',. o ARSIP DPR RI BELUM DIKOREKSI RISALAH RAPAT RAPAT TIMSIN KOMISI IV DPR-RI RUUTENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 2008-2009 IV 3 TIMSIN Tertutup Dirjen PLA Deptan, Dep. Hukum dan HAM, Depdagri dan Dep PU. Kamis, 30 Juli 2009 20.30 - 23.00 WIB Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Bogor Pembahasan RUU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berl(elanjutan DRS. H.M. SYARFI HUTAURUK Basuki Usdekiawan, S.Sos, M.Si Tahun Sidang Masa Persidanga11 Rapat ke Jenis Rapat Sifat Rapat Dengan Hari/Tanggal Waktu Tempat Acara Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Anggota Hadir Mitra Kerja dari 16 orang Anggota Timus Komisi IV DPR-RI Dirjen PLA Deptan, Dep. Hukum dan HAM, Depdagri, dan Dep PU. Anggota Timus Komisi IV DPR-RI : 1. H.Z. ARIFIN JUNAIDI 2. DRS. H.M. SYARFI HUTAURUK 3. 4. DRA. SRI HARINI 5. DRS. H. MARDJONO~ MM., Ph.D 6. MARUAHAL SILALAHI 7. NY. HJ. M.AHSUSOH UJIATI 8. H. NAZAMUDIN, SE 9. MASDUKI BAIDLOWI 10. IR. SYAMSU HILAL 11. H. RUSMAN H.M. ALI, SH 12. z. LEADER OHOIWUTUN, S.IP IR. SUSWONO, MMA. Anggota yang izin : 1. IR. MINDO SIANIPAR 2. HILMAN INDRA, SE, MBA 3. PROF. DR.(IPB) H. BOMER PASARIBU, SH.,SE.,MS. 4. DR. H. IDHAM, SH, M.Kn
ARSIP DPR RI Jalannya Rapat KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Bapak Ibu Sekalian Skors kami cabut. KETOK PALU 1 X Masuk kepada Bab II Pasal 2 untuk huruf a. penjelasan kami persilakan. Sekaligus saja huruf a., b., dan c. Jadi ini kita cermati untuk pasal 2 ini sampai huruf m keragaman lanjut saja ya., pasal 3 huruf d revitalisasi pertanian. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/BIRO HUKUM Huruf i yang dimaksud dengan revitalisasi pertanian adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual~ menyegarkan kembali vitalitas; memberdayakan kemampuan; dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sekgtor lain. Strategi yang ditempuh melalui : 1. pengurangan kemiskinan., keguremen dan pengangguran; 2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; 3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanj utan. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Kegureman apa maksudnya. PEMERINTAH/OVIIAHLI BAHASA Terima kasih Pimpinan Kegureman maksudnya aliinya hal-hal yang berkaitan dengan petani itu. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Sudah cocok bahasanya. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB Saya kira bias berarti yang berkaitan dengan binatang gurem. Pimpinan ini diberi catatan istilah kegureman ini, apakah tidak ada bahasa yang lebih terang bagaimana Ibu Bahasa, bukan petani kecil petani gurem itu yang tidak punya lahan, kalau petani kecil itu punya lahan. DIRJEN PLA/HILMAN MANAN/PEMERINTAH Petani-petani yang punya lahan seperti atau penggarap itu diklasifikasi sebagai petani gurem, yang tanahnya kecil-keciljuga, sekitar 0,3. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/BIRO HUKUM Kalau ada yang membakukan sampai ke patani gurem., tapi yang derep itu kan buruh tani bukan petani gurem. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Pasal 5 kalau saya himbau mekanisme pembahasan ini ka nada yang sudah ada penjelasan ini kita cernah dari awal bukan tiba-tiba malam ini, maksud saya kita inventarisir, kita lihat., kita minta terakhir-terakhir yang ada penjelasan, bukannya dari awal, bukan semuanya dari awal ini kan naskah undang-undang ini dengan penjelasannya kan tadinya sudah ada sudah kit abaca, tapi ada yang barlI. Tetapi ada yang menurut kita ada penjelasan baik dari rapat Timus maupun Timsin yang kemarin minta penjelasan'l itu saja maksud saya yang agak kita lihat itu.
ARSIP DPR RI NY, MAHSUSOH UJIATI/F.PPP Enggak yang disebut pak Ketua tadi aja, yang tadi pasal 9, pasal 24 itu saya nomor urutnya. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Itu saya maksud saya begitu, MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB Jadi Pak Ketua dalam menjelaskan pengantar itu ada pasal44, 41, 34, 33~ 26, 24 dan seterusnya. Pasal 9 ayat 5 minta penjelasan misalnya seperti itu kan. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Dimulai dari pasal 9. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/BIRO HUKUM Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian kemarin dipasal 4 itu ka nada ditambah ruang lingkup itu pembiayaan, peran serta masyarakat, sanksi administrative, penyidikan dan ketentuan sanksi administrative, penyidikan dan ketentuan pidana itu lazim enggak masuk didalam ruang lingkup suatu UU. pidana. Barangkali pertanyaan legal kepada sampai drafter LEGAL DRAFTERIZAKUI RAHMAN Terima kasih pak. Biasanya dalam ruang lingkup itu dicantumkan adalah suatu subtansi atau topic atau tema yang menjadi judul, topic dalam UU tersebut, sementara sanksi administrative,penyidikan dan ketentuan pidana biasanya tidak masuk didalam rliang lingkup, jadi ini menjadi subtansi pokok. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Sebetulnya ini kadang kita, yang maksudnya ruang lingkup UU ini yang dibahas ruang lingkup mulai dari a,b,c, kan soal semuanya termasuk pidana daftar isi dibuat harus dicantumkan. Nah setelah ditelaah oleh legal drafter ruang lingkup tidak lajim di sebuah UU rua11g lingkup disitu termasllk ketentuan pidana. Oleh karena itu saya minta keputusan kita hari ini, apakah pasal 4 ini ruang lingkup ini hanya sampai apa yang kita bahas bersama sampai ini perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan peran serta masyarakat. lahan pertanian berkelanjutan bukan isi MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB Saya rasa setuju Pimpinan. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Karena menurut legal drafter enggak ini, jangan buat-buat. Setuju ya. KETOK PALU 1 X Oke. Kemudian pasal 9, PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/BIRO HUKUM Pasal 5 itu pergeseran tempat saja, lahan beririgasi; lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan di a dibuang (lebak) dan lahan tidak beririgasi. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Sudah dibetulkan ya. Ini pasal 5 ini kan. Pasal 9. ingat ditelaah. Pasal 9 ayat 5 perlu diberi penjelasan. Penjelasannya ini. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/BIRO HUKUM Pasal 9 ayat 5 huruf a. Yang dimaksud dengan kesesuaian lahan adalah perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan aspek berkelanjutan dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari 2
ARSIP DPR RI kelerengan~ iklim~ sifat fisik~ kimia dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Huruf b. Yang dimaksud dengan ketersediaan infrastruktur adalah bahwa perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usahatani, jembatan. Huruf c. Yang dimaksud penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan baik untuk pertanian maupun bukan pertanian. Huruf d Yang dimaksud potensi teknis lahan adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng~ iklim, sifat fisika, kimia~ dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian. Huruf e. Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yanag terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Substansi ? DRA. SRI HARINI/F.PG : Kalau boleh, untuk keabsahannya meskipun semuanya sudah pernah kita bahas'l apa tidak sebaiknya setiap pasal itu kita "dok" oleh Timsin ini tadi, setiap pasat jadi mulai dari pasal 1. ltu berarti Timsin sudah membahas. Secara formal meskipun tidak usah kita bahas, tidak usah kita baca,pasal 1 selesai "dok", pasal 2 selesai "dok", apa tidak seperti itu? KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Makanya saya katakan~ itu saya tawarkan tadi, yang pasal-pasal baru yang minta penjelasan itu kita ketok, kemudian kita coba baca, sementara pasal-pasal sebelumnya yang telah pernah juga kita baca itu kita anggap sudah kita anggap selesai begitu lho, atau kita memang baca untuk satu per satu begitu lho. NY. MAHSUSOH UJIATI/F.PPP : Saya rasa kalau persetujuan tentang bahwa yang tidak mendapat hal yang baru itu dianggap selesai sudah setuju itu baru di "dok" itu berarti semua sudah "dok" pak, tidak usah satu per satu. Kemudian yang kedua'! tadi kan sudah diserahkan kepada Ahli Bahasa'! jadi nanti perbaikannya nanti biar beliau-beliau. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ya, oke, baik kita gabung saja apa yang disampaikan oleh lbu berdua~ kita lanjut pasal 9, saya lanjutkan nanti langsung pasal 10. PEMERINTAH/PAKAR IPB (ERNAN) : Pak ketua, kami setelah membaca kembali rasanya perlu ada penyempurnaan untuk penjelasan huruf c, mengenai penggunaan lahan. Jadi tadi sudah dibacakan, kami setelah mempelajari kembali mengusulkan sebagai berikut : Pasal 9'1 ayat 5 huruf c. "yang dimaksud penggunaan lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia". Karena yang tertulis disini hanya yang mencakup buatan manusia'l padahal penggunaan lahan juga menyangkut penutupan yang sifatnya alamiah. 3
ARSIP DPR RI '~yang dirnaksud penggunaan lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia'''. Jadi di dalam klasifikasi penggunaan lahan ada misalnya hutan, itu hutan bukan buatan manusia tapi alami. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ada ? ya silakan, Ahli Bahasa ? kalau bisa, ini kan ada yang dobel tulisannya ini, ada juga tadi dibacakan oleh Pak Kepala Biro, koma, sementara disini belum ada koma. "pendukung koma" padahal disini belum ada koma. Kami minta, tapi semuanya ini akan disisir ini, tata cara penulisannya. MASDUKI BAIDLOWI/F.PD : Saya kira begini, nanti semua kita memberikan tugas lalu kemudian ke legal drafter sebagaimana ketua tadi, dan minta tolong ke Pakar dari ITB itu untuk ini, lalu kita tengok sekali lagi, selesai. terakhir semuanya setelah kita selesai salah satunya kepada Ahli Bahasa untuk menyisir ulang., KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Huruf b dan e tidak ada perubahan ya ? oke baik. Pasal 10 cukup jelas. Pasal 11 cukup jelas. Pasal 12 cukup jelas. Kemudian pasal 17. PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Pasal 17 "Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berisi kebijakan koma strategi koma indikasi program koma program dan rencana pembiayaan terkait dengan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan muatan dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) koma rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) koma dan rencana tahunan baik nasional melalui rencana kerja pemerintah (RKP) koma propinsi dan kabupaten/ kota". Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahuan. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ini aspirasi proposal Bomer Pasaribu RPJM, RPJP, RKP kan begitu Pak Syamsul., ada komentar ? baik. (KETOK PALU 1 X) Pasal 18 sudah. LEGAL DRAFTER DPR RI (ZAQIU RAHMAN) : Mohon ijin pimpinan, legal drafter. Pasal 17 ini berbicara mengenai masalah rencana pimpinan., padahal bagian ini bagian ketiga berbicara mengenai masalah penetapan. Kami mengusulkan pasal 17 ini dipindahkan di antara di atas pasal 9, bagian kedua mengenai perencanaan. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Boleh, menjelaskan, tapi ini perlindungan bukan perencanaan pembangunan ini. Silakan. PEMERINTAH/PAKAR IPB (ERNAN) : Jadi di dalam proses perencanaan selalu diakhiri dengan proses penetapan. Sebagai contoh, di dalam proses penyusunan rencana tata ruang diawali oleh proses penyusunan rencana tata ruang, diakhiri oleh penetapan rencana tata ruang. Jadi kalau sudah rencana 4
ARSIP DPR RI artinya sudah ditetapkan~ jadi demikian. itu bedanya perencanaan dan penetapan konteksnya KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Oleh sebab itu~ itulah alasannya kenapa ada di bagian penetapan. PEMERINTAH/PAKAR IPB (ERNAN) : Kalau kita baca UU No. 26 Tahun 2007., penetapan adalah bagian dari perencanaan. Jadi di Bab Perencanaan itu ada dua unsur, proses penyusunan rencana tata ruang dan proses penetapan rencana tata ruang. Tetapi di dalam UU yang kita susun ini dipecah, tetapi konteksnya penetapan itu adalah penetapan perencanaan. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Ketua, kalau demikian halnya saya usul supaya pasal juga ditambah kata-kata "penetapan" di depannya. Jadi bagian ketiga, "penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang. Jadi yang dimuat di dalam RPJP, RPJM, RPK dan itu adalah penetapan rencananya. Sehingga menjadi tepat. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Mau di dalam penjelasan ini? DRS. MARDJONO/F.PDIP : Bukan, di pasalnya tinggal nambah kata itu saja. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG "penetapan rencana perlindungan" begitu ? DRS. MARDJONO/F.PDIP : Iya, lahan pertanian berkelanjutan dimuat dalam. KETUA RAPATIDRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silakan pemerintah. PEMERINTAU/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Ditetapkan rencana itu jadi nama rencana. Sebetulnya Pak, seeqwat-nya, semua perencanaan yang sudah ditetapkan itu namanya rencana. Jadi kalau tidak disebut penetapan perencanaan pun, pokoknya si penetapan rencana itulah namanya rencana. Kalau penetapan rencana itu dua kali. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silakan Ahli Bahasa. PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): Terima kasih pimpinan. Memang untuk penggunaan kata "penetapan rencana" dan rencana itu sendiri dari segi bahasa memang dua hal yang berbeda. Kalau rencana itu memang masih berbentuk rencana, belum dalam arti kata bisa ditetapkan bisa tidak nantinya, tapi kalau memang menggunakan kata penetapan mungkin menjadi lebih jelas, bahwa ini memang penetapan rencananya. Jadi bukan "rencana"nya, mungkin menjadi lebih jelas. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Oke, baik, mainkan dulu. Oke pasal 18 jelas. Pasal 24. 5
ARSIP DPR RI PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Pasal 24 ayat 1. "suatll kawasan pertanian pangan berkelanjutan tertentu ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan pertimbangan : pertahanan Negara kawasan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan sebagai kawasan strategis karena a.merupakan satu kesatuan hamparan lahan pertanian pangan berkellanjutan yang cukup luas memiliki potensi produksi yang tinggi karena factor alami dan buatan, serta memiliki kekhususan tertentu sehingga perlu dikelola secara terintegrasi dan khusus ; b. merupakan kesatuan hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan lintas wilayah administrasi dan perlu ditolak secara yang bersifat terintegrasi ; dan c.kawasan strategis lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertanahan dan pertahanan serta keamanan serta sudut pendayagunaan sumber daya alam tinggi. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Jadi kemarin pasal 24 itu diminta penjelasan kata "berkelanjutan tertentu". Ini sudah dijelaskan, ada komentar ? DRS. MARDJONO/F.PDIP : Pertanyaan saja ketua, jadi yang huruf c, kepentingan pertahanan keamanan secara lebih jelas, lebih rincinya bisa disimulasikan diberi contoh, yang seperti apakah sebenarnya "lahan pertanian pangan yang bersifat kepentinganpertahanan keamanan". .. ...urusan pangan berkelanjutan dengan kepentingan ada suatu kawasan itu, kawasan lahan pertanian dengan kepentingan pertahanan keamanan. Apa itu bisa untuk membentengi Negara dari serangan musuh, tanaman jagung misalnya atau bagaimana. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB : Pimpinan, saya mungkin bisa membantu penjelasan pemerintah, karena saya terlibat di dalam Pansus RUU mengenai RUU Cadangan Pertahanan Negara. Jadi dalam konsep pertahanan Negara itu kan memang ada yang namanya komponen utama yang namanya militer, lalu ada komponen cadangan namanya. Di komponen cadangan itu pertahanan itu dibagi dua, ada komponen cadangan yang SDM ada komponen cadangan yang SDA. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada sebuah Negara misalnya kayak Singapur, jadi seluruh jalan raya di Singapur itu, itu bisa digunakan juga untuk landing pesawat. Itu bagaimana sebenarnya setiap gedung itu bisa dijadikan sebagai alat pertahanan. Begitu juga pohon, begitu juga lahan, begitu juga hutan, itu bisa juga dijadikan sistim pertahanan. Sehingga kalau kita berbicara mengenai bagian integral dari pertahanan berkelanjutan otomatis itu juga adalah bagian dari alat pertahanan Negara. Saya kira itu salah satu yang saya coba dalami di susduk. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Pemerintah, kalau pohon hutan barangkali ... tapi kalau tanaman kacang misalnya, bagaimana bisa untuk berlindung. Silakan pemerintah. PEMERINTAH/PAKAR IPB (ERNAN) : Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Masduki juga memang demikian satu hal, tetapi disisi lain juga masalah penyediaan pangan itu adalah menyangkut ketahanan nasional juga. Jadi Jangkar dari ketahanan bangsa adalah kesediaan pangan. Jadi kita tahu bagaimana jatuhnya Uni Soviet waktu itu tapuknya karena hancurnya lumbung gandum. Ini menyangkut ketahanan bangsa. Itu kontekstualnya. 6
ARSIP DPR RI DRS. MARDJONO/F.PDIP : Maksudnya tahan lapar begitu ya. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Jadirnaksudnyatahanlapar Baik., SYAMSU HILAL/F.PKS: Pirnpinan, KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Saya ketok dulu, baik. SYAMSU HILAL/F.PKS: Ya, ketok dulu. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG (KETOK PALU 1 X) Oke. SYAMSU HILAL/F.PKS : Di pasal 17 itu tentang penetapan, saya kira di pasal 21 dan 22 ayat 1 dan 2, saya kira perlu ditarnbah kata "penetapan" juga tapi bukan di depan, rnisalnya "rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi tadi masalahnya harus dibedakan antara perencanaan dan penetapan. Saya kira untuk konsistensi ada baiknya juga di pasal 22 ini "rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan dan seterusnya ". acuan, karenanya sekali lagi KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silakan pernerintah. PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Setuju Pak. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Oke baik. Untuk konsistensi apa yang bapak sampaikan soal penetapan, disini ada pasal 22 "penyusunan penetapan perlindungan" kan begitu, ya oke. Memang kalau bapak kadang-kadang mengikuti Pak Mardjono terus Pak Syamsul. Baik, pasal 25, ada catatan untuk disisir sarnpai dengan oh ... disisir sarnpai pasal 25, apanya yang disisir ini ? PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Menarnbah, karena pasalnya bertarnbah. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Oh ... ya betul-betul ya disusun kernbali. PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Sarna pasal 17 sampai dengan pasal 25 ada perubahan. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Betul, ada perubahan "penetapan lahan pertanian" oke, ada komentar ? kernudian pengembangan. Pasal28. PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Pasal 28 huruf j "jarninan akses perrnodalan". Ini untuk dilaporkan kepada Panja. 7
ARSIP DPR RI KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Huruf i bukan j, ~~jaminan akses permodalan" untuk dilaporkan ke Panja, hanya itu. Jadi nanti sekretariat Tim kita apa-apa saja yang dilaporkan ke Panja tambahan untuk dibuatkan. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Pak ketua, ini karena kebetulan masuk ke urusan laporan ke Panja, saya kemarin setelah dari Kopo itu berfikir, ketika Pansus mengamanatkan kepada Panja untuk yang sudah lolos ke Pansus oke, ketika Pansus menemukan hal-hal yang belum solid., diamanatkan kepada Timus terus kemudian Timus juga begitu yang belum solid dibawa ke Pansus, diamanatkan. Pengertian saya ketika diamanatkan itu termasuk sudah untuk wewenang untuk memfinalkan. Jadi menurut saya tidak perlu lapor lagi ke Panja. Sudah dilaksanakan, laksanakan titik. Kalau tidak begitu namanya bukan mandat. Bisa ramai nanti di Panja, ini dasarnya kita sudah menanggap, Timsin sudah dari Panja, jadi boleh merubah apa saja disitu yang disepakati dalam rapat ini. Karena mereka tidak melepaskan mandat. laporan cuma begitu doang, amanat Panja sudah kami KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Jadi maksud kami itu mungkin ini teknis kita, bukan kita urai satu per satu bisa panjang urusan. Nanti teknis nanti akan kita sampaikan bahwa apa-apa amanah yang disampaikan oleh Pansus ke Panja sudah kita laksanakan. Baik, kemudian ini ada pasal 29 ayat 2. "yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah tanah yang dikuasai dengan hak milik hak guna" yang tadi. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Pak Ketua, karena tadinya disana kita ada kata "berturut-turut" disini tidak ada, itu apa tidak masalah ? KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG ltu makanya kita namanya kita sisir itu begitu. Tiga tahunnya sudah oke, UU PA sudah. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB : Pimpinan, saya ingin bicara bisa pimpinan, sebelum pemerintah, tapi pemerintah mau membacakan ya penjelasannya ya. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Kita sudah bacalah. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB : Tadi kita mendiskusikan 50 % itu ada masalah pada sisanya yang 50 0/0. Jadi kan minimal 50 % sudah digarap dalam tiga tahun, kemudian kalau 50 %-nya itu terbiarkan dalam waktu yang juga tidak ada proses pertanggung jawaban berikutnya saya kira itu masalah. Ketika itu saya mengusulkan supaya ada rumusan dalam penjelasan supaya sisa dari 50 % yang terbiarkan itu, itu juga bisa diproduktifkan dalam jangka waktu tertentu lagi. Nah saya dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan pemerintah, dan ada ahli dari IPB dan sudah mencoba merumuskan penjelasan. Kalau itu bisa disetlljui rumusan altematif itu saya kira akan baik pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silakan. PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Penjelasan pasal 29 ayat 2, karena yang bait pertama sudah ditarik ke depan dan ada komentar dari yang terhormat Pak Masduki, laiu bunyinya ayat 2: 8
ARSIP DPR RI "tanah terlantar adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1". Dalam hal tanah yang bersangkutan tidak dipergunakan atau dimanfaatkan kurang dari 50 0/0 dan keadaan tersebut berlangsung terus-menerus selama tiga tahun berturut-turut serta tanda-tanda yang menunjukkan adanya niat baik untuk menggunakan atau memanfaatkan secara keseluruhan dalam waktu tiga tahun berikutnya, maka bagian yang tidak digunakan atau dimanfaatkan tersebut dapat diambil alih oleh pemerintah dan dapat digunakan untuk lahan cadangan pertanian pangan. tidak ada Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan oleh Negara tanpa konvensasi untuk keperluan pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan selanjutnya dijadikan obyek landre./orm untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian pangan pokok. Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah terlantar dengan melaporkan pemallfaatan lahan yang dinilai diterlantarkan untuk diusulkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan atas tanah terlantar yang telah yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. didistribusikan dengan melaporkan pada pemanfaatan pihak Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai dengan petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian pangan pokok tapi memiliki keterbatasan karena kemiskinan dan akses terhadap factor- faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya. Kriteria menetapkan lahan terlantar tata cara dan mekanisme pengambilalihan lahan terlantar serta tata cara dan mekanisme mendistribusikan tanah terlantar untuk pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur melalui peraturan pemerintah. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Setuju dengan sedikit koreksi bahasa, di alinea kedua dari bawah mungkin diganti menjadi "kepada". PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Sudah. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Kemudian di alinea terakhir "mendistribusikan tanah terlantar untuk pengembangan lahan pertanian pangan .....mekanisme" itu diganti "mekanisme pendistribusiannya untuk pengembangan dan seterusnya'''. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG "mekanisme pendistribusiannya untuk pengembangan dan seterusnya" sehingga '~mendistribukan" itu dihilangkan. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Diganti "pendistribusiannya". 9
10 ARSIP DPR RI KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Kata "terlantar" nya hilang. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Terus-terus., kan diulang-ulang, kalau diatasnya kan "pengambilalihan tanah terlantar", "dalam mekanisme mendistribusikan tanah terlantar", begitu kan, kata "terlantar" nya sekali saja di atas, karena sudah dua kali, tiga kali dia. Jadi dua kali saja tidak usah tiga, dengan diganti "mekanisme pendistribusiannya"., sudah pasti "nya"nya terlantar. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silakan Ahli Bahasa. PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): Terima kasih pimpinan. Untuk prasa kata "mekanisme pengambilalihan lahan terlantar serta tata cara dan mekanisme pendistribusian tanah terlantar" itu memang ada dua kali penggunaan kata "tanah terlantar"., diusulkan dari bahasa yang hilang bukan yang kedua., tapi yang pertama. Jadi : "tata cara koma dan mekanisme pengambilalihan serta tata cara dan mekanisme pendistribusian tanah terlantar". DRS. MARDJONO/F.PDIP : Memang beda ya., ahli bahasa sarna bukan ya. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Jadi criteria penetapan ini lahan terlantar ini. PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): Kriterianya tetap, k"riteria penetapan tanah terlantar koma tata cara koma dan mekanisme pengambilalihan serta tata cara dan mekanisme pendistribusian tanah terlantar". Jadi tanah terlantar yang kedua yang menetapkan itu. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Baik, ini boleh nggak., diatur dengan peraturan pemerintah. PEMERINTAHIBIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Nggak bisa. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Baik, substansi oke, saya katakan tadi kalau segi bahasanya masih terbuka peluang untuk kita perbaiki bahasanya. Setuju ya. (KETOK PALU 1 X) PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Cuma begini Pak Ketua, ada yang dibuang sayang begitu, ini ada anak kalimat yang harus masuk ke pasal 29 ayat 2 itu, itu di-insert disitu setelah terlantar "pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi "lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terutama dilakukan pada tanah terlantar dan" ini yang dibuang sayang tadi "tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan dengan sesuatu hak atas tanah". Itu masuk ke dalamnya, karena waktu sebelum ini kata-kata itu muncul dan merupakan norma di dalam penjelasan dari pasal 29 ayat 2. Apabila itu diperkenankan masuk oleh para Bapak-Ibu Anggota Dewan barangkali itu menambah keluasannya, begitu.
11 ARSIP DPR RI KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Kalau saya memperkenalkan Pak, nggak tahu yang lain. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB : Asalkan tidak berpengaruh terhadap pengertian-pengertian sebelumnya atau pun tidak ada tidak, sesudahnya yang nanti berakibat membongkar kembali. Nah kalau masalah disitu, saya kira oke. PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Itu yang pertama, yang kedua barangkali dari aspek legal drafter, tadi bait yang terakhir ini merupakan norma atau penjelasan begitu, barangkali kalau legal drafter sudah memberikan saran apakah nanti di dalam ayat terakhir dari pasal 29 ini. Karena kriteria lahan terlantar tata cara ini merupakan norma yang bagus dan berujung kepada diatur dengan peraturan pemerintah, ini jelas norma yang harusnya di batang tubuh bukan di penjelasan Bapak-ibu sekalian. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Baik, silakan legal drafter. LEGAL DRAF.DPR RI (ZAQIU RAHMAN) : Terima kasih pimpinan. Mungkin memang secara sepintas terus terang kami belum mendalamL tapi memang secara sepintas dari penjelasan yang diungkapkan tadi ada beberapa yang sebenarnya bukan merupakan penjelasan tapi merupakan norma pengaturan, begitu pimpinan. Contohnya misalnya dari alinea paling terakhir itu bukan merupakan penjelasan tapi seharusnya masuk dalam norma, norma pengaturan. "criteria penetapan lahan terlantar dan seterusnya" itu masuk dalam substansi pengaturan, pimpinan. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Setuju menjadi ayat baru. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silakan Ibu bahasa. PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): Terima kasih pimpinan. Ini tadi saya sempat mencermati kalimat ini, sebenarnya kalimat ini dapat lebih disederhanakan artinya menjadi "Kriteria penetapan koma tata cara koma dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian tanah terlantar untuk pengembangan lahan pangan berkelanjutan diatur dengan peraturan pemerintah". "kriteria penetapan koma tata cara koma dan mekanisme pengambilalihan ....." SYAMSU HILAL/F.PKS: lni kali ini Pak Syarfi sudah tidak lagi mengaruh "lebih cepat lebih baik", MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB : Memang Pak Syarfi sekarang itu ingin memenuhi keinginan perempuan, jadi lebih lama lebih bagus. PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): "kriteria penetapan koma tata cara koma dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian tanah terlantar untuk pengembangan lahan pertanian ... diatur dengan peraturan pemerintah".
12 ARSIP DPR RI KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG lni masuk ke batang tubuh, ayat 3 menjadi ayat 4, ya setuju, baik. (KETOK PALU 1 X) PEMERINTAH/DIRJEN PLA (HILMAN MANAN) : Kalau begitu mungkin yang di ayat 2 ada kata-kata "sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan" apa perlu ditulis nggak disitu, karena nanti dobel dengan dengan yang ayat 3. Tidak ada ? karena isinya ada pendistribusian, ada pengambilalihan. Pengalihan fungsi lahan non pertanian itu kan pengalih fungsikan juga. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ini masuk penjelasan tadi ini. PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Yang hitam dibuang diganti yang merah. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Yang nomor dua hitam dihapus, penggantinya yang merah ini. Silakan. SYAMSU HILAL/F.PKS Pimpinan, ini saya nyambung dari Pak Dirjen, saya kira ayat 2-nya itu untuk jalan tengahnya terutama dilakukan terhadap tanah terlantar ini barangkali dihapus saja, karena kan pasal 29 ini ayat 1 itu kan mengatur pengalihan fungsi atau pengalih fungsian lahan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di pain c itu tidak non pertanian menjadi dijelaskan terutama hanya berdasarkan artinya ini secara umum bahwa ketika pengalihan lahan pertanian pangan berkelanjutan dia harus fungsi dengan peraturan perundang-undangan. lahan non pertanian menjadi Disini di ayat 2-nya ada penjelasan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira yang "terutama" nya itu sudah terangkum di pain yang ini tadi barusan kita j adikan sebagai norma. Jadi kalau untuk tanah terlantar dia peraturan pemerintah secara khusus. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB Jadi n1au menghapus terutama. SYAMSU HILAL/F.PKS Terutama dilakukan terhadap tanah terlantar. Jadi sesuai dengan huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB Kita memperdebatkan tanah terlantar itu untuk masuk ke norma itu sedemikian panjang, jangan dihilangkan begitu saja, kecuali ada keterwakilan. SYAMSU HILAL/F.PKS Bukan, ini kan tadinya tentang criteria DRS. MARDJONO/F.PDIP : Ayat yang baru norma itu tentang kriterianya, jangan membuang substansi. Yang ayat 2 baru mengatakan pengalihan fungsi non pertanian menjadi pertanian, terutama dari bekas kehutanan dan sebagainya, kriterianya bagaimana ? ayat berikutnya. Tiga hanya kriterianya Pak, kalau langsung kriteria ....tentang apa ini. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Oke, kemudian Bab V.
13 ARSIP DPR RI PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): Pimpinan, ijin bisa sebentar dari bahasa, hanya menghilangkan kata "dengan sesuatu" itu nanti mungkin. Terutama dilakukan terhadap tanah teriantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah. Mungkin kata "dengan sesuatu" disana tidak perlu. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG "diberikan hak atas tanah" begitu ya. PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): Ketentuan peraturan perundang-undangan. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Barangkali BPN ada penjelasan istilah sesuatu Pak. PEMERINTAH/BPN (MADE): Sependapat Pak, cuma ini mungkin tadi dimaksudkan untuk menghindar agradasi hak milik, hak guna, pengguna tapi sependapat Pak, terima kasih Pak. PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Pak ketua, barangkali sedikit untuk Pak Syamsu Hilal, sebetulnya yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu kan diberikan itu, dimulai dengan Jadi pemberikan hak itu sesuai dengan peraturan kata-kata "diberikan hak itu". perundang-undangan yang berlaku. Artinya hak guna usaha, bangunan segala macam itu pemberiannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pengalihan fungsinya. KETUA RAPAT/DRS.H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ayat 5 cukup jelas. Pasal 30 Bab VI. Pasal 33, ini penjelasan ada, cuma sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi ada dua pemanfaatan pasal 33 ayat 2, mana yang kita pakai ini ? tampilkan Heru. Baik kami bantu membacakan. Yang pertama, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan tanah dan air koma yang antara lain berkewajiban terhadap pelaksanaan konservasi meliputi : a.menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah ; b. mencegah kerusakan lahan ; dan c.memelihara kelestarian lingkungan koma Sementara aiternatifkedua, ayat 2 ini pasal 33. Yang kedua, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi : a. perlindungan sumber daya lahan dan air; b. pelestarian sumber daya lahan dan air; c. pengawetan tanah dan air ; d. pengelolaan kualitas lahan dan air; e. pengendalian pencemaran. Silakan, ini dua alternatif waktu itu terakhir yang waktu kita di Kopo menjadi dua altematif, mana yang kita putus, masih miring ini. Alternative kedua itu yang diusulkan tempo hari oleh bapak-bapak yang lain dan Profesor Bomer termasuk Pak Mardjono memunculkan alternatif dua ini. Dua oke.
14 ARSIP DPR RI DRS. MARDJONO/F.PDIP : Dua Pak, tapi barangkali ada yang lebih sederhana. Pelestarian sumber daya lahan dan air dengan pengawetan tanah dan air, dua hal yang berbeda Pak ya secara teknis. Pak pemerintah., kalau itu mirip apakah bisa digabung ? pelestarian dan pengawetan, misalnya begitu~ apa dua hal yang berbeda Pak? KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Antara pelestarian dan pengawetan. Kalau itu berbeda berarti kita buat huruf c kan begitu. PEMERINTAH/DIRJEN PLA (HILMAN MANAN) : Pengawetan dari pelestarian. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Jadi yang cakup dalam huruf b ? kalau sudah tercakup dalam huruf b ya barangkali redanden ya itu bisa dihapus huruf c-nya. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Kalau pengawetan itu berarti pelestarian sumber daya lahan dan air kalau begitu a., b, c-nya hilang, huruf d jadi huruf C., kemudian huruf e jadi huruf d. begitu ya setuju ? (KETOK PALU 1 X) Dipakai yang kedua, usulan Pak Mardjono. Kemudian penjelasannya juga sudah ini. LEGAL DRAFTER DPR RI (ZAQIU RAHMAN) : Mohon ijin pimpinan, legal drafter pimpinan. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ya. LEGAL DRAFTER DPR RI (ZAQIU RAHMAN) : Disini penjelasan pasal 33 ayat 1., itu redanden dengan ketentuan umum nomor 18 pimpinan, jadi harus dipilih salah satu pimpinan. Penjelasan pasal 33 ayat 1 redanden dengan ketentuan umum pasal 1 angka 18. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Kalau harus dipilih salah satu berarti masuk ketentuan umum saja. Nomor berapa ketentuan umumnya ? LEGAL DRAFTER DPR RI (ZAQIU RAHMAN) : Pasal 1 angka 18, ketentuan umum. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Angka 18, berarti cukup jelas, karena kalau ada pilihan itu masuk ketentuan umum paling tepat, begitu ya. (KETOK PALU 1 X) Kemudian ada lagi ayat 3., itu juga punya alternatif. Ayat 3., Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat dan 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif : Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang antara lain meliputi : "Perlindungan sumber daya lahan
15 ARSIP DPR RI dan air '\ itu sudah tadi diputus, oleh sebab itu alternative ini kita sudah pilih. Supaya jelas begitu lho. Kemudian pasal 34 ayat 1. PEMERINTAH/BIRO HUKUM (SUPRAHTOMO) : Pasal 34 ayat 1. Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajibanlberperan serta: a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan ; b. berperan serta menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah ; c. berperan serta mencegah kerusakan lahan ; d. berperan serta memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan irigasi. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Cukup jelas pasal 34. DRS. MARDJONO/F.PDIP Apa mungkin dari segi bahasa bisa disederhanakan Ibu, terutama yang b, c., d, dari pada saya usul nanti malah tidak pas lebih baik saya minta saja kepada Ibu. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silakan. PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): Terima kasih pimpinan. Disana masih kata "berkewajiban dan berperan serta" itu masih alternative pilihan, mungkin harus memilih salah satu ataukah memang harus dua-duanya digunakan. Saya tidak tahu apakah harus kedua-duanya. Kalau pun itu dipakai artinya misalkan berkewajiban dan berperan serta titik dua, nah itu langsung, a. memanfaatkan tanah ; b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah ; c.mencegah kerusakan lahan ; d. memelihara kelestarian lingkungan titik koma dan seterusnya. Jadi kata-kata itu tidak perlu diulang pada saat perincian dibawahnya. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Jadi saya lihat orang yang memiliki hak atas tanahnya lahan pertanian pangan berkelanjutan (suara tidak jelas). DRS. MARDJONO/F.PDIP : Saya kira obyeknya Pak ketua., justru tugas pokok mencegah kerusakan lahan tidak bisa dilakukan hanya oleh pemilik tanah, harus dengan upaya dan pengaturan pemerintah, makanya pakai "peran serta", karena untuk mengatur pencegahan kerusakan lingkungan tidak bisa oleh orang per orang. Jadi tugas memelihara kerusakan lingkungan mestinya itu adalah fungsi pemerintah dalam arti pengaturannya. Kemudian masing-masing warga yang punya Y2 hektar atau 1 hektar itu berperan serta. Contohnya misalnya, mencegah kerusakan lahan. Kalau untuk mencegah erosi tidak hulu itu dia tidak bisa berperan cukup dengan pemilik satu-dua saja. MisaInya tidak bisa melakukannya sendiri harus dengan serta, harus pengaturan pemerintah, sebagai peran serta saja, di dalam satu usaha yang lebih komprehensif. Itu sebabnya kata kata "peran serta". Karena tidak bisa seseorang itu menjaga kerusakan lahan, memelihara kerusakan lingkungan, orang per orang tidak bisa. Itu atas pengaturan pemerintah baru warga masyarakat berperan serta. Itu maksudnya Pak, terima kasih Pak. Tapi saya setuju kata-kata "peran serta" di atas saja.
16 ARSIP DPR RI KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG lni antara dua, berkewajiban atau berperan serta. Kata "berkewajiban"-kah yang kita pakai atau "berperan serta", kan ini pilihan, kemudian walaupun berperan serta yang kita pakai menurut ahli bahasa b, c., d tidak perlu lagi diawali dengan "berperan serta". DRS. MARDJONO/F.PDIP : Agak berbeda Pak Ketua., disini "kewajiban"nya adalah kewajiban berperan serta sendiri kerusakan lahan, bukan bukan kewajiban mencegah secara mutlak dia berkewajiban memelihara kerusakan lingkungan secara langsung, tapi berkewajiban berperan serta dalam hal, a, b, c, d itu. Jadi berkewajiban untuk berperan serta., mungkin begitu, masalah tanah, menjaga dan seterusnya boleh. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB Va, saya kira ini kan memang perdebatan yang mulai dari kemarin-kemarin. Sebenarnya memang kalau Pikiran Pak Mardjono itu logis. Dalam sebuah kawasa dimana ada beberapa hak milik, kewajiban terhadap miliknya mungkin bisa dilakukan, tetapi di lingkungan yang lain terhadap milik tetangganya dia tidak akan memberikan kewajiban Jadi disitulah sebenarnya memang dalam sistim irigasi misalnya yang memang itu itu. menjaga kesuburan tanah saya kira itu kan kewajiban pemerintah. Jadi maksudnya Pak Mardjono itu saya kira kewajiban dari setiap pemilik tanah itu sudah otomatis pasti menjaga atas miliknya, nggak mungkin yang namanya orang yang memiliki tanah itu tidak memberikan peran melaksanakan hak-haknya yang terkait dengan kesuburan tanah. Tapi yang selama ini terjadi justru sering yang melakukan keabaian itu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dalam hal ini peran Negara. Nah oleh karena itu saya kira kalau mau dilaksanakan seperti itu ya..nggak soal, tapi kan sekarang harus diputuskan mana yang harus diambil begitu. Karena memang sejak kemarin itu kan perdebatannya ini pemerintah nggak ada kewajiban, sementara yang individu pemilik tanah kewajiban-kewajiban kan itu diskusinya. Padahal sebenarnya sudah jelas secara situasi. SYAMSU HILAL/F.PKS Saya pimpinan. lni kan sebenarnya setiap orang itu kan bukan sekedar orang individu, tapi definisi setiap orang itu bisa koorporasi. Jadi saya kira kalau misalnya kan sebetulnya kata-kata "berkewajiban dan peran serta" itu kan sebetulnya juga memang bagus sebetulnya kalau kita bisa merumuskan apa yang dipahami oleh Pak Mardjono misalnya berkewajibannya dalam berperan serta, berkewajiban berperan serta. Masalanya bagaimana dalam undang undang ini supaya itu secara eksplisit jelas. Tidak ada misalnya perdebatan sehingga saling lempar tanggung jawab. Sebetulnya apa yang kita tegaskan disini kan dia berkewajiban terhadap lahannya sendiri begitu lho, memperbaiki. Artinya kalau setiap orang dia memiliki kewajiban yang empat poin ini terhadap lahannya sendiri bukan secara keseluruhan. Itu akan te~jamin bahwa secara keseluruhan juga dia akan terjamin masalah kesuburannnya. Tapi kalau misalnya tak hanya berperan sertanya saja sementara kewajibannya tidak dibebankan oleh apakah pemerintah atau apa misalnya secara tidak tegas disini maka saling melempar tanggung jawab nantinya. Orang saya tidak diajak koq berperan serta., misalnya. Kecuali kalau misalnya kita ada disini ada rumusan juga bahwa pemerintah misalnya wajib menjaga tanah kesuburan dan seterusnya ini kemudian mengajak setiap orang itu berperan serta misalnya begitu. Saya kira tinggal kita merumuskan yang bagaimana misalnya kalau disini di ayat 1 ini tinggal secara eksplisit bahwa setiap orang yang memiliki hak atas tanahnya berkewajiban empat poinnya terhadap lahannya sendiri. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Pak Ketua, saya kira sudah jelas tadi oleh Pak Masduki, bahwa pemilik tanah sudah dengan sendirinya dia akan menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah., akan mencegah
17 ARSIP DPR RI itu sudah otomaticly. Itu gilanya saja yang punya kalau dia tidak kerusakan lahan., melakukan. Tapi yang dirumuskan disini adalah dalam kepentingan umum. Irigasi kan dari hulu sampai hilir, dia tidak bisa diwajibkan untuk memelihara dari hulu sampai hilir. Dia hanya bisa berperan serta sebatas kemampuan atau cakupan dia. Begitu juga dalam hal menjadi dan meningkatkan kesuburan tanah sebatas disitu saja. Oleh karena itu namanya peran serta, peran serta di dalam kepentingan umum itu maksudnya. Karena ini adalah usaha kebersamaan dalam satu kawasan., kita bicara soal kawasan inL bicara soal lahan berkelanjutan bukan pemilikan orang per orang atau institusi per institusi. Soal hak berkewajiban masing-masing pemilik tanah sudah jelas ada. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Pimpinan, jadi tadi ada dua ini. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB Jalan tengahnya mungkin bisa nggak diberikan satu rumusan alternative tolong ya Pak Heru, jadi berkelanjutan pilihannya, setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib berperan serta, begitu saJa. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Tadi ahli bahasa itu kan sudah merumuskan apakah maknanya hanya berkewajiban saja atau berperan serta saja, kata ahii bahasa. Kalau mau dipakai dua-duanya bisa juga berkewajiban dan berperan serta, tetapi a,b,c, d itu berperan serta hilang, hanya menjaga ini, tidak perlu diulang-ulang begitu Iho. Saya kira oleh sebab itu kita mintakan lagi kalimat yang paslah, kan tadi substansinya Bu Ahli Bahasa kata-kata "berkewajiban" ini perIu, kemudian "berperan serta" juga perlu, bagaimana merumuskan kalimatnya kan begitu. Tadi dari PKB menyampaikan apa setiap orang yang memiliki tanah dan sebagainya, pertanian pangan berkelanjutan wajib berperan serta kira-kira begitu. Manfaat sebagai peruntukan, b. menjaga dan lain itu, silakan Bu. NY. MAHSUSOH UJIATI/F.PPP : Saya prinsipnya setuju saja "wajib berperan serta". Hanya kalau dikaitkan dengan b sampai e, oke. Masa yang a, masa memanfaatkan tanah hanya sekedar peran serta. Memanfaatkan tanahnya sendiri itu apakah peran serta namanya. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Sesuai dengan peruntukan. NY. MAHSUSOH UJIATI/F.PPP : Justru bukan peran serta justru dia yang dominan, maka dari itu bagaimana formulasinya agar itu bisa masuk semua, terima kasih. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silakan Ibu Ahii bahasa. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Sebelum ahli bahasa saya melanjutkan dari Ibu tadi. Barangkali teorinya begini, lahan pertanian "setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan wajib berperan serta b, c, d., e ". KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silakan. PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): Terima kasih pimpinan.
18 ARSIP DPR RI Penggunaan kata "berkewajiban dan wajib" kalau dalam segi bahasa tidak ada dampak apa-apanya, memang kalau berkewajiban dan berperan serta, tapi kalau bentuk katanya langsung itll harus wajib berperan serta. Tapi saya tidak tahu nanti kalau menggunakan kata "wajib berperan serta" apakah nanti ada implikasi hukumnya. Kalau berkewajiban tampaknya tidak ada sepengetahuan saya selama ini seperti itu. Itu saja. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Gimana tulisannya tadi itu, kalimat "memanfaatkan tanah peruntukan" ditarik ke atas, lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib atau berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan wajib berperan serta dalam b, C, d, e. PEMERINTAH/AHLI BAHASA (OVI): Mungkin disini ada dua hal yang harus dilakukan itu yaitu, satu, berkewajiban dan berperan serta. Nah yang menjadi pertanyaan mungkin "kewajiban"nya itu apakah karena ada kata yang "berperan serta" itu hanya b, C dan d, apakah kewajibannya itu yang a dan e, ataukah hanya a Pak, itu dulu. Nah kalau memang yang ada huruf e itu merupakan kewajiban karena tidak ada kata "berperan serta" di depannya, itu memang bisa disatukan menjadi "setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya dan mencegah kerusakan irigasi, serta berperan serta menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan dan. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Yang poin b, c, d itu yang berperan serta saja, karena bukan dia doang yang melaksanakan dalam satu komunitas di dalam rangka program pemerintah. Kalau yang e itu bisa menjadi kewajiban tapi juga menjadi peran serta juga bisa. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya dan wajib berperan serta, serta wajib berperan serta. DRS. MARDJONO/F.PDIP : Serta wajib berperan serta, ... satu kalimat saja. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Silahkan ahli bahasa LEGAL DRAFTER DPR RI: ZAQIU RAHMAN Mohon ijin pimpinan, ke daftar, terimakasih pimpinan, Didalam pasal 34 ini menurut kami ada dua kata yang saling kontradiktif pimpinan, artinya disisi lain ada kata berkewajiban dan ada kata berperan serta, kalau kata berkewajiban biasanya ada implikasi hukumnya pimpinan, apabila tidak dilakukan dia ada hukuman, ada implikasi hukum sementara berperan serta itu biasanya lebih kepada dapat pimpinan, jadi bisa, bisa tidak, bisa iya, kalau tidak melaksanakan ya tidak apa-apa tapi kalau melaksanakan mungkin disarankan gitu pimpinan, iya ini akan berimplikasi pada pasal 34 ini akan berimplikasi pada pasal 70 sanksi administratif pimpinan, jadi KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ya, memang dalam sebuah undang-undang kalau itu sudah ada wajib, ada sanksi, itu konsekuensinya ada dibab sanksi LEGAL DRAFTER DPR RI/ZAQIU RAHMAN Ini akan akan sulit pada implementasinya tentang bagaimana ukuran dia seseorang itu telah berperan serta atau tidak pimpinan, terimakasih
19 ARSIP DPR RI DRS. H. MARDJONO, MM. PH. D/F. PDI-P Saya kira pak ketua itu tidak sulit, orang itu berperan serta atau tidak itu jelas gitu lho, kalau dia menelantarkan lahannya'l kalau dia tidak menjaga apa, tidak mengecek ulang lahannya tidak melihat dilingkungan lahannya yah namanya melanggar kewajiban tapi wajib langsung ya, wajib langsung gitu lho, kesuburan tanah, peruntukkan dan wajib irigasi serta wajib berperan serta dalam menjaga, meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakkan lahan memelihara kelestarian lingkungan, wajib semua itu, nggak ada dua pengertian itu semuanya wajib sebenarnya, KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Bagaimana kalau altematifnya kita pakai ada ketegasan wajib saja, peran sertanya'l berperan sertanya mungkin dibuang Drs. H. MARDJONO, MM. Ph. D/F. PDI-P Nggak pak, berperan sertanya itu bukan soal wajib tidak wajibnya, dia menyangkut ini adalah apa namanya sesuatu yang memang independen dia sendiri, yaitu dalam hal memanfaat tidak mungkin orang lain yang melakukannya gitu, tetapi untuk menjaga kesuburan tanah itu secara bersama-sama gitu lho, strukturnya begitu, tapi dia wajib yaitu wajib berperan serta dalam menjaga meningkatkan kesuburan tanah, wajib berperan serta dalam menjaga kerusakkan lahan, kalau dia itu tidak ikut serta menjaga kerusakkan lahan ya namanya melanggar kewajiban, tinggal sanksinya aja apa gitu lho, kenapa sulit gitu lho tanah sesuai peruntukkan, udah jelas hanya dia sendiri, SYAMSU HILAL/F. PKS Gimana kalau misalnya ini pimpinan, untuk apa namanya misalnya di poin b'l wajib menjaga dan meningkatkan kesuburan tanahnya, berarti kan tanahnya dia sendiri, kewajibannya itu, kemudian mencegah kerusakkan lahannya, berarti lahannya dia sendiri, karena memang tadi kalau misalnya berperan serta, memang saya kira ya menurut pandangan kita nggak suIit dibedakan tapi ketika dilapangan kan bergradasi itu, berperan serta itu Drs. H. MARDJONO, MM. Ph. D/F. PDI-P Pak ketua saya paham betul bahwa bapak kan tinggal dikota tidak pernah didesa apa namanya bergotong royong menghijaukan sepanjang saluran, tidak pernah bergotong royong memperbaiki saluran irigasi dari hulu sampai hilir, yang bukan ditanahnya, pak syamsu petaninya petani di IPB, di kampus gitu lho, iya, tetapi ya tetapi didesa itu saya punya tanah secuil itu, 200 meter disitu tapi pake irigasi saya wajib memesan memelihara irigasi, ikut kerja bakti membangun ikut kerja bakti walaupun itu dari hulu sana, bendungan, itulah berperan serta bukan'l gitu lho, dibelakang itu SUPRAHTOMO/PEMERINTAH/KAROHUK Apabila diperkenankan pak, saya melihat satu pas satu pasal ini kita bahas secara keseluruhan saja, yang dari ayat satu ayat dua ayat tiga bahkan kan ada permintaan dari DPR yanga akan menggabung ayat dua dan ayat tiga, nah saya pikir pasal 34 ini yang wajib itu satu ayat saja nanti akan berimplikasi kepada sanksi administrasi, ayat duanya nanti yang hanya berperan serta saja karena tidak punya implikasi kepada sanksi administrasi, lalu nanti ayat yang terakhir itu, itu adalah menggabungkan mengenai apa namanya, mengenai yang pihak lain tadi, jadi ayat satu berbicara masalah kewajiban'l kalau tidak dilakukan ada sanksi administrasi, lalu ada juga mengenai berperan serta tentu tidak bisa dikenakan sanksi, kemudian apa namanya ada satu lagi yang akan digabungkan tadi yang ayat dua dan ayat tiga yang akan digabungkan ini nanti kita rumuskan tersendiri, oleh karena itu tetap tiga ayat, ayat satu berbicara masalah hak, ayat dua berbicara masalah yang pertahanan kewajiban yang kedua peran serta, dan yang ketiga menggabungkan ayat dua dan ayat tiga, kalau demikian bagaimana kira-kira, karena memilah yang wajib dan memilah yang berperan serta itu nampaknya diperlukan karena implikasi di ketentuan sanksi dibelakang nanti akan muncul, kalau itu iya maka
20 ARSIP DPR RI kita split aja ayat apa ayat satu ini menjadi dua ayat yang satunya hanya memuat kewajiban saja, ayat duanya hanya peran serta saja, lalu ayat berikutnya nanti menggabung ayat dua dan ayat tiga, kalau demikian barang kali tidak terlalu susah. DRS. H. MARDJONO, MM. PH. D/F. PDI-P Ya,untuk kepentingan kodifikasi hukum bapaklah ahlinya, saya menurut, betul , ini kan kodifikasi sebenarnya itu pak, KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Kalau gitu kita urai, nggak biar kita DRS. H. MARDJONO, MM. PH. D/F. PDI-P Ya Karena yang punya usul sangat bagus dan ahli kodifikasi itu pak pratomo, ya kami sangat menunggu hasilnya pak. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/KARO HUKUM Ya, kalau langsung dirumuskan boleh, kalau nanti dirumuskan, ditugaskan kita juga rumuskan gitu, kalau malam ini biar agak cepat nanti kami rumuskan DRS. H. MARDJONO, MM. PH. D/F. PDI-P Ya mungkin dilewati sementara KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Baik kalau gitu kita anggap selesai dan rumusannya nanti kita minta ya, oh baik kalau gitu KETOK PALU IX (38) ada catatan untuk menjamin hak freepart Kemudian ada catatan pasal rakyat terutama terhadap tanah yang bersertifikat, oh udah dijawab tadi ya (sudah pak) kemudian 35 ayat satu sudah ya., iya, (pasal 38) pasal 38, (huruf f) pasal 38 huruf f ya (dikolom kejelasan, yang pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis) iya, PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/KAROHUK Huruf f yang dimaksud pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah satu suatu desa garis miring lurah secara individual atau masal, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan daratan tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa garis miring kelurahan KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ahli bahasa titik kama saja bra ya, lanjut, oke 41, 41 mengenal insentif minta penjelasan PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/KAROHUK Pasal 41 insentif lainnya yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah koma antara lain koma berupa pemberian beasiswa pendidikan koma jaminan dasar kesehatan koma kemudahan prosedur ... oleh subsidi pertanian kama dan pemberiall penghargaan titik KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Iya, iya itu kemarin waktu diminta insentif itu apa tolong diminta pemerintah memberikan penjelasan, sudah dibuatkan aleh penjelasan dari pasal 41, lanjut ya KETUK PALU 1 X oke, kemudia11 44
21 ARSIP DPR RI PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/KAROHUK Pasal 44 ayat 1 lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pengan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan, ayat 2 dalam hal untuk kepentingan umum koma lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat 3 pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan dengan cara titik dua : a. dilakukan kajian kelayakan strategis; dan b. disusun secara, disusun rencana alih fungsi lahan Ayat 4 selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan setelah : a. dibebaskan kepemilikan hak dari pemilik; dan b. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan. MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB Sebentar-sebentar itu saya kira nggak pas kalau di karena diatasnya dikalimat sebelumnya sudah sudah dilakukan dimaksud pada ayat dua hanya dapat dilakukan dengan cara dilakukan lagi, nggak pas dong Drs H. MARDJONO, MM, PHd/F.PDIP Ahli bahasa., membebaskan atau dibebaskan MASDUKI BAIDLOWI/F.PKB Nggak itu saya kira nggak ada masalah lanjut aja KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKJF.PG Ndak jadi kemarin itu., iya supaya., saya minta persetujuan kemarin itu., ini ayat 3., pasal 44 ayat 3 ini waktu kita bahas dibuat menjadi abc d., kemudian dari kita bertanya ini umum, yang pemerintahnya mana, minta dipecah makanya ayat 3 hanya a d melakukan kajian kelayakan strategis b. menyusun rencana alih fungsi lahan., sementara dibuat ayat 4, ayat 4 itu tediri dari apa namanya c dan d, d, c dan d diayat 3 lama dipindahkan menjadi a b menjadi ayat 4 baru, selain persoalan sebagaimana dimaksud ayat 3 pengalihan fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan setelah titik dua membebaskan kepemilikan hak dari pemilik dan b. menyediakan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan itu diminta oleh timsin kemarin untuk dibagi MASDUKI BAIDLOWI/F.KB Saya kira apa ya., secara substansi tidak ada, tidak ada perbedaan KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ya, cuma kemarin tata cara membuatnya oleh timsin waktu kita di kopo dibuatkan menj, dibagi inilah di sudah pembagian., begitu lho (pimpinan) SYAMSU HILAL/F.PKS Pimpinan sebetulnya kalau menurut saya itu kemarin tu bukan pembagiannya yang di timsin itu di apa namanya di sempat diperdebatkan, sebetulnya pembagian itu sudah, ini hanya memperpanjang saja ayat 4 karena yang menjadi titik persoalan kemarin ketika terjadi bencana itu kan harus, nggak mungkin langsung pemerintah menyediakan lahan pengganti pada waktu itu., awalnya kan lahan pengganti kan tidak perlu dilakukan cuma kita ambil jalan tengah, tetap dilakukan tapi dikasih waktu gitu kan, jadi saya kira kalau usulan saya kembali ke rumusan semula cuma catatan ayat 4 ini dipindahkan saja
22 ARSIP DPR RI misalnya apa namanya ke bagian, misalnya ayat 3 poin d misalnya gitu kan, penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan untuk kepentingan infrastruktur akibat bencana, jadi kan, dilakukan selambat-lambatnya 24 bulan, setelah alih fungsi dilakukan l<arena kalau kita lihat dari judulnya disini dibagi ke ayat 4 pun ternyata dia ayat 5nya mengacu kepada ayat 3 butir a dan b saja gitu, dan ini bisa tidak berubah sementara ayat 3 dan 4 digabung lagi, digabung jadi satu pun nggak ada, nggak ada masalah, yangpenting adalah penjelasan untuk ayat 3 misalnya kalau digabung poin d gitu, berarti untuk menghemat ini aja, untuk menghemat apa namanya. MASDUKI BAIDLOWI/F. KB Pimpinan mungkin pemerintah pantas ditanyakan kenapa memberikan perbedaan seperti itu antara memisah, memilah dari 3 yang abc d dan seterusnya di ini, kalau pemerintah memberikan alasan yang cukup saya kira kita juga terima, apalagi waktunya makin malam, saya si lebih cepat lebih baik KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUK/F.PG Silahkan pemerintah SUPRAHTOMO/PEMERINTAH/KAROHUK Baik bapak ketua, bapak ibu sekalian yang saya hormati, bahwa mengapa ini dipisah, ini ada dua hal yang berbeda kalau ayat satu sampai dengan ayat empat itu ketika ada alih fungsi lahan karena kepentingan umum, sedangkan ayat 5 dan 6 itu adalah alih fungsi karena adanya bencana gitu, sehingga tentu berbeda refringnya antara persyaratan untuk pengalih fungsian lahan karena kepentingan umum dengan alih fungsi lahan karena adanya bencana begitu, sehingga yang abc d kemarin itu tidak bisa dijadikan satu kalau antara kepentingan umum alih fungsi lahan dengan adanya bencana, oleh karena itulah maka dilakukan pemisahan KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ya, ya Drs. H. MARDJONO, MM. Ph. D/F. PDI-P Pak ketua mohon maaf ini meskipun sudah lewat ya, untuk pas satu ayat, pasal 41 khususnya dipenjelasan, saya merasa ada kalimat yang masih belum enak., seperti mohon maaf saya kembali insentif lainnya dapat diberikan dalam hal memberikan .... lainnya, insentif lainnya yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah antara lain berupa pemberian beasiswa, Saya ingin apa me perdalam lagi apa harus beasiswa gitu ya, sebentar-sebentar makanya ini saya pertanyakan apakah tidak bisa lebih umum lagi yaitu pemberian fasilitasi pendidikan, artinya tidak harus beasisiwa, bisa dikursuskan, bisa dilatih di balik apa dibalik perlatihan pertanian gitu kan, pemberian fasilitasi pendidikan, iya,iya terus jaminan dasar kesehatan apa nggak kebalik bukan jaminan kesehatan dasar, yang umum dibicarakan adalah kesehatan dasar, iya, kesehatan dasar dan tadi, beasiswa jangan harus beasiswa tapi fasilitasi pendidikan, bisa beasiswa bisa pelatihan bisa dikirim ke baIai., ya itu tapi yang mencakup adalah saya kira fasilitasi diantara dari pendidikan jadi bisa dikirim ke pusdik atau balai apa balai tidak harus beasiswa gitu kan (nanti di di) ya anak-anak muda yang putus sekolah lagi, (nanti dijelaskan gitu lho,rincilah) fasilitas pendidikan, latihan bisa, KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Nanti dirumuskan soal beasiswa pendidikan (anak petani) pasal yang paling tepat ya, dibuat catatan disitu, Drs H. MARDJONO, MM, PHd/FPDIP Kalau bisa nyambung dengan pertanian, beasiswa teknologi nuklir, beasiswa kedokteran itu lain lagi gitu Iho
23 ARSIP DPR RI HILMAN MANAN/PEMERINTAH/DIRJEN Fasilitasi, fasilitasi pendidikan dan pelatihan KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Dirumuskan apa nama pemberian(Fasilitasi pendidikan dan pelatihan sebagian ) beasiswa pendidikan bahasa~ pusat bahasa Drs H. MARDJONO, MM, PHd/FPDIP Fasilitasi pendidikan dan pelatihan (pendidikan dan pelatihan) (Langsung saja) nggak usah disitu ya, (jaminan kesehatan dasar) langsung saja dirubah (langsung saja) langsung . trus yang Uaminan kesehatan dasar dibalik, dibalik) beasiswa diganti fasilitasi pendidikan dan pelatihan (fasilitasi pendidikan dan pelatihan) (pemberian fasilitasi bukan beasiswa, pemberian) tunggu dulu beasiswanya dihapus nggak usah ditulis lagi, ya fasilitasi pendidikan dan pelatihan (fasilitasi pendidikan dan pelatihan) dirubah saja (oke, dasarnya dikurangi satu, Jadi bisa dimaatkan pak ya KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUK/F.PG Ya bisa dimaafkan pak~ cukup ya ketok palu 1x oke yo, masuk ke HILMAN MANAN/PEMERINTAH/DIRJEN Tambahan untuk ayat 2 di kolom penjelasannya, yang dimaksud dengan kepentingan umum, saya takut nanti kurang pas kalau hanya ditulis stasiun kereta api padahal yang panjang itu kan relnya pak, jadi jalan dan stasiun kereta api, dipenjelasan pasal 44 ayat KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUK Yang dimaksud dengan kepentingan umum (pasal 44 ayt 2 yah) kepentingam . sebagian beasr masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum HILMAN MANAN/PEMERINTAH/DIRJEN waduk, bendungan, irigasi dan saluran air lainnya bisa drainase kalau kebanjiran, bisa air minum, nanti nanti kalau drainase nanti nggak kepentingan umum nanti KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Tapi diundang-undang diundang-undang tata ruang, ini jalan umum, jalan tal, jadi kalau memang kita mengacu itu masukkan aja begitu Drs. H. Mardjono, MM. Ph.D/F. PDI-P Kemarin sudah di debatkan tidak usah menyebut jalan tol, iya, itu udah saya liat itu masalah itu.. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Iya cuma kalau kita mengacu pada, saya hanya ini ya, kalau kita mengacu pada undang-undang 26 2007 apa yang tersebut disitu ya kita sebut gitu Iho~ ini kan, ini kan pacta aturan soal nanti pelaksanaan itu kan masalah lain gitu lho, jadi saya pikir ) Drs H. MARDJONO, MM, PHd/F.PDIP Tapi dulu begini pak, kami itu keberatan dengan aturan di undang-undang yang bapak buat itu, karena jalan tol tidak bisa disebut secara mutlak, itu kepentingan bisnis juga gitu lho, yang .perlu soal dirubah itunya jalan tol jangan dimasukkan, undang- undang tata ruang itu
24 ARSIP DPR RI z. LEANDER OHOIWUTVN/F.PDS Pimpinan saya tambahkan kaitannya dengan pain ini memang (Pasal 33) pada waktu lalu perdebatan panjang, pak mardjono sendiri mengusulkan sllpaya jalan tal tidak dimasukkan, kalau pak sujud waktu itu kalau nggak salah saya ingat dia mengusulkan supaya sarana prasarana tempat peribadatan itu dimasukkan, memang ini perdebatan sengit, makasih) Drs H MARDJONO, MM, P.hD/F.PDIP Saya kira waktu itu sudah cukup panjang dan ini, ini sudah, waktu itu sudah harusnya begitu, karena saya punya argumentasi yang menurut saya cukup kuat, jalan tol itu bukan umum, tapi khusus, khusus mobil dan yang bayar, mobil pun kalau nggak bayar nggak boleh, apa lagi becak, sepeda. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Saya, saya ini kepentingan saya, kepentingan saya itu maksudnya kita membuat undang-undang ini acuannya adalah termasuk undang-undang 26 tahun 2007 tentang tata ruang penjelasan kepentingan umum ditata ruang adalah jalan umum kama jalan tol, kenapa kita keberatan membuatkan jalan tol, memakai penjelasan kita sementara di saya hanya mengingatkan sebagai orang yang undang-undang itu ada gitu lho, bertanggung jawab, eh orang yang bertanggung jawab, yang ikut membuat undang undang apa namanya tata ruang gitu Iho) Drs H. MARDJONO MM, P.hD/F.PDIP Bahkan kemarin pak bomer itu sudah menyatakan meskipun ada undang-undang yang seperti itu undang-undang baru itu lebih, apa namanya lebih diutamakan daripada undang-undang yang dibuat sebelumnya, ada penyempurnaan didalam HILMAN MANAN/PEMERINTAH/DIRJEN sebetulnya saya mendengar langsung dari mentri pekerjaan umum waktu kita habis membahas, kita bertengkar sampai malem, paginya saya mendengar langsung dari pak mentri bersama bertiga, mo ditulis atau nggak, nggak masalah tapi yang pasti jalan tal itu adalah jalan umum di undang-undang jalan juga mengatakan demikian, jadi rno dirinci atau tidak sebenarnya tidak masalah, kalau kecenderungan jalan tal itu bukan jalan umum sebetulnya tidak karena kan bukan orang-orang yang khusus yang harus lewat situ siapa yang mo lewat ) Khusus berkendaraan roda empat atau lebih dan (Iya, betul betul, jadi maksudpak rnardjono rnungkin masalahnya rakyat kecil nggak bisa lewat) Yang besar sekalipun kalau dia jalan kaki pasti nggak bolell (ya, maksud saya itu pak, yang nggak punya uang nggak bisa lewat) Punya rekening bermilyar-milyar pun kalau dia naik sepeda nggak boleh (tapi akibat ada jalan tal itu satu jaringan yang bersambung dengan jalan umum, bukan jalan, yang jalan l<husus itu kan biasanya jalan perkebunan, jalan industri, jalan lain-lain, tapi yang tolong ditulis jalan kereta api, kalaupun nggak akan ditulis tidak masalah, jaringan transmisi dari hasil pernbangkit listrik ini yang belum masuk, kalau mau dimasukkan ) rnembayar, diluar itu tidak boleh Drs H. MARDJONO MM, P.hD/F.PDIP Artinya tidak ada keberatan kalau nggak ditulis pak, tercakup menurut mentri (menurut undang-undang jalan) menurut undang-undang jalan itu sudah termasuk didalam jalan umum SYAMSU HILAL/F.PKS Saya kira gini pimpinan ini harus diluruskan jugalah, saya kira ini jangan terlalu juga kita saklek bahwa setiap kepentingan urnurn tu bisa jadi di akui sarna semua orang, karena jalan kereta api itu sebetulnya umum bukan misalnya, pada kenyataannya kan
25 ARSIP DPR RI semua orang bisa naik kereta api, tapi mobil bis nggak bisa lewat situ, ini kita jangan juga terlalu kaku bahwa jalan tol itu jadi khusus tidak juga (tapi suatu saat nggak bayar) semua orang bisa memanfaatkan tu orang naik bis yang miskin tu kaya bisa lewat menggunakan lewat jalan tol naik bis gitu lho, bukan dia harus naik sepedanya tapi naik bis bisa lewat jalan tol, ja11gan saya kira jangan terlalu kaku jugalah kita menafsirkan bahwa setiap kepentingan umum itu harus semua orang-orang pada, pada kenyataannya petani bisa lewat jalan tol bisa dangan naik bis itu, dan kita juga orang kota kalau misalnya naik sepeda ya nggak bisa lewat jalan tol gitu, yang .... bukan orangnya tapi kekayaannya) Ya pertanyaannya juga ada pak, iya HJ. MAHSUSOH UJIATI/F.PPP Sudah setuju ayat 2 itu pak diketok) KETUA RAPATIDRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Ndak ini udah diketok, ndak ada dari pemerintah masuk soal apa tadi pak, kan sudah ada, 0 ya jalan kereta api, jadi tidak usah dimasukkan jalan tol pak, bapak yang dari pemerintah lho, ndak usah dimasukkan ya,iya udah, kalau saya mengusulkan masuk garis miring jalan umum koma jalan tol, gitu ya, kalau dari pemerintah sikapnya itu ya saya ketok, ya, kenapa jalan kereta api itu kan juga khusus, ya, iya tapi dengan kereta api itu juga orang ndak habis, orang bersepeda ndak boleh lewat dijalan kereta api, orang bawa sepeda, presiden presiden pun bawa mercedes tidak boleh lewat di kereta api (Saya pernah melihat )oleh sebab itll ndak perlu ada disini ) Drs H MARDJONO, MM, P.hD/F.PDIP Pak ketua saya pernah melihat secara bersama-sama dengan pemerintah presiden daerah, bawa merci pak, betul, iya, jadi ketika presiden mo ke jogja dan disana mobilnya masuk kereta KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUK/F.PG kalau logikanya dikatakan tidak umum itu misalkan orang, walaupun ada duit, orang yang bersepeda atau bersepeda motor ndak boleh lewat jalan situ tol, kereta api kalau bapak usulkan tadi saya juga prates, karena saya pakai mobil ndak boleh lewat dijalan itu, tertentu orang11ya Drs H.MARDJONO, MM, P.hD/F.PDIP Boleh pak kan naikkan dalam kereta ) HILMAN MANAN/PEMERINTAH/DIRJEN pak ketua mohon maaf pak, pengalaman mau menambahkan begitu . PURNAWARMAN/PEMERINTAH Terimakasih pak ketua jadi memang kalau yang bukan jalan umum juga ada definisi tersendiri,yaitu jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri nah kalau itu yang lain-lain jalan perkebunan misalkan, HPH sementara untuk jalan tol ini itu adalah jalan umum memang yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan bayar tol, nah sebagai jalan nasional ini udah sangat jelas jalan umum karena ini dikuasai oleh pemerintah, ya akhimya setelah masa konsesi selesai bisa saja didata lagi
26 ARSIP DPR RI KASET 15. PEMERINTAH/PURNAWARMAN Sangat jelas dan karena ini dikuasai oleh pemerintah, pada akhirnya kalau ini tidak selesai bisa saja didata lagi~ jalan umum yang pengertiannya adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Soal masuk enggak masuk enggak ada masalah. PEMERINTAH/PURNAWARMAN Kalau saya sendiri mengusulkan untuk masuk karena akan memberikan suatu~ supaya enggak berdebat menjadi ekpisif jelas. DRS. MARDJONO/F.PDIP Bukan kita berdebat bapak~ kita berdebat pada bulan lalu, kalau enggak ada masukan malah enggak berdebat~ karena sudah terlembat pengertian umum yang bapak baca itu. KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Baik kita putus ya. KETOKPALU 1 X DRS. MARDJONO/F.PDIP Dan sebenamya nanti kalau bapak bisa beli kereta api boleh kan bapak lewat situ pak. Siapa bilang Jatiluhur orang kota yang pakai itu, untuk air minum, irigasi bapak, itu jelas namanya jaringan irigasi jatiluhur itu, itu akhirnya masuk pak dan dipakai minum bapak. Pak Ketua sebelum lanjut, tadi saya dibagi-bagi selebar maskudnya apa itu, yang dibagikan ini adalah katanya yang dimaksud pasal 43 ayat 2 dimasukan dalam alih fungsi begitu, bapak kurang lobbynya berarti, KETUA RAPAT/DRS.H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Kita lanjut ya. DIRJEN PLA/HILMAN MANAN/PEMERINTAH Pak ketua, kalau menurut definisi kemarin irigasi dan saluran pembuangnya ini irigasi, drainase dan saluran air lainnya. Karena bisa saja kita membawa airminum dan membawa segala macam pakai pipa, saluran distribusi air, KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Kita lanjut Pak Sus dulu, karena tidak bisa diwakilkan. IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Irigasi dan saluran air minum/bersih, drainase dan sanitasi. Dan nya hapus. Cukup oke. KETOK PALU 1 X ya silaka11. LEGAL DRAFTERIZAKUI RAHMAN Mohon ijin pimpinan legal drafter. Disini ada penjelasan pasal 44 kami sarankan untuk~ karena kami berpendapat bahwa penjelasan ayat 4 ini norma maka mungkin bisa dimasukan dalam norma pengaturan. Diletakan pada ayat 5 dan ayat 6 pimpinan
27 ARSIP DPR RI IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Ya DIRJEN PLA/HILMAN MANAN/PEMERINTAH Terkait dengan penjelasan ayat (4) terkait dengan ayat (4) hurufb jadi penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dapat dilakukan selambat-Iambatnya 24 bulan setelah alih fungsi dilakukan. SYAMSU HILAL/F.PKS Usul untuk ayat 3 dan 4 digabungkan saja karena tidak ada pengaruhnya terhadap selain yang ada dibawah-bawahnya, penjelasannya enggak masuk akal, ayat persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3) itu kan untuk kepentingan umum pengalifungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagia lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan setelah berrarti sarna saja, karena konsep lama ayat 3 dan ayat (4) nya itu digabung nah ketika kita masuk ke ayat (5) dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur dan seterusnya, pesyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b. walaupun ketika digabung a,b,c,d sama saja karena syarat wajib empat-empatnya kenapa harus dipisah, nah baru penjelasan ayat 4 ini bias dimasukan usulan dari legal drafter bias dimasukan setelah ayat 5 dan ayat 6 penyedian lahan pengganti dan seterusnya dilakukan. Dan saya kira digabung 3 dan 4 juga lebih efektif ketimbang harus dipisah karena sama saja normanya itu. (4) IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Ya bagaimana jadi kita kembalikan DRS. MARDJONO/F.PDIP Bisa terima akal, kalau itu masuk menjadi ayat, artinya sudah ada pengaturan mengenai ayat 3 khusus huruf a dan b saja dan ada klausal mengenai itu, 24 bulan gitu kan, bisa. IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Jadi ayat 3 jadi a, b.c. ayat b menjadi c.d. kemudian 5 menjadi 4 ayat 6 menjadi 5, penjelasan ayat 4 menjadi ayat 5 kemudian ayat 6 tetap. Penyediaan lahan pengganti sebagaimana ayat 5 perlu ditulis apa enggak, DIRJEN PLA/HILMAN MANAN/PEMERINTAH Ada bu di ayat 4 dialihfungsikan untuk infrastuktur akibat bencana dapat itu kan dipenjelasan. IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Oke udah, diayat 4 nya tetap untuk huruf a,b, DIRJEN PLA/HILMAN MANAN/PEMERINTAH Untuk diayat 5 yang dimaksud pada ayat (3) itu point d IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Udah betul tolong diperhatikan lagi. Ayat 6 tetap. Lanjut. Yang hijau dihitamkan, dan huruf merah dihilangkan saja. LEGAL DRAFTERIZAKIU RAHMAN Mohon ijin pimpinan untuk ayat 5 itu pengacuannya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 penggantian dalam hal bencana. IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Betul ya baik.
28 ARSIP DPR RI PEMERINTAH10VIIAHLI BAHASA Mohon ijin dari ahli bahasa. lahan Untuk ayat 3 pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat : a, b, C, d, ada yang kurang dari ahli bahasa yaitu subjek pelakunya tidak ada karena keempat nya diawali dalam kata kerja, sebetulnya hanya dilakukan dengan syarat pengalifungsian melakukanini, itu kan harus ada sipelakunya siapa, nah disini tidak ada. Pengalihfungsi artinya orangnya atau siapapun. Dengan syarat pengalifungsinya itu melakukan ini, dilakukan dengan syarat pengalihfunsi melakukan pengkajian, pengalihfunsinya menyusun, membebaskan dia harus melakukan lahan pengganti. Pengalih fungsi dipisah. IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Dengan syarat melakukan kajian. Ya silakan bu. NY, MAHSUSOH UJIATI/F.PPP Saya rasa kalau pisah itu dilakukan melakukan, dilkaukan kajian kelayakan dan, karena yang melakukankajian itu tidak selamanya pengalihfungsi. Umpama yang mengalihfungsi pemerintah ya memang seperti itu, tetapi yang mengalihfungsikan itu adalah pengusaha ya tentu dengan ijin pemerintah itu tentu bukan dia yang melakukan pengalihfungsian, apakah sah yang melakukan kajian itu diluar pemerintah. Maka sebaiknya mungkin untuk membebaskan pemilikan hak itu bias membayaranya tapi yang membebaskan kan bukan yang keinginan pengalihfungsian itu bagaimana jalan keluamya. Kalau dilakukan kajian kelayakan penting, disusun rencana alih fungsi kalau begitu bagaimana. IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Ya silakan. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/BIRO HUKUM Pak Ketua. Memang membaca ketentuan ini itu saja karena harus sistematis kebelakang, karena didalam pasal 47 itu sudah jelas siapa pengalihfungsi dengan demikian pasal 44 tanpa ada kata-kata pengalihfungsi pun sudah dijawab di pasal 47, segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana tanggungjawab pihak yang dimaskud dalam pasal 44 ayat (1) dan pasal 45 menjadi melakukan pengalihfungsian lahan. Dan ini kalau dari sisi bahasa, dan dari segi legal drafter sudah terjawab. Nah apakah dengan demikian dari sisi kaidah bahasa menyalahi atau tidak, kalau itu ya maka sebetulnya pasal 44 pun tidak ada subjeknya pun karena sudah dijawab pada pasal 47. tidak hanya satu pasal IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Kalau diatasnya tepat, tapi kalall dibawahnya jadi. Enggak apa-apa. DRS. MARDJONO/F.PDIP Ada perbedaan pengertian pak., Kalau didalamnya disampaikan oleh pemerintah tadi menjadi jelas karena disana sudah harus bertanggungjawab meskipun yang berbuat jadi kontruksinya apa yang dismapaikan Pak Suprahtomo sudah benar, walaupun tidak dimasukan kata-kata pengalihfungsi. Karena didepan pun sudah dijawab. Disana seolah olah pengalihfungsi sendiri melakukan pengkajian, usul dan rencana, padahal kontruksi yang dimaksud adalah di Pasal 47 dia bertanggungjawab untuk itu dengan cara konsultasi, dengan cara pemerintah melakukan dan sebagainya, saya kira itu sudah cukup tanpa kata-kata pengalihfungsi. ada kata-kata bertanggungjawab melakukan, artinya itu adalah konsultasi misalnya, ya dia
29 ARSIP DPR RI IR. SUSWONO, MMA/WK. KETUA/PKS Ya dihapus saja ya, karena sudah ada penjelasan di pasal-pasallainnya. PEMERINTAH/OVIIAHLI BAHASA Sebentar pimpinan kalau memang harus dihapus itu mungkin solusinya pemecahannya rinciannya itu dikontruksi dalam bentuk pasif. IR. SUSWONO, MMA/WK. KETUA/PKS dilakukan kajian dan disusun rencana membebaskan dibebaskan~ dibebaskan kepemilikan haknya betul bahasa oke setuju kita ketok ya. KETOKPALU 1 X Biar cepat selesai karena kita sudah lelah, PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/BIRO HUKUM Pasal 49 lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagiamana dimakusd dalam pasal44 ditetapkan dengan : a. peraturan daerah kabupaten/kota dalam hal lahan pengganti terletak didalam satu kabupaten/kota pada satu provinsi. b. Peraturan daeah provinsi dalam hal lahan penggantgi terletak dalam dua kabupaten pada satu provinsi; c. Peraturan pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua kabupaten pada dua provinsi atau lebih. IR. SUSWONO, MMA/WK. KETUA/PKS Ya DRA,. SRI HARINI/F.PG Mungkin yang b, itu satu provinsi disetiap kabupaten. DRS., MARDJONO/F.PDIP Disetiap kata kabupaten apakah tidak perlu ada garis miring kota. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/BIRO HUKUM Betlll pak ada kota. IR. SUSWONO, MMA/WK. KETUAIPKS Yang b nya ditambah dan. Ya sudah cocok. DRA. SRI HARINI/F.PG Untuk b nya dua atau lebih dalam satu provinsi mungkin lebih dari satu kabupaten yang b . IR. SUSWONO, MMA/WK. KETUA/PKS Yang b. Dua atau lebih kabupaten/kota pada satu provinsi, dan peraturan pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua atau lebih kabupaten. DIRJEN PLA/HILMAN MANAN/PEMERINTAH Ada lebihnya pak, artinya lahan pengganti terletak didalam dua provinsi atau lebih. IR. SUSWONO, MMA/WK. KETUA/PKS Didalam dua atau lebih kabupaten, bahasa mana itu, bahasa ini penting, nanti diingatkan ahli bahasa, dua kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi. Jadi konsisten. Oke.
30 ARSIP DPR RI KETUA RAPAT/DRS. H.M. SYARFI HUTAURUKlF.PG Tadi ada yang tertinggal pak ketua~ penjelasan lahan pengganti pasal 45 ayat 3 dibuatkan penjelasan mengenai lahan terlantar sebagaimana pembukaan lahan baru. IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Pasal 45 ayat 3 ya~ penjelasannya huruf b pengalihfungsian tanah dari non pertanian, non pertanian itu nyatu. Hurufb nya dihapus saja~ ya oke jadi cukup jelas. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/BIRO HUKUM Pasal 50 ayat 3 pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan petani yang luas tanahnya tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencarikan lahan pengganti yanga tempat dan letaknya diputuskan berdasarkan kepada prinsip yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Dari Pak Idham. Pasal 50 ayat (3). IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Disini ada 47 belum~ DIRJEN PLA/HILMAN MANAN/PEMERINTAH Pasal 47 sudah didefinisikan. IR. SUSWONO, MMAIWK. KETUA/PKS Pasal47 sudah. Bagaimana 47 ini masih ada penjelasannya. DIRJEN PLA/HILMAN MANAN/PEMERINTAH Yang dimaksud dengan yang harus dilakukan adalah segala ketentuan dan prosedur yang hams dilakukan untuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pangganti, dalam hal kepemilikan atas lahan bukan milik pihak yang melakukan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi pasal 47 tadi yang menjadi menjawab perdebatan tadi segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Jadi tetap?! Tetap ya!? DIRJEN PLA/IR. HILMAN MANAN/PEMERINTAH Tetap Pimpinan penjelasan. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS OK, ya! OK lanjut! 20! DIRJEN PLA/IR. HILMAN MANAN/PEMERINTAH Pasal 50 ayat 3, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan petani yang luas tanahnya tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencarikan lahan pengganti yang tepat dan letaknya diputuskan berdasarkan kepada prinsip yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Ayat satunya sudah dihapus ya, 50 ya~ coba dilihat! DIRJEN PLA/IR. HILMAN MANAN/PEMERINTAH Ayat satunya segala bentuk perizinan. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Yang ini ya yang coba penjelasannya lihat!
31 ARSIP DPR RI DIRJEN PLA/IR. UlLMAN MANAN/PEMERINTAU Ayat satu. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Tuh masih ada. DIRJEN PLA/IR. UlLMAN MANAN/PEMERINTAU Yang dimaksud dengan perizinan adalah proses sampai dengan penerbitan izin, oleh sebab itu maka segala bentuk perizinan berarti proses dan izin yang terbit yang lahan pertanian. Saya kira itu., mengakibatkan alih fungsi mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Masih kan ini? DIRJEN PLA/IR. UlLMAN MANAN/PEMERINTAU Masih itu Pak! KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Ya.,OK! DIRJEN PLA/IR. HILMAN MANAN/PEMERINTAH Ayat duanya tetap, ayat 3 Pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan petani yang luas tanahnya tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencarikan lahan pengganti yang tepat dan letaknya diputuskan berdasarkan kepada prinsip yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. lni mungkin ada kata-kata yang ketinggalan Pak. DRS. MARDJONO/F-PDIP: Yang ketinggalan apa itu? DIRJEN PLA/IR. UlLMAN MANAN/PEMERINTAH Nampaknya petani yang luas tanahnya tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terus kok ada guna mencarikan lahan pengganti. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan petani yang luas tanahnya tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mencarikan lahan pengganti mungkin. Diputuskan berdasarkan prinsip yang berkeadilan. NY. MAHSUSOH UJIATI/F-PPP: Pak., kebutuhan hidupnya mau dijelaskan nggak? Kebutuhan hidup dasar. SYAMSU HILALIF-PKS: Saya kira perlu d~jelaskan itu. Karena kalau kebutuhan hidup to' itu saja kan... (suara takjelas) DRS. MARDJONO/F-PDIP : Saya kira kebutuhan hidup jelas, mobil bukan kebutuhan hidup, tanpa mobil orang bisa hidup. Jadi bukan berarti hidup. DRA. SRI HARINI/F-PG: Luas tanah yang tidak layak itu perlu dirumuskan atau tidak? SYAMSU HILAL/F-PKS: Iya tanahnya tidak layak.
32 ARSIP DPR RI DRA. SRI HARINI/F-PG : Luas tanahnya yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu perlu dirumuskan atau tidak. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Bagaimana? Periu dijelaskan? SYAMSU HILAL/F-PKS: Perlu! NY. MAHSUSOH UJIATI/F-PPP: Tidak cukup untuk memenuhi~ bukan tidak layak. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Iya, tidak layak anu itu ya, anu relatif. Anu penafsirannya. Bisa ditafsirkan MA lain lagi itu. DRS. MARDJONO/F-PDIP: Sebenamya Pemerintah mempunyai dasar-dasar yang jelas untuk kebutuhan hidup yang layak itu ada ukuran-ukurannya menurut BPS itu ada. Jadi, iya kebutuhan hidup yang layak mungkin begitu. Jadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, bukan hidup layak. Kalau hidup tapi nggak layak itu bagaimana kira-kira gitu?! DIRJEN PLA/IR. HILMAN MANAN/PEMERINTAH Kalau penjelasan nanti malah jadi.....(tidak jelas karena peserta rapat saling bicara). DRS. MARDJONO/F-PDIP : Ya kalau untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan~ kesehatan. DIRJEN PLA/IR. HILMAN MANAN/PEMERINTAU Ya itu sudah standar. Penilaian hidup layak kan ada. DRS. MARDJONO/F-PDIP: Sekarangkan sudah ada standar intemasional juga, yang dinilai apa namanya itu? IVS, Indeks apa? Apa IPF? Itu ahlinya Ibu susi itu, Apa? Indeks apa tu namanya? Ya~ itu IPF. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO lKARO HUKUM) : Berkewajiban untuk melindungi. SYAMSU HILAL/F-PKS: Perlu usulan dari Pak Mardjono tadi memenuhi kebutuhan hidup yang Iayak karena kalau hidupnya itu jadi bias. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Untuk memenuhi hidup yang layak, sedangkan tanahnya tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, masa 2 kali. Yang luas tanahnya tidak cukup untuk memenuhi, aey tidak layak diganti heru?! Yang layak yang sana yang sana~ itu sudah betul. Yang layak sudah betul di situ. Di sana itu, nah! Tidak cukup. Sudah. Jadi anu yang menang merah ini Bu. Hijau kalah. Hapus hijau. Itu ya sudah kaIah~ sudah kalah, kalah lagi.
33 ARSIP DPR RI PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/KARO HUKUM : Sebenarnya Pak Ketua ini ada yang hilang, klu. Ada l(lu yang hilang malah naik alih fungsi. Ketika petani tidak Inengalihfungsikan kan nggak masalah kan? Tapi ketika petani yang luas lahannya itu tadi apa tidak layak yang mengalihfungsikan baru harus mendapatkan perlindungan. Tapi kalau dia tidak mengalihfungsikan kan ndak ada masalah. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Pokok tanyanya ayat ini bukankah berada di soal pengalihfungsian. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/KARO HUKUM : Iya, tapi karena ayat satu demikian Pak. Segala bentuk bagian mengakibatkan alih fungsi, ayat 2 setiap orang yang mengalihfungsi. Pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan yang mengalihfungsi kan mestinya begitu. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Nanti supaya tegak., nanti orang bila dialihfungsikan saya dianggap hidup tidak layak minta pengganti juga. MA menang nanti itu. DRS. MARDJONO/F-PDIP: Yaitu di dalam hal pengalihfungsian maka kalau dalam hal terjadi atau apabila terjadi gitu ya?! Apabila terjadi pengalihfungsian maka Pemerintah berkewajban untuk gitu, mungkin?! KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Ya habis itu hasil betul, itu betul nanti bisa anu multi tafsir. OK, ngapain saja?! Tegaskan saja. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Tambahan kalimat, setiap pengalihfungsian. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Pemerintah berkewajiban untuk melindungi petani. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Nggak besar jadi urusan Pak. Setiap pengalihfungsian Pemerintah berkewajiban untuk dan seterusnya. NY. MAHSUSOH UJIATI/F-PPP: Maksudnya petani. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Petani yang dialihfungsikan kan?! Yang lahannya dialihfungsikan kan?! Yang mengalih. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Pemerintah berkewajiban untuk melindungi petani. Jadi betul itu Pemerintah sewajarnya melindungi dengan beberapa syarat mewajibkan untuk mengalih fungsi, bukan?? KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Nah ini harus didekatkan., petani siapa ini kan gitu? Tidak hanya petani, petani yang belum cukup?!
34 ARSIP DPR RI SYAMSU HILAL/F-PKS : Sejarahnya begini Pak. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Iya petani yang lahannya yang dialihfungsikan. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Itu pemikiran sudah masuk kok main hapus saja. Nggak kalau ide itu bagus dari manapun pasti berharga berarti juga anggota. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Ya iya lainnya juga dialihfungsikan, kan keinginannya terserah dari forum~ yang penting dialih. Yang mengalihfungsikan gitu? 0 boleh, aktifya?! OK~ yang mengalih. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Akibat luas tanahnya tidak cukup untuk mengalih. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Petani yang mengalihfungsikan, DRS. MARDJONO/F-PDIP : Akibat. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Yang mengalihfungsikan lahannya, DRS. MARDJONO/F-PDIP : Akibat. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Lahannya dulu, akibat. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Akibat. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Nanti dari bahasa nanti. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Akibat. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak ya, koma Pemerinta11, sudah otomatis di atas ada berkewajiban tadi? Tidak usah, pemerintah, jadi koma yang layak, koma yang nggak usah pakai tengah berarti, mencarikan gitu, mencarikan dalam pengganti yang tempat dan letaknya diputuskan berdasarkan prinsip yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. N anti dari bahasa tolong koreksi! Silakan Bu! OVI (PEMERINTAllIAHLI BAHASA) : Terima kasih Pimpinan. Ini hanya ada satu kata yang berlebih saja yaitu kata yang itu tidak perlu berdasarkan prinsip berkeadilan dan berperikemanusiaan kurang "e" itu lalu yang layak dan mencarikan itu kama harusnya diganti. saja dari bahasa. Kebutuhan hidup yang layak dan mencarikan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak komanya hilang dan mencarikan lahan pengganti yang tepat dan, yang tempat dan letaknya diputuskan berdasarkan prinsip, iya tepat dan letaknya sarna yang letaknya diputuskan berdasarkan prinsip berkeadilan dan berperikemanusiaan. Iya,
35 ARSIP DPR RI KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Bukan dengan hidup yang layak dan bukan mencarikan. Itu anu pemerintahnya yang mempunyai kewajiban. Makanya kalau koma kan mestinya bukan mencarikan itu kembali ke Pemerintah~ berkewajiban. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Menurut saya dengan malah, dengan mencarikan, dengan ya!? KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Sebenarnya kajian untuk melindungi kepentingan petani yang mengalihfungsikan lahan. lni kan anak kalimat!? Bukan dengan petani yang mengalihfungsikan lahannya akibat luas lahan tanahnya yang tidak cukup rnemenuhi kebutuhan hidup yang layak dengan mencarikan. Dihitung. DRS. MARDJONO/F-PDIP : Yang layak dengan mencarikan. Tanpa koma dengan gitu!? KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Dengan mencarikan, berarti Pemerintah masih punya kewajiban. Gitu Bu Ya!? DRS. MARDJONO/F-PDIP : Ya sekedar ilustrasi Bapak Ibu bahwa ini kan apa narnanya ayat atau pasal afirmatif dan itu sebenarnya turunan dari Undang-Undang Dasar, karena memang Undang-Undang Dasar Pemerintah nggak habis dibentuk jadikan itu memang untuk melindungi .... , iya seluruh rakyat. Sebab untuk hidup sejahtera lah karena kita sedang ngomong petani maka itu juga bagian dari seluruh rakyat. Jadi afirmatif kasat ini saya kira tepat. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMAIF.PKS Jadi hitam dulu?! Iya. Dah flooring setuju? Bisa? ZAQIU RAHMAN (LEGAL DRAFTER DPR) : Mohon izin Pimpinan, Legal Drafter Pimpinan. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Ya silakan! LEGAL DRAFTER DPR/ZAQIU RAHMAN Menurut kami ketentuan ayat ini tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam RUU lnl Pirnpinan, karena di dalam RUU ini kan diatur bahwa alih fungsi itu dilarang Pimpinan, sementara ayat 3 ini memungkinkan petani untuk mengalihfungsikan lahannya Pirnpinan. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Kalau ini tadi ada~ ini akibat desakan tadi karena ini mengolah tidak mungkin. Atau misalnya mau dibikin komentar. lahan sernpit, dia untuk DRS. MARDJONO/F-PDIP : Sebentar, sebentar Pak Ketua. ltu menga apa mengalihfungsikan itu dari Pak Dirjen ya?! Apa mungkin rnaksudnya begini kepada para petani yang lahannya dialihfungsikan... KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Tadi saya sudah begitu.
36 ARSIP DPR RI SYAMSU HILAL/F-PKS : Pak Mardjono~ sejarahnya itu begini Bapak waktu itu ya siapa namanya Pak Rusman jadi dia bilang ada petani-petani yang tanah misalnya dia punya satu hektar tiba tiba mungkin karena warisan harus dibagi-bagi-bagi tinggal sedikit gitu lho~ nah ini kalau misalnya sudah mau di~ kalau tinggal sedikit dia kan harus bikin rumah gitu misalnya apa di terpaksa dialihfungsikan misalnya untuk rumah. Nah bagaimana dengan hal ini gitu~ saya kira tahu betul juga. Apa namanya kan di legal drafter seolah-olah ini memberikan peluang bagi orang apa namanya bisa saja nantinya menghikang walaupun ya namanya apa nama orang hajat itu kan tidak hanya di tingkat pusat tapi juga tidak di kalangan orang atas tapi juga kalangan bawah bisa saja dipe11garuhi orang kemudian tanah dia lahan dideparmentasi ya dibuat kecil-kecil-kecil atas nama siapa-siapa akhirnya dia relakan untuk mengalihfungsi. Ya ini peluang emas sebetulnya juga perlu mesti dijaga meskipun kita tetap berpihak kepada petani tapi jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain justru memanfaatkan peluang adanya ayat ini, gitu. Gimana caranya gitu~ supaya juga tetap berjalan jangan ada itu peluang-peluang seperti nantinya gitu. ini mengakibatkan alih fungsi DRS. MARDJONO/F-PDIP : Untuk menjaga kemungkinan terasa oleh sebab itu maka saya mengusulkan itu bawa, ini konteknya dalam hal terjadi pengalihfungsian baik oleh pemerintah maupun oleh institusi yang minta izin pada pemerintah. Maka kepada petani yang lahannya memang tidak cukup untuk hidup layak wajib dilindungi. Jangan sudah diganti duit~ sudah, harus dicarikan lahan pengganti gitu. Ya makanya ini kita luruskan pengertiannya~ yang diberikan alternatif-alternatif ini adalah ini yang memang dalam kawasan itu petani yang lahannya tidak cukup kemudian dialihkan jangan terus tambah jadi gurem menjadi gurem seperti yang dimaksud pak Bomer. Tetapi dengan adaya pengalihfungsian ini justru si petani ini mendapat kesempatan untuk mendapat penggantian itu di lokasi lain yang luasnya lebih mencukupi sekaligus memperluas lahan pertanian. MASDUKI BAIDLOWII F-PKB Begini, kalau yang dimaksud pak Mardjono semua nanti orang yang punya lahan di lahan pertanian berebut seperti itu. Justru ini alih fungsi si ayat 3 yah, itukan memang orang kecil yang terpaksa tadi itu yang diceritakan pak Rusman itu disini sebenarnya pemerintah waktu itu pemerintah hanya berkewajiban membeli. Ketika sudah sampai pada kewajiban membeli selesai~ kalau kemudian pemerintah masih memberikan lagi itu semua orang akan berebut untuk mengalihfungsikan harus mengadakan lagi sperti dengan alasan terpaksa dan gagallah semuanya itu. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Sebetulnya lahannya itu tidak dialihfungsikan, ya tetapi dia dikasih pengganti lahan, ya petaninya yang pindah gitu, bukan lahannya diganti lalu dicarikan pengganti lahan untuk lahan penggantian itu, bukan. Lahannya tetap dipertahankan, cuma dia menginginkan dia ini saya pakai, otomatis ketika ya harus dilepas. Bapak tidak boleh membangun rumah disini, oleh karena itu pemerintah diwajibkan mencari penggantilah disini. MASDUKI BAIDLOWII F-PKB Jadi penjelasannya 2 kemungkinan itu, saya kita itu saja. DRS. H. MARDJONO, M.M., PH.DI F-PDIP Saya mengajak yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum kecuali kecuali untuk kepentingan umum sebagimana diatur pada pasal 44 ayat (2). Jadi dalam hal pengalihfungsi dalam kepentingan hukum umum, mental nyambung, setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah pertanian dan seterusnya wajib mengembalikan dibaca dari ayat 1 sampai 50, segala perlJlnan
37 ARSIP DPR RI keadaan tanah ke semula. Pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan petani tanahnya tidak layak dan seterusnya, mencarikan lahan pengganti ini masih dalam satu konteks, dalam hal pasal 50~ dari ayat 1 itu, jangan ditafsirkan macam-macam dimana orangnya yang kepengin menggantL bukan, atau kepengin mengalihfungsikan, bukan, tetapi dari segala bentuk perijinan termasuk fungsi perannya batal demi hukum kecuali untuk kepentingan umum. Dalam pengertian kepentingan umum maka ada ayat 2 dan 3. KETUA RAPAT/IR. H. SUSWONO, MMA/F.PKS Ya spirit hati yang ini munculnya ayat ini seperti tadi contohnya di bawah ini orang terpaksa harus mau ya tidak ada satu-satunya hartanya itu lahan itu, dia pengin itu bangun rumah. Ini muncul, pak Rusman memunculkan itu. DRS. H. MARDJONO, M.M., PH.DI F-PDIP Itu boleh-boleh saja, tapi yang kita bahsa pasal 50, yaitu untuk kepentingan umum, gitu lho. z. LEANDER OHOIWUTUNI F-PDS Pimpinan saya boleh tambah sedikit, dalam konteks ini saya pikir apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi sudah tepat, maka usul saya redaksionalnya itu kita hilangkan kata pengalihfungsian. Saya pikir redaksional pertama itu sudah tepat, ahli bahasa tinggal menambahkan sehingga sesuai dengan awalnya, dan itu yang dikehendaki oleh legal drafter gitu lho, terima kasih. PEMERINTAH/SUPRAHTOMOIKARO HUKUM/DEPTAN Pak ketua kalau diperkenankan, jadi saya agak terganggu dengan pertanyaan dari legal drafter tadi, saya pertama kalikan ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya kalau sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan itu pokoknya tidak ada boleh ada alihfungsi, itu prinsip, tetapi itu demi kepentingan umum tadi maka bisa dilakukan lalau ada penggantian, jadi boleh, walaupun itu dilarang tapi kalau untuk kepentingan umum kitu boleh. Yang kedua itu tidak mungkin dipertahankan ketika ada bencana, yang ketiga ini adalah suatu esepsi, esepsi ini maksudnya adalah bagaimana kalau suatu petani atau keluarga petani dia hanya rniliki luas lahan segitunya anaknya juga anak, tetapi lahannya sudah tercakup dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan tadi, lalu jalam keluarnya bagaimana?Diskusi inikan sama dengan diskusi waktu larangan pemotongan hewan betina bertanduk besar itu, pada prinsipnya hewan beetina bertanduk itu dilarang dipotong, nan ini sarna dengan itu. Tapi ketika anaknya mau sunat, mau sekolah, masuk ke rumah sakit~ terus bagairnana, ya boleh aja tapi jangan dipotong sekarang. Oleh karena rumah potong menyediakan anggaran untuk beli itu. Tapi tetap tidak tidak dipotong, disini sebenarnya yang saya tangkap dari pak Idham mauoun pak Rusman itu mengatakan itu jangan sama sekali ditutup, mestinya itu tetap menjadi lahan pertanian pangan disitu tetapi di jual juga boleh, kalau tidak ada yang beli pemerintah yang wajib membeli, kira-kira begitu. Nah sekarang kalau pemerintah tidak bisa misalnya ditawarkan mau tidak kamu pindah kesana, masuk kedalam perda yang mengatakan disini adalah lahan pertanian pangan berkelanjutan, yuk kalau kamu mau ini saya sediakan, jadi ada 2 jalan bisa jadi dibeli oleh pemerintah bisa jadi juga nik disediakan lahan yang lebih luas begitu kira-kira. itu boleh walaupun itu pertama kali KETUA RAPAT/IR.H. SUSWONO, MMA/F.PKS Jadi begini saja pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan petani yang menginginkan untuk dialih fungsikan, tapi kan tidak boleh. Nah oleh karena itu itu tadi atau mencarikan lahan pemerintah mencarikan solusi apakah harus membeli pengganti pindah kesana karena ini sudah menjadi lahan pertanian berkelanjutan begitu. MASDUKI BAIDLOWII F-PKB Begini pimpinan, kalimat di ayat (3) itu sebenarnya sudah memadai, hanya saja harus ada anak kalimat yang lain memberikan alternatif pembelian oleh negara. Kalau
38 ARSIP DPR RI lahan pengganti~ yang kalimat ayat (3) makanya langsung atau saja slldah~ ahli bahasalah yang merumuskannya, begitu saja jangan bingung-bingung. itu hanya menggambarkan tentang mencari DRS. H. MARDJONO, M.M., PH.DI F-PDIP Penjelasan pak Suprahtomo sudah cukup jelas, internal pemerintah saja dahulu, apa yang di lakukan Suprahtomo dirumuskan oleh ahli bahasa di dalam fraksi pemerintah, masih ada waktu kita masih ada waktu, ini sudah jam 11.00 ini~ jadi kita cukup besok kita lanjutkan. Baik ya jadi kita bisa nanti sampai besok mudah-mudahan sudah ada rumusan yang pas nanti kita bisa lanjutkan mulai dari bab IX sambil nanti rumusan ayat (3) sudah bisa di rumuskan oleh pemerintah. KETUA RAPAT/DRS.H.M. SYARFI HUTAURUKJ F-PG Baik bapak/ibu sekalian ada 1 catatan masukan dari legal drafter dan yang lain lain, besok kita akan masuk ke pasal 54~ tentang pegawasan, habis itu masuk ke sistern informasi kemudian adalah yang paling menjadi sorotan adalah soal sangsi pidana, bab XVI tentang ketentuan pidana, berkembang dalam diskusi kita ada menginginkan dari Prof. Bomer sangsi pidana itu tidak boleh alternatif, kalau bisa komulatif. Bahkan lebih tegas kalau bisa minimal sekian, banyak yang sudah membaca ini, jangan nanti setelah kita buat UU ini tahu-tahu itu memberatkan para petani. Denda 50 juta kurungan minimal 2 tahun, jadi semuanya yang kena adalah petani. Jadi oleh sebab itu menurut kami ketentuan pidana akan lebih baik pak Dirjen, bidang kalau bisa kita bisa ke ahli PUU departemen hukum dan ham. Pada saat kita membahas saya ingat saat membahas UU tata ruang semuanyakan kencang itu, minimal 3 tahun, minimal denda 500 juta, minimal, setelah dikonsultasikan di ahli PUD baik di setneg dan lain-lain itu batal semua, jadi itu bagi apalagi untuk salah contoh, setiap orang yang yang harus dipakai alternatif, melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan/atau denda paling sedikit 50 juta pak. Kalau seandainya petani dikampung melakukan ini, paling sedikit dia satu tahun karena hakim ya tidak alternatif lain sedikit 1 tahun ya dikasih 1 tahun, 50 juta ya 50 juta, dari mana petani kita pak, DRS. H. MARDJONO, M.M., PH.DI F-PDIP Pak ketua saya kira kita semjua cukup punya kebijakan disitu, UU ini dibuat tidak untuk menzalimi rakyat, kalau betul dibuat zalim itu namanya justru ada satu hal, itu sendiri, dialihkanpun sudah dilarang-Iarang, kemudian dihukum tanah tanahnya hukumnya berat banget, itu mohon dipertimbangkan, kalau rno dihukum tingginya gak tinggi-tinggi banget 10 tahun gitu lho. Sedangkan korupsi saja 4 tahun 5 tahun gitu Iho yang miliaran lho. apa tidak zalim gitu lho. Oleh karena KETUA RAPAT/DRS.H.M. SYARFI HUTAURUKJ F-PG Ya jadi ini sudah kita diskusikan lama, tapikan kita tetap bertahan pada semangat minimal, kan begitu. HJ. MAHSUSOH UJIATII F-PPP Sejak kemarin kita llsul tidak ada minimal, dihilangkan, tapi kata pak Bomer nanti dimanfaatkan oleh asing, oleh apa~ sekarang pak Bomer keberatan lagi. KETUA RAPAT/DRS.H.M. SYARFI HUTAURUKJ F-PG Jadi kita mintakanlah kepada pemerintah~ departemen hukum dan ham untuk menelaah soal sangsi pidana. PEMERINTAH/SUPRAHTOMO/KARO HUKUM/DEPTAN Tidak ada pak ketua, sebenarnya rumusan dari direktur PUU sudah disusun memang betul, hanya minta alternatif, yang kedua hanya minta minimal. 2 point in yang
39 ARSIP DPR RI aisampaikan, kemudian ada tambahan-tambahan, tambahan-tambahannya ada yang lebih mengerikan juta tambahan-tambahannya itu, yang ketiga, namnpaknya lebih pijak ketika rumusan-rumusan waktu Baleg, olek kaena itu kalau Baleg memang betul masih menggunakan komulasi dan minimum, maka kalau saja komulatif itu menjadi alternatif dan yang minimum itu dihilangkan, saya pikir yang dari Baleg itu sudah bijak begitu. Atas dasar itulah maka kemarin walaupun sudah dikirimkan dari Dr.. Haryono tidak kita masukkan yang lainnya ternyata lebih mengerikan. Ya memang selalu begini, kita itu harus lebih betul hati-hati betul, tentunya mengkriminalisasi warga negara sendiri jangan sampai wong itu sebetulnya betul kata pak Mardjono, wong barang-barangnya sendiri Iho, kejem banget pemerintah ini, saya pikir itu filosofi yang cukup bijak, oleh karena itu mengkriminalkan rakyat sendiri ya jangan terlalu super ya tapi kan itu disepakati oleh bapak/ibu sekalian kalau tidak usah paskai minimum sudah bisa apalagi kalau itu pakai alternatif jadi super bijak begitu. KETUA RAPAT/DRS.H.M. SYARFI HUTAURUKJ F-PG Jadi kadang-kadang terlalu tinggi kekhawatiran apa namanya asing, pengusaha tidak asing, adalah rakyat kita besar, tapi yang kena ini kan tidak pengusaha besar, sendiri, artinya okenya kita sepakati alternatif. Baik itu saja sampai besok jam 08.00 WIB. Baik jadi kita skor sampai besok jam 08.00 WIB. KETOK PALU 1 (SATU) KALI RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 23.00 WIB. _a.o. Ketua Rapat Sekretaris, Basuki Usdekiawao, S.Sos,M.Si NIP.196004041982031005