BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penjelasan dan analisis peneliti, terdapat beberapa kesimpulan terkait perbandingan sanksi poligami dalam hukum keluarga Indonesia dan Turki, yaitu: Pertama, poligami adalah hukum keluarga yang termasuk kedalam hukum perkawinan. poligami dalam syariat Islam diperbolehkan namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Serta bukan sesuatu yang harus dilakukan. Negara-negara Muslim di dunia memiliki interpretasi yang berbed mengen i "polig mi". Contohny Indonesi d n Turki y ng memiliki aturan berbeda dalam hal ini. Dalam hukum Indonesia, poligami tidak dilarang namun dipersempit untuk persyaratannya. Sedangkan Turki merupakan negara sekuler dan poligami dilarang/tidak diakui menurut hukum yang berlaku di Turki. Kedua, di Indonesia pelaksanaan poligami tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sanksi yang dikenakan tergantung pada pengadilan dan yuridiksi masing-masing kasus. Pelaku poligami ilegal dapat menghadapi tindakan hukum, termasuk denda atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada putusan pengadilan. Aturan hukum perkawinan di Turki menyatakan poligami ialah ilegal, meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Namun, secara implisit poligami di Turki tidak diijinkan dan bagi yang melanggar akan terancam mendapatkan penalti (hukuman). Ketiga, perbedaan sistem hukum tersebut mengakibatkan perbedaan sanksi terhadap akibat hukum tersebut. Sanksi terhadap pelaku poligami di Indonesia dan Turki didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang berbeda. Hukum Islam memberikan ruang untuk penerapan sanksi di masing-masing negara dalam hukum nasional yang berlaku di tiap-tiap 58
negaranya, karena sanksi bagi pelaku poligami tidak diatur secara spesifik dalam hukum syariah. B. Saran Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, dan demi kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran, maka peneliti memiliki beberapa saran diantaranya sebagai berikut: Pertama, bagi yang ingin berpoligami tentu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan poligami bukanlah sebagai suatu keharusan. Kedua, dengan dipersempitnya aturan yang berlaku di Indonesia terkait poligami, seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk tidak berpoligami, dan jadilah suami yang setia kepada satu istri. Ketiga, tidak melakukan poligami ilegal karena terdapat sanksi bagi yang melanggar hukum tersebut. Keempat, untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mendapatkan sumber data yang lebih banyak dan terpercaya agar ilmu terus berkembang. 59