PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 MENJADI UNDANG UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) J A K A R T A JUMAT, 12 JULI 2024 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XXII/2024 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sandy Yudha Pratama Hulu 2. Stefanie Gloria ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Jumat, 12 Juli 2024, Pukul 08.30 - 09.14 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI 1) Saldi Isra (Ketua) 2) M. Guntur Hamzah (Anggota) 3) Arsul Sani (Anggota) PANITERA PENGGANTI Ria Indriyani i MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XXII/2024 PERIHAL
ii Pihak yang Hadir: Pemohon: 1. Sandy Yudha Pratama Hulu 2. Stefanie Gloria Tanda baca dalam risalah: [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.
1 1. KETUA: SALDI ISRA [00:00] Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? 2. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [00:30] Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Yang Mulia dan kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari Para Pemohon dalam Perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sandy Yudha Pratama Hulu yang berkedudukan sebagai Pemohon I dan rekan di sebelah saya. 3. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [00:57] Izin, Yang Mulia, dengan saya Stefanie Gloria selaku Pemohon II dalam perkara a quo. 4. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [01:02] Terima kasih, Yang Mulia. 5. KETUA: SALDI ISRA [01:04] Terima kasih. Pagi ini kami Hakim Panel bertiga akan ... apa namanya ... melaksanakan tugas konstitusional berkait dengan Permohonan ini. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 69 Tahun 2024. Dan hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami akan mendengar atau Mahkamah akan mendengar Pokok-Pokok Permohonan yang Saudara sampaikan, disampaikan pokok-pokoknya saja. Mulai saja dari Legal Standing, kalau yang lain-lain itu sudah standar, nanti kalau ada yang mau dinasihatkan oleh Hakim nanti didengar saja. Legal Standing, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, dan apa yang SIDANG DIBUKA PUKUL 08.30 WIB KETUK PALU 3X
2 menjadi Petitum. Dan nanti kami akan memberikan nasihat kalau perlu dinasihati, gitu. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? 6. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:02] Izin, Yang Mulia. Bila (...) 7. KETUA: SALDI ISRA [02:04] Ini Anda sudah pernah mengajukan permohonan tidak di Mahkamah Konstitusi sebelumnya? 8. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:08] Baru pertama kali, Yang Mulia. 9. KETUA: SALDI ISRA [02:09] Baru pertama, ya. 10. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:10] Siap, Yang Mulia. 11. KETUA: SALDI ISRA [02:11] Silakan. 12. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:12] Izin, Yang Mulia. Nanti kami untuk bergantian untuk membacakan Pokok Permohonannya. 13. KETUA: SALDI ISRA [02:16] Silakan. 14. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:16] Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok Permohonan yang selengkapnya telah kami sampaikan dalam Permohonan tertulis kami. Pada pokoknya, Permohonan kami ini ialah permohonan pengujian materiil Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
3 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau yang selanjutnya akan kami sebut sebagai Undang-Undang Pilkada terhadap Pasal 22E ayat (1), 28D ayat (1), dan 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk identitas Para Pemohon, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, angka 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan. Berikutnya mengenai kualifikasi. Kualifikasi Pemohon I pada pokoknya merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi hukum tata negara. Pemohon I juga merupakan pemilih dalam Pemilu 2024 dan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2024. Bahwa sembari menempuh pendidikan sebagai mahasiswa aktif, Pemohon I juga aktif memimpin beberapa organisasi, dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon I dalam kehidupan riset dan aktivisme yang dilakukan di masa perkuliahan merasa dirugikan dengan adanya Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada yang membatasi Pemohon I untuk mendengar dan menguji secara kritis gagasan para calon pemimpin daerah, dimana Pemohon I berasal maupun di tempat Pemohon I menempuh pendidikan tinggi saat ini. Berikutnya kualifikasi Pemohon II pada pokoknya merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswi aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pemohon II juga merupakan pemilih dalam Pemilu 2024 dan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2024. Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada karena Pemohon II melihat potensi tertutupnya informasi mengenai gagasan para calon pemimpin dalam ruang dialog akademis yang akan berpengaruh terhadap pilihan Pemohon II sebagai pemilih pemula dalam Pilkada 2024. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum orang perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Berikutnya untuk kerugian konstitusional angka 6 dan angka 7 huruf a dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa terdapat 2 kerugian secara potensial yang dialami Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada yang diujikan pada Permohonan a quo. Pertama. Bahwa pada ... bahwa dalam Pemiliu Tahun 2024 yang lalu, telah banyak ditemukan pelaksaan diskusi publik, forum akademis, bahkan debat antarpasangan capres/cawapres, serta antarcaleg di
4 perguruan tinggi. Bahkan penyelenggaraan kegiatan tersebut mendapat atensi besar dari pihak pengelola kampus, serta animo dari para mahasiswa. Beberapa di antaranya dianggap dibacakan. Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada tetap dijalankan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, maka Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat lagi turut serta dalam menguji ketajaman para calon kepala daerah mengenai visi misi, serta gagasan secara mendalam, kritis, dan akademis di dalam perguruan tinggi. Para Pemohon juga akan kehilangan satu cara yang paling baik dalam menentukan pilihan dalam pilkada mendatang. Dengan demikian, maka secara nyata hal ini telah merugikan hak Para Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) konstitusi. Kedua. Bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa yang menggeluti, bahkan mengambil mata kuliah pemilihan umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Para Pemohon menyadari bahwa para calon pemimpin bangsa harus diuji kemampuannya oleh seluruh kalangan, termasuk para kalangan akademisi yang ada di perguruan tinggi. Dengan keberlakuan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada, Para Pemohon dirugikan atas ketidakpastian hukum yang terjadi dalam rezim hukum pilkada yang masih melarang pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana ... sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, terlebih setelah rezim hukum pemilu yang telah memperbolehkan hal tersebut. Masuk pada bagian Posita atau Pokok-Pokok Permohonan, Yang Mulia. Bagian A. Pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam rezim pemilihan umum harus dijalankan dalam pemilihan kepala daerah. Pertama. Koherensi pengaturan pemilihan kepala daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Bahwa dalam perkembangan hukum saat ini, perkembangan penafsiran Mahkamah selalu menekankan mengenai tidak adanya perbedaan antara rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu dan pilkada seperti yang termaktub dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam hal ini, Mahkamah terus berpendirian bahwa tidak boleh lagi ada pembedaan secara ekstrim antara rezim pengaturan dan paradigma pemilihan umum dengan rezim pengaturan dan paradigma pemilihan kepala daerah. Angka 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, maka Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI
5 1945, khususnya mengenai asas adil dalam hal pengaturan pemilu dan pilkada yang tidak dapat terjadi dengan keberlakuan pasal a quo. Dengan demikian, maka diperlukan suatu konsistensi untuk melakukan koherensi antara rezim pengaturan pemilu dan pilkada, sehingga tidak akan timbul kerancuan dan perbedaan ekstrem diantara keduanya seperti yang terjadi sebelumnya. Kedua. Pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi harus diperlakukan pula dalam pilkada seperti yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan 128/PUU-XXI/2023. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terdapat perubahan pengaturan mengenai izin menyelenggarakan kampanye di tempat pendidikan. Hal tersebut dapat ditemukan secara jelas bahwa pascaputusan a quo, ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu diubah, sehingga selengkapnya dianggap dibacakan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sejatinya telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023. Penguatan ini secara jelas menekankan bahwa kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan a quo yang dalam bagian [3.14] dianggap dibacakan. Bahwa dengan uraian dalil Permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pilkada sejatinya bertentangan dengan asas kepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sebab berdasarkan perkembangan hukum dan penafsiran Mahkamah mengenai tidak adanya rezim pemilu dengan pilkada, maka sudah selayaknya ada koherensi dalam pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam rezim pengaturan pemilu untuk diberlakukan sama di rezim pengaturan pilkada. 15. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [09:55] Izin melanjutkan ke bagian B, Yang Mulia. 16. KETUA: SALDI ISRA [09:56] Silakan.
6 17. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [09:57] Terkait diferensiasi perguruan tinggi dengan tahap lembaga pendidikan lainnya, dalam hal ini Para Pemohon menilai diperlukan suatu ruang akademis untuk menjadi penyeimbang dan juga penguji gagasan yang ditawarkan pada kandidat dalam kampanye sebagai politik praktis. Hal ini sejalan dengan pandangan Michel Foucault dalam teori postmodernisme yang menyatakan bahwa politik kekuasaan tidak akan dapat sepenuhnya dipisahkan dari ilmu pengetahuan, justru melalui pengetahuanlah kebijakan politik tersebut dapat diuji. 18. KETUA: SALDI ISRA [10:30] Itu di halaman berapa yang Anda sebutkan sebentar ini? 19. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [10:33] Sebentar, Yang Mulia, izin. 20. KETUA: SALDI ISRA [10:35] Oke, poin 8, ya? Terus halaman 21, silakan lanjut. 21. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [10:39] Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan. Bahwa hadirnya ruang akademik dalam proses kampanye menantang adanya instalasi reformulasi kampanye yang bukan sekadar bernarasi provokatif, melainkan mengeksaminasi ide, gagasan, dan juga moralitas yang benar-benar sejalan dengan kepentingan publik. Bahwa peran, fungsi, dan tujuan tersebut hanya menjadi tepat apabila dibebankan kepada perguruan tinggi yang secara hierarkis memanglah berada pada jenjang terakhir dalam sistem pendidikan nasional dan memiliki kekhususannya tersendiri. Bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi yang mana dalam hal ini perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi. Bawasannya, Undang-Undang Perguruan Tinggi turut menyatakan pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional dan merupakan garda terdepan dalam pengembangan kehidupan berbangsa di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta yang menyatakan bahwasannya perguruan tinggi merupakan tempat pertemuan antara ilmu dan realitas sebagai sumber menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab. Bahwa apabila kita mengutip pandangan Dr. Hamdan Zoelva, perguruan tinggi
7 merupakan arena penyemaian wadah chandra dimuka untuk menghasilkan generasi yang lebih baik. Lebih lanjut, beliau turut menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab masalah politik. Justru dalam hal ini, perguruan tinggi dengan para individu hebat yang bertumbuh di dalamnya memiliki kewajiban moral untuk turut mengawal, mengawasi, dan juga mengevaluasi jalannya demokrasi karena dianggap telah memiliki pemahaman politik yang mumpuni. Bahwa keterlibatan aktif perguruan tinggi dan sivitas akademiknya akan menghadirkan panggung kampanye politik yang kaya akan substansi berbasis data dan juga kebenaran ilmiah, mengingat perguruan tinggi sudah lama ditahbiskan sebagai tempat berkumpulnya agen-agen intelektual. Aktor-aktor inilah yang mampu dan dibutuhkan untuk menghadirkan pengujian yang paling layak, yang selama ini seringkali diambil alih oleh aktor non-akademik, sehingga banyak melahirkan narasi kampanye yang justru bersifat non-konstruktif. Bahwasanya di dalam praktik, kami pun mengamini kampanye sering dijadikan ajang untuk menyampaikan narasi yang bersifat destruktif, seperti politik identitas, primordialisme, fitnah, dan juga sensasi semata. Dengan demikian, Para Pemohon mengamini perlu adanya kesiapan dari penerimaan narasi tersebut agar kampanye tidak malah menimbulkan polarisasi. Bahwasanya secara psikologis dan moral, para ahli menyatakan pertumbuhan psikologi dan moral paling dinamis terjadi pada masa-masa pendidikan tinggi karena adanya paparan ide dan otonomi yang luas. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dimana mahasiswa diposisikan sebagai insan dewasa yang telah memiliki kesadaran sendiri dalam pengembangan potensi dirinya. Pun apabila kita melihat dalam rekam jejak historis Indonesia, secara khusus mahasiswa telah memegang peran sentral dalam menginisiasi perubahan-perubahan substansial yang berkorelasi pada perbaikan bangsa Indonesia. Dengan demikian, perguruan tinggi dan para sivitas akademiknya telah memiliki kesiapan secara kognitif, psikologi, dan moral, sehingga dapat mengemban peran lebih dalam mewujudkan perbaikan ketatanegaraan bangsa, terkhususnya dalam konteks politik, tanpa terkontaminasi potensi pengaruh negatif dari kampanye itu sendiri. Hal ini bukan untuk memolitisasi perguruan tinggi, namun justru untuk memberdayakan perguruan tinggi sebagai institusi demokrasi yang netral dalam ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menguji dan melahirkan calon pemimpin yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian, izin untuk masuk ke dalam bagian C, terkait permohonan provisi, Yang Mulia.
8 22. KETUA: SALDI ISRA [14:21] Silakan. 23. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [14:22] Bahwasanya Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan lini masa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Dalam peraturan a quo, tahapan pelaksanaan kampanye akan dimulai pada tanggal 25 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 23 November 2024. Bahwa dengan demikian, dibutuhkan kepastian hukum mengenai aturan pelaksanaan kampanye sebelum tanggal 25 September 2024, sehingga apabila Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengabulkan permohonan prioritas ini, maka setidaknya terdapat tiga jaminan yang dapat diberikan, yakni yang pertama, memastikan semangat koherensi pengaturan hukum pemilu dengan pilkada. Yang kedua, memastikan bahwa pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 dapat menguji kemampuan dan kematangan calon pemimpin melalui uji publik di dalam perguruan tinggi. Dan yang ketiga, memastikan bahwa para calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang akan berkompetisi dalam konstelasi Pilkada Serentak 2024 dapat segera mempersiapkan visi, misi, serta gagasan mereka dengan baik untuk dapat diuji oleh kalangan akademis di perguruan tinggi. 24. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [15:45] Izin melanjutkan di bagian Petitum, Yang Mulia. 25. KETUA: SALDI ISRA [15:48] Silakan. 26. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [15:49] Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam Permohonan Provisi.
9 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya. 2. Memberikan prioritas perkara terhadap perkara a quo atau setidak-tidaknya memutus perkara sebelum tahapan pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Dalam Pokok Permohonan. 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sepanjang Frasa tempat pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu'. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih. 27. KETUA: SALDI ISRA [17:28] Terima Kasih, Pemohon. Ini Saudara semester berapa ini ... apa ... kuliahnya sekarang? 28. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [17:35] Mohon izin, Yang Mulia. Kalau saya semester 6 dan Stephanie di semester 4, Yang Mulia. 29. KETUA: SALDI ISRA [17:41] Siapa yang mengajar hukum pemilunya?
10 30. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [17:43] Ibu Titi Anggraini, Yang Mulia. 31. KETUA: SALDI ISRA [17:46] Jangan-jangan yang bikin ini Ibu Titi, ya? 32. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [17:48] Bukan, Yang Mulia. Kami, Yang Mulia. 33. KETUA: SALDI ISRA [17:50] Oh, ya, tapi di-advise Ibu Titilah, ya, begitu, ya? 34. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [17:51] Pasti, Yang Mulia. 35. KETUA: SALDI ISRA [17:53] Itu satu. Yang kedua, kalau sudah ada kata seluruh jadi dalilnya satu aja, seluruh dalil-dalil kan, jadi bikin seluruh dalil atau dalil-dalil, gitu. Ini koreksi sedikit saja. Tapi ini untuk yang baru pertama mengajukan Permohonan, ini patut diapresiasi, ya, Permohonan ini, terlepas dari substansinya, tapi dari cara mengemukakan, menyusun, dan segala macamnya sudah kayak orang berpengalaman lama. Makanya saya tanya tadi, siapa yang meng-advise Anda ini bikin Permohonan ini. Terlepas dari itu, nah sekarang Anda dengarkan, giliran kami untuk memberikan nasihat. Kalau bisa dicatat, silakan. Tapi kalau tidak, nanti mungkin agak beberapa jam setelah sidang ini, Anda bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi, akan ada rekaman persidangan di YouTube Mahkamah Konstitusi, sekaligus akan ada Risalah ini. Jadi, kalau tidak bisa tercatat dengan baik, nanti diulang lagi persidangan itu, sehingga tahu apa yang dinasihatkan oleh Majelis Panel. Dan nasihat ini tidak mengikat, ya. Kalau Anda mau ikut, silakan. Tidak, juga tidak apa-apa. Kami harus melakukan ini karena ketentuan hukum acaranya begitu. Nah, itulah bedanya dengan perkara-perkara privat, ya, di pengadilan biasa yang tidak boleh dinasihati pemohon, Kalau dinasihati pemohon akan dianggap berpihak. Tapi karena ini pengujian norma yang bersifat erga omnes nanti, nah itu makanya nasihat diperlukan. Paham, ya?
11 36. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [19:24] Paham, Yang Mulia. 37. KETUA: SALDI ISRA [19:25] Oke. Pertama, nasihat akan diberikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. M. Guntur Hamzah. Dipersilakan, Yang Mulia. 38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:31] Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra. Dan mohon izin, Pak Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani untuk lebih dulu. Nah, ini Saudara Pemohon, ya, jadi Para Pemohon karena berdua ini. 39. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [19:53] Siap, Yang Mulia. 40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:56] Nah, pertama tentu saya mengapresiasi, ya ... apa namanya ... berkait dengan ikhtiar Saudara dan langsung ... apa ... mengajukan Permohonan, meskipun sekarang masih posisi mahasiswa, ya. Mahasiswa UI Fakultas Hukum, ya? 41. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [20:12] Benar, Yang Mulia. 42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:13] Oke, dan ini lagi Anda tampil dengan tanpa kuasa hukum. 43. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [20:15] Benar, Yang Mulia. 44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:15] Apa pertimbangannya enggak menggunakan kuasa hukum?
12 45. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [20:21] Izin, Yang Mulia. Kami tidak menggunakan kuasa hukum karena memang kami ingin langsung berperkara di Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak konstitusional kami, Yang Mulia. 46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:32] Inilah yang namanya learning by doing, ya? 47. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [20:34] Benar, Yang Mulia. 48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:35] Jadi, ya, bagus sekali dan mungkin sejalan dengan konsep merdeka belajar ini, ya? 49. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [20:40] Siap, Yang Mulia. 50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:41] Langsung belajar. Kemudian ini, apakah ini bagian dari tugas mata kuliah (...) 51. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [20:47] Tidak, Yang Mulia. 52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:48] Tertentu? Ndak? 53. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [20:49] Tidak, Yang Mulia. 54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:50] Oh, bukan bagian dari tugas mata kuliah, ya?
13 55. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [20:52] Bukan, Yang Mulia. 56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:53] Ya, jadi karena ada kan mata kuliah hukum konstitusi, hukum acara MK. Nah, jangan ini bagian dari tugas, gitu, harus diajukan, tapi ini bukan, ya? 57. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [21:04] Bukan, Yang Mulia. 58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:05] Oke, baik kalau gitu. Nah, saya ingin tanya dulu. Kan Saudara sudah tahu tadi bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65, 128. Ini kalau menyangkut Legal Standing, saya lihat sudah ... apa namanya ... sudah bagus paparannya. Kewenangan Mahkamah. Saya langsung saja ke soal substansi. Nah, apakah Saudara Pemohon ini, Sandy Yudha Pratama Hulu, ya, dengan Stefanie Gloria? 59. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [21:38] Benar, Yang Mulia. 60. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [21:38] Betul, Yang Mulia. 61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:39] Ini kan sudah tahu ini ada putusan MK. Apakah kekhawatiran Saudara, kenapa Anda mau menguji lagi Undang-Undang Pilkada ini? Padahal putusan MK sudah jelas di Putusan 65, khusus 128, bahwa itu untuk kampanye itu, ya, untuk di perguruan tinggi dibolehkan. Ya, sepanjang kan ada. Nah, apa ini? Apakah Saudara khawatir, gitu, bahwa penyelenggara dalam hal ini KPU atau Bawaslu nanti akan tidak sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah? Padahal Saudara juga tadi menyebutkan bahwa rezim pemilu itu, pilkada itu sudah masuk bagian dari rezim pemilu. Tapi kenapa masih harus diajukan lagi ini?
14 62. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [22:32] Ya, mohon izin, Yang Mulia, untuk menjawab. Benar, Yang Mulia, memang kami ada rasa kekhawatiran terkait hal tersebut karena seperti yang telah kami sampaikan dalam Permohonan kami juga, masih ada beberapa pihak yang masih tidak mengoherensikan antara pengaturan pemilu dan pilkada dan Putusan 65 dan 128 tersebut (...) 63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:52] Nah itu, kalimat Anda tadi itu, itu mestinya masuk dalam Permohonan Saudara itu. 64. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [22:59] Siap, Yang Mulia. 65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:00] Ya, pertama ada kekhawatiran, ya, ada pandangan dari sebagian masyarakat yang masih tidak melihat kekoherensiannya, kan gitu. 66. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [23.05] Benar. 67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:05] Sehingga inilah yang membuat, ya, Saudara ingin untuk memastikan kan, memastikan bahwa apa yang sudah diputus oleh Mahkamah itu karena itu yang kaitannya dengan pemilu, yang pemilu yang dimaksud sebelumnya itu adalah pemilihan umum presiden, legislatif, ya. Nah, sekarang ini pemilihan umum, pilkada, meskipun Mahkamah sudah memasukkan, tetapi masih ada kekhawatiran soal itu. Sehingga untuk memastikan. Nah, itu tadi Saudara sudah mengatakan kalimat, makanya saya ini sebetulnya mau melihat apakah Saudara yang membuat betul ini Permohonan. Ternyata, ya, dengan tune in begini berarti saya sudah yakin Saudara berdua ini yang membuat Permohonan ini. 68. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [23:53] Terima kasih, Yang Mulia.
15 69. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:55] Kemudian ... nah, kemudian saya perlu tambahkan di Permohonan Saudara, baiknya, ya, meskipun ini tidak mengikat, baiknya itu dibuatkan tabel, ya, putusan, ya, yang sebelumnya 128 dengan apa yang kaitannya dengan sekarang Undang-Undang Pilkada yang existing ini. Sehingga nanti kan akan kelihatan nih perbedaannya di sini kan dan ini yang harus di ... apa namanya ... dianu lagi ... di-update sesuai dengan putusan Mahkamah sebelumnya. Jadi, buatkan saja tabel kalau memang Anda berkenan, supaya memudahkan orang yang akan nanti membaca, di mana letak perbedaannya ini, ya. Meskipun nanti ujungnya nanti kan akan sama, kalau menurut harapan Pemohon kan begitu, ya. Oke. Tapi meskipun ada catatan sedikit juga, tidak ... tidak sama persis, ya. Kemudian, nah nanti juga tentu Saudara berharap sebetulnya mutatis-mutandis, ya. Tetapi nah ini, saya ingin tanya, kalau di Putusan Mahkamah 128 itu kan mencakup juga rumah ibadah, sementara Anda tidak singgung-singgung soal itu. Apa nih? Ada reasoning enggak kenapa tidak memasukkan itu? 70. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [25:12] Izin, Yang Mulia. 71. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:12] Ya. 72. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [25:13] Memang kami hanya memfokuskan khusus di perguruan tinggi. Karena yang pertama kami memang berasal dari perguruan tinggi dan terlebih di legal standing tadi, Yang Mulia, kami aktif di organisasi yang mungkin nanti akan menghadirkan calon kepala daerah untuk diuji gagasannya di kampus, Yang Mulia. Kenapa tidak di rumah ibadah? Karena menurut kami tidak ada kedudukan hukum kami untuk menguji hal tersebut, Yang Mulia. 73. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:38] Ya, ya. Kalau begitu ini saran saja, Anda bisa mengatakan nanti sedikit di situ satu paragraf, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi, ya, kalau apa ... membaca secara keseluruhan, termasuk dalamnya rumah ibadah, namun kami tidak ... apa namanya ... tidak me ... apa ... tidak fokus terhadap rumah ibadah ini karena, ya, fokus kami hanya soal ini. Sehingga artinya, itu sudah dipertimbangkan, ya? Intinya kita mau
16 melihat bahwa Saudara sudah mempertimbangkan soal rumah ibadah, tidak menghilangkan begitu saja, tetapi itu ada dalam putusan Mahkamah, tetapi itu bukan menjadi fokus perhatian Saudara, kan begitu, ya. Tidak ada persoalan dengan soal-soal seperti itu, kan gitu, ya. Nah, itu sedikit menambahkan satu paragraf kalau sekiranya Anda berkenan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian, ini yang menarik ini. Saya melihat ini Saudara banyak membaca, ya, cuma saja membacanya ini tolong Saudara sebutkan sumbernya karena ini Permohonan, biar kita Hakim ini bisa menelusuri sumber-sumber bacaan. Saya melihat banyak sekali ini, mulai dari Michel Foucault, dalam teori postmodernismenya, ini belum dicantumkan sumbernya. Ada posttruth, apa ... ada Richard Brunetti, ada Pollock dan Thomson, ada apa ... Leslie dan Brumley dalam teori apa ... chikering's seven vectors of college student development, ya, ada William Perry dalam theory state of cognitive development. Cuma, ya, cantumkan anunya, ya, sumber-sumbernya, supaya itu juga nanti bisa di-tracing oleh adik-adik mahasiswa yang lain atau teman-teman Anda supaya bisa ... ya, ini kan namanya forum untuk sharing knowledge, gitu, ya, sehingga teman-teman Anda yang lain juga bisa memastikan bahwa itu memang sumbernya sudah sesuai. Meskipun bagi Mahkamah tidak wajib nanti akan mencantumkan sumbernya, kan gitu, tapi yang penting sudah di ... Saudara sudah mencantumkan karena nanti akan muncul nanti di ... apa namanya ... duduk perkara Permohonan Saudara ini kan, sehingga akuntabilitas akademiknya ... apa namanya ... bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Saya kira itu catatan saya untuk perbaikan-perbaikan. Dan yang terakhir, Anda kan minta putusan provisi, ya. Putusan untuk perkara ini dipercepat, ya. Nah, tolong ini dijelaskan, kemukakan apa yang menjadi, ya, handicap kalau sekiranya ini tidak diputus cepat? Dan kapan sebaiknya ini putusan diselesaikan? Kemukakan dalam anunya, pertimbangannya. Jadi, ada paragraf dalam Posita berbicara tentang urgensi terkait dengan ... ini bagian dari Alasan-Alasan Permohonan, ya. Urgensi kenapa Saudara minta ini supaya dipercepat? Apa reasoning-nya? Ya, dan apa dampaknya kalau ini tidak diputus cepat? Kan gitu. Serta kapan Saudara mintakan ini diputus cepat? Termasuk apakah perlu putusan ini tanpa perlu Panel ... apa ... Pleno? Kemukakan saja, ya, "Ini enggak perlu di-Pleno karena ini sudah ini, sehingga Mahkamah mohon ini supaya cepat diputus sebagaimana kehendak, keinginan Pemohon." Kan gitu. Jadi, kemukakan misalnya, "Ini enggak perlu di-Plenokan," gitu, "Karena ini sudah terang-benderang." Kan begitu, ya. Ini umpama. Ini contoh-contoh. Supaya kita nanti baca perbaikan permohonan Saudara, "Wah, ini betul-betul ini. Urgent banget ini kan. Ini bahkan Pemohon pun minta tidak perlu dilakukan apa ... Sidang Pleno karena kalau Sidang Pleno akan panjang dan tentu akan momentumnya hilang." Kan begitu. Itu semua diungkapkan, dielaborasi saja semua karena
17 Saudara yang bermohon, kan gitu. Soal nanti ... apa namanya ... bagaimana-bagaimananya, itu nanti Mahkamah akan mempertimbangkan, Hakim mempertimbangkan, karena tentu melalui Yang Mulia Ketua ... Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi, tentu akan menyampaikan ini ke Mahkamah apa ... ke RPH, ya, Hakim, sembilan Hakim. Jadi, sehingga itu sudah terang-benderang semua apa-apa yang Saudara ingin, kenapa harus putusan ini harus dipercepat, kan gitu. Saya kira Anda sudah tahu reasoning-nya kenapa dipercepat, cuma bagaimana ini supaya Mahkamah, "Oh, ya. Ini betul-betul ini, bahkan minta tidak perlu di-Plenokan." Kan gitu. Nah, itu contoh-contoh. Karena kalau di-Plenokan akan panjang, akan sidang lagi, akan apa ... akhirnya momentumnya lewat, kan gitu, ya, dan tidak sesuai dengan harapan Saudara. Nah, oleh karena itu, ya, silakan, kalau Anda bersetuju dengan apa yang saya pikirkan, kan gitu, tapi kalau tidak juga ndak apa-apa. Itu bagian dari ... apa namanya ... hak Saudara selaku Pemohon. Tapi, overall saya pikir ini sudah cukup bagus. Demikian dari saya, Yang Mulia, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih. 74. KETUA: SALDI ISRA [31:23] Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dipersilakan, Yang Mulia. 75. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:30] Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Guntur Hamzah. Dan yang saya hormati, Saudara Pemohon. Yang satu, angkatan 20 apa ... tahun 2021. Yang satu, tahun 2022, ya? 76. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [31:54] Betul, Yang Mulia. 77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:55] Itu ketahuan dari apa ... nomor (...) 78. PEMOHON: STEFANIE GLORIA [31:58] Pokok mahasiswa.
18 79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:59] Pokok mahasiswanya, ya. Saya juga hafal nomor pokok mahasiswa saya itu, 82000149 itu, ya. Cuma kalau dulu depannya 05 itu tanda fakultas hukum, itu, ya. Ini kok enggak ada, ya, sekarang, ya? 80. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [32:16] Ada 06, Yang Mulia. 81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:17] Oh, 06, sudah bergeser, gitu. 82. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [32:19] Ya, Yang Mulia. 83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:19] Siapa itu yang menggeser itu? Oke, ya. Ya, ini kalau ibarat paper, kalau saya dosennya, karena saya belum profesor, gitu, ya, paling tidak ini saya kasih nilai B+ atau A-, gitu. Nah, karena itu kalau tadi penasihatan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi dan Anggota Panel Prof. Guntur, ya, penasihatannya ini agar supaya ini nilainya bisa jadi A atau A+, begitu, ya. Enggak tahu di sini ada A+ apa enggak sekarang, ya. Nah, saya melihat secara keseluruhan, overall sudah bagus, ya. Barangkali karena ini nanti bisa jadi model ... model permohonan, maka tentu meskipun sekali lagi bukan kewajiban ... bukan wajib, ya, tapi sunah ini, ya, untuk perbaikan. Ada baiknya juga barangkali dipertimbangkan oleh Pemohon untuk apa ... yang disampaikan oleh Para Yang Mulia Anggota apa ... Majelis Panel ini untuk diakomodasikan dalam perbaikan itu nanti. Nah, dari saya yang pertama soal Kewenangan. Saya lihat sudah cukup bagus, hanya barangkali belum merujuk PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Acara ... Beracara di Mahkamah Konstitusi, ya. Barangkali itu bisa ditambahkan sedikit, meskipun ini juga sudah cukup jelas. Nah, yang kedua karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, saya ingin me-challenge supaya Saudara sebagai Pemohon barangkali tidak ditanggapi, tetapi dipikirkan, ya. Kan tesis dari Permohonan ini karena adanya larangan untuk kampanye di kampus, maka para mahasiswa itu kan menjadikan tidak bisa mengetahui secara utuh, secara komprehensif, begitu, ya. Bahkan juga
19 melakukan challenge terhadap visi dan misi dari calon kepala daerah, ya, dan tentu juga tidak bisa memberikan masukan. Itu kira-kira kan yang saya tangkap dari Permohonan Saudara, kan seperti itu? Nah, apa, ya, begitu pertanyaannya, ya? Karena ketentuan tentang larangan kampanye ini, ini kan berlaku begitu masa kampanye itu masuk atau paling tidak begitu ditetapkan sebagai calon, ya. Tapi kan kita semua tahu bahwa sebelum menjadi calon, ya, ini juga kita sudah mengetahui juga siapa-siapa kira-kira orang yang akan tampil di pilkada. Kita sebutlah, misalnya pilkada ... Pilgub Jakartalah, sudah kira-kira terenduskan siapa-siapa calonnya. Ada Pak Anies, Pak Ahok, Pak Kaesang, Pak Heru Budi, Pak Ridwan Kamil ... apa ... masih istikharah antara DKI Jakarta atau Jawa Barat, begitu, kan? Di Jawa Timur ada Bu Khofifah, belum jelas siapa lawannya. Di Jawa Tengah ada Pak Ahmad Luthfi, Gus Taj Yasin, disebut-sebut juga Mas Kaesang, dan lain sebagainya, gitu, kan. Nah, kampus, mahasiswa, kan selama belum ditetapkan, sekarang ini sudah bisa mengundang, ya, bisa mengundang kalau nanti benar, ya, mendapat dukungan yang cukup dari partai politik untuk menjadi calon kepala daerah, ya, kemudian ditetapkan, mah ini memang pakai if clause gitu, ya. Anda mau apa? Gitu lho. Atau kalau yang pernah menjabat, apa yang mau Anda kerjakan lagi? Artinya tidak tertutup, gitu lho, mahasiswa itu atau teman-teman yang ada di kampus untuk mendengarkan, memberikan masukan, bahkan me-challenge, gitu, ya, bahkan lebih bebas karena belum ditetapkan jadi calon dan belum memasuki masa kampanye. Nah, coba! Karena itu menurut saya harus di Permohonan, kenapa kok mesti, ini. Ini terlepas dari tadi putusan yang Saudara sebut dalam Permohonan dan tadi juga di ... apa ... tekankan juga oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ya. Jadi, kenapa kok mesti perlu ini, gitu lho? Padahal kan sebelum masa kampanye juga bisa kita menyampaikan masukan, ya. Jadi, dari saya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua Panel, agar kemudian Mahkamah juga melihatnya sekali lagi itu tadi apa ... lebih yakinlah. Karena Permohonan Saudara Pemohon ini sangat argumentatif mencakup banyak hal, gitu, ya, supaya nilainya itu juga jadi A+ itu tadi. Terima kasih. 84. KETUA: SALDI ISRA [37:50] Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Nah, ini sedikit saja dari saya, ya. Meskipun tadi sudah disampaikan bahwa ... apa namanya ... Permohonan ini sudah bagus, tapi ini memang beberapa hal harus dipikirkan juga untuk ditambah. Satu, coba diperhatikan, ya, tentang Kewenangan Mahkamah itu, apakah sudah mengutip Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur soal kewenangan Mahkamah Konstitusi? Satu.
20 Yang kedua, itu kan ada juga ... apa namanya ... peraturan internal di Mahkamah Konstitusi yang menyangkut hukum acara, PMK tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dalam pengujian undang-undang. Coba dilihat, itu belum dimasukkan. Supaya nanti kelihatan kewenangan itu, mulai dari konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ... apa ... Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi, nah, itu ditambahkan, ya. Jadi supaya menjadi lebih lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini karena Anda sudah bikinnya dinilai bagus, ya, untuk lebih bagus lagi, itu dasar pengujian kan Pasal 22E ayat (1), Pasal 20 ... 28D ayat (1), lalu Pasal 28C ayat (1), mestinya 22E ayat (1), 28C dulu, baru 28D, gitu, ya, supaya sinkron. Nah, yang ketiga. Ini supaya kelihatan Permohonannya lebih manis yang dibuat oleh mahasiswa, itu kalau kutipan-kutipan murni itu dijadikan satu spasi, misalnya kutipan pasal yang dipisahkan dari paragraf induknya, ya, kutipan putusan, pendapat-pendapat, dan segala macam, ini banyak sekali ini. Jadi spasinya sama, supaya kelihatan ... apa namanya ... lebih bagus, ya, itu coba diperbaiki yang itu. Nah, yang paling penting, ini yang belum kelihatan, Anda mengutip Pasal 22E ayat (1), tapi belum ada penegasan mengapa Pasal 22E ayat (1) itu juga berlaku untuk pilkada, padahal itu untuk pemilu, sekalipun sudah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang tajam katanya, tapi itu enggak terlalu tepat kalimatnya. Kalau dibaca putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak membedakan lagi antara pemilu dan pilkada. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada lagi perbedaan yang tajam, berarti masih ada perbedaannya, tapi tidak tajam. Nah itu, ya. Coba nanti dilihat, supaya nanti argumentasi yang dibangun itu menjadi mudah dipahami oleh kami Hakim dan ketika kami menyampaikan ini di Rapat Permusyawaratan Hakim menjadi lebih kuat kami menjelaskannya. Karena setelah kita ini, Anda nanti melakukan perbaikan, kami yang akan berhadapan dengan enam Hakim Konstitusi yang lain dalam Rapat Permusyawaratan Hakim menyampaikan Permohonan ini. Terakhir, tolong dipertajam lagi. Mengapa? Satu, pasal yang Anda uji ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), penajaman. Yang kedua, mengapa bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1)? Mengapa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Walaupun sudah diuraikan, tapi perlu penegasan-penegasan. Nah, itu saja yang Saudara pertimbangkan untuk dilakukan perbaikan, kalau Anda merasa perlu melakukan perbaikan. Ada komentar? Satu/dua komentar, silakan.
21 85. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [42:00] Siap, Yang Mulia. Terima kasih atas tanggapan dan nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia. Kami akan memperdalam Permohonan kami dan kami akan memperbaiki segera sesuai dengan ketentuan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 86. KETUA: SALDI ISRA [42:16] Terima kasih. Jadi gini, kalau Anda mau memperbaiki, itu sesuai dengan ketentuan hukum acara, itu ada kesempatan untuk memperbaiki dalam waktu paling lama 14 hari mulai hari ini, dihitung hari ini. Artinya, kalau mau memperbaiki, perbaikan tersebut sudah masuk ke Mahkamah paling lambat Kamis, 25 Juli 2024. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB. Itu batasnya. Tapi karena Anda mengajukan provisi, ya, kalau bisa diperbaiki akhir pekan ini, Senin Anda sudah bisa serahkan ke kami, bisa Sidang Perbaikan Permohonannya dipercepat, ya. 87. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [43:05] Siap, Yang Mulia. 88. KETUA: SALDI ISRA [43:06] Nah, itu jadi Anda menyatakan ada urgensinya karena ini tahapan jalan terus, nah sikap Anda harus juga menunjukkan itu, jangan nunggu 14 hari, begitu. 89. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [43:12] Siap, Yang Mulia. 90. KETUA: SALDI ISRA [43:13] Ya? 91. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [43:14] Siap, Yang Mulia.
SIDANG DITUTUP PUKUL 09.14 WIB 22 92. KETUA: SALDI ISRA [43:15] Oke. Jadi itu dicatat betul, Kamis, 25 Juli 2024, berkas Perbaikan Permohonan, baik berupa hard copy serta soft copy sudah diterima Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB. 93. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [43:27] Siap, Yang Mulia. 94. KETUA: SALDI ISRA [43:28] Cukup, ya? 95. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [43:29] Cukup, Yang Mulia. 96. KETUA: SALDI ISRA [43:30] Oke, terima kasih. 97. PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [43:31] Terima kasih, Yang Mulia. 98. KETUA: SALDI ISRA [43:33] Cukup. Dengan demikain, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Jakarta, 12 Juli 2024 Plt. Panitera, Muhidin KETUK PALU 3X