ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PENERAPAN PIDANA MATI PASCA PUTUSAN HAKIM (Skripsi) MUHAMMAD FAKHRIE SYAH SYAMSIR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019
ABSTRAK ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PENERAPAN PIDANA MATI PASCA PUTUSAN HAKIM Oleh MUHAMMAD FAKHRIE SYAH SYAMSIR Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 menyebutkan jenis-jenis pidana salah satunya adalah pidana mati. Pidana mati merupakan sanksi terberat yang masih dilakukan di Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sudah dijelaskan dalam UU nomor 2/PNPS/1964 akan tetapi Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara rinci berapa lama jarak waktu antara vonis yang dijatuhkan oleh hakim sampai pelaksanaan pidana mati. Hal ini menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai, Bagaimanakah kebijakan formulasi penerapan hukuman pidana mati pasca putusan hakim? Apakah faktor penghambat dalam kebijakan formulasi penerapan hukuman pidana mati pasca putusan hakim? Pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperbolehkan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Hasil Penelitian ini menunjukan : Kebijakan formulasi penerapan hukuman pidana mati pasca putusan hakim memungkinkan terpidana mati untuk melakukan upaya hukum setelah vonis dijatuhkan oleh hakim karena putusan hakim di Pengadilan Negeri belum memiliki kekuatan hukum tetap. Faktor penghambat dalam melaksanakan pidana mati yaitu faktor perundang-undangan ini tidak menjelaskan kapan eksekusi mati dilaksanakan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, faktor penegak hukum kesiapan mental eksekutor, faktor sarana dan fasilitas tentang kesiapan tempat dimana eksekusi pidana mati akan dilaksanakan.
Muhammad Fakhrie Syah Syamsir Saran dalam penelitian ini adalah para aparat penegak hukum dan aparat pembuat hukum segera membuat Undang-Undang yang mengatur tentang adanya batasan waktu eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap (In Kracht), membuat Undang-undang yang mengatur tentang adanya batasan waktu dalam mengajukan PK, membuat Undang-undang yang mengatur tentang adanya batasan waktu Presiden dalam Menerima Permohonan Grasi guna memperlancar eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika sehingga memperoleh kepastian hukum yang jelas. Dibutuhkannya pendekatan psikologis, dimana merupakan pendekatan yang sangat penting bagi eksekutor pidana mati, agar membuat eksekutor lebih percaya diri sehingga setelah melakukan eksekusi mati tidak merasa bersalah. Hendaknya Negara menambah tempat eksekusi mati selain di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan yang sesuai dengan standar tempat pelaksanaan pidana mati. Perlunya sosialiasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pidana mati diperlukan. Kata kunci : Analisis, Kebijakan Formulasi, Pidana Mati.
ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PENERAPAN PIDANA MATI PASCA PUTUSAN HAKIM Oleh MUHAMMAD FAKHRIE SYAH SYAMSIR Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019
RIWAYAT HIDUP Penulis bernama Muhammad Fakhrie Syah Syamsir dilahirkan di Kota Semarang pada tanggal 16 Agustus 1996, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Syamsir Syamsu dan Ibu Diah Gustiniati Maulani. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Langkapura Bandar Lampung, lalu pindah ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2Rawa Laut Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menegah Atas (SMA)Negeri 3 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung program pendidikan Strata I, pada tahun 2016 penulis beralih program ke Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan Strata I (SI) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Pada bulan Januari-Februari 2019 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Ketapang Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
PERSEMBAHAN Penulis persembahkan Skripsi ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Syamsir Syamsu dan Ibu Diah Gustiniati Maulani yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita Kakakku Tersayang Intan Nurina Seftiniara dan Reisa Malida yang selalu memotivasi, memberikan doa untuk keberhasilanku serta memberikan sedikit rezekinya Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan
MOTTO Taat akan peraturan itu boleh Tapi jangan terlalu taat Karena jika terlalu taat Kita tidak bisa mengkritik peraturan itu benar atau salah (Penulis) No matter how hard it is Just keep going Because You only fail when you give up (Anonim) Sedikit lebih beda Lebih baik Dari pada sedikit lebih baik (Penulis)
SANWACANA Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan nikmat iman, ilmu dan amal-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Analisis Kebijakan Formulasi Penerapan Pidana Mati Pasca Putusan Hakim". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr.. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung. 2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini 4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H.,selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing II, atas
bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini. 5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini. 6. Bapak Budi Rizki Husein, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini. 7. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini. 9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis. 10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Mas Ijal. 11. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besarku Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. 12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiwa yang telah memberikan ilmu baik teori maupun praktek. 13. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. 14. Terimakasih kepada Agnes putri Arzita, Shinta Amelia, Bayu Septya Yudha yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, kritik dan saran sehingga saya
dapat menyelesaikan skripsi. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan kelak kita semua dapat sukses dan menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. 15. Terimakasih kepada teman seperjuangan di masa perkuliahanku, Adhi Nata, Angga Putra, Bima Sandra, Gagas, Kang Awir, Pabol, Tommy, Kang Isul, Topik dan Romis a.k.a Kang John, yang telah memberikan semangat dan dukungan untukku. 16. Terimakasih kepada Kartika Rosselini, Mayang Tara, Rahma Lestari dan Mamat yang telah banyak memberikan dukungan, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi. 17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Terkhusus kepada Keluargaku, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, selalu mengajarkanku tentang etika , dan moral , selalu membangkitkan ku ketika diriku sedang terpuruk dan mengajarkanku akan makna hidup. Kepada kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya, serta memberitahuku akan arti dari restu orang tua, mengajarkanku akan arti dari berjuang. Kepada keponakanku yang selalu menghiburku dikala diriku sedang gundah
Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Bandar Lampung, 31 Juli 2019 Penulis Muhammad Fakhrie Syah Syamsir
DAFTAR ISI Halaman I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup ... 6 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 7 D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ... 8 E. Sistematika Penulisan ... 14 II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Kebijakan Formulasi Hukum Pidana ... 16 B. Pengertian Pidana dan Teori Tujuan Pemidanaan ... 20 C. Sejarah Pidana Mati ... 28 D. Pengaturan Pidana Mati Dalam Perundang-undangan Indonesia ... 34 III. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah ... 36 B. Sumber dan Jenis data ... 37 C. Penentuan Narasumber ... 40 D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ... 41 E. Analisis Data ... 42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kebijakan Formulasi Penerapan Hukuman Mati Pasca Putusan Hakim ... 43 B. Faktor Penghambat Kebijakan Formulasi Penerapan Pidana Mati Pasca Putusan Hakim ... 61 V. PENUTUP A. Simpulan ... 77 B. Saran ... 78 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum di Indonesia merupakan campuran dari system hukum hukum Eropa, hukum Agama, dan hukum Adat. Sebagian besar yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum eropa continental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan hindia belanda. Hukum agama, karena sebagian besar masyarakatan Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku system hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya budaya yang ada di wilayah nusantara. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum memiliki posisi yang krusial dalam menghadapi setiap perkembangan yang hidup di masyarakat. Hukum
mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal.1 Berdasarkan padahal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu aturan tentang hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang dilarang yang apabila dilanggar akan diberilan sanksi. Apabila sanksinya berupa pidana disebut sebagai hukum pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi istimewa atau yang dikatakan oleh sudarto bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan saran(upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai yang subsidair2 Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yang menyebutkan jenis-jenis pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. 1 Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. 1990 hlm 6. 2 A Hamzah. Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia.Jakarta:akademika pressindo. 1983.hlm. 23 2 jika
Melihat jenis pidana pokok, tampaknya pidana yang paling menyakitkan adalah pidana mati. Ada beberapa tokoh-tokoh yang pro akan keberadaan pidana mati dan adapula tokoh yang menolak keberadaan pidana mati, masing-masing ditunjang dengan argument yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. Tokoh-tokoh pada masa lalu yang kontra pidana mati antara lain Beccaria, Voltaire, Marat dan Robespiere, hingga penyair jerman Lessing, Klopstoc, Moser, dan Achiller. Sedangkan mereka yang pro dengan pidana mati dapat kita sebut beberapa tokoh seperti, Bichon Van Yuclmonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonnet, Lombroso, Garovalo, serta Otto von Bismarck.3 Pengertian pidana tidak selalu menghadirkan kesamaan persepsi diantara para penulis hukum pidana. Batasan beberapa penulis hukum pidana dirujuk untuk mempresentasikan perbedaan termaksud. Djoko Prakoso dan Nurwachid berpendapat bahwa "Apabila orang mendengar kata hukuman, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana"4 Banyak Negara yang sudah meniadakan hukuman mati. Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan yaitu : 1. Pidana mati dianggap hukuman bertentangan dengan hak asasi manusia. 2. Orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekalisgus yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam 3 Roeslan Saleh. Masalah Pidana Mati. Jakarta. Aksara Baru. 1978. hlm. 53. 4 Djoko Prakosa dan Nurwachid. Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa in. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985. hlm. 13. 3
4 masa penantian pelaksanaan pidana mati, dan si terpidana mendekam dalam penjara 3. Ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan hukuman tersebut Adapun macam macam alasan negara-negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati- termasuk Indonesia- berargumen: 1. Tidak ada satu ajaran agamapun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati. 2. Doktrin pidana jika macam kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk melenyapkan pelaku 3. Pidana mati berfungsi sebagai general preventive atau pidana pencegahan umum terjadinya kejahatan. Di Indonesia terdapat beberapa tindakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana mati , menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain tercantum dalam Pasal 104, Pasal 111 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (3), Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 Ayat (4), Pasal 368 , Pasal 444 KUHP. Pengaturan pidana mati di Luar KUHP antara lain: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 Ayat (2) b. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5 c. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 113 Ayat (2) b), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2) , Pasal 121 Ayat (2), Pasal 144 Ayat. Dalam konsep Rancangan KUHP tahun 2012 pidana mati diatur dalam beberapa Pasal, seperti : Pasal 66, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90. Terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam konsep rancangan KUHP seperti dalam Pasal 215, Pasal 228, Pasal 237,Pasal 242,Pasal 244, Pasal 247, Pasal 262 Ayat (2), Pasal 269 Ayat (2), Pasal 394 Ayat (1) dan (2), Pasal 395 Ayat (1) dan (2), Pasal 369, Pasal 397, Pasal 398 dan Pasal 399. Salah satu kasus yang didapati putusan hakim yaitu hukuman mati seperti kasus terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Ridho Yudiantara, Satria Aji, Hendrik Saputra dan Haryono yang terbukti melakukan pemufakatan jahat mengedarkan narkoba jenis tanaman ganja seberat 134 kilogram. Mereka divonis hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor putusan 1046/Pid.Sus/2017/PN.TjK. Namun sampai saat ini mereka berempat belum menjalani hukuman mati tersebut
Melihat dari beberapa penerapan hukuman mati di Indonesia masih belum ada kepastian yang jelas terkait pelaksanaan yang akan dialami oleh seorang terpidana mati setelah memdapatkan vonis hakim di persidangan dikarenakan didalam Undang- undang nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan peradilan militer tidak dijelaskan secara rinci berapa lama jarak waktu antara vonis yang dijatuhkan oleh hakim sampai pelaksanaan pidana mati, dengan keadaan ini tentunya tidak memberikan kepastian kepada terpidana kapan ia akan di eksekusi mati, sementara terpidana menunggu eksekusi mereka di Lembaga Permasyarakatan. Teruntuk terpidana di Lembaga Pemasyarakatan tentunya mereka dibina sesua dengan proses pemasyarakatan yang bertugas menjadikan terpidana menjadi lebih baik. Untuk terpidana mati walaupun mereka menjadi lebih baik, hukuman mati akan tetap dilaksanakan. Berdasarkan hal diatas penulis akan menulis skripsi yang berjudul "Analisi Kebijakan Formulasi Penerapan Hukuman Mati Pasca Putusan Hakim" B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 1. Permasalahan Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalem penelitian ini yaitu sebagai berikut: a. Bagaimanakah kebijakan formulasi penerapan hukuman pidana mati pasca putusan hakim? 6
b. Apakah faktor penghambat dalam penerapan hukuman pidana mati pasca putusan hakim? 2. Ruang Lingkup Berdasarkan permasalahan diatas, ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum pidana yang membahas kebijakan formulasi penetapan hukuman mati pasca putusan hakim yang dilakukan oleh Hakim dalam menjalankan peran dan tugasnya. Ruang lingkup tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, selanjutnya ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi penerapan hukuman pidana mati pasca putusan hakim b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam kebijakan formulasi penerapan hukuman pidana mati pasca putusan hakim? 2. Kegunaan penelitian Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 7
a. Kegunaan teoritis Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan proses penerapan hukuman mati pasca putusan hakim. b. Kegunaan praktis Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat luas untuk mengetahui kebijakan formulasi penerapan hukuman mati pasca putusan hakim dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya. D. Kerangka teoritis dan konseptual 1. Kerangka teoritis Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Teori kebijakan formulasi hukum pidana Istilah "kebijakan hukum pidana" menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing, 8
9 istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechtspolitiek".5 Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.6 Politik hukum pidana adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana tersebut dilakukan melalui beberapa tahap yang salah satunya adalah tahap formulasi. Penegakan hukum dalam tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang- undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislative. 2. Teori faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 24 6 Ibid.24.
10 a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi oertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Oleh sebab itu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. b. Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinytatakan terasa terlihat dan diaktualisasikan. c. Faktor saran dan fasilitas Saran dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa saran dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
d. Faktor masyarakat Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bbagian yang terpentingan dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. e. Faktor kebudayaan Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang- undangan) mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. 2. Konseptual Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 11 harus
a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu tersendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.7 b. Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Amara Raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.8 c. Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : "suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu".9 d. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.10 7 Tim Penyusun Kamus. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1997. hlm 32 8 Agustinus Subarsono., Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Belajar. 2006. hlm 17 9 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi), UNDIP, Semarang, 1994, hlm 63 10 Diakses tanggal 26 Februari 2019 Pukul 01:42 WIB. 12
e. Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang "statusnya" sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP;11 1. Leden Marpaung Pengertian "Putusan Hakim" menurut Leden Marpaung bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.12 2. Lilik Mulyadi Dengan berlandaskan visi teoritik dan praktik, maka "Putusan Pengadilan" itu merupakan: " Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 11 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif. Teoritis. Praktik. Teknik Membuat dan Permasalahannya. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014. Hlm.129 12 Ibid. hlm. 129 13
14 hukum yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara".13 E. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan kajian pustaka yang mendasari penelitian yang akan dilakukan dan diambil dari sumber acuan terbaru dan berisikan berupa pengertian-pengertian dari pokok bahasan hasil penelitian yang memuat pengertian Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, definisi hukuman pidana mati, putusan pengadilan, serta putusan hakim. III. METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan metode yang digunakan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang memuat 13 Ibid. hlm. 130
pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yaitu proses penerapan hukuman mati pasca putusan hakim, faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan proses penerapan hukuman mati, serta kemanfaatan hukuman mati dalam menanggulangi kejahatan berat di Indonesia. V. PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian ini dan saran untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. 15
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana 1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Amara Raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.14 Sejalan dengan dikemukakan oleh SP. Siagian dalam proses pengelolahan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijaksanaan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang di tetapkan sebelumnya."15 Jadi kebijakan atau kebijaksanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan itu diambil. 14 Agustinus Subarsono. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Belajar. 2006. hlm 17 15 Lijan Poltak Sinambelu, Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. 2006 hlm 49
Istilah "kebijakan hukum pidana" menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing, istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechtspolitiek".16 Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.17 Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah: 1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. 2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.18 Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya meyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.19 Berdasarkan pengertian politik hukum diatas, menurut Sudarto : "...dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana 16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 24 17 Ibid. hlm.24. 18 Ibid. hlm.25. 19 Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru. 1983. hlm. 161 17
mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik".20 Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Marc Ancel, dimana ia memberikan definisi penal policy sebagai : "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Dengan demikian, yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (the positive rules) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "penal policy" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".21 2. Tahapan Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal merupakan penal policy atau penal-law enforcement policy, menurut Barda Nawawi Arief dilakukan melalui beberapa tahap: 1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); 3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif).22 20 Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hlm.25 21 Barda Nawawi Arief. Op Cit. hlm.29 22 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 75 18
Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.23 Sebagai suatu proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : "suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu".24 Tahap kedua yaitu tahap aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap aplikasi tidak 23Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,.Rajawali Pers cetakan ke-10, Jakarta, 1983, hlm7. 24 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi), UNDIP, Semarang, 1994, hlm 63 19
akan berjalan dengan semestinya apabila terjadi kesalahan dalam tahap formulasi. Pada tahap ini aparat-aparat hukum mulai menjalankan tugasnya dalam menindak lanjuti sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif. 25 Tahap ketiga yaitu Eksekusi (kebijakan eksekutif) merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif. Dalam tahap eksekusi ini para aparat- aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan hal-hal yang sudah tercantum dalam undang-undang yang sudah dirumuskan pada tahap formulasi.26 B. Pengertian Pidana dan Teori Tujuan Pemidanaan 1. Pengertian Pidana Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan. Pengertian pidana tidak selalu menghadirkan kesamaan persepsi di antara para penulis hukum pidana. Batasan beberapa penulis hukum pidana dirujuk untuk 25 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.7 26 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.7 20
21 merepresentasikan perbedaan termaksud. Djoko Prakoso dan Nurwachid berpendapat bahwa: "Apabila orang mendengar kata hukuman, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana".27 Roeslan Saleh mengatakan bahwa "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu netapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".28 Tujuan pidana menjadi problema, Plato dan Aristoteles mengatakan " Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan".29 Ini sama dengan ucapan seorang hakim inggris yang bernama Hence Burnet mengatakan: " Thou art to be hanged, not for having stolen the horse, but in order horses may not be stolen".30 Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai pengganti dari perkataan "strafbaar feit" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "strafbaar feit" tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari "strafbaar feit" 27 Djoko Prakosa dan Nurwachid. Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengeni Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta. Ghalia Indonesia,. 1985. hlm.13. 28 A Hamzah, Siti Rahayu. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta. Akademika Pressindo. 1983. hlm.23 29 Ibid. hlm.23 30 Ibid. hlm.23
merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan pidana.31 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu starfbaar feit yang berasal dari kata strafbaar, artinya dapat dihukum. Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentukan Undang-Undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah "tindak pidana", akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipillihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah "perbuatan pidana" (dalam pidatonya berjudul "perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana", 1995)32 Bentuk pidana sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP adalah: 1. Pidana Pokok yang terdiri dari : a. Pidana Mati Pidana mati adalah puncak dari segala pidana, pidana ini banyak dipersoalkan antara golongan yang pro dan kontra. Salah satu keberatan terhadap pidana mati yaitu sifatnya mutlak, sifatnya yang tidak mungkin mengadakan perubahan dan perbaikan apabila pidana ini telah dijatuhkan. b. Pidana Penjara 31 Kartanegara Satochid. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu. Balai Lektur Mahasiswa. Tanpa Tahun. hlm 74 32 P. A. F. Lamintang. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht. Bandung: Pionir Jaya. 1981. hlm 36. 22
Pidana penjara merupakan pidana utama (pidana pokok) diantara pidana- pidana kehilangan/pembatasan kemerdekaan. c. Pidana Kurungan Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga mmerupakan pidana hilangnya kemerdekaan/pembatasan kemerdekaan bergerak. Namun ancaman pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. d. Pidana denda Pidana denda hampir ada pada semua tindakan pelanggaran yang tercantum dalam buku III KUHP. Terhadap kejahatan-kejahatan ringan, pidana denda diancam sebagai alternative pidana kurungan, namun bagi kejahatan-kejahatan berat jarang sekali diancam dengan pidana denda. e. Pidana tutupan Pidana tutupan pada mulanya tidak dikenal. Baru melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 pidana tutupan ditambahkan pada Pasal 10 KUHP tersebut. Tempat menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatu perlu untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut pada PP nomor 9 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 tentang rumah tutupan. 2. Pidana Tambahan terdiri dari : a. Pencabutan hak-hak tertentu Perlu kita ketahui bahwa pencabutan hak yang dipunyai/diperoleh seseorang sebagai warga negara yang dapat menyebabkan kematian perdata tidak 23
diperkenankan oleh Undang-Undang, lihat Pasal 3 Burgerlijk Wetboek. Hak- hak yang dapat dicabut telah dapat ditentukan dalam Pasal 35 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). b. Perampasan barang-barang tertentu Perampasan barang-barang suatu pidana hanya diperkenankan terhadap barang- barang tertentu. Undang-Undang pidana tidak mengenal perampasan seluruh kekayaan. Menurut Pasal 39 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), barang yang dapat dirampas dengan putusan hakim adalah yang berasal/diperoleh dari kejahatan. c. Pengumuman putusan hakim Sebenarnya tiap -tiap putusan hakim dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui umum. Biasanya dilakukan dengan mengumumkan putusan itu dalam surat kabar, dimana biaya untuk pelaksanaan pengumuman ini ditanggung oleh si terhukum. 2. Teori Tujuan Pemidanaan Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk 24 dan
menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan33. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pemidanaan dan apa tujuannya, yaitu: a. Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retributif). Menurut Teori Absolut, dijatuhkannya Pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu. Dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk melakukan "Pembalsan". Oleh karena itu, Teori ini dikenal pula dengan nama "Teori Pembalasan". Immanuel Kant berpendapat bahwa "seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahata (Kategorische Imperatief)".34 Di lain tempat Hegel juga mengemukakan pendapatnya yang berbunyi "Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan Negation der Negation (pengingkaran terhadap Pengingkaran).35 33 Roeslan Saleh. Stesel Pidana Indonesia. Jakarta. Aksara Baru. 1978 hlm. 17 34 Diah Gustiniati, Budi Rizki. Perkembangan Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana. Lampung. Pusaka Media. 2017. hlm. 64. 35 Ibid. hlm. 65 25
26 b. Teori Relatif (teori Tujuan/Utilitarian). Menurut Teori ini, "tujuan dari pidana itu terletaj oada tujuan pidana itu sendiri". Selanjutnya dijelaskan oleh teori tersebut, tujuan dari pidana itu untuk: "perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan". Jadi menurut teori ini, pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu tidak semata- mata untuk pembalasan Untuk mencapai tujuan dari pidana tersebut, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, maka teori tujuan ini mempunyai beberapa paham/teori, diantaranya: 1) Teori Prevensi Umum (Generale Preventie) Dalam teori ini tujuan pidana memiliki artian untuk pencegahan yang ditujukan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu: dengan ditentukan pidana pada perbuatan tertentu yang dilarang. Dalam praktiknya pidana yang dilaksanakan bersifat kejam dan melukai perasaan kemanusiaan. Misalnya digantung dimuka umum.36 2) Teori Prevensi Khusus (Speciale Preventie) Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah penjahat mengulangi lagi kejahatan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana caranya, agar pidana itu dapat menyadarkan si penjahat 36 Diah Gustiniati, Budi Rizki. Perkembangan Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana. Lampung. Pusaka Media. 2017. hlm.65
27 untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya? Dengan demikian, pidana itu sendiri yang harus dimodifikasi, yang diorientasikan pada penjatuhan tindakan tindakan yang dapat merubah dan mendidik penjahat menjadi baik. c. Teori Gabungan. Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk Pembalsan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhdap penjahat, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. Wirjono Projodikoro menyatakan tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, dengan cara : 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.37 d. Teori Integratif. Teori ini diperkenalkan oleh Prof. Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Menurut Muladi : "Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak- hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial."38 C. Sejarah Pidana Mati Di Indonesia pidana mati masih dicantumkan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya. Pasal-Pasal mengenai pidana mati di dalam seluruh KUHP sebenarnya merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia- Belanda (Indonesia) sejak tahun 1918. 37 Diah Gustiniati, Budi Rizki. Perkembangan Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana. Lampung. Pusaka Media. 2017. hlm.66 38 Diah Gustiniati, Budi Rizki. Perkembangan Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana. Lampung. Pusaka Media. 2017. hlm.66 28
29 Padahal, di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870. Dan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, melalui Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP yang baru juga masih dikenal pidana mati, walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu pidana dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selau bersifat alternatif. Perdebatan tentang pidana mati pada intinya terbagi dalam dua arus pemikiran utama; pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Selebihnya hanyalah upaya untuk tetap mempertahankan pemberlakukan hukuman mati dengan cara pandang hukuman mati sebagai upaya akhir yang harus diperlakukan secara khusus, ketat dan terbatas. Secara anthopologis hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang sudah dikenal sejak lama di berbagai kebudayaan dan bangsa dan dapat dianggap sebagai bentuk hukuman berat yang paling tua. Hukuman mati juga dikenal dan diakui oleh berbagai agama. Walaupun demikian, dalam perkembangannya penafsiran terhadap hukuman mati termasuk dalam agama juga mengalami perubahan-perubahan. Pemikiran filsafat sosial-politik dan hukum yang terus berkembang juga mendorong perubahan cara pandang terhadap hukuman mati. Landasan pemikiran yang bermuara pada ajaran agama, filsafat sosial-politik dan hukum tersebut pada akhirnya
30 bercampurbaur yang kemudian tercermin dalam berbagai aturan dalam hukum positif. Seringkali hukuman mati diberlakukan hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan penguasa (raja) atau pemerintahan kolonial. Namun contoh tersebut tidak dapat mengabaikan banyaknya hukuman mati di berlakukan atas dasar kehendak demokratis dari masyarakat itu sendiri. Salah satu landasan pemikiran yang utama dan mungkin tertua yang mendukung adanya hukuman mati adalah teori pembalasan. Berdasarkan teori pembalasan, pidana mati dijatuhkan karena pidana hukuman mati merupakan upaya untuk mempertahankan dan menegakkan kesusilaan dan keadilan. Pidana dijatuhkan bukan karena mempromosikan suatu tujuan atau kebaikan namun semata-mata adalah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang sehingga kesusilaan dan keadilan dalam bentuk keseimbangan yang mutlak tetap tercapai. Dalam perkembangannya, teori pembalasan ini mengalami transformasi dan memasukkan tujuan-tujuan ideal lainnya seperti unsur upaya preventif dan efek jera dan menghilangkan sumber ancaman. Di lain pihak, penolakan terhadap pidana hukuman mati menilai bahwa hukuman mati bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Negara dan kekuasaan apapun tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hak hidup seseorang. Pandangan ini juga menjelaskan bahwa efek jera dan upaya preventif terbukti tidak berhasil dan juga tidak memperbaiki kesalahan yang terjadi. Pemikiran ini dilandasi semangat humanisme yang berkembang di Eropa Barat setelah mengalami peperangan dan
kehancuran ejak perang perang di Eropa selama abad 19 dan abad 20 yang diakhiri dengan Perang Dunia I dan II. Penolakan terhadap hukuman mati juga banyak diakibatkan oleh kenyataan bahwa banyak hukuman mati dilaksanakan terhadap orang-orang yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan penguasa tanpa ada alasan kuat apapun yang dapat mendukung pelaksanaan mati tersebut harus dilakukan hanya sekedar penolakan atau penghilangan hak hidup orang tersebut. Selain itu, banyak bentuk hukuman mati dilaksanakan dengan menggunakan metoda hukuman yang sangat kejam dan cenderung sadis dan menyebabkan penderitaan dan rasa sakit luar biasa.39 Pengakuan terhadap hak asasi manusia secara langsung mempengaruhi cara pandang terhadap keabsahan hukuman mati. Pembatasan ruang gerak apa yang tidak dan dapat dilakukan oleh negara terhadap individu dan perubahan-perubahan besar dalam cara pandang terhadap kekuasaan dan politik secara relative telah mendorong semakin kuatnya dorongan untuk menghapuskan bentuk hukuman mati. Perkembangan isu hukuman mati di lingkup global diwarnai dengan tuntutan moratorium dan penghapusan hukuman mati. Dapat dicatat bahwa kebanyakan negara yang telah menghapuskan hukuman mati adalah negara-negara anggota Uni Eropa. Adapun di kelompok negara ASEAN, hanya Filipina yang menghapuskan hukuman mati. Sementara itu, terdapat beberapa negara yang masih 39 Beberapa cara hukuan mati yang dikenal di Eropa, Timur Tengah dan Asia Pasifik antara lain : diikat di roda berpaku, direndam dalam air mendidih, dirajam dengan lemparan batu, ditusuk dari dubur ke mulut, diinjak gajah atau benda berat, ditarik oleh beberapa kuda kearah yang berlawanan, pemotongan anggota badan, dibakar, di potong dengan gergaji, ditembakkan dari dalam meriam, memotong daging secara perlahan. 31 telah
mengakui dan melaksanakan hukuman mati namun dengan cara yang sangat selektif dikenal sebagai retentionist, seperti misalnya Indonesia yang melaksanakan hukuman mati dalam jumlah yang sangat rendah dan hanya dipergunakan untuk tindak pidana berat tertentu saja. Atas tren penghapusan hukuman mati tersebut, negara-negara yang telah menghapus hukuman mati secara rutin mendorong isu penghapusan hukuman mati di berbagai kesempatan, termasuk dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. Secara rutin, rancangan resolusi (ranres) tentang moratorium penerapan hukuman mati yang didukung oleh kelompok negara-negara Uni Eropa diajukan di SMU PBB sejak tahun 2007. Di Inggris dan beberapa negara bagian Amerika Serikat, hukuman mati telah dihapuskan. Sedangkan di beberapa negara lainnya tetap berlaku tetapi tidak pernah digunakan. Di lain pihak, upaya penghapusan hukuman mati di India telah berlangsung sejak jaman kolonial Inggris saat Gaya Prasad Singh pada tahun 1931 mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Legislatif untuk menghapuskan hukuman mati, namun mengalami penolakan dari Pemerintah yang berkuasa. Kemudian setelah India merdeka, rancangan yang serupa kembali diusulkan kepada Parlemen India oleh Mukand Lal Agarwal, pada tahun 1956, dan tetap mengalami penolakan dari Pemerintah. Pada tanggal 21 Oktober 2010, di kesempatan SMU PBB ke-65, delegasi Gabon dan Micronesia telah menyelenggarakan konsultasi informal pertama tentang rancangan 32
resolusi (ranres) "Moratorium on the use of the death penalty". Walaupun diketahui secara luas bahwa dibalik pemrakarsa resolusi tersebut adalah Uni Eropa, namun selalu diciptakan kesan bahwa resolusi ini merupakan prakarsa negara-negara lintas kawasan. Sebagai catatan, pada tahun 2007 ranres ini diusulkan oleh Italia dan Chile, serta pada tahun 2008 ranres ini diusulkan oleh Chile dan Angola. Pada tanggal 11 November 2010, Komite III SMU ke-65 PBB telah mengadopsi ranres 65/206 mengenai Morotarium on the use of the Death Penalty melalui pemungutan suara sebagai berikut: Mendukung 107 negara, Menolak 38 negara, dan abstain 36 negara. Indonesia termasuk dalam negara yang menolak ranres tersebut. Pernyataan Catherine Ashton dan Thorbjørn Jagland, Secretary-General of the Council of Europe dapat kiranya secara singkat menggambarkan argumen utama atas penolakan hukuman mati Uni Eropa. Catherine Ashton menyatakan bahwa sejarah menunjukkan pelaksanaan hukuman mati tidak pernah dapat mencegah peningkatan tindak kriminal, maupun memberikan keadilan bagi korban tidak kriminal tersebut. Pada saat yang sama, karena tidak satupun sistem hukum yang kebal dari kesalahan, maka hukuman mati yang telah dilaksanakan tidak mungkin untuk dibatalkan atau mengembalikan nyawa terpidana mati. Dengan demikian hukuman mati hendaknya dihapuskan karena : a. Hukuman mati tidak memberikan dampak jera maupun preventif terhadap terjadinya tindak criminal 33
34 b. Hukuman mati tidak memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi korban c. Hukuman mati tidak mungkin untuk diperbaiki jika terjadi kesalahan dalam sistem peradilan yang akan selalu tidak sempurna d. Hukuman mati dinilai bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan Sedangkan posisi yang menghendaki tetap adanya hukuman mati beralasan : a. Hukuman mati merupakan tindakkan pembalasan dan pembentukan keadilan b. Hukuman mati merupakan upaya efek jera dan preventif terhadap terjadinya tindak pidana c. Hukuman mati ditujukan untuk menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum. D. Pengaturan Pidana mati dalam perundang-undangan Indonesia 1. Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP 2. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain: Pasal 104, Pasal 111 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (3), Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 Ayat (4), Pasal 368 , Pasal 444 KUHP. 3. Pengaturan pidana mati di Luar KUHP antara lain: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 Ayat (2) b. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
c. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 113 Ayat (2) b), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2) , Pasal 121 Ayat (2), Pasal 144 Ayat. 4. Pengaturan pidana Mati dalam Konsep Rancangan KUHP Dalam konsep Rancangan KUHP tahun 2012 pidana mati diatur dalam beberapa Pasal, seperti : Pasal 66, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90. Terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam konsep rancangan KUHP seperti dalam Pasal 215, Pasal 228, Pasal 237,Pasal 242,Pasal 244, Pasal 247, Pasal 262 Ayat (2), Pasal 269 Ayat (2), Pasal 394 Ayat (1) dan (2), Pasal 395 Ayat (1) dan (2), Pasal 369, Pasal 397, Pasal 398 dan Pasal 399. 35
III. METODE PENELITIAN Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.40 A. Pendekatan masalah Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum konsepsi pandangan doktrin- doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu kebijakan formulasi penerapan hukuman mati pasca ptusan hakim. Pendekatan secara yuridis normatif juga bias diartikan sebagai penelitian 40Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali. 1985, hlm. 1
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian kepustakaan.41 Pendekatan masalah secara yuridis normative dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengnai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasakahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsuran subjekti yang merupakan pengembangan teori teori dalam kerangka penemuan penemuan ilmiah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektid dilapangan baik berupa pendapat sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum den efektifitas hukum. Pendekatan masalah secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulan informasi di lapangan yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada guna mencapai pembahasan dari permasalahan yang ada. B. Sumber dan jenis data Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada peulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu: 41 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali. 1985. hlm .23 37
1. Data Primer Data primer adalah dua data utama yang didapat secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada responden, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari stuidi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian. Menurut Lofland dalam Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan.42 Informan adalah seseorang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti.43 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literature-literatur dengan mempelajari hal hal yang bersifat teoritis, konsep- konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Data sekunder dapat dibagi antara lain: 42 Moloeng Lexy, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000. hlm. 113 43 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2002. hlm. 122 38
1. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer adalah bahan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini yang terdiri dari: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika d. Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan peradilan militer 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder , yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: 1. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati 39
40 3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literature-literatur, media masa, internet dan lain-lain. C. Penentuan Narasumber Dalam analisis diperlukan pendapat dari informan sebagai narasumber yang dijadikan landasan pendukung analisis yuridis penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukan dan kemampuannya dianggap dapat mempersentasikan masalah uang dijadikan obyek penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan penarikan informan penelitian adalah purposive sampling technique. Purposive sampling technique adalah cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan secara informasi apa yang diinginkan dari masing masing informan. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu terdiri dari: a. Hakim yang memutus terpidana mati : 1 Orang b. Jaksa Penuntut Umum : 1 Orang
c. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang Total Jumlah Responden : 3 Orang D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 1. Prosedur Pengumpulan Data Dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan (Library Research) Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang- undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literature maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini. 2. Studi Lapangan (Field Research) Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respinden untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara. 41
2. Pengolahan Data Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikuIdentifikasi data, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas. a. Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan. b. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan. c. Sistematisasi data, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis. E. Analisis Data Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yang kemudian diperbantukan dengan hasil kepustakaan. 42 cara
V. PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Kebijakan formulasi penerapan hukuman mati menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati namun dalam perundang-undangannya tidak menjelaskan mengenai jangka waktu kapan pelaksanaan hukuman mati setelah vonis diberikan kepada terpidana mati akan dilaksanakan. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan pidana mati. 2. Adapun faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pidana mati yaitu : a. Faktor Substansi Hukum (Perundang-undangan) karena tidak adanya pengaturan mengenai batasan waktu kapan eksekusi mati akan dilaksanakan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tidak adanya peraturan mengenai batasan waktu mengajukan grasi dan peninjauan kembali sehingga meninggalkan ketidakpastian kepada terpidana mati. b. Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum) karena dalam pelaksanaannya psikologis eksekutor mengalami guncangan dikarenakan akan menembak seseorang.
c. Faktor sarana dan fasilitas, disini yang menjadi terkait anggaran dana, dibutuhkannya transportasi, keamanan, personil yang banyak memerlukan dana yang besar, kesiapan tempat eksekusi. Apabila tempat eksekusi pidana mati belum memiliki kesiapan untuk menjadi tempat dilaksanakannya pidana mati maka akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan pidana mati. d. Faktor Masyarakat karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait akan dilaksanakannya eksekusi mati. e. Faktor budaya hukum, di sini tuntutan masyarakat atau tuntutan dengan hak asasi manusia serta tuntutan masyarakat nasional atau internasional masih penuh dengan pro dan kontra. B. Saran Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan "Analisis Kebijakan Formulasi Penerapan Pidana Mati Pasca Putusan Hakim" adalah sebagai berikut: 1. Hendaknya para aparat penegak hukum, aparat pembuat hukum dan pemerintah segera membuat Undang-Undang yang mengatur tentang adanya batasan waktu eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap (In Kracht), membuat Undang-undang yang mengatur tentang adanya batasan waktu dalam mengajukan PK membuat Undang-undang yang mengatur tentang adanya batasan waktu Presiden dalam Menerima Permohonan Grasi guna 78
memperlancar eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika sehingga memperoleh kepastian hukum yang jelas. 2. Dibutuhkannya pendekatan psikologis, dimana merupakan pendekatan yang sangat penting bagi eksekutor pidana mati, agar membuat eksekutor lebih percaya diri sehingga setelah melakukan eksekusi mati tidak merasa bersalah. 3. Hendaknya Negara menambah tempat eksekusi mati selain di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan yang sesuai dengan standar tempat pelaksanaan pidana mati. 4. Perlunya sosialiasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pidana mati diperlukan. 79
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Andrisman,Tri. 2010. Hukum Acara Pidana. Lampung: Universitas Lampung. Apeldoorn, Van. 1990 Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Easton, David. 1953. The Political System. New York: Knopf. Effendy, Marwan. 2012. Diskresi Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum . Jakarta: Referensi. Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo. Islamy, M. Irfan. 1989. Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. 2017. Perkembangan Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana. Lampung. Pusaka Media. ----------, Dona Raisa Monicha. 2016. Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru. Bandar Lampung: Aura. Lamintang, P.A.F. 1990. Delik-delik khusus: Tindak Pidana Melanggar Norma- norma Kepatutan. Bandung: Penerbit Mandar Maju ----------.1981. Kitab Pelajaran Hukum Pidana = Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht. Bandung: Pionir Jaya. Lexy, Moloeng, 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Makarao, Moh. Taufik. 2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Marpaung, Leden. 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Mulyadi, Lilik. 2014. Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya. Bandung. Citra Aditya. Nawawi Arief, Barda.1994 Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi). Semarang: UNDIP Semarang. ----------. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. ----------. 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Prakosa, Djoko dan Nurwachid. 1985. Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sahepti. 2007. Pidana Mati Dalam Negara Pancasila. Surabaya: Citra Aditya Bakti. Saleh, Roeslan. 1978. Masalah Pidana Mati. Jakarta: Aksara Baru. ----------. 1978. Stesel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru. Satochid, Kartanegara. Tanpa Tahun. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu. Balai Lektur Mahasiswa. Sinambelu, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara Siregar, Romaito. 2011. Skripsi dengan Judul Analisis Pelaksanaan Pidana Mati dan Hak Terpidana Mati Selama Masa Tunggu Eksekusi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum.. Soekanto, Soerjono. 1985. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali. ----------. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: .Rajawali Pers cetakan ke-10 ---------- dan Sri Mamuji. 1985. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali. Subarsono, Agustinus. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Pelajar
Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru. Sunard, H.Si dan Tri Purwanto Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX SMP dan MTs. Solo : Global. Wahab, Solichin Abdul.1997. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta. Witanto, Darmoko Yuti & Arya Putra Negara Kutawaringi. 2013. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Kepala Kepolisian RI No 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan Oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer C. Sumber Lain Juanda Maulud Akbar. 2014. Pertimbangan Hakim. mbangan-hakim/amp/.