DATA Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Semester-2 Tahun 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
DATA Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Semester-2 Tahun 2017 Penerbit IPB Press IPB Science Techno Park, Kota Bogor - Indonesia C.01/03.2018
Tim Penyusun Buku Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan lnformatika Kementerian Komunikasi dan lnformatika Rl Buku ini disusun bersama berdasarkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan lnformatika Kementerian Komunikasi dan lnformatika Rl (Ditjen SDPPI) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB). Penanggung Jawab : Drs Sadjan MSi (Sekditjen SDPPI) Redaktur : Fidyah Ernawati SE, MM Dra Arifah, MTi (Kasubdit Konsultasi Data) (Kabag Perencanaan Program dan Pelaporan) Editor : Hendra Santoso ST, MT (Kasubag Pengelolaan Data) Anggota Editor : Denny Karuniawan Heri Fachrudin Iman Priatna Mumuh Mulyadi Noviati Prawiroamijoyo Sri Ernawati Kontributor Data : Bidang Penataan: Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Anna Christina Situmorang Telekomunikasi Duhita Pratiwi PM Sigit Imam Ramadhan Bidang Operasi Sumber Daya: Bidang Hukum : Heru Isnawan Tata Hadinata Siti Khodijah Herma Adistyarini Siti Nuromlah Bidang Pengendalian SDPPI : Bidang Kepegawaian : Untung Widodo Partikno Yogo Prihandoko Fadilla Bidang Standardisasi Alat dan Bidang Keuangan : Perangkat Telekomunikasi Sujarwa Heru Yuni Prasetyo Roffi hafidzh Atmi Widyantoro Arief Qomarudin Mardiningsih Tim Penulis : Tim Penulis Infografis : Dr Ir Erfiani, MSi Muhamad Hafiz Abdillah ST Dr Bahroin Idris Tambubolon, SSi, MSi Syella Viani, Amd Heriyanto, SSi, MSi Tim Pendukung Penulis : Muhammad Dwi Rahmadhan SStat Muhammad Adlan Fadhillah SE
Kata Pengantar Bismillaahirrahmaanirrahiim Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan hidayah dan inayah-Nya yang tiada henti-hentinya sehingga penulisan buku ini dapat dilakukan dengan baik. Buku Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Informatika Daya dan Perangkat Pos dan Semester-2 Tahun 2017 merupakan upaya dari Ditjen SDPPI untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap terkait kegiatan yang dilakukan maupun perkembangan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Sebagaimana edisi sebelumnya buku ini diharapkan memberi data dan informasi dalam memahami pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika serta memberi referensi bagi berbagai pihak untuk berbagai kepentingan, khususnya pengembangan bidang telekomunikasi dan informatika melalui data dan informasi yang disajikan dalam buku ini. Pemahaman terhadap data, mengumpulkan dari sumber yang benar, mengolah dengan kaidah yang benar, dan menginterpretasikan dengan nalar yang benar, maka data tersebut akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Buku ini juga dapat digunakan untuk memetakan kondisi lingkungan dalam besaran-besaran terukur, sehingga membantu organisasi untuk melakukan prioritisasi dan menentukan arah perencanaan yang tepat.
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Melalui buku ini juga sudah mulai terlihat tren perkembangan berbagai variabel dan indikator bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika serta kinerja bidang tersebut. Untuk menjamin keakuratan dan keabsahan data yang disajikan diperlukan waktu yang cukup dalam hal pengumpulan, pengolahan dan analisa data. Selain itu data yang digunakan telah melalui suatu prosedur verifikasi, dan persetujuan (untuk semua data yang berasal dari stakeholder telah mendapatkan persetujuan untuk digunakan dalam keperluan publikasi secara umum). Kami menyadari bahwa setiap karya manusia tentu tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran membangun demi kesempurnaan buku ini dapat disampaikan melalui email datastatistik@ postel.go.id. Untuk kemudahan akses, buku ini juga dapat diunduh melalui situs sdppi.kominfo.go.id atau Semoga buku Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Semester-2 tahun 2017 ini dapat bermanfaat. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga buku Data Statistik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Semester-2 tahun 2017 ini dapat disajikan. Salam Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ISMAIL vi
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... v DAFTAR ISI ... vii DAFTAR TABEL ... xi DAFTAR GAMBAR ... xix BAB 1 Pendahuluan ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Tujuan Penyusunan Buku ... 6 1.3. Manfaat Penyusunan Buku ... 6 BAB 2 Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ... 7 2.1. Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPI ... 8 2.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen SDPPI ... 10 2.3. Pelayanan Publik Ditjen SDPPI ... 16 2.4. Mutu Pelayanan ... 17 2.5. Contact Center ... 20 BAB 3 Sumber Daya Manusia ... 21 3.1. Jumlah Pegawai ... 22 3.2. Jumlah PPNS dan Pejabat Fungsional ... 31 BAB 4 Peraturan Perundang-Undangan ... 37 4.1. Jenis Peraturan Perundang-Undangan ... 39 4.2. Layanan Konsultasi Hukum ... 40
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 BAB 5 Bidang Penataan Sumber Daya ... 43 5.1. Penataan Spektrum Frekuensi Radio ... 45 5.2. Pengelolaan Orbit Satelit ... 48 5.3. Nilai Biaya Hak Penggunaan (BHP) Pita Spektrum Frekuensi Radio ... 88 BAB 6 Bidang Operasi Sumber Daya ... 91 6.1. Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ... 92 6.2. Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)... 115 6.3. Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) dan Sertifikat Kecakapan Operator Radio (SKOR) ... 119 6.4. Layanan Contact Center ... 124 6.5. Pusat Pelayanan Terpadu ... 137 BAB 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat ... 141 7.1 Monitor dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio ... 142 7.2 Monitor dan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi ... 166 7.3 Klasifikasi dan Jumlah Sistem Monitor Frekuensi Radio dan Kondisi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen SDPPI ... 172 BAB 8 Bidang Standardisasi Perangkat dan Perangkat Telekomunikasi ... 177 8.1. Perkembangan Penerbitan Sertifikat Alat dan Perangkat ... 179 8.2. Penerbitan Sertifikat Menurut Kelompok Jenis Perangkat ... 183 8.3. Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Perangkat... 187 viii
Daftar Isi BAB 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi ... 195 9.1. Prosedur Pengujian Perangkat Telekomunikasi ... 196 9.2. Jumlah Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) Pengujian Perangkat Telekomunikasi ... 197 9.3. Laporan Hasil Uji (LHU) Perangkat Telekomunikasi ... 207 9.4. Prosedur Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi ... 218 9.5. Jumlah Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi ... 219 9.6. Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi ... 220 9.7. Jumlah Penerbitan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi ... 220 9.8. Kemampuan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi ... 221 BAB 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ... 241 10.1. Peran Sektor Informasi dan Komunikasi dalam Pendapatan Nasional ... 241 10.2. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Penerimaan Negara ... 245 10.3. Peran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam Penerimaan Negara... 249 10.4. Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi ... 258 ix
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Seluruh Kota di Indonesia ... 14 Tabel 2.2. Sertifikasi Mutu ISO untuk Pelayanan yang Dimiliki Unit Kerja di Ditjen SDPPI ... 17 Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Pegawai Ditjen SDPPI menurut Unit KerjaTahun 2013 sampai Semester-2 Tahun 2017 ... 22 Tabel 3.2. Jumlah Pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI Menurut Unit Kerja per Semester-2 Tahun 2017 ... 24 Tabel 3.3. Jumlah Pegawai ASN/PNS Direktorat Jenderal SDPPI Menurut Kelompok Umur sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 ... 26 Tabel 3.4. Jumlah Pegawai ASN/PNS Direktorat Jenderal SDPPI Menurut Tingkat Pendidikan pada Semester-2 Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 28 Tabel 3.5. Data PPNS Menurut Unit Kerja Ditjen SDPPI Pusat sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 ... 31 Tabel 3.6. Data PPNS UPT Monfrek & BBPPT sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 ... 32 Tabel 3.7. Pejabat Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 ... 34 Tabel 4.1. Daftar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika bidang SDPPI yang Ditetapkan pada semester-2 tahun 2017 ... 38 Tabel 4.2. Ringkasan Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDPPI Periode Tahun 2011 - 2017 ... 39
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 5.1. Jenis Izin Penggunaan Pita Fekuensi Berdasarkan Tujuan Penggunaan Frekuensi dan Karakteristik Penggunaannya ... 45 Tabel 5.2. Daftar Filing Satelit Baru yang Didaftarkan Sepanjang Tahun 2017 ... 49 Tabel 5.3. Daftar Filing Satelit Indonesia pada Pendaftaran Tahap Koordinasi pada Tahun 2017 ... 50 Tabel 5.4. Daftar Filing Satelit Indonesia pada Pendaftaran Tahap Notifikasi pada Tahun 2017 ... 51 Tabel 5.5. Daftar Filing Satelit Indonesia pada Pendaftaran Tahap Resolusi 49 pada Tahun 2017 ... 52 Tabel 5.6. Daftar Pengajuan Suspensi Filing Satelit Indonesia pada Tahun 2017 ... 53 Tabel 5.7. Daftar Pengajuan Pengoperasian Kembali Filing Satelit Indonesia pada Tahun 2017 ... 54 Tabel 5.8. Daftar Filing Satelit Indonesia dengan Status Operasional sampai dengan Tahun 2017 ... 55 Tabel 5.9. Daftar Filing Satelit Indonesia dengan Status Non-Operasional sampai dengan Tahun 2017 ... 56 Tabel 5.10. Daftar Filing Satelit Indonesia dengan Status Plan Band sampai dengan tahun 2017 ... 57 Tabel 5.11. Daftar Satelit Indonesia sampai dengan Tahun 2017 ....59 Tabel 5.12. Daftar Koordinasi Satelit Melalui Korespondensi Sepanjang Tahun 2017 ... 64 Tabel 5.13. Daftar Publikasi BR IFIC Sepanjang Tahun 2017 ... 65 Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 ... 67 Tabel 5.15. Daftar Pengguna Eksisting Pita Frekuensi FSS Pland Band pada Tahun 2017 ... 83 xii
Daftar Tabel Tabel 5.16. Nilai BHP Pita Frekuensi pada Semester-2 Tahun 2017 ... 89 Tabel 6.1. Data Stasiun Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ... 95 Tabel 6.2. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ... 98 Tabel 6.3. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio dan Aplikasinya Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ... 100 Tabel 6.4. Data Stasiun Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio Menurut Provinsi Pada Semester-2 Tahun 2017 ... 102 Tabel 6.5. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio Menurut ProvinsiPada Semester-2 Tahun 2017 ... 105 Tabel 6.6 Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio di Pulau Besar Pada Semester-2 Tahun 2017 ... 110 Tabel 6.7. Data Penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) pada Semester-2 Tahun 2017 ... 116 Tabel 6.8. Data Penerbitan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) pada Semester-2 Tahun 2017 ... 118 Tabel 6.9. Data Peserta dan Kelulusan Ujian Negara Sertifikasi REOR GMDSS Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ... 121 Tabel 6.10. Data Peserta dan Kelulusan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR) Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ... 123 xiii
Buku Data Statistik Semester 1 Tahun 2017 Tabel 6.11. Data Statistik Respon Call Contact Center Ditjen SDPPI pada Tahun 2017 ... 125 Tabel 6.12. Data Statistik Ticket Contact Center Ditjen SDPPI pada Tahun 2017 ... 127 Tabel 6.13. Data Statistik Ticket Contact Center pada Tahun 2017 Berdasarkan Unit Kerja ... 129 Tabel 6.14. Data Statistik Ticket Contact Center Berdasarkan Provinsi pada Semester-2 Tahun 2017 ... 131 Tabel 6.15. Tingkat Penyelesaian Ticket Contact Center Berdasarkan Unit Kerja pada Semester-2 Tahun 2017 ... 135 Tabel 6.16. Data Pengunjung Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI pada Semester-2 Tahun 2017 ... 138 Tabel 6.17. Proporsi Pengunjung Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI Berdasarkan Gender pada Semester-2 Tahun 2017 ... 139 Tabel 7.1. Rekapitulasi Penggunaan Frekuensi yang Termonitor per Provinsi pada Tahun 2017 ... 145 Tabel 7.2. Hasil Monitor Frekuensi Berdasarkan Dinas/Service pada Tahun 2017 ... 149 Tabel 7.3. Hasil Monitor Penggunaan Frekuensi Berdasarkan Band Frekuensi pada Tahun 2017 ... 153 Tabel 7.4. Hasil Monitor Penggunaan Frekuensi Berdasarkan Dinas Komunikasi pada Tahun 2017 ... 154 Tabel 7.5. Stasiun HF Indonesia yang Terdaftar dalam List VIII - ITU... 156 Tabel 7.6. Data Stasiun Radio Internasional yang Terlaporkan oleh Stasiun Monitoring Tetap HF Indonesia (INS) Ke Biro Komunikasi Radio ITU Program Monitoring Internasional ... 158 xiv
Daftar Tabel Tabel 7.7. Perbandingan Hasil Monitoring Internasional Antar Negara... 159 Tabel 7.8. Rekapitulasi Penertiban Spektrum yang dilakukan oleh UPT pada Semester-2Tahun 2017 ... 160 Tabel 7.9. Jumlah Gangguan Frekuensi Berdasarkan Jenis Layanan per-UPT pada Semester-2Tahun 2017 ... 163 Tabel 7.10. Hasil Monitor Alat dan Perangkat Telekomunikasi Secara Online pada Tahun 2017 ... 168 Tabel 7.11. Hasil Monitor Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Lapangan pada Tahun 2017 ... 169 Tabel 7.12. Hasil Kegiatan Penertiban Alat dan Perangkat Pos dan Informatika pada Tahun 2017 ... 171 Tabel 7.13. Rekapitulasi Perangkat Spektrum Frekuensi pada Tahun 2017 ... 173 Tabel 7.14. Persentase Cakupan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) untuk Monitor Kabupaten Kota ... 175 Tabel 7.15. Pengguna Spektrum Radio yang Terdaftar pada Tahun 2017 ... 175 Tabel 8.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017... 180 Tabel 8.2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Jenis Permohonan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 182 Tabel 8.3. Jumlah Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 184 Tabel 8.4. Fluktuasi Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 ... 185 Tabel 8.5. Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Perangkat pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 187 xv
Buku Data Statistik Semester 1 Tahun 2017 Tabel 8.6. Jumlah dan Persentase Sertifikat Menurut Jenis Permohonan Sertifikat dan Negara Asal Perangkat pada Semester-2 Tahun 2017... 189 Tabel 8.7. Jumlah dan Persentase Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat dan Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2017 ... 191 Tabel 9.1. Perbandingan Jumlah dan Nilai SP2 pada Semester-2 Tahun 2016 dan 2017 ... 198 Tabel 9.2. Perkembangan Jumlah Penerbitan SP2 per Bulan pada Semester-2 Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 199 Tabel 9.3. Jumlah dan Nilai Penerimaan SP2 Menurut Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2017 ... 199 Tabel 9.4. Jumlah Penerbitan SP2 Menurut Kategori dan Negara Asal Perangkat pada Semester-2 Tahun 2017 ... 201 Tabel 9.5. Laporan Hasil Uji (LHU) pada Semester-2 Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 207 Tabel 9.6. LHU pada Semester-2 Tahun 2016 dan Tahun 2017 Berdasarkan Negara Asal Perangkat ... 209 Tabel 9.7. Alat dan Perangkat Telekomunikasi pada Semester-2 Tahun 2017 ... 212 Tabel 9.8. Jumlah Penerbitan SP2 Kalibrasi Alat pada Semester-2 Tahun 2017 ... 219 Tabel 9.9. Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Ukur pada Semester-2 Tahun 2017 ... 220 Tabel 9.10. Laporan Penerbitan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur pada Semester-2 Tahun 2016 dan 2017 ... 221 xvi
Daftar Tabel Tabel 9.11. Tabel Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Jaringan ..222 Tabel 9.12. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Akses... 224 Tabel 9.13. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Satelit... 226 Tabel 9.14. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Penyiaran ... 226 Tabel 9.15. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Telekomunikasi Khusus... 227 Tabel 9.16. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Pelanggan (CPE) - Kabel... 228 Tabel 9.17. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Pelanggan (CPE)-Nirkabel... 229 Tabel 9.18. Alat kalibrasi untuk Alat Ukur ... 232 Tabel 9.19. Alat Ukur Laboratorium Kalibrasi ... 233 Tabel 9.20. Alat Ukur Laboratorium Radio 1 ... 235 Tabel 9.21. Tabel Alat Ukur Laboratorium Radio 2 ... 236 Tabel 9.22. Alat Ukur Laboratorium Seluler ... 236 Tabel 9.23. Alat Ukur Laboratorium Non Radio ... 237 Tabel 9.24. Alat Ukur Laboratorium Electromagnetic Compatibility ... 239 Tabel 10.1. Kontribusi Setiap Lapangan Usaha terhadap PDB Tahun 2013-Kuartal 3 2017 (Atas Dasar Harga Konstan 2010 ,%)... 242 xvii
Buku Data Statistik Semester 1 Tahun 2017 Tabel 10.2. Laju Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Miliar Rupiah) ... 244 Tabel 10.3. Penerimaan Negara Berdasarkan APBN Tahun 2017 (Triliun Rupiah) ... 246 Tabel 10.4. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan APBN Tahun 2017 (Triliun Rupiah) ... 247 Tabel 10.5. Target dan Realisasi PNBP SDPPI Semester-2 Tahun 2017 ... 248 Tabel 10.6. Realisasi PNBP Bidang SDPPI Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (dalam Ribuan Rupiah) ... 250 Tabel 10.7. Perkembangan PNBP dari BHP Frekuensi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 251 Tabel 10.8. Perkembangan PNBP dari Bidang Standardisasi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 252 Tabel 10.9. Perkembangan PNBP dari Bidang REOR dan SKOR Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 255 Tabel 10.10. Perkembangan PNBP dari Bidang IAR dan IKRAP Setiap Semester Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 256 Tabel 10.11. Perkembangan PNBP dari Sumber Lain-lain Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 257 Tabel 10.12. Ekspor dan Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Indonesia pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 258 Tabel 10.13. Komposisi Ekspor Impor pada Semester-1 Tahun 2017 Berdasarkan Kelompok HS (Harmonized System) ... 261 xviii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Struktur Organisasi Ditjen SDPPI ... 10 Gambar 2.2. Struktur Organisasi Balai Monitor Kelas I dan Kelas II ... 13 Gambar 2.3. Struktur Organisasi Loka Monitor ... 13 Gambar 2.4. Sebaran UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Seluruh Kota di Indonesia ... 15 Gambar 2.5. Layanan Penyelenggaraan Bidang SDPPI ... 16 Gambar 3.1. Perkembangan jumlah Pegawai Ditjen SDPPI menurut Unit Kerja Tahun 2013 sampai semester-2 Tahun 2017 ... 23 Gambar 3.2. Komposisi Pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI Menurut Unit Kerja Semester-2 Tahun 2017 ... 25 Gambar 3.3. Komposisi Pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 ... 25 Gambar 3.4. Komposisi Jumlah Pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI Menurut Kelompok Umur sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 ... 27 Gambar 3.5. Komposisi Pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI menurut Tingkat Pendidikan sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 ... 30 Gambar 3.6. Komposisi PPNS Menurut Unit Kerja Ditjen SDPPI Pusat sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 ... 32
Buku Data Statistik Semester 1 Tahun 2017 Gambar 4.1. Komposisi Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDPPI yang ditetapkan padaTahun 2011-2017 ... 40 Gambar 4.2. Jumlah Konsultasi Hukum pada Tahun 2017 ... 41 Gambar 4.3. Jenis Bidang yang Dikonsultasikan ... 42 Gambar 5.1. Pembagian Spektrum Gelombang Elektromagnetik ke dalam Spektrum Frekuensi Radio dan Spektrum Frekuensi Cahaya serta Pengalokasian Spektrum Radio Berdasarkan Penggunaan Frekuensi ... 43 Gambar 5.2. Roadmap Alokasi Spektrum Frekuensi Teknologi 4G LTE di Indonesia dari tahun 2013 sampai Tahun 2019 ... 47 Gambar 5.3 Data Satelit Indonesia sampai dengan Tahun 2017 ...58 Gambar 5.4. Foto Pertemuan dengan Biro Radiokomunikasi ... 79 Gambar 6.1. Data Stasiun Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ... 96 Gambar 6.2. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ... 99 Gambar 6.3. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio dan Aplikasinya Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2017 ... 101 Gambar 6.4. Prosentase sebaran Data Stasiun Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio di Enam Pulau Besar di Indonesia Pada Semester-2 Tahun 2017 ... 109 Gambar 6.5. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio di Pulau Besar Pada Semester-2 Tahun 2017 ... 115 Gambar 6.6. Data Peserta dan Kelulusan Ujian Negara Sertifikasi REOR GMDSS Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ... 122 xx
Daftar Gambar Gambar 6.7. Data Peserta dan Kelulusan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR) Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ... 124 Gambar 6.8. Data Statistik Contact Center pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 126 Gambar 6.9. Data Statistik Rata-rata Ticket Contact Center pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 128 Gambar 6.10. Data Statistik Ticket Contact Center pada 2017 Berdasarkan Unit Kerja ... 130 Gambar 6.11. Data Statistik Ticket Contact Center Berdasarkan Pulau Besar Semester-2 Tahun 2017 ... 134 Gambar 6.12. Rekapitulasi Pengunjung Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI pada Semester-2 Tahun 2017 ... 140 Gambar 7.1. A) Komposisi Jenis Pelanggaran Tahun 2017 Semester-2 dan B) Komposisi Jenis Tindakan Penertiban Tahun 2017 Semester-2 ... 161 Gambar 7.2. Jumlah Gangguan Frekuensi Menurut Jenis Layanan Frekuensi pada Semester-2 Tahun 2017 ...165 Gambar 7.3. Data Jumlah Gangguan Frekuensi Menurut Jenis Layanan di Pulau Besar pada Semester-2 Tahun 2017 ... 166 Gambar 7.4. Persentase Perbandingan antara Perangkat A) Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Secara Online; B) Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Secara Offline; dan C) Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Secara Gabungan pada Tahun 2017 ... 170 Gambar 8.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 181 xxi
Buku Data Statistik Semester 1 Tahun 2017 Gambar 8.2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Jenis Permohonan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 182 Gambar 8.3. Fluktuasi Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 186 Gambar 9.1. Perkembangan LHU pada Semester-2 dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 ... 208 Gambar 9.2. Perbandingan LHU pada Semester-2 Tahun 2016 dan Tahun 2017 ... 208 Gambar 10.1. Laju Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2013 sampai Tahun 2017 (Triliun Rupiah) ... 245 Gambar 10.2. Komposisi Penerimaan Negara Berdasarkan APBN Tahun 2017 ... 246 Gambar 10.3. Tren Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan BHP Frekuensi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 251 Gambar 10.4. Tren Perkembangan Target dan Realisasi PNBP Dit. Standardisasi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 253 Gambar 10.5. Perkembangan PNBP Sertifikasi Operator Radio Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ... 254 Gambar 10.6. Perkembangan Target dan Realisasi REOR dan SKOR Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 255 Gambar 10.7. Perkembangan Target dan Realisasi IAR dan IKRAP Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 256 xxii
Daftar Gambar Gambar 10.8. Perkembangan dan Realisasi Target PNBP Sumber Lainnya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) ... 257 Gambar 10.9. Tren Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Alat dan Peralatan Komunikasi di Indonesia pada Tahun 2013-2017 ... 259 Gambar 10.10. Tren Perkembangan Berat Ekspor dan Impor Alat dan Peralatan Komunikasi di Indonesia pada Tahun 2013-2017 ... 260 Gambar 10.11. Kontribusi Impor Berdasarkan Kelompok Penomoran Harmonized System pada Semester-2 Tahun 2017 (ribu US$) ... 262 Gambar 10.12. Kontribusi Ekspor Berdasarkan Kelompok Penomoran Harmonized System pada Semester-2 Tahun 2017 (ribu US$) ... 263 xxiii
BAB 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan unit kerja setingkat eselon I di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Ditjen SDPPI merupakan salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjalankan empat fungsi pokok di bidang pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika nasional. Keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut: a. Fungsi penataan, meliputi perencanaan dan pengaturan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit termasuk di dalamnya Hak Labuh Satelit, agar menghasilkan kualitas telekomunikasi nirkabel yang berstandar internasional, mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan meningkatkan nilai ekonomis sumber daya spektrum frekuensi radio; b. Fungsi pelayanan, meliputi pelayanan izin spektrum frekuensi radio, pelayanan radio, pelayanan sertifikasi operator standardisasi perangkat pos dan informatika yang di dalamnya terdapat sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi agar sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan; c. Fungsi pengendalian, meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta kewajiban sertifikasi alat dan
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 perangkat telekomunikasi agar penggunaan sumber daya dan perangkat informatika sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dengan spektrum frekuensi radio dan standardisasi alat dan perangkat informatika yang telah ditetapkan; d. Fungsi Penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ditjen SDPPI merupakan instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai penghasil PNBP atas sumber daya milik negara yang dikelolanya melalui izin spektrum frekuensi radio serta pelayanan lainnya yang terkait dengan pelayanan sertifikasi operator radio serta standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi yang meliputi sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Penyusunan buku Data Statistik mempunyai peranan yang sangat penting bagi Ditjen SDPPI dalam kaitan tugas merumuskan serta membuat kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam penyusunan kebijakan Ditjen SDPPI sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tentunya perlu merujuk pada kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Terkait pelaksanaan Nawacita, Ditjjen SDPPI menyusun beberapa program untuk jangka waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yaitu antara lain: 1. Pemanfaatan sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka. Program ini meliputi penyediaan tambahan spektrum frekuensi untuk mobile broadband, penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio, dan penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika. Program ini juga digunakan untuk menanggulangi terjadinya krisis bandwidth untuk broadband. Hal ini berkaitan dengan nawacita, yakni penyediaan bandwidth untuk 4G/LTE. 2
Bab 1 Pendahuluan 2. Pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. 3. Perwujudan ketertiban dan kepatuhan penggunaan spektrum dan perangkat informatika sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui dukungan infrastruktur Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) dan infrastruktur monitoring yang memadai. Buku Data Statistik SDPPI disusun dalam 10 (sepuluh) bab. Penyusunan setiap bab, berdasarkan pada 4 (empat) fungsi pokok di bidang pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika nasional yaitu fungsi penataan, pelayanan, pengendalian dan penghasil PNBP. Pada bab 2 (dua) buku ini disajikan profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). Data dan informasi yang disajikan pada bab ini meliputi: (i) Tugas dan fungsi Ditjen SDPPI; (ii) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen SDPPI; (iii) Pelayanan publik Ditjen SDPPI; (iv) Sertifikasi Mutu Pelayanan; dan (v) Contact Center. Bab 3 (tiga) menyajikan data terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pada Ditjen SDPPI. Data tentang SDM Ditjen SDPPI menunjukkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin Laki- laki untuk setiap unit kerja. Sebaran pegawai menurut kelompok umur menyebar cukup merata pada rentang usia 33-37 dan 53-58. Perlu perhatian pada kelompok 23-27 tahun dan 28-32 tahun dikarenakan proporsi yang kurang berimbang (lebih sedikit) jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas tingkat pendidikan pegawai SDPPI merupakan lulusan Sarjana (S-1). Pada bab ini juga disajikan informasi tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pejabat fungsional pengendali spektrum frekuensi radio. Kondisi saat ini untuk Monfrek dan BBPPT telah tersedia untuk seluruh unit kerja dengan proporsi tertinggi berada di unit kerja Balmon Semarang dan Makassar. 3
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Bab 4 (empat) menyajikan data terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika bidang SDPPI yang ditetapkan pada semester-2 tahun 2017. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDPPI Periode Tahun 2011-2017, serta profil layanan konsultasi hukum yang disediakan oleh Ditjen SDPPI. Pada Buku Data Statistik SDPPI semester-2 tahun 2017 ini, Bab 5 (lima) menyajikan data statistik tentang penataan spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit setelit Indonesia. Di bagian penataan spektrum frekuensi radio disampaikan tentang adanya proses refarming pita frekuensi radio 2.1 GHz. Sementara di bagian pengelolaan orbit satelit Indonesia disampaikan tentang keberhasilan Ditjen SDPPI melakukan beberapa pendaftaran filing satelit baru ataupun pendaftaran pada tahap lanjutan, koordinasi satelit sebagai upaya pencegahan saling ganggu, keberadaan satelit Indonesia dan penggunaan satelit asing, keberhasilan menyelamatkan 2 filing satelit Indonesia, dukungan Ditjen SDPPI terhadap program satelit multi fungsi, dan sidang persatelitan. Bab 6 (enam) menyajikan informasi tentang Bidang Operasi Sumber Daya yang dibagi menjadi 8 Sub Bab, yaitu; 1) pengelolaan sumber daya frekuensi, 2) Penggunaan Frekuensi (Izin Stasiun Radio/ ISR), 3) Penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) dan Sertifikasi Kecakapan Amatir Radio (SKAR), 4) Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP), 5) Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR), 6) Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR), 7) Layanan Contact Center, dan 8) Pusat Pelayanan Terpadu. Bab 7 (tujuh) menyajikan informasi tentang Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat. Kegiatan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika berupa monitoring, penertiban, dan penegakkan hukum terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penggunaan perangkat pos dan informatika. Pada bab ini ditampilkan data kegiatan yang dilakukan bidang pengendalian sumber daya dan perangkat yang meliputi: (i) Kegiatan pengendalian spektrum 4
Bab 1 Pendahuluan frekuensi radio yang dilakukan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balai/Loka/Pos); (ii) Kegiatan pengendalian perangkat pos dan informatika; (iii) Klasifikasi dan jumlah sistem monitor frekuensi radio dan; (iv) Kondisi sistem informasi manajemen SDPPI. Informasi tentang penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi pada semester-2 tahun 2017 disajikan pada Bab 8 (delapan). Jumlah penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi pada semester-2 tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan semester-2 tahun 2016. Hal ini adalah hasil dari Paket Ekonomi XII yang ditekankan Presiden Joko Widodo untuk menaikan peringkat Ease Of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia hingga ke posisi 40. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui berbagai upaya antara lain perbaikan dan peningkatan peraturan serta ketentuan dari beberapa stakeholder yang berkaitan dengan masing-masing indikatornya. Bab 9 (Sembilan) menyajikan informasi terkait Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi. Pada bab ini disajikan informasi tentang Prosedur pengujian perangkat telekomunikasi, Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) pengujian, Laporan Hasil Uji (LHU) Perangkat Telekomunikasi, Prosedur Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi, dan Penerbitan SP2 Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi. Bab 10 (sepuluh) menyajikan informasi tentang aspek ekonomi yang berkaitan dengan Ditjen SDPPI. Pada bab ini ditunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian yang tertinggi jika dibandingkan tujuh kementerian dalam kontribusi PNBP lainnya bagi negara Indonesia. Pada tahun 2017 SDPPI telah mencapai target untuk penerimaaan negara bukan pajak sebesar 128,65% dan mengalami tren yang meningkat selama lima tahun terakhir. Sumbangan PNBP terbesar dihasilkan dari layanan BHP Frekuensi. Pada bab ini juga diungkapkan tentang neraca perdagangan alat dan 5
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 peralatan telekomunikasi yang mengalami defisit. Hal ini disebabkan perkembangan nilai ekspor yang lambat atau sebesar 10 persen dalam lima tahun terakhir, berbanding dengan impor yang tumbuh sebesar 13 persen per tahun. Informasi lain yang disajikan adalah terkait pemberlakuan kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat 4G LTE oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. 1.2. Tujuan Penyusunan Buku Tujuan kegiatan penyusunan buku Data Statistik Ditjen SDPPI semester-2 tahun 2017 adalah merangkum dan menyusun data statistik dalam lingkup Ditjen SDPPI yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Ditjen SDPPI maupun para pemangku kepentingan lain dalam menentukan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya. 1.3. Manfaat Penyusunan Buku Manfaat yang diharapkan dari penyusunan buku statistik ini adalah: 1) Memberikan informasi yang terkini berupa data yang terdapat dalam ruang lingkup Ditjen SDPPI dan data pemangku kepentingan (stakeholder) yang telah disusun secara sistematik, jelas dan ringkas; 2) Memberi informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat umum dapat mempergunakan data statistik Ditjen SDPPI untuk masing-masing keperluan; 3) Sebagai referensi bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; 4) Sebagai referensi terpercaya berbagai studi mengenai teknologi informasi dan telekomunikasi. 6
BAB 2 Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI adalah salah satu direktorat jenderal yang terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Ditjen SDPPI merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang memiliki fokus pada pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang terkait dengan penggunaan oleh pemerintah, maupun publik/masyarakat. Bab ini menyajikan profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). Data dan informasi yang disajikan pada bab ini meliputi: (i) Tugas dan fungsi Ditjen SDPPI; (ii) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen SDPPI; (iii) Pelayanan publik Ditjen SDPPI; (iv) Sertifikasi Mutu Pelayanan; dan (v) Contact Center.
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2.1. Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen SDPPI menyelenggarakan fungsi: (a). Perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika; (b). Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; (c). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi; (d). Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi; (e). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan informatika; (f). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan (g). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 8
Bab 2 Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2016 terjadi restrukturisasi organisasi pada Ditjen SDPPI sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Struktur organisasi Ditjen SDPPI terdiri atas: 1. Sekretariat Ditjen SDPPI (Setditjen SDPPI), mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 2. Direktorat Penataan Sumber Daya, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 3. Direktorat Operasi Sumber Daya, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, dan perangkat pos dan informatika. 5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. 9
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Gambar 2.1. Struktur Organisasi Ditjen SDPPI 2.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen SDPPI Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen SDPPI dalam pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, Ditjen SDPPI didukung oleh UPT yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: (1) UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT); (2) UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio. 10
Bab 2 Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2.2.1. UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen SDPPI, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI). BBPPT dalam melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Ditjen SDPPI (Technical Specification Regulation), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan acuan internasional seperti ISO (International Organization for Standardization), ETSI (European Telecommunications Standards Institute), RR (Radio Regulations) , ITU (International Telecommunication Union), dan IEC (International Electrotechnical Commision). BBPPT menggunakan acuan-acuan tersebut agar mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia telah sesuai dengan persyaratan teknis. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BBPPT dilengkapi dengan sarana pendukung berupa: (1) Laboratorium Pengujian Perangkat Radio; (2) Laboratorium Pengujian Perangkat Berbasis Kabel; (3) Laboratorium Pengujian EMC; serta (4) Laboratorium Kalibrasi. 11
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Jenis layanan pengujian yang dilayani oleh laboratorium-laboratorium di lingkungan BBPPT adalah: (1) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio; (2) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio; (3) Pengujian Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi; (4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi; serta (5) Jasa Penyewaan Alat. 2.2.2. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Ditjen SDPPI yang bertanggung jawab langsung kepada Dirjen SDPPI. Pada tahun 2017, terjadi restrukturisasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Adapun struktur organisasinya dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3. Berdasarkan kelasnya, Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yaitu: (1) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I; (2) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II; serta (3) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio. 12
Bab 2 Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Gambar 2.2. Struktur Organisasi Balai Monitor Kelas I dan Kelas II Gambar 2.3. Struktur Organisasi Loka Monitor 13
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sekarang tersebar di 35 wilayah di Indonesia. Secara lengkap sebaran UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio disajikan pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.4. Tabel 2.1. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Seluruh Kota di Indonesia UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio No No 1 Balmon Kelas I Medan 19 Balmon Kelas II Lampung 2 Balmon Kelas I Pekanbaru 20 Balmon Kelas II Pontianak 3 Balmon Kelas I Palembang 21 Balmon Kelas II Manado Balmon Kelas II Palangkaraya 4 Balmon Kelas I Surabaya 22 5 Balmon Kelas I Bandung 23 Balmon Kelas II Merauke Balmon Kelas II Banjarmasin 6 Balmon Kelas I Semarang 24 7 Balmon Kelas I Yogyakarta 25 Balmon Kelas II Mataram 8 Balmon Kelas I Tangerang 26 Balmon Kelas II Palu 9 Balmon Kelas I Jakarta 27 Balmon Kelas II Jayapura 10 Balmon Kelas I Samarinda 28 Lokmon Pangkalpinang 11 Balmon Kelas I Makassar 29 Lokmon Kendari 12 Balmon Kelas I Kupang 30 Lokmon Ambon 13 Balmon Kelas I Denpasar 31 Lokmon Gorontalo 14 Balmon Kelas II Banda Aceh 32 Lokmon Manokwari 15 Balmon Kelas II Batam 33 Lokmon Ternate 16 Balmon Kelas II Padang 34 Lokmon Mamuju 17 Balmon Kelas II Jambi 35 Lokmon Tanjung Selor 18 Balmon Kelas II Bengkulu 14
Bab 2 Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika a s e n o d n i I i d a o K h u r u e S t l i d o d a R i i s n e u k e r F m u r t k e p S r o t i n o M g n a d B T P U n a r a b e S i . 4 . 2 r a b m a G 15
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2.3. Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Dalam melaksanakan pelayanan publik, insan Ditjen SDPPI menerapkan 5 nilai filosofi yang terdiri dari Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas. Pelayanan publik Ditjen SDPPI mencakup 4 (empat) bidang penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (bidang frekuensi), Sertifikasi Operator Radio dan Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Sertifikasi dan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi). Secara detail operasional beberapa pelayanan penyelenggaraan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, yaitu: Gambar 2.5. Layanan Penyelenggaraan Bidang SDPPI 16
Bab 2 Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2.4. Mutu Pelayanan Beberapa organisasi kelembagaan atau unit kerja di dalam struktur organisasi Ditjen SDPPI memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut mengharuskan adanya prosedur pelaksanaan yang baku dan memenuhi standar. Terkait hal tersebut, beberapa unit kerja yang memberikan pelayanan pada masyarakat telah melakukan proses sertifikasi mutu pelayanan dalam bentuk sertifikasi ISO. Sebagian besar sertifikasi mutu pelayanan yang telah dimiliki unit kerja di Ditjen SDPPI adalah sertifikasi ISO 9001 yang terkait dengan mutu pelayanan. Tabel 2.2 menyajikan sertifikasi Mutu ISO untuk pelayanan yang dimiliki unit kerja di Ditjen SDPPI. Tabel 2.2. Sertifikasi Mutu ISO untuk Pelayanan yang Dimiliki Unit Kerja di Ditjen SDPPI Lembaga yang No Satuan Kerja Jenis Sertifikat Sertifikat Mengeluarkan Sertifikat 1 Direktorat Manajemen Mutu ISO TUV-NORD Operasi Sumber Perizinan Spektrum 9001:2008 Daya Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio 2 Direktorat Manajemen Mutu ISO TUV-NORD Pengendalian Layanan Monitoring 9001:2008 Sumber Daya dan Penerbitan dan Perangkat Spektrum Frekuensi Pos dan Radio dan Perangkat Informatika Telekomunikasi Pengelolaan ISO TUV-NORD Keamanan Informasi 27001:2013 pada data Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) 17
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 2.2. Sertifikasi Mutu ISO untuk Pelayanan yang Dimiliki Unit Kerja di Ditjen SDPPI (lanjutan) Lembaga yang No Satuan Kerja Jenis Sertifikat Sertifikat Mengeluarkan Sertifikat 3 Direktorat Penilaian Kesesuaian- SNI ISO/IEC KAN Standardisasi Persyaratan untuk 17065:2012 Perangkat Pos Lembaga Sertifikasi dan Informatika Produk, Proses dan Jasa 4 Balai Besar Persyaratan Umum ISO/IEC Ilac-MRA-KAN Pengujian untuk Kompetensi 17025:2008 Perangkat Laboratorium Telekomunikasi Pengujian dan Kalibrasi 5 UPT Balai Pelayanan ISO Global Group Monitor Monitoring 9001:2008 (UKAS) Frekuensi Radio Frekuensi Radio Kelas II Bandung 6 UPT Balai Pelayanan ISO Global Group Monitor Monitoring 9001:2008 (UKAS) Frekuensi Frekuensi Radio Radio Kelas II Surabaya 7 UPT Balai Pelayanan ISO Global Group Monitor Monitoring 9001:2008 (UKAS) Frekuensi Radio Frekuensi Radio Kelas II Denpasar 18
Bab 2 Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tabel 2.2. Sertifikasi Mutu ISO untuk Pelayanan yang Dimiliki Unit Kerja di Ditjen SDPPI (lanjutan) Lembaga yang No Satuan Kerja Jenis Sertifikat Sertifikat Mengeluarkan Sertifikat 8 UPT Balai Pelayanan ISO Global Group Monitor Monitoring 9001:2008 (UKAS) Frekuensi Frekuensi Radio Radio Kelas II Semarang 9 Balai Monitor Pelayanan ISO Global Group Kelas I Jakarta Monitoring 9001:2008 (UKAS) Frekuensi Radio 10 Balai Monitor Pelayanan ISO Global Group Kelas II Monitoring 9001:2008 (UKAS) Yogyakarta Frekuensi Radio 11 Balai Monitor Pelayanan ISO Global Group Kelas II Banten Monitoring 9001:2008 (UKAS) Frekuensi Radio 12 Balai Monitor Pelayanan ISO Global Group Kelas II Monitoring 9001:2008 (UKAS) Makassar Frekuensi Radio 13 Loka Monitor Pelayanan ISO Global Group Mataram Monitoring 9001:2008 (UKAS) Frekuensi Radio 19
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2.5. Contact Center Contact Center adalah layanan yang disediakan oleh Ditjen SDPPI kepada masyarakat/pengguna layanan publik untuk menyampaikan pertanyaan, pengaduan atau keluhan atas layanan publik yang disediakan oleh Ditjen SDPPI. Pertanyaan, pengaduan atau keluhan dari masyarakat/pengguna layanan publik dapat disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan oleh Ditjen SDPPI berupa Layanan Contact Center sebagai berikut: 1. Telepon Untuk layanan telepon dapat menghubungi nomor +6221- 3000 3100. 2. Faksimile Untuk layanan faksimile dapat dikirim ke nomor +6221- 3000 3111. 3. Surat Elektronik Untuk layanan surat elektronik dapat dikirim ke alamat callcenter_sdppi@postel.go.id. . . 4. Webchat . . Untuk layanan live chat silahkan klik di alamat postel.go.id/ callcenter. . . 5. Media Sosial Facebook Untuk layanan media sosial Facebook silahkan like di Fan Page Pelayanan SDPPI. 6. Media Sosial Twitter Untuk layanan media sosial Twitter silahkan follow di @LayananSDPPI. 20
BAB 3 Sumber Daya Manusia Modal Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu modal penting dari lima modal pembangunan dan keberhasilan untuk mencapai tujuan suatu lembaga. Sumber daya manusia tidak hanya diukur melalui jumlah (kuantitas), tetapi juga dapat melalui kemampuan (kualitas). Jumlah SDM yang memadai dan kompeten diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan pegawai di unit-unit kerja di lingkungan SDPPI. Kualitas pegawai juga akan menentukan kinerja unit-unit kerja di lingkungan SDPPI. Kualitas pegawai dapat terlihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pegawai tersebut, khususnya untuk struktur manajerial. Isu kesetaraan gender menjadi menarik untuk ditampilkan dalam hal proporsi pekerja berdasarkan jenis kelamin. Dalam bab ini secara umum disajikan dua pembahasan terkait jumlah pegawai dan jumlah penyidik pegawai negeri sipil dan pejabat fungsional di Ditjen SDPPI pada semua unit kerja. Pembahasan mengenai jumlah pegawai terkait dengan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, perkembangan jumlah pegawai berdasarkan unit kerja dalam lima tahun terakhir, dan jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan. Pembahasan selanjutnya mengenai jumlah penyidik pegawi negeri sipil (PPNS) dan jumlah pejabat fungsional pengendali spektrum frekuensi radio. Penjelasan mengenai masing-masing bab ditampilkan sebagai berikut.
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 3.1. Jumlah Pegawai Jumlah pegawai di Ditjen SDPPI selama lima tahun terakhir berkisar pada angka 1.300-2001 pegawai. Perkembangan jumlah pegawai Ditjen SDPPI dalam jangka waktu lima tahun terakhir relatif mengalami peningkatan yang cukup signifikan pertahun dengan besar perubahan tertinggi berada antar tahun 2016 hingga 2017. Kebijakan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama lima tahun terakhir tentu memberikan pengaruh kepada total pegawai Ditjen SDPPI. Dalam menyikapi kebijakan tersebut terdapat kebijakan untuk melakukan rekruitmen PPNPN (Pegawai Pemerintah Non PNS) agar tetap mencukupi kebutuhan pegawai di masing-masing unit. Fluktuasi jumlah pegawai tersebut terutama disebabkan oleh faktor-faktor alami, di antaranya adalah usia pensiun dan perputaran tenaga kerja yang disebabkan oleh perpindahan penugasan yang disesuaikan dengan kompetensi keahlian pegawai tersebut (promosi dan rotasi). Direktorat Penataan Sumber Daya merupakan unit kerja yang memiliki jumlah pegawai yang relatif stabil untuk lima tahun terakhir. Penggambaran mengenai perkembangan jumlah pegawai Ditjen SDPPI dalam lima tahun terakhir ditampikan pada tabel 3.1 dan gambar 3.1. pada tahun 2017, terdapat pertambahan yang cukup signifikan dikarenakan jumlah perhitungan pegawai telah memperhitungkan PPNPN, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Pegawai Ditjen SDPPI menurut Unit Kerja Tahun 2013 sampai Semester-2 Tahun 2017 No Unit Kerja 2013 2014 2015 2016 2017 Sekretariat Direktorat Jendral 1 159 148 149 140 130 Dit. Penataan Sumber Daya 2 66 64 68 67 64 3 Dit. Operasi Sumber Daya 83 82 86 82 80 4 Dit. Pengendalian SDPPI 71 76 79 78 70 22
Bab 3 Sumber Daya Manusia Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Pegawai Ditjen SDPPI menurut Unit Kerja Tahun 2013 sampai Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) No Unit Kerja 2013 2014 2015 2016 2017 5 Dit. Standarisasi PPI 69 69 75 73 71 6 UPT Monfrek dan BBPPT 883 876 917 918 886 Pegawai diperbantukan di luar Ditjen SDPPI 7 2 3 0 0 0 8 PPNPN 0 0 0 0 700 Jumlah 1.333 1.318 1.374 1.358 2.001 Besar Perubahan Jumlah Pegawai (%) 1,13% 4,25% -1,16% 47,35% Gambar 3.1. Perkembangan jumlah Pegawai Ditjen SDPPI menurut Unit Kerja Tahun 2013 sampai semester-2 Tahun 2017 Jumlah pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI pada seluruh unit kerja tahun 2017 tercatat sebesar 1.301 pegawai dengan proporsi terbesar berada di unit kerja UPT Monfrek dan BBPPT sebesar 68,10%. UPT monfrek dan BBPPT menjadi unit dengan jumlah pegawai terbanyak disebabkan karena UPT bersifat teknis, dan memiliki beban kerja yang cukup tinggi. 23
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Proporsi berdasarkan jenis kelamin, pegawai Ditjen SDPPI secara keseluruhan didominasi oleh laki-laki sebesar 73,79%. Pada unit kerja sekretariat direktorat jenderal, sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan dengan selisih sebesar 13%, namun memang pegawai laki-laki masih dominan. Hal berbeda terjadi pada UPT Monfrek dan BBPPT, kesenjangan proporsi antara laki-laki dan perempuan paling tinggi diantara unit kerja dalam Ditjen SDPPI dengan nilai selisihnya mencapai 56%. UPT Monfrek dan BBPPT memiliki pegawai dengan proporsi yang tinggi untuk laki- laki disebabkan karena umumnya beraktivitas yang bersifat outdoor. Penjelasan lebih rinci mengenai jumlah dan sebaran pegawai di masing- masing unit kerja ditampilkan dalam Tabel 3.2 dan Gambar 3.2 Tabel 3.2. Jumlah Pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI menurut Unit Kerja sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 Jenis Kelamin (orang) No Unit Kerja Laki - Laki Perempuan Total Jumlah % Jumlah % Sekretariat Direktorat Jenderal 1 74 56,92% 56 43,08% 130 9,99% Dit. Penataan Sumber Daya 2 38 59,38% 26 40,63% 64 4,92% Dit. Operasi Sumber Daya 3 52 65,00% 28 35,00% 80 6,15% Dit. Pengendalian SDPPI 4 53 75,71% 17 24,29% 70 5,38% Dit. Standardisasi PPI 5 51 71,83% 20 28,17% 71 5,46% UPT Monfrek dan BBPPT 6 692 78,10% 194 21,90% 886 68,10% Jumlah 960 73,79% 372 26,21% 1.301 100,00% 24
Bab 3 Sumber Daya Manusia Gambar 3.2. Komposisi Pegawai Ditjen SDPPI menurut Unit Kerja Semester-2 Tahun 2017 Gambar 3.3. Komposisi Pegawai Ditjen SDPPI menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 Sebaran jumlah pegawai ASN/PNS direktorat jenderal SDPPI menurut kelompok umur tersebar cukup merata untuk setiap kelasnya. Secara umum umur pegawai dikelompokkan menjadi delapan kelas dengan rentang lima tahun pada masing-masing kelas. Pegawai SDPPI mayoritas 25
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 berada di kelas umur 33-37 tahun sebanyak 303 pegawai, selanjutnya adalah kelas 53-58 dengan jumlah 293 pegawai. Pada kelompok umur 23-27 dan 28-32 terjadi ketimpangan jumlah pegawai dengan hanya berjumlah 5 dan 74 pegawai. Ketimpangan ini disebabkan rendahnya penerimaan untuk pegawai khususnya dalam kedua kelompok usia tersebut. Tampilan mengenai sebaran jumlah pegawai berdasarkan kelompok umur ditampilkan dalam Tabel 3.3 dan Gambar 3.4 Tabel 3.3. Jumlah Pegawai ASN/PNS Direktorat Jenderal SDPPI menurut Kelompok Umur sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 Kelompok Umur (tahun) No Unit Kerja Total 23- 27 28- 32 33- 37 38- 42 43- 47 48- 52 53- 58 59- 60 Sekretariat Direktorat Jenderal 1 1 8 21 14 22 31 32 1 130 Dit. Penataan Sumber Daya 2
5 20
8 6
13 12
64 Dit. Operasi Sumber Daya 3
5 16
13 6
12 28
80 Dit. Pengendalian PPI 4
4 11
11 6
9 29
70 Dit. Standardisasi PPI 5 2 7 16 7 8 13 18
71 UPT Monfrek & BBPPT 2 45 219 151 126 161 174 8 886 6 Pegawai yang diperbantukan di luar SDPPI 7
Total 5
74 303
204 174
239 293
9 1.301 26
Bab 3 Sumber Daya Manusia Gambar 3.4. Komposisi Jumlah Pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI menurut Kelompok Umur sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 Indikator kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan kualitas pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Ditjen-SDPPI bervariasi mulai dari lulusan Non Sarjana sampai dengan Doktoral (S-3). Tingkat pendidikan pegawai mayoritas di seluruh unit kerja pada lingkup Ditjen SDPPI didominasi oleh lulusan S-1 dan S-2. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan pegawai di Ditjen SDPPI relatif tinggi. Persentase jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi lulusan S-3 (Doktor) masih rendah setiap tahunnya dan hanya terdapat pada unit-unit kerja tertentu saja yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal (1 orang), Dit. Penataan Sumber Daya (1 orang) dan Dit. Operasi Sumber Daya (1 orang). Pada masa yang akan datang, unit-unit kerja di Ditjen SDPPI yang memang memerlukan kompetensi lulusan S-3 diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawainya dengan mendorong mereka untuk meneruskan pendidikan ke jenjang S-3. Unit kerja yang terkait dengan aspek teknis memerlukan jumlah pegawai yang memiliki pengetahuan teknis di lapangan dan unit tersebut didominasi oleh tenaga kerja non-sarjana. Pada unit kerja 27
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 UPT Monfrek dan BBPPT, didominasi oleh jumlah pegawai non-sarjana. Statistik jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.5. Tabel 3.4. Jumlah Pegawai ASN/PNS Direktorat Jenderal SDPPI menurut Tingkat Pendidikan pada Semester-2 Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 Pendidikan No Unit Kerja Tahun Jumlah Doktor (S-3) Magister (S-2) Sarjana (S-1) Non- Sarjana Dokter 1 Sekertariat Direktorat Jenderal 2013 1 19 2 64 73 159 2014 1 21 2 64 71 159 2015 1 23 2 62 60 148 2016 1 22 2 64 60 149 2017 1 19 2 58 50 130 2 Dit. Penataan Sumber Daya 2013 0 15 0 36 9 60 2014 1 18 0 36 9 64 2015 3 17 0 35 9 64 2016 3 15 0 40 10 68 2017 1 16 0 40 7 64 3 Dit. Operasi Sumber Daya 2013 0 21 0 35 20 76 2014 0 20 0 41 22 83 2015 0 20 0 48 14 82 2016 0 20 0 51 15 86 2017 1 18 0 49 12 80 4 Dit. Pengendalian SDPPI 2013 0 11 0 41 12 64 2014 1 17 0 45 8 71 2015 1 17 0 44 14 76 2016 1 17 0 46 15 79 2017 0 16 0 43 11 70 28
Bab 3 Sumber Daya Manusia Tabel 3.4. Jumlah Pegawai ASN/PNS Direktorat Jenderal SDPPI Menurut Tingkat Pendidikan pada Semester-2 Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (lanjutan) Pendidikan No Unit Kerja Tahun Jumlah Doktor (S-3) Magister (S-2) Sarjana (S-1) Non- Sarjana Dokter 5 Dit. Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika 2013 0 11 0 31 16 58 2014 0 9 0 49 11 69 2015 0 12 0 44 13 69 2016 0 12 0 49 14 75 2017 0 10 0 47 14 71 6 UPT Monfrek dan BBPPT 2013 0 59 0 338 518 915 2014 0 99 0 398 386 883 2015 0 96 0 399 381 876 2016 0 103 0 404 410 917 2017 0 109 0 409 368 886 7 Pegawai diperbantukan di luar SDPPI 2013 1 16 0 22 9 48 2014 0 1 0 1 0 2 2015 0 2 0 1 0 3 2016 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 Jumlah 2013 2 152 2 567 657 1.331 2014 3 185 2 634 507 1.318 2015 5 187 2 633 491 1.374 2016 5 189 2 654 524 1.358 2017 3 188 2 646 462 1.301 Jumlah pegawai ASN/PNS yang memiliki jenjang pendidikan S2 relatif banyak di Ditjen SDPPI dengan tren yang meningkat di sepanjang tahun 2013-2017. Tahun 2017 semester-2 terlihat jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan S-2 sebanyak 188 orang (Tabel 3.4). Lulusan S-2 tersebut tersebar hampir di semua unit kerja Ditjen SDPPI. UPT monfrek merupakan unit yang memiliki lulusan S-2 yang terbanyak 29
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 dibandingkan dengan unit-unit lainnya (109 orang), yang kemudian diikuti oleh unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal (19 orang) dan Dit. Operasi Sumber Daya (18 orang). Selanjutnya adalah jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) merupakan lulusan yang mendominasi dan dialokasikan sesuai dengan target dan strategi pengembangan pegawai di semua unit kerja di Ditjen SDPPI. Pada tahun 2017, sebanyak 646 pegawai Ditjen SDPPI merupakan lulusan S-1 dan tersebar di seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen SDPPI. Adapun jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan non-sarjana pada tahun 2017 sebanyak 462 orang. Secara ringkas komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2017 dirangkum pada Gambar 3.5. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa komposisi pegawai terbesar di Ditjen SDPPI secara berturut-turut adalah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 (49%), non-sarjana (35%), S-2 (14%) dan S-3 (1%). Gambar 3.5. Komposisi Pegawai ASN/PNS Ditjen SDPPI menurut Tingkat Pendidikan sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 30
Bab 3 Sumber Daya Manusia 3.2. Jumlah PPNS dan Pejabat Fungsional 3.2.1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kegiatan monitoring dan penertiban serta pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja yang ada di Ditjen SDPP pada pelaksanaannya diawasi oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Pegawai PPNS tersebar di lima unit kerja Ditjen SDPPI (Tabel 3.4 dan Gambar 3.5). Jumlah PPNS pada tahun 2017 semester-2 sebanyak 37 orang. Kontribusi tertinggi penyidik pegawai negeri sipil untuk Ditjen SDPPI berasal dari direktorat pengendali SDPPI sebesar 43%. dan yang terkecil berasal dari Dit. Penataan Sumber Daya sebesar 6%. Sebaran lebih rinci mengenai data PPNS menurut unit kerja Ditjen SDPPI Tahun 2017 ditampilkan dalam Tabel 3.5 serta distribusnya dalam Gambar 3.6 Tabel 3.5. Data PPNS Menurut Unit Kerja Ditjen SDPPI Pusat sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 No Unit kerja Jumlah 1 Sekretariat Direktorat Jenderal 3 2 Dit. Penataan Sumber Daya 2 3 Dit. Operasi Sumber Daya 9 4 Dit. Pengendalian SDPPI 16 5 Dit. Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika 7 Total 37 31
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Gambar 3.6. Komposisi PPNS Menurut Unit Kerja Ditjen SDPPI Pusat Tahun 2016 Pada semester-2 tahun 2017 jumlah PPNS di UPT Monfrek dan BBPPT berjumlah 247 orang (Tabel 3.6). Jumlah tersebut masih sama dengan data semester-2 tahun 2016. Stagnasi pegawai ini disebabkan selama beberapa tahun tidak ada diklat untuk PPNS. Sebaran pegawai di 38 unit kerja di lingkungan UPT Monfrek dan BBPPT terbesar berada di Balmon Kelas II Semarang, dan Makassar. Sebaran data PPNS pada unit UPT Monfrek & BBPPT pada Tahun 2017 secara lebih rinci tampilkan dalam tabel 3.6 Tabel 3.6. Data PPNS UPT Monfrek & BBPPT sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 No Unit Kerja Jumlah No Unit Kerja Jumlah Balmon Kelas I DKI Jakarta Lokmon Pangkal Pinang 1 11 21 3 2 Balmon Kelas II Aceh 5 22 Lokmon Jambi 4 Balmon Kelas II Medan 3 11 23 Lokmon Bengkulu 4 Balmon Kelas II Pekanbaru Lokmon Bandar Lampung 4 11 24 8 32
Bab 3 Sumber Daya Manusia Tabel 3.6. Data PPNS UPT Monfrek & BBPPT sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) No Unit Kerja Jumlah No Unit Kerja Jumlah Balmon Kelas II Batam 5 6 25 Lokmon Mataram 9 Balmon Kelas II Palembang Lokmon Palangkaraya 6 9 26 4 Balmon Kelas II Bandung 7 7 27 Lokmon Banjarmasin 4 Balmon Kelas II Tangerang 8 11 28 Lokmon Balikpapan 6 Balmon Kelas II Semarang 9 16 29 Lokmon Tahuna 3 Balmon Kelas II Yogyakarta 10 12 30 Lokmon Gorontalo 2 Balmon Kelas II Surabaya 11 13 31 Lokmon Palu 5 Balmon Kelas II Denpasar 12 9 32 Lokmon Kendari 4 Balmon Kelas II Kupang 13 9 33 Lokmon Mamuju 1 Balmon Kelas II Pontianak 14 5 34 Lokmon Ambon 2 Balmon Kelas II Samarinda 15 10 35 Lokmon Ternate 3 Balmon Kelas II Manado 16 5 36 Lokmon Manokwari 2 Balmon Kelas II Makassar 17 14 37 Posmon Sorong 1 Balmon Kelas II Jayapura 18 6 38 BBPPT 5 Balmon Kelas II Merauke Total 247 19 2 20 Lokmon Padang 5 33
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 3.2.2. Pejabat Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio Peran penting lainnya dalam pengawasan dan pengendalian adalah berada pada pejabat fungsional pengendali spektrum frekuensi radio. Pengendali spektrum frekuensi radio ditempatkan dan menjadi pegawai di UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio. Berdasarkan data pada Tabel 3.7 terdapat 272 pegawai yang memiliki jabatan fungsional sebagai pengendali spektrum frekuensi radio. Terdapat dua unit kerja yang memiliki pejabat fungsional pengendali spektrum frekuensi radio yaitu unit kerja Direktorat Pengendali SDPPI dan UPT Monfrek. Pegawai fungsional pengendali spektrum unit kerja UPT Monfrek tersebar di 37 lokasi. Rincian data jumlah pejabat fungsional pengendali spektrum frekuensi radio pada tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.7 Tabel 3.7. Pejabat Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 No Unit Kerja Jumlah Direktorat Pengendalian SDPPI A 2 No UPT Monfrek Jumlah B UPT Monfrek Balmon Kelas I DKI Jakarta 15 20 Lokmon Padang 7 1 2 Balmon Kelas II Aceh 9 21 Lokmon Pangkal Pinang 5 3 Balmon Kelas II Medan 13 22 Lokmon Jambi 9 Balmon Kelas II Pekanbaru 4 6 23 Lokmon Bengkulu 7 Lokmon Bandar Lampung 5 Balmon Kelas II Batam 10 24 7 Balmon Kelas II Palembang 6 13 25 Lokmon Mataram 4 7 Balmon Kelas II Banten 6 26 Lokmon Palangkaraya 7 Balmon Kelas II Bandung 8 9 27 Lokmon Banjarmasin 7 34
Bab 3 Sumber Daya Manusia Tabel 3.7. Pejabat Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio sampai dengan Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) No Unit Kerja Jumlah Direktorat Pengendalian SDPPI A 2 No UPT Monfrek Jumlah B UPT Monfrek Balmon Kelas II Yogyakarta 9 11 28 Lokmon Balikpapan 7 Balmon Kelas II Semarang 10 17 29 Lokmon Tahuna 0 Balmon Kelas II Surabaya 11 10 30 Lokmon Gorontalo 6 Balmon Kelas II Denpasar 12 9 31 Lokmon Palu 8 13 Balmon Kelas II Kupang 5 32 Lokmon Kendari 4 Balmon Kelas II Pontianak 14 7 33 Lokmon Mamuju 1 Balmon Kelas II Samarinda 15 8 34 Lokmon Ambon 7 16 Balmon Kelas II Manado 3 35 Lokmon Ternate 5 Balmon Kelas II Makassar 17 16 36 Lokmon Manokwari 2 Balmon Kelas II Jayapura 18 5 37 Posmon Sorong 4 19 Balmon Kelas II Merauke 1 Total 272 35
BAB 4 Peraturan Perundang-Undangan Sepanjang Tahun 2017, Ditjen SDPPI ada 8 (delapan) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) untuk proses penetapan, namun hanya 5 (lima) RPM yang telah ditetapkan dan diundangkan. Sementara 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut, pada akhir tahun 2017 (semester 2) telah siap untuk ditetapkan oleh Menteri Kominfo, namun sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan, mulai tanggal 1 November 2017, setiap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Kementerian/Lembaga perlu dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Adapun 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yaitu: 1) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; 2) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; 3) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. Dengan adanya ketentuan perlu dikoordinasikannya rancangan regulasi/ kebijakan sebelum ditetapkan atau dilaksanakan maka penetapan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 terlebih dahulu menunggu hasil koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sehingga tidak dapat ditetapkan pada tahun 2017. Adapun jumlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika bidang SDPPI yang telah ditetapkan pada semester 2 tahun anggaran 2017 sebanyak 5 (lima) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang (Tersaji pada Tabel 4.1). Tabel 4.1. Daftar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang SDPPI yang Ditetapkan pada Semester-2 Tahun 2017 Nomor Peraturan No Tentang Ditetapkan Undangkan 1 PM 03 Tahun 2017 Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Frequency Modulation 12-01-2017 30-01-2017 2 PM 11 Tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dari/atau Perangkat Telekomunikasi 23-02-2017 01-03-2017 3 PM 12 Tahun 2017 Penggunaan Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 900 MHz, dan 2,3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler 06-06-2017 09-06-2017 4 PM 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Titik ke Titik (Point-To-Point) Melalui Gelombang Mikro 26-07-2017 28-07-2017 6 PM 20 Tahun 2017 26-09-2017 28-09-2017 Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz dan 2,3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler 38
Bab 4 Peraturan Perundang-Undangan 4.1. Jenis Peraturan Perundang-Undangan Jenis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ditjen SDPPI, meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Menkominfo, Keputusan Menkominfo, Peraturan Ditjen SDPPI dan surat edaran. Umumnya penerbitan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, jumlah peraturan baru yang ditertetapkan pada setiap tahunnya tidaklah sama. Pada Tahun 2017 terdapat 5 (lima) Peraturan Menteri Kominfo bidang SDPPI. Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 menyajikan komposisi peraturan perundang- undangan yang telah diterbitkan pada rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2017. Persentase terbesar peraturan baru adalah dalam bentuk Peraturan Menteri sebanyak 56,76% dan Keputusan Menteri sebanyak 31,08%. Tabel 4.2. Ringkasan Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDPPI Periode Tahun 2011-2017 Jenis No 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah % Peraturan Peraturan Presiden 1
2 1,35%
Peraturan 2
7 26
14 17
11 3
6 84
56,76%
Menkominfo Keputusan
3 12
14 17
46 31,08%
Menkominfo Peraturan
4 Dirjen
13 8,78%
SDPPI
Surat 5
3 2,03% Edaran Jumlah 32 41 34 20 12 3 6 148 100,00 Peraturan Dirjen SDPPI tidak dimasukkan sejak tahun 2012 39
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Gambar 4.1. Komposisi Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDPPI yang Ditetapkan pada Tahun 2011-2017 4.2. Layanan Konsultasi Hukum Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global sehingga informasi dan komunikasi menjadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagai salah satu bentuk koordinasi dan peningkatan pelayanan publik serta untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau pemikiran terkait dengan persoalan-persoalan hukum telekomunikasi, penggunaan frekuensi radio serta standardisasi alat perangkat telekomunikasi, layanan konsultasi hukum melalui media elektronik menjadi perlu diselenggarakan demi mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel. Layanan konsultasi hukum melalui media elektronik (on line) telah diluncurkan sejak 2 Agustus 2016 melalui website konsultasi_hukum.htm, yang kemudian dikembangkan menjadi lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2017 40
Bab 4 Peraturan Perundang-Undangan melalui website mengingat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masyarakat tidak hanya seputar bidang penggunaan frekuensi radio dan/atau standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi, melainkan juga bidang penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran, pos, aplikasi informatika, serta informasi publik. Pada pelaksanaan layanan konsultasi hukum berbasis Elektronik Tahun 2017. telah diterima sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) pertanyaan konsultasi hukum elektronik yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan sejak Januari-Desember 2017, dengan rincian jumlah tersaji pada Gambar 4.2. Jumlah konsultasi hukum pada semester-1 tahun 2017, secara rata-rata lebih besar dari pada semester-2 tahun 2017. Pada bulan maret, april dan mei memiliki jumlah konsultasi hukum yang lebih tinggi dari bulan selainnya. Gambar 4.2. Jumlah Konsultasi Hukum pada Tahun 2017 Dari keseluruhan pertanyaan konsultasi hukum berbasis elektronik yang masuk, dapat dikelompokkan menurut bidang seperti tersaji pada Gambar 4.3: Tiga bidang yang paling banyak dikonsultasikan adalah Penyelenggaraan sistem elektronik (46%), Penyelenggaraan Telekomunikasi (15%) dan Penggunaan Frekuensi Radio (14%). 41
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Gambar 4.3. Jenis Bidang yang Dikonsultasikan 42
BAB 5 Bidang Penataan Sumber Daya Saat telekomunikasi yang sifatnya nirkabel (wireless) oleh masyarakat membuat sumber daya frekuensi menjadi semakin termanfaatkan dan harus dilakukan penataan agar tidak menimbulkan gangguan. Spektrum frekuensi yang digunakan untuk telekomunikasi adalah spektrum frekuensi radio. Spektrum ini merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi di bawah 3.000 GHz. Rentang spektrum radio ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian berdasarkan tujuan penggunaan frekuensi dan karakteristik penggunaanya seperti terlihat pada Gambar 5.1. ini, penggunaan perangkat Gambar 5.1. Pembagian Spektrum Gelombang Elektromagnetik ke dalam Spektrum Frekuensi Radio dan Spektrum Frekuensi Cahaya serta Pengalokasian Spektrum Radio Berdasarkan Penggunaan Frekuensi
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 International Telecommunication Union (ITU) mengeluarkan Radio Regulation (RR) yang mengatur penggunaan frekuensi untuk berbagai service/dinas pengguna frekuensi radio di tingkat internasional. RR yang dikeluarkan oleh ITU merupakan hasil dari forum World Radio Conference (WRC) yang dilaksanakan 4-5 tahun sekali. Perumusan penggunaan frekuensi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q Ditjen SDPPI berdasarkan RR yang dikeluarkan oleh ITU. Perumusan tersebut dituangkan dalam Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia (TASFRI). Penyesuaian TASFRI dilakukan setiap 4-5 Tahun sekali sesuai dengan RR yang dihasilkan oleh WRC. TASFRI terbaru hingga buku ini diterbitkan adalah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. Di dalam TASFRI ini, terdapat catatan kaki dengan Kode INS yang merupakan catatan kaki yang menerangkan penggunaan frekuensi yang diatur di Indonesia. Izin penggunaan frekuensi radio di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis izin. Penetapan izin ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Ketiga jenis izin tersebut adalah; Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dan Izin Kelas (Class Licensed). Pemberian Izin tersebut disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan frekuensi dan karakteristik penggunaanya. Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan izin penggunaan frekuensi radio yang diberikan per stasiun radio. Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) merupakan izin yang diberikan kepada pengguna frekuensi radio untuk menggunakan pita frekuensi pada rentang frekuensi radio tertentu pada wilayah lisensinya. Izin Kelas diberikan agar setiap pengguna frekuensi dapat menggunakan frekuensi secara langsung selama menggunakan perangkat yang telah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan teknis penggunaan yang ditetapkan. 44
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Seluruh penggunaan izin penggunaan berdasarkan salah satu dari 3 jenis izin di atas. Sampai saat buku ini diterbitkan pemberian izin frekuensi radio berdasarkan jenis izinnya terangkum dalam Tabel 5.1 frekuensi radio diberikan Tabel 5.1. Jenis Izin Penggunaan Pita Fekuensi Berdasarkan Tujuan Penggunaan Frekuensi dan Karakteristik Penggunaanya No Jenis Izin Pita Frekuensi Keterangan 1 ISR seluruh frekuensi kecuali Contoh Penggunaan: yang ditetapkan sebagai Microwave Link, Stasiun Bumi, IPFR atau Izin Kelas Penyiaran, dll. 2 IPFR 450 MHz, 800 MHz, 900 Penggunaan untuk layanan Seluler dan Broadband MHz, 1.800 MHz, 2.300 Wireless Access (BWA) MHz 3 Izin Kelas 2,4 GHz (2.400-2.483.5 PM Perhubungan Nomor: KM.2 MHz); tahun 2005 (Pita 2.4 GHz); 5,8 GHz (5.725 - 5.825 PM 27/PER/M. MHz); KOMINFO/06/2009 (Pita 5.8 GHz); Penggunaan frekuensi dengan daya pancar PM Kominfo Nomor 35 Tahun 2015 (Short Range Device ). dibawah 10 mW; Frekuensi yang dikategorikan untuk penggunaan Short Range Device (SRD). 5.1. Penataan Spektrum Frekuensi Radio Pemerintah telah melakukan penataan ulang penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia seperti terlihat pada Gambar 5.2 untuk ini mendukung teknologi Long Term Evolution (LTE). Teknologi 45
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 merupakan teknologi telekomunikasi dengan akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM/EDGE dan Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) dan High Speed Packet Access+ (HSPA+) sehingga mampu mendownload sampai dengan kecepatan 300 mbps dan upload 75 mbps. Sejak November 2014 sampai sekarang, sudah 6 spektrum frekuensi yang dialokasikan untuk teknologi 4G LTE yaitu 2.300 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 450 MHz, 800 MHz dan 2.100 MHz. Masih ada 2 spektrum lagi yang belum digunakan yaitu 2.600 MHz dan 700 MHz. Pada tanggal 17 Oktober 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan Telkomsel sebagai pemenang lelang pita 2,3 GHz. Dengan kemenangan lelang ini, Telkomsel berhak menggunakan 1 blok pita frekuensi radio dengan lebar pita frekuensi radio 30 MHz moda Time Division Duplexing (TDD) yang berada pada rentang 2.300-2.330 MHz. Pada tanggal 20 November 2017, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1998 Tahun 2017 tentang Penataan Ulang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Keperluan Penyelenggaran Jaringan Bergerak Seluler dan Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 376/ DIRJEN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Ulang Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Keperluan Penyelenggaran Jaringan Bergerak Seluler. Keputusan tersebut sebagai payung hukum atas penetapan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) dan PT Indosat, Tbk. (Indosat) sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang dilakukan pada tanggal 1 November 2017. Dalam keputusan tersebut ditetapkan pita frekuensi radio pada rentang 1.970-1.975 MHz berpasangan dengan 2.160-2.165 MHz (Blok 11) kepada H3I dan pita frekuensi radio pada rentang 1.975-1.980 MHz berpasangan dengan 2.165-2.170 MHz (Blok 12) kepada Indosat. 46
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Merujuk pada payung hukum tersebut di atas, penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz dilaksanakan dengan cara melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan pita frekuensi radio di suatu wilayah layanan tertentu (cluster) melalui 2 tahapan. Pada Tahap 1, Indosat melakukan re-tuning untuk seluruh Network Element yang semula menggunakan Blok 6 dan Blok 7 diubah ke Blok 11 dan Blok 12, setelah dipastikan pengaturan ulang Tahap 1 berjalan dengan lancer, maka dilanjutkan dengan pengaturan Tahap 2. Pengaturan tahap ini dilakukan dengan cara Telkomsel melakukan re-tuning untuk seluruh Network Element yang semula menggunakan Blok 3 diubah ke Blok 6 dan XL melakukan re-tuning untuk seluruh Network Element dari yang semula menggunakan Blok 10 diubah ke Blok 7. Gambar 5.2. Roadmap Alokasi Spektrum Frekuensi Teknologi 4G LTE di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2019 47
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 5.2. Pengelolaan Orbit Satelit Peran satelit bagi sistem informasi dan komunikasi bagi Indonesia sangat penting oleh sebab itulah Indonesia terlibat dalam kegiatan-kegiatan baik nasional maupun internasional dalam upaya menjamin sistem informasi dan komunikasi sateli Indonesia tidak mendapat gangguan. Pada Sub Bab ini akan disampaikan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Ditjen SDPPI dan kondisi satelit Indonesia. Beberapa kegiatan Ditjen SDPPI yang disampaikan pada buku ini adalah 1). Pendaftaran Filing Indonesia ke ITU, 2). Kondisi Satelit Indonesia, 3). Koordinasi Satelit Tahun 2017, 4). Analisa Brific Tahun 2017, 5). Penggunaan Satelit Asing, 6). Penyelamatan Filing Satelit, 7). Program Satelit Multifungsi, dan 8). Sidang Persatelitan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2014 tentang "Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit", filing satelit adalah dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU. Oleh sebab itulah Pemerintah melalui Ditjen SDPPI terus berupaya melakukan pengelolaan Orbit Satelit Indonesia melalui pendaftaran ataupun mempertahankan filing satelit Indonesia. Pengelolaan ini bertujuan agar kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan satelit di Indonesia tidak mengalami gangguan. 5.2.1. Pendaftaran Filing Indonesia ke ITU Filing Satelit Indonesia adalah filing satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. Sementara, Filing Satelit Asing adalah filing satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain. Sementara Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia adalah hak untuk menggunakan filing satelit yang telah didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. 48
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Selama tahun 2017 ada beberapa filing Indonesia baru yang didaftarkan dalam rangka menambah kapasitas spektrum serta mencari slot orbit baru. Selain pendaftaran baru, di tahun ini juga dilakukan pendaftaran lanjutan filing satelit Indonesia untuk mendapatkan status notifikasi dan tercatat di MIFR (Master International Frequency Register) di ITU. Berikut rekapitulasi proses pendaftaran filing Indonesia ke ITU selama periode tahun 2017: 5.2.1.1. Pendaftaran Tahap Advance Public Information (API ) Pendaftaran Tahap API adalah proses penginformasian rencana spektrum frekuensi satelit dan slot orbit yang akan digunakan ke ITU. Sepanjang tahun 2017, Indonesia melalui Ditjen SDPPI telah melakukan pendaftaran filing satelit baru sebanyak 8 filing. Dari total filing baru yang didaftarkan, 4 filing sudah mendapatkan No Publikasi BRIFIC. Detail filing satelit baru yang telah didaftarkan sepanjang tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.2. Tabel 5.2. Daftar Filing Satelit Baru yang Didaftarkan Sepanjang Tahun 2017 No. Tanggal Slot Tanggal Tahapan No Nama Filing Satelit Publikasi Terbit Orbit Terima ITU Pendaftaran BRIFIC BRIFIC 1. NUSANTARA-B5-A 157 09.02.2017 API 2854 19.09.2017 2. NUSANTARA-H2-A 85,3 20.02.2017 API 2854 19.09.2017 3. NUSANTARA-H3-A 159 20.02.2017 API 2854 19.09.2017 4. LAPAN-A4-SAT NGSO 22.11.2017 API 2863 06.02.2018 5. NUSANTARA-K1A- 103 03.10.2017 Artikel 6 AP30B
30B 6. NUSANTARA-B2G- 118 22.05.2017 Artikel 6 AP30B
30B 7. NUSANTARA-B6A- 140 22.05.2017 Artikel 6 AP30B
30B 8. NUSANTARA-B7A- 150,5 22.05.2017 Artikel 6 AP30B
30B 49
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 5.2.1.2 Pendaftaran Tahap Koordinasi Pendaftaran Tahap Koordinasi adalah pendaftaran filing satelit dengan informasi data yang lebih terperinci sesuai dengan rencana satelit yang akan dibangun. Di tahun 2017 ini, ada 5 filing satelit indonesia yang sudah masuk pada Pendaftaran Tahap Koordinasi. Dari 5 filing satelit tersebut, 3 filing sudah mendapatkan nomor publikasi BRIFIC. Detail daftar filing satelit Indonesia yang sudah pada pendaftaran tahap koordinasi dapat dilihat pada Tabel 5.3. Tabel 5.3. Daftar Filing Satelit Indonesia pada Pendaftaran Tahap Koordinasi pada Tahun 2017 No. Tanggal Slot Tanggal Tahapan No Nama Filing Satelit Publikasi Terbit Orbit Terima ITU Pendaftaran BRIFIC BRIFIC 1. NUSANTARA-B5-A 157 09.02.2017 CR/C 2854 19.09.2017 2. NUSANTARA-H2-A 85,3 20.02.2017 CR/C 2854 19.09.2017 3. NUSANTARA-H3-A 159 20.02.2017 CR/C 2854 19.09.2017 4. NUSANTARA-NS1-A 113 28.12.2017 Koordinasi
5. NUSANTARA
B1
E 108
19.10.2017 Koordinasi
5.2.1.3. Pendaftaran Tahap Notifikasi Tahap Notifikasi adalah tahap pendaftaran filing satelit agar dapat dimasukkan ke dalam Master International Frequency Register (MIFR) sehingga filing tersebut dapat dioperasionalkan. Berkat kerja keras Ditjen SDPPI, sudah ada 12 filing satelit yang sudah masuk pada Tahap Notifikasi sepanjang tahun 2017 ini. Detail daftar filing satelit Indonesia yang sudah pada pendaftaran tahap Notifikasi dapat dilihat pada Tabel 5.4. 50
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.4. Daftar Filing Satelit Indonesia pada Pendaftaran Tahap Notifikasi pada Tahun 2017 No. Tanggal Slot Tanggal Tahapan Publikasi NO. Nama Filing Satelit Terbit BRIFIC Orbit Terima ITU Pendaftaran BRIFIC 1 PALAPA-C4 150,5 01.02.2017 PART II-S 2840 07.03.2017 2 LAPAN-A3-SAT Z 17.01.2017 PART II-S 2840 07.03.2017 3 PALAPA-C4-A 150,5 01.02.2017 PART II-S 2840 07.03.2017 4 TELKOM-108E 108 06.01.2017 PART I-S 2840 07.03.2017 5 LAPANSAT NGSO 08.03.2017 RES4 2843 18.04.2017 6 PALAPA-C4-K 150,5 11.07.2017 PART I-S 2852 22.08.2017 7 INDOSTAR-110E-K 108,2 14.09.2017 PART I-S 2856 17.10.2017 8 PALAPA-B1 108 05.09.2017 PART II-S 2857 31.10.2017 9 PALAPA PAC-KU 146 27.01.2017 PART II-S 2858 14.11.2017 146E 10 PALAPA PAC-C 146 05.10.2017 PART I-S 2858 14.11.2017 146E 11 PALAPA-B3-EC 118 04.07.2017 PART II-S 2859 28.11.2017 12 PALAPA PAC-C 146 21.07.2017 PART II-S 2861 09.01.2018 146E 5.2.1.4. Pendaftaran Tahap Resolusi 49 Tahap Resolusi 49 (Res-49) adalah tahap penyampaian informasi data- data satelit yang akan dioperasionalkan ke ITU. Data-data tersebut berisikan nama, waktu peluncuran, nama pabrikan pembuat satelit, waktu penempatan satelit di slot orbit, dan lain-lain. Di tahun 2017 ini, Ditjen SDPPI sudah melakukan pendaftaran 2 filing satelit di Tahap Resolusi 49. Detail 2 filing setelit tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.5. 51
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 5.5. Daftar Filing Satelit Indonesia pada Pendaftaran Tahap Resolusi 49 pada Tahun 2017 No. Publikasi BRIFIC Nama Filing Satelit Slot Orbit Tanggal Terima ITU Tahapan Pendaftaran Tanggal Terbit BRIFIC No 1 TELKOM-108E 108 25.01.2017 RES49 2839 21.02.2017 2 PSN-146E 146 02.02.2017 RES49 2841 21.03.2017 5.2.1.5. Pengajuan Suspensi Filing Satelit Indonesia Pada tahun 2017 ini, Ditjen SDPPI sudah melakukan pengajuan Suspensi Filing Satelit terhadap 6 filing satelit Indonesia. Detail ke-6 filing setelit tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.5. Filing-filing satelit yang terdapat pada Tabel 5.6 merupakan filing satelit Indonesia yang sedang dalam masa suspensi dan filing yang telah kembali dioperasikan setelah mengalami masa suspensi maksimal 3 tahun, akibat tidak adanya satelit yang beroperasi di slot orbit tersebut. Beberapa keterangan lanjutan yang perlu disampaikan terkait tabel tersebut adalah: a. Untuk filing satelit Indonesia yang berada di slot orbit 108 BT mengalami masa suspensi akibat satelit Telkom-1 mengalami gangguan teknis sejak tanggal 27 Agustus 2017. b. Untuk filing satelit GARUDA-2 di slot orbit 123 BT disuspensi setelah berpindahnya satelit Artemis dari slot orbit tersebut sejak tanggal 1 November 2017. c. Untuk filing satelit PALAPA PAC-C 146E di slot orbit 146 BT, masa suspensinya diperpanjang menjadi 30 Juni 2019, merupakan hasil dari keputusan RRB ke-75. 52
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.6. Daftar Pengajuan Suspensi Filing Satelit Indonesia pada Tahun 2017 Tanggal Penerimaan Permohonan Batas Waktu Suspensi Tanggal Operasional kembali Nama Filing Satelit Slot Orbit Tanggal Suspensi No Status T/P 1 PALAPA-B1 108 S T 05.09.2017 27.08.2017 27.08.2020 2 PALAPA- B1-EC 108 S T 05.09.2017 27.08.2017 27.08.2020 3 PALAPA- C2 108 S T 05.09.2017 27.08.2017 27.08.2020 4 TELKOM- 108E 108 S T 05.09.2017 27.08.2017 27.08.2020 5 GARUDA-2 123 S P 20.04.2015 11.01.2015 11.01.2018 6 PALAPA PAC-C 146E 146 S P 26.03.2013 24.01.2013 30.06.2019 5.2.1.6. Pengajuan Pengoperasian Kembali (Resumption/ Bringing Back Into Use) Filing Satelit Indonesia Ditahun 2017 ini, Ditjen SDPPI telah berhasil melakukan pengajuan pengoperasian kembali terhadap 3 filing satelit Indonesia. Detail ke-3 filing satelit tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.7. Filing satelit Indonesia yang berada di slot orbit 118 BT dioperasikan kembali setelah suksesnya satelit Telkom-3S meluncur tanggal 14 Februari 2017 dan beroperasi di slot orbit 118 BT sejak 27 Maret 2017. 53
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 5.7. Daftar Pengajuan Pengoperasian Kembali Filing Satelit Indonesia pada Tahun 2017 Tanggal Operasional kembali Batas Waktu Suspensi Tanggal Penerimaan Permohonan Nama Filing Satelit Tanggal Suspensi Slot Orbit Status T/P NO PALAPA- B3-EC 1 118 R T 21.10.2015 01.06.2015
27.03.2017 PALAPA
C3
K 2
118 R
P 21.10.2015 01.06.2015
27.03.2017 PALAPA
C3
K 3
118 R
P 01.10.2013 06.07.2013
27.03.2017 5.2.1.6. Status Filing Satelit Indonesia sampai Tahun 2017 Sampai tahun 2017, filing satelit yang dimiliki oleh Indonesia berjumlah 46 satelit. Dari total 46 filing satelit yang dimiliki, 28 filing satelit berstatus Operasional artinya telah dioperasikan dengan menempatkan satelit di slot orbitnya, 12 filing berstatus Non-Operasional artinya filing satelit tersebut belum menyelesaikan koordinasi satelit dan tahapan pendaftaran filing satelit di ITU serta belum adanya satelit yang beroperasi di slot orbit tersebut, dan sisanya 12 filing berstatus Plan Band artinya filing satelit tersebut dijatahkan oleh ITU untuk Indonesia dan hanya meng- cover wilayah Indonesia. a. Filing dengan Status Operasional Sampai pada tahun 2017, Indonesia telah memiliki 28 filing satelit yang telah dioperasikan dengan menempatkan satelit di slot orbitnya. Detail ke-28 filing satelit tesebut dapat dilihat pada Tabel 5.8. 54
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.8. Daftar Filing Satelit Indonesia dengan Status Operasional sampai dengan Tahun 2017 Tanggal Mulai Operasional Status Penerimaan ITU No. Nama Filing Satelit Slot Orbit 1 GARUDA-2 123 12.02.2000 C 2 INDOSTAR-110E 108,2 01.01.2014 C 3 INDOSTAR-110E-K 108,2 01.11.2014 C 4 LAPAN-A3-SAT N-GSO 15.10.2016 C 5 LAPANSAT N-GSO 28.09.2015 C 6 LAPAN-TUBSAT N-GSO 14.01.2007 C 7 PALAPA PAC-C 146E 146 17.08.1998 C 8 PALAPA PAC-KU 146E 146 17.08.1998 C 9 PALAPA-B1 108 30.10.1983 C 10 PALAPA-B1 108 01.12.1998 C 11 PALAPA-B1 108 21.02.2006 C 12 PALAPA-B1-EC 108 01.12.1998 C 13 PALAPA-B2 113 30.06.1987 C 14 PALAPA-B3 118 30.04.1990 C 15 PALAPA-B3 118 01.12.2000 C 16 PALAPA-B3 118 01.01.2013 C 17 PALAPA-B3 TT&C 118 04.08.2011 C 18 PALAPA-B3-EC 118 16.03.2006 C 19 PALAPA-C1 113 01.02.1999 C 20 PALAPA-C1-K 113 21.11.2004 C 21 PALAPA-C2 108 10.08.2002 C 22 PALAPA-C3 118 01.02.1999 C 23 PALAPA-C3-K 118 15.07.2006 C 24 PALAPA-C4 150,5 17.01.1996 C 25 PALAPA-C4-A 150,5 20.01.2014 C 26 PALAPA-C4-K 150,5 15.08.2015 C 27 PALAPA-C4-K 150,5 26.01.2016 N 28 TELKOM-108E 108 15.10.2016 C 55
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 C: Confirm, filing tersebut telah dikonfirmasi oleh ITU bahwa satelit yang beroperasi di slot orbit tersebut membawa frekuensi yang sesuai dengan filing yang didaftarkan. N: Not confirm, filing tersebut belum dikonfirmasi oleh ITU b. Filing dengan Status Non-Operasional Indonesia memiliki 12 filing satelit yang berstatus Non-Operasional seperti yang terlihat pada Tabel 5.9. Sebagian besar dari ke-12 filing tersebut masih dalam Tahap Koordinasi, kecuali 3 filing satelit (PALAPA-C1-B, PSN-146E, dan PALAPA-C4-B) sudah masuk pada Tahap Res 49. Tabel 5.9. Daftar Filing Satelit Indonesia dengan Status Non-Operasional sampai dengan Tahun 2017 Slot Orbit Tanggal Pendaftaran No Nama Filing Satelit Status Filing 1 NUSANTARA-B4-A 103 22.02.2016 Koordinasi 2 CSM-106 106 10.08.2011 Koordinasi 3 INDOSTAR-107.7XS 107,7 20.03.2013 Koordinasi 4 INDOSTAR-108.2XS 108,2 20.03.2013 Koordinasi 5 CSM-111 111 10.08.2011 Koordinasi 6 PALAPA-C1-B 113 06.08.2012 Res 49 7 NUSANTARA-B2-F 118 03.02.2016 Koordinasi 8 CSM-120 120,5 10.08.2011 Koordinasi 9 NUSANTARA-A1-A 123 28-06.2016 Koordinasi 10 PALAPA PACIFIC-144E 144 18.06.2014 Koordinasi 11 PSN-146E 146 25.10.2012 Res 49 12 PALAPA-C4-B 150,5 06.08.2012 Res 49 56
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya c. Filing dengan Status Plan band (Penjatahan oleh ITU) Filing satelit Plan band adalah filing satelit yang dijatahkan oleh ITU untuk semua administrasi anggota ITU. Filing tersebut hanya mencover wilayah negaranya masing-masing dan menggunakan frekuensi yang memang diperuntukkan untuk filing plan band. Agar dapat digunakan, filing ini masih membutuhkan proses pendaftaran untuk filing satelit plan band. Sampai dengan tahun 2017 ke-6 filing satelit tersebut belum dimanfaatkan oleh Indonesia. Detail ke-6 filing satelit tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut. Tebal 5.10. Daftar Filing Satelit Indonesia dengan Status Plan Band sampai dengan tahun 2017 No Nama Filing Satelit Slot Orbit 1 INS00000 115,4 2 INS02800 80,2 3 INS3501 104 4 INS3502 104 5 INSA_100 80,2 6 INSB_100 104 5.2.2. Satelit Indonesia Sampai tahun 2017, Indonesia memiliki 11 satelit yang terdiri dari 8 satelit geostasioner (GSO) dan 3 satelit non-geostasioner (NGSO). Dari 8 satelit GSO, 3 satelit telah di deorbit dari slot orbit yang dikelola oleh Indonesia. Satelit yang dideorbit pada tahun ini adalah TELKOM-1, TELKOM-2, dan ARTEMIS. Lima satelit GSO yang masih beroperasi adalah INDOSTAR-2 yang dioperasikan oleh PT Media Citra Indostar pada slot orbit 108.2oBT, satelit PALAPA-D yang dioperasikan oleh PT Indosat pada slot orbit 113oBT, satelit TELKOM-2 (migrasi ke TELKOM-3S) yang dioperasikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia pada slot orbit 118oBT, satelit PSN VR2 (Asiasat 3S) yang dioperasikan 57
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 oleh PT Pasifik Satelit Nusantara pada slot orbit 146oBT, dan satelit BRISAT yang dioperasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia pada slot orbit 150,5oBT. Sementara satelit NGSO terdiri dari satelit LAPANSAT/ ORARI, satelit LAPAN-TUBSAT, dan LAPAN-A3 yang dioperasikan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Data satelit Indonesia sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 5.2, sedangkan detail keterangan lain dari 11 satelit tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.11. Gambar 5.3. Data Satelit Indonesia Sampai dengan Tahun 2017 Keterangan: BSS : Broadcast Satellite Service FSS: Fixed Satellite Servicce 58
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.11. Daftar Satelit Indonesia Sampai dengan Tahun 2017 Tanggal mulai operasi di slot orbit Slot Orbit NO Nama Satelit Kapasitas Pabrikan Keterangan 1 108 Telkom-1 C: 24 txpd Ext. C: 12 txpd Lockheed Martin 4 Agustus 1999 Sejak tanggal 27 Agustus 2017, satelit Telkom-1 sudah dideorbit karena mengalami gangguan teknis dan kebocoran bahan bakar. Rencananya slot ini akan diisi dengan satelit Telkom-4 yang akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2018. 2 108.2 Indostar 2 S: 10 txpd Boeing 16 Mei 2009 Nama lain satelit ini adalah SES 7, dan penggunaannya digunakan bersama dengan operator satelit lain yaitu SES. Thales Alenia Space 31 Agustus 2009 Masih bisa beroperasional hingga tahun 2020. 3 113 Palapa D C: 24 txpd Ext. C: 11 txpd Ku: 5 txpd 59
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 5.11. Daftar Satelit Indonesia Sampai dengan Tahun 2017 (lanjutan) Tanggal mulai operasi di slot orbit Slot Orbit NO Nama Satelit Kapasitas Pabrikan Keterangan 4 118 Telkom-2 C: 24 txpd Orbital 16 November 2005 Sejak tanggal 30 Mei 2017, telah dipindahkan ke slot orbit 157 BT, setelah satelit Telkom-3S menempati slot orbit 118 BT. Di slot orbit 157 BT Satelit Telkom-2 beroperasi menggunakan filing satelit USA bekerja sama dengan Intelsat. 5 118 Telkom-3S C: 9 txpd Ext. C: 24 txpd Ku: 10 txpd Thales Alenia Space 27 Maret 2017 Diluncurkan tanggal 14 Februari 2017, dari Kourou Guyana dan mulai beroperasi sejak tanggal 27 Maret 2017 menggantikan satelit Telkom-2. 6 123 Artemis L: 650 2 way circuit Alenia Spazio 12 November 2016 Sejak tanggal 1 November 2017 telah dideorbit dari slot 123 BT. 7 146 PSN-VR2 C: 28 txpd Ku: 16 txpd Boeing 25 November 2016 Mulai beroperasi di slot orbit 146 BT sejak November 2016. Satelit ini semula bernama satelit Asiasat-3S yang disewa oleh PT PSN. 60
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.11. Daftar Satelit Indonesia Sampai dengan Tahun 2017 (lanjutan) Tanggal mulai operasi di slot orbit Slot Orbit NO Nama Satelit Kapasitas Pabrikan Keterangan 8 150,5 BRISAT C: 36 txpd Ku: 9 txpd Space System Loral 18 Juni 2016 Satelit yang diluncurkan pada bulan Juni 2016 dari Kourou Guyana. 9 NGSO LAPAN- TUBSAT
National Institute of Aeronautics and Space and Technical University Berlin Germany 1 Januari 2007 merupakan satelit eksplorasi bumi Indonesia pertama yang diluncurkan dari India. 10 NGSO LAPANSAT
Lapan 28 September 2015 Selain digunakan untuk satelit eksplorasi bumi dapat digunakan pula sebagai satelit Amatir. 11 NGSO LAPAN-A3-
Lapan 22 Juni 2016 Merupakan satelit eksplorasi bumi. SAT 5.2.3. Koordinasi Satelit Tahun 2017 Koordinasi satelit adalah upaya untuk membicarakan penyelesaian masalah potensi interferensi antara filing satelit Indonesia dengan filing satelit negara lain yang teridentifikasi oleh ITU sebelum suatu filing satelit dapat dioperasionalkan. Hal ini merupakan upaya untuk menemukan solusi bersama antara filing satelit yang saling berdekatan agar dapat digunakan tanpa saling mengganggu. Penyelesaian koordinasi satelit 61
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 dapat dilakukan melalui perhitungan teknis ataupun perhitungan business to business yang menguntungkan kedua belah pihak. Koordinasi satelit merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Peraturan Radio sebelum suatu filing satelit dapat dioperasionalkan. Koordinasi satelit dapat dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun melalui korespondensi. 5.2.3.1. Pertemuan Koordinasi Satelit Pada tahun 2017 Indonesia telah mengadakan pertemuan koordinasi satelit sebanyak 3 kali, yaitu pertemuan koordinasi antara Indonesia dengan Administrasi Jepang di Tokyo, Administrasi Inggris di London dan Administrasi Rusia di Moscow. Satu pertemuan koordinasi satelit, yaitu dengan Amerika Serikat tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapai kesepakatan waktu pelaksanaan. a. Pertemuan Koordinasi Satelit Indonesia - Jepang Pertemuan koordinasi satelit Indonesia - Jepang dilaksanakan pada tanggal 20-24 Februari 2017 di Yogyakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh operator satelit Indonesia yaitu Lapan, Telkom, Indosat, Bank Rakyat Indonesia, Pasifik Satelit Nusantara, Citra Sari Makmur, dan Sarana Mukti Adijaya. Sementara operator satelit Jepang adalah Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Japan Radio Air Navigation Systems Association (JRANSA), MCC Corporation, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Skyperfect JSAT Corporation (SJC), Japan Broadcasting Corporation (NHK), dan Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT)). Pada pertemuan ini, dikoordinasikan sebanyak 18 filing satelit Indonesia dengan 119 filing satelit Jepang. Pembahasan filing satelit dibagi menjadi 41 agenda koordinasi dan berhasil merumuskan 31 penyelesaian koordinasi antara filing satelit Indonesia dan filing satelit Jepang. 62
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya b. Pertemuan Koordinasi Satelit Indonesia - Inggris Pertemuan koordinasi satelit Indonesia - Inggris dilaksanakan pada tanggal 6-10 November 2017 di London, Inggris. Pertemuan ini dihadiri oleh operator satelit Indonesia Telkom, Indosat, Bank Rakyat Indonesia, Pasifik Satelit Nusantara, Citra Sari Makmur. Sedangkan operator satelit Inggris adalah SES Satellites, O3B, WorldVu, Inmarsat, Gibraltar Regular Authority, Intelsat, ViaSat, UK MoD, Airbus Defense and Space, dan ManSat. Pada pertemuan ini dikoordinasikan sebanyak 26 filing satelit Indonesia dengan 162 filing satelit Inggris. Pembahasan filing satelit dibagi menjadi 101 agenda koordinasi dan berhasil merumuskan 78 penyelesaian koordinasi antara filing satelit Indonesia dan filing satelit Inggris. c. Pertemuan Koordinasi Satelit Indonesia-Rusia Pertemuan koordinasi satelit Indonesia-Rusia dilaksanakan pada tanggal 11-15 Desember 2017 di Rusia. Pertemuan ini dihadiri oleh operator satelit Indonesia Telkom, Indosat, BRI, dan PSN. Sedangkan operator satelit Rusia adalah Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation, General Radio Frequency Centre, Ministry of Defence, Department of Special Communications and Information of the Federal Security Guard Service of the Russian Federation, Russian Satellite Communications Company (RSCC), JSC Gazprom Space Systems, Federal State Unitary Enterprise Radio Research and Development Institute, JSC Russian Space Systems, JSC Geyser-Telecom, dan SRC Planeta. Pada pertemuan ini dikoordinasikan sebanyak 36 filing satelit Indonesia dengan 85 filing satelit Rusia. Pembahasan filing satelit dibagi menjadi 83 agenda koordinasi dan berhasil merumuskan 44 penyelesaian koordinasi antara filing satelit Indonesia dan filing satelit Rusia. 63
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 5.2.3.2. Koordinasi Satelit melalui Korespendensi Sepanjang tahun 2017, Ditjen SDPPI sudah melakukan koordinasi satelit secara korespondensi dengan 8 negara. Detail ke-8 negara tersebut beserta kesepakatan yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 5.12. Tabel 5.12. Daftar Koordinasi Satelit melalui Korespendensi Sepanjang Tahun 2017 No. Administrasi Kesepakatan Selesai Koordinasi antar Filing 1 Laos PALAPA-C4 series, Filing Telkom di slot orbit 95.5, 103,108, 118 2 Rep Ceko PALAPA-C4-B vs PEKASAT-3, -8, -10 3 Rusia/IK PALAPA-C4-B dengan INDOSTAR-XS series INTERSPUTNIK series, 4 Azerbaijan PALAPA-C4-B, PSN-146E, TELKOM-108E 5 Luksemburg PALAPA-C4-B 6 Papua Nugini PSN-146E vs Omnispace F2 7 Iran PALAPA-C4-B vs IRANSAT 8 Thailand INDOSTAR-XS series 5.2.4. Analisa BR IFIC Tahun 2017 Pada tahun 2017 telah dilakukan analisa interferensi filing satelit asing yang dapat mengganggu filing satelit Indonesia, yang telah dipublikasikan ITU dalam BRIFIC. Selama periode tahun 2017 telah dianalisa sebanyak 20 publikasi BRIFIC dari BRIFIC No. 2832-2850, dengan jumlah total publikasi filing sebanyak 2.947 filing satelit. Dari total filing satelit yang teridentifikasi terdapat 122 filing dapat menyebabkan interferensi terhadap filing satelit Indonesia. Dari 122 filing yang teridentifikasi telah dikirimkan tanggapan ke masing-masing administrasi pemilik filing yaitu administrasi Belgia (BEL), Inggris (G), Qatar (QAT), Papua Nugini (PNG), Kazakhstan (KAZ), Tiongkok (CHN), India (IND), Kanada (CAN), Norwegia (NOR), Rusia (RUS), Prancis (F), Finlandia (FIN), Meksiko (MEX), Swedia (S), Uni Emirat Arab (UAE), Iran (IRN), Belanda (HOL), 64
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Amerika Serikat (USA), Jepang (J), Malaysia (MLA), Kenya (KEN), Italia (I), Argentina (ARG), New Zealand (NZL), Thailand (THA), Vietnam (VTN), Maladewa (MLD), Kosta Rika (CTR), Korea (KOR) dan Kepulauan Solomon (SOL). Detail daftar publikasi BR IFIC sepanjang tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.13. Tabel 5.13. Daftar Publikasi BR IFIC Sepanjag Tahun 2017 Total Publikasi Total Filing yang teridentifikasi No Edisi/Publikasi Administrasi pemilik filing BEL, G, QAT, PNG, KAZ, CHN 1 BR IFIC 2832 165 7 IND, G, CAN, NOR,RUS, CHN, F 2 BR IFIC 2833 138 9 3 BR IFIC 2834 111 4 F, FIN, CHN, MEX 4 BR IFIC 2835 222 2 CHN, RUS 5 BR IFIC 2836 51 1 S 6 BR IFIC 2837 128 5 F, UAE, G, PNG 7 BR IFIC 2838 210 3 RUS, IND, USA 8 BR IFIC 2839 163 5 F, FIN, IRN, CHN, G 9 BR IFIC 2840 159 1 HOL 10 BR IFIC 2841 138 8 F, CHN, USA, NOR, RUS 11 BR IFIC 2842 134 5 USA, KAZ 12 BR IFIC 2843 211 9 CHN, J, NOR, MLA, G, F 13 BR IFIC 2844 99 4 CHN, G, J J, USA, KEN, I, ARG, CAN, RUS, UAE 14 BR IFIC 2845 142 13 15 BR IFIC 2846 176 6 NZL, G, THA, J, CHN CHN, USA, F, G, NOR, THA, S, VTN, UAE 16 BR IFIC 2847 182 26 17 BR IFIC 2848 136 1 MLD 18 BR IFIC 2849 74 3 CAN, F CTR, KOR, HOL, CAN, SLM, RUS, G, F 19 BR IFIC 2850 308 10 Total 2.947 122 65
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 5.2.5. Penggunaan Satelit Asing Hak Labuh (Landing Right) Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2014 tentang "Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit" Pasal 1 ayat (23). Kewajiban hak labuh ini diperlukan antara lain agar satelit asing tersebut tidak menimbulkan interferensi frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) terhadap jaringan Satelit Indonesia dan/atau terhadap Stasiun Radio terestrial Indonesia yang telah berizin baik existing maupun planning, serta sebagai salah satu alat tawar bagi administrasi Indonesia untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para penyelenggara satelit Indonesia agar supaya dapat juga beroperasi di negara asal filing satelit asing tersebut terdaftar dengan cara resiprokal. Hak labuh dapat digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran maupun telekomunikasi. Hal yang dimaksud penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa network access provider, jaringan bergerak satelit, dan jaringan tetap tertutup berbasis satelit, very small apparture terminal, microwave link, serta fiber optic. Selama tahun 2017 ada sebanyak 53 permohonan izin hak labuh, yang 48 izin hak labuhnya telah diterbitkan dan 5 permohonan ditolak disebabkan filing satelit asing yang digunakan belum selesai dikoordinasikan dengan filing Indonesia. Izin hak labuh adalah izin yang diberikan agar satelit yang beroperasi dengan menggunakan filing asing dapat digunakan di Indonesia. Detail data pemohon tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.14. 66
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 1 PT SANGGAM TV KABEL APSTAR-7 76,5BT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5BT TIONGKOK CHINASAT- 11 98BT TIONGKOK 01-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/01/2017 MEASAT-3A 91,5BT MALAYSIA INTELSAT 17 66BT USA INTELSAT 20 68,5BT USA INTELSAT 19 166BT USA Hak labuh diganti karena hak labuh yang lama rusak/ terbakar 2 PT ALVA SATELIT INFINITI OMNISPACE MEO PAPUA NUGINI 11-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/03/2017 20-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/04/2017 3 PT KIERAHA MEDIA TELEVISI APSTAR-7 76,5BT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5BT TIONGKOK CHINASAT- 11 02-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/01/2017 98BT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5BT MALAYSIA INTELSAT 17 66BT USA INTELSAT 20 68,5BT USA 4 PT PSN 03-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/01/2017 JCSAT-4B 124BT JEPANG 67
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 (lanjutan) Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 5 PT SIGNAL KABEL MEDIA ASIASAT-4 122ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK TELSTAR 18 138ºBT TONGA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK INTELSAT 19 166ºBT USA 04-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/01/2017 JCSAT-4B / LIPPOSTAR 1 124ºBT JEPANG MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA MEASAT-3B 91,5ºBT MALAYSIA NSS-6 95ºBT BELANDA ST-2 88ºBT SINGAPURA SES-9 108,2ºBT LUKSEMBURG 6 PT PSN LAOSSAT-1 128,5BT LAOS 14-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/04/2017 7 PT ROHIL MEDIA KABEL ASIASAT-4 122ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK 05-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/02/2017 MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA ST-2 88ºBT SINGAPURA INTELSAT 20 68,5BT USA 8 PT TELKOM INTELSAT-5A 157BT USA 06-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/02/2017 68
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 (lanjutan) Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 9 PT MAYATAMA NETWORK DATA ASPTAR-6 134ºBT TONGA APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA ST-2 88ºBT SINGAPURA 07-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/02/2017 INTELSAT 17 66ºBT USA INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA JCSAT-3A 128ºBT JEPANG CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK ABS-2/ KOREASAT-8 75ºBT RUSIA 10 PT MANADO APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK SULUT DIGITAL ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK CHINASAT- 11 08-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/02/2017 98ºBT TIONGKOK INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 11 PT MEDIA KUTIM CEMERLANG APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 09-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/03/2017 INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK 12 PT SARANA ABS-2A 750BT RUSIA 22-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/05/2017 MUKTI ADIJAYA 69
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 (lanjutan) Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 13 PT CAPROCK ASIASAT-4 122ºBT TIONGKOK COMMUNICATION INDONESIA APSTAR-9A 142ºBT TIONGKOK 10-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/03/2017 ST-2 88ºBT SINGAPURA ABS-2 75ºBT RUSIA EUTELSAT- 172A 172ºBT USA 14 PT KINDHALI CITRA MEDIA APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 16-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/04/2017 INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK 15 PT MULTIMEDIA NUSANTARA 13-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/03/2017 APSTAR-9 142ºBT TIONGKOK 16 PT UNIVERSAL SATELIT INDONESIA 12-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/03/2017 IRIDIUM Konstelasi USA 17 PT NOKEN TIMIKA GROUP KABEL VISION APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 17-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/04/2017 INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK 70
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 (lanjutan) Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 18 PT SULAWESI APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK TELEVISUAL INDOENSIA ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 15-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/04/2017 INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK 19 PT MITRA KABEL APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK SIDRAP ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA 21-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/05/2017 CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK INTELSAT 17 66ºBT USA MEASAT-3B 91,5ºBT MALAYSIA JCSAT-3A 128ºBT JEPANG ABS-2 / KOREASAT-8 75ºBT RUSIA 20 PT CLS ARGOS INDONEIA NOAA-15 NGSO USA NOAA-18 NGSO USA 29-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/06/2017 NOAA-19 NGSO USA METOP A NGSO PERANCIS METOP B NGSO PERANCIS 21 PT CLS ARGOS INDONEIA 27-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/06/2017 IRIDIUM NGSO USA 71
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 (lanjutan) Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 22 PT XL AXIATA IP-STAR-1 (THAICOM -4C) 119,5ºBT THAILAND 18-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/04/2017 SES-9 108,2ºBT LUKSEMBOURG 23 PT MEDIA SURYA ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK PRATAMA 19-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/04/2017 MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA CHINASAT- 10 110,5ºBT TIONGKOK 24 PT MEGAH SURYA IRIDIUM NGSO USA 23-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/05/2017 PERSADA 25 PT INDOSAT 24-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/05/2017 INMARSAT-4 F1 143,5ºBT INGGRIS 26 PT SURYA TELEMEDIA APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 25-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/06/2017 INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK INTELSAT 17 66ºBT USA 27 PT KALBAR MEDIA APSTAR-6 134ºBT TONGA 26-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/06/2017 VISION CHINASAT- 10 110,5ºBT TIONGKOK 72
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 (lanjutan) Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 28 PT BABEL MEDIA APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 28-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/06/2017 INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK INTELSAT 17 66ºBT USA 29 PT TELKOM 37-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/08/2017 TELKOM-2 157ºBT USA 30 PT MADURA JAYA APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 30-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/07/2017 INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK 31 PT TRANSITEL UNIVERSAL 31-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/07/2017 SES-9 108,2ºBT LUKSEMBOURG 32 PT HIKMAH 32-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/07/2017 ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MULTIVISION MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 33 PT KARYA LINTAS MULTIMEDIA ASIASAT-4 122ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK 33-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/08/2017 MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK 73
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 (lanjutan) Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 34 PT KAPUAS MULTIMEDIA ASIASAT-4 122ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK 34-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/08/2017 MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK 35 PT SARANA 35-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/08/2017 MEDIA VISION ABS-6 159ºBT PAPUA NUGINI 36 PT BERLIAN HITAM ZHOU 40-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/10/2017 CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK 37 PT KALBAR MEDIA ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK VISION 36-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/08/2017 MEASAT-3B 91,5ºBT MALAYSIA ST-2 88ºBT SINGAPURA 38 PT MAESA RAYA MULTIMEDIA APSTAR-6 134ºBT TONGA ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 38-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/08/2017 INTELSAT 19 166ºBT USA INTELSAT 20 68,5ºBT USA CHINASAT- 10 110,5ºBT TIONGKOK 39 PT ASTV VISION ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK & NET CHINASAT- 10 110,5ºBT TIONGKOK 41-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/10/2017 CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK 40 PT MENTARI MULTIMEDIA 39-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/09/2017 APSTAR-7 76,5ºBT TIONGKOK 74
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 (lanjutan) Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 41 PT DWI TUNGGAL 42-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/10/2017 PUTRA APSTAR-9 142ºBT TIONGKOK 42 PT PRIMACOM 43-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/10/2017 INTERBUANA MEASAT-3 91,5ºBT MALAYSIA 43 PT CAKRAWALA TRIMEDIA VISINDO ASIASAT-4 122ºBT TIONGKOK ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3 91,5ºBT MALAYSIA MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 46-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/11/2017 JCSAT-3A 128ºBT Jepang CHINASAT- 10 110,5ºBT TIONGKOK CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK APSTAR-6 134ºBT TONGA 44 PT TELKOM 44-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/11/2017 MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA 45 PT TELKOM 45-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/11/2017 APSTAR-9 142ºBT TIONGKOK 75
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 5.14. Daftar Permohonan Izin Hak Labuh Satelit Asing pada Tahun 2017 (lanjutan) Nomor Hak Labuh Keterang- an No Pemohon Nama Satelit Slot Orbit ADM Asal 46 PT MEDIACITRA INDOSTAR SES-9 108,2ºBT LUKSEMBURG ASIASAT-5 100,5ºBT TIONGKOK MEASAT-3A 91,5ºBT MALAYSIA MEASAT-3B 91,5ºBT MALAYSIA 47-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/11/2017 ST-2 88ºBT SINGAPURA JCSAT-3A 128ºBT JEPANG CHINASAT- 10 110,5ºBT TIONGKOK CHINASAT- 11 98ºBT TIONGKOK JCSAT-3A 128ºBT JEPANG 47 PT PRIMACOM 49-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/12/2017 CHINASAT- 10 INTERBUANA 110,5ºBT TIONGKOK 48 PT TELKOM 48-OS/ DJSDPPI.2/ HLS/12/2017 TELKOM-2 157ºBT USA 5.2.6. Penyelamatan Filing Satelit Indonesia Keberadaan filing satelit bagi Indonesia di suatu orbit satelit sangat penting untuk menunjang teknologi telekomunikasi, karena filing satelit merupakan data teknis perencanaan satelit suatu negara, dengan adanya filing satelit pada orbit tersebut maka satelit dimungkinkan untuk mengorbit. Filing satelit tersebut harus didaftarkan ke ITU agar tidak terjadi interferensi dengan satelit lain. Metode pemrosesan setiap filing di ITU adalah first come first served (siapa lebih dahulu, dia yang dapat) dengan beberapa aturan, yang paling utama adalah soal batasan waktu yang dapat menyebabkan satu filing tidak bisa lagi diteruskan 76
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya (suppressed). Oleh karena pentingnya filing satelit, pemerintah melalui Ditjen SDPPI ditahun 2017 ini melakukan upaya penyelamatan filing satelit Indonesia di Slot Orbit 146 BT dan 150,5 BT. 5.2.6.1. Penyelamatan Filing Satelit Indonesia di Slot Orbit 146 BT dan 150,5 BT Pada tahun 2017, 2 filing satelit Indonesia terancam dihapus oleh Biro Radiokomunikasi ITU karena tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Radio Indonesia mengajukan permasalahan ini ke sidang Radio Regulation Board (RRB) ITU dalam rangka menyelamatkan filing satelit Indonesia. Penyelamatan 2 filing satelit Indonesia dilakukan dalam 2 sidang Radio Regulation Board. ITU. Oleh karena itu Administrasi RRB adalah badan ITU yang beranggotakan 12 orang yang berasal dari 12 Administrasi yang berbeda dan dipilih pada sidang Plenipotentiary tugas untuk menyelesaikan permasalahan (PP). RRB memiliki penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit yang terjadi di antara anggota ITU, termasuk permasalahan penggunaan filing satelit. RRB bersidang sebanyak 3-4 kali setahun di Jenewa, Swiss. Sidang RRB dilaksanakan secara tertutup dan hanya dapat dihadiri anggota RRB dan Biro Radiokomunikasi ITU. Administrasi yang memiliki permasalahan yang akan diputuskan oleh RRB hanya dapat mengirimkan dokumen pembelaan sebelum sidang dilaksanakan dan tidak dapat hadir dalam persidangan tersebut. Ada dua upaya penyelamatan filing satelit Indonesia di sidang RRB tahun 2017, yaitu: 1. Penyelamatan filing satelit Indonesia di slot orbit 146 BT pada Sidang RRB ke-75 tanggal 17-21 Juli 2017 dalam upaya untuk mempertahankan filing satelit Indonesia. 2. Penyelamatan filing satelit Indonesia di slot orbit 150,5 BT pada sidang RRB ke-76 tanggal 6-10 November 2017 dalam upaya untuk menambah spektrum frekuensi satelit Indonesia. 77
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 A. Penyelamatan Slot Orbit 1460BT Upaya Penyelamatan Slot Orbit 1460BT ini disebabkan adanya beberapa permasalahan; Pada slot orbit 1460BT Indonesia mendaftarkan filing satelit PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 146E dengan frekuensi C band dan Ku band. Filing ini didaftarkan Indonesia ke ITU sejak tahun 1998. Slot ini dioperasional oleh PT PSN untuk memberikan layanan komunikasi satelit bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2016, sebagian frekuensi C dan Ku band Indonesia pada slot 1460BT terancam dihapus oleh ITU karena Indonesia tidak bisa memenuhi ketentuan ITU akibat permasalahan mundurnya penyelesaian pembuatan satelit PSN-VI. Penghapusan sebagian frekuensi C dan Ku band ini akan sangat merugikan Indonesia karena hilangnya akses Indonesia di slot orbit 1460BT. Berkurangnya layanan satelit Indonesia untuk memberikan layanan komunikasi satelit bagi masyarakat serta kerugian bagi operator satelit karena sebagian kapasitas satelitnya tidak dapat digunakan. Penghapusan frekuensi C dan Ku band oleh ITU di slot ini setara dengan 10 Transponder. Berdasarkan tersebut maka pemerintah melalui Ditjen SDPPI melakukan beberapa upaya penyelamatan; beberapa permalahan Dirjen SDPPI membentuk tim penyelamatan slot orbit 1460BT yang terdiri dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum SDPPI, Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa serta operator satelit PT PSN. Diajukannya banding kepada Radio Regulation Board ITU sesuai dengan prosedur yang berlaku di ITU. 78
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Selanjutnya Indonesia menyiapkan dan mengirimkan proposal pembelaan untuk mempertahankan slot orbit 1460BT ke Sidang RRB ke 75 pada tanggal 17-25 Juli 2017. Proposal pembelaan Indonesia ke Sidang RRB disiapkan oleh Tim Kemkominfo, Kemlu dan PT PSN. Melakukan upaya peyelamatan lain yaitu dengan melakukan pertemuan antara Dirjen SDPPI dengan Direktur Radiokomunikasi ITU, Mr. Francois Rancy untuk menjelaskan pentingnya satelit dan slot orbit 146BT bagi pembangunan Indonesia. Gambar 5.4. Foto pertemuan dengan Biro Radiokomunikasi Berkat kerja Ditjen SDPPI dan doa, sidang RRB memutuskan dapat menerima penjelasan Indonesia sehingga frekuensi C dan Ku band pada filing satelit PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 146E tidak jadi dihapus oleh ITU. Dengan demikian Indonesia diberikan perpanjangan waktu menggunakan slot orbit 146E. 79
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Saat ini status slot orbit 1460BT sudah aman dan dapat digunakan lagi sepenuhnya oleh operator Indonesia. Satelit baru PSN-VI yang akan meluncur dan mengisi slot orbit 1460BT pada tahun 2019 untuk menggunakan sepenuhnya filing Indonesia di slot orbit 1460BT ini. B. Penyelamatan Slot Orbit 150,50BT Upaya Penyelamatan Slot Orbit 150,50BT ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan; Pada slot orbit 150,5 BT Indonesia telah mendaftarkan filing satelit PALAPA-C4 dan PALAPA-C4-A dengan frekuensi C band dan Ku band sejak tahun 1993. Pada mulanya slot ini dioperasikan oleh PT Indosat,Tbk dan sejak tahun 2015 dioperasional oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI). BRI menggunakan slot ini untuk memberikan layanan komunikasi satelit untuk layanan perbankan BRI kepada masyarakat Indonesia. Pada tahun 2009, untuk menambah kapasitas frekuensi Ku band di slot orbit 150,50BT maka Indonesia mendaftarkan filing satelit PALAPA-C4-K. Namun dalam perjuangan untuk menambah kapasitas spektrum tersebut terkendala pada adanya perpindahan pengelolaan filing satelit di slot orbit 150,50BT dari Indosat ke BRI di tahun 2014-2015, dan pengadaan satelit BRISAT yang baru akan meluncur di tahun 2016. Sehingga dalam memenuhi periode regulatori filing 7 tahun yaitu tahun 2016, pada tahun 2015 BRI menyewa satelit interim untuk dapat mengoperasionalkan filing tersebut, namun tidak semua frekuensi Ku band dapat dioperasionalkan, ada sebagian frekuensi Ku band yang tidak terdapat pada satelit interim.
Pada tahun 2016, sebagian frekuensi Ku tersebut terancam tidak dapat digunakan Indonesia pada slot 150,50BT karena Indonesia tidak bisa memenuhi ketentuan ITU.
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tidak dapat digunakannya sebagian frekuensi Ku band ini akan merugikan Indonesia karena gagal untuk menambah kapasitas spektrum Ku band di Indonesia, sehingga BRI tidak dapat menambah layanan perbankan mereka untuk melayani masyarakat Indonesia di daerah-daerah terpencil yang tidak dapat terjangkau oleh fiber optic dan layanan perbankan bergerak seperti di mobil dan di kapal, serta kerugian bagi operator satelit karena sebagian kapasitas satelitnya tidak dapat digunakan. Kehilangan ini setara dengan 3 transponder Ku @ 72 MHz. Berdasarkan beberapa permalahan tersebut maka pemerintah melalui Ditjen SDPPI melakukan beberapa upaya penyelamatan; Untuk perjuangan menambah kapasitas spektrum frekuensi Ku di slot orbit 150,50BT, Ditjen SDPPI membentuk tim penyelamatan dengan melibatkan Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum SDPPI, Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa serta operator satelit PT BRI, Tbk. Perjuangan menambah spektrum di slot orbit 150,50BT dilakukan dengan cara mengajukan banding kepada Radio Regulation Board ITU sesuai dengan prosedur yang berlaku di ITU. Selanjutnya Indonesia menyiapkan dan mengirimkan proposal pembelaan untuk tetap dapat menggunakan spektum frekuensi Ku tersebut di slot orbit 150,5 BT ke Sidang RRB ke 76 pada tanggal 6-10 November 2017. Proposal pembelaan Indonesia ke Sidang RRB disiapkan oleh Tim Kemkominfo, Kemlu dan PT BRI. Upaya lain yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI adalah melakukan pertemuan Biro Radiokomunikasi ITU, untuk menjelaskan pentingnya spektrum frekuensi Ku satelit untuk negara Indonesia yang kondisi geografisnya unik serta kebutuhan BRI 81
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 untuk meningkatkan layanan perbankan kepada masyarakat Indonesia dan mendukung program pemerintah yaitu ekonomi digital. Berkat kerja keras dan perjuangan Ditjen SDPPI, pada sidang RRB ke-76, RRB memutuskan bahwa permintaan perpanjangan masa laku frekuensi Ku band Indonesia diputuskan oleh sidang WRC-19. Biro Radiokomunikasi ITU diminta untuk tidak menghapus frekuensi Ku band Indonesia sampai adanya keputusan sidang WRC-19. Dengan demikian, saat ini frekuensi tersebut masih dapat dikatakan aman dan dapat dioperasionalkan sampai dengan keputusan berikutnya tahun 2019 pada sidang WRC-19. 5.2.7. Program Satelit Multifungsi Berdasarkan program lanjutan pemerintahan di bidang telekomunikasi untuk tahun 2015-2019, salah satu di antaranya adalah desain satelit multifungsi. Program ini dimaksudkan untuk menyediakan layanan satelit untuk keperluan pemerintahan yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam rangka menunjang pelaksanaan program tersebut, pada tahun 2017 Ditjen SDPPI telah melakukan hal-hal sebagai berikut: A. Inventarisasi data pengguna eksisting pada pita frekuensi FSS planned band Berdasarkan data penggunaan pita frekuensi di Ditjen SDPPI, tedapat 5 pita frekuensi yang merupakan data pengguna pita frekuensi FSS planned band di Indonesia (data November 2017) seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 5.15. 82
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Tabel 5.15. Daftar Pengguna Eksisting Pita Frekuensi FSS Pland Band pada Tahun 2017 Jumlah Stasiun Radio (Pemancar) Pengguna No Pita Frekuensi FS (Point to Point) 2.833 1 4.500-4.800 MHz FS (Point to Point) 4.629 2 6.725-7.025 MHz FS (Point to Point) 1.533 3 10,7-10,95 GHz FS (Point to Point) 1.532 4 11,2-11,45 GHz FS (Point to Point) 40.205 5 12,75-13,25 GHz B. Penambahan rencana penggunaan pita frekuensi FSS Planned Band pada TASFRI Ketentuan alokasi spektrum frekuensi radio di Indonesia diatur dalam PM Kominfo No. 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. Untuk mengakomodir rencana penggunaan pita frekuensi FSS Planned Band di Indonesia, telah diusulkan penambahan catatan kaki Indonesia pada revisi PM No. 25 Tahun 2014 yaitu: INS30bis Pita frekuensi radio 4.500-4.800 MHz, 6.725-7.025 MHz, 10,7- 10,95 GHz, 11,2-11,45 GHz, dan 12,75-13,25 GHz pada planned band direncanakan untuk implementasi dinas satelit tetap. (TASFRI 2017). Saat ini usulan revisi TASFRI menunggu persetujuan Menteri Kominfo untuk proses penetapannya. 5.2.8. Sidang Persatelitan Sepanjang Tahun 2017 ini, Tim Ditjen SDPPI sudah 4 kali menghadiri sidang persatelitan. 83
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 1. Sidang Working Party 4A ITU Sidang WRC-15 telah memutuskan agenda-agenda item yang akan dibahas pada Sidang WRC-19, di mana terdapat 17 (tujuh belas) agenda item yang merupakan agenda satelit. Dari 17 agenda satelit tersebut, terdapat 14 (empat belas) agenda item satelit yang dibahas pada Working Party 4A ITU. Dalam rangka persiapan posisi Indonesia pada Sidang WP4A, WP4C dan WP7B ITU periode Mei dan Oktober 2017, Direktorat Penataan Sumber Daya telah melaksanakan rapat pembahasan dengan melibatkan para stakeholder terkait yaitu instansi pemerintah, operator satelit nasional. Dalam rapat pembahasan tersebut telah dirumuskan dokumen kajian posisi Indonesia pada 21 (dua puluh satu) agenda item satelit. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat 3 agenda item yang disepakati perlu menjadi perhatian Indonesia yaitu: a. Agenda 1.6: Rencana penggunaan satelit NGSO FSS pada pita frekuensi 37,5-39,5 GHz, 39,5-42,5 GHz, 47,2- 50,2 GHz dan 50,1-51,4 GHz; b. Agenda 7 Issue A: Non-GSO BIU; c. Agenda 9.1.3: Kajian penggunaan satelit NGSO FSS pada pita fkekuensi 3.700-4.200 MHz, 4.500-4.800 MHz, 5.925- 6.425 MHz dan 6.725-7.025 MHz. Ketiga agenda item tersebut perlu menjadi perhatian karena: a. Terkait dengan penggunaan satelit NGSO yang berpotensi menimbulkan interferensi kepada satelit GSO Indonesia di pita C band. b. Saat ini belum ada rencana Indonesia untuk memanfaatkan pita C band untuk NGSO, sedangkan operator asing berencana untuk meluncurkan ratusan satelit yang akan mengokupasi pita ini. 84
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya c. Regulasi BIU NGSO saat ini sangat longgar karena memungkinkan satu filing satelit yang berisi ratusan satelit dapat di BIU hanya dengan satu satelit. Hal ini berpotensi mengokupasi dan memblok penggunaan slot NGSO dan frekuensinya tanpa ada kejelasan penggunaan realnya. Mengingat pentingnya ketiga agenda item tersebut, disepakati bahwa Indonesia menyampaikan dokumen proposal sebagai berikut pada Sidang WP 4A yang akan dilaksanakan pada periode Mei dan Oktober 2017: a. Agenda item 9.1 Issue 9.1.3: Proposed Amendments to Working Document towards Preliminary Draft CPM Text for WRC-19 Agenda Item 9.1, Issue 9.1.3; dan b. Agenda item 7 Issue A: Proposed Amendments to Working Document Towards A Preliminary Draft New Report ITU-R S.[NGSO_FSS_BIU]. Adapun untuk agenda item 1.6, Indonesia akan mencermati lebih lanjut perkembangan kajian ITU dan belum menyampaikan proposalnya pada Sidang WP4A mendatang. 2. Sidang IMSO International Mobile Satellite Organization (IMSO) merupakan organisasi internasional yang mengawasi layanan komunikasi satelit untuk keselamatan dan keamanan yang disediakan melalui satelit Inmarsat. Indonesia telah menjadi anggota IMSO sejak tahun 1986, yang saat itu masih bernama International Maritime Satellite Organization (INMARSAT). Keputusan-keputusan IMSO ditetapkan melalui pertemuan IMSO Assembly yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Pertemuan IMSO Assembly yang terakhir dilaksanakan adalah IMSO Assembly ke-24 pada tanggal 15-17 November 2016. Pada Sidang Assembly ke-24 tersebut, Indonesia berhasil terpilih kembali sebagai anggota 85
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Advisory Committee periode 2016-2018. Pada tahun 2017, Advisory Committeetelah melaksanakan 2 kali pertemuan yaitu; Sidang Advisory Committee ke-39 (AC-39), tanggal 5-6 Juni 2017, dan Sidang Advisory Committee ke-40 (AC- 40), tanggal 17-18 Oktober 2017. Dalam rangka persiapan posisi Indonesia pada Sidang Advisory Committee ke-39 (AC-39) dan ke-40 (AC-40), Ditjen SDPPI telah melaksanakan rapat persiapan yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri. Dalam rapat dimaksud, telah dibahas posisi Indonesia pada agenda Sidang AC-39 dan AC-40 yang dirumuskan dalam dokumen Pedoman Delegasi RI. 3. Sidang UNCOPUOS United Nations Committee on The Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) merupakan komite PBB yang bertujuan untuk mengkaji kerjasama internasional dalam rangka penggunaan antariksa untuk tujuan damai dan mengkaji permasalahan hukum yang timbul dalam pemanfaatan antariksa. Komite UNCOPUOS terdiri dari 2 Sub Komite yaitu Scientific and Tecnical Subcommittee dan Legal Subcommittee yang melakukan sidang setiap tahun untuk membahas isu-isu yang diusulkan oleh negara anggota dan meyiapkan rekomendasi kepada General Assembly. Koordinator dalam persiapan posisi Indonesia pada sidang tersebut adalah LAPAN. Dalam hal ini LAPAN telah melakukan beberapa kali pertemuan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam penyusunan posisi Indonesia pada pertemuan tersebut. Ditjen SDPPI aktif serta dalam mengirimkan perwakilannya pada rapat dimaksud. Salah satu agenda yang menjadi perhatian Indonesia adalah terkait pembahasan penggunaan GSO. 86
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya Pada agenda tersebut, Indonesia menyampaikan posisinya sebagai berikut: Indonesia berpandangan bahwa rezim yang ada dewasa ini terkait eksploitasi dan penggunaan orbit geostasioner (GSO) cenderung memberikan peluang lebih besar untuk pemanfaatannya kepada negara yang secara finansial dan teknis memiliki kemampuan yang lebih maju.
Oleh sebab langkah-langkah antisipatif untuk membendung adanya potensi dominasi dalam pemanfaatan antariksa mengingat kebutuhan negara-negara berkembang dan negara-negara dengan kondisi geografi khusus (yang berada di wilayah ekuator) membutuhkan satelit sebagai salah satu infrastruktur komunikasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi 250 juta jiwa masih membutuhkan satelit sebagai salah satu infrastruktur komunikasi untuk memenuhi kebutuhan diwilayahnya, terutama untuk daerah-daerah yang masih belum terjangkau sistem komunikasi terestrial. Berdasarkan fakta dan kondisi geografis tersebut, serta mengacu pada Article 44 Konstitusi ITU Indonesia berkesimpulan bahwa negara-negara berkembang dan negara dengan kondisi tertentu sebagaima dimaksud di atas, harus bisa memanfaatkan hak internasionalnya terhadap sumber daya alam terbatas seperti GSO dan radio spectrum frequency. itu perlu ada Selanjutnya, Indonesia berpandangan pula bahwa pemanfaatan satelit memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Indonesia mengusulkan bahwa UNCOPUOS terus mendorong, mendiskusikan, membahas, dan merekomendasikan kepada ITU untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus yang dialami oleh negara-negara dimaksud (guna lebih menjamin kesetaraan akses terhadap orbit Geostasioner).
Indonesia juga mengusulkan agar GSO tetap dibahas pada sidang berikutnya.
87
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 4. Sidang APG19-2 Pertemuan APT Preparatory Group for WRC-19 (APG19) merupakan pertemuan antar negara anggota Asia-Pacific Telecommunity (APT) yang bertujuan untuk menyiapkan posisi bersama region Asia Pasific pada sidang WRC-19. Pada tanggal 17-21 Juli 2017, bertempat di Bali, Indonesia, telah dilakukan pertemuan APG19-2 yang merupakan pertemuan kedua dari rangkaian pertemuan APG19. Dalam rangka persiapan posisi Indonesia pada agenda item satelit untuk Sidang APG19-2, Ditjen SDPPI telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat persiapan pada periode Juni-Juli 2017. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum dan Kerja Sama, Pusat Kelembagaan Internasional, LAPAN, BMKG, Telkom, Indosat, BRI, MCI, CSM, PSN, SMA. Dalam rapat ini telah dibahas posisi Indonesia pada agenda item satelit dan disepakati bahwa Indonesia akan menyampaikan proposalnya untuk 11 (sebelas) agenda item pada Sidang APG19-2. Di sidang tersebut, Indonesia mengirimkan delegasinya untuk mengawal agenda item satelit terdiri dari perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, BRI, Telkom, Indosat, PSN, LAPAN. Secara umum hasil sidang APG19-2 untuk agenda item satelit telah sejalan dengan kepentingan nasional. 5.3. Nilai Biaya Hak Penggunaan (BHP) Pita Spektrum Frekuensi Radio Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP Frekuensi Radio yang dibayar dimuka setiap tahun dan disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tarif BHP ini ditetapkan berdasarkan data parameter teknis dan zona lokasi stasiun radio, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kominfo. Peraturan terkait lainnya antara 88
Bab 5 Bidang Penataan Sumber Daya lain Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Menkominfo No. 24 Tahun 2010. Nilai BHP pita frekuensi radio pada semester-2 tahun 2017 diberikan oleh Tabel 5.16 berikut. Pita frekuensi penyumbang BHP di semester ini adalah 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz. Pita frekuensi 450 MHz digunakan untuk teknologi LTE, sedangkan pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz digunakan untuk netral teknologi Tabel 5.16. Nilai BHP Pita Frekuensi Pada Semester-2 Tahun 2017 Pita Frekuensi Perhitungan BHP Frekuensi (Rp) 450 MHz 85.631.831.519 800 MHz 736.117.605.885 900 MHz 2.384.196.180.396 1800 MHz 3.000.360.021.001 Total 6.206.305.638.801 89
BAB 6 Bidang Operasi Sumber Daya Pelaksanaan pelayanan publik perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio serta penanganan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Biaya Sertifikasi Operator Radio merupakan kegiatan utama di bidang operasi sumber daya. Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik secara prima agar lebih transparan, partisipatif, dan inovatif, pengelolaan pelayanan dan data perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio dilaksanakan secara daring (online) melalui Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Meskipun demikian Ditjen SDPPI masih menyediakan sarana perizinan secara luring (offline) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI atau Loket Pelayanan Perizinan UPT serta menyediakan sarana konsultasi, informasi, dan pengaduan bagi masyarakat melalui Contact Center Ditjen SDPPI. Izin penggunaan radio diterbitkan untuk memberikan perlindungan atas pengoperasian stasiun radio agar sesuai peruntukan alokasi dinas radio komunikasi sebagaimana diatur dalam Radio Regulation International Telecommunication Union (ITU) dan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) serta mencegah terjadinya gangguan yang merugikan (harmful interference). Untuk beberapa dinas radio komunikasi radio tertentu, stasiun radio harus dioperasikan oleh operator radio yang telah memiliki kompetensi atau kecakapan di bidang Amatir Radio, Komunikasi Radio Antar Penduduk, frekuensi
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Radio Elektronika dan Operator Radio Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) untuk dinas maritim, serta operator radio untuk dinas bergerak darat. Pada Bab ini akan dibahas data statistik terkait dengan stasiun radio untuk perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, yang meliputi Izin Amatir Radio (IAR), Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP), Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio Global Maritime Distress Safety System (REOR GMDSS), Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR), serta data penanganan konsultasi, informasi, dan pengaduan melalui Contact Center dan Pusat Layanan Terpadu Ditjen SDPPI. Penyajian data statistik tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus sebagai salah satu bentuk transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio. 6.1. Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Sebagai salah satu bagian dari manajemen spektrum frekuensi radio, perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), Izin Stasiun Radio (ISR), dan izin kelas. Pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan untuk IPFR dan ISR, sedangkan izin kelas tidak diterbitkan dalam bentuk izin tetapi cukup menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat dan perangkat dengan ketentuan digunakan secara bersama, tidak boleh menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference), tidak mendapatkan proteksi, dan harus memenuhi batasan teknis yang ditetapkan Pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan berdasarkan jenis layanan/dinas radio komunikasi, yaitu: 92
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 1. Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD) a. Dinas Tetap (Fixed Service) Dinas Tetap merupakan dinas radio komunikasi untuk keperluan komunikasi radio antara stasiun radio yang bersifat tetap antara lain: Microwave Link dan Studio-to-Trasmitter Link (STL). b. Dinas Bergerak Darat (Land Mobile Service) Dinas Bergerak Darat merupakan dinas radio komunikasi untuk keperluan komunikasi radio antara stasiun induk dengan stasiun bergerak darat atau antar stasiun bergerak darat antara lain radio trunking dan radio konvensional yang menggunakan perangkat radio genggam (Handy-Talky/HT), base-station, repeater, atau sistem komunikasi radio untuk keperluan telemetry. 2. Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat (Non DTBD) a. Dinas Penyiaran (broadcasting service) Dinas Penyiaran meliputi radio siaran dan TV siaran. b. Dinas Maritim (maritime service) Dinas Maritim digunakan untuk keperluan komunikasi radio dan navigasi pelayaran yaitu stasiun radio kapal dan stasiun radio pantai. c. Dinas Penerbangan (aeronautical service) Dinas Penerbangan digunakan untuk keperluan komunikasi radio dan navigasi penerbangan yaitu stasiun radio pesawat udara dan stasiun radio darat udara (ground-to-air) d. Dinas Satelit (satellite service) Dinas satelit digunakan untuk keperluan komunikasi radio yang menggunakan satelit yaitu stasiun angkasa dan stasiun bumi. Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang tetapkan berdasarkan kanal frekuensi radio untuk stasiun radio tertentu. ITU menggolongkan spektrum frekuensi radio secara 93
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 berkesinambungan dari frekuensi 3 kHz sampai dengan 3000 GHz dan membaginya menjadi beberapa rentang pita frekuensi radio mulai dari Very Low Frequency (VLF), Low Frequency (LF), Medium Frequency (MF), High Frequency (HF), Very High Frequency (VHF), Ultra High Frequency (UHF), Super High Frequency (SHF), hingga Extremely High Frequency (EHF). 6.1.1. Data Stasiun Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio Tabel 6.1 dan Gambar 6.1 menunjukan data stasiun radio berdasarakan rentang pita frekuensi radio. Dari data tersebut terlihat bahwa pita frekuensi radio yang paling banyak stasiun radionya adalah pita SHF, yang mayoritas merupakan stasiun radio Microwave Link untuk sistem komunikasi radio titik ke titik (Point to Point [PP]) yang digunakan oleh operator telekomunikasi sebagai jaringan penghubung antar base station. Selain untuk keperluan Microwave Link, pita SHF juga digunakan untuk stasiun radio Broadband Wireless Access (BWA) (Point to Multi Point [PMP]), stasiun radio dinas satelit, dan dinas radio komunikasi lainnya. 94
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 9 7 2 . 3 4 3 0 1 8 . 4 5 4 9 4 9 . 4 4 2 8 4 . 2 6 2 - m e S 0 0 7 . 3 7 1 0 2 3 2 3 7 7 n u h a T n u h a T i s n e u k e r F a t i 2 6 5 1 . 6 2 3 7 1 4 . 8 6 1 3 7 3 . 4 5 5 6 0 0 . 4 5 1 - m e S r e t s e m e S k u t n u 1 9 5 . 5 . 7 1 0 2 1 2 1 d . s 2 8 P n z I k u t n e b m a a d n a k p a t e t i 3 1 0 2 i 5 2 9 . 5 6 1 1 2 3 . 7 4 3 0 7 0 . 6 6 5 0 7 0 . 7 4 2 - m e S 2 6 6 . 5 6 1 0 2 6 8 6 n u h a T a t r e s 4 3 3 . 0 1 2 8 8 8 . 1 8 2 0 4 0 . 4 2 5 3 0 9 . 8 2 l 1 - m e S 4 3 8 . 2 6 1 0 2 1 8 n a g n a b r e n e p s a n d n a d m
· d o i r e P 0 9 5 . 1 2 1 3 5 6 . 3 9 2 2 3 5 . 2 7 4 1 6 6 . 3 5 2
- m e S 6 2 5 . 3 5 1 0 2 2 0 1 d g n a y ) S T B
o d a R i i 9 3 8 . 7 0 1 2 0 1 . 0 3 3 0 7 4 . 1 7 4 5 3 9 . 8 2 1 - m e S 2 6 4 . 4 5 1 0 2 2 3 1 i s n e u k e r F
( n u i t a t S r e v e c n a r T e s a B o d a r n u s a i t i r a m s a n d o d a r 8 9 9 . 6 0 1 2 2 4 . 0 4 3 7 2 5 . 9 7 4 0 8 3 . 7 2 2 - m e S 1 9 5 . 4 4 1 0 2 6 3 1
a i t i i P n a k r a s a d r e B i 8 9 3 . 4 0 1 8 8 5 . 3 1 3 1 9 7 . 8 4 4 5 4 9 . 5 2 1 - m e S 6 7 6 . 4 4 1 0 2 4 8 1 n u s a
i i t s k u s a m r e 1 1 1 . 4 0 1 7 4 1 . 5 9 2 6 7 4 . 9 2 4 2 6 6 . 4 2 2 - m e S 6 8 2 . 5 3 1 0 2 0 7 2 i
o d a R i t s k u s a m r e t k a d n u s a t S i t 6 9 7 . 3 0 1 2 1 4 . 6 7 2 8 0 8 . 9 0 4 7 0 7 . 3 2 1 - m e S t 0 2 6 . 5 3 1 0 2 i u b e s r e 3 7 2 t k a d
i t 7 1 0 2 t a t a D F H U a t i o d a r i 0 3 0 3
i ) z H M 0 0 3
) z H G 0 0 3 s n e u k e r F z H M 0 0 3 ( z H K 0 0 3 ( ) z H M 3 z H M 0 3 ( ) z H G 3 z H G 0 3 (
) z H M
) z H G F H U F H V F H S F H E a F M F H z H M 3 ( z H G 3 ( n u s a t s . ) t i . 1 . 6 h a m u J P a d a p 7 1 0 2 : n a g n a r e t e K P R F P I ( o d a R i l l e b a T a t a D * i o N 1 2 3 4 5 6 95
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Gambar 6.1. Data Stasiun Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 6.1.2. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio Pemanfaatan spektrum frekuensi radio dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis penggunaan atau dinas radio komunikasinya, antara lain untuk Microwave Link (dinas tetap), radio trunking dan radio konvensional (dinas bergerak darat), maritim (dinas maritim), penerbangan (dinas penerbangan), Radio dan TV Siaran (dinas penyiaran), satelit (dinas satelit), serta penggunaan frekuensi radio lainnya. Data stasiun radio berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio ditunjukan pada Tabel 6.2 dan Gambar 6.2. 96
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Dari Tabel 6.2 dan Gambar 6.2 secara umum data stasiun radio mengalami tren peningkatan, kecuali untuk Microwave Link sedikit menurun yang disebabkan berkurangnya stasiun radio untuk aplikasi sistem komunikasi radio Point to Multi Point (PMP), namun demikian apabila dibandingkan dengan data stasiun radio pada Semester 1 Tahun 2017 mengalami tren peningkatan. Data stasiun radio untuk Semester 2 Tahun 2017 juga tidak lagi memasukan stasiun radio Base Tranceiver Statiun (BTS) yang telah ditetapkan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang jumlahnya cukup banyak, sehingga jumlah data stasiun radio secara keseluruhan terlihat menurun jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Selain diklasifikasikan berdasarkan jenis penggunaan atau dinas radio komunikasinya, data stasiun radio juga dapat diuraikan lebih rinci berdasarkan jenis aplikasi penggunaannya, seperti Radio Siaran AM, Radio Siaran FM, dan TV Siaran untuk penyiaran. Tabel 6.3 dan Gambar 6.3 menunjukan data stasiun radio berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio dan aplikasinya. Data stasiun radio untuk Radio Siaran AM dari tahun ke tahun terus menurun, sedangkan untuk Radio Siaran FM mengalami tren peningkatan, hal tersebut disebabkan sejumlah Radio Siaran telah bermigrasi menjadi Radio Siaran FM. Hal yang sama juga terjadi pada stasiun radio untuk keperluan sistem komunikasi radio dua arah (two-ways radio) yang jumlahnya terus bertambah. 97
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 7 0 1 . 4 6 3 3 0 4 . 2 7 4 4 5 . 2
6 0 3 . 0 1 2 6 5 . 2 0 8 4 . 2 1 6 4 1 . 2 3 9 0 . 1 7 3 8 7 6 . 7 6 4 I I - 7 1 0 2 a t i 3 1 0 2 n u h a T e d o i r e P o d a R P n z I i 0 0 1 . 7 4 3 7 5 2 . 8 9 5 0 5 0 4 5 . 1 4 5 6 . 5 4 9 0 . 2 3 3 2 . 1 5 3 8 1 4 . 6 5 I - 7 1 0 2 k u t n e b m a a d 0 3 7 . 8 6 3 2 3 5 . 0 9 1 4 2 8 . 1 0 1 2 . 2 1 6 6 . 3 2 8 9 . 1 9 2 1 . 1 6 3 4 0 1 . 0 7 5 I I - 6 1 0 2 l n a k p a t e t i 1 2 7 . 1 4 3 8 8 2 . 6 4 1 8 0 2 . 1 8 0 2 . 1 8 8 3 . 1 7 6 9 . 1 3 7 0 . 1
3 5 8 . 4 9 4 I - 6 1 0 2 i d h a e t i s n e u k e r F n a a n u g g n e P s n e J n a k r a s a d r e B o d a R n u s a t S a t a D l 9 1 1 . 4 3 3 6 1 5 . 4 4 1 4 3 3 . 7 0 4 3 . 2 5 2 9 2 1 0 . 2 5 6 9
1 1 2 . 2 9 4 I I - 5 1 0 2 g n a y n u h a T o d a r i 0 1 9 . 1 4 3 2 3 9 . 1 3 1 8 7 4 . 4 6 4 2 . 1 8 3 8 8 7 0 . 2 7 3 9
9 1 4 . 3 8 4 I - 5 1 0 2 n u s a t s i k u s a m r e t 2 3 7 . 7 5 3 7 9 4 . 0 3 1 9 3 1 . 8 2 8 9 . 1 4 7 8 8 1 0 . 2 5 2 9
7 6 1 . 2 0 5 I I - 4 1 0 2 i k a d 7 9 7 . 5 2 3 1 6 5 . 6 2 1 6 8 6 . 4 0 1 0 . 1 0 9 5 6 0 0 . 2 6 9 8
6 4 5 . 1 6 4 I - 4 1 0 2 i t 7 1 0 2 n u h a T 0 7 6 . 6 0 3 3 3 8 . 5 2 1 0 4 1 . 9 9 8 8 . 1 0 6 6 6 8 9 . 1 9 2 8
7 0 0 . 7 4 4 I I - 3 1 0 2 ) 2 R F P I ( r e i 7 1 0 2 9 4 5 . 8 8 2 1 2 0 . 5 2 1 8 2 4 . 4 4 0 1 . 1 5 0 6 3 5 8 . 1 3 8 7
3 4 3 . 2 2 4 t s e m e S I - 3 1 0 2 o d a R i n u h a T i k u n u i ) t R F P I ( k n L t n o P - o t - t n o	P n a a n u g g n e P g n k n u r T i o d a r n a g n a b r e n e P l i a n o s n e v n o K n a r a S o d a R i . i t n o p S B ( i s n e J d . s s a k n u m o K e v a w o r c M o t - t n o	P i i i o d a R n a r a S V T i h a m u J i i ) P M P ( a y n n a L i m
i t l u M r e u e S n u s a t s ) P P ( l t i l o d a R o d a R o d a R . 2 . 6 ) i t i r a M : n a g n a r e t e K i i l R F P i i i i e t a S i l i i i s n e u k e r F
I l e b a T a t a D * o N 1 2 4 3 5 6 7 8 9 98
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Gambar 6.2. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 99
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 6.3. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio dan Aplikasinya Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 Jenis Penggunaan Jenis Aplikasi 2013 2014 2015 2016 2017 AM 265 182 86 83 76 FM 1.721 1.824 1.926 1.898 2.069 Radio Digital (DAB)
1 1 Penyiaran TV Siaran 684 719 720 886 1.056 TV Digital (DVBT) 145 177 245 243 37 Point-to-Point	Point-to- Microwave Link 306.434 325.797 334.119 368.730 364.107 Multipoint Radio Komunikasi Dua Arah 38.656 39.554 41.458 63.830 72.234 Radio Konvensional Paging 10 9 11 6 5 Radio Taxi 319 319 272 231 164 Radio Trunking Radio Trunking 781 799 954 2.371 2.544 Stasiun Bumi 3.646 12.137 656 859 924 Satelit Stasiun Angkasa 294 343 Radio Komunikasi Lainnya Radar	Meteorologi
36 37 Stasiun Kapal	Stasiun Pantai Maritim 4.428 4.682 7.334 9.148 10.306 Stasiun Udara	Stasiun Darat- Penerbangan 1.104 1.010 2.340 2.210 2.562 Udara Jumlah 355.203 375.931 390.389 453.613 467.678 100
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Gambar 6.3. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio dan Aplikasinya Periode Tahun 2013 s.d Tahun 2017 6.1.3. Data Stasiun Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio menurut Provinsi Lokasi stasiun radio tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tiga provinsi dengan jumlah data stasiun radio tertinggi pada Tahun 2017 adalah Provinsi Jawa Barat (60.745 stasiun radio), Jawa Timur (44.246 stasiun radio) dan Jawa Tengah (35.173 stasiun radio). Sementara tiga provinsi dengan jumlah data stasiun radio terendah adalah Maluku Utara (1.505 stasiun radio), Kalimantan Utara (1.787 stasiun radio) dan Sulawesi Barat (1.814 stasiun radio). Populasi stasiun radio pada Pita SHF yang paling banyak jumlahnya (343.279 stasiun radio) didominasi oleh stasiun radio Microwave Link. Di Provinsi Jawa Barat, stasiun radio pada Pita SHF mencapai 50.418 stasiun radio dari total 60.745 stasiun radio, begitu pula di Maluku 101
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Utara, jumlah stasiun radio pada Pita SHF mencapai 1.037 stasiun radio dari total 1.505 stasiun radio. Informasi mengenai data stasiun radio berdasarkan pita frekuensi radio menurut provinsi pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 6.4 dan data stasiun radio berdasarkan jenis penggunaan frekuensi radio dan aplikasi menurut provinsi pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 6.5. Tabel 6.4. Data Stasiun Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio menurut Provinsi pada Semester-2 Tahun 2017 No Provinsi MF HF VHF UHF SHF EHF Total 1 Aceh
94 2.545 778
9.033
12.450 2 Bali 2 51 2.006 1.411 11.270 24 14.764 3 Banten 1 23 832 2.923 15.297 10 19.086 4 Bengkulu
29 392
91 2.498
3.010 DI Yogyakarta 5
11 1.580 967
5.323 20
7.901 DKI Jakarta 6
4 315
2.848 5.934 21.863 1
30.965 7 Gorontalo
38 437
133 1.546
2.154 8
Jambi 2
59 1.566 321
5.787
7.735 9 Jawa Barat 14 95 3.369 6.781 50.418 68 60.745 Jawa Tengah 10 12 70 3.987 2.677 28.403 24 35.173 11 Jawa Timur 16 149 2.527 6.869 34.555 130 44.246 Kalimantan Barat 12 2 139 1.476 573 9.045
11.235 Kalimantan Selatan 13
2 33
5.074 647
7.156 2
12.914 102
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Tabel 6.4. Data Stasiun Radio berdasarkan Pita Frekuensi Radio menurut Provinsi pada Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) No Provinsi MF HF VHF UHF SHF EHF Total Kalimantan Tengah 14 4 93 2.075 322 4.971
7.465 Kalimantan Timur 15
1 218
7.441 3.420 9.201
20.281 Kalimantan Utara 16
607 115
1.058
1.787 Kepulauan Bangka Belitung 17
16 784
192 4.058 4
5.054 Kepulauan Riau 18
36 1.183 575
4.883
6.677 19 Lampung
25 1.067 713
10.356
12.161 20 Maluku
222 323
109 1.618
2.272 Maluku Utara 21
38 393
37 1.037
1.505 Nusa Tenggara Barat 22
53 774 627 7.587 4 9.045 Nusa Tenggara Timur 23 1 196 615 174 8.355
9.341 24 Papua 3
934 1.243 512
2.633
5.325 Papua Barat 25
207 725
164 956
2.052 26 Riau 1
80 2.172 1.415 12.546
16.214 Sulawesi Barat 27
15 542
72 1.185
1.814 103
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 6.4. Data Stasiun Radio berdasarkan Pita Frekuensi Radio menurut Provinsi pada Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) No Provinsi MF HF VHF UHF SHF EHF Total Sulawesi Selatan 28 3 45 1.981 1.894 15.329 28 19.280 Sulawesi Tengah 29 2 42 842 224 4.193
5.303 Sulawesi Tenggara 30
35 1.208 308
3.004
4.555 Sulawesi Utara 31
69 945
739 5.951 4
7.708 Sumatera Barat 32
47 1.239 518
6.937 2
8.743 Sumatera Selatan 33
1 44
4.533 1.221 13.082
18.881 Sumatera Utara 34 5 173 3.151 1.493 22.145 2 26.969 Total 77 3.700 62.482 44.949 343.279 323 454.810 104
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 0 5 4 . 2 1 4 6 7 . 4 1 6 8 0 . 9 1 0 1 0 . 3 1 0 9 . 7 5 6 9 . 0 3 4 5 1 . 2 5 3 7 . 7 5 4 7 . 0 6 3 7 1 . 5 3 6 4 2 . 4 4 a d a p l a t o T i s n v o r P 1 1 1 1 2
1 1 i n u m o K a y n n a L i o d a R Meteorologi Radar dan i i s a k i t u r u n e m o d a R Angkasa Stasiun
3 4 3
t i l e a S t 6 5 5 1 0 9 1 5 3 1 2 7 9 8 1 4 2 9 9 1 8 7 4 2 8 2 7 5 2 Bumi Stasiun i . g n k n u r T 9 2 2 9 9 3 3 2 1 8 7 4 2 9 9 6 1 8 3 1 6 2 i o d a R s n e u k e r F n a a n u g g n e P s n e J n a k r a s a d r e B o d a R n u s a t S a t a D i i Trunking
1 1 2
4 2 6 1
9 8 2 1 3 l Radio Taxi a n o s n e v n o K o d a R i
Paging Dua Arah Komunikasi Radio 3 6 7 2 1 3 7 2 2 2 4 1 8 8 3 5 5 7 1 8 5 8 3 1 0 5 3 1 5 1 8 8 4 4 0 2 3 4 4 6 3 3 i . . . . . . . . . 4 9 4 9 2 1 8 1 1 i 3 6 0 7 1 5 2 5 2 8 0 0 6 1 9 2 4 2 0 9 5 1 0 4 9 5 8 5 2 5 5 4 2 1 0 3 4 7 9 9 3 o r c M i e v a w P M P k n L P P . . . . . . . . . . . i 6 2 2 3 9 1 6 2 0 2 0 2 7 1 9 2 1 0 1 8 7 8 0 1 n a r a S V T TV i DVBT 7 1 0 2
DAB
n a r a S o d a R n u h a T 2 - r e t s e m e S i 1 8 7 6 9 4 3 3 0 7 2 4 9 1 2 4 4 2 2 9 8 2 4 3 2 FM i i
2 4 1 2 1 6 1 i AM h a g n e T a w a J a t r a k a J r u m T a w a J a t r a k a y g o Y t a r a B a w a J i s n v o r P o a u u k g n e B a w e m l l i i h a r e a D n e t n o r o G i b m a J . 5 . 6 h e c A t n a B i l I K D i t s I a B l e b a T o N 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 105
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 5 3 2 . 1 1 4 1 9 . 2 1 5 6 4 . 7 1 8 2 . 0 2 7 8 7 . 1 4 5 0 . 5 7 7 6 . 6 1 6 1 . 2 1 a d a p l a t o T i s n v o r P 1 1 2 1 1 1
1 i n u m o K a y n n a L i o d a R Meteorologi Radar dan i i s a k i t u r u n e m o d a R Angkasa Stasiun
t i l e a S t 5 6 3 2 1 5 8 0 4 4 9 0 1 8 9 1 2 1 1 5 4 7 7 2 1 Bumi Stasiun i . g n k n u r T 9 5 8 8 7 2 6 3 1 1 7 i o d a R s n e u k e r F n a a n u g g n e P s n e J n a k r a s a d r e b o d a R n u s a t S a t a D i i Trunking
6 1
l Radio Taxi a n o s n e v n o K o d a R i
Paging Dua Arah Komunikasi Radio 0 1 4 1 8 2 7 4 3 1 8 1 8 9 0 9 6 1 5 4 6 7 6 7 4 1 3 3 0 1 i . . . . . . 6 6 3 9 1 6 5 7 6 7 1 5 8 6 6 9 5 5 0 1 7 1 1 4 3 0 4 4 4 9 8 0 1 i o r c M i e v a w P M P k n L P P . . . . . . . . i ) n a t u n a l ( 6 3 8 3 6 2 6 4 8 2 2 5 1 3 3 n a r a S V T j TV i DVBT 7 1 0 2 2 1
DAB
n a r a S o d a R n u h a T 2 - r e t s e m e S i 4 4 4 6 8 2 8 7
5 3 4 2 6 6 FM i i 2 2 4 1 1
i AM n a t n a m n a t n a m n a t n a m n a t n a m n a t n a m i n a u a u p e K n a u a u p e K s n v o r P g n u p m a L g n u i a k g n a B h a g n e T n a a e S l l r u m T a r a U . 5 . 6 t t a r a B u a R t i l i l i l i l i l i l l a K a K a K a K a K e B t i i l e b a T o N 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 106
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 2 7 2 . 2 5 0 5 . 1 5 4 0 . 9 1 4 3 . 9 5 2 3 . 5 2 5 0 . 2 4 1 2 . 6 1 4 1 8 . 1 0 8 2 . 9 1 a d a p l a t o T i s n v o r P
1 i n u m o K a y n n a L i o d a R Meteorologi Radar dan i i s a k i t u r u n e m o d a R Angkasa Stasiun
t i l e a S t 2 6 7 6 1 5 5 4 0 3 8 3 2 2 5 1 3 2 4 7 2 1 6 1 Bumi Stasiun i . g n k n u r T
4 6 2 9 0 3 8 8 0 9 1
7 3 i o d a R s n e u k e r F n a a n u g g n e P s n e J n a k r a s a d r e b o d a R n u s a t S a t a D i i Trunking
l Radio Taxi a n o s n e v n o K o d a R i
Paging Dua Arah Komunikasi Radio 1 3 5 8 7 3 3 3 2 1 0 7 7 5 9 0 2 6 4 8 0 0 5 2 6 8 5 7 3 8 2 i . . . . 1 4 6 1 2 3 0 1 1 8 6 7 6 3 4 5 3 2 6 2 0 4 9 7 1 0 3 1 5 8 1 1 9 6 1 6 1 i o r c M i e v a w P M P k n L P P . . . . . . . . i ) n a t u n a l ( 3 2 2 1 2 2 0 2 4 2 0 1 2 3 1 1 6 2 n a r a S V T j TV i DVBT 7 1 0 2
1 DAB
n a r a S o d a R n u h a T 2 - r e t s e m e S i 5 1 0 1 5 4 4 6 0 3 4 1 7 4 5 5 4 FM i i
3 i AM a r a t U u k u a M t a r a B a u p a P i s n v o r P a r a g g n e T a r a g g n e T i i s e w a u S s e w a u S i n a a e S u k u a M a u p a P r u m T . 5 . 6 t t a s u N a s u N t a r a B a r a B u a R l l l l l i i l e b a T o N 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 107
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 3 0 3 . 5 5 5 5 . 4 8 0 7 . 7 3 4 7 . 8 1 8 8 . 8 1 9 6 9 . 6 2 0 1 8 . 4 5 4 a d a p l a t o T i s n v o r P
1 1 1 1 3 7 3 i n u m o K a y n n a L i o d a R Meteorologi Radar dan i i s a k i t u r u n e m o d a R Angkasa Stasiun
3 4 3 t i l e a S t 8 1 1 7 0 1 7 4 7 0 1 2 7 3 5 4 1 7 3 1 2 Bumi Stasiun i . g n k n u r T 0 2 2 2 6 7 1 1 4 1 4 4 5 2 i o d a R s n e u k e r F n a a n u g g n e P s n e J n a k r a s a d r e b o d a R n u s a t S a t a D i i Trunking . 2 3 1
2 1 1 4 6 1 l Radio Taxi a n o s n e v n o K o d a R i 2
5 Paging Dua Arah Komunikasi Radio 3 6 8 4 8 2 1 3 0 3 1 6 7 1 1 7 4 5 4 4 4 3 3 4 3 2 2 7 i . . . . . . 8 4 2 4 7 0 1 3 2 8 2 6 0 6 3 7 7 4 7 3 1 0 2 3 3 2 7 0 1 i o r c M i e v a w P M P k n L P P . . . . . . . 4 6 3 i ) n a t u n a l ( 0 2 8 1 5 2 5 3 0 4 8 3 6 5 0 . 1 n a r a S V T j TV i DVBT 7 1 0 2
2 7 3 DAB
1 n a r a S o d a R n u h a T 2 - r e t s e m e S i 9 2 2 2 8 4 5 5 4 5 7 9 9 6 0 . 2 FM i i 1
1 5 6 7 i AM i s n v o r P a r a g g n e T a r e t a r e t a r e t i i i s e w a u S s e w a u S s e w a u S i h a g n e T n a a e S l a m u S a m u S a m u S a o T a r a U a r a U . 5 . 6 t t a r a B t l l l l t t l e b a T o N 9 2 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 108
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Data stasiun radio di 34 provinsi pada Tabel 6.4 dapat dikelompokan menjadi 6 pulau besar, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara (Bali-Nusra), dan Maluku-Papua. Sebaran dan prosentase data stasiun radio berdasarkan pita frekuensi radio di 6 pulau besar tersebut pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 6.6 dan Gambar 6.4. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah stasiun radio yang berada di pulau Jawa hampir setengah dari total stasiun radio nasional, yaitu sebesar 44% dari total 454.810 stasiun radio. Prosentase sebaran jumlah stasiun radio terbesar kedua terdapat di pulau Sumatera (26%), kemudian diikuti oleh Kalimantan (12%), Sulawesi (9%), Bali- Nusra (7%), dan Maluku-Papua (2%). Gambar 6.4. Prosentase Sebaran Data Stasiun Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio di Enam Pulau Besar di Indonesia pada Semester-2 Tahun 2017 109
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 4 9 8 . 7 1 1 6 1 1 . 8 9 1 2 8 6 . 3 5 4 1 8 . 0 4 0 5 1 . 3 3 4 5 1 . 1 1 a d a p l a t o T r a s e B u a u P 1 1 5 6 4 6 5 i s a k n u m o k a y n n a o d a R Meteorologi Radar dan i i i l l Angkasa Stasiun
3 4 3
i d t i l o d a R e t a S 1 2 3 . 2 5 2 1 . 3 4 8 4 7 7 5 . 2 9 1 5 1 1 1 . 3 i Bumi Stasiun i s n e u k e r F 8 8 3 6 8 2 . 1 6 0 3 3 6 0 0 1 1 0 4 g n k n u r T o d a R i i Trunking n a a n u g g n e P 8 0 1 1 8 1 5 1
3 1 l a n o s n e v n o K o d a R Radio Taxi i Paging
1 Dua Arah Komunikasi Radio 4 0 5 . 9 1 7 0 2 . 9 1 5 6 5 . 7 1 4 7 3 . 7 4 3 7 . 4 0 5 8 . 3 i s n e J i 8 1 7 . 2 7 1 7 1 8 . 4 9 1 8 5 . 2 3 9 2 9 . 4 2 6 2 8 . 2 3 6 3 2 . 6 PMP PP Microwave Link n a k r a s a d r e B o d a R n u s a t S 6 4 3 6 9 2 7 1 1 9 6 4 7 4 5 1 TV n a r a S V T i 7 1 0 2 6 8 1 2 4 6 1 DVBT DAB 1
i n u h a T 2 - r e t s e m e S n a r a S o d a R 4 3 5 8 0 9 6 7 1 4 1 2 8 6 1 9 6 FM i i i 7 4 9 4 3 0 1 3 AM r a s e B u a u P a t a D n a d u k u a M n a t n a m a s u N a r a g g n e T a r e t a m u S i i r o g e s e w a u S a u p a P a w a J i l a B t a K l i l . 6 . 6 l a K l l n u h a T e b a T 7 1 0 2 110
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 4 4 5 . 5 1 1 5 3 6 . 7 9 1 8 8 4 . 9 4 4 9 5 . 7 3 0 1 2 . 0 1 5 0 5 . 1 3 a d a p l a t o T r a s e B u a u P 8 5 4 5 5 9 i s a k n u m o k a y n n a o d a R Meteorologi Radar dan i i i l l Angkasa Stasiun 2 7 9
2 2 4 i d t i l o d a R e t a S i 8 9 3 9 2 8 3 7 9 9 8 4 8 9 . 2 Bumi Stasiun i s n e u k e r F 9 4 3 7 8 0 . 1 1 7 3 9 7 9 2 4 7 4 g n k n u r T o d a R i i Trunking n a a n u g g n e P 9 1 8 4 1 8 2
7 1 9 1 l a n o s n e v n o K o d a R Radio Taxi i Paging
1 1 Dua Arah Komunikasi Radio 4 8 0 . 6 1 7 7 5 . 7 1 4 1 1 . 5 1 0 2 7 . 5 5 7 2 . 5 0 6 0 . 4 i s n e J i 8 4 7 . 8 7 1 4 4 6 . 6 9 1 7 4 . 1 3 7 8 8 . 2 2 2 7 5 . 3 3 8 0 4 . 5 PMP PP Microwave Link ) n a n a k r a s a d r e b t u n a l ( j 5 7 2 4 4 2 8 9 0 6 5 6 4 4 1 TV n a r a S V T 7 1 0 2 i 3 4 1 7 7 1 2 0 2
DVBT o d a R n u s a t S n u h a T 2 - r e t s e m e S DAB i 1
n a r a S o d a R 1 9 7 6 1 5 9 6 1 7 0 2 7 4 1 8 6 FM i i i 1 5 0 1 5 4 0 1 3 AM a t a D r a s e B u a u P n a d u k u a M n a t n a m a s u N a r a g g n e T a r e t a m u S i i r o g e s e w a u S a u p a P a w a J i l a B t a K l i l . 6 . 6 l a K l l n u h a T e b a T 6 1 0 2 111
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 6 3 1 . 7 0 1 4 4 6 . 8 6 1 6 4 4 . 1 4 2 4 2 . 2 3 0 4 3 . 3 2 7 0 9 . 7 a d a p r a s e B u a u P l a t o T
i s a k n u m o k a y n n a o d a R Meteorologi Radar dan i i i l l Angkasa Stasiun 8 1 0 2 5 6 9 7 1 1 9 i d o d a R t i l e t a S i 1 9 3 3 5 5 3 5 9 3 2 1 5 2 Bumi Stasiun i s n e u k e r F 6 3 2 4 1 3 7 5 7 5 1 2 6 1 8 2 g n k n u r T o d a R i i Trunking n a a n u g g n e P s n e J 5 2 8 6 1 7 3
1 2 1 2 l a n o s n e v n o K o d a R Radio Taxi i Paging 4 3 2 1 1
Dua Arah Komunikasi Radio 3 1 4 . 0 1 4 3 7 . 1 1 4 7 3 . 3 6 9 1 . 9 7 3 9 . 2 4 0 8 . 3 i i 5 9 4 . 6 5 1 1 9 1 . 4 9 7 9 0 . 8 2 6 4 5 . 1 3 5 5 5 . 4 5 3 2 . 9 1 PMP PP Microwave Link ) n a n a k r a s a d r e B o d a R n u s a t S a t a D t u n a l ( j 6 4 1 7 7 1
2 9 1 TV n a r a S V T 7 1 0 2 i 4 0 2 3 0 2 5 0 1 2 5 2 1 1 4 4 DVBT n u h a T 2 - r e t s e m e S DAB i
n a r a S o d a R 6 9 7 4 4 5 1 6 1 0 1 2 3 4 1 2 7 FM i i i 2 5 3 1 6 3 0 1 2 AM r a s e B u a u P n a d u k u a M n a t n a m a s u N a r a g g n e T a r e t a m u S i i r o g e s e w a u S a u p a P a w a J i l a B t a K l i l . 6 . 6 l a K l l n u h a T e b a T 5 1 0 2 112
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 4 5 7 . 9 9 7 8 4 . 0 8 1 5 3 6 . 5 3 0 4 3 . 6 2 2 8 1 . 6 1 8 2 . 1 2 a d a p r a s e B u a u P l a t o T
i s a k n u m o k a y n n a o d a R Meteorologi Radar dan i i i l l Angkasa Stasiun 1 2
i d o d a R t i l e t a S i 5 3 4 4 1 8 1 1 3 3 5 5 1 Bumi Stasiun i s n e u k e r F 0 8 1 4 1 4 8 1 0 5 6 0 1 1 3 g n k n u r T o d a R i i Trunking n a a n u g g n e P s n e J 6 9 3 . 1 1 4 9 1 . 0 1 5 2 9 . 2 0 4 4 . 8 7 1 1 . 3 2 8 4 . 3 l a n o s n e v n o K o d a R Radio Taxi i Paging 4 3
1 1 Dua Arah Komunikasi Radio 8 3 6 9 1 7 3 9 2
9 1 i i 2 2 3 . 7 8 5 6 3 . 8 6 1 6 4 0 . 3 2 0 7 6 . 6 2 5 6 8 . 2 9 2 5 . 7 1 PMP PP Microwave Link ) n a n a k r a s a d r e B o d a R n u s a t S a t a D t u n a l ( j 2 2 4 4 1
1 0 1 TV n a r a S V T 7 1 0 2 i 6 8 1 6 8 1 3 3 1 5 4 9 1 1 0 5 DVBT n u h a T 2 - r e t s e m e S DAB i
n a r a S o d a R 7 0 5 2 7 7 9 4 1 1 9 1 0 4 1 5 6 FM i i i 7 6 3 6 3 2 0 1 6 1 3 AM r a s e B u a u P n a d u k u a M n a t n a m a s u N a r a g g n e T a r e t a m u S i i r o g e s e w a u S a u p a P a w a J i l a B t a K l i l . 6 . 6 l a K l l n u h a T e b a T 4 1 0 2 113
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2 6 4 . 4 9 3 7 4 . 0 7 1 9 1 8 . 4 3 4 7 5 . 4 2 2 7 7 . 9 1 1 7 5 . 5 a d a p r a s e B u a u P l a t o T
i s a k n u m o k a y n n a o d a R Meteorologi Radar dan i i i l l Angkasa Stasiun 5 5 7 4 1 5 3 4 6 1 6 2 2 i d o d a R t i l e t a S i 7 3 1 6 1 0 1 9 3 4 2 1 Bumi Stasiun i s n e u k e r F 9 6 1 5 1 4 9 1 5 0 1 2 4 1 3 g n k n u r T o d a R i i Trunking n a a n u g g n e P s n e J 8 3 3 0 2 8 3
4 2 6 1 l a n o s n e v n o K o d a R Radio Taxi i Paging 5 3
Dua Arah Komunikasi Radio 2 8 0 . 0 1 2 4 3 . 1 1 1 8 4 . 2 8 8 3 . 8 4 5 1 . 3 9 0 2 . 3 i i 8 8 2 . 8 5 1 2 8 0 . 2 8 5 1 7 . 1 2 4 0 9 . 5 2 8 5 1 . 2 7 8 2 . 6 1 PMP PP Microwave Link ) n a n a k r a s a d r e B o d a R n u s a t S a t a D t u n a l ( j 2 8 1 3 7 1 7 2 1 6 4 7 1 1 9 3 TV n a r a S V T 7 1 0 2 i 9 3 1 5
1 DVBT n u h a T 2 - r e t s e m e S DAB i
n a r a S o d a R 5 3 7 7 7 4 0 8 1 6 2 1 2 6 1 4 1 FM i i i 8 1 1 9 7 3 2 7 2 4 4 1 AM r a s e B u a u P n a d u k u a M n a t n a m a s u N a r a g g n e T a r e t a m u S i i r o g e s e w a u S a u p a P a w a J i l a B t a K l i l . 6 . 6 l a K l l n u h a T e b a T 3 1 0 2 114
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 197.635 198.116 200.000 Jawa 180.487 180.000 170.473 168.644 160.000 140.000 Sumatera 117.894 115.544 120.000 107.136 99.754 n a a n u g g n e P h a m u J 100.000 94.462 80.000 Kalimantan l 60.000 53.682 49.488 Sulawesi 40.814 41.446 37.594 35.635 34.819 40.000 Bali & Nusa Tenggara 32.242 26.340 24.574 33.150 31.505 20.000 23.340 Maluku & Papua 21.281 19.772 11.154 10.210 5.571 7.907 6.182 2016 2013 2014 2015 2017 Tahun Gambar 6.5. Data Stasiun Radio Berdasarkan Jenis Penggunaan Frekuensi Radio di Pulau Besar Pada Semester-2 Tahun 2017 6.2. Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) Izin Amatir Radio (IAR) adalah hak untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun amatir radio dan menggunakan frekuensi radio sesuai alokasi frekuensi radio yang telah ditentukan untuk amatir radio di Indonesia. Amatir Radio adalah setiap orang yang memiliki hobi dan bakat di bidang elektronika dan komunikasi radio untuk keperluan non komersial, baik untuk kegiatan latih diri, saling berkomunikasi dan 115
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 penelitian teknik radio yang diselenggarakan oleh para amatir radio. Para amatir radio ini tergabung dalam Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) baik di level pusat, daerah, maupun lokal (Kabupaten/Kota). Untuk mendapatkan IAR, calon amatir radio atau amatir radio yang ingin naik tingkat kecakapannya terlebih dahulu harus mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Negara Amatir Radio (UNAR). Bagi peserta UNAR yang dinyatakan lulus akan mendapatkan Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) sebagai salah satu persyaratan dalam proses penerbitan IAR. Tabel 6.7 menyajikan data penerbitan IAR pada Semester 2 Tahun 2017. Pada Semester 2 Tahun 2017 telah diterbitkan SKAR sebanyak 9.655 dan IAR sebanyak 12.113. Penerbitan SKAR dan IAR tertinggi di wilayah Jawa Barat sebanyak 1.748 SKAR dan 1.491 IAR. SKAR hanya diperlukan untuk calon amatir radio, sedangkan untuk kenaikan tingkat kecakapan amatir radio cukup mengikuti UNAR dan apabila dinyatakan lulus akan mendapatkan IAR sesuai kenaikan tingkatnya. Tabel 6.7. Data Penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) pada Semester-2 Tahun 2017 Jenis Izin/ Sertifikat Jenis Izin/Sertifikat No Wilayah No Wilayah SKAR IAR SKAR IAR 1 DKI Jakarta 309 742 18 Bali 479 723 Nusa Tenggara Barat Nangroe Aceh Darussalam 2 25 147 19 303 176 Nusa Tenggara Timur 146 18 3 Sumatera Utara 328 174 20 4 Sumatera Barat 146 168 21 Kalimantan Timur 261 336 5 Jambi 126 154 22 Sulawesi Utara 353 219 6 Riau
22 23 Sulawesi Tengah 141 337 7 Riau Kepulauan 81 79 24 Sulawesi Selatan 559 906 Sumatera Selatan 8 62 286 25 Sulawesi Barat 37 47 116
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Tabel 6.7. Data Penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) pada Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) Jenis Izin/ Sertifikat Jenis Izin/Sertifikat No Wilayah No Wilayah SKAR IAR SKAR IAR 9 Bengkulu 96 91 26 Sulawesi Tenggara 70 68 10 Lampung 189 165 27 Papua 570 338 Kalimantan Barat 11 173 180 28 Papua Barat 163 38 Kalimantan Selatan 12 554 1377 29 Maluku 55 80 Kalimantan Tengah 13 171 205 30 Maluku Utara 0 102 14 Jawa Barat 1.748 1491 31 Bangka Belitung 32 105 15 Jawa Tengah 893 1108 32 Gorontalo 85 104 16 Jawa Timur 797 1282 33 Banten 163 227 17 DI Yogyakarta 366 512 Total 9.655 12.113 Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) adalah komunikasi radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP di wilayah Indonesia. Untuk dapat mengoperasikan perangkat radio pada pita frekuensi radio untuk penyelenggaraan KRAP, terlebih dahulu harus memiliki Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP). IKRAP adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio dan menggunakan frekuensi radio untuk penyelenggaraan KRAP. Untuk mendapatkan IKRAP tidak perlu mengikuti ujian negara. Pemegang IKRAP tergabung dalam organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). Penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan KRAP hanya untuk keperluan non komersial yang dimaksudkan untuk menampung potensi aspirasi masyarakat yang ingin menggunakan komunikasi radio antar penduduk. Pemegang IAR dan IKRAP yang tergabung dalam 117
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 ORARI dan RAPI juga mempunyai tanggung jawab dalam membantu pemerintah untuk mengatasi kebutuhan fasilitas telekomunikasi dalam hal keselamatan negara, jiwa manusia (SAR), ketertiban masyarakat dan bencana alam serta menerima dan menyalurkan berita-berita tersebut kepada instansi atau lembaga yang berhak menerimanya. Pada Semester 2 Tahun 2017, IKRAP yang diterbitkan sebanyak 9.099 IKRAP. Wilayah jawa adalah terbanyak yang menerbitkan IKRAP, terutama di wilayah Jawa Tengah. Data penerbitan IKRAP dapat dilihat pada Tabel 6.8. Tabel 6.8. Data Penerbitan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) pada Semester-2 Tahun 2017 No Wilayah IKRAP No Wilayah IKRAP Di Yogyakarta 1 DKI Jakarta 214 19 658 Nangroe Aceh Darussalam Bali 2 182 20 11 Nusa Tenggara Barat 3 Sumatera Utara 186 21 26 4 Sumatera Barat 120 22 Nusa Tenggara Timur 62 Sulawesi Utara 5 Jambi 27 23 86 Sulawesi Tengah 6 Riau 391 24 444 Sulawesi Selatan 7 Riau Kepulauan 27 25 213 Sulawesi Barat 8 Sumatera Selatan 443 26
Sulawesi Tenggara 9 Bengkulu 131 27 38 Papua 10 Lampung 637 28 525 Papua Barat 11 Kalimantan Barat 126 29 85 Maluku 12 Kalimantan Selatan 2 30 101 Maluku Utara 13 Kalimantan Tengah 124 31 3 Bangka Belitung 14 Kalimantan Utara 16 32 101 Gorontalo 15 Kalimantan Timur 1.021 33 86 Banten 16 Jawa Barat 1.021 34 526 17 Jawa Tengah 1.216 Total 9.099 18 Jawa Timur 1.003 118
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 6.3. Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) dan Sertifikat Kecakapan Operator Radio (SKOR) Setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada Stasiun Dinas bergerak Maritim (Maritime Mobile Service) dan Stasiun Dinas bergerak Satelit Maritim (Maritime Mobile-Satellite Service) harus dioperasikan oleh operator radio yang telah memiliki sertifikasi kewenangan Radio Elektronika dan Operator Radio Global Maritime Distress Safety System (REOR GMDSS). Sertifikat REOR GMDSS adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai operator radio. Sertifikat REOR GMDSS terdiri dari: 1. Sertifikat Radio Elektronika a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (Second Class Radio Electronic Certificate). b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (First Class Radio Electronic Certificate). 2. Sertifikat Operator Radio a. Sertifikat Operator Terbatas (Restricted Operator's Certificate) b. Sertifikat Operator Umum (General Operator's Certificate) c. Sertifikat Operator Stasiun Radio Pantai (Coast Station Operator's Certificate) Sertifikat REOR GMDSS diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) REOR GMDSS yang diselenggarakan Lembaga Diklat REOR GMDSS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen SDPPI dan dinyatakan lulus Ujian Negara Sertifikasi REOR GMDSS yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI. 119
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Data Peserta dan Kelulusan Ujian Negara Sertifikasi REOR GMDSS peserta selama periode Tahun 2013 s.d Tahun 2017 ditunjukkan pada Tabel 6.9 Gambar 6.7. Dari tabel tersebut didapatkan informasi tingkat kelulusan Ujian Negara Sertifikasi REOR GMDSS di setiap wilayah yang diselenggarakan ujian negara tersebut. Pada Tahun 2017 jumlah peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR GMDSS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR GMDSS sebanyak 3.201 peserta, sebanyak 3.149 peserta atau sebesar 96,43% dinyatakan lulus. Peserta terbanyak Ujian Negara Sertifikasi REOR GMDSS terdapat di daerah Jakarta, termasuk yang diselenggarakan di Bogor dan Ciawi. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio, setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada stasiun dinas tetap darat dan stasiun dinas bergerak darat harus dioperasikan oleh operator radio yang memiliki Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR). SKOR diperoleh setelah operator radio mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) SKOR yang diselenggarakan Lembaga Diklat SKOR yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen SDPPI dan dinyatakan lulus Ujian Negara SKOR yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI. Data Peserta dan Kelulusan Ujian Negara SKOR selama periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 ditunjukkan pada Tabel 6.10 dan Gambar 6.8. Berdasarkan Tabel 6.10, penyelenggaraan Ujian Negara SKOR tidak dilaksanakan secara rutin di setiap wilayah penyelenggara ujian. Pada Tahun 2017, Ujian Negara SKOR hanya dilaksanakan di tiga kota penyelenggara, yaitu Batam, Surabaya dan Jakarta, dengan jumlah peserta 137 peserta dan tingkat kelulusan 97.55%. Oleh kerena itu, jumlah peserta Ujian Negara SKOR pada Tahun 2017 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. 120
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 3 1 0 2 % 3 4 , 6 9 % 4 2 , 5 9 % 0 0 , 0 0 1 % 0 0 , 0 % 3 7 , 8 8 % 4 0 , 8 9 % 0 0 , 0 % 4 6 , 7 9 % 0 9 , 8 9 Persentase n u h a T 7 1 0 2 9 4 1 . 3 0 2 8 4 1
3 6 1 5 3
0 8 5 7 8 9 1 Lulus e d o i r e P 1 0 2 . 3 1 2 8 4 1
1 7 8 5 3
4 9 5 9 0 0 . 2 Peserta % 6 4 , 5 9 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 0 1 % 0 0 , 0 % 9 5 , 7 8 % 4 9 , 7 9 % 0 0 , 0 % 7 9 , 5 9 % 0 8 , 5 9 S S D M G R O E R Persentase 4 1 0 . 3
0 7
0 2 1 3 3 3
6 1 0 2 4 1 7 7 7 7 . 1 Lulus 6 4 1 . 3
0 7
7 3 1 0 4 3
4 4 7 5 5 8 . 1 Peserta i s a k i f i t r e S % 0 8 , 5 9 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 9 8 , 1 9 % 8 1 , 7 9 % 0 0 , 0 % 2 0 , 8 9 % 2 1 , 6 9 Persentase a r a g e N 5 1 0 2 6 3 8 . 2
0 7 1 1 4 2
3 9 5 2 3 8 . 1 Lulus 4 4 9 . 2
5 8 1 8 4 2
5 0 6 6 0 9 . 1 Peserta n a i j % 6 8 , % 0 0 0 % 0 0 0 % 5 4 5 9 % 6 8 , % 2 7 , % 8 0 , % 6 2 , % 8 7 4 9 U Persentase , , , n a s u u e K , 5 9 9 8 8 9 8 9 8 9 4 1 0 2 3 3 3 2
2 4 6 8 1 4 5 1 3 5 1 4 6 5 4 3 2 1 Lulus l . . l 9 3 4 2
4 4 7 0 2 6 5 1 6 5 1 4 7 5 2 0 3 1 Peserta n a d . . 7 1 0 2 % 0 7 4 9 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 2 5 3 9 % 1 8 6 9 % 1 3 7 9 % 3 4 4 9 % 4 4 1 9 a t r e s e P Persentase , , , , , , , , , n u h a T i 3 1 0 2 w a C 0 3 5 2
1 3 2 2 8 1 7 1 2 3 4 5 7 5 3 1 Lulus i a t a D . . . / r o g o B k u s a m r e T d . s 7 1 7 . 2
7 4 2 8 8 1 3 2 2 5 7 5 4 8 4 . 1 Peserta . 9 . 6 g n a r a m e S r a s s a k a M a y a b a r u S e k u a r e M a t r a k a J g n a d a P l a t o K l a t o T a d n a B e b a T m a t a B h e c A
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 3201 3146 2944 2717 3149 2493 3014 2836 2530 2333 187 108 132 106 52 2013 2014 2015 2016 2017 Tahun Peserta ujian Peserta lulus ujian Tidak lulus Gambar 6.6. Data Peserta dan Kelulusan Ujian Negara Sertifikasi REOR GMDSS Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 122
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya ) % 4 9 , 3 9 % 0 7 , 8 9 % 0 0 1 % 5 5 , 7 9 R O K S ( o d a R Persentase 7 1 0 2 1 3 6 7
7 2
4 3 1 Lulus i 3 3 7 7
7 2
7 3 1 Peserta r o t a r e p O n a p a k a c e K % 0 0 , 5 9 % 0 0 1 % 0 0 1 % 7 6 , 7 9 % 3 3 , 3 9 % 0 0 1 % 7 6 , 6 6 % 9 4 , 6 9 % 5 6 , 3 9 Persentase 6 1 0 2
9 1 4 3 6 2
2 4 4 8 6 2 8 5 5 4 9 Lulus
0 2 4 3 6 2
3 4 0 9 6 2 2 1 7 5 8 0 3 Peserta i % 2 8 , 1 8 % 0 0 1 % 7 6 , 6 9 % 0 0 1 % 2 6 , 4 9 s a k i f i t r e S a r a g e N n a Persentase 5 1 0 2
8 1 0 7
8 5 1 7 1 Lulus
2 2 0 7
0 6 7 7 1 Peserta 7 1 0 2 n u h a T % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 8 8 , 6 9 % 8 3 , 9 9 Persentase i j U n a s u u e K n a d a t r e s e P a t a D 4 1 0 2 1 7
4 2 5 3 5 2
3 9
8 4 2 Lulus
d . s l
1 7
5 3 4 2 5 2
6 9
1 5 2 Peserta l 3 1 0 2 % 0 3 , 7 9 % 0 0 1 % 1 8 , 3 9 % 5 5 , 6 9 % 0 0 1 % 0 1 , 3 9 % 9 7 , 0 9 % 4 9 , 5 9 n u h a T e d o i r e P Persentase 3 1 0 2 4 4 1 1 1 9
4 8 7 2 8 3
0 2 1
5 1 6 Lulus
8 4
1 1 7 9 7 8 9 2 2 5
0 2 1
4 4 6 Peserta . 0 1 . 6 n s a m r a n a B g n a b m e a P n a p a p k i a d n i r a m a S l a t o K a t o T a y a b a r u S g n u d n a B m a r a t a M g n a t n o B e t a n r e T a t r a k a J l i m a t a B s a k e B e b a T j i l l a B 123
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 700 644 600 615 500 400 308 251 300 177 294 248 200 137 134 171 100 29 14 6 3 3 0 2013 2014 2015 2016 2017 Tahun Peserta ujian Peserta lulus ujian Tidak lulus Gambar 6.7. Data Peserta dan Kelulusan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR) Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 6.4. Layanan Contact Center Layanan Contact Center adalah layanan yang disediakan oleh Ditjen SDPPI kepada pengguna layanan publik untuk menyampaikan pertanyaan, pengaduan, maupun komplain atas permasalahan terkait dengan layanan publik yang disediakan oleh Ditjen SDPPI. Pertanyaan atau pengaduan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan oleh Ditjen SDPPI. Salah satu layanan yang diberikan Ditjen SDPPI terkait dengan operasional pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio adalah layanan Contact Center. Jumlah gangguan operasional yang terjadi di suatu daerah dapat direpresentasikan dengan jumlah Ticket Contact Center. 124
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Tabel 6.11 menunjukkan data statistik Call Contact Center Ditjen SDPPI tahun 2017, sedangkan data statistik Call Contact Center sepanjang tahun 2013 s.d tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 6.8. Berdasarkan Tabel 6.11 Customer Call tertinggi terjadi pada bulan September dengan jumlah 2.637 dan terendah pada bulan Juni dengan jumlah 956. Lost Call tertinggi juga terjadi pada bulan September dengan jumlah 474. Lost Call merupakan panggilan yang tidak terjawab. Jumlah Lost Call yang tinggi dapat terjadi karena panggilan yang terjadi bisa masuk ke layanan Contact Center Ditjen SDPPI selama 24 jam, sementara pegawai bekerja sesuai jam kerja. Panggilan tidak terjawab yang terjadi diluar jam kerja akan tetap dihitung sebagai Lost Call. Dari Gambar 6.8 terlihat bahwa jumlah Customer Call, jumlah Call Answer dan jumlah Lost Call sama- sama terjadi peningkatan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Tabel 6.11. Data Statistik Respon Call Contact Center Ditjen SDPPI pada Tahun 2017 Jumlah Jumlah Jumlah Average Answered Time (min) Bulan Customer Call Call Answered Lost Call Januari 1.292 1.255 37 0:00:04 Februari 1.273 1.271 2 0:00:03 Maret 1.387 1.382 5 0:00:02 April 1.408 1.405 3 0:00:02 Mei 1.514 1.509 5 0:00:03 Juni 956 929 27 0:00:03 Juli 1.466 1.461 5 0:00:03 Agustus 1.788 1.786 2 0:00:03 September 2.637 2.163 474 0:00:03 Oktober 2.190 2.158 32 0:00:03 November 1.972 1.952 20 0:00:03 Desember 1.481 1.469 12 0:00:03 Rata-rata 1.614 1.562 52 0:00:03 125
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 1922 1832 1330 1290 1319 1043 1325 1308 1277 1038 a t a r a t a R 91 13 11 5 5 2013 2014 2015 2016 2017 Tahun Customer Call Answered Call Lost Call Gambar 6.8. Data statistik Contact Center pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 Tabel 6.12 menunjukkan data statistik Ticket Contact Center Ditjen SDPPI tahun 2017, sedangkan data statistik Ticket Contact Center Ditjen SDPPI dari tahun 2013 s.d tahun 2017 ditampilkan pada Gambar 6.9. Sepanjang tahun 2013 s.d tahun 2017, hampir semua Ticket Contact Center Ditjen SDPPI dapat diselesaikan. Setiap tahunnya, jumlah tiket Ticket Contact Center Ditjen SDPPI terus bertambah, meskipun demikian Ditjen SDPPI dapat memberikan pelayanan terbaik yang ditunjukkan oleh hampir tiket yang ada dapat diselesaikan. Di tahun 2017 ini, jumlah tiket terbesar terjadi di bulan September yaitu sebesar 2.070 dan yang terkecil adalah di bulan Juni sebesar 894. 126
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Tabel 6.12. Data Statistik Ticket Contact Center Ditjen SDPPI pada Tahun 2017 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Bulan Tickets Open Total Tickets Tickets Close Tickets Solve Januari 1.147 14 36 1.097 Februari 1.227
32 1.195 Maret
1.364
51 1.313 April
1.379
35 1.344 Mei
1.414
54 1.360 Juni
894 1
35 858
Juli 1.418
50 1.368 Agustus
1.727
93 1.634 September
2.070
91 1.979 Oktober
2.038
111 1.927 November
1.864
90 1.774 Desember 1.394 2 76 1.316 Rata-rata 1.494 1,4 62,8 1.430,4 127
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 1495 1430 1259 1152 1152 1048 1210 1096 1039 1000 2013 2014 2015 2016 2017 Total Tickets Tickets Solve? Gambar 6.9. Data statistik rata-rata Ticket contact center pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 Pemberian ticket dapat diklasifikasikan menjadi delapan kategori ticket berdasarkan unit kerja SDDPI, yaitu ticket DTBD, ticket Non DTBD, ticket SOR, ticket BHP, ticket Konsultasi dan Data, Standardisasi PPI, ticket TU, ticket BBPPT dan ticket lainnya. Data Statistik Ticket Contact Center sepanjang tahun 2017 berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 6.13 dan Gambar 6.10. Dari Tabel dan Gambar ini, terlihat jumlah ticket setiap bulan pada tahun 2017 berfluktuasi pada tiap bulannya. Jumlah ticket unit kerja SDDPI Standardisasi PPI adalah yang terbanyak setiap bulannya, kecuali pada bulan Mei jumlahnya di bawah unit SOR. Di bulan September, Oktober dan November jumlah Ticket Contact Center di unit kerja ini lebih dari seribu tiket, sedangkan pada unit yang lain jumlahnya tidak lebih dari 300 tiket. Tingginya jumlah tiket pada unit ini menunjukkan bahwa banyaknya pengguna atau perangkat pengguna yang memerlukan pelayanan standardisasi perangkat telekomunikasi. 128
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 5 1 2 4 0 1 8 4 2 1 5 4 0 6 6
9 3 0 1 4 9 3 . 1 Desember 8 1 2 5 4 1 1 3 2 4 8 5 1 1 4 0 . 1
4 1 6 1 1 4 6 8 . 1 November a j r e K 6 1 2 8 6 1 7 5 2 2 0 1 9 0 6 1 . 1 1 2 1 3 1 1 8 3 0 . 2 Oktober t i n U n a k r a s a d r e B 7 1 0 2 1 4 2 0 2 2 7 5 1 2 8 1 2 0 2 2 . 1
6 2 3 0 1 0 7 0 . 2 September 2 6 2 5 3 2 4 2 3 4 2 1 4 3 8 1 6 1 5 1 4 1 1 7 2 7 . 1 Agustus 8 3 2 2 9 1 9 2 2 4 1 1 0 3 6 7 4 1 8 1 0 2 1 8 1 4 . 1 Juli n a u B n u h a T a d a p r e t n e C t c a t n o C t e k c i T k i t s i t a t S a t a D l 8 3 1 2 1 1 8 9 1 7 8 0 2 5 4 2 1 5 8 8 4 9 8 Juni 8 4 2 6 3 1 3 6 3 1 5 1 2 2 8 2 3 1 2
5 4 1 4 1 4 . 1 Mei 2 6 2 9 8 1 1 8 2 8 0 1 9 2 9 5 3
5 1 6 3 1 9 7 3 . April 1 2 2 2 1 5 1 7 7 2 3 2 1 2 2 8 6 3 2 6 2 4 1 3 1 3 1 Maret . 0 8 2 3 2 1 8 7 2 5 2 1 5 1 6 1 3 1 6 3 8 7 2 2 1 Februari . 2 7 2 1 1 1 2 0 2 2 3 1 4 1 3 3 6
9 8 7 4 1 1 Januari . a s d r a d n a t S a j r e K D B T D n o N i s a t l u s n o K i a t a D n a d a y n n a L . 3 1 . 6 l T P P B B a t o T t i n U D B T D I P P R O S P H B i U T i s l e b a T o N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 129
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 1250 1.220 1.160 1.041 1050 850 660 618 Standarisasi PPI 650 476 450 368 363 359 262 282 189 136 108 s t e k c i T 331 324 262 235 124 114 316 280 278 125 123 83 277 328 248 151 145 136 248 245 198 138 112 88 87 272 202 132 111 89 257 216 168 113 102 SOR DTBD Non DTBD Lainnya BHP 238 229 192 120 114 241 220 157 103 82 231 218 145 116 84 250 222 151 142 123 215 104 103 51 l a t o T 50 40 34 30 29 30 26 22 22 20 18 20 15 15 15 21 21 12 9 15 14 6 6 6 10 BBPPT 5 9 1 2 4 - 1
1 1 TU- 1 Konsultasi & Data 4 0 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Bulan Gambar 6.10. Data Statistik Ticket Contact Center pada 2017 Berdasarkan Unit Kerja Tabel 6.14 menyajikan data statistik jumlah Ticket Contact Center yang berasal dari berbagai 34 provinsi di Indonesia dan lainnya pada semester-2 Tahun 2017. Kategori lainnya adalah Ticket Contact Center yang berasal dari luar negeri. Pada semester dua tahun ini, total Ticket Contact Center yang masuk sebanyak 10.513 tiket, tiket yang paling banyak masuk terjadi di bulan September. Dari total tiket yang masuk sepanjang semester 2 ini, ada beberapa yang berasal dari luar negeri dengan total tiket sebanyak 47 tiket. Negara yang mengirimkan tiket ke SDPPI ada 10 negara, yaitu Korea Selatan, Singapore, Thailand, Malaysia, Taiwan, Amerika Serikat, Swedia, Filipina, Myanmar, dan Cina. Tiket yang berasal dari luar negeri terbanyak terjadi di bulan November. 130
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Jumlah Ticket Contact Center di Tabel 6.14 dapat dikelompokkan berdasarkan 6 pulau besar di Indonesia, seperti pada Gambar 6.11. untuk Ticket Contact Center yang berasal dari luar negeri dan customer yang tidak diketahui daerahnya termasuk kategori lainnya. Jumlah tiket dari 6 pulau besar setiap bulannya berfluktuatif dan jumlahnya tidak sama pada masing-masing pulau. Dari 6 pulau besar tersebut, jumlah tiket terbanyak berasal dari pulau Jawa, sedangkan yang paling sedikit berasal dari pulau Maluku-Papua. Tingginya jumlah ticket di pulau jawa karena di pulau ini banyak terjadi lalu lintas data menggunakan frekuensi radio. Tabel 6.14. Data Statistik Ticket Contact Center Berdasarkan Provinsi Semester-2 Tahun 2017 Bulan No Provinsi Juli Agustus September Oktober November Desember 1 DKI Jakarta 966 1.223 1.710 1.606 1.350 1.039 2 Jawa Timur 67 77 49 37 90 43 3 Jawa Barat 100 114 87 119 106 93 Jawa Tengah 4 71 57 33 37 32 28 5 Banten 47 56 35 43 59 46 Kalimantan Timur 6 24 16 15 19 16 4 Sulawesi Utara 7 12 15 10 6 6 4 8 Riau 7 7 6 7 10 5 Sumatera Selatan 9 28 22 6 6 14 5 Sulawesi Selatan 10 6 12 14 14 25 15 131
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 6.14. Data Statistik Ticket Contact Center Berdasarkan Provinsi Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) Bulan No Provinsi Juli Agustus September Oktober November Desember Kepulauan Riau 11 16 16 22 37 24 26 DI Yogyakarta 12 5 13 17 21 11 11 13 Bali 17 20 14 10 34 11 Kalimantan Barat 14 7 2 5 5 2 1 Sumatera Utara 15 12 24 19 20 16 13 Kalimantan Selatan 16 4 13 5 7 15 7 17 Lampung 1 6 5 3 2 7 Sulawesi Tengah 18
6 4 1 Nusa Tenggara Barat 19
Nusa Tenggara Timur 20
1 21 Papua 3
2 22 Maluku Utara
23 Gorontalo 1
Bangka Belitung 24
6 3
25 Maluku
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya Tabel 6.14. Data Statistik Ticket Contact Center Berdasarkan Provinsi Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) Bulan No Provinsi Juli Agustus September Oktober November Desember Kalimantan Utara 26
27 Jambi 4
11 Sulawesi Tenggara 28
6 6
Kalimantan Tengah 29
2 30 Aceh
Sumatera Barat 31
32 Bengkulu 1
Sulawesi Barat 33
1 34 Papua Barat
6 1
35 Lainnya 4 2 5 2 27 7 36 Total 1.418 1.727 2.072 2.038 1.864 1.394 133
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 1.931 1.863 1.648 1.540 1.256 1.260 Jawa t e k c i T h a l m u J 78 79 76 75 66 76 Sumatera 42 36 34 37 36 28 30 34 33 25 23 Sulawesi 27 15 19 25 Kalimantan Bali- Nusra Maluku - Papua 14 19 5 12 12 3 0 0 2 Agustus September Oktober November Desember Juli Bulan Gambar 6.11. Data Statistik Ticket Contact Center Berdasarkan Pulau Besar Semester-2 Tahun 2017 Di semester-2 Tahun 2017, dari semua ticket yang masuk di masing- masing unit kerja hampir semuanya dapat diselesaikan. Data jumlah tiket masuk dan dan terselesaikan dapat dari bulan Januari s.d Juni tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 6.15. Unit Kerja Standardisasi merupakan unit kerja yang paling banyak menerima tiket masuk, meskipun jumlah tiket masuk paling banyak, tetapi tetap dapat memberikan pelayanan terbaik dibuktikan dengan persentase tiket terselesaikan di atas 90%. 134
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 2 - r e t s e m e S 3 0 1 3 0 1 0 2 1 0 2 1 % 0 , 0 0 1 4 1 1 4 1 1 % 0 , 0 0 1 % 0 , 0 0 1 Lainnya
% 0 , 0 0 1 1 1 1
% 0 , 0 TU a d a p 6 2 5 2 % 0 , 0 0 1 8 1 8 1 5 1 4 1 % 3 , 3 9 % 2 , 6 9 a j r e K BBPPT t i 0 2 2 . 1 2 8 1 . 1 6 7 4 3 6 4 % 3 , 7 9 8 1 6 2 0 6 % 4 , 7 9 % 9 , 6 9 n U sasi Standari- n a k r a s a d r e B r e t n e C % 7 , 6 8 0 3 6 2 4 3 2 3 % 1 , 4 9 % 0 , 0 0 1 1 2 1 2 KD % 5 , 6 9 4 1 1 0 1 1 4 2 1 2 2 1 % 4 , 8 9 % 6 , 7 9 2 8 0 8 BHP t c a t n o C % 0 , 0 0 1 9 2 2 9 2 2 4 2 3 3 2 3 % 7 , 9 9 % 0 , 0 0 1 7 5 1 7 5 1 SOR t e k c i T % 7 2 9 1 8 7 1 % 3 8 7 5 3 2 4 8 1 % 5 0 2 2 6 8 1 Non DTBD , , , 2 9 4 8 n a a s e e y n e P 8 3 2 3 2 2 % 7 3 9 % 7 2 6 2 3 4 2 1 4 2 5 2 2 % 4 3 9 i DTBD , , , 2 9 l 7 1 0 2 d e v l o S t e k c i T d e v l o S t e k c i T d e v l o S t e k c i T t e k c i T l a t o T t e k c i T l a t o T t e k c i T l a t o T e s a t n e s r e P e s a t n e s r e P e s a t n e s r e P t a k g n T n u h a T n a u B i l . 5 1 . 6 r e b m e t p e S s u t s u g A i l u J l e b a T 135
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2 - r e t s e m e S 6 1 1 3 1 1 3 1 1 % 0 , 0 0 1 3 0 1 6 1 1 % 0 , 0 0 1 3 0 1 % 0 , 0 0 1 Lainnya
1 1 % 0 , 0 0 1
TU a d a p 4 1 2 1 0 1 % 3 , 3 8 % 0 , 0 0 1 9 4 1 9 % 0 , 0 0 1 a j r e K BBPPT t i 1 4 0 . 1 0 6 1 . 1 2 1 1 . 1 % 9 , 5 9 0 6 6 8 8 9 % 9 , 4 9 9 0 6 % 3 , 2 9 n U sasi Standari- n a k r a s a d r e B r e t n e C 9 8 % 9 , 8 8 5 1 % 3 , 3 9 4 4 1 4 % 0 , 0 0 1 KD 2 0 1 9 9 % 1 , 7 9 4 8 % 4 , 6 9 1 8 1 5 0 5 % 0 , 8 9 BHP t c a t n o C 7 5 2 5 5 2 % 2 , 9 9 1 3 2 % 7 , 8 9 8 2 2 8 4 2 4 4 2 % 4 , 8 9 SOR t e k c i T 8 6 1 % 0 1 8 6 3 1 5 4 1 % 3 1 3 1 4 0 1 % 3 1 9 5 9 Non DTBD , , , 0 9 ) n a t u n a l ( n a a s e e y n e P 6 1 2 % 4 3 9 1 8 1 2 2 0 2 % 7 2 9 5 1 2 2 0 2 % 0 i DTBD , , , 9 8 4 9 j l 7 1 0 2 d e v l o S t e k c i T d e v l o S t e k c i T d e v l o S t e k c i T t e k c i T l a t o T t e k c i T l a t o T t e k c i T l a t o T e s a t n e s r e P e s a t n e s r e P e s a t n e s r e P t a k g n T n u h a T n a u B i l . 5 1 . 6 r e b m e v o N r e b m e s e D r e b o t k O l e b a T 136
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 6.5. Pusat Pelayanan Terpadu Tabel 6.16 menyajikan data pengunjung pusat pelayanan Ditjen SDPPI pada semester-2 Tahun 2017. Terdapat 10 loket pelayanan dengan setiap loket melayani jenis pelayanan tertentu. Berdasarkan Tabel 6.16 diketahui pada setiap loket layanan jumlah pengujung tertinggi dan terendah terjadi pada bulan yang berbeda-beda. Jumlah pengunjung terendah dari semua loket terjadi di bulan Desember, sedangkan jumlah tertinggi terjadi di bulan Agustus. Dari 6 jenis loket, yang paling banyak dikunjungi adalah loket Sertifikasi Perangkat. Loket ini disediakan 3 loket karena banyaknya perangkat telekomunikasi yang masuk dan perlu dilakukan proses sertifikasi, agar dapat memberikan palayanan yang maksimal maka perlu disediakan tiga loket. Jumlah pengunjung pada loket 7 yaitu loket customer service paling sedikit dibandingkan dengan loket yang lain, disebabkan loket ini melayani pemberian informasi- informasi yang sebenarnya sudah disosialisasikan di media cetak atau online. Data pengunjung pusat pelayanan Ditjen SDPPI di Tabel 6.16 dapat dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Banyak pengunjung berdasarkan jenis kelamin tersebut diberikan di Tabel 6.17 dan Gambar 6.12. Dari tabel dan gambar terlihat bahwa loket sertifikasi perangkat dikunjungi lebih banyak dibandingkan loket yang lain. Jenis kelamin laki- laki merupakan yang terbanyak berkunjung ke pusat pelayanan Ditjen SDPPI pada semester-2 tahun 2017. 137
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 1 7 6 . 1 1 2 9 . 1 9 7 4 . 1 9 3 8 . 1 5 8 5 . 1 0 2 2 . 1 5 1 7 9 l a t o T . 7 1 0 2 8 0 8 . 3 7 5 6 8 8 7 8 6 6 8 1 7 6 4 5 1 3 4 0 1 - 8 t a k g n a r e P i s a k i f i t r e S n u h a T 2 - r e t e k o L 2 4 7 5 7 4 0 5 3 6 2 4 1 0 3 t s e m e S a d a p r e m o t s u C e c v r e S 7 t e k o L i 8 9 4 2 7 5 0 5 3 6 3 6 4 2 5 0 2 4 0 0 0 . 3 6 R O E R I t e k o L P P D S n e 5 9 8 7 7 6 2 6 4 6 7 6 3 3 4 t e k o L P P S j t i 5 D n a n a y a e P 7 1 2 4 5 2 2 0 2 0 1 2 4 3 2 6 5 1 3 7 2 . 1 4 m O R E A n a d t e k o L i t i r a M l 7 3 3 t a s u P g n u n u g n e P a t a D n a 1 5 4 7 9 5 9 5 3 5 1 4 , t s a c d a o r B t i l l i 3 t e k o L e t a S n a d b m a g n e P , R S I j 1 1 1 8 9 6 8 4 0 1 1 0 1 3 6 3 6 5 & D B T D t e k o L R S 2 - 1 I r e b m e p e S r e b m e v o N r e b m e s e D s u r e b o . 6 1 . 6 n a u B l a o T t s u g A i l u J t l t k O t l e b a T 138
Bab 6 Bidang Operasi Sumber Daya 9 7 4 . 1 9 3 8 . 1 5 8 5 . 1 0 2 2 . 1 1 7 6 . 1 1 2 9 . 1 l a t o T 2 - r e t s e m e s a d a p r e d n e G n a k r a s a d r e B 4 2 1 9 6 9 6 3 0 1 2 0 1 5 6 P 0 1 - 8 t a k g n a r e P i s a k i f i t r e S 4 9 5 7 7 4 6 6 5 6 6 3 8 8 5 5 8 6 L t e k o L 8 1 7 6 4 5 8 6 6 1 3 4 7 5 6 8 8 7 L M J 3 1 3 1 5 1 1 1 0 1 8 1 P r e m o t s u C e c v r e S 7 t e k o L 7 3 0 5 2 3 1 3 2 3 9 3 i L 0 5 3 6 7 4 2 4 2 4 7 5 L M J 1 6 6 4 5 5 P 6 5 3 6 8 1 5 4 4 3 6 1 4 3 9 4 7 6 5 R O E R t e k o L L 6 3 6 4 2 5 0 5 3 0 2 4 8 9 4 2 7 5 I L M J P P D S n e 4 2 5 2 1 1 1 6 P 5 t e k o L 8 5 2 6 2 6 5 5 4 8 2 7 P P S L j t i D n a n a y a e P 2 6 4 6 7 6 7 6 5 9 8 7 L M J 5 3 1 4 9 3 5 2 1 3 4 4 P n a d m 4 5 7 1 3 9 1 3 6 1 1 3 1 6 8 1 0 1 2 O R E A l t e k o L L i t i r a M t a s u P g n u n u g n e P 0 1 2 4 3 2 6 5 1 7 1 2 4 5 2 2 0 2 L M J 7 4 2 1 0 1 8 4 1 P n a , t s a c d a o r B t i l l i 3 e t a S n a d b m a g n e P 9 4 6 4 3 3 7 4 0 6 7 4 , t e k o L R S L j I 3 5 1 5 9 5 9 5 1 4 4 7 L M J 7 1 0 2 7 1 5 1 8 0 2 3 9 P R S i s r o p o r P 2 - 1 I n u h a T 4 8 4 8 0 6 6 9 8 7 9 8 & D B T D L t e k o L 6 8 4 0 1 1 0 1 3 6 1 1 1 8 9 L M J . 7 1 . 6 r e b m e t p e S r e b m e v o N r e b m e s e D s u t s u g A r e b o t k O N A L U B i l l u J e b a T 139
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Sertifikasi Perangkat Customer Service REOR 718 788 546 657 SPP 668 50 57 Maritim dan AERO 431 63 42 Pengambilan ISR, 47 42 572 636 Broadcast, dan Satelit 524 498 350 420 DTBD & ISR 78 64 95 62 210 59 104 67 202 59 86 67 156 41 63 254 234 53 101 217 51 111 74 98 Juli Agustus September Oktober November Desember Gambar 6.12. Rekapitulasi Pengunjung Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI pada Semester-2 Tahun 2017 140
BAB 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Kegiatan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika berupa monitoring, penertiban, dan penegakkan hukum terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penggunaan perangkat pos dan informatika perlu dilakukan untuk menjamin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan. Kumpulan data hasil kegiatan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil tindakan lanjutan dan menjadi indikator hasil kinerja bidang pengendalian SDPPI. Di Bab 7 ini ditampilkan data kegiatan yang dilakukan bidang pengendalian sumber daya dan perangkat, yaitu: 1) Kegiatan pengendalian spektrum frekuensi radio yang dilakukan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balai/Loka/ Pos); 2) Kegiatan pengendalian perangkat pos dan informatika; 3) Klasifikasi dan jumlah sistem monitor frekuensi radio dan; 4) Kondisi sistem informasi manajemen SDPPI Direktorat Pengendalian SDPPI berfungsi sebagai fungsi kontrol dalam sistem manajemen spektrum frekuensi radio nasional dalam rangka menjamin penggunaan spektrum frekuensi radio secara benar, tertib dan sesuai peruntukannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2011, kegiatan pengendalian sumber daya frekuensi dan perangkat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas Monitoring Frekuensi (UPT Monfrek). Unit ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Terdapat 37 UPT Monfrek yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia baik itu berupa Balai, Loka maupun pos monitor dengan berbagai tingkatan. Secara rutin, setiap UPT melakukan kegiatan monitor dan penertiban penggunaan frekuensi dan membantu pelaksanaan monitor dan penertiban terhadap perangkat yang digunakan dalam pemanfaatan frekuensi radio. frekuensi radio, penyusunan 7.1. Monitor dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Salah satu tugas dan fungsi dari unit kerja di Ditjen SDPPI terkait penggunaan frekuensi dan perangkat pos dan informatika oleh publik adalah melakukan monitor dan penertiban atas penggunaan frekuensi maupun penggunaan perangkat pos dan informatika. Monitor dan penertiban ini terkait dengan aspek legalitas penggunaan, kepemilikan izin dan kesesuaian perangkat yang digunakan dengan peraturan yang berlaku. 7.1.1. Monitor Penggunaan Frekuensi Data hasil kegiatan monitoring penggunaan frekuensi sepanjang tahun 2017 dikelompokkan berdasarkan provinsi, dinas/service, band frekuensi, dan dinas komunikasi. Data penggunaan frekuensi pada masing-masing kelompok dikelompokkan lagi berdasarkan statusnya, yaitu teridentifikasi adanya penggunaan frekuensi radio, status penggunaan, dan monitor lanjutan yang dilakukan. Status termonitor diberikan kepada spektrum frekuensi radio yang terdeteksi saat scanning pada proses monitoring. 142
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Selanjutnya, Identifikasi dilakukan setelah mengetahui jumlah spektrum yang termonitor dengan membandingkan pada database sehingga diketahui jumlah pengguna yang legal, ilegal, kadaluarsa dan tidak sesuai. Pengguna legal merupakan pengguna spektrum frekuensi radio yang terdaftar dalam database. Pengguna ilegal merupakan pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak terdaftar dalam database. Pengguna yang termasuk kategori kadaluarsa merupakan pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak melakukan perpanjangan izin spektrum frekuensi. Sementara itu, pengguna yang terdaftar dalam database namun menggunakan spektrum frekuensi radio yang berbeda dengan database termasuk kategori tidak sesuai. Monitor lanjut dilakukan apabila ditemukan pengguna spektrum frekuensi radio yang terdeteksi dan belum teridentifikasi. Data hasil monitor penggunaan frekuensi berdasarkan sepanjang tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 7.1 s.d Tabel 7.4. Dari tabel ini didapatkan termonitor sebanyak informasi 113.548 pengguna, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu sebanyak 98.573 pengguna. Sebanyak 90,70% (102.991 pengguna) dari total frekuensi yang termonitor di tahun 2017 dapat terindetifikasi, persentase ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 89,71%. Dari total frekuensi radio yang teridentifikasi, 90.291 (87,67%) merupakan pengguna legal, sisanya 12.700 (12,33%) pengguna illegal. Pengguna illegal ini terbagi menjadi Non ISR (8.072 atau 7,84% pengguna), kadaluarsa (203 atau 0,20% pengguna), dan tidak sesuai (4.425 atau 4,30% pengguna). Jika dibandingkan dengan tahun 2016, presentase penggunaan frekuensi secara legal terjadi peningkatan, karena di tahun 2016 persentase pengguna frekuensi legal sebesar 78,71%. Peningkatan jumlah frekuensi termonitor, peningkatan persentase frekuensi yang teridentifikasi dan peningkatan persentase pengguna legal di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja dari unit kerja di Ditjen SDPPI dalam jumlah pengguna frekuensi yang 143
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 melakukan monitor dan penertiban atas penggunaan frekuensi maupun penggunaan perangkat pos dan informatika, serta semakin sadar para pengguna frekuensi dalam mematuhi regulasi penggunaan spektrum frekuensi. Di tahun 2017 ini, hampir semua frekuensi yang termonitor oleh UPT monfrek ditiap frekuensi dapat teridentifikasi, kecuali pada UPT monfrek Kalimantan Utara hanya 1.167 (40,83%) dari total 2.858 pengguna frekuensi yang frekuensi termonitor di monfrek ini merupakan kedua terbesar sepulau Kalimantan setelah UPT monfrek Kalimantan Tengah. Rendahnya persentase teridentifikasi ini menunjukkan masih sedikit penggunaan spektrum frekuensi di provinsi ini yang terdaftar didatabase serta masih barunya UPT monfrek ini. Besarnya jumlah frekuensi yang termonitor di provinsi ini menunjukkan aktifitas penggunaan spektrum frekuensi oleh perangkat telekominikasi juga tinggi. Kesadaran pengguna frekuensi di provinsi ini terkait regulasi penggunaan frekuensi juga tinggi, ini terlihat dari persentase penggunaan frekuensi secara legal sebesar 87,32%. termonitor dapat teridentifikasi. Jumlah 144
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat % 7 0 , 2 1 % 0 7 , 0 5 % 0 0 % 0 2 % 0 0 , 0 % 7 6 % 7 2 , 6 % 0 0 % 6 2 , 4 % 5 2 , 6 % 0 2 % 5 6 , 1 % 1 0 % 0 0 , 4 % 7 7 % 2 2 i a u s e S k a d T , 2 , 0 , 0 , 0 , 5 , 3 , 5 , 0 7 1 0 2 n u h a T 4 8 2 6 3 3 0 3 4 4 6 3 2 3 1 7 4 1 7 8 1 0 6 3 1 7 2 6 7 1 2 6 4 5
i a s r a w u a d e K % 0 2 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 2 1 , 1 % 5 0 , 3 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 7 5 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 4 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 9 0 , 0 % 9 0 , 0 % 0 0 , 0 l a g e l I a d a p l 5 4 7 3 6 1 6 1 1 3
i s n v o r P r e p r o % 1 9 , 6 1 % 7 2 , 9 1 % 2 0 , 9 2 % 0 2 , 0 1 % 6 5 , 2 2 % 6 9 , 2 1 % 0 0 , 7 % 2 5 , 3 % 0 0 , 0 % 1 1 , 1 % 3 0 , 0 % 8 3 , 3 % 1 9 , 1 % 1 6 , 8 % 2 1 , 5 % 7 1 , 0 i R S I n o N 2 8 0 . 1 0 1 2 1 1 1 4 7 7 2 5 3 4 8 2 2 6 1 9 2 3 6 6 1 4 7 3 4 3 9 9 9 2 4
% 0 0 , 0 0 1 t i % 9 7 , 0 9 % 9 8 , 2 8 % 8 4 , 6 9 % 4 9 , 8 7 % 7 6 , 1 6 % 3 6 , 4 9 % 5 1 , 7 7 % 2 7 , 3 9 % 4 7 , 6 2 % 0 8 , 1 8 % 8 9 , 4 9 % 8 0 , 5 9 % 0 3 , 7 8 % 1 0 , 9 8 % 1 6 , 9 9 n o m r e T g n a y l a g e L 2 2 7 . 2 5 0 3 . 5 8 3 0 . 3 1 7 1 . 3 5 0 3 . 6 7 4 1 . 2 8 4 4 . 6 6 7 0 . 2 0 1 2 . 1 8 3 6 . 4 4 0 0 . 1 4 8 8 . 2 5 1 3 . 2 8 4 7 6 3 6 2 9 1 i % 0 0 , 0 0 1 s n e u k e r F % 3 8 , 7 7 % 1 6 , 8 8 % 2 3 , 3 7 % 6 7 , 4 8 % 0 1 , 2 9 % 5 9 , 5 4 % 0 0 , 5 9 % 7 9 , 6 9 % 3 7 , 7 9 % 7 3 , 3 9 % 0 8 , 0 8 % 6 0 , 3 9 % 1 3 , 7 9 % 5 9 , 3 7 % 2 0 , 5 8 n e s r e P i s a k i f i t n e d i r e T h a m u J 8 9 9 2 0 0 4 6 9 4 1 3 7 1 0 4 3 1 2 1 3 6 6 6 3 8 7 0 8 8 8 3 5 4 7 2 8 7 8 0 5 1 0 4 2 4 2 3 n a a n u g g n e P 6 3 6 8 1 7 l . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2 1 4 1 3 2 r o t i 2 5 8 3 3 2 2 7 5 9 2 4 9 3 7 4 7 1 3 1 4 8 3 1 4 1 0 7 0 7 8 0 4 0 1 4 1 9 6 3 3 1 0 5 5 5 1 1 8 4 2 3 n o m r e T 9 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 3 1 5 1 3 2 i s a u t i l n a a e S a r e t a m u S g n u u a R n a u a u p e K a r a U a r e t a m u S p a k e R t t a r a B a r e t a m u S a h a g n e T a w a J i l i t r a k a y g o Y t i l s n v o r P t a r u m T a w a J t e B a k g n a B a r a B a w a J t r a k a J i g n u p m a L u u k g n e B l i n e t n a B . 1 . 7 i l b m a J h e c A u a R I K D I i D l e b a T o N 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 145
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 7 1 0 2 % 6 2 % 7 0 % 3 6 % 9 3 % 7 4 % 0 6 , 4 % 1 1 , 7 % 9 0 % 4 1 % 9 3 % 4 4 , 0 % 2 9 , 4 % 4 8 % 3 8 i a u s e S k a d T , 0 1 , 1 1 , 0 , 0 , 9 , 0 , 5 , 2 , 3 , 6 n u h a T 1 1 4 8 2 1 6 0 5 6 9 1 0 2 2 2 6 1 8 5 1 1 5 1 4 1 1 8 6 6 1 9 4 1 1 1 i a d a p a s r a w u a d e K % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 5 2 , 0 % 0 1 , 0 % 4 0 , 0 % 9 6 , 0 % 0 1 , 0 % 9 1 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 5 , 0 % 0 1 , 0 % 6 0 , 0 l a g e l I l i s n v o r P 6 1 7 5 1 8 2 6 4 1
i % 8 0 , 6 1 % 8 3 , 0 1 % 1 9 , 1 1 % 0 3 , 4 2 % 4 3 , 2 2 % 7 4 , 5 % 7 9 , 2 % 1 3 , 8 % 9 8 , 9 % 3 7 , 4 % 9 0 , 2 % 0 1 , 4 % 6 8 , 3 % 6 8 , 7 R S r e p I n o N r o 4 9 5 1 2 1 8 9 6 1 3 2 8 8 4 6 8 2 9 3 1 3 8 4 9 4 1 3 0 1 4 2 1 9 0 3 3 7 3 3 4 t i n o m r e T % 0 9 , 3 9 % 3 6 , 6 9 % 5 4 , 4 7 % 3 8 , 6 8 % 5 7 , 9 7 % 7 4 , 2 8 % 2 3 , 7 8 % 4 5 , 4 6 % 5 9 , 9 8 % 2 5 , 5 9 % 7 4 , 5 9 % 3 7 , 0 9 % 0 2 , 8 8 % 8 7 , 0 7 l a g e L g n a y 6 9 1 . 0 1 3 3 9 . 3 1 3 2 . 3 4 1 4 . 2 4 3 9 . 3 3 7 2 . 2 9 1 0 . 1 3 8 2 . 1 6 3 8 . 2 2 6 9 . 1 1 0 4 . 2 6 1 9 . 2 7 6 4 . 3 2 8 1 . 1 i s n e u k e r F % 0 0 , 0 0 1 % 0 7 , 9 9 % 4 0 , 7 9 % 5 8 , 7 9 % 8 1 , 9 9 % 5 2 , 5 8 % 3 8 , 0 4 % 5 6 , 9 9 % 9 0 , 9 9 % 4 1 , 8 9 % 8 7 , 8 9 % 3 4 , 5 9 % 6 0 , 7 9 % 9 7 , 0 8 n e s r e P i s a k i f i t n e d i r e T n a a n u g g n e P h a m u J 8 5 8 0 1 0 7 0 4 0 4 3 4 0 8 7 2 3 3 9 4 6 5 7 2 7 6 1 1 8 8 9 1 3 5 1 3 4 5 0 2 5 1 5 2 4 1 2 3 1 3 9 3 0 7 6 1 l . . . . . . . . . . . . . . r o 1 9 8 0 1 t i 4 9 1 4 0 4 3 4 1 4 8 2 4 7 9 4 3 3 2 3 8 5 8 2 5 9 9 1 2 8 1 3 3 9 0 2 6 4 5 2 8 6 3 3 0 5 0 4 7 6 0 2 n o m r e T . . . . . . . . . . . . . . i s a u t i l ) n a t u n a l ( a r a g g n e T r u m T n a n a m a r a U n a n a m p a k e R t h a g n e T n a a r a B n a n a m a r a g g n e T a s u N a r a g g n e T a s u N a r a U t t a r a B t j a e S i i l s n v o r P t n a n a m n a n a m i o a t n o r o G i i i i t t t t t l s e w a u S s e w a u S s e w a u S s e w a u S i h a g n e T . 1 . 7 n a t a e S s e w u S r u m T t a r a B i l i l i l i l i l i l l l l l l l a K a K a K a K a K a B i l e b a T o N 0 3 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 2 9 1 8 1 7 1 146
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat 7 1 0 2 % 6 4 , 2 1 % 0 3 % 8 1 % 0 0 , 0 % 0 9 , 1 i a u s e S k a d T , 4 , 0 n u h a T 5 2 4 . 4 7 8 8 1 1
i a d a p a s r a w u a d e K % 0 2 , 0 % 4 4 , 2 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 6 8 , 2 l a g e l I l i s n v o r P 3 0 2 7 1 7 2
i % 4 8 , 7 % 8 5 , 4 % 8 4 , 4 % 0 0 , 1 % 9 8 , 8 R S r e p I n o N 2 7 0 . 8 r o 2 3 5 2 4 8 5 t i n o m r e T % 7 6 , 7 8 % 2 5 , 0 8 % 4 3 , 5 9 % 0 0 , 9 9 % 5 3 , 6 8 l a g e L g n a y 1 9 2 . 0 9 2 6 5 2 3 5 5 9 4 6 1 8 i s n e u k e r F % 0 7 , 0 9 % 8 9 , 3 6 % 5 5 , 7 9 % 9 5 , 2 9 % 8 7 , 4 9 n e s r e P i s a k i f i t n e d i r e T n a a n u g g n e P 1 9 9 2 0 1 h a m u J 8 9 6 8 5 5 0 0 5 5 4 9 l . 7 1 0 2 h r o 8 4 5 3 1 1 t i t 1 9 0 1 n o m r e T 2 7 5 0 4 5 7 9 9 2 - r e . . i s a u t i t s e m e s a d a p a d a l ) n a t u n a l ( p a k e R j a r a U u k u a M i s n v o r P t a r a B a u p a P H A L M U J i t . 1 . 7 u k u a M a u p a P u r a b a t a D * l l l e b a T o N 4 3 3 3 2 3 1 3 147
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Di tahun 2017 ini terdapat tambahan instruksi untuk memonitoring penggunaan frekuensi berdasarkan dinas/service yaitu; pada Dinas Bergerak Penerbangan (Subdinas Radar), Dinas Bergerak Darat (Subdinas Paging), dan Dinas Amatir (Subdinas kraf HF dan Subdinas kraf VHF). Hasil tambahan monitoring pada dinas tersebut yaitu; semua pengguna frekuensi pada Subdinas Radar yang termonitor dapat teridentifikasi dan semuanya adalah legal. Hal yang sama juga terjadi pada Subdinas Paging, sedangkan pada Subdinas Krap HF dan Krap VHF tidak ada satupun pengguna frekuensi yang termonitor. Di tahun sebelumnya, subdinas tersebut tidak dilakukan monitoring. Berdasarkan Tabel 7.2 frekuensi yang teridentifikasi di setiap dinas dan sub dinas tidak sama dan cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, ini menunjukkan indikasi positif terhadap kinerja ditjen SDPPI. Penggunaan frekuensi oleh dinas dan subdinas yang tidak teridentifikasi maupun yang ilegal perlu menjadi perhatian karena berpeluang mengganggu sistem informasi pada frekuensi tersebut. jumlah dan persentase penggunaan 148
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat % 0 0 , 0 % 5 7 , 1 % 0 0 , 0 % 4 0 , 1 % 9 4 , 0 % 8 1 , 0 % 0 0 , 0 % 3 1 , 1 % 7 2 , 0 % 5 7 , 1 % 7 3 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 i a u s e S k a d T 3 1 9 6 7 2 3 5 7 1 2
i a s r a w u a d e K % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 7 3 , 0 % 0 0 , 0 % 5 4 , 1 % 3 0 , 0 % 0 0 , 0 % 5 5 , 0 % 2 1 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 l a g e l I 7 1 0 2 l 2 5 9 3 3 3
n u h a T % 4 6 , 1 2 % 6 8 , 7 2 % 9 7 , 1 3 % 6 7 , 1 % 9 1 , 1 % 0 0 , 0 % 6 1 , 3 % 7 7 , 8 % 4 6 , 9 % 4 9 , 2 % 0 1 , 2 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 R S I n o N a d a p e c i v r e S / s a n D n a k r a s a d r e B 3 5 3 . 1 3 7 1 1 9 2 2 7 1 7 3 2 2 6 8 4 5 1 5
% 0 0 , 0 0 1 % 1 6 , 6 7 % 0 2 , 7 9 % 1 8 , 8 9 % 6 6 , 6 9 % 7 4 , 9 8 % 0 5 , 9 8 % 7 5 , 9 6 % 5 7 , 6 9 % 8 7 , 7 9 % 8 2 , 7 6 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 l a g e L 1 6 5 . 2 1 5 1 2 . 1 3 3 6 . 2 9 6 5 . 9 4 1 5 . 2 1 3 1 2 3 4 4 6 3 3 8 1 5 7
i % 0 0 , 0 0 1 % 1 7 , 1 4 % 3 5 , 8 8 % 0 5 , 3 5 % 8 9 , 0 8 % 8 4 , 0 3 % 0 8 , 5 9 % 5 2 , 4 9 % 4 6 , 5 6 % 7 4 , 0 8 % 4 3 , 5 6 n e s r e P % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 i s a k i f i t n e d i r e T h a m u J 5 3 0 0 5 2 4 2 7 0 9 8 . 9 1 7 5 . 2 1 7 1 1 2 6 1 4 5 4 8 7 5 l 7
. 4 1 . 1 . 2 i s n e u k e r F g n i r o t i n o M r o t i n o m r e T 1 5 6 . 4 1 3 9 4 . 0 1 2 1 4 . 1 4 6 3 . 3 5 9 1 . 3 0 1 4 7 5 1 7 8 1 6 4 9 8 2 8 7 8
n a g b n e P o d a R s t S n a g n a b r e n e P v a N m m e c v r e S b u S i t i r a M o d a R s t S i t i r a M M F / F H V o d a R i M A / F M o d a R M A / F H o d a R M A / F L a y a h a b a r a M t i l i i i s a g v a N e t a S V T F H U V T F H V V T l i r a d a R o d a R s a H i i i i i n a g n a b r e n e P . 2 . 7 s a n D k a r e g r e B k a r e g r e B k a r e g r e B m l i n a r a S e b a T i t i r a M i 149
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 % 8 0 , 4 % 6 2 , 4 % 0 9 , 0 % 0 0 , 0 % 8 2 , 0 % 4 2 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 7 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 3 2 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 i a u s e S k a d T 1 8 1 5 5 4 3 ) n a u n a l ( 7 1 0 2 n u h a T a d a p e c i v r e S / s a n D n a k r a s a d r e B
1 7
i t a s r a w u a d e K % 9 8 , 0 % 0 4 , 0 % 9 6 , 2 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 j l a g e l I l 2 1 7 1
% 9 2 , 0 3 % 1 6 , 6 2 % 8 6 , 1 1 % 6 7 , 0 2 % 6 5 , 0 % 0 0 , 0 % 8 3 , 0 % 1 1 , 0 % 0 1 , 0 % 6 2 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 4 0 , 8 % 1 8 , 1 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 R S I n o N 0 3 1 . 1 8 0 4 9 3 5 5 0 1 2 8 6 4 5 5
6 5
% 0 0 , 0 0 1 % 0 0 , 0 0 1 % 0 0 , 0 0 1 % 0 0 , 0 0 1 % 6 1 , 9 9 % 4 7 , 4 6 % 2 7 , 8 6 % 3 7 , 4 8 % 8 3 , 9 9 % 9 8 , 9 9 % 0 9 , 9 9 % 7 6 , 9 9 % 4 2 , 9 7 % 6 9 , 1 9 % 6 9 , 7 9 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 l a g e L 1 0 3 . 4 1 4 6 0 . 1 8 1 9 . 2 6 9 0 . 9 8 8 9 . 4 8 2 5 . 1 0 8 9 . 2 2 7 8 3 8 2 3 1 3 6 2 5 2 4 6 1 5 3
i % 0 0 , 0 0 1 0 % 0 0 , 0 0 1 % 0 0 , 0 1 % 5 5 , 0 9 % 6 1 , 0 6 % 9 3 , 0 7 % 7 9 , 4 3 % 4 4 , 8 9 % 1 2 , 8 9 % 4 4 , 8 9 % 6 4 , 8 9 % 9 0 , 5 5 % 0 0 , 8 2 % 8 4 , 4 5 % 4 9 , 4 9 % 1 2 , 4 8 n e s r e P % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 i s a k i f i t n e d i r e T h a m u J 0 9 3 3 7 0 7 4 3 6 4 2 6 0 1 . 9 3 9 9 . 4 3 3 5 . 1 2 4 0 . 3 4 3 3 5 9 3 2 7 5 2 4 6 1 l 5 3
. 4 1 . 1 . 1 . 4 i s n e u k e r F g n i r o t i n o M r o t i n o m r e T 8 1 6 . 4 1 2 7 0 . 5 / 5 8 1 . 1 9 3 2 . 2 2 3 0 . 6 2 7 2 . 9 7 5 5 . 1 0 5 0 . 1 4 0 2 . 3 5 5 9 7 1 7 0 5 1 0 3 9 1 5 6
· c v r e S b u S i F H U d a r m o K F H V d a r m o K F M d a r m o K F H d a r m o K F H U F H V r i t a m a F M F H F H V p a r K F L g n k n u r T F H p a r K g n g a P A M D C r i t a m A r i t a m A r i t a m A l i r i t a m a i M S G s a H S C D i E T L G 3 . 2 . 7 s a n D k a r e g r e B l r i t a m A i
· b a T t a r a D 150
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat % 1 6 , 4 1 % 6 0 , 7 4 % 4 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 3 , 4 % 0 0 , 0 i a u s e S k a d T 5 0 0 . 4 5 2 4 . 4 ) n a u n a l ( 7 1 0 2 n u h a T a d a p e c i v r e S / s a n D n a k r a s a d r e B 1 8
i t a s r a w u a d e K % 5 3 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 2 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 j l a g e l I l 3 0 2 5 9
% 5 6 , 7 1 % 7 3 , 4 1 % 5 8 , 3 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 4 8 , 7 R S I n o N 9 3 9 . 3 2 7 0 . 8 6 9 3
% 0 0 , 0 0 1 % 1 1 , 6 9 % 9 2 , 5 3 % 8 6 , 0 7 % 7 6 , 7 8 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 l a g e L 1 8 3 . 9 1 1 9 2 . 0 9 8 9 3 . 2 0 1 6 1
i % 0 0 , 0 0 1 % 6 2 , 8 8 % 8 8 , 4 9 % 0 0 , 0 4 % 0 7 , 0 9 n e s r e P % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 i s a k i f i t n e d i r e T 1 9 9 . 2 0 1 h a m u J 0 2 4 5 9 4 7 1 0 1 l 1
. 7 2 . 2 i s n e u k e r F g n i r o t i n o M r o t i n o m r e T 8 4 5 . 3 1 1 9 9 8 . 8 2 7 2 8 . 2 7 1 5 2 3 8 7 1 0 2 a d n a T & h i e c v r e S b u S t m o n o r t s A o d a R k n L 2 - m e s r a d n a t S u t k a W i i i g o o r o e t e M e v a w o r c M i s n e u k e r F l n a u t n a B a d a p a d a l i h a m u J A W B s a H i L T S l i . 2 . 7 u t k a W a d n a T & u r a b a t a d * s a n D i s n e u k e r F r a d n a t S l i e b a T p a t e T 151
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Hasil monitoring penggunaan frekuensi di tahun 2017 berdasarkan band frekuensi dapat dilihat pada Tabel 7.3. Tidak seperti di tahun 2016, band frekuensi SHF merupakan band yang terbesar termonitor (38.418 pengguna). Pada tahun ini band frekuensi UHF merupakan pita yang terbanyak termonitor dibandingkan band yang lain yaitu sebesar 48.099 pengguna, nilai ini lebih besar dibandingkan dengan penggunaan di tahun 2016 yaitu sebesar 37.194 pengguna. Band frekuensi yang mengalami peningkatan penggunaan di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 adalah band MF dari 355 menjadi 1.153 pengguna, band HF dari 3.622 menjadi 6.072, dan band VHF dari 37.194 menjadi 48.099. Sementara band yang mengalami penurunan adalah band VLF dari 3 menjadi tidak ada dan band LF dari 25 menjadi 15 pengguna. Sementara band EHF dari tahun 2016 sampai tahun 2017 belum ada penggunaan. Hasil monitoring penggunaan frekuensi berdasarkan Dinas Komunikasi di tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 7.4. Terdapat 11 dinas komunikasi yang hasil monitoring penggunaan frekuensi termonitor maupun yang teridentifikasinya tidak sama. Dinas bergerak darat merupakan dinas yang jumlah perngguna frekuensi termonitornya terbesar yaitu 38.749 pengguna, sedangkan yang terkecil adalah dinas radio astronomi yaitu sebesar 3 pengguna. Penggunaan frekuensi yang dapat terdeteksi oleh Dinas Radio Astronomi dan Dinas Bantuan Meterologi sangat kecil yaitu berturut-turut sebesar 0 dan 1 dari 3 dan 8 pengguna. Kecilnya penggunaan frekuensi pada kedua dinas komunikasi ini disebabkan penggunaannya dilakukan oleh pihak terbatas. Sementara, jumlah frekuensi yang digunakan oleh banyak pihak, persentase frekuensi yang teridentifikasi sudah sangat besar. 152
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat % 9 5 , 4 1 % 0 3 , 4 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 8 2 , 0 % 0 0 , 0 % 0 3 , 0 % 9 0 , 1 % 6 1 , 0 i a u s e S k a d T 7 1 0 2 n u h a T 5 2 4 . 4 0 1 0 . 4 6 2 1 1 8 2 i 2 6
% 0 2 , 0 % 0 0 , 0 % 3 3 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 4 0 , 0 % 5 4 , 0 % 1 3 , 0 % 1 3 , 0 a d a p a s r a w u a d e K l a g e l i l l I s n e u k e r F d n a B n a k r a s a d r e B 3 0 2 2 9 7 1 2 1 9 7 3
% 4 3 , 4 1 % 4 7 , 5 2 % 8 0 , 1 1 % 0 0 , 0 % 4 8 , 7 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 7 0 , 2 % 8 4 , 4 R S I n o N 2 7 0 . 8 1 4 9 . 3 1 5 8 . 2 6 3 9 3 7 1 1 7 1
% 0 0 , 0 0 1 % 7 6 , 7 8 % 3 7 , 0 7 % 2 6 , 7 9 % 1 5 , 3 7 % 2 5 , 7 8 % 5 0 , 5 9 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 l a g e L i s n e u k e r F 1 9 2 . 0 9 7 3 4 . 9 1 8 0 2 . 4 4 0 2 5 . 2 2 1 3 6 . 3 4 9 4 1
% 0 7 , 0 9 % 1 6 , 4 9 % 8 2 , 8 5 % 5 1 , 4 9 % 3 2 , 8 8 % 1 9 , 2 6 n e s r e P % 0 0 , 0 % 7 6 , 6 % 0 0 , 0 n a a n u g g n e P r o t i n o M i s a k fi i t n e d i r e T 1 9 9 . 2 0 1 h a m u J 0 8 4 . 7 2 7 8 2 . 5 4 1 3 7 . 5 2 0 2 8 . 3 2 7 6 l 1
r o t i n o m r e T 8 4 5 . 3 1 1 5 4 0 . 9 2 9 9 0 . 8 4 4 6 1 . 9 2 3 5 1 . 1 2 7 0 . 6 5 1
l i ) z H M 0 0 0 3 - 0 0 3 ( F H U s a H ) z H K 0 0 0 3 - 0 0 3 ( F M ) z H M 0 0 3 - 0 3 ( F H V ) z H G 0 0 3 - 0 3 ( F H E ) z H G 0 3 i s n e u k e r F a t i ) z H K 0 0 3 - 0 3 ( F L ) z H K 0 3 - 3 ( F L V H A L M U J ) z H M 0 3 - 3 ( F H . 3 . 7 - 3 ( F H S l e b a T P 153
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 % 6 0 , 3 1 % 0 3 , 4 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 9 1 , 0 % 0 0 , 0 % 8 3 , 0 % 0 6 , 0 % 5 7 , 1 % 5 0 , 0 % 0 6 , 0 i a u s e S k a d T 7 1 0 2 n u h a T a d a p 5 2 4 . 4 0 9 0 . 4 5 0 1 7 1 2 i 7 3 2 1
% 5 7 , 1 % 0 0 , 0 % 0 2 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 0 , 0 % 5 2 , 0 % 8 2 , 0 % 4 0 , 0 % 0 0 , 0 % 0 4 , 0 % 4 0 , 9 a s r a w u a d e K l a g e i s a k n u m o K s a n D n a k r a s a d r e B l l l I 3 0 2 0 7 8 8 3 1 6 1 5 1 1
i % 3 7 , 4 1 % 4 6 , 1 2 % 0 0 , 0 % 7 7 , 8 % 0 0 , 0 % 4 8 , 7 % 0 0 , 0 % 5 7 , 2 % 9 3 , 7 % 2 2 , 3 % 1 7 , 2 % 2 0 , 6 R S I n o N i 2 7 0 . 8 3 4 0 . 2 0 1 6 . 4 8 5 1 . 1 1 0 1 8 0 1 7 3 0 1 5
% 0 0 , 0 0 1 % 0 0 , 0 0 1 % 7 4 , 9 8 % 7 6 , 7 8 % 6 0 , 7 9 % 8 9 , 1 9 % 3 9 , 1 7 % 4 1 , 6 9 % 1 6 , 6 7 % 3 8 , 6 9 % 4 3 , 4 8 % 0 0 , 0 l a g e L i s n e u k e r F n a a n u g g n e P r o t i n o M 1 9 2 . 0 9 0 4 4 . 5 2 8 1 5 . 2 2 1 8 5 . 4 3 4 6 5 . 3 5 5 8 . 3 1 3 1 0 4 1 0 1 1 5 1
% 0 0 , 0 4 % 8 4 , 0 3 % 0 5 , 2 1 % 0 7 , 0 9 % 1 9 , 2 8 % 2 8 , 1 9 % 2 6 , 0 9 % 3 8 , 2 9 % 1 7 , 1 4 % 3 2 , 3 8 % 4 6 , 7 5 n e s r e P % 0 0 , 0 i s a k fi i t n e d i r e T 1 9 9 . 2 0 1 h a m u J 8 5 6 . 7 2 6 0 3 . 1 3 9 6 9 . 5 3 2 7 6 . 3 1 8 9 . 3 1 7 1 6 6 1 0 1 7 5 l 1
r o t i n o m r e T 8 4 5 . 3 1 1 1 2 1 . 0 3 5 4 5 . 4 3 9 4 7 . 8 3 9 2 4 . 4 3 8 7 . 4 7 8 1 0 1 4 8 8 2 5 2 3 8 l i a d n a T n a d s a H i g o o r o e t e M n a u t n a B l m i m o n o r t s A o d a R H A L M U J t a r a D k a r e g r e B i t i r a M k a r e g r e B r a d n a t S u t k a W s a n D n a g n a b r e n e P . 4 . 7 i i s n e u k e r F k a r e g r e B k a r e g r e B l r i t a m A n a r a S e b a T t i l p a t e T i e t a S i 154
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat 7.1.2. Partisipasi Monitoring Internasional ITU Monitoring Internasional adalah kerjasama monitoring antarnegara untuk merekam penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya pada band HF yang secara alamiah dapat merambat lintas negara. Data hasil monitor harus dipublikasikan dan harus memenuhi syarat dapat dipahami oleh negara-negara terkait. Stasiun Tetap Monitor Frekuensi Radio Band L-HF yang ada di 5 UPT didukung stasiun Direction Finder (DF) dan diproyeksikan untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum internasional bersama stasiun-stasiun monitoring internasional dari negara lain yang telah terdaftar di List VIII. List VIII merupakan dokumen yang sangat diperlukan untuk mendukung beroperasinya sistem monitoring internasional. Data yang diperoleh memungkinkan untuk saling berkoordinasi antar administrasi yang terdaftar, terutama dalam kasus interferensi yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk senantiasa memperbarui informasi dalam List VIII dan segera memberitahu Biro bila terjadi perubahan data yang signifikan di stasiun-stasiunnya. Informasi yang dikirimkan ke List VIII diterbitkan secara teratur dalam Buletin Operasional ITU. Undang Undang No. 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi dan Panduan Perdirjen nomor: 75/DIRJEN/2015 dimaksudkan sebagai petunjuk sekaligus acuan dalam pelaksanaan tahapan monitoring internasional teresterial, khususnya pada band HF hingga sistem pelaporan hasil monitoringnya sesuai standar baku yang diterapkan BR- ITU, kedepan Indonesia juga berharap dapat ikut berpartisipasi dalam sistem monitoring internasional untuk dinas ruang angkasa. Dasar pelaksanaan monitoring internasional bersumber dari ITU antara lain: 1. Rekomendasi ITU-R nomor SM.1139 Perihal Sistem Monitoring Internasional (khususnya Stasiun Layanan Radio komunikasi Terrestrial). 155
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2. Surat Edaran BR-ITU nomor: CR/159 perihal: Arrangements for collection and publication of International monitoring information related to emissions originated from terrestrial stations. 3. Article 16 Radio Regulation (Peraturan Radio), tentang Monitoring Internasional. 4. Surat Edaran BR-ITU CR/348, tanggal 10 Mei 2013 perihal New edition of the List of International Monitoring Stations - List VIII. 5. Rekomendasi. ITU-R SM.1392-2-Fasilitas Stasiun Monitoring. Indonesia (INS) telah mendaftarkan 5 (lima) stasiun tetap LF-HF ke ITU dan telah tercantum pada dokumen List VIII yang berisi daftar stasiun monitoring internasional dari berbagai Negara di dunia yang menjadi anggota ITU. Adapun Stasiun Tetap LF-HF (Teresterial) Indonesia yang terdaftar di List VIII dapat dilihat pada Tabel 7.5. Sampai pada tahun 2017 ini jumlah stasiun tetap LF-HF ini masih sama seperti pada tahun sebelumnya. Tabel 7.5. Stasiun HF Indonesia yang Terdaftar dalam List VIII - ITU Registered Stations name No Site Name City Coordinate Stasiun Monitoring Tetap LF-HF Cangkudu 6° 14' 5" S / 106° 25' 18" E 1 Banten MSCK- Tangerang Stasiun Monitoring Tetap LF-HF Tanjung Morawa 3° 29' 52" N / 98° 44' 11" E 2 Medan MSTM-Medan Stasiun Monitoring Tetap LF-HF Pulau Atas 0° 32' 50" S / 117° 11' 35" E 3 Samarinda MSPA-Samarinda Stasiun Monitoring Tetap LF-HF Kuanheun 10° 14' 59.82" S / 123° 32' 38.16" E 4 Kupang MSKH-Kupang Stasiun Monitoring Tetap LF-HF Wasur 8° 32' 19" S / 140° 27' 27" E 5 Merauke MSWR-Merauke 156
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Indonesia harus berpartisipasi dalam monitoring internasional karena beberapa alasan yaitu; sebagai wujud kontribusi indonesia kepada program monitoring ITU atas teregistrasinya 5 (lima) stasiun HFDF- nya pada List VIII (List VIII) ITU. Indonesia perlu mengetahui penetrasi sinyal komunikasi radio asing yang wilayah layanan atau jangkauannya ditujukan ke wilayah NKRI terutama antisipasi penyebaran faham- faham tertentu melalui layanan radio siaran band HF (HFBC) tanpa izin pemerintah Indonesia. Dalam hal terjadi gangguan yang merugikan (Harmful Interference) pada sub service tertentu pada band HF, Indonesia dapat bekerjasama dengan stasiun monitoring internasional dari negara lain yang telah teregistrasi di ITU. Dengan memiliki Sistem Monitoring Internasional (SMI) dan ikut berpartisipasi aktif dalam setiap program monitoring yang digagas Biro Komunikasi Radio ITU (BR-ITU) maka Indonesia sudah ikut aktif dalam forum internasional dalam bidang monitoring teresterial band HF. Data hasil monitoring internasional antar stasuin monitoring tetep HF Indonesia untuk setiap Teriwulan (TW) disajikan pada Tabel 7.6. Sementara data Perbandingan hasil monitoring stasiun HF Indonesia dan beberapa negara yang ikut berpartisipasi dalam monitoring internasional dari tahun 2015 s.d tahun 2017 disajikan dalam Tabel 7.7. Di tahun 2017 ini, jumlah total hasil monitoring frekuensi radio band L-HF dari 5 stasiun monitoring dimiliki Indonesia mengalami peningkatan pengguna frekuensi dibandingkan tahun 2016. Di tahun 2016 jumlah total pengguna frekuensi termonitoring sebesar 530 pengguna, sedangkan di tahun 2017 sebesar 1.187 pengguna. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan aktivitas lalu lintas data informasi yang melewati wilayah Indonesia. Di tahun 2017, hampir semua stasiun monitoring internasional mendeteksi kenaikan jumlah pengguna frekuensi jika dibandingkan dengan tahun 2016, kecuali stasiun monitoring di Medan terjadi penurunan. Dari hasil pengamatan ke-5 stasiun monitoring internasional, Kota Samarinda merupakan kota yang jumlah pengguna frekuensi terbesar yaitu 477 pengguna, sedangkan kota Merauke adalah kota pengguna frekuensi terkecil yaitu 35 pengguna. 157
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 7.6. Data Stasiun Radio Internasional yang Terlaporkan oleh Stasiun Monitoring Tetap HF Indonesia (INS) ke Biro Komunikasi Radio ITU Program Monitoring Internasional Tahun 2016 Tahun 2017 Stasiun Monitor Jumlah Jumlah TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 MSTM-Medan 38 32 31 84 39 74 0 0 185 113 MSCK-Tangerang 43 18 3 30 16 147 110 32 94 305 MSPA-Samarinda 69 0 40 51 214 45 83 135 160 477 MSKH-Kupang 13 33 3 28 60 132 32 36 77 260 MSWR-Merauke 0 0 14 0 35 0 0 0 14 35 Total Pertriwulan 163 83 91 193 361 398 225 203 530 1.187 Total Pertahun 530 1.187 Berdasarkan Tabel 7.7, Total monitoring frekuensi internasional untuk administrasi Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017, sedangkan 10 negara administrasi yang lain cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2017 ini, dua negara (Jerman dan Spanyol) administrasi melaporkan hasil monitoring internasional tidak ada frekuensi yang termonitor, sedangkan negara yang terbesar adalah Rusia sebesar 3.824 pengguna. 158
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat 4 2 8 . 3 1 5 0 . 1 8 3 5 . 2 1 6 0 . 2 1 6 1 . 3 1 7 5 . 2 7 8 1 . 1 1 1 4 Jumlah 6 6 0 0 4 W T 6 8 4 4 4 2 6 5 3 4 8 5 3 0 2 6 5 3 . o N 0 0 0 0 0 0 7 1 0 2 N U H A T 1 1 1 . 1 3 W T 1 6 6 4 2 3 1 3 4 6 3 9 9 5 7 5 2 2 5 5 3 . o N 0 0 0 0 2 W T 5 5 6 7 7 6 8 8 2 8 3 7 1 9 5 8 9 3 4 5 3 . o N 5 7 9 1 0 0 0 2 7 5 . 1 1 6 8 . 1 1 2 2 . 1 1 W T 6 8 9 3 0 9 1 6 3 3 5 3 . o N 1 7 7 8 7 4 0 0 8 8 3 . 2 1 2 7 0 . 2 5 5 2 . 4 8 8 0 . 2 5 7 6 . 2 1 8 6 . 1 5 7 2 0 1 5 8 4 5 0 3 5 Jumlah 0 a r a g e N 1 2 3 . 1 4 W T 4 3 3 9 5 7 0 6 3 0 7 5 0 0 2 3 9 1 2 5 3 . o N 0 0 0 0 6 1 0 2 N U H A T r a 1 4 2 . 3 3 W T 6 7 4 8 7 5 4 5 4 9 6 5 1 1 1 1 5 3 t . o N 1 9 n A 0 0 0 0 l a n o s a n r e 9 4 3 . 5 7 4 1 . 2 1 0 1 . 1 2 W T 6 5 3 5 7 2 1 4 6 0 6 9 0 8 1 0 5 3 . o N 0 6 3 8 0 i 7 7 4 . 2 1 W T 6 0 9 1 7 7 3 3 6 5 3 4 1 2 7 0 3 3 7 7 1 9 4 3 3 6 1 . o N 0 0 t n I 6 1 1 . 7 1 2 3 6 3 9 1 8 5 6 . 2 5 0 3 5 6 7 8 1 8 3 9 6 8 8 9 5 2 4 8 1 4 g n i r o t i n o M Jumlah . 5 . 9 . 1 . 7 5 9 1 . 1 5 8 7 . 2 2 0 4 . 2 0 9 9 . 1 4 W T 9 5 8 9 4 4 8 4 3 1 9 3 9 6 3 . o N 8 4 3 9 8 7 5 1 0 2 3 5 7 . 1 5 6 4 . 4 7 4 2 . 2 9 5 1 . 2 l i 3 W T 1 6 3 5 0 4 6 5 2 7 4 3 8 4 2 . o N 9 8 8 9 2 3 s a H n a g n d n a b r e P n u h a T 4 3 0 . 1 3 3 6 . 4 3 0 4 . 2 9 9 6 . 1 2 W T 5 2 1 3 4 6 3 6 1 1 5 1 6 4 3 9 0 1 7 5 1 . o N 0 i 0 5 6 . 1 3 3 2 . 5 1 4 1 . 2 7 1 9 . 1 1 W T 4 8 2 1 5 7 7 3 4 1 7 3 5 2 1 5 4 3 1 5 1 . o N 2 6 G N H R O K S U R L E B S N Kode G D E F J I I . 7 . 7 a s e n o d n I s c n a r e P l g n a p e J n a m r e J i o y n a p S s i r g g n I i a g e B g n o H a e r o K a s u R g n o k a i i Administrasi l i l e b a T a t I l 159
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 7.1.3. Penertiban Frekuensi Pada tahun 2017 semester-2, masih dijumpai adanya pelanggaran penggunaan frekuensi. Tabel 7.8 menyajikan hasil penertiban penggunaan frekuensi yang dilakukan oleh UPT Monfrek pada tahun 2017 semester-2. Gambar 7.1A menyajikan data komposisi jenis pelanggaran penggunaan frekuensi pada tahun 2017. Gambar 7.1B menyajikan jenis tindakan yang diberikan oleh UPT Monfrek atas pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan tabel dan gambar, jumlah total pelanggaran di 23 stasiun monfrek sebesar 1.660 pelanggaran yang terdiri dari 1.021 (61%) ilegal, 12 (1%) kedaluarsa dan 627 (38%) tidak sesuai. Semua pelanggar pengguna frekuensi tersebut telah tindakan penertiban berupa peringatan sebanyak 1.481 (89%), segel sebanyak 86 (5%), dan sita sebanyak 93 (6%). Pada semester-2 ini, UPT Monfrek Medan, Palembang, Pangkalpinang, Lampung, Banten, Mataram, Pontianak, Makasar, Mamuju dan Manado telah memberikan laporan penertiban spektrum. Pada semester sebelumnya UPT Monfrek tersebut belum memberikan laporannya. Tabel 7.8. Rekapitulasi Penertiban Spektrum yang dilakukan oleh UPT pada Semester-2 Tahun 2017 Pelanggaran Tindakan No UPT Tidak Ilegal Kedaluwarsa Peringatkan Segel Sita Sesuai 1 Medan 23
11 32
2 Pekanbaru 15
15 3 Batam 53
20 54
4 15
4 Jambi
32 1
15 16
2 5 Padang 10
8 2
6 Palembang 35
35
7 Pangkalpinang 118
134 252
8 Lampung
205 221
9 Banten 20
1 18
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Tabel 7.8. Rekapitulasi Penertiban Spektrum yang dilakukan oleh UPT pada Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) Pelanggaran Tindakan No UPT Tidak Ilegal Kedaluwarsa Peringatkan Segel Sita Sesuai 10 Jakarta 36
4 21
19 11 Bandung 84
8 60
12 20
12 Yogyakarta 205
208
13 Surabaya 25
8 27
14 Denpasar 67
1 44
15 Mataram 19
16 Banjarmasin 51
6 32
17 Pontianak 22
18 Palangkaraya 65
125 185
19 Balikpapan 51
1 12
50 14
20 Makassar 9
21 Mamuju 27
22 Manado 1
1 23 Ternate 37
11 48
JUMLAH 1.021 12 627 1.481 86 93 A B Gambar 7.1. A) Komposisi Jenis Pelanggaran Tahun 2017 Semester-2 dan B) Komposisi Jenis Tindakan Penertiban Tahun 2017 Semester-2 161
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 7.1.4. Laporan Gangguan Frekuensi Selain melalui kegiatan monitor yang dilakukan oleh UPT Monfrek, temuan gangguan frekuensi juga didapat dari laporan yang disampaikan masyarakat atau stakeholder terhadap adanya gangguan frekuensi yang dialami. Laporan gangguan frekuensi tersebut disampaikan kepada UPT Monfrek untuk mendapatkan tindak lanjut. Data jumlah gangguan frekuensi berdasarkan jenis layanan per-UPT pada tahun 2017 semester-2 ditampilkan pada Tabel 7.9. Dari 34 Provinsi di Indonesia terdapat 7 Provinsi yang tidak menerima aduan masyarakat. Di semester-2 tahun 2017 ini, terdapat 231 aduan gangguan frekuensi yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia, dari total aduan tersebut sebanyak 224 (96,97%) aduan terselesaikan sedangkan 7 aduan masih dalam progres. Persentase aduan yang dapat diselesaikan sangat tinggi menunjukkan prestasi kerja yang baik dari UPT Monfrek di tiap provinsi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna frekuensi. Gangguan yang diterima oleh ke 27 UPT Monfrek tersebar pada 10 Sub Service, berdasarkan Gambar 7.2 terlihat bahwa Sub Service yang paling banyak mendapat gangguan adalah Sub Service Konsensi, sedangkan yang tidak mendapat gangguan adalah Sub Service BWA. 162
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat n u h a T 2 - r e % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 2 9 % 7 9 % 6 9 % 6 8 % N A N A G N A N E P Progres 3 1 1 1
t s e m e S a d a p T P U Selesai 3 3 9 2 2 2 2 2 4 1 3 1 3 1 0 1 0 1 8 6 6 5 4 4 Aduan 6 3 0 3 3 2 2 2 4 1 3 1 3 1 0 1 0 1 8 6 7 5 4 4 Amatir 1 1 3 1
Maritim r e p n a n a y a L s n e J n a k r a s a d r e B i s n e u k e r F n a u g g n a G h a m u J 1 1
U G G N A G R E T G N A Y E C V R E S B U S Satelit 1 3 2 5 1 1 4
Televisi 1
Radio FM 1
7 3
BWA
M
Link I
Selular 0 1 1
Konsesi 1 3 1 1 6 1 9 2 5 3 2 4 1 5 2
Air Band 1
8 1
7 6
h a m u J 4 4 0 . 5 2 5 3 8 . 8 5 1 5 1 . 7 4 9 8 8 . 7 3 4 4 5 . 0 3 6 0 6 . 0 1 5 9 1 . 7 1 4 3 3 . 0 4 3 8 7 . 2 2 4 6 5 . 0 1 8 2 8 . 3 1 7 1 2 . 0 1 3 8 6 . 4 8 8 5 . 3 6 0 6 . 6 R S l I n a t a e S n a t n a m h a g n e T n a t n a m t a r a B n a t n a m h a g n e T n a t a e S a r a t U a r e t l h a g n e T i s n v o r P 7 1 0 2 l l a t r a k a J r u m T t a r a B a w a J i a r a g g n e T g n u p m a L i i i s e w a u S s e w a u S s e w a u S i n e n a B a m u S . 9 . 7 a w a J a w a J t u a R i l I i l i l i l K D l l l a B a K a K a K i l e b a T o N 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 163
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 n u h a T 2 - r e % 7 9 , 6 9 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 0 1 % 0 % N A N A G N A N E P Progres 1 7
t s e m e S a d a p T P U 4 2 2 Selesai 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
1 3 2 Aduan
Amatir 6
Maritim r e p n a n a y a L s n e J n a k r a s a d r e B i s n e u k e r F n a u g g n a G h a m u J 2
U G G N A G R E T G N A Y E C V R E S B U S Satelit 9 1 1 1
Televisi 3
Radio FM 4 2 1 1 1 1 1
BWA 0
M
Link I
9 1 1
Selular 1 2 1
0 0 1 Konsesi
Air Band 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1
9 6 6 . 7 2 4 h a m u J 3 0 9 . 0 1 8 5 9 . 0 2 3 3 6 . 0 1 3 9 6 . 0 1 8 8 3 . 6 0 2 7 . 8 5 0 9 . 6 5 2 1 . 5 5 3 9 . 1 7 9 2 . 3 0 0 4 . 1 5 4 8 R S l ) n a t u n a l ( I j r u m T a r a t U n a t n a m g n u t i l u a R n a u a u p e K a r a g g n e T a r a g g n e T t a r a B a r e t t a r a B a t r a k a y g o Y i i i s n v o r P 7 1 0 2 l t a r a B a u p a P n a t n a m e B a k g n a B i L A T O T o a t u u k g n e B i l s e w a u S l n o r o G l a m u S . 9 . 7 r u m T t a s u N a s u N a r a B i l i l l a K a K i i D l e b a T o N 6 1 7 1 8 1 9 1 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 164
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Gambar 7.2 menyajikan jumlah gangguan frekuensi menurut jenis layanan frekuensi pada Tahun 2017 semester-2. Pada semester ini, tiga jenis frekuensi yang paling sering mendapat gangguan, berturut-turut dari jumlah gangguan yang tertinggi adalah jenis layanan Konsesi (100), Air Band (37) dan Selular (21). Amatir; 6 Maritim; 2 Air Band; 37 Satelit; 19 Televisi; 3 Radio FM; 24 BWA; 0 M-Link; 19 Konsesi; 100 Seluler; 21 Gambar 7.2. Jumlah Gangguan Frekuensi Menurut Jenis Layanan Frekuensi pada Semester-2 Tahun 2017 Pada Gambar 7.3 menyajikan data distribusi gangguan frekuensi menurut jenis layanan di Pulau Besar pada Tahun 2017 semester-2. Sejalan dengan informasi pada Gambar 7.2, jumlah gangguan frekuensi yang mendominasi pada tahun ini terjadi pada Layanan Frekuensi ( Sub Service) Konsesi, sedangkan yang tidak terdapat laporan gangguan adalah Sub Service BWA. Di semester ini, urutan pulau besar yang terbanyak laporan gangguan frekuensi dari besar ke kecil adalah Pulau Jawa (98), Pulau Bali-Nusra (41), Pulau Sumatera (35), Pulau Kalimantan (32), Pulau Sulawesi (24), dan Pulau Maluku-Papua (1). 165
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 100 80 60 40 20 0 Maluku- Papua Sumatera Jawa Bali-Nusra Kalimantan Sulawesi Amatir
Maritim 1
Satelit 2
15 2
Televisi
Radio FM 2
14 2
BWA
M
Link 7
Seluler 10
Konsesi 8
42 32
15 3
Air Band 5 14 3 7 7 1 Gambar 7.3. Data Jumlah Gangguan Frekuensi Menurut Jenis Layanan di Pulau Besar pada Semester-2 Tahun 2017 7.2. Monitor dan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi Selain melakukan monitoring terhadap penggunaan frekuensi, monitoring terhadap kesesuaian perangkat yang digunakan juga dilakukan dengan standar atau ketentuan yang berlaku untuk tiga aspek, yaitu label alat/perangkat, keberadaan pemegang sertifikat alat/perangkat, dan verifikasi layanan purna jual (service center) pemegang sertifikat alat/perangkat. Monitoring juga dilakukan terhadap tingkat kepatuhan dalam penggunaan alat/perangkat khususnya alat/perangkat untuk 166
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat radio siaran dan televisi siaran. Dalam hal ini, kepatuhan tersebut dilihat dari kepemilikan sertifikat perangkat oleh penyelenggara radio siaran dan televisi siaran. Adapun target perangkat yang menjadi sasaran monitoring, di antaranya: 1. Alat dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu jaringan telekomunikasi dan merugikan masyarakat pengguna, misalnya Jammer (Pengacak Sinyal) dan Repeater Seluller (Penguat Sinyal Seluler), Simbox, dsb. 2. Alat dan perangkat telekomunikasi yang lagi tren dimasyarakat, Misalnya Handphone, Tablet, GPS, dsb. 3. Alat dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu pengguna frekuensi radio legal, misalnya Radio Rakitan, Handy Talky yang belum bersertifikat, dsb. 7.2.1. Monitor Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Pada subbab ini disajikan data hasil monitor alat/perangkat telekomunikasi di setiap bulan sepanjang tahun 2017 baik yang dijual secara online ataupun secara langsung pada toko-toko di 17 kota besar. Sample hasil monitoring perangkat tersebut dikategorikan berdasarkan jenis perangkat, jumlah merek pada jenis tersebut, dan sertifikat pada perangkat tersebut. Berdasarkan Tabel 7.10, hasil monitoring yang dilakukan pada 110 toko online untuk 6 jenis/nama perangkat didapatkan data 2.495 perangkat yang termonitor dari 358 merek. Dari total perangkat yang termonitor tersebut 1.256 perangkat sudah bersertifikat, sedangkan 1.239 perangkat tidak bersertifikat. Jika dilihat dari angka tersebut maka hampir setengahnya tidak bersertifikat, perangkat yang tidak bersertifikat ini bisa merupakan perangkat baru. Banyaknya perangkat baru yang masuk mengindikasikan perkembangan 167
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 teknologi informasi sangat cepat sehingga perlu menjadi perhatian agar perangkat-perangkat tersebut tidak mengganggu lalu-lintas informasi menggunakan frekuensi radio. Tabel 7.11 merupakan hasil monitor alat dan perangkat telekomunikasi yang dilakukan di 17 kota besar pada 182 toko untuk 5 jenis perangkat. Dari tabel tersebut, jumlah data perangkat yang termonitor sebanyak 1.437 perangkat dari 375 merek. Dari total perangkat yang termonitor tersebut, hampir semuanya bersertifikat yaitu 1.407 perangkat, sedangkan 15 perangkat tidak bersertifikat. Hasil ini sangat berbeda dengan hasil monitoring pada toko online, di mana hampir setengah perangkat yang termonitor tidak bersertifikat. Tabel 7.10. Hasil Monitor Alat dan Perangkat Telekomunikasi secara Online pada Tahun 2017 Perangkat Nama Perangkat Jumlah Toko Perangkat Termonitor Jumlah Merk No Bulan Tidak Bersertifikat Bersertifikat 1 Januari IP Camera 14 270 61 28 242 2 Februari Handphone 9 454 51 237 217 3 Maret Handy Talky 18 219 18 119 100 4 April Tablet 7 230 34 110 120 Wireless access point 5 Mei 8 136 23 93 43 6 Juni Handy Talky 9 123 20 38 85 7 Juli Handphone 10 252 36 130 122 8 Agustus Handphone 13 240 28 172 68 9 September Handphone 8 328 29 184 144 10 Oktober Handphone 8 156 22 87 69 11 November Handphone 3 46 21 31 15 12 Desember Handphone 3 41 15 27 14 Total 110 2.495 358 1.256 1.239 168
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Tabel 7.11. Hasil Monitor Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Lapangan pada Tahun 2017 User Jenis Jumlah Jumlah Tidak No Kota Termonitor Bersertifikat Perangkat Perangkat Merk Bersertifikat (toko) Handphone 86 18 86 0 1 Bandung 10 Tablet 4 2 4 0 Handphone 61 22 52 9 2 Pekanbaru 10 Tablet 2 2 2 0 Handphone 53 20 49 4 3 Banten 9 Tablet 5 3 5 0 4 Kendari 7 Handphone 50 14 50 0 Handphone 76 19 75 1 5 Jayapura 8 Handy Talky 1 1 0 1 Tablet 9 8 8 6 Pontianak 12 Handphone 88 18 86 Handy Talky 4 3 3 Handphone 106 24 106 7 Manado 15 Tablet 4 2 4 Smartwatch 1 1 1 8 Yogyakarta 10 Hanphone 78 18 73 Handphone 68 16 68 9 Batam 10 Handy Talky 5 4 0 Tablet 1 1 1 10 Gorontalo 9 Handphone 92 24 92 Handphone 109 20 109 Bandar 11 15 Lampung Tablet 6 3 6 12 Padang 8 Handphone 67 22 67 Handphone 120 29 119 13 Surabaya 15 Tablet 2 1 2 Smartwatch 3 2 3 14 Pangkal Pinang 8 Handphone 58 17 58 15 Jakarta 21 Handphone 178 26 178 16 Palangkaraya 8 Handphone 52 19 52 17 Solo 7 Handphone 48 16 48 Jumlah 182 1.437 375 1.407 15 169
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Gambar 7.4 memberikan informasi perbandingan persentase bersertifikat dan tidak bersertifikat dari perangkat yang termonitor secara online, pengamatan lapagan (offline), dan gabungan antara online dan offline. Berdasarkan gambar ini, dapat diketahui bahwa penjualan perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat lebih banyak beredar secara Online daripada Offline. Apabila digabungkan semuanya antara yang Offline dengan yang Online, maka dapat diketahui bahwa 68% perangkat yang termonitor baik secara online ataupun offline sudah bersertifikat, sedangkan 32% belum bersertifikat. Tidak Bersertifikat, Tidak 30, 2% Bersertifikat, 30, 2% Tidak Bersertifikat, Tidak 30, 2% Bersertifikat, 30, 2% Tidak Bersertifikat, Tidak 1,239 , 50% Bersertifikat, 1,239 , 50% Bersertifikat, Bersertifikat, 1407, 98% Bersertifikat, 1,256 , 50% Bersertifikat, 1407, 98% 1,256 , 50% Bersertifikat, 1407, 98% Bersertifikat, 1407, 98% (B) (B) (B) (B) (A) (A) Tidak Bersertifikat, Tidak 1,269 , 32% Bersertifikat, 1,269 , 32% Tidak Bersertifikat, 1,269 , 32% Tidak Bersertifikat, Bersertifikat, 2,663 , 68% Bersertifikat, 1,269 , 32% 2,663 , 68% Bersertifikat, 2,663 , 68% Bersertifikat, 2,663 , 68% (C) (C) (C) Gambar 7.4. Persentase Perbandingan antara Perangkat A) Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat secara Online; B) Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat secara Offline; dan C) Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat secara Gabungan pada Tahun 2017 (C) 170
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Dari Gambar 7.4, dapat diketahui bahwa penjualan perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat lebih banyak beredar secara Online daripada Offline. Perbandingan perangkat yang dijual secara Online, antara yang tidak bersertifikat dengan yang bersertifikat hampir mencapai setengahnya yaitu 56% dan 44%. Apabila digabungkan semuanya antara yang Offline dengan yang Online, maka tingkat nilai perangkat yang tidak bersertifikat mencapai 46% dan bersertifikat mencapai 54%. Di tahun 2017 ini, kegiatan penertiban alat dan perangkat pos dan informatika dilakukan di 5 kota besar di Indonesia yaitu Semarang, Surabaya, Denpasar, Banten dan DKI Jakarta seperti yang ditunjukkan Tabel 7.12. Dari 50 total pelaku usaha, perangkat termonitor bersertifikat sebanyak 5.397 perangkat, sedangkan yang mendapatkan tindak lanjut berupa surat penyataan dan diamankan/disegel/disita sebanyak 82 perangkat. Tabel 7.12. Hasil Kegiatan Penertiban Alat dan Perangkat pos dan Informatika pada Tahun 2017 Tindak Lanjut Jumlah Pelaku Usaha Pendataan Perangkat (Bersertifikat) Hasil Temuan diamankan/ disegel/disita No Lokasi Keterangan Surat Pernyataan 2 Handphone tidak bersertifikat, 2 Penjual pemancar radio 1 Semarang 7 571 2 2 66 Pemancar Radio tidak bersertifikat 2 Surabaya 10 1.268
66 7 Handphone tidak bersertifikat 3 Denpasar 10 1.861 7
1 Handphone kadaluarsa, 2 Pemancar radio tidak bersertifikat 4 Banten 11 201 1 2 2 Unit HP masih dalam tahap pengajuan sertifikat. Penjual membuat surat pernyataan akan menjual ketika sertifikat sudah turun. 5 DKI Jakarta 12 1.496 2
Jumlah 50
5.397 12
70 171
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 7.3. Klasifikasi dan Jumlah Sistem Monitor Frekuensi Radio dan Kondisi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen SDPPI Kondisi sumber daya dan beban kerja UPT Monitoring Frekuensi (Monfrek) dapat dilihat dari kapasitas kinerja UPT yang menggambarkan kinerja dalam melakukan monitoring dan penertiban. Kinerja dan kapasitas UPT Monfrek juga diukur dari sumber daya yang dimiliki dan beban kerja pengawasan yang harus dilakukan. Sumber daya yang dimiliki oleh UPT Monfrek dapat terlihat dari jumlah petugas/pegawai yang ada di UPT Monfrek tersebut dan perangkat monitoring yang dimiliki serta jenis layanan stasiun monitor yang diberikan. Sementara, beban kerja tergambar dari luas wilayah dan kondisi geografis wilayah monitoring serta jumlah objek yang harus dimonitor, yaitu dalam bentuk jumlah stasiun, jumlah BTS, jumlah radio siaran dan jumlah TV siaran. 7.3.1. Klasifikasi dan Jumlah Sistem Monitor Frekuensi Radio (SMFR) Tabel 7.13 menunjukkan jumlah perangkat monitor spektrum frekuensi radio yang ada dan tersebar di 37 UPT di seluruh Indonesia. Perangkat monitor spektrum frekuensi radio yang ditempatkan di UPT tersebut terdiri dari All Band Receiver, Spectrum Analyzer, Field Strength, V-UHF Mobile MON-DF, Portable DF, L-SHF Fixed MON, L-SHF Fixed MON- DF, HF Fixed MON-DF dan Transportable. Semua perangkat tersebut sangat mendukung UPT monfrek melakukan tugas pemantauan penggunaan frekuensi radio di wilayah monitoringnya. Hampir semua perangkat tersebut dimiliki oleh ke 37 UPT Monfrek yang tersebar di seluruh Indonesia dan belum ada perubahan jumlah dari tahun 2016. 172
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Tabel 7.14 memberikan informasi persentase cakupan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) untuk monitor kabupaten kota. Dari tabel terlihat bahwa cakupan persentase SMFR terus meningkat terhitung dari tahun 2013 sampai 2016, sedangkan di tahun 2017 cakupan SMFR masih sama seperti di tahun 2016. Tabel 7.13. Rekapitulasi Perangkat Spektrum Frekuensi pada Tahun 2017 F D N O M d e x F N O M d e x F r e v e c e R d n a B e b a t r o p s n a r T h t g n e r t S d e F e
d e x F F D e b a t r o P i l l i m u r t c e p S b o M F H U - V F D N O M F D N O M r e z y a n A r e t e M i
l No UPT l F H S - L i F H S - L l i i F H l l A 1 Aceh 5 4 4 3 2
4 2 Medan 4
Padang 6
Pekanbaru 2
2 5 Batam 4
2 6
Jambi 1
2 7 Bengkulu 8
6 2
2 8
Palembang 4
3 9
Pangkal Pinang 2
2 10 Lampung 3
5 1
11 Jakarta 15
8 3
12 Bandung 3
13 Semarang 3
2 14 Yogyakarta 8
6 4
3 15 Surabaya 12
7 2
2 16 Banten 6
1 17 Denpasar 2
173
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 7.13. Rekapitulasi Perangkat Spektrum Frekuensi pada Tahun 2017 (lanjutan) F D N O M d e x F N O M d e x F r e v e c e R d n a B e b a t r o p s n a r T h t g n e r t S d e F e
d e x F F D e b a t r o P i l l i m u r t c e p S b o M F H U - V F D N O M F D N O M r e z y a n A r e t e M i
l No UPT l F H S - L i F H S - L l i i F H l l A 18 Mataram 6 5
3 19 Kupang 1
20 Pontianak 5
6 2
3 21 Banjarmasin 1
5 1
2 22 Palangka Raya 6 6 2 2 2
3 23 Samarinda 1
24 Balikpapan 2
25 Makasar 1
3 26 Palu 2
2 27 Kendari 3
2 28 Gorontalo 4
29 Manado 7
6 3
30 Mamuju 2
31 Ternate 1
2 32 Ambon 3
3 33 Jayapura 4
4 34 Merauke 3
35 Sorong 2
36 Tahuna 2
37 Manokwari 2
2 Total
146 134
56 50
48 17
34 5
70 174
Bab 7 Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Tabel 7.14. Persentase Cakupan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Untuk Monitor Kabupaten Kota Tahun Cakupan (%) SMFR 2013 13,0% 2014 13,8% 2015 14,9% 2016 26,7% 2017 26,7% 7.3.2. Kondisi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) Modul aplikasi sebanyak 7 yang dimiliki oleh SDPPI dapat memberikan dukungan untuk memberikan pelayanan dan menjamin SIMS berjalan dengan baik. Jika dilihat dari target Service Level Agreement (SLA) dan capaian SLA yang didapat pada tahun 2017, sudah sangat sempurna kerena keduanya sudah mendekati 100%. Detail target dan capaian pada tahun 2017 ini dapat dilihat pada Tabel 7.15. Semua modul aplikasi tersebut sangat mendukung Ditjen SDPPI dalam mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan publik yang dikelola, meliputi mengintegrasikan perizinan yang meliputi frekuensi radio, sertifikasi operator radio dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Tabel 7.15. Pengguna Spektrum Radio yang Terdaftar pada Tahun 2017 Pencapaian SLA No Modul Aplikasi Target SLA Spectra Tools 97% 1 99,52% 2 H2H (Host to Host Pembayaran) 97% 99,72% 3 E-licensing (Perizinan melalui web) 97% 99,63% 4 M2M 97% 99,63% 5 Database 97% 99,72% 6 Server/Storage 97% 99,85% 7 Network 97% 99,10% Rata-rata SLA dalam 1 Tahun 99,60% 175
BAB 8 Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Penerapan persyaratan teknis terhadap alat dan perangkat telekomunikasi bertujuan untuk: (1) melindungi jaringan telekomunikasi nasional; (2) menjamin keterhubungan dalam lingkungan multi operator; (3) mencegah interferensi pada penggunaan frekuensi radio; (4) melindungi masyarakat; dan (5) mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika bertugas mengevaluasi dan menerbitkan sertifikat semua jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia. Bab ini menyajikan data tentang hasil penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi pada periode semester-2 tahun 2017 (Juli sampai Desember 2017). Penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi merupakan salah satu ukuran kinerja dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika. Proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi merupakan implementasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang telah dibuat oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika secara bersama-sama dengan stakeholder terkait lainnya.
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi diterbitkan setelah melalui proses pengujian. Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengujian. Proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dapat dilakukan melalui evaluasi dokumen dan/atau pengujian laboratorium terhadap jenis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Evaluasi dokumen adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika terhadap dokumen teknis yang disampaikan oleh pemohon, sedangkan pengujian laboratorium dilakukan oleh Balai Uji yang sudah terakreditasi KAN dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal SDPPI. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi mengacu pada : (1) Persyaratan Teknis (Technical Requirement Regulation) yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Direktur jenderal SDPPI; (2) Standar Nasional Indonesia (SNI), dan (3) Standar Internasional, seperti ISO, ETSI, IEEE, 3GPP, CISPR, ITU, atau IEC, apabila Kementerian Komunikasi dan Informatika belum memiliki peraturan persyaratan teknis. Sertifikat yang diterbitkan diharapkan mampu melindungi dan menjaga kualitas alat dan perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa semua jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. 178
Bab 8 Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi 8.1. Perkembangan Penerbitan Sertifikat Alat dan Perangkat Perkembangan jumlah penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi pada semester-2 tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan semester-2 tahun 2016. Hal ini adalah hasil dari Paket Ekonomi XII yang ditekankan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menaikan peringkat Ease Of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia hingga ke posisi 40. Upaya yang dilakukan adalah perbaikan dan peningkatan peraturan serta ketentuan dari beberapa stakeholder yang berkaitan dengan masing-masing indikatornya. Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yaitu Memulai Usaha (Starting Business), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), Pembayaran Pajak (Paying Taxes), Akses Perkreditan (Getting Credit), (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik Penegakan Kontrak (Getting Electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors). Hal tersebut yang menyebabkan peningkatan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di indonesia pada semester-2 tahun 2017 serta meningkatkan juga penerbitan sertifikatnya. jumlah penerbitan sertifikat alat dan perangkat Perkembangan telekomunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sertifikat yang diterbitkan berdasarkan: (1) jenis permohonan; (2) jenis perangkat, dan (3) negara asal perangkat. Pada sub bab 8.1.1 disajikan perkembangan jumlah penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan jenis permohonan dalam rentang waktu semester-1 tahun 2013 sampai dengan semester-2 tahun 2017. Sertifikat berdasarkan jenis permohonan terdiri dari 4 (empat) jenis sertifikat, yaitu: (1) Sertifikat Baru; (2) Sertifikat Perpanjangan, (3) Sertifikat Revisi, dan (4) Sertifikat Perpanjangan dan Revisi. Tabel 8.1 dan 8.2, serta 179
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Gambar 8.1 dan 8.2 menyajikan data jumlah penerbitan sertifikat dari semester-1 tahun 2013 sampai dengan semester-2 tahun 2017 menurut jenis permohonan sertifikat yang diterbitkan. Tabel 8.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 r Jumlah Penerbitan Sertifikat Berdasarkan e t s e m e S Jumlah Penerbitan Sertifikat per Jenis Permohonan Semester dan per Tahun Tahun Perpanjangan Per % Naik / Per % Naik / Baru Perpanjangan Revisi dan revisi Semester (Turun) tahun (Turun) 1 2.505 438 117 17 3.077 2013 6.817 2 2.998 569 113 60 3.740 1 2.596 505 95 91 3.287 6,82 2014 6.365 (6,63) 2 2.600 372 53 53 3.078 (17,70) 1 2.906 461 97 26 3.490 6,18 2015 7.111 11,72 2 3.211 267 99 44 3.621 17,64 1 2.343 384 54 12 2.793 (19,97) 2016 5.874 (17,40) 2 2.302 431 345 3 3.081 (14,91) 1 2.051 420 386 4 2.861 2,43 2017 7.144 21,62 2 3.239 755 272 17 4.283 39,01 Jumlah sertifikat yang diterbitkan selama tahun 2017 sebanyak 7.144 lembar. Jumlah ini meningkat sebesar 21,62% dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan selama tahun 2016, sedangkan jumlah sertifikat yang diterbitkan selama semester-2 tahun 2017 sebanyak juga mengalami peningkatan sebesar 4.283 39,01% dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan selama semester-2 tahun 2016, peningkatan paling signifikan terjadi pada jenis sertifikat perpanjangan dan revisi yaitu sebesar 466,67%. Tren jumlah sertifikat yang diterbitkan selama kurun waktu dari tahun 2013 sampai 2017 disajikan pada Gambar 8.1. lembar. Jumlah ini 180
Bab 8 Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi 7,144 7,111 6,817 6,365 5,874 t a k g n a r e P h a m u J 4,283 3,740 3,621 3,081 3,078 l 3,490 3,287 3,077 2,793 2,861 2013 2014 2015 2016 2017 Tahun Sem 1 Sem 2 Tahunan Gambar 8.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 Pada Gambar 8.1 dapat dilihat bahwa tren jumlah sertifikat yang diterbitkan selama kurun waktu dari tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukan kenaikan pada tahun 2015 dan 2017, begitu pula halnya dengan semester-2 pada tahun 2015 dan 2017. Tren jumlah sertifikat yang diterbitkan pada semester-2 dari tahun 2013 sampai tahun 2017 menyerupai tren jumlah sertifikat yang diterbitkan secara keseluruhan setiap tahunnya. Jumlah sertifikat yang diterbitkan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 berdasarkan jenis permohonan sertifikat yang diajukan oleh pemohon ke Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika disajikan dalam tabel 8.2 dan Gambar 8.2 berikut ini. 181
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 8.2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Jenis Permohonan dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 Jumlah Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Jenis Permohonan r e t s e m e S Tahun % Naik/ Perpanjangan % Naik/ % Naik/ % Naik/ Revisi Perpanjangan Baru (Turun) dan revisi (Turun) (Turun) (Turun) 1 2.505 17,00% 438 42,67% 117 (30,77) 17 2013 2 2.998 18,64% 569 43,32% 113 41,25 60 1 2.596 3,63% 505 15,30% 95 (18,80) 91 435,29% 2014 2 2.600 (13,28)% 372 (34,62)% 53 (53,10) 53 (11,67)% 1 2.906 11,94% 461 (8,71)% 97 2,11 26 (71,43)% 2015 2 3.211 23,50% 267 (28,23)% 99 86,79 44 (16,98)% 1 2.343 (19,37)% 384 (16,70)% 54 (44,33) 12 (53,85)% 2016 2 2.302 (28,31)% 431 61,42% 345 248,48 3 (93,18)% 1 2.051 (12,46)% 420 9,38% 386 614,81 4 (66,67)% 2017 2 3.239 40,70% 755 75,17% 272 (21,16) 17 466,67% Sertifikat Perpanjangan Sertifikat Baru t a k fi i t r e S h a m u J t a k fi i t r e S h a m u J 6,117 1,175 5,503 5,290 5,196 1,007 4,645 877 815 755 728 l l 3,239 3,211 2,998 569 2,600 505 2,343 431 461 420 2,906 2,596 438 2,505 2,302 372 384 2,051 267 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 Tahun 2016 2017 Tahun Sem 1 Sem 2 Tahunan Sem 1 Sem 2 Tahunan Sertifikat Revisi Sertifikat Perpanjangan & Revisi 658 t a k fi i t r e S h a m u J t a k fi i t r e s h a m u J 144 91 386 399 77 l l 70 230 53 60 345 196 148 44 272 117 21 99 17 54 15 95 17 4 26 113 97 12 53 3 2013 2014 2015 Tahun 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Tahun Sem 1 Sem 2 Tahunan Sem 1 Sem 2 Tahunan Gambar 8.2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Jenis Permohonan dari Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Pada semester-2 tahun 2017 juga terdapat peningkatan jumlah penerbitan sertifikat untuk jenis permohonan Sertifikat Baru sebesar 40,70%, untuk jenis permohonan Sertifikat Perpanjangan sebesar 75,17% dan untuk 182
Bab 8 Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi jenis permohonan Sertifikat Perpanjangan dan Revisi sebesar 446,67%, jika dibandingkan dengan semester-2 tahun 2016, sedangkan untuk permohonan Sertifikat Revisi mengalami penurunan sebesar 21,16%. Tren jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan jenis permohonan pada semester-2 dari tahun 2013 sampai 2017 cenderung berbeda dengan tren jumlah keseluruhan sertifikat yang diterbitkan untuk setiap jenis permohon pada setiap tahun. Penurunan jumlah permohonan sertifikat terjadi sebagai dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2016. Pada PP tersebut tarif penerbitan sertifikasi lebih mahal jika dibandingkan dengan tarif pada PP sebelumnya. 8.2. Penerbitan Sertifikat Menurut Kelompok Jenis Perangkat Klasifikasi sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan jenis perangkat terdiri dari 5 (lima) jenis perangkat, yaitu: (1) Perangkat Pelanggan (Customer Premises Equipment / CPE) - Kabel; (2) Perangkat Pelanggan (CPE) - Nirkabel; (3) Transmisi; (4) Perangkat Penyiaran; serta (5) Perangkat Sentral. Tabel 8.3 dan 8.4, serta Gambar 8.3 dan Gambar 8.4 menyajikan data jumlah penerbitan sertifikat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menurut jenis perangkat. 183
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 8.3. Jumlah Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 r e t s e m e S Jenis Permohonan Sertifikat Tahun Jumlah CPE CPE Kabel Transmisi Penyiaran Sentral Nirkabel 271 8,81% 160 4,28% 157 4,78% 130 4,22% 139 2.211 71,86% 2.816 75,29% 2.319 70,55% 2.083 67,67% 2.303 507 16,48% 692 18,50% 752 22,88% 824 26,77% 992 27 0,88% 33 0,88% 24 0,73% 20 0,65% 31 61 1,98% 39 1,04% 35 1,06% 21 0,68% 25 3.077 100,00% 3.740 100,00% 3.287 100,00% 3.078 100,00% 3.490 1 2013 2 1 2014 2 1 3,98% 65,99% 28,42% 0,89% 0,72% 100,00% 2015 149 4,11% 815 29,18% 1.049 34,05% 684 23,91% 1.009 23,56% 2.410 66,56% 1.050 37,59% 1.492 48,43% 1.485 51,90% 2.747 64,14% 1.014 28,00% 853 30,54% 495 16,07% 615 21,50% 466 10,88% 24 0,66% 22 0,79% 8 0,26% 34 1,19% 29 0,68% 24 0,66% 53 1,90% 37 1,20% 43 1,50% 32 0,75% 3.621 100,00% 2.793 100,00% 3.081 100,00% 2.861 100,00% 4.283 100,00% 2 1 2016 2 1 2017 2 Pada Tabel 8.3 terlihat bahwa jumlah sertifikat yang diterbitkan dari tahun 2013 sampai 2017 selalu didominasi oleh jenis perangkat CPE Nirkabel dengan persentase sertifikat yang diterbitkan di atas 50%, namun selama tahun 2016 persentase sertifikat yang diterbitkan untuk jenis perangkat CPE Nirkabel di bawah 50%. Pada semester-1 tahun 2017 sertifikat yang diterbitkan untuk jenis perangkat CPE Nirkabel kembali menjadi dominasi dengan sebanyak 1.485 lembar sertifikat atau sebesar 51,90% dan terus meningkat pada semester-2 tahun 2017 menjadi sebanyak 2.747 lembar atau sebesar 64,14%. Selanjutnya untuk mengetahui fluktuasi penerbitan sertifikat menurut jenis perangkat dari tahun 2013 sampai semester-2 tahun 2017 disajikan pada tabel 8.4 berikut ini. 184
Bab 8 Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi n a g n e d % ) 1 5 ) ) ) ) ) % 0 0 , 2 1 1 / k a N % % 7 8 , 8 1 ( % 7 1 , 4 5 % 9 2 , 4 1 % 7 5 % 5 1 , 6 4 ( % 2 6 % 6 0 , 9 3 ( % 1 4 ) n u r u T ( i , 3 1 ( , 8 2 ( , 2 4 ( , 9 7 i a p m a s l a r t n e S 3 4 7 3 3 5 4 2 5 2 1 2 5 3 9 3 1 6 2 3 3 1 0 2 ) ) ) ) % 0 5 , 2 6 2 / k a N % % 5 5 , 4 5 % 7 6 , 6 6 ( % 3 0 , 9 2 ( % 0 0 , 0 2 % 7 1 , 9 2 % 9 3 , 9 3 ( % 1 1 , 1 1 ( % 0 0 , 0 1 % 7 5 , 8 2 ) n u r u T ( i n u h a T n a r a y n e P i r a d 4 3 9 2 2 2 4 2 1 3 0 2 4 2 3 3 7 2 8 i t a k g n a r e P ) ) ) t a k g n a r e P s n e J % ) 6 8 , 5 ( ) / k a N % % 0 9 , 7 2 ( % 8 1 , 1 5 ( % 1 0 , 4 1 ( % 6 0 , 3 2 % 1 9 , 1 3 % 8 0 , 9 1 % 2 3 , 8 4 % 3 2 , 1 4 ) n u r u T ( % 5 3 , 3 ( i s n e J i i s m s n a r T i i 4 1 0 . 1 5 1 6 6 6 4 5 9 4 3 5 8 2 9 9 4 2 8 2 5 7 2 9 6 7 0 5 t u r u n e M ) ) ) ) / k a N % % 2 1 , % 3 4 , % 9 0 , % 1 4 , % 0 7 , % 3 0 , % 2 5 , % 7 5 , ) n u r u T ( % 9 6 , 0 ( % 8 8 , 4 i t a k i f i t r e S 4 8 1 4 8 3 ( 4 5 ( 5 1 6 2 ( 8 1 4 3 l e b a k r i 5 8 4 7 4 7 2 9 4 1 0 5 0 0 1 4 3 0 3 3 8 0 9 1 3 6 1 8 1 1 2 E P C . n a t i . . . . . . . . . 1 2 1 2 2 2 2 2 2 N b r e n e P ) ) ) ) ) % 3 0 % 3 3 6 8 4 % 2 6 3 3 1 / % ) 1 8 % 7 0 % 2 6 % 6 4 % 5 7 % 7 0 % 3 9 ) n u r u T ( k a N % i , , , 7 1 0 2 , 4 0 6 , , , , , , 6 1 ( 4 1 1 1 ( 8 1 ( 2 4 ( 8 3 ( 3 ( i s a u t k u F n u h a T l 9 0 0 1 9 4 0 1 e b a K 4 8 6 E P C 5 1 8 9 4 1 9 3 1 0 3 1 7 5 1 0 6 1 1 7 2 . . l Semester . 4 . 8 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 n u h a T l 7 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 3 1 0 2 e b a T 185
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Pada Tabel 8.4 terlihat bahwa jumlah sertifikat yang diterbitkan pada semester-2 tahun 2017 untuk jenis perangkat CPE Nirkabel dan Penyiaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 84,12% dan 262,50%, sedangkan untuk CPE Kabel, Transmisi dan Sentral menurun dengan persentase masing-masing sebesar 3,81%, 5,86% dan 13,51%. Untuk lebih jelasnya fluktuasi jumlah penerbitan sertifikat menurut jenis perangkat dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 disajikan dalam Gambar 8.3. Pada Gambar 8.3 terlihat bahwa tren penerbitan sertifikat untuk jenis perangkat CPE Nirkabel, Transmisi dan Penyiaran menunjukkan tren yang menurun pada semester-1 tahun 2017, sedangkan untuk CPE Kabel dan Sentral menunjukkan tren yang menaik pada semester-1 tahun 2017. Sentral CPE Kabrl CPE Nirkabel t a k fi i t r e S h a m u J t a k fi i t r e S h a m u J t a k fi i t r e S h a m u J 1,864 100 1,693 5,027 90 4,713 4,402 4,232 75 61 l 1,049 l l 56 1,009 53 2,816 2,542 2,747 49 2,410 43 2,319 39 684 35 815 1,492 1,485 25 2,211 2,303 431 271 37 287 288 149 139 2015 32 2,083 24 21 157 130 1,050 160 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2016 2017 Tahun Tahun Tahun Sem 1 Sem 2 Tahunan Sem 1 Sem 2 Tahunan Sem 1 Sem 2 Tahunan Transmisi Penyiaran t a k fi i t r e S h a m u J t a k fi i t r e S h a m u J 63 60 2,006 55 1,576 44 1,348 l l 1,199 34 33 1,081 30 31 1,014 824 24 853 22 692 29 615 992 27 24 752 20 8 507 495 466 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Tahun Tahun Sem 1 Sem 2 Tahunan Sem 1 Sem 2 Tahunan Gambar 8.3. Fluktuasi Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 186
Bab 8 Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi 8.3. Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Perangkat Pada sub-bagian 8.3 ini, akan disajikan data tentang penerbitan sertifikat alat dan perangkat menurut asal negara. Penyajian data tersebut dapat menggambarkan distribusi jumlah alat dan perangkat yang telah tersertifikasi menurut negara asal alat dan perangkat, serta fluktuasi bulanan penerbitan sertifikat menurut negara asal perangkat. Tabel 8.5. Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Perangkat pada Semester-2 Tahun 2017 2013 2014 2015 2016 2017 No Negara Sem-1 Sem-2 Sem-1 Sem-2 Sem-1 Sem-2 Sem-1 Sem-2 Sem-1 Sem-2 1 Tiongkok 2.008 2.563 2.168 1.916 2.143 2.317 1.599 1.709 1.606 2.355 2 Indonesia 15 24 75 90 247 200 243 324 232 307 3 Amerika Serikat 149 164 238 154 139 159 148 148 153 254 4 Jepang 167 160 201 186 198 177 185 204 134 232 5 Malaysia 76 81 78 104 178 107 83 105 118 144 6 Taiwan 95 130 111 89 79 89 92 127 111 140 7 Vietnam 43 53 65 84 91 89 109 91 96 132 8 Latvia
94 9 Meksiko 114
72 29
41 33
59 45
37 33
88 10 Thailand
62 65
81 11 Republik Ceko
54 12 Jerman 49 42 26 35 38 59 32 39 36 50 13 Korea Selatan 49 41 45 51 65 55 40 38 43 50 14 Singapura
24 34
38 15 Italia 13
44 24
24 35
13 26
21 20
37 16 Filipina
9 29
29 17 Inggris
18 16
34 43
34 8
22 20
23 18 Australia
16 19 Swedia 27
57 12
20 29
21 7
13 30
15 20 Polandia
8 3
15 21 Belgia
14 22 Hongkong 18
10 27
11 5
9 2
13 23 Perancis
24 12
11 24 India
16 16
11 187
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 8.5. Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Perangkat pada Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) 2013 2014 2015 2016 2017 No Negara Sem-1 Sem-2 Sem-1 Sem-2 Sem-1 Sem-2 Sem-1 Sem-2 Sem-1 Sem-2 25 Kanada 41 41 13 9 7 15 10 8 4 11 26 Hungaria
9 4
10 6
9 27 Denmark
8 28 Belanda
10 2
6 29 Finlandia
6 30 Norwegia
4 31 Swiss
3 32 Lainnya 213 231 155 225 156 213 159 30 54 33 Total 3.077 3.740 3.287 3.078 3.490 3.621 2.793 3.081 2.861 4.283 Pada Tabel 8.5 terlihat bahwa sertifikat perangkat yang diterbitkan dalam kurun waktu 2013 sampai 2017 paling banyak untuk perangkat yang berasal dari Negara Tiongkok. Jumlah sertifikat perangkat yang diproduksi di Indonesia semakin meningkat sejak semester-1 tahun 2015, peningkatan terbesar terjadi pada semester-2 tahun 2016. Pada tahun 2017 jumlah sertifikat yang diproduksi di indonesia mengalami penurunan, namun tidak begitu signifikan dibandingkan tahun 2016. Pada semester-2 tahun 2017, Indonesia menempati peringkat kedua jumlah sertifikat perangkat yang diterbitkan, setelah Indonesia, disusul kemudian oleh Jepang, Amerika Serikat dan Taiwan. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa sejak semester-2 tahun 2016 mulai terjadi pemekaran kategori dari "Negara Lainnya" yang terus berlanjut hingga semester-2 tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya kategori negara asal perangkat. Pada Tabel 8.6 terlihat bahwa Tiongkok menjadi negara asal perangkat dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan terbanyak untuk semua jenis permohonan, baik pada semester-2 tahun 2017, maupun pada semester dan tahun-tahun sebelumnya. Pada semester-2 tahun 2017 persentase sertifikat baru yang diterbitkan yang berasal dari Tiongkok sebesar 52,89%, perpanjangan 59,21%, revisi 70,96%, Perpanjangan dan Revisi 11,76%. Secara keseluruhan sertifikat yang diterbitkan untuk perangkat yang berasal dari Tiongkok sebesar 54,98%. 188
Bab 8 Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi l a s A % 8 9 , 4 5 % 7 1 , 7 % 3 9 % 2 4 , 5 % 6 3 % 7 2 , 3 % 8 0 % 9 1 , 2 % 5 0 % 9 8 % 6 2 % 7 1 % 7 1 % 9 8 % 6 8 % 7 7 % 8 6 % , 5 , 3 , 3 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 a r a g e N 5 5 3 . 2 l 7 0 3 4 5 2 2 3 2 4 4 1 0 4 1 2 3 1 a t o T 4 9 8 8 1 8 4 5 0 5 0 5 8 3 7 3 3 3 9 2 n a d % 6 7 , 1 1 % 6 7 , 1 1 % 6 7 , 1 1 % 6 7 , 1 1 % 1 4 , 9 2 n a d n a g n a n a p r e P % 8 8 , 5 t a k i f i t r e S %
i s v e R i j h a m u J n a n o h o m r e P l 2 2 2 2 1 5
% 7 3 , 0 % 7 4 , 1 % 7 3 , 0 % 7 3 , 0 % 0 1 , 1 6 9 , 0 7 5 2 , 6 7 3 , 0 1 2 , 2 4 8 , 1 8 7 , 4 5 1 , 5 4 9 , 2 4 7 , 0 %
t a k i f i t r e S n a n o h o m r e P s n e J i s v e R i s n e J i h a m u J 3 9 1 7 1 3 1 4 1 l 1 6 5 8 2 1 4 1 1 3
t u r u n e M 7 1 0 2 % 1 2 , 9 5 % 2 1 , 2 % 0 5 , 4 % 6 3 , 6 % 1 3 , 3 % 5 8 , 1 % 0 5 , 4 % 0 4 , 0 % 5 8 , 1 % 8 7 , 2 % 4 8 , 3 % 3 9 , 0 % 6 2 , 0 % 6 4 , 1 % 6 4 , 1 % 9 7 , 0 % 0 4 , 0 n a g n a n a p r e P % n u h a T t a k i f i t r e S i j h a m u J 7 4 4 6 1 4 3 8 4 5 2 4 1 4 3 4 1 1 2 9 2 1 1 1 1 l 2 - r e t s e m e S a d a p 3 7 2 6 3 e s a t n e s r e P % 9 8 % 0 4 % 0 7 % 3 4 % 2 5 % 9 4 % 9 5 % 1 8 % 5 2 % 5 4 % 7 7 % 7 2 % 5 4 % 1 7 % 7 7 % 0 8 % 1 7 % , 2 5 , , , , , , , , , , , , , , , , 8 6 5 3 3 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 u r a B h a m u J 3 1 7 2 7 2 7 1 2 6 7 1 4 1 1 3 1 1 n a d 4 8 1 9 3 7 7 4 5 2 1 4 7 4 3 2 5 2 6 2 3 2 l t a k g n a r e P . 1 h a m u J t a k i r e S a k i r e m A l l n a a e S a e r o K a s A a r a g e N t a k g n a r e P t a r u p a g n S a s e n o d n I l k o k g n o T a s y a a M s c n a r e P i d n a o k s k e M m a n t e V g n a p e J i i n a m r e J a d e w S . 6 . 8 s i r g g n I n a w a T i i a d n I l i a a h T i l i l i a t I i i i l e b a T o N 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 189
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 l a s A % 0 0 , 0 0 1 % 4 5 % 7 3 % 5 3 % 5 3 , 0 % 3 3 , 0 % 0 3 % 6 2 % 6 2 % 6 2 , 0 % 1 2 % 9 1 , 0 % 4 1 % 4 1 , 0 % 9 0 % 7 0 % , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 a r a g e N 3 8 2 . 4 l a t o T 3 2 6 1 5 1 5 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 9 8 6 6 4 3 n a d % 0 0 , 0 0 1 % 6 7 , 1 1 n a d n a g n a n a p r e P % 8 8 , 5 t a k i f i t r e S %
i s v e R i j h a m u J n a n o h o m r e P 7 1 l 2 1
% 0 0 , 0 0 1 % 4 7 , 0 % 7 3 , 0 %
t a k i f i t r e S n a n o h o m r e P s n e J i ) n a s v e R i s n e J i t h a m u J u n a l ( 2 7 2 j l 2 1
t u r u n e M 7 1 0 2 % 0 0 , 0 0 1 % 0 4 , 0 % 6 2 , 0 % 6 0 , 1 % 3 1 , 0 % 0 4 , 0 % 0 4 , 0 % 0 4 , 0 % 6 2 , 0 % 3 1 , 0 % 3 1 , 0 % 0 4 , 0 n a g n a n a p r e P %
n u h a T t a k i f i t r e S i j h a m u J 5 5 7 l 2 - r e t s e m e S a d a p 3 2 8 1 3 3 3 2 1 1 3
· s a t n e s r e P % 0 0 % 2 6 % 9 4 % 4 3 % 2 2 % 0 4 % 5 2 % 4 3 % 4 3 % 5 2 % 9 1 % 5 1 % 2 1 % 5 1 % 3 0 % 9 0 % , 0 0 1 , , , , , , , , , , , , , , , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u r a B h a m u J 9 3 2 3 n a d 0 2 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 l 7 8 8 6 5 4 5 1 3 t a k g n a r e P . h a m u J l o k e C k l a s A a r a g e N t a k g n a r e P g n o k g n o H a g e w r o N a i r a g n u H a d n a n F k r a m n e D a d n a o P a n a l
- n a L a d n a e B i l a d a n a K i i l a t o T i i l i a n p . 6 . 8 b u p e R a r t s u A a g e B a v t a L s s w S i i i l i l l l i i l i i l F
· b a T o N 8 1 9 1 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 3 1 3 2 3 190
Bab 8 Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi l a s A % 8 9 , 4 5 % 7 1 , 7 % 3 9 , 5 % 2 4 , 5 % 6 3 % 7 2 , 3 % 8 0 % 9 1 % 5 0 % 9 8 % 6 2 , 1 % 7 1 , 1 % 7 1 % 9 8 % 6 8 , 0 % 8 6 , 0 % 7 3 , 0 % 4 5 % a r a g e N , 3 , 3 , 2 , 2 , 1 , 1 , 0 , 0 5 5 3 . 2 l a t o T 7 0 3 4 5 2 2 3 2 4 4 1 0 4 1 2 3 1 4 9 8 8 1 8 4 5 0 5 0 5 8 3 7 3 9 2 6 1 3 2 n a d % 0 5 , 7 3 % 5 2 , 6 % 3 1 , 3 % 3 1 , 3 % 5 2 , 6 % 5 2 , 6 % 3 1 , 3 % 3 1 , 3 t % l a k g n a r e P
a r t n e S l m J 2 1 2 1 1 2 2 1 1
% 4 3 , 0 1 % 4 3 , 0 1 % 4 1 , 4 2 % 9 6 , 0 2 % 4 2 , 7 1 s n e J % 0 9 , 6 n a r a y n e P i %
i t u r u n e M l m J 3 3 2 7 6 5
% 3 8 , 2 3 % 1 2 , 0 % 5 1 , 8 % 9 2 , 4 % 0 3 , 7 % 8 0 , 4 % 0 0 , 3 % 3 4 , 0 % 9 2 , 4 % 9 2 , 4 % 6 6 , 9 % 2 7 , 1 % 0 0 , 3 % 7 0 , 1 % 0 5 , 1 % 9 2 , 1 % 9 7 , 2 t a k g n a r e P s n e J i s m s n a r T % t
i a k i f i t r e S 3 5 1 l m J 8 3 0 2 4 3 9 1 4 1 0 2 0 2 5 4 4 1 3 1 1 2 8 5 7 6
i n a % 4 5 , 8 5 % 6 0 , 9 % 6 2 , 6 % 2 6 , 4 % 8 4 , 2 % 9 3 , 3 % 4 2 , 3 % 5 3 , 3 % 8 7 , 1 % 0 8 , 0 % 3 3 , 0 % 3 3 , 0 % 4 8 , 0 % 6 0 , 1 % 5 1 , 0 % 6 0 , 1 % 2 2 , 0 % 7 0 , 0 l t i e b a k r i b r e n e P % 7 1 0 2 N E P C 8 0 6 1 9 4 2 2 7 1 7 2 1 l m J 8 6 3 9 9 8 2 9 9 4 2 2 3 2 9 2 9 2 9 9 4 6 2 n u h a T e s a t n e s r e P . % 8 3 % 5 1 5 % 6 0 4 % 3 6 7 % 6 1 4 % 8 5 2 % 7 8 2 % 8 6 1 % 7 8 3 % 8 6 2 % 9 1 1 % 0 4 0 % 8 0 2 % 9 0 1 l e b a K E P C % 2 - r e t s e m e S a d a p
, 7 5 , , , , , , , , , , , , , n a d 9 7 5 l m J 2 5 1 4 7 7 2 4 6 2 9 2 7 1 9 3 7 2 2 1 1 2 1 1 4
h a m u J t a k i r e S a k i r e m A o k e C k l l n a a e S a e r o K a s A a r a g e N t a k g n a r e P t a r u p a g n S a s e n o d n I l k o k g n o T a s y a a M a i d n a o k s k e M m a n t e V i l g n a p e J i n a m r e J i l n a w a T a n p s i r g g n I b u p e R . 7 . 8 a r t s u A a v t a L i i l i a i a h T l i l i i l i a t I i i i F l e b a T o N 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 191
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 l a s A % 0 0 , 0 0 1 % 5 3 , 0 % 3 3 , 0 % 6 2 , 0 % 5 3 , 0 % 0 3 , 0 % 6 2 , 0 % 6 2 , 0 % 9 1 , 0 % 4 1 , 0 % 9 0 , 0 % 7 0 , 0 % 7 7 , 0 % 1 2 , 0 % 4 1 , 0 % a r a g e N 3 8 2 . 4 l a t o T 5 1 4 1 1 1 3 3 5 1 3 1 1 1 1 1 6 4 3 8 9 6 n a d % 0 0 , 0 0 1 % 3 1 , 3 % 5 2 , 6 % 8 3 , 9 % 3 1 , 3 % 3 1 , 3 % 3 1 , 3 % 3 1 , 3 t a k g n a r e P % l
a r t n e S l 2 3 m J 1 2 3 1 1 1 1
s n e J % 0 0 , 0 0 1 i % 0 9 , 6 % 5 4 , 3 n a r a y n e P %
i t u r u n e M l 9 2 m J 2 1
% 0 0 , 0 0 1 % 2 7 , 1 % 3 4 , 0 % 1 2 , 0 % 4 6 , 0 % 3 4 , 0 % 3 9 , 1 % 7 0 , 1 % 1 2 , 0 % 0 5 , 1 % 1 2 , 0 % 9 2 , 1 % 3 4 , 0 t a k g n a r e P s n e J t i a k i f i t r e S s m s n a r T %
i ) n a 6 6 4 l m J 8 2 1 3 2 9 5 1 7 1 6 2
t i u n a l ( n a j % 0 0 , 0 0 1 t i % 2 2 , 0 % 9 2 , 0 % 4 0 , 0 % 4 0 , 0 % 1 5 , 0 % 4 0 , 0 % 0 8 , % 1 1 , 0 % 4 0 , 0 % 1 1 , 0 % 1 1 , 0 % 5 1 , 0 l b r e n e P e b a k r i %
7 1 0 2 0 N E P C 7 4 7 2 l n u h a T e s a t n e s r e P 4 1 m J 2 2 6 8 1 1 1 4 3 1 3 3
. % 0 0 0 0 1 % 0 3 0 % 9 8 0 % 0 3 0 % 0 2 0 % 0 5 0 % 0 1 0 % 9 8 0 2 - r e t s e m e S a d a p l e b a K E P C %
, , , , , , , , n a d 9 0 0 1 l m J 3 9 3 9 2 5 1
. h a m u J l l a s A a r a g e N t a k g n a r e P g n o k g n o H a g e w r o N a i r a g n u H k r a m n e D a d n a o P s c n a r e P a d n a e B i . 7 . 8 l a d a n a K a y n n a L i i a t o T d n a n F a d e w S a g e B i s s w S i a d n I i l i l l l i l e b a T i o N 1 2 2 2 5 2 0 3 1 3 2 3 9 1 0 2 3 2 4 2 6 2 8 2 7 2 9 2 192
Bab 8 Bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Pada tabel 8.7 terlihat bahwa Tiongkok juga menjadi negara asal perangkat dengan jumlah terbanyak sertifikat yang diterbitkan untuk semua jenis perangkat pada semester-2 tahun 2017, begitu juga untuk semester dan tahun-tahun sebelumnya. Pada semester-1 tahun 2017 persentase sertifikat yang diterbitkan untuk jenis perangkat CPE Kabel yang berasal dari Tiongkok sebesar 579 (57,38%), CPE Nirkabel 1.608 (58,54%), Transmisi 153 (32,83%), Penyiaran 3 (10,34%) dan Sentral 12 (37,50%). 193
BAB 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Dalam proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, sebelum diterbitkan sertifikat antara lain dilakukan melalui proses pengujian. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi ini dapat melalui pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium dilakukan oleh balai uji yang sudah terakreditasi. Ditjen SDPPI memiliki Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melakukan pengujian terhadap semua alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan/atau digunakan di wilayah Indonesia. Data statistik bidang pengujian alat dan perangkat telekomunikasi menyajikan data pencapaian 4 (empat) kegiatan utama yang dilakukan oleh BBPPT, yaitu: (1) penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) atas biaya pengujian dan kalibrasi yang dilakukan oleh BBPPT sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (2) penerbitan sertifikat kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi; (3) kegiatan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang ditampilkan dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Uji (LHU) atas alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk dan dilakukan pengujian di BBPPT; (4) kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi, baik yang diajukan oleh internal unit kerja di Ditjen SDPPI maupun dari pihak luar yang mengajukan kepada BBPPT.
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 9.1. Prosedur Pengujian Perangkat Telekomunikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang diterapkan oleh BBPPT secara garis besar dilandasi oleh 3 (tiga) tahapan proses, yaitu: 1) Proses pengujian diawali dengan dikeluarkannya Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika yang diajukan oleh pemohon (pemilik perangkat telekomunikasi) dengan melengkapi persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan oleh BBPPT; 2) Dokumen permohonan pengujian selanjutnya diperiksa kelengkapan persyaratan pengujiannya baik dari sisi admiistrasi dan teknis. Setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, BBPPT akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) sebagai dasar bagi pemohon pengujian untuk membayar biaya pengujian sesuai dengan tarif yang diberlakukan. Pembayaran dilakukan langsung ke Kas Negara melalui Bank dengan mekanisme host to host dan dicatat sebagai PNBP Ditjen SDPPI; 3) Proses penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) sebagai dokumen hasil pengujian terhadap perangkat telekomunikasi dilakukan oleh BBPPT. Selanjutnya LHU ini disampaikan ke Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Perangkat Telekomunikasi. 196
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi 9.2. Jumlah Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) Pengujian Perangkat Telekomunikasi Setelah BBPPT menerima Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika yang diajukan oleh pemohon (pemilik alat/perangkat telekomunikasi), maka selanjutnya BBPPT akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) yang harus dibayar oleh pemohon atas biaya jasa pengujian perangkat telekomunikasi. Data SP2 yang telah diterbitkan selama semester-2 tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam Tabel 9.1 berikut ini. Jumlah SP2 yang diterbitkan pada semester-2 tahun 2017 turun sebesar 11,08% jika dibandingkan dengan semester-2 pada tahun 2016 dan nilai pembayaran mencapai Rp11.113.370.600, nilai ini turun sebesar 46,72% dari semester-2 tahun 2016. Rata-rata nilai SP2 yang diterbitkan pada Semester-2 Tahun 2017 sebesar Rp7.690.914 lebih rendah dari rata-rata nilai SP2 yang diterbitkan pada Semester-2 Tahun 2016 yang mencapai nilai sebesar Rp12.836.216. 197
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2 4 5 . 9 0 0 . 0 1 0 4 1 . 8 9 6 . 7 2 4 0 . 9 7 3 . 7 7 7 4 . 7 7 3 . 7 0 6 6 . 9 2 8 . 6 9 9 2 . 3 1 0 . 8 4 1 9 . 0 9 6 . 7 2 P S r e p 7 1 0 2 i a ) . p R l i n 1 5 8 . 0 0 9 . 3 1 4 2 1 . 8 3 3 . 2 1 2 6 6 . 2 8 6 . 1 1 9 2 8 . 7 6 9 . 3 1 1 7 1 . 1 1 5 . 1 1 6 5 7 . 8 2 5 . 4 1 6 1 2 . 6 3 8 . 2 1 a t a R - a t a R ( 7 1 0 2 6 1 0 2 n a d 6 1 0 2 n u h a T 2 - r e / ) n u r u T ( ) 5 6 , 1 4 ( ) 0 9 , 7 4 ( ) 4 4 , 2 3 ( ) 5 0 , 6 4 ( ) 6 8 , 5 5 ( ) 7 3 , 3 5 ( ) 2 7 , 6 4 ( k a N % i 0 0 6 . 0 7 3 . 3 1 1 . 1 1 0 0 4 . 5 4 3 . 1 1 4 . 1 0 0 0 . 0 2 1 . 6 8 9 . 1 0 0 0 . 6 6 3 . 5 6 2 . 2 0 0 0 . 6 3 3 . 7 1 1 . 2 0 0 0 . 7 3 4 . 6 6 6 . 1 0 0 2 . 6 6 7 . 6 6 6 . 1 7 1 0 2 ) . p R ( t s e m e S a d a p 2 P S n a r a y a b m e P 4 2 2 . 0 5 8 . 8 5 8 . 0 2 0 0 0 . 8 4 7 . 8 1 4 . 2 4 2 2 . 0 8 4 . 2 1 8 . 3 0 0 0 . 4 2 9 . 2 5 3 . 3 0 0 0 . 0 6 9 . 4 2 9 . 3 0 0 0 . 4 6 6 . 5 7 7 . 3 0 0 0 . 4 7 0 . 4 7 5 . 3 6 1 0 2 i a l i N i a l i N n a d h a m u J / ) n u r u T ( ) 7 9 ) 0 5 ) 1 6 ) 5 4 ) 8 0 k a N % 7 9 4 1 i , , , , , 8 1 ( 6 1 ( , , 5 2 ( 5 1 ( 1 1 ( 6 2 l 5 4 4 7 1 0 2 1 4 1 8 5 2 7 0 3 7 8 2 4 4 2 8 0 2 2 P S h a m u J . 1 n a g n d n a b r e P l 5 2 6 6 1 0 2 4 7 1 9 0 3 7 8 2 1 8 2 8 2 3 6 4 2 i . 1 r e b m e t p e S r e b m e v o N r e b m e s e D n a u B s u t s u g A r e b o t k O l . 1 . 9 l a t o T i l u J l e b a T o N 1 2 3 4 5 6 198
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.2. Perkembangan Jumlah Penerbitan SP2 per Bulan pada Semester-2 Tahun 2013 s.d. 2017 Total Semester-2 % Naik / (Turun) Tahun Juli Agustus September Oktober November Desember 2013 392 184 316 280 320 333 1.825 %Naik / (Turun) 0,24 (0,53) 0,72 (0,11) 0,14 0,04 2014 233 346 305 378 300 334 1.896 0,04 %Naik / (Turun) (0,26) 0,48 (0,12) 0,24 (0,21) 0,11 2015 143 314 271 103 181 53 1.065 (0,44) %Naik / (Turun) (0,69) 1,20 (0,14) (0,62) 0,76 (0,71) 2016 174 309 287 281 328 246 1.625 0,53 %Naik / (Turun) (0,35) 0,78 (0,07) (0,02) 0,17 (0,25) 2017 141 258 307 287 244 208 1.445 (0,11) %Naik / (Turun) 0,22 0,83 0,19 (0,07) (0,15) (0,15) 9.2.1. Penerbitan SP2 Perangkat Telekomunikasi menurut Negara Asal Jumlah dan nilai pembayaran SP2 perangkat telekomunikasi menurut negara asal alat dan perangkat pada semester-2 tahun 2017 tersaji dalam Tabel 9.3. Tabel 9.3. Jumlah dan Nilai Penerimaan SP2 Menurut Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2017 % Nilai Pembayaran SP2 Nilai Pembayaran SP2 (Rp) Negara Asal Perangkat Jumlah SP2 No % SP2 1 Tiongkok 824 57,02 6.353.962.000 57,17 2 Indonesia 77 5,33 794.852.400 7,15 3 Jepang 85 5,88 514.070.800 4,63 199
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 9.3. Jumlah dan Nilai Penerimaan SP2 Menurut Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2017 (lanjutan) % Nilai Pembayaran SP2 Nilai Pembayaran SP2 (Rp) Negara Asal Perangkat Jumlah SP2 No % SP2 4 Malaysia 47 3,25 259.232.400 2,33 5 Amerika Serikat 57 3,94 470.650.000 4,23 6 Taiwan 54 3,74 353.500.000 3,18 7 Thailand 12 0,83 68.500.000 0,62 8 Jerman 21 1,45 179.620.000 1,62 9 Vietnam 19 1,31 175.000.000 1,57 10 India 5 0,35 35.500.000 0,32 11 Republic of Korea 28 1,94 178.620.000 1,61 12 Italia 16 1,11 200.311.000 1,80 13 Latvia 90 6,23 672.500.000 6,05 14 Singapura 9 0,62 69.000.000 0,62 15 Filipina 11 0,76 66.000.000 0,59 16 Meksiko 12 0,83 69.000.000 0,62 17 Swedia 1 0,07 20.000.000 0,18 18 Ceko 13 0,90 103.360.000 0,93 19 Perancis 4 0,28 30.000.000 0,27 20 Inggris 15 1,04 73.000.000 0,66 21 Lainnya 45 3,11 426.692.000 3,84 Total 1.445 100,00 11.113.370.600 100,00 9.2.2. Penerbitan SP2 Menurut Kategori Perangkat Tabel 9.4 menyajikan komposisi penerbitan SP2 pada semester-2 tahun 2017 berdasarkan kategori dan negara asal perangkat. Perangkat yang dominan adalah Bluetooth yang berasal dari Tiongkok. 200
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi 2 - r e t s e m e S Lainnya 6 1
Vietnam 5
Amerika Serikat 1
Inggris a d a p
Thailand 4
t a k g n a r e P Taiwan
Swedia 2
Singapura 2
l Meksiko
a s A 2
Malaysia
a r a g e N Latvia
Korea 9
n a d Jepang
i r o g e a K Itali 1 1
Indonesia 1 1
t India
6 1
t u r u n e M 2 P S Jerman 7 1 7
Perancis 2 2 1
Filipina 9 1 7
Ceko 2 2
n a t i 8 9 1 Tiongkok 4 1 3 1 2 5 6 3 2 5 b r e n e P
7 1 0 2 0 0 1 2 0 0 8 k n L L T S / e v a w o r c M 0 0 8 1 ) 0 8 P P ( i ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( t a k g n a r e P s n e J 1 2 3 ) 0 8 P P ( a n n e t n A o d a R a n n e t n A h a m u J n a g n a p a L n a g n a p a L n a g n a p a L a n n e t n A i n u h a T l ) g n k n u r T l l r a u d o M V T A C l a t i e c o t m e F - S T B H T O O T E U L B ( l i i ( S T M U S T B A M D C S T B g D g o a n A ( t a k g n a r e P t a k g n a r e P t a k g n a r e P i i / l a i r t s e r e T M S G S T B i j i j i j . 4 . 9 U a y a B U a y a B U a y a B / ( S T B ) z H M ) z H M ) z H M l l i i i e b a T o N 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 201
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2 - r e t s e m e S Lainnya 2
Vietnam
Amerika Serikat 1
Inggris a d a p
t a k g n a r e P Taiwan
Swedia
Singapura
l Meksiko
a s A 2
Malaysia
a r a g e N Latvia 1
Korea
n a d Jepang
i r o g e a K Itali
Indonesia 1
t India
t u r u n e M 2 P S Jerman 3 2 2
Perancis 1 1
Filipina 1
) n a t u n a l ( Ceko 2
n a t i j Tiongkok 7 2 7 3 2 2 1 2 b r e n e P
7 1 0 2 r e P P ( ) 0 8 P P ( l l ) B T S - P I ( o r t n o C y a w e t a G a d e M ) 0 8 P P ( t a k g n a r e P s n e J r e i f i l ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( h a m u J n u h a T ) 0 8 P P ( p m A l c i t e n g a m o r t c e E r e t r e v n o C n w o D x o B p o T t i l r o t C F H m e d o M e t a S m e d o M y k a T e c n e r e f r e t n I ) 0 8 P P ( E T L r e w o P h g H d e t c u d n o C a u d o m e D l i B N L / A N L l e n o h P P . 4 . 9 e l i y d n a H m x a F t e S P i i ) 0 8 l i l e b a T I I o N 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 202
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi 2 - r e t s e m e S Lainnya 1 2
Vietnam
Amerika Serikat
Inggris a d a p
t a k g n a r e P Taiwan 1
Swedia 2
Singapura
l Meksiko
a s A
Malaysia 1
a r a g e N Latvia 1
Korea
n a d Jepang
i r o g e a K Itali
t India
5 1
t u r u n e M 2 P S Jerman 1
Perancis
Filipina 1
) n a t u n a l ( Ceko
n a t i j Tiongkok 5 3 4 6 3 6 5 1 b r e n e P
g o a n a n a r a s V T ( r o t a u d o M 7 1 0 2 ) 0 8 P P ( n o i t a c n u m m o C d e F r a e N l m n a r a S o d a R s s e e r i i t i r a M o d a R k r o w t e N t a k g n a r e P s n e J i h a m u J n a r a S V T ) 0 8 P P ( l n u h a T h c t i i l a t i h c t i e n L l W g D u a i i ) 0 8 P P ( w S e c v r e s i t l u M i i i i w S r e y a L / l l a c i f - i ) n o i t a n m r e T ) n o i t a n m r e T ) 0 8 P P ( a c i t ) l a W m e d o M i t r a c n a m e P r a c n a m e P r a c n a m e P i t i t a g o a n A i p O l . 4 . 9 p O g D u a t a M F ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( i i l ( X B A P ( i i i t l u M T N O l N A L T L O , M A l e b a T o N 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 203
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2 - r e t s e m e S Lainnya
Vietnam 1
Amerika Serikat
Inggris a d a p 6 1
t a k g n a r e P Taiwan 1
Swedia 3
Singapura
l Meksiko
a s A 2
Malaysia
a r a g e N Latvia 3 6 1
Korea
n a d Jepang
i r o g e a K Itali 1 8 2 3
Indonesia 2
t India
t u r u n e M 2 P S Jerman 1 1 1
Perancis 1
Filipina 6 1 3
) n a t u n a l ( Ceko 8 1 1 1 1
n a t i j Tiongkok 6 2 8 3 3 6 1 2 1 1 2 b r e n e P
) 7 1 0 2 D I F R A M D C W n o p e e T ) 0 8 P P ( g o a n A n o p e e T r e u e S n o p e e T / y a W o w T / e b a t r o P o d a R r e u e s S T M U n o p e e T ) 0 8 P P ( l l l t a k g n a r e P s n e J r e w o P w o L ( l l e c v e D n o i t a c i f i t n e d h a m u J n u h a T e c n a i ) 0 8 P P ( n o p e e T y c n e u q e r F l M S G m ) 0 8 P P ( l l i ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( S C D e v r u S r a d a R i t i r a M l l l l l ) 0 8 P P ( t a k g n a r e P i ) r e t a e p e R . 4 . 9 W m 0 1 < ( t a w a s e P t a w a s e P t a w a s e P t a w a s e P t a w a s e P ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( r a d a R o d a R o d a R M S G i i i T M l e b a T I I o N 6 3 7 3 8 3 9 3 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 204
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi 2 - r e t s e m e S Lainnya 1
Vietnam
Amerika Serikat 1
Inggris a d a p
Thailand 1
t a k g n a r e P Taiwan
Swedia
Singapura
l Meksiko
a s A 1
Malaysia 2 1
a r a g e N Latvia
Korea 1
n a d Jepang
i r o g e a K Itali 2
t India
t u r u n e M 2 P S Jerman 2 1 1 6
Perancis 1
Filipina 1
) n a t u n a l ( Ceko 2 2 2
n a t i j Tiongkok 2 7 2 1 1 7 b r e n e P
7 1 0 2 ) 0 8 P P ( / o d a R y a W o w T g n k n u r T i ) 0 8 P P ( S T M U e n o h P P / r i t a m a ) 0 8 P P ( a m a m ) 0 8 P P ( t a k g n a r e P s n e J i ) 0 8 P P ( h a m u J n u h a T i r e n e P x o B p o T i r e n e P x o B p o T l e b a K x o B p o T ) 0 8 P P ( l o d a R t i l o d a R ) 0 8 P P ( g n g a P I / t i l ) 0 8 P P ( i ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( P A R K i P I o V e t a S e t a S n o p e e T i m u B n u s a t S l i a i r t s e r r e T r e t a e p e R r e t a e p e R r e t a e p e R . 4 . 9 l l i a n m r e T a n m r e T s m n a r T ) 0 8 P P ( i r e t u o R t i l i i i e t a S i t e S t e S t e S l l e b a T o N 7 4 8 4 9 4 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 205
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 2 - r e t s e m e S Lainnya 5 1 2
Vietnam 6
Amerika Serikat 1
Inggris a d a p 7
Thailand 7
t a k g n a r e P Taiwan 7 9
Swedia 0 1 1
Singapura 0 1 8
l Meksiko a s A 1 1 1 1
Malaysia 3 1
a r a g e N Latvia 3 1 1
Korea 5 1
n a d Jepang
6 1 3
i r o g e a K Itali 9 1 1
Indonesia 3 2 8
t India
8 3 6
t u r u n e M 2 P S Jerman 2 4 1 1 4
Perancis 7 4 9
Filipina 3 1 6 6 2
) n a t u n a l ( Ceko 4 1 3 8
n a t i j 0 2 1 8 7 5 Tiongkok 1 5 b r e n e P
7 1 0 2 r e i f i l ) 0 8 P P ( r o o d n I ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( P P ( p m A n o i t u b i r t s D o e d V t a k g n a r e P s n e J h a m u J e r u t r e p A r o t a u d o M o e d V n u h a T N A L N A L r e t r e v n o c p U T A S V l ) T A S V ( r o t a u d o M T A S V ) 0 8 P P ( l i s s e e r i s s e e r i l / e n o h P o e d V a t o T l e c n e r e f n o C l l l l i a m S y r e V l . 4 . 9 e b a K V T l i r o o d t u O a n m r e T w w ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( i / / i f - i i f - i ) 0 8 l W W i i e b a T o N 9 5 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 206
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi 9.3. Laporan Hasil Uji (LHU) Perangkat Telekomunikasi Setelah SP2 dibayar oleh pemohon melalui Bank dengan mekanisme host to host sesuai dengan tarif yang berlaku, tahap selanjutnya adalah pengujian perangkat telekomunikasi. Hasil pengujian terhadap perangkat telekomunikasi yang dilakukan oleh BBPPT didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Uji (LHU). Dokumen LHU sebagai data hasil pengujian disampaikan ke Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Perangkat Telekomunikasi. Data LHU terhadap perangkat telekomunikasi yang dilakukan sejak semester-2 tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di BBPPT dapat dilihat dalam Tabel 9.5. Tabel 9.5. Laporan Hasil Uji (LHU) pada Semester-2 Tahun 2013 sampai 2017 r e b m e t p e S r e b m e v o N r e b m e s e D s u t s u g A r e b o t k O % Naik / (Turun) i l u Tahun J No Total 1 2013 392 184 316 280 320 333 1.825 2 2014 261 245 290 296 272 311 1.675 (8,22) 3 2015 237 271 268 155 352 340 1.623 (3,10) 4 2016 154 226 260 272 225 221 1.358 (16,33) 5 2017 228 208 286 266 314 223 1.525 12,30 Pada tabel 9.5, menunjukkan bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) pada semester-2 tahun 2017 mencapai puncaknya pada bulan November 2017 dengan 314 LHU, sedangkan yang terendah pada bulan Agustus 2017 dengan hanya 208 LHU. Secara keseluruhan, total LHU yang diterbitkan BBPPT pada semester-2 tahun 2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan semester-2 tahun 2016 sebesar 12,30%. Grafik perkembangan LHU pada semester-2 dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Gambar 9.1, sedangkan perbandingan LHU semester-2 pada tahun 2016 dan 2017 disajikan pada Gambar 9.2. 207
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 1,825 1,675 1,623 U H L h a m u J 1,525 l 1,358 2013 2014 2015 2016 2017 Tahun (Semester-2) Gambar 9.1. Perkembangan LHU pada Semester-2 dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 Gambar 9.2. Perbandingan LHU Semester-2 pada Tahun 2016 dan 2017 9.3.1. Hasil Pengujian Perangkat Telekomunikasi Menurut Asal Negara Data Laporan Hasil Uji (LHU) perangkat telekomunikasi berdasarkan negara asal alat dan perangkat yang dilakukan pada semester-2 tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 9.6. 208
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi 0 0 , 0 0 5 . 1 ) n u r u T ( ) 0 0 , 0 2 ( ) 2 3 , 6 2 ( ) 4 2 , 8 3 ( k a N % 0 0 , 0 5 1 0 0 , 0 2 1 0 0 , 0 5 2 ) 0 0 , 7 ( 0 5 , 7 8 0 0 , 5 7 0 0 , 0 8 9 6 , 0 2 7 4 , 3 7 5 7 , 3 9 1 8 , 6 4 i
/ t a k g n a r e P 2 - m e S 7 1 0 2 l 8 2 1 a t o T 5 1 7 1 5 1 4 1 2 2 2 4 5 4 5 3 1 2 5 8 3 9 9 6 3 9 4 7 2 - m e S 6 1 0 2 l a t o T 0 0 1 7 1 9 1 0 1 2 1 5 2 9 2 4 3 9 4 8 4 7 4 6 5 8 8 4 l a s A a r a g e N n a k r a s a d r e B 7 1 0 2 7 1 0 2 9 3 1 r e b m e s e D 1 1 2 1 9 1 3 2 1 2 7 3 2 3 2 5 3
6 1 0 2 9 2 1 2 1 2 1 3 1 7 1 3 1 1 1 7 3 7 8
7 1 0 2 0 4 2 r e b m e v o N 2 2 0 2 0 4 1 2 4 3 3 4 2 1 9
6 1 0 2 7 3 1 0 1 1 1 9 1 1 5 1 3 1 1 4 4 5 8 8
7 1 0 2 3 4 2 5 1 1 1 2 1 7 1 4 1 3 1 9 3 1 6 2 r e b o t k O 6 7
6 1 0 2 3 6 1 2 1 5 1 9 1 1 1 n a d 6 1 0 2 n u h a T 2 - r e t s e m e S a d a p U H L 4 3 2 3 1 1 4 4 2 5
7 1 0 2 r e b m e t p e S 1 6 2 3 1 8 2 7 1 3 1 0 3 7 1 7 3 1 4 4
6 1 0 2 7 3 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 4 2 7 2 6 2 7 9
7 1 0 2 1 1 3 0 5 9 1 4 3 5 2 9 2 s u 1 5 5 1 2 2 7 1
t s u g A 6 1 0 2 0 3 1 0 1 9 1 3 2 3 3 3 1 2 9 4 5 1 3
7 1 0 2 6 7 1 9 2 5 1 4 1 6 1 5 5 6 1 5
i l u J 6 1 0 2 0 1 5 1 0 9 1 2 3 5 3 3 1 3 8
a r u p a g n S a s e n o d n I a r a g e N k o k g n o T c a s y a a M d n a i a e r o K o k s k e M a k i r e m A m a n t e V i l i g n a p e J n a m r e J a n p n a w a T . 6 . 9 t a k i r e S b u p e R a v t a L i a d n I i a l i i i a h T l i l i i l i a t I i f o i i l F e b a T o N 5 1 6 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 209
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 t a k g n a r e P ) n u r u T ( k a N % ) 0 0 , 7 ( 1 1 , 5 7 1 8 , 6 4 9 3 , 4 5 3 3 , 3 3 i
/ 2 - m e S 8 7 3 . 2 7 1 0 2 l a t o T 9 6 3 9 8 8 6 1 l 7 a s A 2 - m e S a r a g e N 8 5 3 . 1 6 1 0 2 l a t o T 0 0 1 7 4 7 5 2 1 7 7 1 0 2 1 9 2 r e b m e s e D 0 1 4
n a k r a s a d r e B 6 1 0 2 1 2 2 8 4 1 3
7 1 0 2 8 0 4 r e b m e v o N 1 1 1
6 1 0 2 7 1 0 2 5 2 2 6 1
7 1 0 2 0 2 4 9 1 1 1 n a d r e b o t k O 4
6 1 0 2 2 7 2 6 1 6 1 0 2 4 2 1
7 1 0 2 r e b m e t p e S 1 6 4 3 3 3
n u h a T 6 1 0 2 0 6 2 5 1 2 4
2 - r e t s e m e S 7 1 0 2 4 0 5 s u 9 2 1
t s u g A 6 1 0 2 6 2 2 6 2 1 1
7 1 0 2 4 9 2 1 1 a d a p 6 5
i l ) n a t u n a l ( u J 6 1 0 2 4 5 1 6 1 2 1
U H L j a r a g e N s c n a r e P a y n n a L . 6 . 9 i a d e w S s i r g g n I i l a t o T o k e C i l e b a T o N 1 2 0 2 9 1 8 1 7 1 210
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi 9.3.2. Kategori Alat dan Perangkat Telekomunikasi Data tentang jumlah kategori perangkat telekomunikasi yang diuji pada semester-2 tahun 2017 dan berdasarkan asal negara perangkat disajikan pada Tabel 9.7. 211
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Lainnya 1 1 1 1 1 1 1
Swedia
India 1
Perancis
Singapura
Filipina 3
Ceko 2 1 1
Inggris 1
7 1 0 2 n u h a T 2 - r e
Meksiko 4
Thailand 9
Itali 4
Jerman 2
Korea 4 1 1
t s e m e S a d a p
Vietnam 7
Malaysia 7 1 1
Taiwan 7
Amerika Serikat 1 1 1 2 1 1 3 5
i s a k n u m o k e e T Jepang 5 1 1 2 5
i Latvia
Indonesia 0 6 1
l Tiongkok 3 1 3 2 2 7 1 9 2 6 1 8 4 t a k g n a r e P n a d 1 6 4
0 0 1 2 0 0 8 a n n e k n L 0 0 8 1 L T S e v a w o r c M ) 0 8 P P ( t a k g n a r e P i ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( 3 n a g n a p a L 2 n a g n a p a L 1 n a g n a p a L ) 0 8 P P ( / a n n e o d a R a n n e i ) g n k n u r T t t n A n A r a u d o M V T A C l l t l n A e c o m e F - S T B a t a A H T O O T E U L B i r o g e t a K ( l ( S T M U S T B t i i i A M D C S T B ( g D g o a n A l t t t t M S G S T B i / l a k g n a r e P a k g n a r e P a k g n a r e P i j i j i j a i r t s e r e T U a y a B U a y a B U a y a B / . 7 . 9 ( S T B ) z H M ) z H M ) z H M l i i i l e b a T o N 1 1 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Lainnya 6 6 1 2 3 2
Swedia
India
Perancis 1
Singapura 1
) n a u n a l (
Filipina 1
1 t
j Ceko
Inggris
7 1 0 2 n u h a T 2 - r e
Meksiko 1
Thailand 1
Itali 1
Jerman 1
Korea 6
t s e m e S a d a p
Vietnam 2 1 4
Malaysia 2
0 2
Taiwan 4
Amerika Serikat 0 1 1 7 1 1 1
i s a k n u m o k e e T Jepang 2 3 1
i Latvia
Indonesia 6 3 3
l Tiongkok 3 1 1 0 1 4 1 t a k g n a r e P n a d 1 8 5 7 5
c N A L i t r e e n g a m o r t P P ( l l ) 0 8 P P ( ) t o r t n o C y a w e B T S - P I ( s s e e r i a k g n a r e P ) 0 8 P P ( r e ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( l i f i l ) 0 8 P P ( p m A W r e c e E d e c u d n o C x o B p o T t i l t r e v n o C n w o D / l t a A r o e a S m e d o M i r o g e t a K C F H m e d o M i f - i y k a T e c n e r e f r e t n I ) 0 8 P P ( E T L t r e w o P h g H l t t W m e d o M a u d o m e D l a G a d e M B N L / A N L l e n o h P P t e ) 0 8 P P ( l i . 7 . 9 y d n a H m x a F t e S P i i ) 0 8 i l e b a T I I o N 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 2 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 213
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Lainnya 1 1
Swedia
India
Perancis
Singapura 1 1 ) n a u n a l (
Filipina t
j Ceko
Inggris
7 1 0 2 n u h a T 2 - r e
Meksiko 2
Thailand 1
Itali 5
Jerman
Korea 2
t s e m e S a d a p
Vietnam
Malaysia
Taiwan 6
Amerika Serikat 2
i s a k n u m o k e e T Jepang 4
i Latvia
Indonesia 1
l Tiongkok 0 1 8 5 t a k g n a r e P n a d 1 4 7 1 1 1
g o a n A n a r a S V T g o a n a n o l l m i t n a r a S o d a R t a k g n a r e P a c n u m m o C d e F i t i r a M o d a R k r o w e N i n a r a s V T ( r o t a u d o M ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( i h c h c e n L t t i i ) 0 8 P P ( t i i w S e c v r e s i t l u M i i i w S r e y a L t a A l i r o g e t a K l a c ) n o ) n o a c ) l a l l a r a c n a m e P r a c n a m e P r a c n a m e P i t i t t i t i i i t i t p O l p O g D u a t a g D u a t a a n m r e T a n m r e T M F , ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( i i i . 7 . 9 l ( X B A P i ( i r a e N i t l u M T N O T L O M A l e b a T o N 5 3 4 3 3 3 2 3 1 3 0 3 9 2 8 2 7 2 6 2 214
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Lainnya 0 1 3 9 9 3
Swedia 2
India 2
Perancis 2
Singapura 2 4 4 1 ) n a u n a l (
Filipina 5
j Ceko
Inggris 2
7 1 0 2 n u h a T 2 - r e
Meksiko 1
Thailand 3
Itali 1
Jerman 0 1
Korea 2
t s e m e S a d a p
Vietnam 1
2 7
Malaysia 1 1 9
Taiwan 2 2 3
Amerika Serikat 1
2 6
i s a k n u m o k e e T Jepang 5 4 3 1 2
i Latvia
Indonesia 0 1 0 1 2 4
l Tiongkok 4 3 6 2 9 3 7 3 8 8 t a k g n a r e P n a d 2 3 1 4
) D F R ) 0 8 P P ( A M D C W n o p e e T I g o a n A n o p e e T y a W o w T r e u e S n o p e e T / r e u e s S T M U n o p e e T t a k g n a r e P ) 0 8 P P ( l l l ( r e w o P w o L l l e c v e D n o e c n a i y c n e u q e r F ) 0 8 P P ( n o p e e T / M S G e b a m ) 0 8 P P ( l l i t a A ) 0 8 P P ( i r o g e t a K ) 0 8 P P ( S C D e v r u S r a d a R i t i r a M l l l l l ) 0 8 P P ( l t r o P o d a R i t t a k g n a r e P r e t a e p e R a c i f i t n e d ) W m 0 1 < ( t t t t t a w a s e P a w a s e P a w a s e P a w a s e P a w a s e P ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( . 7 . 9 r a d a R o d a R o d a R M S G i i i T M l I e b a T I o N 6 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1 4 0 4 9 3 8 3 7 3 6 3 215
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Lainnya 2 2
Swedia
India
Perancis
Singapura
) n a u n a l (
Filipina 1
j Ceko
Inggris 2
7 1 0 2 n u h a T 2 - r e
Meksiko 1
Itali
Jerman 1
Korea 1
t s e m e S a d a p
Vietnam
Malaysia 3
Taiwan 1
Amerika Serikat 5
i s a k n u m o k e e T Jepang 2
i Latvia
Indonesia 5 1 0 1 2
l Tiongkok 5 1 2 1 t a k g n a r e P n a d 1 1 1 4 2 2 2 3
) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( / o d a R y a W o w T g n k n u r T o d a R ) 0 8 P P ( i ) 0 8 P P ( S T M U t e n o h P P ) 0 8 P P ( / r i t a k g n a r e P a m a m ) 0 8 P P ( i ) 0 8 P P ( a m a o d a R e r u r o a u d o M i r e n e P x o B p o T i r e n e P x o B p o T l e b a K x o B p o T ) 0 8 P P ( t t r e p A ) T A S V ( l t i l I / ) 0 8 P P ( g n g a P t i l ) 0 8 P P ( i ) 0 8 P P ( P o V i ) 0 8 P P ( P A R K e t a A e i i r o g e t a K m u B n u s a t S I t t a S a S n o p e e T l l l l a m S y r e V a i r t s e r r e T l r e t a e p e R r e t a e p e R r e t a e p e R l e b a K V T l l i a n m r e T a n m r e T a n m r e T s m n a r T ) 0 8 P P ( i . 7 . 9 r e t u o R t i l i i i i i e t a S t e S t e S t e S l l e b a T o N 0 6 9 5 8 5 7 5 6 5 5 5 4 5 3 5 2 5 1 5 0 5 9 4 8 4 7 4 216
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Lainnya 8 8 8 3 1
Swedia
4 India
7 Perancis
7 Singapura 4 1 ) n a u n a l (
Filipina 5 1 3
1 t
j Ceko
5 1
Inggris 6 1 1 7 1 0 2 n u h a T 2 - r e
Meksiko 7 1 4
Thailand 1 2 5
Itali 2 2
Jerman 5 3 6
Korea 2 4 6
t s e m e S a d a p
Vietnam 5 4 2 1
Malaysia 9 6 9
Taiwan 5 8 0 3
Amerika Serikat 3 9 6 1 4
i s a k n u m o k e e T Jepang 3 9 5 2
i 8 2 1 Latvia 1 2 7 2
2 9 1 Indonesia
l 0 7 3 1 Tiongkok 9 4 3 7 3 t a k g n a r e P n a d . 4 1
r o o d u O N A L s s e e r i r e ) 0 8 P P ( r o o d n i f i l ) 0 8 P P ( t t a k g n a r e P p m A n o I o e d V N A L s s e e r i r e t r e v n o c p U T A S V r o i i t t u b i r t s D o e d V a u d o M T A S V t a A / i r o g e t a K e n o h P o e d V l e c n e r e f n o C l l l i w w ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( ) 0 8 P P ( . 7 . 9 / / i f - i i f - i W W i i l e b a T l a t o T o N 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6 217
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 9.4. Prosedur Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Jasa pelayanan lain yang diberikan oleh BBPPT adalah pelayanan telekomunikasi. Standar Operasional kalibrasi alat ukur perangkat Prosedur (SOP) kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi yang diterapkan oleh BBPPT secara garis besar dilandasi oleh 3 (tiga) tahapan proses, yaitu: 1) Proses kalibrasi alat ukur diawali dengan pengajuan permohonan kalibrasi alat ukur yang diajukan oleh pemohon (pemilik alat ukur) dengan melengkapi persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan oleh BBPPT; 2) Alat ukur yang akan di kalibrasi selanjutnya diperiksa kelengkapan persyaratan kalibrasinya. Setelah dinyatakan lengkap dari sisi administrasi dan teknis, BBPPT akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) sebagai dasar bagi pemohon kalibrasi untuk membayar biaya kalibrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan. Pembayaran dilakukan langsung ke Kas Negara melalui Bank dengan mekanisme Host to Host dan dicatat sebagai PNBP Ditjen SDPPI; 3) Proses penerbitan Sertifikat dan Laporan Hasil Kalibrasi (LHK) sebagai dokumen hasil kalibrasi terhadap alat ukur perangkat telekomunikasi yang dilakukan oleh BBPPT. Selanjutnya Sertifikat dan Laporan Hasil Kalibrasi (LHK) ini disampaikan ke pemohon (pemilik alat ukur). 218
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi 9.5. Jumlah Penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Setelah BBPPT menerima permohonan kalibrasi yang diajukan oleh pemohon (pemilik alat ukur), maka selanjutnya BBPPT akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) yang harus dibayar oleh pemohon atas biaya jasa kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi. Data SP2 untuk kalibrasi alat yang telah diterbitkan pada semester-2 tahun 2017 disajikan dalam Tabel 9.8 berikut ini. Tabel 9.8. Jumlah Penerbitan SP2 kalibrasi alat pada Semester-2 Tahun 2017 Jumlah Jumlah No Nama Alat / Perangkat No Nama Alat / Perangkat SP2 SP2 1 Attenuator 5 11 MXA Signal Analyzer 5 MXG Vector Signal 2 Communication Receiver 1 12 1 Generator Portable Monitoring 3 CXA Signal Analyzer 6 13 2 Receiver 4 EPM Series Power Meter 1 14 Portable TV Test Receiver 1 5 EXA Signal Analyzer 3 15 Signal Generator 1 FieldFox Microwave 6 1 16 Spectrum Analyzer 8 Analyzer Fieldfox Microwave 7 2 17 Spectrum Master 4 Spectrum Analyzer Handheld Spectrum 8 8 18 TV Analyzer 1 Analyzer 9 Microwave Counter 1 19 Universal Counter 1 Microwave Spectrum 10 2 20 MXA Signal Analyzer 5 Analyzer 11 Multi UE Tester 1 Total 55 219
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 9.6. Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Setelah pemohon melakukan pembayaran SP2 Kalibrasi maka BBPPT akan melakukan kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi. Tabel 9.9 menyajikan jumlah kegiatan pengujian kalibrasi yang dilakukan oleh BBPPT pada semester-2 tahun 2017. Tabel 9.9. Jumlah Kegiatan Kalibrasi Alat Ukur pada Semester-2 Tahun 2017 Nilai Pembayaran (Rp.) % Naik / (Turun) Jumlah SP2 % Naik / (Turun) No Bulan 2016 2017 2016 2017 1 Juli 7 2 71,43) 9.000.000 6.000.000 (33,33) 2 Agustus 4 3 (25,00) 12.000.000 9.000.000 (25,00) 3 September 6 14 133,33 9.000.000 37.000.000 311,11 4 Oktober 9 17 88,89 15.000.000 51.000.000 240,00 5 November 4 8 100,00 6.000.000 30.000.000 400,00 6 Desember 14 12 (14,29) 12.000.000 33.000.000 175,00 Total 44 56 27,27 63.000.000 166.000.000 163,49 9.7. Jumlah Penerbitan Sertifikat Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Setelah BBPPT melakukan kalibrasi yang diajukan oleh pemohon (pemilik alat ukur), maka selanjutnya BBPPT akan menerbitkan Sertifikat dan Laporan Hasil Kalibrasi. Data sertifikat kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi yang telah diterbitkan semester-2 tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam Tabel 9.10 berikut ini. 220
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.10. Laporan penerbitan sertifikat kalibrasi alat ukur pada Semester-2 Tahun 2016 dan 2017 Jumlah Sertifikat No Bulan 2016 2017 1 Juli 4 1 2 Agustus 6 2 3 September 6 8 4 Oktober 5 10 5 November 6 21 6 Desember 14 9 Total 41 51 9.8. Kemampuan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia terus meningkat. Untuk itu, BBPPT harus secara terus menerus mengembangkan kemampuannya baik infrastruktur maupun sumber daya manusia dalam melaksanakan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi. Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium yang lebih baik, BBPPT telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP- 112-IDN pada tahun 2002 dan LK-137-IDN pada tahun 2011. Kemampuan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi oleh BBPPT sudah sangat bagus karena didukung oleh alat dan perangkat pengujian dan kalibrasi yang lengkap, baik yang dilakukan dilapangan maupun di laboratorium pengujian. Alat dan perangkat telekomunikasi reguler yang dilakukan pengujian dikelompokkan berdasarkan; kelompok jaringan, kelompok akses, kelompok satelit, kelompok penyiaran, kelompok telekomunikasi khusus, kelompok pelanggan (CPE) - kabel, 221
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 dan kelompok pelanggan (CPE)-nirkabel. Setiap kelompok tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori dan alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengujiannya, Adapun tabel yang belum diisi disebabkan BBPPT belum mempunyai alat ukur untuk melakukan pengujiannya seperti yang terdapat pada Tabel 9.11. Tabel 9.11. Tabel Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Jaringan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur Sentral/Node 1. Sentral Wireless Local Loop (WLL)
2. Sentral Personal Handset System (PHS)
3. Sentral Digital Enhance Cordless Telephone
(DECT)
4. Sentral Narrow Band
5. Sentral Fixed Wireless Access (FWA)
6. Sentral Broadband Wireless Access (BWA)
Nomadic 7. Sentral Broadband Wireless Access (BWA)
Fixed 8. Sentral GSM
9. Sentral UMTS
10. Sentral CDMA
11. Sentral Power Line Telecommunication (PLT)
Internet Protocol/IP 1. Softswitch 3 2. Trunk Gateway 3 3. Signalling Gateway 3 4. Access Gateway 3 5. Media Gateway Controller 3 222
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.11. Tabel Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Jaringan (lanjutan) Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur 6. Switching Jaringan Radio Trunking
7. Switching Jaringan Paging
8. Switch Sistem Satelit (GMDSS,GMPCS)
9. Switch Intelligent Transport System (ITS)
10. Multiservice Switch 1 11. Multi Layer Switch 1 12. Router 1 13. Integrated Receiver Decoder IPTV 1 14. Encoder IPTV 1 15. Ethernet First Miles a. Multiplexer (Ethernet First Miles) 1 b. Encoder (Ethernet First Miles) 1 c. Decoder (Ethernet First Miles) 1 d. OLT (Optical Line Termination 3 e. ONT (Optical Network Termination) 3 Media Transmisi/Transport 1. SDH (NG-SDH) 1 2. PDH 1 3. WDM (DWDM, CWDM) 2 4. PABX (IP PBX, Wireless PBX) 3 5. Analog/Digital Radio Link Terestrial/ Microwave/
STL 6. Fiber Optik Link (OLT) 2 7. Transmisi Satelit
8. Light Communication (Free Space Optic)
9. Multiservice Transport Platform
Sumber Data : BBPPT 223
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 9.12. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Akses Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur Kabel 1. ISDN Basic Rate Access (BRA)
2. ISDN Primary Rate Access (PRA)
3. Power Line Telecommunication (PLT)
4. x
DSL (x
Digital Subscriber Line)
5. FTT-x (x : building, curb, home)
6. IP (VoIP, Metro Ethernet, MSAN)
Nirkabel Teresterial 1. BTS GSM a. BTS GSM (1800 MHz) 21 b. BTS GSM (900 MHz) 21 2. BTS UMTS a. BTS UMTS (2100 MHz) 21 b. BTS UMTS (900 MHz) 21 3. BTS CDMA a. BTS CDMA (1900 MHz) 21 b. BTS CDMA (800 MHz) 21 c. BTS CDMA (850 MHz) 21 4. BS Broadband Wireless Access 21 5. BTS Narrow Band 21 a. BTS Narrow Band (1800 MHz) 21 b. BTS Narrow Band (2100 MHz) 21 c. BTS Narrow Band (2300 MHz) 21 d. BTS Narrow Band (850 MHz) 21 224
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.12. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Akses (lanjutan) Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur e. BTS Narrow Band (900 MHz) 21 f. BTS Narrow Band 21 6. BTS-Femtocell a. BTS-Femtocell (1800 MHz) 21 b. BTS-Femtocell (2100 MHz) 21 c. BTS-Femtocell (2300 MHz) 21 d. BTS-Femtocell (850 MHz) 21 e. BTS-Femtocell (900 MHz) 21 f. BTS-Femtocell 21 7. BSC GSM 3 8. BSC UMTS 3 9. BSC CDMA 3 10. RNC GSM 3 11. RNC UMTS 3 12. Repeater GSM 27 13. Repeater UMTS 27 14. Repeater CDMA 27 15. Transmitter Antenna (Inner Transmitter) 27 Sumber Data : BBPPT 225
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 9.13. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Satelit Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur VSAT 1. VSAT Modulator 21 2. VSAT upconverter 27 3. High Power Amplifier 27 4. Down Converter 27 5. Demodulator 21 6. LNA/LNB 27 7. Encoder (VSAT) 21 8. Decoder (VSAT) 21 Stasiun Bumi 21 Transponder 21 Sumber Data : BBPPT Tabel 9.14. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Penyiaran Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur TV Siaran Analog atau Digital 1. Pemancar TV Siaran Analog atau Digital 23 2. Encoder (TV Siaran Analog atau Digital) 23 3. Modulator (TV Siaran Analog atau Digital) 23 4. CATV Modular 23 5. Analog to Digital Converter (TV Siaran Analog
atau Digital) 6. Audio Distribution Amplifier (TV Siaran Analog
atau Digital)
7. Video Distribution Amplifier
8. Multiplexer (TV Siaran Analog atau Digital) 30 226
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.14. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Penyiaran (lanjutan) Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur Radio Siaran 1. Pemancar Radio Siaran AM, FM 21 2. Encoder (Radio Siaran)
3. Modulator (Radio Siaran)
4. Analog to Digital Converter (Radio Siaran)
5. Audio Distribution Amplifier (Radio Siaran)
Antenna Pemancar Siaran TV Kabel 1. HFC Amplifier
2. TV Kabel Modulator
3. TV Kabel Multiplexer
Sumber Data : BBPPT Tabel 9.15. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Telekomunikasi Khusus Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur Pemancar Radio Khusus 1. Pemancar Radio Beacons 21 2. Pemancar Radio Maritim 21 3. Pemancar Radio Penerbangan 21 4. Pemancar Radio Navigasi 21 Repeater 1. Repeater Radio Amatir/KRAP 21 2. Repeater Two Way Radio 21 Radar 1. Radar Maritim 21 227
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 9.15. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Telekomunikasi Khusus (lanjutan) Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur 2. Radar Penerbangan 21 3. Radar Surveilance 21 4. Radar Cuaca 21 Sumber Data : BBPPT Tabel 9.16. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Pelanggan (CPE) - Kabel Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur Terminal 1. Pesawat Telepon Analog 2 2. Pesawat Telepon Umum (Koin, Kartu) 2 3. Pesawat Key Telephone System (KTS) 2 4. Pesawat PBX 2 5. Terminal VoIP / IP Phone 3 6. Video Phone / Video Conference 3 7. Faximile 2 8. Teleprinter 2 9. Optical Network Terminal (ONT) 2 10. Optical Node Unit (ONU) 2 11. Pencatat Data Pembicara Telepon (PDPT) 2 12. Point of Sales Terminal 2 13. IP Set Top Box (IP-STB) 2 14. Ethernet First Miles Set Top Box (EFM-STB) 2 15. Terminal EDC Cable Based 2 Modem 1. Modem Stand Alone 2 228
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.16. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Pelanggan (CPE) - Kabel (lanjutan) Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur 2. Modem ISDN 3. Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GHDSL) 1 4. Modem Broadband Power Line (BPL) 5. Modem HFC 21 6. Modem Manageable Home Gateway
Sumber Data : BBPPT Tabel 9.17. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang Dilakukan Pengujian pada Kelompok Pelanggan (CPE) - Nirkabel Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur Telekomunikasi Publik 1. Terminal 5 a. Pesawat Telepon Seluler GSM 5 b. Pesawat Telepon Seluler DCS 5 c. Pesawat Telepon CDMA (450 MHz) 5 Pesawat Telepon CDMA (850 MHz) 5 Pesawat Telepon CDMA (1900 MHz) 5 d. Pesawat Telepon WCDMA (900 MHz) 5 Pesawat Telepon WCDMA (2100 MHz) 5 e. Pesawat Telepon UMTS/IMT (900 MHz) 5 Pesawat Telepon UMTS/IMT (2100 MHz) 5 f. Wimax Per Pita Frekuensi 5 g. BWA Per Pita Frekuensi 5 h. LTE (1800 MHz) 5 LTE (2100 MHz) 5 LTE (2300 MHz) 5 229
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 9.17. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang dilakukan pengujian pada Kelompok Pelanggan (CPE) - Nirkabel (lanjutan) Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur LTE (850 MHz) 5 LTE (900 MHz) 5 i. Pesawat Telepon Tanpa Kabel Untuk Umum 5 (TTKU) j. Pesawat Telepon Umum Wireless Radio 5 (Koin/Kartu) k. Terminal GMPCS, GMDSS 21 l. Terminal Radio Trunking / Paging 21 m. Pesawat Telepon DECT 24 n. Pesawat Cordless Telepon 24 o. Telepon Satelit
p. Terminal EDC Wireless
q. Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (2.4 MHz) 22 Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (5.8 MHz) 22 r. Wi-Fi/Wireless LAN Outdoor (2.4 MHz) 22 Wi-Fi/Wireless LAN Outdoor (5.8 MHz) 22 s. Set Top Box Penerima Satelit 1 t. Set Top Box Penerima Terrestrial 1 u. Set Top Box Kabel 1 2. Modem a. Modem Satelit 21 b. Modem Seluler per pita frekuensi
c. Wi-Fi /Wireless LAN per pita frekuensi 22 d. SS BWA
e. Inner Transmitter
f. Modem LTE 5
230
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.17. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Reguler yang dilakukan pengujian pada Kelompok Pelanggan (CPE)-Nirkabel (lanjutan) Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jumlah Jenis Alat Ukur g. Modem Wimax-D
h. Modem Wimax
E
Telekomunikasi Khusus 1. Terminal/Handset a. Radio Portable/Two Way Radio 21 b. Radio Amatir 21 c. Komunikasi Radio Antar Penduduk 21 d. Dekoder
e. Very Small Aperture Terminal (VSAT) 21 f. Radio Paging 21 g. Handy Talky 21 h. Telemetry/Radio Data 21 i. Wireless IP Phone
2. Short Range Device a. Walkie Talkie 21 b. Bluetooth 23 c. Radio Frequency Identification Device (RFID) 21 d. Perangkat Low Power (<10mW) 21 e. Near Field Communication 21 Electromagnetic Compatibility 1. Conducted Electromagnet Interference 2 2. Radiated Electromagnetic Interference 2 3. Conducted Electromagnetic Susceptibility
4. Radiated Electromagnetic Susceptibility
Sumber Data : BBPPT 231
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Ketepatan pengukuran alat dan perangkat telekomunikasi sangat penting. Untuk itulah BBPPT memiliki alat kalibrasi alat ukur yang diberikan pada Tabel 9.18. Tabel 9.18. Alat Kalibrasi untuk Alat Ukur No Alat Kalibrasi Jumlah Jenis Alat Kalibrasi 1 Power Meter 3 2 Power Sensor
3 Frequency Counter < 2 GHz 2 4 Frequency Counter 2 - 10 GHz 2 5 Frequency Counter > 10 GHz 2 6 Modulation Analyzer 2 7 Multimeter Analog 1 8 Multimeter Digital 1 9 Spectrum Analyzer 2 10 Network Analyzer
11 EMC Analyzer 2 12 Oscilloscope 1 13 Signal Generator 2 14 Attenuator 2 Sumber Data : BBPPT BBPPT memiliki beberapa laboratorium yang dilengkapi dengan alat ukur untuk menunjang kegiatan pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi. Laboratorium yang dimiliki adalah Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Radio 1, Laboratorium Radio 2, Laboratorium Seluler, Laboratorium Non Radio, Laboratorium Electromagnetic Compatibility (EMC). Alat-alat ukur yang dimiliki oleh masing-masing laboratorium tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.19. 232
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.19. Alat Ukur Laboratorium Kalibrasi Merk/Type, Nomor Seri Rentang Ukur No Nama Alat Ukur Agilent/ E4440A PSA Series Spectrum Analyzer & Measuring Receiver 3 Hz -26,5 GHz 1 SN : MY46187282 Agilent, N1911A 2 P-Series Power Meter 50 MHz-40 GHz SN : MY45101267 Agilent/N5532A 100 kHz-50 GHz 3 Sensor Module SN : MY46430167 Agilent, E8257D 250 kHz-40 GHz 4 PSG Analog Signal Generator SN : MY49280229 Agilent/3458A 5 8 1/2 Digit Multimeter 8 - ppm SN : MY45049807 PRECISION MULTI PRODUCT CALIBRATOR Transmille/3041A, SN: L1195E12 6 1 Hz - 10 MHz RUBIDIUM FREQUENCY STANDARD Spectracom/ GPS- 12R, SN : 240883 7 1,5-10 MHz HP/8447D, SN : 2944A08523 100 kHz-1,3 GHz 8 OPT 010 AMPLIFIER Agilent, N9344C, SN : CN06049091 9 Handheld Spectrum Analyzer 1 MHz - 20 GHz HP/8449B, SN: 3008A00808 10 PREAMPLIFIER 1-26,6 GHz ARBITARY WAVEFORM GENERATOR HP/33120A, SN : US36020803 11 15 MHz HP/8657A, SN : 3430U02631 12 SIGNAL GENERATOR 0,1-1040 MHz ADVANTEST,R3371A 100Hz-26,5 GHz 13 SPECTRUM ANALYZER SN : 85060066 233
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 9.19. Alat Ukur Laboratorium Kalibrasi (lanjutan) Merk/Type, Nomor Seri Rentang Ukur No Nama Alat Ukur AGILENT/N9340B 100 kHz-3,0 GHz HANDHELD SPECTRUM ANALYZER 14 SN : CN03497701 HP/53132A, SN : 3546A02256 15 UNIVERSAL COUNTER 225 MHz HP/6643A, SN : US36400289 16 SISTEM DC POWER SUPPLY 0-6 A Agilent /E7495A, SN : US38381136 10 MHz-2,5 GHz 17 Base Station Test Set Advantest, R5373,SN : 86300009 100 MHz - 27 GHz 18 MICROWAVE COUNTER HP/54610 B, SN : US 36180147 19 OSCILLOSCOPE ≤ 500 MHz HP/53132A 20 UNIVERSAL COUNTER 225 MHz SN : 3546A02282 HP/11683A, SN : 3303U00401 21 Range Calibrator 48 Hz - 440 Hz HP/8903B, SN : 351441A16070 20 KHz - 1000 KHz 22 AUDIO ANALYZER Sumber Data : BBPPT 234
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.20. Alat Ukur Laboratorium Radio 1 Merk/Type, Nomor Seri No Nama Alat Ukur Rentang Ukur Agilent Technologi/ N9360A 1 MULTI SYSTEM UE TESTER SN: JP46130496 Agilent,N9010A 2 EXA SIGNAL ANALYZER 10 Hz-26,5 GHz SN : MY52221281 Keysight/N9010A, SN : MY54510140 3 EXA SIGNAL ANALYZER 10 Hz-26,5 GHz PSG VECTOR SIGNAL GENERATOR KEYSIGHT,E8267D, SN : MY53400183 250 kHz-31,8 GHz 4 Agilent/N9030A, SN : MY53120198 5 PXA Signal Analyzer 3 Hz - 50 GHz Advantest/R3767CG , SN : 130601218 300 KHz - 8 GHz 6 Network Analyzer Keysight/N9000A, SN : MY54231222 7 CXA Signal Analyzer 9 KHz-13,6 GHz KEYSIGHT/N9000A, SN : MY54231230 8 CXA Signal Analyzer 9 KHz-13,6 GHz KEYSIGHT/N9000A, SN : MY54231149 9 CXA Signal Analyzer 9 KHz-13,6 GHz KEYSIGHT/N9000A, SN : MY54231233 10 CXA Signal Analyzer 9 KHz-13,6 GHz Agilent/N5182A 11 MXG Vector Signal Generator 100 kHz-6 GHz SN : MY49060439 Sumber Data : BBPPT 235
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 9.21. Tabel Alat Ukur Laboratorium Radio 2 Merk/Type, Nomor Seri No Nama Alat Ukur Rentang Ukur Keysight,N9020A 1 MXA SIGNAL ANALYZER 20 Hz-13,6 GHz SN : MY50200827 KEYSIGHT/N9020A, SN : MY54500726 2 MXA SIGNAL ANALYZER 10 Hz-26,5 GHz SN : MY55320145 3 MXA SIGNAL ANALYZER 10 Hz-26,5 GHz KEYSIGHT/N9020A, SN : MY55320147 4 MXA SIGNAL ANALYZER 10 Hz-26,5 GHz HP/6654A, SN : 3602A-01724 5 System DC Power Supply 0 - 60 A / 0 - 9 A Sumber Data : BBPPT Tabel 9.22. Alat Ukur Laboratorium Seluler Merk/Type, Nomor Seri No Nama Alat Ukur Rentang Ukur KEYSIGHT,E7515A 1 UXM WERELESS TEST SET 300 MHz-6 GHz SN : TH54270400 KEYSIGHT,E7515A 2 UXM WERELESS TEST SET 300 MHz-6 GHz SN : MY55200218 KEYSIGHT,E7515A 3 UXM WERELESS TEST SET 300 MHz-6 GHz SN : MY55200221 Agilent/8960 WIRELESS COMMUNICATION TEST SET 292-2700 MHz 4 SN : GB43345225 Agilent/8960 WIRELESS COMMUNICATION TEST SET 292-2700 MHz 5 SN : MY52102181 KEYSIGHT/ E6640A 6 EXM Wireless Test Set 380 MHz-6 GHz SN : MY54041407 236
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.22. Alat Ukur Laboratorium Seluler (lanjutan) Merk/Type, Nomor Seri No Nama Alat Ukur Rentang Ukur TESCOM,TC-3000C 2.4000 GHz- 2.5000GHZ 7 Bluetooth Tester SN: 3000C000232 Keysight/N9000A, SN : MY55360181 9 KHz-13,6 GHz 8 CXA Signal Analyzer Tescom/TC-3000C, SN : 3000C000633 2,4 GHz-2,5 GHz 9 Bluetooth Tester KEYSIGHT/N9000A, SN : MY54231148 9 KHz-13,6 GHz 10 CXA Signal Analyzer Keysight/N9000A, SN : MY54231147 9 KHz-13,6 GHz 11 CXA Signal Analyzer Sumber Data : BBPPT Tabel 9.23. Alat Ukur Laboratorium Non Radio Merk/Type, Nomor Seri No Nama Alat Ukur Rentang Ukur Digital Lightwave, Nic-A14NL88V3, SN : 20410148938 NETWORK INFORMATION COMPUTER 1 EXFO/FPM-600 2 POWER METER 840-1625 nm SN : 704843 OPTICAL SPECTRUM ANALYZER EXFO /FTB-500, SN: 779045 3 SUNLILAB / 170A, SN : A1930924P 4 TELEPHONE ANALYZER 100 Hz-10 kHz ADVENT INSTRUMENTS/AI- 7280, SN : 120010 Central Office Line Simulator (COLS) 100-10000 Hz 5 237
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 9.23. Alat Ukur Laboratorium Non Radio (lanjutan) Merk/Type, Nomor Seri No Nama Alat Ukur Rentang Ukur KingFisher/KI 7012B, SN : 18905 1310/1490/1550/ 1625 nm 6 Variable Optical Attenuator KingFisher/KI 7020B SN : 18906 7 Variable Optical Attenuator 850/1300 nm KingFisher/KI 9600- InGaAs, SN : 18685 8 Optical Power Meter 1550 nm EXFO/FVA-600, SN : 788177 9 Variable Optical Attenuator Conformance Telecom Analyzer Hermon/TCA 8200, SN : 8800 10 Keysight/N9020A, SN : MY55320217 11 MXA Signal Analyzer 10 Hz-26,5 GHz IXIA/XM2-P0751314, SN : 941-0023-03 12 Network Performance Test Agilent / N5541A, SN : MY49224203 13 N2X GN Nettest / LITE 3000E, SN : 831553010 14 Spectrum Analyzer Sumber Data : BBPPT 238
Bab 9 Bidang Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi Tabel 9.24. Alat Ukur Laboratorium Electromagnetic Compatibility Merk/Type, Nomor Seri No Nama Alat Ukur Rentang Ukur Imun RF Konduksi & Radiasi/Conducted & Radiated RF Immunity Test Agilent/E9301A, SN : MY41497150 1 E Series AVG Power Sensor Agilent/E9301A, SN : MY41497085 2 E Series AVG Power Sensor Line Impedance Stabilization Network (LISN) EMCO/3810/2 , SN : 9909-4005 3 HP 8657A 4 SIGNAL GENERATOR 0,1-1040 MHz SN : 3430U02632 Anritsu/MS2663C 5 SPECTRUM ANALYZER 9kHz-8,1 GHz SN : 6200101543 ROHDE & SCHWARZ,ESHS10 9 kHz-30 MHz 6 EMI TEST RECEIVER SN : DE-14465 Narda / 9010F SN : 030WW50908 7 PMM EMI RECEIVER Narda / PMML3-32, SN : 220WT50823 8 Artificial Mains Network EMISI RADIASI/RADIATED EMISSION ROHDE & SCHWARZ,ESCI 9 kHz-3GHz 1 EMI TEST RECEIVER SN : 100215 ETS LINDGREN,54051/ C23320 2 GTEM CHAMBER SN : 52550 239
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 9.24. Alat ukur Laboratorium Electromagnetic Compatibility (lanjutan) Merk/Type, Nomor Seri No Nama Alat Ukur Rentang Ukur Imun RF Konduksi & Radiasi/Conducted & Radiated RF Immunity Test Rohde & Schwarz/ SML 03, SN : 102774 1 Signal Generator 9 kHz-3,3 GHz TDK RF SOLUTIONS,SI- 300-2, 2 SYSTEM INTERFACE 10 kHz-40 GHz AGILENT/E4419B, SN : MY45101021 3 EPM SERIES POWER METER 1-50 MHz 4 RF Power Amplifier Ophir/5141 0,7-3,0 GHz 5 RF Power Amplifier Ophir/5124 20-1000 MHz 6 RF Power Amplifier Ophir/5048 15-230 MHz 7 Controller Computer Sumber Data : BBPPT 240
BAB 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Perkembangan era digital saat ini menjadikan kebutuhan akan layanan pos dan informatika dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang primer. Akses terhadap informasi di berbagai lini berimplikasi kepada tingginya permintaan layanan sektor jasa pos dan informatika. Pemanfataan layanan jasa pos dan informatika tentunya akan memberikan kontribusi bagi sektor-sektor lainnya yang menjadi suatu mekanisme hulu-hilir dalam perkembangannya. Kontribusi dari sektor jasa pos dan informatika bagi negara tergambarkan salah satunya melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bab ini fokus membahas pada kontribusi Ditjen SDPPI terhadap pendapatan negara yang bersumber dari penyediaan jasa sumber daya frekuensi dan industri perangkat pos dan informatika. Pada bagian akhir bab ini pembahasan akan difokuskan pada neraca perdagangan (ekspor dan impor) alat dan perangkat telekomunikasi berbasis pemanfaatan sumber daya frekuensi dan industri perangkat pos beserta industri ikutan lainnya. 10.1. Peran Sektor Informasi dan Komunikasi dalam Pendapatan Nasional PDB merupakan salah satu indikator perkembangan ekonomi dari suatu negara. PDB dihasilkan dari perhitungan secara moneter terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor. Indonesia
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 menggunakan 17 klasifikasi sektor yang salah satunya adalah sektor informasi dan komunikasi. Sektor informasi dan komunikasi dihasilkan dari kontribusi nilai output jasa informasi dan komunikasi. Perhitungan PDB Indonesia tahun 2017 ditampilkan Tabel 10.1.Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB Indonesia selama lima tahun terakhir (2013-2017) tercatat memiliki tren yang positif. Sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tercatat mengalami penurunan. Fenomena ini mengindikasikan sektor berbasis non sumber daya alam memiliki potensi untuk dapat dikembangkan saat ini. Peningkatan kontribusi sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2017 mencapai 4% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan salah satunya karena kecenderungan peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam kehidupan masyarakat di era modern saat ini. Persentase peningkatan kontribusi sektor teknologi dan informasi masih relatif lebih tinggi jika dibandingan dengan sektor- sektro lain yang dihitung dalam PDB Indonesia. Hanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyamai tingkat pertumbuhan kontribusi sektor informasi dan komunikasi. Kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDB tahun 2013 hingga kuartal 3 tahun 2017 menurut harga konstan ditampilkan dalam Tabel 10.1 Tabel 10.1. Kontribusi Setiap Lapangan Usaha terhadap PDB Tahun 2013-Kuartal 3 2017 (Atas Dasar Harga Konstan 2010,%) Tahun No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017(Q3) Pertanian, Kehutanan & Perikanan 1 13,28 13,18 13,04 12,82 13,31 Pertambangan & Penggalian 2 9,70 9,28 8,54 8,22 7,91 3 Industri Pengolahan 21,72 21,65 21,54 21,39 21,24 Pengadaan Listrik dan Gas 4 1,09 1,10 1,06 1,06 1,02 242
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tabel 10.1. Kontribusi Setiap Lapangan Usaha terhadap PDB Tahun 2013-Kuartal 3 2017 (Atas Dasar Harga Konstan 2010,%) (lanjutan) Tahun No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017(Q3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 5 6 Konstruksi 9,47 9,65 9,79 9,81 9,80 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor 7 13,72 13,75 13,45 13,31 13,27 Transportasi dan Pergudangan 8 3,73 3,82 3,88 3,98 4,07 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9 2,99 3,01 2,99 2,99 2,98 Informasi dan Komunikasi 10 4,28 4,49 4,70 4,87 5,05 Jasa Keuangan dan Asuransi 11 3,75 3,73 3,87 4,01 4,05 12 Real Estate 2,99 2,99 2,97 2,95 2,92 13 Jasa Perusahaan 1,54 1,61 1,65 1,69 1,73 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,55 3,46 3,45 3,39 3,19 14 15 Jasa Pendidikan 3,07 3,08 3,15 3,12 2,97 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya 16 1,04 1,07 1,09 1,08 1,09 243
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 10.1. Kontribusi Setiap Lapangan Usaha terhadap PDB Tahun 2013-Kuartal 3 2017 (Atas Dasar Harga Konstan 2010,%) (lanjutan) Tahun No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017(Q3) 17 Jasa Lainnya 1,51 1,57 1,61 1,66 1,70 Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar B 97,51 97,51 96,86 96,43 96,37 Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk C 2,49 2,49 3,14 3,57 3,63 Produk Domestik Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 Tabel 10.2. dan Gambar 10.1 menyajikan laju pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi untuk selang waktu Tahun 2013-2017. Laju pertumbuhan PDB pada selang tahun 2012-2013 dan 2013-2014 mencapai angka "2 digit", yaitu 10,39% dan 10,12%. Laju pertumbuhan PDB tersebut mengalami sedikit penurunan pada periode waktu 2014- 2017, namun demikian secara keseluruhan masih mendekati 10%. Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi yang nyata dari Sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDB. Tabel 10.2. Laju Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Miliar Rupiah) 2013 2014 2015 2016 2017 PDB Sektor Informasi dan Komunikasi 349.150,10 384.475,60 421.769,80 459.208,10 504.278,90 Laju pertumbuhan (%) 10,39%*) 10,12% 9,70% 8,88% 9,81% ) Laju pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) 244
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Gambar 10.1. Laju Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Triliun Rupiah) 10.2. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Penerimaan Negara Pendapatan dalam negeri dapat dikelompokkan menjadi dua sumber yaitu pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah. Dalam pendapatan dalam negeri terdiri atas pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup semua penerimaan pemerintah yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Berdasarkan data pada Tabel 10.2 terlihat bahwa PNBP merupakan penyumbang terbesar kedua dalam APBN setelah pendapatan perpajakan. Pada tahun 2017Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp308,4 triliun dengan kontribusi sekitar 18,63% (Gambar 10.1). Kontribusi penerimaan negara tahun 2017, secara rinci ditampilkan dalam tabel 10.3 dan gambar 10.2. 245
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 10.3. Penerimaan Negara Berdasarkan APBN Tahun 2017 (Triliun Rupiah) 2017 Uraian Nilai Persentase A. Pendapatan Dalam Negeri 1.648,1 99,53 1. Pendapatan Perpajakan 1.339,8 80,92 2. Pendapatan Negara Bukan Pajak 308,4 18,63 B. Pendapatan Hibah 7,6 0,46 Total Pendapatan Negara 1.655,8 100,00 Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 Gambar 10.2. Komposisi Penerimaan Negara berdasarkan APBN Tahun 2017 Struktur penyusun PNBP dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu penerimaan (1) penerimaan sumber daya alam, (2) pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (3) PNBP Lainnya, dan (4) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari PNBP Lainnya. Penerimaan sumber daya alam yaitu pendapatan sumber daya alam 246
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDA) migas dan non-migas. Dalam pendapatan bagian laba BUMN merupakan pendapatan berupa imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (return on equity) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (pay-out ratio). PNBP lainnya meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kontribusi Kementerian Komunikasi dan Informatika tercatat dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak di bagian PNBP lainnya. Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan data pada Tabel 10.4 terlihat bahwa pada tahun 2017 kontribusi PNBP Lainnya menempati urutan kedua setelah PNBP Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam dengan kontribusi sebesar 35%. Tabel 10.4. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan APBN Tahun 2017 (Triliun Rupiah) Uraian Jumlah Persentase A. Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam 110,99 36 % 1. Pendapatan Minyak dan Gas Bumi 82,39 27% 2. Pendapatan Non-Minyak dan Gas Bumi 28,60 9% B. Pendapatan Bagian Laba BUMN 43,90 14% C. PNBP Lainnya 108,76 35% D. Pendapatan BLU 44,71 14% Total Pendapatan Negara Bukan Pajak 308,36 100,00% Sumber: Kementerian Keuangan, 2018 Di Indonesia terdapat tujuh kementerian dan lembaga besar yang menjadi penyumbang utama PNBP lainnya yaitu (1) Kementerian Komunikasi dan Informatika, (2) Kementerian Perhubungan, (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (4) Kementerian Pertahanan, (5) Kementerian Hukum dan HAM, (6) Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan (7) Kementerian 247
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Di antara tujuh lembaga tersebut, Informatika memberikan kontribusi Kementerian Komunikasi dan yang paling besar pada PNBP lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyumbang sebesar 21 Triliun Rupiah atau setara dengan 19% dari penyumbang PNBP Lainnya. Salah satu kontributor dalam PNBP lainnya di Kemkominfo Layanan Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDDPI) merupakan. Pencapaian target SDPPI pada tahun 2017 berhasil melebihi dari target yang ditetapkan. Tingkat pencapaian target mencapai 128,65%. BHP Frekuensi menjadi jenis PNBP yang terbesar dari Ditjen SDPPI untuk Tahun 2017 dengan realisasi 16 triliun. Jenis layanan REOR dan SKOR memberikan presentase pencapaian target terbesar dengan jumlah 203,42%. Penjelasan lebih rinci mengenai Realisasi dan target PNBP Ditjen SDPPI selama semester-2 tahun 2017 disajikan dalam Tabel 10.5. Tabel 10.5. Target dan Realisasi PNBP SDPPI Semester-2 Tahun 2017 Pencapaian Target Jenis PNBP Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) (%) A. IAR dan KRAP 1.700.000.000 3.165.680.021 186,22% B. BHP Frekuensi 2.951.884.508.238 6.559.804.469.793 127,86% C. REOR dan SKOR 200.000.000 406.830.000 203,42% D. Sertifikasi/Standardisasi 74.000.000.000 191.909.921.110 259,34% E. PNBP SDPPI lainnya
0,00%
E.1. Sewa rumah dinas
771.667.102 0,00%
E.2. Sewa GMDSS
0,00%
E.3. Lain
3.857.487.689,00 0,00%
Total 13.027.784.508.238 16.759.916.055.715 128,65%
248
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 10.3. Peran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam Penerimaan Negara Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika merupakan direktorat yang memiliki fungsi pengaturan, pembinaan, fungsi dan pelayanan publik. Berbagai fungsi yang diemban oleh Ditjen SDPPI memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara bukan pajak. Layanan-layanan yang diberikan oleh Ditjen SDPPI sehingga dapat berkontribusi dalam PNBP berupa (1) BHP Frekuensi; (2) penerbitan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi; (3) REOR dan SKOR; (4) IAR dan IKRAR; dan (5) PNBP sumber lain-lain.Berdasarkan pengelompokkan tersebut, tercatat penerimaan dari layanan BHP frekuensi memberikan kontribusi yang paling besar bagi PNBP Ditjen-SDPPI. Peningkatan tertinggi kontribusi PNBP dari Ditjen-SDPPI jika dibandingkan tahun 2016 adalah dari layanan standarisasi yang mengalami peningkatan sebesar 38%. Layanan REOR dan SKOR serta IAR dan IKRAP cenderung mengalami penurunan realisasi PNBP jika dibandingkan tahun 2016 walaupun angkanya kurang dari 10% persen. Hasil realisasi PNBP bidang SDPPI tahun 2013 hingga 2017 lebih rinci di tampilkan dalam tabel berikut. 249
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Tabel 10.6. Realisasi PNBP Bidang SDPPI Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (dalam Ribuan Rupiah) REOR dan SKOR IAR dan IKRAP No Tahun Standardisasi BHP Frekuensi Lain-Lain Total PNBP 1 2013 79.604.754 10.857.000.459 55.275 1.452.164 1.937.299 10.940.049.951 2 2014 76.593.878 12.717.627.331 75.700 1.437.905 2.348.156 12.798.082.970 3 2015 91.320.077 13.557.934.045 107.890 1.843.453 2.362.696 13.653.568.161 4 2016 139.085.785 13.699.394.770 458.812 3.320.333 3.812.234 13.846.071.933 5 2017 191.909.921 16.559.804.470 406.830 3.165.680 3.857.488 16.759.144.389 10.3.1. PNBP Bidang BHP Spektrum Frekuensi Radio Biaya Hak Pengguna (BHP) pita spektrum frekuensi radio merupakan biaya yang harus dibayar dimuka setiap tahun oleh pengguna spektrum frekuensi radio (radio dinas penyiaran, penerbangan, maritim, dan satelit) ke kas negara. Penerimaan dari pembayaran biaya tersebut akan menjadi pendapatan negara bukan pajak. Pengelompokan PNBP yang berasal dari BHP dibagi menjadi dua yaitu, yaitu PNBP berdasarkan BHP Izin Stasiun Radio (BHP ISR)dan PNBP berdasarkan BHP Pita. Tingkat pencapaian target untuk BHP Frekuensi selalu dapat dicapai, walaupun pertumbuhan capaiannya berfluktuasi. Lonjakan tingkat pertumbuhan capaian dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 21 % disebabkan ada lelang frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz dengan nilai mencapai 432 miliar untuk frekuensi 2,1 dan 1 triliun untuk 2,3 GHz. Tren perkembangan realisasi pencapaian target PNBP dari bidang BHP Frekuensi sejak Tahun 2013- Semester 2 tahun 2017 disajikan pada Tabel 10.7 250
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tabel 10.7. Perkembangan PNBP dari BHP Frekuensi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) No Tahun Target Realisasi Tingkat Pencapaian 1 2013 9.244.578.562 10.857.000.459 117,44% 2 2014 9.880.534.000 12.717.627.331 128,71% 3 2015 11.389.923.356 13.557.934.045 119,03% 4 2016 12.970.390.955 13.699.394.770 105,62% 5 2017 12.951.884.508 16.559.804.470 127,86% Gambar 10.3. Tren Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan BHP Frekuensi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) 10.3.2. PNBP Bidang Standarisasi Penerimaan PNBP bidang standardisasi bersumber dua layanan yaitu jasa pengujian perangkat serta penerbitan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.Layanan pengujian alat dan perangkat telekomuniasi yang diberikan oleh Ditjen SDPPI mencakup penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku. Sumber lain dalam bidang standarisasi yaitu sertifikasi alat dan 251
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 perangkat telekomunikasi. Sertifikasi dilakukan dengan tujuan salah satunya melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi serta mendorong berkembangnya industri, inovasi, dan rekayasa teknologi telekomunikasi. Perkembangan realisasi pencapaian target penerimaan negara bukan pajak dari bidang standarisasi mengalami kecenderungan setiap tahun. Capai terbesar dicapai pada tahun 2017 sebesar Rp191.909.921 atau 259% dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tingkat pencapaian yang dalam bidang standarisasi pada tahun 2017 disebabkan terdapat kebijakan berupa akselerasi sertifikasi berbasis HKT (Telepon Seluler, Komputer Tablet, dan Komputer Gengam) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Repulik Indonesia No.23 Tahun 2016. Penjelasan lebih rinci mengenai perkembangan target dan realisasi bidang standarisasi sejak tahun 2013 hingga pada semester-2tahun 2017disajikan dalam Tabel 10.8 dan Gambar 10.4. Tabel 10.8. Perkembangan PNBP dari Bidang Standardisasi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) No Tahun Target Realisasi Tingkat Pencapaian 1 2013 65.000.000 79.604.754 122,47% 2 2014 70.000.000 76.593.878 109,42% 3 2015 72.816.750 91.320.077 125,41% 4 2016 74.000.000 139.085.785 187,95% 5 2017 74.000.000 191.909.921 259,34% 252
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Gambar 10.4. Tren Perkembangan Target dan Realisasi PNBP Dit. Standardisasi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) 10.3.3. PNBP dari Sertifikasi Operator Radio Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari bagian sertifikasi operator radio terdiri dari dua sumber. Sumber pertama berasal dari penerimaan dari Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) dan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR), dan yang kedua adalah penerimaan dari Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Kecakapan Radio Antar Penduduk (IKRAP). Penerimaan dari IAR dan IKRAP lebih mendominasi dibanding penerimaan REOR dan SKOR (Gambar 10.5). 253
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Gambar 10.5. Perkembangan PNBP Sertifikasi Operator Radio Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 10.3.3.1. PNBP dari REOR dan SKOR Penerimaan REOR dan SKOR berasal dari pelayanan untuk sertifikasi kelulusan baik untuk Sertifikat Operator Radio Elektronika Kelas I, Kelas II, Operator Umum, dan Operator Terbatas. Tingkat pencapaian target yang berasal dari penerimaan REOR dan SKOR pada semester II tahun 2017 telah melampau target yang ditetapkan yaitu sebesar 203,42 % (Tabel 10.9 dan Gambar 10.6). Target pada tahun 2017 ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2016 sehingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2017 realisasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini disebabkan pelaksanaan ujian negara untuk SKOR pada tahun 2017 mengalami penurunan. Perkembangan PNBP dari bidang REOR dan SKOR selama lima tahun terakhir ditampilkan dalam Tabel 10.8. 254
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tabel 10.9. Perkembangan PNBP dari Bidang REOR dan SKOR Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) No Tahun Target Realisasi Tingkat Pencapaian 1 2013 75.000 55.275 73,70% 2 2014 45.840 75.700 165,14% 3 2015 30.600 107.890 352,58% 4 2016 40.000 458.812 1.147,03% 5 2017 200.000 406.830 203,42% Gambar 10.6. Perkembangan Target dan Realisasi REOR dan SKOR Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) 10.3.3.2. PNBP dari IAR dan IKRAP Layanan untuk izin amatir radio merupakan sebuah layanan yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI dalam memberikan hak untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun amatir radio dan menggunakan frekuensi radio pada alokasi yang telah ditentukan untuk amatir radio 255
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 di Indonesia. Perkembangan pencapaian PNBP dari pemberian izin tersebut sejak tahun 2013 hingga 2017 selalu melebihi target yang ditetapkan (Tabel 10.10). Tabel 10.10. Perkembangan PNBP dari Bidang IAR dan IKRAP Setiap Semester Tahun 2013 s.d. 2017 (Ribuan Rupiah) No Tahun Target Realisasi Tingkat Pencapaian 1 2013 950.000 1.452.164 152,86% 2 2014 1.200.000 1.437.905 119,83% 3 2015 1.450.000 1.843.453 127,13% 4 2016 1.700.000 3.320.333 195,31% 5 2017 1.700.000 3.165.680 186,22% Gambar 10.7. Perkembangan Target dan Realisasi IAR dan IKRAP Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) 10.3.4. PNBP Lainnya Sumber terakhir yang memberikan kontribusi pada PNBP lainnya yang dihasilkan oleh Ditjen SDPPI adalah berasal dari pendapatan lainnya yang terdiri atas sewa rumah dinas, sewa Global Maritime Distress and 256
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Safety System (GMDSS) dan pendapatan lainnya. Pada semester-2 tahun 2017, realisasi PNBP dari sumber-sumber lain sebesar Rp 3,85 miliar. Realisasi PNBP dari sumber lain-lain mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir yaitu rata-rata 21 %. Perkembangan realisasi PNBP dari sumber lain tahun 2013 hingga 2017 ditampilkan dalam tabel 10.11 dan gambar 10.8. Tabel 10.11. Perkembangan PNBP dari Sumber Lain-Lain Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) No Tahun Realisasi 1 2013 1.937.299 2 2014 2.348.156 3 2015 2.362.696 4 2016 3.812.234 5 2017 3.857.488 Gambar 10.8. Perkembangan dan Realisasi Target PNBP Sumber Lainnya Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 (Ribuan Rupiah) 257
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 10.4. Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi Pembahasan ekspor dan impor pada bagian ini meliputi data ekspor dan impor alat dan perangkat telekomunikasi secara nasional. Dengan demikian, data ekspor dan impor yang dibahas pada bab ini tidak menunjukkan data ekspor dan impor yang secara khusus dilakukan oleh DItjen SDPPI. Pada neraca perdagangan yang ditampilkan dalam tabel 10.12 tercatat, Indonesia mengalami defisit perdagangan setiap tahunnya untuk alat dan perangkat telekomunikasi. Tingginya impor alat dan perangkat telekomunikasi menjadi penyebab utama tingginya defisit neraca perdagangan. Perkembangan nilai ekspor yang lambat atau sebesar 10 persen dalam lima tahun terakhir, berbanding dengan impor yang tumbuh sebesar 13 persen per tahun. Nilai ekspor dan impor alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia Tahun 2017 ditampilkan dalam tabel 10.12. Tabel 10.12. Ekspor dan Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Indonesia pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 Neraca Ekspor Impor Perdagangan Tahun Nilai (US$) Berat (Kg) Nilai (US$) Berat (Kg) Nilai (US$) 2013 1.155.003.309 24.611.820 4.058.390.415 43.011.294 (2.903.387.106) 2014 1.128.086.153 22.051.269 8.814.272.812 81.508.885 (7.686.186.659) 2015 1.659.538.464 34.376.287 5.979.863.039 87.158.639 (4.320.324.575) 2016 1.769.811.313 39.908.186 3.683.480.574 85.410.885 (1.913.669.261) 2017 1.601.192.511 33.129.412 3.913.019.232 102.173.553 (2.311.826.721) Sumber: Secara grafik, tren perkembangan nilai ekspor dan impor pada sektor alat dan perangkat komunikasi disajikan pada Gambar 10.9. Nilai defisit tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 7.686 (juta US$). Nilai 258
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika defisit tersebut cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2016. Penggambaran tren perkembangan nilai ekspor dan impor alat dan peralatan komunikasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ditampilkan dalam gambar 10.9. Gambar 10.9. Tren Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Alat dan Peralatan Komunikasi di Indonesia pada Tahun 2013- 2017 Tren perkembangan ekspor impor berdasarkan satuan beratnya untuk bidang alat dan perangkat telekomunikasi periode tahun 2013- 2017disajikan pada Gambar 10.10. Berat impor alat dan perangkat komunikasi memiliki tren yang meningkat sepanjang tahun 2013 hingga 2017, hanya pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan, yakni sebesar 85,41juta ton. 259
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 Gambar 10.10. Tren Perkembangan Berat Ekspor dan Impor Alat dan Peralatan Komunikasi di Indonesia Tahun 2013-2017 Nilai ekspor dan impor alat dan perangkat komunikasi berdasarkan kelompok HS 10 digit pada tahun 2017 disajikan pada Tabel 10.13. Terdapat tiga kelompok HS pada alat dan perangkat komunikasi, yaitu (1) kelompok jaringan, (2) kelompok akses, (3) kelompok pelanggan (CPE). Pada ketiga kelompok tersebut, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor yang menunjukan bahwa semua kelompok tersebut mengalami defisit neraca perdagangan. Pada kelompok jaringan, defisit neraca perdagangan terbesar terjadi pada kelompok HS pendukung jaringan, di mana nilai impor mencapai US$1.888 juta, sedangkan nilai ekspor hanya sebesar US$643 juta. Nilai impor terbesar disumbang dari kelompok pelanggan (CPE) dengan nominal sebesar 575 juta US$, atau setara dengan 30 % dari total defisit neraca perdagangan menurut kelompok HS. Kontribusi impor dan ekspor pada masing- masing kelompok jaringan disajikan pada Gambar 10.11 dan 10.12. Berdasarkan Gambar 10.11, nilai impor terbesar berada pada kelompok pelanggan (CPE) dengan kontribusi sebesar 46%. Berdasarkan Gambar 10.12, kelompok pelanggan (CPE) memberikan sumbangan terhadap ekspor sebesar 82%. 260
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tabel 10.13. Komposisi Ekspor Impor pada Semester-1 Tahun 2017 berdasarkan Kelompok HS (Harmonized System) Ekspor Impor Kelompok HS Nilai (US$) Berat (Kg) Nilai (US$) Berat (Kg) 1. Kelompok Jaringan A. Sentral/Node 1.153.420 18.978 53.104.487 707.232 B. Berbasis Internet 1.153.420 18.978 53.104.487 707.232 Protocol (IP) C. Media Transmisi/ 1.627.819 21.981 112.315.944 1.438.305 Transport D. Pendukung Jaringan 14.741.404 1.516.923 194.306.568 24.437.484 2. Kelompok Akses A. Kabel 1.167.878 21.588 53.712.220 717.304 B. Nirkabel 37.578.608 475.376 286.192.172 4.244.825 C. Pendukung Akses 56.812.275 1.367.184 262.599.978 10.352.713 3. Kelompok Pelanggan (CPE) A. Berbasis Kabel 199.098.138 3.211.265 575.010.071 6.522.218 B. Berbasis Nirkabel 283.821.170 3.839.524 222.072.314 2.614.114 C. Pendukung CPE 46.591.060 750.974 76.048.889 1.120.566 Total 643.745.191 11.242.770 1.888.467.130 52.861.993 1. Harmonized System (HS) adalah standar penomoran yang ditetapkan secara Internasional dalam aktivitas perdagangan internasional. 2. Penetapan penomoran Harmonized System (HS) untuk alat dan perangkat telekomunikasi dalam perdagangan internasional Indonesia diatur di dalam Peraturan Menteri no 5 tahun 2013 tentang Alat dan Perangkat Telekomunikasi Sumber: Neraca perdagangan alat dan perangkat komunikasi yang mengalami defisit dari tahun ke tahun yang menunjukan masih tingginya komponen impor dibandingkan dengan ekspor. Defisit neraca perdagangan 261
Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2017 tersebut jika dibiarkan secara terus menerus akan menguras cadangan devisa Indonesia yang pada gilirannya akan membawa dampak negatif terhadap neraca pembayaran Indonesia. Pada gambar 10.11 terlihat kontribusi impor terbesar berada dalam kelompok pelanggan sebesar 46 persen. Pada kelompok pelanggan, impor terbesar berada dalam kelompok HS yang berbasis kabel,jika disandingkan dengan nilai ekspor pada kelompok yang sama hanya 1:4. Diperlukan upaya-upaya pengendalian yang harus dilakukan oleh pemerintah agar defisit neraca perdagangan di sektor alat dan perangkat komunikasi tidak meningkat dari tahun ke tahun. Rincian mengenai kontribusi import dan ekspor berdasarkan kelompok penomoran HS digambarkan dalam Gambar 10.11 dan Gambar 10.12. Gambar 10.11. Kontribusi Impor berdasarkan Kelompok Penomoran Harmonized System pada Semester-2 Tahun 2017 (ribu US$) 262
Bab 10 Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Gambar 10.12. Kontribusi Ekspor berdasarkan Kelompok Penomoran Harmonized System pada Semester-2 Tahun 2017 (ribu US$) Dari sisi telah memberlakukan kebijakan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat 4G LTE. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan laju impor di sektor alat dan perangkat komunikasi. Di samping itu, dengan meningkatnya TKDN, diharapkan industri-industri terkait alat dan perangkat komunikasi akan semakin berkembang di Indonesia sehingga lapangan kerja diharapkan juga akan semakin meningkat. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi industri untuk memproduksi alat dan perangkat telekomunikasi. Di samping kebijakan pengendalian impor, defisit neraca perdagangan juga dapat ditekan dengan meningkatkan nilai ekspor. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan dapat lebih aktif membuka jaringan perdagangan dengan negara-negara lain terkait dengan perdagangan perangkat lunak dan keras di sektor telekomunikasi. Melalui kebijakan ini, diharapkan nilai ekspor Indonesia di bidang perangkat lunak dan keras di sektor telekomunikasi diharapkan akan semakin meningkat yang pada gilirannya dapat berkontribusi positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. impor, Kementerian Komunikasi dan Informasi 263