Naskah Rancangan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017)
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) BUKU KESATU Hasil Panja 25 Juli 2016 1
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menyusun hukum pidana nasional dengan mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda; b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, unsur perbuatan dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan, hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai nasional dan nilai universal, serta hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. BUKU KESATU ATURAN UMUM BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA Bagian Kesatu Menurut Waktu Pasal 1 (1) Tidak satu perbuatan pun dapat dikenai sanksi kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup. Pasal 3 (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi pembuat. (2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan. (3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Pasal 3A (1) Dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), instansi atau pejabat yang melaksanakan pembebasan adalah pejabat eksekutif. 3
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Dalam hal pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan atau di luar tahanan, pejabat yang melaksanakan pembebasan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. (3) Pembebasan pidana tersebut tidak menimbulkan hak bagi terpidana menuntut ganti kerugian. Bagian Kedua Menurut Tempat Paragraf 1 Asas Wilayah atau Teritorial Pasal 4 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan: a. b. tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; tindak pidana dalam kapal, pesawat udara atau alat transportasi Indonesia lainnya; atau tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kapal atau pesawat udara, atau alat transportasi Indonesia lainnya. c. Paragraf 2 Asas Nasional Pasif Pasal 5 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan: a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; b. martabat Presiden, Wakil Presiden,dan/atau pejabat Indonesia di luar negeri; c. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang, surat berharga, atau kartu kredit; perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia; keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik; tindak pidana jabatan atau korupsi; atau tindak pidana pencucian uang. tindak pidana penyelundupan manusia; tindak pidana perdagangan manusia; tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana pencurian ikan; tindak pidana yang merugikan sumber daya alam Indonesia; tindak pidana terorisme; tindak pidana lainnya yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau tindak pidana terhadap warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian dengan negara tempat terjadinya tindak pidana. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. 4
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Paragraf 3 Asas Universal Pasal 6 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang di Indonesia. Pasal 7 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara asing yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia atas dasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Paragraf 4 Asas Nasional Aktif Pasal 8 (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (1A) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau pidana denda Kategori II. (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan. (4) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Paragraf 5 Pengecualian Pasal 9 Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut hukum internasional yang telah disahkan. Bagian Ketiga Waktu Tindak Pidana Pasal 10 Waktu tindak pidana adalah saat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana. 5
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Bagian Keempat Tempat Tindak Pidana Pasal 11 Tempat tindak pidana adalah tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana. BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Bagian Kesatu Tindak Pidana Paragraf 1 Umum Pasal 12 (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Pasal 13 (dipindahkan ke Pasal 55A) Paragraf 2 Permufakatan Jahat Pasal 14 (1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Usulan Pemerintah Pasal 14 ayat (1) RUU KUHP tetap, 22 Des 2016 @ Hotel Santika: (2) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. (2) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu tindak pidana yang per bersangkutan. tiga) dari ancaman pidana pokok untuk (3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Usulan Pemerintah Pasal 14 ayat (1) RUU KUHP tetap, 22 Des 2016 @ Hotel Santika: 6
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (3) Dalam hal ancaman pidana sebagaimana maksud pada ayat (2) diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (4) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 15 Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pembuat: a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Paragraf 3 Persiapan Pasal 16 (1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana. (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. (3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. (4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 17 Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika pembuat menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut. Paragraf 4 Percobaan Pasal 18 (1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. (2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: a. b. c. perbuatan yang dilakukan terjadinya tindak pidana; perbuatan yang dilakukan menimbulkan tindak pidana yang dituju; dan pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum. itu diniatkan atau ditujukan untuk langsung mendekati atau berpotensi 7
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (3) Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana adalah 2/3 (dua pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. (4) Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 19 (1) Tidak dipidana jika setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1): a. pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya. b. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut. Pasal 20 Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I tidak dipidana. Pasal 21 (1) Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu perdua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju. (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 10 (sepuluh) tahun. Paragraf 5 Penyertaan Pasal 22 Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang: a. melakukan sendiri tindak pidana; b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; turut serta melakukan; atau c. d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pasal 23 (1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang dengan sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau 8
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I. Pasal 24 Keadaan pribadi seseorang yang disuruh melakukan tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana, atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dihapus, dikurangi, atau diperberat pidananya sesuai dengan keadaan pribadinya. Paragraf 6 Pengulangan Pasal 25 Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila seseorang melakukan tindak pidana kembali: a. dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa. b. Paragraf 7 Tindak Pidana Aduan Pasal 26 (1) Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan terhadap semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan. Pasal 27 (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu adalah orang tua atau walinya. (2) Dalam hal orangtua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus. (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. (4) Dalam hal anak tidak memiliki orang tua atau wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga pengaduan dilakukan oleh dirinya sendiri dan/atau pendamping. Pasal 27A 9
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan di bawah pengampuan, yang berhak mengadu adalah pengampunya. (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus. (3) Dalam hal istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Pasal 28 Dalam hal korban tindak pidana aduan meninggal dunia maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, anak, suami, atau istri korban kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan. Pasal 29 (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Pasal 30 (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. b. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak masing-masing mengetahui adanya tindak pidana. Pasal 31 (1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Paragraf 8 Alasan Pembenar Pasal 32 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana. Pasal 33 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang, tidak dipidana. Pasal 34 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat, tidak dipidana. 10
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 35 Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana. Pasal 36 Termasuk alasan pembenar adalah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana Paragraf 1 Umum Pasal 37 Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Paragraf 2 Kesalahan Pasal 38 Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan. Pasal 38A Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Pasal 39 (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur- unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. (2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Paragraf 3 Kesengajaan dan Kealpaan Pasal 40 (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, 11
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang- kurangnya ada kealpaan. Paragraf 4 Kemampuan Bertanggungjawab Pasal 41 Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan. Pasal 42 Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi dan dikenakan tindakan. Paragraf 4A Usia Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pasal 42A (berasal dari Pasal 115 ayat (1) Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Pasal 42B (berasal dari Pasal 120) Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan pembimbingan di Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Paragraf 5 Alasan Pemaaf Pasal 43 (Dipindah ke Pasal 47) Pasal 43A Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur tindak pidana. Pasal 44 Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena: a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Pasal 45 12
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana. Pasal 46 Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Pasal 47 Selain alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46, termasuk juga alasan pemaaf: a. b. pada waktu melakukan tindak pidana mengalami disabilitas mental atau tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; atau c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1). Pasal 47A (berasal dari Pasal 43) (1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya. (2) Jika ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya patut dipersalahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan. Paragraf 6 Korporasi Pasal 48 Korporasi merupakan subjek tindak pidana. Pasal 49 Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pasal 50 Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi. Pasal 51 Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar 13
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan atau jika perbuatan tersebut menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan korporasi. Pasal 52 Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Pasal 53 (1) Dalam menuntut atau menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus dipertimbangkan bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim. Pasal 54 Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi. BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN Bagian Kesatu Tujuan dan Pedomanan Pemidanaan Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan Pasal 55 (1) Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan ditimbulkan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan Pasal 55A (berasal dari Pasal 13) (1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan. (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim wajib mengutamakan keadilan. 14
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 56 (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. d. kesalahan pembuat tindak pidana; sikap batin pembuat tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. e. f. g. h. i. j. k. Pasal 57 dari Seseorang pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan Pasal 57A Dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. tingkat kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat; level keterlibatan pimpinan korporasi; lamanya tindak pidana yang telah dilakukan; frekuensi tindak pidana oleh korporasi ; kesengajangaan melakukan tindak pidana; tindak pidana yang melibatkan pejabat publik; reaksi masyarakat; yurisprudensi; rekam jejak korporasi dalam melakukan tindak pidana; potensi untuk dapat diperbaiki atau tidak; dan kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana. Pasal 58 (dihapus) Pasal 59 (dipindah) Pasal 60(dipindah) Pasal 61(dipindah) Catatan Tim 1 September 2016: Pasal 61 RUU KUHP asli dihidupkan kembali dengan melakukan mereformulasi 15
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 61 ayat (1) tetap Pasal 61 ayat (2) akan dirumuskan kembali oleh Dr. Suhariyono Pasal 61 (1) Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan,jika hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Catatan ayat (2) akan dilakukan pendalaman kembali: (2) Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok kumulatif maka perumusannya diancamkan maksimum dari pidana pokok masing- masing. Penjelasan: Misalnya pidana penjara 1 (satu) tahun jika dikumulatifkan dengan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maka permusannya menjadi pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupaih) Paragraf 3 Ketentuan Lain Tentang Pemidanaan Pasal 62 (dihapus) Pasal 63 (dihapus) Pasal 64 (1) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati. (2) Dalam hal terpidana mengajukan permohonan grasi, waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. (3) Dalam hal narapidana mengajukan permohonan grasi tetap melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan. (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang. Pasal 65 Jika narapidana melarikan diri maka masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara. Bagian Kedua Pidana dan Tindakan Paragraf 1 Pidana Pasal 65A Pidana terdiri atas: pidana pokok; a. 16
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. c. pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 66 (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf a terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana. Pasal 67 (dipindah ke Pasal 69A) Pasal 68 (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti kerugian; e. pencabutan surat izin mengemudi; dan e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. (2) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya. (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan dikenakan pidana perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia. Pasal 69 (dipindah) Pasal 69A Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 70 (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus. (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Catatan 1 Sept 2016: untuk penjelasan Pasal 70 ayat (2): 17
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Perlu dibuat kriteria penentuan minimum khusus (lihat NA RUU KUHP halaman 62). - Cek Pasal yang mengatur minimum khusus dan perumusan pidana secara kumulatif . - perumusan pidana secara kumulatif untuk TP yang sangat serius (ambil catatan Prof. Muladi 1 Sept 2016) Catatan 1 Sept 2016: perlu ada pedoman terkait dengan rumusan ancaman pidana secara kumulatif alternatif dan kumulatif. Pasal 71 (1) Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana paling sedikit 15 (lima belas) tahun dengan berkelakuan baik maka narapidana tersebut dapat mengajukan pembebasan bersyarat. (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah narapidana seumur hidup menjalani pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak permohonan diajukan. (3) Masa pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalani 5 (lima) tahun di luar lembaga pemasyarakatan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bersyarat terpidana seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 72 (1) Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; b. c. d. e. f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau terjadi karena kealpaan. i. j. k. l. m. n. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang 18
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pasal 72A (Berasal dari 59) (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika: a. b. korban tidak mempersalahkan; atau c. bukan pengulangan tindak pidana. tanpa korban; (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun. (5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara. Pasal 73 (1) Dalam hal ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan jalan mengangsur atas permohonan terdakwa. (2) Pelaksanaan pidana penjara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidananya secara berturut- turut. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama angsuran tidak melebihi 3 (tiga) tahun. Pasal 73A Dalam hal narapidana tidak melaksanakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) tanpa alasan yang sah, narapidana wajib menjalankan pidana secara berturut-turut tanpa mengangsur sesuai dengan putusan hakim. Pasal 73B Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan pidana angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 74 19
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dapat diberikan pembebasan bersyarat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2A) Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia pengamat pemasyarakatan. oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari tim (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana. (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun. (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan. Pasal 75 (1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) adalah: a. syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tanpa mengurangi kemerdekaan tertentu, beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana. b. (2a) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya. (2b) Dalam hal narapidana ditetapkan sebagai tersangka, pembebasan bersyarat dicabut. (2c) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana. Pasal 76 (dihapus) Pasal 77 (dihapus) Pasal 77A Ketentuan lanjut mengenai tata cara pemberian, pelaksanaan, dan pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah. lebih Pasal 78 (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. 20
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 79 Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Pasal 80 (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya. (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan ditetapkan syarat: terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi; terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. a. b. c. (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan kejaksaan. (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar syarat maka Balai Pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan melalui kejaksaan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani. (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik maka Balai Pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan melalui kejaksaan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak. Pasal 81 (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara. Pasal 82 21
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu: a. kategori I Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b. kategori II Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); c. kategori III Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); d. kategori IV Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); e. kategori V Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan f. kategori VI Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (4) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 83 (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. (2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan penghasilan dan sehubungan dengan keadaan pribadi dan pengeluaran kemasyarakatannya. terpidana (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu. Pasal 84 (1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. (2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Pasal 85 (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak memungkinkan maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I. (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3); atau b. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jika ada pemberatan pidana denda karena faktor pemberatan pidana perbarengan atau karena adanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134. (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau kurang, disepadankan dengan: a. b. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti. 22
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 86 (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) berlaku juga untuk ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti. Pasal 87 (dipindah) Pasal 87A (Berasal dari Pasal 60) (1) Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. (2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda. Pasal 88 (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I. (2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. b. usia pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan c. d. e. f. g. perundang-undangan; persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; riwayat sosial terdakwa; perlindungan keselamatan kerja terdakwa; keyakinan agama dan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda. (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: a. dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih; dan b. seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam. (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. 23
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (7) Jika tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan: terpidana a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. Pasal 89 (Berasal dari 93) Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dapat berupa: a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan; e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri; f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau h. hak menjalankan profesi tertentu. Pasal 90 (Berasal dari 94) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dan huruf b, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena: a. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. Pasal 91 (Berasal dari 95) Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena: a. dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau b. melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua. Pasal 92 (Berasal dari 96) (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut: a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya; dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau b. 24
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) c. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (2) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan. Pasal 93 (Berasal dari Pasal 97) (1) Pidana perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. tertentu dan/atau (2) Pidana perampasan barang tagihan dapat dijatuhkan, jika terpidana hanya dikenakan tindakan. (3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan, jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu. Pasal 94 (Berasal dari Pasal 98) Barang yang dapat dirampas adalah: a. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana; b. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana; c. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana; d. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari e. f. tindak pidana; keuntungan ekonomi apapun yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana; dan/atau barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Pasal 95 (Berasal dari Pasal 99) (1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim. (2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Pasal 96 (Berasal dari Pasal 100) (1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Pasal 97 (Berasal dari Pasal 101) (1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya. (2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. 25 juga
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 97A (1) Pencabutan surat izin mengemudi dikenakan pada pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. (2) Pencabutan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan; b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau c. kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah. (3) Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Pasal 98 (Berasal dari Pasal 102) (1) Pemenuhan kewajiban adat setempat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. (3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian. Pasal 98A (sebelumnya Pasal 92A) (1) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau tindakan. (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) atau lebih. Pasal 98B (Berasal dari Pasal 68) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Pasal 99 (Berasal dari Pasal 89) Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pasal 100 (Berasal dari Pasal 90) (1) (2) (3) (4) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita 26
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pasal 101 (Berasal dari Pasal 91) (1) Dalam hal grasi ditolak maka pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; dan b. c. ada alasan yang meringankan. (1a) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah permohonan grasi ditolak. (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden. (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pasal 102 (Berasal dari Pasal 92) (1) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak dipenuhi, pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. (2) Apabila pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Paragraf 2 Tindakan Pasal 103 (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a. perbaikan akibat tindak pidana; b. c. d. perawatan di lembaga; dan/atau e. latihan kerja; rehabilitasi; konseling. (2) Pembuat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dikenakan tindakan berupa: a. perawatan di rumah sakit jiwa; b. penyerahan kepada pemerintah; atau c. penyerahan kepada seseorang. (3) Tindakan yang dapat dikenakan pada pembuat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan tindakan berupa: a. b. perawatan di lembaga; c. d. perawatan di rumah sakit jiwa; atau e. penyerahan kepada pemerintah. rehabilitasi; konseling; 27
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 104 Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 105 (1) Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli. (2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebihlanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli. Pasal 106 (1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah dilakukan demi kepentingan masyarakat. (2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan tata cara pelaksanaan tindakan. Pasal 107 (1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah atau kepada seseorang dilakukan demi kepentingan masyarakat. (2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan tata cara tindakan penyerahan kepada pemerintah atau kepada seseorang dilakukan Pasal 108 (dipindah ke Pasal 97A) Pasal 109 (dipindah ke Pasal 94 huruf e) Pasal 110 Tindakan perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa penggantian atau pembayaran kerusakan sebagai akibat tindak pidana sesuai dengan taksiran hakim. Pasal 111 (1) Dalam mengenakan tindakan latihan kerja, wajib dipertimbangkan: a. b. c. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana; kemampuan pembuat tindak pidana; dan jenis latihan kerja. (2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan dan tempat tinggal pembuat tindak pidana. Pasal 112 (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang: a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau b. mengidap kelainan jiwa. (2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta. Pasal 113 28
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan. Pasal 114 (dihapus) Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Pasal 114A (Berasal dari Pasal 102A) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 113 diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Bagian Kedua Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak Paragraf 1 Umum Pasal 115 (1) Diversi dilaksanakan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (berasal dari Pasal 117) (2) Tindakan bagi anak hanya berlaku bagi anak yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. (3) Pidana bagi anak hanya berlaku bagi anak yang berumur antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pasal 116 (dihapus) Paragraf 2 Diversi Pasal 117 Terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115A ayat (1) wajib diupayakan Diversi. Pasal 118 (1) Diversi wajib memperhatikan: a. b. c. d. e. f. kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. (2) Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. b. c. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau 29
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Pasal 119 (dihapus) Pasal 120 (dipindah ke Pasal 42A dan PAsal 42B) Paragraf 3 Tindakan Pasal 121 (Berasal dari Pasal 137) (1) Setiap Anak dapat dikenakan tindakan berupa: a. b. c. d. e. f. g. pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Paragraf 4 Pidana Pasal 122 (Berasal dari Pasal 121) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa: a. b. pidana pokok; dan pidana tambahan. Pasal 123 (Berasal dari Pasal 122) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a terdiri atas: a. b. pidana peringatan; pidana dengan syarat: 1. 2. 3. pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan. c. d. e. Pasal 124 (Berasal dari Pasal 123) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b terdiri atas: a. b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Pasal 125 (Berasal dari Pasal 124) Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang pembatasan kebebasan anak. tidak mengakibatkan Pasal 126 (Berasal dari Pasal 125) 30
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan. (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik. Pasal 127 (Berasal dari Pasal 126) (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan berupa pembinaan di luar lembaga. (2) Tempat pelaksanaan pembinaan di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam putusan Hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. (3) Tempat pembinaan di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau panti tertentu yang ditunjuk dalam putusan hakim. Pasal 128 (Berasal dari Pasal 127) (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan. Pasal 129 (Berasal dari Pasal 128) (1) Dalam hal putusan hakim berupa pelayanan masyarakat, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkannya dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak. (2) Selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya. (3) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Pasal 130 (berasal dari Pasal 129) (1) Dalam hal putusan hakim berupa mengikuti pembinaan berupa pidana pengawasan, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkan anak dalam lembaga pengawasan. (2) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 131 (Berasal dari Pasal 130) (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c diselenggarakan oleh: a. pemerintah; atau b. pemerintah bekerja sama dengan swasta. 31
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak. (3) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. (4) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari sesuai dengan putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. (5) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pasal 132 (Berasal dari Pasal 131) (1) Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga wajib ditempatkan dalam tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan hakim. (2) Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan merupakan tempat atau lembaga yang memiliki tempat tinggal bagi Anak. (3) Dalam hal tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sebagaimana (1) belum memiliki sarana pendidikan, Balai dimaksud pada ayat Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan: a. b. c. lembaga pendidikan; lembaga keagamaan; atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Anak. Pasal 133 (Berasal dari Pasal 132) (1) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. (2) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan anak tersebut berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pasal 134 (Berasal dari Pasal 133) (1) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. (2) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. (3) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 135 (Berasal dari Pasal 134) (1) Pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. (2) Pidana pembatasan kebebasan penjara yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancam- kan terhadap orang dewasa. (3) Ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Pasal 136 Berasal dari Pasal 135 (dihapus dan digabungkan dalam Pasal 138) 32
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Paragraf 5 Tata Cara Pelaksanaan Pasal 138 Diversi, Tindakan, dan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 137 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Ketiga Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi Paragraf 1 Pidana Pasal 138A Pidana bagi korporasi terdiri atas: a. b. pidana pokok; dan pidana tambahan. Pasal 138B Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A huruf a adalah pidana denda. Pasal 138C Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A huruf b yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, terdiri atas: perampasan barang tertentu; a. penutupan permanen Korporasi; b. c. pencabutan izin; dan/atau d. pengumuman keputusan hakim. Pasal 138D (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu: a. kategori I Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b. kategori II Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); c. kategori III Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); d. kategori IV Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); e. kategori V Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan f. kategori VI Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (2) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. (3) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V; b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI. (4) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pidana denda Kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. 33
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (5) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 138E (1) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138D tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan korporasi. (2) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan maka korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Pasal 138F (1) Pidana perampasan barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138C huruf a dapat juga dijatuhkan, jika korporasi hanya dikenakan tindakan. (2) Pidana perampasan barang yang bukan milik korporasi tidak dapat dijatuhkan, jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu. Pasal 138G Barang yang dapat dirampas adalah: a. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana; b. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana; c. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana; d. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari e. f. tindak pidana; keuntungan ekonomi apapun yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana; dan/atau barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Pasal 138H (1) Pidana perampasan barang tertentu dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim. (2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. (3) Pasal 138I Pidana penutupan permanen korporasi dapat dilakukan dengan cara pencabutan izin usaha korporasi. Pasal 138J (1) Pidana pencabutan izin dijatuhkan terhadap pencabutan salah satu izin korporasi atau seluruh izin korporasi. (2) Hakim diberikan kebebasan dalam menentukan lama pencabutan izin. 34
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (3) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan. Pasal 138K (1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh korporasi. (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh korporasi maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Paragraf 2 Tindakan Pasal 138L Tindakan yang dapat dikenakan bagi korporasi: a. b. c. d. e. f. pengambilalihan korporasi; penutupan sementara bangunan; pelarangan sementara waktu atau permanen melakukan perbuatan tertentu; perintah mengembalikan pada keadaan semula; pembiayaan pelatihan kerja; dan/atau penempatan di bawah pengawasan. Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan Pasal 138M Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138D sampai dengan Pasal 138L diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Bagian Keempat Faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana Pasal 139 Faktor yang memperingan pidana meliputi: a. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil; pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan; tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat; tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; sebagai saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara; atau faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. b. c. d. e. f. g. Pasal 140 (1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati peringanan pidana 35
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan maksimum penjara seumur hidup. (2A) Untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara seumur hidup (1) dijatuhkan peringanan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat maksimum pidana penjara 15 (lima belas) tahun. (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan. Pasal 141 Faktor yang memperberat pidana meliputi: a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, penegak hukum, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana; d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dengan mengikutsertakan dan/atau bersama-sama anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana; tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam; tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya; e. f. g. h. pengulangan tindak pidana; atau i. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 142 Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Pasal 143 terdapat (1) Jika dalam suatu perkara faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga). (2) Berdasarkan pertimbangan tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tertentu, hakim dapat Bagian Kelima Perbarengan Pasal 144 (1) Jika suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana. (2) Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus maka hanya dikenakan aturan pidana khusus, kecuali Undang- Undang menentukan lain. 36
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 145 (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana. (2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda maka hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat. (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut. Pasal 146 (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana. (2) Maksimum pidana untuk tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Pasal 147 (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka pidana dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). (2) Perhitungan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara pengganti pidana denda. (3) Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Pasal 148 Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan barang tertentu; dan/atau c. pengumuman putusan hakim. Pasal 149 (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147 maka penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, dengan ketentuan: 1. lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, lebih daripada pidana pokok yang diancamkan atau yang dijatuhkan; 37
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lamanya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. b. c. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkan sendiri- sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi; atau pidana-pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi. (2) Lamanya pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun. Pasal 150 (1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, ditentukan menurut urutan jenis pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa pidana pokok, hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasar perbandingan. (3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis, ditentukan menurut maksimum ancaman pidananya. (4) Perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, ditentukan berdasarkan maksimum ancaman pidananya. Pasal 151 (1) Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan maka pidana yang terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini seperti apabila tindak pidana itu diadili secara bersamaan. terdahulu diperhitungkan (2) Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya telah mencapai maksimum pidana maka hakim cukup menyatakan bersalah tanpa diikuti pidana. BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA Bagian Kesatu Gugurnya Kewenangan Penuntutan Pasal 152 Kewenangan penuntutan gugur, jika: a. b. c. d. e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; terdakwa meninggal dunia; kedaluwarsa; telah ada penyelesaian di luar proses peradilan pidana; hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; f. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; Presiden memberi amnesti atau abolisi; penuntutan diserahkan kepada negara lain; g. h. 38
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) i. j. tidak adanya pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali untuk tindak pidana pengaduan; atau ada pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung. Pasal 153 (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. (2) Jika dijatuhi pidana perampasan maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana. (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan maka pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 152 huruf c dan huruf d. Pasal 154 Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 155 Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 berasal dari hakim luar negeri maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa. Pasal 156 (1) Kewenangan penuntutan gugur karena kedaluwarsa: a. b. c. d. e. f. setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; setelah melampaui waktu 1 (satu) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 7 (tujuh) tahun; setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun; dan setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tenggang waktu gugurnya kewenangan menuntut karena kedaluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga). 39
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2a) Ketentuan mengenai kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tindak pidana tertentu. Pasal 157 Kedaluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan, kecuali: a. tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang, kedaluwarsa dihitung 1 (satu) hari berikutnya sejak tanggal setelah orang yang bersangkutan menggunakan mata uang palsu atau yang dirusak untuk melakukan pembayaran; tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Pasal 571, Pasal 572, Pasal 573, dan Pasal 576 kedaluwarsa dihitung 1 (satu) hari berikutnya sejak tanggal setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut. b. Pasal 158 (1) Tindakan penuntutan menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa. (2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada (1), dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau ayat diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila penuntutan dihentikan maka mulai berlaku tenggang kedaluwarsa baru. Pasal 159 Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu maka tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan. Bagian Kedua Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana Pasal 160 Kewenangan pelaksanaan pidana gugur, jika: a. b. kedaluwarsa eksekusi; c. d. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain. terpidana meninggal dunia; terpidana mendapat grasi dan amnesti; atau Pasal 161 Jika terpidana meninggal dunia maka pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. Pasal 162 (1) Kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur karena kedaluwarsa, setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut. (2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan. (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa. 40
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) maka kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut. Pasal 163 (1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung sejak tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan. (2) Apabila narapidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung sejak tanggal narapidana tersebut melarikan diri. (3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung 1 (satu) hari sejak tanggal pencabutan. (4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama: a. b. pelaksanaan pidana perundang-undangan; atau terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun pencabutan kemerde- kaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain. tersebut ditunda berdasarkan peraturan Catatan TIM 9 Des 2016 Penjelasan Pasal 70: Pasal 70 (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Penjelasan ayat (1): Yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijalani terpidana sampai akhir hidupnya. (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Penjelasan ayat (2): Ancaman pidana minimum khusus hanya berlaku untuk tindak pidana yang dianggap serius antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pelanggaran hak asasi yang berat, dan tindak pidana perdagangan orang. Minimum khusus dalam ketentuan ini hanya dijatuhkan apabila tidak menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa mengingat dari niat dan/atau motif melakukan perbuatan tersebut atau jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak tidak menggangu kehidupan begitu besar atau dampak perbuatan masyarakat. (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun. 41
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan: Semua frasa "secara melawan hukum" disesuaikan penggunaannya dalam Buku Kedua (Lihat Pasal 12 RUU Buku Kesatu) BUKU KEDUA Hasil Panja 26 Januari 2017 Bab Tindak Pidana Khusus Hasil Panja 24 Februari 2017 42
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) BUKU KEDUA TINDAK PIDANA Disetujui PANJA, 20 September 2016. BAB I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA Disetujui PANJA, 20 September 2016. Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara Disetujui PANJA, 20 September 2016. Paragraf 1 Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme Disetujui PANJA, 20 September 2016. Pasal 219 (1) Setiap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. orang yang menyebarkan atau mengembangkan Disetujui Panja, 29 September 2016. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 43
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui Panja, 29 September 2016. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Disetujui Panja, 29 September 2016. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui Panja, 29 September 2016. (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui Panja, 29 September 2016. (6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Disetujui Panja, 29 September 2016. Catatan Panja, 29-9-2016: Frasa "dengan maksud dan pengetahuan" diberikan penjelasan. tujuan semata-mata untuk kepentingan Pasal 220 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun setiap orang yang: a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; Alternatif 1: a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; Alternatif 2: a. mendirikan organisasi yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme- Leninisme; Pending, 29/9/2016, pukul 17:00 b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang 44 ajaran ilmu
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) {diketahuinya} berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah uang, sarana, pelatihan, teknologi informasi, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan "organisasi" antara lain meliputi ... Disetujui Panja, 29 September 2016. Paragraf 2 Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila Pasal 221 (1) Setiap orang yang menyatakan keinginannya di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Disetujui Panja, 29 September 2016. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan: a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian harta kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; Disetujui Panja, 29 September 2016. b. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau Disetujui Panja, 29 September 2016. c. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui Panja, 29 September 2016. Catatan: Rumusan akan disesuaikan dengan pola rumusan dalam Pasal 219. Perlu penjelasan mengenai batasan pengertian "kerusuhan" Bagian Kedua Tindak Pidana Makar Disetujui Panja, 29 September 2016. 45
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Paragraf 1 Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden Disetujui Panja, 29 September 2016. Pasal 222 Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan {pidana mati} atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui Panja, 29 September 2016 Disetujui Panja untuk dipending, 30 September 2016 Catatan: 1. Terkait pidana mati, menunggu kesepakatan Panja dalam buku satu ******************Skors 29/9/2016, pukul 23.30****** Paragraf 2 Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 223 Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan [pidana mati] atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui Panja, tanggal 30 September 2016 Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah yang Sah Disetujui Panja, tanggal 30 September 2016 Pasal 224 (1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Alternatif: 46
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan dan/atau mengambilalih pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui Panja, tanggal 30 September 2016 Catatan: Mengenai ancaman pidana akan dibahas kembali (2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui Panja, tanggal 30 September 2016 Catatan: Mengenai ancaman pidana akan dibahas kembali Pasal 225 (1) Dipidana karena pemberontakan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang: Disetujui Panja, tanggal 30 September 2016 Catatan: Mengenai ancaman pidana akan dibahas kembali a. melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata; atau b. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan mengangkat senjata. Disetujui Panja, tanggal 30 September 2016 (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui Panja, tanggal 30 September 2016 Catatan: Mengenai ancaman pidana akan dibahas kembali Pasal 226 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: 47
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui Panja tanggal 30 September 2016 Catatan: Mengenai ancaman pidana akan dibahas kembali a. mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud membujuk orang atau badan tersebut agar memberikan bantuan dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah atau memperkuat niat dari orang atau badan tersebut untuk melaksanakan niatnya dalam menggulingkan dan/atau mengambilalih pemerintah yang sah, atau berjanji akan memberikan bantuan atau memberi bantuan kepada orang atau badan semacam itu dalam mempersiapkan, memudahkan atau melakukan penggulingan pemerintah yang sah; Disetujui Panja tanggal 30 September 2016, masuk timus dan timsin b. memasukkan suatu barang ke wilayah negara Republik Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau Disetujui Panja tanggal 30 September Catatan: Frasa "suatu barang" diberikan penjelasan c. menguasai atau menjadikan suatu barang sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri. tersebut, atau barang Disetujui Panja tanggal 30 September (2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirampas untuk Negara atau dimusnahkan. Disetujui Panja tanggal 30 September Catatan: 48
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) 1. Memasukkan penjelasan tentang "dirampas untuk negara", baik dilelang maupun dimusnahkan. 2. Pidana terhadap penegak hukum/aparat negara yang menjual barang rampasan negara. Pasal 227 (1) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, dan Pasal 225, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Disetujui Panja tanggal 30 September, dibahas dalam Timsin (2) Setiap orang yang bermaksud hanya mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana. Disetujui Panja tanggal 30 September Catatan: Perlu ditambahkan Penjelasan kata "mempersiapkan" (contoh: mendiskusikan, mengkaji, dll) ===== Konsinyering Tanggal 30 September 2016 ======= Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. Paragraf 1 Pertahanan Negara Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. Pasal 228 Setiap orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. Catatan Panja 10 November 2016 diberi penjelasan: 49
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Yang dimaksud dengan frasa "kepentingan pertahanan negara" adalah kepentingan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan teritorial, dan kemerdekaan politik. Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. Pasal 229 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang: Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. a. memberikan fasilitas kepada orang yang diketahuinya tidak mempunyai wewenang, mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 228 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara; atau Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. b. menyembunyikan barang yang diketahuinya akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a. Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. Pasal 230 Setiap orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. Pasal 231 (1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan perang atau latihan militer atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang bukan Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atas persetujuan pemerintah Indonesia. Disetujui Panja tanggal 10 November 2016. 50
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan Panja tanggal 10 November 2016.: Perlu diberi penjelasan mengenai politik bebas aktif, kedaulatan nasional, keutuhan teritorial dan kemerdekaan politik. ***** 10-11-206 *** Wisma Kopo DPR RI Pasal 232 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang: Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. a. dalam suatu perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara atau melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kenetralan negara; atau Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Catatan Panja tanggal 11 November 2016: Yang dimaksud dengan "perbuatan yang membahayakan diberikan penjelasan. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. b. dalam waktu perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan keamanan negara. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Catatan Panja tanggal 11 November 2016. Frasa "kepentingan pertahanan keamanan negara" diberikan penjelasan. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Pasal 233 Setiap orang yang tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberi wewenang, mengajak warga negara Indonesia untuk masuk menjadi anggota tentara asing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Pasal 234 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa wewenang: 51
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum; Disetujui Panja DIPENDING tanggal 11 November 2016. Pemerintah: Perlu pendalaman dengan TNI dan Polri. b. memasuki bangunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pesawat atau kapal perang melalui jalan lain dari jalan masuk biasa; Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Catatan Panja tanggal 11 November 2016: Dalam Bab ini hanya mengatur bab pertahanan negara (kata "keamanan" dihapus). Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. membawa alat pemotret ke dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan lapangan sebagaimana keamanan negara dari seluruh atau sebagian dimaksud dalam huruf c. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Catatan Panja tanggal 11 November 2016: Mengenai Rahasia negara diberikan definisi. Paragraf 2 Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Pasal 235 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang: Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. 52
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang dengan negara Republik Indonesia; Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. c. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atau organisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. (2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar dilakukan atau perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Pasal 236 Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Pasal 237 Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 238 Setiap orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam 53
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 237, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 239 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. a. melihat atau mempelajari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya; Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. membuat atau menyuruh membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. tidak menyerahkan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam hal surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 240 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 atau Pasal 239, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 atau Pasal 239. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Pasal 241 54
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Pasal 229, Pasal 234, Pasal 237, atau Pasal 239, dilakukan dengan mempergunakan cara curang, atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Pasal 229, Pasal 234, Pasal 237, atau Pasal 239. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan Panja tanggal 11 November 2016: Dipidana 2 kali lipat dirumuskan secara kongkrit. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 3 Sabotase dalam Keadaan Perang Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Pasal 242 Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum: Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. a. merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer; Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. Catatan: Diberikan penjelasan mengani instalasi negara. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi. 55
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. *** 11-11-2016 *** Jam 11.12.WIB Skors s.d Jam 13.30 Pasal 243 Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia, dan jika perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 244 (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada musuh; atau Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. b. bekerja pada musuh sebagai mata-mata yang meliputi: Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 1. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada musuh negara Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan- bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi atau ekonomi; Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 56
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) 2. melakukan penyelidikan untuk musuh tentang hal tersebut pada huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan atau menolong seorang penyelidik musuh; Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 3. mengadakan, memudahkan propaganda untuk musuh; atau menyebarkan Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 4. melakukan sesuatu usaha bertentangan dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat melakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan musuh; atau Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 5. memberikan kepada atau menerima dari musuh atau pembantu-pembantu musuh, sesuatu barang atau uang, atau yang sesuatu menguntungkan musuh atau pembantu-pembantunya, atau menyukarkan atau merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap musuh atau pembantu- pembantunya. melakukan perbuatan Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Disetujui Panja tanggal 11 November 2016. a. berkhianat untuk kepentingan musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan perang atau suatu kas perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu 57
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan Panja tanggal 11 November 2016: Rumusan disempurnakan kembali (ditabulasi). b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 245 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, setiap orang yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh, merugikan negara untuk menguntungkan musuh: Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. memberi fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh; atau Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 246 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang: Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. dalam waktu perang dengan perbuatan curang menyerahkan barang-barang keperluan tentara; atau Catatan Panja tanggal 11 November 2016: Perbuatan curang diberikan penjelasan. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 58
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 247 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Pasal 245 atau Pasal 246 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam perang bersama. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016 DIPENDING. Catatan Panja tanggal 11 November 2016:
Di cek kembali penjanjian antara negara ASEAN.
Usulan Panja tanggal 11 November 2016 dihapus. Pasal 248 Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 atau Pasal 244 dipidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16. Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. BAB I TINDAK PIDANA KHUSUS Disetujui PANJA, 9 Februari 2017. Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan Disetujui PANJA 10-2-2017: Pemerintah diminta menyiapkan penjelasan pasal per pasal secara komprehensif. Pasal 249 Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas lain, atau kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang fasilitas strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau 59
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) internasional, dipidana karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan PANJA 10-2-2017: 1. "objek-objek vital yang strategis" diberikan penjelasan antara lain mengenai (lebih perbankan, komprehensif dari Keppres 63 tahun 2004). "suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas" diberikan penjelasan "lingkungan hidup" diberikan penjelasan "fasilitas umum" diberikan penjelasan "fasilitas internasional" diberikan penjelasan. teknologi, informasi tranportasi, kebutuhan pokok 2. 3. 4. 5. Pasal 250 Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 251 Permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 2 Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia Pasal 252 Setiap orang yang menggunakan bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan PANJA 10-2-2017: bahan kimia, senjata biologis, komponennya diberikan penjelasan. radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau Pasal 253 Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang: a. melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda; 60
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya; c. menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya; d. meminta bahan nuklir, bahan kimia, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; senjata biologis, e. mengancam: 1. menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau 2. melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Penggunaan kata melawan hukum, dengan maksud disinkronisasikan. Paragraf 3 Pendanaan untuk Terorisme Disetujui PANJA 10-2-2017. Pasal 254 Setiap atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, Pasal 255 jahat, percobaan, atau Setiap Orang yang melakukan permufakatan pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 256 Setiap Orang yang merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 257 Setiap orang yang memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pembuat tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan barang atau harta kekayaan lainnya kepada pembuat tindak pidana terorisme, dipidana 61
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan PANJA 10-2-2017: 1. 2. "memberikan bantuan" diberikan penjelasan. "barang atau harta kekayaan lainnya" diberikan penjelasan Paragraf 4 Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme Disetujui PANJA 10-2-2017. Pasal 258 Setiap orang yang merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan PANJA 10-2-2017: Ancaman pidana disesuaikan jenis perbuatan Pasal 259 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang: a. menyembunyikan pembuat tindak pidana terorisme; atau b. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 260 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 259, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 259. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 5 Perluasan Tindak Pidana Terorisme Alternatif: Tindak Pidana Terorisme Dalam Sarana Penerbangan Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan PANJA 10-2-2017: Paragraf diletakkan sebelum Paragraf 3. Pasal 261 62
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749 dan Pasal 750 dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Pasal 748, Pasal 753, Pasal 754, dan Pasal 755 dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIM 856 s.d DIM 859 (Pasal 262 s.d Pasal 264). DIPENDING Panja tanggal 11 November 2016. Catatan Panja tanggal 11 November 2016: Pemerintah mempersiapkan rumusan baru. Bagian Kesatu Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Pasal 262 Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Bagian Kedua Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Pasal 263 (1) Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 63
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri. Pasal 264 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT Disetujui Panja, 11 November 2016 Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat Disetujui Panja, 11 November 2016 Paragraf 1 Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat Disetujui Panja, 11 November 2016 Pasal 265 Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Pasal 266 Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. 64
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Paragraf 2 Makar terhadap Kepala Negara Sahabat Pasal 267 (1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. (2) Jika makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kepala negara: a. mengalami luka berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; b. mati, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Bagian Kedua Penyerangan dan Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera Disetujui Panja 11 November 2016. Paragraf 1 Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat Disetujui Panja 11 November 2016. Pasal 268 Setiap orang yang menyerang diri kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan: Perlu diberikan penjelasan mengenai frasa "menyerang diri". 65
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Skors jam 17.20 WIB. Paragraf 2 Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan Panja 11 November 2016:
Diinventarisasi mengenai bentuk penghinaan.
Perlu penjelasan mengenai bentuk penghinaan
Perlu penjelasan yang dimaksud Kepala Negara Sahabat. Pasal 269 Setiap orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan Panja 11 November 2016 Lihat DIM No. 870. Pasal 270 Setiap orang yang di muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan Panja 11 November 2016: "wakil dari negara sahabat" diberikan penjelasan. Pasal 271 (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau orang yang mewakili negara sahabat di negara Republik Indonesia dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. 66
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan: Pasal 271 disinkronkan dengan Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden (Pasal 264). Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Paragraf 2 Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat Disetujui Panja 11 November 2016. Pasal 272 Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 11 November 2016. Bagian Ketiga Permufakatan Jahat Disetujui Panja 11 November 2016. Pasal 273 Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Pasal 266, dan Pasal 267, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Pasal 266, dan Pasal 267. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan: Disinkronkan dengan Pasal 248. BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN 67
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) DAN HAK KENEGARAAN Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan: Dikonsultasikan dengan Ahli Bahasa. Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Disetujui Panja 11 November 2016. Pasal 274 Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau memaksa Majelis atau Dewan tersebut supaya mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan atau mengusir pimpinan atau anggota dari rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui Panja 11 November 2016. Catatan: Yang dimaskud "Dewan Perwakilan Rakyat" diberikan penjelasan. Pasal 275 (1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pimpinan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Badan Pemerintah untuk menghadiri rapat Majelis, Dewan, atau Badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Usul ayat (2) baru: (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada pimpinan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Badan Pemerintah sehingga tidak dapat menghadiri rapat Majelis, Dewan, atau Badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. 68
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Bagian Kedua Tindak Pidana Pemilihan Umum Disetujui Panja 11 November 2016. Pasal 276 Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan: Diberikan penjelasan terhadap hak pilih. Pasal 277 (1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya melakukan hak pilihnya menurut cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan: Diberikan penjelasan perbuatan menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemilih yang menerima pemberian, janji, atau mau disuap supaya menggunakan hak pilihnya tersebut. Disetujui Panja 11 November 2016. Pasal 278 Setiap orang, yang pada waktu pemilihan diadakan berdasarkan ketentuan peraturan yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau mengakibatkan terpilihnya orang lain yang bukan dimaksud oleh pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. perundang-undangan, melakukan perbuatan curang 69
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan: Perlu penjelasan mengenai frasa "perbuatan curang". Pasal 279 Setiap orang yang memakai nama orang lain dan/atau melakukan pemilihan lebih dari satu kali ikut serta dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 11 November 2016. Pasal 280 (1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbuat sesuatu yang menjadikan batal pemungutan suara yang telah selesai atau melakukan perbuatan curang sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara menjadi berlainan dari yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah dimasukkan atau dengan suara yang sah dikeluarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui Panja 11 November 2016. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 sampai dengan Pasal 280 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c. Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin. Catatan: Cek kembali pengacuan Pasal. **** 21.56 WIB **** Tanggal 11 November 2016 Wisma Kopo. BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM Disetujui Panja 17 November 2016. 70
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk Disetujui Panja 17 November 2016. Paragraf 1 Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 281 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang: Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara; Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Pasal 282 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang: Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. 71
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Pasal 283 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang: Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. a. mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan; Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. c. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Paragraf 2 Penghinaan terhadap Pemerintah Pasal 284 Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 72
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan Panja 17 November 2016: - Apa saja yang dikategorikan sebagai tindakan penghinaan dalam Pasal 284 dan Pasal 285.
Penjelsan Prof Muladi dimasukkan dalam penjelasan. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Pasal 285 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Paragraf 3 Penghinaan terhadap Golongan Penduduk Pasal 286 Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) [2 (dua)] tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan Panja 17 November 2016: Penghinaan diberikan penjelasan Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Pasal 287 (1) Setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori II. Catatan Panja 17 November 2016: Dibuat penjelasan frasa "pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis' beserta contohnya. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. 73
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Setiap orang yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Pasal 288 Setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 289 (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi isinya pernyataan perasaan permusuhan dengan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental atau fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. atau gambar sehingga terlihat oleh umum maksud agar Catatan :
Perlu pengaturan penyebaran kebencian melalui media sosial.
Pemerintah mengusulkan ayat (1) diubah menjadi 2 ayat. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Bagian Kedua Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana Disetujui Panja 17 November 2016. 74
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Paragraf 1 Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Pasal 290 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan: Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. a. menghasut orang untuk melakukan tindak pidana; atau Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Pasal 291 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. Catatan: Cek kembali penjelasan. Pasal 292 (1) Setiap orang yang menggunakan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam TUMUS dan TIMSIN. 75
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana tersebut, atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut. Disetujui Panja 17 November 2016. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendak pembuat sendiri. Disetujui Panja 17 November 2016. Paragraf 2 Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana Pasal 293 Setiap orang yang dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Ditambahkan Penjelasan kata" menawarkan". Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 294 (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. 76
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 295 (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat fisik menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. atau Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut untuk mencari keuntungan atau melakukan perbuatan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. Skors s.d jam 14.00 WIB Bagian Ketiga Penguasaan dan Memasukkan atau Mengeluarkan ke atau dari Indonesia Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain Disetujui Panja 17 November 2016 Pasal 296 Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 297 Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba persediaan, memiliki, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. 77
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan untuk penjelasan: Cek UU 5 Tahun 2009 tentang TOC. Bagian Keempat Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana Disetujui Panja 17 November 2016. Paragraf 1 Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 298 Setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 sampai dengan Pasal 225, Pasal 284 sampai dengan Pasal 288, dan Pasal 306 sampai dengan Pasal 308, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Cek kembali TP diluar yang ada permukatan jahat dimasukkan dalam Pasal 298. Terorisme (Pasal 251) Narkotika (Pasal 525) Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. Paragraf 2 Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berniat Melakukan Tindak Pidana Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 299 (1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan: Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. 78
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) a. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 sampai dengan 225, Pasal 238, Pasal 242, atau Pasal 249 sampai dengan Pasal 256; Catatan: Cek kembali pengacuan pasal Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. b. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. desersi pada waktu perang atau pengkhianatan tentara; c. pembunuhan, penculikan, perkosaan, atau untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII sepanjang tindak pidana tersebut membahayakan nyawa orang; Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. d. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 sampai dengan Pasal 440, atau Pasal 442; atau Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. e. salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 sampai dengan Pasal 463 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah akibat tindak pidana tersebut. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 300 79
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 dan Pasal 299 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. Bagian Kelima Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum Catatan: Kata "ketentraman" dikonsultasikan ke ahli bahasa. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. Paragraf 1 Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain Pasal 301 (1) Setiap orang yang masuk dengan memaksa ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. Catatan: Pemerintah mempersiapkan klasifikasi jenis pidana dengan ancaman pidana. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan jalan merusak atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. 80
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan Panja 17 November 2016: Ancaman pidana 4 (empat) tahun. (4) Setiap orang yang membuat hingar-bingar atau berisik tetangga sehingga ketenteraman malam hari terganggu, dipidana dengan pidana pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan ayat (4): Panja menyepakati Pasal 301 ayat (4) dipidahkan ke Paragraf VII mengenai gangguan terhadap ketentraman sebelum Pasal 311. Disetujui Panja 17 November 2016 dibahas dalam Timus dan Timsin. Paragraf 2 Penyadapan Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 302 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan alat bantu teknis mendengar pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 17 November 2016. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi setiap orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Catatan: Penjelasan Pasal 302 harus dipisahkan antara mendengar dengan merekam. Pasal 303 Setiap orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebut dapat mendengar 81
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) atau merekam suatu pembicaraan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Disinkronkan dengan ketentuan dalam UU ITE yang baru. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 304 Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendengar atau merekam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Disinkronkan dengan ketentuan dalam UU ITE yang baru. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 305 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang : a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat, merekam gambar dengan mempergunakan alat bantu teknis seorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut; b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. menyiarkan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Catatan: Disinkronkan dengan ancaman pidana dalam UU ITE yang baru. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Paragraf 3 Memaksa Masuk Kantor Pemerintah Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 306 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi 82
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Pemerintah akan mencek kembali mengenai lamanya pidana. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. (2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada malam hari. Catatan: Dirumuskan kembali oleh Pemerintah mengenai alasan pemberat dalam ayat ini. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Ancaman pidana disesuikan kembali oleh Pemerintah. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Paragraf 4 Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 307 (1) Setiap orang yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang berdasarkan Undang-Undang atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 17 November 2016. 83
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Pendiri atau pengurus perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Paragraf 5 Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 308 (1) Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Catatan: Pasal 308 ayat (1) diberikan penjelasan perbuatan "secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang" Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan : Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan dengan menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cidera pada badan orang; Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. d. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. 84
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Paragraf 6 Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 309 (1) Setiap orang yang membuat dan/atau menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. (2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Ayat (2) menjadi ayat (1) Ayat (1) menjadi ayat (2) Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 310 Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap yang mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Paragraf 7 Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum Disetujui Panja 17 November 2016. 85
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 310A (berasal dari Pasal 302 ayat (4)) Setiap orang yang membuat hingar-bingar atau berisik tetangga sehingga ketenteraman malam hari terganggu, dipidana dengan pidana pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 311 Setiap dengan teriakan-teriakan palsu atau dengan tanda-tanda bahaya palsu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan Catatan: Diberikan contoh. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 312 Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Perlu dijelaskan mengenai "rapat umum yang sah" Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 313 Setiap orang yang mengganggu rapat umum yang sah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Pasal 313 menjadi Pasal 312 Pasal 312 menjadi Pasal 313 Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Paragraf 8 Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 314 86
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Setiap orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara penguburan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 315 Setiap orang yang secara melawan hukum menodai kuburan, merusak kuburan, atau merusak atau menghancurkan tanda peringatan di kuburan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Ancaman pidana untuk Pasal 315 s.d Pasal 317 3 - 5 Tahun Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 316 Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan secara tidak beradab jenazah yang sudah digali atau diambil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Pasal 317 Setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Bagian Keenam Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 318 (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. 87
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan ijazah atau sertifikat kompetensi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. (3) Setiap orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI. Catatan ayat (3):
Harus ada pengaturan pemberatan untuk pejabat publik yang menggunakan ijazah palsu.
Cek kembali penjelasan. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Bagian Ketujuh Tindak Pidana Perizinan Disetujui Panja 17 November 2016. Paragraf 1 Gadai Tanpa Izin Disetujui Panja 17 November 2016. Pasal 319 Setiap orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Catatan: Dicari tempat yang pas. Disetujui Panja 17 November 2016, dibahas dalam Timus dan Timsin. Catatan: Pasal 319 s.d Pasal 327 terkait perizinan diformulasikan ulang oleh pemerintah. Skors 17 Nov 2016 (Pasal 319) Paragraf 2 Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian 88
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 320 (1) Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II. (1) yang mengakibatkan Alternatif gabungan ayat (1) dan ayat (2): Setiap orang yang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 321 (1) Setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terganggungnya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II. Paragraf 3 Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan Pasal 322 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang: a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa; atau b. memiliki izin menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki, melampaui wewenang yang diizinkan kepadanya dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa. 89
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 323 Setiap orang yang menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Paragraf 4 Penyerahan kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu Barang Pasal 324 Setiap orang yang tanpa izin memberikan kepada atau menerima suatu barang dari narapidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Bagian Kedelapan Gangguan terhadap Benih dan Tanaman Pasal 325 Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Pasal 326 (1) Setiap orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas. Pasal 327 Setiap orang yang berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan, penanaman atau yang disiapkan untuk itu, yang merupakan milik orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. BAB VI 90
a. Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) TINDAK PIDANA TERHADAP PERADILAN [PROSES] [SISTEM] [PENYELENGGARAAN] Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kesatu Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 328 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Catatan Panja 21 November 2016:
Perlu diuraikan makna dari terganggunya proses peradilan" frasa "melakukan yang mengakibatkan
contoh "perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan"
diberikan penjelasan yang dimaksud dengan proses peradilan Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 329 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum: Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. menampilkan diri untuk orang lain sebagai pembuat atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain; Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; Catatan Panja 21 November 2016: Perlu dijelaskan mengenai frasa "tidak mematuhi perintah pengadilan" Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau 91
d. Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan Panja 21 November 2016: - - Perlu dijelaskan mengenai frasa "menghina hakim atau menyerang integritas huruf c perlu dijabarkan bahwa perbuatan itu bisa dikenakan pidana jika dilakukan di luar proses peradilan. Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Catatan Panja 21 November 2016: Perlu penjelasan Huruf d untuk melindungi independensi hakim dan fair trial. Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 330 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang: Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. meminta imbalan kepada klien untuk mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan. Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kedua Menghalang-halangi Proses Peradilan Disetujui Panja 21 November 2016. Pasal 331 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum: Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu; Catatan Panja 21 November 2016: Diberikan contoh perbuatan mengintimidasi dalam penjelasan. 92
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. menyampaikan alat bukti palsu, keterangan palsu atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; Disetujui Panja 21 November 2016. d. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang bertugas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; atau Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. e. merusak alat bukti atau barang bukti. Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Skors sampai jam 15.00 WIB Rapat dibuka tanggal 22-11-2016 jam 11.00 WIB Pasal 332 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang : Disetujui Panja 22 November 2016. a. menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana; Disetujui Panja 22 November 2016. b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 93
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) c. setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan menghilangkan, atau menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan. penuntutan, menghancurkan, Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 333 (1) Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 334 Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 335 Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan: Disetujui Panja 22 November 2016. a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 94
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 336 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. melepaskan peraturan perundang-undangan atau melepaskan barang dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau barang dari sitaan berdasarkan Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. menghancurkan, merusak, menjual, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Usulan baru Panja 22 November 2016: Pasal 336A (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang menjual, menyewakan, memiliki, mengadaikan, atau mengunakan bukan untuk kepentingan proses peradilan barang sitaan. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 95
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 337 (1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan pihak lawan, pembuat dipidana dengan pidana yang sama ditambah sepertiga. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 338 Setiap orang yang menjadi saksi atau orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, terorisme, korupsi, pencucian uang, hak asasi manusia yang berat, atau tindak pidana perdagangan orang, yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan padahal telah diberitahukan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Perlu penjelasan Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. larangan tersebut Bagian Ketiga Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan Disetujui Panja 22 November 2016. Pasal 339 (1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang 96
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Untuk ancaman pidana akan disinkronisasi secara khusus di TIMUS Pasal 340 Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat meberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 341 (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan hukum sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III. (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Kategori III. Catatan: 97
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Diberikan penjelasan "melakukan pemaksaan kehendak" Pasal 342 Setiap orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau korban secara melawan hukum sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau hak-hak lain berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III. Pasal 343 Setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III. Pasal 344 Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak saksi dan/atau korban berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban padahal saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III. Pasal 345 Setiap orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III. Catatan Panja 22 November 2016: Pasal 342 s.d Pasal 345 akan disinkronkan dengan UU LPSK beserta penjelasannya. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Keempat Perluasan Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan Pasal 346 (1) Termasuk dalam Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 427, Pasal 436 ayat (2), Pasal 664, Pasal 670, Pasal 679, Pasal 690 98
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) ayat (2), Pasal 697 huruf a dan huruf b, Pasal 697 huruf c, Pasal 697 huruf e, Pasal 716, atau Pasal 717 sepanjang perbuatan itu menyangkut badan peradilan. (2) Badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, Mahkamah Konstitusi, termasuk peradilan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Catatan Panja 22 November 2016: Perlu dicarikan penempatannya sesuai dengan substansinya. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 347 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Catatan Panja 22 November 2016: Pasal 347 ditempatkan setelah Pasal 331. Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Skors 22-11-2016 jam 12.11 WIB BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Dipending Panja 22 November 2016. Catatan untuk Bab VII: Pemerintah akan mereformulasi ulang rumusan-rumusan ketentuan dalam Bab ini. Dengan mengundang tokoh tokoh lintas agama. Skors tanggal 22-11-2016 Jam 15.40 WIB Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama 99
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 348 Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Catatan PANJA 22 November 2016: Pasal 348 s.d Pasal 350 Pemerintah diminta merumuskan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori "penghinaan" agar nanti penerapannya tidak bersifat subjektif. Pasal 349 (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g. Pasal 350 Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah Pasal 351 (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. 100
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 352 Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah atau melakukan penghinaan petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Pasal 353 Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. BAB VIII TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Paragraf 1 Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir Pasal 354 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya umum bagi barang; b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa atau luka berat orang lain; atau c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. (2) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuatnya dipidana dengan pidana yang sama. Pasal 355 101
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 356 Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Paragraf 2 Benda yang Membahayakan Orang dan Keamanan Umum Pasal 357 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, bahan, benda, atau perkakas yang diketahui atau patut diduga bahwa bahan, benda, atau perkakas tersebut digunakan untuk atau jika ada kesempatan akan digunakan untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Ketidakmampuan bahan, benda, atau perkakas untuk menimbulkan ledakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sifat dapat dipidana. (3) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama. Paragraf 3 Perintangan terhadap Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir Pasal 358 Setiap orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 102
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 359 Setiap orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau lain, atau merintangi usaha untuk mencegah atau bangunan pengairan membendung banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Paragraf 4 Perbuatan yang Menimbulkan Bahaya Umum Pasal 360 Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 361 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang: a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; atau b. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar. Pasal 362 Setiap orang yang mabuk di tempat umum merintangi lalu lintas, mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan orang lain, atau pada waktu mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati untuk tidak menimbulkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Pasal 363 Setiap orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Paragraf 5 Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak 103
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 364 Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang, membuat obat atau bahan peledak, penggalak, atau peluru untuk senjata api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Bagian Kedua Tindak Pidana Perusakan Bangunan Paragraf 1 Bangunan Listrik Pasal 365 Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan listrik atau mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usaha pengamanan atau perbaikan bangunan tersebut, dipidana dengan : a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum; b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang; c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau d. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Pasal 366 Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bangunan listrik hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi barang; b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau 104
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Paragraf 2 Bangunan Lalu Lintas Umum Pasal 367 Setiap orang yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jalan tersebut, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Pasal 368 Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalan umum darat atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; b. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Pasal 369 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 370 105
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Paragraf 3 Rambu Pelayaran Pasal 371 Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran, merintangi bekerjanya rambu tersebut, atau memasang rambu yang keliru, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran; b. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar; c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat bagi orang; atau d. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Pasal 372 Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi hancur, rusak, diambil, atau dipindahkan, atau bekerjanya rambu tersebut menjadi terhambat atau dipasang rambu yang keliru, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi pelayaran; b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar; c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat bagi orang; atau d. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Paragraf 4 Perusakan Gedung 106
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 373 Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang; b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Pasal 374 Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan lain menjadi hancur atau rusak atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi barang; b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Bagian Ketiga Tindak Pidana Perusakan Kapal Pasal 375 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum menenggelamkan, mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak kapal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 376 (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu kapal tenggelam, terdampar, hancur, atau tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. 107
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bagian Keempat Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang Pasal 377 Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Bagian Kelima Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain Pasal 378 Setiap orang yang menggunakan atau mengakses komputer atau menggunakan atau mengakses sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 379 Penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 380 (1) Setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domain berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 108
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana. Paragraf 2 Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik Pasal 381 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. menggunakan, mengakses komputer, atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional; b. melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak; c. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara; d. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak; e. menggunakan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak; f. menggunakan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak; g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah; h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah; i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau 109
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun. Pasal 382 Setiap orang yang menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. Pasal 383 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang: a. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya; b. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan; c. menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri. Paragraf 3 Pornografi Anak melalui Komputer Pasal 384 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa: a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer; b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer; 110
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer; d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer; Bagian Keenam Tindak Pidana Penghasutan terhadap Binatang dan Kecerobohan Pemeliharaan Binatang Pasal 385 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang: a. menghasut binatang terhadap orang atau menghasut binatang yang sedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani barang; b. tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya ketika binatang tersebut menyerang orang atau menyerang binatang yang sedang ditunggangi atau binatang yang sedang menarik kereta atau gerobak yang dibebani barang; tidak menjaga secukupnya binatang buas yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian atau bahaya; atau c. d. memelihara binatang buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau tidak menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut. Bagian Ketujuh Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum Pasal 386 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang: a. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda-tanda menurut kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan umum yang dibuatnya sendiri atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di tempat tersebut olehnya sendiri atau atas perintahnya; b. tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di jalan umum atau di tepi jalan umum tersebut untuk memberi tanda bagi orang yang lewat di tempat tersebut bahwa ada kemungkinan timbulnya bahaya; c. menaruh atau menggantungkan benda pada sebuah bangunan, melempar atau menuangkan barang ke luar sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum; d. membiarkan di jalan umum hewan yang digunakan untuk tunggangan, untuk menarik atau untuk pengangkutan, atau membiarkan ternak yang dibawanya, 111
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian; e. membiarkan ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya untuk tidak menimbulkan kerugian; atau tanpa izin pejabat yang berwenang menghalang-halangi jalan umum di darat atau di air atau merintangi lalu lintas di tempat tersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan. f. Pasal 387 (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang : a. memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau b. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara, yang tanpa izin dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. (2) Binatang yang ditangkap atau ditembak dan perangkap, jerat, perkakas lain, atau senjata api yang dipakai untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas. Pasal 388 Setiap orang yang diwajibkan menjaga anak, meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Bagian Kedelapan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Paragraf 1 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pasal 389 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau paling banyak Kategori IV. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau paling banyak Kategori V. 112
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling banyak Kategori VI. Pasal 390 (1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. Paragraf 2 Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan Pasal 391 (1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 392 (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, yang mengakibatkan air menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 113
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Paragraf 3 Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan Pasal 393 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 394 (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Bagian Kesembilan Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan Paragraf 1 Penyebaran Bahan yang Membahayakan Nyawa dan Kesehatan Pasal 395 (1) Setiap atau membagi-bagikan suatu bahan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa bahan tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 114
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas. Pasal 396 (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dijual, diserahkan, ditawarkan atau dibagikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas. Pasal 397 Setiap orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Bagian Kesepuluh Transplantasi dan Memperjualbelikan Organ Tubuh Pasal 398 Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial atau mencari keuntungan dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 399 Setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau dan denda paling banyak Kategori IV. BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT Catatan: BAB ini dimasukkan dalam pengelompokan tindak pidana khusus. 115
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Bagian Kesatu Genosida Pasal 400 (1) Setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan melakukan perbuatan: a. membunuh anggota kelompok tersebut; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok; c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. ***skors. 17.32 WIB *** Penjelasan: Ciri khusus dari tindak pidana dalam ketentuan ini adalah adanya kesengajaan khusus (dolus specialis) berupa kesengajaan untuk menghancurkan (intention to destroy) kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu. Disetujui Tim Pemerintah, 31-1-2017. (2) Setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan Pasal 401 Setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil berupa: a. b. c. d. e. pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; f. 116
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. j. k. penghilangan orang secara paksa; kejahatan apartheid; atau perbuatan lain yang tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental atau fisik yang berat, Penjelasan huruf k: Perbuatan lain misalnya kasus di Rwanda ketika tentara memerintahkan kaum perempuan berbaris dalam keadaan tanpa busana. Catatan: Penjelasan perlu ditambah contoh lain. Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Penjelasan: - Yang dimaksud dengan "serangan" adalah tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau yang bersifat organisasional, misalnya pasukan milisi. Yang dimaksud dengan "serangan yang meluas" adalah serangan yang dilakukan terhadap tindak pidana hak asasi manusia yang tersebar di berbagai tempat.
Yang dimaksud dengan "serangan yang sistematis" adalah serangan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang terencana (by design) (2) Setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Ketiga Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata Pasal 402 (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional, berupa tindak pidana terhadap orang atau kekayaan yang dilindungi oleh konvensi internasional berupa : a. pembunuhan; b. penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis; Penjelasan huruf b: Eksperimen biologis misalnya percobaan kedokteran yang dilakukan terhadap manusia 117
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) c. menyebabkan penderitaan berat atau luka berat terhadap badan atau kesehatan; d. penghancuran secara luas dan perampasan bangunan, yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan serampangan; Catatan: Serampangan dikosultasikan dengan ahli bahasa. e. memaksa seorang tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi untuk melayani pasukan musuh; Penjelasan huruf e: melayani pasukan musuh antara lain sebagai budak, kuli, dll. f. menghilangkan hak seorang tawanan perang atau orang lain yang harus dilindungi, untuk diadili secara jujur dan adil; g. mendeportasi, memindahkan, atau menahan secara melawan hukum; h. melakukan penyanderaan; Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional, berupa tindak pidana berat yang melanggar hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, berupa: a. mengarahkan serangan terhadap penduduk atau individu sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan; b. mengarahkan serangan terhadap sasaran sipil, yang bukan merupakan sasaran militer; c. mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, selama mereka berhak atas pelindungan terhadap orang sipil atau objek sipil sesuai dengan hukum mengenai konflik bersenjata internasional; d. melakukan serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau timbulnya luka terhadap orang sipil atau merusak objek sipil atau menimbulkan kerusakan berat secara meluas, dan berjangka panjang terhadap lingkungan sosial secara berlebihan sehubungan dengan manfaat militer yang langsung, nyata, dan menyeluruh yang sudah diperhitungkan sebelumnya; e. melakukan serangan atau pemboman dengan cara apapun terhadap kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan yang tidak memiliki sistem pertahanan dan yang tidak merupakan sasaran militer; membunuh atau melukai peserta perang, yang telah meletakkan senjata atau yang tidak lagi memiliki sarana pertahanan diri dan telah menyerah atas kehendak sendiri; f. g. menggunakan secara tidak patut bendera gencatan senjata, bendera atau lencana militer dan seragam musuh atau Perserikatan Bangsa Bangsa, atau lencana khusus Konvensi Jenewa, yang mengakibatkan kematian atau luka berat orang lain; h. memindahkan secara langsung melalui kekuasaan pendudukan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah langsung atau tidak 118
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) i. j. yang didudukinya atau mendeportasi atau memindahkan seluruh atau sebagian penduduk wilayah yang didudukinya ke dalam atau keluar wilayah tersebut; mengarahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, atau tempat dimana orang sakit dan luka dikumpulkan, selama mereka bukan sasaran militer; menjadikan orang yang berada dalam kekuasaan pihak musuh untuk dimutilasi atau menjadi objek eksperimen kedokteran atau ilmu pengetahuan apapun yang tidak dibenarkan secara medis dan dilaksanakan bukan untuk kepentingan orang tersebut sehingga mengakibatkan kematian atau mengancam kesehatannya orang tersebut; k. membunuh atau melukai individu yang berkhianat yang termasuk bagian dari negara atau tentara musuh; menyatakan tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan; l. m. merusak atau merampas properti musuh kecuali perusakan atau perampasan tersebut harus dilakukan karena dibutuhkan untuk kepentingan perang; n. menyatakan penghapusan, penangguhan atau penolakan hak atau tindakan dari warganegara pihak yang bermusuhan di depan pengadilan; o. memaksa warganegara pihak musuh untuk mengambil bagian dalam perang yang ditujukan pada negaranya sendiri, walaupun mereka bekerja di negara musuh tersebut sebelum dimulainya perang; p. penjarahan kota atau tempat walaupun tempat tersebut direbut melalui peperangan; q. menggunakan racun atau senjata beracun; r. menggunakan gas yang menyesakkan dada, beracun atau gas lain, dan semua cairan, material, dan alat yang serupa; s. menggunakan peluru yang dapat menyebar atau menghancurkan tubuh manusia; catatan: Penjelasan: Yang dimaksud dengan peluru yang dapat menyebar atau menghancurkan tubuh manusia adalah peluru dengan suatu selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi inti dari peluru atau tembus dengan irisan. t. menggunakan senjata, projektil dan material dan cara perang yang secara alamiah menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, yang melanggar hukum internasional tentang konflik bersenjata, selama senjata projektil, material, dan cara berperangtersebut dilarang; u. melakukan tindakan yang di luar batas terhadap martabat manusia, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat manusia; v. melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang melanggar konvensi jenewa; 119
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) w. menggunakan orang sipil atau orang yang dilindungi lainnya sebagai perisai bagi wilayah atau pasukan militer tertentu sehingga terlindung dari operasi militer; x. mengarahkan serangan terhadap bangunan, material, satuan dan transport medis, dan pegawai yang menggunakan simbol konvensi jenewa sesuai dengan ketentuan hukum internasional; catatan: terkait simbol konvensi jenewa dicari di google. y. membuat orang sipil kelaparan sebagai cara berperang dengan menghalangi mereka untuk memperoleh bahan kebutuhan hidup, termasuk kiriman bantuan yang diatur dalam konvensi internasional; z. mewajibkan atau memasukkan anak di bawah 15 tahun ke dalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk berperan aktif dalam peperangan; Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Halaman 2 s.d 6 Draf Pemerintah menggantikan Pasal 402. (3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang dilakukan terhadap orang yang tidak terlibat dalam peperangan termasuk anggota pasukan yang telah meletakkan senjata atau yang telah di golongkan sebagai orang sakit, luka, atau sebab lain berupa: a. kekerasan terhadap nyawa dan tubuh, khususnya pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan; b. melakukan tindakan yang di luar batas terhadap martabat manusia, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat manusia; c. melakukan penyanderaan; d. penjatuhan pidana dan melakukan eksekusi tanpa didahului keputusan yang diumumkan oleh pengadilan, dengan memberikan jaminan judisial yang umumnya diakui sebagai suatu keharusan. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (4) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional sesuai dengan kerangka hukum internasional, berupa: a. mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap individu sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan; b. mengarahkan serangan terhadap bangunan, material, satuan dan transport medis, dan pegawai yang menggunakan simbol konvensi jenewa sesuai dengan ketentuan hukum internasional; c. mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, selama mereka berhak atas pelindungan terhadap orang sipil atau objek sipil sesuai dengan hukum mengenai konflik bersenjata internasional; d. mengarahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, atau tempat 120
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) dimana orang sakit dan luka dikumpulkan, selama mereka bukan sasaran militer; e. penjarahan kota atau tempat walaupun tempat tersebut direbut melalui serangan; f. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau pemaksaan sterilisasi atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara; g. mewajibkan atau memasukkan anak di bawah 15 tahun ke dalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk berperan aktif dalam permusuhan; h. memerintahkan pemindahan penduduk sipil atas alasan konflik, kecuali dibutuhkan untuk keamanan penduduk sipil tersebut atau alasan militer; membunuh atau melukai musuh secara curang; menyatakan tidak akan diberikan tempat tinggal; i. j. k. menjadikan orang yang berada dalam kekuasaan pihak lawan untuk dimutilasi atau menjadi objek eksperimen kedokteran atau ilmu pengetahuan apapun yang tidak dibenarkan secara medis dan dilaksanakan bukan untuk kepentingan orang tersebut sehingga mengakibatkan kematian atau mengancam kesehatan orang tersebut; l. merusak atau merampas properti pihak lawan kecuali perusakan atau perampasan tersebut harus dilakukan karena dibutuhkan untuk kepentingan konflik; Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal ... Setiap orang yang pada masa perang atau konflik bersenjata melakukan tindak pidana berat terhadap orang atau harta kekayaan, berupa: a. b. pembunuhan; penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis; c. menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap tubuh atau kesehatan; d. perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral; Penjelasan huruf d: yang dimaksud dengan "tidak dibenarkan oleh keperluan militer" misalnya penjarahan, perampokan, pencurian yang tidak dibutuhkan untuk operasi militer. e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh; f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui; g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau h. penyanderaan, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai hak asasi manusia. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan PANJA 9-2-2017: 121
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Perlu dirumuskan definisi mengenai "masa perang" dan "konflik bersenjata". Pasal 403 Dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, bagi: a. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana hak asasi manusia yang berat, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian secara patut, yaitu: 1. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau berdasarkan keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan 2. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pembuatnya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. b. Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni: 1. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan; 2. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak yang diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pembuatnya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pasal 404 (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal ..., atau Pasal ... berdasarkan perintah atasan dapat dipidana kecuali: a. perintah itu merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhinya sebagai bawahan; orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum; atau b. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. perintah itu tidak secara jelas melawan hukum. (2) Perintah untuk melakukan genosida atau tindak pidana kemanusiaan dipandang secara jelas bersifat melawan hukum. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 122
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 405 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 tidak dapat diterapkan terhadap situasi yang berkaitan dengan gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang bersifat terpisah dan sporadis atau perbuatan lain yang mempunyai sifat yang sama. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 406 Ketentuan mengenai daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c tidak berlaku bagi Pasal 400, Pasal 401, atau Pasal 402. Bagian Keempat Tindak Pidana Agresi Pasal ... Setiap orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh mengendalikan atau memerintahkan pengambilan keputusan politik atau militer Negara untuk merencanakan, mempersiapkan, memprakarsai atau melaksanakan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyerang kedaulatan negara, keutuhan wilayah, atau kebebasan politik negara lain, berupa: Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. Serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain, atau pendudukan militer negara, walaupun bersifat sementara, yang diakibatkan oleh serangan tersebut, atau melakukan aneksasi wilayah negara lain atau bagiannya melalui kekuatan bersenjata; b. Pengeboman oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain, atau penggunaan senjata oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain; c. Blokade pelabuhan atau pantai suatu negara oleh angkatan bersenjata negara lain; d. Serangan angkatan bersenjata suatu negara, terhadap kekuatan darat, laut, dan udara atau armada laut dan udara negara lain; e. Penggunaan angkatan bersenjata suatu negara yang berada dalam wilayah dari negara lain, atas persetujuan negara penerima, yang bertentangan dengan syarat dalam persetujuan atau perluasan kehadiran mereka melampaui perjanjian; f. Tindakan negara yang memperkenankan wilayahnya, yang telah diserahkan kepada negara lain, untuk digunakan melakukan tindakan agresi terhadap negara ketiga; g. Pengiriman oleh atau atas nama negara, kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan bersenjata terhadap negara lain yang sangat serius sehingga menimbukan tindakan atau pelibatan yang mendalam dalam tindak pidana di atas. Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan internal Pemerintah 7 Februari 2017: 123
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Khusus mengenai kejahatan perang dan agresi akan disebutkan dalam ketentuan peralihan bahwa berlakunya ketentuan tersebut menunggu revisi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. **** Skors 9-2-2017 **** BAB X TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA Disetujui PANJA 23 November 2016. Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara Catatan:
Bagian yang berkaitan dengan penghinaan dijadikan dalam 1 bagian atau dalam 1 bab.
Pasal 284 dan Pasal 285. Penghinaan terhadap Pemerintah diberikan penjelasan. Pasal 407 Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Catatan Panja 23 November 2016:
Diberikan penjelasan mengenai "kekuasaan umum" atau "lembaga negara".
Dirumuskan perbuatan yang terkait dengan penghinaan. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 408 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 124
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan:
Kenapa ancaman pidana alterntif.
Dalam tabel ancaman pidana harus ada ancaman minimal. Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri Catatan: Istilah "pegawai negeri" disesuikan dengan UU ASN. Paragraf 1 Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri Catatan: Makna pegawai negeri perlu disesuaikan dengan Pasal 197. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 409 Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 410 Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas permintaan seorang pegawai negeri memberi bantuan kepadanya, dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 411 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dan Pasal 410, dipidana dengan: Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 125
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka; Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 412 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 dan Pasal 410, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Harus ada pengaturan penjatuhan pidana lain apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi. Skors 23-11-2016 Jam 12.57 WIB. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan: Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka; Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka berat; atau Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 126
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Paragraf 2 Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri Disetujui Panja 23 November 2016. Pasal 413 Setiap orang yang tidak menurut perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 414 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang: Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. tidak menaati perintah atau permintaan seorang pegawai negeri yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa tindak pidana; atau Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Penjelasan perlu diperbaiki. Pasal 415 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang: a. membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang; atau 127
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang. Catatan Panja 23 November 2016: Pasal 415 perlu disinkronisasikan dengan tindak pidana terhadap proses peradilan (Pasal 328). Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 416 Setiap orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang atau atas namanya, dipidana karena ikut perkelompokan dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan Panja 23 November 2016: Perlu dibuatkan penjelasan pasal bahwa pasal ini untuk membedakan dengan ketentuan mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 417 Setiap orang yang tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain. Catatan: Disinkronkan dengan Pasal 328 terhadap TP proses peradilan. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 418 Setiap orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami dari orang yang mengadakan perjanjian penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah dan warisan masing-masing, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, kongsi atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang setelah dipanggil secara sah berdasarkan 128
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 419 Setiap orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 420 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, setiap orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika: Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa; Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan tersebut atau di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan; atau Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. dipanggil di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang belum dewasa. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 421 (1) Setiap orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang atau pada waktu orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, menolak memberikan pertolongan yang diminta oleh kekuasaan umum, padahal pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 129
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menolak permintaaan pertolongan pada saat orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana karena hendak menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri, atau bekas suami atau istrinya. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 3 Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 422 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. membuat atau menyuruh orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara atau Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara atau Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 4 Perusakan Maklumat Negara Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 423 130
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Kata "maklumat" diberikan penjelasan. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 5 Laporan atau Pengaduan Palsu Pasal 424 Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan:
Perlu pengaturan apabila laporan palsu tersebut untuk pejabat atau pejabat negara dengan ancaman pidana diperberat (3-4 tahun).
disinkronisasikan dengan tindak pidana yang serupa (Bab XIX terutama Pasal 541, Pasal 545 dan Pasal 547). Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 6 Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 425 Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 426 131
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 7 Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 427 (1) Setiap orang yang memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh atau atas nama pejabat yang berwenang atau dengan cara lain membatalkan penutupan segel dari barang yang disegel tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi karena kealpaan penyimpan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan: Dibuat penjelasan pasal Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 428 Setiap orang yang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi pejabat yang berwenang, akta, surat atau register yang secara tetap atau untuk sementara waktu disimpan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang diserahkan kepada pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 132
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan: Penjelasan pasal direformulasi ulang. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 429 Setiap orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga surat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak surat atau barang lain yang telah diserahkan kepada kantor pos atau telah dimasukkan ke dalam kotak pos atau diserahkan kepada pengantar surat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Catatan:
Disinkronkan dengan UU ITE.
Kantor pos disesuaikan dengan jenis jasa pengiriman. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 430 Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Pasal 427, Pasal 428, dan Pasal 429 masuk ke tempat terjadinya tindak pidana dilakukan atau dapat mencapai benda tersebut dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakai pakaian dinas palsu maka pidananya dapat dilipatkan 2 (dua) kali. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Ketiga Penganjuran Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 431 Setiap orang yang dalam masa damai, menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri dengan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, atau memudahkan pelarian dengan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 133
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 432 Setiap orang yang dalam masa damai menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia dengan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, atau memudahkan huru-hara atau pemberontakan dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Keempat Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 433 Setiap orang yang dalam pengangkutan ternak diwajibkan memakai surat jalan dengan memakai surat jalan yang diberikan untuk ternak lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kelima Tindak Pidana Irigasi Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 434 Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Keenam Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 435 (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang: Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 134
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) a. membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan; Catatan: Perlu dijelaskan mengenai "petikan dari surat resmi negara" Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. surat yang mengumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan. keterangan tercantum dalam Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum. Catatan: Pelu penjelasan "perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum" Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Skors tanggal 23 Nov 2016, Jam 16.51 WIB. BAB XI TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU Pasal 436 (1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 135
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang menjadi pengganti sumpah. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. BAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS Pasal 437 Setiap orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 438 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang : a. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketa- hui palsu atau dipalsu; atau b. menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu; Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 439 Setiap orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang dikurangi 136
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) nilainya, dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 440 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang: a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak, sebagai mata uang yang tidak rusak; atau b. menyimpan, memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 441 Setiap orang yang mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak, atau mengedarkan uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 438 dan Pasal 440, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 442 Setiap orang yang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut digunakan atau akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, meniru, atau memalsu uang kertas negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 443 (1) Setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang sudah mempunyai cap diulangi lagi capnya, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 137
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Setiap orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa masuk ke wilayah negara Republik Indonesia barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 444 (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, atau Pasal 440 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, bahan-bahan atau benda-benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau menjadi pokok dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas. Catatan: Kata "dirampas" dalam ayat (2) harus diberikan penjelasan. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Usulan baru: Pasal 444A Tidak dipidana orang yang mengedarkan uang palsu yang tidak mengetahui kepalsuannya. Catatan: Rumusan ini akan dimasukkan menjadi penjelasan Pasal 438 (dengan memperbaiki rumusan) Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL, CAP NEGARA, DAN MEREK Catatan: Bab XIII disetujui substansinya, selanjutnya diserahkan pada Timus-Timsin. Berkaitan dengan Merek dipindahkan ke BAB XXIX (Bagian Ketiga). Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 138
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai Pasal 445 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum. Pasal 446 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebut belum dipakai; b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atau c. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai. Bagian Kedua Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara Pasal 447 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. membubuhi barang-barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu atau tanda keahlian menurut Undang-Undang yang palsu atau memalsu cap atau tanda ahli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu; 139
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi barang-barang emas atau perak dengan cap negara atau tanda dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum; atau c. menambah atau memindahkan cap negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap atau tanda tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah cap atau tanda tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana pidana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c. Pasal 448 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. membubuhi barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera lagi dengan tanda tera Republik Indonesia yang palsu; b. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai benda tersebut seolah-olah tanda teranya asli atau tidak dipalsu; c. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, membubuhi tanda tera pada barang tersebut dengan cap yang asli secara melawan hukum; atau d. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada barang lain dari pada yang semula dibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah tanda tera tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana pidana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c. Pasal 449 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah asli atau tidak dipalsu; atau b. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah asli atau tidak dipalsu. 140
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana pidana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c. Pasal 450 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. menghilangkan tanda batal pada barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai barang tersebut seolah-olah tidak dibatalkan; atau b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai tanda persediaan untuk dijual, suatu benda yang dihilangkan pembatalannya seolah-olah benda tersebut tidak dibatalkan. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana pidana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c. Bagian Ketiga Pemalsuan dan Penggunaan Merek Dagang Pasal 451 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. membubuhi merek dagang lain secara palsu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 dan Pasal 448, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya atau memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang tersebut seolah-olah mereknya asli atau tidak dipalsu; b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; atau c. memakai merek asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek tersebut bukan untuk barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d. Bagian Keempat Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang Dipalsu 141
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 452 Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Pasal 447, Pasal 448, dan Pasal 451 menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia: a. meterai, cap, atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau b. benda-benda yang dibubuhi meterai, cap, atau merek sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah benda-benda tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum. Pasal 453 (1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas. BAB XIV TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kesatu Pemalsuan Surat Pasal 454 Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau b. menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. 142
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 455 Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu: 1. akta otentik; 2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum; 3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan; 4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan; 6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau 7. surat-surat berharga perundang-undangan. lainnya yang ditentukan dalam peraturan b. menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang isinya tidak benar atau dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pasal 456 (1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas. Bagian Kedua Keterangan Palsu dalam Akta Otentik Pasal 457 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebe- narnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau atau menyuruh orang 143
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Bagian Ketiga Pemalsuan terhadap Surat Keterangan Pasal 458 (1) Dokter yang memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi setiap orang yang memakai surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya. Pasal 459 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau b. dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penang- gung asuransi mempergunakan surat keterangan yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu. Pasal 460 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat peristiwa kriminal, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan; atau b. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu. 144
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 461 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat jalan paspor perjalanan Republik Indonesia atau surat perjalanan Republik Indonesia atau surat lain sebagai penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di wilayah negara Republik Indonesia atau menyuruh memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu; atau b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu. Pasal 462 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau menyuruh memberikan surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu. Pasal 463 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau b. dengan maksud menggunakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu. Catatan: BAB XIV masuk dalam Timus-Timsin. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. BAB XV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN 145
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 464 Setiap orang yang dengan salah satu perbuatan membuat gelap asal-usul orang, dipidana, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 465 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang : a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 466 Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 467 Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 468 146
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Catatan: Disesuaikan pengacuan pasal dan diberikan penjelasan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan. Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Disetujui Panja 13 Desember 2016 untuk dihapus. BAB XVI TINDAK PIDANA KESUSILAAN Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kesatu Kesusilaan di Muka Umum Disetujui PANJA 14 Desember 2016. Pasal 469 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang : Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau Catatan: Perlu diberikan penjelasan yang dimaksud dengan "kesusilaan" dan "dimuka umum", (berikut dengan contoh). Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 147
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Bagian Kedua Pornografi Disetujui PANJA 14 Desember 2016. Pasal 470 Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 471 Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 472 Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 473 Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 474 Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 475 148
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Setiap orang yang atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 476 Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 477 Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 478 Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Pasal 471, Pasal 472, Pasal 473, Pasal 475, Pasal 476 dan Pasal 477, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 479 Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 480 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 479 tidak dipidana ilmu pengetahuan. jika merupakan karya seni, budaya, olahraga dan Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan 149
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 481 Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat tanpa diminta untuk mencegah kehamilan, secara menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. terang-terangan atau Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 482 Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, secara tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. terang-terangan atau Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 483 Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal 482 jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular, serta untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Catatan PANJA 14 Desember 2016:
Perlu diberikan penjelasan megenai peragaan alat kontrasepsi dan perbaikan redaksional.
Perlu pengaturan yang mengakomodir perbuatan bukan dilaksanakan oleh petugas pemerintah (NGO, LSM)
Perlu penjelasan termasuk juga NGO, LSM, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Keempat Zina dan Perbuatan Cabul Disetujui PANJA 14 Desember 2016. Pasal 484 (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: 150
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Dipending PANJA 14 Desember 2016, untuk ditunda dengan catatan 3 fraksi menyarankan untuk dihapus dan 7 fraksi tetap. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan. Catatan PANJA 14-12-2016 untuk ayat (2):
Perlu penjelasan mengenai berkepentingan" frasa "pihak ketiga yang tercemar atau
diberikan penjelasan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan khusus dimaksudkan hanya untuk ayat (1) huruf e. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. 151
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 485 (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut atau karena tipu muslihat yang lain, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Laki-laki yang tidak beristri bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 486 Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 487 (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI. Catatan PANJA 14 Desember 2016: Diberikan siapa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 488 152
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Dipending PANJA 14 Desember 2016. Dengan catatan 4 fraksi mengusulkan dihapus dan 6 fraksi tetap. Pasal 489 Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Catatan PANJA 14 Desember 2016: Perbaikan rumusan dengan penambahan subtansi melacurkan diri secara online Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 490 (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin atau sebaliknya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Catatan: Frasa "atau sebaliknya" diberikan penjelasan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kelima Perkosaan dan Perbuatan Cabul Disetujui PANJA 14 Desember 2016. Paragraf 1 Perkosaan Disetujui PANJA 14 Desember 2016. 153
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 491 (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun: Catatan: Disinkronkan dengan pasal seblumnya mengenai pidana minumum khusus. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan perempuan tersebut; Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah; Catatan: Perlu diberikan penjelasan beserta contoh. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya; atau Catatan PANJA 14 Desember 2016: Dibuat penjelasan untuk membedakan substansi ini dengan Pasal 486 dan Pasal 487. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Catatan PANJA 14 Desember 2016: 154
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Frasa "tidak berdaya" diberikan penjelasan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan luka berat maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Catatan PANJA 14 Desember 2016: Ancaman pidana akan disinkronkan secara keseluruhan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 2 Percabulan Pasal 492 Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Catatan PANJA 14 Des 2016: Perlu dirumuskan kembali tentang pencabulan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 493 155
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang: Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan, dengan orang lain. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 494 (1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Catatan PANJA 14 Desember 2016: Ancaman pidana akan disinkronkan secara keseluruhan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 495 (1) (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non- kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual. DIPENDING PANJA 14 Desember 2016. 156
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Berkaitan dengan perbuatan seksual terhadap sesama jenis. Catatan: Perlu definisi perbuatan cabul (491 ayat (2) huruf a dan Pasal 495 ayat (2) dan perkosaan. Pasal 496 Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Catatan: Direformulasi kembali di TIMUS. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 497 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau 157
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. Catatan:
Dirumuskan kembali Ayat (3) huruf a dan huruf b mengenai subjek hukum agar lebih umum.
Dirumuskan kembali penjelasan Pasal 497. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 498 (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lain berbuat cabul atau menghubungkan atau memudahkan orang persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 499 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang: a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Catatan: Substansi disetujui, rumusan di reformulasi kembali. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 158
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 500 (1) Setiap yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki atau perempuan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun. orang Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan dan laki-laki tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Catatan: Aancaman pidana disesuaikan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Keenam Pengobatan yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan Disetujui PANJA 14 Desember 2016. Pasal 501 (1) Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g. Catatan: sikronisasi pengacuan pasal. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 159
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau atas indikasi medis tidak dipidana. Catatan: Susbstansi disetujui istilah [dokter] [Tenaga medis] [tenaga kesehatan] mengacu ke UU Kesehatan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Ketujuh Bahan yang Memabukkan Disetujui PANJA 14 Desember 2016. Pasal 502 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang: Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk; Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang minum atau memakai bahan yang memabukkan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 160
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Catatan: Ancaman pidana disinkronkan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Catatan: Perlu penjelasan yang dimaksud "hak untuk menjalankan pekerjaan". Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kedelapan Pengemisan Disetujui PANJA 14 Desember 2016. Pasal 503 Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan dibuatkan ayat (2) baru:
Yang memperkerjakan atau menerima juga dipidana dengan pidana yang sama (Pasal 503 ayat (2) dengan pemberatan ancaman pidana.
penjelasan alasan batasan umur 12 tahun. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kesembilan Penganiayaan Hewan Disetujui PANJA 14 Desember 2016. Pasal 504 161
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan terhadap hewan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang: Catatan: Sikronisasi ancaman pidana Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak memberi makan atau kebutuhan hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya; atau Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. melakukan persetubuhan dengan hewan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, maka pembuat tindak pidana dipidana karena penganiayaan hewan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepunyaan pembuat tindak pidana maka hewan itu dapat dirampas. Catatan: Yang dimaksud denga dirampas diberikan penjelasan. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 162
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Skors 14-12-2016 Jam 16.27 WIB. Bagian Kesepuluh Perjudian DIPENDING PANJA, 16 Januari 2017. Pasal 505 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang: a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian; b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g. Pasal 506 Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. BAB XVII TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA Catatan PANJA, 16 Januari 2017:
setuju untuk ditunda pembahasannya dan akan membahas secara komprehensif mengenai tindak pidana khusus dalam RUU KUHP Buku Kedua.
Pemerintah diminta merumuskan kembali delik pokok (core crime) tindak pidana dalam Buku Kedua RUU KUHP. BAB XVII TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA 163
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan: BAB ini dimasukkan dalam pengelompokan tindak pidana khusus. Bagian Kesatu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasal 507 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pemerintah merumuskan Golongan Narkotika. (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Disetujui PANJA 24-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pemerintah diminta menyiapkan argumentasi pencantuman jumlah pohon dan berat Narkotika. Pasal 508 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pemerintah merumuskan Golongan Narkotika. (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Disetujui PANJA 24-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 164
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan: Pemerintah diminta menyiapkan argumentasi pencantuman jumlah pohon dan berat Narkotika. Pasal 509 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pemerintah merumuskan Golongan Narkotika. (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Disetujui PANJA 24-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pemerintah diminta menyiapkan argumentasi pencantuman jumlah pohon dan berat Narkotika. Pasal 510 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pemerintah merumuskan Golongan Narkotika. (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Disetujui PANJA 24-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: 165
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pemerintah diminta menyiapkan argumentasi pencantuman jumlah pohon dan berat Narkotika. Pasal 511 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. Catatan: Pemerintah diminta merumuskan perbuatan mengetahui dan patut diduga. Usulan Pemerintah: Setiap orang yang membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, mengetahui, atau patut diduga Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana kerja sosial. (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). **** 24 Februari 2017. Jam 15.59 **** Pasal 512 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 513 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 514 166
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 515 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 516 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 517 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 167
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 518 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 519 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 520 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 521 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 522 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 168
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 523 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 524 (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang tidak melapor, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana. Pasal 525 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori V setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Bagian Keempat Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Pasal 526 Setiap orang yang memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika, mengedarkan, mengimpor, atau mengekspor psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI. 169
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 527 Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI. Pasal 528 Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda Kategori IV. Pasal 529 Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika tehadap orang lain atau memberikan psikotropika untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI. Pasal 530 Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1), 527 sampai dengan Pasal 529, dipidana dengan pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun. dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI. Pasal 531 Setiap orang yang melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1) dan Pasal 527 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 532 Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 533 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1) dan Pasal 527 tidak dipidana jika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 534 Permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1), Pasal 527 sampai dengan Pasal 532 dipidana dengan pidana yang sama untuk masing-masing tindak pidana tersebut. BAB XVIII 170
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG Disetujui PANJA, 16 Januari 2017. Pasal 535 (1) Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (4) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 536 (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Catatan PANJA, 16 Januari 2017: 171
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017)
Pemerintah diminta menjelaskan kenapa batasan usia berumur 7 tahun. Usulan Panja berumur 12 tahun.
Pemerintah perlu pendalaman dengan ahli mengenai batasan usia yang tepat dengan perbuatan pidana dalam Pasal 536.
Pemerintah perlu mereformulasikan kembali jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Ayah/Ibu dengan pemberatan ancaman pidana. (Penjelasan Pasal 305 KUHP dimuat dalam pasal atau ayat tersendiri). (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 537 Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 dikurangi 1/2 (satu per dua). Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 538 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Pasal 536, atau Pasal 537, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pengacuan Pasal dicek kembali. Pasal 539 Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: 172
(2) Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pemerintah diminta memperbaiki penjelasan Pasal 539. BAB XIX TINDAK PIDANA PENGHINAAN Disetujui PANJA, 16 Januari 2017. Bagian Kesatu Pencemaran Disetujui PANJA, 16 Januari 2017. Pasal 540 (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal [dan/atau menyebarluaskan], dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Perlu dibuatkan penjelasan: Tuduhan yang dapat diketahui oleh umum Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Perlu ditambahkan media elektronik, media sosial dll. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. DIPENDING PANJA 16 Januari 2017. Pemerintah minta waktu untuk pendalaman dengan penegak hukum mengenai Pasal 540 ayat (3). Bagian Kedua Fitnah 173
(2) (3) Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 16 Januari 2017. Pasal 541 (1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. ***** Jam 12.52 WIB s.d Jam 14.00 WIB **** Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau Catatan Panja, 16 Januari 2017: Pemerintah membuat penjelasan yang dimaksud dengan "untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri" (lihat Pasal 541 ayat (2) huruf a sama dengan Pasal Pasal 540 ayat (3)). Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. Catatan Panja, 16 Januari 2017: Perlu penjelasan istilah pegawai negeri dengan memperhatikan Pasal 197 RUU KUHP. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan sedangkan pengaduan tidak diajukan. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 542 (1) Jika putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pembuat tidak dapat dipidana karena fitnah. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 174
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Jika dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar. Catatan: Perlu ditambahan penjelasan mengenai bebas dari tuduhan. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Penuntutan diberi definisi dalam Buku Kesatu. Bagian Ketiga Penghinaan Ringan Pasal 543 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Catatan Panja 16 Januari 2017: 1. Pemerintah diminta merumuskan kembali yang dimaksud dengan penghinaan yang tidak bersifat pencermaran. 2. Perlu dipertimbangkan kembali ancaman pidana menjadi pidana denda Kategori I Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 544 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 sampai dengan Pasal 543, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: 175
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Isitilah pegawai negeri disesuaikan dengan Pasal 541 ayat (2). Bagian Keempat Pengaduan Fitnah Pasal 545 (1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 93 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Dicek kembali rujukan Pasal. Pasal 546 Pembuat tindak pidana penghinaan, fitnah, dan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 sampai dengan Pasal 543, dan Pasal 545, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544. Catatan: Dicek kembali rujukan Pasal. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Kelima Persangkaan Palsu Disetujui PANJA 16 Januari 2017. Catatan: Perlu dicarikan penempatan bagian ini kedalam substansi yang sama. 176
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 547 Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Keenam Pencemaran Orang yang Sudah Meninggal Disetujui PANJA 16 Januari 2017. Pasal 548 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah meninggal, yang apabila orang tersebut masih hidup perbuatan tersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II . Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau atas pengaduan suami atau istrinya. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Frasa "sistem keibuan" diganti kata "matriarki". Pasal 549 (1) Setiap orang yang di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan atau pencemaran nama orang yang telah meninggal, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. 177
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan: Rumusan disesuaikan dengan Pasal 541 ayat (2) megenai penyebaran melalui media sosial dll. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 93 ayat (1) huruf g. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 dan Pasal 548 ayat (2) dan ayat (3). Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 550 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 sampai dengan Pasal 549 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Catatan: Dicek kembali rujukan Pasal. Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. **** 16 Januari 2017 Jam 15.35 WIB **** BAB XX TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA Disetujui PANJA, 24 Januari 2017. Pasal 551 (1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 178
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tertentu, maka pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 552 (1) Setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 553 Pegawai negeri atau setiap orang yang wajib menyimpan rahasia karena jabatan atau tugasnya yang diberikan oleh kantor atau instansi pemerintah, yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 554 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 sampai dengan Pasal 552 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Bagian Kesatu Perdagangan Orang 179
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 1 Tindak Pidana Perdagangan Orang Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 555 (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 2 Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 556 Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud : Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 180
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Paragraf 3 Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 557 Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 556. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 4 Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 558 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 557 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 557 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 5 Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 559 Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam 181
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 ditambah 1/3 (satu per tiga). Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 6 Penganjuran Tanpa Hasil Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 560 Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 7 Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 561 Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 8 Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan Perdagangan Orang Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 562 Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 182
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Paragraf 9 Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 563 Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 10 Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 564 Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 11 Perdagangan Orang di Kapal Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 565 (1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 183
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 566 Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tujuan atau keperluan digunakan untuk perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V. tersebut Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 12 Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 567 Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkutkan, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 13 Pemudahan dan Perluasan Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 568 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 569 Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555. 184
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 570 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 dan Pasal 557. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Bagian Kedua Perampasan Kemerdekaan Orang Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 1 Penculikan Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 571 Setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 2 Penyanderaan Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 572 Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Usulan Gerindra: 185
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam sengketa pengasuhan anak antara orang tua, kecuali setelah adanya keputusan penetapan hak asuh anak yang telah berkekuatan hukum tetap. Catatan: Masuk dalam penjelasan ayat (1). Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 3 Pengangkutan Orang Tanpa Perjanjian Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 573 Setiap orang yang secara melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang tersebut telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 1 Pengalihan Kekuasaan Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 574 (1) Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 186
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 2 Menyembunyikan Orang yang belum Dewasa Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 575 (1) Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Paragraf 3 Melarikan Perempuan Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 576 (1) Setiap orang yang membawa pergi perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana 187
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan: Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. a. perempuan itu sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia akan kawin, jika perempuan tersebut belum dewasa; Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. b. perempuan itu sendiri atau suaminya, jika perempuan tersebut sudah dewasa. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (4) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka pembuat tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Bagian Keempat Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 577 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Usul F-Gerindra: 188
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Usul F-Gerindra akan dibahas pada saat perumusan sanksi. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang secara melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan tersebut. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 578 (1) Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 579 189
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang: Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan lain, untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain; atau Usul F-PDIP: a. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama atau pencemaran nama secara tertulis. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terkena tindak pidana. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 580 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. a. mengancam dengan kekerasan secara terang-terangan dengan kekuatan bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang; Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. b. mengancam dengan suatu tindak pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang; Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. c. mengancam dengan perkosaan atau dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan; 190
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. d. mengancam dengan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang; atau Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. e. mengancam dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Usul F-Gerindra diusulkan menjadi catatan dalam perumusan sanksi pidana. Bagian Kelima Pidana Tambahan Disetujui PANJA, 24 Januari 2017. Pasal 581 Pembuat tindak pidana yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 577 dan Pasal 580 ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Usul F-Gerindra diusulkan menjadi catatan. BAB XXII PENYELUNDUPAN MANUSIA Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 582 191
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Usul F-PDIP: (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Perlu disesuaikan dengan UU tentang Perlindungan Anak BAB XXIII TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Bagian Kesatu Pembunuhan Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 583 (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: 192
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Dengan memperhatikan usulan F-Gerindra dan F-PD. Usul F-Gerindra: Pasal 583 (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Usul F-PD: (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 584 Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Usul F-Gerindra: Pasal 584 Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Catatan: Dengan memperhatikan usulan F-Gerindra. Pasal 585 193
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 586 Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Usul F-PKS: Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Catatan: Diperhatikan usuk F-PKS dalam perumusan sanksi pidana. Pasal 587 Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. F-PKS: Bagaimana dengan orang lain yang meminta tersebut? Pemerintah: Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Pasal 588 Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 194
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Bagian Kedua Pengguguran Kandungan Pasal 589 (1) Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pemerintah: Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pemerintah: Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Pasal 590 (1) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pemerintah: Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pemerintah: Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Pasal 591 195
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 ayat (1), atau melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 590, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g. Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pemerintah: Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. (2) Tidak dipidana, dokter yang melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya. Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pemerintah: Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Pasal 592 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Pasal 589 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 590, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. BAB XXIV TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Bagian Kesatu Penganiayaan terhadap Badan Pasal 593 (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Usul F-PDIP: Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. 196
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan: Diperhatikan usulan F-PDIP dan F-PKB. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling paling lama 7 (tujuh) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Usul F-PD: (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas) tahun. Usul F-PKS: (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Catatan: Dengan memperhatikan usul F-PD dan F-PKS. (4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 594 (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana. 197
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana. (3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana. Pasal 595 (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana. Pasal 596 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 dan Pasal 595, dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika tindak pidana tersebut dilakukan: Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Memperhatikan ancaman sanksi pidana. a. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; atau 198
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Bagian Kedua Perkelahian secara Berkelompok Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 597 Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindakan yang khusus dilakukan, dipidana dengan: Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan Pasal 597: Dengan memperhatikan usulan F-PKS dan F-Gerindra. Bagian Ketiga Kekerasan dalam Rumah Tangga Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Paragraf 1 Kekerasan Fisik Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 598 199
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan Pasal 598: 1. Kekerasan fisik diberikan penjelasan. 2. memperhatikan usulan fraksi-fraksi. Paragraf 2 Kekerasan Psikis Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 599 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 200
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit jabatan atau mata atau halangan untuk menjalankan pekerjaan pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan Pasal 599: memperhatikan usulan fraksi-fraksi. Paragraf 3 Kekerasan Seksual Disetujui PANJA 24 Januari 2017. Pasal 600 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan Pasal 600: memperhatikan usulan fraksi-fraksi. Pasal 601 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan Pasal 601: memperhatikan usulan fraksi-fraksi. Pasal 602 201
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 dan Pasal 601 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan Pasal 602: memperhatikan usulan fraksi-fraksi. BAB XXV TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN Pasal 603 (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan Pasal 603: memperhatikan usulan fraksi-fraksi. Pasal 604 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 202
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Catatan Pasal 604: memperhatikan usulan fraksi-fraksi. BAB XXVI TINDAK PIDANA PENCURIAN Pasal 605 Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 606 Setiap orang yang mencuri benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda purbakala, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 607 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri: Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. a. ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. b. pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan perang; Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. c. pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; atau Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. d. yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 203
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap lebih secara pencurian yang dilakukan oleh 2 bersama-sama. (dua) orang atau Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 608 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 dan Pasal 607 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 609 (1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pembuat tindak pidana melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika perbuatan tersebut dilakukan: Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. a. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan; Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. b. untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana dilakukan dengan membongkar, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu; atau Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 204
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) c. yang mengakibatkan luka berat bagi orang. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang dan disertai pula oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 610 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Pasal 606, Pasal 607, atau Pasal 609, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 611 (1) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal telah menentukan penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah, dan warisan masing-masing, maka tidak mungkin diadakan tindak pidana pembuat atau pembantu penuntutan pidana. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 205
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami atau istri dari orang yang terkena tindak pidana, padahal suami atau istri tersebut menguasai sendiri harta bendanya, atau pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua, maka pembuat atau pembantu tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. (3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak. Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan BAB XXVI: Perlu memperhatikan usulan fraksi-fraksi terkait dengan rumusan ancaman sanksi pidana. ======Skors, 24 Januari 2017 16.00WIB========== BAB XXVII TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN Disetujui PANJA 25 Januari 2017. Catatan: Seluruh pasal dalam bab ini Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 612 (1) Dipidana karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk : Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Semua frasa "secara melawan hukum" disesuaikan penggunaannya dalam Buku Kedua (Lihat Pasal 12 RUU Buku Kesatu) a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. 206
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 613 (1) Dipidana karena pengancaman, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman penistaan lisan atau tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya : a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana. Pasal 614 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 dan Pasal 613. Pasal 615 Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d. BAB XXVIII TINDAK PIDANA PENGGELAPAN Disetujui PANJA, 25 Januari 2017. Pasal 616 Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan:
Dengan memperhatikan usulan F
PD mengenai sanksi.
penjelasan Prof. Muladi masuk dalam penjelasan Pasal 616. 207
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 617 Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 618 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 619 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Usulan F-Nasdem masuk dalam penjelasan. Pasal 620 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 621 (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Pasal 618, atau Pasal 619, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). 208
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, maka pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Jenis sanksi dan penjatuhan pidana disesuaikan. BAB XXIX TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG Seluruh Bab XXIX Disetujui PANJA 25 Januari 2017 dengan catatan. Catatan PANJA 25 Januari 2017: 1. Pemerintah diminta merumuskan kembali memperhatian isi bagian dalam bab. judul Bab XXIX dengan 2. Pemerintah akan mengiventarisasi tindak pidana yang termasuk dalam independent crime yang merupakan substansi dari RUU KUHP dengan mencakup seluruh UU di bidang ekonomi. Bagian Kesatu Penipuan Disetujui PANJA 25 Januari 2017. Pasal 622 Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: Dengan memperhatikan catatan F-PDIP, F-PKS, dan F-PKB. Pasal 623 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, penjual yang menipu pembeli : Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. 209
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) a. dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 624 Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 625 Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Bagian Kedua Perbuatan Curang Catatan PANJA 25 Januari 2017: 1. Bab dan judul bagian sama 2. Judul Bab XXIX Tindak Pidana Perbuatan Curang. Pasal 626 Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Catatan: 210
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Dengan memperhatikan penjelsan F-Nasdem. Pasal 627 Setiap orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Pasal 628 Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN. Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 629 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang : Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda yang asli di atas atau di dalam suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, kerajinan, merek, paten, atau desain dengan maksud supaya orang dapat mengira bahwa karya tersebut sebenarnya dibuat oleh orang yang nama atau tandanya ditempatkan di atas atau di dalam karya tersebut; atau Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau membawa masuk ke Indonesia suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, kerajinan, merek, paten, atau desain yang di atasnya atau di dalamnya ditempatkan suatu nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah karya tersebut benar-benar karya dari orang yang nama atau tandanya yang secara palsu ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 211
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 630 Setiap orang yang memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia dengan tidak nyata-nyata akan dibawa lagi ke luar negeri, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, menyediakan untuk dijual atau dibagikan barang-barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa pada barang atau pada kemasan barang tersebut secara palsu dibubuhkan nama perusahaan, merek dagang, cipta, paten, atau desain yang menjadi hak orang lain atau guna menyatakan asalnya dibubuhkan nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama perusahaan atau pada barang, atau pada kemasan barang tersebut ditiru nama perusahaan, merek dagang, cipta, paten, atau desain yang dikarang-karang, sekalipun dengan sedikit perubahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Keempat Tindak Pidana Asuransi Pasal 631 Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi tentang hal-hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat-syarat yang serupa jika diketahui keadaan-keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 632 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan, dengan: lain Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu barang yang masuk asuransi kebakaran; 212
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kapal tersebut; atau Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 633 Setiap orang yang menjalankan: a. kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, usaha reasuransi, atau usaha reasuransi syariah tanpa izin lembaga yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI; Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. usaha pialang asuransi atau usaha pialang reasuransi tanpa izin lembaga yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. c. usaha penilai kerugian asuransi tanpa izin lembaga yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 634 Setiap orang yang bekerja pada perusahaan asuransi yang memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada otoritas jasa keuangan secara tidak benar, palsu, atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 213
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Bagian Kelima Persaingan Curang Pasal 635 Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 636 Setiap orang yang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu dan dapat merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 637 Setiap orang yang menimbun atau menyimpan bahan atau pangan kebutuhan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Keenam Pembebanan atas Salinan Konosemen dan Ikatan Kredit Pasal 638 Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang yang berhak menerima barang-barang yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 639 214
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain: a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau barang tersebut; b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain; c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan; d. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut; e. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut telah tersebut untuk dijaminkan kepada orang lain; atau f. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain. Bagian Ketujuh Pengedaran Makanan, Minuman, atau Obat Pasal 640 (1) Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat, padahal barang tersebut palsu atau dipalsukan dan kepalsuan tersebut disembunyikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat apabila makanan, minuman, atau obat tersebut adalah palsu, jika nilainya atau kegunaannya menjadi kurang karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain. Pasal 641 Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 215
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) oleh pejabat yang berwenang atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Bagian Kedelapan Perbuatan Curang dalam Penyerahan Barang Pasal 642 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang : a. dengan perbuatan curang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan negara dalam waktu perang; atau b. diwajibkan mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, membiarkan perbuatan curang tersebut dilakukan. Bagian Kesembilan Perubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas Tanah Pasal 643 Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Bagian Kesepuluh Penyiaran Berita Bohong untuk Keuntungan Pasal 644 Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Bagian Kesebelas Penyesatan dalam Penjualan Surat Utang 216
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 645 Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, berusaha membujuk umum supaya membeli atau turut serta mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal-hal yang sebenarnya, atau membayangkan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Bagian Keduabelas Pengumuman Neraca yang Tidak Benar Pasal 646 Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Bagian Ketigabelas Keterangan yang Tidak Benar Pasal 647 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III: a. penasihat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; atau b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau kreditur yang mengajukan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a. Bagian Keempatbelas Pengecualian Pasal 648 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, kecuali bagi tindak pidana 217
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka gugatan cerai. BAB XXX TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA Seluruh Bab XXX ditunda PANJA 25 Januari 2017. Bagian Kesatu Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor Pasal 649 Dipidana karena merugikan kreditor, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan: a. hidup terlalu boros; b. dengan maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, padahal pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau c. tidak memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan surat lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan harus dibuat dan disimpan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 650 Dipidana karena merugikan kreditor secara curang, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan: a. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik barang dari harta benda milik perusahaan; b. melepaskan barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya; c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf c. 218
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 651 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang mengurangi dengan penipuan hak kreditor: a. dalam hal pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan atau pada waktu diketahui akan terjadi atau patut diduga lebih dahulu salah satu hal tersebut terjadi dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan atau pemberesan perusahaan benar-benar terjadi, menarik bayaran baik dari piutang yang belum jatuh tempo, maupun dari piutang yang sudah jatuh tempo, padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitor; atau b. pada waktu verifikasi dari piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan perusahaan, mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada. pengadilan, kepailitan, atau pemberesan Pasal 652 Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan benar-benar tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha yang dinyatakan pailit, yang dinyatakan boleh melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, kreditornya, curang mengurangi hak mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan atau menarik barang dari harta bendanya atau melepaskan barang baik dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya atau pada waktu dinyatakan tidak mampu diputus pengadilan melepaskan harta benda atau dinyatakan jatuh pailit atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari hal tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang kreditornya dengan cara apapun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. secara dari Bagian Kedua Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris Pasal 653 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan: a. membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas atau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut; 219
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau c. karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf c. Pasal 654 Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 655 Pengurus atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan perseroan terbatas atau korporasi lainnya tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V. Bagian Ketiga Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan Pasal 656 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III: a. kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan kreditor tersebut meminta keuntungan khusus; atau b. debitor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan pihak ketiga dan debitor tersebut meminta keuntungan khusus. (2) Jika yang berutang adalah korporasi, maka pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Bagian Keempat 220
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Penarikan Barang Tanpa Hak Pasal 657 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. menarik barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas barang tersebut; b. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut; c. menarik sebagian atau seluruh barang yang olehnya dibebani ikatan panen yang tidak secara melawan hukum atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau d. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XXXI TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG Catatan PANJA 25 Januari 2017: Seluruh Bab XXXI disetujui PANJA 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN **** 25 Januari 2017 Jam 16.49 WIB **** Bagian Kesatu Penghancuran dan Perusakan Barang Pasal 658 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum: a. menghancurkan, merusak, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; atau b. membunuh, menciderai, membuat sehingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan hewan, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 221
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 659 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 huruf b dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang membahayakan nyawa atau merusak kesehatan atau jika hewan tersebut termasuk ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211. Bagian Kedua Penghancuran dan Perusakan Bangunan Pasal 660 Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 661 Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 662 Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak gedung, kapal, atau kendaraan darat yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 663 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 sampai dengan Pasal 662. Bagian Ketiga Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya Pasal 664 222
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Setiap orang yang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Kategori V. Pasal 665 Setiap orang melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda yang tidak diketahui pemiliknya dengan penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV. BAB XXXII TINDAK PIDANA JABATAN Bagian Kesatu Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta Pasal 666 Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 667 (1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan Negara Republik perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Bagian Kedua Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan Pasal 668 223
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. Pasal 669 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya. Bagian Ketiga Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan Pasal 670 Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, membuat secara palsu atau memalsukan buku atau register yang khusus disediakan untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 671 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu: a. menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau register yang dikuasai karena jabatannya yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang; b. membiarkan orang menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut. Pasal 672 Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu, dipidana dengan pidana 224
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. Pasal 673 Dipidana karena permintaan paksa, dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugasnya: a. menagih, menerima sesuatu, atau memotong dari suatu pembayaran seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri lain atau ke kas umum, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; b. menuntut atau menerima pekerjaan orang atau pemberian barang seolah-olah diharuskan, padahal diketahui bahwa hal tersebut tidak diharuskan; atau c. seolah-olah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tanah negara, yang di atasnya terdapat suatu hak menggunakan tanah tersebut dengan merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tanah negara. Pasal 674 (1) Pegawai negeri yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau ketetapan hakim, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri, dilepaskan atau melepaskannya, atau melepaskan dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 675 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang: a. mempunyai tugas sebagai penyidik tidak memenuhi permintaan pejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; b. mempunyai tugas sebagai penuntut umum tidak memenuhi permintaan atasannya untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau c. dalam menjalankan tugasnya, setelah mengetahui bahwa ada orang yang ditahan secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut 225
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) dengan segera kepada pegawai negeri yang diwajibkan menyidik suatu tindak pidana. (2) Pegawai negeri yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 676 Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang, agar menunjukkan orang atau memperlihatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan dalam tempat tersebut atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dipenuhi untuk memasukkan orang dalam tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Pasal 677 Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang dalam tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Pasal 678 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang : a. melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain atau tidak dengan persetujuan orang lain tersebut, atau jika pegawai negeri tersebut secara melawan hukum berada di tempat tersebut dan tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau b. pada waktu menggeledah rumah melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya. cara sesuai dengan ketentuan Pasal 679 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang: 226
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) a. melampaui batas kewenangannya menyuruh orang memperlihatkan kepadanya atau menyita surat, barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan atau menyuruh memperlihatkan berita telegram yang berada di tangan pegawai kantor telegram; atau b. melampaui batas kewenangannya menyuruh pegawai kantor telepon memberikan keterangan kepadanya tentang percakapan melalui telepon yang terjadi dengan perantaraan kantor tersebut. Pasal 680 Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang, yang secara melawan hukum membuka surat, barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut, atau memeriksa isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 681 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang: a. memberikan surat, kartu pos, barang, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut kepada orang lain selain yang berhak; b. memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isi surat, kartu pos, barang, atau paket tersebut; atau c. mengambil untuk diri sendiri suatu barang di dalam surat atau paket tersebut. (2) Jika surat atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai uang, maka pegawai negeri yang mengambil untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 682 Pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon yang: a. memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, atau membuka, membaca surat telegram atau telepon, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; atau b. memberikan kepada orang tidak berhak, memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau mengubah isi suatu berita telegram atau berita telepon, yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. lain yang 227
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 683 Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang atau pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon, yang membiarkan orang lain melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Pasal 681, atau Pasal 682 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 684 (1) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penja- ra paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Pasal 685 Pegawai negeri yang berhak mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, yang mengeluarkan salinan atau petikan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Pasal 686 Bekas pegawai negeri yang tanpa izin pejabat yang berwenang menahan surat-surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. BAB XXXIII TINDAK PIDANA KORUPSI Catatan: BAB ini dimasukkan dalam pengelompokan tindak pidana khusus. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI. Catatan: "Perekonomian negara" diberikan penjelasan Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 228
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Disetujui PANJA 10-2-2017 dihapus, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 688 (1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 dan terhadap dana yang diperuntukkan bagi Pasal 688 dilakukan penanggulangan nasional, bahaya, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. keadaan bencana alam Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan PANJA 10-2-2017: Ancaman pidana disesuaikan antara Pasal 687 dengan Pasal 688. (ancaman Pasal 687 lebih berat dari Pasal 688) **** Skors 16.21 WIB **** Catatan Panja 23 Februari 2017: Pemerintah merumuskan penjelasan mengenai "kerugian keuangan negara" atau "perekonomian negara". Pasal 689 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 dan Pasal 688. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 690 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 229
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan PANJA 23 Februari 2017: Pemerintah merumuskan penggunaan istilah "pegawai negeri" dan "penyelenggara negara" dengan memperhatikan Pasal 197. Pasal 691 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. sidang pengadilan Alternatif: b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Rumusan huruf b ditentukan dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pemerintah membuat penjelasan ayat (2) (rumusan ditujukan semua lingkungan peradilan). Pasal 692 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV: Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 230
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 693 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 694 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Perlu dirumuskan penjelasan mengenai istilah Buku (Pembukuan). 231
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 695 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 696 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Rumusan Pasal 696 dan Pasal 701 digabungkan dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan pengelempokkan didekatkan dengan rumusan pasal yang mengatur tentang suap. Pasal 697 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI: a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat 232
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Catatan: Huruf a dan huruf b di integrasikan ke dalam Pasal 690 ayat (2). Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; Catatan: Huruf c dan huruf d di integrasikan ke dalam Pasal 691 ayat (1). Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah- olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Catatan: Huruf e menjadi huruf a. Huruf f menjadi huruf b. Huruf g menjadi huruf c. Huruf h menjadi huruf d. Huruf i menjadi huruf e. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 233
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 698 (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Pasal 691, Pasal 692, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696 dan Pasal 697 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Catatan ayat (1): Pengacuan pasal disesuaikan. Dipending PANJA 23 Februari 2017 Catatan: Berkaiatan dengan penentuan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II. Dipending PANJA 23 Februari 2017 Catatan: Berkaiatan dengan penentuan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (2) Bagi pelaku Pasal 699 (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap jabatannya dan yang pemberian suap, apabila berhubungan dengan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; juta rupiah) atau b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori V. Dipending PANJA 23 Februari 2017 Catatan: Berkaiatan dengan penentuan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Catatan: Perlu dirumuskan mengenai "gratifikasi". Pasal 700 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 ayat (1) tidak berlaku, jika yang diterimanya kepada Komisi penerima melaporkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. gratifikasi (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 234
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Catatan: Ayat (2), aya (3), dan ayat (4) dihapus. Ayat (1) menjadi ketentuan Pasal 699 ayat (3). Dengan rumusan: (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 701 Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan jabatan atau mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 702 Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Bab ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 703 Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702. Dipending PANJA 23 Februari 2017. Catatan: Perbuatan "percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat" dalam TP korupsi dapat dipidana sama untuk pasal tertentu saja dan disesuaikan dengan Putusan MK. Pasal 704 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pengacuan pasal disesuaikan 235
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 705 Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Pengacuan pasal disesuaikan Pasal 706 (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Penyesuaian bentuk pidana tambahan dengan yurisprudensi. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Penyesuaian bentuk pidana tambahan. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Penyesuaian bentuk pidana tambahan. Catatan PANJA 24 Februari 2017: 1. Pemerintah merumuskan tipikor yang berkaitan dengan UNCAC 2003, antara lain: a. TP penyuapan di sektor swasta (korporasi); b. TP penyuapan pejabat publik asing dan pejabat dari organisasi internasional publik; 236
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) c. TP memperdagangkan pengaruh; d. TP memperkaya diri secara tidak sah. Disetujui PANJA 24 Februari 2017. 2. 3. pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak perlu dipidana penjara (Pasal 698 ayat (2)). perlu diatur rumusan tindak pidana terhadap perbuatan gratifikasi bagi penerima dan pemberi. **** skors 23.24 WIB dilanjutkan tgl 24 Feb 2017 pukul 09.00 WIB *** **** skors 11.34 WIB *** BAB XXXIV TINDAK PIDANA PELAYARAN Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Perlu disinkronisasikan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bagian Kesatu Perompakan dan Perampasan Kapal Pasal 707 Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain di laut wilayah negara Republik Indonesia atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena melakukan perompakan di laut, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Mengenai sanksi pidana akan dibahas secara keseluruhan. Pasal 708 Setiap orang yang di darat di sekitar pantai atau di muara sungai melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain atau barang di tempat tersebut, dipidana karena perompakan di pantai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: 1. Memperhatikan catatan dari F-Nasdem berkaitan dengan sanksi. 2. Perlu disinkronisasikan/dicantumkan ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 237
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 709 Setiap orang yang menggunakan kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang berada di atasnya, dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Memperhatikan catatan dari F-Gerindra berkaitan dengan sanksi. Pasal 710 (1) Setiap orang yang: a. bekerja sebagai nakhoda atau melakukan profesi sebagai nakhoda pada kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di laut bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. bekerja sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipidana karena perompakan di laut bebas, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Ketentuan mengenai pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 178 tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 711 Setiap orang yang menyerahkan kapal Indonesia dalam kekuasaan perompak di laut bebas, perompak di tepi laut, perompak di pantai, atau perompak di sungai, dipidana dengan: Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika orang tersebut nakhoda kapal tersebut; atau Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. 238
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika orang tersebut bukan nakhoda kapal tersebut. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 712 Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal tersebut secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem menjadi penjelasan pasal. Pasal 713 Nakhoda kapal Indonesia yang mengambil alih kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakai kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem menjadi penjelasan pasal. Bagian Kedua Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 714 (1) Nakhoda kapal Indonesia yang menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Awak kapal Indonesia yang turut serta menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Memperhatikan usulan F-Nasdem jadi penjelasan. 239
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 715 Setiap orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendaftaran kapal, memperlihatkan surat keterangan yang diketahui bahwa isi surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 716 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang: Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya, dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 717 Nakhoda kapal yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan kapal yang dipimpinnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Bagian Ketiga Pembangkangan dan Pemberontakan di Kapal Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 718 (1) Dipidana karena pembangkangan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV: 240
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. penumpang kapal Indonesia yang menyerang nakhoda atau melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kebebasannya untuk bergerak; atau Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. awak kapal Indonesia yang di atas kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka; Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 719 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang berlayar di atas kapal yang: Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. a. tidak menurut perintah yang diberikan nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas kapal; Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan nakhoda dirampas; atau c. tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas kapal untuk melakukan pembangkangan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika pembangkangan tidak terjadi. 241
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 720 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718 dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, maka pembuat tindak pidana, dipidana karena pemberontakan di kapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka; b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka berat; atau c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang. Pasal 721 Setiap orang yang di atas kapal Indonesia menghasut orang supaya memberontak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Bagian Keempat Tindak Pidana Nakhoda Kapal Paragraf 1 Penyalahgunaan Wewenang oleh Nakhoda Kapal Pasal 722 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan: a. menjual kapal; b. meminjam uang dengan mempertanggungkan kapal atau perlengkapannya; c. menjual atau menjaminkan barang muatan atau perbekalan kapalnya; d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang dikarang-karang; atau e. tidak memelihara buku harian kapal atau tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika meninggalkan kapalnya. 242
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 723 Nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Paragraf 2 Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Nakhoda Kapal Pasal 724 (1) Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari pemilik atau pengusaha kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahui bahwa karena perbuatan tersebut akan timbul kemungkinan bagi kapal atau barang muatannya untuk ditarik, dihentikan, atau ditahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Setiap orang yang berlayar di atas kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan lebih dulu dari nakhoda kapal melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Pasal 725 Nakhoda kapal Indonesia yang tidak karena keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada orang yang berlayar di kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 726 Nakhoda kapal Indonesia yang membuang barang muatannya, tidak karena keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Paragraf 3 Penggunaan Bendera Indonesia Pasal 727 243
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Nakhoda kapal yang memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak untuk memakai bendera tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Paragraf 4 Pemakaian Tanda-tanda Kapal Perang Pasal 728 Nakhoda kapal yang memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah-olah kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 729 Nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di kapal selama waktu berlayar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 711 s.d 729 Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Paragraf 5 Pengangkutan Orang atau Barang untuk Kepentingan Penyelenggaraan Peradilan Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 730 Nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima di kapalnya, tersangka, terdakwa, atau terpidana serta benda yang berhubungan dengan perkaranya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Memperhatikan catatan redaksional yang diajukan dari F-PPP, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, dan F-Hanura. 244
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 731 (1) Nakhoda kapal Indonesia yang membiarkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, atau memberikan bantuan ketika tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, padahal orang tersebut diterima di kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Nakhoda kapal Indonesia yang karena kelalaiannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Bagian Kelima Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal Pasal 732 Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak barang muatan, perbekalan, atau barang keperluan yang ada di kapal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Bagian Keenam Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal Pasal 733 Setiap orang yang tidak karena keadaan terpaksa melakukan profesi sebagai nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada kapal Indonesia, padahal diketahui kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. Pasal 734 Setiap orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya untuk kapal rumah sakit atau sekoci dari kapal tersebut atau untuk kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Bagian Ketujuh Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan 245
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 735 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang: a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau b. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika konosemen tersebut jadi diserahkan. Pasal 736 (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I setiap orang yang: a. menandatangani tiket perjalanan penumpang kapal yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau b. berdasarkan perjalanan penumpang kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika tiket tersebut jadi digunakan. kewenangannya menandatangani tiket (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap setiap orang yang memberikan tiket perjalanan penumpang kapal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun yang melakukan perbuatan tersebut orang yang berwenang. Bagian Kedelapan Pemberatan dan Pidana Tambahan Pasal 737 (1) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai nakhoda kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pasal 708, dan Pasal 709, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Setiap orang yang menerima atau melakukan profesi sebagai awak kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pasal 708, dan Pasal 709 atau dengan sukarela tetap bekerja di kapal tersebut sesudah diketahui penggunaannya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 738 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pasal 708, dan Pasal 709 mengakibatkan matinya orang yang berada di kapal yang diserang atau matinya orang yang diserang, maka nakhoda kapal dan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, dipidana dengan pidana pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun. 246
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 739 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang melengkapi kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk: a. perompakan di laut; b. perompakan di pantai; c. perompakan di sungai; atau d. perompakan di laut bebas Pasal 740 Setiap orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau atau pengasuransian kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut akan digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709 atau diperuntukkan untuk digunakan melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Pasal 708, dan Pasal 709, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. tidak langsung Pasal 741 Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712, Pasal 718, Pasal 719, Pasal 720, atau Pasal 721 berpangkat perwira kapal, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). BAB XXXV TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Perlu disinkronisasikan dengan UU No. 1 Tahun 2009. Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Sarana dan Prasarana Penerbangan Pasal 742 (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai atau 247
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 743 Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah, atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika perbuatan tersebut mengakibatkan penerbangan tidak aman; b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan pesawat udara celaka; atau c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Pasal 744 Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka, hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Bagian Kedua Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara Pasal 745 (1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 248
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 733 s.d Pasal 756 Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Pasal 746 (1) Setiap orang yang menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celaka bagi pesawat udara maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 747 Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 748 Setiap orang yang mencelakakan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Bagian Ketiga 249
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pembajakan Udara Pasal 749 Setiap orang yang dalam pesawat udara secara melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 750 Setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana karena pembajakan udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 751 (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749 atau Pasal 750: a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; c. mengakibatkan luka berat; d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya; atau e. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun. Bagian Keempat Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan Pasal 752 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara dalam penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 753 250
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 754 Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan atau mengakibatkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 755 (1) Dipidana dengan pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Pasal 753, atau Pasal 754: a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau c. mengakibatkan luka berat. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana mati atau pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun. Pasal 756 Setiap orang yang memberikan keterangan yang diketahui palsu dan keterangan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Bagian Kelima Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara Pasal 757 (1) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatan tersebut dipertanggungkan, atau 251
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada pesawat udara dalam penerbangan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (3) Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi, mengakibatkan penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya mendapat kecelakaan, dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Pasal 758 Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 759 Setiap orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 746 s.d Pasal 759 Disetujui PANJA 26 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN. Catatan: Dengan memperjatikan usulan F-Gerindra pada DIM 2190, 2195, 2198A, 2208A, 2217A, 2224A berkaitan dengan pidana tambahan. BAB XXXVI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PENADAHAN, DAN PENERBITAN DAN PENCETAKAN Catatan: 1. BAB ini dimasukkan dalam pengelompokan tindak pidana khusus. 2. Pembahasan DIM No. 2227 s.d DIM 2249 akan dibahas sekaligus dengan tindak pidana khusus/tertentu/luarbiasa. BAB XXXVI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PENADAHAN, DAN PENERTIBAN DAN PENCETAKAN 252
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Bagian Kesatu Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 760 Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI. Pasal 761 Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI. Pasal 762 (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori III. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 763 (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Pasal 761, dan Pasal 767 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Pasal 764 (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak lima kali dari ancaman pidana denda Kategori VI. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; 253
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan korporasi oleh negara. Pasal 765 Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Pasal 761, dan Pasal 767 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 766 (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana penjara pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Pasal 767 Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Pasal 761, dan Pasal 767. Bagian Kedua Tindak Pidana Penadahan Disetujui Panja, 26 Januari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin Pasal 768 Dipidana karena melakukan penadahan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang: a. membeli, menyewa, menukar, menerima jaminan, menerima hadiah atau untuk mengejar keuntungan, menjual, menukar, menjaminkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana. Pasal 769 (1) Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak 254
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g. Pasal 770 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp500.000,00, maka pembuat dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana pidana denda paling banyak Kategori II. Pasal 768 s.d. Pasal 770 Disetujui Panja 26 Januari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin Bagian Ketiga Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan Catatan: Pemerintah akan mengundang Ikapi, KPI, dan Dewan Pers untuk membahas substansi dalam bagian ini di DPR dalam rapat Panja berikutnya. Bagian Ketiga ditunda Panja, 26 Januari 2017. Menunggu pembahasan dengan stakeholder terkait. Pasal 771 Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika: a. orang yang menyuruh menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau b. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri. Pasal 772 Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika: a. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau b. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri. 255
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pasal 773 Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 dan Pasal 772 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut. BAB XXXVII TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT Catatan: Pembahasan BAB XXXVIII Menunggu hasil pembahasan dan penyesuaian dalam Buku Kesatu RUU KUHP. Pasal 774 (1) Setiap orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e jo Pasal 101. BAB XXXVIII KETENTUAN PERALIHAN Catatan: Ketentuan Peralihan akan diatur tersendiri dalam UU Khusus Pemberlakuan RUU tentang KUHP yang akan disiapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. Pasal 775 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun. b. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir maka ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini dengan sendirinya merupakan bagian dari Undang-Undang ini. Pasal 776 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana. 256
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang- Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. c. istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer yang diatur dalam Undang- Undang di ini harus dimaknai sebagai barang luar Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. d. istilah pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 777 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. semua ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini diganti menjadi ancaman pidana denda sebagai berikut: 1) ancaman pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan ancaman pidana denda Kategori I; dan 2) ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan ancaman pidana denda Kategori II. b. peraturan perundang-undangan yang menetapkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan yang melebihi Kategori II diberlakukan Kategori ancaman pidana denda yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan daerah yang bersangkutan. c. undang-undang yang menetapkan ancaman pidana denda yang melebihi jumlah Kategori VI pada kualifikasi tindak pidana yang sama maka dijatuhkan pidana denda Kategori VI. Pasal 778 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. ketentuan pidana yang bersifat umum di luar Undang-Undang ini, harus dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang ini. b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional. Pasal 779 257
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang- Undang ini. b. jika terdapat perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat. Pasal 780 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang- Undang ini. b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga berlaku bagi materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang tersebut. Pasal 781 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang menyimpangi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana masing- masing. (2) Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undangnya masing-masing untuk menerapkan sebagian tindak pidana tertentu dalam Buku II ini, masih tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya. Pasal 782 (1) Dalam waktu 5 (lima) tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing. (2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP. (3) Selama jangka waktu 5 (lima) tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP. (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materiilnya. 258
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) BAB XXXIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 783 Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku. ********Diskors, 26 Januari 2017 (16.10WIB)******* Pasal 784 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850); b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (Berita Republik Indonesia Nomor II), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 785 Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP. Pasal 786 Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 259
Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 260