1 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT / RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA RUU KEPARIWISATAAN KOMISI X DPR RI Nama Rapat : Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke- Jenis Rapat : 2023-2024 : IV (Empat) : 1 : Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Sifat Rapat Hari/Tanggal Waktu Tempat : Terbuka : Rabu, 13 Maret 2024 : 15.20 WIB - 18.02 WIB : Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Ketua Rapat Nusantara I Lt.1 Jln. Jend Gatot Subroto, Senayan. Jakarta : Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M./ F-PDIP Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI Acara : Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft RUU Kepariwisataan. Hadir : PIMPINAN : 1. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., M.M. 2. H. Syaiful Huda 3. Dr.Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. 4. Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol. ANGGOTA : F-PDI PERJUANGAN : 1. Putra Nababan 2. Rano Karno, SIP 3. Andreas Hugo Pareira F-P.GOLKAR : 1. H. Muhammad Nur Purnama Sidi
2 - F-P.GERINDRA : 1. Hj.Himmatul Aliyah, S.Sos.,M.Si. 2. Dr.Ir.H.Sodik Mudjahid, M.Si. F-P.NASDEM : 1. Ratih Megasari Singkarru, M.Sc. F-PKB : 1. Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H.,M.H. 2. F-P.DEMOKRAT : 1. Bramantyo Suwondo, M.M.IR. F-PKS : 1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si.,P.Si.T F-PAN : 1. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si. F-PPP : 1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.
3 - JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Kita mulai saja ya, lagi pada sholat. Teman-teman akan segera bergabung, ada beberapa yang di Baleg, beberapa sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita semua, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu, Yang kami hormati Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Farid, Ph.D., Pak Ses Dirjen, Pak Drs. Arda Fitra, M.Hum., Ibu Irini Dewiwanti, S.S., M.Sp., Kemudian ada dua ahli sejarah yang berkenan hadir yang pertama adalah Prof. Dr. Asvi Warman Adam, bukunya banyak kita baca dan menjadi ahli sejarah yang dijadikan referensi banyak pihak, Kemudian Bapak Dr. R. Achmad Sunjayadi, M,Hum., Ahli sejarah pula, ini adalah para ahli yang nantinya akan kita harapkan bisa menjadi penjuru bagi sejarah Indonesia yang bisa menjadi opsi-opsi bagi daya tarik pariwisata. Kemudian, narasumber kita yang tidak kalah kondang ini adalah Mas Dhandy Dwi Laksono, ini pendiri watchdoc, ya dokumentasi, dokumenter filmnya itu, kita sukai dan suka menggelitik kepala kita untuk berpikir lebih kritis. Bu Hetifah, Bu Dewi Coryati, Bu Illiza, dan Pak Pur, Terima kasih hadirnya, yang lain akan segera menyusul. Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia- Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam RDP dan RDPU Panja RUU tentang Kepariwisataan dalam keadaan sehat wal'afiat. Dengan mengucap "bismillahirrahmanirrahim" kami membuka RDPU, RDP Panja RUU tentang pariwisata hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DI BUKA PADA PUKUL 15.20 WIB) Agenda kita hari ini adalah pendalaman naskah akademik tentang kepariwisataan dengan substansi masukan tentang kebudayaan, apakah disetujui?
4 - Setuju ya Bapak, Ibu? (RAPAT : SETUJU) Bapak, Ibu yang saya hormati, ini adalah merupakan rangkaian dari penyusunan draf RUU tentang pariwisata, kami perlu sampaikan kembali tahapan yang telah kita lalui dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU tentang kepariwisataan ini. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa, agenda Kepariwisataan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, namun dalam kurun 13 tahun berlalu Undang-Undang masih dianggap belum optimal untuk mencapai tujuannya, begitu pula dengan implementasi yang belum berjalan secara efektif. Komisi X memandang perlu melakukan revisi atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 melalui perubahan arah dan jangkauan pengaturan yang lebih kontekstual, menyeluruh dan komprehensif. Saat ini kami sedang melakukan penyusunan naskah akademik dan draf RUU yang kemudian dalam rangka penyusunan ini kami membentuk panitia kerja tentang kepariwisataan. Kegiatan Panja RUU saat ini difokuskan untuk menyerap masukan dari para pakar ahli, masyarakat pariwisata melalui RDP/RDPU dan kunjungan kerja spesifik. Setelah melakukan pendalaman dengan para pemangku pariwisata, naskah akademik dan draf RUU akan disampaikan ke badan legislasi untuk dilakukan harmonisasi. Bapak, Ibu yang kami hormati, Dengan pertimbangan di atas, kami merasa perlu untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan melakukan komunikasi intens menggali dan menyerap masukan dari para narasumber dengan fokus pada substansi kebudayaan dalam pariwisata agar konsep tentang RUU kepariwisataan yang sedang disusun bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bapak, Ibu yang kami hormati, tentang kepariwisataan dalam hal pengembangan pariwisata nasional wajib mempertahankan kekayaan budaya, sejarah, cagar budaya, serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat dengan tetap memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan. Komisi X mendorong pengaturan agar di dalam RUU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, mengamanatkan adanya perlindungan dan pemanfaatan budaya dalam hal pemanfaatan budaya. Keindahan budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi potensi, merupakan potensi yang menggiurkan untuk menjadi destinasi wisata. Kita melihat bagaimana negara-negara dengan program kepariwisataan yang
5 - sukses menarik wisatawan mancanegara seperti Inggris, Turki, Meksiko, Roma, Prancis, melakukan banyak penelitian sejarah secara seksama, hasil dari penelitian tersebut lantas memberi opsi-opsi untuk dijadikan daya tarik wisata. ingin mendengarkan secara seksama para narasumber yang kita undang hari ini, Pak Hilman Farid, Prof. Dr. Asvi Warman Adam dan Bapak Dr. R. Achmad Sunjayadi, M.Hum., serta Mas Dhandy Dwi Laksono, memberikan pendapat yang mungkin paparan sudah dikirimkan kepada sekretariat dapat pula nanti berkembang menjadi sebuah diskusi. Masing-masing kita akan memberikan waktu berapa lama ya, kita akan sampai pada paling tidak pukul 17.00 ya, 17.00 dengan narasumber 4 orang dan kita diskusi mungkin sekitar 30 menit, ada waktu mungkin kira-kira masing-masing maksimal 10 sampai 15 menit ya untuk menyampaikan paparannya. Sepakat kita selesaikan pertama kali mungkin pukul 17.00 Bapak dan Ibu? Selanjutnya kami Sepakat ya? (RAPAT : SETUJU) Terima kasih. Jadi kita siapkan buka puasa bersama ya Bu, ada takjil yang penting. Kami berikan kesempatan pertama mungkin kepada Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Farid untuk menyampaikan paparannya, waktu dipersilakan. DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI RI (HILMAR FARID, MA, Ph.D): Baik, terima kasih Pimpinan. Selamat sore, Bapak, Ibu Anggota Komisi X dan juga rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan dan, Rahayu, terima kasih undangannya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai atau masukan untuk RUU kepariwisataan dan bisa saya langsung saja ke presentasinya bisa lanjut. Sebelum masuk ke dalam detail usulan pasal karena kami sudah mempelajari draf RUU yang-yang ada sekarang ini, mungkin saya mulai dari positioning dulu gitu ya. Pertama-tama
6 - Jadi keragaman budaya, keragaman budaya dan alam kita ini sebetulnya aset yang luar biasa penting ya bagi Indonesia gitu. Indonesia ini sebetulnya negeri dengan keanekaragaman budaya dan alam, kalau digabung jadi biocultural diversity yang paling tinggi di dunia, kalau lihat global index of biocultural diversity yang terbit 2005, sayangnya seringkali kekayaan ini belum dilihat sebagai aset yang bisa dikembangkan tapi justru dilihat sebagai beban. Ambil contoh, banyak sekali bangunan cagar budaya situs itu dianggap sebagai beban di mana uang keluar ya. Belum dilihat sebagai aset yang sebenarnya bisa digunakan atau dikembangkan untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis pada kekayaan budaya dan alam ini termasuk pariwisata. Nah problem lain yang juga tidak kalah serius tingkat kerusakan yang terjadi terhadap alam dan juga warisan budaya kita ini, lebih cepat dari kemampuan kita untuk mengembangkannya ya. Jadi seringkali aset-aset yang luar biasa, ambil contoh hutan mangrove misalnya gitu ya sangat luar biasa, yield yang bisa disumbangkan, dikontribusikan terhadap perekonomian luar biasa, lebih cepat daripada kemampuan kita, keinginan kita untuk mengembangkan. Nah itu problem yang saya kira kalau diangkat ya di dalam RUU Kepariwisataan itu akan sangat- sangat membantu. tapi tingkat kerusakan yang terjadi jauh Artinya apa, ya kita memang lihat kekayaan budaya yang kita miliki ada ratusan ribu cagar budaya ya, warisan budaya tak benda dan seterusnya, begitu juga dari segi alam kita punya banyak sekali tapi harus lebih strategis gitu memilih ya. Pemerintah sekarang sudah melakukan itu ya, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, punya daftar 100 kegiatan yang dianggap apa namanya punya potensi besar gitu ya. Sudah ada juga 10 destinasi prioritas sekarang menjadi destinasi super prioritas dan seterusnya, jadi kita punya mekanisme untuk menentukan itu. Hanya saja apakah sebanding dengan upaya kita untuk secara sungguh-sungguh dan menyeluruh mengurus aset ini ya itu masih pertanyaan sekarang gitu ya. Slide kedua lanjut, nah ini saya berikan referensinya ya di tahun 2005 gitu kalau lihat itu Indonesia ada di urutan teratas untuk biocultural diversity ya. Ini yang harusnya juga betul-betul kita pahami gitu ya, bahwa Indonesia nih untuk pariwisata berbasis alam dan budaya ini sebetulnya tidak terkalahkan, tidak terkalahkan, kalau diurus benar ya itu syaratnya ya. Jadi bukan hanya karena dia ada di luar sana gitu tapi memang betul-betul kita mesti punya frame dan kita harap sekali ya RUU Kepariwisataan nanti bisa mengarah ke sini gitu, bisa lanjut. Nah kalau misalnya kita lihat ya berbasis keragaman budaya, karena alam saya kira nanti ada bagian sendiri ya yang bisa menjelaskan itu secara lebih baik gitu. Kalau lihat pariwisata berbasis keragaman budaya kita pendekatannya selama ini masih lebih fokus pada menjadikannya skeptical atau tontonan ya. Jadi kita menyediakan tontonan bagi orang agar orang tertarik untuk menonton.
7 - Hari ini yang namanya pariwisata sudah nggak begitu, itu 100-200 tahun lalu rumus itu berlaku, sekarang orang ingin mengalami kekayaan budaya itu ya, namanya experiential tourism, pariwisata berbasis pengalaman. Jadi yang kita urus bukan sekedar menyediakan panggung kemudian orang bisa menari dan seterusnya orang tertarik untuk datang itu pendekatan lama. Kita harus bisa memberi ruang orang untuk mengalami Indonesia yang kaya raya ini dengan segala alam dan budayanya. Makanya tadi halaman pertama, perlindungan terhadap kekayaan alamnya juga mutlak, tidak bisa kita misalnya bilang oke datang ke Indonesia mengalami Indonesia yang mengalami dia lihat waduh kok bolong-bolong dimana-mana, waduh kok hutannya habis dan seterusnya gitu. Jadi ini mungkin balance itu yang bisa kita diskusikan gitu ya sampai sejauh mana sih gitu ya experiential tourism yang sekarang menjadi mode dan tingkat pertumbuhannya di antara semua sektor, sub sektor pariwisata itu paling tinggi hari ini ya. Karena itulah mood yang sekarang ini jauh lebih menonjol gitu, jauh melebihi pariwisata yang konvensional. Nah dari segi Undang-Undang legislasi sebetulnya amanatnya itu sudah ada ya, baik di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya, bahkan kalau bicara tentang implementasi dari pemikiran itu secara strategis ada di atur di dalam Perpres 114 2021 tentang Strategi Kebudayaan gitu. Jadi mungkin nanti di dalam proses perumusan RUU-nya, Undang-Undangnya, pembahasan Undang-Undangnya semua produk hukum ini bisa dijadikan semacam reference gitu ya. Karena mungkin tidak perlu ada duplikasi mengatakan hal yang sama di Undang-Undang berbeda tetapi justru bisa membuatnya inline gitu. Nah tambahan gitu ya, kalau kita lihat tadi saya bilang gitu kita punya ribuan ya cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional. Hanya saja sayangnya penetapan tuh ada di kami, di Ditjen kebudayaan ya, setiap tahun kita melakukan penetapan tetapi pengelolaan pengembangan penetapannya karena itu ada di daerah belum berjalan sepenuhnya. Jadi seringkali apa yang sudah ditetapkan ya cuman tinggal penetapan, ada lembar penetapannya gitu ya, tetapi kekayaan itu sama sekali nggak kemudian diperhatikan di dikelola, diurus dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya ini dijalankan dengan baik dan mungkin nanti RUU Kepariwisataan bisa memberikan amanat itu baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun setiap orang nanti di dalam yang menjadi pelaku atau pemangku kepentingan di bidang pariwisata, saya cukup yakin gitu bahwa setiap daerah sebetulnya punya potensi untuk menjadi destinasi ya. Saya sering pakai contoh Singapura dalam hal ini ya. Di Singapura itu ada satu situs bekas Perang Dunia Kedua gitu, bentuknya itu atau di ceritanya itu narasinya adalah inilah meriam yang mempertahankan Singapura ketika menghadapi gempuran Jepang ya. Kita datang ke tempat itu udah nggak ada meriamnya tinggal semennya aja ya, tetapi narasi mengenai itu luar biasa kuat, luar biasa besar ada di dalam tourism apa namanya? Guide yang mana pun
8 - juga sehingga orang akan datang ke sana berbondong-bondong untuk lihat apa ya bekas semen ya. Jadi narasi ini kalau dikembangkan kita punya jauh lebih banyak ya, tapi narasinya kadang-kadang tipis sekali atau masih sangat-sangat terbatas ya dan itu gap yang saya kira juga perlu diatasi ya. Informasi mengenai itu ada di kalangan sejarawan ya, ada di apa namanya buku-buku yang bagus dan seterusnya tetapi untuk untuk kemudian dikomunikasikan kepada publik apalagi publik internasional, nah itu kita masih punya gap atau PR lah ya untuk menyambungkan itu. Dan itu saya kira nanti akan terkait pada salah satu rekomendasi di dalam RUU Kepariwisataan itu pasalnya tentang Badan Pariwisata Indonesia ya. Ini yang mesti diberi tugas ya sebetulnya untuk menjalankan hal-hal seperti ini ya. Bisa lanjut. Nah ini masukan-masukan yang sifatnya teknis ya. Di Pasal 12 misalnya dinyatakan akan membuat rencana induk pembangunan kepariwisataan, nah ini mungkin bisa disebutkan lebih spesifik nanti di dalam tuh masa berlakunya 20, 25 tahun gitu ya, karena ini akan terkait dengan visi kepariwisataannya juga gitu. Dari sekarang 20 tahun lagi kita membayangkan Indonesia kayak apa sih dari segi pariwisata itu. Mesti mungkin di-dinyatakan secara lebih eksplisit gitu dan dasar penyusunannya apa gitu. Kalau di kebudayaan kita punya rencana induk pemajuan kebudayaan basisnya adalah Perpres 114, 2021 yang tentang strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan datang mana, strategi kebudayaan dirumuskan dalam satu kongres kebudayaan. Itu semua pemangku kepentingan hadir ya, kita mulai dari tingkat kabupaten kota kemudian sampai ke kongres itu membicarakan segala hal, sehingga muncul strategi kebudayaan kebudayaan itu. Dengan kata lain pertanyaan ya adalah apakah si rencana induk pembangunan kepariwisataan itu nanti akan dari atas ya atau dibangun secara partisipatoris dari bawah melibatkan pemangku kepentingan? Ini pendekatan yang saya kira mesti ditegaskan di dalam Undang-Undang Kepariwisataan nanti, pendekatan yang mau diambil apa. Belajar dari pengalaman yang selama ini ketika pemangku kepentingan pelaku-pelaku pariwisatanya di daerah tidak terlibat ya dengan sendirinya susah sekali kita mengembangkan destinasi tersebut gitu. Jadi amanat ini saya kira penting sekali ya walaupun mungkin teknikal ya bahasanya, tetapi inilah yang menjadi dasar nanti untuk membuat kebijakan yang jauh lebih solid gitu. Karena terus terang aja Bapak, Ibu, seringkiali kita punya banyak regulasi yang di-drop dari atas dirumuskan kemudian diturunkan ya nggak berjalan gitu karena si orangnya tidak merasa memiliki regulasi itu ya walaupun secara legal formal dia wajib melaksanakannya gitu. Di Pasal 14 poin kedua ada amanat yang mengatur kewajiban pengunjung ke destinasi wisata. Ya ini saya kira perlu ditegaskan saja gitu kalau misalnya destinasinya itu cagar budaya, ya maka berlaku juga itu yang
9 - namanya Undang-Undang 11, 2010 gitu dan saya kira itu bukan sesuatu yang bertentangan ya. Pertanyaannya lebih banyak sekarang ini, kalau sekarang ini kita mau meningkatkan kunjungan ke destinasi yang merupakan cagar budaya pendekatannya apa? Kalau pendekatannya adalah most tourism, mendatangkan orang sebanyak mungkin ya tentu cagar budaya itu punya carrier capacity yang terbatas ya, dia nggak mampu kalau disuruh apa nampung jutaan orang sekaligus gitu ya. Maka perlu dipikirkan gitu ya sebetulnya strategi untuk destinasi yang merupakan cagar budaya ini apa? Saya si merasa bahwa experiential tourism, pariwisata yang berbasis pada pengalaman ini sangat tepat ya, sangat sejalan gitu dengan kepentingan pelestarian cagar budayanya gitu dan saya kira apa yang dilakukan di Borobudur saat ini sedang mengarah ke sana gitu. Lanjut. Di Pasal 18 itu ada mengatur kewajiban pengusaha pariwisata sama halnya kita juga ingin mengingatkan pada Undang-Undang 11 2010. Jadi kalau misalnya nanti akan ada turunan dari Undang-Undang Kepariwisataan dalam bentuk regulasi gitu, acuan itu juga bisa tetap dipegang gitu ya soal Undang- Undang cagar budaya ini dan juga Undang-Undang 5 2017. Ya karena itu kalau untuk poin kedua dalam manfat OPK atau kemajuan kebudayaan wajib memiliki izin, ini sebetulnya urusannya dengan kekayaan intelektual komunal ya. Jadi orang berbondong-bondong datang ya itu terjadi sebetulnya di tempatnya Ibu Hetifah di dapilnya itu yang namanya tenun miliknya orang Dayak ya ulap doyo itu, kemudian diambil ya motif-motifnya dan segala macam diproduksi dengan cara yang sangat berbeda, kemudian dikembalikan dijual di sana, sehingga pengrajin-pengrajin lokalnya itu ya tentu kalah bersaing gitu ya, mereka menghadapi print, menghadapi banyak sekali produk-produk yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan mereka. Jadi untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi sepertinya perlu dikunci gitu ya, untuk melindungi para pelaku budaya dan pelaku pariwisata di tingkat lokal gitu. Nah Pasal 41 di situ dibedakan jenis wisata alam budaya dan buatan. Nah pemisahan ini kalau secara ketat kalau mau dibikinkan definisinya, nomenklatur dan segala macam mungkin akan agak problematik. Saran kami, kalau misalnya wisata alam budaya buatan ini dilihat dalam bentuk diagram vent gitu ya, sehingga sebetulnya ada irisannya satu sama lain gitu dan kalau kita mengambil yang ditengahnya gitu, itu justru adalah kekuatan yang paling besar gitu. Kita bisa mengatur betul-betul mana yang alam kombinasi dengan kekuatan budayanya gitu, kalau ada buatan yang masuk di sana juga harus menunjang keseluruhan, jadi bukan sesuatu yang ya. Karena kadang-kadang ada ide yang menurut kami kurang pas gitu ya, misalnya sekarang ini satu situs cagar budaya tiba-tiba mau bikin satu atraksi yang sama sekali nggak ada urusannya dengan cagar budaya tersebut gitu ya.
10 - Ini kan akhirnya mengalahkan gitu ya, maksudnya alam juga begitu alamnya sudah bagus sebetulnya, orang cukup diberi amenities yang yang standar gitu ya, tetapi kemudian kita bikin bangunan segala macam fasilitas yang mungkin belum tentu juga diperlukan gitu ya yang pada akhirnya mengalahkan apa pesona alamnya itu gitu ya. Jadi kadang-kadang ini yang perlu di-balance dan bisa dirumuskan dengan baik kalau Pasal 41 ini bisa kita kayak memberikan patokan yang jelas gitu. Apa sih yang kita maksud dengan wisata alam budaya dan-dan buatan dan perbedaan itu akan di mana. Bisa lanjut. Nah Pasal 60 mengatur soal penetapan kawasan menjadi desa wisata. Ada rujukan sebetulnya sekarang ini juga 85% ya kabupaten/kota sudah menyusun PPKD, yaitu amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, setiap kabupaten kota menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah yang isinya adalah semacam inventaris dari kekayaan budaya yang ada pada setiap daerah, termasuk juga sarana, prasarana, SDM, institusi, dan seterusnya gitu. Kalau ini bisa jadi rujukan maka pasal 60 ini akan menjadi jauh lebih solid, ya karena si desa nanti ketika merumuskan dia akan merujuk pada PPKD yang dimiliki. Pasal 80 juga sama yaitu juga penetapan kawasan strategis pariwisata sebaiknya mencantumkan ya PPKD sebagai rujukan gitu sehingga mereka nggak kemudian bikin satu apa namanya, inventarisasi baru lagi dan-dan reinventing the wheel istilahnya gitu ya, memutar lagi, melakukan hal yang sama gitu. Nah untuk Pasal 65 secara spesifik di Badan Pariwisata Indonesia saran kami ini bisa melibatkan asosiasi profesi yang terkait dengan bidang kebudayaan gitu ya. Sehingga mereka bisa juga langsung memberikan pandangan di dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program- program itu nantinya. Kita ada tenaga ahli cagar budaya, ada tenaga ahli warisan budaya tak benda dan beberapa asosiasi profesi yang saya kira akan sangat baik ya kalau terlibat di dalam badan ini nantinya. Bisa lanjut. Nah soal diplomasi budaya ada di dalam draf itu RUU, tapi mungkin ini perlu ada komunikasi dengan Kemlu saya kira ya, karena itu sudah ada di Undang-Undang 37 Tahun 99, ya Pasal 4-nya itu bicara tentang diplomasi budaya, ada juga di Undang-Undang 5 2017. Jadi mungkin untuk memastikan ini harmonis, ya juga perlu ada reference ke sini dan mungkin juga melibatkan ya para pihak ini. Nah secara khusus saya kira memang perlu ada fokus gitu, kalau misalnya mau bikin pariwisata berbasis kekayaan budaya dan alam, ini kalau boleh saran gitu diplomasi budaya ini memang diurus secara khusus ya. Selama ini diserahkan kepada perwakilan kita di luar negeri, kita tahu sendiri KBRI nggak punya banyak anggaran ya. Kalaupun kemudian melibatkan Kemenparekraf, terus dari kami dana abadi kebudayaan, koordinasinya untuk
11 - membuat satu program yang betul-betul solid itu sangat sulit gitu ya. Karena masing-masing sudah punya ada prioritas A, B, C gitu, sementara kalau ada yang memang khusus menangani ini-ini akan jauh lebih efektif. Saya kira kalau belajar dari pengalaman Korea Selatan, pengajar mereka yang sekarang sedang bagus dalam diplomasi budayanya itu semua memiliki satu agensi ya, satu badan yang secara khusus menangani soal-soal itu. Bisa lanjut. Sebagai penutup, nah ini saya kira kembali ke awal penjelasan tadi soal biocultural diversity yang merupakan kekayaan kita yang sesungguhnya, itu ada bidang atau sektor yang sekarang berkembang sangat-sangat pesat dan basisnya itu justru adalah biocultural diversity namanya wellness ya. Wellness industri ini sekarang sekitar lebih dari 5 triliun Dollar ya value-nya, total value- nya itu dan wellness tourism adalah salah satu bagian di dalam wellness industri itu. Ini beda ya kalau kita seringan ada rumah sakit sehingga kemudian orang datang untuk medical tourism, wellness tourism ini hal yang lain lagi ya, basisnya seperti bisa kita lihat di sana, sama itu basisnya adalah experience, orang pengen mengalami ya. Dia healing karena dia datang lihat tempat yang bagus atau dia lihat ini juga sangat penting ya, kadang-kadang kita selalu berusaha mempercantik sesuatu dengan harapan bahwa orang akan senang untuk datang. Ya ada orang yang begitu, tapi ada orang yang datang ingin lihat realitas, dia justru ingin mengalami hal yang nyata, itu yang membuat dia tertarik dan mau tinggal untuk waktu yang lama. Jadi kalau misalnya disuruh milih apakah kita mendatangkan 1.000 orang atau orang satu orang yang mau tinggal selama 1.000 hari mana yang kita pilih gitu ya. Itu soal pilihan kebijakan yang satu ini jelas akan dekat sekali dengan wellness, dengan experience dan segala macam, kalau bicara mass mereka yang datang cuman malam minggu, mungkin tinggal semalam ya, menghabiskan waktunya di pub ya, terus pulang lagi besoknya ya. Apa yang ditinggalkan ke kita masalah kadang-kadang gitu ya. Karena kita lihat perkelahian di Bali sekarang yang menghidap, yang melibatkan turis jumlahnya banyak sekali gitu ya, sementara orang-orang yang experience yang bahkan berkontribusi terhadap kita jadi relawan, mereka bersih-bersih sungai dan segala macam dengan senang hati ya. Nah kita belum banyak nih melihat yang sektor ini yang saya kategorikan masuk di dalam wellness ini. Lanjut. Nah sayangnya di dalam peta wellness dunia Indonesia ini nggak ada. Kita ini biocultural diversity yang saya perlu tekankan sekali itu, biocultural diversity tertinggi di dunia, terbesar di dunia. Segalanya kita punya untuk menjadi leading force di dalam wellness industry itu. Bapak, Ibu lihat petanya kita nggak ada ya, ini PR menurut saya ya. Semualah kita mesti kerja keras gitu untuk memastikan kita paling nggak ada di dalam spot peta itu ya. Bisa lanjut.
12 - Ini kuenya kalau mau digambarkan ya global wellness economy-nya mohon maaf agak burem gambarnya gitu ya 5,6 triliun, wellness tourism-nya 651 miliar Dollar. Indonesia sekarang ini ya masih punya target 20 miliar Dollar semua tourism kita. Ini baru wellness tourism, tadi saya bilang Indonesia punya segalanya untuk menuju berperan penting di dalam peta ini, cuman belum kelihatan. Nah kita berharap tentu Undang-Undang Kepariwisataan kalau keluar nanti bisa membantu ya target ini bisa tercapai gitu. Saya lanjut, slide terakhir ya oke makasih. Saya kira itu yang bisa disampaikan Pimpinan, para Anggota, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Waalaikumsalam, Wah luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Dirjen. Kita mendapatkan berbagai macam hal baru, sekaligus tadi disampaikan mengenai cagar budaya yang bisa dijadikan wisata. Saya teringat ketika Komisi X pergi ke Sidoarjo bertemu dengan Pak Bupati di sana, beliau berpesan sungguh bahwa sebenarnya dengan adanya Trowulan di Sidoarjo itu merupakan potensi wisata yang luar biasa, tetapi tempatnya menjadi sangat kumuh. Karena begitu banyak orang datang dan ketika mereka akan melakukan sesuatu terkendala dengan berbagai macam Undang-Undang. Padahal kan pemerintah daerahnya mau misalnya membuat ini, membuat itu ya, membuat toilet yang lebih bersih lah atau membangun apa tangga atau melestter apa supaya nggak becek itu pun tidak bias. Padahal Trowulan ini dikunjungi oleh hampir setiap weekend- nya itu mungkin rata-ratanya sekitar 400 sampai 500 orang. Kan sesuatu tapi nggak bisa diapa-apain dan lama-lama menjadi sangat kumuh, kelihatan kumuh, tapi pemerintah daerahnya juga nggak bisa apa-apa. Ini pesan Pak Bupati Sidoarjo waktu itu yang saya ingat betul dan ini menjadi seperti representasi dari seluruh Bupati yang wilayah kabupatennya memiliki cagar budaya. Saya kira ini juga hal yang penting untuk kita sampaikan diplomasi budaya ada agency begitu ya. Kita pergi ke Turki waktu itu sama, Pak Dirjen. Mereka memiliki sebuah agency kalau nggak-nggak salah namanya TGA ya, Turkish government agency, itu keren banget, sangat keren. Dia menjadi duta pariwisata yang bahkan mereka itu memiliki kayak semacam penelitian bagi budaya di negara-negara lain yang dibiayai oleh agency tersebut. Nah seandainya kita juga punya sasarannya kan bukan meneliti budaya di negeri orang, tetapi sasarannya adalah membangun engagement bahwa orang-orang yang di tempat negara yang diteliti itu juga nanti akan hadir atau menyamakan persepsi bahwa kami sama, kami juga menarik, kami tertarik ke sana, Bapak, Bapak, Ibu tertarik ke sini. Engagement yang dibangun itu dengan berbagai macam hal dan itu dibiayai oleh agensi tersebut dan itu berada di
13 - bawah sebuah badan pariwisata terpisah dari pemerintah dan tidak dibiayai oleh pemerintah mereka memiliki pendapatan dari berbagai macam iklan atau sarana yang diberikan kepada industri pariwisatanya. Nah suatu hari kita memang berniat kepengin mengundang secara online teman-teman dari Turki ini dan mereka sudah oke, hanya ada beberapa komunikasi yang belum selesai di Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan pada masa sidang depan, kita bisa undang untuk bisa bicara walaupun secara online mereka di sana kita di sini dan saya berharap Pak Dirjen kebudayaan bisa ikut berperan di dalam proses diskusi antara Turki dan Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan terhadap paparan Pak Dirjen, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Prof. Dr. Asvi Marwan Adam. Silakan Prof. AHLI SEJARAH (Prof. Dr. ASVI WARMAN ADAM): Terima kasih, Ibu Pimpinan. Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi X yang saya hormati, Saya baru menerima TOR yang diajukan dari staf Komisi X ini baru dua hari yang lalu, TOR yang ditujukan untuk tujuh orang pakar ada M.H. Ainun Najib, Slamet Raharjo, Sujiwo Tejo yang kebetulan tidak datang. Terhadap sejarawan ada dua pertanyaan yang diajukan kepada kami yaitu, bagaimana perkembangan pariwisata pada masa pra kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Tentunya yang lebih tepat untuk menjawab persoalan sejarah pariwisata semasa kolonial yaitu Dr. Achmad Sujayadi, karena ia menulis disertasi tentang pariwisata masa itu gitu. Saya sendiri sebagai sejarahwan kontemporer memang tidak secara khusus memperhatikan aspek pariwisata ini sejak Indonesia merdeka, namun dalam kesempatan yang singkat ini yang terpikirkan ataupun yang terlihat oleh saya ada beberapa aspek, bahwa sejak era reformasi itu terjadi perubahan, perubahan pada Kementerian yang mengurus pariwisata ini. ini bergabung dengan atau bernama kebudayaan kepariwisataan dan kesenian, kadang-kadang juga pariwisata dan kebudayaan dan kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya menyimpulkan itu bahwa, meskipun fokus Kementerian ini pada setiap kabinet itu tidak sama, namun pada kenyataannya urusan pariwisata ini pasti berhubungan dengan tentunya dengan perdagangan, dengan ekonomi kreatif, dengan kebudayaan, dengan kesenian, bahkan menurut saya juga dengan agama. Kalau kita berbicara tentang kebudayaan religius, apa pariwisata religious, misalnya ziarah ke makam Wali Songo ataupun yang lain-lain, itu berhubungan juga dengan-dengan agama. Kementerian Pariwisata
14 - Nah dalam kaitan ini ya, mungkin saya punya pemikiran yang mungkin tidak akan dimasukkan di dalam RUU tapi bisa menjadi pemikiran juga bahwa, orang Indonesia ini adalah seorang pejalan, mereka itu juga melakukan kunjungan ke dalam negeri sebagai wisatawan domestik, tapi juga ke luar negeri dan kenyataan juga bahwa banyak sekali orang Indonesia itu yang ke luar negeri itu untuk melakukan perjalanan dan sementara ini atau sampai sekarang itu masih dianggap itu domain agama, domain Kementerian Agama. Saya melihat bahwa, perjalanan umroh yang mendatangkan, yang merupakan ekonomi yang luar biasa ini, itu adalah bagian dari pariwisata, pandangan saya gitu. Bahwa itu ada sunahnya untuk berkunjung itu lain, tetapi bahwa ini adalah suatu perjalanan yang merupakan bagian dari urusan menurut pandangan saya itu sebaiknya Kementerian Pariwisata. Karena kita bisa menghitung di situ bagaimana orang Indonesia itu ke luar dan ke dalam melakukan perjalanan di dalam negeri dan-dan ke luar negeri dan ke luar negeri ini terutama itu umroh dan sekarang itu bertambah lagi umroh plus gitu, jadi umrohnya juga ke Turki ataupun ke negara lain gitu. Nah di dalam pemikiran saya, seyogyanya umroh itu diurus bukan oleh Kementerian Agama tapi oleh Kementerian Pariwisata. itu mengenai aspek sejarah. Tentu pariwisata berkaitan dengan sejarah. Museum, galeri atau situs sejarah itu menjadi objek wisata seperti yang saya tulis, seperti yang ditulis oleh Suryo Pratomo di Kompas pagi ini bahwa, di Indonesia pariwisata itu belum terkait infrastrukturnya gitu. Ya contohnya yang diberikan itu misalnya kalau ada konser besar di Jakarta International Stadium misalnya, apakah orang juga dengan senang hati ke sana karena apa? Karena masalah kemacetan untuk pergi dan-dan pulangnya dan ini berbeda dengan infrastruktur yang tidak demikian di Singapura misalnya gitu, sehingga konser Coldplay itu bisa berulang kali di sana gitu. Kemudian yang berikutnya Nah tetapi ya juga menyangkut apa namanya, Museum atau Monumen. Ada contoh juga bahwa penanganan museum ini juga tidak dilakukan secara professional, misalnya pembuatan Monumen PDRI di Sumatera Barat yang sekarang masih belum tuntas itu. Karena dibangun di tempat yang tidak strategis, jauh dari mana-mana dan sulit dijangkau gitu. Kemudian ada satu hal lagi yang masih menyangkut juga aspek sejarah yang saya menyayangkan sikap pemerintah di dalam hal ini. Yang saya maksudkan itu adalah situs pengungsian Pulau Galang. Situs pengungsian Galang ini merupakan suatu situs sejarah yang luar biasa, karena kita Indonesia pada tahun 1979 sampai 1996 itu menampung 250.000 orang manusia perahu dan kemudian memprosesnya, kemudian mereka bisa pindah ke negara ketiga. Ini adalah suatu tindakan kemanusiaan yang-yang luar biasa yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia yang jarang juga bahkan tidak diungkap juga di dalam sejarah pada masa orde baru. Bahwa ini suatu keberhasilan menurut saya kita melakukan apa namanya itu suatu aksi kemanusiaan yang-yang mendapat pujian dari dunia internasional karena dibandingkan dengan kampung ungsi di Malaysia, di Filipina maupun di Hongkong kita jauh lebih manusiawi.
15 - Nah akibatnya adalah bahwa kemudian orang-orang yang pernah diapa namanya itu ditempatkan di sana, pernah diproses di sana, mereka sudah di Eropa, di Amerika dan kemudian di Australia, mereka datang berkunjung kembali, mereka itu adalah wisatawan asing yang datang berkunjung ke Pulau Galang semacam nostalgia gitu, tapi sayangnya pada masa orde baru, pada masa awal reformasi, ada-ada kejadian yang-yang mungkin menimbulkan protes dari pemerintah Vietnam bahwa, mereka yang datang ke Pulau Galang itu kemudian berpidato, berdemonstrasi mengutuk pemerintahan sosialis yang ada di negara mereka yang mereka anggap itu menjadi penyebab mereka itu kemudian menjadi harus keluar, harus menjadi pengungsi, harus menjadi manusia perahu dan-dan seterusnya. Tetapi menurut hemat saya hal ini seharusnya protes dari pemerintah Vietnam itu ditanggapi oleh pemerintah Indonesia bahwa, tidak boleh lagi ada kegiatan politis semacam itu di sana, tetapi tidak berarti menyetop kegiatan ini, karena reaksi yang dilakukan waktu itu oleh Kementerian, Kembudpar, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata itu adalah misalnya mereka menghentikan penulisan buku tentang sejarah Pulau Galang. Kemudian yang kedua, kegiatan apa namanya, iklan untuk kampanye Pulau Galang itu ke luar negeri itu dihentikan juga, karena dianggap menyinggung pemerintah Vietnam. Menurut saya tidak gitu, kenapa? Karena ini kan berkaitan dengan apa yang dilakukan Indonesia, tindakan kemanusiaan tidak yang dilakukan oleh mencampuri apa yang terjadi di dalam negeri Vietnam yang menyebabkan mereka kemudian terusir ataupun keluar tidak, kita tidak menyinggung itu sama sekali. Kita hanya mengatakan bahwa ada ribuan, ratusan ribu orang yang terlunta-lunta di tengah laut dan itu diselamatkan antara lain ke Pulau Galang dan kemudian mereka diproses, dicarikan tempat untuk bisa ke negara ketiga dan kemudian mereka bisa hidup layak dan bahkan mapan setelah itu dan kemudian mereka pulang ataupun kembali ke Pulau Galang itu untuk mengenang apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa yang mereka alami gitu. Indonesia yang-yang luar biasa gitu. Kita Jadi di dalam hal ini tidak apa namanya ya, pemerintah kita seharusnya ya menurut hemat saya tetap menjadikan ya Pulau Galang itu sebagai satu situs pariwisata, tapi kita tidak membicarakan bahwa kejahatan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh kaum komunis di negara mereka itu bukan, tetapi bahwa ada orang-orang yang diselamatkan gitu. Itu yang menurut hemat saya dalam kegiatan pariwista ini, kita bisa membedakan tadi dan diplomasi budaya ini mungkin juga terkait dengan-dengan itu gitu, bahwa kita tidak menjelekkan Vietnam misalnya, tetapi kita memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia itu pernah menjadi satu negara yang bisa menampung sampai 250.000 orang dan menyelamatkan mereka dan mengirim mereka itu. Ya tentunya dengan biaya UNHCR ke negara ketiga gitu, itu yang kedua. Yang terakhir ini kalau tadi yang pertama mengenai agama, aspek sejarah dan kemudian aspek adat yang-yang ini tentunya, apa yang sering terjadi dan berulang juga. Apa yang terjadi tahun lalu itu di Sumatera Barat bahwa, ada dua orang penyanyi kafe di Kecamatan Lemayang di Kabupaten Pesisir Selatan itu dikejar, ditelanjangi dan dibuang ke laut gitu, karena kafe mereka masih buka pada malam hari di bulan Ramadan. Di berbagai daerah
16 - memang ada kegiatan Pemda melarang kegiatan hiburan pada siang hari, tetapi pada sore hari kafe itu masih bisa buka. Nah kenapa larangan ini dikaitkan juga dengan bukan adat kami itu bahwa orang bernyanyi-nyanyi pada malam hari, apalagi pada bulan Ramadan gitu. Jadi mungkin ini menjadi perhatian juga supaya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan hal ini menurut hemat saya, supaya juga masuk di dalam Undang-Undang ini gitu. Terima kasih. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Terima kasih, Prof. Jadi memang banyak sekali hal teknis yang tidak diatur dalam Undang- Undang tetapi itu ternyata mempengaruhi persepsi wisatawan untuk datang ke sebuah destinasi ya. Yang dicontohkan yang terakhir adalah tentang hal adat, nanti teman-teman mungkin mohon perhatiannya apakah ini menjadi hal yang akan kita catat di dalam proses revisi Undang-Undang Pariwisata kita. Kemudian terima kasih Prof, memang sejarah menjadi satu hal yang penting yang harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum kita memutuskan budaya apa, budaya mana dan tontonan apa, kesenian apa, kesenian yang mana yang akan menjadi daya tarik wisata. Terima kasih paparannya. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Dr. R. Achmad Sunjayadi monggo, waktu kami persilakan. AHLI SEJARAH (Dr. R. ACHMAD SUNJAYADI, M.Hum): Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Terima kasih, Ibu Pimpinan. Saya dan Pak Asvi ini mendapat jatah untuk membahas sejarah ya, jadi sejarah itu seperti kaca spion, jadi kita melihat ke belakang tapi tetap harus ke depan ya. Jadi memang sangat diperlukan, tapi jangan lupa kita lihat apa melihat ke depan, jadi ini satu hal yang sangat penting juga terkait dengan pariwisata di Indonesia. Nah saya akan mencoba memaparkan, ini sebenarnya bagian kecil dari disertasi saya yang sudah saya lakukan kurang lebih hampir 10 tahun dan ada banyak hal. Jadi memang pariwisata bukan hal yang mudah atau dikatakan sederhana, tapi sangat kompleks dan ini saya buktikan setelah saya mencoba meneliti pariwisata pada masa Hindia-Belanda, pada masa kolonial.
17 - Saya akan membagi dua periode ya, sebelum 1908 dan setelah 1908 sampai tahun 42, ketika Jepang masuk dan ini menghentikan kegiatan pariwisata di Hindia-Belanda. Nah kegiatan pariwisata di Hindia-Belanda, ini dapat dikatakan itu bukan dari inisiatif pemerintah tapi dari masyarakat. Nanti saya akan tunjukkan pihak mana saja yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Hindia-Belanda. Sebelum 1908 sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah Belanda ya, jadi bukan Hindia-Belanda, yang ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki koloni, yang memiliki koloni, yang memiliki keragaman budaya. Jadi sebenarnya negara kecil di Eropa dan mereka harus bersaing dengan negara- negara Eropa lainnya dan salah satu caranya adalah dengan menunjukkan bahwa mereka bisa menguasai wilayah yang sangat luas di Asia, yaitu di Hindia-Belanda, mungkin bisa lanjut ke berikutnya. Salah satunya adalah mereka mengikuti pameran internasional. Jadi di Amsterdam diadakan suatu pameran yang sebenarnya ini lebih pada ingin menunjukkan wilayah kolonial ya wilayah koloni. Jadi ini produk-produk ekspor, kemudian komoditas ekspor itu dipamerkan. Nah pemerintah Belanda, ini menampilkan satu kampong. Jadi satu wilayah di Hindia jadi mereka ini membawa orang-orang dari Jawa kemudian mereka coba pamerkan, mereka tampilkan, ada yang menenun sarung, ada yang juga kerajinan tangan. Jadi sebenarnya mereka ini menyadari bahwa Indonesia sangat kaya dan mereka tampilkan dalam pameran tersebut. Ini di Amsterdam tahun 1883, mungkin kalau kita sekarang banyak pameran yang dilakukan juga di internasional. Bisa lanjut lagi. Kemudian 1889 ini mereka mengikuti pameran juga di Paris ya, dan mereka ini menampilkan hampir sama seperti ketika di Amsterdam, mereka juga menampilkan satu kampung jadi membuat semacam kampung buatan ya dan mereka ini membawa penari-penari dari Solo. Ini ada empat penari dan ini masuk ke berita surat kabar di Kota Paris ya dan disebutkan nama-namanya. Ini saya tidak tahu yang mana tapi disebutkan ada namanya Damina, ada Wakium, ada Sariem, ada Sukia. Jadi empat penari ini yang menghibur para pengunjung yang datang ke apa di pameran exposition di Paris tahun 1889. Bisa lanjut lagi. Nah kita masuk ke tahun 1908 ya, ini 13 April. Jadi setelah pemerintah Hindia-Belanda menyadari bahwa kegiatan pariwisata ini merupakan salah satu sumber pemasukan untuk mereka memiliki satu proyek besar, yaitu politik etis yang membutuhkan banyak biaya dan mereka melihat ini salah satu cara mereka, ya untuk bisa mendapatkan sumber pemasukan ya, selain mungkin komoditas-komoditas yang ada di Hindia-Belanda dan ini langsung diinisiasi oleh Gubernur Jenderal ketika itu-itu Van Heutsz yang kita kenal mungkin sebagai salah satu tokoh terkait dengan perang Aceh.
18 - Nah jadi ini dibilang tokoh jagal ya, jadi ini satu hal yang menarik. Jadi sisi lain dari orang-orang yang mungkin kita anggap apa boleh tadi tukang jagal ya. Jadi dia melihat ada potensi besar di Hindia-Belanda terkait dengan wisata di wilayah koloni mereka. Bisa lanjut. Nah ini yang saya katakan tadi, ini sebenarnya bukan dari pemerintah awalnya, dari inisiatif dari berbagai pihak dari swasta di perhotelan, dari manajer yang mencoba untuk membuat suatu lembaga yang menangani persoalan pariwisata. Kemudian dari transportasi ya ini ada manajer pelayaran, ya ini ada KPM ya. Kemudian perusahaan kereta api ini juga terlibat, perbankan dan asuransi karena sangat penting ya, kalau orang melakukan perjalanan tentunya harus punya asuransi ya. Kemudian dari surat kabar, media. Ada salah satu jurnalis yaitu Karel, Karel dia adalah orang Indo ya yang mencoba ingin mengangkat Hindia- Belanda terkait dengan dunia pariwisata. Kemudian juga pemerintah akhirnya ikut terlibat di sini Gubernur Jenderal, kemudian Kepala Departemen pengajaran agama dan kerajinan, ya ikut serta dalam lembaga ini dan pemerintah memberikan subsidi ya 25.000 gulden untuk lembaga ini. Jadi memang lembaga ini dipersiapkan nantinya untuk promosi pariwisata, tapi bukan di dalam negeri tapi di luar negeri, jadi mereka tujuannya adalah luar negeri, bisa lanjut. Nah ini surat keputusan dari pemerintah ya tertanggal 13 April 1908 nomor 9, di mana tujuan dari lembaganya namanya adalah VTV ya, mempromosikan industri perjalanan dan pariwisata di pulau Jawa dan pulau- pulau lain di Hindia-Belanda untuk kenyamanan penduduknya dan orang asing dalam arti di luas. Jadi sebenarnya tujuan awalnya itu adalah untuk orang asing, karena pemerintah Hindia-Belanda ataupun dalam bahasa Belanda itu mereka belum mengenal istilah turis ya. Turis itu lebih diapa, dikaitkan orang asing jadi karena melakukan perjalanan dari tempat ke tempat lain. Jadi mereka ini belum mengenal yang dikatakan kalau kita punya istilah turis lokal ya turis domestik. Bisa lanjut. Ini strukturnya, jadi VTV ini ya inisiatif dari swasta dan pemerintah, nanti ada perhimpunan lokal yang juga merupakan bagian dari VTV di setiap daerah di Hindia-Belanda. Kemudian organisasi pendukung, ini salah satunya adalah Java Motor Club ya jadi klub hobi otomotif ya, kemudian mereka memiliki perwakilan di dalam negeri ya, di beberapa wilayah di Surabaya, di Semarang, kemudian di Sumatera, di Padang ya, di Medan, di Surakarta, di Jakarta, Yogyakarta, dan di Bali di Singaraja. Di luar negeri mereka mengandalkan tadi perusahaan-perusahaan pelayaran ya seperti di Amsterdam ya, di Singapura, di Hongkong, Shanghai, Sydney, New York, San Francisco, London dan Den Haag sendiri. Jadi ini boleh dikatakan suatu gerakan yang sangat besar yang sangat masif yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda terkait dengan kegiatan pariwisata.
19 - Bisa lanjut lagi. Dan ini adalah perhimpunan lokal yang ada di dalam negeri ya yang dibentuk setelah VTV terbentuk. Jadi misalnya di Sumatera itu ada freaking tourism gelang ya kemudian ada di Bandung ya, ada di Garut, di Magelang, di Malang, di Lawang, Yogya dan di Batavia sendiri. Jadi ini masing-masing boleh dikatakan mereka mendukung VTV, mendukung lembaga tersebut, tapi mereka juga mengembangkan wisata yang ada di wilayah masing-masing, karena mereka melihat sangat besar potensinya. Tadi Pak Dirjen menyebutkan bahwa, keindahan alam, ini juga merupakan salah satu andalan ya untuk pariwisata hingga sekarang, hanya masalahnya adalah pengelolaannya ya. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak ada seperti di Garut misalnya. Kita mengenal Garut dengan keindahan alamnya tapi juga ada sumber air panas ya dan saat ini boleh dikatakan mungkin tidak terlalu menarik perhatian wisatawan, terutama wisatawan asing ya. Karena mungkin pengelolaannya ya atau mungkin ada hal-hal lain yang saya kira ini juga perlu diperhatikan ketika nanti menyusun Undang-Undang ini. Bisa lanjut lagi. Kemudian bentuk promosinya yang kita tau berkaitan dengan budaya sangat beragam ya, mulai dari buku panduan, kemudian brosur ya, peta, poster, majalah ya, pameran-pameran juga menampilkan keragaman budaya ya bahkan film dokumenter. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang coba mencoba untuk membuat film dokumentar atas arahan dari pemerintah ya tapi ada juga yang dari inisiatif dari masyarakat. Jadi sebenarnya ini suatu gerakan yang tidak hanya dari atas ya, tapi dari bawah dan itu idealnya seperti itu. Karena mereka yang lebih mengetahui dibanding dari atas ya terkait mungkin juga dengan apa namanya, potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing. Bisa dilanjutkan lagi. Dan ini bentuk cover majalahnya ya juga menampilkan keragaman budaya dan keindahan alam. Sebenarnya masih banyak, ini saya berikan beberapa contoh saja yang mencoba untuk mengangkat budaya pada masa Hindia-Belanda dalam konteks pariwisata. Untuk pameran di dalam negeri ya ini bisa lanjut, ini di Semarang ada pameran kolonial ya dan mereka di sini menampilkan budaya dari wilayah lain, ini dari Aceh. Jadi kelompok musik dari Aceh ya musik tradisional itu diundang untuk mengisi acara ya dan mereka membangun rumah khas di Aceh ya dan ini juga memperlihatkan bahwa, tidak hanya berfokus pada Jawa saja, tapi juga wilayah lain. Itu juga ingin ditampilkan oleh pemerintah kolonial dan ini salah satu hal yang sangat boleh dikatakan ya, mereka menyadari ya keragaman budaya yang ada di Hindia-Belanda.
20 - Bahkan ya ini juga yang hasil temuan saya, mereka juga menampilkan budaya di ujung timur nusantara, bisa lanjut ke berikutnya, yaitu Papua. Jadi pada bulan Mei tahun 99 ada satu konferensi ya, konferensi pacific science, conference di Batavia dan mereka bekerja sama dengan konekli bauskap ini Museum Nasional sekarang ya mereka menyelenggarakan pameran terkait dengan kerajinan dari wilayah-wilayah yang ada di Hindia-Belanda dan semua wilayah itu ditampilkan di dalam pameran ini. Jadi para peserta kongres yang hadir itu mereka di apa namanya, di apa disa apa disuguhkan dengan berbagai macam keragaman budaya yang ada di Hindia-Belanda. Setelah mereka melakukan konggres di Batavia, kemudian mereka pergi ke Bandung, mereka diajak ke Bali. Jadi memang mereka sudah benar-benar apa dirancang sedemikian rupa untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya mungkin tidak berkaitan dengan pariwisata tapi dikaitkan dengan kegiatan pariwisata. Bisa lanjut. Pada akhir tahun 20-an ini Jawa sudah dianggap tidak lagi asli ya, sudah terlalu modern. Bali mulai diperkenalkan, Bali yang dianggap masih dalam tanda kutip kuno ya coba untuk ditampilkan, terutama terkait dengan keindahan alam dan budayanya yang masih asli dan pada tahun 1931 ini Bali dijadikan sebagai salah satu tema Pavilion Belanda dalam pameran kolonial di Paris, di Perancis. Bisa kita lihat dan di sini mereka membuat replika ini pura chamengon ya. Jadi ada beberapa ciri khas ya, ini sebenarnya ini bukan apa namanya, bangunan yang merupakan kombinasi ya dari berbagai bentuk bangunan yang ada di Hindia-Belanda dan ini menarik minat para pengunjung. Karena mereka juga menampilkan para penari dari Bali bisa kita lihat di. Jadi langsung didatangkan dari Bali penari-penari ini. Sebelumnya yang akan berangkat adalah Keraton Surakarta dan Yogya, tapi di dalam perjalanannya terutama di volksrat ya jadi dari Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu ada perdebatan. Jadi ada masalah sehingga pihak Keraton Surakarta dan Yogya menarik apa namanya partisipasi mereka atas usul dari Sukowati Bali yang diangkat untuk ikut pameran di Paris pada tahun 1931. Seiring dengan perjalanan waktu ya yang sebenarnya tarian-tarian yang ada di Bali sebenarnya itu bukan tarian untuk para turis ya, jadi ini lebih kepada bagian dari ritual mereka ya, dijadikan sebagai komoditas ya. Waktunya dipersingkat, durasinya diperpendek, kemudian juga ada mungkin variasi terkait dengan apa namanya, pakaian atau mungkin juga terkait dengan musiknya. Ini adalah salah satu ilustrasi ya ketika tarian Bali ditampilkan untuk wisatawan asing. Jadi ada apa namanya, penyesuaian ya terkait dengan pertunjukan yang dilakukan oleh masyarakat di Bali. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Nah di sini saya menemukan ada tokoh Van Mook ya, mungkin kalau dalam sejarah ini tokoh Van Mook juga boleh dikatakan tokoh antagonis ya, tapi beliau ini pernah menjadi direktur departemen van economy zach, urusan
21 - ekonomi dan dia sangat berperan terkait dengan pariwisata ketika berupaya untuk menaikkan subsidi untuk VTV dengan tujuan mempromosikan turisme Hindia-Belanda di luar negeri. Jadi lagi-lagi fokusnya adalah di luar negeri dan periode ini menjelang perang dunia kedua meletus ya, perubahan sasaran wisatawan yang sebelumnya itu adalah wisatawan dari Eropa, dari Amerika, berubah menjadi wisatawan lokal yaitu orang-orang Belanda yang bekerja di perkebunan di Delhi. Kemudian juga orang-orang Belanda yang ada di wilayah lain di Hindia, jadi ini lebih apa namanya, ada pergeseran ada perubahan untuk sasaran wisatawan. Selain tadi kita melihat ada bentuk pameran kemudian ada dari apa bentuk poster, majalah ya, film dokumenter ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting ya dan ketika Van Mook berupaya untuk meminta ya, meminta kepada beberapa perusahaan untuk membuat film dokumenter dengan sejumlah biaya yang sangat besar, mereka meminta bantuan pada Alpons Hustings. Ini kebetulan pihak pelayaran SMN ya, suatu maskapai pelayaran milik Belanda sedang membuat film dokumenter dan hasilnya adalah film dokumenter durasinya kurang lebih 1 jam ya "Bluur and Glory on tropen" ini diproduksi ya dengan menampilkan juga keragaman budaya yang ada di Hindia-Belanda, misalnya di sebelah kiri itu apa namanya, salah satu tokoh Punakawan ya, ini Bagong mungkin ya atau Bagong ya. Kemudian mereka pergi ke Madura ya ada karapan sapi dan lagi-lagi Bali di sini. Jadi memang beberapa wilayah yang tidak lepas ya sebagai sumber keragaman budaya ya, Jawa dan Bali, ini memang dijadikan sebagai andalan oleh pemerintah kolonial. Bisa lanjut sebagai mungkin sebagai penutup ya penutup ya. Ketika Jepang masuk ya ketika akhirnya pemerintah Hindia-Belanda menyatakan perang kemudian mereka takluk di di tangan Jepang. Pemerintah Jepang ini dikatakan menghentikan kegiatan yang ada di Hindia-Belanda, bukan berarti tidak ada wisatawan sebenarnya, hanya yang terjadi berubah wisatawannya ya. Kalau kita mungkin lihat di gambar berikutnya, pasukan Jepang sebagai wisatawan. juga mungkin keragaman budaya yang ada di Hindia-Belanda dan mereka mencoba untuk membandingkan dengan budaya mereka. Sebagai contoh mungkin juga ini sebagai penutup ya ini bisa lanjut, karton dari, kartun dari onosasio ini salah seorang kartunis Jepang ya yang membandingkan situasi di Jepang dengan di Bali. Jadi yang sebelah kiri itu di Bali yang sebelah kanan itu di Jepang dan dia melihat rupanya ada ada persamaan ya, antara di Jepang dan di Bali sehingga boleh dikatakan apa namanya, keragaman budaya ini menjadi salah satu andalan promosi pariwisata pemerintah kolonial dan sebagai penutup bisa lanjut. Jadi mereka menikmati keindahan alam bahkan Ini merupakan kekuatan kita keragaman budaya ini dan saya kira bagaimana kita memanfaatkannya gitu ya. Apakah memang kita mengabaikan ini ya atau mencoba untuk mengangkat ini ya dan juga peran berbagai pihak ya, masyarakat, komunitas ya, pengusaha, pemerintah, media, ini sudah seharusnya ini bersinergi berkolaborasi dan tentunya kita lebih baik dibanding
22 - pemintah kolonial, karena kita punya Undang-Undang, mereka tidak punya, hanya mengandalkan dari salah satu apa namanya surat keputusan saja, tapi mereka ini boleh dikatakan memanfaatkan atau menggunakan keragaman budaya yang kita miliki. Dan saya kira ini merupakanan yang baik ya bagi Bapak dan Ibu di panitia kerja ini ya untuk bisa menghasilkan Rancangan Undang-Undang yang sangat baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Pak Dr. Achmad Sunjayadi. Kita menjadi tambah semangat, karena ternyata pemerintah Hindia- Belanda saja sudah bisa mengirim diplomasi budaya ke Paris naik, naik apa? Naik kapal kali ya, pesawat-pesawat belum ada ya waktu itu, gila ya, kapal laut hebat, ini menjadi tambah semangat. Kita bisa, harus bisa dan terima kasih atas paparannya sekali lagi. Yang terakhir ini yang paling menarik Mas Dhandy Dwi Laksono ini mengirimkan beberapa video pendek pada sekretariat, nah saya nonton satu itu juga apa namanya sangat mempengaruhi ya dan kita bisa menontonnya sambil mungkin Mas Dhandy mau menyampaikan paparan-paparan untuk masukan kita di dalam proses kita mau mengembangkan pariwisata Indonesia. Monggo waktu kami persilakan Mas Dhandy Dwi Laksono. JURNALIS (DHANDY DWI LAKSONO): Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Para Anggota Komisi X, Para narasumber dan, Teman-teman yang lain, Saya tidak menyiapkan presentasi khusus, saya hanya menyiapkan trailer dari film dokumenter yang saya kerjakan selama 4 tahun tentang pariwisata di Labuan Bajo yang menjadi bagian dari, untuk menj, mendapat gambaran bagaimana jalannya proyek 10 Bali baru yang dicadangkan pemerintah sejak 2015. Indonesia biru berkeliling Indonesia saat itu itu baru mulai kick off-nya program 10 Bali baru ketika itu di awal pemerintahan Pak Joko Widodo. Saat itu cukup optimistis karena memulai identifikasi masalahnya dengan bagaimana kita menggeser Tahun 2015 saya memulai perjalanan ekspedisi
23 - penerimaan terbesar dari sektor ekstraktif tambang mineral, minyak bumi dan- dan perkebunan menjadi ekonomi berbasis pariwisata, memang ketika itu trennya Turki juga sedang sedang booming dengan shifting ekonomi kepariwisataanya. Jadi saya pikir ini agak mengurangi tekanan konflik-konflik agraria, penggusuran masyarakat adat segala macam yang kayaknya akan jadi kabar baik begitu ya, tapi melihat bagaimana kemudian desain ekonomi politiknya pada isu pariwisata ini, selama 4 tahun saya membuat film "Dragon For Sale" tentu dengan dengan beberapa riset yang kami kerjakan saya melihat ada pola yang sama. Jadi isu-isu permasalahan sosial ekonomi lingkungannya tetap tapi isunya hanya bergeser dari ekstraktif ke pariwisata gitu ya. Mungkin kita akan lihat trailer pertama trailer grand trailer dari film "Dragon For Sale" sudah ada di YouTube. (PEMUTARAN VIDEO) Ya terima kasih, jadi ini bagian dari lima serial yang kemudian baru selesai setelah kami melakukan ekspedisi kedua pada tahun 2002 kemarin, ekspedisi Indonesia baru yang jadi syuting tahun 2015 dan tahun 2022 kami- kami kombinasikan, sehingga terlihat perbedaan bagaimana Labuan Bajo sebelum terkena pariwisata premium dan Laboan Baju atau kawasan Taman Nasional Komudo setelah diinfus dengan konsep pariwisata premium. Tapi nanti saya akan mungkin sampai ke sana tapi yang secara umum yang ingin saya sampaikan mungkin, yang juga saya tulis dalam dua lembar catatan yang sangat ringkas karena memang cukup mendadak. Yang pertama, kejadian-kejadian seperti ini cukup inten, intens terjadi di banyak lokasi pariwisata di Indonesia. Karena memang kita secara konseptual masuk ke pariwisata langsung menjadikannya sebagai sebuah sektor yang utama. Dia bukan sebuah sektor yang tumbuh di atas sektor yang lain yang lebih fundamental. Yang-yang mau saya sampaikan begini, belajar dari semua negara yang sukses ekonomi pariwisatanya, sebenarnya dia tidak mendesain pariwisata sebagai sektor yang berdiri sendiri gitu ya. Pariwisata adalah sektor derevatif dalam tanda kutip yang tumbuh di atas sektor lain yang lebih fundamental. Kalau kita menyebut Jepang misalnya dengan success story rekor 32 juta wisatawan asing tahun 2019 sebelum pandemi misalnya. Dia menjual tiga-tiga sektor fundamental sebenarnya budaya alam dan teknologinya gitu ya. Jadi pariwisatanya tumbuh di atas tiga sektor fundamental itu. Kalau kita melihat yang lain di titik yang lain seperti Singapura misalnya yang tidak punya budaya dan alam tapi dia mengandalkan teknologi, tapi sebenarnya ada fundamental di dalam teknologi itu fundamental yang kita lihat Singapura sebagai negara dengan pusat infrastruktur bisnis, layanan jasa finansial, Pelabuhan ya. Bahkan tadi yang disebut oleh Pak Dirjen sebagai wisata kesehatan, dia mem-bundling semua itu dengan dengan pariwisata. Jadi dia tidak mendekati pariwisata sebagai sebuah apa ya, nomenklatur yang
24 - tunggal, tetapi nomenklatur yang tumbuh di atas sebuah ekosistem ekonomi lain yang lebih fundamental gitu, jadi itu kuncinya gitu ya. Atau kita mau ambil yang lebih ekstrem ya, negara yang dari tiga faktor tadi budaya alam dan teknologi dia hanya punya satu yaitu cuma budaya, apa misalnya Mesir, tapi jumlah turisnya 15 juta gitu. Kita yang punya budaya dan alam ya ngos-ngosan di 13 juta bahkan punya imajinasi sampai 20 juta sejak 2015 nggak pernah tercapai. Jadi main dengan satu variabel saja Mesir sudah mengungguli kita, tidak punya banyak variabel seperti kita saja, Singapura justru jauh mengungguli kita. Karena apa, yang mereka memulai adalah bukan membicarakan nomenklatur pariwisatanya tapi membicarakan apa sih existing fundamental yang yang perlu digarap sehingga kemudian pariwisata menjadi sebuah ekosistem yang tumbuh di atasnya. Jadi ini seperti membuat apa seperti membuat, menyiapkan lahan yang yang memang subur untuk ekosistem pariwisata. Jadi pariwisata bukan sektor yang dicangkokkan atau ditumbuhkan di atas polly bag begitu atau di dalam polly bag begitu ya. Jadi beneran menyiapkan lahan yang-yang-yang subur. Nah dari situ maka yang saya tulis adalah pendekatan pariwisata sebagai bonus. Jadi memang paradigma kita yang harus diset ulang bahwa kita tidak sedang mengerjakan sebuah sektor tersendiri, tapi kita sedang mengharapkan sebuah bonus. Jadi prioritas pekerjaan kita adalah sektor- sektor yang-yang lebih fundamental, yang-yang tadi menjadi menjadi alas dari. Nah sialnya kalau bisa disebut sialnya di kita menghadapi paradoks sebagai negara yang paradoks. Di satu sisi ekonomi utama kita masih dari ekonomi ekstraktif yang itu seperti-seperti air dengan minyak kalau dikombinasikan dengan wisata, dengan keunggulan pada budaya dan alam. Karena di garis depan yang akan kena duluan dari ekstraktif adalah budaya dan alamnya. Lain halnya kalau kita mau mengimplan sebuah wisata buatan, mungkin akan inline begitu ya. Jadi kita konsep wisata kita adalah membuat Disneyland gitu atau membuat Universal Studio, tapi kalau pariwisata kita misalnya mengandalkan keindahan sunset di Sangihe ya pada saat yang sama Sangihe adalah garis terdepan prioritas untuk tambang emas misalnya. Kalau di saat yang sama kita menjual apa namanya sunrise di-di-di Karo gitu ya dengan-dengan apa namanya pemandangan embun paginya ya kita berhadapan dengan pub and paper misalnya. Jadi ada paradoks ketika keunggulan-keunggulan komparatif kita di budaya dan alam tadi sebelum kita sampai ke teknologi, karena tadi kita saya bicara dengan tiga faktor utama tumbuhnya sebuah pariwisata, yaitu budaya alam dan teknologi, sementara ekonomi terbesarnya justru dikstraktif. Nah ini yang membuat ada memang ada kuncian dalam-dalam narasi besar yang perlu kita pecahkan ya. Saya pikir solusinya tentu nanti bicara soal tata ruang, prioritas dan segala macam. Nah lalu yang-yang ketiga adalah di tataran budaya tadi, karena pertemuan hari ini di frame sejarah dan budaya. Kita memang tadi disampaikan Pak Dirjen juga adalah kita memang miskin narasi ya. Jadi padahal wisata ini salah satu modalnya adalah tentang story telling. Tentu kita tau bahwa
25 - bagaimana Yogya bisa menjadi Jogja sekarang atau Bali menjadi Bali sekarang adalah tentang story telling gitu ya tentang history juga gitu ya, tapi bahkan negara yang nggak punya story telling misalnya seperti New Zealand. New Zealand Tourism Board sangat sukses menjual story telling baru yang yang bahkan nggak organik itu, bahkan buatan yaitu sebagai middle earth. Jadi kalau Bapak, Ibu mungkin menonton Trilogi The Lord of The Rings kemudian disambung dengan Trilogi The Hobbit misalnya. Bekas syuting properti bekas syuting, bekas properti syuting yang ditinggalkan dari 3 film box office dunia itu benar-benar menjadi destinasi dan ikon wisata baru, bahkan tagline national tourism board of New Zealand diganti dari 100% pure New Zealand menjadi 100% pure middle earth, jadi benar-benar jualan dongeng. Apalagi kita yang kaya dengan dongeng, negara yang nggak punya dongeng ya mungkin mereka mau menjual mauri juga nggak enak karena maurinya terpinggir seperti Australia jualan aborigin juga nggak mungkin kayak paradoks gitu ya, tapi mereka jualan sesuatu yang baru banget itu dia ciptakan narasi dari adaptasi novelnya Tolkien yang diambil oleh Peter Jackson sebagai sebuah film box office dunia, kemudian dari film yang-yang tumbuh di atas novel tumbuh industri pariwisata besar kampung hobiton gitu di-di mata-mata gitu. Jadi negara seperti New Zealand yang sadar bahwa sejarah organiknya adalah sejarah kolonialisme putih terhadap orang Mauri, dia menciptakan narasi baru tentang apa itu New Zealand gitu ya. Nah kita dengan dengan keanekaaragaman, jadi keanekaragaman tadi Pak Dirjen menyampaikan dengan baik tingginya keanekaragaman budaya dan alam sebagai sebagai kekayaan modal utama kita, tetapi ada kekayaan lain yang tumbuh di atas itu yaitu kekayaan story telling dan IP, intellectual property, nah kekayaan IP dan story telling inilah yang juga banyak digunakan. Contoh klasik adalah tentu Disneyland. Orang nggak akan datang ke Disneyland kalau tidak nonton Mickey Mouse sejak kecil gitu. Jadi story telling itu padahal dia kartun yang out of nowhere keluar kemudian diciptakan, dikreasi gitu ya, sampai kemudian mendatangkan. Betul jadi sesederhana itu mereka nggak perlu punya Borobudur ya Green Canyon soal yang lain, tapi menciptakan sesuatu dari from the scratch gitu ya, dari sebuah imajinasi. Lalu kemudian menjadi sebuah infrastruktur pariwisata buatan dengan high capital intensive dan kemudian menjual merchandise di mana-mana dengan intelektual properti dan segala macam di situlah tumbuh pariwisata yang-yang yang dia nggak punya apa-apa seperti yang kita miliki tadi gitu misalnya. Nah lalu yang berikutnya adalah selalu ada dilema misalnya bagaimana kita menjaga antara mass tourism dengan-dengan wisata minat khusus tadi Pak Dirjen juga menyampaikan mass tourism selalu menjadi ancaman ya. Memang pernah ada cerita yang menarik bagaimana setelah film 5 cm rilis, lalu puncak Maham, Mahameru didatangi ribuan orang dan mendatangkan masalah 12 truk sampah harus diturunkan dari Puncak Mahameru gitu, tapi itu salah satu contoh bagaimana sebuah film sukses meng-introduce apa sebuah petualangan baru gitu ya. Walaupun perlu manajemen yang lebih jauh tentang
26 - soal ini. Film tongkat emas yang pernah diproduksi di Sumba juga diharapkan bisa menjadi seperti replikasi dari film Hobbit di New Zealand, tetapi tadi setelah infrastruktur pemerintah juga membangun infrastruktur untuk untuk setting properti dan segala macam di Sumba, tidak diikuti oleh manajemen dan promosi yang baik, sehingga setting properti ya tinggal menjadi situs atau artefak yang yang tidak bisa divaluasi lagi gitu ya secara ekonomi dan kepariwisataan. Bahkan seperti tidak nyambung konsep wisata Sumba kemudian ya masih-masih menjual seperti Bali dengan dengan penguasaan lahan di daerah pesisir sampai Sumba Barat segala macam, konflik agraria kembali terjadi dan segala macam. Jadi tidak disambut inisiatif-inisiatif dari sektor story telling ini menjadi aksi yang lebih terencana. Nah pemerintah untuk memitigasi apa dampak dari mass tourism ini memang kemudian menciptakan apa yang disebut pariwisata super premium yang 10 Bali baru tadi, tapi tadi di-di contoh film "Dragon Force", saya mungkin juga akan memutarkan satu lagi trailer di bagian kelima Mas, Mbak operator bisa langsung ke trailer kelima judulnya fake Bali, jadi Bali palsu. Mungkin kita bisa menonton trailer kelima dulu, nanti kita akan lihat bagaimana mass tourism dijawab dengan apa itu pariwisata super premium, judulnya fake Bali di YouTube saja cari, fake Bali plesetan dari fake taxi ya, ketemu fake Bali, Dragon Force. (PEMUTARAN VIDEO) Jadi salah satu, salah satu alasan kenapa ada proyek pariwisata premium ini karena untuk melindungi kawasan sekecil itu dari over tourism, which is itu ide yang memang baik dan harusnya memang dilakukan untuk menghindari tadi 1.000 orang datang menimbulkan 1.000 masalah dibandingkan sedikit orang datang dengan efek multiplayer ekonomi yang lebih besar begitu ya. Tapi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan mekanisme pasar yaitu dengan mekanisme harga. Jadi orang diseleksi dari kaya dan tidaknya. Ini agak berbeda dengan sistem kuota di banyak tempat wisata untuk menunjuk untuk melindunginya dari over tourism gitu. Contoh yang paling konkret misalnya, tentu kalau semua orang tidak di kuota, semua orang pengin naik haji atau umroh, maka kuotanya kan pakai sistem kuota gitu ya, tidak dengan penawar tertinggi gitu ya. Bhutan juga sama dia dengan konsep wisata yang sangat eksklusif karena 70% kawasannya masih hutan dan budaya Bhutan dan juga misalnya wisata religinya dia juga jual, juga dengan sistem kuota tapi bukan mekanisme harga siapa yang sudah daftar, ya dia bisa datang duluan gitu ya. Harganya flat mau kaya, mau miskin, bayar 300 dolar setiap per orang per hari gitu lewat agensi tunggal lewat pemerintah gitu ya. Jadi atau mau kayaking di sungai Colorado misal ya harus nunggu 13 tahun. Jadi kalau anaknya Pak Putra mau kayaking di sana daftar sekarang, Bapaknya daftarin anaknya yang akan nikmati bisa kayaking 13 tahun, bukan diserahkan kepada pembayar tertinggi. Nah konsep pariwisata premium kita market oriented semua gitu, pakai mekanisme harga. Jadi hanya orang-orang kaya yang bisa datang, sementara tujuan wisata yang lain kan nggak cuma
27 - ekonomi, ada soal pertukaran budaya, ada soal edukasi, ada soal peradaban, ada soal pengembangan toleransi. Yang kayak begini-begini disingkirin banget dalam konsep teori wisata premium, karena basis untuk yang boleh datang dan enggak boleh datang ya yang bisa bayar 3,7 juta kalau di Labuan Bajo misal. Nah ini konsep yang nyeleneh banget gitu dalam-dalam kalau tujuannya menghindari over tourism konsep kita ini nggak-nggak nyambung gitu, konsep kita cuma menjadikan pariwisata sebagai binatang ekonomi, nggak ada fungsi- fungsi yang lain yang kalau saya baca draft RUU Komisi X sudah keren banget filosofi dan esensinya begitu ya, jadi menjawab mass tourism dengan masalah baru dengan-dengan konsep wisata premium yang yang basisnya adalah market oriented gitu ya bukan ya udah bukan fair-fair-an aja udah. Apalagi sekarang teknologi daftar online saja gitu, online aja daftar sekarang mungkin dapat kuota masuk ke pulau komodonya 5 tahun lagi it's ok gitu dan ya memang kalau memang sebesar itu peminatnya gitu. Jadi bukan siapa pembayar tertinggi yang bisa datang ke pulau komodo setiap saat dia perlu, sementara orang yang lain yang tidak punya kemampuan ekonomi tapi kita juga punya misi sosial yang lain soal pariwisata malah nggak bisa lihat komodo gitu misalnya ini-ini yang kami lihat gitu ya. Lalu berikutnya, saya tertarik tadi juga mengomentari Pasal 41 yang disampaikan Pak Dirjen tentang pembedaan antara wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan gitu ya. Di kita paradoks lagi-lagi paradoks, karena wisata alam yang sudah ready sebenarnya tinggal dikonsumsi gitu ya, justru yang datang adalah high capital intensive, itu yang dimaksud oleh apa namanya para pakar pariwisata bahwa kita ini aneh banget. Investor didatangkan ke tempat yang tinggal panen, harusnya wisata alam ini punya masyarakat, punya komunitas, merekalah penjaga sebenarnya gitu ya Toba, Komodo, Borobudur ya orang-orang lokal itulah gitu ya, tapi kalau mau buat Trans Studio ya bagiannya Pak Chairul Tanjung. Jadi kita justru menjual sesuatu yang sudah matang yaitu, wisata alam untuk kapital intensif gitu. Kalau Bapak Ibu, lihat nanti perusahaan-perusahaan yang menguasai konsesi di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, capital intensive semua padahal itu harusnya justru community based tourism, karena modal kecil semua mereka modal sosial, modal budaya, apa Padat Karya itu tempatnya di situ karena sudah Indah tempatnya. Capital digunakan untuk mengintervensi sesuatu yang enggak punya nilai jual yang justru basisnya tadi Trans Studio, Universal Studio, Disneyland, intensive. Kita nggak pengusaha-pengusaha itulah pariwisata kita kayak disuruh mancing di kolam yang ikannya udah tinggal ambil gitu masyarakat malah nggak dapat. Jadi masyarakat tempatnya di mana dong, kalau yang basisnya alam atau budaya justru diisi pemodal. Justru tempat-tempat premium pariwisata harusnya dikavling dulu oleh konsep wisata berbasis komunitas, lalu capital intensive-nya pemodal-modal besar nih grup plataran, grupnya Pak apa Sahid dan segala macam, itu dikasih tempat-tempat yang kurang perkembangan yang less develop kemudian di situlah butuh injeksi modal untuk menjadikannya develop gitu. tempatnya capital
28 - tadi karena memang orientasinya adalah hanya-hanya persoalan ekonomi nggak ada dimensi yang lain selain ekonomi apa paradigmanya akhirnya tadi berburu di-di kebun binatang gitu konsep wisata gitu. Jadi nggak akan ada yang berkembang yang terjadi maaf tadi peminggiran fungsi pariwisata yang lain selain fungsi ekonomi. Nah ya Yang berikutnya tadi tentang kita perlu perlu mengembang tidak hanya menjual, jadi kalau tadi tiga budaya alam dan teknologi, saya pikir kita perlu- perlu tadi lebih serius di aspek budayanya adalah pengembangan story telling begitu ya. Kita punya Morotai ya hangat-hangat ketika Sail Morotai tapi setelah itu menjual Morotai sebagai sebuah lokasi yang very exotic juga dengan narasi sebagai situs bekas perang dunia kedua dengan-dengan apa ya para pelancong yang ingin bernostalgia atau memorabilia dari anak cucu dari Jepang, dari tentara sekutu yang memang rutin mengunjungi Morotai untuk mencari jejak nenek moyangnya. Saya pikir itu bagian yang-yang perlu dikembangkan tapi kita juga kurang menjadi, kurang-kurang apa ya kurang kurang hidup gitu ya. Banda Neira contohnya misalnya atau contoh kecil yang kita juga sukses sebenarnya adalah bagaimana story telling bisa menghidupi sawah luntu gitu ya hanya dengan lubang tambang Basuro dan bel yang berbunyi setiap jam 12 siang, bekas Antam dulu sudah menjadi eksotis banget itu Sawah Lunto gitu ya dan kafe-kafe bisa hidup dari situ dari kecil, kecil banget. Ya tentu ada bonus misalnya kalau mau naik mak hitam apa kereta nostalgia dari sawah luntu menuju ke Teluk Bayur misalnya, jalur batubara di masa lampau, tapi selebihnya. Jadi bayangan sekecil Sawah Lunto itu kalau ditarik dalam skala nasional ya atau rest area bekas pabrik gula Banjaratma sekecil itu sudah punya story telling yang kuat dan bisa menjadi satu rest area dengan daya tarik yang luar biasa. Kalau Bapak, Ibu lewat Trans Jawa tentu ya udah kalau sudah sampai di situ mending sekalian rest area-nya di Banjaratma begitu ya, jadi banyak-banyak sesuatu yang bisa di. Jadi itu contoh kekuatan story telling dalam-dalam-dalam skala kecil bagaimana kita bisa memakai. Jadi konon lagi kalau kita ngomongin tentang Bali, Dieng dan segala macam gitu ya, Raja Ampat, saya pikir selain alamnya tadi saya pikir narasi atau story telling perlu menjadi sesuatu yang kita garap secara serius karena itu masa depan adalah menjadi basis intelektual prioritas kita. Terima kasih. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Terima kasih, Mas Dhandy. Wah keren banget nih membuka wawasan kita tentang berbagai macam hal. Kita memang sering sekali mengomentari tentang lima destinasi super prioritas milik pemerintah ini, yang setiap tahun itu triliunan ya. Bahkan tahun
29 - pertama itu sampai 14 koma sekian triliun dipakai untuk membangun infrastruktur dan tadi disampaikan bahasanya berbeda dengan kita, kalau Mas Dhandy mengatakan sebagai ekspansi ruang-ruang kapital. Nah kalau kita mengatakannya sebagai upaya untuk menarik investor tetapi yang melakukan investasi besar-besaran ini adalah negara, itu yang selalu kita question mark. Ketika pertama kali Pak Sandiaga Uno menggantikan Pak Wisnutama saya bertanya "apakah Pak Menteri tau mengapa lima destinasi prioritas itu dibuat, berapa rupiah yang sudah dikeluarkan dan berapa tahun pemerintah mau mengembalikan itu sebagai sebuah pendapatan dari pariwisata atau ekonomi yang tumbuh di situ" nggak bisa menjawab karena memang kajian untuk itu tidak ada. Nah sampai dengan tahun ini memang dijanjikan untuk meminta perhitungan dari Bappenas tetapi sepertinya nggak, belum dapat ini ya belum dapat anggaran, mungkin anggaran yang dikeluarkan mungkin terlalu besar dan tidak dianggap tidak penting mungkin ya. Kemudian yang kedua yang disampaikan adalah budaya bukan semata- mata wahana atau atraksi. Kita sangat sepakat untuk itu dan dibutuhkan adanya IP atau streritolling, story telling, adanya dilema antara mass tourism dan premium tourism, berbisik-bisik saya dengan Bu Hetifah tadi menurut kita dua-duanya harus diambil. Karena dua-duanya yang menikmati adalah kemungkinan masyarakat Indonesia dan dua-duanya memiliki potensi. Hanya mana yang harus premium dan mana yang harus mass dibedakan diatur dengan seksama sehingga segala hal itu bisa berjalan beriringan antara mungkin jika itu adalah cagar budaya ya tetap lestari, tetapi tetap bisa dinikmati dan harus disiapkan dua-duanya, baik ini untuk sisi yang premium maupun sisi yang mass. Borobudur misalnya sudah terlanjur ada di benak dan otak kita bahwa itu adalah sebuah keajaiban dunia dan semua orang pengin menonton, tetapi ketika sampai di situ yang kita tonton adalah jalan, bangunan modern, kampung, di mana Borobudurnya. Nah kapan pemerintah atau apapun lembaga yang mengelola Borobudur itu bisa kemudian memberikan jawaban atas curiosity, baik itu masyarakat yang mau dimasukkan di dalam kategori mass maupun di dalam kategori premium. Karena dua-duanya mungkin tidak bisa menjamah batu-batu yang ada di Borobudur sama seperti pada usia kita waktu masih sekolah dasar. Yang terakhir tentu perbedaan wisata, pembedaan wisata alam budaya dan buatan, tadi Pak Dirjen menyampaikan bagaimana kalau kita membentuknya melihat, cara melihatnya seperti kita lihat diagram vent ada apa irisan-irisan dan di tengahnya itulah yang menjadi menarik. Sepakat, mungkin nanti teman-teman bisa memformulasikan bahasanya. Kemudian Mas Dhandy mengatakan bahwa bukankah wisata alam dan budaya itu seharusnya menjadi lebih banyak prioritasnya kepada masyarakat pemilik. Karena alam dan budaya itu selama ini dijaga oleh masyarakat yang menempati, sedangkan kalau kita ya kembali lagi itu yang saya sampaikan
30 - bahwa saya tidak tahu trennya pemerintah hari ini memang menginvestasi untuk menarik investor, melakukan investasi dari APBN untuk menarik investor masuk. Mudah-mudahan dalam satu waktu tertentu investasi yang dikeluarkan oleh negara ini mencapai titik pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Saya kira itu yang-yang terakhir bahwa, pariwisata harus merupakan derivat dari sebuah kegiatan lain. Saya sepakat itu, cuma bagaimana cara menterjemahkannya di dalam Undang-Undang dan apakah kawan-kawan setuju? Mari kita berikan waktu kepada teman-teman Komisi X untuk memberikan tanggapan atas paparan dari Pak Dirjen, Pak Prof. Asvi Warman Adam, Pak Dr. Achmad Sunjayadi dan Mas Dhandy, kami. Oh iya waktunya kita perpanjang dulu apakah kita mau sekalian Magrib dan buka puasa? 05.30 ya, by the way buka puasa jam berapa? Oh kok lama sekali ya, kalau di tempatku kok 17.40, tempatku berarti jauh banget ya. Kita 17.30 ya Bapak, Ibu. (RAPAT : SETUJU) Baik bisa kita mulai monggo silakan sinten yang mau menyampaikan pendapat. F-PDIP (PUTRA NABABAN): Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Ya, silakan Mas Putra. F-PDIP (PUTRA NABABAN): Para Anggota yang terhormat, Dan juga narasumber, Luar biasa hari ini ya kita punya empat narasumber dan Saudara Dirjen atau saya sering panggilnya Bang Hilmar, senang sekali kalau bicaranya itu bebas, sudah bukan kayak pemerintah tadi ya. Masukannya plong ya sampai Bung Dhandy mengutip berkali-kali, berarti kan suaranya itu tidak sama dengan suara kalau lagi Raker. Kalau lagi Raker kok agak di pojok dan juga agak tertekan gitu loh. Kalau di sini kasih masukan tuh luar biasa ya luar biasa sekali dan insight-insight-nya ya menurut saya, itu menjadi catatan kita di dalam menyelesaikan RUU inisiatif DPR, RUU Pariwisata ini dan tentunya ini banyak sekali yang apa namanya, data-data yang mungkin nanti harus kita lengkapi ya. Terutama tadi yang disampaikan berbagai opsi dan juga, saya singkat aja Pimpinan, karena ini kan waktunya singkat sekali ya.
31 - Dan juga kepada Pak Achmad Sunjayadi, ini menjadi pertanyaan saya sebenarnya sudah sejak lama, ketika tadi kita bicara Bali baru kita bicara tentang kalau saya kan banyak melihat Danau Toba ya. Karena dari kecil dari sejak SD saya sudah di sana dan lain sebagainya, terus saya selalu bertanya dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman anggota Komisi X ketika kita bicara Bali baru itu kita mulai dari mana? Kenapa Bali bisa menjadi Bali seperti itu. Sedikit banyak saya bisa melihat dan bisa-bisa-bisa mendapatkan jawaban dari sejarah yang tadi Bapak sampaikan, ini bicara tentang 1920-an ya dan kita bicara tentang kita kontraskan dengan apa namanya, masyarakat Tapanuli Utara gitu kan ya. Yang biasanya saya suka mengatakan ada tantangan dan kerumitan juga untuk menjadi posisi melayani gitu kan ya, melakukan service dan dari sisi budayanya dan lain sebagainya. Kalau di kami orang Batak ini Pak nggak ada kata maaf Pak, jadi tidak ditemukan kata maaf gitu ya. Jadi iya itu, dalam bahasa Batak nggak ada, nggak ada maaf ya. Jadi kalau misalnya permisi itu ada tapi kalau minta maaf nggak ada gitu. Jadi mohon maaf Bu saya nggak pernah diajarkan maaf, iya, iya-iya. Jadi-jadi memang, jadi memang itu menjadi menjadi tantangan kita selama dari mulai 10 Bali baru menjadi super prioritas, di mana kita melihat strugling dari masyarakat yang ada di sana dan juga apa namanya nya BODT, badan otoritas yang tidak punya otoritas dengan anggaran yang terbatas. Apalagi tadi Dhandy menambahkan juga, Bung Dandi menambahkan dengan catatan-catatan yang terkait dengan masyarakat adat yang ada di sana yang cenderung disingkirkan tidak dirangkul dan ini mohon maaf kepada Bung Dhandy "Dragon For Sale" ini akan menjadi PR buat kita untuk ditonton, karena baru selesai nonton karyanya Bung Dhandy yang "Dirty Vote", nah gitu. Jadi-jadi-jadi-jadi kalau ditanya tadi Bung Dhandy nggak pernah berubah ya kan nggak pernah berubah, bajunya tetap hitam sejak saya bersama dengan beliau di RCTI yang berubah cuma tambahan kacamata aja gitu kan ya ternyata bukan kacamata gaya soalnya dipasang dicabut, dipasang dicabut, berarti benar ya. Jadi Pimpinan ini saya rasa ini luar biasa sekali ya meski ini apa namanya masukan yang sangat kritis ya buat kita juga dalam mempersiapkan apa namanya Undang-Undang Pariwisata ini dan kalau boleh Pimpinan nanti bukan hanya one off saja dengan keempat narasumber, tapi kalau bisa juga dalam kita nanti melihat Daftar Inventaris Masalah, DIM-DIM yang akan diajukan pemerintah kita juga bisa melibatkan mereka untuk bisa mendampingi kita juga bersama dengan kita untuk menyelesaikan Undang-Undang. Saya rasa itu, Pimpinan. Terima kasih. Merdeka!
32 - KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Merdeka! Terima kasih, Mas Putra. Jika disepakati suatu hari kami akan undang kembali Pak, Pak Prof, Pak Doktor dan Mas Dhandy, serta tentu Pak Dirjen kebudayaan untuk bisa membahas lebih lanjut setelah kembali dari Baleg tentunya ya. Baik, selanjutnya siapakah iya, mau siapa dulu? Ibu Dewi dulu? Silakan saudaraku Ibu Dewi Coryati. F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.): Terima kasih. Saudaraku yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Hari ini memang suatu yang luar biasa mendapatkan masukan-masukan yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti tadi disampaikan soal apakah mau premium atau mass dan sebagainya itu menjadi pilih yang mungkin-mungkin agak sulit. Saya mengambil contoh saya ini daerah pemilihan Bengkulu. Jadi di Bengkulu itu kan sejarahnya tadi wisata sejarah, sejarah kami adalah bahwa Bengkulu itu ditukar dengan Singapura. Jadi apa namanya makanya ada jalan Benkulen gitu, nah itulah yang sebenarnya kepingin dikemas oleh Provinsi Bengkulu untuk menjadi satu nilai jual budaya. Tadi seperti disampaikan oleh saudaraku narasumber, kalau kita hanya mengandalkan wisata budaya ngapanya jauh-jauh pergi ke Bengkulu ya air terjun ya gitu-gitu aja, tetapi apa yang membedakan air terjun di Bengkulu dan di tempat-tempat lain adalah nilai budayanya. Nah yang inilah yang menjadi satu kesulitan bagi mungkin dalam hal ini provinsi Bengkulu untuk membuatkan story telling-nya yang membuat nilai jual yang tinggi. Kemudian apa ya seperti paket-paketnya walaupun itu terus-menerus dilakukan, tapi sampai hari ini menurut saya masih agak sulit menjualnya untuk menjadikan, mendapatkan nilai APBN, APBD yang murah dan cepat. Dan tadi juga Bung Dhandy mengatakan kepada kita semua bahwa, saya-saya dari nonton film itu terus kita berdua, "sebenarnya dia tuh mendukung atau menolak ya"? Itu jawaban itu cocok buat tonton apa sukses sebagai pembuat film karena sampai rumah kita akan berdiskusi terus, jadi itu sebenarnya dia setuju apa nggak ya. Jadi memang itulah yang sutradara inginkan gitu loh, bikin kita berpikir, tapi dari yang disampaikan tadi, kita sebenarnya juga waktu belum nonton film itu waktu kita ke Mandalika, ya kita
33 - sih happy-happy aja, senang-senang aja. Kita bilang waduh sudah ada satu destinasi wisata yang bisa kompetitif dengan yang lainnya, menjadi satu destinasi wisata yang bisa menjual apalagi kalau lagi ada atraksinya, ada perlombaannya. Cuman kalau saya memikirkan setelah itu APBN yang sebegitu banyaknya terus apa gunanya gitu ya, apa tidakkah mubazir, tapi ternyata pertanyaannya nggak jadi di situ juga itu ternyata penggusuran tanahnya juga luar biasa, seperti itu. Nah ini yang mungkin selama kita membuat Undang-Undang kalau saya nih saya enggak mewakili teman-teman, saya sebenarnya nggak terpikirkan juga itu masyarakatnya itu harus dilindunginya seperti apa di dalam Undang- Undang ini, tertulisnya tuh seperti apa ya, terdefinisinya tuh nanti seperti apa? Jadi seperti misalnya di Bengkulu ada cagar budaya, kita punya Benteng Malabro tapi untungnya tuh sudah di tengah kota dan tidak akan melakukan penggusuran, tapi kalau misalnya di situ ada makam Inggris, nah kemudian makam Inggris itu gimana caranya untuk mengoptimalkannya, apakah kita mengoptimalkan si makam itu apa kita memikirkan orang sekitarnya? Nah itu kan jadi menjadi pertanyaan dan mungkin itu harus juga menjadi dilindungi dalam Undang-Undang. Saudaraku yang berbahagia, Jadi intinya terima kasih sebesar-besarnya menjadi pertanyaan buat kita menjadi masukan dan menjadi titik tolak sehingga nanti dalam membahas membuat Undang-Undang ini akan lebih komprehensif. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Selanjutnya Mbak-Mbak Ratih dulu Bu Himma dulu? Mbak Ratih dulu ya, silakan. F-P.NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.): Baik, terima kasih Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi X, Pak Hilmar beserta seluruh jajaran,
34 - Semoga semua selalu dalam kondisi sehat. Saya berterima kasih atas penyampaiannya banyak sekali insight yang bisa didapatkan dari para narsum dan dari Mas Dhandy saya, baru di momen ini Mas Dhandy mencerahkan saya, men-switch pemikiran saya. Tadinya saya selalu berpikir bahwa apabila ada satu tempat pariwisata yang yang sudah oke, viral, dan lain sebagainya, nanti industri lainnya akan menyusul. Seperti perhotelan, transport, dan lain sebagainya. Saya selalu berpikir seperti itu sampai saat ini, sampai muncul lain dari Mas Dhandy justru dari sektor lain yang di atasnya tumbuh sektor pariwisata, jadi justru sebaliknya. Jadi pemikiran saya selama ini ternyata ya dibilang salah mungkin juga bukan, mungkin ini vice versa ya ada yang seperti itu juga, tapi terima kasih atas apa penyampaian Mas Dhandy saya mendapatkan pencerahan lagi yang di mana mendengar semua penyampaian dari seluruh narsum, jadi mix feeling gitu. Dalam artian ada perasaan iri, perasaan was-was, semua-semua jadi campur aduk yang di mana ini di satu sisi bagi saya menjadi kekhawatiran yang di mana Undang-Undang ini itu kan rohnya itu untuk mensejahterakan para industri pariwisata. Ya baik para pelakunya, masyarakatnya, pelaku siapapunlah manusia yang menikmatinya di dalam situ intinya seperti itu, jangan sampai malah sebaliknya. Nah jadinya muncul pertanyaan simpel yang saya tapi agak sulit mendapatkan jawabannya, kita nih harus mulainya dari mana sih para narasumber? Hanya pertanyaan itu yang mungkin simpel tapi ya-ya itu sebenarnya yang kita butuhkan untuk yang nantinya itu bisa di-translate di dalam Undang-Undang ini. Jadi saya-saya tau, paham, kurang lebih ini bukan hal yang mudah tapi bukan berarti tidak bisa kita kerjakan gitu ya. Saya juga mengambil contoh seperti yang di panja sebelumnya saya menyampaikan ke Pimpinan, saya pribadi, saya pribadi inginnya Undang-Undang ini tuh bisa menciptakan kesejahteraan. Itu sebenarnya lebih ke situ dan kalau berkaca ya Mas, apa para narasumber semuanya. Tahun lalu saya sempat ke Uzbekistan, di situ menteri pariwisatanya menjadi satu-satunya Menteri yang ini menurut dia ya, dia berkata bahwa dia sedang mendapatkan beban yang sangat berat sekali dari pemerintahnya. Karena dia sedang ditugaskan untuk bisa mem-boost pariwisatanya melalui sektor tourism dan memang itu menjadi fokus utamanya si negara tersebut melalui eh wisata religinya. Jadi sekarang mereka lagi apa namanya infrastruktur massif cukup besar-besaran yang di mana emang tujuannya untuk menarik para wisatawan agar datang, berkunjung, mengunjungi pariwisatanya. Karena ternyata di sana pun history-history tentang Islam itu juga juga sangat luar biasa dan bahkan mereka sudah memiliki sebuah wacana. Misalkan kayak tadi kan kita sempat membahas tentang wisata religi seperti umroh, mungkin ada yang bisa dikatakan itu salah satu bentuk spiritual journey yang menghasilkan daya tarik wisata juga ya ternyata. Dan mereka sudah memikirkan bahwa misalkan nih ada ada jemaah Indonesia pergi ke sana plus dari umrahnya itu berkunjungnya ke Uzbek. Kalau sekarang kan sudah banyak berkunjung apa umrah plus ke
35 - Turki, ke mana, ke mana dan Uzbek pun sedang merencanakan hal yang sama dan salah satu bidikannya adalah jemaah dari Indonesia. Jadi apa ya, saya selalu berbicara bahwa tourism itu tidak bisa dianggap sebagai sebelah mata karena tentu ekonomi itu berkembang sangat pesat ada di dalam sektor pariwisata. Nah kami ingin kekhawatiran kami terkait ekosistem yang ada saat ini-ini dimulainya dari mana sih? Jadi mungkin tadi kita sudah banyak dapat masukan yang di mana mungkin akan bisa berdiskusi lebih detail lagi agar nanti kita bisa men-translate kesejahteraan tersebut di Undang- Undang ini untuk masyarakat, khususnya mereka yang bisa dan memang menciptakan tourism sebagai mata pencarian mereka, mungkin itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih. Selanjutnya Bu Himma. F-P.GERINDRA (Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.): Terima kasih, Bu Agustin. Pimpinan yang saya hormati, Rekan-rekan Komisi X, dan juga Para narasumber, Banyak insight yang luar biasa yang bisa memberikan masukan kepada rancangan Undang-Undang yang nanti akan kita revisi, namun saya juga mengapresiasi lebih lanjut yang soal tadi yang dikatakan mengenai umrah tadi Pak, mengenai umroh. Nah pemerintah Saudi sendiri menganggap umrah ini memang menjadi bagian dari wisata, sehingga dia mengharapkan ada overstay di sana, ada overstay di sana dengan membuat wahana-wahana wisata, salah satunya membuka kota Thaif menjadi kunjungan wisata berikutnya selain Madinah. Nah Kota Thaif ini selain ada tempat-tempat ataupun situs-situs di mana Nabi Muhammad di sana juga sempat di dianiayai oleh penduduk sekitar ketika berkunjung ke sana. Ada juga wahana-wahana permainan yang sekarang ini banyak sekali di Thaif, wahana-wahana hiburan, ada kereta gantung dan lain sebagainya.
36 - Jadi memang pemerintah Saudi sendiri sekarang menganggap kunjungan umrah itu adalah sebagai bagian dari pariwisata, dengan sekarang ini kalau kita datang ke Madinah sudah ada itu yang namanya sepeda-sepeda pakai koin gitu kita bisa naik sepeda, banyak gerai-gerai. Jadi Madinah sekarang sudah berbeda jauh dengan Madinah 5 tahun yang lalu begitu. Berikutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa, mengenai tadi yang disampaikan film di mana tadi ada hotel yang dekat sekali dengan bibir pantai begitu ya, kolam renangnya dekat bibir pantai dan kita menyaksikan di Bali pun seperti itu resort-resort menguasai pantai. Seharusnya ada aturan di mana area laut itu adalah area milik publik sehingga kita menyaksikan misalnya dekat saja misalnya kita kalau ke Banten ya ke Tanjung Lesung atau ke Carita itu kan resort-resort-nya nutupin laut. Jadi masyarakat kita yang lewat jalan enggak bisa lihat laut gitu karena ditutup oleh semua resort-resort. Di Bali hanya menyisakan pantai Kuta untuk umum bisa datang melihat langsung laut. Nah ini harusnya ada aturan radius berapa Hotel itu bisa membangun hotelnya ada radius berapa sehingga tetap pantai itu adalah milik masyarakat ataupun milik publik. Nah kemudian untuk yang Mandalika saya pernah mengusulkan waktu itu, saya menyaksikan sendiri di Mandalika itu indah sekali ya, kalau kita lihat dari jauh tuh di atas gunung-gunung yang melingkupi Mandalika itu indah sekali, tapi perlahan namun pasti ya itu tadi gusuran-gusuran, lama-lama nanti indahnya di mana itu. Jadi harus ada aturan radius berapa hotel bisa membangun hotelnya, tidak di area Mandalikanya. Jadi harus ada mundur berapa kilo gitu untuk hotel-hotel ataupun resort-resort, jangan di area yang seindah itu. Saya khawatir keindahan itu malah hilang dengan masifnya kapitalisme, masuknya pemodal-pemodal asing yang membangun hotel-hotel, nah ini harus ada aturan saya kira di Undang-Undang ini nanti ada radius berapa, ada radius dari bibir Pantai, radius dari Sungai, radius dari gunung, sehingga keindahan alam kita tetap terjaga dan biarlah hotel-hotel itu adanya di perkotaan gitu. Kalaupun mau ada tempat penginapan yang unsurnya selaras dengan lingkungan. Misalnya kalau kita menyaksikan di Aceh itu di Pulau Sabang Itu hotelnya ya rumah kayu, bungalow kayu, tidak ada bangunan hotel yang bangunan yang beton megah bertingkat gitu tidak ada kalau kita datang ke Sabang begitu. Jadi bisa di, sebetulnya yang alami itu betul yang alami itulah yang kita jual begitu, kalau modern ya di luar negeri lebih modern begitu bangunannya. Jadi justru rumah-rumah adat kita inilah yang harus dilestarikan justru dijadikan tempat penginapan rumah-rumah adat, dibangun rumah-rumah adat baru sehingga rumah-rumah adat itu tidak hilang tergerus zaman. Malah makin eksis dengan misalnya rumah gadang dijadikan tempat penginapan orang experience tinggal di rumah gadang tuh seperti apa gitu atau tinggal di rumah Sasak, Suku Sasak, tinggal di kalau di Baduy kan memang sudah terbagi dua ya Baduy luar dan Baduy dalam.
37 - Inipun saya khawatir perumahan merangsek dari ujung sana dari sini memang masih alami tertutup di daerah Banten, tapi merangsek dari Tangerang, Tangerang lama-lama itu habis juga Baduy ya. Nah itulah yang saya kira perlu kita buat aturannya, bagaimana itu daerah-daerah yang sangat- sangat alami termasuk Komodo itu di radius berapa yang hanya boleh dibangun hotel, jangan mendekati si komodonya begitu. Demikian mungkin itu pandangan saya, saya Intinya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, Bapak-Bapak narasumber dan satu lagi tadi mengenai konser-konser yang menjadi pariwisata baru. Karena memang Menteri Pariwisata Singapura sendiri mengatakan bahwa dia memberikan insentif khusus untuk Taylor Swift itu hanya main di Singapura. Nah ini kita harus pikirin nih, siapa lagi penyanyi dunia yang kita beri insensif khusus tapi apakah ada uangnya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Itu namanya insentif itu uang sedikit mendatangkan uang banyak, jadi kalau nggak ada uang sedikit itu uang banyaknya juga nggak datang, kira-kira begitu ya. Baiklah terima kasih Bu Himma. Selanjutnya Pak Pur, monggo Pak Pur. F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI): Ya, terima kasih Pimpinan. Jadi itu fakta memang Pak Dirjen ya, jadi gedung-gedung atau peninggalan dengan sejarah kita ini sekarang kan menjadi beban anggaran kita dan kalau-kalau itu kemudian tetap perspektifnya adalah itu menjadi tanggung jawab negara, saya yakin akan tambah banyak lagi peninggalan sejarah kita yang akan hancur. Nah karena itu menurut saya mungkin perlu dipikirkan hal lain apa kira- kira yang-yang bisa kita apa kita lakukan selain kemudian itu kita senderkan ke anggaran itu. Nah kalau di Komisi X memang ya mungkin kita harus membangun terkait dengan literasinya atau segala macam. Termasuk tadi dengan Prof misalnya, sampai sekarang Prof di Dapil saya, di Jember, masih berantem antara pemerintah dengan pegiat-pegiat apa, sejarah budaya menyangkut tentang kapan tanggal berdirinya Kabupaten Jember ya. Itu
38 - sampai sekarang masih berdebat luar biasa, karena saya masuk dalam komunitasnya itu. Begitu juga di Lumajang, di Lumajang itu ada peninggalan Lumajang juru, tempat dimakamkannya Arya Wiraraja. Sekarang itu jadi tempat-tempat makan, perumahan, jadi itu pun tidak sama sekali tidak di-di apa di mungkin menjadi sebagian dari-dari apa heritage yang harus dilindungi, karena tadi kan semua diserahkan ke daerah, daerah bersandar terhadap anggaran. Nah ini menurut saya harus kita hentikan, nah bagi saya Undang- Undang pariwisata ini juga menjadi bagian yang harus bisa menghentikan itu, termasuk sejarah tadi itu ya. Sejarah, sejarah tentang siapa itu Arya Wiraraja pun sampai sekarang juga versinya kan sangat luar biasa. Sekarang ini sejarah ini kita saya juga nggak tau sejarah mana yang harus-harus digunakan misalnya untuk membangun sejarah nusantara secara keseluruhan itu juga menurut saya juga belum clear. Sehingga kemudian ketika kita misalnya dalam bayangan saya sesungguhnya kalau kita bicara umrah misalnya, sebenarnya Indonesia itu kan tempat umrah yang paling luar biasa bagi-bagi agama-agama yang misalnya Hindu, Buddha, segala macam itu, nah tapi kenapa kemudian itu nggak bisa kita lakukan di Indonesia misal. Nah jadi ini banyak pertanyaan-pertanyaan memang yang-yang muncul ketika tadi Bapak-Bapak menyampaikan banyak hal itu dan ini memang menjadi keresahan kami bersama, termasuk misalnya Mas, Mas siapa Mas Dhandy ya, Mas Dhandy ya Mas, mungkin jenengan pernah ke Ranupane ya. Ranupane itu-itu luar biasa sekarang ada ampfiaternya, ada tempat jualan segala macam, tapi orang sana orang Ranupane sudah nggak bisa, sudah nggak hafal dengan kidung-kidungnya sudah. Mereka harus buka di HP, mereka lihat di HP gitu kan, rumah-rumahnya pun juga sudah sangat tidak ini. Nah ini memang problem yang-yang-yang-yang kita bersama. Nah karena itu mungkin kami perlu masukkan lebih dalam terkait misalnya tadi apa sesungguhnya yang bisa kita lakukan untuk membuat masyarakat dengan sendirinya itu kemudian bisa menjaga, melindungi, memanfaatkan secara mandiri tadi itu. Jember sebelah utara Pak Dirjen ngih itu ada ribuan megalitikum yang sekarang sudah mulai dijarah orang, karena harga satu batu kenong itu lumayan bisa 3 juta, satu batu kenong itu, yang kurang lebih sekitar 5 kilo itu, yang ribuan itu, itu sekarang sudah lebih dari 5 juta. Menhirnya saja sekarang yang sudah di Prancis itu ada satu, yang ditahan di Bali itu ada dua, itu harganya 4 miliar dan itu tersebar di sebelah utara Kabupaten Jember itu, tapi kemudian itu tidak ada upaya dan ikhtiar untuk bagaimana kemudian melindungi dan kemudian memanfaatkannya sebagaimana yang tadi kita bahas semuanya.
39 - Jadi catatan-catatan dari-dari Bapak-Bapak tadi itu, menurut saya kita perlu ada masukan menyangkut apa kira-kira rekomendasi yang bisa kita lakukan agar kemudian semua tidak hanya berstandar terhadap anggaran kan gitu. Yang kedua menyangkut sejarah tadi, Prof ya. Sejarah-sejarah hari ini misalnya sampai hari ini pun di Jember dan Lumajang tidak ada tarian. Tarian mana yang-yang menjadi aslinya dari Jember dan Lumajang itu nggak ada, akhirnya kemudian pemerintah Lumajang misalnya memutuskan menjadikan "Jaran Kencak" sebagai tarian asli dari Lumajang padahal itu bukan. Nah problem-problem ini menurut saya menjadi penting untuk kita clear- kan agar kemudian kedepannya ketika kita ingin tanda kutip tadi menjual bonus, bonusnya tadi itu sebagai pariwisata itu betul-betul clear secara-secara klaimnya gitu. Nah clear secara klaim ini menurut saya juga harus kita pikirkan agar-agar kemudian nanti orisinalitas dari sesuatu yang kita jadikan sebagai budaya yang asli di daerah tersebut, itu betul-betul bisa kita-kita apa kita pastikan, ada ukuran-ukuran yang lebih bisa kita pertanggungjawabkan. lebih-lebih apa Jadi saya pikir itu apa saya sepakat dengan-dengan Bapak-Bapak semuanya, dengan Mas Dhandy juga saya sepakat karena itu yang sering saya teriakkan bolak-balik raker-raker dengan Menaker apa? Menparekraf itu saya selalu teriakan itu dan saya sangat tidak yakin misalnya, kalau saja tidak ada dana desa saya yakin juga dana, desa wisata pun nggak ada, saya yakin sekali itu, ini kan karena ada dana desa saja. Kemudian ada beberapa program, dukungan dari beberapa Kementerian sehingga kemudian banyak berjamur desa wisata yang kalau kita lihat semuanya buatan, jarang sekali yang murni itu jarang. Nah itu pun menurut saya juga menjadi bagian yang harus menjadi catatan kita bersama, terkait dengan kita mengamandemen terhadap Undang-Undang Pariwisata ini, karena jangan sampai. Bayangkan di di Lumajang itu ada satu desa, dia membangun desa wisatanya dengan membuat trek apa namanya sepatu roda. Saya-saya nggak berpikir gimana dia bisa membangun trek suatu roda di dan itu dijadikan sebagai desa wisata. Padahal itu di Lumajang bukan di Bekasi misalnya atau bukan di Jakarta kan gitu atau bukan di BSD kan tapi ini di Lumajang itu dia bangun trek. Nah ini menurut-menurut saya sudah mulai banyak salah kaprah lah menyangkut apa, tentang pariwisata, tentang desa wisata. Karena itu menurut saya ya momentum amendemen terhadap Undang-Undang Pariwisata ini bisa kita jadikan momentum untuk meluruskan lagi sebenarnya wisata itu apa sih. Nah saya pikir itu yang mungkin saya sampaikan, Bu Pimpinan. Jadi saya setuju dengan Bu Pimpinan, mungkin ke depan beliau-beliau ini bisa kita mintakan terus pendapatnya. Ada banyak poin-poin yang hampir mirip yang seperti yang kita harapkan selama ini yang mungkin kita perlu bantuan untuk lebih diperdalam di masa yang akan datang.
40 - Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Demikian teman-teman Komisi X memberikan tanggapan, ada beberapa hal yang perlu direspon mungkin saya berikan waktu Pak Dirjen tadi ada beberapa hal. Prof Asvi juga mungkin ada yang mau disampaikan memberikan tanggapan balik kepada teman-teman komisi, Pak Doktor ke ini ya apa namanya salat ya, kemudian Mas Dhandy. Monggo Pak Dirjen kami persilakan memberikan tanggapan. DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI RI (HILMAR FARID, MA, Ph.D): Baik, terima kasih pimpinan. Bang Putra, terima kasih karena judulnya Rapat Dengar Pendapat ya jadi memang agak bebas kita ya. Sayang Bu Dewi keluar, tadi ditanyakan soal Bengkulu dan Singapura. Ini sebetulnya agenda yang sangat menarik, hanya saja dan ini penting gitu. Tadi Mas Dhandy menekankan pariwisata ini juga soal relasi kan, ada pertukaran gitu. Singapura ada jalan bengkulen, ada nggak jalan Singapura di Bengkulu ya? Jadi recognition tentang adanya interaksi itu kita kadang-kadang lemah, berharap orang mau mendukung kita sementara logikanya yang sekarang ini dibicarakan adalah pertukaran gitu. Seberapa jauh kita udah menghargai apa yang kita inginkan ya dan itu saya kira seandainya ya hubungan seperti itu kuat gitu ya. Jangan-jangan problem Taylor Swift ini nggak terjadi gitu karena kita sudah punya relasi itu, tapi kadang-kadang kan kita terlalu reaktif ya. Ada isunya muncul baru dia kayak bereaksi memberikan ya tapi nggak for seeing gitu, jadi itu salah satu isu saya pikir ya soal pariwisata sebagai pertukaran gitu. Orang datang berkunjung juga untuk belajar gitu bahwa efek yang menghasilkan pendapatan, ya itu baik tetapi saya setuju Mas Dhandy tadi bonus gitu ya. Terus kemudian langsung ke langkah-langkah gitu, apa sih yang mestinya dilakukan gitu. Kalau saya boleh rekomendasi, pariwisata ini bisa berkembang di Indonesia kalau desentralisasinya penuh dalam urusan ini ya. Kalau masih dikontrol penetapannya destinasi dan segala macam gitu saya kira nggak banyak loh ya orang yang mengetahui Indonesia secara utuh. Mungkin Mas Dhandy ini salah satu perkecualian, karena jalan sekian ratus hari keliling Indonesia tanpa pulang ke rumah gitu ya, tetapi berapa orang yang sebetulnya betul-betul punya pemahaman yang utuh mengenai ini? Dengan kata lain yang
41 - harusnya terjadi stake holders-nya sejak awal terlibat di dalam proses ini untuk menentukan ya. Saya bisa ambil contoh misalnya sekarang di Peru, itu salah satu destinasi terpentingnya adalah Machu Picchu ya dan mereka di sana nggak sibuk soal infrastruktur. Bandara yang paling dekat dengan Machu Picchu itu namanya bandara Dikoca ya. Carrying capacity dari airport itu-itu cuma 300.000 eh sori 3 juta per tahun ya, sementara Adi Sucipto 8 juta per tahun. Pendapatan Machu Picchu kalau dibandingkan dengan Borobudur atau Prambanan misalnya per tahun itu 40 juta Dollar, sementara kalau kita periksa keuangannya dari PT Taman Wisata gitu pendapatan dari Borobudur itu sekitar 250M ya, nggak sebanding, investment-nya jauh lebih gede kita, kita bikin airport baru, kita bikin jalan, kita bikin gerbang, kita bikin segala macam gitu, tapi revenue yang kemudian di-generate dari proses itu tidak sebanding dengan investment-nya. Salahnya di mana gitu? Menurut saya gitu dan tadi sudah disampaikan juga keterlibatan dari local stakeholders ini terbatas sekali. Yang tahu sebetulnya potensi yang luar biasa di Borobudur ini ya adalah mereka yang tinggal di sana dan kalau sebagai informasi gitu kita Borobudur hanya mempersoalkan 80 hektar yang dibatasi dengan pagar yang namanya Taman Wisata itu, sementara kawasan cagar budayanya itu sebetulnya jauh lebih luas daripada itu sekitar 6.000 hektar, mencakup tiga provinsi ya. Jadi ini yang harusnya dipikirkan betul gitu ya desentralisasi dan kemudian memilih ya. Kita punya sekian banyak Machu Picchu di Indonesia ini gitu ya kita punya sekian banyak destinasi yang hebat-hebat itu levelnya sama premium atau segala macam, world class-nya itu bukan karena harus dibangun dan segala macam, dia bahkan sudah given ada. Kebetulan saya baru pulang dari Raja Ampat gitu, itu nggak perlu diapa-apain Bapak tinggal nyemplung masuk airnya sudah lihat keindahan dunia ya. Jadi satu saya kira desentralisasi dan betul-betul melibatkan para pelaku pariwisata, para pelaku budaya, di dalam prosesnya. Kalau saya sih maunya ada itu di dalam amanat Undang-Undang Kepariwisataan itu clear bahwa harus ada pelibatan itu. Bahkan kalau perlu mekanismenya diatur sehingga memang suara mereka ini betul-betul didengar gitu. Keputusan-keputusan penting mengenai daerah itu bukan jadi tempat yang tidak mengenal daerahnya gitu, tapi justru datang dari sana. Dan yang paling penting sebetulnya tiap daerah ini punya keunikan, kita nggak bisa bikin program yang rata. Jadi kalau misalnya sekarang kita bandingkan dengan Singapura, kita punya puluhan Singapura, hanya bisa menjadi tempat yang luar biasa gitu. Jadi dia punya apa namanya tuh keunikan di masing-masing tempat yang seandainya ya dijadikan. Ya mesti akan bisa mencapai ya tujuan yang besar gitu untuk memajukan pariwisata dan setelah ditetapkan mesti didefinisikan juga ini mau diarahkan ke mana? Ya mass tourism atau mau sekarang minat khusus, ada adventure tourism, besar sekali secara market ya itu sekitar 300 miliar Dollar per tahun ya dan kalau misalnya Bapak, Ibu bayangkan combine dengan wellness tadi gitu.
42 - Indonesia punya hutan mangrove terbesar di dunia 25, 25% dari mangrove dunia itu ada di kita, yang terbesar dari dulu Teluk Bintuni. Sayang Teluk Bintuni ini termasuk salah satu daerah yang disebut 3T, karena apa? Karena tidak memanfaatkan sumber ini secara optimal. Yield-nya hasil dari pengelolaan berdasarkan pengetahuan lokal dan tradisi dan seterusnya dihitung sama teman-teman di... sebesar 15.000 US Dollar per hektar per tahun tanpa merusak dan justru melestarikan. Bayangkan kalau ini sekarang menjadi salah satu destinasi utama yang adventure tourism kalau orang-orang mau hunting kita nggak berburu binatang ya, tetapi kita masuk ke dalam hutan mangrove gitu untuk belajar mengenai itu akan menjadi destinasi luar biasa. Yield-nya juga bisa diukur, pendapatannya luar biasa. Ini yang disebut kekayaan biokultural tadi yang belum kita manfaatkan secara optimal. Jadi kalau boleh saran, mungkin sekarang ini kuncinya ada di data, seberapa banyak sebenarnya atau seberapa baik sebetulnya pengetahuan kita mengenai apa yang tersedia? Jangan-jangan yang kita lihatnya permukaan ya dan kebijakan kita bersumber pada anecdotal evidence gitu. Karena kebetulan ada orang yang baru pulang tau dia kasih tau, oh ini bagus itu bagus dan seterusnya sementara yang kita perlukan adalah data yang menyeluruh tentang Indonesia yang luar biasa ini. Yang sayangnya gitu untuk diving spot Bapak, Ibu, gitu yang paling tahu diving spot yang bagus di Indonesia di Singapura bukan kita, mereka yang atur operator tour dan segala macam kita jadi pegawainya dia gitu ya. Karena apa, karena datanya nggak betul-betul kita kuasai. Jadi kalau saya juga mau merekomendasikan dalam Undang-Undang Kepariwisataan inih soal data ini mesti di tegaskan, harus ada itu amanat untuk membuat data terpadu mengenai pariwisata ya dan nggak perlu bikin baru. Di Undang-Undang Kebudayaan juga sudah ada soal data, di mana-mana juga sudah ada tinggal di konsolidasi di dalam satu. Yang terakhir saya mau bicara tentang organisasi. Bagus ada keinginan untuk bikin Badan Pariwisata Indonesia ya di dalam Undang-Undang ini, tapi kalau-kalau boleh saran perhatikan badan-badan lain yang terkait dengan itu. Saya kira peringatan dari Mas Dhandy tadi penting sekali ya bahwa, sebetulnya pariwisata ini on top dari begitu banyak bidang lain. Kalau ini terputus ya ini cuma menjadi satu badan baru yang saya nggak tau ya, seberapa dia anggap efektif gitu. Jadi mungkin di dalam Undang-Undang juga perlu kita pikirkan gitu hubungan antar lembaga ini sebetulnya kayak gimana gitu? Atau orang-orang yang membentuk komposisi anggota di dalam badan pariwisata ini merepresentasi berbagai macam sektor lain, sehingga itu terjadi ya lintas sektoral itu tercermin di dalam badannya itu ya, itu mungkin masukannya. Terakhir untuk-untuk Bang Pur soal cagar budaya, ya bagaimana digunakan. Saya kira pendekatannya sekarang ini kalau bicara tentang pelestarian yang sangat efektif adalah kalau dia digunakan justru, kalau dia dibiarkan idle dan itu pengalaman kita di Kota Tua ya beberapa diperbaiki secara sangat bagus keluarkan anggaran cukup besar nggak dipakai, sekarang kondisinya jelek lagi, 2 tahun, 3 tahun setelah diperbaiki. Jadi yang paling efektif adalah memakai dan sudah banyak contoh teman-teman bikin m-bloc
43 - itu di bekas Perumahan Peruri ya di kawasan Blok M sana, sekarang mereka pos-bloc, kantor pos di Pasar Baru juga mulai digunakan ya diaktivasi. Nah sayangnya dalam pengalaman mereka ini mereka disuruh tarung sendirian, nggak bisa gitu, ada hal-hal yang tetap mesti kita subsidi dan di sini satu poin yang sangat penting. Kalau bicara tentang pariwisata ekonomi kreatif dan seterusnya, tidak mungkin berharap setiap aset akan menghasilkan return on investment yang bisa menutupi cost-nya. Dia nggak bisa stand-alone harus dibayangkan sebagai satu kesatuan ya dan pikirkan misalnya seperti investasi untuk kayak m-block dan seterusnya itu juga social return on investment-nya. Bukan hanya return investment-nya dari segi nominal berapa yang dia dapatkan dari penjualan tiket, tapi keberadaan si cagar budaya yang digunakan untuk kepentingan kreatif seni budaya dan seterusnya itu nilainya terhadap perkembangan sosial, kultural di daerah tersebut berapa. Sudah ada sekarang yang bisa menghitung gitu kalau dikonversi jadi rupiah tuh berapa sih sebetulnya gitu yang di-generate ya oleh itu. Jadi hitungan-hitungan seperti ini yang saya kira perlu ya dan mungkin rekomendasi yang sangat konkret di dalam badan itu kerja berbasis data ini harus diamanatkan gitu ya, sehingga dia betul-betul melangkah ke arah yang kita inginkan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Terima kasih, Pak Dirjen. Selanjutnya monggo Prof menyampaikan tanggapan. AHLI SEJARAH (PROF. DR. ASVI WARMAN ADAM): Saya sedikit saja ya karena ada kesan bahwa, pembangunan atau pengembangan periwisata ini harus dengan membangun infrastrukturnya yang modern gitu. Sebetulnya tidak juga gitu, jadi kita harus memperhatikan bahwa misalnya ada bandara yang dibangun misalnya untuk mengembangkan pariwisata bandara Kertajati tapi kan tidak berfungsi secara optimal. Lalu pembangunan bandara di Yogyakarta misalnya yang terlalu jauh gitu, banyak orang juga merasa misalnya tidak orang-orang di dalam negeri ya sekarang lebih memilih naik kereta api, karena dari bendara ke kota itu cukup- cukup jauh, memakan waktu gitu. Nah saya pernah tinggal 6 bulan di Kyoto, di Jepang, nah Kyoto ini satu contoh kota yang pariwisatanya sangat-sangat maju. Kota yang bisa ditempuh dengan hanya berjalan kaki, tetapi ada satu hal yang menarik di situ bahwa, pemerintah kota Kyoto itu tidak mau dibangun di sana itu lapangan terbang. Mereka cukup bandaranya di Osaka yang satu jam perjalanan dengan naik bis
44 - atau naik travel dari sana gitu, tapi tidak ada bandara misalnya di kota Kyoto itu sendiri gitu. Ya ini hanya salah satu contoh kecil saja bahwa, pembangunan infrastruktur pariwisata itu tidak harus dibangun, tidak harus modern, tetapi yang penting tadi apa tujuannya. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Dirjen juga ada kota-kota tertentu yang tidak memerlukan pembangunan infrastruktur pariwisata yang modern gitu. Terima kasih. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Terima kasih, Prof. Selanjutnya Pak Dr. Achmad Sunjayadi, silakan. AHLI SEJARAH (Dr. R. ACHMAD SUNJAYADI, M.Hum.): Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Saya kira hal yang sangat penting di sini adalah mungkin masyarakat ya sebagai salah satu stakeholder terkait dengan kegiatan pariwista ini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, kita harus bisa mendengar suara dari masyarakat setempat ya. Terkait dengan mungkin salah satu destinasi wisata sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh, karena mungkin setiap daerah itu punya keunikan, punya kekhasan masing-masing. Kalau misalnya kita balik dari pusat ke daerah, tentu belum tentu sesuai belum tentu juga cocok ya. Kemudian tadi kekuatan narasi kita ini masih sangat besar dan saya kira ini juga bisa melibatkan teman-teman lainnya, terkait dengan pengembangan atau bagaimana kita mengoptimalkan suatu kawasan wisata misalnya. Jadi mungkin dilihat dari keindahan alam atau mungkin dilihat dari apa namanya yang kita bisa nilai dari suatu yang indah tidak ada, tapi justru dengan narasi yang kuat ini, dengan narasi yang dikatakan itu menjadi unsur penunjang, kita bisa menjadikan suatu tempat wisata ini menjadi satu tempat wisata yang sangat menarik gitu. Jadi saya kira apa yang harus kita lakukan ini tentunya kembali lagi kita memulai dari suatu niat yang benar-benar bersih, niat yang benar-benar apa namanya, ingin mensejahterakan masyarakat dan untuk kepentingan kita semua. Demikian, terima kasih Bu Pimpinan.
45 - KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Terima kasih. Selanjutnya Mas Dhandy. JURNALIS (DHANDY DWI LAKSONO): Baik ya, kalau tadi ditanya mulai dari mana, saya justru ditulis catatan saya justru kalau mau bicara serius pariwisata ya ada omnibus law-nya tapi omnibus law tentang budaya dan alam Indonesia misalnya dari situlah kemudian tumbuh pariwisatanya. Jadi seserius itu kalau mau bicara pariwisata, karena tadi akan timbul kebingungan sebenarnya dia menciptakan trickle down effect atau dia tumbuh dari trickle down effect, tumbuh dari trickle down effect. tadi referensi semua negara yang sukses pariwisatanya, pariwisata tumbuh di atas sektor, sektor-sektor organik yang lebih fundamental. Pariwisata derivatif-nya, dari derivatif pariwisata muncul derivative yang tadi yang lebih kecil ke industri makanan, restoran dan segala macam, supply change dan segala macam, itu lebih derivatif lagi dari pariwisata. Bagi saya dengan Justru kalau tadi Bang Putra bilang di Toba tidak ada permintaan maaf dan itu dianggap handicap buat hospitality misalnya, saya pikir justru jangan- jangan itu justru modal besarnya supaya tidak hancur duluan. Seperti Aceh misalnya yang sering disebut nggak friendly untuk pariwisata kecuali pariwisata rohani atau religi misalnya. Karena dia juga nggak punya konsep terima kasih, orang Aceh tidak ada bahasa terima kasih dalam bahasa Aceh. Adanya vertikal alhamdulillah jadi semua dari Tuhan, nggak ada dia hutang budi pada manusia, jadi nggak ada terima kasih di Aceh juga, jadi, tapi itu justru jangan-jangan ya dia punya selling point sendiri gitu. Lampung itu sekarang menjadi stop spot destinasi baru, istrinya, isinya orang Prancis dan Australia untuk surfing gitu. Mungkin tujuan kedua di Sumatera setelah Mentawai, tapi tadi, jadi nggak perlu jadi setiap, saya sepakat lagi-lagi, saya jarang sepakat dengan pemerintah tapi dengan Pak Dirjen, saya sepakat Bang Putra. Memang-memang otonominya yang menjadi motor utama ya nggak bisa diimajinasikan Indonesia ini seperti taman kecil kayak Singapura yang didesain gitu, nggak bisa, ini gede banget, ini setara London sama Moskow daerah ini. Jadi biarkan konsepnya, desainnya itu kita serahkan kepada studi-studi lokal kemudian apa namanya, kalau ada kajian yang kajian lingkungan hidup dan manusia yang lebih strategis gitu ya KLHS-nya gitu ya kira-kira yang diserahkan kepada setiap potensinya. Saya sepakat sekali lagi untuk meng-highlight bahwa, kadang-kadang pendekatan kita sangat infrastruktur. Sampai Bromo mau dibikin kereta gantung gitu misalnya atau Rinjani juga mau dibikin ada kereta gantungnya
46 - gitu. Konsep kereta gantung di Alpen Itu kan untuk nge-drop orang untuk sky untuk apa Ice-skiting gitu bukan untuk jalan-jalan ngelihat foto-foto kayak di Taman Mini Indonesia Indah atau di Dufan. Jadi bonus view-nya adalah bonus orang ice-skiting kereta gantung di Alpen itu dipakai untuk ngangkut orang kemudian orang akan ski. Atraksi utamanya itu bukan, atraksi utamanya bukan kereta gantungnya lalu kita latah mau mengimplan kereta gantung di Bromo karena memang kita memang turisnya malas-malas banget. Jangankan jadi turis jadi pedestrian aja kalau perlu turun angkot di depan rumah gitu, walking distance itu gak ada dalam konsep orang termanjakannya dengan Indonesia gitu saking infrastruktur yang memang nggak public oriented tapi private gitu. Apa sih, selama saya jalan gitu ya, apa sih esensi yang paling diingin semanja-manjanya turis di tempat wisata, mereka cuma butuh dua hal kok, satu AC, dua toilet duduk. Jadi cuma AC dan toilet duduk, selebihnya infrastruktur publik saja gitu yang penting air bersih ada gitu akses juga tadi nggak perlu ekstrem-ekstrem banget sampai ada bandara di setiap lokasi gitu ya, connectivity aja yang penting gitu ya. Mau ke Wae Rebo dibikin helipad gila gitu, padahal kekuatan Wae Rebo di Flores adalah justru tracking-nya gitu, tapi kan orang ingin langsung lompat ke Wae Rebo-nya yang penting dapat foto-foto di Wae Rebo, sehingga sampai mau dibikin helipad bahkan sudah dibikin helipad kalau nggak salah karena konteksnya waktu itu Ibu negara mau pengin ke sana. Ya kalau nggak sanggup jalan kaki 3 jam lewat hutan Wae Rebo ya mungkin memang bukan itu tujuan wisata yang cocok buat Ibu negara misalnya, mungkin Universal Studio lebih cocok. Jadi nggak semua-semuanya harus diukur pada satu segmen tertentu, kalau pariwisata dikalibrasi pada satu segmen tertentu berduit, lansia misalnya ya semuanya jadi ada lift-nya gitu. Naik Rinjani pakai lift sudah nggak ada lagi tantangan orang naik Rinjani dan menjadi selling point di Rinjani. Jadi kalibrasi saja semua wisata ini sesuai dengan memang segmennya gitu kan nggak perlu diuniversalkan. Nah universal, menyeragamkan segmen wisata inilah yang kemudian tadi menjadi mendorong investasinya menjadi seragam, semuanya basisnya adalah capital intensive sehingga nggak akan ada ruang lagi yang bisa kompetitif di community base-nya. Saran saya adalah membuat buat peta tentang tadi peta otonomi pariwisata dan sekaligus mencadangkan dulu prioritasnya adalah untuk community base, sisanya adalah yang setengah matang atau yang bahkan nggak punya potensi di situlah di toh sama-sama dirangsang dengan modal pemerintah tadi Bu ya. Kita sama-sama nggak ngomongin, nggak ngomongin swasta kan ya, sama-sama pakai modal negara, negara investasilah kepada tempat yang justru under develop gitu.
47 - Negara invest di Labuan Bajo itu ngapain, negara permak Bromo, Borobudur, di permak-permak nggak karu-karuan buat apa juga gitu. Itu tempat yang secara accessibility aja sudah sudah punya advantage yang besar gitu justru negara hadir memberikan insentif perpajakan, untuk investasi, bahkan untuk connectivity di daerah-daerah yang justru tidak diunggulkan, di situlah sehingga kemudian antara yang capital base dengan yang community base bisa hidup berdampingan. Terima kasih. KETUA RAPAT (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M./WAKIL KETUA KOMISI X DPRI RI): Negara kok investasi besar-besaran untuk apa? Tadi sudah saya perkirakan untuk menarik investor. Siapa tahu nanti investasi negara itu kembali dalam berapa puluh tahun karena pertumbuhan ekonomi, tapi sampai sekarang belum pernah ada yang bisa ngitung itu. Pertanyaan kita itu sejak Pak Wisnutama diganti ini, saya sampai tiga masa sidang bertanya terus, tapi tidak ada tidak bisa menjawab. Karena harus ada kajian yang komprehensif katanya dan itu mahal begitulah, Mas Dhandy. Jadi kita mendapatkan berbagai macam masukan yang sangat menarik dan cukup mengguncang pikiran kita, karena ternyata pariwisata itu merupakan dampak dari sebuah pertumbuhan sektor lain baru bisa dibuat pariwisatanya. Kalau ansih hanya sektor pariwisata saja tentu ini kita akan selalu tersandung pada masalah yang sama atau sebagaimana juga ketika wisata dan budaya disatukan untuk bersama-sama dibangun itu juga membutuhkan sektor-sektor lain yang perlu dibangun. Bu Hima, bagus sekali tadi menyampaikan bahwa kalau mau tumbuh- tumbuh hotel di sekitar tempat wisata ya harus diatur dalam radius tertentu. Saya kira kita semua sekarang sedang worry mengenai itu, namun sekali lagi kami sampaikan bahwa kita adalah DPR adalah pembuat Undang-Undang, Undang-Undang tidak dapat mengatur detail teknis, semuanya berada di dalam ranah pemerintah. Jadi ke mana arah pariwisata kita itu dibuat bersama di dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya seperti apa itu menjadi 100% urusan pemerintah. DPR hanya bisa mengawasi dan kadang-kadang mungkin apa Bu mengomentari, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan dengan sistem ketatanegaraan yang seperti ini. Namun apapun kita tetap semangat membuat sebuah legacy bahwa, kita pernah berpikir, berorientasi pariwisata di Indonesia ini menjadi maju dan kesejahteraan utamanya itu menjadi milik masyarakat di sekitar destinasi wisata. Saya kira itu adalah hal terakhir yang ingin saya sampaikan, sebelum saya membacakan kesimpulan, sambil menunggu ini kayaknya ya kalau di tempat saya namanya dung. Dung itu karena ada masjid besar yang ditabuh itu dung-dung-dung-dung-dung itu artinya kita boleh minum, namanya dung sambil menunggu waktu berbuka puasa, izin saya bacakan ya kesimpulan.
48 - Komisi X mengapresiasi Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, kemudian Prof. Dr. Asvi Warman Adam, Dr. R. Achmad Sunjayadi, M.Hum., dan Mas Dhandy Dwi Laksono yang telah menyampaikan pandangan dan masukan terkait substansi kebudayaan dalam RUU Kepariwisataan, bahan paparan yang terlampir beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian Panja RUU kepariwisataan adalah: 1. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan dan diterjemahkan ke dalam PP Nomor 87 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, serta Perpres Undang-Undang Nomor, Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Strategi Kebudayaan. Perpres undang ini mungkin undangnya di-delete ya, Peraturan Presiden aja. Terdapat masukan teknis untuk RUU Kepariwisataan guna memperkuat substansi kebudayaan dalam pengembangan pariwisata yang meliputi Pasal 12, 14, 18, 41, 60, 65 dan Pasal 80, ditambahkan substansi pengaturan di dalam RUU Kepariwisataan yang mendorong pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional, substansi diplomasi budaya perlu didiskusikan dan Kemendikbudristek, utamanya dalam hal perlunya badan khusus yang menangani diplomasi budaya dan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang Hubungan Luar Negeri. bersama dengan Kementerian Luar Negeri Aspek agama sejarah adat, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengaturan RUU Kepariwisataan sebagai potensi dan atau mungkin penghambat pengembangan pariwisata. Kemudian, memperkuat budaya, sejarah dan alam Indonesia sebagai potensi utama penggerak pariwisata melalui keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian G, RUU Kepariwisataan perlu menarasikan kembali keanekaragaman budaya dan alam atau biocultural diversity untuk menumbuhkan daya tarik wisata dan kekayaan intelektual masyarakat. Selanjutnya, sektor pariwisata merupakan sektor strategis yang berkaitan dengan sektor lain seperti budaya, lingkungan dan teknologi, pengaturannya cenderung melalui Undang-Undang Omnibus. Demikian, sebelum penutup apakah masih ada tambahan? Cukup? Cukup ya ini, bau gorengan ini mengganggu kita kayaknya nih. Oh betul, bahan-bahan yang disampaikan merupakan materi yang tidak terpisahkan di dalam laporan ini mohon dituliskan di mana kah.
49 - Nah yang terakhir sebelum kita tutup, jika ada hal yang terlewatkan dari usulan Bapak-Bapak para narasumber kita terbuka untuk menerima secara tertulis mungkin ada oh ini, oh itu, kemudian dikirimkan secara tertulis kepada kita-kita juga terbuka. Karena kita masih akan membukanya sampai masa sidang berikut yang kita ingin mengundang beberapa budayawan yang hari ini tidak bisa hadir. Tentu masukan dari budayawan juga sangat kita butuhkan untuk kita menyelesaikan draf daripada RUU ini. Demikian, itu bukan yang nomor dua ya Mas, nomor tiganya nah, nah. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan itu yang nomor dua nah, bagian yang tidak terpisah dalam laporan ini nah. Kemudian yang ketiga Komisi X melakukan kajian terhadap pandangan, masukan dan materi yang disampaikan sebagai bahan dalam penyempurnaan draf RUU Pariwisata dan naskah akademik, apabila terdapat masukan baru akan disampaikan secara tulis pada Komisi X DPR RI. Demikian rapat kami tutup, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pak Hilmar Farid, Pak Prof Asvi, Pak Dr. Achmad dan Mas Dhandy yang telah membantu kami dalam proses penyempurnaan RUU ini, bisa kami tutup ya Bapak, Ibu Komisi X? Bu Hetifah akhirnya nggak, tidak menyampaikan, cukup ya. Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara RDP dan RDPU Panja Pariwisata hari ini dengan seizin Bapak, Ibu Anggota, kami tutup disertai ucapan terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Hilmar Farid, kepada Prof. Asvi kepada Pak Dr. Achmad Sunjayadi dan Mas Dhandy dan seluruh catatan dari hasil pembahasan ini menjadi rujukan terkait dalam penyusunan draf. Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyiapkan buka puasa bersama ini sekedar takjil dan gorengan dan kopi, mungkin yang di sana juga membutuhkan teh, kopi atau apapun atau oh iya di sana ya atau kita mau pindah ke ruang makan. Kita pindah saja mungkin Mas-Mas bisa di, Mas hallo, bisa dibawakan ke ruang makan aja mungkin ini, oh 2 menit lagi. Jadi minum di sini terus dahar-nya di sana Bapak- Bapak, 19.10 sekarang 18.02, kurang 8 menit atau kita foto dulu yuk. (RAPAT DI TUTUP PUKUL 18.02 WIB) a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT TTD DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H. NIP. 196708061990031003