CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I PENDAHULUAN I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Ternate menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual. Pada dasarnya LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate selama Tahun Anggaran 2018 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai: 1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Ternate serta hasil-hasil yangdicapai; 4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; 5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Ternate berkaitan dengan sumber- sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan 6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate sebagai akibat pelaksanaan 11
kegiatan selama Tahun Anggaran 2019. I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan, 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor18); 14. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 12
I.3. Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 42 ); 15. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 196); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015). 16. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 195). INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN ATAU ENTITAS AKUNTANSI Kota Ternate adalah salah satu kota yang terletak di sebelah barat Halmahera, Kota ini memiliki sejarah masa lalu karena terkenal dengan rempah-rempah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Ternate pada tanggal 27 April 1999, maka Kota Ternate telah mengalami peningkatan status yang dulunya Kota Administratif menjadi Kotamadya. Sejak berdiri dari Kota Administratif hingga meningkat status menjadi Kotamadya, secara administratif Kota Ternate terdiri dari 3 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 4 kecamatan selanjutnya tahun 2009 dimekarkan kembali menjadi 7 kecamatan antara lain Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Utara. Pada tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2018, Kota Ternate berkembang menjadi 8 kecamatan dengan kecamatan Ternate Barat sebagai kecamatan baru pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate. Secara astronomis, Kota Ternate terletak diantara 0025'41,82" - 1021'21,78" Lintang Utara dan antara 12607'32,14" - 127026'23,12" Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh : Utara : Laut Maluku Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan Timur : Pulau Halmahera Barat : Laut Maluku dan Pulau Sulawesi Luas Kota Ternate adalah 5.709,72 Km2, yang terdiri dari daratan 162,17 Km2 dan lautan 5.547,55 Km2. Seperti umumnya daerah kepulauan yang memiliki ciri yaitu Desa/Kelurahannya merupakan wilayah pesisir, begitu pula dengan Kota Ternate. Dari 78 Kelurahan yang ada di wilayah Kota Ternate, 57 Kelurahan berklasifikasi Kelurahan Pantai sedangkan 21 Kelurahan lainnya berklasifikasi kelurahan bukan pantai. Penduduk Kota Ternate berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 233.208 jiwa yang terdiri atas 118.448 jiwa penduduk laki-laki dan 114.760 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Ternate mengalami pertumbuhan sebesar 2,21 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,21. (Sumber Badan Pusat Statistik Kota Ternate 2019) 13
Ternate memiliki iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dan memiliki dua musim yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Selama tahun 2019, rata-rata suhu tahunan sebesar 27°C suhu udara terhangat mencapai 33 °C di Kota Ternate. Sepanjang tahun 2019 suhu udara tidak mengalami perubahan cuaca ekstrim. Rata-rata dalam setahun, Kota Ternate memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi yaitu mencapai 81%. Pada tahun 2019, tekanan udara sebesar 1011 mb dengan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Desember sedangkan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Februari. Matahari bersinar lebih lama pada bulan Agustus, sementara bersinar lebih cepat pada bulan Januari. VISI DAN MISI Visi Dengan mempertimbangkan keinginan luhur dari para pendiri bangsa dan cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Kota Ternate Tahun 2016-2021 adalah : Terwujudnya Ternate menjadi Kota "Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan" Kota Ternate "BAHARI BERKESAN" 1. Ternate Berbudaya, bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat seatoran sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral Moloku Kie raha pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan adat satoran dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikan sistim nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam prilaku sosial masyarakat. 2. Ternate Agamais, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak- kana dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlaq, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram 3. Ternate Harmonis, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosila budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabdian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, 14
kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok. 4. Ternate Mandiri, artinya menjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistim pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infra struktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahaan investasi. Sekaligus mendorong kreatifitas dan produktifitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat. 5. Ternate berkeadilan, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supermasi hukum, pelindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs). 6. Ternate Berwawasan Lingkungan, artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri, nyaman, dan sehat melalui penataan yang terpadu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial, yang diharapkan memberi ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan city front water dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan. Misi Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Ternate sebagaimana telah diuraikan diatas, maka rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate dalam tahun 2016-2021 ke depan, adalah sebagai berikut: 1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera 2. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais 3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan 4. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim 5. Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari. 15
Organisasi dan Kelembagaan Untuk mencapai Visi dan Misi Kota Ternate, Pemerintahan dibawah kepemimpinan: Walikota : H. Burhan Abdurrahman, SH, MM Wakil Walikota : H. Abdullah Tahir, SH Sekretaris Daerah : Dr. Jusuf Sunya, SP., ME Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Penataan kelembagaan yang telah dilakukan dan perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate membawahi 24 Instutisi Dinas, 7 Institusi Badan Daerah dan 3 Sekretariat, dan perangkat yang terdiri dari 2932 perempuan dan selebihnya laki-laki. Lebih dari separuh jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Ternate (60,58%) merupakan lulusan sarjana dan masih terdapat 19 orang PNS yang hanya berpendidikan SLTP atauapun dibawahnya. Sementara itu, ada 833 orang yang menjabat pada struktur jabatan di seluruh instansi di bawah Pemerintah Kota Ternate. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kota Ternate yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris Daerah membawahi tiga orang Asisten, yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Asisten Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Masing-masing Asisten membawahi sejumlah bagian dalam Sekretariat Daerah dan melakukan koordinasi kegiatan di bidangnya masing-masing. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate berjumlah 1 (satu). Dinas Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Jumlah dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 23 Dinas. 16
Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk Badan, Kantor, dan Satpol PP. Kecamatan Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kepala Kecamatan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate berjumlah 8 (Delapan) kecamatan. I.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1.4.1. Unsur Laporan Keuangan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Ternate, yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD. LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD). 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 3. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 17
5. Neraca Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. 6. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2019. 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, dengan Laporan keuangan BUD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. I.5. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate disajikan dengan urutan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Bab II Ekonomi Makro II. 1 EkonomiMakro II. 2 Kebijakan Keuangan Daerah II. 3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate II. 4 Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal 18
III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab V Kebijakan Akuntansi V.1. Entitas Pelaporan V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan V.3. Kebijakan Akuntansi Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan VI.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) VI.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) VI.3. Neraca VI.4. Laporan Operasional (LO) VI.5. Laporan Arus Kas VI.6. Laporan Perubahan Ekuitas Bab VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Bab VIII Penutup 19
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD II.1. EKONOMI MAKRO Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Ternate yaitu (minimal) : a. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,14 % b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,06 c. Gini Ratio sebesar 0,24 % d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,03 e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 8,26 f. Tingkat Inflasi sebesar 2,02 % g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp10.758.280.000 II.1.1. Tingkat Kemiskinan Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. 20
Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Ternate No Tingkat Kemiskinan Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/turun (%) 1 Kab/Kota (%) 3,00 3,14 4,67 2 Kab/Kota (Ribu Orang) 6,76 7,25 7,25 3 Provinsi (%) 6,02 6,91 14,78 4 Nasional (%) 8,78 9,22 5,01 5 Peringkat Provinsi 10 10 0,00 6 Peringkat Nasional 504 500 (0,79) Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate Persentase penduduk miskin Kota Ternate pada Tahun 2018 sebesar 3.00% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin menjadi 3.14%. Persentase penduduk miskin Kota Ternate masih di atas provinsi dan nasional atau di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Ternate No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/Turun (%) 1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota 0,26 0,62 138,46 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi 0,89 0,89 0,00 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional 1,63 1,55 (4,91) 4 Peringkat Provinsi 10 7 (30,00) 5 Peringkat Nasional 967 393 (59,36) Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Ternate No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/Turun (%) 1 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota 0,05 0,20 300,00 2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi 0,39 0,20 (48,72) 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional 0,41 0,37 (9,76) 4 Peringkat Provinsi 10 5 (50,00) 5 Peringkat Nasional 500 347 (30,60) Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate 21
II.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Ternate, tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tenate Tahun 2019 adalah sebesar 6,06%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. Tabel 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/Turun (%) 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%) 5,91 6,06 2,54 2 Tingkat Pengangguran Provinsi (%) 4,77 5,09 6,71 3 Tingkat Pengangguran Nasional (%) 5,34 5,28 (1,12) 4 Peringkat Provinsi 2 1 (50,00) 5 Peringkat Nasional Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Prov/Kab/Kota Ternate Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,06% sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 5,91% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018. Namun/Dengan demikian TPT Kota Ternate masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Maluku Utara/Nasional yang sebesar 6,71%. dan sebesar (1,12%). II.1.3. Indek Gini (Gini Ratio) Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana : a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Ternate. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kota Ternate Tahun 2019 adalah sebesar 0,24 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. 22
Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kota Ternate No Tingkat Kemiskinan Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/turun (%) 1 Tingkat Kab/Kota 0,34 0,24 (29,41) 2 Tingkat Provinsi 0,336 0,312 (7,14) 3 Tingkat Nasional 0,384 0,382 (0,52) 3 Peringkat Provinsi 1 6 500,00 4 Peringkat Nasional 25 31 24,00 Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate Pada Tahun 2019, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Ternate yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,24. Angka ini turun/naik 0,10 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,34 dan lebih tinggi/rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional. II.1.4.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: a. Rendah (< 60) b. Sedang (60≤IPM<70) c. Tinggi (70 ≤IPM<80) d. Sangat Tinggi ( >80). Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Ternate Realisasi pencapaian IPM Kota Ternate Tahun 2019 adalah sebesar 80,03 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia No IPM (Tingkat) Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/turun (%) 1 Kabupaten/Kota 79,13 80,03 1,14 2 Provinsi 67,76 68,7 1,39 3 Indonesia/Nasional 71,39 71,92 0,74 4 Peringkat Provinsi 1 2,0 100,00 5 Peringkat Nasional 27 27 0,00 Sumber Dokumen BPS Kota Ternate 23
Realisasi pencapaian IPM Kota Ternate adalah sebesar 80,03 poin, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 1,14 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita IPM di Kota Ternate pada saat ini berada pada urutan 2 dari 10 Kab/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dan berada pada urutan 27 untuk peringkat nasional (indonesia) dari 534 Kab/Kota yang ada di Indonesia. sebesar 79,13 poin mengalami kenaikan II.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Nasional No Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2017 2018 2019 2019 2019 1 PDRB (harga 2010) (Rp) konstan 27,643,34 29,127,63 30,690,32 20,895,42 11,052,88 4,142,90 2 Laju Ekonomi (%) Pertumbuhan 7,59 8,29 8,26 6,13 5,1 3 Peringkat Provinsi 1 1 1 Peringkat Nasional 4 (Indonesia) Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate. Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2017 perekonomian Kota Ternate mengalami peningkatan/penurunan rata-rata 5,30%. Pada periode Tahun 2017 - Tahun 2018 pertumbuhan perkonomian Kota Ternate sebesar 5,36% dan pada kurun waktu Tahun 2018 - Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Kota Ternate sebesar 5,36%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Ternate menempati urutan 1 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. II.1.6. Inflasi Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Prov/Kab/Kota Ternate dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu 24
perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (Galloping Inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (High Inflation) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30% - 100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota Ternate Tingkat Inflasi Prov/Kab/Kota Ternate Tahun 2019 adalah sebesar 0,02% dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Ternate No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/Turun (%) 1 Tingkat Inflasi Kab/Kota (%) 4,12 2,02 (50,97) 2 Tingkat Inflasi Provinsi (%) 4,12 2,02 (50,97) 3 Tingkat inflasi Nasional (%) 0,62 0,34 (45,16) 4 Peringkat Provinsi 5 Peringkat Nasional Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate. Tingkat inflasi di Kota Ternate Tahun 2018 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,12%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,02% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018. Namun/Dengan demikian inflasi Kota Ternate masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 0,62% dan sebesar 0,34%. II.1.7. Struktur Perekonomian Kota Ternate Struktur perekonomian Kota Ternate dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam Milyar Rupiah) No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 1 Pertanian, Kehutanan, dan perikanan 339.765,0 367.412,7 397.010.5 3 Pertambangan dan Penggalian 6.175.1 6.938.2 7.721,3 4 Industri Pengolahan 286,670,1 303,909,8 311,702,7 5 Pengadaan Listrik dan Gas 13.161,9 13.714,0 14.755,8 6 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6.494,2 6.842.0 7.233,3 7 Konstruksi 576.154,2 653.365,7 720.424,3 25
No 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Uraian Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas PDRB Provinsi PDRB Nasional Peringkat Provinsi Peringkat Nasional Tahun 2017 2.235.634,1 1.466.397,3 98.406,6 671.765,2 603.705,1 20.147,5 65.254,1 1.395.127,2 457.845,3 280.124,3 164.534,2 8.687.261,1
26,525,03 13,589,825,7 2 288 Tahun 2018 2.559.306,6 1.613.177,1 104.887,1 738.147,6 662.805,7 22.778,5 75.148,2 11.574.761,7 498.183,7 313.233,6 185.324,2 9.696.936,4
29,334,89 14,838,311,50 3 283 Tahun 2019 2.867.481,8 1.771.148,4 114.208,5 805.823,1 709.225,6 24.491,5 79.000,3 1.842.431,1 530.133,2 348.276,4 207.212,7 10.758.280,6
31,214,48 31,214,98 3
280 26
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA TERNATE III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran Belanja Daerah Kota Ternate ditetapkan sebesar Rp1.080.275.211.000,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp108.316.480.000,00, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp923.812.131.000,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp18.146.600.000,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan rencana pinjaman daerah. Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Ternate selama Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2 berikut ini: Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 URAIAN ANGGARAN PERUBAHAN REALISASI % SELISIH PENDAPATAN - LRA 1.050.275.211.000,00 980.725.838.061,12 93,38 (69.549.372.938,88) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 108.316.480.000,00 105.903.491.250,12 97,77 (2.412.988.749,88) PENDAPATAN TRANSFER - LRA 923.812.131.000,00 874.822.346.811,00 94,70 (48.989.784.189,00) LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 18.146.600.000,00
(18.146.600.000,00) BELANJA 1.079.462.101.200,00 973.708.221.990,88 90,20 (105.753.879.209,12) BELANJA OPERASI 790.539.208.594,00 740.775.272.170,13 93,71 (49.763.936.423,87) BELANJA MODAL 283.422.892.606,00 227.983.098.820,75 80,44 (55.439.793.785,25) BELANJA TAK TERDUGA 5.500.000.000,00 4.949.851.000,00 90,00 (550.149.000,00) PEMBIAYAAN 30.000.000.000,00 (13.162.407.839,08) (43,87) (43.162.407.839,08) 27
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
35.000.000.000,00
(8.162.407.839,08)
(23,32)
(43.162.407.839,08)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 30.000.000.000,00 (13.162.407.839,08) (43,87) (43.162.407.839,08) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(6.889.716.272,84)
(6.889.716.272,84) Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp980.725.838.061,12 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dari anggaran sebesar Rp1.050.275.211.000,00 atau 93,38%. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2015 sampai dengan 2019 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini: Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2015 - 2019 Tahun Anggaran Target Realisasi % Perkembang Target Realisasi 2015 64.658.500.000,00 60.927.816.606,08 2016 73.934.252.000,00 69.390.176.544,11 14,35 13,89 2017 117.400.328.450,00 93.755.330.223,97 58,79 35,11 2018 153.234.457.600,00 96.425.003.776,58 30,52 2,85 2019 108.316.480.000,00 105.903.491.250,12 (29,31) 9,83 Secara keseluruhan dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 baik target maupun realisasi PAD Kota Ternate terus menerus mengalami kenaikan. Dilihat dari sisi target anggaran, dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp9.275.752.000,00 atau 14,35%, dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan Rp43.466.076.450,00 atau 58,79%, dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan Rp35.834.129.150,00 atau 30,52%, dan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan Rp44.917.977.600,00 atau 29,31% Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, dari Tahun Anggaran 2015 sampai Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp8.462.359.938,03 atau 13,89%, kemudian Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp24.365.153.679,86 atau 35,11%, Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.669.673.552,61 atau 2,85% dan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp9.478.487.473,54 atau 9,83% 28
sebesar Perimbangan, Rp874.822.346.811,00 atau 94,70% sebesar Rp923.812.131.000,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari tahun 2015 sampai dengan 2019 secara jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Untuk Dana realisasi dari adalah target yang ditetapkan penerimaan Tabel Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015-2019 Tahun Anggaran Target Realisasi (Rp) % Perkembangan Target Realisasi 2015 639.297.411.412,00 633.647.253.093,00 2016 744.346.850.000,00 735.977.355.407,00 16,43 16,15 2017 815.706.786.000,00 796.804.528.491,00 9,59 8,26 2018 839.948.502.000,00 806.104.834.365,00 2,97 1,17 2019 923.812.131.000,00 874.822.346.811,00 9,98 8,52 Grafik Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 - 2019 Dana Transfer 1.000.000.000.000,00 800.000.000.000,00 600.000.000.000,00 400.000.000.000,00 200.000.000.000,00
2015 2016 2017 2018 2019 Target Realisasi (Rp) Untuk belanja daerah tahun 2019 dianggarakan sebesar Rp1.079.462.101.200,00 dengan realisasi sebesar Rp973.708.221.990,88 atau 90,20% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp105.753.879.209,12 atau 9,80%. sebesar Rp790.539.208.594,00 dan yang direalisasikan sebesar Rp740.775.272.170,13 atau sebesar 93,71%. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp283.422.892.606,00 dan Realisasi Rp227.983.098.820,75 atau 80,44%, sedangkan Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp5.500.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp4.949.851.000,00 atau 90,00%. Belanja Operasi dianggarkan 29
Realisasi Belanja 2019 1% 23% 76% Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2019 No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1 Belanja Pegawai 387.907.266.141,00 374.039.975.403,00 2 Belanja Barang dan 370.063.507.533,00 335.021.558.747,13 Jasa 3 Belanja Subsidi
4 Belanja Hibah 20.253.350.000,00 19.829.980.000,00 5 Belanja Bantuan 12.315.084.920,00 11.883.758.020,00 Sosial 6 Belanja Bantuan
Keuangan Total 790.539.208.594,00 740.775.272.170,13 Belanja Modal diperuntukan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program. Pada Tahun Anggaran 2019, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp283.422.892.606,00 dan terealisasi sebesar Rp227.983.098.820,75 atau 80,44%. Adapun belanja Tak Terduga untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.949.851.000,00 atau 90,00%. Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran dari target Penerimaan Pembiayaan netto sebesar % 96,43 90,53
97,91 96,50
93,71 30
Rp30.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar (Rp13.162.407.839,08), realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SIKPA tahun anggaran sebelumnya. III.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2019, yaitu: 1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD; 2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak; 3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai; 4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi; 5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal; 6. Belum optimalnya pengelolaan aset; 7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah; 8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah: 1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja; 2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan; 3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan instansi vertikal lainnya dan 5. Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. 31
BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TERNATE IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran. Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2019, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.661.375.979,00 atau 32,12% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 15 program dengan 108 kegiatan. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2019 NO NAMA SKPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 A Urusan Wajib Pelayanan Dasar 566.844.066.769,00 502.974.753.351,63 1 DINAS PENDIDIKAN 240.661.375.979,00 232.934.541.110,00 2 DINAS KESEHATAN 82.341.708.291,00 75.613.359.030,63 3 DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG 180.481.351.819,00 134.058.161.775,00 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN 37.568.273.153,00 35.411.833.510,00 PEMUKIMAN & PERTANAHAN 5 DINAS KEBAKARAN 6.322.309.601,00 6.109.405.384,00 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.591.851.806,00 12.373.174.599,00 7 DINAS SOSIAL 6.877.196.120,00 6.474.277.943,00 B Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 108.381.399.837,00 96.509.138.349,00 8 DINAS TENAGA KERJA 6.776.641.589,00 6.239.785.450,00 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK 7.291.808.454,00 5.193.265.515,00 10 DINAS KETAHAHAN PANGAN 5.081.909.809,00 4.866.213.484,00 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 26.407.185.517,00 21.770.794.071,00 12 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 6.041.327.879,00 5.740.425.906,00 13 DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA 7.686.263.851,00 7.069.978.247,00 14 DINAS PERHUBUNGAN 13.836.980.068,00 13.235.583.766,00 32
NO NAMA SKPD 15 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA & PERSANDIAN 16 DINAS KOPERASI USAHA KECIL & MENENGAH 17 DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 18 DINAS PEMUDA & OLAH RAGA 19 DINAS KEBUDAYAAN 20 DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH C Urusan Pilihan 21 DINAS KELAUTAN & PERIKANAN 22 DINAS PARIWISATA 23 DINAS PERTANIAN 24 DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN D Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 25 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 26 WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA 27 SEKRETARIAT DAERAH 28 SEKRETARIAT DPRD 29 KECAMATAN TERNATE UTARA 30 KECAMATAN TERNATE TENGAH 31 KECAMATAN TERNATE SELATAN 32 KECAMATAN PULAU TERNATE 33 KECAMATAN MOTI 34 KECAMATAN PULAU HIRI 35 KECAMATAN PULAU BATANG DUA 36 KECAMATAN TERNATE BARAT 37 INSPEKTORAT DAERAH 38 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH 39 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH 40 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH (PPKD) 41 BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH 42 BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH 43 BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK 44 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TOTAL Anggaran 2019 4.620.401.189,00 4.782.814.285,00 6.809.523.852,00 8.484.660.549,00 5.441.996.340,00 5.119.886.455,00 71.683.576.913,00 20.406.383.292,00 16.424.285.544,00 13.735.364.750,00 21.117.543.327,00 332.553.057.681,00 14.810.929.500,00 654.815.703,00 60.300.563.663,00 26.838.116.354,00 17.180.896.150,00 18.148.243.259,00 19.686.792.699,00 9.044.482.742,00 6.353.983.209,00 5.694.794.879,00 5.936.340.435,00 6.208.677.930,00 8.005.835.701,00 15.102.996.354,00 16.799.317.101,00 38.068.434.920,00 27.159.937.308,00 22.897.427.130,00 6.751.900.666,00 6.908.571.978,00 1.079.462.101.200,00 Realisasi 2019 4.463.041.103,00 4.604.102.959,00 6.718.487.989,00 6.930.090.601,00 4.742.774.945,00 4.934.594.313,00 64.379.705.039,72 18.254.924.137,72 13.654.256.622,00 13.033.361.610,00 19.437.162.670,00 309.834.525.867,00 14.455.849.412,00 648.353.644,00 54.150.209.491,00 24.207.661.633,00 16.782.587.503,00 17.875.437.520,00 19.066.340.058,00 8.907.581.891,00 6.145.855.541,00 5.598.117.579,00 5.819.179.222,00 5.697.200.702,00 7.184.070.960,00 14.221.110.881,00 13.733.286.799,00 36.663.589.020,00 25.278.013.532,00 21.022.462.419,00 5.869.853.050,00 6.507.765.010,00 973.698.122.607,35 33
Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu, pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat- alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU dan rehabilitasi taman. Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2019. IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai; 2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali; 3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja. Disamping penghambat juga tentunya terdapat kinerja program, antara lain: faktor-faktor pendukung pencapaian 1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan; 2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya; 3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan 4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan. 34
BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI V.1. ENTITAS PELAPORAN Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 adalah Pemerintah Kota Ternate. Selain itu Pemerintah Kota Ternate memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya. Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Ternate terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman & Pertanahan 5. Dinas Kebakaran 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Dinas Sosial 8. Dinas Tenaga Kerja 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 10. Dinas Ketahahan Pangan 11. Dinas Lingkungan Hidup 12. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 13. Dinas Pengendalian Kependudukan & Keluarga Berencana 14 Dinas Perhubungan 15. Dinas Komunikasi Informatika & Persandian 16. Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah 17. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 18. Dinas Pemuda & Olah Raga 19. Dinas Kebudayaan 35
20. Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah 21. Dinas Kelautan & Perikanan 22. Dinas Pariwisata 23. Dinas Pertanian 24. Dinas Perindustrian & Perdagangan 25. Sekretariat Daerah 26. Sekretariat DPRD 27. Kecamatan Ternate Utara 28. Kecamatan Ternate Tengah 29. Kecamatan Ternate Selatan 30. Kecamatan Pulau Ternate 31. Kecamatan Moti 32. Kecamatan Pulau Hiri 33. Kecamatan Pulau Batang Dua 34. Kecamatan Ternate Barat 35. Inspektorat Daerah 36. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian & Pengembangan Daerah 37. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 38. Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah 39. Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah 40. Badan Kesatuan Bangsa & Politik 41. Badan Penanggulangan Bencana Daerah LKPD Kota Ternate TA 2019 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate. 36
V.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014. 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) LP SAL disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi PPKD (BUD) dan entitas pelaporan. Penyajian LP SAL mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014. 2. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2019 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014. Laporan Operasional yang disajikan tidak melulu terpaku pada struktur APBD Pemerintah Kota Ternate, sehingga bisa saja terdapat perbedaan penyajian satu transaksi pada LRA dan LO, contohnya adalah penyajian penerimaan hasil lelang dari aset daerah yang sudah dihapuskan, penyajian penerimaan dan pengeluaran hibah, dan sebagainya. 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2019. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014. 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dalam rangka pengungkapan yang memadai. V.3. BASIS AKUNTANSI Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 adalah basis akrual . Dalam basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. V.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 telah mengacu 37
kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi adalah: 1. Pendapatan a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Ternate yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transactions). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Ternate untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Kota Ternate menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Kota Ternate dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari: transaksi non-pertukaran (non- exchange 1) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda dan sanksi); 2) Perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah; 3) Hibah yang diterima dari pemerintah asing dan atau lembaga internasional; 4) Penghapusan hutang; 38
5) Sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat; 6) Dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi. Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut: 1) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada. 2) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti "pendapatan yang diterima di muka" harus dicatat pada saat kas diterima. Sentralisasi Pendapatan Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Ternate. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD; 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD; Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan 39
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan tanpa yaitu menggunakan dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. asas bruto, pendapatan dicatat 2. Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah; b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah; c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. 3. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. 40
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau (3) bertambah volume, dan/atau (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. 4. Transfer Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 5. Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. 6. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 41
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar yaitu : a. Aset Lancar Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut: 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen). 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen). 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen). 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen) Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut: 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen) 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen). 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen). 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen). 42
Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan SK Gubernur dan pada tahun berikutnya piutang tersebut pasti dibayarkan berdasarkan SK yang sudah terbit. Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti jasa yang akan diserahkan/dijual ke komponen bekas, (2) barang dan masyarakat/pihak lain. b. Aset Non lancar Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Ternate atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi: 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2019 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. a) Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan; b) Investasi Permanen Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. 2) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. 43
Menurut Lampiran, tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut: a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas. b) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya tanpa batasan nilai tertentu. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas diperlakukan sebagai berikut: Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa 44
pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing- masing periode dengan jumlah yang sama. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Penyusutan masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 030/Kep.452 - DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah. 3) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. 4) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (Straight Line Method). 45
Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota Ternate yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Ternate. 7. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Ternate. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. jangka pendek Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable), Utang Bunga (Accrued Interest), Utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kota Ternate dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saat ini Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki Kewajiban jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang 46
adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Kewajiban Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. c. Kewajiban Kontijensi Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Ternate, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan handal. 8. Ekuitas Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Ternate, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate. 47
VI.1. VI.1.1. BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan- LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2019. Penjelasan atas akun- akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2019. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA PENDAPATAN - LRA sebesar Rp1.050.275.211.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp980.725.838.061,12 atau 93,38% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari: Pada Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah dianggarkan No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Pendapatan Asli Daerah 108.316.480.000,00 105.903.491.250,12 97,77 96.425.003.776,58 2. Pendapatan Transfer 923.812.131.000,00 874.822.346.811,00 94,70 806.104.834.365,00 3. Lain-Lain Pendapatan 18.146.600.000,00 0,00 0,00 0,00 J u m l a h 1.050.275.211.000,00 980.725.838.061,12 93,38 902.529.838.141,58 Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018, maka realisasi Tahun Anggaran 2019 lebih tinggi 7,97% atau Rp78.195.999.919,54. GRAFIK PENDAPATAN DAERAH Lain-Lain Pendapatan 2% Pendapatan Asli Daerah 10% Pendapatan Transfer 88% Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Ternate masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk 48
menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 88% dari total penerimaan Pendapatan Daerah. VI.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari: No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Pajak Daerah 54.960.000.000,00 57.996.842.888,00 105,53 52.091.259.186,12 2. Retribusi Daerah 42.935.000.000,00 18.048.954.310,75 42,04 16.980.872.337,00 3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 2.500.000.000,00 1.206.784.356,00 48,27 928.651.667,53 4. Lain-lain PAD yang Sah 7.921.480.000,00 28.650.909.695,37 361,69 26.424.220.585,93 J u m l a h 108.316.480.000,00 105.903.491.250,12 97,77 96.425.003.776,58 Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa semua jenis Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang dianggarkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2018, maka terjadi peningkatan sebesar Rp9.478.487.473,54 atau 8,95%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Lain-lain PAD yang Sah dengan kontribusi sebesar 361,69%. VI.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Daerah dibagi berdasarkan kategori pajaknya, seperti: No. PERDA Tentang Organisasi Perangkat Daerah 1. 14 Tahun 2014 Pajak Hotel Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2. 15 Tahun 2014 Pajak Restoran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 3. 16 Tahun 2014 Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 4. 17 Tahun 2014 Pajak Reklame Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 5. 18 Tahun 2014 Pajak Penerangan Jalan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 6. 19 Tahun 2014 Pajak Mineral Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 7. 20 Tahun 2014 Pajak Parkir Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 8. 21 Tahun 2014 Pajak Air Tanah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 9. 22 Tahun 2014 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 10. 5 Tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama 49
Tahun Anggaran 2019 terdiri dari: No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Pajak Hotel 4.200.000.000,00 4.437.274.112,00 105,65 4.203.312.124,00 2. Pajak Restoran 10.300.000.000,00 12.899.158.724,00 125,23 10.094.984.558,00 3. Pajak Hiburan 2.900.000.000,00 3.063.299.779,00 105,63 1.940.730.319,00 4. Pajak Reklame 2.100.000.000,00 2.126.151.528,00 101,25 2.330.318.170,00 5. Pajak Penerangan Jalan 19.400.000.000,00 20.248.026.102,00 104,37 19.113.077.521,00 6. Pajak Parkir 800.000.000,00 835.016.300,00 104,38 871.949.200,00 7. Pajak Air Tanah 1.660.000.000,00 764.546.039,00 46,06 839.166.175,00 8. Pajak mineral bukan logam 2.700.000.000,00 2.254.092.675,00 83,48 2.075.340.361,00 9. Pajak Bumi dan Bangunan 6.000.000.000,00 5.479.750.633,00 91,33 5.096.990.046,12 10. Bea Perolehan Hak Atas 4.900.000.000,00 5.889.526.996,00 120,19 5.525.390.712,00 Tanah dan Bangunan J u m l a h 54.960.000.000,00 57.996.842.888,00 105.53 52.091.259.186,12 Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa tidak seluruh akun Pajak melampui target penerimaan yang ditetapkan, dengan pelampauan target tertinggi pada realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar 125,23% atau melebihi target sebesar Rp2.599.158.724,00 apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi terbesar penerimaan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 adalah pada realisasi Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar Rp20.248.026.102,00 atau sebesar 35,38% dari total realisasi Pajak Daerah. Grafik VI.1.3. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2018- 2019 Pajak Daerah Tahun 2019 VS 2018 (Dalam Jutaan Rupiah) 45.000.000.000,00 40.000.000.000,00 35.000.000.000,00 30.000.000.000,00 25.000.000.000,00 20.000.000.000,00 15.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Series1 Series2 Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2019 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2018. 50
VI.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun Peraturan Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab Retribusi Daerah tersebut adalah: No. PERDA Tentang Uraian Organisasi Perangkat Daerah I Retribusi Jasa Umum 1. 11 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Pengambilan/Pengumpulan Dinas Lingkungan Hidup Persampahan/Kebersihan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara 2. 3 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Penyediaan Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Parkir di Tepi Jalan di Tepi Jalan Umum Umum 3. 10 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Pasar Dinas Perindustrian dan Pasar Grosir berbagai Jenis Barang Perdagangan 4. 14 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Retribusi Pengujian Dinas Perhubungan Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor 5. 24 Tahun 2014 Retribusi Pemeriksaan Pelayanan Pemeriksaan Dinas Kebakaran Alat Pemadam Kebakaran dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 6. 11 Tahun 2010 Retribusi Penyediaan Penyediaan dan/atau Dinas Pekerjaan Umum dan/atau Penyedotan Penyedotan Kakus dan Penataan Ruang Kakus 7. 23 Tahun 2018 Retribusi Pelayanan Retribusi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tera/Tera Ulang Tera/Tera Ulang Perdagangan II Retribusi Jasa Usaha 1. 22 Tahun 2018 Retribusi Pemakaian Penyewaan Tanah dan 1. Dinas Kesehatan Kekayaan Daerah Bangunan 2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku (PPKD) 6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. 6 Tahun 2016 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Pelelangan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 51
No. PERDA Tentang Uraian Organisasi Perangkat Daerah 3. 9 Tahun 2010 Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha Dinas Perhubungan 4. 7 Tahun 2016 Retribusi Tempat Khusus Parkir Pelayanan Tempat Khusus Parkir Dinas Perhubungan 5. 4 Tahun 2018 Retribusi Rumah Potong Hewan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong Dinas Pertanian 6. 13 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan Pelayanan Jasa ke Pelabuhan Dinas Perhubungan 7. 26 Tahun 2014 Retribusi Tempat Pelayanan Tempat Rekreasi Dinas Pariwisata Rekreasi dan Olahraga III Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Pemberian Izin Untuk Dinas Pekerjaan Umum 1. 2 Tahun 2018 Bangunan Mendirikan Suatu Bangunan dan Penataan Ruang 2. 14 Tahun 2011 Retribusi Izin Trayek Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi Dinas Perhubungan Retribusi Perpanjangan 3. 25 Tahun 2014 Izin Mempekerjakan Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Dinas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Asing Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terdiri dari: Realisasi 2019 Realisasi 2018 No Uraian Anggaran 2019 (audited) (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) I Retribusi Jasa Umum 23.600.000.000,00 12.985.887.090,00 55,02 13.947.463.744,00 Pengambilan/Pengumpulan 1. Sampah dari Sumbernya ke 3.125.000.000,00 3.255.529.000,00 104,18 2.999.611.600,00 Lokasi Pembuangan Sementara 2. Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 3.050.000.000,00 775.200.000,00 25,42 557.400.000,00 3. Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang 15.000.000.000,00 7.459.248.090,00 49,73 9.001.767.594,00 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 400.000.000,00 300.850.000,00 75,21 367.905.000,00 Pelayanan Pemeriksaan 5. dan/atau Pengujian Alat 1.125.000.000,00 1.105.440.000,00 98,26 963.120.000,00 Pemadam Kebakaran 6. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 150.000.000,00 19.200.000,00 12,80 7.200.000,00 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 750.000.000,00 70.420.000,00 9,39 50.459.550,00 II Retribusi Jasa Usaha 13.805.000.000,00 3.274.859.088,00 23,72 1.623.528.800,00 52
No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Penyewaan Tanah dan Bangunan 10.340.000.000,00 1.758.552.188,00 17,01 388.463.000,00 2. Pelelangan Ikan 150.000.000,00 7.700.000,00 5,13 18.062.000,00 3. Tempat Kegiatan Usaha 1.100.000.000,00 347.176.000,00 31,56 269.300.000,00 4. Pelayanan Tempat Khusus Parkir 850.000.000,00 622.600.000,00 73,25 390.600.000,00 Pelayanan Pemeriksaan 5. Kesehatan Hewan Sebelum 165.000.000,00 168.487.000,00 102,11 150.343.000,00 Dipotong 6. Pelayanan Jasa ke Pelabuhan 350.000.000,00 146.361.900,00 41,82 108.933.800,00 7. Pelayanan Tempat Rekreasi 850.000.000,00 223.982.000,00 26,35 297.827.000,00 III Retribusi Perijinan Tertentu 5.530.000.000,00 1.788.208.132,75 32,34 1.409.879.793,00 1. Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan 5.030.000.000,00 1.749.798.132,75 34,79 1.378.896.393,00 2. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 300.000.000,00 20.410.000,00 6,80 13.583.400,00 Pemberian Perpanjangan IMTA 3. kepada Pemberi Kerja Tenaga 200.000.000,00 18.000.000,00 9,00 17.400.000,00 Kerja Asing Jumlah 42.935.000.000,00 18.048.954.310,75 42,04 16.980.872.337,00 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 19 jenis retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2019, secara keseluruhan total penerimaan retribusi hanya mencapai 42,04%, dari target yang ditentukan dan untuk Tahun 2019 SKPD pengelola retribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Realisasi 2019 Realisasi 2018 No. Jenis Retribusi SKPD Pengelola (audited) (audited) (Rp) (Rp) 1. Pengambilan/Pengumpulan Dinas Lingkungan 3.255.529.000,00 2.999.611.600,00 Sampah dari Sumbernya ke Hidup Lokasi Pembuangan Sementara 2. Penyediaan Pelayanan Dinas Perhubungan 775.200.000,00 557.400.000,00 Parkir di Tepi Jalan Umum 3. Penyediaan Fasilitas Pasar Dinas Perindustrian 7.459.248.090,00 9.001.767.594,00 Grosir berbagai Jenis dan Perdagangan Barang 4. Retribusi PKB - Mobil Bus - Dinas Perhubungan 300.850.000,00 367.905.000,00 Bus 5. Pelayanan Pemeriksaan Dinas Kebakaran 1.105.440.000,00 963.120.000,00 dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 53
6. Penyediaan dan/atau Dinas Pekerjaan 19.200.000,00 7.200.000,00 Penyedotan Kakus Umum dan Penataan Ruang 7. Retribusi Pelayanan Tera Dinas Perindustrian 70.420.000,00 50.459.550,00 Ulang dan Perdagangan 8. Penyewaan Tanah dan 1. Dinas Kesehatan 1.758.552.188,00 388.463.000,00 Bangunan 2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. PPKD 6. BP2RD 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Pariwisata 9. Pelelangan Ikan Dinas Kelautan dan 7.700.000,00 18.062.000,00 Perikanan 10. Tempat Kegiatan Usaha Dinas Perhubungan 347.176.000,00 269.300.000,00 11. Pelayanan Tempat Khusus Dinas Perhubungan 622.600.000,00 390.600.000,00 Parkir 12. Pelayanan Pemeriksaan Dinas Pertanian 168.487.000,00 150.343.000,00 Kesehatan Hewan Sebelum 13. Pelayanan Jasa ke Dinas Perhubungan 146.361.900,00 108.933.800,00 Pelabuhan 14. Pelayanan Tempat Dinas Pariwisata 223.982.000,00 297.827.000,00 Rekreasi 15. Pemberian Izin Untuk Dinas Pekerjaan 1.749.798.132,75 1.378.896.393,00 Mendirikan Suatu Umum dan Penataan Bangunan Ruang 16. Pemberian Izin Trayek Dinas Perhubungan 20.410.000,00 13.583.400,00 kepada Orang Pribadi 17. Pemberian Perpanjangan Dinas Tenaga Kerja 18.000.000,00 17.400.000,00 IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Jumlah 18.048.954.310,75 16.980.872.337,00 VI.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan 54
modal/investasi kepada pihak ketiga, untuk Tahun Anggaran 2019 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan deviden yang berasal: No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) Bagian Laba atas Penyertaan 1. Modal pada Perusahaan Milik 2.500.000.000,00 1.206.784.356,00 48,27 928.651.667,53 Daerah/BUMD Dari jumlah Rp1.206.784.356,00 seluruhnya berasal dari PT BPR Syariah Bahari Berkesan. VI.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang besifat tidak tetap/rutin kecuali jasa giro dan bunga deposito. Adapun rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat diuraikan sebagai berikut: No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 0,00 398.638.889,00 0,00 602.755.000,00 2. Penerimaan Jasa Giro 0,00 46.125.339,35 0,00 60.565.253,87 3. Penerimaan Bunga Deposito 0,00 1.984.004.763,25 0,00 512.406.653,63 4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan 0,00 604.838.362,57 0,00 195.850.133,38 5. Pendapatan dari Pengembalian 0,00 27.148.533,00 0,00 0,00 5. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 4.541.480.000,00 3.246.811.779,09 71,45 2.391.212.916,08 6. Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA 3.380.000.000,00 4.160.142.533,62 121,88 3.573.428.931,53 7. Pendapatan Non Kapitasi 0,00 0,00 0,00 193.650.000,00 7. Pendapatan Dana BOS 18.146.600.000,00 18.183.199.495,49 100,20 18.894.351.697,44 JUMLAH 26.068.080.000,00 28.650.909.695,37 98,65 26.424.220.585,93 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp26.068.080.000,00 dan ternyata realisasinya adalah sebesar Rp28.650.909.695,37 atau 98,65%, Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.226.689.109,44 atau 7,77% dari Anggaran Tahun 2018 yang sebesar Rp26.424.220.585,93. Hal ini didukung karena adanya kenaikan penerimaan pada Bunga Deposito, Denda Keterlambatan Pekerjaan serta Kenaikan pendapatan Dana Kapitasi JKN. 55
Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN per puskesmas Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut. No. Nama FKTP Anggaran Pendapatan TA 2019 Pendapatan TA 2019 Pendapatan TA 2018 (Rp) (Rp) (Rp) 1. Puskesmas Jambula 222.690.000,00 277.878.535,94 241.099.639,66 2. Puskesmas Gambesi 252.830.000,00 232.738.082,02 202.831.594,31 3. Puskesmas Kalumata 523.460.000,00 824.276.126,04 733.539.361,44 4. Puskesmas Kalumpang 293.270.000,00 458.844.652,00 382.012.664,34 5. Puskesmas Kota 295.270.000,00 405.205.563,15 373.679.075,06 6. Puskesmas Sulamadaha 268.650.000,00 284.552.136,09 294.369.025,04 7. Puskesmas Siko 632.696.000,00 829.772.992,18 731.044.046,35 8. Puskesmas Mayau 143.154.000,00 170.758.219,89 144.600.980,09 9. Puskesmas Hiri 158.290.000,00 187.711.608,09 174.199.989,27 10. Puskesmas Moti 209.690.000,00 186.594.617,68 296.052.555,97 JUMLAH 3.000.000.000,00 3.858.332.533,08 3.573.428.931,53 Rincian Pendapatan Dana BOS per sekolah Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1. VI.1.1.2. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Kas Daerah terdiri dari: No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan 809.736.391.000,00 797.014.845.832,00 98,43 749.296.917.558,00 2. Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya 44.225.740.000,00 44.225.740.000,00 100,00 28.128.529.000,00 3. Transfer Pemerintah Provinsi 69.850.000.000,00 33.581.760.979,00 48,08 28.679.387.807,00 JUMLAH 923.812.131.000,00 874.822.346.811,00 94,70 806.104.834.365,00 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2019 realisasi Pendapatan Transfer mencapai nilai sebesar Rp874.822.346.811,00 atau 94,70% dari target yang dianggarkan sebesar Rp923.812.131.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2018, maka di Tahun Anggaran 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp68.717.512.446,00 atau 7,86%. 56
VI.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari: No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Bagi Hasil Pajak - LRA 17.142.806.000,00 12.255.786.432,00 71,49 16.884.154.782,00 a. Bagi Hasil Dari Pajak Bumi 5.928.154.000,00 5.290.741.689,00 89,25 5.827.498.097,00 & Bangunan Sektor Pertambangan - LRA b. Bagi Hasil dari PPh Pasal 11.214.652.000,00 6.965.044.743,00 62,11 11.056.656.685,00 25 ; Pasal 29 ; dan PPh Pasal 21 - LRA 2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA 13.339.589.000,00 8.763.514.762,00 65,70 12.580.528.509,00 a. Bagi Hasil dari Iuran Hak 883.412.000,00 0,00 0.00 128.652.150,00 Pengusahaan Hutan - LRA b. Bagi Hasil dari Provisi 0,00 9.075.200,00 0.00 128.652.150,00 Sumber Daya Hutan - LRA c. Bagi Hasil dari Iuran Tetap 0,00 8.141.595.762,00 0.00 2.687.124,00 (Land-Rent) - LRA d. Bagi Hasil dari Iuran 983.593.000,00 590.155.800,00 60,00 11.606.078.500,00 Eksplorasi & Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA e. Bagi Hasil dari Pungutan 45.376.000,00 22.688.000,00 50,00 701.234.591,00 Hasil Perikanan - LRA f. Bagi Hasil Pertambangan 11.427.208.000,00 0,00 0,00 13.223.994,00 Panas Bumi - LRA 3. Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 653.094.117.000,00 653.094.117.000,00 100,00 610.569.215.000,00 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) LRA 126.159.879.000,00 122.901.427.638,00 97,42 109.263.019.267,00 JUMLAH 809.736.391.000,00 797.014.845.832,00 98,43 749.296.917.558,00 Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar 98,43%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA yaitu sebesar Rp653.094.117.000,00 atau mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2018, maka terjadi kenaikan sebesar Rp42.524.902.000,00 atau 6,51%. Untuk Dana Alolasi Khusus di Tahun 2019 di bagi menjadi 2 bagian yaitu DAK Fisik dan Dak Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut: 57
No. Uraian 1. DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA 2. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA 3. DAK Bidang Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA 4. DAK Bidang Bidang Infrastruktur Sanitasi - LRA 5. DAK Bidang Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA 6. DAK Bidang Kesehatan - LRA 7. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA 8. DAK Bidang Perdagangan - LRA 9. DAK Bidang Pertanian - LRA 10. DAK Bidang Pendidikan - LRA 11. DAK Bidang Pariwisata 12. DAK Infrastruktur Publik daerah 13. DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah Jumlah DAK Fisik 14. DAK Bidang Kesehatan (Penurunan Stunting) 15. DAK Bidang Kesehatan (Pengendalian Penyakit) 16. DAK Bidang Pendidikan (SD) 17. DAK Bidang Pendidikan (SMP) 18. DAK Bidang Pendidikan (SKB) 19. DAK Bidang Pendidikan (Perpustakaan Daerah) 20 DAK Bidang Kesehatan (Pelayanana Kesehatan Dasar) 21. DAK Bidang Kesehatan (Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan) 20. DAK Bidang Kesahatan (KB) 21. DAK Non Fisik (DAK) - TPG PNSD 22. DAK Non Fisik (DAK) - Tambahan Penghasilan Guru PNSD 23. DAK Non Fisik (DAK) - BO Penyelenggaraan PAUD 24. DAK Non Fisik (DAK) - Bantuan Operasional Kesehatan 25. Akreditasi Rumah Sakit Anggaran 2019 (Rp) 14.564.641.000,00 0,00 2.231.040.000,00 2.540.726.000,00 4.223.172.000,00 0,00 2.990.164.000,00 3.082.176.000,00 2.323.243.000,00 0,00 3.425.388.000,00 0,00 1.000.000.000,00 36.380.550.000,00 369.463.000,00 4.220.302.000,00 6.763.852.000,00 6.148.420.000,00 1.782.275.000,00 925.000.000,00 6.099.999.000,00 3.829.958.000,00 1.350.000.000,00 42.035.224.000,00 1.308.000.000,00 1.956.600.000,00 6.751.850.000,00 351.520.000,00 Realisasi 2019 (audited) (Rp) % 14.154.723.000,00 97,19 0,00 0,00 2.230.431.300,00 99,97 2.540.726.000,00 100,00 4.223.172.000,00 100,00 13.770.294.761,00 0,00 2.978.122.520,00 99,60 3.080.545.180,00 99,95 2.311.148.850,00 99,48 15.603.268.050,00 0,00 3.423.135.692,00 99,93 2.065.394.250,00 0,00 990.651.800,00 99,07 67.371.613.403,00 185,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.853.699.210,00 94,81 1.308.000.000,00 100,00 1.956.600.000,00 100,00 8.210.794.075,00 121,61 0,00 0,00 Realisasi 2018 (audited) (Rp) 15.863.440.000,00 336.762.750,00 6.434.237.250,00 5.832.952.000,00 5.445.816.000,00 8.788.822.330,00 2.039.924.000,00 6.102.056.000,00 1.328.137.600,00 6.657.546.980,00 1.729.838.000,00 0,00 0,00 60.559.532.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.751.467.930,00 943.786.000,00 2.469.600.000,00 9.353.664.302,00 0,00 58
No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 26. Akreditasi Puskesmas 742.150.000,00 0,00 0,00 0,00 27. Jaminan Persalinan 915.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28. DAK Non Fisik (DAK) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana 2.150.872.000,00 2.129.504.950,00 99,01 2.225.430.000,00 29. DAK Non Fisik (DAK) - Dana Pelayanan Adimintrasi 1.114.208.000,00 1.106.580.000,00 99,32 959.538.125,00 Kependudukan 30. DAK Pelayanan Kepariwisataan 521.736.000,00 521.736.000,00 100,00 0,00 31. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 442.900.000,00 442.900.000,00 100,00 0,00 Kesetaraan Jumlah DAK Non Fisik 89.779.329.000,00 55.529.814.235,00 63,27 48.703.486.357,00 Total 126.159.879.000,00 122.901.427.638,00 98,99 109.263.019.267,00 VI.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian yang terdiri dari dana tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Dana Insentif Daerah sebagai berikut: Realisasi 2018 No. Uraian Anggaran Realisasi 2019 (audited) (audited) 2019 (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Dana Tambahan Penghasilan Guru
11.378.529.000,00 2. Dana Insentif Daerah - LRA 44.225.740.000,00 44.225.740.000,00 100,00 16.750.000.000,00 JUMLAH 44.225.740.000,00 44.225.740.000,00 100,00 28.128.529.000,00 Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria atau kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk pada Tahun 2019 seluruhnya berasal dari komponen Dana Penyesuaian yaitu Dana Insentif Daerah yang apabila dibandingkan dengan total realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp16.097.211.000,00 atau 63,60%. VI.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi Akun Transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya Provinsi adalah yang dibagikan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing daerah, 59
dan untuk Tahun 2019 dana bagi hasil sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Pajak Kendaraan Bermotor 18.000.000.000,00 12.506.896.963,00 69,48 0,00 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 15.000.000.000,00 5.750.156.853,00 38,33 7.669.666.268,00 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 23.500.000.000,00 8.546.758.540,00 36,37 8.190.812.951,00 4. Pajak Pengambilan dan 6.350.000.000,00 0,00 0,00 23.568.971,00 Pemanfaatan Air Permukaan 5. Bagi Hasil Propinsi (Pajak Rokok) 7.000.000.000,00 6.777.948.623,00 96,83 12.795.339.617,00 Jumlah 69.850.000.000,00 33.581.760.979,00 48,08 28.679.387.807,00 Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp33.581.760.979,00 atau 48,08% tidak dapat mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2018, maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.902.373.172,00 atau (14,60%). VI.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Penerimaan daerah yang bukan bersumber dari PAD dan Dana Transfer. Akun tersebut menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Ternate tidak menerima Lain-lain Pendapatan yang Sah dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat. VI.1.1.3.1. Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah. No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % 1. Pendapatan Hibah 18.146.600.000.00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Hibah kota Ternate untuk Tahun 2019 adalah Rp.0,00. 60
VI.1.2. BELANJA Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2019 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1.079.462.101.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp973.708.221.990,88 atau 90,20%, sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp105.753.879.209,12 (9,80%). Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut: Realisasi 2019 Realisasi 2018 No. Uraian Anggaran 2019 (audited) (audited) (Rp) % (Rp) 1. Belanja Operasional 790.539.208.594,00 740.775.272.170,13 93,71 691.932.232.584,94 2. Belanja Modal 283.422.892.606,00 227.983.098.820,75 80,44 201.651.885.491,14 3. Belanja Tak Terduga 5.500.000.000,00 4.949.851.000,00 90,00 4.728.500.100,00 JUMLAH 1.079.462.101.200,00 973.708.221.990,88 90,20 898.312.618.176,08 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Tak Terduga seluruhnya berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Modal yaitu sebesar 80,44%. VI.1.2.1 Belanja Operasi Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Ternate yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari: Realisasi 2019 Realisasi 2018 No Uraian Anggaran 2019 (audited) (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Belanja Pegawai 387.907.266.141,00 374.039.975.403,00 96,43 356.996.163.813,00 2. Belanja Barang dan Jasa 370.063.507.533,00 335.021.558.747,13 90,53 304.592.193.051,94 4. Belanja Subsidi 0.00 0.00 0 1.664.000.000,00 3. Belanja Hibah 20.253.350.000,00 19.829.980.000,00 97,91 14.567.090.000,00 5. Belanja Bantuan Sosial 12.315.084.920,00 11.883.758.020,00 96,50 13.299.676.000,00 6. Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 813.109.720,00 J u m l a h 790.539.208.594,00 740.775.272.170,13 93,71 691.932.232.584,94 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp740.775.272.170,13 atau (93,71%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 790.539.208.594,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp49.763.936.423,87 atau (6,29%). Apabila dibandingkan dengan realisasi sebesar pengeluaran Rp691.932.232.584,94 maka sebesar terjadi kenaikan Rp48.843.039.585,19 atau (6,59%). Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2019. pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 realisasi pengeluaran 61
VI.1.2.1.1. Belanja Pegawai Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp374.039.975.403,00 atau (96,43%) dengan sisa anggaran sebesar Rp13.867.290.738,00 atau (3,71%), realisasi anggaran 2019 di tunjukkan seperti pada tabel di bawah ini: No. Objek Belanja Pegawai Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp) 1. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.614.557.103,00 339.193.195.814,00 96,74 325.558.870.953,00 2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 27.508.220.238,00 25.840.618.297,00 93,94 23.458.670.660,00 3. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta 5.212.368.800,00 5.192.943.792,00 99,63 4.091.666.400,00 KDH/WKDH 4. Belanja Insentif Pemungutan Pajak 2.787.500.000,00 2.530.250.000,00 90,77 2.187.500.000,00 Daerah 5. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 889.000.000,00 703.875.000,00 79,18 998.125.000,00 Daerah 6. Belanja Uang Lembur 895.620.000,00 579.092.500,00 64,66 701.330.800,00 J u m l a h 387.907.266.141,00 374.039.975.403,00 96,43 356.996.163.813,00 a. Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja tidak langsung) sebesar Rp373.460.882.903,00, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja langsung) sebesar Rp579.092.500,00, diantaranya dalam bentuk uang lembur PNS dan uang lembur non PNS. VI.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2019 direalisasikan sebesar Rp335.021.558.747,13 atau 90,53% dari anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp35.041.948.785,87 sebesar Realisasi Rp30.429.365.695,19 (9,08%) dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp304.592.193.051,94. Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi (10,46%). tersebut meningkat 62
kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari: No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Belanja Bahan Pakai Habis 15.712.002.420,00 14.606.862.217,00 92,97 14.988.005.084,43 2. Belanja Bahan/Material 17.630.579.386,00 15.130.993.644,00 85,82 19.163.186.569,00 3. Belanja Jasa Kantor 30.150.415.604,00 25.991.753.708,00 86,21 22.973.701.257,52 4. Belanja Premi Asuransi 4.262.688.300,00 3.281.827.159,00 76,99 3.205.396.269,00 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.669.927.518,00 8.620.944.732,00 80,80 8.463.440.266,00 6. Belanja Cetak dan 9.443.471.353,00 8.436.629.776,00 89,34 9.647.259.740,08 Penggandaan 7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.774.571.100,00 3.194.489.943,00 84,63 2.796.968.110,00 8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.293.174.500,00 1.100.644.400,00 85,11 856.176.400,00 9. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.956.417.000,00 1.457.602.000,00 74,50 2.486.330.580,00 10. Belanja Makanan dan Minuman 29.859.122.166,00 23.742.498.516,00 79,52 24.345.364.798,79 11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.828.450.000,00 1.517.184.600,00 82,98 1.267.604.000,00 12. Belanja Pakaian Kerja 736.020.100,00 613.816.000,00 83,40 734.460.800,00 13. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 754.085.950,00 616.459.950,00 81,75 1.131.060.105,00 14. Belanja Perjalanan Dinas 75.193.245.010,00 69.112.782.603,00 91,91 62.076.771.878,00 15. Belanja Pemeliharaan 10.458.920.601,00 8.952.899.659,00 85,60 5.840.760.967,43 16. Belanja Jasa Konsultansi 1.416.623.500,00 533.351.900,00 37,65 1.887.205.600,00 17. Belanja Barang Untuk 24.573.425.984,00 22.770.702.152,00 92,66 Diserahkan kpd 16.100.874.884,71 Masyarakat/Pihak Ketiga 18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 680.000.000,00 680.000.000,00 100,00 762.475.000,00 19. Belanja Kursus, Pelatihan, 4.136.026.611,00 3.873.179.811,00 93,64 Sosialisasi & Bimbingan Teknis 2.801.601.474,00 PNS 20. Belanja Honorarium Non Pegawai 427.110.250,00 279.835.250,00 65,52 51.110.000,00 21. Belanja Honorarium PNS 36.862.390.964,00 33.830.984.612,00 91,78 33.294.468.109,00 22. Belanja Honorarium Non PNS 66.344.677.450,00 63.966.750.917,00 96,42 64.879.300.620,00 63
No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 23. Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS 3.533.287.126,00 3.743.227.070,00 105,86 432.543.692,00 24. Belanja Barang Dana BOS 14.263.233.870,00 14.644.735.255,53 102,67 798.600.000,00 25. Belanja yang bersumber dari 3.401.500.000,00 3.733.017.422,60 109,95 Dana Kapitasi Jaminan 3.082.025.855,98 Kesehatan Nasional 26. Belanja Modal yang Tidak 702.140.770,00 588.385.450,00 83,78 Memenuhi Nilai Kapitalisasi 525.500.991,00 Jumlah 370.063.507.533,00 335.021.558.747,13 90,55 304.592.193.051,94 VI.1.2.1.3. Belanja Subsidi Belanja Subsidi merupakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.664.000.000,00 (100,00%) dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.664.000.000,00. Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah untuk Perusahaan/Lembaga Tahap I dan II Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kota Ternate) dan Belanja Bantuan Tidak Terduga dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur untuk mengurangi resiko Bencana dan Tanah Longsor Kota Ternate Tahun 2018 senilai Rp1.664.000.000,00. No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Belanja Subsidi kepada perusahaan 0,00 0,00 0 1.664.000.000,00 Jumlah 0,00 0,00 0 1.664.000.000,00 VI.1.2.1.4. Belanja Hibah Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 14.027.400.000,00 13.902.400.000,00 100,00 9.996.000.000,00 2. Belanja Hibah Dana BOS 6.225.950.000,00 5.927.580.000,00 95,21 4.571.090.000,00 Jumlah 20.253.350.000,00 19.829.980.000,00 97,91 14.567.090.000,00 Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp20.253.350.000,00 dan 64
direalisasikan sebesar Rp19.829.980.000,00 atau 97,91%, yaitu terdiri dari Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp13.902.400.000,00 dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp5.927.580.000,00. Total Realisasi Belanja Hibah tersebut meningkat sebesar Rp5.262.890.000,00 (26,54%) dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp14.567.090.000,00 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: a. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. PKK Kota Ternate 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00 2. Dharma Wanita Kota Ternate 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 500.000.000,00 3. Pramuka 675.000.000,00 550.000.000,00 100,00 675.000.000,00 4. KORPRI 800.000.000,00 800.000.000,00 100,00 750.000.000,00 5. KONI Kota Ternate 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100,00 2.800.000.000,00 6. PMI 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00 250.000.000,00 7. Komisi Penaggulangan AIDS 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00 350.000.000,00 8. Badan Amil Zakat (BAZDA) 1.402.400.000,00 1.402.400.000,00 100,00 900.000.000,00 9. Dewan Pendidikan 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 150.000.000,00 10. PGRI 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 11. MUI 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 150.000.000,00 12. KNPI 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 150.000.000,00 13. BO Penyelenggaran PAUD 0,00 0,00 0,00 1.671.000.000,00 14. Persatuan Wiredatama RI 0,00 0,00 0,00 0,00 15. GOW 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 16. ICMI 0,00 0,00 0,00 0,00 17. KPU 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 100,00 500.000.000,00 18. BAWASLU Kota Ternate 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 0,00 Jumlah 14.027.400.000,00 13.902.400.000,00 100,00 9.996.000.000,00 b. Belanja Hibah Dana BOS No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Dana BOS Ke SD Swasta 1.257.300.000,00 1.257.300.000,00 100,00 1.275.050.000,00 2. Dana BOS Ke SMP Swasta 2.529.950.000,00 2.423.340.000,00 95,79 2.704.500.000,00 3. BOSDA Madrasah Ibtidayah 282.600.000,00 280.560.000,00 99,23 282.600.000,00 4. BOSDA Madrasah Tsanawiyah 499.500.000,00 309.780.000,00 62,02 308.940.000,00 5. BOP PAUD 1.656.600.000,00 1.656.600.000,00 100,00
Jumlah 6.225.950.000,00 5.927.580.000,00 95,21 4.571.090.000,00 VI.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial 65
dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp12.315.084.920,00 dan direalisasikan sebesar Rp11.883.758.020,00 atau 96,50%, yaitu terdiri dari Bantuan Sosial untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp9.316.186.500,00 dan kepada masyarakat sebesar Rp2.567.571.520,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp1.415.917.980,00 (10,65%) dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.299.676.000,00 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) Bantuan Sosial untuk 1. Organisasi Sosial 9.462.513.400,00 9.316.186.500,00 98,45 13.299.676.000,00 kemasyarakatan 2. Bantuan Soasial kepada Masyarakat 2.852.571.520,00 2.567.571.520,00 90,01 0,00 Jumlah 12.315.084.920,00 11.883.758.020,00 96,50 13.299.676.000,00 VI.1.2.1.6. Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Belanja Bantuan Keuangan seluruhnya merupakan Bantuan kepada Partai Politik (Banparpol), untuk Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan Rp0,00. Realisasi tersebut turun sebesar 0,00 (100,00%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp813.109.720,00. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebenarnya disajikan dengan klasifikasi sebagai Transfer mengikuti Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Sementara untuk realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp813.109.720,00 tetap disajikan sesuai laporan keuangan audited Tahun 2018. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 yang disajikan sebagai Transfer tersebut adalah sebesar Rp813.109.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp744.924.504,00 atau 91,61%. Rincian penjelasan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan 2018 disajikan pada penjelasan akun Transfer. VI.1.2.2 Belanja Modal Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan 66
realisasi belanja modal Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Belanja Modal Tanah 13.433.468.427,00 13.410.478.426,72 99,83 9.527.365.000,00 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.140.053.971,00 33.844.534.175,00 86,47 24.112.217.803,00 Belanja Modal Gedung dan 3. Bangunan 104.469.441.901,00 77.852.294.958,81 74,52 64.946.759.879,28 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 121.347.805.307,00 98.142.571.908,22 80,88 98.459.487.009,86 Belanja Modal Aset Tetap 5. Lainnya 5.032.123.000,00 4.733.219.352,00 94,06 4.606.055.799,00 J u m l a h 283.422.892.606,00 227.983.098.820,75 80,44 201.651.885.491,14 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp283.422.892.606,00 dan direalisasikan sebesar Rp227.983.098.820,75 atau 80,44%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD selama Tahun Anggaran 2019. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp 26.331.213.329,61 (11,55%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp201.651.885.491,14 Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019, hal ini disebabkan karena tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya. Apabila terdapat realisasi Belanja Modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan dikelompokkan dalam barang inventaris. Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2019. Grafik VI.2.2 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; ... Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 43,05% Belanja Modal Tanah; 5,88% Belanja Modal Peralatan dan ... Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 34,15% 67
Rincian masing-masing belanja modal dijelaskan sebagai berikut: VI.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah berdasarkan definisi PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah pengeluaran/biaya digunakan pengadaan/pembelian/pembebasan, untuk tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, penyelesaian, balik nama dan sewa pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp13.433.468.427,00 dan direalisasikan sebesar Rp13.410.478.426,72 atau 99,83%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp3.883.113.426,72 (28,96%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 9.527.365.000,00 yang Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terdiri dari: No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) Belanja Modal Tanah - 1. Pengadaan Tanah Untuk 1.077.519.081,00 1.077.519.081,00 100,00 0,00 Bangunan Tempat Kerja/Jasa 2. Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 12.000.000.000,00 11.977.010.000,00 99,81 9.314.365.000,00 Belanja Modal Tanah - 3. Pengadaan Tanah Bangunan 355.949.346,00 355.949.345,72 100 0,00 Pengairan Belanja Modal Tanah - 4. Pengadaan Tanah Bangunan 0,00 0,00 0,00 213.000.000,00 Jalan dan Jembatan Jumlah 13.433.468.427,00 13.410.478.426,72 99,83 9.527.365.000,00 Rincian Belanja Modal Tanah per OPD adalah sebagai berikut: No. OPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Dinas Perumahan 0,00 0,00 0,00 9.314.365.000,00 2. Dinas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 213.000.000,00 3. Kecamatan Ternate Utara 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00 0,00 4. Kecamatan Ternate Tengah 159.807.301,00 159.807.301,00 100,00 0,00 5. Kecamatan Moti 242.511.400,00 242.511.400,00 100,00 0,00 6. Kecamatan Pulau Hiri 171.385.000,00 171.385.000,00 100,00 0,00 7. Kecamatan Pulau Batang Dua 303.386.380,00 303.386.380,00 100,00 0,00 8. Kecamatan Ternate Barat 145.429.000,00 145.429.000,00 100,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat 9. kawasan Permukiman dan 12.000.000.000,00 11.977.010.000,00 99,81 0,00 Pertanahan 10. Dinas Kelautan dan Perikanan 355.949.346,00 355.949.345,72 100,00 0,00 68
No. OPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) Jumlah 13.433.468.427,00 13.410.478.426,72 99,83 9.527.365.000,00 VI.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah aset pemerintah. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp39.140.053.971,00 dan direalisasikan sebesar Rp33.844.534.175,00 atau 86,47%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp9.732.316.372,00 atau (28,76%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp24.112.217.803,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat dilihat pada halaman lampiran Laporan ini NO URAIAN Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp) 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 0,00 2.263.734.000,00 Pengadaan Excavator 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 0,00 86.307.440,00 Pengadaan Alat Pengangkat 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.124.475.000,00 1.121.439.000,00 99,73 887.639.500,00 Pengadaan Mesin Proses 4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 0,00 44.902.000,00 Pengadaan Pompa 5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 118.000.000,00 115.479.000,00 97,86 0,00 Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.915.000.000,00 1.420.818.503,00 74,19 439.450.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 883.542.500,00 174.980.000,00 19,80 0,00 Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 8. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.022.490.000,00 472.490.000,00 46,21 2.213.208.600,00 Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 9. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 826.000.000,00 711.832.000,00 86,18 363.265.500,00 Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor 446.041.000,00 349.441.000,00 78,34
Beroda Tiga 11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 Angkutan Barang 69
NO URAIAN 12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang 16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service 17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu 18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es 19. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 20. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 21. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 22. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 23. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora 24. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan 26. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen 27. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan 28. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 29. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Anggaran 2019 (Rp) 25.000.000,00 0,00 400.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 2.526.413.117,00 1.000.000.000,00 100.000.000,00 74.000.000,00 0,00 5.000.000,00 18.975.000,00 100.000.000,00 7.500.000,00 280.000.000,00 296.793.519,00 0,00 Realisasi 2019 (Rp) % 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 392.881.500,00 98,22 48.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.012.116,00 38,39 990.651.800,00 99,07 99.792.000,00 99,79 71.784.000,00 97,01 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 18.975.000,00 100,00 99.000.000,00 99,00 7.500.000,00 100,00 277.586.520,00 99,14 296.589.604,00 99,93 0,00 0,00 Realisasi 2018 (Rp) 0,00 54.868.000,00 0,00 390.350.000,00 141.000.000,00 34.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.300.000,00 0,00 37.999.000,00 0,00 0,00 0,00 150.960.000,00 162.175.000,00 70
NO URAIAN 30. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 31. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan 32. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 33. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 34. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 35. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 36. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 37. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 38. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 39. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 40. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 41. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 42. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 43. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 44. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 45. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 46. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 47. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 48. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan Anggaran 2019 (Rp) 0,00 55.000.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 38.822.900,00 3.975.677.325,00 4.576.985.090,00 0,00 272.514.000,00 851.105.500,00 7.184.050,00 3.693.806.000,00 234.222.130,00 212.075.000,00 2.666.226.600,00 27.675.350,00 150.700.000,00 392.375.600,00 754.723.500,00 Realisasi 2019 (Rp) % 0,00 0,00 53.674.000,00 97,59 0,00 0,00 2.950.000,00 100,00 0,00 0,00 37.069.900,00 95,48 3.560.018.095,00 89,54 3.901.806.687,00 85,25 0,00 0,00 261.934.700,00 96,12 825.535.499,00 97,00 7.184.050,00 100,00 3.596.797.755,00 97,37 231.122.129,00 98,68 211.504.000,00 99,73 2.519.744.330,00 94,51 16.275.350,00 58,81 147.597.000,00 97,94 376.715.210,00 96,01 691.254.500,00 91,59 Realisasi 2018 (Rp) 645.354.000,00 0,00 0,00 32.080.500,00 74.707.000,00 23.651.600,00 1.523.409.229,00 2.771.126.049,00 0,00 36.761.800,00 584.460.200,00 18.500.000,00 2.303.418.154,00 121.435.909,00 178.844.000,00 2.922.218.310,00 118.900.000,00 112.696.350,00 810.889.500,00 401.991.900,00 71
NO URAIAN 50. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 51. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 52. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 53. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 54. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 55. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 56. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 57. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 58. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak 59. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 60. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 61. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola 62. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 63. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi 64. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 65. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 66. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 67. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian 68. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga Anggaran 2019 (Rp) 147.874.200,00 20.413.705,00 194.281.030,00 8.416.100,00 54.019.200,00 198.535.400,00 252.010.900,00 0,00 0,00 231.000.000,00 248.800.000,00 0,00 4.086.057.000,00 0,00 924.266.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realisasi 2019 (Rp) 140.579.500,00 20.318.000,00 189.654.250,00 8.400.000,00 53.040.000,00 175.725.500,00 244.863.400,00 0,00 0,00 228.151.460,00 248.265.000,00 0,00 4.009.866.839,00 0,00 788.047.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 95,07 99,53 97,62 99,81 98,19 88,51 97,16 0,00 0,00 98,77 99,78 0,00 98,14 0,00 85,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Realisasi 2018 (Rp) 171.613.129,00 64.800.000,00 151.081.942,00 14.850.000,00 45.432.529,00 264.071.810,00 227.415.182,00 30.580.325,00 69.829.762,00 134.007.500,00 833.467.455,00 7.000.000,00 0,00 678.109.329,00 546.281.799,00 355.000,00 4.400.000,00 17.700.000,00 3.605.600,00 72
NO URAIAN Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % 69. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang 2.484.007.000,00 2.475.476.460,00 99,66 Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain 70. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum 858.500.000,00 858.200.000,00 99,97 71. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Kemanan 297.600.000,00 288.511.250,00 96,95 Jumlah 39.140.053.971,00 33.844.534.175,00 86,47 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD adalah sebagai berikut: No. OPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) (Rp) (Rp) % 1. Dinas Pendidikan 7.726.895.104,00 6.970.585.239,00 90,21 2. Sangar Kegiatan Belajar 0,00 0,00 0,00 3. Dinas Kesehatan 5.982.813.255,00 5.663.285.607,00 94,66 4. Dinas Pekerjaan Umum 671.758.500,00 583.167.500,00 86,81 5. Dinas Peumahan 3.242.784.000,00 2.683.808.590,00 82,76 6. Dinas Kebakaran 159.264.500,00 159.264.499,00 100,00 7. Satpol PP 29.427.500,00 29.227.500,00 99,32 8. Dinas Sosial 9.487.000,00 8.977.000,00 94,62 9. Dinas Tenaga Kerja 291.352.180,00 236.303.290,00 81,10 10. Dinas Pemeberdayaan Permpuan 325.851.950,00 200.751.950,00 61,61 11. Dinas Ketahanan Pangan 240.552.890,00 239.631.890,00 99,63 12. Dinas Lingkungan Hidup 1.224.361.500,00 408.994.000,00 33,40 13. Dinas Kependudukan 352.704.000,00 331.293.500,00 93,93 14. Dinas KB 145.985.000,00 145.785.000,00 99,86 15. Dinas Perhubungan 772.000.000,00 770.784.500,00 99,84 16. Dinas Kominfo 218.962.300,00 218.539.500,00 88,81 17. Dinas Koperasi 136.062.600,00 130.200.000,00 95,69 18. Dinas Penanaman Modal 173.430.600,00 173.425.965,00 100,00 19. Dinas Pemuda dan Olah Raga 83.000.000,00 76.000.000,00 91,57 20. Dinas Kebudayaan 185.500.000,00 182.000.000,00 98,11 20. Dinas Perpustakaan 734.970.000,00 732.204.430,00 99,62 21. Dinas Kelautan 4.339.258.117,00 2.690.120.136,00 61,99 22. Dinas Pariwisata 1.016.278.000,00 997.478.000,00 98,15 23. Dinas Pertanian 589.273.119,00 576.793.518,00 97,88 24. Dinas Perindustrian 1.140.000.000,00 1.130.157.800,00 99,14 25. Sekertariat Daerah 4.426.035.020,00 3.843.724.983,00 86,84 26. Sekertariat DPRD 106.100.000,00 102.722.750,00 96,82 27. Kec. Ternate Utara 192.000.000,00 191.000.000,00 99,48 28. Kec. Ternate Tengah 203.750.001,00 194.887.501,00 95,65 Realisasi 2018 (Rp) 771.142.900,00 0,00 50.000.000,00 24.112.217.803,00 Realisasi 2018 (audited) (Rp) 3.439.847.793,00 86.860.000,00 1.324.248.028,00 2.749.174.540,00 3.221.872.200,00 351.790.000,00 17.814.400,00 100.631.500,00 193.963.685,00 0,00 97.336.098,00 122.530.000,00 0,00 959.108.600,00 153.600.000,00 468.194.700,00 0,00 206.974.400,00 245.705.900,00 0,00 210.315.650,00 992.298.700,00 390.350.000,00 185.935.909,00 1.404.454.000,00 2.499.776.650,00 1.812.985.000,00 0,00 54.800.000,00 73
No. OPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 29. Kec. Ternate Selatan 185.954.005,00 185.833.500,00 99,94 281.893.600,00 30. Kec. Pulau Ternate 780.977.630,00 778.357.630,00 99,66 50.000.000,00 31. Kec. Moti 147.117.000,00 143.814.600,00 97,76 32.000.000,00 32. Kec. Pulai Hiri 73.500.000,00 73.500.000,00 100,00 36.750.000,00 33. Kec. Pulau Batang Dua 288.000.000,00 288.000.000,00 100,00 16.100.000,00 34. Kec. Ternate Barat 84.150.000,00 84.150.000,00 100,00 73.750.000,00 35. Inspektorat Daerah 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00 188.971.000,00 36. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 556.570.000,00 435.825.500,00 78,31 56.100.000,00 37. BPKAD 578.444.000,00 527.720.000,00 91,23 503.919.850,00 38. BP2RD 1.010.800.000,00 988.834.337,00 97,83 894.697.500,00 39. Badan Kepegawaian 348.384.200,00 345.416.500,00 99,15 232.233.100,00 41. Kesbang 86.300.000,00 79.300.000,00 91,89 129.700.000,00 42 BPBD 195.000.000,00 157.667.460,00 80,86 325.535.000,00 Jumlah 39.140.053.971,00 33.844.534.175,00 86,47 24.112.217.803,00 VI.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah aset pemerintah. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp104.469.441.901,00 dan direalisasikan sebesar Rp77.852.294.958,81 atau 74,52%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp12.905.535.079,53 (16,58%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp64.946.759.879,28. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terdiri dari: Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018 NO URAIAN (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 15.984.704.123,00 13.296.983.330,00 83,19 17.787.973.738,00 Gedung Kantor 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 958.130.000,00 938.861.391,90 97,99 1.342.360.000,00 Gudang 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 0,00 0,00 832.604.000,00 Gedung Instalasi 4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 8.719.259.564,00 6.338.808.572,91 72,70 3.347.101.500,00 Kesehatan 5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 2.051.749.000,00 1.152.844.000,00 56,19 1.289.536.000,00 Gedung Tempat Pertemuan 74
NO URAIAN Anggaran 2019 (Rp) 6. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 12.445.899.683,00 Gedung Tempat Pendidikan 7. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 20.429.783.666,00 Gedung Tempat Olah Raga 8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 33.342.057.409,00 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 9. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 374.240.000,00 Gedung Untuk Pos Jaga 10. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 50.000.000,00 Gedung Garasi/Pool 11. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 393.743.000,00 Gedung Pemotongan Hewan 12. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 309.500.000,00 Gedung Pabrik 13. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1.644.647.000,00 Gedung Museum 14. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 1.341.003.898,00 Terminal/Pelabuhan/Bandar 15. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 5.505.591.335,00 Gedung Tempat Kerja Lainnya 16. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 0,00 Peristirahatan 17. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 149.617.400,00 Tugu Pembangunan 18. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 291.880.620,00 Bersejarah 19. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 477.635.203,00 Rambu Tidak Bersuar Jumlah 104.469.441.901,00 Realisasi 2019 Realisasi 2018 (Rp) % (Rp) 11.319.622.672,00 90,95 4.532.194.000,00 18.351.506.253,00 89,83 10.381.660.000,00 17.192.196.738,00 51,56 10.890.123.050,00 373.530.090,00 99,81 138.612.000,00 50.000.000,00 100,00 29.878.000,00 393.321.596,00 99,89 0,00 308.900.000,00 99,81 0,00 583.462.100,00 35,48 0,00 1.317.802.858,00 98,27 9.632.426.061,28 5.318.676.062,00 96,60 3.110.698.350,00 0,00 0,00 108.400.000,00 149.617.400,00 100,00 0,00 291.880.620,00 100,00 1.336.303.380,00 474.281.275,00 99,30 186.889.800,00 77.852.294.958,81 74,52 64.946.759.879,28 75
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD adalah sebagai berikut: No. OPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Dinas Pendidikan 12.917.502.183,00 11.789.733.101,00 91,26 7.131.140.000,00 2. Sangar Kegiatan Belajar 0,00 0,00 0,00 637.940.000,00 3. Dinas Kesehatan 9.713.985.446,00 7.989.443.638,81 82,24 5.247.534.500,00 4. Dinas Pekerjaan Umum 59.233.721.720,00 39.039.605.996,00 65,90 35.741.659.991,28 5. Dinas Peumahan 4.523.671.872,00 4.487.148.315,00 99,19 2.648.595.000,00 6. Dinas Tenaga Kerja 234.244.650,00 234.244.650,00 100,00 267.270.350,00 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 174.715.000,00 174.715.000,00 100,00 0,00 Anak 8. Dinas Lingkungan Hidup 61.380.000,00 61.300.000,00 99,87 103.670.000,00 9. Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga 550.000.000,00 531.450.000,00 96.63 0,00 Berencana 10. Dinas Perhubungan 947.920.498,00 923.719.472,00 97,45 296.200.000,00 11. Dinas Koperasi 60.248.993,00 59.900.000,00 99,42 0,00 12. Dinas Kelautan dan Perikanan 340.000.000,00 336.738.172,00 99,04 218.500.000,00 13. Dinas Pariwisata 2.907.439.869,00 1.829.669.538,00 62.93 1.062.154.000,00 14. Dinas Pertanian 1.538.087.248,00 1.535.852.494,00 99,85 811.237.600,00 15. Dinas Perindustrian 4.977.382.716,00 3.757.890.638,00 75,50 3.281.915.000,00 16. Sekertariat Daerah 1.899.726.355,00 1.255.572.140,00 66,09 2.408.837.773,00 17. Sekretariat DPRD 300.000.000,00 294.060.000,00 98.02 0,00 18. Kec. Ternate Utara 302.002.180,00 302.002.165,00 100,00 0,00 19. Kec. Ternate Tengah 281.326.400,00 281.326.400,00 100,00 0,00 20. Kec. Ternate Selatan 526.810.000,00 526.810.000,00 100,00 0,00 21. Kec. Pulau Ternate 120.497.600,00 120.497.600,00 100,00 35.000.000,00 22. Kec. Moti 114.784.400,00 114.784.400,00 100,00 108.400.000,00 23. Kec. Pulai Hiri 184.944.000,00 184.944.000,00 100,00 0,00 24. Kec. Pulau Batng Dua 61.340.000,00 61.340.000,00 100,00 0,00 25. Kec. Ternate Barat 122.731.000,00 122.731.000,00 100,00 0,00 26. Inspektorat Daerah 150.000.000,00 148.458.644,00 98,97 248.810.000,00 27. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 1.524.461.396,00 1.267.579.220,00 83,15 4.084.919.240,00 Pengembangan Daerah 28. BPKAD 200.000.000,00 199.800.000,00 99,90 214.600.000,00 29. BP2RD 478.818.375,00 199.278.375,00 41,62 390.686.625,00 30. BPBD 21.700.000,00 21.700.000,00 100,00 7.689.800,00 Jumlah 104.469.441.901,00 77.852.294.958,81 74,52 64.946.759.879,28 76
VI.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah nilai aset pemerintah. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp121.347.805.307,00 dan direalisasikan sebesar Rp98.142.571.908,22 atau 80,88 %. Realisasi tersebut turun sebesar Rp316.915.101,64 atau (0,32%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp98.459.487.009,86. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terdiri dari: Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018 NO URAIAN (Rp) (Rp) % (Rp) 1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 90.323.104.073,00 70.067.189.943,00 77,57 34.069.791.497,74 Jalan Kabupaten/Kota 2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 7.770.729.919,00 7.512.009.539,00 96,67 19.305.543.184,12 Jalan Khusus 3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 4.867.557.851,00 4.155.183.950,00 85,36 2.964.269.455,00 Jembatan Kabupaten/Kota 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Jembatan Khusus 5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 175.327.843,00 175.187.843,00 99,92 0,00 Bangunan Pengambilan Irigasi 6 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 4.110.424.434,00 3.929.006.769,00 95,59 0,00 Bangunan Pembuang Irigasi 7 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 680.994.400,00 680.994.400,00 100,00 0,00 Bangunan Pengaman Irigasi 8 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang 0,00 0,00 0,00 214.800.000,00 Surut 77
NO URAIAN 9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 11 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 12 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air 13 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 14 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 15 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor 16 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar 17 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya Anggaran 2019 (Rp) 0,00 41.585.000,00 96.300.000,00 6.104.158.820,00 651.890.170,00 0,00 7.754.000,00 281.079.857,00 92.616.240,00 Realisasi 2019 Realisasi 2018 (Rp) % (Rp) 0,00 0,00 585.000.000,00 41.585.000,00 100,00 0,00 91.253.438,00 94,76 0,00 5.103.337.593,00 83,60 22.716.679.123,00 544.297.050,00 83,50 742.603.450,00 0,00 0,00 2.981.973.000,00 7.754.000,00 100,00 0,00 95.987.705,00 34,15 149.940.000,00 92.616.240,00 100,00 0,00 78
Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018 NO URAIAN (Rp) (Rp) % (Rp) 18 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 3.414.000.000,00 3.213.403.577,22 94,12 7.547.018.000,00 Instalasi Air Kotor 19 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan 0,00 0,00 0,00 317.617.000,00 Bangunan 20 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 Listrik 21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan 2.175.800.700,00 2.175.192.000,00 99,97 6.424.467.000,00 Sambungan Kerumah 22 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 304.482.000,00 257.572.861,00 84,59 340.785.300,00 Jaringan Distribusi Jumlah 121.347.805.307,00 98.142.571.908,22 80,88 98.459.487.009,86 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per OPD adalah sebagai berikut: Realisasi 2019 Realisasi 2018 No. OPD Anggaran 2019 (audited) (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Dinas Pendidikan 96.300.000,00 91.253.438,00 94,76 0,00 2. Dinas Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dinas Kesehatan 800.000.000,00 799.403.577,22 99,92 0,00 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100.391.058.645,00 78.072.679.751,00 77,77 76.144.753.298,86 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan 1.394.712.539,00 1.341.032.900,00 96,15 2.059.136.300,00 Pertanahan 3. Dinas Lingkungan Hidup 281.079.857,00 95.987.705,00 34,15 552.492.767,00 6 Dinas Perhubungan 888.603.806,00 887.662.805,00 99,89 180.300.000,00 7 Dinas Pemuda dan Olahraga 100.000.000,00 99.860.000,00 99,86 0,00 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 195.000.000,00 192.783.373,00 98,86 395.459.000,00 5. Dinas Pariwisata 2.235.085.200,00 1.631.930.200,00 73,01 1.016.014.001,00 79
No. OPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 6. Dinas Pertanian 0,00 0,00 0,00 368.567.000,00 7. Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 214.800.000,00 8. Kecamatan Ternate Utara 2.948.198.520,00 2.941.730.170,00 99,78 0,00 9. Kecamatan Ternate Tengah 2.560.214.349,00 2.560.198.598,00 100,00 0,00 10. Kecamtan Ternate Selatan 3.511.186.471,00 3.511.186.471,00 100,00 0,00 11 Kecamtan Pulau Ternate 743.318.400,00 743.318.200,00 100,00 0,00 12. Kec. Moti 519.978.600,00 519.978.600,00 100,00 0,00 13. Kec. Pulai Hiri 939.289.000,00 939.289.000,00 100,00 0,00 14 Kec. Pulau Batang Dua 528.490.120,00 528.490.120,00 100,00 0,00 15 Kec. Ternate Barat 1.092.337.200,00 1.092.337.200,00 100,00 0,00 16. Badan Penanggulangan Bencana 2.122.952.600,00 2.093.449.800,00 98,61 17.527.964.643,00 Jumlah 121.347.805.307,00 98.142.571.908,22 80,88 98.459.487.009,86 VI.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap lainnya yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah nilai aset pemerintah. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp5.032.123.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.733.219.352,00 atau 94,06%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp127.163.553,00 (2,69%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.606.055.799,00 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terdiri dari: NO URAIAN Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp) 1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan 3.939.252.000,00 3.644.061.011,00 92,51 3.024.247.919,00 Umum 2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 59.212.000,00 59.212.000,00 100 2.622.500,00 3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial 0,00 0,00 0,00 1.357.500,00 4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & 0,00 0,00 0,00 16.970.000,00 Pengetahuan alam 6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan 0,00 0,00 0,00 42.518.680,00 Praktis 80
7 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, 0,00 0,00 0,00 21.055.000,00 Kesenian, Olah raga 8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan 0,00 0,00 0,00 22.860.000,00 9 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang 0,00 0,00 0,00 0,00 Perpustakaan Rekaman Suara 10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak 0,00 0,00 0,00 4.537.000,00 Kebudayaan Alat Olah Raga 11 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air 396.209.000,00 396.209.000,00 100 0,00 12 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 148.650.000,00 148.650.000,00 100 22.525.000,00 13 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan 140.000.000,00 136.950.000,00 97,82 0,00 14 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias 348.800.000,00 348.137.341,00 99,81 689.327.000,00 15 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00 756.715.200,00 Jumlah 5.032.123.000,00 4.733.219.352,00 94,06 4.606.055.799,00 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD adalah sebagai berikut: No. OPD Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Dinas Pendidikan 3.712.534.000,00 3.423.771.011,00 92,22 3.077.729.799,00 2 Sangar Kegiatan Belajar 0,00 0,00 0,00 593.762.000,00 Dinas Perumahan Rakyat 3. Kawasan Permukiman dan 348.800.000,00 348.137.341,00 99,81 689.327.000,00 Pertanahan 4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 190.700.000,00 5. Dinas Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 6. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 285.030.000,00 279.502.000,00 98,06 0,00 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 536.209.000,00 533.159.000,00 99,43 0,00 8. Dinas Pariwisata 148.650.000,00 148.650.000,00 100,00 0,00 9. BPKAD 900.000,00 0,00 0,00 4.537.000,00 Jumlah 5.032.123.000,00 4.733.219.352,00 94,06 4.606.055.799,00 VI.1.2.3 Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga adalah belanja yang diperuntukkan bagi keperluan penanganan 81
bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.949.851.000,00 atau 90,00%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp221.350.900,00 (4,47%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.728.500.100,00. Rincian Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 dan 2018 terdiri dari: No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. Bencana Alam Bencana Sosial 5.500.000.000,00 4.949.851.000,00 90,00 4.728.500.100,00 2. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 Sebelumnya 3. Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 0,00 J u m l a h 5.500.000.000,00 4.949.851.000,00 90,00 4.728.500.100,00 Adapun rincian belanja tak terduga Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini: No Uraian Realisasi Tahun 2019 1 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 166.900.000,00 Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2018 (Pek.Saluran Sekunder & Pagar SD Islamiyah 2&5 Kel.Mangga Dua Utara) SK Walikota No.165/III.3/KT/2018 Tgl.16 Agustus 2018 2 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 140.000.000,00 Dalam Rangka Penanganan Bagi Korban Banjir,Tanah Longsor & Kebakaran Serta Tenggelamnya Kapal KM.KAIROS Dalam Wilayah Kota Ternate Tahun 2018 Sesuai SK Walikota No.208/III.3/KT/2018 Tanggal, 28 Desember 2018 3 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 534.950.000,00 Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2018 (Pek.Talud Penahan Tanah Kel.Maliaro) SK Walikota No.165/III.3/KT/2018 Tgl.16 Agustus 2018 4 Belanja TIDAK TERDUGA Biaya.Perencanaan Dan Pengawasan Teknis 10.500.000,00 Swakelola (Pek.Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Salahuddin & Kel.Makassar Barat) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 5 Belanja TIDAK TERDUGA Biaya Perencanaan Dan Pengawasan Swakelola 5.700.000,00 ( Pemb. Talud Penahan Tanah Lingk. Tongole T.007 Kel.Marikurubu ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 6 Belanja TIDAK TERDUGA Biaya Perencanaan Dan Pengawasan Swakelola 9.200.000,00 ( Pemb. Talud Penahan Tanah Lingk. Jepa Kel. Marikurubu ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 82
No Uraian 7 Belanja TIDAK TERDUGA Biaya Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Swakelola ( Pemb. Saluraan Sekunder Kel. Jati - Maliaro ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 8 Belanja TIDAK TERDUGA Biaya Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Swakelola ( Pemb. Talud Penahan Tanah Kel. Kampung Pisang ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 9 Belanja TIDAK TERDUGA Biaya Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Swakelola ( Pemb. Saluran Sekunder Kel. Mangga Dua & Pagar SDN Islamiyah 2 Dan 5 ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 10 Belanja TIDAK TERDUGA Biaya Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Swakelola ( Pemb. Talud Penahan Tanah Kel.Maliaro ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 11 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Penangan Bencana Berupa Bantuan Stimulan Dan Sumbangan Bagi Korban Angin Puting Beliung Dan Kebakaran Dalam Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 Sesuai SK Walikota No.68/III.3/KT/2019 Tanggal,04 Maret 2019 12 Belanja Bnatuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Penanganan Berupa Pembangunan Logistik Tanggap Darurat Dan Bantuan Stimulasi Bagi korban Kebakaran Dalam Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 Sesuai SK Walikota No.100/III/KT/2019 Tanggal, 30 April 2019 13 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Penanganan Bencana Berupa Bantuan Stimulan Untuk Korban Kebakaran,Angin Puting Beliung & Tanah Longsor Beserta Bencana Gempa Bumi Di Kab.Halmahera Selatan 2019 SK Walikota No.130/III.3/KT/2019,Tgl,30 Juli 2019 14 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pek.Talud Penahan Tanah Keurahan Taduma) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 15 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastuktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir Dan Tnh Longsor Kt Tte (Pek.Pemb.Talud Penahan Tnh Kel.Marikurubu RT.05/RW.03 Sesuai Sk Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl 02 Mei 2019 16 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 Pek.Talud Penahan Tanah Keurahan Jati Perumahan) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 17 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pembuatan Saluran Sekunder RT 12 / RW 06 Kel. Tabona) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 18 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Sangaji Utara) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Realisasi Tahun 2019 13.500.000,00 8.200.000,00 10.000.000,00 32.800.000,00 166.300.000,00 104.000.000,00 102.280.000,00 77.334.000,00 119.100.000,00 97.200.000,00 95.163.000,00 144.663.000,00 83
No Uraian 19 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tanah Tinggi RT.08/RW.04) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 20 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pek.Normalisasi Saluran Ake Mangga Dua Kel.Bastiong Talangame) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 21 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pek.Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Fitu) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 22 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pek.Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Soa) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 23 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Gambesi Rt 03 Rw 02) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 24 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Dufa Dufa Lingk Akesako) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 25 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Kalumata RT.19 RW.10 ) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 26 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kawasan Bastiong Talangame Dan Mangga Dua Utara) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 27 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Mangga Dua) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 28 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Jati ) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 29 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pek.Pembuatan Saluran Sekunder Kel.Makasar Barat ) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Realisasi Tahun 2019 119.212.000,00 75.528.000,00 91.566.000,00 95.680.000,00 158.330.000,00 347.483.000,00 185.786.000,00 76.810.000,00 148.842.000,00 94.540.000,00 140.225.000,00 84
No Uraian 30 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Pemberian Bantuan Stimulan Kepada Korban Gempa Bumi ,Kebakaran Dan Pohon Tumbang Di Kota Ternate Tahun 2019 Sesuai SK Walikota No.179/III.3/KT/2019 Tanggal, 25 November 2019 31 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Bula) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 32 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Kalumata (DS) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 33 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tabona) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 34 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Saluran Primer RT.09/RW.05 Kel.Tabona) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 35 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Saluran Sekunder Kel.Kastela) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 36 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Kastela ) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 37 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tobololo ) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 38 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dlm Rangka Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2019 (Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tanah Tinggi Barat ) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 39 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Sangaji Utara. Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 40 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Gambesi RT.03/ RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 Realisasi Tahun 2019 105.000.000,00 137.415.000,00 144.256.000,00 114.525.000,00 185.724.000,00 79.560.000,00 404.063.000,00 123.246.000,00 139.500.000,00 10.150.000,00 11.120.000,00 85
No Uraian Realisasi Tahun 2019 41 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 26.600.000,00 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Dufa Dufa Lingk.Ake Sako Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 42 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Biaya Perencanaan Teknis Dan 13.050.000,00 Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Kalumata RT.19/ RW.10 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 43 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 10.400.000,00 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Mangga Dua Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 44 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 10.000.000,00 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Kalumata - SD Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 45 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 9.660.000,00 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Bula RT.03/ RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 46 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 13.050.000,00 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembuatan Saluran Primer Kelurahan Tabona RT.09/ RW.05 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 47 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 30.940.000,00 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembuatan Saluran Primer Kelurahan Kastela RT.03/ RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 48 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA 9.800.000,00 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembuatan Saluran Primer Kelurahan Tanah Tinggi Barat Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 JUMLAH 4.949.851.000,00 VI.1.3. TRANSFER Akun Transfer ini digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Ternate ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan Transfer sebesar Rp813.109.800,00 berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Banparpol) dengan realisasi sebesar Rp744.924.504,00 atau 91,61%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp68.185.216,00 (8,39%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00. Realisasi Tahun Anggaran 2018 disajikan dengan saldo Rp0,00, namun demikian saldo sebenarnya disajikan dengan klasifikasi sebagai Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp813.109.720,00 sesuai laporan keuangan audited Tahun 2018. Saldo Tahun Anggaran 2019 disajikan sebagai Transfer mengikuti Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 86
Akrual Pada Pemerintah Daerah dengan Rincian Banparpol Tahun Anggaran 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut. No. Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) (Rp) % (Rp) 1. DPD Golkar 106.917.440,00 71.278.293,00 66,67 106.917.440,00 2. DPD Demokrat 84.435.330,00 78.557.946,00 93,04 84.435.330,00 3. DPD PAN 49.567.430,00 47.728.977,00 96,29 49.567.430,00 4. DPC PDI - P 100.995.560,00 96.602.690,00 95,65 100.995.560,00 5. DPC Hanura 43.127.790,00 43.313.860,00 100,43 43.127.790,00 6. DPD PKS 49.567.430,00 48.592.585,00 98,91 49.567.430,00 7. DPC PPP 84.038.920,00 76.359.488,00 90,86 84.038.920,00 8. DPC PBB 43.516.190,00 41.532.038,00 95,44 43.516.110,00 9. DPD Nasdem 82.760.700,00 81.886.980,00 98,94 82.760.700,00 10. DPC Gerindra 62.325.360,00 41.550.240,00 66,67 62.325.360,00 11. DPC PKPI 49.397.540,00 37.048.155,00 75,00 49.397.540,00 12. DPC PKB 56.460.110,00 59.900.382,00 106,09 56.460.110,00 13. DPC Berkarya 9.861.710,00 100,00 0,00 14. DPC PERINDO 10.711.160,00 100,00 0,00 J u m l a h 813.109.720,00 744.924.504,00 89,41 813.109.720,00 VI.1.4. SURPLUS/DEFISIT Dalam APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan defisit anggaran sebesar (Rp30.000.000.000,00) namun dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp 6.272.691.566,24 atau tersebut naik sebesar Rp2.055.471.600,74 atau 32,77% dibandingkan dengan realisasi Surplus Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.217.219.965,50. (20,91%). realisasi No Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 (audited) Realisasi 2018 (audited) (Rp) Rp % (Rp) 1. Surplus/Defisit (30.000.000.000,00) 6.272.691.566,24 (20,91) 4.217.219.965,50 J u m l a h (30.000.000.000,00) 6.272.691.566,24 (20,91) 4.217.219.965,50 VI.1.5. PEMBIAYAAN Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Ternate terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. VI.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang perlu dibayar kembali yang dalam penganggaran 87
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 seluruhnya terdiri dari Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2018 sebesar (Rp8.162.407.839,08) atau SIKPA karena defisit. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 tersebut naik sebesar (Rp782.780.034,50) atau (9,59%) dibandingkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebesar (Rp7.379.627.804,58). VI.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100%. Realisasi tersebut sama dengan realisasi Tahun Anggaran tersebut seluruhnya 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan disalurkan untuk PT Holding Company Rp5.000.000.000,00. VI.1.6. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode tahun anggaran. SILPA Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar (Rp6.889.716.272,84) atau 0,00%. realisasi tersebut turun sebesar (Rp1.272.691.566,24) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar (Rp8.162.407.839,08). Oleh karena defisit pada kedua tahun anggaran tersebut, maka terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). VI.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018. VI.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp8.162.407.839,08) atau naik sebesar Rp 782.780.034,50 (9,59%) dibanding per 31 Desember 2018 sebesar (Rp7.379.627.804,58). VI.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Awal karena mengalami defisit anggaran, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar (Rp8.162.407.839,08) atau naik sebesar Rp782.780.034,50 (9,59%) dibanding Tahun 2018 sebesar (Rp7.379.627.804,58). VI.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebelum koreksi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing-masing menghasilkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar (Rp6.889.716.272,84) dan (Rp8.162.407.839,08) 88
VI.2.4. Koreksi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Pada tahun 2019, terdapat koreksi atas Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp2.083.201.723,00 atas penyalahgunaan oleh bendahara/staf entitas pelaporan yaitu pada Dinas Perindag, terdiri dari: a. Retribusi tera ulang yang tidak disetorkan sebesar Rp29.913.000,00; b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan tidak disetorkan sebesar Rp235.258.868,00 yang merupakan temuan inspektorat yang uangnya berada di bendahara penerimaan. c. Retribusi pasar grosir dan pertokoan tidak disetorkan sebesar Rp1.818.029.855, atas temuan BPK yang uangnya dipegang oleh bendahara penerimaan dan pemungut. VI.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir setelah koreksi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp4.806.514.549,84) atau naik sebesar Rp3.355.893.289,24 (58,89%) dibanding per 31 Desember 2018 sebesar (Rp8.162.407.839,08). 89
VI..3. PENJELASAN POS-POS NERACA ASET Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Ternate terbagi dalam: No. Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) Kenaikan/ Penurunan (Rp) (Rp) Jumlah % 1 Aset Lancar 30.015.842.345,07 30.624.244.738,75 (608.402.393,68) (1,99) 2 Investasi Jangka Panjang 58.871.704.161,51 52.222.776.699,92 6.648.927.461,59 12,73 3 Aset Tetap 2.328.875.007.026,74 2.197.460.463.401,71 131.414.543.625,03 5,98 4 Aset Lainnya 62.549.209.782,67 62.730.984.586,67 (181.774.804,00) (0,29) Jumlah 2.480.311.763.315,99 2.343.038.469.427,05 137.273.293.888,94 5,86 Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp137.273.293.888,94 atau 5,86%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 93,89 % dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kota Ternate. Grafik VI.4. Komposisi Aset Pemerintah Kota Ternate Per 31 Desember 2019 Grafik Aset Aset Lainnya 2,52% Aset Lancar 1,21% Investasi Jangka Panjang 2,37% Aset Tetap 93,89% 90
VI.3.1. Aset Lancar Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki atau untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari: No Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) 1 Kas dan Setara Kas 4.562.837.822,82 2.634.826.413,24 1.276.275.277,58 a. Kas di Kas Daerah 497.494.798,33 5.268.345,49 492.226.452,84 b. Kas di Bendahara Pengeluaran c. Kas di Bendahara Penerimaan 1.004.913.000,00
2.084.850,00
(2.084.850,00) 1.004.913.000,00 d. Kas di FKTP 2.320.806.457,16 1.919.568.846,14 401.237.611,02 e. Kas Dana Bos 28.641.007,32 552.757.298,99 (524.116.291,67) f. Kas Lainnya 710.982.560,01 155.147.072,62 555.835.487,39 2 Piutang 14.740.991.500,61 16.798.973.750,88 (2.057.982.250,27) a. Piutang Pendapatan 17.413.283.842,54 14.510.701.613,88 2.902.582.228,66 b. Piutang Lainnya 8.586.267.885,00 9.932.931.825,00 (1.346.663.940,00) c. Penyisihan Piutang (11.258.560.226,93) (7.644.659.688,00) (3.613.900.538,93) 3 Beban Dibayar Dimuka 61.779.773,94 456.870.772,24 (395.090.998,30) 4 Persediaan 11.301.969.379,70 10.733.573.802,39 568.395.577,31 Jumlah 30.667.578.477,07 30.624.244.738,75 (608.402.393,68) VI.3.1.1. Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah adalah kas yang berada dibawah penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo Kas di Kas Daerah diantaranya berasal dari penerimaan dan pendapatan daerah, penyetoran pengembalian sisa uang persedian, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga. Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp497.494.798,33 dan Rp5.268.345,49 meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk rekening giro dengan rincian sebagai berikut: 91
No. Nama Bank Peruntukan Rekening No. Rekening Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) 1 Bank Maluku Malut RKUD 601022001
2 Bank Maluku Malut Pengeluaran 601002034
740.817,22 3
Bank Maluku Malut Penerimaan
601002024
4 Bank Maluku Malut Deposit 601022001
5 6 7 8 9 10 11 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Bank Perkreditan Rakyat Modern Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank Rakyat Indonesia Gaji Rek RKUD Deposito Deposito Penerimaan Deposito Pembiayaan 11100103 9912300011100100 111000103 5111100090 10301001765308 10301001765308 10301002007305
493.702.059,33
1.549.148,27
12 PBB
10301001766304
13 14 Bank Maluku Malut Bank Negara Indonesia Returan SP2D Penerimaan (PPJ) 0601002044 86130053
3.792.739,00
2.978.380,00 Jumlah 497.494.798,33 5.268.345,49 VI.3.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo sisa kas belanja yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah sampai dengan akhir periode akuntansi. Sisa Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.084.850,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut. No OPD Saldo 31 Des. 2019 (Unaudited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) (Rp) (Rp) 1 Dispora
1.000.722,00 2
Dinas Ketahanan Pangan
900.900,00 3
Dinas Kelautan dan Perikanan
183.228,00 Jumlah
2.084.850,00 VI.3.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo pada Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2019. Kas di Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp353.176.868,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan saldo setoran Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp323.263.868,00 dan Retribusi Tera Ulang sebesar Rp29.913.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 92
VI.3.1.4. Kas di FKTP Kas di FKTP merupakan kas yang berada dalam penguasaaan Bendahara JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yaitu Puskesmas, yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima dari BPJS Kesehatan. Pengelolaan dana kapitasi tersebut dilaksanakan oleh Bendahara JKN masing-masing Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan membayarkan dana kapitasi tersebut langsung ke Puskesmas atau tidak melalui Kas Daerah. Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.320.806.457,16 dan Rp1.919.568.846,14 dengan rincian sebagai berikut : No Nama FKTP Saldo 31 Des. 2018 (Audited) Pendapatan TA 2019 Belanja TA 2019 Saldo 31 Des. 2019 (Audited) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Puskesmas Jambula 101.539.873,51 277.878.535,94 267.210.266,94 112.208.142,51 2 Puskesmas Gambesi 61.349.281,71 232.738.082,02 239.924.234,36 54.163.129,37 3 Puskesmas Kalumata 328.800.910,83 824.276.126,04 683.965.413,06 469.111.623,81 4 Puskesmas Kalumpang 206.056.592,45 458.844.652,54 390.922.477,17 273.978.767,82 5 Puskesmas Kota 298.466.886,12 405.205.563,15 345.011.325,70 358.661.123,57 6 Puskesmas Sulamadaha 99.951.006,64 313.513.417,99 308.841.053,99 104.623.370,64 7 Puskesmas Siko 396.296.006,90 829.772.992,18 681.762.946,18 544.306.052,90 8 Puskesmas Mayau 63.764.254,62 141.796.937,99 143.789.137,99 61.772.054,62 9 Puskesmas Hiri 118.573.507,04 187.711.608,09 188.833.732,53 117.451.382,60 10 Puskesmas Moti 244.770.526,32 186.594.617,68 206.834.334,68 224.530.809,32 JUMLAH 1.919.568.846,14 3.858.332.533,62 3.457.094.922,60 2.320.806.457,16 VI.3.1.5. Kas di Bendahara BOS Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara BOS di SD dan SMP. Dana BOS diterima sekolah dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi, tidak melalui Kas Daerah Kabupaten/Kota. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp28.641.007,32 dan Rp552.757.298,99. Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 dan 2018 tersebut sebagai berikut: No Rincian/Total Sekolah Saldo Awal Pendapatan Bos Belanja Bos Saldo Akhir (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 Dana BOS SDN Kota Ternate Dana BOS SMPN Kota Ternate 285.619.669,89 267.137.629,10 12.044.505.777,41 6.138.891.417,45 12.313.529.989,18 6.393.983.497,35 16.595.458,12 12.045.549,20 JUMLAH 552.757.298,99 18.183.397.194,86 18.707.513.486,53 28.641.007,32 Jumlah sekolah penerima Dana BOS Tahun 2019 dan 2018 sebanyak 98 sekolah terdiri dari 83 SD dan 15 SMP. Rincian Saldo Kas Dana BOS SD dan SMP per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1. 93
VI.3.1.6. Kas Lainnya Kas lainnya merupakan kas dari utang PFK yang belum disetor sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo kas lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp710.982.560,01 dan Rp155.147.072,62. Saldo PFK tersebut merupakan saldo PFK Dana Kelurahan dan Dana BOS yang belum disetorkan per 31 Desember 2019 dan 2018. Rincian Utang PFK 2019, sebagai berikut: No. Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) 1. Kec. Ternate Tengah (Dana Kelurahan) 27.272.726,00 2. Kec. Ternate Utara (Dana Kelurahan) 1.102.088,00 3. Kec. Ternate Selatan (Dana Kelurahan) 313.864.498,00 4. Kec. Pulau Ternate (Dana Kelurahan) 1.367.565,00 5. Kec. Ternate Barat (Dana Kelurahan) 141.054.106,00 6. Kec. Moti (Dana Kelurahan) 108.831.586,01 7. Kec. Hiri (Dana Kelurahan) 107.979.154,00 8. Kec. Batang Dua
7.493.374,00 9. Dinas Diknas (Dana BOS SD dan SMP) 9.510.837,00 17.320.865,37 10. Dinas Pemuda
3.911.906,00 11. Dinas Ketahanan Pangan
1.154.258,00 12. Dinas KB
13.412.905,00 13. BP2RD
92.836.500,00 14. Puskesmas Kalumata, Mori, dan Sulamadaha
19.017.264,25 JUMLAH 710.982.560,01 155.147.072,62 VI.3.1.7. Piutang Pendapatan Piutang Pendapatan merupakan tagihan pendapatan daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi dan lain-lain) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp25.999.551.727,54 dan Rp24.533.584.475,88. Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: No Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) (Rp) (Rp) 1 Piutang Pajak 16.366.554.408,88 14.510.701.613,88 2 Piutang retribusi 1.046.729.433,66 106.115.330,00 3 Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah 582.337.000,00 249.997.500,00 4 Piutang bagi hasil Propinsi 8.003.930.885,00 9.666.770.032,00 JUMLAH 25.999.551.727,54 24.533.584.475,88 a. Piutang Pajak Piutang Pajak merupakan tagihan pajak daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp16.366.554.408,88 dan Rp14.510.701.613,88. Rincian Piutang Pajak, penyisihannya dan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value atau NRV) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
No Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) (Rp) (Rp) 1 Pajak Hotel 2.169.110.140,00 2.169.450.140,00 2 Pajak Restoran 1.437.474.341,00 1.437.474.341,00 3 Pajak Hiburan
4 Pajak Reklame 305.023.002,00 57.271.301,00 5 Pajak Penerangan Jalan
6 Pajak Air Tanah 66.637.466,00 46.072.830,00 7 Pajak Bumi dan Bangunan 12.388.309.459,88 10.800.433.001,88 Jumlah Piutang Pajak 16.366.554.408,88 14.510.701.613,88 8 Penyisihan Piutang Pajak (10.735.195.510,10) (7.644.659.688,00) NRV Piutang Pajak (Netto) 5.631.358.898,78 6.866.041.925,88 b. Piutang Retribusi Piutang Retribusi merupakan tagihan Retribusi Daerah Kepada Pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.046.729.433,66 dan Rp.106.115.330,00. Rincian Piutang Retribusi, penyisihannya dan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value atau NRV) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: No Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) (Rp) (Rp) 1 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 361.889.433,66 106.115.330,00 2 Piutang Pemakaian Kekayaan daerah CV AP (Dinas PUPR) 582.840.000,00 3 Piutang Pemakaian Kekayaan daerah CV AP (Waterboom PT IT-BP2RD) 52.000.000,00 4 Piutang Pemakaian Kekayaan daerah SPBU Soa-sio 50.000.000,00 5 Penyisihan Piutang Retribusi (523.364.716,83) (106.115.330,00) NRV Piutang Retribusi (Netto) 523.364.716,83 c. Piutang Lain-lain PAD Saldo Piutang Lain-lain PAD per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp582.337.000,00 dan Rp249.997.500,00. Piutang Lain-lain PAD per 31 Desember 2019 seluruhnya merupakan piutang dana kapitasi Badan Pengelola Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ternate. Piutang Lain-lain PAD tidak dilakukan penyisihan karena piutang tersebut akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya oleh BPJS.
d. Piutang Bagi Hasil Provinsi Piutang Bagi Hasil Provinsi merupakan saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Piutang Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2019 dan Rp9.666.770.032,00. Piutang tersebut merupakan jumlah bagi hasil pajak daerah sesuai SK Gubernur tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Rincian piutang bagi hasil tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2. dan 2018 masing-masing sebesar Rp8.003.930.885,00 VI.3.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing- masing sebesar Rp186.378.586,00 dan Rp186.378.586,00, dengan rincian sebagai berikut: No Nama Kasus Tgl SKTJM Saldo 31 Des. 2018 (Audited) Saldo Per 31 Des. 2019 (Audited) 1 Novita Yani Penggunaan uang belanja TA 2012 utk kepentingan pribadi an, Mantan bendahara Ktr KB 29-Dec- 14 552.124,00 552.124,00 2 Asian Hi, Rufai Kehilangan kas pada kec,Hiri Thn 2012 24-Dec- 14 16.676.462,00 16.676.462,00 3 Siti Nur Nelny Teng, SE Penggunaan uang belanja utk kepentingan pribadi di SKPD Kec, Ternate Tengah 4-May- 12 154.050.000,00 154.050.000,00 4 Leni Marlina Ponto TGR atas tindak lanjut temuan perjalanan dinas oleh BPK Thn 2011 & 2012 (yg sudah ada SKTJM) 04-Nov- 14 8.350.000,00 8.350.000,00 5 Andi Handoko
04-Nov- 14 6.750.000,00 6.750.000,00 Total 186.378.586,00 186.378.586,00 Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value atau NRV) saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: No Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) (Rp) (Rp) 1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 186.378.586,00 186.378.586,00 2 Penyisihan Bagian Lancar TGR (186.378.586,00) (170.214.293,00) NRV Bagian Lancar TGR (Netto)
16.164.293,00 VI.3.1.9. Beban dibayar dimuka Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp61.779.773,94 dan Rp456.870.772,24 yang berasal dari beban yang sudah dibayar dan manfaatnya belum seluruhnya di terima dengan rincian sebagai berikut : No. SKPD Uraian 2019 2018 1 Dinas Kesehatan Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 49.863.013,70
2 DP3A Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.382.513,66 10.301.369,86 96
No. SKPD Uraian 2019 2018 3 Kecamatan Batang Dua Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.534.246,58 7.890.410,96 4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
52.054.794,52 5 Disperindag Belanja dbayar dimuka (pengadaan mesin)
335.000.000,00 6
BAPPELITBANGDA Beban Jasa Kantor
33.492.328,77 7
BAPPELITBANGDA Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
18.131.868,13 JUMLAH 61.779.773,94 456.870.772,24 VI.3.1.10. Persediaan Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.301.969.379,70 dan Rp10.733.573.802,39 terdiri dari Alat Tulis Kantor, Obat- obatan, barang cetakan, bahan kimia, bibit dan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga berupa tanah dan peralatan mesin. Rincian persediaan tersebut per jenis dan per OPD adalah sebagai berikut: No Nama Persediaan Nama SKPD Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) 1 ATK Dinas Pendidikan 275.000,00 100.000,00 2 ATK Dinas Tenaga Kerja 802.404,00 1.226.200,00 3 ATK Dinas Kebudayaan 58.000,00 300.000,00 4 ATK Dinas Perhubungan 723.100,00 1.797.300,00 5 ATK Dinas komunikasi Informatika & Persandian 241.000,00 190.000,00 6 ATK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 40.000.000,00 607.350,00 7 ATK Sekertariat DPRD 1.220.000,00 848.500,00 8 ATK Inspektorat 1.505.000,00 3.895.100,00 9 ATK Kecamatan Ternate Tengah 123.000,00 381.200,00 10 ATK Kecamatan Ternate Pulau 267.500,00 337.500,00 11 ATK Kecamatan Pulau Hiri 187.500,00 210.000,00 12 ATK Badan Perencanaan Pembanggunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1.019.920,00 846.560,00 13 ATK Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah 1.005.000,00 639.000,00 14 Bahan Kimia Dinas Kebakaran 19.360.000,00 33.880.000,00 97
No Nama Persediaan Nama SKPD Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) 15 Bibit Dinas Pertanian 6.929.798,00 2.366.500,00 16 Brg Cetakan Dinas Kependudukan & Pencatatan sipil 149.160.000,00 146.223.000,00 17 Brg Cetakan Badan Pengelola pajak & Retribusi Daerah 872.461.175,22 1.261.134.710,00 18 Brg yg diberikan kpd pihak ketiga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 6.689.044.384,29 4.918.808.335,71 19 Obat-obatan Dinas Kesehatan 2.712.678.080,99 4.224.818.546,68 20 Obat-obatan Dinas Pengendalian Kependudukan & KB 804.908.517,20 134.964.000,00 JUMLAH 11.301.969.379,70 10.733.573.802,39 Rincian Barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat di Lampiran 3. VI.3.2. Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp58.871.704.161,51 dan Rp52.222.776.699,92 seluruhnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. VI.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp58.871.704.161,51 dan Rp52.222.776.699,92. Dengan rincian sebagai berikut: Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Audited) Saldo 31 Des. 2018 (Audited) (Rp) (Rp) PT. Bank Maluku Malut 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Perusahaan Daerah Air Minum 28.075.045.657,85 28.688.751.822,95 PT. Ternate Bahari Berkesan (Holding Company) 27.296.658.503,66 20.034.024.876,96 JUMLAH 58.871.704.161,51 52.222.776.699,92 Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate pada PT Bank Maluku Malut sebesar Rp3.500.000.000,00 berdasarkan atas kepemilikan 400 saham (Nomor A BM 0016501 s/d 0016900) yang disetor dari Tahun 2005 s.d 2014 sebagai berikut: 98
No Penyertaan Modal PT Bank Maluku Malut Nilai (Rp) 1 Sampai Dengan 2005 500.000.000,00 2 Penambahan tahun 2006 500.000.000,00 3 Penambahan tahun 2007 500.000.000,00 4 Penambahan tahun 2009 500.000.000,00 5 Penambahan tahun 2012 500.000.000,00 6 Penambahan tahun 2013 500.000.000,00 7 Penambahan tahun 2014 500.000.000,00 JUMLAH 3.500.000.000,00 Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Ternate pada PT Bank Maluku Malut berdasarkan laporan keuangan PT Bank Maluku Malut Tahun 2018 adalah 1,25% atau kurang dari 20%. Sehingga pencatatannya menggunakan metode biaya (Cost Method). b. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate pada PDAM Kota Ternate per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp28.075.045.657,85 dan Rp28.688.751.822,95. Nilai tersebut berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas (equity method) karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PDAM Kota Ternate per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 41,78% dan 42,69% atau lebih dari 20%. Penyertaan modal tersebut dalam bentuk aset tetap yaitu aset lainnya, instalasi dan jaringan, bangunan, gedung dan bangunan, alat angkutan serta dana tunai. Nilai ekuitas PDAM Kota Ternate per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp67.202.510.712,67 dan Rp67.202.510.712,00 (berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Ternate Tahun 2018 Audited). Dengan demikian, nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada PDAM Kota Ternate dengan menggunakan metode ekuitas adalah: Per 31 Desember 2019: Rp28.077.208.975,75 (Rp67.202.510.712,67 x 41,78%) Per 31 Desember 2018: Rp28.688.751.822,95 (Rp67.202.510.712,00 x 42,69%) c. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate pada PT Ternate Bahari Berkesan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp27.296.658.503,66 dan Rp20.034.024.876,96. Nilai tersebut berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas (equity method) karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PT Ternate Bahari Berkesan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 99,21% dan 98,89% atau lebih dari 20%. Nilai ekuitas PT Ternate Bahari Berkesan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp27.515.345.856,00 (berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019) dan Rp20.258.898.652,00 (berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018). Dengan demikian, nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada PT Ternate Bahari Berkesan dengan menggunakan metode ekuitas adalah: Per 31 Desember 2019: Rp27.297.974.623,74 (Rp27.515.345.856,00 x 99,21%) Per 31 Desember 2018: Rp20.034.024.876,96 (Rp20.258.898.652,00 x 98,89%) PT Ternate Bahari Berkesan didirikan pada tahun 2015, dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 berbentuk Perseroan Terbatas dengan 99
tujuan pendirian adalah : Sebagai Perusahaan induk (Holding Company) bagi BUMD yang telah dan akan didirikan Pemerintah Kota Tenate. Meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Ternate. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Kota Ternate. Modal dasar PT Ternate Bahari Berkesan berasal dari pemasukan (inbreng) saham- saham milik Pemerintah Kota Ternate pada PD Apotik Bahari berkesan, PT BPRS Bahari Berkesan dan PT Alga Kastela Bahari Berkesan. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Holding Company Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Citra Gamalama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Aset PD Citra Gamalama menjadi Aset PT Ternate Bahari Berkesan. 100
VI.3.1.3. ASET TETAP VI.3.1.3.1. Tanah Tanah yang tercatat dalam Aset Tetap Pemerintah Kota Ternate adalah tanah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate, dan dalam kondisi siap dipakai, tanah diperoleh melalui pembelian dan hibah/donasi, termasuk tanah yang digunakan untuk jalan dan bahu jalan yang sudah ada sebelum terbentuknya pemerintah Kota Terante. Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai. Saldo Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.074.856.940.646,00 dan Rp1.064.147.930.646,00 dengan rincian sebagai berikut. No. Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) 1. TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL 10.692.384.000,00 10.692.384.000,00 2. TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN 32.767.056.400,00 32.229.286.400,00 3. TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI 598.400.000,00 598.400.000,00 4. TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA 106.530.062.910,00 105.620.462.910,00 5. TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA 11.868.000.000,00 11.868.000.000,00 6. TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH 1.467.524.000,00 1.467.524.000,00 7. TANAH PERSIL LAINNYA 61.831.300,00 61.831.300,00 8. TANAH BASAH 6.460.000.000,00 2.000.000.000,00 9. TANAH KERING 37.257.204.000,00 37.157.204.000,00 10. TANAH PERKEBUNAN 5.795.850.500,00 2.649.650.500,00 11. TANAH TANDUS 1.909.919.000,00 1.909.919.000,00 12. TANAH PERTANIAN 231.847.500,00 231.847.500,00 13. TANAH LAPANGAN OLAH RAGA 452.000.000,00 452.000.000,00 14. TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG 125.840.000,00 15. TANAH UNTUK JALAN 844.035.717.286,00 843.118.117.286,00 16. TANAH UNTUK BANGUNAN AIR 649.834.750,00 649.834.750,00 17. TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI 1.071.570.000,00 559.570.000,00 18. TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH 122.500.000,00 122.500.000,00 19. TANAH UNTUK MAKAM 2.797.934.000,00 2.797.934.000,00 20. TANAH UNTUK TAMAN 9.361.465.000,00 9.361.465.000,00 21 TANAH KAMPUNG 600.000.000,00 600.000.000,00 Total 1.074.856.940.646,00 1.064.147.930.646,00 Rincian Tanah per OPD dapat dilihat pada Lampiran 4 Mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01-01-2019 Penambahan Realisasi Belanja ModalTahun 2019 Koreksi Tambah Koreksi Kurang Saldo per 31-12-2019 Rp Rp Rp Rp Rp 1.064.147.930.646,00 13.410.478.426,72 5.043.340.000,00 (7.744.808.426,72) 1.074.856.940.646,00 101
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah tersebut sebagai berikut: a) Penambahan Penambahan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp13.410.478.426,72. Dari jumlah tersebut, yang diakui sebagai penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp10.477.010.000,00 dan yang tidak diakui sebagai penambahan aset tanah sebesar Rp2.933.468.426,72 yang terdiri dari hibah keluar sebesar Rp1.612.964.000.00, reklasifikasi berkurang sebesar Rp1.251.434.650,00 dan persediaan (barang habis pakai) sebesar Rp69.069.776,00. Rincian yang tidak diakui sebagai penambahan Aset Tetap Tanah tersebut dapat dilihat pada penjelasan Koreksi Kurang. b) Koreksi Tambah Koreksi Tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.043.340.000,00 terdiri dari: No. Uraian Nilai (Rp) (1) Mutasi masuk dari Kantor Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan 2.916.000.000,00 (2) Mutasi masuk ke Dinas Sosial dari Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 900/276/IV/2018 tanggal 4 April Tahun 2018 1.895.340.000,00 (3) Tambah dari Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan pada Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua 27.000.000,00 (4) Kapitalisasi dari barang dan jasa berupa tanah Sport Hall dan tanah bangunan Kantor Kelurahan Tongole pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 205.000.000,00 Total 5.043.340.000,00 c) Koreksi Kurang Koreksi Kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp7.744.808.426,72 terdiri dari: No. Uraian Nilai (Rp) Reklasifikasi (1) Reklasifikasi berkurangke jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa saluran sekunder; 355.949.345,72 (2) Relaksifikasi berkurang pada Kecamatan Ternate Utara ke gedung dan bangunan berupa taman ruang terbuka hijau; 25.000.000,00 (3) Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah yang terdiri dari peralatan mesin sebesar Rp5.000.000,00 berupa papan nama, gedung bangunan sebesar Rp154.807.301,00 berupa bangunan tempat jualan; 159.807.301,00 (4) Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Pulau Moti ke gedung dan bangunan berupa rumah guru sebesar Rp101.335.000,00 dan pagar sebesar Rp141.176.400,00; 242.511.400,00 (5) Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Hiri ke gedung dan bangunan; 88.421.000,00 (6) Reklasifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Batang Dua yang terdiri dari gedung dan bangunan sebesar Rp298.886.380,00 dan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp4.500.000,00 berupa bangunan MCK; 303.386.380,00 (7) Relaksifikasi berkurang pada Kantor Kecamatan Ternate Barat yang terdiri dari peralatan mesin sebesar Rp1.077.637,00 berupa sepeda gantung, gedung 76.359.224,00 102
No. Uraian Nilai (Rp) bangunan sebesar Rp23.112.341,00 berupa kamar mandi, jalan lingkungan Rp33.660.246,00 berupa jalan setapak, dan bangunan air sebesar Rp18.509.000 berupa bak penampung; Hibah Keluar (8) Tanah milik Pemerintah Kota Ternate pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara seluas 11.796 M2 yang terletak di Kelurahan Kalumata; 1.500.000.000,00 (9) Tanah milik Pemerintah Kota Ternate pada Kantor Kecamatan Ternate Utara dihibahkan kepada PAUD Pembina 8 Kota Ternate berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 412/09/2019 tanggal 26 Agustus 2019; 30.000.000,00 (10) Hibah keluar pada Kantor Kecamatan Pulau Hiri kepada masyarakat; 82.964.000,00 Koreksi ke Persediaan (11) Koreksi berkurang merupakan persediaan (barang habis pakai) pada Kantor Kecamatan Ternate Barat berupa rumah pohon, kayu, pagar pengaman, dan peralatan penunjang safety outbond. 69.069.776,00 Mutasi antar OPD (12) Koreksi kurang Tanah adalah mutasi keluar dari Dinas Tenaga Kerja ke Dinas Sosial berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor: 900/276/IV/2018 tanggal 4 April Tahun 2018; 1.895.340.000,00 (13) Koreksi kurang Tanah adalah mutasi keluar dari Sanggar Kegiatan Belajar ke Dinas Pendidikan (Perubahan Nomenklatur OPD) 2.916.000.000,00 Total 7.744.808.426,72 Jumlah bidang Tanah Pemerintah Kota Ternate sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 1.163 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp1.074.856.940.646,00, berupa tanah kosong/lapangan, tanah untuk gedung dan bangunan, tanah untuk konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah sekitar daerah irigasi, yang telah bersertifikat sebanyak 123 bidang tanah, dan yang belum bersertifikat sebanyak 1.040 bidang tanah. Untuk tanah yang belum memiliki sertifikat proses sertifikasinya dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah. Rincian jumlah bidang tanah bersertifikat dan belum bersertifikat per kecamatan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. No. Uraian Jumlah (bidang) Luas (m2) Nilai (Rp) A. Tanah Bersertifikat 1. Pulau Ternate 6 Bidang 22.744,00 2.342.434.720,00 2. Ternate Selatan 24 Bidang 46.757,00 4.495.703.110,00 3. Ternate Utara 24 Bidang 38.009,38 11.972.400.900,00 4. Ternate Tengah 37 BIdang 102.633,00 46.385.291.370,00 5. Moti 6 Bidang 12.193,00 628.581.000,00 6. Batang Dua 6 Bidang 15.535,00 623.820.000,00 7. Pulau Hiri 4 Bidang 6.665,00 400.000.000,00 8. Ternate Barat 6 Bidang 115.295,00 3.683.424.950,00 Subtotal 113 359.831,38 70.531.656.050,00 B. Tanah Belum Bersertifikat 1. Pulau Ternate 57 Bidang 299.304,15 15.480.183.303,00 2. Ternate Selatan 305 Bidang 2.559.155,92 222.724.960.490,00 3. Ternate Utara 209 Bidang 12.582.722,47 137.722.568.409,00 103
4. Ternate Tengah 263 Bidang 55.870.123,60 550.157.904.950,00 5. Moti 41 Bidang 323.919,09 12.168.950.810,00 6. Batang Dua 47 Bidang 265.568,80 10.744.976.480,00 7. Pulau Hiri 50 Bidang 136.042,53 28.483.225.525,00 8. Ternate Barat 79 Bidang 233.710,77 26.842.514.629,00 Subtotal 1.051 72.270.547,33 1.004.325.284.596,00 Penambahan sertifikat sebanyak 3 bidang tanah di Tahun 2019 dari hasil inventarisasi sebanyak 2 sertifikat dan penerbitan 1 sertifikat baru oleh Badan Pertanahan Negara Provinsi Maluku Utara. VI.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lain yang nilainya memenuhi syarat untuk kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap dipakai, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan hibah. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh Pemerintah Kota Ternate melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai sedangkan pengakuan aset peralatan dan mesin dari hibah apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam bentuk berita acara serah terima hibah. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp274.744.026.269,42 dan Rp247.091.134.184,81 dengan rincian sebagai berikut. No. Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des. 2018 (Rp) (audited) 1. Alat-alat Besar 28.870.554.716,00 25.911.518.208,00 2. Alat-alat Angkutan 78.267.214.484,00 76.660.044.344,00 3. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 4.627.420.935,00 4.267.417.780,00 4. Alat-alat Pertanian 3.653.448.024,00 3.431.862.524,00 5. Alat-alat Kantot dan Rumah Tangga 77.073.519.989,33 91.245.771.253,12 6. Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 6.348.426.106,20 5.555.590.832,00 7. Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan 11.000.285.994,00 9.963.284.085,00 8. Alat-alat Laboratorium 25.763.878.733,46 22.810.287.491,05 9. Alat-alat Persenjataan 100.627.500,00 1.680.870.025,00 10. Komputer 37.019.239.183,43 5.412.742.642,64 11. Alat Eksplorasi 0 0 12. Alat Pengeboran 0 0 13. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 0 0 14. Alat Bantu Eksplorasi 0 0 15. Alat Keselamatan Kerja 1.089.517.604,00 151.745.000,00 16. Alat Peraga 0 0 17. Peralatan Proses/Produksi 0 0 18. Rambu-rambu 676.681.000,00 0 19. Peralatan Olahraga 253.212.000,00 0 Total 274.744.026.269,42 247.091.134.184,81 Rincian Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat pada Lampiran 4 104
Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01-01-2019 Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 Koreksi Tambah Koreksi Kurang Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2019 Akumulasi Penyusutan Saldo per 31-12-2019 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 247.091.134.184,81 33.844.534.175,00 41.894.600.490,09 (48.086.242.583,09) 274.744.026.269,42 (187.623.558.418,47) 87.120.467.850,95 Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2019 terdiri dari: a) Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2019, berasal dari kegiatan belanja modal sebesar Rp33.844.534.175,00 Dari nilai tersebut yang diakui sebagai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp18.522.779.011,00 tidak diakui karena tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (extracomptable) sebesar Rp1.471.566.324,00, barang habis pakai sebesar Rp3.803.154.871,00, hibah keluar sebesar Rp2.329.790.030,00, SK Penghapusan senilai sebesar Rp2.560.112.475,00, mutasi ke SKPD Rp1.609.515.150,00, hutang belanja Tahun 2018 Rp2.247.829.952,00 dan jasa sebesar Rp62.693.237,00. lain b) Koreksi Tambah Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar Rp41.894.589.490,29 terdiri dari: Reklasifikasi bertambah aset dari kegiatan belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp36.056.499.381,29 dengan rincian sebagai berikut: 1) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.113.321.887,00 karena perubahan kodefikasi barang 2) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.522.346.839,10 3) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan sebesar Rp2.527.003.452,00 reklasifikasi bertambah dari gedung dan bangunan sebesar Rp997.535.000,00 berupa kursi taman, mainan Taman Nukila dan alat olahrag, Reklasifikasi bertambah dari Jalan, Irigasi dan Jaringan jaringan dan sebesar Rp88.098.661,00 berupa perencanaan reklasifikasi bertambah karena perubahan kodefikasi barang senilai Rp1.441.369.791,00 lampu dan 4) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Kebakaran sebesar Rp242.359.600,00 karena perubahan kodefikasi barang 5) Reklasifikasi bertambah pada SATPOL PP sebesar Rp104.095.800,00 karena perubahan kodefikasi barang 6) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Sosial sebesar Rp144.508.100,00 karena perubahan kodefikasi barang 7) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp377.662.155,00 105
karena perubahan kodefikasi barang 8) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp399.296.660,00 karena perubahan kodefikasi barang 9) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Ketahanan Pangan Rp678.423.781,00 karena perubahan kodefikasi barang 10) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Lingkungan Hidup Rp400.557.073,00 karena perubahan kodefikasi barang 11) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Kependudukan & Catatan Sipil sebesar Rp690.904.900,00 karena perubahan kodefikasi barang 12) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pengendalian Penduduk sebesar Rp927.498.100,00 karena perubahan kodefikasi barang 13) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.196.781.250,00 reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin berupa rambu kawasan tertib lalu lintas senilai Rp158.000.000,00 dan reklasifikasi bertambah karena perubahan kodefikasi barang senilai Rp2.038.781.250,00 14) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.108.365.950,00 karena perubahan kodefikasi barang 15) Reklasifikasi pada Dinas Koperasi Rp317.187.975,00 karena perubahan kodefikasi barang bertambah dan UKM 16) Reklasifikasi bertambah pada DMPTSP sebesar Rp247.971.208,00 karena perubahan kodefikasi barang 17) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp294.449.832,89 karena perubahan kodefikasi 18) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp420.633.106,00 karena perubahan kodefikasi barang 19) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.349.349.994,00 reklas bertambah dari gedung dan bangunan snilai Rp14.300.000,00 dan reklas dari aset tetap lainnyan senilai Rp533.159.000,00 dan senilai Rp801.890.994,00 reklas bertambah karena perubahan kodefikasi barang 20) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp627.153.300,00 reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin berupa alat permainan anak senilai Rp148.650.000,00 dan reklasifikasi bertambah karena perubahan kodefikasi barang senilai Rp478.503.300,00; 21) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.083.492.990,00 karena perubahan kodefikasi barang 22) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perindustrian & Perdagangan sebesar Rp1.431.840.705,00 karena perubahan kodefikasi barang 23) Reklasifikasi bertambah pada Sekertariat Daerah sebesar Rp3.304.741.407,00 karena perubahan kodefikasi barang 24) Reklasifikasi bertambah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.301.701.600,00 sebesar sebesar sebesar 106
karena perubahan kodefikasi barang 25) Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Ternate Utara Rp442.008.725,00 karena perubahan kodefikasi barang 26) Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Ternate Tengah Rp653.985.750,00 karena perubahan kodefikasi barang 27) Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Ternate Selatan Rp548.780.304,00 karena perubahan kodefikasi barang 28) Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Pulau Ternate Rp239.244.850,00 karena perubahan kodefikasi barang 29) Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp158.025.700,00 karena perubahan kodefikasi barang 30) Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp184.918.875,00 karena perubahan kodefikasi barang 31) Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp204.786.500,00 karena perubahan kodefikasi barang 32) Reklasifikasi sebesar Rp156.006.637,00 reklasifikasi dari tanah ke peralatan dan mesin senilai Rp1.077.637,00 dan reklasifikasi bertambah karena perubahan kodefikasi barang senilai Rp154.929.000,00 bertambah pada Kecamatan Ternate Barat 33) Reklasifikasi bertambah pada Inspektorat sebesar Rp487.026.900,00 karena perubahan kodefikasi barang 34) Reklasifikasi bertambah pada BAPPELITBANGDA sebesar Rp836.035.722,80 reklasifikasi jalan irigasi dan jaringan ke alat kantor dan rumah tangga berupa meja receptionis senilai Rp58.216.344,00 dan reklasifikasi bertambah karena perubahan kodefikasi barang senilai Rp777.819.378,80 35) Reklasifikasi bertambah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.281.856.368,00 karena perubahan kodefikasi barang 36) Reklasifikasi bertambah pada BP2Rd sebesar Rp2.162.092.254,00 karena perubahan kodefikasi barang 37) Reklasifikasi bertambah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp1.095.067.350,00 karena perubahan kodefikasi barang 38) Reklasifikasi bertambah pada Badan Kesbangpol sebesar Rp365.438.159,30 karena perubahan kodefikasi barang 39) Reklasifikasi bertambah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp429.577.621,00 karena perubahan kodefikasi barang Mutasi bertambah sebesar Rp1.609.515.150,00 yang terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan senilai Rp544.885.000,00 dari Sanggar Kegiatan Belajar 2) Dinas Sosial senilai Rp94.769.150,00 dari Dinas Tenaga Kerja 3) Sekretariat Daerah senilai Rp409.374.000,00 dari Sekretariat DPRD 4) Kecamatan Ternate Tengah senilai Rp176.550.000,00 dari Sekretariat DPRD sebesar sebesar sebesar sebesar 107
5) Kecamatan Ternate Barat senilai Rp179.250.000,00 dari Sekretariat DPRD 6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah senilai Rp204.687.000,00 dari Sekretariat DPRD Reklas bertambah Barang dan Jasa sebesar Rp56.450.000,00 yang terdiri dari: 1) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebesar Rp6.000.000,00 berupa lensa kamera. 2) Dinas Pariwisata sebesar Rp50.450.000,00 berupa biaya paket pengiriman Koreksi bertambah Hutang Belanja Tahun 2019 sebesar Rp2.897.300,600,00 terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp198.577.500,00 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp69.999.600,00 3) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.556.401.000,00 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp494.122.500,00 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp125.000.000,00 6) Sekretariat Daerah sebesar Rp400.000.000,00 7) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp53.200.000,00 Koreksi pencatatan senilai Rp335.000.000,00 yaitu pembelian alat laboraturium pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2018 dan baru diakui pada Tahun 2019 Penambahan aset dari belanja barang dan jasa Tahun 2019 berupa Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) sebesar Rp939.824.359,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Kantor Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp175.975.759,00. 2) Kantor Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp227.880.000,00 3) Kantor Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp163.324.000,00. 4) Kantor Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp88.080.500,00. 5) Kantor Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp36.021.800,00. 6) Kantor Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp71.590.000,00. 7) Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp67.259.300,00. 8) Kantor Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp109.693.000,00 c) Koreksi Kurang Koreksi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.086.253.583,09 adalah mutasi kurang karena reklasifikasi, mutasi keluar, peralatan mesin yang dihapuskan, Hibah keluar, persedian, extra compatable, hutang belanja Tahun 2018 dan penambahan aset dari Belanja barang dan Jasa. Rincian Koreksi Kurang tersebut sebagai berikut: sebesar 108
Reklasifikasi berkurang sebesar Rp33.681.240.627,09 terdiri dari: 1) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.113.321.887,00 karena perubahan kodefikasi barang 2) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.522.346.839,10 3) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp827.105.191,00 karena perubahan kodefikasi barang 4) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Kebakaran sebesar Rp242.359.600,00 karena perubahan kodefikasi barang 5) Reklasifikasi berkurang pada SATPOL PP sebesar Rp104.095.800,00 karena perubahan kodefikasi barang 6) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Sosial sebesar Rp144.508.100,00 karena perubahan kodefikasi barang 7) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp373.262.155,00 karena perubahan kodefikasi barang 8) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp399.296.660,00 karena perubahan kodefikasi barang 9) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp678.423.781,00 karena perubahan kodefikasi barang 10) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Lingkungan Hidup Rp400.557.073,00 karena perubahan kodefikasi barang 11) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Kependudukan & Catatan Sipil sebesar Rp690.904.900,00 karena perubahan kodefikasi barang 12) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pengendalian Penduduk sebesar Rp927.498.100,00 karena perubahan kodefikasi barang 13) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.910.031.250,00 karena perubahan kodefikasi barang 14) Reklasifikasi bertambah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.100.865.950,00 karena perubahan kodefikasi barang 15) Reklasifikasi pada Dinas Koperasi Rp317.187.975,00 karena perubahan kodefikasi barang berkurang dan UKM 16) Reklasifikasi berkurang pada DMPTSP sebesar Rp247.971.208,00 karena perubahan kodefikasi barang 17) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp294.449.832,89 karena perubahan kodefikasi barang 18) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp440.633.106,00 reklas berkurang dari peralatan dan mesin ke gedung dan bangun berupa Kanopy senilai Rp20.000.000,00 dan perubahan kodefikasi barang senilai 420.633.106,00 19) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar sebesar sebesar 109
Rp801.890.994,00 reklasifikasi berkurang karena perubahan kodefikasi barang 20) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pariwisata sebesar Rp478.503.300,00 reklasifikasi berkurang karena perubahan kodefikasi barang 21) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.330.086.508,00 reklas berkurang dari alat kantor dan rumah tangga senilai Rp246.593.518,00 dan reklas bertambah karena perubahan kodefikasi barang senilai Rp1.083.492.990,00 karena perubahan kodefikasi barang 22) Reklasifikasi berkurang pada Dinas Perindustrian & Perdagangan sebesar Rp1.431.840.705,00 karena perubahan kodefikasi barang 23) Reklasifikasi berkurang pada Sekertariat Daerah sebesar Rp3.403.741.407,00 karena perubahan kodefikasi barang 24) Reklasifikasi berkurang pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.301.701.600,00 karena perubahan kodefikasi barang 25) Reklasifikasi berkurang pada Kecamatan Ternate Utara Rp442.008.725,00 karena perubahan kodefikasi barang 26) Reklasifikasi berkurang pada Kecamatan Ternate Tengah Rp648.985.750,00 karena perubahan kodefikasi barang 27) Reklasifikasi berkurang pada Kecamatan Ternate Selatan Rp548.780.304,00 karena perubahan kodefikasi barang 28) Reklasifikasi berkurang pada Kecamatan Pulau Ternate Rp239.244.850,00 karena perubahan kodefikasi barang 29) Reklasifikasi berkurang pada Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp158.025.700,00 karena perubahan kodefikasi barang 30) Reklasifikasi berkurang pada Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp184.918.875,00 karena perubahan kodefikasi barang 31) Reklasifikasi berkurang pada Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp235.586.500,00 reklas berkurang dari peralatan dan mesin ke jalan, irigasi dan jaringan berupa instalasi senilai Rp30.800.000,00 dan reklasifikasi berkurang karena perubahan kodefikasi barang senilai Rp204.786.500,00 32) Reklasifikasi berkurang pada Kecamatan Ternate Barat Rp154.929.000,00 karena perubahan kodefikasi barang 33) Reklasifikasi berkurang pada Inspektorat sebesar Rp487.026.900,00 karena perubahan kodefikasi barang 34) Reklasifikasi berkurang pada BAPPELITBANGDA sebesar Rp777.819.378,80 karena perubahan kodefikasi barang 35) Reklasifikasi berkurang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.276.167.368,00 karena perubahan kodefikasi barang 36) Reklasifikasi berkurang pada BP2Rd sebesar Rp2.176.780.224,00 reklasifikasi berkurang dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud senilai Rp14.687.970,00 dan reklasifikasi berkurang karena perubahan kodefikasi barang senilai Rp2.162.092.254,00 sebesar sebesar sebesar sebesar sebesar 110
37) Reklasifikasi berkurang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp1.095.067.350,00 karena perubahan kodefikasi barang 38) Reklasifikasi berkurang pada Badan Kesbangpol sebesar Rp365.438.159,30 karena perubahan kodefikasi barang 39) Reklasifikasi berkurang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp407.877.621,00 reklas berkurang dari peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan senilai Rp21.700.000,00 dan reklas berkurangkarena perubahan kodefikasi barang senilai Rp386.177.621,00 Mutasi Keluar sebesar Rp1.609.515.150,00 terdiri dari; 1) Dinas Tenaga Kerja senilai Rp94.769.150,00 berupa alat angkutan sebesar Rp17.000.000,00, alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp29.931.800,00, dan alat studio sebesar Rp24.756.600,00 dan computer sebesar Rp23.080.750,00. 2) Sekretariat DPRD senilai Rp969.861.000,00 berupa alat angkutan ke Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp179.250.000,00, ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp204.687.000,00, ke Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp176.550.000,00, dan ke Sekretariat Daerah sebesar Rp409.374.000,00. 3) Mutasi berkurang Sanggar Kegiatan Belajar ke Dinas Pendidikan sebesar Rp544.885.000,00 berupa Alat Studio Rp24.308.000,00, alat-alat besar Rp12.900.000,00, alat-alat Angkutan Rp187.000.000,00, dan alat Kantor dan Rumah Tangga Rp320.677.000,00. Hibah Keluar belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp2.329.790.030,00 terdiri dari: a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate sebesar Rp1.270.455.780,00 ke sekolah-sekolah swasta berupa alat kantor dan rumah tangga, alat laboratorium, gedung dan bangunan, buku perpustakaan. b. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp72.664.500,00, berupa kontener sampah hibah ke Unkhair Ternate; c. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp101.458.000,00, ke masyarakat (kelompok nelayan) berupa alat bengkel dan alat ukur, dan alat pertanian. d. Dinas Pertanian sebesar Rp683.217.150,00 ke Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara berupa alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, dan alat kantor rumah tangga. e. Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp25.500.000,00 ke masyarakat berupa alat penggiling padi dan papan pengumuman. f. Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp15.180.000,00 ke masyarakat berupa mesin potong rumput. g. Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp113.314.600,00 ke masyarakat berupa alat kantor dan rumah tangga (mesin air, profil tank) h. Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp48.000.000,00, ke masyarakat berupa rakit. 111
Koreksi berkurang karena penghapusan Rp2.604.848.856,00 berdasarkan SK Walikota tentang penghapusan barang milik daerah sebagai berikut: 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp936.053.856,00 terdiri dari Aset Lainnya sebesar Rp780.117.475,00; berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 148/III.3/KT/2019 tanggal 2 September 2019 berupa alat kantor, alat angkutan Rp111.200.000,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 165.A/III.3/KT/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan sebesar Rp44.376.381,00 berupa Rak Buku sesuai Keputusan Walikota Ternate Nomor: 187/III.3/KT/2019 tanggal 16 Desember 2019. 2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp449.100.000,00 berupa alat angkutan berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 165.A/III.3/KT/2019 tanggal 29 Oktober 2019. 3) Sekretariat Daerah sebesar Rp409.150.000,00 berupa alat angkutan berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 165.A/III.3/KT/2019 tanggal 29 Oktober 2019. 4) Sekretariat DPRD sebesar Rp179.250.000,00 berupa alat angkutan berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 165.A/III.3/KT/2019 tanggal 29 Oktober 2019. 5) Kantor Kercamatan Ternate Tengah sebesar Rp29.155.000,00 berupa peralatan mesin berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 99.A/III.3/KT/2019 tanggal 26 April 2019. 6) Inpektorat Daerah sebesar Rp173.700.000,00 berupa alat angkutan berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 165.A/III.3/KT/2019 tanggal 29 Oktober 2019. 7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp258.440.000,00 berupa Ternate Nomor berdasarkan Keputusan Walikota angkutan alat 165.A/III.3/KT/2019 tanggal 29 Oktober 2019. 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp170.000.000,00 berupa alat angkutan berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 165.A/III.3/KT/2019 tanggal 29 Oktober 2019. Belanja Modal Tahun 2019 berupa Barang Habis Pakai Sebesar Rp3.801.654.871,00 yang terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate sebesar Rp247.156.795,00 berupa alat laboratorium. 2) Dinas Kesehatan Kota Ternate sebesar Rp2.739.089.902,00 berupa alat kesehatan dan alat kedokteran lainnya dan alat bengkel dan alat ukur. 3) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp515.947.366,00 berupa alat bengkel adan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, dan alat keselamatan kerja. 4) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp1.595.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga. 5) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp22.737.330,00 berupa alat kantor dan rumah tangga. 112
6) DMPTSP sebesar Rp3.400.000,00 berupa komputer. 7) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp184.618.478,00 pertanian dan alat kantor dan rumah tangga. 8) Sekretariat Daerah sebesar Rp68.860.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga. 9) Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp2.350.000,00 berupa alat rumah tangga lain-lain. 10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp15.900.00,00 berupa alat kantor dan rumah tangga. Koreksi aset yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap (extracomptable) Dana BOS sebesar Rp275.603.536, berupa alat kantor dan rumah tangga dan Komputer. Koreksi kurang aset extra compatable dari belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2019 senilai 1.473.066.324,00 yang terdiri dari 1) Dinas Pendidikan senilai Rp1.363.485.759,00; berupa alat dan rumah tangga, alat laboraturium dan komputer; 2) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp948.750,00 berupa alat angkutan; 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp847.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga; 4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp22.185.515,00 berupa alat kantor dan rumah tangga; 5) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp34.420.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga; 6) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp9.729.500,00 berupa alat kantor dan alat studio; 7) Bada Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1.500.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga. 8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp9.900.000,00 berupa komputer 9) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.999.800,00 berupa komputer; dan 10) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp28.050.000,00 Koreksi kurang dari hutang belanja 2018 berupa peralatan mesin tahun 2019 senilai Rp2.247.829.952,00 yang terdiri dari: 1) Dinas Pedidikan sebesar Rp664.861.100,00 berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp473.276.100,00 dan komputer sebesar Rp191.585.000,00 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp525.109.852,00 berupa alat Angkutan senilai Rp472.490.000,00 dan Alat Kedokteran/kesehatan sebesar Rp52.619.852; 113
3) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp420.658.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah tangga; 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp169.623.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga senilai Rp161.538.000,00 dan Alat studio, komunikasi dan Pemancar sebesar Rp8.085.000,00; 5) Dinas Pariwisata sebesar Rp117.778.000,00 berupa Alat kantor dan Rumah tangga; 6) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah senilai Rp349.800.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah tangga Koresi Kurang belanja Barang dan Jasa dari sebesar Rp62.693.237,00, terdiri dari Rp43.176.873,00, di alat kantor dan rumah tangga, dan sebesar Rp19.516.364,00, di alat Laboratorium. VI.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika Gedung dan Bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp885.029.612.425,52 dan Rp824.855.882.698,10 dengan rincian sebagai berikut. No . Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des. 2018 (Rp) (audited) 1. Bangunan Gedung 873.772.000.032,08 819.961.044.548,10 2. Monumen 4.520.627.150,00 4.894.838.150,00 3. Bangunan Menara 1.077.481.314,64 0,00 4. Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.659.503.928,80 0,00 Total 885.029.612.425,52 824.855.882.698,10 Rincian Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada Lampiran 4 Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01-01-2019 Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 Koreksi Tambah: Koreksi Kurang: Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2019 Akumulasi Penyusutan Saldo Nilai Buku per 31-12-2019 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 824.855.882.698,10 77.852.294.958,81 65.169.951.612,72 (82.848.516.845,11) 885.029.612.425,52 (368.070.903.537,14) 516.958.708.888,38 114
Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2019 terdiri dari: a) Penambahan Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 adalah sebesar Rp77.852.294.958,81 diperoleh dari kegiatan Belanja Modal, dari nilai tersebut yang diakui sebagai penambahan aset Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp70.981.869.641,81 sedangkan yang tidak diakui sebagai penambahan Aset sebesar Rp6.870.425.317,00 yang terdiri dari Hibah keluar sebesar Rp955.025.824,00, Belanja Hutang yang sudah diakui Tahun 2018 sebesar Rp5.672.002.372,00 dan Belanja pemeliharaan sebesar Rp243.397.121,00. b) Koreksi Tambah Koreksi Tambah Gedung Rp65.169.951.612,72 terdiri dari: dan Bangunan selama Tahun 2019 Koreksi Tambah berupa reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp26.482.502.181,72 dengan rincian sebagai berikut: 1. Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap sebesar Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp19.646.315.226,72 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Bangunan ke Gedung 2. Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi perubahan kode barang sebesar Rp34.500.000,00 dari Tugu ke Monumen pada Dinas Perumahan Rakyan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 3. Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi perubahan kode barang dari bangunan gedung ke bangunan menara sebesar Rp403.200.000,00; 4. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.000.000,00, berasal dari reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5. Penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari reklasifikasi Aset Perlatan dan Mesin sebesar Rp289.093.515,00 pada Dinas Pertanian. 6. Kecamatan Ternate Utara penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp31.276.718.00, merupakan reklasifikasi dari Tanah sebesar Rp25.000.000,00 dan dari Jalan dan Jembatan sebesar Rp6.276.718,00; 7. Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp154.807.301,00 pada Kecamatan Ternate Tengah; 8. Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersal dari Reklasifikasi Aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp75.000.000,00 dan sebesar Rp298.794.000,00 merupakan perubahan kode barang dari bangunan gedung ke tugu titik kontrol pada Kecamatan Ternate Selatan; 9. Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp242.511.400,00, dan sebesar Rp88.019.000,00 dari jalan dan jembatan pada Kecamatan Pulau Moti ; 10. Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap Tanah Sebesar Rp88.421.000,00 pada Kecamatan Pulau Hiri; 11. Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi sebesar sebesar 115
Rp870.272.581,00 yang bersal dari aset tetap tanah senilai Rp303.386.380,00 dan dari Aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp60.741.000,00 dan reklasifikasikarena perubahan kode barang sebesar Rp506.145.201,00 pada Kecamatan Ternate Barat; 12. Penambahan Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Ternate Barat yang berasal dari Reklasifikasi Aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp61.933.800,00; 13. Penambahan Gedung dan Bangunan pada Bappelitbangda yang berasal dari reklasifikasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.178.357.640,00. Koreksi tambah berupa Hutang Belanja Tahun 2019, sebesarRp8.233.698.394,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp1.076.344.428,00 pada Dinas Pendidikan; 2. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp1.070.684.742,00 pada Dinas Kesehatan; 3. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja Rp3.954.038.110,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; sebesar 4. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp1.210.744.700,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 5. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp404.166.960,00 pada Sekretariat Daerah; 6. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp256.321.454,00 pada Bappelitbangda; 7. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja sebesar Rp261.398.000,00 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Koreksi Tambah Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementrian Koperasi dan UKM sesuai nomor BAST: 189/BAST/DEP.3/X/2019 tanggal 09 oktober 2019 pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp882.820.000,00 berupa Bangunan Gedung Pasar Tradisional. Koreksi tambah berupa Mutasi antar OPD sebesar 29.369.800.345,00 yang terdiri dari: 1. Mutasi bertambah dari Sanggar Kegiatan Belajar ke Dinas Pendidikan berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp5.717.272.375,00; dan 2. Mutasi bertambah di Dinas Kebudayaan sebesar Rp5.290.560.000,00 berupa Rumah Dinas Walikota dari Dinas Pendidikan; 3. Mutasi bertambah dari Dinas Tenaga Kerja ke Dinas Sosial sebesar Rp1.840.207.200,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja lain-lain; 4. Mutasi bertambah dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebesar Rp5.083.481.790,00 berupa Bangunan Gedung Kantor; 5. Mutasi bertambah dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.432.720.000,00 berupa Bangunan Gedung Pertokoan; 6. Mutasi bertambah dari Dinas Pekerjaan Umum ke Kecamatan Ternate Barat 116
sebesar Rp1.005.558.980,00 berupa Bangunan Gedung Kantor; Koreksi Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp91.414.092,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari Dana Tidak Terduga (DTT) berupa Pagar Sekolah SD Islamiyah Kelurahan Mangga Dua. Koreksi tambah aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.716.600,00 merupakan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) yang terdiri dari: 1. Kantor Kecamatan Batang Dua sebesar Rp28.147.600,00 yakni pada kantor Kelurahan Mayau sebesar Rp13.147.600,00 berupa Konstruksi Pagar, dan kantor Kelurahan Pantai Sagu sebesar Rp15.00.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor, 2. Kantor KecamatanTernate Selatan sebesar Rp17.300.000,00 yakni pembuatan pagar pada kantor Kelurahan Jati ; 3. Kantor Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp14.269.000,00 yakni pada kantor kelurahan Sangaji berupa Pagar Kantor. Koreksi tambah Nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp50.000.000,00 dari belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 yang memenuhi kriteria sebagai penambahan aset pada Inspektorat Daerah berupa rehab gedung Auditorium. c) Koreksi Kurang Koreksi Kurang nilai Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp82.848.505.845,11 terdiri dari: Koreksi Kurang berupa reklasifikasi pada Tahun 2019 sebesar Rp57.809.631.449,11 dengan rincian sebagai berikut: 1. Reklasifikasi sebesar Rp420.302.000,00 pada Dinas Pendidikan dari aset Bangunan dan Gedung ke Aset Bangunan Air berupa Bangunan Kamar Mandi; 2. Reklasifikasi sebesar Rp7.973.818.017,90 pada Dinas Kesehatan dari aset Gedung dan Bangunan ke aset Renovasi berupa Penambahan Ruang Arsip; 3. Reklasifikasi sebesar Rp41.741.584.316,21 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari aset Gedung dan Bangunan ke KDP sebesar Rp33.512.958.900,00, ke aset tetap lainnya berupa aset renovasi sebesar Rp1.009.859.000, dan reklasifikasi perubahan kode barang dari Bangunan Gedung ke Bangunan menara Sebesar Rp674.281.314,64 dan ke Tugu titik kontrol sebesar Rp3.225.101.100,80; 4. Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.863.416.406,00 ke peralatan dan Mesin sebesar Rp1.290.960.000,00, ke aset tetap lainnya berupa aset renovasi sebesr Rp386.895.406,00; dan reklasifikasi perubahan kode barang dari bangunan gedung ke monumen sebesar Rp185.561.000,00 5. Reklasifikasi sebesar Rp874.769.472,00 pada Dinas Perhubungan dari aset Gedung dan Bangunan ke Bangunan Air sebesar Rp404.319.472,00, ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp158.000.000,00, ke jalan dan jembatan sebesar Rp183.700.000,00 dan reklasifikasi perubahan kode barang dari Bangunan gedung ke peralatan dan mesin sebesar Rp128.750.000,00 berupa rambu- 117
rambu lalu lintas; 6. Reklasifikasi perubahan kode barang dari gedung dan bangunan ke bangunan menara sebesar Rp403.200.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga; 7. Reklasifikasi sebesar Rp14.300.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan dari aset Gedung dan Bangunan ke Alat kantor dan Rumah Tangga berupa Ac dan Kursi; 8. Reklasifikasi sebesar Rp74.400.000,00 pada Dinas Pariwisata dari aset Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya berupa Aset Renovasi Bagunan Gedung Kantor; 9. Reklasifikasi sebesar Rp691.286.648,00 pada Dinas Pertanian dari aset Gedung dan Bangunan ke jalan dan jembatan sebesar Rp149.200.000,00, ke Tugu titik Kontrol sebesar Rp42.499.997,00, ke aset tetap lainya berupa aset renovasi sebesar Rp499.586.651,00; 10. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.687.206.715,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan; 11. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp248.357.829,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Sekretariat Daerah; 12. Reklasifikasi sebesar Rp294.060.000,00 pada Sekretariat DPRD dari Gedung Bangunan Ke Bangunan Jalan Jembatan berupa paving blok; 13. Reklasifikasi sebesar Rp81.900.000,00 pada Kecamatan Ternate Utara dari aset gedung dan bangunan ke Aset tetap dalam renovasi; 14. Reklasifikasi sebesar Rp327.193.000,00 pada Kecamatan Ternate selatan dari aset gedung dan bangunan ke Aset tetap dalam renovasi sebesar Rp28.399.000,00 dan reklasifikasi perubahan kode barang dari gedung dan bangunan ke tugu titik kontrol sebesar Rp298.794.000,00; 15. Reklasifikasi sebesar Rp11.527.500,00 pada Kecamatan Pulau Ternate dari aset gedung dan bangunan ke Bangunan air berupa pembuatan MCK; 16. Reklasifikasi perubahan kode barang dari gedung bangunan ke tugu titik kontrol sebesar Rp510.645.201.00 pada Kecamatan Pulau Batang Dua; 17. Reklasifikasi dari gedung dan bangunan pada Bappelitbangda sebesar Rp288.106.344,00 18. Reklasifikasi sebesar Rp281.858.000 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dari gedung dan bangunan ke Jalan dan Jembatan sebesar Rp162.495.500,00 berupa Penataan Halaman Kantor dan sebesar Rp119.362.500,00 ke aset tetap lainnya berupa aset renovasi; 19. Reklasifikasi sebesar Rp21.700.000,00 pada badan penanggulangan bencana daerah dari gedung dan bangunan ke peralatan mesin berupa rambu-rambu jalan; Koreksi kurang berupa Mutasi antar OPD sebesar Rp16.753.598.555,00 yang terdiri dari: 1. Mutasi berkurang di Dinas Pendidikan sebesar Rp5.290.560.000,00 berupa Rumah Dinas Walikota ke Dinas Kebudayaan; 118
2. Mutasi berkurang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.905.558.980,00 sebesar Kecamatan Rp1.005.558.980,00 dan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebesar Rp2.900.000.000,00; Ternate Barat pada 3. Mutasi berkurang di Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp1.840.207.200,00 ke Dinas Sosial berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja lain-lian. 4. Mutasi berkurang di Sanggar Kegiatan Belajar sebesar Rp5.717.272.375,00 Ke Dinas Pendidikan berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja lain-lian. Koreksi Kurang Hibah dari Belanja Modal Tahun 2019 pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp955.025.824,00 terdiri dari: 1. Koreksi kurang Hibah dari Dinas Pendidikan ke sekolah swasta sebesar Rp676.001.917,00 sesuai nomor BAST: 027/C.10/DAU.KT/2019 tanggal 16 Desember 2019 pada MTS Darul Jannah Fitako (Moti), Nomor BAST: 027/C.12/DAU.KT/2019 pada kantor SD Alkhairat Kalumata, nomor BAST: 027/C.39/DAK.KT/2019 pada SD Pertiwi 1 Kota Ternate, dan nomor BAST: 027/C.6/DAU.KT/2019 pada Paud Titian Kasih; 2. Koreksi kurang Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman sebesar dan Pertanahan ke Universitas Khairun berupa Taman Rp214.738.342,00; 3. Koreksi kurang hibah dari Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp64.285.565,00, ke masyarakat sesuai nomor BAST: IV/BA./2019 tanggal 02 desember 2019 berupa Pagar Kuburan, nomor BAST: I/BA./2019 tanggal 02 desember 2019 berupa pagar rumah; Koreksi Kurang Hutang Belanja pada Tahun 2019 yang telah di akui pada Tahun 2018 sebesar Rp5.672.002.372,00,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. Koreksi kurang gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp407.230.000,00; 2. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja sebesar Rp499.574.400 pada Dinas Kesehatan; 3. Koreksi kurang gedung dan Bangunan dari Hutang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.140.565.820,00; 4. Koreksi kurang gedung dan Bangunan dari hutang belanja pada Dinas sebesar Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Rp145.153.000,00; 5. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada dinas Tenaga Kerja sebesar Rp234.244.650,00; 6. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp174.715.000,00; 7. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada dinas Pariwisata sebesar Rp444.630.000,00; 8. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp403.632.727,00; 119
9. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada Bappelitbangda sebesar Rp93.438.400,00; 10. Koreksi kurang gedung dan bangunan dari hutang belanja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp128.818.375,00. Koreksi Kurang dari Hutang Belanja yang di hibahkan ke SD Al-Khairat Kalumata 2 nomor BAST: 027/C.12/DAU.KT/2019 sebesar Rp240.255.400,00 pada Dinas Pendidikan. Koreksi Kurang Belanja Modal Tahun 2018 yang tidak memenuhi kriteria sebagai penambahan Aset sebesar Rp243.397.121,00 yang terdiri dari: 1. Belanja barang dan jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp134.427.021,00 berupa pemeliharaan Gedung BPN (pergantian atap); 2. Belanja barang dan sebesar Rp108.970.100,00 di kelurahan Foramadiahi berupa pemeliharaan (pergantian atap dan plafon); jasa pada Kecamatan Pulau Ternate Pada Tahun 2019 terdapat penghapusan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Kantor sebesar Rp1.174.595.124,00 terdiri dari: 1. Penghapusan seluruh Gedung dan Bangunan (Puskesmas Kota Ternate) pada berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor Dinas Kesehatan 103.B/III.3/KT/2019 tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp646.153.124,00, 2. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah berupa Kantor Lurah Takoma sebesar Rp148.500.000,00 berdasarka Keputusan Walikota Ternate Nomor 99.A/III.3/KT/2019 tanggal 26 April 2019. 3. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Inspektorat Daerah Kota ternate Berupa Kanopi sebesar Rp40.588.000,00 berdasarka Keputusan Walikota Ternate Nomor 149/A/III.3/KT/2019 tanggal 02 September 2019. 4. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Kota ternate berupa Gedung Ruang Kelas sebesar Rp127.698.000,00 berdasarka Keputusan Walikota Ternate Nomor 130.A/III.3/KT/2019 tanggal 30 Juli 2019. 5. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Kota ternate berupa Gedung Rumah Dinas sebesar Rp91.656.000,00 berdasarka Keputusan Walikota Ternate Nomor 186/III.3/KT/2019 tanggal 16 Desember 2019. 6. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Kota ternate berupa Gedung Rumah Dinas sebesar Rp120.000.000,00 berdasarka Keputusan Walikota Ternate Nomor 188/III.3/KT/2019 tanggal 16 Desember 2019. VI.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang 120
dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp987.013.814.984,62 dan Rp920.377.929.455,12 dengan rincian sebagai berikut. No. Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) 1. Jalan dan Jembatan 731.654.848.694,89 677.379.344.751,10 2. Bangunan Air 193.749.297.070,22 173.371.907.399,73 3. Instalasi 18.024.754.312,57 23.844.343.935,35 4. Jaringan 43.584.914.906,94 45.782.333.368,94 Total 987.013.814.984,62 920.377.929.455,12 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada Lampiran 4 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01-01-2019 Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 Koreksi Tambah: Koreksi Kurang: Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2019 Akumulasi Penyusutan Saldo per 31-12-2019 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 920.377.929.455,12 98.142.551.908,22 41.084.939.445,28 (72.591.605.824,00) 987.013.814.984,62 (557.871.953.651,11) 429.141.861.333,51 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari: a) Penambahan Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pelaksanaan program kegiatan dari belanja modal sebesar Rp98.142.551.908,22 akan tetapi yang diakui sebagai penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp25.777.404.084,22 karena terdapat belanja barang dan jasa sebesar Rp81.802.800,00 dan Hibah keluar sebesar Rp14.137.756.205,00 Reklasifikasi Rp52.681.667.404,00 dan belanja utang 2018 senilai Rp5.463.921.415,00 b) Koreksi Tambah Koreksi tambah asetTahun 2019 sebesar Rp41.084.928.445,28 terdiri dari: Reklasifikasi tambah sebesar Rp23.352.659.277,28 dengan rincian sebagai berikut: 1. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp420.302.000,00 reklas dari gedung dan bangunan ke Bangunan air berupa MCK; 2. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangsebesar Rp20.807.664.872,56 Jalan dan Jembatan senilai Rp17.305.145.571,79 dan Bangunan air senilai Rp3.502.519.300,77; 3. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perhubungansebesar Rp771.719.472,00 Terdiri dari Jalan dan Jembatan Senilai Rp183.700.000,00 berupa Jembatan Dan Bangunan Air Senilai Rp588.019.472 4. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Reklasifikasi bertambah sebesar Rp355,949,345,72 dari Tanah berupa Saluran Sekunder; 121
5. Reklasifikasi tambah pada Dinas Pertanian sebesar Rp149.200.000,00 Reklas berkurang dari Gedung Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Jalan. 6. Reklasifikasi bertambah pada sekretariat Daerah Kota Ternatekarena perubahan kodefikasi barang sebesar Rp294.060.000,00 berupa paving blok 7. Reklasifikasi sebesar Rp14.114.000,00Terdiri Reklas berkurang dari Bangunan Air Ke jalan sebesar Rp1.614.000 dan Reklas Berkurang dari Gedung Bangunan Senilai Rp12.500.000 Berupa Sumur tambah pada Kecamatan Ternate Utara 8. Reklasifikasi tambah pada Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp11.527.500,00 reklas bertambah dari gedung ke jalan irigasi dan jaringan berupa MCK; 9. Reklasifikasi sebesar Rp35.300.000,00reklas dari peralatan dan mesin ke jalan irigasi dan jaringan senilai Rp30.800.000,00 berupa instalasi dan reklasi dari tanah ke jalan irigasi dan jaringan berupa bangunan air (MCK) senilai Rp4.500.000,00 tambah pada Kecamatan Pulau Batang Dua 10. Reklasifikasi sebesar Rp100.436.587,00 yaitu reklas bertambah dari tanah ke jalan dan jembatan sebesar Rp23.112.341,00 berupa kamar mandi. Reklas bertambah dari tanah ke bangunan air sebesar Rp18.509.000,00 berupa bak penampung/kolam ukur, Reklas bertambah dari tanah ke jalansebesar Rp33.660.246,00 berupa jalan setapak, Reklas bertambah dari irigasi ke jalan senilai Rp25.155.000,00 berupa pembangunan jalan setapak; bertambah pada Kecamatan Ternate Barat 11. Reklasifikasi tambah pada BAPPELITBANGDA sebesar Rp229.890.000,00 berupa Jalan Paving Blok 12. Reklasifikasi tambah pada BP2DR sebesar Rp162.495.500,00 dari Gedung ke Jalan berupa Halaman kantor; Mutasi bertambah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp211.660.000,00 Mutasi masuk dari SKB berupa Jalan lingkungan/Halaman Tahun 2017 senilai Rp48.260.000,00 Saluran drainase Tahun 2009 senilai rp98.500.000,00 dan Bangunan Penguat tebing Tahun 2017 senilai Rp64.900.000,00 Koreksi tambah dari Hutang Belanja Tahun 2019 sebesar Rp10.489.199.220,00 dengan rinciansebagai berikut: a. Hutang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp10.248.947.010,00 b. Hutang Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp180.501.310,00 berupa Sumur Resapan c. Utang Belanja pada BAPPELITBANGDA sebesar Rp59.750.900,00 berupa Jaringan Koreksi tambah belanja Dana Tidak Terduga (DTT) Tahun 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.240.856.908,00 berupa bangunan air/irigasi yakni pembangunan talud penahan tanah. Koreksi tambahdari belanja barang dan jasa Tahun 2019 dari Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) sebesar Rp122.895.000,00 yang terdiri dari: 122
1. Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan sebesar Rp19.825.000,00 merupakan Belanja DPPK berupa pemasangan Paving Blok di kel. Kalumata; 2. Kantor Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp10.700.000,00 berupa pembangunan Talud di Kel. Perum Bersatu; 3. Kantor Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp92.370.000,00 merupakan Belanja DPPK berupa Jalan sebesar Rp31.320.000,00 di Kel. Tobololo dan Saluran sebesar Rp61.050.000,00 terdiri dari saluran sekunder sebesar Rp31.050.000,00 di kel. Togafo, saluran sekunder sebesar Rp30.000.000,00 di Kel. Loto; Koreksi tambah dari belanja barang dan jasa Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang senilai Rp2.667.658.040,00 c) Koreksi Kurang Koreksi Kurang aset Rp72.591.594.824,00 dengan rincian sebagai berikut: tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Koreksi berkurang Barang dan Jasa sebesar Rp81,802,800,00 yang terdiri dari: 1. Reklasifikasi berkurang Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp6,274,800,00 yang terdiri dari: Perencanaan dan Pengawasan berupa Jaringan Lampu Jalan; 2. Reklasifikasi berkurang barang dan jasa (DTT) pada Penanggulangan Bencana Daearah sebesar Rp75,528,000,00 berupa Normalisasi Saluran di Ake Mangga dua Kel. Bastiong Talangame; Koreksi berkurang karena Reklasifikasi sebesar Rp52.696.454.404,00 yang terdiri dari: 1. Reklas Berkurang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp50.694.867.586,00dari Jalan dan Jembatan 2. Reklas Berkurang pada Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.341.337.300,00 yaitu terdiri dari dari reklasifikasi perubahan kodefikasi barang senilai Rp169.783.000,00 reklasifikasi berkurang dari jalan dan jembatan ke aset tetap lainnya dan reklas berkurang dari jaringan ke peralatan dan mesin senilai Rp88.094.261,00 reklas berkurang jalan irigasi dan jaringanke aset renovasi sebesar Rp1.083.460.039,00 3. Reklas Berkurang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp329,010,000,00 dari Bangunan Air ke Jalan dan Jembatan sebesar Rp183.700.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp145.310.000,00 4. Reklas berkurang pada Kecamatam Ternate Utara sebesar Rp20,390,718,00 ke Gedung dan Bangunan berupa Pagar (Tugu); 5. Reklas berkurang Kecamatam Ternate Selatan sebesar Rp75,000,000,00 dari jalan dan jembatan ke gedung dan bangunan berupa pagar; 6. Reklas berkurang Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp88.019.000,00 dari jalan Irigasi dan Jaringan ke gedung dan bangunan berupa pagar; 7. Reklas berkurang Kecamatan Batang Dua sebesar Rp60.741.000,00 dari jalan Irigasi dan Jaringan ke gedung dan bangunan. 123
8. Reklas berkurang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.000,00 dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin berupa alat kantor lainnya. 9. Reklas berkurang pada Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp87,088,800,00 Reklas berkurang dari Jalan ke Bangunan Gedung senilai Rp61.933.800,00 berupa pembuatan Pagar di Kel. Togafo dan reklas berkurang dari irigasi ke jalan senilai Rp25.155.000,00 berupa pembangunan Jalan setapak di Kel. Sulamadaha; Koreksi berkurang Hibah Keluar sebesar Rp14.137.756.205,00 yang terdiri dari: 1. Hibah keluar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp14.047.806.762,00 2. Hibah keluar pada Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp67.071.600,00 reklas dari jalan irigasi dan jaring ke peralatan dan mesin berupa mesin pompaair di Moti Kota senilai Rp52.426.600, 00 dan profil tank dan pompa air di Kel. Tadenas senilai Rp14.645.000,00 3. Hibah keluar pada Kecamatan Ternate Utara sebesar 22,877,843,00 di serahkan ke masyarakat berupa sumur resapan di Kel. Kasturian sebesar Rp4,827,843,00 dan Penutup Parit di Kel. Tafure sebesar Rp18,050,000,00 Belanja Utang Tahun 2018 sebesar Rp5.463.921.415,00 yang terdiri dari: 1. Belanja Utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sebesar Rp5.029.111.415,00 2. Belanja Utang pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan sebesar Rp66,750,000,00 berupa jaringan Lampu Jalan. 3. Belanja Utang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp368,060,000,00 berupa Dermaga Kota Baru. Koreksi Mutasi antar OPD sebesar Rp211.660.000,00 dari Sanggar Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kota Ternate VI.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp46.866.589.956,90 dan Rp39.949.226.441,00 dengan rincian sebagai berikut. No. Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des. 2018 (Rp) (audited) 1. Bahan Perpustakaan 26.390.460.430,10 22.898.363.583,00 2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 305.426.000,00 305.426.000,00 3. Hewan
Biota Perairan
Tanaman 695.497.120,00 662.874.920,00 6.
Barang Koleksi Non Budaya
7. Aset Tetap Dalam Renovasi 19.475.206.405,90 16.082.561.938,00 Total 46.866.589.956,90 39.949.226.441,00 Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada Lampiran 4 Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01-01-2019 Rp 39.949.226.441,00 Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 Rp 4.733.219.352,00 Koreksi Tambah Rp 3.636.454.467,90 Koreksi Kurang Rp (1.452.310.304,00) Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2019 Rp 46.866.589.956,90 Mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari: a) Penambahan Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Pelaksanaan kegiatan belanja modal Tahun 2019 senilai Rp4.733.219.352,00 yang diakui sebagai penambahan aset tetap lainnya sebesar tidak diakui sebagai penambahan aset sebesar Rp3.379.409.048,00, dan yang Rp1.353.810.304,00 merupakan dari relaksifikasi berkurang sebesar Rp699.398.000,00, hibah keluar sebesar Rp273.411.213,00, belanja hutang yang sudah diakui Tahun 2018 sebesar persediaan sebesar Rp59.212.000,00 Rp321.789.091,00. dan (barang habis pakai) b) Koreksi Tambah Koreksi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.636.454.467,90 dengan rincian sebagai berikut: Reklasifikasi tambah sebesar Rp3.537.954.467,90 dengan rincian sebagai berikut: 1) Dinas Kesehatan Reklasifikasi berupa Aset Tetap dalam Renovasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp108.781.871,90; 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Aset Tetap dalam Renovasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.009.859.000,00 terdiri dari dari rehabilitasi gedung kantor Walikota sebesar Rp319.022.700,00 dan hutang belanja 2019 rehabilitasi gedung kantor Walikota sebesar Rp690.836.300,00; 3) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan berupa Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp1.470.355.445,00 dari gedung bangunan sebresar Rp386.895.406,00 dan sebesar Jalan Rp1.083.460.039,00; Irigasi dan Jaringan 4) Dinas Perhubungan berupa buku dokumen UKL/UPL sebesar Rp145.310.000,00 dari jalan irigasi dan jaringan; 5) Dinas Pariwisata sebesar Rp74.400.000,00 dari gedung dan bangunan; 6) Dinas Pertanian berupa Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp499.586.651,00 dari gedung dan bangunan; 7) Dinas Pertanian berupa Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp81.900.000,00 dari gedung dan bangunan; 125
8) Kantor Kecamatan Ternate Selatan berupa Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp28.399.00,00 dari gedung dan bangunan; 9) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berupa Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp119.362.500,00 dari gedung dan bangunan; Koreksi tambah mutasi masuk dari Kantor Sanggar Kegiatan Belajar sebesar Rp98.500.000,00 berupa Buku Pelajaran pada Dinas Pendidikan. c) Koreksi Kurang Koreksi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.452.310.304,00 dengan rincian sebagai berikut: Koreksi kurang persedian sebesar Rp6.273.950,00 berupa buku pelajaran pada Dinas Pendidikan; Koreksi kurang persedian sebesar Rp315.515.141,00 berupa tanaman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; Relaksifikasi berkurang sebesar Rp4.400.000,00 berupa tenis meja pada Dinas Tenaga Kerja; Relaksifikasi berkurang sebesar Rp7.500.000,00 berupa gambar Presiden dan Wakil Presiden pada Dinas Komunikasi; Relaksifikasi berkurang sebesar Rp533.159.000,00 terdiri dari peralatan mesin sebesar Rp396.209.000,00 dan persedian (barang habis pakai) Rp136.950.00,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan; Relaksifikasi berkurang sebesar Rp148.650.000,00 berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; Relaksifikasi berkurang sebesar Rp5.689.000,00 berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perubahan kodefikasi barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; Koreksi kurang hibah keluar sebesar Rp273.411.213,00 berupa buku pelajaran pada Dinas Pendidikan; Koreksi kurang belanja hutang 2018 sebesar Rp59.212.000 berupa buku pelajaran pada Dinas Pendidikan. Koreksi kurang Mutasi OPD sebesar Rp98.500.000,00 dari Sanggar Kegiatan Belajar ke Dinas Pendidikan. VI.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing- masing sebesar Rp173.913.996.350,00 dan Rp129.935.342.287,07 dengan rincian sebagai berikut. No. OPD Nama KDP Keterangan Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) 1. Dinas Sport Hall Kontrak No. 600/130/SP/DPU- 17.740.277.000,00 10.000.000.000,00 126
No. OPD Pekerjaan Umum 2. Dinas Pekerjaan Umum 3. Dinas Pekerjaan Umum Nama KDP Kelurahan Ubo-Ubo Sumber Dana : APBD. Pasar Modern Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate TengahSumber Dana: (APBD) Revitalisasi Rumah Jabatan Walikota Menjadi Museum Timur Barat Sumber Dana: (APBD) Keterangan PR/KT/2018. Tgl. 02/08/2018 Nilai kontrak Rp 27.740.277.000,00 Jk. Waktu 380 hari (02/08/2018 s.d) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Kontrak No. 600/3172/SP/DPUPR/KT/2019 Tgl. 26/07/2019 Nilai kontrak Rp 1.574.282.000,00 Jk. Waktu 90 hari (26/07/2019 s.d 23/10/2019) Progres Fisik 100 % Keuangan 100% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang Lainnya Kontrak No.600/3434/DPU- PR/KT/2017 Tgl.14-Jul-2017 Nilai kontrak Rp.19.757.600.000,00 Jk. Waktu160 hari (14/07 2017 s/d 20/12/ 2017 Progres Fisik Keuangan 90% Kontrak No.600/5709/DPU- PR/KT/2018. Tgl. 10 Oktober 2018 Nilai kontrak Rp.3.438.569.000,00 Jk. Waktu 80 hari(10/10/2018 s/d 28/12/2018 Progres Fisik % Keuangan 29% Kontrak No.600/4666/DPUPR/KT/2019 Tgl. 14-Oct-2019 Nilai kontrak Rp.69.357.036.000,00 Jk. Waktu 485 hari (14/10/2019 s/d 09/02/2021) Progres Fisik 15% Keuangan 15% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang Lainnya Kontrak 600/3048/DPUPR/KT/2019 Tgl. 22 Juli 2019 Nilai kontrak Rp.1.474.517.000,00 Jk. Waktu 150 hari (22/07/2019 s/d 18/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) 1.574.282.000,00 ... 422.840.000,00 ... 374.660.000,00 57.225.000,00 56.490.000,00 19.371.784.000,00 10.853.990.000,00 19.757.600.000,00 2.000.000.000,00 1.438.569.000,00 10.403.555.400,00 1.236.897.000,00 482.065.000,00 121.995.500,00 124.425.000,00 12.525.550.900,00 23.039.556.000,00 1.474.517.000,00 ... 127
No. OPD 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Dinas Pekerjaan Umum Nama KDP Penyusunan Amdal Kawasan Pesisir Kota Ternate Sumber Dana: (APBD) Reklamasi Kawasan Kayu Merah - Kalumata Sumber Dana: (APBD) Keterangan 100% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang Lainnya Kontrak No. 600/3478/SP/TR/DPUPR- KT/2018. Tgl. 10 Juli 2018 Nilai kontrak Rp 748.000.000,00 Jk. Waktu 150 hari (10/07/2018 s.d 12/12/2018) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Kontrak No.600/4870.a/SP/TR/DPU- PR/Kota-Tte/2019 Tgl. 24 Oktober 2019 Nilai Kontrak Rp. 29.558.807.000 Jk. Waktu 360 hari (24/10/2019 s/d 18/10/2020) Progres Fisik 17,08% Keuangan 14% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Kontrak No.600/1501/DPU- PR/KT/2017. Tgl. 04 April 2017 Nilai kontrak Rp.499.576.000,00 Jk. Waktu 60 hari (04/04/2017 s.d 06/06/2017) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Kontrak 600/3919/SP/TR/DPU- PR/KT/2017 Tgl. 02-Aug-2017 Nilai kontrak Rp 34.734.000.000,00 Jk. Waktu 360 hari (02/08/2017 s/d 28/07/ 2018) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Kontrak No. 600/3478/SP/TR/DPUPR- KT/2018. Tgl. 10 Juli 2018 Nilai kontrak Rp 748.000.000,00 Jk. Waktu 150 hari (10/07/2018 s.d 12/12/2018) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Kontrak 600/2378/DPUPR/Kota- Tte/2019 Tgl. 19 Juni 2019 Nilai kontrak Rp 199.820.000,00 Jk. Waktu 150 hari (19/06/2019 s/d 20/11/ 2019) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) 60.885.000,00 41.222.000,00 39.000.000,00 1.615.624.000,00 8.472.000.000,00 98.780.000,00 8.570.780.000,00 10.072.860.000,00 192.320.000,00 Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) ... 249.583.333,00 248.600.000,00 498.183.333,00 499.576.000,00 24.661.140.000,00 499.166.667,00 128
No. OPD 6. Dinas Pekerjaan Umum 7. Dinas Pekerjaan Umum Nama KDP Peningkatan Jalan Lapen ke Hotmix Jalan Keliling Pulau Moti Sumber Dana: (APBD) Revitalisasi Kawasan Terminal Gamalama (Jl. Terminal Baru Gamalama) Sumber Dana: Keterangan Kontrak Nomor : 600/4869/SP/TR/DPU-PR/Kota Tte/2019 Tgl. 24 Oktober 2019 Nilai Kontrak Rp 68.354.760.284,00 Jk. Waktu 360 hari (24/10/2019 s/d 18/10/2020) Progres Fisik 30,12% Keuangan 15% Kontrak Nomor : 600/5154/SP/TR/DPU-PR/Kota- Tte/2019 Tgl. 11 November 2019 Jk. Waktu 360 hari (02/08/ 2017 s/d 28/07/2018) Nilai Kontrak Rp 34.724.000.717 Progres Fisik 5% Keuangan 14,39% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang Lainnya Kontrak Nomor : 600/4544/SP/BM/DPU-KT/2016, Tgl.29 JULI 2016 Nilai Kontrak Rp. 2.951.900.000 Jk. Waktu 120 hari (29/07/2016 s.d 24/11/2016) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Kontrak Nomor : 620/4738/SP/BM/DPUPR- KT/2018 Tgl. 30 Agustus 2018 Nilai Kontrak Rp. 3.446.815.000 Jk. Waktu 120 hari (30/08/2018 s.d 27/12/2018) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Kontrak Nomor : 600/2119/BM/DPUPR/KT/2019 Tgl. 24 Mei 2019 Nilai Kontrak Rp. 4.711.086.000 Jk. Waktu 210 hari (24/05/2019 s/d 20/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan 85% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang Lainnya Kontrak Nomor: 600/4626/SP/TR/DPUPR/KOTA- TTE/2019Tgl. 10 Oktober 2019 Nilai kontrak Rp.3.486.201.000 Jk. Waktu 70 hari (10/10/2019 s/d 18/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) 10.253.214.043,00 5.000.000.000,00 770.715.330,00 295.454.000,00 295.537.000,00 14.375.001,00 26.289.109.373,00 26.265.248.668,00 2.951.900.000,00 2.111.174.188,00 1.335.640.813,00 3.945.534.525,00 ... 247.714.000,00 ... 24.340.000,00 161.683.900,00 108.200.200,00 6.218.392.613,00 4.667.795.013,000 3.486.201.000,00 ... 129
No. OPD 8. Dinas Pekerjaan Umum 9. Dinas Pekerjaan Umum 10. Dinas Pekerjaan Umum 11. Dinas Pekerjaan Umum Nama KDP ... Revitalisasi Kawasan Makassar Timur Sumber Dana: ... Peningkatan Jalan Ternate Utara (DAK Jalan) Sumber Dana: (APBD) Pembangunan Ruko Kelurahan Soa Sio (Multy Year) Sumber Dana: (APBD) Air Bersih Kelurahan Foramadiahi Sumber Dana: (APBD) Keterangan 100% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang Lainnya Kontrak Nomor : 600/3348/SP/TR/DPUPR/KOTA- TTE/2019 Tgl. 06 Agustus 2019 Nilai kontrak Rp.3.351.767.000 Jk. Waktu 120 hari (06/08/2019 s/d 04/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang Lainnya Kontrak Nomor : 600/2437/BM/DPUPR/KT/2019 Tgl. 24 Juni 2019 Nilai kontrak Rp 2.916.360.000 Jk. Waktu 170 hari (24/06/2019 s/d 11/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan 80% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang Lainnya Kontrak Nomor : 600/852/SP/BJK/DPU-KT/2013 Tgl. 01 Agustus 2013 Nilai Kontrak Rp 4.952.400.000,00 Jk. Waktu 500 hari (01-08 s/d 12-12-2014) Progres Fisik 25,74% Keuangan 25,74% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang Lainnya Kontrak Nomor : 600/1113.b/SPK/CK/DPU- KT/2015 Tgl. 20-Mei-2015 Nilai Kontrak Rp 171.015.000,00 Jk. Waktu 90 hari (20-05-2015 s/d 18-08-2015) Progres Fisik 63% Keuangan 63% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) 97.845.000,00 49.445.000,00 14.250.000,00 3.647.741.000,00 3.351.767.000,00 79.000.000,00 38.984.000,00 95.179.000,00 3.564.930.000,00 2.333.088.000,00 ... 70.826.600,00 2.403.914.600,00 Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) ... 1.274.747.760,00 84.100.000,00 55.555.000,00 10.200.000,00 1.424.602.760,00 102.609.000,00 102.609.000,00 130
No. OPD 12. Sekretariat Daerah 13. Dinas Kesehatan 14. Dinas Kesehatan 15. Dinas Kesehatan Nama KDP Pembangunan Gedung Kantor ... Pembangunan Baru Puskesmas faudu/Hiri Sumber Dana: (APBD) Pembangunan Puskesmas Kota Tahap I Sumber Dana: (APBD) Pembangunan Rumah Sakit Daerah Sumber Dana: (APBD) Keterangan Kontrak No. 600/04/SPK/KON/BAPEN/2018 Tgl. 16-Juli-2018 Nilai kontrak Rp 189.700.000,00 Kontrak No. 600/04/SPK/KON/BAPEN/2018 Tgl. 16-Juli-2018 Nilai kontrak Rp 189.700.000,00 Jk. Waktu 90 hari (16/07/2018 s.d.19/11/2018) Progres Fisik 80% Keuangan 30% Kontrak No. 600/04/SPK/KON- PKL/BAPEN/2019 Tgl. 23-Agustus-2019 Nilai kontrak Rp 248.357.829,00 Jk. Waktu 90 hari (23/08/2019 s.d.31/12/2019) Progres Fisik 100% Keuangan 100% Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Kontrak No. 440/1473/SP- JK/PKM FAUDU.HIRI/DINKES/DAK/2019 Tgl. 22-Jul-2019 Nilai kontrak Rp 1.834.779.000,00 Jk. Waktu 150 hari (17/07/ 2019 s.d.10/12/ 2019) Progres Fisik 96 % Keuangan 96 % Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang lainnya Kontrak No. 440/2033/SP/2019 Tgl. 18-Sep-2019 Nilai kontrak Rp 2.442.517.000,00 Jk. Waktu 105 hari (18/09/2019 s.d. 31/12/2019) Progres Fisik 95 % Keuangan 95 % Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang lainnya Kontrak No. 440/2123/SP- MASTER PLAIN RSD/DINKES/DAU/2019 Tgl. 25-Sep-2019 Nilai kontrak Rp 1.709.679.000,00 Jk. Waktu 90 hari (25/09/2019 s.d. 23/12/2019) Progres Fisik - % Keuangan -% Biaya atribusi: Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) 56.910.000,00 228.612.127,00 12.832.052,62 5.176.000,00 6.913.649,38 ... 248.357.829,00 62.086.000,00 1.588.001.224,00 ... 76.461.000,00 ... 51.150.000,00 ... 27.400.000,00 1.743.012.224,00 2.320.391.150,00 ... 96.767.000,00 ... 69.025.000,00 ... 6.800.000,00 2.492.983.150,00 ... 131
No. OPD 16. Dinas Kesehatan 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18. Dinas Pemuda dan Olahraga Nama KDP Penambahan Gedung Instalasi Farmasi Sumber Dana: (APBD) Pembangunan Gedung Pasar Sabi-Sabi Pembuatan Tribun Gelora Kie Raha Sumber Dana: (APBD) Keterangan Perencanaan Pengawasan Kontrak No. 440/2152/SP- JK/IFK/DINKES/DAK/2019 Tgl. 27-Sep-2019 Nilai kontrak Rp 1.918.858.000,00 Jk. Waktu 95 hari (27/09/2019 s.d. 30/12/2019) Progres Fisik 80 % Keuangan 80 % Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang lainnya Kontrak No.602/SP- PBB.2/DAK/DPP-KT/2017 Tgl. 14-Juli-2017 Nilai kontrak Rp 9.935.000.000,00 Kontrak No.602/SP- PBB.2/DAK/DPP-KT/2017 Tgl. 14-Juli-2017 Nilai kontrak Rp 9.935.000.000,00 Jk. Waktu 160 hari (14/07/2017 s.d. 20/12/2017) Progres Fisik - % Keuangan 100 % Kontrak No. 602/SP- LPS2/PERINDAG/2018 Tgl. 03- September-2018 Nilai kontrak Rp 492.788.000,00 Jk. Waktu 120 hari (03/09/2018 s.d. 31/12/2018) Progres Fisik - % Keuangan 100 % Kontrak No. 602/SP- PPSS/DPP-KT/2019 Tgl. 23- Agustus-2019 Nilai kontrak Rp 1.588.206.715,52 Jk. Waktu 120 hari (23/08/2019 s.d. 20/12/2019) Progres Fisik - % Keuangan 100 % Biaya atribusi: Perencanaan Pengawasan Penunjang lainnya Kontrak No. 900/185/2016 Tgl. 29-Juni-2016 Nilai kontrak Rp 1.376.900.000,00 Jk. Waktu 150 hari (29/06/2016 s.d. 25/11/2016) Progres Fisik 30% Keuangan 100% Biaya atribusi: Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) 1.709.679.000,00 ... 1.709.679.000,00 1.788.026.772,00 68.475.000,00 49.060.000,00 13.800.000,00 1.919.361.772,00 1.588.206.715,52 ... 99.000.000,00 1.687.206.715,00 ... Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) ... 9.935.000.000,00 492.788.000,00 347.000.000,00 187.000.000,00 554.610.400,00 11.516.398.400,00 1.376.900.000,00 132
No. OPD Nama KDP Keterangan Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) Perencanaan ... 63.200.000,00 Pengawasan ... 35.000.000,00 1.475.100.000,00 Total 94.008.427.176,00 79.905.569.174,00 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01-01-2019 Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 Koreksi tambah: Koreksi Kurang: Saldo per 31-12-2019 Rp Rp Rp Rp Rp 129.935.342.287,07 0,00 94.008.427.176,00 (50.029.773.113,07) 173.913.996.350,00 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari: a) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp173.913.996.350,00. Konstuksi Dalam Pengerjaan yang timbul sebagai akibat belum selesainya pekerjaanpembangunan fisik konstruksi dan belum ada Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan dari Pihak Ketiga kepada Pengguna Barang dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini: No. NAMA OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan Per31 Des 2019(Rp) 1. 2. 3. 4. 5. Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Dinas Pemuda dan OlahragaDaerah 7.865.036.146,00 151.059.811.260,00 13.203.605.115,00 310.443.829,00 1.475.100.000,00 Jumlah 173.913.996.350,00 b) Koreksi Tambah Koreksi reklasifikasi tambah aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)Tahun 2019 sebesar Rp94.008.427.176,00 yang terdiri dari: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.207.826.486,00 yang merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp33.512.958.900,00 yang terdiri dari Sport Hall Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan senilai Rp19.371.784.000,00, Pasar Modern Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah senilai Rp12.525.550.900,00, dan Revitalisasi senilai Rumah Rp1.615.624.000,00;kemudian senilai Rp50.694.867.586,00 yang terdiri dariPenyusunan Amdal Kawasan Pesisir Kota Ternate senilai Rp8.570.780.000,00, Reklamasi Kawasan Kayu Merah-Kalumata senilai Rp26.289.109.373,00, Peningkatan Jalan Lapen ke Hotmix Jalan Keliling Pulau Hiri senilai Rp6.218.392.613,00, Revitalisasi Kawasan Terminal Gamalama (Jl. Terminal Baru Gamalama) senilai Rp3.647.741.000,00, Revitalisasi Kawasan Makassar Timur senilai Rp3.564.930.000,00, dan Peningkatan Jalan Ternate Utara Timur Barat Jaringan dan Irigasi, Jalan pada 133 Jabatan Walikota Menjadi Museum
(DAK Jalan) senilai Rp2.403.914.600,00; 2. SekretariatDaerah sebesar Rp248.357.829,00 reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Gedung Kantor; 3. Dinas Kesehatan sebesar Rp7.865.036.146,00 reklasifikasi dari Gedung dan senilai senilai senilai senilai Bangunan berupa Rp1.743.012.224,00, Rp2.492.983.150,00, Rp1.709.679.000,00, dan Penambahan Gedung Rp1.919.361.772,00; Puskesmas Puskesmas Kota Tahap Pembangunan Baru Pembangunan Sakit Instalasi Farmasi faudu/Hiri I Pembangunan Rumah Daerah 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.687.206.715,00 reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gedung Pasar Sabi-Sabi. c) Koreksi Kurang Koreksikurangnilai asetKonstruksi dalam Pengerjaan (KDP)selamatahunanggaran 2019adalahsebesarRp50.029.773.113,07 terdiridari: Koreksikurang berupa reklaksifikasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2019 adalah sebesar Rp37.413.571.323,07 yang terdiri dari: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp33.235.213.683,07, yang merupakan senilai Rp15.746.932.811,28 berupa Pembangunan Apotik dan Laboratorium senilai Rp4.326.078.500,00, dan Pembangunan Lahan Parkir Dermaga Semut senilai Rp11.420.854.311,28; Kemudian Reklasifikasi ke Jalan Jembatan dan Irigasi senilai Rp17.488.280.871,79 berupa Pembangunan Jalan Lingk. (Jalan Baru) dan Perbaikan/Rehab Saluran (Jl. Pramuka) Kel. Gambesi senilai Rp127.230.805,00, senilai Peningkatan Lapen Ke Hotmix senilai Rp3.055.855.582,00, Rp7.715.619.811,79, Pemeliharaan senilai Rp1.071.035.506,00, Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Ternate 3 Rp2.739.265.867,00, Peningkatan Jalan Lapen Ke Hotmix Dalam Kota Ternate senilai Rp2.596.138.000,00, dan Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Tafraka senilai Rp183.135.300,00; Jalan Keliling Pulau Hiri Beach Jalan Dalam Kota Ternate Jl. Dufa-Dufa Pembangunan reklasifikasike Aset Gedung dan Bangunan 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp4.178.357,640,00 reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Gedung Kantor. Koreksi kurang berupa mutasi keluar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.616.201.790,00, keDinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp2.183.481.790,00, berupa Bangunan Gedung Kantor, dan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp10.432.720.000,00, berupa Revitalisasi Pasar Bastiong. 134
Rincian Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang telah selesai sebagai berikut: No. 1. NAMA OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2019 (Rp) Rp 33.235.213.683,07 Rp15.746.932.811,28 Rp17.488.280.871,79 2. BAPPELITBANGDA Gedung dan Bangunan Rp4.178.357.640,00 Rp4.178.357.640,00 Jumlah Rp37.413.571.323,07 Daerah VI.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp1.113.566.415.606,72) dan(Rp1.028.896.982.310,39) dengan rincian sebagai berikut. No Uraian Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) 1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 187.623.558.418,47 165.664.153.106,28 2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 368.070.903.537,14 341.071.189.039,00 3. Akumulasi PenyusutanJalan, Irigasi, dan Jaringan 557.871.953.651,11 522.168.619.332,11 J u m l a h 1.113.566.415.606,72 1.029.266.345.634,19 Apabila disandingkan nilai perolehan Aset Tetap, maka akan diperoleh Nilai Buku untuk masing-masing Aset Tetap per 31 Desember 2019sebagai berikut: No. Uraian Nilai Buku 31 Des. 2019 (Rp) 1. Tanah 1.074.856.940.646,00 2. Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Nilai Buku Peralatan dan Mesin 274.744.026.269,42 (187.623.558.418,47) 87.120.467.850,95 3. Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 885.029.612.425,52 (368.070.903.537,14) Nilai Buku Gedung danBangunan 516.958.708.888,38 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Akum Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 987.013.814.984,62 (557.871.953.651,11) Nilai Buku Jalan, Irigasi, danJaringan 429.141.861.333,51 5. Aset Tetap Lainnya 46.866.589.956,90 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 173.913.996.350,00 Total Aset Tetap 2.328.858.565.025,74 VI.3.1.4. ASET LAINNYA Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. 135
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp62.549.209.782,67dan Rp62.730.984.586,67 terdiri dari: No. Uraian Saldo 31 Desember 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Desember 2018(Rp) (audited) 1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 33.356.080.000,00 33.356.080.000,00 2. Aset Tak Berwujud 2.155.579.169,00 2.337.353.973,00 3. Aset Lain-lain 27.037.550.613,67 27.037.550.613,67 Jumlah 62.549.209.782,67 62.730.984.586,67 VI.3.1.4.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah aset milik Pemerintah Kota Ternate yang digunakan oleh pihak ketiga melalui perjanjian dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan/atau meningkatkan pendapatan daerah. Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing- masing sama sebesar Rp33.356.080.000,00 atau tidak ada perubahan. Nilai yang diakui Pemerintah Kota Ternate atas aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ternate dan pihak ketiga, sebagaimana tampak dalam tabel berikut: No. Aset Pemkot Ternate yang Dikerjasamakan N Pengakuan Nilai Tanah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga (Rp) Penggunaan oleh Pihak Ketiga (Aset Bangun Guna Serah) Keterangan - Nama Pihak Ketiga - Nomor & Tanggal Perjanjian - Masa Kerjasama - Keterangan Lain 1. Tanah seluas 26.162 M2 3.350.000.000,00 Bangunan Waterboom PTIndoteranusa Perjanjian Nomor : 556.35/2012 dan 00102/IN/PK/TP/T/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 Masa Pengembalian 30 tahun. 2. Tanah seluas 38.457 M2 (Sertifikat Hak Pengelolaan No.01 tanggal 25 Oktober 2004) 26.524.546.000,00 Mall JatiLand PT Jati Luhur Gemiling Perjanjian Nomor 80///KOTA TTE/2014 tanggal 11 Mei 2004 Masa Pengembalian 25 tahun Diatas tanah tersebut terdapat sertifikat HGB atas Nama PT Jati Luhur Gemiling No.26 tanggal 24 Nopember 2004 seluas 33.073 M2 3. Tanah seluas 6.750 M2 2.314.624.000,00 Mall Hypermart PT Sumber Arta Bahari Sejahtera Masa Pengembalian 30 tahun. 4. Tanah seluas 1.470 M2 (Sertifikat Hak Pengelola No 05 Tanggal 05 Agustus 2015) Total 1.166.910.000,00 SPBU PT Yuseda Mandiri Masa Pengembalian 30 tahun. 33.356.080.000,00 136
VI.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.601.304.175,00 dan Rp3.430.260.650,00 dengan rincian sebagai berikut. No. Aset Tidak Berwujud OPD Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (unaudited) Saldo 31 Des.2018(Rp) (audited) 1. Sofware Kesbangpol 5.000.000,00 5.000.000,00 2. Sofware Bappelitbangda 92.000.000,00 92.000.000,00 3. Sofware BP2RD 2.090.267.970,00 2.075.580.000,00 4. Sofware BPKAD 182.888.300,00 182.888.295,00 5. Sofware Dinas Cacatan Sipil 17.300.000,00 17.300.000,00 6. Sofware Dinas Kelautan dan Perikanan 9.555.550,00 8.599.995,00 7. Sofware Dinas Kesehatan 237.491.855,00 237.491.855,00 8. Sofware Diskominfo 569.197.000,00 569.197.000,00 9. Sofware DLH 31.993.000,00 31.993.000,00 10. Sofware DP3A 76.238.500,00 76.238.500,00 11. Sofware DPMPTSP 56.400.000,00 12. Sofware Inspektorat Daerah 6.825.000,00 6.825.000,00 13. Sofware Kantor Satpol PP 14.960.000,00 14.960.000,00 14. Sofware Kec. Pulau Moti 11.968.000,00 11.968.000,00 15. Sofware Kec. Ternate Utara 92.849.000,00 92.849.000,00 16. Sofware Ketahan Pangan 7.370.000,00 7.370.000,00 17. Sofware Sekda 99.000.000,00 Jumlah Aset Tidak Berwujud 3.601.304.175,00 3.430.260.645,00 Mutasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2019 dan 2018 serta amortisasi dan nilai nettonya adalah sebagai berikut: No. Uraian Tahun 2019 (Rp) (unaudited) Tahun 2018 (Rp) (audited) 1. Saldo Awal Aset Tak Berwujud 2.337.353.973,00 1.814.864.244,00 2. Realisai Belanja ModalTahun 2019
3. Koreksi tambah dari reklasifikasi aset yang dihasilkan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.687.970,00 749.831.500,00 4. Saldo Akhir 2.451.041.943,00 2.564.695.744,00 5. AmortisasiAset Tak Berwujud (295.462.774,00) (227.341.771,00) 6. Nilai Aset Tak Berwujud Netto 2.155.579.169,00 2.337.353.973,00 Koreksi Tambah Aset Tidak Berwujud berupa reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdiri dari: No. Uraian Tahun 2019 (Rp) (unaudited) Tahun 2018 (Rp) (audited) 1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 14.687.970,00 585.200.000,00 2. Sekretariat Daerah 99.000.000,00
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
76.238.500,00 137
4. Dinas Lingkungan Hidup
31.993.000,00 5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
56.400.000,00 Total 113.687.970,00 749.831.500,00 VI.3.1.4.3. Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetapkarena tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sama sebesar Rp28.115.839.336,67 atau naik sebesar Rp1.078.288.723,00 atau 3,99% dari saldo tahun 2018 sebesar Rp27.037.550.613,67 dengan rincian sebagai berikut: No. Aset Tidak Berwujud Saldo 31 Desember 2019 (Rp) Saldo 31 Desember 2018 (Rp) (audited) 1. Aset dalam kondisi rusak berat yang sedang dalam proses 14.872.233.297,00 14.872.233.297,00 usulan penghapusan 2. Aset yang tidak di ketahui keberadaanya 4.998.666,67 4.998.666,67 3. Aset Persediaan(yang akan diserahkan ke masyarakat) 2.322.266.000,00 2.322.266.000,00 4. Aset Persediaan (yang akan diserahkan ke pihak ketiga) 9.838.052.650,00 9.838.052.650,00 5 Kas di Bendahara Penerimaan Disperindag per 31 Desember 1.078.288.723,00 0,00 2019, yang uangnya belum disetorkan ke kas daerah Jumlah Aset Tidak Berwujud 28.115.839.336,67 27.037.550.613,67 1. Aset dalam kondisi rusak beratsebesar Rp14.872.233.296,00 sedang dalam proses usulan penghapusan. 2. Aset yang tidak diketahui keberadaanya sebesar Rp4.998.666,67. 3. Aset Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp2.322.266.000,00, saat ini prosesnya masih dalam tahap Pembuatan BAST. 4. Aset Persediaan yang akan diserahkan ke pihak ketiga sebesar Rp9.838.052.650,00 saat ini prosesnya masih dalam tahap Pembuatan BAST. 5. Kas di Bendahara Penerimaan Disperindag per 31 Desember 2019 yang berjumlah Rp2.083.201.723,00, dari nilai tersebut telah disetor ke kas daerah pada juni 2020 sebesar Rp1.004.913.000,00, sisanya sebesar Rp1.078.288.723,00 belum disetorkan ke kas daerah sehingga di reklas ke aset lain-lain. Atas yang belum disetor tersebut akan diproses SKTJM, sehingga setelah ada SKTjM nilai ini berpindah ke akun piutang. 138
VI.3.2 KEWAJIBAN Pemerintah Kota Ternate hanya berupa Kewajiban Jangka Pendek, tidak memiliki kewajiban jangka panjang. VI.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp36.409.383.310,88 dan Rp26.699.145.642,25, atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.710.337.648,63. Kewajiban Jangka Pendek tersebut terdiri dari: VI.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke kas Negara atau pihak ketiga lainnya, yaitu per 31 Desember 2019 dan 2018 masing- masing sebesar Rp10.350.092.496,22 dan Rp10.700.070.985,25. Rincian Utang PFK tersebut adalah sebagai berikut. No. OPD Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (audited) Saldo 31 Des. 2018 (Rp) (audited) 1. BUD 9.639.109.936,21 10.544.923.912,63 2. Dinas Pendidikan (Dana BOS) 9.510.837,00 3. Kecamatan Kota Ternate Utara 1.102.088,00 4. Kecamatan Kota Ternate Tengah 27.272.726,00 5. Kecamatan Kota Ternate Selatan 313.864.498,00 6. Kecamatan Pulau Ternate 1.367.565,00 7. Kecamatan Ternate Barat 141.054.106,00
8. Kecamatan Moti 108.831.586,01
9. Kecamatan Pulau Hiri 107.979.154,00 10. Kecamatan Pulau Batang Dua
7.493.374,00 11. Dinas Ketahanan Pangan
1.154.258,00 12. Dinas Pengendalian Kependudukan & Keluarga Berencana
13.412.905,00 13. Dinas Pemuda & Olahraga
3.911.906,00 14. BP2RD
92.836.500,00 15. BOS
17.320.865,37 16. Puskesmas (FKTP)
19.017.264,25 Total 10.350.092.496,22 10.700.070.985,25 Untuk PFK BUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.639.109.936,21, seharusnya tidak sebesar angka tersebut karena pada tanggal 5 Desember 2019 Pemerintah Kota Ternate melakukan pembayaran PPh 21 atas tunjangan profesi guru berdasarkan SP2D Nomor 00078/SP2D/NA/40400/2019 ternyata pajak tersebut telah dibayar pada tanggal 25 Juli 2019 dengan SP2D Nomor 00055/NA/40400/2019 pembayaran ganda tersebut telah di beritahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Kota Ternate dan akan dilakukan kompensasi atas pembayaran pajak berikutnya. Rincian Utang PFK per OPD dapat dilihat pada lampiran 5. VI.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka merupakan penerimaan daerah atas jasa pelayanan yang belum 139
diberikan oleh Pemerintah Kota Ternate. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp475.198.666,66 dan Rp0,00 yang berasal dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp467.836.666,66 dan Pajak Reklame sebesar Rp274.500,00. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut : No. Nama Pedagang/Penyewa Nama Pasar Nilai Retribusi Diterima Dimuka (Rp) Tgl STS 1. Herman Ruko 40.333.333.33 09/01/2019 2. Irwan Le Ruko 48.333.333.33 09/12/2019 3. Yusuf Kauri Ruko 50.000.000.00 30/09/2019 4. Masrul Ruko 118.000.000.00 31/12/2019 5. Izmi Anas Ruko 205.500.000,00 Belum disetorkan 6. Hi. Samsuriyana/Ali Hi. Abd Percontohan Lt. II 4.252.500.00 31/10/2019 7. Yusuf Ibrahim Kaisum Ponto Percontohan Lt. II 1.417.500.00 31/10/2019 8. Burhan/ Sahara Adenan Percontohan Lt. II 1.417.500.00 31/10/2019 9. Salma Kidu/Farhan Mono Arfa Percontohan Lt. II 1.417.500.00 31/10/2019 10. Arifin Potale/M. Fitram Percontohan Lt. II 1.417.500.00 31/10/2019 11. Marlina Djakaria Adede. Rainal Percontohan Lt. II 1.417.500.00 31/10/2019 12. Aqrom Munawar/Jumaroh Percontohan Lt. II 1.417.500.00 31/10/2019 13 Toko Koloncucu Tk.Koloncucu 274.500.00 10/10/2019 Jumlah 475.198.666,66 VI.3.2.1.3 Utang Belanja Utang Belanja merupakan belanja barang jasa yang belum terbayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.578.720.945,00 dan Rp2.533.754.389,00 dengan rincian sebagai berikut: No. OPD Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (audited) Saldo 31 Des. 2018 (Rp) (audited) 1. Dinas Pendidikan
240.499.700,00 2.
Dinas Perindustrian & Perdagangan
3. Dinas Pekerjaan Umum & Panataan Ruang 1.637.881.145,00 420.224.000,00 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
159.703.500,00 5. Dinas Lingkungan Hidup 1.001.067.800,00 612.885.500,00 6. Dinas Pariwisata
215.572.000,00 7.
Bappelitbangda
267.872.000,00 8. Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah
25.884.000,00 9. Dinas Kesehatan 682.337.000,00 300.372.000,00 10. Dinas Tenaga Kerja
42.790.000,00 11. Sekretariat Daerah
116.663.400,00 12. Kecamatan Pulau Ternate
28.800.000,00 13. Badan Kepegawaian & Pengembangan SMD
102.488.289,00 14. Dinas Pemuda dan Olahraga 1.257.435.000,00
15. Disperkim
Jumlah 4.578.720.945,00 2.533.754.389,00 Rincian Utang Belanja per kegiatan per OPD dapat dilihat pada lampiran 6. 140
VI.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya adalah belanja aset tetap yang belum terbayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp21.210.871.203,00 dan Rp13.465.220.288,00 terdiri dari: No. OPD Saldo 31 Des. 2019 (Rp) (audited) Saldo 31 Des. 2018 (Rp) (audited) 1. Dinas Pendidikan 1.274.921.928,00 1.131.303.100,00 2. Dinas Kesehatan 1.070.684.742,00 1.024.684.252,00 3. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 13.841.403.160,00 8.169.677.235,00 4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman & Pertanahan 494.122.500,00 632.561.000,00 5. Dinas Tenaga Kerja
234.244.650,00 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 125.000.000,00 344.338.000,00 7. Dinas Perhubungan
368.060.000,00 8. Dinas Pariwisata
562.408.000,00 9. Sekretariat Daerah 804.166.960,00 403.632.727,00 10. BAPPELITBANGDA 369.272.354,00 93.438.400,00 11. BP2RD 261.398.000,00 478.618.375,00 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.210.744.700,00
13. Dinas Kelautan dan Perikanan 1.556.401.000,00
14. Dinas Lingkungan Hidup 180.501.310,00
15. PPKD
16. Utang ke rekanan di Rek Retur 22.254.549,00 22.254.549,00 Total 21.210.871.203,00 13.465.220.288,00 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per kegiatan per OPD dapat dilihat pada lampiran 7. VI.3.3 EKUITAS Ekuitas merupakan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.445.426.904.860,11 dan Rp2.316.339.423.764,80, terjadi kenaikan sebesar Rp127.562.956.240,31 atau 5,57%. selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo Ekuitas VI.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL VI.4.1 PENDAPATAN - LO Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pada Tahun 2019 Pendapatan - LO direalisasikan sebesar Rp984.141.178.913,13. 141
No. Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 1. Pendapatan Asli Daerah - LO 110.098.851.249,13 98.101.103.377,71 2. Pendapatan Transfer - LO 873.159.507.664,00 815.771.604.397,00 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO 882.820.000,00 15.319.769.864,00 Jumlah 984.141.178.913,13 929.192.477.638,71 VI.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO sebesar Pendapatan Asli Daerah - LO pada Tahun 2019 direalisasikan Rp110.098.851.249,13 sebesar 2018 jika Rp98.101.103.377,71. Realisasi Tahun 2019 tersebut yang mengalami kenaikan sebesar Rp11.997.747.871,42 atau 12,23%. lebih besar dibandingkan Tahun Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Pendapatan Pajak Daerah - LO 59.852.761.183,00 53.828.777.616,00 2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO 20.005.794.871,75 16.978.772.337,00 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 1.206.784.356,00 4. Lain-lain PAD yang Sah - LO 29.033.510.838,38 26.560.240.601,93 Jumlah 110.098.851.249,13 98.101.103.377,71 VI.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing seebsar Rp59.852.761.183,00 dan Rp53.828.777.616,00, terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Pajak Hotel - LO 4.437.274.112,00 4.203.312.124,00 2. Pajak Restoran - LO 12.899.158.724,00 10.094.984.558,00 3. Pajak Hiburan - LO 3.063.299.779,00 1.940.730.319,00 4. Pajak Reklame - LO 2.373.628.729,00 2.286.819.051,00 5. Pajak Penerangan Jalan - LO 20.248.026.102,00 19.113.077.521,00 6. Pajak Parkir - LO 835.016.300,00 871.949.200,00 7. Pajak Air Tanah - LO 785.110.675,00 853.193.375,00 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- LO 2.254.092.675,00 2.075.340.361,00 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO 7.067.627.091,00 6.863.980.395,00 10. BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO 5.889.526.996,00 5.525.390.712,00 Jumlah 59.852.761.183,00 53.828.777.616,00 Berdasarkan rincian di atas, jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 adalah Pajak Penerangan Jalan - LO, yaitu sebesar Rp20.248.026.102,00 atau 33,83% dibanding total Pendapatan Pajak 142
Daerah sebesar Rp59.852.761.183,00. Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2019 naik sebesar Rp6.023.983.567,00 atau 11,19% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp53.828.777.616,00. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah - LO tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berikut rincian penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis transaksi dan perbedaannya jika dibandingkan dengan pendapatan pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut: No. Uraian Realisasi LO 2019 (Rp) (audited) Realisasi LRA 2019 (Rp) (audited) Perbedaan (Rp) 1. Pajak Hotel 4.437.274.112,00 4.437.274.112,00
2. Pajak Restoran 12.899.158.724,00 12.899.158.724,00
3. Pajak Hiburan 3.063.299.779,00 3.063.299.779,00
4. Pajak Reklame 2.373.628.729,00 2.126.151.528,00 247.477.201,00 5. Pajak Penerangan Jalan 20.248.026.102,00 20.248.026.102,00
6. Pajak Parkir 835.016.300,00 835.016.300,00
7. Pajak Air Tanah 785.110.675,00 764.546.039,00 20.564.636,00 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.254.092.675,00 2.254.092.675,00
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 7.067.627.091,00 5.479.750.633,00 1.587.876.458,00 10. BPHTB - Pemberian Hak Baru 5.889.526.996,00 5.889.526.996,00
Jumlah 59.852.761.183,00 57.996.842.888,00 1.855.918.295,00 Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terdapat perbedaan pada laporan sebesar operasional Rp1.855.918.295,00 yang terdiri dari: jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran a. Kenaikan Piutang Pajak Reklame Tahun 2019 senilai Rp247.477.201,00. b. Kenaikan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2019 senilai Rp20.564.636,00. c. Kenaikan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 senilai Rp1.587.876.458,00. VI.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah pungutan Pemerintah Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp20.005.794.871,75 dan Rp16.978.772.337,00, terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Retribusi Tempat Pelelangan - LO 7.700.000,00 18.062.000,00 2. Retribusi Pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembunagan sementara - LO 3.255.529.000,00 2.997.511.600,00 3. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO 775.200.000,00 557.400.000,00 4. Retribusi Fasilitas Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 8.751.335.651,00 9.001.767.594,00 5. Retribusi Alat Penanggulanan Kebakaran - LO 1.105.440.000,00 963.120.000,00 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO 19.200.000,00 7.200.000,00 143
No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 7. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO 2.393.392.188,00 388.463.000,00 8. Retribusi Kendaraan Bermotor - LO 300.850.000,00 367.905.000,00 9. Retribusi Tempat Kegiatan Usaha/ Terminal - LO 347.176.000,00 269.300.000,00 10. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO 622.600.000,00 390.600.000,00 11. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO 168.487.000,00 150.343.000,00 12. Retribusi Pelayanan Jasa kepelabuhan - LO 146.361.900,00 108.933.800,00 13. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi - LO 223.982.000,00 297.827.000,00 14. Retribusi Pemberian Izin untuk Mendirikan Bangunan - LO 1.749.798.132,75 1.378.896.393,00 15. Retribusi Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi - LO
13.583.400,00 16. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Tenaga Kerja Asing - LO 18.000.000,00 17.400.000,00 17. Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO 20.410.000,00
18. Retribusi Tera Ulang - LO 100.333.000,00 50.459.550,00 Jumlah 20.005.794.871,75 16.978.772.337,00 Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi - LO dan LRA: No. Uraian Realisasi LO 2019 (Rp) (audited) Realisasi LRA 2019 (Rp) (audited) Perbedaan (Rp) 1. Retribusi Tempat Pelelangan 7.700.000,00 7.700.000,00
2. Retribusi Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembunagan sementara 3.255.529.000,00 3.255.529.000,00
3. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 775.200.000,00 775.200.000,00
4. Retribusi Fasilitas Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 8.751.335.651,00 7.459.248.090,00 1.292.087.561,00 5. Retribusi Alat Penanggulanan Kebakaran 1.105.440.000,00 1.105.440.000,00
6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 19.200.000,00 19.200.000,00
7. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 2.393.392.188,00 1.758.552.188,00 634.840.000,00 8. Retribusi Kendaraan Bermotor 300.850.000,00 300.850.000,00
9. Retribusi Tempat Kegiatan Usaha/ Terminal 347.176.000,00 347.176.000,00
10. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 622.600.000,00 622.600.000,00
11. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong 168.487.000,00 168.487.000,00
12. Retribusi Pelayanan Jasa kepelabuhan 146.361.900,00 146.361.900,00
13. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi 223.982.000,00 223.982.000,00
14. Retribusi Pemberiaan izin untuk mendirikan bangunan 1.749.798.132,75 1.749.798.132,75
15. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA Tenaga Kerja Asing 18.000.000,00 18.000.000,00
16. Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 20.410.000,00 20.410.000,00
17. Retribusi Tera Ulang 100.333.000,00 70.420.000,00 29.913.000,00 Jumlah 18.940.014.371,75 18.048.954.310,75 1.956.840.561,00 144
Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.956.840.561,00 tersebut merupakan : a. Koreksi atas piutang retribusi pasar yang kurang catat sebesar Rp161.041.378,66; b. Koreksi retribusi pasar LO atas piutang retribusi pasar tahun 2018 sebesar (Rp106.115.330,00); c. Koreksi retribusi pasar LO atas piutang retribusi pasar tahun 2019 sebesar Rp200.848.055,00; d. Koreksi atas Kas di bendahara penerimaan atas pendapatan retribusi pasar grosir tahun 2019 sebesar Rp1.305.737.624,00, terdiri dari sebesar Rp239.957.124,00 telah disetorkan ke kas daerah dan sebesar Rp1.065.780.500,00; e. Koreksi Pendapatan retribusi pasar yg diterima dimuka sebesar (Rp269.424.166,66); f. Koreksi Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp634.840.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; g. Koreksi atas Kas di bendahara penerimaan atas pendapatan retribusi tera ulang tahun 2019 sebesar Rp29.913.000,00. VI.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.206.784.356,00 dan Rp733.312.822,78. Berikut adalah rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan jika dibandikan dengan laporan realisasi anggaran: Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO 1.206.784.356,00 733.312.822,78 Jumlah 1.206.784.356,00 733.312.822,78 Tidak ada perbedaan antara hasil pengelolaan kekayaan daerah - LO dan LRA: Uraian 2019 - LO (Rp) 2019-LRA (Rp) Perbedaan (Rp) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO 1.206.784.356,00 1.206.784.356,00
Jumlah 1.206.784.356,00 1.206.784.356,00
VI.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah dan Tahun Rp26.560.240.601,93 terdiri dari: 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp29.033.510.838,38 No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO 398.638.889,00 602.755.000,00 2. Jasa Giro Daerah - LO 46.150.339,35 60.565.253,87 3. Pendapatan Bunga Deposito - LO 1.983.979.763,25 512.406.653,63 4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang PU - LO 604.838.362,57 195.850.133,38 145
VI.4.1.2 No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 5. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan - LO
249.997.500,00 6. Pendapatan dari Pengembalian - LO 27.148.533,00
7. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO 3.046.975.922,09 2.277.235.432,08 8. Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO 4.742.479.533,62 3.767.078.931,53 9. Pendapatan Dana BOS Pusat 18.178.520.000,00 18.894.351.697,44 Jumlah 29.033.510.838,38 26.560.240.601,93 Terdapat perbedaan antara Lain-Lain PAD yang Sah pada LO dan LRA sebagai berikut: No. Uraian Realisasi LO 2019 (Rp) (audited) Realisasi LRA 2019 (Rp) (audited) Perbedaan (Rp) 1. Hasil Penjualan Peralatan/Mesin 398.638.889,00 398.638.889,00
2. Jasa Giro Daerah 46.150.339,35 46.150.339,35
3. Pendapatan Bunga Deposito 1.983.979.763,25 1.983.979.763,25
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang PU 604.838.362,57 604.838.362,57
5. Pendapatan dari Pengembalian 27.148.533,00 27.148.533,00
6. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 3.046.975.922,09 3.246.811.779,09 199.835.857,00 7. Pendapatan Dana Kapitasi JKN 4.742.479.533,62 4.160.142.533,62 582.337.000,00 8. Pendapatan Dana BOS Pusat 18.183.299.495,50 18.183.199.495,4 9 100.000,01 Jumlah 29.033.510.838,38 28.650.909.695,3 7 382.601.143,01 Perbedaan sebesar Rp382.601.143,01 merupakan : a. Perbedaan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar (199.835.857,00) yang merupakan :
pengembalian SP2D No.05040/SP2D/1.010101/2018 dan No.09273/SP2D/1010101/2018 pada Dinas Pendidikan Kota Ternate sebesar (Rp187.633,00); gaji yang dobel di Tahun 2018 atas
koreksi kelebihan pencatatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya pada BP2RD sebesar Rp25.990,00;
pelunasan pemakaian kekayaan daerah pada Hypermart tahun 2019 sebesar Rp137.497.500,00;
pelunasan pemakaian kekayaan daerah pada SPBU depan Hypermart tahun sebesar Rp62.500.000,00; b. Perbedaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp582.337.000,00 yang merupakan koreksi piutang atas klaim BPJS 2019 yang belum diterima sampai 31 desember 2019. c. Perbedaan sebesar Rp100.000,01 pada pendapatan dan BOS yang merupakan koreksi atas saldo awal SDN 75 Kota Ternate; PENDAPATAN TRANSFER - LO Pendapatan Transfer - LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Transfer - LO diakui bersamaan 146
dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah dan/atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur. Realisasi Pendapatan Transfer - LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp873.159.507.664,00 dan Rp815.771.604.397,00, terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 797.014.845.832,00 749.296.917.558,00 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 44.225.740.000,00 28.128.529.000,00 3. Pendapatan Transfers Pemerintah Daerah - Lainnya 31.918.921.832,00 38.346.157.839,00 Jumlah 873.159.507.664,00 815.771.604.397,00 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa relisasi Pendapatan Transfer - LO Tahun 2019 secara total mengalami kenaikan sebesar Rp57.387.903.267,00 atau 7,03% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp815.771.604.397,00. VI.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO Transfer Pemerintah Pusat - LO adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN berupa Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp797.014.845.832,00 dan Rp749.296.917.558,00, terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Dana Bagi Hasil Pajak 12.255.786.432,00 16.884.154.782,00 2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 8.763.514.762,00 12.580.528.509,00 3. Dana Alokasi Umum 653.094.117.000,00 610.569.215.000,00 4. Dana Alokasi Khusus 122.901.427.638,00 109.263.019.267,00 Jumlah 797.014.845.832,00 749.296.917.558,00 VI.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO Dana Bagi Hasil Pajak - LO yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2019 sebesar Rp12.255.786.432,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp16.884.154.782,00, maka realisasi Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.628.368.350,00 atau 27,41%. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak - LO tersebut sebagai berikut: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Bagi Hasil dari Pajak Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan - LO 5.290.741.689,00 5.827.498.097,00 2. Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO 6.965.044.743,00 11.056.656.685,00 Jumlah 12.255.786.432,00 16.884.154.782,00 147
VI.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Realiasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2019 sebesar Rp8.763.514.762,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp12.580.528.509,00, maka realisasi Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.817.013.747,00 atau 30.34%. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO tersebut sebagai berikut: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO 9.075.200,00 259.991.424,00 2. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO 8.141.595.762,00 11.606.078.500,00 3. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO 590.155.800,00 701.234.591,00 4. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO 22.688.000,00 13.223.994,00 Jumlah 8.763.514.762,00 12.580.528.509,00 VI.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp653.094.117.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp610.569.215.000,00, maka realisasi Tahun 2019 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp42.524.902.000,00 atau 6.96%. VI.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO Realisasi Dana Alokasi Khusus - LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp122.901.427.638,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp109.263.019.267,00, maka realisasi Tahun 2019 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp13.638.408.371,00 atau 12,48%. Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus - LO tersebut sebagai berikut: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. DAK Bidang Infsastruktur Jalan 14.154.723.000,00 15.863.440.000,00 2.. DAK Bidang Infrasturktur Sanitasi 2.540.726.000,00 5.832.952.000,00 3.. DAK Bidang Infastuktur Irigasi
336.762.750,00 4. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 2.230.431.300,00 6.434.237.250,00 5. DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 4.223.172.000,00 5.445.816.000,00 6. DAK Bidang Kesehatan 13.770.294.761,00 8.788.822.330,00 7. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2.978.122.520,00 2.039.924.000,00 8. DAK Bidang Perdagangan 3.080.545.180,00 6.102.056.000,00 9. DAK Bidang Pertanian 2.311.148.850,00 1.328.137.600,00 10. DAK Bidang Pendidikan 15.603.268.050,00 6.657.546.980,00 11. DAK Non Fisik - TPG PNSD 39.853.699.210,00 32.751.467.930,00 12. DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.308.000.000,00 943.786.000,00 13. DAK Non Fisik - BO Penyelenggaraan PAUD 1.956.600.000,00 2.469.600.000,00 14. DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan 8.210.794.075,00 9.353.664.302,00 15. DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana 2.129.504.950,00 2.225.430.000,00 16. DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.106.580.000,00 959.538.125,00 17. DAK Bidang Pariwisata 3.423.135.692,00 1.729.838.000,00 18. DAK Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah 2.065.394.250,00
19. DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah 990.651.800,00
20. Dana Pelayanan Kepariwisataan 521.736.000,00
No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 21. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 442.900.000,00
Jumlah 122.901.427.638,0 0 109.263.019.267,0 0 VI.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO seluruhnya berupa Dana Penyesuaian - LO. VI.4.1.2.2.1 Dana Perimbangan - LO Realisasi Dana Perimbangan - LO Tahun 2019 adalah sebesar Rp44.225.740.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp28.128.529.000,00, maka realisasi Tahun 2019 tersebut naik sebesar Rp16.097.211.000,00 atau 57,23%. Rincian realisasi Dana Penyesuaian - LO tersebut sebagai berikut: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
11.378.529.000,00 2. Dana Insentif Daerah 44.225.740.000,00 16.750.000.000,00 Jumlah 44.225.740.000,00 28.128.529.000,00 Untuk Tahun 2019, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. VI.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO seluruhnya merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LO. VI.4.1.2.3.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi - LO Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi - LO Tahun 2019 sebesar Rp31.918.921.832,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp38.346.157.839,00, maka realisasi Tahun 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.427.236.007,00 atau 16,76%. No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 25.140.973.209,00 38.346.157.839,00 2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO 6.777.948.623,00
Jumlah 31.918.921.832,00 38.346.157.839,00 Terdapat perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi antara LO dengan LRA : No. Uraian 2019 - LO (Rp) 2019 - LRA (Rp) Perbedaan (Rp) 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 25.140.973.209,00 26.803.812.356,00 1.662.839.147,00 2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO 6.777.948.623,00 6.777.948.623,00
Jumlah 31.918.921.832,00 26.803.812.356,00
Perbedaan sebesar Rp1.662.839.147,00 merupakan koreksi piutang dana bagi hasil provinsi. 149
VI.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO seluruhnya berupa Pendapatan Hibah - LO VI.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organiasi swasta dalam negeri; dan atau kelompok masyarakat/perorangan. Penerimaan ini tidak bersifat mengikat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Pendapatan hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan umum, serta pemberdayaan aparatur daerah. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp882.820.000,00 dan Rp15.319.769.861,00, seluruhnya merupakan hibah dari pemerintah pusat. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) Pendapatan Hibah 882.820.000,00 15.319.769.864,00 Jumlah 882.820.000,00 15.319.769.864,00 Terdapat perbedaan nilai realisasi Pendapatan Hibah LO dengan LRA sebagai berikut: Uraian 2019 - LO (Rp) 2019 - LRA (Rp) Perbedaan (Rp) Pendapatan Hibah 882.820.000,00
882.820.000,00 Jumlah
882.820.000,00
882.820.000,00 Perbedaan sebesar Rp882.820.000,00 tersebut merupakan hibah gedung pasar tradisional dari Kementrian Koperasi dan UKM RI dengan No. BAST: 189/BAST/Dep.3/X/2019 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Untuk realisasi tahun 2018 sebesar Rp15.319.769.864,00 merupakan : a. Hibah gedung dari Kementrian Pedidikan dan Kebudayaan ke Dinas Pendidikan Kota Ternate senilai Rp2.168.725.000,00 yant terdiri dari :
sebesar 900/117/SMP.2/2018 Rp1.300.723.000,00 berupa Renovasi Gedung SMP Negeri 2 Kota Ternate; tanggal 28 Desember 2018
148/SMPN.4/800/2018 Rp300.000.000,00 berupa Renovasi Gedung SMP; tanggal 04 Desember 2018 sebesar
900/812/2018 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp80.000.000,00 berupa Pembangunan Kantin SD Negeri 44 Kota Ternate;
900/812/2018 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp204.320.000,00 berupa Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 45 Kota Ternate; dan
900/812/2018 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp283.682.000,00 berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 34 Kota Ternate. b. Hibah dari Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR RI ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Ternate berupa Taman Permanen (Taman Toboko) 150
sesuai BAST No.241.1/BA/DC/2018 Rp5.115.486.900,00; tgl 25 Mei 2018 sebesar c. Hibah dari Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR RI ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Ternate berupa bangunan terbuka (penataan Lapangan Ngara Lamo) sesuai BAST No.241.1./BA/DC/2018 tgl 25 Mei 2018 sebesar Rp7.974.552.000,00. d. Pelunasan utang jangka pendek lainnya tahun 2018 sebesar Rp49.583.721,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD). e. Hibah ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp11.422.243,00 dari BKPM sesuai Berita Acara Nomor: 42/VII/PH- KOMP/DKPSM/BKPM/2018 tanggal 06 Agustus 2018. VI.4.2 BEBAN Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Realisasi Beban Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp859.577.849.959,08 dan Rp861.975.987.748,12. VI.4.2.1 Beban Pegawai Realisasi Beban Pegawai Tahun Rp374.039.975.403,00 dan Rp356.219.763.813,00, dengan rincian sebagai berikut: 2019 dan 2018 masing-masing sebesar No. Beban Pegawai Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Beban Gaji Pegawai 339.193.195.814,00 282.167.071.686,00 2. Beban Jaminan Kecelakaan & Kematian
2.126.050.417,00 3. Beban Tambahan Penghasilan 25.840.618.297,00 42.522.415.250,00 4. Beban Tunjangan Guru
21.737.270.660,00 5. Beban Tunjangan Operasional Walikota & Kepala SKPD 5.192.943.792,00 3.780.000.000,00 6. Beban Insentif Pajak dan Retribusi 3.234.125.000,00 3.185.625.000,00 7. Beban Lembur 579.092.500,00 701.330.800,00 Jumlah 374.039.975.403,00 356.219.763.813,00 Tidak ada perbedaan nilai realisasi Beban Pegawai (LO) dengan realisasi Belanja Pegawai (LRA) sebagai berikut: No. Beban/Belanja Pegawai 2019 LO (Rp) 2019 LRA (Rp) Perbedaan (Rp) 1. Beban Gaji Pegawai 339.193.195.814,0 0 339.193.195.814,00
2. Beban Jaminan Kecelakaan & Kematian
3. Beban Tambahan Penghasilan 25.840.618.297,00 25.840.618.297,00
151
No. Beban/Belanja Pegawai 2019 LO (Rp) 2019 LRA (Rp) Perbedaan (Rp) 4. Beban Tunjangan Guru
5. Beban Tunjangan Operasional Walikota & Kepala SKPD 5.192.943.792,00 5.192.943.792,00
6. Beban Insentif Pajak dan Retribusi 3.234.125.000,00 3.234.125.000,00
7. Beban Lembur 579.092.500,00 579.092.500,00
Jumlah 374.039.975.403,0 0 374.039.975.403,00
VI.4.2.2 Beban Persediaan Realisasi Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018 masing-masing Rp31.098.247.149,27 dan Rp33.517.889.526,82, dengan rincian sebagai berikut: sebesar No. Beban Persediaan Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Beban Persediaan Pakai Habis 14.990.821.813,78 14.920.040.198,30 2. Beban Persediaan Bahan /Material 16.107.425.335,49 18.597.849.328,52 Jumlah 31.098.247.149,27 33.517.889.526,82 Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Persediaan (LO) dengan realisasi Belanja Persediaan (LRA) sebagai berikut: No. Beban/Belanja Persediaan 2019 LO (Rp) 2019 LRA (Rp) Perbedaan (Rp) a. Beban/Belanja Persediaan Pakai Habis 14.990.821.813,78 14.606.862.217,00 383.959.596,78 1. Beban/Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor 8.482.180.400,00 7.136.030.404,00 1.346.149.996,00 2. Beban/Belanja Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 582.040.787,00 582.040.787,00
3. Beban/Belanja Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 423.193.000,00 423.193.000,00
4. Beban/Belanja Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 577.075.284,00 577.075.284,00
5. Beban/Belanja Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas 1.661.195.018,00 1.670.834.018,00 (9.639.000,00) 6. Beban/Belanja Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 8.060.000,00 8.060.000,00
7. Beban/Belanja Tropi, Hadiah, Sertifikat dan sejenisnya 178.041.350,00 178.041.350,00
8. Beban/Belanja Bahan 3.079.035.974,78 4.031.587.374,00 (952.551.399,22) b. Beban/Belanja Persediaan Bahan /Material 16.107.425.335,49 15.130.993.644,00 976.431.691,49 10. Beban/Belanja Persediaan Bahan Baku Bangunan 8.695.013.531,00 8.587.014.490,00 107.999.041,00 11. Beban/Belanja Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 437.692.390,00 435.325.890,00 2.366.500,00 12. Beban/Belanja Persediaan Bibit Ternak 77.325.000,00 77.325.000,00
13. Beban/Belanja Persediaan Bahan Obat- obatan 2.733.635.366,49 1.898.369.216,00 835.266.150,49 14. Beban/Belanja Persediaan Bahan Kimia 225.069.480,00 210.549.480,00 14.520.000,00 15. Beban/Belanja Persediaan Makanan Pokok 228.826.000,00 228.826.000,00
16. Beban/Belanja Bahan Pameran/Sampel Produk 622.424.800,00 622.424.800,00
17. Beban/Belanja Hadiah/Penghargaan 555.020.000,00 555.020.000,00
No. Beban/Belanja Persediaan 2019 LO (Rp) 2019 LRA (Rp) Perbedaan (Rp) 18. Beban/Belanja Bahan/Material Penggantian Suku Cadang 465.286.313,00 449.006.313,00 16.280.000,00 19. Beban/Belanja Bahan Logistik 103.900.000,00 103.900.000,00
20. Beban/Belanja Bahan Kelengkapan/Perangkat Kebutuhan Ibadah 10.000.000,00 10.000.000,00
21. Beban/Belanja Bahan Peralatan/Kelengkapan Pertukangan 10.000.000,00 10.000.000,00
22. Beban/Belanja Bahan Peralatan/Kelengkapan Pertanian, Peternakan dan Perikanan 462.697.470,00 462.697.470,00
23. Beban/Belanja Bahan Peralatan/Kelengkapan Olah Raga 228.270.000,00 228.270.000,00
24. Beban/Belanja Bahan/Peralatan/ Kelengkapan Kemasan Produk 174.059.000,00 174.059.000,00
25. Beban/Belanja Bahan/Peralatan/Kelengkapan Bantuan 89.114.900,00 89.114.900,00
26. Beban/Belanja Bahan Rumah Tangga 81.840.000,00 81.840.000,00
27. Beban/Belanja Bahan Pakaian Jadi/Bahan Pakaian 361.990.000,00 361.990.000,00
28. Beban/Belanja Bahan Peralatan/Kelengkapan Seni Budaya 70.800.000,00 70.800.000,00
29. Beban/Belanja Bahan Perlengkapan Penanganan Bencana 11.250.000,00 11.250.000,00
30. Beban/Belanja Bahan Baku Pemberian Makanan Tambahan 436.861.085,00 436.861.085,00
31. Beban/Belanja Bahan MTQ Tingkat Kecamatan 26.350.000,00 26.350.000,00
Jumlah 31.098.247.149,27 29.737.855.861,00 1.360.391.288,27 Penjelasan perbedaan sebesar Rp1.360.391.288,27 tersebut dirinci sebagai berikut: a. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.346.149.996,00 merupakan persediaan Tahun 2018 sebesar Rp1.419.461.420,00 dikurangi dengan utang belanja tahun 2018 sebesar Rp25.884.000,00 dan sisa persediaan tahun 2019 sebesar Rp47.427.424,00. b. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar (Rp9.639.000,00) yang merupakan utang beban pada Sekretariat Daerah tahun 2018. c. Perbedaan Beban dengan Belanja Bahan sebesar (Rp952.551.399,22) merupakan: Mutasi Barang Pakai Habis pada Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp69.069.776,00; Persediaan Bahan Cetakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 senilai (Rp149.160.000,00); Bertambah Persediaan Bahan Cetakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 senilai (Rp872.461.175,22). d. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Bahan Baku Bangunan sebesar Rp107.991.041,00 merupakan penyesuaian aset DPPK pada kecamatan senilai Rp1.149.435.959,00 dikurangi utang beban tahun 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.257.435.000,00. 153
e. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Bibit/Tanaman merupakan sisa persediaan pada Dinas Pertanian tahun 2019 senilai Rp2.366.500,00. f. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp835.266.150,49 merupakan: Sisa Persediaan Obat Tahun 2018 pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana senilai Rp134.964.000,00; Sisa Persediaan Obat Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan senilai Rp4.224.818.546,68; Sisa Persediaan Obat Tahun 2019 pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana senilai (Rp804.908.517,20); Sisa Persediaan Obat Tahun 2019 pada Dinas Pertanian senilai (Rp6.929.798,00); Sisa Persediaan Obat Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan senilai (Rp2.712.678.080,99). g. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp14.520.000,00 merupakan sisa persediaan pada Dinas Kebakaran Tahun 2018 senilai Rp33.880.000,00 dikurangi sisa persediaan Tahun 2019 senilai Rp19.360.000,00. h. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Beban Bahan Material/Penggantian Suku Cadang sebesar Rp16.280.000,00 merupakan utang beban tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup. VI.4.2.3 Beban Jasa Realisasi Beban Jasa Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp233.130.152.528,85 dan Rp194.491.167.546,57. Realisasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp38.638.984.982,28 atau 19,87%. Rincian realisasi Beban Jasa tersebut sebagai berikut: No. Beban Jasa Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Beban Jasa Kantor 25.883.076.836,77 22.961.165.247,43 2. Beban Premi Asuransi 3.652.581.367,00 3.516.979.061,00 3. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 8.992.847.032,00 9.085.964.766,00 4. Beban Cetak dan Penggandaan 8.436.629.776,00 9.647.259.740,08 5. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.221.088.612,53 2.727.571.301,34 6. Beban Sewa Sarana Mobilitas 1.100.644.400,00 856.176.400,00 7. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.457.602.000,00 2.486.330.580,00 8. Beban Makanan dan Minuman 23.623.518.516,00 24.353.899.798,79 9. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 1.517.184.600,00 1.267.604.000,00 10. Beban Pakaian Kerja 613.816.000,00 734.460.800,00 11. Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 596.459.950,00 1.151.060.105,00 12. Beban Jasa Konsultasi 446.928.400,00 1.584.560.600,00 13. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 21.885.493.398,42 10.911.993.479,00 14. Beban Beasiswa Pendidikan PNS 680.000.000,00 762.475.000,00 15. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 3.873.179.811,00 2.801.601.474,00 16. Beban Honorarium Non Pegawai 279.835.250,00 51.110.000,00 17. Beban Honorarium PNS - LO 33.527.470.012,00 33.294.468.109,00 18. Beban Honorarium Non PNS 63.598.878.917,00 63.301.978.620,00 154
No. Beban Jasa Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 19. Beban Honorarium Pengelola Dana BOS 3.743.227.070,00 432.543.692,00 20. Beban Barang Dana BOS 14.989.305.975,53 (2.941.193.037,00) 21. Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 3.733.017.422,60 3.082.025.855,98 22. Beban BMD di bawah Nilai Satuan Mininimal Kapitalisasi Aset Tetap 7.277.367.182,00 2.421.131.953,95 Jumlah 233.130.152.528,85 194.491.167.546,57 Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Jasa (LO) dengan realisasi Belanja Jasa (LRA) sebagai berikut: No. Beban/Belanja Jasa 2019 LO (Rp) 2019 LRA (Rp) Perbedaan (Rp) 1. Beban/Belanja Jasa Kantor 25.883.076.836,77 25.991.753.708,00 (108.676.871,23) 2. Beban/Belanja Premi Asuransi 3.652.581.367,00 3.281.827.159,00 370.754.208,00 3. Beban/Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.992.847.032,00 8.620.944.732,00 371.902.300,00 4. Beban/Belanja Cetak dan Penggandaan 8.436.629.776,00 8.436.629.776,00
5. Beban/Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir 3.221.088.612,53 3.194.489.943,00 26.598.669,53 6. Beban/Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.100.644.400,00 1.100.644.400,00
7. Beban/Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.457.602.000,00 1.457.602.000,00
8. Beban/Belanja Makanan dan Minuman 23.623.518.516,00 23.742.498.516,00 (118.980.000,00) 9. Beban/Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.517.184.600,00 1.517.184.600,00
10. Beban/Belanja Pakaian Kerja 613.816.000,00 613.816.000,00
11. Beban/Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu 596.459.950,00 616.459.950,00 (20.000.000,00) 12. Beban/Belanja Jasa Konsultasi 446.928.400,00 533.351.900,00 (86.423.500,00) 13. Beban/Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 21.885.493.398,42 22.770.702.152,00 (885.208.753,58) 14. Beban/Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 680.000.000,00 680.000.000,00
15. Beban/Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 3.873.179.811,00 3.873.179.811,00
16. Beban/Belanja Honorarium Non Pegawai 279.835.250,00 279.835.250,00
17. Beban/Belanja Honorarium PNS - LO 33.527.470.012,00 33.830.984.612,00 (303.514.600,00) 18. Beban/Belanja Honorarium Non PNS 63.598.878.917,00 63.966.750.917,00 (367.872.000,00) 19. Beban/Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS 3.743.227.070,00 3.743.227.070,00
20. Beban/Belanja Barang Dana BOS 14.989.305.975,53 14.644.7.35.255,53 344.570.720,00 21. Beban/Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 3.733.017.422,60 3.733.017.422,60
22. Beban/Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap 7.277.367.182,00 588.385.450,00 6.688.981.732,00 Jumlah 233.130.152.528,85 227.218.020.624,13 5.912.131.904,72 Perbedaan sebesar Rp5.912.131.904,72 tersebut dirinci sebagai berikut: a. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Kantor sebesar (Rp108.676.871,23) yang terdiri dari: 155
Utang Beban Barang dan Jasa Publikasi/Sosialisasi/Iklan Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp15.000.000,00; Penambahan aset dari beban jasa senilai Rp127.169.200,00; Beban Jasa dibayar dimuka tahun 2018 senilai (Rp33.492.328,77). b. Perbedaan Beban dengan Belanja Premi Asuransi sebesar Rp370.754.208,00 merupakan utang beban Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan senilai Rp682.337.000,00 dikurangi utang beban Tahun 2018 senilai Rp311.582.792,00. c. Perbedaan Beban/Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp371.902.300,00 merupakan utang beban tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp984.787.800 dikurangi utang beban tahun 2018 Rp612.885.500,00 d. Perbedaan Beban dengan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp26.598.669,53 merupakan beban sewa dibayar dimuka tahun 2018 senilai Rp88.378.443,47 dikurangi beban sewa dibayar dimuka tahun 2019 sebesar Rp61.779.773,94. e. Perbedaan Beban dengan Belanja Makan dan Minum sebesar (Rp118.980.000,00) merupakan utang beban Tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. f. Perbedaan Beban dengan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sebesar (Rp20.000.000,00) merupakan Utang Beban Tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. g. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Konsultasi senilai Rp86.423.500,00 merupakan: Utang beban tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp20.723.500,00; Utang beban tahun 2018 pada Dinas Pariwisata senilai Rp65.700.000,00. h. Perbedaan Beban dengan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar (885.208.753,58) merupakan: Utang beban tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp330.224.000,00 dan Dinas Pendidikan senilai Rp240.499.700,00; Persediaan tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum (Rp4.918.083.335,71); Pencatatan aset yang berasal dari belanja barang dan (Rp250.176.410,00); Pencatatan aset yang berasal dari belanja barang dan (Rp250.176.410,00); Utang beban Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai (Rp1.206.299.585,00); Persediaan tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp6.689.044.384,29. i. Perbedaan Beban dengan Belanja Honorarium PNS sebesar (Rp303.514.600,00) merupakan reklasifikasi Aset untuk honorarium panitia pelaksana pekerjaan jalan keliling pulau Moti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. j. Perbedaan Beban dengan Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp367.872.000,00 senilai 156
Utang beban Tahun 2018 pada BAPPELITBANGDA sebesar Rp267.872.000,00; Utang beban Tahun 2018 pada Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp28.800.000,00; Utang beban Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp71.200.000,00. k. Perbedaan Beban dengan Belanja Barang Dana BOS sebesar Rp344.570.720,00 merupakan pencatatan aset yang berasal dari belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan. l. Perbedaan Beban dengan Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp6.688.981.732,00 merupakan reklasifikasi aset tetap pada beban BMD dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap senilai Rp6.689.553.732,00 dikurangi utang beban tahun 2018 senilai Rp572.000,00 pada Dinas Pariwisata. VI.4.2.4 Beban Pemeliharaan Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.342.063.722,00 dan Rp6.582.340.972,43, dengan rincian sebagai berikut: No. Beban Pemeliharaan Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin 633.240.980,00 959.405.700,00 2. Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 3.137.204.689,00 3.620.127.661,57 3. Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 822.600.000,00 1.085.000.000,00 4. Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
16.701.020,00 5. Beban Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga 500.653.484,00 32.743.158,00 6. Beban Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN/Internet 303.807.669,00 443.230.137,00 7. Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 327.120.900,00 347.836.000,00 8. Beban Pemeliharaan Jaringan Air Minum
25.264.800,00 9. Beban Pemeliharaan Jaringan listrik
52.032.495,86 10. Beban 617.436.000,00
Jumlah 6.342.063.722,00 6.582.340.972,43 Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Pemeliharaan (LO) dengan realisasi Belanja Pemeliharaan (LRA) sebagai berikut: No. Beban/Belanja Pemeliharaan 2019 LO (Rp) 2019 LRA (Rp) Perbedaan (Rp) 1. Beban/Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 633.240.980,00 633.240.980,00
2. Beban/Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 3.137.204.689,00 3.411.504.689,00 (274.300.000,00) 3. Beban/Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 822.600.000,00 3.756.494.440,00 (2.933.894.440,00) 4. Beban/Belanja Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga 500.653.484,00 500.653.484,00
5. Beban/Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN/Internet 303.807.669,00 323.885.166,00 (20.077.497,00) 6. Beban/Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 327.120.900,00 327.120.900,00
7. Beban/Belanja Pemeliharaan/ Normalisasi/Drainase/Saluran 617.436.000,00
617.436.000,00 Jumlah 6.342.063.722,00 8.952.899.659,00 (2.610.835.937,00) Rincian penjelasan perbedaan sebesar (Rp2.610.835.937,00) tersebut sebagai berikut: 157
a. Perbedaan Beban dengan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp274.300.000,00) merupakan penambahan utang beban tahun 2018 senilai Rp224.300.000,00 dan pencatatan aset dari belanja barang dan jasa senilai Rp50.000.000,00 pada Inspektorat Kota Ternate. b. Perbedaan Beban dengan Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN/Internet sebesar (Rp20.077.497,00) merupakan utang pengadaan Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. c. Perbedaan Beban dengan Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp2.993.894.440,00) merupakan reklasifikasi antar belanja pemeliraan jalan,irigasi dan jaringan ke belanja tahun 2019. d. Perbedaan Beban dengan Belanja senilai Rp617.436.000,00 merupakan senilai penambahan Rp431.581.560,00, penambahan reklas belanja pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan senilai Rp2.993.894.440,00 dikurangi pencatatan aset dari belanja barang dan jasa senilai 2.748.040.000,00. utang tahun 2019 VI.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp68.962.968.203,00 dan Rp62.226.586.278,00, dengan rincian sebagai berikut: No. Beban Perjalanan Dinas Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.554.210.050,00 17.511.305.162,00 2. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.835.498.275,00 39.905.832.027,00 3. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri 250.000.000,00
4. Beban Transportasi dan Akomodasi 3.323.259.878,00 4.809.449.089,00 Jumlah 68.962.968.203,00 62.226.586.278,00 Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Perjalanan Dinas (LO) dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas (LRA) sebagai berikut: No. Beban/Belanja Perjalanan Dinas 2019 LO (Rp) 2019 LRA (Rp) Perbedaan (Rp) 1. Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.554.210.050,00 17.554.210.050,00
2. Beban/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.835.498.275,00 47.985.312.675,00 (149.814.400,00) 3. Beban/Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 250.000.000,00 250.000.000,00
4. Beban/Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.323.259.878,00 3.323.259.878,00
Jumlah 68.962.968.203,00 69.112.782.603,00 (149.814.400,00) Perbedaan Perbedaan Beban dengan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp149.814.400,00 tersebut merupakan utang Tahun 2018 pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp42.790.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp107.024.400,00. VI.4.2.6 Beban Subsidi Realisasi Beban Subsidi Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1,664,000,000.00, terdiri dari: 158
Beban Subsidi Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) Beban Subsidi
1,664,000,000.00 JUMLAH
1,664,000,000.00 VI.4.2.7 Beban Hibah Realisasi Beban Hibah Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp38.082.186.652,00 dan Rp98.633.280.138,95. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi Beban Hibah Tahun 2019 mengalami penurunan cukup besar sebesar Rp60.551.093.486,95 atau 61,39%. Rincian realisasi Beban Hibah tersebut sebagai berikut: No. Beban Hibah Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Beban Hibah kepada Pemerintah 1.714.738.342,00 5.238.550.000,00 2. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 75.416.479,00 77.739.325.598,95 3. Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 4.471.413.077,00 4. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 11.990.638.754,00
5. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 13.902.400.000,00 11.084.314.540,00 6. Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar 1.257.300.000,00 1.275.050.000,00 7. Beban Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 2.423.340.000,00 2.704.500.000,00 8. Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....
282.600.000,00 9. Beban Hibah BOSDA Madrasah Ibtidaiyah 280.560.000,00 308.940.000,00 10. Beban Hibah BOSDA Madrasah Tsanawiyah 309.780.000,00 11. Beban Hibah BOP PAUD 1.656.600.000,00 Jumlah 38.082.186.652,00 98.633.280.138,95 Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Hibah (LO) dengan realisasi Belanja Hibah (LRA) sebagai berikut: No. Beban/Belanja Hibah 2019 LO (Rp) 2019 LRA (Rp) Perbedaan (Rp) 1. Beban/Belanja Hibah kepada Pemerintah 1.714.738.342,00
1.714.738.342,00 2. Beban/Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 75.416.479,00
75.416.479,00 3. Beban/Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 4.471.413.077,00 4.471.413.077,00 4. Beban/Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 11.990.638.754,00 11.990.638.754,00 5. Beban/Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 13.902.400.000,00 13.902.400.000,00
6. Beban/Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar 1.257.300.000,00 1.257.300.000,00
7. Beban/Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 2.423.340.000,00 2.423.340.000,00
8. Beban/Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....
9. Beban/Belanja Hibah BOSDA Madrasah Ibtidaiyah 280.560.000,00 280.560.000,00
10. Beban/Belanja Hibah BOSDA Madrasah Tsanawiyah 309.780.000,00 309.780.000,00
11. Beban/Belanja Hibah BOP PAUD 1.656.600.000,00 1.656.600.000,00 159
No. Beban/Belanja Hibah 2019 LO (Rp) 2019 LRA (Rp) Perbedaan (Rp) Jumlah 38.082.186.652,00 19.829.980.000,00 18.252.206.652,00 Penjelasan perbedaan sebesar Rp18.252.206.652,00 tersebut dirinci sebagai berikut: a. Perbedaan Beban sebesar Rp1.714.738.342,00 merupakan hibah gedung dan bangunan ke Universitas Khairun Ternate sebesar Rp214.738.342,00 dan hibah tanah kosong ke Kejaksaan Tinggi sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan Belanja Hibah kepada Pemerintah b. Perbedaan Beban dengan Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp75.416.479,00 merupakan hibah peralatan dan mesin ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. c. Perbedaan Beban dengan Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp4.471.413.077,00 merupakan hibah gedung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. d. Perbedaan Beban sebesar Rp11.990.638.754,00 merupakan hibah ke sekolah swasta dari Dinas Pendidikan sebesar Rp2.460.124.310,00 dan hibah kepada kelompok masyarakat dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.530.514.444,00. dengan Belanja Hibah kepada Masyarakat VI.4.2.8 Beban Bantuan Sosial Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.883.758.020,00 dan Rp13.299.676.000,00. Realisasi Beban Bantuan Sosial tersebut seluruhnya untuk organisasi sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut: No. Beban Bantuan Sosial Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 9.316.186.500,00 5.215.000.000,00 2. Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat 2.567.571.520,00 8.084.676.000,00 Jumlah 11.883.758.020,00 13.299.676.000,00 Tidak ada perbedaan nilai realisasi Beban Bantuan Sosial (LO) dengan Belanja Bantuan Sosial (LRA). VI.4.2.9 Beban Penyusutan Dan Amortisasi Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp91.769.624.275,03 dan Rp92.915.526.279,55, dengan rincian sebagai berikut. No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) Kenaikan/ (Penurunan) Rp) % 1. 2. 3. 4. Beban Penyusutan Peralatan & Mesin Beban Penyusutan Gedung & Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 24.787.497.792,03 27.272.431.915,00 39.414.231.794,00 295.462.774,00 23.940.059.347,07 28.472.945.891,16 40.275.179.270,32 227.341.771,00 847.438.444,96 (1.200.513.976,16) (860.947.476,32) 68.121.003,00 3,54 (4,22) (2,14) 29,96 160
No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) Kenaikan/ (Penurunan) Rp) % Jumlah 91.769.624.275,03 92.915.526.279,55 (1.145.902.004,52) (1,23) VI.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.523.949.501,93 dan Rp1.612.647.472,80, terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Beban Penyisihan Piutang Pajak 3.090.535.822,10 1.573.751.142,80 2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi 417.249.386,83 40.841.330,00 3. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 16.164.293,00 (1.945.000,00) Jumlah 3.523.949.501,93 1.612.647.472,80 VI.4.2.11 Beban Transfer Realisasi Beban Transfer Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp744.924.504,00 dan Rp813.109.720,00. Realisasi Beban Transfer adalah beban pengeluaran uang yang diberikan kepada Partai Politik. Rincian realisasi Beban Transfer dapat dilita pada penjelasan Transfer pada LRA. VI.4.2.12 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (Defisit) dari Operasi Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Surplus Rp123.497.548.454,05 dan Rp67.216.489.890,59. Realisasi Surplus (Defisit) dari Operasi Tahun 2019 tersebut naik sebesar Rp56.281.058.563,46 atau 83,73% dibanding Tahun 2018. VI.4.3 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non operasional Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp687.359.852,00) dan (Rp210.170.307,00). Seluruhnya defisit tersebut merupakan berasal dari Defisit Penghapusan Aset LO. VI.4.3.1 Defisit Penghapusan Aset LO Defisit Penghapusan Aset LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp687.359.852,00 dan Rp210.170.307,00. Penghapusan tersebut terdiri dari : Sekretariat Daerah sebesar Rp409.150.000,00 dengan nilai defisit aset sebesar Rp99.770.834,00 berupa alat angkutan berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor: 165.A/III.3/KT/2019 tanggal 29 Oktober 2019. Penghapusan seluruh Gedung dan Bangunan (Puskesmas Kota Ternate) pada Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 103.B/III.3/KT/2019 tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp646.153.124,00 dengan nilai defisit aset sebesar Rp489.204.020,00. Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Ternate Tengah berupa 161
Kantor Lurah Takoma sebesar Rp148.500.000,00 dengan nilai defisit aset sebesar Rp98.384.998,00 berdasarkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 99.A/III.3/KT/2019 tanggal 26 April 2019. VI.4.3.2 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp122.810.188.602,05 dan Rp67.006.319.583,59. Realisasi Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2019 tersebut naik sebesar Rp56.281.058.563,46atau 83,99% dibanding Tahun 2018. VI.4.4 POS LUAR BIASA Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan (c) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah Pos Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018 seluruhnya berasal dari Beban Luar Biasa. VI.4.4.1 Beban Luar Biasa Beban Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp617.580.000,00 dan Rp1.996.759.503,97. Rincian beban luar biasa tahun 2019 terdiri dari : No. Uraian Debet 1 Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2018 (Pek.Saluran Sekunder & Pagar SD Islamiyah 2&5 Kel.Mangga Dua Utara) SK Walikota No.165/III.3/KT/2018 Tgl.16 Agustus 2018 166.900.000,00 2 Penanganan Bagi Korban Banjir,Tanah Longsor & Kebakaran Serta Tenggelamnya Kapal KM.KAIROS Dalam Wilayah Kota Ternate Tahun 2018 Sesuai SK Walikota No.208/III.3/KT/2018 Tanggal, 28 Desember 2018 140.000.000,00 3 Pemb.Infrastruktur Untuk Mengurangi Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor Kt Tte 2018 (Pek.Talud Penahan Tanah Kel.Maliaro) SK Walikota No.165/III.3/KT/2018 Tgl.16 Agustus 2018 534.950.000,00 4 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Salahuddin & Kel.Makassar Barat) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 10.500.000,00 5 Pemb. Talud Penahan Tanah Lingk. Tongole RT.007 Kel.Marikurubu ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 5.700.000,00 6 Pemb. Talud Penahan Tanah Lingk. Jepa Kel. Marikurubu ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 9.200.000,00 7 Pemb. Saluraan Sekunder Kel. Jati - Maliaro ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 13.500.000,00 8 Pemb. Talud Penahan Tanah Kel. Kampung Pisang ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 8.200.000,00 9 Pemb. Saluran Sekunder Kel. Mangga Dua & Pagar SDN Islamiyah 2 Dan 5 ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 10.000.000,00 10 Pemb. Talud Penahan Tanah Kel.Maliaro ) Sesuai SK Walikota No. 165/III.3/KT/2018 Tanggal, 16 Agustus 2018 32.800.000,00 162
No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Uraian Penanganan Bencana Berupa Bantuan Stimulan Dan Sumbangan Bagi Korban Angin Puting Beliung Dan Kebakaran Dalam Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 Sesuai SK Walikota No.68/III.3/KT/2019 Tanggal,04 Maret 2019 Penanganan Berupa Pembangunan Logistik Tanggap Darurat Dan Bantuan Stimulasi Bagi Korban Kebakaran Dalam Wilayah Kota Ternate Tahun 2019 Sesuai SK Walikota No.100/III/KT/2019 Tanggal, 30 April 2019 Penanganan Bencana Berupa Bantuan Stimulan Untuk Korban Kebakaran,Angin Puting Beliung & Tanah Longsor Beserta Bencana Gempa Bumi Di Kab.Halmahera Selatan 2019 SK Walikota No.130/III.3/KT/2019,Tgl,30 Juli 2019 Pek.Talud Penahan Tanah Keurahan Taduma SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pek.Pemb.Talud Penahan Tnh Kel.Marikurubu RT.05/RW.03 Sesuai Sk Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl 02 Mei 2019 Pek.Talud Penahan Tanah Keurahan Jati Perumahan SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pembuatan Saluran Sekunder RT 12 / RW 06 Kel. Tabona SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Sangaji Utara SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tanah Tinggi RT.08/RW.04 SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pek.Normalisasi Saluran Ake Mangga Dua Kel.Bastiong Talangame SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pek.Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Fitu SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pek.Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Soa SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Gambesi Rt 03 Rw 02 SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Kalumata RT.19 RW.10 SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Dufa Dufa Lingk Akesako SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Mangga Dua SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kawasan Bastiong Talangame Dan Mangga Dua Utara SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pek.Pembuatan Saluran Sekunder Kel.Makasar Barat SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Jati SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Kalumata (DS) SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Bula SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemberian Bantuan Stimulan Kepada Korban Gempa Bumi ,Kebakaran Dan Pohon Tumbang Di Kota Ternate Tahun 2019 Sesuai SK Walikota No.179/III.3/KT/2019 Tanggal, 25 November 2019 Pemb.Saluran Primer RT.09/RW.05 Kel.Tabona SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tabona SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Saluran Sekunder Kel.Kastela SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Kastela SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 Debet 166.300.000,00 104.000.000,00 102.280.000,00 77.334.000,00 119.100.000,00 97.200.000,00 95.163.000,00 144.663.000,00 119.212.000,00 75.528.000,00 91.566.000,00 95.680.000,00 158.330.000,00 185.786.000,00 347.483.000,00 148.842.000,00 76.810.000,00 140.225.000,00 94.540.000,00 144.256.000,00 137.415.000,00 105.000.000,00 185.724.000,00 114.525.000,00 79.560.000,00 404.063.000,00 163
No. Uraian Debet 37 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tobololo SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 123.246.000,00 38 Pemb.Talud Penahan Tanah Kel.Tanah Tinggi Barat SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tgl.02 Mei 2019 139.500.000,00 39 Mutasi Bertambah Aset dari Dana Tidak Terduga 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (4.332.271.000,00) 40 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Sangaji Utara. Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 10.150.000,00 41 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Gambesi RT.03/ RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 11.120.000,00 42 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Dufa Dufa Lingk.Ake Sako Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 26.600.000,00 43 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Kalumata RT.19/ RW.10 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 13.050.000,00 44 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Mangga Dua Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 10.400.000,00 45 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Kalumata - SD Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 10.000.000,00 46 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Bula RT.03/ RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 9.660.000,00 47 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembuatan Saluran Primer Kelurahan Tabona RT.09/ RW.05 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 13.050.000,00 48 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembuatan Saluran Primer Kelurahan Kastela RT.03/ RW.02 Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 30.940.000,00 49 Biaya Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Swakelola Pekerjaan Pembuatan Saluran Primer Kelurahan Tanah Tinggi Barat Sesuai SK Walikota No.103/III.3/KT/2019 Tanggal,02 Mei 2019 9.800.000,00 TOTAL 617.580.000,00 VI.4.4.2 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA Surplus dari Pos Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp617.580.000,00 dan Rp1.996.759.503,97. Realisasi Surplus dari Pos Luar Biasa Tahun 2019 tersebut turun sebesar (Rp1.379.179.503,97) atau (69,07%) dibanding Tahun 2018. VI.4.5 SURPLUS/DEFISIT LO Surplus/Defisit - LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp122.192.608.602,05 dan Rp65.009.560.079,62. Realisasi Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2019 tersebut naik sebesar Rp57.183.048.522,43 atau 87,96% dibanding Tahun 2018 164
VI.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2019. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. VI.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp229.908.956.717,01 dan Rp200.951.873.671,90, yang berasal dari Arus Kas Masuk dan Keluar sebagai berikut: VI.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari: VI.5.1.1.1 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Pajak Hotel 4.437.274.112,00 4.203.312.124,00 2. Pajak Restoran 12.899.158.724,00 10.094.984.558,00 3. Pajak Hiburan 3.063.299.779,00 1.940.730.319,00 4. Pajak Reklame 2.126.151.528,00 2.330.318.170,00 5. Pajak Penerangan Jalan 20.248.026.102,00 19.113.077.521,00 6. Pajak Parkir 835.016.300,00 871.949.200,00 7. Pajak Air Tanah 764.546.039,00 839.166.175,00 8. Pajak Mineral Bukan Logam 2.254.092.675,00 2.075.340.361,00 9. Pajak Bumi dan Bangunan 5.479.750.633,00 5.096.990.046,12 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5.889.526.996,00 5.525.390.712,00 JUMLAH 57.996.842.888,00 52.091.259.186,12 VI.5.1.1.2 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari: 165
No Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) I Retribusi Jasa Umum 5.526.639.000,00 4.577.791.150,00 1 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.255.529.000,00 2.999.611.600,00 2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 775.200.000,00 557.400.000,00 3 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1.406.290.000,00 963.120.000,00 4 Retribusi Peneyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 19.200.000,00 7.200.000,00 5 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 70.420.000,00 50.459.550,00 II Retribusi Jasa Usaha 10.734.107.178,00 10.993.201.394,00 1 Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.758.552.188,00 756.368.000,00 2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 7.459.248.090,00 9.001.767.594,00 3 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 7.700.000,00 18.062.000,00 4 Retibusi Terminal 347.176.000,00 269.300.000,00 5 Retribusi Tempat Khusus Parkir 622.600.000,00 390.600.000,00 6 Retibusi Rumah Potong Hewan 168.487.000,00 150.343.000,00 7 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 146.361.900,00 108.933.800,00 8 Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga 223.982.000,00 297.827.000,00 III Retribusi Perijinan Tertentu 1.788.208.132,75 1.409.879.793,00 1 Retibusi Izin Mendirikan Bangunan 1.749.798.132,75 1.378.896.393,00 2 Retribusi Izin Gangguan
3 Retribusi Izin Trayek 20.410.000,00 13.583.400,00 4 Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja 18.000.000,00 17.400.000,00 Asing (IMTA) JUMLAH 18.048.954.310,75 16.980.872.337,00 VI.5.1.1.3 Arus Kas Masuk dari Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.206.784.356,00 dan Rp928.651.667,53. VI.5.1.1.4 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 398.638.889,00
2. Penerimaan Jasa Giro 46.150.339,35 60.565.253,87 3. Pendapatan Bunga 1.983.979.763,25 512.406.653,63 4. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda 3.244.987.412,00 5. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 604.838.363,00 195.850.133,38 6. Angsuran/Cicillan Penjualan rumah 26.960.900,00 7. Dana Non Kapitasi 301.810.000,00 193.650.000,00 8. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah 22.298.056.278,00 2.440.796.637,08 9. Pendapatan Dana BOS (18.178.520.000,00) 166
No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 10. Pendapatan Dana kapitasi (3.858.332.533,62) Jumlah 6.868.569.410,98 3.403.268.677,96 VI.5.1.1.5 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan 5.290.741.689,00 16.884.154.782,00 2. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 6.965.044.743,00 JUMLAH 12.255.786.432,00 16.884.154.782,00 VI.5.1.1.6 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
128.652.150,00 2. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
128.652.150,00 3. Bagi Hasil dari Iuran Tetap Sewa Lahan (Land-Rent) 9.075.200,00 2.687.124,00 4. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 8.141.595.762,00 11.606.078.500,00 5. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 590.155.800,00 701.234.591,00 6. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 22.688.000,00 13.223.994,00 JUMLAH 8.763.514.762,00 12.580.528.509,00 VI.5.1.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp653.094.117.000,00 dan Rp610.569.215.000,00. VI.5.1.1.8 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp122.901.427.638,00 dan Rp109.263.019.267,00. VI.5.1.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian Arus Kas Masuk dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah disetorkan ke Kas 167
Daerah Dana Insentif Daerah selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp44.225.740.000,00 dan Rp28.128.529.000,00. VI.5.1.1.10 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, yang terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. PKB 2. BBNKB 3. PBBKB 300.850.000,00 16.961.353.294,00 7.669.666.268,00 8.190.812.951,00 7.669.666.268,00 8.190.812.951,00 4. P3ABT
23.568.971,00 5. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 7.778.650.818,00 12.795339.617,00 Jumlah 33.581.760.979,00 28.679.387.807,00 VI.5.1.1.11 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Lainnya Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Lainnya yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah merupakan penerimaan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Propinsi Maluku selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. VI.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terdiri dari: VI.5.1.2.1 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pegawai Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp370.296.748.333,00 dan Rp356.996.163.813,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli. VI.5.1.2.2 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Barang Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp320.671.448.569,00 dan Rp286.488.472.928,71. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan 168
perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Ternate. VI.5.1.2.3 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Subsidi Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Subsidi selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.664.000.000,00. VI.5.1.2.4 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Hibah Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp19.829.980.000,00 dan Rp14.567.090.000,00. VI.5.1.2.5 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial Arus Kas Keluar dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.883.758.020,00 dan Rp13.299.676.000,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukkan bagi pemberian bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan. VI.5.1.2.6 Arus Kas Keluar Untuk Bantuan Keuangan Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang diperuntukkan untuk bantuan kepada partai politik untuk Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp744.924.504,00 dan Rp813.109.720,00. VI.5.1.2.7 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Tidak Terduga Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.949.851.000,00 dan Rp4.728.500.100,00. VI.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Ternate kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp(223.513.188.770,75,00) dan Rp(197.173.966.799,14) yang berasal dari Arus Kas Masuk dan Keluar sebagai berikut: 169
VI.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi diperoleh dari penjualan atas peralatan dan mesin yaitu kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat selama Tahun 2019 sebesar Rp398.638.889,00. VI.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terdiri dari: VI.5.2.2.1 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Tanah Arus Kas Keluar dari Perolehan Tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah. Arus Kas Keluar dari Perolehan Tanah Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp13.410.478.426,72 dan Rp9.527.365.000,00. VI.5.2.2.2 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Peralatan dan Mesin Arus Kas Keluar dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin. Arus Kas Keluar dari Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp32.338.148.496,00 dan Rp22.729.958.910,00. VI.5.2.2.3 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Gedung dan Bangunan Arus Kas Keluar dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan. Arus Kas Keluar dari Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018 masing- masing sebesar Rp77.852.294.958,81 dan Rp64.946.759.879,28. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah dan gedung pertokoan/pasar. VI.5.2.2.4 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Arus Kas Keluar dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringandalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Arus Kas Keluar dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengeluaran Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp98.142.571.908,22 dan Rp98.459.487.009,86. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota. 170
VI.5.2.2.5 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa buku dan barang perpustakaan, alat olah raga air dan tanaman hias. Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.168.333.870,00 dan Rp2.113.151.000,00. VI.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas ini untuk Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp5.000.000.000,00) dan (Rp5.000.000.000,00) seluruhnya merupakan penyertaan modal ke BUMD. VI.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Ternate. Arus Kas Bersih dari Aktivitas ini untuk Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp(903.541.493,42) dan Rp(19.411.847.530,36) yang berasal dari Arus Kas Masuk dan Keluar sebagai berikut: VI.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terdiri dari: VI.5.4.1.1 Arus Kas Masuk dari Pengembalian Uang Sitaan Kejaksaan Arus Kas Masuk dari Pengembalian Uang Sitaan Kejaksaan Tahun 2019 dan 2018 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. VI.5.4.1.2 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara sampai dengan akhir tahun. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2019 dan 2018 masing- masing sebesar Rp65.474.808.580,58 dan Rp62.170.514.430,64. 171
VI.5.4.1.3 Arus Kas Masuk dari Saldo UP Tahun Lalu Arus Kas Masuk dari Saldo UP Tahun Lalu merupakan sisa Kas Tunai Tahun sebelumnya di bendahara pengeluaran. Arus Kas Masuk dari Saldo UP Tahun Lalu untuk Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.084.850,00 dan Rp348.261.300,00. VI.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terdiri dari: VI.5.4.2.1 Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019. Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2019 dan 2018 masing- masing sebesar Rp66.380.434.924,00 dan Rp63.220.231.656,00. VI.5.4.2.2 Arus Kas Keluar untuk Saldo Uang Persediaan Tahun Berjalan Arus Kas Keluar untuk Saldo Uang Persediaan Tahun Berjalan ini merupakan sisa kas yang ada pada Bendahara pengeluaran di masing-masing organisasi perangkat daerah, untuk Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.084.850,00. No. SKPD Sisa Kas 2019 Sisa Kas 2018 1 Dinas Pemuda dan Olah Raga
1,000,722.00 2
Dinas Ketahanan Pangan
900,900.00 3
Dinas Kelautan dan Perikanan
183,228.00 JUMLAH
2,084,850.00 VI.5.4.2.3 Arus Kas Keluar untuk Pengembalian Pajak yang Tidak Disetor Arus Kas Keluar untuk Pengembalian Pajak yang Tidak Disetor merupakan belanja langsung yang terdapat didalamnya pajak dan belanja tersebut dikembalikan ke kas daerah, saldo untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp49.583.721,00. VI.5.4.2.4 Arus Kas Keluar untuk Pemindahbukuan Rek Retur di BPDM Arus kas Keluar untuk Pemindahbukuan Rek Retur di BPDM merupakan saldo Rekening Kas Umum Daerah yang mana digunakan untuk menampung SP2D yang belum bisa di lakukan pemindahbukuan akibat dari kesalahan nomor rekening rekanan dan lain-lain. Saldo untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp18.680.977.583,00. 172
VI.5.4.2.5 Arus Kas Keluar untuk Saldo Bendahara Penerima Tahun lalu Arus Kas Keluar untuk Saldo Bendahara Penerimaan Tahun lalu merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan di Organisasi Perangkat Daerah pada tahun lalu, saldo untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah Rp0,00. VI.5.5 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp492.226.452,84 dan Rp(20.633.940.657,60). VI.5.6 SALDO KAS Total Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.911.101.690,82 dan Rp2.541.989.913,24 terdiri dari: No. Uraian Realisasi 2019 (Rp) (audited) Realisasi 2018 (Rp) (audited) 1. Saldo Awal Kas di BUD 5.268.345,49 20.639.209.003,09 2. Saldo Akhir Kas di BUD (1+2) 497.494.798,33 5.268.345,49 3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 28.057.293,00 4. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 353.176.868,00
5. Kas di FKTP 2.320.806.457,16 1.919.568.846,14 6. Kas di Bendahara BOS 28.641.007,32 552.757.298,99 7. Kas Lainnya 710.982.560,01 36.338.129,62 Total Kas 3.916.370.036,31 23.181.198.916,33 VI.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara laporan Operasional dengan Neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada periode pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, Surplus (Defisit) - LO, dampak komulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut ini: No. Laporan Perubahan Ekuitas Saldo 2019 (Rp) (audited) Saldo 2018 (Rp) (audited) Kenaikan (Penurunan) (Rp) % 1. Ekuitas Awal 2.316.339.423.764,80 2.260.268.678.416,23 56.070.745.348,57 2,42 2. Surplus/Defisit-LO 122.192.608.602,05 65.009.560.079,62 57.183.048.522,43 46,80 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (Netto) 5.829.091.993,26 (8.938.814.731,05) 14.767.906.724,31 165,21 4. Ekuitas Akhir 2.445.426.904.860,11 2.316.339.423.764,80 129.087.481.095,31 5,72 173
VI.6.1 VI.6.2 VI.6.3 EKUITAS AWAL Saldo Ekuitas Awal Tahun 2019 sebesar Rp2.316.339.423.764,80, sedangkan Saldo Ekuitas Awal Tahun 2018 (audited) sebesar Rp2.260.268.678.416,23. Saldo Awal Tahun 2019 tersebut naik sebesar Rp56.070.745.348,57 atau 2,42%. Surplus/Defisit - Lo Surplus/Defisit - LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp122.192.608.602,05 dan Rp65.009.560.079,62. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar Dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp5.829.091.993,26 terdiri dari: No. Bukti Uraian Jumlah 00033/JU/1010101/2019 Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin tahun lalu (0.39) 00012/JU/40501/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin akibat dari pergeseran tenis meja yang tadinya di aset tetap lainnya pindah ke peralatan mesin karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah (1,423,126.00) 00010/JU/2120101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat Power Suplay yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 2,860,000.00 00019/JU/213011/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin akibat dari pergeseran tenis meja yang tadinya di aset tetap lainnya pindah ke peralatan mesin karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah (4,805,083.00) 00025/JU/4040501/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin akibat dari pergeseran tenis meja yang tadinya di aset tetap lainnya pindah ke peralatan mesin karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah (1,257,666.00) 00002/JU/401161/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat Power Suplay yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 76,190.00 00013/JU/2100101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat Kabel UPT yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah (7,500,000.00) 00017/JU/1050101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat Kabel UPT yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 1,987,856.00 00019/JU/4030101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 288,750.00 174
No. Bukti Uraian 00020/JU/4010401/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin akibat dari pergeseran Gambar Presiden yang tadinya di aset tetap lainnya pindah ke peralatan mesin karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00024/JU/3070101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00025/JU/10401/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00025/JU/3070101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00026/JU/3070101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat yang tadinya hanya 5 tahun menjadi 7 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00027/JU/3070101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin akibat dari pergeseran Rambu-rambu Lalulintas yang tadinya di aset Gedung dan Bangunan pindah ke peralatan mesin karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00027/JU/4040501/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat Alat Laboratorium yang tadinya hanya 7 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00028/JU/2050101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan akibat dari pergeseran Tambahan Masa Manfaat Gedung dan Bnagunan 00028/JU/3010101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat Alat Laboratorium yang tadinya hanya 5 tahun menjadi 7 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00029/JU/3030101/2019 salah koreksi, harusnya kabel UPT 00030/JU/2090101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat yang tadinya hanya 5 tahun menjadi 7 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00043/JU/10401/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 00012/JU/2180101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan akibat dari pergeseran Tambahan Masa Manfaat Gedung dan Bnagunan 00008/JU/2.01.01.01/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin akibat dari pergeseran Rambu-rambu lalu lintas yang tadinya di aset tetap Gedung dan Bangunan pindah ke peralatan mesin karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah Jumlah 892,918.00 28,696,941.00 (90,942,947.00) (6,979,167.00) (173,878,667.00) 908,714.00 (400.00) (2,264,324.30) 11,039,830.00 (4,005,063.00) 9,958,750.00 (20,260,250.00) (537,000.00) (187,000.00) 175
VI.6.4 No. Bukti Uraian Jumlah 00017/JU/4090101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat Kabel UPT yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 391,082.00 00031/JU/1020101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin akibat dari pergeseran tenis meja yang tadinya di aset tetap lainnya pindah ke peralatan mesin karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 49,043,139.00 00030/JU/411701/2019 salah jurnal hrs tidak masuk ke koreksi ekuitas (874,902.00) 00253/JU/1030101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat yang tadinya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah (52,582,968.00) 00254/JU/1030101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat Alat Laboratorium yang tadinya hanya 7 tahun menjadi 10 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah 4,030,734,684.00 00007/JU/1010101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin akibat dari pergeseran Masa Manfaat yang tadinya hanya 5 tahun menjadi 4 tahun karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah (88,825,197.00) 00022/JU/302011/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan akibat dari pergeseran Gedung MCK yang tadinya di Aset Gedung dan Bangunan pindah ke Janan, Jaringan, dan Irigasi karena adanya perlakuan Permendagri 108 ttg.kodefikasi barang milik daerah (55,684,200.00) 00028/JU/3070101/2019 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat dari Penyerahan Aset Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan 94,732,725.00 00022/JU/4041901/2019 Pelunasan Pajak Hotel Tahun 2018 (340,000.00) 00008/JU/4040502/2019 Pencatatan penyesuaian penyertaan modal pada perusahaan Daerah Tahun 2019 (20,455,406,157.53) 00021/JU/4041901/2019 Koreksi kesalahan pencatata penerimaan lain2 pad 25,990.00 00024/JK/4040501/2019 Koreksi Nilai (Pengurangan Nilai Gedung) Kapitalisasi Bangunan/Gedung 13,478,850.00 00025/JU/4011801/2019 Pengembalian dana keluarahan (20,000.00) Jurnal Koreksi BPK No.11 Koreksi Saldo Bendahara Penerimaan Disperindag Tahun 83,306,744.00 2018 Jurnal Koreksi BPK No.8 Koreksi Saldo Awal Dana Bos 97,699.36 Jurnal Koreksi BPK No.6 Koreksi Nilai Investasi PDAM (183.179.475,91) Jurnal koreksi BPK no 6 Koreksi Nilai Investasi PT Bahari Berkesan 22.287.513.095,03 Jurnal Koreksi BPK No.3 Koreksi Retribusi pasar Tahun 2018 (200,848,055.00) Jurnal Koreksi BPK No.2 Koreksi Piutang Retribusi Pasar 106,115,330.00 Jurnal Koreksi BPK no 25 Koreksi Saldo Bendahara Penerimaan Disperindag Tahun 2018/2017 458.744.355,00 TOTAL 5.829.091.993,26 Ekuitas Akhir Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp2.445.426.904.860,11 sedangkan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2018 (audited) sebesar Rp2.316.339.423.764,80. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2019 tersebut naik sebesar Rp129.087.481.095,31 atau 5,72%. 176