah (rahin) di Desa Sindangjaya), pukul 14.35 WIB di Rumahnya pada 11 April 2017 14 Wawancara dengan M. Syafik Latif (orang yang menerima gadai sawah (murtahin) di Desa Sindangjaya), pukul 12.00 WIB di depan rumah penulis pada 12 April 2017 ia
dibayar dengan nominal yang disesuaikan harga gabah pada saat pembayaran yakni 106 kwintal gabah. Ia berani membayar mahal untuk gadai tersebut dengan alasan menolong sesama tanpa harus merugi. Selain Syafik, Hadisah juga menerima gadai dari Hanaf dengan tanpa mempertimbangkan luas tanah sawah yang menjadi jaminan. ia mengatakan: "Ngagadean sawah nu wa Hanaf di Barahan saparapat bagi dua,beh dalapan are meren,duitna sapuluh juta jeng pare lima kintal harita, keur si Ida letik, geus enggal dua puluh taun, meren beh lima las taunan, keur rega pare dua ratus rewu sakintalna, bieung heh amun dijual saberaha rega sawahna, aning da geus enggal kabalelian mun ku ek dijual mah, aning da ku teu ek dijual, ari pare namah mun bayar lima puluh lima kintal" 15 Maksudnya Hadisah memberikan utang gadai Rp. 10.000.000 dan gabah 5 kwintal untuk tanah sawah seluas 8 are. Pada saat itu harga gabah Rp. 200.000 pekwintal, maka mereka bersepakat bahwa Hanaf harus membayar uang senilai gabah 55 kwintal. Namun, sampai sekarang gadai itu masih berlangsung, tepatnya 15 tahun berjalan. Berkaitan dengan praktek gadai ini, menurut pengamatan penulis dan keterangan dari masyarakat, bahwa terdapat beberapa alasan dalam transaksi gadai ini, yakni alasan sosial dan alasan komersial. Dalam alasan sosial, murtāhin melaksanakan akad gadai karena ia bermaksud untuk membantu rāhin yang mengalami 15 Wawancara dengan Hadisah (orang yang menerima gadai sawah (murtahin) di Desa Sindangjaya), pukul 18.30 WIB di Rumahnya pada 30 April 2017 67
68 kesulitan pendanaan, sehingga utang yang diberikan murtāhin kepada rāhin melebihi taksiran harga dari lahan sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga dengan alasan saling membantu, utang itu diberikan kepada pemberi gadai (rāhin), dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaannya maka pemberi gadai (rāhin) memberikan ijin kepada penerima gadai (murtāhin) untuk memanfaatkan lahan sawahnya. Menurut keterangan dari Hanipah, maksud gadai dengan alasan komersial, yakni: "Nu ngagadeken na nyokot untung tina gade eta, ngetung saberaha are sawahna jang ngira-ngira duit nu ek dihutangkeun na" 16 Maksudnya penerima gadai (murtāhin), mengambil gadai tersebut dengan maksud mengambil keuntungan dan manfaat atas lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut, yakni dengan mempertimbangkan luas lahan sawah yang digadaikan dengan utang yang akan diberikan. Semakin luas lahan sawah yang digadaikan maka semakin besar utang yang diberikan, namun tidak akan melebihi dari taksiran harga jualnya. Penulis juga menemukan beberapa permasalahan / kendala dalam akad gadai tersebut, diantaranya adalah: 16 Wawancara dengan Hanipah (petani), pukul 11.25 WIB di depan warung bu Piroh pada 11 April 2017
69 1) Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan Hasil atau keuntungan dari pengelolaan sawah tidak ada pembagian, dengan kata lain seluruh keuntungannya diambil oleh pihak penerima gadai (murtāhin). Hal ini muncul karena menurut penerima gadai (murtāhin) seluruh biaya dan perawatan dalam pemanfaatan sawahnya dilakukan sendiri oleh murtāhin, maka si rāhin tidak ada hak atas sawah tersebut. 2) Berlarut-larutnya gadai Hal ini terjadi ketika batas waktu yang diberikan penerima gadai (murtāhin) kepada penggadai (rāhin) telah jatuh tempo yakni tahun. Pada saat itu penggadai (rāhin) tidak mampu mengmbalikan utangnya, kemudian penerima gadai (murtāhin) menahan barang jaminannya sampai penggadai (rāhin) dapat melunasi utangnya tersebut, sehingga mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun- tahun. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik anatara rāhin dan murtāhin. Permasalahan-permaslahan yang timbul dalam akad gadai ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang gadai yang benar. Masyarakat melakukan akad gadai dengan menekankan dasar suka sama suka. Berikut merupakan tabel data penerima gadai dan penggadai (murtāhin) di Desa Sindangjaya
70 Tabel 06 Data Penerima Gadai Sumber : hasil wawancara dengan narasumber Tabel 07 Data Penggadai
71 Sumber: hasil wawancara dengan narasumber ket. skg : sekarang Th : Tahun C. Pendapat Tokoh Agama Desa Sindangjaya Terhadap Gadai sawah dengan Pengembalian Utang Gadai (Marhūn Bih) yang disesuaikan Harga Gabah Berkaitan dengan pelaksanaan gadai dengan pengembalian utangnya disetarakan harga gabah yang dilaksanakan masyarakat Desa Sindangjaya, menimbulkan beberapa pendapat para ulama. Pendapat-pendapat tersebut diantaranya adalah: 1. Ustad Syahroni, yang merupakan seorang guru ngaji sekaligus imam sholat jamaah di mushola Baitul Muttaqin di rt 19 rw 03. Menurut beliau bahwa semua akad muamalah yang dilakukan dikembalikan lagi pada aqidnya, selama dintara para aqid saling rela, maka akad tersebut sah. demikian pula halnya dengan akad gadai yang dilakukan di Desa Sindangjaya, beliau berpendapat bahwa akad tersebut sah. Sedangkan dalam pemanfaatan lahan sawah oleh murtāhin, menurut beliau selama adanya kesepakatan bersama maka itu tidak jadi masalah, karena kedua belah pihakpun saling diuntungkan dari akad tersebut.17 17 Wawancara dengan Syahroni (ustad), pukul 06.00 WIB di Rumahnya pada 13 April 2017
72 2. Ustad Tosin, merupakan seorang guru ngaji sekaligus imam sholat jama"ah di mushola rt 07 rw 02. Menurut beliau akad gadai yang dilakukan di Desa Sindangjaya diperbolehkan. Ketika seseorang berakad harus sesuai perjanjian diawal dan membayarkan sesuatu harus dengan hal yang semisal, seperti berhutang emas harus dibayar dengan emas, uang harus dibayar dengan uang, begitupun utang gabah maka harus dibayar dengan gabah. Pengembalian tersebut disetarakan dengan harga gabah karena pada hakekatnya murtāhin memberikan utang berupa gabah, namun untuk lebih simpelnya maka diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan gabah. Jika yang dihutangkan adalah gabah, maka hanya akan mempersulit pihak penggadai (rāhin), karena rāhin harus menjualnya terlebih dahulu untuk keperluan tambahan modal ataupun hal lainnya. Jadi, pada waktu pengembaliannyapun harus sama, yakni 1 kwintal gabah dibayar dengan 1 kwintal gabah.18 3. K. Abdul Rouf, merupakan tokoh agama terkemuka di desa Sindangjaya, selain itu beliau juga merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Desa Sindangjaya. Pendapat beliau mengenai gadai ini adalah sah dilakukan namun terdapat ketimpangan anatara keuntungan yang berlipat 18 Wawancara dengan Tosin (ustad), pukul 18.30 WIB di Rumahnya pada 12 April 2017
yang didapat oleh penerima gadai dan terkadang memberatkan bagi penggadai.19 4. Abdulloh Iman, merupakan seorang ustad dan staf pengajar di Pondok Pesantren Miftahul Huda, beliau mengatakan bahwa sebenarnya barang jaminan gadai tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan, karena menghasilkan manfaat itu adalah riba.20 apabila pinjaman atau 5. Bapak Khoerudin merupakan imam shalat di mushola Rt 07/Rw 03, mengatakan bahwa gadai dengan sistem pengembalian tersebut adalah sah sah saja, mengingat beliau juga adalah seorang petani dan pernah melakukan akad gadai tersebut, tidak hanya dengan satu orang penggadai melainkan juga beberapa penggadai. Menurutnya akad gadai seperti itu diperbolehkan karena semua dilakukan atas dasar suka rela, dan dalam al- qur"an tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana kaidah kebolehan melakukan sesuatu yakni segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang melarangnya.21 6. Bapak Rasmud merupakan seorang modin masjid dan staf pengajar PAI di MTs Al-Miftah Sindangjaya. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya terdapat riba dalam akad 19 Wawancara dengan Abdul Rouf (pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda), pukul 07.50 WIB di rumahnya pada 13 April 2017 20 Wawancara dengan Abdullah Iman (staf pengajar di pondok pesantren Miftahul Huda), pukul 06.30 WIB di rumahnya pada 1 Mei 2017 21 Wawancara dengan Khoerudin (Imam mushola di Rt 07 Rw 03), pukul 15.00 WIB, di Rumahnya pada 17 Mei 2017 73 utang
74 tersebut, namun apabila ditinjau dari segi kenaikan harga setiap periodenya maka hal itu dianggap lumrah, karena uang yang bernilai sekian akan berbeda nilainya dikemudian hari.22 22 Wawancara dengan Rasmud (modin masjid dan staf pengajar PAI di MTs Al-Miftah Sindangjaya) pukul 14.00 WIB, di MTs Al-Miftah pada 22 Mei 2017
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI DENGAN PENGEMBALIAN MARHUN BIH YANG DISESUAIKAN HARGA GABAH DI DESA SINDANGJAYA KEC. KETANGGUNGAN KAB. BREBES A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Pada bab tiga sudah dijelaskan bahwa gadai yang dilakukan di Desa Sindangjaya yakni orang yang menggadaikan (rāhin) dan orang yang menerima gadai (murtāhin) melakukan akad gadai dengan cara yang sederhana yaitu hanya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak ketika akad gadai tersebut dilakukan. Dengan menyebutkan letak serta menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sawah yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atas utang yang diberikan, menyepakati batas waktu gadai, dan kesepakatan tentang pengembalian utang gadai yang disesuaikan harga gabah, maka sudah terjadilah akad gadai meskipun tanpa adanya bukti tertulis maupun saksi. Gadai menurut syari"at Islam berarti pengekangan atau keharusan.1 Sehingga dengan akad gadai menjadikan kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Terhadap orang yang mempunyai utang bertanggung jawab untuk melunasi utangnya, sedangkan orang yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjamin keutuhan barang jaminan. Apabila hutang itu telah 1 Opcit., Rachmat Syafei, hlm. 159 75
76 dibayar, maka pengekangan atau keharusan oleh sebab akad itu menjadi lepas. Sehingga keduanya bebas dari tanggung jawab masing-masing. Secara sistematikanya gadai menyerupai utang- piutang, namun bedanya dalam gadai ada barang yang dijadikan jaminan dan barang tersebut dapat diserahterimakan saat transaksi. Dalam Islam, rāhn merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, tanpa adanya imbalan suatu apapun dan dalam tolong menolong tidak diperkenankan dalam berbuat kebatilan atau dosa, sebagaimana dijelaskan dalam potongan surat Al-Maidah ayat 2:
Artinya: dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah:2) ...dan tolong-menolonglah kamu Tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa merupakan kebalikan dari berbuat aniaya. Setelah dilarang melakukan aniaya, diperintah untuk melakukan birr (kebaikan). Menurut Ibnu Athiyah birr itu berarti segala kebaikan yang adakalanya berhubung dengan perbuatan yang wajib maupun perbuatan sunnah. Sedangkan arti takwa hanya pekerjaan kebaikan yang wajib saja. Sedangkan
77 menurut Mawardi, birr itu berarti "keridhaan orang banyak" sedang takwa berarti keridhaan Allah.2 Kata Al birru, bisa juga berarti segala perintah dan larangan syariat, atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya. Janganlah kamu saling menolong dan berbuat maksiat, yaitu setiap hal yang dilarang oleh syariat, atau setiap sesuatu yang hati merasa gusar terhadapanya dan tidak ingin ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya. Janganlah pula kamu sekalian tolong menolong dalam melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain (al-'Udwān). Dosa (al-ithm) dan pelanggaran mencakup setiap kejahatan yang pelakunya berdosa, serta melanggar batasan-batasan Allah, dengan melakukan penganiayaan dan pelanggaran terhadap orang lain.3 Ayat tersebut telah menjelaskan seruan dalam tolong menolong, namun jangan sampai akad rahn dijadikan sarana meraut keuntungan dengan alasan menolong sesama yang membutuhkan, karena rahn merupakan salah satu bentuk akad kerjasama umum di masyarakat yang tujuannya menolong dengan memberikan pinjaman uang/utang, dan bukan merupakan akad komersial. Allah melarang adanya pelanggaran atau mengambil keuntungan secara sepihak sehingga memberatkan pihak lainnya, dan tidak diperkenankan juga 2 Syaikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 334 3 Wahbah Az- Zuhaili, Tafsir Al-Munir( juz 5&6), Jakarta: Gema Insani, 2016, hlm. 399
78 mencari kekayaan atau bisnis dengan cara yang tidak dibenarkan menurut al-Quran dan hadis. Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (al-Dain), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya. Keberadaan barang jaminan (marhūn) yang berupa sawah tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kepercayaan antara kedua belah pihak, menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan. Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang mengutangi karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib apabila orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.4 Meskipun hukumnya mubah, namun persoalan ini sangat rentan dengan perselisihan, karena seringkali seseorang yang telah meminjam suatu benda atau uang tidak mengembalikan tepat waktu atau bahkan meninggalkan kesepakatan pengembalian. Karena pertimbangan tersebut ataupun pertimbangan lain, maka sangat relevan sekali jika Allah melalui wahyu-Nya menganjurkan agar akad utang piutang tersebut ditulis. Penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk dipersaksikan lagi kepada orang lain, agar 4 Opcit., Rachmat Syafei, hlm. 152
24 79 apabila meluruskan dan tentunya saksi itu harus adil.5 terjadi kesalahan di kemudian hari ada saksi yang Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 283 yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan, bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan.6 Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing- masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT. Pemahaman para petani mengenai aturan gadai dalam Islam masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan dimana satu pihak membutuhkan uang dan satu pihak lagi mendapatkan hak berupa jaminan, dan gadai yang sesuai dengan ajaran Islam adalah gadai yang barang jaminannya jelas.7 5Ardian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung : Alfabeta, 2011, hlm. 6 Opcit., Dimyauddin Djuwaini, hlm. 267 7 Opcit., Rachmat Syafei, hlm. 164
80 Hukum asalnya, gadai adalah transaksi peminjaman uang dengan jaminan berupa harta benda.8 Jadi, sawah itu sebenarnya hanya barang jaminan yang dititipkan, seperti seseorang menitipkan kendaraan di tempat parkir. Karena merupakan barang titipan, seharusnya sawah tidak boleh diambil manfaatnya oleh pihak yang diberi titipan. Padahal kita tahu bahwa tujuan awal gadai sawah bukan sekedar pinjam uang atau titipan, tetapi untuk mendapatkan hasil panen. Sederhananya, ada ulama yang memperbolehkan sawah itu digarap pihak yang meminjamkan uang, namun umumnya ulama mengharamkannya.9 Dalam prakteknya, gadai secara syariah ini memiliki beberapa rukun gadai yakni: Al-'Aqdu (adanya lafaz), Ar- Rāhin (orang yang menggadaikan), Al-Murtāhin (orang yang menerima barang gadai), Al-Marhūn (barang yang digadaikan atau dipinjamkan), Al-Marhūn bih (uang yang dipinjamkan).10 Dengan adanya hal-hal tersebut maka sahlah sebuah transaksi gadai. Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes maka penulis dapat menarik beberapa analisis gadai yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber- narasumber secara langsung yang didialogkan dengan materi-materi 8 Opcit., Abdul Ghofur Anshori, hlm. 112 9 Ahmad Sarwat, Fikih Sehari-Hari, Jakarta: Kalil, 2000, hlm. 86 10 Opcit., Abdul Ghofur Anshori, hlm. 115
gadai. Pada dasarnya kasus-kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syara", diantaranya adalah: 1. Apabila dilihat dari akadnya, dipersyaratkan bahwa setiap kesepakatan harus diketahui dengan jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.11 Maka, praktek gadai yang terjadi di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes telah dipandang sah karena dan benar menurut pandangan hukum Islam, yakni adanya perjanjian gadai.12 Walaupun ijab qabulnya tidak menggunakan kata-kata resmi dan tidak melalui surat perjanjian tertentu yang mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak telah paham bahwa mereka telah melakukan akad gadai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mereka sepakati bersama. 2. Jika dilihat dari pihak yang melaksanakan akad (aqid), rāhin selaku pihak yang menggadaikan sawahnya kepada murtāhin telah memenuhi syarat sesuai syara', dimana rahin merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, tidak gila, dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain.13 Akad dikatakan tidak sah apabila rahin merupakan orang gila ataupun orang yang belum tamyiz. Dilihat dari murtāhin yakni pihak yang menerima gadai, telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam. 11 Opcit., Oni Sahroni dkk., hlm. 66 12 Opcit., Hasby Ash Siddieqy, hlm. 21 13 Opcit., Sayyid Sabiq, hlm. 139 81
82 Murtāhin sebagai orang yang akan mengadakan transaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang digadaikan oleh rāhin telah memenuhi syarat, yakni murtāhin merupakan orang yang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, serta mengerti terhadap akad yang diperjanjikan keduanya. Selain itu, kedua belah pihak melakukannya tanpa ada paksaan, mereka melakukannya dengan suka rela tanpa intimidasi dari pihak manapun. 3. Dilihat dari rukun gadai yang berupa utang (marhūn bih) yang merupakan hak dari rahin, dan menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut apabila ditinjau dari perubahan harga pasar, maka hal itu telah sah dan benar sesuai hukum Islam yakni harus dapat dibayarkan dan jelas.14 Hal ini dikarenakan utang tersebut dapat dihitung jumlahnya, dan adanya penyesuaian dengan harga gabah, karena gabah bagi masyarakat Desa Sindangjaya merupakan investasi primer untuk kebutuhan pokok masa mendatang. Seperti Zaid bin Tsabit yang membolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih dari pembayaran secara tunai, Abu Zahra membahas alasan pembolehan tersebut secara rasional. Yang membolehkan hal ini beralasan bahwa dilindungi oleh ayat pada qur"an surat al- 14 Opcit., Rachmat Syafei, hlm. 164
Maidah 29, yakni dikecualikan dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.15 4. Dilihat dari pelaksanaannya maka gadai ini dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan dilakukan langsung tanpa adanya perantara atau wali yang mewakilkan akad dan hal ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rastip, ia menggadaikan sawahnya karena membutuhkan uang untuk digunakan sebagai modal anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi, hal ini murni karena adanya kebutuhan. 5. Objek pada akad rahn juga bukan merupakan sesuatu yang haram, yakni lahan sawah milik rāhin, karena dalam etika ekonomi Islam apabila objeknya sesuatu yang haram maka transaksi atau akad tersebut tidak diperbolehkan. Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan alasan sosial dan gadai dengan alasan komersial. Dalam alasan sosial, bagi para pihaknya merupakan suatu sarana saling membantu antara tetangga maupun saudaranya yang sedang kesulitan biaya. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa rela membantu, dimana tidak ada unsur paksaan dari kedua pihak. 15 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 5-6 83
84 Murtāhin selaku penerima gadai tidak ada tujuan mencari keuntungan ataupun memberatkan rāhin untuk segera melunasi hutangnya. Dalam gadai dengan alasan komersial, penerima gadai (murtāhin), melaksanakan akad gadai dengan maksud untuk mengambil keuntungan atas lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut, dan inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena setiap utang yang menghasilkan tambahan adalah riba. Jadi, transaksi gadai sudah dianggap sebagai suatu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong menolong seperti tujuan gadai dalam Islam. Hal ini juga sejalan dengan maqaṣid disyariatkannya rahn sebagai istisyaq (jaminan atas utang), karena sebagai jaminan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh rāhin (pemberi gadai) dan murtāhin (penerima gadai).16 Di masyarakat Desa Sindangjaya, terjadi transaksi utang- piutang yang mana ladang/sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penulis praktek gadai dalam masyarakat tersebut hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena selain rāhin tidak bisa mengelola sawahnya, ia pun sama sekali tidak mendapat bagi hasil dari sawah miliknya tersebut dan ia juga harus mengembalikan utang yang mungkin saja lebih dari nominal saat ia meminjam. Sedangkan penerima gadai sering 16 Oni Syahroni dkk., Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 152
kali mendapat keuntungan yang lebih besar bahkan bisa untung berlipat-lipat dari praktek gadai ini. Tentang hukum penerima gadai yang dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya perawatan dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang bergerak dan membutuhkan pembiayaan maka memungkinkan murtāhin mengambil manfaat dari barang tersebut sebanding dengan biaya perawatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai dapat memanfatkan seperti dengan mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Turmudzi dari Abu Hurairah,17 ia berkata telah bersabda Rasulullah saw. ,اًوىُه ْسَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَىِت ُبَسْشُي ِّزَّدلا ُهَثَل َو ,اًوىُه ْسَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَىِت ُةَك ْسُي ُسْهَّظلا ُةَك ْسَي يِرَّلا ىَلَع َو Artinnya: Punggung binatang (yang biasa diperuntukkan untuk kendaraan) boleh ditunggangi bila sedang digadaikan. Susu binatang perah boleh diminum sebagai imbalan atas pemeliharaannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan yang meminum susu berkewajiban memberi makanan pada bintang itu. (HR. al-Bukhari)18 ُةَقَفَّىلا ُبَسْشَيَو 17 Ibid., 18 Ibnu Hajar Al-atsqalani, Bulughul Maram min 'Adillati Ahkam, terj. M. Zainal Arifin Jakarta: Katulistiwa Press, 2014, hlm. 315 85
86 Hadits di atas menjelaskan bahwa murtāhin, boleh memanfaatkan barang gadai, namun harus seimbang dengan biaya pemakaian/pemanfaatan barang tersebut. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Sindangjaya adalah dengan dimanfaatkannya sawah tersebut, dan hasil dari pengelolaannya sepenuhnya menjadi hak murtāhin. Pada awal perjanjian rāhin tidak diberi hak untuk mengetahui bagaimana murtāhin akan memanfaatkan sawah tersebut, padahal hal itu dapat mempengaruhi kualitas dari kesuburan tanah sawah sehingga mempengaruhi pula terhadap hasil panen setelah akad gadai berakhir dan marhūn bih dikembalikan kepada rāhin. Kalau kita mengikuti pendapat ulama kalangan al- Hanafiyah, hukum pemanfaatan barang gadai diperbolehkan dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum membatalkannya. Akan menjadi batal apabila pemilik sawah tidak mengizinkan sawahnya digarap. Landasan syariat atas kebolehannya itu menurut ulama hanafiyah adalah logika kepemilikan. Jika orang yang memiliki harta sudah membolehkan, mengapa harus diharamkan?.19 Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi"i pemanfaatan barang gadai tidak terkait dengan adanya izin, akan tetapi berkaitan dengan pengambilan manfaat atas utang yang termasuk riba.20 Apabila dipahami dari kedua hadits Syafi"i dan Daruq Quthni serta Ibnu 19 Ibid., Ahmad Sarwat, hlm. 86 20 Ghufran A Mas"adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 178.
Majah dari Abu Hurairah maka, apa yang berlaku dalam masyarakat sudah menyalahi ketentuan agama, karena seolah-olah murtāhin berkuasa penuh atas barang gadai itu. Cara yang demikian merupakan pemerasan dan sama dengan praktek riba.21 Kesepakatan waktu akad gadai sawah dengan pengembalian utang yang disesuaikan harga gabah adalah minimal tiga tahun. Dalam kurun waktu tersebut penerima gadai bebas memanfaatkan lahan sawah tersebut, dan setelah itu maka penggadai harus membayar utangnya. Namun, apabila penggadai belum bisa membayar utangnya maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah hingga penggadai bisa membayar utangnya. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah karena terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan sawah dan pengembalian utang. Dengan demikian, praktek gadai di Desa Sindangjaya dengan pengembalian marhūn bih yang disesuaikan harga gabah meskipun pihak murtāhin bermaksud untuk menolong, akan tetapi pada kenyataannya pihak murtāhin memanfaatkan tanah sawah tersebut namun tidak adanya bagi hasil anatara keduanya, maka menurut pandangan penulis hal ini mengandung unsur riba. 21 Opcit., M. Ali Hasan, hlm. 257 87
88 B. Analisis Terhadap Pengembalian Utang Gadai (Marhūn Bih) Atas Perubahan Harga Gabah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes Para ulama telah sepakat bahwa qarḍ boleh dilakukan.22 Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Diantara syarat sahnya qarḍ ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberikan harta. Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab utang tersebut akan menjadi tanggungan bagi si peminjam dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.23 Sedangkan dalam pelaksanaan di Desa Sindangjaya gadai tersebut dilakukan tanpa ada kejelasan mengenai jumlah yang harus dibayarkan pada saat pengembalian karena ditangguhkan atas harga gabah dikemudian hari. Akad tersebut juga terjadi hingga berlarut-larut karena rāhin tak kunjung melunasi utangnya, sedangkan murtāhin tetap memanfaatkan sawahnya. 22 Opcit., Rachmat Syafei, hlm. 152 23 Opcit. Syaikh Saleh, hlm. 100
89 Haram hukumnya bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada pihak yang menerima pinjaman. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya selama tersebut didapatkan karena dipersyaratkan maka ia termasuk riba.24 Allah berfirman dalam surat tambahan atau manfaat al-Baqarah ayat 275, yakni:
Artinya: orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai pemakan riba. Padahal konsekuesi bagi orang yang tak disukai-Nya adalah dibenci dan dimurkai. Ia disebut sebagai orang yang kufur, maksudnya yang kelewat batas dalam kufur nikmat. Jadi, pemakan 24 Ibid., hlm. 101
90 riba adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Hal ini karena dia tidak mengasihani orang yang lemah, tidak membantu kaum fakir, dan tidak menangguhkan orang yang kesulitan membayar utang.25 Pada prakteknya rāhin diharuskan untuk mengembalikan utang tersebut sesuai harga gabah saat pelunasan, sedangkan harga gabah pertahunnya mengalami kenaikan, sehingga tidak dapat dipungkiri jika saat pembayaran utang terdapat kelebihan dari nominal saat awal akad dan ini termasuk riba. Sebuah hadits dari "Ubaidah bin Shamit, menyebutkan bahwa: ُّسُثْلا َو ِةَّضِفْلات ُةَّضِفْلا َو ِةَهَّرلاِت ُةَهَّرلا ٍدَيِت اًدَي ٍءا َىَّسِت ًءا َىَس ٍلْثِمِت ًلاْثِم ِحِمْلاِت ُحِمْلاوِسْمَّتلاتُسْمَّتلا َو Artinya: (Bila) emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, burr ditukar dengan burr (biji gandum) , sya"īr ditukar dengan sya"īr, kurma ditukar dengan kurma, atau garam ditukar dengan garam, maka keduanya harus sama persis dan langsung diserahterimakan.26 ِسْيِعَّشلات ُسْيِعَّشلا َوِسُثْلاِت Hadits ini menunjukkan diharamkannya menjual emas dengan emas dalam jenis apapun, kecuali dalam jumlah yang sama persis dan langsung diserahterimakan. Demikian pula halnya dengan utang gadai yang terjadi di Sindangjaya, apabila utang tersebut berbentuk uang maka pembayarnnya juga harus dengan uang yang 25 Opcit., Syaikh Shaleh, hlm. 51 26 HR. Muslim no 1587
91 nominalnya dan nilainya sama. Jadi, tidak diperkenankan praktek utang uang dengan pembayaran yang dilebihkan karena menyesuaikan harga gabah. Namun, apabila utang tersebut berbentuk gabah, maka saat pembayarannya pun harus dengan gabah yang serupa. Dilihat dari kejelasan berapa nominal yang nantinya harus dibayarkan, dalam praktek gadai di Desa Sindangjaya maka tidak ada kejelasan kecuali dengan memperkirakannya. Dengan semakin mahalnya harga gabah maka utang tersebut akan semakin memberatkan pihak rāhin, sedangkan murtāhin akan diuntungkan dengan berlipat, yakni keuntungan dari pemanfaatan barang gadai yang berupa pemanfaatan tanah sawah dan kelebihan dari kenaikan harga gabah. Padahal, Islam melarang setiap bentuk praktik riba karena seluruh tujuannya adalah mendapatkan harta dari sekian banyak dari yang membutuhkan.27 Sesungguhnya pihak yang meminjamkan berhak atas modalnya saja tanpa bunga dan tambahan.28 orang, termasuk harta orang-orang Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari`ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan 27 Opcit., Oni Syahroni dkk., hlm. 73 28 Ibid., hlm. 81
92 menguntungkan pihak yang lain.29 Menarik kembali modal yang murni adalah suatu keadilan yang tidak menganiaya yang berutang maupun yang memberi utang. Adapun mengembangkan harta memiliki cara-cara yang baik dan bersih, bisa diperoleh dengan mudharabah, yaitu menyerahkan modal kepada orang lain untuk diputar dan keuntunganya dibagi dua dan kerugiannya ditanggung bersama. 30 29 diakses pada jumat 21 april 2017 pukul 09.09 30 Ibid.,
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Praktek gadai sawah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena dari segi rukun dan syarat sahnya dalam ketentuan ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari orang yang melakukan akad (aqid) yaitu rāhin dan murtāhin. Ijab dan qabul (shigat) dalam praktek ini dilakukan dengan lisan serta sudah jelas mengandung maksud dan tujuan dari gadai. Kemudian adanya marhūn (barang yang digadaikan) merupakan milik sendiri, dapat diperjualbelikan, jelas, dan bisa diserahterimakan. Dari segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya. Dalam kasus pihak yang berutang dan menitipkan hartanya sebagai jaminan memberi izin dan memperbolehkan hartanya dimanfaatkan pihak pemberi dan penerima jaminan, para ulama mengutarakan pendapat yang berbeda-beda. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa akad gadai adalah sebagai jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad untuk mendapat keuntungan atau bersifat komersial. 93
94 2. Pengembalian Utang Gadai (Marhūn Bih) Atas Perubahan Harga Gabah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ditinjau berdasarkan hukum Islam adalah tidak diperbolehkan, karena tidak ada kejelasan berapa marhūn bih yang harus dibayarkan, kecuali dengan memperkirakannya. Dengan semakin mahalnya harga gabah maka utang tersebut akan semakin memberatkan rāhin, sedangkan murtāhin akan diuntungkan dengan berlipat, yakni dari pemanfaatan barang gadai yang berupa pemanfaatan tanah sawah, dan kelebihan dari kenaikan harga gabah. Pengembalian utang harus sama dan sesuai dengan apa yang dihutangkan diawal akad. Adanya tambahan pembayaran yang diperjanjikan di awal merupakan suatu hal yang dilarang. Pendapat lain dari Zaid bin Tsabit yakni membolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih dari pembayaran secara tunai, pendapat tersebut diperkuat Abu Zahra bahwa alasan pebolehan tersebut adalah secara rasional, yakni karena gabah di masayarakat Desa Sindangjaya merupakan kebutuhan pokok, apabila tidak menyesuaikan harga gabah dipasaran, maka nilai dari marhūn bih tersebut tidak akan sama antara nilai saat awal akad dan nilai ketika berakhirnya akad. Yang membolehkan hal ini beralasan bahwa dilindungi oleh ayat pada qur'an surat al-Maidah ayat 29, yakni dikecualikan dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.1 1 Opcit.,Adiwarman Karim, hlm. 5-6
95 B. Saran Dan Penutup 1. Saran Dari hasil penelitian dan studi tentang gadai yang tertang dalam skripsi ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: a. Penulis berharap agar pihak-pihak yang biasa melakukan praktek gadai dengan pengembalian utang gadai (marhūn bih) yang disesuaikan harga gabah dapat memahami hukum dalam bidang muamalah terutama yang berkaitan dengan masalah gadai tersebut. b. Hendaknya dalam praktek gadai ini tidak memberlakukan sebagai komoditi untuk mencari keuntungan melainkan kembali pada hakekat dasarnya yakni sebagai akad tabarru' (tolong menolong). c. Marhūn bih dalam akad ini sebaiknya bukan uang yang disetarakan dengan harga gabah, melainkan pemberian utangnya adalah dengan gabah itu sendiri dan pembayarannya dengan gabah pula yang memiliki jenis yang sama. d. Sebagai pemilik lahan sawah yang sedang membutuhkan keuangan lebih, hendaknya menyewakan tanah tersebut, bukan dengan jalan menggadaikan, supaya lebih jelas waktu pemanfaatan sawah oleh pengelola, dan pemilik sawah tidak
96 akan terbebani dengan pengembalian utang kepada murtāhin. Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum muamalah, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: a. Pada dasarnya segala muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul tentang keharamannya. b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, dan unsur-unsur pengambilan kebijakan dalam kesempitan.2 2. Penutup Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena pada hakekatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWTt. maka, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, 2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 15-16
karya ilmiah ini dapat memeberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin. 97
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Abu Muhammad, Al-Mugni Li Ibni Qudamah, Riyad: Mahtabaturriyah al-Hadisah, tt, Jilid IV Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Al-atsqalani, Ibnu Hajar, Bulughul Maram, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994 Al-Jazairi, Abu Bakar Zabir, Tafsir Al-Aisar, Jakarta: Darus Sunnah Press, buku I, cetakan ke-5, 2013 An-Nawawi, Imam, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, buku 16, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015 Antonio, Muhammad Syafi"i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Tafsir Al-Qura'anul Madjid An-Nur, Jakarta : 2011 Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t Ash-Syabuni, Syaikh Muhammad Ali, terj. Yasin, Shafawatut Tafasir jilid 1, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2011 Az-Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Wasith, Jakarta : Gema Insani, 2012 Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai, Bandung: al-Ma"arif, 1983 Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press, 2000 Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
Cahyani, Ade Tri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek pemanfaaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok, Jakarta, 2014 Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Fathul Qarib, terj. Imron Abu Amar, Kudus: Menara, 1982 Hadi, Muhammad Sholikul, Pegadaian Syariah, Jakarta : Salwmba Diniyah, 2003 Hadi, Sutrisna, Metodologi Research, cet. ke-22, Yogyakarta: Andi offset, 1990 Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000 Hasan, M. Iqbal, Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Jakarta : Graha Indonesia, 2004 Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003 Husein, Umar, Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999 Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006 Khan, Muhammad Akram, Economic Teaching of Prophet Muhammad: A select Antology of Hadith Literature on Economics, Terj. Team Bank Muamalat, Jakarta: 1996 Kuroh, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah: Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjar- Salem-Brebes, Semarang, 2012
Mannan, M. Abdul, Islamic Econimics Theory and Practice, Terj. M. Nastangin, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997 Mannan, Abdul, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, Jakarta: Intermasa, 1992 Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Rake Saraswati, 1996 Muhammad, Jamal ad-Din, Lisan al-'Arab, Mesir: Dar al-Fikr, t.t Muttaqien, Dadan, Aspek Legal Lembaga Keungan Syari'ah, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009 Nawawi, Ismail, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 Nursyamsiyah, Nunung, Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanah Sawah di Desa Compreng-Subang-Jawa Barat, Yogyakarta, 2015 Nuryadin, Muhammad Birusman, harga dalam perspektif Islam, jurnal, 2007 Qudamah, Ibnu, Al-Mugni. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, Jilid IV Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016 Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis, terj. Ach. Marjuki, Kairo: Dar al-fath lil I"lam al-"Arabi, 1990 Saleh, Syaikh, Mulakhkhas Fiqhi, terj. Sufyan, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013 Sarwat, Ahmad, Fikih Sehari-Hari, Jakarta: Kalil, 2000
Sarwono, Jonatan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006 Soedarsono, Heri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Jakarta: Ekonisia, 2004 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1997 Suhendi, Hendi, fiqh Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011 Sutedi, Adrian, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011 Syahroni, Oni, dkk., Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015 Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001 Syakir, Syaikh Ahmad, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 1) terj. Agus Ma"mun dkk., Jakarta : Darussunah press, 2014 Syaltout, Syaikh Mahmoud, Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih, Jakarta: Bulan Bintang, 1973 Utomo, Setiawan Budi, Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), Jakarta: Gema Insani, tt diakses pada 21 April 2017 pukul 04.28 WIB diakses pada jumat 21 april 2017 pukul 09.09 an diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.37 Data monografi Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan tahun 2016
DAFTAR PERTANYAAN 1. Apakah status narasumber dalam akad gadai? 2. Kepada siapa gadai tersebut diberikan / dari siapa gadai tersebut diterima? 3. Berapa luas tanah sawah yang digadaikan? 4. Berapa utang gadai yang diberikan/diterima? 5. Berapa harga gabah saat akad atau kesepakatan dilakukan? 6. Berapa jumlah/berat gabah yang harus dibayarkan? 7. Berapa harga gabah saat pengembalian utang gadai dilunasi? 8. Berapa lama akad gadai tersebut berlangsung? 9. Apakah yang melatar belakangi anda melakukan akad gadai? 10. Digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut? (pertanyaan bagi penggadai) 11. Bagaimana pengetahuan anda terhadap gadai? 12. Bagaimana pendapat anda mengenai waktu gadai yang lama? 13. Bagaimana peran tokoh agama masyarakat?
KETERANGAN & IDENTITAS NARASUMBER AKAD GADAI Di Desa Sindanjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes 1. Nama : Darem Umur : 65 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 19 Rw 03 Status : Penerima Gadai dari ibu Eros Alasan : Untuk membantu Eros menyelesaikan perkaranya 2. Nama : Konilah Umur : 53 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 07 Rw 02 Status : Penerima Gadai dari ibu Tiah Alasan : Ingin mengolah sawahnya untuk bertani 3. Nama : Hadisah Umur : 38 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 10 Rw 02 Status : Penerima Gadai dari bapak Hanaf Alasan : Untuk membantu 4. Nama : Khotimah Umur : 40 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 11 Rw 02 Status : Penerima Gadai dari bapak Jamaludin Alasan : Untuk mendapatkan penghasilan lebih 5. Nama : M. Safik Latif Umur : 46 Tahun
Alamat : Sindangjaya Rt 11 Rw 02 Status : Penerima Gadai dari bapak Rohim Alasan : Membatu kesulitan biaya 6. Nama : Wariah Umur : 55 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 17 Rw 03 Status : Penerima Gadai Alasan : Keinginan untuk menggarap sawah 7. Nama : Hanipah Umur : 54 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 10 Rw 02 Status : Penerima Gadai Alasan : Membantu 8. Nama : Camsiyah Umur : 55 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 11 Rw 02 Status : Penggadai dari ibu Wamah Alasan : untuk biaya pendidikan anaknya 9. Nama : Rastip Umur : 52 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 10 Rw 02 Status : Penggadai Alasan : Untuk biaya kuliah anaknya 10. Nama : Juhanah Umur : 35 Tahun
Alamat : Sindangjaya Rt 11 Rw 02 Status : Penggadai Alasan : Untuk membangun rumah 11. Nama : Roidah Umur : 41 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 11 Rw 02 Status : Penggadai Alasan : Untuk biaya sekolah anaknya 12. Nama : Rohati Umur : 54 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 11 Rw 02 Status : Penggadai Alasan : Untuk biaya berobat suaminya 13. Nama : Rodiah Umur : 45 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 10 Rw 02 Status : Penggadai Alasan : Untuk biaya sehari-hari 14. Nama : Carmi Umur : 65 Tahun Alamat : Sindangjaya Rt 17 Rw 03 Status : Penggadai Alasan : Untuk biaya pernikahan anaknya
DAFTAR WAWANCARA 1. Wawancara dengan Rodiah (rahin), pukul 07.15 WIB, 2 Mei 2017 2. Wawancara dengan Juhanah (rahin), pukul 18.15 WIB, 29 April 2017 3. Wawancara dengan Rohati (rahin), pukul 07.35 WIB, 2Mei 2017 4. Wawancara dengan Carmi (rahin), pukul 09.35 WIB, 1 Mei 2017 5. Wawancara dengan Camsiyah (rahin), pukul 15.15 WIB, 11 April 2017 6. Wawancara dengan Wariah (murtahin), pukul 09.35 WIB, 1 Mei 2017 7. Wawancara dengan Roidah (rahin), pukul 07.25 WIB, 2 Mei 2017 8. Wawancara dengan Khotimah (murtahin), pukul 07.35 WIB, 11 April 2017 9. Wawancara dengan Darem (murtahin), pukul 19.35 WIB, 11 April 2017 10. Wawancara dengan Rastip (rahin), pukul 14.35 WIB, 11 April 2017 11. Wawancara dengan M. Syafik Latif (murtahin), pukul 12.00 WIB, 12 April 2017 12. Wawancara dengan Konilah (murtahin), pukul 19.00 WIB, 1 Mei 2017 13. Wawancara dengan Hadisah (murtahin), pukul 18.30 WIB, 30 April 2017
14. Wawancara dengan Hanipah (murtahin), pukul 11.25 WIB, 11 April 2017 15. Wawancara dengan Syahroni (ustad), pukul 06.00 WIB, 13 April 2017 16. Wawancara dengan Tosin (ustad), pukul 18.30 WIB, 12 April 2017 17. Wawancara dengan Abdul Rouf (pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda), pukul 07.50 WIB, 13 April 2017 18. Wawancara dengan Abdullah Iman (staf pengajar di pondok pesantren Miftahul Huda), pukul 06.30 WIB, 1 Mei 2017 19. Wawancara dengan Khoerudin (Imam Mushola di Rt 07 Rw 03), pukul 15.00 WIB, di Rumahnya pada 17 Mei 2017 20. Wawancara dengan Rasmud (Modin Masjid dan staf pengajar PAI di MTs Al Miftah Sindangjaya), pukul 14.00 WIB, di MTs Al Miftah pada 20 Mei 2017
RIWAYAT HIDUP Nama : Nina Amanah Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 08 Oktober 1995 Alamat : Rt 10 Rw 02 Sindangjaya - Ketanggungan - Brebes -Jawa Tengah - Indonesia Jenjang Pendidikan: Madrasah Ibtidaiyah Al- Miftah 01 Sindangjaya Lulus Tahun 2006 MTs Al-Miftah Sindangjaya Lulus Tahun 2010 SMK MA'ARIF NU 01 Ketanggungan Lulus Tahun 2013 Program Strata 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang ankatan 2013 Demikian daftar riwayat hidup penyusun yang ditulis dengan sebenar- benarnya Semarang, Juli 2017 Nina Amanah