Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.4 Juli 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 104-118 DOI: Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021 Arya Ramadhan Universitas Jambi Iskandar Sam Universitas Jambi Fredy Olimsar Universitas Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia Korespondensi Penulis: Abstract. This study aims to analyze the financial performance of the regional government of Merangin Regency for 2018-2021 in terms of: (1) Regional Financial Independence Ratio, (2) Ratio of Effectiveness and Efficiency of Local Own Revenue, (3) Harmony Ratio and (4) Growth Ratio. Research This is a descriptive quantitative research. Data collection techniques in this study used documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis with the formula: Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness and Efficiency Ratio of Local Own Revenue, Harmony Ratio and Growth Ratio. The results of this study indicate that the Financial Performance of the Regional Government of Merangin Regency is seen from: (1) The Regional Financial Independence Ratio in the relationship pattern is classified as an instructive relationship pattern because the average ratio is 8.14%. (2) It is known that the effectiveness and efficiency of PAD is quite effective with an average ratio of 98% and the efficiency ratio of PAD is classified as inefficient with an average ratio of 102%. (3) It is known that the average regional operating expenditure is still very high with an average of 82% compared to an average capital expenditure of 18% so that it can be said that Merangin Regency still pays little attention to regional development. (4) Growth Ratio It is known that PAD growth has experienced quite good growth. Keywords: : Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness and Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021 dilihat dari: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, (3) Rasio Keserasian dan (4) Rasio Pertumbuhan.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan rumus: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dilihat dari: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 8,14%. (2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Received Mei 30, 2023; Revised Juni 2, 2023; Juli 22, 2023 *Arya Ramadhan,
Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.4 juli 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 104-118 Pendapatan Asli Daerah diketahui efektivitas PAD tergolong cukup efektif dengan rata- rata rasio sebesar 98% dan rasio efisiensi PAD tergolong tidak efisien dengan rata-rata rasio sebesar 102%. (3) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 82% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 18% sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Merangin masih kurang memperhatikan pembangunan daerahnya. (4) Rasio Pertumbuhan diketahui bahwa pertumbuhan PAD secara rata-rata mengalami pertumbuhan positif namun masih dalam kategori rendah Kata kunci: : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan LATAR BELAKANG Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi untuk efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah konsep keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah daerah serta DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Darise, 2006) Kinerja keuangan adalah suatu kondisi yang menggambarkan keuangan suatu instansi atau organisasi dimana akan dilakukan analisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan. Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap kondisi keuangan yang dapat menjadi informasi baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang (Dangnga & Haeruddin, 2018) Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan dinilai dari kemampuan organisasi dalam menyediakan layanan publik yang murah dan berkualitas. Pengukuran kinerja ini berarti untuk memperhitungkan tanggung jawab organisasi dan manajer dalam memberikan pelayanan publik yang lebih positif. Akuntabilitas bukan hanya kapasitas 105 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2021 untuk membuktikan bagaimana anggaran publik dipakai, tapi juga kapasitas untuk menunjukkan bahwa anggaran publik sudah dipakai secara ekonomis, efisien serta efisien (konsep nilai uang). Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah wajib berdampak pada kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan pada publik begitu juga dipersyaratkan oleh publik (Halim & Kusufi, 2014) Salah satu wujud keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya dapat diamati dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah agar dapat diketahui tingkatan keberhasilannya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. APBD bisa dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Anggaran dapat menjadi gambaran kinerja serta kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai serta mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di daerah masing-masing. Merangin adalah salah satu dari 11 (sebelas) kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jambi yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Berikut ini data terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Tabel 1. 1 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Tahun Kabupaten Merangin tahun 2018-2021 Pendapatan % 2018 2019 2020 2021 Anggaran 1.332,97 M 1.497,44 M 1.467,98 M 1.367,12 M Realisasi 1.334,26 M 1.508,60 M 1.370,62 M 1.375,63 M 100,10 100,74 93,37 100.62 Sumber : (djpk.kemenkeu.go.id, 2022) Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2018 melebihi target yang dianggarkan yaitu sebesar 100.10 %. Pendapatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan juga melebihi target yang dianggarkan yaitu terealisasi sebesar 100.74%. Pada tahun 2020, anggaran pendapatan daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan realisasi anggaranya juga 106 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.4 juli 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 104-118 menurun yaitu sebesar 93.37%. Selanjutnya pendapatan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan juga melebihi target yang dianggarkan yaitu terealisasi sebesar 100.62%. Tabel 1. 2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Tahun Kabupaten Merangin tahun 2018-2021 Belanja % 2018 2019 2020 2021 Anggaran 1.392,79 M 1.493,44 M 1.675,93 M 1.509,16 M Realisasi 1.314,90 M 1.448,97 M 1.422,30 M 1.495,15 M 94,41 97,02 84,87 99,07 Sumber : (djpk.kemenkeu.go.id, 2022) Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja daerah pada Kabupaten Merangin mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pendapatan pada tahun 2018, belanja daerah terealisasi sebesar 94.41%. Pada tahun 2019 belanja daerah terealisasi sebesar 97.02%. Anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan terealisasi sebesar 84.87%. Selanjutnya anggaran belanja daerah pada tahun 2021 mengalami penurunan dan terealisasi sebesar 99.07%. Tabel 1. 3 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2018-2021 Realisasi Defisit/Surplus Tahun 2018 2019 2020 2021 Pendapatan 1.334,26 M 1.508,60 M 1.370,62 M 1.375,63 M Belanja 1.314,90 M 1.448,97 M 1.422,30 M 1.495,15 M 19,36 (Surplus) 59,63 (Surplus) -51,68 (Defisit -119,52 (Defisit) Sumber : (djpk.kemenkeu.go.id, 2022) Dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi jika dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Merangin merupakan Kabupaten yang mengalami defisit secara signifikan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya. Khususnya pada 2 tahun terakhir, Kabupaten Merangin mengalami defisit anggaran sebesar 51,68 M pada tahun 2020 dan sebesar 119,52 M pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya program kinerja keuangan 107 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2021 pemerintah daerah yang baik dengan target yang telah ditetapkan pada Kabupaten Merangin. KAJIAN TEORITIS Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik sehingga laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi laporan pengelolaan keuangan kepada pihak yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran merupakan focal point sebagai landasan operasional organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi harus patuh terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sifat dari pelaksanaan anggaran dalam sektor publik adalah mandatory (Halim & Kusufi, 2014). Pada organisasi sektor publik, keberhasilan dapat dinilai dari kemampuan organisasi dalam menyediakan layanan publik yang ekonomis serta bermutu kepada masyarakatnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam memperhitungkan capaian strategi dengan tolak ukur kinerja yang telah diresmikan. Tolak ukur kinerja itu dapat berbentuk pengukuran kinerja keuangan ataupun non keuangan. Pengukuran kinerja ini sangat berguna untuk memperhitungkan akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Artinya, bahwa setiap dana anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah wajib berdampak positif terhadap kepentingan dan juga kebutuhan publik sesuai dengan tuntutan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada publik (Halim & Kusufi, 2014). Menurut Sari (2021) Kinerja keuangan adalah suatu kondisi yang menggambarkan keuangan suatu instansi atau organisasi dimana akan dilakukan analisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan. Kinerja keuangan juga dapat menunjukan bagaimana pemerintah memperoleh keuangannya dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemeritah dalam mengelolah keuangan daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan (R et al., 2020). Hasil analisis rasio keuangan 108 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.4 juli 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 104-118 ini bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu (Taufik et al., 2021) METODE PENELITIAN Metode Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian (Sujarweni, 2022). Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi secara tidak langsung dengan menganalisis Laporan Realisasi APBD Kabupaten Merangin periode 2018-2021 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang akan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Selain itu, analisis data pada penelitian ini juga menggunakan Analisis Rasio Keuangan. Rasio yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: No 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Rasio Pengukuran () x 100% 2 Rasio Efektivitas Efisiensi Asli dan Pendapatan Daerah 3 Rasio Keserasian Rasio Efektivitas = 100% 100% Rasio Belanja Operasi = Rasio Efisiensi = x x Rasio Belanja Modal =
109 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2021 4 Rasio Pertumbuhan Pertumbuhan tahun t = () () x 100% (Sumber: Mahmudi, 2010) HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) seperti Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Zuhri & Soleh, 2016). Tabel 4. 1 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Derah Kemampuan Daerah Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi Kemandirian (%) 0,00 - 25,00 25,00 - 50,00 50,00 - 75,00 75,00 - 100,00 Pola Hubungan Instruktif Konsultatif Partisipatif Delagatif Sumber: (Halim, 2008) Tabel 4. 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin 2018-2021 Total Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pinjaman Daerah Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian Tahun Keterangan 2018 89,304,559,027,72 1,196,527,787,007,90 2019 106,160,970,249,67 1,335,285,267,486,75 2020 100,322,387,750,97 1,212,946,036,307,04 2021 107,879,827,143,34 1,215,423,156,196,00 Total Rata-rata 7,46% 7,95% 8,27% 8,88% 32,56% 8,14% Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Merangin (diolah) Berdasarkan perhitungan pada 4.2 menunjukan bahwa bantuan dari pihak eksternal dalam hal ini bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 sebesar Rp.1,196,527,787,007,90, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 11,59% atau sebesar Rp.1,335,285,267,486,75. Pada tahun 2020 sebesar Rp.1,212,946,036,307,04 atau 110 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.4 juli 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 104-118 mengalami penurunan sebesar 9,16% dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,20% menjadi Rp.1,215,423,156,196,00. Selama periode 2018 sampai dengan 2021 secara rata-rata kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Merangin hanya mencapai angka sebesar 8,14% dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Berawal pada tahun 2018 rasio kemandirian sebesar 7,46% kemudian naik menjadi 7,95% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 rasio kemandirian sebesar 8,27% kemudian naik menjadi 8,88% pada tahun 2021. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangan kabupaten Merangin masih tergolong dalam pola hubungan Instruktif karena masih dalam interval 0% - 25,% dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada emerintah daerah itu sendiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2019) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2012-2015 dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong rendah dengan pola hubungan instruktif. Rata-rata rasionya sebesar 17,71%. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Merangin pada penelitian ini dimana rata-ratanya hanya sebesar 8,14% dan kinerja keuangannya tergolong rendah. Menurut Susanto (2019) kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan porsi pendapatan yang bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Mataram masih sangat tergantung terhadap bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat dan belum mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri. 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tabel 4. 3 Kriteria Rasio Efektivitas PAD Persentase >100% 100% 90% - 99% 75% - 89% <75% Kategori Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Sumber: (Mahmudi, 2010). 111 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2021 Tabel 4. 4 Rasio Efektivitas Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021 Pendapatan Asli Target Penerimaan Daerah PAD 98,456,989,013,43 89,304,559,027,72 106,160,970,249,67 102,584,921,504,97 100,322,387,750,97 100,411,729,724,43 107,879,827,143,34 111,262,174,504,00 Efektivitas PAD 90,70% 103,49% 99,91% 96,96% 391% 98% Keterangan Tahun 2018 2019 2020 2021 Total Rata-rata Cukup Efektif Sangat Efektif Cukup Efektif Cukup Efektif Cukup Efektif Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Merangin (diolah) Pada tahun 2019 rasio efektivitas PAD Kabupaten Merangin meningkat menjadi 103,49% dimana tingkat PAD diatas target penerimaan adalah pajak dan lain- lain PAD yang sah sedangkan penerimaan dibawah target adalah retribusi daerah. Pada tahun ini secara keseluruhan, rasio efektivitas PAD nya tergolong sangat efektif karena mencapai angka diatas 100%. Hal ini disebabkan oleh realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas pada tahun 2019 cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 103,49%. Kenaikan rasio efektivitas tahun 2019 ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dari realisasi lain-lain PAD yang sah sehingga berdampak pada penerimaan PAD Kabupaten Merangin dan tingkat efektivitas PAD. Pada tahun 2020 rasio efektivitas Kabupaten Merangin mengalami penurunan sebesar 3,57% menjadi 99,91% dimana tingkat PAD diatas target penerimaan adalah lain-lain PAD yang sah sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, rasio efektivitas pada tahun 2020 tergolong cukup efektif karena realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh penurunan dari beberapa komponen PAD yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun 2021 rasio efektivitas Kabupaten Merangin mengalami penurunan kembali sebesar 2,95% menjadi 96,96% dimana PAD yang diatas target adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah tidak mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, rasio efektivitas pada tahun 2021 tergolong cukup efektif. 112 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.4 juli 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 104-118 Menurut uraian diatas kinerja keuangan Kabupaten Merangin jika dilihat dari rasio efektivitas tergolong cukup efektif dengan rata-rata dibawah 100% yaitu 98%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Merangin juga dapat memiliki kinerja keuangan yang sudah cukup baik jika dilihat dari rasio efektivitasnya dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncakan. Namun, untuk mempertahankan maupun meningkatkan kefektivitasnnya, Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi-potensi pendapatannya yang telah ada misalnya pajak daerah. Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Tabel 4. 5 Kriteria Rasio Efisiensi PAD Persentase <10% 10% - 20% 21% -30% 31% - 40% >40% Kategori Sangat Efisien Efisien Cukup Efisien Kurang Efisien Tidak Efisien Sumber: (Mahmudi, 2010) Tabel 4. 6 Rasio Efisiensi Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021 Realisasi Belanja Daerah Efisiensi PAD 99% 96% 104% 109% 407% 102% Realisasi Pendapatan Tahun Keterangan 1,314,901,386,617,91 1,334,262,666,035,62 1,448,966,662,740,68 1,508,597,828,736,42 1,422,295,188,994,25 1,370,620,154,058,01 1,495,146,655,793,28 1,375,629,216,071,34 Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien 2018 2019 2020 2021 Total Rata-rata Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Merangin (diolah) Tidak Efisien Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 menunjukan bahwa rasio efisiensi PAD Kabupaten Merangin tahun 2018 sebesar 99% dan tergolong tidak efisien. Hal tersebut disebabkan karena realisasi belanja daerah lebih kecil daripada realisasi pendapatan. Pada tahun 2019, rasio efisiensi turun sebesar 3% menjadi 96%. Hal tersebut 113 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2021 disebabkan karena terjadinya kenaikan pada anggaran pendapatan daerah yang cukup tinggi dari komponen PAD yaitu pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2020, rasio efisiensi Kabupaten Merangin mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 8% menjadi 104% dan tergolong tidak efisien. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh penurunan pendapatan dari komponen PAD yaitu Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pada tahun 2021, rasio efisiensi Kabupaten Merangin kembali mengalami kenaikan menjadi 109% dan tergolong tidak efisien. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan belanja operasi dan belanja modal. Kenaikan belanja selalu dikaitkan dengan peyesuaian terhadap inflasi akan tetapi pemerintah Daerah harus tetap mengendalikan belanja daerah sehingga anggaran yang dikeluarkan akan lebih kecil. Selama periode 2018 sampai dengan 2021 tingkat efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Merangin tergolong tidak efisien karena rata-rata rasionya diatas 100% yairu sebesar 102%. Hal tersebut disebabkan oleh total belanja daerah yang masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Merangin sudah dapat menekan belanja daerah daripada tahun sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperoleh masih sedikit dibandingkan dengan belanja daerahnya. Pada tahun 2021 realisasi belanja daerahnya kembali meningkat dan jumlah pendapatan yang diperoleh masih sedikit dibandingkan dengan belanja daerahnya 3. Rasio Keserasian Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Zuhri & Soleh, 2016). Rasio keserasian terdiri dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja (Anim, 2016). 114 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.4 juli 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 104-118 Tabel 4. 7 Rasio Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021 Tahun 2018 2019 2020 2021 Total Rata-rata Belanja Operasi 1,107,660,000,749,91 1,222,238,000,897,99 1,147,620,072,593,42 1,152,261,318,074,42 Total Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi (%) 84,24% 84,35% 80,69% 77,07% 326% 82% 1,314,901,386,617,91 1,448,966,662,740,68 1,422,295,188,994,25 1,495,146,655,793,28 Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Merangin (diolah) Rasio belanja operasi Kabupaten Merangin pada tahun 2018 sampai dengan 2021 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 82%. Pada tahun 2018 rasio belanja operasi menghasilkan persentase sebesar 84,24% dan mengalami kenaikan sebesar 0,11% pada tahun 2019 sehingga nilai persentase nya naik menjadi 84,35%. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan, tahun 2020 sebesar 3,66% sehingga nilai persentase rasio belanja operasi kabupaten merangin turun menjadi 80,69% dan tahun 2021 sebesar 3,62% sehingga nilai persentase rasio belanja menjadi 77,07%. Tabel 4. 8 Rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021 Tahun 2018 2019 2020 2021 Total Rata-rata Belanja Modal 207,241,385,868,00 226,728,661,842,69 274,675,116,400,83 342,885,337,718,86 Total Belanja Daerah Rasio Belanja Modal (%) 15,76% 15,65% 19,31% 22,93% 74% 18% 1,314,901,386,617,91 1,448,966,662,740,68 1,422,295,188,994,25 1,495,146,655,793,28 Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Merangin (diolah) Rasio belanja modal Kabupaten Merangin pada tahun 2018 sampai dengan 2021 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 18%. Pada tahun 2018 rasio belanja modal pada kabupaten Merangin sebesar 15,76%. Pada tahun selanjutnya mengalami penurunan sebesar 0,11% sehingga rasio belanja modal kabupaten Merangin pada tahun 2019 menghasilkan persentase sebesar 15,65%. Pada dua tahun terakhir, kabupaten merangin mengalami kenaikan pada rasio belanja modal, tahun 2020 mengalami 115 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2021 kenaikan yang signifikan sebesar 3,66% sehingga nilai persentasenya juga naik menjadi 19,31% dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,62% menjadi 22,93%. Menurut uraian analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah belanja operasi relatif lebih besar daripada jumlah belanja modal pada Kabupaten Merangin periode 2018 sampai dengan 2021. Jika dilihat dari tahun ke tahun, pemerintah daerah Kabupaten Merangin sudah memperhatikan pembangunan daerahnya yang ditunjukan oleh rasio keserasian belanja modal yang meningkat setiap tahunnya. 4. Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan (Zuhri & Soleh, 2016). Tabel 4. 9 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Merangin 2018-2021 Tahun 2018 2019 2020 2021 PAD Th t 89,304,559,027,72 106,160,970,249,67 100,322,387,750,97 107,879,827,143,34 PAD Th (t-1) 86,700,000,000,00 89,304,559,027,72 106,160,970,249,67 100,322,387,750,97 Rasio Pertumbuhan 3,00 % 18,88% -5,50% 7,53% Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Merangin (diolah) Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9 jika dilihat dari rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Merangin secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif namun cenderung fluktuatif. Pertumbuhan PAD pada tahun 2018 sebesar 3,00% dan meningkat secara signifikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 18.88%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penerimaan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 24,38% sehingga rasio pertumbuhannya menjadi -5,50%. Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain PAD yang sah. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 13,03% menjadi 7,53% dikarenakan oleh terjadinya kenaikan pada pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. 116 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.4 juli 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 104-118 KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Merangin jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong masih sangat rendah dengan pola hubungan instruktif karena masih termasuk di dalam interval 0%-25% dengan rata-rata sebesar 8,14%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat. 2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin jika dilihat dari rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Kabupaten Merangin tergolong cukup efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 98%. Hal ini disebabkan oleh penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Sedangkan rasio efisiensi PAD Kabupaten Merangin tergolong tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 102%. Hal tersebut disebabkan karena total belanja daerah masih lebih besar daripada pendapatan yang diterima oleh daerah terutama pada tahun 2020 dan 2021. 3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dikarenakan pengeluaran belanja operasi lebih besar dibadningkan dengan belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran 77,07% - 84,35 dengan rata rata rasio belanja operasi sebesar 82% hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai yang meningkat disetiap tahunya di Kabupaten Merangin. Untuk belanja modal berada pada kisaran 15,65%-22,93% dengan rata- rata rasio belanja modal sebesar 18% sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Merangin masih kurang memperhatikan pembangunan daerahnya. 4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin jika dilihat dari rasio pertumbuhan PAD secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif namun masih masuk dalam kategori rendah. 117 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018-2021 DAFTAR REFERENSI Anim, R. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Jurnal EKA CIDA, 1(1), 40-54. Dangnga, M. T., & Haeruddin, M. I. M. (2018). Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat. CV. Nur Lina. Darise, N. (2006). Pengelolaan Keuangan Daerah. PT. Indeks. Halim, A. (2008). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi SektorPublik. Salemba Empat. Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. R, B., Wahyuni, N., & S, S. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Tangible Journal, 5(1), 43-57. Sari, W. (2021). Kinerja Keuangan. Unpri Press Sujarweni, W. (2022). Metodologi Penelitian. Pustaka Baru Press. Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Distribusi - Journal of Management and Business, 7(1), 81-92. Taufik, A., Sugiyanto, E., & Digdowiseiso, K. (2021). Analisis Kesehatan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016-2019. Jurnal Ilmu Dan Budaya, 42(1), 129-153. Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 187-195. Kaur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2), 118 JSR - VOLUME 1, NO. 4, JULI 2023