Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 MENCEGAH POLITIK IDENTITAS Pdt. Dr. Dr. Richard Daulay, MTh, MA 1. INDONESIA BHINNEKA TUNGGAL IKA Indonesia adalah sebuah negara yang paling majemuk di dunia, terdiri dari 17000-an pulau, dihuni oleh 269 juta penduduk, yang terdiri dari yang 300-an kelompok etnis dan ribuan suku, dan menggunakan 700-an bahasa daerah masing-masing, yang terus dipergunakan hingga hari ini, di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemajemukan itu diperkaya lagi dengan kemajemukan agama, baik agama-agama dunia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu), maupun agama-agama asli Indonesia, seperti Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Kejawen (Jawa), Marapu (Sumba), Kaharingan (Dayak), Parmalim (Batak) dll. Setiap suku bangsa di Indonesia juga memiliki budaya, adat istiadat serta kebiasaan yang beraneka ragam, termasuk seni budaya, seni tari dan nilai- nilai budaya serta falsafah hidup yang merupakan kekayaan Indonesia. Karakter bangsa Indonesia yang majemuk ini sudah melekat dari sejak ribuan tahun silam, dan tetap berakar dan bertahan sampai sekarang sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang sangat pluralis, yang jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia, yang homogen, seperti Jepang, Korea, Inggris, Jerman, Belanda dll. Tidak gampang mengelola sebuah masyarakat majemuk seperti itu, karena setiap kelompok etnis cenderung mementingkan kelompoknya (identitasnya) sendiri, dan setiap agama cenderung Pendidikan 1
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 mengklaim kebenarannya sendiri. Dalam konteks pluralisme seperti itulah, di zaman kerajaan Hindu-Budha, terutama pada zaman Kerajaan Majapahit (abad 13-16) di Kepulauan Nusantara ini, lahir sebuah motto yang sangat historis dan "powerful" yakni: "Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hanna Dharma Mangrwa" (artinya: Yang dua itu adalah satu juga. Tidak ada pengabdian yang mendua), yang dicetuskan oleh Mpu Tantular, seorang Pujangga Jawa, yang hidup pada abad 14. Yang dua itu maksudnya adalah agama Budha dan agama Hindu, dua agama yang sama-sama mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa.1 Berkat semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, maka Raja-raja Hindu kemudian dapat membina toleransi dalam rangka kerukunan antara umat beragama dan antar kelomok etnis (suku) di dalamnya. Sesungguhnya makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah toleransi, bukan saja antara agama Hindu dengan agama Budha, dan toleransi antar kelompok masyarakat: pendatang Arab/Eropa, Cina, dan golongan pribumi dari berbagai kelompok etnis dan suku bangsa. Makna kata "toleransi" yang berakar dari bahasa Latin (tolerate) artinya: membiarkan mereka yang berpikiran lain atau berkeyakinan lain tanpa diganggu dan dihalangi.2 Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ni sudah berurat berakar dalam hati sanubari rakyat Indonesia, sehingga ketika muncul gerakan Nasionalisme sejak awal abad 20, 1 Lihat Woro Aryandini, Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta: UI-Press, 2015. 2 Adalah John Lock yang pertama kali memperkenalkan sikap toleransi dalam suratnya kepada Raja Inggris (A Letter concerning Toleration, 1688), yang mengingatkan penguasa Inggris agar membiarkan berbagai aliran (Puritan dll) Anglikan, untuk eksis di wilayah Kerajaan Inggris, dan harus dilindungi oleh negara, sebab bukan tugas dan kompetensi negara mengatur iman warga negaranya, dan bukan tugas negara untuk menyelamatkan "roh" (soul) warganya. Tugas negara adalah melindungi hak-hak warganya, dan negara berhal memakai kekuasaan (force) untuk tugas melindungi warga negara itu. Pendidikan 2
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 generasi muda Indonesia dengan seia sekata mencetuskan Sumpah Pemuda (1928), mengikrarkan mereka mempunyai Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa yaitu Indonesia. Secara resmi pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang waktu itu sedang berupaya menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian mensahkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semoyan kebangsaan dan burung Garuda sebagai lambang negara, pada Sidang Kabinet RIS pada 11 Februari 1950. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu dari empat pilar kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dicetuskan oleh MPR di era Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR, yang perlu disosialisasikan secara terus-menerus terutama kepada generasi muda. Jika salah satu dari pilar ini jebol, maka bangunan demokrasi Indonesia akan runtuh juga. 2. AGAMA-AGAMA DI INDONESIA: TOLERAN DAN RUKUN Indonesia sudah dikenal di seluruh dunia, terutama di negara-ngara Barat3 yang Kristen dan Negara-negara Timur Tengah yang Islam, bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang istimewa, di mana semua agama dapat hidup berdampingan dengan rukun dan harmoni. Selama ratusan tahun, agama-agama yang ada di Indonesia, sebelum dan sesudah Indonesia merdeka tidak pernah mengalami konflik agama. Konflik horizontal yang pernah terjadi di Ambon dan Poso pada awal reformasi, sejatinya bukan konflik antar agama 3 Negara-negara di Eropa yang sebelumnya berada dalam satu kesatuan politik di bawah kaisara-kaisar Romawi Pendidikan 3
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 (Kristen-Islam), melainkan konflik sosial-politik yang kemudian menyertakan (menyeret) sentiment perbedaan agama ke dalam konflik. Itulah mengapa sesudah konflik yang sempat berdarah-darah dan memakan korban besar, dalam waktu singkat dapat diselesaikan dengan damai (melalui Perjanjian Malino 2002), yang kemudian antar komunitas Islam dan komunitas Kristen kembali "berbulan madu"4, karena sesungguhnya mereka adalah masyarakat "pela gandong", yang memiliki kadar toleransi agama yang sangat tinggi. Di Sulawesi Utara dikenal dengan ungkapan "Torang Samua Basudara", di Poso dikenal dengan ungkapan "Sintuwu Maroso", yang merupakan "local wisdom" yang mendasari kehidupan beragama dan mermasyarakat Indonesia yang sangat toleran sesuai dengan prinsip "Bhinneka Tunggal Ika". Kadar toleransi agama di Indonesia ini mempunyai sejarah yang panjang. Perlu difahami, bahwa Agama Islam (sebagai agama terbesar di Indonesia) masuk ke kepulauan Nusantara ini dengan damai, bukan dengan penaklukan seperti di wilayah Timur Tengah yang konteksnya adalah padang pasir dan suku-suku di pedalaman. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan dan kesenian, pendidikan, politik dan dakwah yang konteksnya adalah maritime dan perdagangan internasional (terutama komoditi rempah-rempah). Perdagangan hanya bisa sukses jika para pelakunya bersikap ramah, terbuka dan menghargai perbedaan. Agama Hindu dan agama Budha yang sudah lebih dahulu dianut oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit, 4 Ungkapan M. Attamimi kepada penulis, dalam sebuah pertemuan di Ambon, sekitar tahun 2005. Pendidikan 4
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 sebelum Islam datang, tidaklah kemudian menjadi agama yang ditaklukkan dan menjadikan mereka "dhimmi" (yang dilindungi), seperti yang terjadi di wilayah Timur Tengah (Mesir, Turki, Syria dst). Demikian juga agama Kristen, masuk ke Indonesia bukan juga dengan cara-cara kekerasan, melainkan dengan cara-cara damai. Walau Portugis dan Belanda sudah melakukan perdagangan dengan kepulauan Nusantara sejak awal abad 16, tetapi selama hampir 400 tahun (1512-1799), Portugis dan Belanda sudah hadir di Indonesia, hanya sedikit (55.000)5 orang Indonesia yang masuk Kristen. Kenapa? Karena misi mereka waktu itu bukanlah menyiarkan agama, melainkan mengeruk harta. Barulah sesudah terjadi kebangunan rohani (gerakan revival) di Eropa pada abad 18, sebagai reaksi terhadap gerakan pencerahan yang mendewakan akal budi abad sebelumnya, maka gerakan kebangunan rohani inilah yang mendorong lahirnya badan-badan misi (zending) di Eropa (Jerman, Inggris, Belanda, Swiss dll), pada abad 19 dan 20. Merekalah yang mengutus misionaris-misionaris ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, terutama ke wilayah suku- suku di pedalaman yang masih beragama animisme, seperti Batak, Karo, Karo, Toraja, Dayak, Sumba, Manado, Ambon, Timor, Papua, dll. Buah pelayanan para pendeta dan misionaris-misionaris yang telah mengalami kebangunan rohani inilah (banyak yang jadi martir di berbagai daerah) kekristenan berkembang di berbagai suku-suku di pedalaman Indonesia, yang kemudian melahirkan Gereja-gereja suku, yang sangat kuat berakar dalam 5 Th. Van den End, Harta Dalam Bejana, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982, hal. 227. Pendidikan 5
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 konteks budaya suku-suku tersebut seperti HKBP (Batak), Gereja Toraja (Sulawesi Selatan), GMIT (Timor), GKI di Tanah Papua (Papua), GKE (Dayak) dan lain-lain. Gereja- gereja inilah kemudian membentuk Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 1950, yang salah satu tujuannya adalah menyatukan gereja-gereja di Indonesia dalam bingkai negara kesatuan RI yang baru merdeka. Orang Kristen di Indonesia jelas sangat berbeda konteks sejarahnya dengan orang Kristen di Timur Tengah, karena gereja-gereja dan kekristenan di Indonesia bukanlah sisa-sisa penaklulan seperti orang Kristen di Timur Tengah. Dari latar sejarah itulah mengapa Indonesia yang diproklamirkan tahun 1945 menyepakati bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, dan bukan juga negara sekuler (versi Barat), melainkan negara Pancasila. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan kemudian Kong Hu Cu adalah sama-sama agama resmi yang diakui oleh negara, tanpa adanya diskriminasi. 3. BANGKITNYA KELOMPOK EKTRIMISME DAN INTOLERAN DI INDONESIA Akhir abad 20 dan awal 21 disebut sebagai abad kebangkitan agama-agama. Jika tahun 1960-an muncul teori yang mengatakan bahwa abad 21, agama akan terpinggirkan dari ruang publik ke ruang privat, oleh arus modernisasi, ternyata teori itu salah. Akhir abad 20 dan awal abad 21 ini, semua agama kembali tampil ke ruang publik dalam konteksnya masing-masing: Kristen di Amerika, Islam di Timur Tengah, Hindu di India, Budha di Myanmar, dll. Baik di Eropa dan Amerika yang kental dengan latar belakang budaya Pendidikan 6
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 kekeristenan, agama tampil kembali sebagai ke ruang-rung publik dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, bahkan dalam pengambilan kebijakan public. Yang paling pesat mengalami kebangkitan agama hari ini adalah Islam. Sejak pecahnya Revolusi Islam Iran (1979) dan Perang Soviet-Afghanistan (1979-1989) yang mengakhiri "Perang Dingin", Islam mengalami era baru, yaitu kembali tampil dalam pentas percaturan politik global. Samuel P. Huntungton memprediksi dalam tesisinya (1992) bahwa "benturan Peradaban", terutama antara peradaban Barat dan peradaban Islam, akan mewarnai politik global pasca Perang Dingin. Peristiwa WTC (2001) dan peristiwa-peristiwa teror global sesudah itu menjadi legitimasi tesis Huntington tersebut. Hingga hari ini, dunia masih dihantui oleh ancaman ektrimisme dan terorisme global, yang dilakukan oleh berbagai organisasi teroris seperti Al Qaeda, Taliban, ISIS dll. Negara kita Indonesia sudah dan sedang mengalami banyak korban dan derita disebabkan ektrimisme dan terorisme ini. Peristiwa-peristiwa bom Natal (2000), teror bom Bali (2002) sampai dengan teror bom Surabaya (2018, di sebuah Gereja), penyerangan pos polisi, penusukan Wiranto dan terror-teror lainnya membuat Indonesia menjadi berubah dari negara yang sebelumnya berwajah "ramah" menjadi negara yang berwajah "marah".6 Globalisasi, demokratisasi dan keterbukaan politik Indonesia pasca Orde Baru, menjadi momentum bagi Islam transnasional, Islam ekstrimis, Islam intoleran dan yang 6 Abdurrahman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam, Jakarta: Pendidikan 7
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 sejenisnya dengan cepat masuk dan berkembang menjadi kuat di Indonesia. Berbagai tindakan yang yang dilakukan kelompok intoleran di Indonesia, seperti pelarangan kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan berbagai tindakan penutupan gereja dan gangguan terhadap kebebasan bergama yang dijamun UUD 1945, telah merusak sendi-sendi toleransi yang telah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia. 4. MODERASI, TOLERANSI, HARMONI, DEMOKRASI, DAN DAMAI. Bagaimana menjawab realitas politik global "yang penuh dengn kegaduhan, konflik dan bahkan perang" yang sedang menerpa dunia saat ini? Salah satu alternative untuk mencegah berkembangnya ekstrimisme dan terorisme ialah dengan mengaktualisasikan Islam wasathiyah (moderat) baik di tingkat politik global, maupun di level nasional. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, dan negara berpenduduk Islam terbesar dunia, memiliki potensi strategis menjadi pionir dalam membangun politik global yang bersahabat dan damai. Di era globalisasi dan di tengah tengah marak dan berkembangnya konflik dan benturan antara Islam garis keras, Islam ekstrimisme dengan Amerika dan negara-negara Barat, yang dampaknya sudah menyebar ke seluruh dunia, kini waktunya Indonesia harus berperan aktif untuk mengaktualisasikan dan mengarusutamakan Islam wasathiah itu. Kita bersyukur, Kementerian Agama dibawah bapak Lukman Halim, tahun lalu telah menrbitkan sebuah buku Moderasi Beragama,7 sebagai hasil dari diskusi para pemimpin lintas agama di Indonesia. Kita harapkan 7 Jakarta: Badan Libang dan Diklat Kemenrian Agama RI, 2019. Pendidikan 8
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 pemerintah harus tetap mengawal dan melindungi pilar-pilar demokrasi kita di Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, supaya gerakan-gerakan ektrimis dan anti demokrasi tidak sampai merusak bangunan kebangsaan Indonesia, yang fondasinya telah ditancapkan oleh para pendiri bangsa kita.8 Pemerintah dan komunitas lintas agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu) juga harus lebih proaktif melibatkan mengkampanyekan ke pentas dunia tentang kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia, dan bagaimana Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan.9 Fakta dan sejarah telah membuktikan, bahwa "tanpa moderasi, tidak ada toleransi; tanpa toleransi tidak ada harmoni; tanpa harmoni tidak ada demokrasi; dan tanpa demokrasi tidak ada damai; dan tanpa damai tidak ada kemajuan ekonomi." Kalau Indonesia hendak mewujudkan cita-cita kemerdekaannya: melindungi segenap warganya, mensejahterakan segenap rakyatnya, meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia, dan ikut dalam membangun perdamaian dunia, maka tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan toleransi beragama dan bermasyakarat di Indonesia. PENUTUP 8 Tentang mungkinnnya demokrasi bisa dibunuh oleh kekuatan ektrimisme seperti pada zaman Hitler (Jerman) dan Mussolini (Italia), lihat Steven Levirsky & Daniel Ziblat, Bagaimana Demokrasi Mati, Jakarta: Gramedia, 2020. 9 Lebih jelas baca Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde baru, Jakarta: Gramedia, 2007. Pendidikan 9
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Mengakhiri makalah singkat saya menyampaikan beberapa saran yang perlu kita pertimbangkan bersama sebagai bangsa dalam rangka meningkatkan toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Pemerintah harus tegas dan konsisten menegakkan hukum di negara ini, bahwa UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan beragama kepada seluruh warga degara tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Salah satu tugas utama pemerintah adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia", termasuk melindungi setiap warga negara dalam rangka kebebasan untuk "memeluk agama dan beribadat menurut agamanya", dan "meyakini kepercayaannya" sebagaimana dijamin dalam pasal 28E UUD 1945. Pemerintah adalah satu-satu institusi yang diberikan hak untuk menggunakan "kekerasan" (melalui alat negara) dalam rangka megakkan hukum di dalam sebuah negara. Di luar pemerintah tidak ada orang atau organisasi apapun yang dapat menggunakan kekerasan. 2. Para pemimpin agama harus meningkatkan kerjasama, dalam rangka membangun toleransi beragama, melalui berbagai pertemuan dan studi banding nasional dan internasional, sehingga para tokoh agama dapat menciptakan persahabatan dan saling pengertian. Hal ini sudah dilakukan selama ini, tetapi harus lagi lebih diintensifkan. Organisasi MUI, NU, Muhammadiyah, PGI, Pendidikan 10
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 WALUBI, PHDI, MATAKIN, dll, harus terus mengadakan kominikasi yang intens dalam rangka menyikapi berbagai isu nasional dan internasional. 3. Pemerintah harus menegur dan menghentikan para pengkotbah (Ustad atau pendeta) yang sering mengkotbahkan hal-hal yang menimbulkan kebencian antara umat beragama, sebagamana diatur dalam UU ITE, pasal 2 sbb: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" Pendidikan 11
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 2. INDONESIA : BUKAN NEGARA AGAMA DAN BUKAN NEGARA SEKULAR TETAPI NEGARA PANCASILA Sebelum membahas negara seperti apakah Indonesia yang lahir setelah melalui perjuangan yang panjang sejak era Kebangkitan Nasional (1908) sampai proklamasi kemerdekaan tahun 1945, perlu disajikan di sini beberapa corak hubungan antara negara dengan agama. J. Philip Wogaman (2000:250-252) mencatat empat model mengenai hubungan antara negara dan agama. Pertama, adalah model teokrasi (theocracy). Teokrasi adalah sistem pemerintahan sebuah negara yang dikepalai (dikuasai) oleh seorang pemimpin agama. Teokrasi adalah model pemerintahan klasik, seperti pemerintahan teokrasi Israel zaman Perjanjian Lama, terutama zaman Hakim-hakim. Pemerintahan teokrasi juga pernah dipraktikkan pada abad-abad pertengahan oleh Gereja Katolik, di mana Paus bertindak sebagai kepala Gereja merangkap kepala negara. Wogaman melihat kecenderungan Kristen Evangelikal di Amerika mempraktikkan teokrasi. Mereka berjuang untuk antara lain: mencantumkan dalam konstitusi bahwa Amerika adalah sebuah "Christian nation", memasukkan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, dan menuntut Pendidikan 12
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 status khusus bagi orang Kristen. Persoalan teokrasi juga adalah persoalan teologi. Sebab teokrasi memiliki klaim bahwa ada orang yang memiliki kebenaran dan ada yang tidak. Pemilik kebenaran boleh memerintah, tetapi yang tidak memiliki kebenaran harus disingkirkan. Prinsip ini sangat berpotensi menciptakan praktik politisasi agama. Persoalannya adalah: siapakah yang berwewenang mengklaim sebagai pemilik kebenaran milik Tuhan yang transenden itu? Kedua, adalah model erastianism10, yaitu model pemerintahan ketika pemimpin negara mengontrol dan mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik, untuk mempersatukan masyarakat, memperkuat legitimasi negara dan pemerintahan. Penyembahan kepada Kaisar Jepang adalah sebuah contoh praktik erastianisme. Selama Perang Dunia I Amerika dan negara- negara Eropa lainnya mengeksploitasi agama untuk kepentingan perang. Selama beberapa periode Inggris melakukan praktik erastianisme terhadap Gereja Anglikan. Erastianisme ini juga mengandung persoalan teologis, karena erastianisme pada akhirnya menjadikan negara sebagai "berhala" (idol). Negara di atas segala-galanya, demikian Adolf Hitler, yang melakukan praktik erastianisme di Jerman tahun 1930-an. Praktik apartheid di Afrika sebelum Nelson Mandela mengakhirinya, adalah bentuk erastianisme, ketika negara mengeksploitasi Dutch Reformed Church of South Africa untuk mendukung praktik ini. Gerakan zionisme Israel (Yahudi) juga merupakan manifestasi dari erastianisme ketika agama dan teks-teks Kitab Suci agama dieksploitasi demi kepentingan politik. 10 Erastianisme datang dari nama seorang teolog Swiss-Jerman, Thomas Erastus (1524-83), yang menciptakan teori ini (Scruton, 2007: 221). Pendidikan 13
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Ketiga adalah model "separation of Church and State - Friendly". Model ini memegang prinsip bahwa secara legal negara dan gereja terpisah tanpa permusuhan, seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Undang-undang Amerika menegaskan bahwa negara Amerika tidak mengenal "estabishment of religion", yang berarti tidak ada agama negara, dan negara tidak memberikan dukungan dan bantuan keuangan apapun kepada institusi agama. Ini tidak meniadakan secara absolut hubungan antara gereja dan negara. Karena baik gereja maupun negara ada dalam realita masyarakat. Baik negara maupun gereja sama-sama melayani kepentingan masyarakat. Tetapi gereja bukan buatan negara dan negara bukan pula ciptaan gereja. Mereka sama-sama memiliki akar yang berbeda dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda secara independen dengan tidak saling mengintervensi. Keempat, adalah "separation of Church and State - Unfriendly". Model ini menganut prinsip yang menggariskan secara ketat adanya pemisahan antara gereja dan negara dengan cara paksa, seperti dilakukan di Perancis yang membuat undang-undang larangan mengenakan pakaian bernuansa agama di ruang publik, seperti jilbab bagi wanita Islam, kalung salib bagi wanita Katolik, dll. Dari empat corak hubungan negara dengan agama di atas, tidak satu pun yang persis sama dengan negara Indonesia. Indonesia bukan negara agama seperti Arab Saudi, bukan negara bercorak erastianisme seperti Inggris dan Jepang, bukan juga negara sekular model Amerika yang ramah atau model Perancis tidak ramah. Indonesia adalah sebuah negara yang bukan sekular walau mengandung banyak prinsip-prinsip negara sekuar dalam UUD 1945, tetapi juga Pendidikan 14
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 bukan negara agama, walau sila pertama dari Pancasila adalah "Ketuhanan yang Maha Esa". Bagaimana Indonesia tiba pada keputusan politis yang bersejarah itu, dibawah ini akan diuraikan proses perdebatan para pendiri bangsa tentang dasar negara Indonesia, yang berlangsung sekitar enam bulan (April-Agustus 1945). Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari negara penjajah seperti Malaysia dan India, misalnya, yang kemerdekaannya merupakan pemberian negara penjajah mereka yaitu Inggris. Belanda yang pernah menjajah wilayah tertentu dari Indonesia 350 tahun tidak pernah mempunyai agenda untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang juga yang menjajah Indonesia sekitar tiga setengah tahun, tidak sepenuh hati ingin memberikan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, seperti akan kita bahas di bawah ini. Kemerdekaan Indonesia dan dasar negara Indonesia yang akan merdeka itu adalah hasil jerih payah para pendiri bangsa dan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan dan perumusan dasar negara Indonesia adalah hasil diskusi dan perdebatan panjang dari Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kedua badan ini adalah bentukan Jepang. Yang satu mempersiapkan konsep Undang-Undang Dasar, dan yang satu lagi (PPKI) mengesahkan dan menetapkan UUD itu. BPUPKI yang beranggotakan 6311 orang (termasuk satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang terdiri dari tokoh-tokoh penting pergerakan kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Pemerintah Militer Angkatan Darat Jepang tanggal 29 April 1945 dan dilantik tanggal 28 Mei 1945, sebagai realisasi janji Jepang yang diucapkan Perdana Menteri, Kuniaki Kaiso, 7 September 1944, untuk memberi 11 Dalam sidang pleno kedua BPUPKI bulan Juli 1945 anggota Badan ini ditambah enam orang lagi menjadi 69. Pendidikan 15
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu yang akan datang. Badan ini boleh dianggap sebagai "panitia kerja" yang merupakan representasi12 sebuah bakal negara yang bernama Indonesia, yang pada Kongres Pemuda 1928 telah dibayangkan dan diikrarkan kelahirannya. Sedangkan wadah yang akan menetapkan konsep yang dibuat panitia kerja (BPUPKI) ini nanti adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang bertindak bagikan lembaga "legislatif" darurat. Kebijakan pembentukan BPUPKI ini diambil setelah pemerintah Jepang melihat dan menyadari bahwa tidak lama lagi pasukan sekutu akan mengalahkan pasukan Jepang.13 Badan ini diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat dan wakilnya R.P. Suroso, karena Jepang melihat tokoh ini bersikap netral dan dapat berdiri di atas semua pihak. Ketua Rajiman dianggap sebagai penganut paham nasionalisme lunak, berbeda dengan Soekarno yang dianggap menganut paham nasionalisme radikal (Prawirosoedirdjo dkk., 1984:25).14 Anggota badan ini dinominasikan oleh Soekarno - tokoh pergerakan yang sudah sangat populer saat itu - sementara Jepang hanya menyetujui (Prawirosoedirdjo dkk., 1984:25). 12 Anggota-anggota BPUPKI itu mewakili lima golongan: (1) golongan pergerakan, (2) golongan Islam, (3) golongan birokrat (kepala jawatan), (4) wakil kerajaan (kooti), pangreh praja (residen/wakil residen, bupati, walikota), (5) golongan peranakan, yang terdiri dari peranakan Tionghoa 4 orang, peranakan Arab 1 orang dan peranakan Belanda 1 orang (Yudi Latif, 2011:9). 13 Setelah pasukan Jepang dikepung oleh pasukan sekutu pimpinan Amerika di segala front pertempuran Perang Pasifik, maka pemerintah Jepang memberikan lampu hijau kepada pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan Jepang di masa yang akan datang. Maka tanggal 7 September 1944, Jepang mengumumkan ke seluruh dunia, bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dalam waktu dekat. Dan pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mendeklarasikan rencana pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, yang dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Kata "Indonesia" ditambahkan kemudian sehingga disingkat dengan BPUPKI . Tanggal 29 April 1945, pemerintah militer Jepang mengangkat anggota BPUPKI yang berjumlah 63 orang itu (Suwarno, 1993: 42-43). 14 Dari 62 orang anggota terdapat 4 orang golongan Cina dan Arab, seorang golongan peranakan Belanda, dan 7 orang Jepang sebagai anggota tanpa hak suara (Suwarno, 1993: 43). Pendidikan 16
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Tugas badan ini adalah merumuskan konsep tentang bentuk negara, batas negara, dasar negara dan masalah-masalah lain menyangkut konstitusi negara, seperti politik, ekonomi, pemerintahan, kehakiman, pertahanan, dan yang lainnya. Tugas seperti itu bukanlah tugas yang ringan, oleh sebab itu dapat dimengerti jika kualitas akademis, kepakaran, dan kenegarawanan merupakan pertimbangan penting dalam merekrut keanggotaan BPUPKI.15 Sebagai bentukan Jepang, badan ini bertanggung jawab dan melaporkan pekerjaannya kepada penguasa militer Jepang di Jawa. Ditinjau dari segi aspirasi politik-ideologi, dari 69 orang anggota badan ini hanya 20 persen yang mewakili golongan Islam (yang menghendaki Indonesia Negara Islam), selainnya adalah golongan yang menghendaki pemisahan agama dengan negara (Maarif, 1988:26). Mengapa komposisi kelompok nasionalis sekuler lebih besar dibandingkan dengan kelompok nasionalis Islam, tidak ada jawaban yang pasti. Mengenai hal ini Maarif mengacu pada pernyataan Wahid Hasjim (tokoh NU) yang mengaku bahwa organisasi NU sebagai lembaga Islam terbesar sangat miskin kader berpendidikan akademis. Maarif menulis: Namun bahwa NU sangat kekurangan tenaga akademis pada waktu itu memang adalah kenyataan, hingga Wahid Hasjim pada tahun 1953 mengakui bahwa untuk mencari seorang akademisi di kalangan NU demikian sulitnya seperti sulitnya mencari penjual es pada jam satu dini hari. (Maarif, 1988:25) BPUPKI ini mengadakan sidang lengkap sebanyak dua kali yaitu tanggal 28 Mei-1 Juni 1945, dan tanggal 10-17 Juli 1945, bertempat di Pejambon, Jakarta (sekarang gedung Kementerian Luar Negeri). Pada hari pertama, Senin, 28 Mei 1945, BPUPKI secara resmi 15 Anggota badan ini banyak yang bergelar Profesor, Doktor, Sarjana Hukum (Mr.), Insinyur, Doktorandus, dll. (Prawirosoedirdjo, 1984: 24-25). Pendidikan 17
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 dilantik oleh Paduka Yang Mulia (PYM) Saikoo Sikikan, atas nama Pemerintah Militer Angkatan Darat di Jawa. Pelantikan berlangsung sekitar pukul 11 pagi, diawali dengan serangkaian upacara nasional dengan pengibaran bendera Jepang (Hinomaru) dan Sang Saka Merah Putih. Pengibaran kedua bendera ini dapat dipahami sebagai wujud pengakuan politik bahwa Jepang dan Indonesia adalah dua bangsa yang setara, tinggal menunggu waktu Indonesia merdeka.16 Pada sore hari sekitar pukul 15.30 penguasa pemerintahan AD Jepang menyampaikan amanat kepada sidang BPUPKI. Mengenai sikap Jepang terhadap kemungkinan adanya pro-kontra dalam menentukan dasar Negara Indonesia nanti, tercermin dalam pernyataan Nishimura, Kepala Departemen Dalam Negeri (Shumubu) yang berkata: Sejauh yang menyangkut agama di dalam pemerintahan yang baru ... izinkan saya berkata bahwa sikap pemerintah militer terhadap masalah ini bisalah dibandingkan dengan selembar kertas putih. Bilamana kami sangat jelas menghargai ikatan-ikatan yang ada di antara orang Indonesia dan Islam, para penguasa Dai Noppon tidak memiliki rencana sedikitpun mengenai tempat yang harus diduduki oleh agama Islam di dalam pemerintahan, atau bagaimanakah seharusnya hubungan antara Islam dengan agama yang lain. Sebagaimana sudah saya jelaskan kepada Saudara-saudara, bangsa Indonesia haruslah mewujudkan cita-citanya sendiri di dalam mendirikan negara baru" (Benda, 1985:226-227). Penegasan penguasa militer Jepang ini mencerminkan sikap netral Jepang terhadap dinamika politik yang bergejolak di kalangan para pendiri bangsa Indonesia yang sangat majemuk itu. Kendati sejak awal pemerintah militer Jepang (Gunseikan) menjalankan politik 16 Pengibaran Sang Saka Perah Putih telah dibolehkan Jepang semenjak deklarasi Jepang yang hendak memberikan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan 18
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 akomodatif dan lebih mendekat kepada Islam ketimbang golongan nasionalis sekuler, tetapi untuk menentukan dasar Negara Indonesia yang akan lahir itu, Jepang memilih bersikap netral. Pada tanggal 29 Mei 1945 diadakan sesi pertama dalam persidangan BPUPKI itu, untuk mediskusikan dan mencari jawaban atas pertanyaan oleh ketua BPUPKI: Apa dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk? Pertanyaan fundamental ini segera memicu para anggota masuk dalam sebuah diskusi dan perdebatan hangat. Selama empat hari penuh para pendiri bangsa memeras otak dan menumpahkan segala perhatian, berdebat, dibarengi emosi, bahkan ada yang sempat melabrak meja. Ada dua kubu dalam BPUPKI itu yang masing-masing membangun argumentasi yang sangat fundamental. Kubu pertama ialah mereka yang menginginkan agar Negara Indonesia itu didirikan di atas dasar kebangsaan. Mereka adalah penganut prinsip pemisahan agama dan negara (separation of religion and state). Supomo, Yamin, Hatta dan Soekarno adalah tokoh-tokoh utama dari kubu aliran pemikiran yang menghendaki bahwa Negara Indonesia itu nantinya adalah sebuah negara kebangsaan, yang memisahkan urusan negara dari urusan agama. Soekarno - tokoh yang paling populer saat itu - setelah melakukan kontemplasi akademik dan spiritual pada malam terakhir persidangan pleno itu, maka tanggal 1 Juni 1945 dia menyampaikan pandangannya mengenai dasar Negara Indonesia yang akan dimerdekakan itu. Soekarno menawarkan lima prinsip dasar bagi Indonesia yaitu: (1) Kebangsaan Indonesia, yang Pendidikan 19
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 kemudian dimodifikasi17 menjadi Persatuan Indonesia; (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, yang kemudian dimodifikasi menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Mufakat atau demokrasi, yang dimodifikasi menjadi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (4) Kesejahteraan sosial, yang kemudian dimodifikasi menjadi Keadilan Sosial; (5) Ketuhanan, yang kemudian dimodifikasi menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip-prinsip dasar ini dia namai dengan Pancasila. Sesudah mengupas kelima sila itu, Soekarno menyimpulkan dan menegaskan, "dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi", yang disambut oleh hadirin dengan tepuk tangan riuh (Bahar dan Hudawati (eds.), 1998:102). Ketika menguraikan prinsip "mufakat atau demokrasi", Soekarno berkata: Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan, Badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi Bada Perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan- utusan Islam ke dalam-badan perwakilan ini. Ibaratnya Badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. ... Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan Negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk Badan Perwakilan 17 Yang memodifikasi rumusan dan susunan Pancasila versi Soekarno itu adalah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, yang diketuai oleh Soekarno juga. Pendidikan 20
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, -fair play." (Bahar dan Hudawati (eds.), 1998:98- 99) Dan, dalam uraiannya mengenai sila kelima - yang kemudian menjadi sila pertama - Ketuhanan, Soekarno berkata: Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain ...Nabi Muhammad saw telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Bahar dan Hudawati (eds.), 1998:102). lain. Nabi Isa pun Dalam uraian Soekarno, dia menegaskan bahwa "Badan Perwakilan Rakyat" yang akan terebentuk melalui Pemilu nantinya, merupakan wadah bagi segenap rakyat Indonesia untuk memperjuangkan aspirasinya, termasuk aspirasi agamanya, melalui perwakilannya di lembaga perwakilan itu. Tetapi Soekarno sendiri menegaskan bahwa demokrasi kita bukan demokrasi Barat yang didasarkan atas suara terbanyak. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi kerakyatan yang dilakukan dengan hikmat (bijaksana) dalam mekanisme permusyawaratan, diskusi, debat, lobbi dengan berpedoman kepada prinsip Kebangsaan dan Persatuan Indonesia. Soekarno menolak prinsip diktator mayoritas dan tirani minoritas. Bagi dia Indonesia yang akan merdeka itu adalah negara "gotong-royong". Soekarno berkata: Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong-royong! Alangkah hebatnya Negara Gotong-Royong! "Gotong Royong" adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan...Marilah kita Pendidikan 21
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal buat kepentingan semua, keringat buat kebahagiaan semua....Prinsip gotong-royong di antara yang kaya dan tidak kaya, antara Islam dan yang Kristen...(Bahar dan Hudawati (eds.), 1998:103). Soekarno membayangkan Indonesia yang sangat majemuk ini seperti sebuah kampung besar atau rumah besar, yang walaupun terdiri dari berbagai keluarga, dengan berbagai status sosial dan latar belakang agama yang berbeda, tetapi dia melihat Indonesia sebagai keluarga besar, yang tinggal dalam sebuah rumah besar, yang bernama Indonesia. Dalam keluarga ini tidak ada anak mas dan tidak ada anak loyang, tidak ada anak kandung dan tidak ada anak tiri. Semua penghuni "rumah besar" Indonesia itu mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama.18 Setelah Sidang BPUPKI berakhir pada 1 Juni 1945, maka para anggota memasuki masa reses, menunggu sidang BPUPKI babak kedua yang berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945. Pada masa reses itu sebagian anggota BPUPKI melakukan sosialisasi tentang capaian-capaian BPUPKI itu ke daerah asal masing-masing, dan sebagian lagi mengerjakan tugas-tugas sesuai pembagian kelompok kerja yang diberikan oleh Sidang BPUPKI untuk nanti dilaporkan dalam sidang BPUPKI berikutnya. Salah satu kelompok kerja penting yang dibentuk BPUPKI ialah "Panitia Kecil" berjumlah delapan yang dipimpin Soekarno, terdiri dari: Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kiai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muh. Yamin, tuan Soetardjo, tuan Maramis, tuan 18 Bertitik tolak dari pernyataan Sorkarno di atas, Eka Darmaputera menguraikan pemahamannya tentang Pancasila itu sbb: "Sejak ribuan tahun, masyarakat Indonesia telah mengakui pluralitas. Tetapi sebenarnya baru sejak Pancasila, pluralitas itu tidak hanya diakui sebagai realitas, tetapi ia diterima. Penerimaan ini harus terwujud melalui pola sikap dan pola tindak tertentu, yaitu tidak lagi pola sikap dan pola tindak "anak tunggal", melainkan pola sikap dan pola tindak "anak dengan banyak saudara" yang hidup sebagai satu keluarga (Sinaga, dkk. (peny.), 2001:172-173) Pendidikan 22
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Otto Iskandardinata, Drs. Mohammad Hatta dan Soekarno. Tugas Panitia Kecil ini ialah untuk "menginventarisasi usul-usul para anggota yang dalam praktiknya sekaligus mencari kompromi dan merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar negara" (Mahfud, 2009:4). Salah satu persoalan yang belum masih mengganjal dan belum rampung dalam sidang BPUPKI ialah mengenai perbedaan pendapat antara "pihak Islam" dan "pihak Kebangsaan", mengenai dasar negara Indonesia, di mana kedua golongan ingin mempertahankan prinsip masing-masing. Pihak Islam tetap menginginkan bahwa dalam dasar Negara Indonesia itu adalah Islam, sedangkan pihak Kebangsaan mempertahankan bahwa Pancasila adalah dasar Negara Indonesia yang akan merdeka. Maka untuk mengatasi masalah ini, Soekarno mengambil inisiatif untuk mencairkan kebekuan itu. Pada kesempatan sidang Cuo Sangi-In19 yang berlangsung tanggal 18-21 Juni 1945, di mana anggotanya adalah 38 dari 63 anggota BPUPKI (yang berdomisili di Jakarta), Soekarno mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat terbatas BPUPKI tanggal 22 Juni 1945, di Kantor Besar Jawa Hookookai. Mengenai rapat terbatas ke-38 anggota BPUPKI ini, dalam laporannya pada Sidang BPUPKI (II) tanggal 10 Juli 1945, Soekarno menjelaskan sbb.: Pada waktu sesudah sidang Cuo Sangi-in kami mengadakan rapat 38 orang anggota- anggota dari Dokuritu Zyunbi Tyoosakai di dalam kantor besar Jawa Hookokai. Pada waktu itu orang 38 ini membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri dari pada anggota yang terhormat: (1) Soekarno; (2) Hatta; (3) Muh. Yamin; (4) Maramis; (5) Wachid Hasjim; (6) Soebardjo; (7) Kiai A.K. Muzakkir; (8) Abikoesno Tjokrosoejoso dan (9) Hadji Agoes Salim. Panitia 9 orang inilah yang telah berhasil baik, sesudah mengadakan pembicaraan yang masak dan sempurna untuk mendapatkan satu modus, satu 19Cuo Sangi-In adalah sebuah lembaga Dewan Penasehat Pusat, semacam Dewan Rakyat pada zaman Belanda, yang anggotanya berjumlah 38 orang, yang kesemuanya dimasukkan menjadi anggota BPUPKI (Noer, 2000:35). Dewan Rakyat ini didominasi oleh kalangan nasionalis. Pendidikan 23
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 persetujuan, antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Modus, persetujuan itu termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, rancangan preambule hukum dasar, yang rancangan ini dipersembahkan sekarang oleh Panitia Kecil pada sidang sekarang ini, sebagai usul (Kusuma, 2004:213).20 Panitia 9 inilah yang merumuskan apa yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang dimaksudkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang akan merdeka itu. Usul Panitia 9 yang kemudian disahkan Sidang BPUPKI (II) yang berlangsung dari 10-17 Juli 1945 itu ialah bahwa negara Indonesia yang akan merdeka itu berdasar kepada: Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,21 menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat- kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kusuma, 2004:214). Kesepakatan tentang dasar negara yang termaktub dalam konsep pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak gampang dicapai. Soekarno, dalam laporannya kepada BPUPKI (II), mengakui bahwa Pembukaan tersebut telah disusun dengan susah payah dan merupakan hasil kesepakatan antara apa yang dinamakan kelompok Islam dan kelompok nasionalis (Boland, 1985:31). 20 Panitia 9 orang ini berbeda dengan panitia 8 bentukan sidang BPUPKI (I). Valina Singka Subekti salah memahami perbedaan ini, seperti nampak dalam disertasinya yang sudah dibukukan di mana dikatakan "Dalam kaitan ini kemudian Ketua BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 membentuk pantia kecil yang disebut sebagai Pantia Sembilan" (Subekti, 2008:118). Panitia yang dibentuk BPUPKI adalah Pantia 8. Komposisi anggota Pantia 8 terdiri dari 6 orang golongan nasionalis, dan 2 orang golongan Islam; sedangkan komposisi Panitia 9 terdiri dari 4 orang golongan nasionalis dan 4 orang golongan Islam, dan Soekarno bertindak sebagai ketua. Menurut Mahfud (2009:5, 31-32) Soekarno berjasa menunjuk anggota kedua golongan Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara itu sama- sama 4 orang, sehingga menjadi seimbang, dengan Soekarno sebagai ketua, yang dalam konteks konsep Piagam Jakarta memposisikan diri netral. 21 Cetak miring dari penulis untuk memberi tekanan kepada pokok persolan yang kita bahas. Pendidikan 24
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Dalam sidang BPUPKI (II) bulan berikutnya, masalah dasar negara ini sangat alot diperdebatkan. Dalam sidang itu J. Latuharhary menyatakan keberatan terhadap anak kalimat yang terdiri dari tujuh kata: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya". Argumen Latuharhary menolak konsep itu antara lain adalah bahwa klausul tujuh kata itu berpotensi menciptakan kekacauan di berbagai daerah, seperti Maluku, yang hukum adatnya sangat kuat, termasuk dalam hal hukum waris, di mana menurut hukum adat Maluku, warisan orangtua yang beragama Islam tidak hanya diberikan kepada anaknya yang beragama Islam, tetapi juga kepada yang beragama Kristen (Yapeta Pusat, 1995:86). Tetapi karena Soekarno memohon dengan amat sangat, maka sidang BPUPKI akhirnya menyetujui konsep itu, sebagai konsep yang akan disahkan oleh PPKI yang akan dibentuk untuk tugas itu. Sehari sesudah berakhirnya Sidang II BPUPKI, tanggal 18 Juli 1945, Ketua BPUPKI menyampaikan laporan pertanggung jawaban tugas melalui sepucuk surat kepada Paduka Yang Mulia Gunseikan Kakka, di Jakarta, yang menjelaskan dengan rinci menyangkut bentuk negara, wilayah negara, keuangan negara, agama negara, ibu kota negara dll. (Kusuma, 2004:462). Dengan berakhirnya tugas BPUPKI (II) ini, maka selesailah tugas BPUPKI, karena mandatnya memang hanya mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar guna menyongsong kemerdekaan Indonesia (Mahfud, 2009:21). Sementara itu Perang Pasifik yang sudah berlangsung tiga tahun, yang telah melumpuhkan pasukan Jepang di semua lini. Puncaknya adalah, tanggal 6 Agustus 1945, pasukan sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hirosima, sementara Jepang diultimatum untuk menyerah tanpa Pendidikan 25
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 syarat. Dalam situasi terpukul itu, pemerintah Jepang kembali mengisyaratkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus direalisasikan secepatnya. Maka tanggal 7 Agustus 1945, atas perintah petinggi Jepang di Tokyo, maka Gunseikan (Pemerintah Militer di Jakarta) membentuk panitia baru untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang diketuai Soekarno dan Hatta sebagai wakil. Besoknya, tanggal 8 Agustus 1945, penguasa militer Jepang di Indo Cina (Jenderal Tearuchi) memanggil Soekarno, Hatta dan Radjiman (Ketua BPUPKI) untuk menerima arahan tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Tanggal 12 Agustus 1945, ketiga bapak bangsa ini sudah bertemu dengan Jenderal Tearuchi, di kota Dalath (300 km dari Saigon), yang kemudian memberitahukan bahwa Pemerintah Jepang di Tokyo sudah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, seraya mengucapkan selamat kepada utusan Indonesia itu atas kemerdekaan yang kapan saja sudah bisa diumumkan. Pada hari itu juga diresmikan (dilantik) komposisi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang diketuai Soekarno dan Hatta sebagai Wakil, dan para anggota yang ditunjuk berdasarkan representasi georafis dan tentu juga agama.22Pada saat itu juga BPUPKI secara resmi dinyatakan bubar (Ilham, 2013:135). Dalam pertemuan itu, belum ditentukan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan tanggal 17 Agustus 1945, kecuali rapat pertama PPKI akan diadakan 18 Agustus 1945 untuk menentukan langkah-langkah berikutnya 22 Komposisi PPKI itu adalah sbb.: Ketua: Soekarno; Wakil Ketua: Moh. Hatta; Penasihat: Mr. R. A. Subardjo; Anggota dari wilayah Jawa ialah: Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Otto Iskandar Dinata, Ki Bagus Hadi Kusumo, K. H. Wahid Hasjim, G.P.H. Surjohamidjojo, P.H. Purbojo, Sutarjo Kartohadikusumo, R.P. Suroso, Dr. Supomo, Abdulkadir, Yap Tjang Bing; dari wilayah Sumatera: Moh. Amir, Teuku Moh. Hasan dan Abdul Abbas; dari wilayah Indonesia yang dikuasai Angkatan Laut Jepang: G.S. Ratulangi, Andi Pangeran, I. Gusti Ketut Pudja, A.A. Hamidhan dan Latuharhary. Semuanya berjumlah 27 orang (Ilham, 2013:134-135; Mahfud, 2009:33). Pendidikan 26
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 termasuk kapan kemerdekaan diumumkan. Rencana pihak Jepang semula, kemerdekaan akan diumumkan tanggal 24 Agustus 1945 (Boland, 1985:36). Soekarno, Hatta dan Radjiman tiba di Jakarta tanggal 14 Agustus 1945, yang oleh para pemuda dan pejuang kemerdekaan lainnya disambut dengan semangat membara ingin merdeka secepatnya. Tanggal 15 Agustus pasukan sekutu menjatukan bom atom kedua di kota Nagasaki yang memaksa Jepang bertekuk lutut kepada sekutu. Para pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Chairul Saleh dll, tidak sabar lagi menunggu kemerdekaan, dan tidak rela kalau kemerdekaan itu merupakan "hadiah" dari pemerintah penjajah Jepang. Mereka mendesak kedua bapak bangsa (Soekarno-Hatta) untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Soekarno dan Hatta tidak mau dipaksa oleh para pemuda pejuang, terjadilah "drama" penculikan, di mana Soekarno dan Hatta dibawa ke markas militer Pembela Tanah Air (PETA) di Rengasdengklok selama satu hari, pada tanggal 16 Agustus 1945 dari pagi sampai malam. Akhirnya, setelah melalui diskusi, perdebatan, ancam-mengancam, sampai "penculikan" yang sangat menegangkan, maka dicapailah kesepakatan "jalan tengah" tentang tanggal pengumuman kemerdekaan, antara kaum tua (Soekarno, Hatta dll) di satu sisi dan kaum muda (Chairul Saleh, Sukarni, dll) di pihak lain. Soekarno, yang percaya mistik, memilih tanggal 17 Agustus, tidak menunggu tanggal yang ditentukan Jepang (24 Agustus), tetapi juga tidak secepat yang dituntut kaum muda (15 Agustus). Akhirnya, pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, jam 10.00 (pagi), Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang berbunyi: "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Pendidikan 27
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Sesuai rencana, tanggal 18-22 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah dipersiapkan BPUPKI dibahas dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk disahkan. Pada sidang hari pertama, Sabtu, 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa membuat sebuah keputusan historis menyangkut dasar negara. Beberapa butir konsep yang dipersiapkan oleh BPUPKI mengalami perubahan pada sidang PPKI itu. Anshari (1983:42-43) mencatat empat butir penting dari naskah pembukaan dan batang tubuh konsep Undang-Undang Dasar yang mengalami perubahan yaitu: (1) Kata "Mukadimah" diganti dengan kata "Pembukaan", agar supaya tidak terkesan bernuansa Islami (Arab). (2) Kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya", diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dicoret. (3) Pasal 6 ayat 1, yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli". Kata-kata "dan beragama Islam" dicoret, agar tidak terkesan diskriminatif.23 23 Andaikata ketentuan diskriminatif itu tidak dicoret, barangkali tidak mungkin Amir Syarifuddin Harahap diangkat menjadi Perdana Menteri pada awal kemerdekaan, dan juga hampir tidak mungkin J. Leimena diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Pejabat Presiden sebanyak tujuh kali selama masa jabatan Presiden Soekarno. Pendidikan 28
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 (4) Pasal 29 ayat 1, yang berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", diubah menjadi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuh kata yang sama seperti dalam kalimat Pembukaan di atas, dicoret juga (Anshari, 1983:42-43). Perubahan signifikan ini terjadi karena pihak Kristen - yang didukung oleh golongan kebangsaan - merasa, ketiga butir di atas sangat berpotensi menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, dan umat beragama non-Islam, termasuk Kristen, akan menjadi warga negara kelas dua. Sebab jika tujuh kata dalam Pembukaan UUD dan pasal 29 ayat 1 UUD itu tetap ada, berarti negara - Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (lembaga peradilan) - berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Islam, yang berarti negara tidak lagi berada dalam posisi netral terhadap seluruh warga negara. Karena kalau "tujuh kata" itu masuk ke dalam UUD, maka UUD itu tidak hanya mewajibkan umat Islam menjalankan syariat agamanya, tetapi juga mewajibkan negara untuk membuat berbagai Undang-undang dan kebijakan politik untuk melaksanakan syariat Islam. Artinya, menurut pemahaman orang Kristen dan golongan kebangsaan, negara tidak perlu mengatur dalam UUD perihal kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam, karena menjalankan syariat agama adalah kewajiban setiap orang beragama Islam, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Tetapi bagi pihak Islam waktu itu, perlu dicantumkan dan diatur dalam konstitusi, bahwa selain mengamanatkan setiap warga Muslim dapat menjalankan syariat Islam dengan bebas, juga negara diharuskan untuk menciptakan aturan (hukum) sehingga syariat Islam bisa diimplementasikan. Tentang hal ini Salim (2008:80) menulis: Pendidikan 29
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 The high priority placed on the issue of Muslim rights and on shari'a in particular is mostly based on the classical jurisdistic traditions that emphasized that the ultimate goal of the state is to apply shari'a to guarantee the happiness of its subjects in this world and to avoid punishment in the hereafter (Salim, 2009: 80). Dalam konteks pembuatan konstitusi Indonesia ini, para pendiri bangsa akhirnya sepakat bahwa Indonesia tidak mengikuti negara-negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Mesir, Irak, Libya, Syria, dll., yang memberikan kedudukan istimewa kepada Islam sebagai "agama resmi negara", dan bukan juga mengikuti negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler seperti Turki, Senegal, dll. Sidang PPKI akhirnya sepakat bahwa negara Indonesia yang baru merdeka itu adalah sebuah negara Pancasila, yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tetapi negara demokrasi yang beragama, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Boland menyimpulkan prestasi para pendiri bangsa itu dengan kalimat-kalimat: Demikianlah suatu bangsa Indonesia baru telah lahir, bukan sebagai suatu negara Islam seperti yang dimaksud dalam konsepsi Islam ortodoks, dan juga bukan sebagai suatu negara sekuler yang memandang agama hanya sebagai masalah pribadi. Pembahasan mengenai masalah ini telah berakhir dengan suatu jalan tengah, yaitu dalam adanya gagasan mengenai suatu negara yang ingin mengakui suatu asas keagamaan, dan ingin bersikap positif terhadap agama pada umumnya serta dalam berbagai bentuk perwujudannya, atau menurut suatu slogan yang timbul belakangan, suatu negara yang ingin memandang agam sebagai suatu sumbangan yang mutlak terhadap nation-building dan character-building, "pembentukan bangsa serta pembinaan watak". Jadi, penyelesaian secara Indonesia dari masalah ini bukanlah suatu undang-undang dasar yang mempergunakan peristilahan Islam tanpa sungguh-sungguh menerima makna islaminya, tetapi penerimaan nilai-nilai kerohanian milik bersama seperti yang tercantum dalam Pancasila, dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa (Boland, 1985:40-41). Agama mendapat tempat yang penting dalam negara Indonesia, terbukti dengan dibentuknya sebuah Departemen (sekarang: Kementerian) Agama sejak tahun 1946,24 yang tugasnya antara 24 Lihat latar belakang sejarah lahirnya Departemen Agama dalam Sairin (2013:791). Pendidikan 30
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 lain mengurus semua agama yang diakui resmi di Indonesia: Islam, Kristen,25 Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu.26 Mengenai peristiwa pencoretan "tujuh kata" dari naskah Piagam Jakarta, yang hingga sekarang merupakan "trauma sejarah" bagi kalangan Islam politik di Indonesia, terdapat beraneka spekulasi.27 Wakil Presiden Moh. Hatta yang merupakan arsitek pencoretan "tujuh kata" itu menulis dalam memoarnya: Karena begitu serius rupanya, esok paginya, tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikoesoemo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan "Ke- Tuhanan Yang Maha Esa". Apabila suatu suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut pada waktu itu benar-benar mementingkan nasib persatuan bangsa. Pada waktu itu kami dapat menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan menggantinya dengan "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Dalam negara Indonesia yang kemudian memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tiap- tiap peraturan dalam kerangka syariat Islam, yang hanya mengenai orang Islam, dapat dimajukan sebagai rencana undang-undang ke DPR yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. ... Perbedaan hukum antara penduduk yang beragama Islam atau beragama Kristen akan terdapat terutama dalam bidang hukum keluarga. Dalam bidang hukum perdata lainnya, hukum perniagaan dan hukum dagang tidak perlu 25 Apakah kehadiran Dirjen Bimas Kristen (Protestan) bermanfaat bagi umat Kristen Protestan yang terdiri dari banyak denominasi dan Gereja (Sinode) itu, merupakan pertanyaan rumit yang membutuhkan pembahasan tersendiri. Secara umum dapat dicatat, bahwa perpecahan banyak gereja (Sinode), dan sekolah-sekolah teologi di Indonesia selama ini tidak terlepas dari keterlibatan Direktorat Bimas Kristen, yang secara teknis administrasi pemerintahan memiliki tugas untuk memberikan izin dan melakukan "pembinaan" kepada umat Kristen. 26 Agama Kong Hu Cu secara resmi diakui sebagai agama di Indonesia baru pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid/Megawati Soekarnoputri. 27 Hatta sendiri bercerita, bahwa seorang Kaigun (opsir Angkatan Laut) menemui Moh. Hatta dan menyampaikan aspirasi utusan-utusan Indonesia Timur yang beragama Protestan dan Katolik, bahwa apabila "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta tidak dihilangkan, maka Indonesia Timur tidak ikut bergabung dalam negara Indonesia yang baru merdeka (Hatta, 2011:95). Pendidikan 31
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 ada perbedaan. Dalam bidang-bidang ini mesti ada persatuan hukum bagi rayat Indonesia seluruhnya. (Hatta, 2011:97). Dengan keputusan PPKI itu, maka resmilah Indonesia merdeka didirikan di atas satu dasar yang kokoh, sebagaimana Mahfud menulis: Oleh sebab itu, keputusan-keputusan PPKI-lah yang berlaku mengenai dasar negara dan undang-undang dasar negara meskipun ada pihak yang mempersoalkan diubahnya beberapa keputusan BPUPKI oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fungsi antara keduanya, yakni BPUPKI yang menyiapkan bahan sedangkan PPKI yang mengesahkan dan memberlakukannya dengan hak melakukan perubahan- perubahan untuk sampai pada kesepakatan final. Kesepakatan final PPKI yang paling fundamental dalam kaitan ini adalah penggantian tujuh kata dalam Piagam Jakarta dengan tiga kata dalam Pembukaan UUD 1945 (Mahfud, 2009:21). Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Van Dijk (1995) bahwa kedua panitia (BPUPKI dan PPKI) telah menjalankan tugasnya dengan sangat maksimal, di tengah situasi yang tidak kondusif akibat Perang Dunia II antara pasukan Sekutu yang menyerang pasukan Jepang, sedangkan Indonesia berada dalam situasi terjepit, karena sedang dijajah Jepang. Van Dijk menulis: Salah satu kelemahan Panitia Persiapan, demikian juga Panitia Penyelidik, mereka berfungsi terlalu banyak terisolasi dan harus bergerak terlalu cepat. Adalah tidak adil dan tidak tepat menuduh kedua panitia tersebut tidak mewakili mayoritas sosial, politik, dan agama dari masanya. Sesungguhnya mereka representatif, walaupun caranya belum sempurna (Van Dijk, 1995:53). Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, disahkannya Undang-Dasar, dan dipilihnya Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, maka lahirlah sebuah negara berdaulat yang berbentuk republik bernama Republik Indonesia (RI). Para pendiri negara dan bangsa Indonesia yang majemuk, yang selama 350 tahun menderita di bawah politik "pecah belah" yang dilakukan penguasa kolonial Belanda, akhirnya Pendidikan 32
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 berhasil menciptakan sejarah luar biasa, dengan melahirkan sebuah dasar negara yang sangat kokoh, yaitu Pancasila. Para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai golongan yang mencerminkan pluralitas Indonesia dari Sabang sampai Merauke (walau Merauke belum termasuk Indonesia kala itu) telah mengukir prestasi gemilang, dengan keputusan politik yang mereka ambil, bahwa Indonesia bukan negara agama walau Indonesi berpenduduk Islam terbesar dunia, tetapi juga bukan negara sekular, walau para pejuang kemerdekaan dan kelompok elit Indonesia yang tergabung dalam wadah BPUPKI/PPKI itu lebih banyak kalangan nasionalisme sekular. Dengan lahirnya Pancasila sebagai landasan ideologis negara Indonesia yang majemuk, maka masa fondasi kerukunan beragama di Indonesia sudah diletakkan, di mana semua agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu Budha, dan Kong Hu Cu) berada dalam kedudukan yang setara sebagai agama-agama resmi di Indonesia. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa historis-politis-heroik itu, tidak berarti semua persoalan sudah selesai, itu semua baru merupakan awal dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu. Tidak lama sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, dan sesudah dasar negara Pancasila ditetapkan, Indonesia yang baru lahir itu harus pula diperhadapkan dengan ujian berat, apakah ia mampu bertahan sebagai negara-bangsa, dan apakah ideologi Pancasila yang baru disahkan itu cukup ampuh menopang bangunan Indonesia yang baru lahir itu. Ujian pertama adalah yang datang dari luar, yakni kekuatan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, setelah dipaksa Jepang angkat kaki dari Indonesia untuk beberapa tahun. Memang, nasib Indonesia yang baru lahir ini tidak seberuntung Pendidikan 33
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Malaysia, India dll. yang, segera sesudah merdeka, mereka langsung mengisi kemerdekaan tanpa menghadapi rongrongan dari kekuatan penjajah, malahan sebaliknya Inggris yang menjajah negara-negara itu sangat berbaik hati untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan mereka. Rongrongan dari luar ialah datangnya kembali kekuatan kolonialisme Belanda dibonceng oleh tentara sekutu untuk menguasai Indonesia. Terpaksa Indonesia memilih melakukan perang kemerdekaan melawan Belanda selama tahun 1945-1949, sampai akhirnya, sesudah melalui proses diplomasi yang berliku, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanggal 29 Desember 1949. Pendidikan 34
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 3. DARI DEMOKRASI LIBERAL KE DEMOKRASI TERPIMPIN (1945-1965) Selain rongrongan dari pihak luar, rongrongan dari dari dalam negeri sendiri terhadap Indonesia yang baru merdeka ini juga tidak tanggung-tanggung, tetapi datang secara beruntun. Pemberontakan dan gerakan separatisme pertama dilakukan oleh kalangan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat, 7 Agustus 1949, dengan Islam sebagai dasar negara. Kemudian gerakan ini menular ke berbagai daerah yang bercita-cita menegakkan syariat Islam di daerahnya, seperti Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kahar Muzakkar (1953), di Aceh di bawah pimpinan Daud Beureueh (1953), di Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Ibnu Hajar (1950), di Jawa Tengah di bawah pimpinan Amir Fatah dll. Pendidikan 35
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Kendati semua gerakan separatis kalangan DI/TII ini dapat dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia, tetapi ideologinya tidak pernah padam.28 Kalangan Islam politik selalu berjuang mewujudkan impian untuk mengubah Indonesia dari negara Pancasila - yang oleh mereka dianggap berjiwa sekular - menjadi sebuah negara Islam, di mana hukum syariat Islam dilaksanakan dan dijalankan oleh negara. Tadinya, kalangan Islam - paling sedikit sekelompok tertentu -- menerima penghapusan "tujuh kata" dalam sidang-siang BPUPKI dan PPKI adalah untuk sementara, demi kesatuan dan persatuan seluruh elemen bangsa untuk membangun kekuatan, baik kekuatan politik maupun kekuatan militer, untuk melawan Belanda, dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Memang benar, dan sesuai dengan fakta historis, bahwa sejak awal, status UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI itu, seperti ditegaskan Soekarno pada sidang PPKI, dibuat dalam situasi dan kondisi krisis adalah sebuah "Undang-Undang Dasar Sementara", suatu "Undang-Undang Dasar Kilat", dan suatu "Undang- Undang Revolusi", yang pada waktunya dapat disempurnakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di perlemen hasil pemilihan umum (Boland, 1985:40). Dalam konteks kesementaraan inilah golongan Islam kala itu bersedia mengalah dan menerima jalan tengah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Mereka yakin bahwa dalam pemilihan umum nanti mereka bisa berjuang di lembaga legislatif memasukkan kembali. 28Sebuah buku penting yang relatif baru, karya Solahudin (2011), dengan sangat rinci menguak keterkaitan gerakan DI/TII dengan kelompok Jamaah Islamiah (JI) yang melakukan berbagai teror bom yang terjadi pasca Orde Baru, termasuk bom Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dll. Gerakan DI/TII/NII dalam wujud kelompok terorisme JI, yang pernah berkolaborasi dengan kelompok Osama bin Laden, dan terus mendapat suntikan ideologis dari Ikhwanul Muslimin (Mesir) yang ingin memperjuangkan Islam salafiah (murni atau ortodoks), tetapi eksis sampai saat ini, terus dalam pengejaran aparat kemana-mana, khususnya Densus 88. Cita-cita kelompok Islam garis geras ini ialah memperjuangkan kembali cita-cita Islam politik supaya Indonesia kembali kepada dasar negara Islam. Pendidikan 36
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Setelah sepuluh tahun bangsa Indonesia melewati berbagai rintangan dan rongrongan yang datang dari luar dan dari dalam negeri, saat yang dinanti-nantikan umat Islam pun tiba. Dalan situasi yang belum sepenuhnya kondusif, karena masih ada pemberontakan DT/TII, tanggal 15 Desember 1955 Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk pertama kalinya.29 Pemilihan Umum untuk anggota Konstituante ini menghasilkan konfigurasi perpolitikan di Indonesia yang sangat fragmented-segmented, tanpa adanya kekuatan politik yang dominan. Dari 34 partai politik, organisasi dan individu, peserta Pemilu untuk memperebutkan 550 kursi Konstituante, hasilnya adalah sbb.: 1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 112 kursi (23.97%) 2. Masyumi 112 kursi (20. 59%) 3. Nahdlatul Ulama 91 kursi (18.47%) 4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 80 kursi (16.47%) 5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 16 kursi (2.80%) 6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 16 kursi (2.61%) 7. Partai Katolik 10 kursi (1.99%) 8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 10 kursi (1.84%) Tanggal 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik Majelis (Dewan) Konstituante, yang akan bertugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru, menggantikan Undang- Undang Dasar Sementara 1950, seperti rencana semula. Jika keseluruhan partai-partai ini 29 Pemilihan Umum (Pemilu) tahap pertama untuk memilih anggota DPR berjumlah 260 orang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1955, yang diikuti 29 partai politik dan individu. Pemilihan Konstituante dilakukan tiga bulan kemudian, dan dianggap yang paling demokratis dibandingkan Pemilu-pemilu sesudahnya sebelum Era Reformasi. Pendidikan 37
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 diklasifikasikan atas golongan Islam (Nasionalis Islam) dan golongan Pancasila (Nasionalis Sekular), maka gambarannya adalah: Partai-partai Islam 230 kursi; dan Partai-partai Non-Islam (golongan Pancasila) 286. Gambaran ini tidak mengalami perubahan signifikan dengan peta perpolitikan Indonesia menjelang dan sesudah kemerdekaan, sebagaimana tergambar dalam komposisi anggota BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9. Anshari mengatakan: "hanya dalam Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta-lah kelompok Islam terwakili secara memadai (44%) (Anshari, 1983:61). Mengenai dasar negara, yang merupakan pokok perdebatan paling alot, ada tiga opsi yang mengkristal dalam persidangan Konstituante, yaitu: opsi Pancasila didukung oleh 273 suara, opsi Islam didukung 230 suara, dan opsi Sosial Ekonomi hanya didukung 9 suara. Karena opsi ketiga hanya didukung 9 suara, maka praktis kekuatan politik yang berhadap-hadapan adalah antara opsi Pancasila (versi PPKI) dengan opsi Islam. Kalangan Islam dalam perdebatan Konstituante mengendaki supaya dalam Undang-Undang Dasar yang akan dibentuk itu ditetapkan bahwa Islam merupakan agama resmi negara, sejalan dengan model Malaysia, Mesir dll. Kalangan Nasionalis sekular, seperti Soekarno dan tokoh-tokoh PNI, menolak usul itu sambil tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum Majelis Konstituante bersidang, dalam berbagai kesempatan Soekarno telah melakukan kampanye Pancasila di berbagai wilayah Indonesia, seraya menolak opsi Negara Islam sebagaimana diwacanakan kalangan Islam politik dalam berbagai kesempatan. Dalam sebuah pidato Bung Karno (Soekarno) di Amuntai, Kalimantan Selatan, 27 Januari 1953, seperti dikutip Anshari (1983: 61), Soekarno berkata: Pendidikan 38
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Negara yang kita susun dan yang kita ingini ialah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya Maluku, Bali, Flores, Timor, Kai, dan juga Irian Barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik.30 Sebuah pidato dalam sidang Majelis Konstituante, disampaikan oleh wakil Parkindo yang jarang dikutip para penulis sejarah Konstituante, adalah yang disampaikan oleh pendeta T.S. Sihombing, dalam menanggapi gagasan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Sihombing31 berkata: Sdr. Ketua! Pendirian kami telah tegas dan terang dinyatakan yakni bahwa setiap Warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam Negara dan diperlakukan dengan ukuran yang sama dengan tidak memandang golongan dan Agama, apakah ia Budha, Islam, Parbegu, Protestan, Katolik dan Pemerintah memperlakukan dan melayani semua Agama atas dasar yang sama. Orang Kristen dan yang beragama lain bukanlah kumpulan yang diizinkan dan dilindungi, dan derajat mereka bukan lebih rendah daripada derajat orang Muslim, dan tidak menerima adanya tanda, bahwa mereka adalah dimmi yang nyata terlihat dalam pakaian mereka dsb. (Sihombing, 1957:24).32 Setelah dua setengah tahun bersidang, dan sudah berhasil merampungkan 90% agenda Sidang Konstituante, kecuali masalah dasar negara yang menemui jalan buntu, akhirnya gara- gara dasar negara itulah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, dengan ketetapan: 1. Membubarkan Konstituante. 30 Pidato Soekarno ini mendapat reaksi keras dari pemimpin-pemimpin Islam, seraya mengajak umat Islam untuk "ingkar", dan menuduh Soekarno telah memihak kepada golongan minoritas yang tidak setuju dengan ideologi Islam (Anshari, 1883: 62-63). Tetapi kampanye Pancasila yang dilakukan seorang bapak Bangsa sekaliber Soekarno tentulah mempunyai pengaruh yang amat besar bagi rakyat Indonesia, yang sudah barang tentu mempengaruhi hasil Pemilu 1955 itu. 31 Sihombing adalah pendeta HKBP, yang terpilih menjadi Pemimpin Tertinggi (Ephorus) HKBP tahun 1962-1974; Kemudian diangkat menjadi anggota DPR-RI di zaman Orde Baru. 32 Ejaan Baru dari penulis. Pendidikan 39
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan menyatakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku lagi. 3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Anshari, 1983:101). Dengan dekrit Presiden ini, maka kandas pulalah perjuangan Islam politik, yang hendak memasukkan tujuh kata ke dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dengan dan sesudah Dekrit Presiden ini, Indonesia memasuki babak sejarah perpolitikan baru yang paling carut-marut karena pemerintahan dijalankan tanpa adanya mekanisme checks and balances, karena kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif semua bertumpu di bawah wibawa dan wewenang Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Paduka yang Mulia Dr. Ir. Soekarno. Ternyata 33pemerintahan model Demokrasi Terpimpin pasca Dekrit Presiden ini tidak bertahan lama, karena tahun 1965 (enam tahun sesudah dekrit Presiden itu) Indonesia mengalami peristiwa G30S-PKI, yang mengakhiri kekuasaan Soekarno, yang telah pemimpin Indonesia selam 20 tahun, yang kemudian disebut era kepemimpinan Soekarno itu oleh pemerintahan yang menggantikannya disebut Orde Lama, dan bangkitnya Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia, yang kemudian disebut pemerintahan Orde Baru. 4. INDONESIA PADA ERA ORDE BARU (1966-1998) 33 Buku-buku yang membahas peralihan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru antara lain adalah Mortimer (2011); Elson (2008); Soerojo (1988). Pendidikan 40
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Setelah sidang Konstituante gagal menetapkan dasar negara, karena tajamnya perbedaan antara kalangan nasionalisme Islam dengan kalangan nasionalisme sekular, tidak berarti masalah dasar negara ini sudah tuntas. Pada tahun-tahun awal Orde Baru, upaya untuk memasukkan "tujuh kata" d ari Piagam Jakarta dicoba dilakukan oleh partai-partai Islam, terutama oleh Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan NU. Tetapi, berbeda dengan era BPUPKI/PPKI dan Konstituante, pada awal Orde Baru kedua partai Islam ini tidak lagi satu bahasa dalam memperjuangkan syariat Islam, dan di antara keduanya terdapat persepsi yang berbeda tentang posisi Piagam Jakarta. Parmusi tetap berpendirian, bahwa "tujuh kata" yang dicoret dari Piagam Jakarta haruslah dikembalikan, sedangkan pemimpin NU melihat bahwa Piagam Jakarta - yang menjiwai UUD 1945 - dapat dianggap sebagai sumber hukum Islam (Salim, 2009:87). Selama pemerintahan Orde Baru, tidak ada peluang besar bagi gerakan Islam politik untuk melakukan konstitusionalisasi syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan di atas, pemerintahan Soeharto mempraktikkan depolitisasi Islam, dengan melakukan berbagai kebijakan yang memarginalkan Islam politik. Melihat karakter pemerintahan Soeharto atau Orde Baru selama 32 tahun (1966-1998), yang menggantikan pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno, model hubungan negara-agama lebih bersifat erastianisme. Selama pemerintahan Orde Baru, semua lembaga keagamaan, terutama Islam sebagai agama terbesar dijadikan sebagai alat legitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Soeharto tidak memusuhi Islam sebagai agama - karena dia sendiri dan keluarganya beragama Islam - tetapi memusuhi Islam politik yang berniat mendirikan negara Islam. Selama pemerintahan Orde Baru, hampir semua agama-agama dapat Pendidikan 41
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 dikooptasi untuk mendukung semua kebijakan pemerintah. Tahun 1975, misalnya, pemerintah Soeharto membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan, selain memberi bimbingan kepada umat Islam demi terwujudnya masyarakat yang berkualitas, merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, mengeluarkan fatwa-fatwa, menjalin hubungan Islam dengan pemerintah, temasuk juga mengusahakan "terwujudnya ukuwah Islamiah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa" (Sairin, 2013: 168-169). Tujuan semula pembentukan MUI adalah untuk menyatukan berbagai ormas Islam untuk dapat "dibina" oleh pemerintah melalui Departemen Agama sebagai instrumen pemerintah dalam menjalankan pembangunan Nasional. Sebelum tahun 1975 semua agama (Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha) sudah mempunyai organisasi pemersatu pada tingkat nasional, kecuali Islam (Muhammad, 2013:125). Praktis, selama pemerintahan Soeharto, MUI dijadikan sebagai alat legitimasi berbagai kebijakan pemerintah, seperti membuat fatwa dalam isu-isu tertentu seperti program Keluarga Berencana yang sangat penting di masa Orde Baru dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk. Dari sejak awal, Orde Baru berkomitmen "to control how people from the top of society to the bottom behaved and thought" (Ricklefs, 2012:150). Strategi yang dipasang Soeharto untuk mencapai tujuan itu adalah memperkuat dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai pilar utama perpolitikan Indonesia selama pemerintahan Orde Baru (Suryadinata 1999:9). ABRI diposisikan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (hankam) dan sekaligus sebagai kekuatan politik. Pada zaman Orde Baru mayoritas jabatan pemerintahan, mulai dari Pendidikan 42
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sampai Kepala Desa (Lurah) dipegang oleh personil ABRI, baik yang sudah pensiun, maupun yang masih aktif dan dikaryakan. Atas dasar kenyataan politik inilah maka pemerintahan Soeharto distigmakan sebagai pemerintahan militerisme- otoritarianisme.34 Untuk mengkonsolidasikan kekuatannya, Soeharto yang adalah jenderal Angkatan Darat dan mantan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), sejak awal pemerintahannya, Soeharto segera mendefinisikan musuh bersama yang harus dilawan bersama. Musuh bersama ada dua, yaitu Komunis yang dinamai sebagai ekstrem kiri, dan Islam politik, yaitu kelompok Islam yang memperjuangkan negara Islam, yang dinamai sebagai ekstrem kanan (Liddle, 1997: 65). Walau sama-sama dianggap "musuh", tindakan pemerintahan Soeharto terhadap Komunis sangat berbeda dengan tindakan politik Soeharto terhadap Islam. Terhadap Komunisme Soeharto bertindak radikal dengan menumpas PKI. Selain membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakannya sebagai partai terlarang, Soeharto bersama kekuatan militer dan dibantu oleh kekuatan-kekuatan massa anti Komunis membunuh ratusan ribu orang yang dituduh sebagai Komunis (Mujiburrahman, 2006: 21) dan memenjarakan banyak pemimpin maupun anggota PKI, pihak yang dinyatakan sebagi otak peristiwa G-30S-PKI itu, dengan atau tanpa melalui proses pengadilan. 34 Pencetus pertama ide dwifungsi ABRI adalah Jenderal A.H. Nasution, yang dikenal dengan istilah jalan tengah (middle way), yaitu antara fungsi kekuatan pertahanan dengan fungsi kekuatan politik. Dari latar belakang ini memudian muncul istilah dan ideologi dwifungsi ABRI, yang berakhir atas tuntutan gerakan Reformasi tahun 1998. Kajian khusus mengenai politik militer di Indonesia, lihat Rinakit (2005); Crouch (1979); Said (1987). Pendidikan 43
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Terlepas dari persoalan Hak-hak Azasi Manusia (HAM) yang belum sepenuhnya tuntas hingga hari ini, namun keberhasilan Soeharto menumpas Partai Komunis ini mendapat pujian dari dalam dan luar negeri. Negara-negara Barat terutama Amerika - yang sedang berada dalam ketegangan Perang Dingin - memuji Orde Baru karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat (Ricklefs, 2005:558), termasuk kebijakan ekonomi kapitalistik yang diarsiteki pakar-pakar ekonomi lulusan Amerika. Terhadap musuh yang kedua (Islam) sikap Soeharto berbeda. Orde Baru tidak melarang partai Islam, tetapi mengendalikannya dengan berbagai rekayasa politik supaya partai Islam tidak pernah cukup besar untuk menjadi saingan politik Soeharto. Terhadap kaum militan Islam Liddle mencatat sikap Soeharto sbb.: Setelah orang-orang komunis, kaum militan politik Islam yang dipandang oleh pejabat- pejabat sebagai pendukung Negara Islam telah menjadi sasaran pokok kedua dalam represi politik Orde Baru. Kaum militan Islam tidak pernah dibunuh dalam jumlah besar dibandingkan dengan orang-orang komunis. Namun mereka didiskriminasi, dianiaya, ditangkap dengan tuduhan-tuduhan yang nampaknya lemah, dan kadang-kadang dikenakan hukuman penjara yang lama (Liddle, 1997: 66). Sebagai agama terbesar yang secara politik mempunyai peran yang sangat besar pula, maka wajarlah apabila perpolitikan Indonesia amat kental diwarnai oleh dinamika politik Islam. Pemerintahan kolonial Belanda35, Jepang36, Orde Lama37, Orde Baru38 sampai Era Reformasi39 35 Kajian akademik tentang politik Islam zaman kolonial Belanda, lihat Suminto (1986). 36 Untuk kajian politik Islam Jepang, lihat Benda (1985). 37 Uraian mendalam tentang politik Islam Soekarno, lihat Noer (2000). 38 Kajian terbaik tentang ini lihat politik Islam Orde Baru, lihat Mietzner (2009), Aminudin (1999), dan Effendy (1998). 39 Buku terbaru yang mengurai kebangkitan politik Islam, lihat Platzdasch (2009), Salim (2009), dan Hosen (2007). Pendidikan 44
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 saat ini, selalu berhadapan dengan dan mengambil berbagai kebijakan politik yang secara khusus menyangkut Islam. Ditinjau dari segi politik Islam, periode tiga puluh dua tahun itu dapat dibagi atas dua periode, yatu periode antagonistis yang berlangsung antara tahun 1966-1985, dan periode akomodatif dari tahun 1985-1998 (Iqbal dan Nasution, 2013:297). Tahun 1985 adalah tahun bersejarah bagi pemerintahan Orde Baru, karena Pancasila secara konstitusional telah dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan termasuk partai politik. Itu berarti cita-cita Orde Baru untuk menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen sudah berada pada jalan yang benar, menurut versi Orde Baru. Agak sejalan dengan periodisasi ini, Liddle (1997:68) mencatat bahwa pemerintah Orde Baru mengambil suatu kebijaksanaan politik "dua-jurusan" terhadap politik Islam. Pertama, memajukan ketaatan beragama, dan kedua, menentang politisasi agama. Pada periode pertama yang antaginostis itu (1967-1985) Soeharto lebih menekankan kebijakan menentang politisasi agama, yakni mencegah supaya dalam berpolitik tidak membawa simbol-simbol agama. Dalam upaya menentang politisasi agama ini, Soeharto mendorong umat beragama, terutama umat Islam, agar menjalankan agamanya secara sungguh-sungguh, sementara pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas keagamaan, seperti membangun banyak mesjid, pesantren, dan menganggarkan biaya pendidikan agama. Pada periode kedua, yakni sikap yang akomodatif itu (1985-1998), Soeharto mengubah kebijakan politik terhadap umat Islam, dengan membuka peluang bagi Islam untuk mengaktualisasikan aspirasinya lebih Pendidikan 45
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 leluasa dibandingkan sebelumnya. Hal ini dilakukan Soeharto, karena di satu pihak dia yakin bahwa undang-undang tentang asas tunggal (UU. No. 8, 1985) sudah sukses mencegah politisasi agama, dan di pihak lain Soeharto hendak merangkul kekuatan massa Islam sebagai basis politik yang baru, setelah ABRI mengambil jarak politik dengan dia.40 Sejak awal Orde Baru Soeharto dan Orde Baru mematok target pemerintahan Orde Baru: pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional (Effendy dkk. 2012:1). Kedua faktor ini ibarat satu mata uang dengan dua sisi, yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, tidak mungkin tercipta stabilitas nasional, dan tanpa stabilitas nasional tidak mungkin melakukan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach) harus dilaksanakan secara simultan. Bagi Soeharto dan Orde Baru menciptakan stabilitas politik dan keamanan adalah syarat mutlak bagi pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi yang tengah terpuruk selama dan pasca Orde Lama.41 Orde Baru berkesimpulan bahwa kehancuran ekonomi Orde Lama adalah dampak instabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang berlarut-larut sejak Indonesia merdeka hingga berakhirnya pemerintahan Soekarno, sehingga banyak waktu dan energi bangsa terbuang akibat konflik politik dalam negeri. Soeharto dan ABRI bertekad untuk menyingkirkan segala faktor yang berisiko menciptakan instabilitas politik, agar supaya 40 Mengenai konflik Soeharto dengan ABRI, terutama Angkatan Darat (AD), lihat Aminudin (1999:194-206); dan Jenkins (2010:71 dst.). 41 Kondisi perekonomian nasional waktu itu sangat buruk: tahun 1965 inflasi mencapai 500%; harga beras naik 900%; defisit anggaran belanja mencapai 300% (Aminudin, 1999: 72-73). Pendidikan 46
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Soeharto bersama perangkatnya bisa merancang pembangunan nasional secara berkesinambungan.42 Selain Komunis - partai yang sudah ditumpas sampai ke akar-akarnya dan dinyatakan terlarang di Indonesia - salah satu kekuatan politik yang dicurigai sebagai faktor penyebab instabilitas nasional adalah kekuatan Islam politik, yaitu kelompok yang bertujuan memperjuangkan Negara Islam. Maka untuk meredam gerakan Islam politik inilah Soeharto menjalankan strategi dua-jurusan tadi. Di satu sisi, Soeharto memberangus setiap upaya untuk mendirikan Negara Islam, karena gerakan seperti itu ditengarai akan memicu instabilitas politik dan keamanan nasional. Tetapi di sisi lain Soeharto berjasa dalam memajukan ketaatan beragama secara personal, melalui pembangunan sarana mesdjid, pemberian beasiswa, dll. Upaya peminggiran Islam politik ini dilakukan Soeharto melalui paling sedikit empat kebijakan paling penting. Pertama, dekonfesionalisasi perpolitikan Indonesia. (Latif, 2005:478; Iqbal dan Nasution, 2013:302; Gaffar, 2000:131). Pemerintah Orde Baru berpandangan bahwa untuk membangun Indonesia yang multi-etnis dan multi-religious itu, persoalan agama (terutama Islam sebagai mayoritas) harus dapat dijinakkan dengan menjadikannya sebagai praktik agama pribadi, dan tidak perlu masuk ke ruang publik, apalagi ke dalam arena politik. Pengalam pahit Angkatan Darat (mitra utama Orde Baru) berhadapan dengan pemberontakan DI/TII yang bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia masih segar dalam ingatan. Partai Masyumi yang 42 Sebuah buku bagus yang menguraikan kaitan antara stabilitas nasional dengan pertumbuhan kesejahteraan warganya adalah Alcemoglu dan Robinson (2012). Salah satu contoh konkret yang diangkat adalah Korea Selatan dan Korea Utara. Setelah kedua negara ini pecah akibat perang dingin, yang satu menjadi negara komunis (Utara) dan yang satu lagi negara kapitalis (Selatan). Pendidikan 47
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 sangat getol memperjuangkan Negara Islam pada pada sidang Konstituante (1957-1959) yang berujung pada terbitnya Dekrit Presiden Soekarno membubarkan Konstituante, masih membayangi pemerintahan Soeharto yang baru itu (Latif 2005: 480). Atas pertimbangan- pertimbangan itulah maka Orde Baru tidak membuka ruang lagi bagi kalangan Islam untuk membangun partai politik yang kuat. Kendati Masyumi ikut berjasa mengganyang Komunis, tetapi Soeharto dan pendukung Orde Baru masih mengidap trauma terhadap Islam politik (Iqbal & Nasution, 2013: 293), sehingga permintaan tokoh-tokoh partai itu untuk menghidupkan kembali partai Masyumi yang sudah dibubarkan Soekarno tahun 1960 ditolak oleh Soeharto.43 Untuk mengambil hati kalangan Islam, dan sekadar membayar balas hutang budi atas pengorbanan umat Islam menumpas Komunis, Soeharto mengizinkan berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) tahun 1968, sebagai penyaluran aspirasi politik umat Islam, dengan syarat bahwa tokoh-tokoh eks Masyumi, seperti Muhammad Roem, tidak boleh dipilih menjadi pemimpin partai baru itu. Karena partai ini bukan lahir dari aspirasi umat Islam, melainkan merupakan bagian dari rekayasa dalam rangka skenario besar Orde Baru, Parmusi tidak pernah bertumbuh menjadi partai politik besar, karena sejak awal partai itu dirundung konflik internal yang sengaja direkayasa pemerintah Orde Baru, sebagaimana dilakukan juga kepada partai-partai lain. Kedua, sejalan dengan kebijakan dekonfesionalisasi dan depolitisasi di atas, pemerintah Orde Baru juga menjalankan depolitisasi dalam Negara Orde Baru (Gaffar, 2000:40). Langkah- 43 Alasan utama pembubaran Masyumi itu adalah karena para pemimpin partai itu (antara lain Natsir) dituduh terlibat pemberontakan PRRI (Noer, 2000: 405). Pendidikan 48
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 langkah yang diambil antara lain adalah menciptakan pilar kekuatan politik pemerintah Orde Baru dengan mengkonsolidasikan Sekber (Sekretariat Bersama) Golongan Karya (Golkar). Pada dasarnya Golkar bukanlah partai politik tetapi "mesin politik"44 yang berfungsi memobilisasi kekuatan-kekuatan masyarakat untuk tujuan pembangunan bangsa. Sejak lahir hingga berakhirnya Orde Baru, Golkar tetap sebagai mesin politik pemerintah Soeharto tanpa menyebut dirinya sebagai partai (politik), kendati terus ikut dalam pemilihan umum dan mengikuti aturan permainan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Partai Politik. Pada tahun 1971, Orde Baru melaksanakan pemilihan umum pertama yang diikuti sepuluh kontestan: Golkar, PNI, Parkindo, Partai Murba, IPKI, Partai Katolik, NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Sebagaimana telah diprediksi, Golkar menang mutlak dengan memperoleh 62.80% suara. Urutan kedua ditempati NU dan sisanya dibagi rata delapan partai lain masing-masing satu digit. Ungkapan "pembangunan "yes", politik "no"" adalah motto yang terus-menerus disosialisasikan pemerintah Orde Baru dengan Golkar sebagai pilar utamanya baik melalui kampanye politik, maupun melalui berbagai media yang dikontrol ketat pemerintah (Effendy dkk., 2012:80). Ketiga, melakukan deparpolisasi. Pemerintah Orde Baru dan Gokar belum puas dengan rekayasa kemenangannya pada Pemilu tahun 1971. Orde Baru masih ketakutan melihat bahwa dari sembilan partai peserta Pemilu 1971, ada empat partai Islam. Untuk menangkal ancaman bangkitnya kekuatan partai politik Islam, maka tahun 1973 pemerintah Orde Baru melakukan 44 Wawancara dengan Jacob Tobing, 17 April 2013. Uraian lebih luas mengenai sejarah Golkar, lihat Effendy dkk. (2012). Organisasi-organisasi yang bergabung dalam Golkar antara lain SOKSI, MKGR, Kosgoro, Gakari dll. Organisasi-organisasi ini tetap eksis kendati sebagai organisasi profesi, tetapi Golkar merupakan wadah perjuangan politiknya. Pendidikan 49
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 kebijakan memfusikan partai-partai politik (termasuk Golkar) dari sepuluh menjadi tiga saja. Tujuannya adalah memantapkan proses dekonfesionalisasi (mematikan faktor agama dalam politik), dan depolitisasi (melumpuhkan kekuatan partai politik). Lima partai yang dikualifikasikan sebagai partai nasionalis, masing-masing PNI, Parkindo, Partai Murba, IPKI dan Partai Katolik dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan empat partai Islam yakni NU, Parmusi, PSII dan Perti digabung menjadi satu dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah nama yang tidak bernuansa Islami. Sejalan dengan taktik depolitisasi dan de- ideologisasi Orba, kebijakan "floating mass" (massa mengambang) juga diberlakukan, dengan melarang partai politik itu (PPP dan PDI) mengembangkan sayapnya di tingkat kecamatan dan desa, agar partai politik tidak mempunyai akses kepada massa pendukung tradisionalnya. Sebaliknya Golkar sebagai mesin politik pemerintah bebas menjalankan proses "golkarisasi". Dengan kebijakan ini sempurnalah agenda pemerintahan Soeharto untuk membonsai partai politik, karena mereka tidak diperbolehkan membangun basis-basis massa sebagai urat nadi sebuah partai politik. Keempat, melakukan kebijakan deideologisasi. Puncak kebijakan politik Islam Soeharto adalah menjadikan Pancasila sebagai satu-satu asas berbangsa dan bernegara. Kebijakan pemerintah ini dituangkan dalam dua produk hukum: Undang-undang No. 3 tahun 1985 yang mengharuskan partai politik dan Golkar untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas atau ideologi partai; dan Undang-undang No. 8 tahun 1985 yang menetapkan Pancasila sebagai Pendidikan 50
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 satu-satunya asas bagi semua organisasi massa, termasuk organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) (Ismail, 2002:53). Selain kebijakan-kebijakan politik Islam di atas, masih terdapat sejumlah kebijakan Orde Baru yang berkaitan dengan upaya meminggirkan kekuatan Islam politik yang merupakan momok Orde Baru. Iqbal dan Nasution merangkum sbb.: Beberapa kebijakan Orba terlihat tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Di antaranya penolakan rehabilitasi Masyumi, penolakan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), yang diprakarsai Bung Hatta, rumusan rancangan undang-undang tentang perkawinan, upaya memasukkan aliran kepercayaan ke dalam agama, penggantian pelajaran agama dengan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional, larangan berjilbab bagi siswi muslimah di sekolah umum dan legislasi perjudian oleh negara..." (Iqbal dan Nasution, 2013:297). Pendidikan 51
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 7. AGAMA DAN POLITIK PADA ERA ORDE BARU Sejalan dengan kebijakan Orde Baru untuk menciptakan stabilitas dalam rangka pembangunan nasional, maka salah satu faktor yang harus tetap diwaspadai adalah konflik antar umat beragama. Sebagai negara demokratis dan sekaligus heterogen, yang secara konstitusional mengakui bahwa semua agama resmi (Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu) mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, pemerintah merasa bertanggung jawab untuk memelihara kerukunan antar umat beragama. Latar belakang politik kerukunan beragama ini digambarkan Muhammad (2013:81) dengan sangat tepat, sebagai berikut: Karena tidak didasarkan pada ajaran agama tertentu, maka pemerintah mengakui adanya enam agama besar sebagai agama resmi yang sah dipeluk oleh warganegaranya. Pilihan seperti ini jelas mengandung risiko, apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak saja majemuk dalam hal agama, tetapi juga dalam suku, bahasa, dan adat-istiadat. Heterogenitas seperti ini dipandang oleh para ahli sebagai sumber konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Sebab, masing-masing pemeluk agama memiliki misi suci untuk menyebarkan agamanya kepada orang-orang yang berada di luar agamanya. Jika tugas suci ini berhadapan satu sama lain, tidak dapat dihindari, akan muncul rivalitas, yang pada gilirannya dapat menyulut konflik. Karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk terlibat dalam masalah keagamaan, tidak saja dalam bentuk membantu perkembangan agama-agama yang ada, tetapi juga mengatur hubungan-hubungan antarpemeluknya. Pendidikan 52
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Pada awal Orde Baru, faktor utama yang memicu terjadinya ketegangan dan perdebatan terbuka antara umat Islam dan umat Kristen (termasuk Katolik), baik di level masyarakat maupun di lembaga politik seperti DPR, ialah ketika kedua agama ini terlibat dalam rivalitas untuk menjangkau jutaan warga negara bekas pengikut PKI yang telah dinyatakan sebagai orgaisasi politik terlarang.45 Karena trauma atas pembantaian orang-orang PKI di pulau Jawa, yang dilakukan ABRI bersama ormas-ormas Islam, maka banyak kaum abangan, terutama keluarga orang-orang yang terlibat PKI, di Jawa dan tempat-tempat lain, lebih memilih bergabung dengan agama Kristen ketimbang agama Islam (Feillard & Madinier, 2012:70). Dalam konteks penderitaan yang dialami para korban pengganyangan PKI dan ormas-ormasnya, gereja-gereja di Indonesia, para penginjil, termasuk misionaris-misionaris dari lembaga-lembaga penginjilan luar negeri, merasa terbeban untuk memberikan perhatian, bantuan, termasuk juga mengadakan penginjilan. Persoalan menjadi meruncing ketika pertobatan ratusan ribu orang Kristen baru dari eks PKI menjadi Kristen baru dipandang oleh kebanyakan umat Islam sebagai ancaman (Mujiburrahman, 2006:28). Bagi umat Islam, mestinya semua orang Jawa komunis dari kaum abangan, mestinya bertobat menjadi Islam, seperti kaum Islam abangan lainnya yang memilih menjadi Islam yang taat (Felillard & Madinier, 2012:70). Sejak saat itu, isu kristenisasi mulai kencang berhembus yang memanaskan situasi perpolitikan di tanah air. Berapa banyak jumlah pertambahan umat Kristen pasca peristiwa G.30.S-PKI, tidak ada angka yang pasti. Menurut keterangan T.B. Simatupang, ada sekitar 45 Kajian mendalam akademik yang mengenai ketegangan Islam-Kristen selama Orde Baru dilakukan oleh Mujuburrhahman melalui disertasinya di Universitas Uttrecht, Belanda, tahun 2006. (Mujiburrahman, 2006). Pendidikan 53
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 825.000 pertambahan orang Kristen di Indonesia selama tiga tahun dari 1964-1967 (Mujiburrahman, 2006:28). Sementara data yang dicatat pemimpin Islam jumlah itu jauh lebih besar yaitu sekitar 2 juta orang dalam periode 1965-1971 (Ka"bah 1985:13). Berbagai berita yang memancing kemarahan umat Islam bermunculan di masyarakat, seperti isu yang membesar- besarkan bahwa T.B. Simatupang, seorang Ketua Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), pernah menargetkan untuk mengkristenkan Indonesia dalam dua puluh tahun ke depan (Polomka 1971: 183). Selanjutnya Ka"bah menulis: Many heated debates and polemic have occurred between Muslims and Christians since the late sixties as to whether followers of recognized religion inlndonesia can be converted to other religions or whether conversions should be only from animist religions outside the recognised ones. Christian evangelists believe that all citizens have a constitutional right to change their religion if they so desired.The Muslim groups do not accept this thinking, believing that it would lead to chaos and divisive hostilities between followers of various religions in the country and so affect its peace and security. (Ka"bah 1985:14)46 Letupan konflik Islam-Kristen yang menjadi isu politik nasional meledak pada tahun 1967, yang dikenal dengan peristiwa Meulaboh dan peristiwa Makassar47 Peristiwa Meulaboh yang terjadi awal 1967 ialah pelarangan terhadap kehadiran sebuah pos pelayanan48 Gereja Methodist Indonesia (GMI) di kota yang terletak di pantai Barat provinsi Aceh itu. Sekitar tahun 1965, 46 Lihat juga uraian Ricklefs, yang menguraikan latar belakang pertambahan pemeluk agama Kristen sesudah tahun 1965 (Ricklefs 2012:138 dst); Laporan lebih rinci tentang pertumbuhan Gereja di Indonesia menyusul peristiwa G.30.S-PKI, lihat Willis (1977); Smith (1970). 47 Uraian lebih rinci mengenai peristiwa-peritiwa konflik Islam-Kristen pada awal Orde Baru, lihat Aritonang (2004: 382-397) dan Mujiburrahman (2006: 21-47). 48 Pos pelayanan adalah istilah gerejawi yang sudah baku dalam GMI, ketika sekelompok masyarakat Kristen memulai kegiatan persekutuan peribadatan di suatu tempat (kota atau desa). Kalau persekutuan itu bertumbuh dan mencapai jumlah tertentu, maka statusnya akan ditingkatkan menjadi sebuah jemaat, yang (biasanya) dipimpin seorang pendeta. Lihat buku Disiplin Gereja Methodist Indonesia (Gereja Methodist Indonesia, 2009: 32). Pendidikan 54
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Gereja Methodist Indonesia membuka pos pelayanan untuk menjangkau masyarakat Tionghoa49 di kota itu, dan Guru Injil (kemudian menjadi Pendeta) Yakub Beriman, seorang keturunan Tionghoa, ditempatkan untuk memulai tugas itu. Ketika pos pelayanan ini mulai bertumbuh, warga sepakat untuk mendirikan sebuah bangunan rumah ibadah (Gereja). Atas izin pemerintah setempat, sebuah gedung gereja baru berdiri di kota itu. Tetapi sebelum gedung baru itu diresmikan Pimpinan Pusat GMI, ternyata masyarakat setempat menolak kehadiran GMI di Meulaboh, karena mereka mengklaim bahwa penduduk kota itu mayoritas beragama Islam, sedangkan masyarakat Tionghoa yang menjadi sasaran pos pelayanan itu dicurigai sebagai terkait dengan PKI yang sudah dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Guru Injil Yakub Beriman mendapat intimidasi dan ultimatum, bahkan sempat ditahan serta dipukul oleh pihak militer, untuk tidak melanjutkan kegiatan Gereja Methodist di kota itu. Dengan terpaksa pos pelayanan itu ditutup, dan selama puluhan tahun tidak pernah bisa dibuka lagi.50 Berita pelarangan dan "pengusiran" pos pelayanan ini segera menjadi berita nasional, bahkan menjadi perdebatan politik di lembaga legislatif (DPR-GR). Karena belum pernah kejadian, peristiwa Meulaboh ini segera menjadi "top news" yang memanaskan konflik Islam-Kristen, baik dalam wujud perang media, sampai perdebatan di forum DPR-GR. Utusan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), mengajukan interpelasi (hak 49 GMI adalah satu-satunya gereja di Sumatera bagian Utara, pada saat itu, yang melayani di kalangan masyarakat Tionghoa, utamanya di perkotaan seperti: Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Binjei, Banda Aceh, Lhok Seumawe dll. Sejak awal pekerjaan Gereja Methodist di Indonesia (1905), sasaran pelayanannya (baca: penginjilannya) yang pertama adalah masyarakat Tionghoa, baru kemudian kelompok etnis lainnya, seperti etnis Batak (Daulay, 1996). 50 Wawancara dengan Pdt. Yakub Beriman (77 tahun), 10 Juni 2013, seorang pendeta GMI yang melayani di Meulaboh ketika peristiwa itu terjadi. Pendidikan 55
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 bertanya) kepada pemerintah Orde Baru yang sedang getol mengkampanyekan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada sidang paripurna DRPR-GR 14 Juli 1967, J.C.T. Simorangkir, jurubicara Parkindo, mengajukan pernyataan-pertanyaan tajam sbb.: 1. Apakah pemerintah sependapat dengan kami bahwa peristiwa Meulaboh itu adalah tindakan perusakan semangat kerukunan beragama di Indonesia? 2. Apakah pemerintah setuju dengan kami, bahwa peritiwa itu sebuah bentuk skeptisisme terhadap pelaksanaan sila pertama dari Pancasila? 3. Apakah pemerintah setuju dengan kami bahwa sikap yang ditunjukkan kelompok tertentu yang menghalangi kebebasan beragama adalah pelanggaran terhadap Hak-hak Asasi Manusia yang kita sama hormati? 4. Apakah pemerintah setuju dengan kami, bahwa jika butir 3 di atas terjadi, hal itu akan merusak iklim kesatuan nasional yang sedang diperjuangkan Orde Baru? 5. Apakah pemerintah setuju dengan kami, bahwa peristiwa itu mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mempersiapkan sebuah pernyataan Hak-hak Asasi Manusia? 6. Apakah pemerintah siap mengambil langkap preventif dan represif, langsung atau tidak langsung, agar supaya peritiwa yang sama tidak muncul lagi di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila? (Mujiburrahman, 2006:32) Isu Hak-hak Azasi Manusia (HAM) dan ideologi Pancasila merupakan senjata pamungkas bagi Simorangkir untuk menekan pemerintah agar mengambil sikap tegas mengatasi peristiwa Meulaboh itu. Bagi Simorangkir peristiwa Meulaboh justru bertentangan dengan program nasional "melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen", tetapi sebaliknya peristiwa Meulaboh bisa membuat Pancasila tercemar. Satu minggu sesudah interpelasi Parkindo, Lukman Harun, atas nama kelompok Islam, mengajukan interpelasi tandingan di sidang paripurna DPR-GR, yang isinya mempertanyakan Pendidikan 56
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 isu kristenisasi, terutama menuding dana bantuan luar negeri kepada gereja-gereja di Indonesia. Enam butir interpelasi itu adalah sbb.: 1. Berapa banyak dan dalam bentuk apa bantuan luar negeri yang diterima umat beragama atau lembaga keagamaan seperti Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu Bali di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini? 2. Dari mana saja datangnya bantuan itu, melalui prosedur apa bantuan itu masuk, dan dipergunakan untuk apa bantuan itu? 3. Agar supaya kehidupan beragama di Indonesia berjalan baik, apakah pemerintah setuju dengan kami agar bantuan luar negeri itu diawasi? 4. Berapa banyak pekerja luar negeri, misionaris/pengkotbah bekerja di Indonesia, bagaimana prosedur masuknya ke Indonesia, dari mana saja mereka berasal, di mana mereka bekerja saat ini, dan agama apa mereka, dan apakah pemerintah setuju dengan kami untuk menginvestigasi dan mengawasi para tenaga asing yang datang ke Indonesia? 5. Berapa [pertambahan] jumlah rumah ibadah masing-masing agama (Islam, Protestan, Katolik dan Hindu Bali) dalam lima tahun terakhir? 6. Untuk menjaga keteriban dan kerukunan beragama, apakah pemerintah setuju dengan kami bahwa untuk membangun rumah ibadah mesti mempertimbangkan faktor psikologi- sosial lingkungan? (Mujiburrahman, 2006: 34-35) Jawaban pemerintah terhadap dua interpelasi itu disampaikan Menteri Agama, Saifuddin Zuhri, pada 21 Juli 1967. Posisi yang diambil pemerintah adalah "netral", dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang menjamin kebebasan beragama. Tetapi, "to use this freedom one should not offend or hurt the feeling of the other groups" (Mujiburrahman, 2006:36). Jawaban ini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi jawaban ini cenderung menyetujui keputusan pemerintah setempat di Meulaboh untuk melarang kehadiran pos Pendidikan 57
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 pelayanan GMI di Meulaboh.51 Tetapi di pihak lain, pemerintah tidak melarang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, karena pemerintah belum sanggup menyediakan bantuan dana seperti itu kepada lembaga-lembaga keagamaan. Hanya saja pemerintah setuju kalau masuknya bantuan luar negeri itu diawasi oleh pemerintah (Mujiburrahman, 2006: 37).52 Dalam pidato kenegaraan Soeharto53 16 Agustus 1967, tidak lama sesudah peritiwa Meulaboh, Soeharto tidak menyinggung interpelasi kedua belah pihak (Kristen dan Islam), tetapi Soeharto menegaskan bahwa sesuai dengan dasar negara Pancasila, tidak ada perbedaan antara pemeluk agama mayoritas dengan pemeluk agama minoritas. Ditegaskannya pula bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang paling fundamental, karena kebebasan beragama itu bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan, bukan pemberian negara atau golongan (Mujiburrahman, 2006:37). Tetapi, sambung Soeharto, kebebasan beragama itu janganlah menjurus ke arah terciptanya konflik di antara umat beragama, karena hal seperti itu hanya menguntungkan pihak Komunis yang anti-agama (Mujiburrahman, 2006:37). Menurut 51 Sejak peristiwa Meulaboh itu, hingga 1970-an GMI tidak lagi meneruskan kegiatan pos pelayanan di kota itu. Baru sekitar awal 1980-an GMI kembali membuka pos pelayanan di sana, yang sekarang sudah menjadi sebuah jemaat, yang anggotanya bukan lagi hanya keturunan Tionghoa, tetapi sudah terdiri dari berbagai kelompok etnis. (Wawancara dengan Pdt. Fajar Lim, 10 Juni 2013). 52 Jawaban pemerintah tentang bantuan luar negeri itu disambut gembira oleh kalangan Kristen, dan berita itu dimuat dalam koran Sinar Harapan (milik orang Protestan) dan Kompas (milik orang Katolik). Lihat Mujiburrahman (2006:36 dan catatan kaki 71, h. 316). Perlu ditambahkan bahwa pada masa itu (1960-1970-an) bantuan luar negeri ke gereja-gereja di Indonesia, termasuk kepada DGI/PGI, cukup signifikan untuk membiayai berbagai program, seperti program Partisipasi dalam Pembangunan (Parpem), yaitu sebuah proyek DGI untuk melatih tenaga motivator untuk ditugaskan di berbagai daerah sebagai motivator dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah (Aritonang (ed.), 2000: 104-138). Tetapi, sangat berbeda dengan tahun 1960-1970-an, sekarang ini bantuan besar seperti itu sudah hampir tidak ada. Penulis sebagai Sekretaris Umum PGI periode 2004-2009 ikut menandatangani nota kesepakatan PGI dengan lembaga-lembaga mitra di Eropa bahwa komitmen bantuan dana dari lembaga mitra di Eropa ke Indonesia (PGI) sudah diakhiri. 53 Soeharto masih berstatus pejabat Presiden pada saat itu. Barulah tahun 1968 Soeharto ditetapkan MPR sebagai Presiden RI menggantikan Bung Karno yang mandatnya sudah dicabut MPR. Pendidikan 58
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Mujiburrahman (2006:38), Soeharto berharap agar perdebatan dan interpelasi di Parlemen tidak dilanjutkan, karena bisa saja itu tidak menyelesaikan persoalan, malah sebaliknya menambah masalah. Pihak Kristen memahami himbauan Soeharto, seraya membuat surat kepada Ketua DPR- GR dan tembusan kepada Presiden, menyatakan bahwa pihak Kristen tidak lagi ingin memperpanjang masalah Meulaboh itu, dan biarlah pemerintah setempat menyelesaikan masalah setempat. Sejalan dengan itu, DGI juga mengirim surat penggembalaan (surat edaran) kepada gereja-gereja anggota untuk memelihara kerukunan beragama dan menghilangkan kecurigaan antar-umat beragama. Sebaliknya, pihak Islam belum puas dengan jawaban dan sikap pemerintah tentang interpelasi mereka, sehingga pada bulan Desember 1967 pertanyaan yang sama kembali diangkat Lukman Harun di DPR-GR, terutama mengenai bantuan luar negeri, yang dipergunakan untuk "memurtadkan umat Islam" (Mujiburrahman, 2006:38). Perdebatan panas di Parlemen, menyangkut peristiwa Meulaboh ini, segera diperparah lagi dengan meletusnya peristiwa Makassar 1 Oktober 1967, ketika sejumlah pemuda Islam merusak sejumlah gedung gereja, sekolah, biara, dan kantor sejumlah organisasi Kristen, dan melukai beberapa orang pemuda Kristen yang mencoba mencegah. Pemicu kerusuhan itu adalah seorang guru agama Kristen di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Makassar bernama H.K. Mangumbahang, yang menghina nabi Muhammad, sebagai nabi yang mempunyai banyak isteri, ketika menyampaikan pelajaran di kelas. Berita sensitif ini segera menyulut emosi masyarakat Islam di kota Makassar, sehingga terjadilah peristiwa penyerangan dan perusakan berbagai fasilitas umat Kristen: 9 gedung gereja Protestan, 4 gedung Gereja Katolik, 1 asrama para suster, Pendidikan 59
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 1 Sekolah Teologi, 1 kantor organisasi mahasiswa Katolik (PKRI), dan 2 sekolah Katolik (Mujiburrahman, 2006:39). Peristiwa Makassar kembali menimbulkan "perang opini" di berbagai media (koran dan majalah), baik media lokal maupun nasional. Isunya tetap sama seperti peristiwa Meulaboh. Bagi kalangan Islam persoalan "kristenisasi" adalah akar masalahnya. Sementara bagi kalangan Kristen, masalahnya adalah kebebasan beragama yang dijamin Undang-Undang Dasar dan ideologi Pancasila, tetapi tidak ditegakkan secara murni dan konsekuen. Untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa mengganggu stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat jalannya pembangunan nasional, pemerintah Soeharto mengambil langkah- langkah politik dalam rangka menciptakan kerukunan beragama. Atas petunjuk Presiden Soeharto, Menteri Agama, KH Moh. Dachlan (yang sejak tahun 1967telah menggantikanSaifuddin Zuhri) memprakarsai sebuah Musyawarah Pimpinan Antar Umat Beragama (Inter-religious Consultation). Konsultasi ini berlangsung 30 November 1967, bertempat di gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dihadiri oleh Soeharto sebagai pejabat Presiden RI, Menteri Agama, dan tokoh-tokoh agama nasional, seperti M. Natsir, A.M. Tambunan (Protestan), I.J. Kasimo (Katolik), T.B. Simatupang (Protestan) dan perwakilan dari Majelis-majelis Agama. Soeharto sangat berharap bahwa konsultasi ini dapat menyepakati sebuah kebulatan pendapat untuk mengatasi potensi konflik antar umat beragama, seperti yang Pendidikan 60
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 barusan saja meledak, baik di Meulaboh, Makassar dan tempat-tempat lain.54 Dalam pidato sambutannya, Soeharto menyampaikan: Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah untuk menjaga keserasian dalam melaksanakan penyebaran agama, bahkan berkewajiban memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan justru dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena agama tidak boleh dipaksakan - juga tidak oleh Pemerintah - maka Pemerintah memang tidak berhak untuk memaksakan pemilihan pemeluk agama kepada warga-negara. Sebaliknya Pemerintah mengharapkan agar kehidupan antar agama berjalan serasi dan saling hormat menghormati serta tidak ada usaha-usaha memaksakan pemilihan pemelukan agama itu dari pihak mana pun. Pemerintah ingin menegaskan dan memberikan jaminan, bahwa Pemerintah tidak akan menghalang-halangi suatu usaha penyebaran agama. Adalah merupakan tugas yang mulia bagi suatu agama untuk membawa mereka yang belum beragama, yang masih terdapat di Indonesia, menjadi pemeluk-pemeluk agama yang rajin. Dengan demikian, maka berarti pula telah dilaksanakan secara kongkrit sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila. Akan tetapi, pemerintah wajib merasa prihatin, apabila penyebaran Agama itu semata-mata ditujukan untuk memperbanyak pengikut, lebih-lebih apabila cara-cara penyebarannya menimbulkan kesan bagi masyarakat pemeluk agama yang lain, seolah-olah ditujukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya sungguh-sungguh meminta pengertian yang mendalam, pandangan jauh ke depan, kebijaksanaan yang tinggi dari semua pemuka-pemuka agama dan masyarakat agar benar-benar melaksanakan jiwa dan semangat toleransi yang jelas diajarkan oleh setiap agama dan Pandasila. Saya yakin bahwa Musyawarah ini pasti akan menemukan persamaan- persamaan pendapat dan landasan-landasan bersama jang akan dilaksanakan sebagai tanggung-jawab bersama pula. (Sairin, 2000: 112-113) Dalam sambutan pada pembukaan konsultasi itu, Soeharto menekankan paling sedikit empat pokok penting untuk dicamkan oleh para peserta. Pertama, kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan oleh Pemerintah. Kedua, penyiaran agama juga dijamin, terutama kepada warga negara yang belum memeluk agama, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 54 Selain insiden yang terjadi di Makassar dan Meulaboh, masih banyak insiden lain seputar konflik Kristen-Islam pada tahun 1967-1968 dalam skala yang berbeda-beda seperti peristiwa Pasaman di Sumatera Barat, tentang keberatan umat Islam atas kehadiran gereja HKBP di sana; Juga ada peristiwa pelarangan pembangunan gereja di Jakarta Barat. Lihat Mujiburrahman (2006:30); Bertrand (2004:78). Pendidikan 61
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Esa. Ketiga, penyiaran agama hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang santun dalam arti tidak akan menimbulkan reaksi negatif dari pihak lain. Keempat, kerukuan beragama berdasarkan toleransi yang diajarkan oleh setiap agama dan terutama toleransi yang dikandung dalam ideologi Pancasila. Musyawarah itu berjalan dengan baik dalam suasana persaudaraan kebangsaan yang tinggi, kendati mereka diliputi suasana tegang karena adanya benturan di beberapa daerah antara kedua agama (Islam-Kristen).55 Tetapi, target musyawarah untuk menandatangani sebuah nota kesepakatan gagal diwujudkan, yang membuat kalangan Islam kecewa, termasuk juga Soeharto dan jajarannya. Kalangan Kristen (Protestan dan Katolik) tidak bersedia menandatangani semacam nota kesepakatan, karena terkait dengan sebuah satu klausul yang berbunyi: "tidak menjadikan umat telah beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing-masing" (Natsir, 1969:236).56 Keberatan pihak Kristen terhadap draft yang dipersiapkan pemerintah ini, dijelaskan oleh T.B. Simatupang - salah seorang Ketua DGI saat itu - dalam memoarnya, sebagai berikut: Oleh sebab itu setelah acara pembukaan termasuk pidato pembukaan dan tiap-tiap sambutan dari semua golongan beragama diucapkan, maka pada kesempatan pertama untuk menjelaskan sikap kami, kami menguraikan dengan tenang bahwa sekalipun kami 100% mendukung tujuan yang hendak dicapai konferensi namun cara yang ditempuh tidak dapat kami setujui, sebab pernyataan untuk tidak membawa agama kepada orang yang sudah mempunyai agama tidak dapat kami tanda-tangani, oleh karena bertentangan dengan perintah yang sangat nyata dan konkrit dalam Alkitab untuk menyampaikan Injil kepada semua makhluk. Dan oleh sebab itu andaikata kami membubuhkan tandatangan kami di bawah pernyataan bersama itu, maka tanda-tangan kami itu tidak akan mempunyai nilai apa-apa sebab dia bertentangan dengan perintah Alkitab yang nyata. Itu 55 Uraian lebih luas tentang musyawarah antar umat Bergama ini, lihat Aritonang (2004: 389-397), Boland (1985:244-253). 56 Ejaan baru dari penulis. Pendidikan 62
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 berarti bahwa pernyataan bersama yang ikut kami tandatangani itu tidak akan ditaati oleh umat Kristen di Indonesia, yang akan melihat kami sebagai penghianat. ... Dan oleh sebab itu kami mengusulkan supaya ditempuh jalan yang lain untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh musyawarah antar umat beragama (Simatupang, 1991b: 241- 242).57 Kegagalan konsultasi ini, bukan terutama karena kalangan Kristen tidak setuju diadakan percakapan mengenai tatacara penyiaran agama demi terciptanya kerukunan beragama. Kegagalan itu, selain isinya yang dianggap kalangan Kristen kurang sesuai dengan amanat Kitab Suci (Alkitab), yang paling tidak disetujui tokoh-tokoh Kristen kala itu adalah cara yang ditempuh pihak pemerintah dalam menggelar musyawarah (konsultasi) itu. Pertama, adalah kurang bijaksana langkah yang diambil pemerintah (Departemen Agama) dengan mengirimkan sebuah draft rancangan pernyataan bersama kepada Majelis-majelis Agama, yang akan ditandatangani suatu hari dalam sebuah musyawarah antar umat beragama (Simatupang, 1991b:241), tanpa lebih dahulu mengadakan percakapan pendahuluan, atau semacam diskusi terbatas. Kedua, T.B. Simatupang, yang merupakan tokoh nasional, dan sekaligus tokoh penting kalangan Protestan, sangat tidak sreg dengan cara-cara Orde Lama, ketika pemerintah secara tiba-tiba menyodorkan konsep pernyataan untuk ditandatangani. Simatupang menulis: Dengan membuka kacamata saya melihat kepada Bung Mohammad Natsir yang duduk di depan saya dan berkata bahwa pak Natsir dan saya telah cukup menderita selama Orde Lama. ... Salah satu kebiasaan dalam Orde Lama ialah bahwa musyawarah-musyawarah berakhir dengan pernyataan bahwa semua pihak menyetujui tanpa reserve pernyataan dalam pidato pembukaan Pemimpin Besar Revolusi, dan saya bertanya apakah tidak akan sia-sia segala penderitaan kita selama Orde Lama bila kita dalam Orde Baru ini melanjutkan begitu saja kebiasaan-kebiasaan Orde Lama, yaitu mengakhiri musyawarah- 57 Konsultasi itu gagal mencapai target, yaitu menandatangani kesepakatan lantaran dictum yang dianggap bertentangan dengan perintah Alkitab (Kristen dan Katolik). Soeharto kecewa atas kegagalan konsultasi itu, sehingga pidato penutupan yang sudah dipersiapkan tidak jadi diucapkan, dan Soeharto batal menutup konsultasi itu secara resmi (Mujiburrahman, 2006: 47). Pendidikan 63
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 musyawarah hanya dengan pernyataan menyetujui sepenuhnya isi pidato pembukaan Presiden (Simatupang, 1991b: 242-243).58 Kendati gagal menyepakati butir "larangan menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama", sebagaimana direncanakan pihak pemerintah sebelumnya, namun konsultasi itu menghasilkan beberapa hal yang positif. Pertama, kedua belah-pihak (Islam dan Kristen) sepakat untuk membentuk sebuah Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama, sebagai forum komunikasi pimpinan Majelis-majelis agama, yang di kemudian hari sangat efektif dalam rangka membangun kerjasama lintas agama. Kedua, konsultasi itu membawa dampak positif, seperti dicatat oleh Ricklefs: Tetapi para pemimpin Kristen dan Muslim setidaknya berusaha saling mengenal pengabdian tulus mereka kepada Tuhan. Para tokoh muda Kristen dan Islam lebih bisa saling menghormati daripada tokoh tua mereka. Hal ini mungkin karena banyak di antara tokoh muda dari kedua agama itu sudah pernah bekerja sama dalam menyelesaikan kekacauan politik pada tahun 1965-6 dan juga karena para tokoh muda Muslim tidak merasakan frustrasi seperti yang sering dialami para tokoh tua mereka (Ricklefs, 2005:578). Tidak lama setelah konsultasi umat beragama November 1967 itu, pemerintah-dalam hal ini Departemen Agama - mengambil langkah-langkah politik untuk menghempang pertambahan pembangunan gedung gereja. Sejak gagalnya konsultasi itu, kelihatannya pemerintah semakin menyadari bahwa umat Kristen juga harus ditekan, agar tidak menjadi "anak nakal", yang selalu memicu kemarahan umat Islam, dalam konteks negara Pancasila yang sedang berkonsentrasi memacu pembangunan nasional. Sambil tetap mewaspadai gerak-gerik Islam politik - yang senantiasa merindukan Negara Islam - pemerintah juga mewaspadai gerak-gerik kalangan 58 Perlu difahami bahwa T.B. Simatupang adalah seorang tokoh nasional, Kepala Staf Angkatan Perang yang pertama, yang jauh lebih senior dari Soeharto. Pada saat konsultasi yang gagal itu T.B. Simatupang digambarkan seperti "bertarung bagaikan singa untuk membela posisi Kristen" (Aritonang, 2004: 391). Pendidikan 64
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Kristen yang ditengarai dapat menciptakan instabilitas.59 Maka dalam sepuluh tahun sesudah konsultasi 1967 itu, pemerintah secara sepihak mengeluarkan beberapa peraturan dalam level keputusan Menteri, yang isinya secara substansial hendak mewujudkan konsep yang gagal ditandatangani tahun 1967 itu. Tahun 1969, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1, 1969. Bagian yang menimbulkan masalah karena sangat rentan terhadap multi-tafsir adalah pasal 4 dari SKB itu, yang selengkapnya berbunyi: "Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan (a) pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat; (b) planologi; (c) kondisi dan keadaan setempat." Istilah "kondisi dan keadaan setempat" sangat kabur dan multi-tafsir. Menyikapi SKB ini, kembali DGI dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), meminta supaya isi dan pemberlakukan SKB itu ditinjau, tetapi suara itu hanya dianggap "angin lalu" saja oleh pemerintah.60 59 Pasca G.30.S-PKI gerakan evangelisasi dan pekabaran Injil mengalami kebangkitan di Indonesia untuk menjawab tantangan bahwa semua orang Indonesia harus memeluk agama resmi negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha). Kalangan yang giat mengabarkan Injil, baik melalui metode penginjilan pribadi, Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), penginjilan rumah ke rumah dll., adalah kaum Injili. Kaum Injili masuk ke Indonesia sejak akhir tahun 1950-an, dalam berbagai bentuk dan lembaga. Salah satu lembaga pelayanan dan pekabaran Injil yang paling popular adalah Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) yang didirikan Pdt. Petrus Octavianus di kota Batu, Jawa Timur. Yayasan ini sangat aktif melakukan pelayanan pekabaran Injil dengan berbagai metode di atas, terutama tahun 1960-70-an. Lihat Aritonang dan Steenbrink (eds.), 2008: 893-900. 60 Pada Era Reformasi yang demokratis menggantikan Orde Baru yang otokratis, atas tekanan masyarakat Islam, terutama Islam garis keras, pemberlakukan SKB ini semakin ditekankan, sehingga terjadi rangkaian benturan antara umat Kristen yang sedang menjalankan ibadah dengan kelompok Islam garis keras yang menghalangi dengan alasan bahwa gereja ini dan itu tidak mempunyai izin. Untuk mengatasi konflik yang berkelanjutan, maka pemerintah menggagas peraturan yang baru, yang kemudian diterbitkan tahun 2006 yang dikenal dengan Peraturan Bersama Dua Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006. Pendidikan 65
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Pada tahun 1978, pemerintah melalui Departemen Agama, dalam jarak dua minggu, mengeluarkan dua peraturan berupa Keputusan Menteri Agama, yang kedua-duanya menghidupkan dan memberlakukan dua klausul penting yang telah dipersoalkan tahun 1967 itu. Pertama, Keputusan Menteri Agama No 70 tahun 1978 (1 Agustus 1978), tentang Pedoman Penyiaran Agama, kembali mengangkat klausul "Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain". Klausul inilah yang ditolak kalangan Kristen dalam konsultasi November 1967. Kedua, Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1978 (15 Agustus 1978), tentang bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, baik bantuan tenaga maupun bantuan dana. Keputusan ini menegaskan bahwa penggunaan tenaga asing untuk menyiaran agama dibatasi, harus mendapat izin dari Menteri Agama dll. Keputusan ini meng akomodasikan isi interpelasi Lukman Hakim (Muhammadiyah) pada sidang DPR-GR tahun 1967, yang tidak mendapat respons positif dari pemerintah. Reaksi DGI dan MAWI sama saja seperti sebelumnya, yaitu membuat surat pernyataan protes, dan meminta supaya Keputusan itu ditinjau kembali. Tetapi pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, tidak menghiraukan protes itu, kecuali menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. T.B. Simatupang, dalam memoarnya, kembali menyalahkan pemerintah, yang bertindak sepihak, tanpa mengajak para pemimpin agama-agama bersangkutan untuk berunding (Simatupang, 1991b: 249). Lahirnya dua Keputusan Menteri Agama ini mempunyai latar belakang khusus. Pada Sidang Umum MPR bulan Maret 1978, anggota DPR/MPR dari fraksi PPP melakukan manuver, Pendidikan 66
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 dengan melakukan walk-out, untuk memprotes keputusan Sidang Umum MPR tentang "Aliran Kepercayaan" dan "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" (P4) yang dimasukkan sebagai bagian dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pihak Islam dengan kompak memprotes kedua butir itu, terutama usul tentang kehadiran "Aliran Kepercayaan" dalam agenda nasional. Pihak Islam mengkhawatirkan bahwa dengan masuknya aliran kepercayaan ke dalam GBHN maka cepat atau lambat aliran itu akan berubah menjadi agama resmi negara. Kalangan Islam melakukan protes keras dengan tindakan walk-out. Juga PPP memprotes masuknya P4 ke dalam GBHN, karena hal itu dianggap merupakan "indoktrinasi" yang mengintervensi nilai-nilai agama (Islam) (Mujiburrahman, 2006:79). Manuver PPP yang langka ini membuat Soeharto terusik. Agenda menciptakan stabilitas nasional dalam rangka pembangunan harus dipastikan berkesinambungan, dengan cara apapun. Untuk tujuan itu maka, bulan Maret 1973, Soeharto mengangkat seorang Letnan Jenderal Angkatan Darat menjadi Menteri Agama, yaitu Alamsyah Ratu Perwiranegara, seorang loyalis Soeharto. Soeharto yakin bahwa kemampuan Alamsyah, sebagai Jenderal AD dan sebagai orang yang taat beragama, akan dapat melakukan politik agama berdasarkan Pancasila, dalam rangka menertibkan konflik berkepanjangan antara Islam-Kristen di tanah air. Salah satu taktik dan strategi Alamsyah untuk mengatasi ketegangan Islam-Kristen adalah mengambil hati umat Islam, dengan mengakomodasikan gugatan umat Islam, yakni menghentikan "kristenisasi" terutama dalam "menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama" dan "bantuan dana dan daya dari luar negeri" (Mujiburrahman, 2006:78-81). Lebih jelas penulis mengutip kesaksian Alamsyah: Pendidikan 67
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Dalam suatu pembicaraan, kami61 membahas masalah umat Islam yang selalu merasa dicurigai dan dipojokkan terus. Menurut saya, hal itu tidak dapat terus berlangsung. Jalan pemecahannya adalah kita harus mencari titik temu antara pemerintah dengan dan umat Islam. Dalam kerangka inilah saya mengusulkan kepada beliau agar umat Islam diberikan kebebasan untuk berdakwah, karena selama ini dakwah seakan-akan dikungkung. Disamping itu saya juga mengusulkan supaya televisi mengadakan azan pada waktu Magrib dan Isya.... Persoalan lain adalah mengenai Pancasila yang tadinya merupakan ganjalan bagi umat Islam, tetapi syukur alhamdulillah hal ini bisa teratasi. Saya mengatakan kepada beliau bahwa umat Islam itu hendaknya diberi pujian sedikit, dihargai sedikit. Saya ajukan kepada beliau bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai hasil pengorbanan umat Islam. ... Untuk menghindarkan kecurigaan antara para umat yang beragama, saya mengusulkan kepada Pak Harto untuk membentuk Badan Musyawarah Antar Umat Beragama... Masalah lain yang cukup meruwetkan juga timbul, yaitu masalah Natal Bersama. Saya membicarakan masalah ini dengan beliau. Beliau mengatakan: "Sudah, bagi dua saja". Kemudian saya membuat peraturan bahwa Natal Bersama62 itu adalah untuk umat Kristen dan Katolik dalam pelaksanaan ibadahnya. Tetapi kalau seremonialnya, seperti makan-makan atau malam keseniannya, semua orang yang non-Kristen dapat saja menghadirinya. Sama saja bagi umat Islam juga demikian. (Dwipayana & Sjamsuddin (eds), 1991:595-597). Ternyata, manuver Alamsyah ini mendapat sambutan hangat dari umat Islam, karena aspirasi mereka hampir seluruhnya ditampung dan diimplementasikan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah: larangan melakukan proselitisme, pembatasan batuan luar negeri, aliran kepercayaan di kembalikan ke Departemen Pendidikan, fatwa haram menghadiri Natal Bersama, Pancasila sebagai hadiah terbesar umat Islam bagi negara Indonesia, semuanya itu sangat membuat masyarakat Islam merasa lega, dan tidak lagi merasa dipojokkan. Politik Islam Akomodatif Orde Baru 61 Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Presiden Soeharto. 62Pada tahun 1970-an ada kebiasaan menyelenggarakan Natal Bersama, Idul Fitri bersama dan semacam itu. Majelis Ulama Indonesia dibawah pimpinan HAMKA, pada 7 Maret 1981, mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam menghadiri perayaan Natal. Banyak pejabat pemerintah yang memprotes fatwa ini, dan akhirnya MUI dengan berat hati menarik fatwa itu dari peredaran, dan sebagai tanda keprihatinan, Ketua MUI, HAMKA, mengundurkan diri dari jabatannya. Lihat Aritonang, 2004: 420-421. Pendidikan 68
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Jika periode pertama politik Islam Soeharto berlangsung dari tahun 1968-1985 (yang sudah dibahas di atas), maka periode kedua politik Islam Orde Baru, yang disebut periode akomodasi, berlangsung dari tahun 1985 hingga jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Politik akomodasi ini menyangkut tiga hal: akomodasi infrastruktur, akomodasi legislatif dan akomodasi kultural. Effendy (1998:278-310) mendaftar sejumlah kebijakan berkaitan dengan ketiga tipe akomodasi tadi. Dalam bidang infrastruktur, pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan-kebijakan akomodatif dalam bentuk berbagai bantuan dan fasilitas kepada umat Islam. Pertama, mendirikan bangunan-bangunan masjid yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini memacu pertambahan jumlah masjid dari 507.175 pada tahun 1985 menjadi 550.676 pada tahun 1990 (meningkat 8.6%) (Effendy, 1998:304). Kedua, mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP), yang menghimpun dana besar guna pembangunan masjid dan prasarana untuk umat Islam. Ketiga, mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Bank Muamalat ini adalah sistem perbankan yang mengikuti ketentuan syariat Islam, untuk memenuhi aspirasi umat Islam yang mengharamkan riba, seperti dipraktikkan oleh bank-bank umum yang komersial. Soeharto sendiri mensponsori mobilisasi dana besar-besaran untuk modal awal BMI, yang berhasil menghimpun 110 milyar rupiah pada tahun 1991 (Effendy,1998: 305). Perlu diulang di sini, kebijakan pertama dan kedua di atas sejalan dengan kebijakan politik "dua-jurusan" yang disebutkan Liddle (lihat h. 131-133). Artinya, kendati pada periode-periode awal Orde Baru Soeharto seakan-akan anti-Islam, sesungguhnya tidak demikian. Soeharto bukan anti Islam, tetapi anti Islam politik, yakni segala Pendidikan 69
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 gerakan yang ingin membawa isu agama ke dalam ruang politik, yang bagi Orde Baru dan Angkatan Darat dianggap sebagai biang keladi instabilitas politik. Kebijakan akomodatif dalam bidang legislasi (peraturan perundang-undangan), Orde Baru menghasilkan sejumlah keputusan. Pertama, lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 tahun 1989, yang kendati tidak secara eksplisit ditegaskan, tetapi dalam penjelasan pasal 28 Undang-undang itu diberikan penegasan bahwa mata pelajaran agama adalah mata pelajaran wajib di semua tingkat pendidikan, dan dalam Penjelasan atas undang- undang itu dinyatakan bahwa guru agama dan murid yang menerima pelajaran harus sama-sama menganut agama yang diajarkan. Dalam Era Reformasi lahir pula Undang-undang Pendidikan Nasional yang secara eksplisit mengatur bahwa guru agama harus seagama dengan muridnya. Lahirnya ketentuan perundang-undangan ini disambut positif oleh kalangan Islam. Umat Islam merasa senang karena mereka sudah lama mencurigai adanya praktik kristenisasi melalui sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Bagi umat Islam masalah pergantian agama adalah masalah yang sangat sensitif. Kedua, lahirnya Undang-undang Peradilan Agama, yang disahkan Desember 1989 atas usul pemerintah (Departemen Agama), yang diberlakukan khusus kepada umat Islam - berdasarkan syariat Islam - untuk memutuskan sengketa keluarga, seperti masalah perkawinan, warisan dan wakaf (Effendy, 1998:283). Sejalan dengan itu, tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berisi Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Pendidikan 70
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Ketiga, memperbolehkan memakai jilbab di sekolah-sekolah umum. Tahun 1991 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan peraturan baru mengenai baju seragam pelajar. Dalam peraturan itu ditegaskan bahwa mereka yang ingin mengenakan jilbab, karena keyakinan mereka, tidak perlu merasa takut terkena sanksi (Effendy, 1998:291). Keempat, keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengenai pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Kelima, larangan judi, dengan dihapuskannya peraturan yang mengizinkan praktik judi dalam bentuk Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993. Penghapusan ini dilakukan atas desakan umat Islam yang mengharamkan judi sesuai hukum Islam (Iqbal dan Nasution, 2013:301). Selanjutnya kebijakan politik akomodasi dalam bidang kultural, Orde Baru membuka ruang seluas-luasnya bagi umat Islam untuk mengekspresikan dirinya. Salah satu bentuk yang sangat menonjol dan yang dalam waktu singkat menjadi menasional adalah ungkapan "assalamu "alaikum wa rachmatullahi wa barakatuh", sebagai pembukaan sebuah pidato. Ungkapan salam berbahasa Arab itu adalah lazim di seluruh dunia Islam sebagai pembukaan sebuah pidato. Menjelang akhir Orde Baru salam ini menjadi "salam nasional", menggantikan "salam nasional" yang lama "Merdeka!".63 Semenjak itu seluruh pejabat negara, pejabat agama, tokoh masyarakat 63 Kalau diperiksa pidato-pidato kenegaraan Soeharto, salam Islami itu jarang atau hampir tidak pernah diucapkan. Dalam pidato pelantikan Soeharto sebagai presiden tahun pada pada bulan Maret 1997, dia tidak mengucapkan salam itu. Tetapi dalam pidato pelantikannya sebagai Wakil Presiden, B.J. Habibie mengucapkan salam itu. Barulah pada pidato pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden, dia mengucapkan "Assalamu 'alaikum Wr. Wb". Lihat Habibie (2006:65). Salam nasional "Merdeka!" sekarang ini (Pasca Orde Baru) menjadi cenderung hanya milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena setiap tokoh PDIP berpidato salam itu pasti diucapkan. Sesudah ungkapan salam nasional yang lama itu, baru diikuti salam nasional baru yang bernuansa Islami tadi. Pendidikan 71
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 atau siapa saja yang bebicara di depan umum pasti memulai dengan ungkapan itu. Bahkan, tokoh-tokoh Kristen pun menjadi terbiasa dengan salam yang berbahasa Arab itu. Puncak politik akomodasi kultural Soeharto-Islam - yang tidak dicatat Effendy - ialah persetujuan Soeharto atas terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang didirikan bulan Desember 1990. ICMI adalah sebuah organisasi yang mewadahi para sarjana dan intelektual Islam, yang sejak tahun 1970 mengalami pertumbuhan yang sangat besar, bahkan ada yang menyebutnya dengan booming intelektual Islam. Orang yang didaulat menjadi Ketua Umum ICMI atas persetujuan Soeharto adalah B.J. Habibie, seorang jenius, menteri yang menangani riset dan teknologi, yang pada saat itu sedang sangat popular di tanah air. Kehadiran Habibie dalam ICMI menjadi magnit yang menarik ratusan cendekiawan Islam untuk berhimpun dalam wadah yang baru ini. Kendati menuai banyak kritik, ICMI bergerak cepat selincah Ketua Umumnya, dan sukses memobilisasi intelektual-intelektual Islam yang tersebar di berbagai kalangan: kampus, birokrasi pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dll.64 Menurut catatan Ramage (2002:138-140) ada empat manfaat pembentukan ICMI bagi umat Islam. Pertama, menyuarakan aspirasi Islam, yang selama pemerintahan Soeharto dibungkam dengan membonsai semua partai politik, terutama partai politik berbasis Islam. Kedua, kelahiran ICMI adalah manifestasi konkret dari perubahan sikap Soeharto terhadap Islam. Perubahan sikap Soeharto terhadap Islam dilatar-belakangi oleh penerimaan kelompok 64 Uraian mendalam tentang ICMI, lihat Latif (2005), Hefner (2001), Aminudin (1999), dan Ramage (1995). Pendidikan 72
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 mayoritas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, terhadap Pancasila.65 Ketiga, lahirnya ICMI menghapuskan masalah psikologis dan politis tentang Negara Islam. Sebelum asas tunggal diundangkan, isu Negara Islam terus menjadi momok bagi Soeharto dan Orde Baru. Keempat, kelahiran ICMI sebagai organisasi modern telah mampu menjembatani dan mencairkan polarisasi aliran dalam Islam, antara santri dan abangan. Tetapi tujuan ICMI yang paling penting adalah berimplikasi politik. Ramage menulis: Tujuan yang ketiga menurut para aktivisnya adalah jelas politis atau memiliki implikasi- implikasi politis atau ekonomi politis yang langsung. Ini melibatkan keinginan-keinginan untuk menjadikan ICMI suatu organisasi berbasis-massa, atau suatu partai politik; menuntut demiliterisasi perpolitikan Indonesia; memperjuangkan demokratisasi; menciptakan suatu sistem "proporsionalisasi" di mana umat Islam diwakili dalam pemerintah (Kabinet, MPR, DPR, dan seterusnya) sesuai dengan persentase mereka dalam populasi (88 persen) (Ramage, 2002:168) Kehadiran ICMI dalam lapangan perpolitikan Indonesia pada tahun 1990-an sangat fenomenal, berfungsi sebagai "mesin politik" Habibie (Ramage, 2002:169) untuk merebut posisi- posisi penting dalam jajaran birokrasi. Dalam bidang politik proporsionalisasi ini Amien Rais, seorang tokoh Muhammadiyah, sangat terusik dengan banyaknya posisi-posisi penting yang diduduki kalangan Kristen. Ramage mencatat: Bagi Amien Rais, anggota terkemuka ICMI dan Ketua Umum Muhammadiyah, masalah utama dalam masyarakat Indonesia adalah "kristenisasi" yang harus dicegah dengan proporsionalisasi. Amien Rais mengatakan bahwa penyebaran agama Kristen telah meningkat sejak tahun 1970-an dan umat Islam "dirugikan" dalam proses ini. Dia 65 Ada juga dugaan bahwa Soeharto semakin merapat kepada kepentingan Islam, karena usianya sudah semakin tua (tahun 1985 dia sudah berumur 64 tahun). Tahun 1991 (usia 70 tahun) Soeharto menunaikan ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam. Ibadah haji Soeharto ini tentu bukanlah "haji politik", tetapi merupakan manifestasi keimanan seorang manusia yang sedang mendekati fase-fase terakhir periode kehidupan jasmani (Ramage 2002: 139, 152). Pendidikan 73
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 menunjuk kepada besarnya jumlah non-Muslim dalam Kabinet dan jajaran perwira ABRI selama pemerintahan Orde Baru. (Ramage 2002:178) Menurut Arskal Salim (2008), ada tiga fase proses kebangkitan Islam atau proses islamisasi dalam sejarah modern Indonesia. Pertama, usaha untuk mengislamkan negara (to islamize the state). Agenda mengislamkan negara, diperjuangkan oleh sejumlah tokoh-tokoh Islam dari Persatuan Islam (Persis) seperti Ahmad Hassan dan M. Natsir. Mereka sangat vokal mengkritisi minimnya elemen Islam dalam perjuangan kemerdekaan yang dipimpin tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno (Salim, 2008:48). Pejuang-pejuang itu bertujuan mengislamkan negara Indonesia ini, yang berlangsung dari tahun 1930-an sampai pada menjelang kemerdekaan dan dilanjutkan pada Pemilihan Umum1955 dan Sidang Konstituante hasil Pemilu 1955 itu. Perjuangan ini mengalami jalan buntu tahun 1968, ketika pemerintahan Orde Baru menekan dan meminggirkan segala gerakan politik untuk memperjuangkan negara Islam (Salim, 2008:49). Kedua, usaha untuk mengislamkan masyarakat. Islamisasi masyarakat ialah segala upaya untuk menanamkan (menaburkan) nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam di tengah-tengah masyarakat dalam rangka meningkatkan ketaatan beragama. Cita-cita meningkatkan ketaatan beragama ini dilakukan dengan berbagai langkah, seperti menggalakkan sholat lima waktu, melaksanakan puasa setiap bulan Ramadhan, pemakaian jilbab bagi kaum perempuan, dsb. Ketimbang menghabiskan tenaga dan waktu untuk berjuang melalui jalur partai politik yang selalu diberangus oleh penguasa, maka para pemimpin Islam (politik) di era Orde Baru - di mana rezim penguasa tidak menghendaki adanya Negara Islam - mengubah strategi perjuangan Pendidikan 74
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 dengan gerakan dakwah dan penerbitan berbagai literatur Islam untuk melakukan re-islamisasi masyarakat Indonesia. Pionir gerakan Islam kultural ini adalah seorang tokoh Islam yang sangat terkenal dan berpengaruh, yaitu M. Natsir (1908-1993), yang pada zaman Soekarno merupakan tokoh kunci Masyumi, sebuah partai yang sangat kencang memperjuangan negara Islam, atau paling tidak menerapkan Piagam Jakarta (Hasan, 2008: 45). Setelah Soeharto menolak mentah-mentah permintaan Natsir untuk menghidupkan kembali Masyumi sebagai partai politik Islam, maka Natsir dan kawan-kawan mengambil strategi baru, yaitu memilih strategi perjuangan dengan melakukan islamisasi masyarakat ketimbang islamisasi negara atau politik. Strategi perjuangan Islam kultural dan islamisasi masyarakat ini mula-mula dilakukan dengan mendirikan sebuah lembaga dakwah yang bernama Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) yang didirikan tahun 1967, bertempat di masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Musyawarah para alim ulama ini merumuskan tiga program pokok DDII, yakni: 1. Mengadakan pelatihan-pelatihan atau membantu mengadakan pelatihan bagi muballighin dan calon-calon muballighin. 2. Mengadakan research (penelitian) atau membantu mengadakan penelitian, yang hasilnya dapat segera dimanfaatkan bagi perlengkapan usaha para muballighin pada umumnya. 3. Menyebarkan aneka macam penerbitan, antara lain buku-buku, brosur, dan atau siaran lain yang terutama ditujukan untuk memperlengkapi para muballighin dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum lainnya, guna meningkatkan mutu dan hasil dakwah. Usaha ini diharapkan dapat mengisi kekosongan- kekosongan di bidang lektur, yang khusus diperlukan dalam masyarakat.66 66 Data ini diambil dari diakses 4 Juli 2013. Pendidikan 75
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Persoalan penting umat Islam yang segera menjadi fokus perhatian DDII adalah isu "kristenisasi", yang mencuat setelah peritiwa pemberontakan PKI 1965. Tentang hal ini Hasan menulis: Setelah merasa nyaman dengan posisinya, DDII mulai mengambil isu-isu yang sensitif. Sejak awal 1970-an, ia telah menunjukkan perhatiannya bahwa penyebaran agama Kristen yang makin luas merupakan ancaman terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Akar persoalannya adalah konversi massal para mantan komunis ke Kristen sebagai upaya penyelamatan dari kejaran militer Indonesia, yang menjalin kekuatan dengan para aktivis dari organisasi-organisasi Islam (Hasan, 2008: 46). Kelahiran DDII ini merupakan awal kebangkitan kultural Islam di Indonesia. Lembaga DDII berhasil mempersiapkan dan memobilisasi da"i-da"i di seluruh Indonesia untuk melakukan "kebangunan rohani" (revival) dalam rangka proses "reislamisasi" masyarakat Indonesia. Untuk mendukung agenda-agenda DDII, terobosan penting yang diperankan DDII adalah membangun jaringan dengan Saudi Arabia, yang dianggap sebagai "pusat" penyebaran dan peradaban Islam, sekaligus sebagai negara petro-dollar, sumber dukungan finansial yang besar. Saudi Arabia tidak saja membantu keuangan DDII dalam menjalankan program-program dalam negeri, tetapi juga menyediakan beasiswa bagi calon-calon da"i untuk belajar di Timur Tengah. Hasan menulis: Bantuan keuangan Timur Tengah khususnya mengalir ke pesantren-pesantren terkenal yang berafiliasi ke NU. Selain itu, DDII juga menjadi saluran penting di dalam distribusi beasiswa yang diberikan oleh Arab Saudi untuk para pemuda Indonesia yang ingin belajar Islam di universitas-universitas di Timur Tengah. Sejak 1975, setiap tahun DDII menerima sekitar 25 beasiswa untuk didistribusikan di kalangan organisasi-organisasi Islam. (Hasan, 2008:51)67 67 Dengan data-data ini maka tudingan bahwa Gereja dan Umat Kristen di Indonesia menerima bantuan dana dari luar negeri yang diperdebatkan di DPR-GR tahun 1969, bahkan tindakan Menteri Agama Alamsyah mengeluarkan Keputusan untuk membatasinya menjadi kurang akurat dan berat sebelah, karena ternyata pihak DDII juga sudah menerima bantuan pada tahun-tahun itu. Pendidikan 76
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Selain menyiapkan SDM yang handal melalui pendidikan di dalam dan di luar negeri, berkat bantuan finansial dari Timur Tengah itu, DDII juga berhasil memperluas pengaruhnya dengan membangun masjid di kampus-kampus terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, dll. Di masjid-masjid kampus inilah digalakkan program yang dikenal dengan nama "Bina Masjid Kampus" dengan memanfaatkan para kader DDII, terutama mereka yang pernah belajar di Timur Tengah. Kader-kader DDII pada umumnya telah menyerap ideologi yang dikembangkan di Timur Tengah saat itu, seperti Wahhabiisme, Ikhwanul Muslimin, dll. Melalui program "Bina Masjid Kampus" inilah ideologi Timur Tengah ini ditransfer ke Indonesia. Bagi DDII, kampus, masjid dan pesantren adalah tiga pilar utama penyebaran dan pemantapan proses Islamisasi. Program "Bina Masjid Kampus" ini menjadi sangat intensif dilakukan pada tahun 1970-an, karena pemerintah Orde Baru, melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang dicanangkan sejak tahun 1978, memaksa mahasiswa untuk menghentikan segala bentuk kegiatan organisasi kemahasiswaan intra-universiter - seperti Dewan Mahasiswa - yang sering melakukan kegiatan bernuansa politik, seperti demonstrasi untuk menentang berbagai kebijakan pemerintah, melakukan diskusi politik di kampus-kampus dll. Maka untuk mengalihkan waktu luang dan energi, para mahasiswa Islam berbondong-bondong menghadiri kegiatan dakwah kampus. Bagaikan gayung bersambut, gerakan Islamisasi masyarakat yang mulai bangkit tahun 1970-an, telah pula mendapat dukungan besar-besaran dari pemerintah Orde Baru dalam rangka Pendidikan 77
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 kebijakan "depolitisasi Islam", baik dalam bentuk penyediaan berbagai sarana seperti pembangunan masjid, maupun penyediaan beasiswa belajar di luar negeri, yang semuanya dimasukkan dalam alokasi anggaran (RAPBN). Tujuan politik Orde Baru tidak lain adalah untuk mengalihkan potensi umat Islam dari gerakan politik untuk mendirikan negara Islam, kepada gerakan untuk meningkatkan ketaatan beragama, peningkatan sumber daya manusia (pendidikan), dan kegiatan non-politik lainnya. Tetapi kebijakan politik Soeharto ini kemudian menjadi "berkat terselubung" bagi Islam di Indonesia. Salim yang berkata: As there was limited accommodation of certain Islamic institutions within the state administration during the 1990s, many felt that formal depolitization of Islam by Soeharto regime was a blessing in disguise, as it encouraged a deepening Islamization of Indonesian society in non-political context. (Salim, 2008:49-50) Ketiga, gerakan untuk mengislamkan keduanya: negara dan masyarakat (Salim, 2008:50). Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru (1998) dengan segala keran demokratisasi yang memberi peluang besar bagi kebangkitan Islam politik di Indonesia. Pasca Orde Baru, perjuangan Islam politik tidak lagi berhenti pada tataran Islamisasi masyarakat, tetapi juga Islamisasi negara, seperti diperjuangkan oleh kelompok nasionalis Islam pada era kemerdekaan Indonesia. Gerakan Islam politik Pasca Orde Baru, yang hingga saat ini masih terus berlangsung, bertekad untuk mengubah Indonesia dari negara Pancasila menjadi sebuah negara Islam, karena Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu "remain in their eyes secular in form" (Salim, 2008:50). Sejak berakhirnya rezim otoriarianisme Orde Baru, gerakan untuk mengislamkan Indonesia, baik secara politik (negara) maupun kultural (masyarakat) semakin kencang. Pendidikan 78
Prosiding PKM
CSR, Vol. 5 (2022)
ISSN: 2655
3570 Pendidikan 79
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 5. DERADIKALISASI MELALUI TOLERANSI AGAMA Richard Daulay68 1. BENTURAN PERADABAN DAN BENTURAN EMOSI Tesis Samuel Huntington (1993) tentang "benturan peradaban" (clash of civilization),69 memetakan geopolitik dunia dengan memilah umat manusia ke dalam beberapa peradaban: peradaban Barat, peradaban Islam, peradaban Hindu dan peradaban Cina. 68 Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta; Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (2004-2009). 69 Lihat Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order, London, 1997. Pendidikan 80
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Huntington mengatakan bahwa pasca Perang Dingin (1989), dunia akan digoncang ketegangan, persaingan dan benturan antara peradaban-peradaban tersebut, dan yang paling dominan adalah benturan antara Barat dan Islam. Kebenaran tesis ini terbukti sejak pertiwa WTC (2001), dan hingga sekarang "benturan" Barat dan Islam sedang menggoncang keamanan dunia. Semenjak tragedi WTC 11 September 2001 yang dilakukan oleh sekelompok teroris dari organisasi teroris Al Qaeda, yang dipimpin Osama bin Laden, hingga sekarang seluruh dunia sedang dihantui oleh momok teror dan terorisme. Walau Amerika dan sekutu-sekutunya selah secara all-out melakukan perang melawan teror (War on Terror)70 pasca peledakan gedung WTC, ternyata teror dan terorisme bukannya semakin reda melainkan semakin merajalela, tidak hanya di Amerika tetapi juga di negara-negara Eropa: Madrid (2004), London (2005), Brusssel (2016), Paris (2015, 2016) dan lain-lain. Serangan teror dan terorisme di Indonesia juga seakan tidak pernah berhenti dari sejak Bom Bali (2002), sampai teror bom Sarinah (2016). Walau Osama bin Laden sudah terbunuh tahun 2011, tetapi gerakan terorisme global justru semakin menyeramkan, terutama dengan terbentuknya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), 2013, yang menjadi organisasi teror paling ditakuti dunia, dipimpin Abu Bakar All Baghdadi, dan tidak sedikit warga Indonesia, atas dasar "ukuwah Islamiah", yang terinspirasi dan terpanggil bergabung dengan ISIS. 70 Uraian lebih dalam mengenai "Perang Melawan Teror" yang dikobarkan Presiden George W. Bush pasca peritiwa WTC, lihat Richard Daulay, Amerika Vs Irak, (Jakarta, Libri, 2009). Pendidikan 81
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Berkaitan dengan tesis Huntington di atas, ilmuan politik Perancis, Dominique Moisi,71 pasca peristiwa WTC, memetakan geopolitik dunia dengan membagi dunia yang sedang mengglobal ini berdasarkan "budaya emosi" (culture emotion) menjadi tiga kelompok: ketakutan (fear), penghinaan (humiliation), dan pengharapan (hope). Menurut Moisi, pasca peritiwa WTC Barat sedang dilanda oleh "ketakuatan" (fear); Islam sedang dilanda oleh perasaan terhina (humiliation) dan Asia sedang dilanda oleh pengharapan (hope).72 2. AKAR TEROR DAN TERORISME Setidaknya ada lima biang penyebab timbulnya radikalisasi yang melahirkan tindakan terorisme, termasuk berbagai bentuk kekerasan di dunia: (1) Identitas kesukuan yang terancam, seperti genosida Rwanda karena konflik etnis Hutu lawan Tutsi tahun 1994; atau di Indonesia seperti konflik Sampit- Madura di Kalimantan (2001). (2) Kondisi perekonomian (nasional dan internasional) yang tidak berkeadilan yang mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan, terutama kemiskinan struktural, baik skala nasional maupun global. Para pelaku teror di dunia ini kebanyakan direkrut dari kalangan orang miskin. 71 Dominique Moisi, The Geopolitics of Emotion: How Culture of Fear, Humuliation, and Hope are reshaping the World, (New York: Anchor Book, 2019). 72 Misalnya Cina dan India sedang mengalami kemajuan besar yang diprediksi akan dapat menandingi kemajuan yang dicapai negara-negara Barat. Pendidikan 82
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 (3) Pemerintahan otoriter di mana pemerintah suatu negara melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya, seperti yang terjadi di Indonesia di era Orde Baru, dan diberbagai negara Timur Tengah (Libya, Siria, Mesir). (4) Pelanggaran harkat kemanusiaan, seperti diskriminasi etnis, ras, dan warna kulit, seperti terjadi di Afrika Selatan yang dikenal dengan sistem hukum "apharteid". (5) Radikalisasi agama, yang memahami agama secara hitam putih, tekstual, dan eksklusif, bahkan intoleran, yang sekarang ini sedang menguat di seluruh dunia, terutama dunia Islam. Radikalisasi agama ini sebenarnya timbul sebagai akibat (reaksi) dari faktor-faktor yang di atas, di mana agama sering dijadikan alat legitimasi berbagai tindakan kekerasan dan teror. Kelima faktor ini dapat diperas menjadi tiga faktor utama, yang disebut dengan Security, Identity dan Resources (SIR). Security, berkaitan dengan rasa aman yang terancam akibat penindasan, represi, diskriminasi; Identity, berkaitan dengan terancamnya identitas, terutama identitas paling sensitif yani kesuskuan (ethnicity) dan agama dan keyakinan (religion); Resources, berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, baik berskala nasional maupun internasional. Tindakan teror dan terorisme yang menghantui dunia termasuk Indonesia sekarang ini bukan hanya disebabkan faktor tunggal, melainkan bisa disebabkan oleh dua atau ketiga faktor di atas sekaligus: Security, Identity dan Resources. Sebagai Pendidikan 83
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 contoh, perang, teror dan konflik berkepanjangan di Timur Tengah terutama antara Israel dan Palestina, yang merupakan "akar" berbagai tindakan terorisme oleh kalangan Islam radikal di dunia, secara simultan berpangkal pada ketiga faktor tadi: rasa aman yang terancam, identitas agama, suku, sejarah yang terancam, dan sumber-sumber penghidupan, air, tanah yang terancam. Dari semua akar dan pemicu timbulnya radikalisasi dan terorisme, faktor agama (identity) adalah yang paling parah dan paling sulit diatasi. Apabila ajaran agama yang diindoktrinasikan secara sempit dan radikal sudah merasuki hati dan pikiran seseorang, misalnya, meyakini ajaran bahwa dengan melakukan bom bunuh diri seseorang akan langsung masuk surga, maka orang itu bukannya takut mati, sebaliknya mereka "cari mati".73 Mengapa timbul radikalisasi agama (sebagai salah satu faktor lahirnya terorisme), di kalangan sekelompok umat Islam sekarang ini, terutama di Indonesia? Paling sedikit ada tiga74 faktor pemicu munculnya radikalisasi agama di kalangan sekelompok (kecil) umat Islam75 di Indonesia dewasa ini. Pertama, adanya ancaman terhadap "otensitas" (kemurnian) ajaran agama sebagaimana terdapat dalam teks-teks 73 Pernyataan ini diucapkan Jed (Pol) Tito Karnavian, Kapolri, pada Dialog dengan pemimpin Agama, CDCC Jakarta 4 Februari 2016. 74 Wawancara dengan Abdul Mu'ti (Sekjen PP Muhammadiyah), 1 Agustus 2016. 75 Secara umum Islam di Indonesia dikenal sebagai Islam moderat, toleran dan inklusif. Wajah Islam di Indonesia dalam waktu lama dikenal sebagai wajah yang ramah, senyum dan bersahabat. Organisasi NU dan Muhammadiyah yang berjumlah ratusan juta adalah representasi Islam moderat. Hanya sekelompok kecil umat Islam Indonesia yang dikategorikan sebagai Islam garis keras yang telah dipengaruhi oleh Islam transnasional yang menganut faham "salafi". Pendidikan 84
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Kitab Suci, Al Quran, sebagai akibat dari munculnya faham "liberalisme"76 dalam Islam, yakni upaya memahami naskah-naskah agama (Al Quran dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran mereka. Sebaliknya, kalangan Islam radikal, cenderung memahami teks-teks suci itu secara tekstual-skripturalistik tanpa melihat konteks dan latar belakang historis teks-teks itu. Kedua, adanya ancaman "sekularisme" yang hendak memisahkan dimensi agama dari wilayah publik menjadi wilayah "privat". Sama seperti agama Kristen pada abad pertengahan di Eropa, yang tidak mengenal pemisahan agama dan politik, bagi Islam agama dan politik adalah bagaikan satu mata uang dengan dua sisi (din wa daula). Ketiga, adanya perasaan tidak nyaman akan adanya "isu Kristenisasi", di mana isu ini sudah mencuat sejak tahun 1970-an ketika pemerintah Orde Baru mengharuskan seluruh warga negara memeluk satau agama yang diakui oleh negara, sehingga pada tahun 1970-an, secara statistik terjadi perkembangan jumlah orang Kristen di Indonesia secara signifikan.77 3. TOLERANSI AGAMA MENGATASI RADIKALISASI Mengenai konflik internasional (baca: benturan Barat dan Islam), Alwi Shihab mengatakan: 76 Di kalangan umat Kristen juga timbul rekasi terhadap faham liberalisme dan modernisme, terutama teori evolusi Darwin, dalam bentuk "fundamentalisme", yang menekankan prinsip-prinsip : Inerasi (ketidakbersalahan) Alkitab, menolak teologi liberal, kewajiban mengabarkan Injil dan lain-lain. 77 Mengenai isu Kristenisasi dan atau Islamisasi di Indonesia, lihat Richard Daulay, Islamisasi atau Kristenisasi? (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014). Pendidikan 85
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 "Sayangnya, banyak orang Barat percaya bahwa Islam mengancam jalan hidup mereka, dan begitu juga, banyak orang Muslim juga percaya bahwa Barat adalah sumber masalah. Dalam konteks itu, salah satu tantangan terbesar zaman kita ini adalah bagaimana memahami dan menghargai nilai-nilai Islam dan juga jalan hidup dan pikiran Barat. Tak dapat dipungkiri bahwa tidaklah mudah bagi Barat untuk memahami ruh Islam, dan tidak juga bagi orang Muslim untuk menerima sikap, pandangan, dan keyakinan Barat.78 Sesungguhnya persoalan-persoalan teror dan terorisme yang kita alami di Indonesia saat ini berakar pada konfllik global antara Barat dan Islam, yang sudah berlangsung ribuan tahun, yang memuncak pada era globalisasi, di mana batas-batas negara sudah semakin lemah. Negara-negara di dunia ketiga, termasuk Indonesia mendapat "tumpahan" dari benturan Barat dan Islam yang sedang menyala. Indonesia dan negaranegara lain di Asia sering menjadi semacam "pemadam kebakaran" saja. Sesuai dengan topik yang sedang kita bahas yaitu "deradikalisasi dan toleransi agama", maka pertanyaan pokok dalam makalah singkat saya ini ialah: Sejauh mana para pemimpin dan tokoh-tokoh agama berperan untuk membangun dan memperkuat "toleransi agama" di Indonesia, dalam rangka agenda "deradikalisasi" yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)? Paling sedikit ada tiga langkah strategis yang bisa dilakukan para pemimpin dan tokoh agama, (nasional dan internasional) dalam rangka program deradikalisasi ini. Pertama, pemimpin agama hendaknya menyampaikan pesan agama, bahwa agama 78 Alwi Shihab, "Membangun Jembatan Melalui Dialog Agama", dalam Bernard Adeney-Risakotta, Mengelola Keragaman di Indonesia, (Yogyakarta: ICRS, 2015). Pendidikan 86
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 sesungguhnya adalah membawa kedamaian, kesejahteraan dan bukan pertumpahan darah atau ketakutan (teror). Walau akidah (doktrin) antara agama yang satu dengan yang lain, seperti Islam dengan Kristen berbeda dalam banyak hal, tetapi pada hakekatnya agama bertujuan untuk membawa kebaikan bagi umat manusia. Islam mengatakan bahwa Islam itu adalah "Rahmatan Lim Alamin", yang mengandung makna bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, terutama bagi sesama manusia. Agama Kristen mengajarkan agar setiap orang mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri.79 Atas dasar ajaran itulah, maka tahun 13 Oktober 2007 yang lalu sebanyak 138 orang tokoh Islam seluruh dunia (yang diprakarsai Raja King Abdullah, Jordania), membuat sebuah Surat Pernyataan yang berjudul "The Common Word between Us and You" yang ditujukan kepada sejumlah pemimpin Kristen di dunia, yang nama pertamanya terdapat Paus Benedict XVI. Surat ini menekankan bahwa antara Kristen dan islam terdapat sebuah "kata" yang sama-sama mendasar bagi kedua agama yakni "kasih" (love). Pemimpin dan tokoh-tokoh agama mesti menciptakan "toleransi agama" tanpa mereduksi kebenaran yang terkandung dalam doktrin masing-masing agama. Toleransi agama ialah sikap menekankan persamaan agama dan bukan perbedaan yang ada. Agama harus menjadi "sentripetal" (titik temu) agama-agama dan bukan "sentripugal" (titik pisah) agama-agama. 79 Injil Matius 22: 37-39. Pendidikan 87
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Kedua, para pemimpin dan tokoh agama bersama-sama pemerintah (pusat dan daerah) harus meningkatkan intensitas dialog dan kerjasama lintas agama dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama di Indonesia yang majemuk ini harus menyadari bahwa agama memiliki potensi konstruktif (membangun) di satu sisi dan mempunyai potensi destruktif (merusak) di sisi lain. Memarginalkan agama dari ruang publik, seperti dilakukan oleh negara-negara Eropa sebagai akibat sekularisasi ternyata tidak menyelesaikan persoalan dunia. Dewasa ini hampir semua agama mengalami "kebangkitan" dan lambat lain kembali berpengaruh di ruang publik. Para ilmuan sosial-politik dunia sedang melakukan koreksi terhadap tesis sekularisasi menjadi "de-sekularisasi". Dialog, kerukunan dan persahabatan lintas agama, bukan hanya pada level elit tetapi juga pada level akar rumput harus ditingkatkan sehingga tercipta kerukunan yang otentik. Prinsip ini benar: "Kita tidak mungkin bersatu, kalau kita tidak saling mengasihi; Kita tidak mungkin saling mengasihi, kalau kita tidak saling mengenal; Kita tidak mungkin saling mengenal, kalau kita tidak saling bertemu". Mempertemukan dan berdialog antara kalangan yang telah terkontaminasi dengan faham radikalisme (Islam) dengan kalangan Islam moderat, bahkan dengan mereka yang berbeda iman dapat mengubah cara pandang bahkan membangun persahabatan, walau di tengah adanya perbedaan.80 80 Dalam ilmu diplomasi sekarang ini dikembangkan "multitrack-diplomacy" yang salah satunya adalah agama, selain pemerintah, bisnis, pendidikan dan lain-lain. Pengalam dalam kegiatan lintas agama membuka peluang bagi saya bersahabat dengan Ja'far Umat Thalib (mantan Panglima Laskar Jihad); Juga dengan Kiai Maman Abdurrhakam (Ketua Persis), dan lain-lain. Pendidikan 88
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Ketiga, diplomasi lintas agama juga harus digiatkan dalam dunia yang sedang terancam oleh teror dan terorisme ini.1 Beberapa pengalaman nyata saya ingin bagikan. Setelah peritiwa WTC (2001), kami81 dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memprakarsai sebuah gagasan, agar tokoh-tokoh lintas agama Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) melakukan kampanye diplomasi internasional untuk menyatakan kepada dunia bahwa teror WTC itu bukanlah konflik agama, melainkan konflik politik global yang memakai agama sebagai kemasan. Tidak lama sesudah peristiwa WTC tersebut, atas bantuan finasial pemerintah (Kemenlu) toko-tokoh lintas agama (Hasyim Muzadi, Syafii Maarif, Natan Setiabudi, Julis Kardinal), berkunjung ke Kantor Pusat Uni Eropa (Brussel), Vatican, dan Australia. Kegiatan lintas agama ini diliput oleh media nasional secara luas, yang ternyata dapat menciptakan suasana kondusif, tanpa konflik agama, di tanah air. Sebuah pengalaman pribadi nyata ingin juga saya bagikan. Tanggal 20-29 Februari 2012, sebanyak 23 orang tokoh agama Abrahamik (Kristen Islam, Yahudi) berasal dari Indonesia dan Amerika (12 orang Amerika dan 11 orang dari Indonesia), melakukan sebuah misi perdamaian yang dinamakan "Interfaith Mission for Peace and Understanding in the Middle East"82. Hasil Misi ini, yang dituangkan dalam sebuah pernyataan yang intinya memperjuangkan "two states solution" sangat diapresiasi oleh Menlu Amerika Hillary Clinton dan Presiden SBY. Bulan November 2012, Palestina diterima sebagai anggota tidak tetap PBB. 81 Saat itu saya menjabat Wakil Sekretaris Umum PGI (2000-2004). 82 Rute Misi ini adalah: Jakarta-Amman (Jordania), Yerusalem, Ramallah, Tel. Aviv, Washington DC (Department of State). Pendidikan 89
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Kementerian agama, sering melakukan diplomasi lintas agama seperti ini, baik dalam negeri, maupun ke luar negeri, yang manfaatnya sangat luar biasa untuk membangun toleransi beragama. Dalam kegiatan diplomasi dan perkunjungan lintas agama seperti ini, kalangan radikal yang sedang mengalami proses deradikalisasi sangat perlu dilibatkan. Ketika delegasi lintas agama dalam misi perdamaian di Tumur Tengah (2012) mengunjungi Washington D.C (beberapa hari) kemudian melalui jalan darat rombongan menuju New York City (sebelum terbang pulang), bapak seorang anggota delegasi dari Persatuan Islam (Persis) berkomentar kepada saya: "Begini rupanya orang Amerika, baik-baik dan ramah-ramah. Sangat berbeda dengan apa yang kita lihat melalui media TV!". Ternyata sahabat saya mengalami perubahan persepsi yang tadinya negatif, tetapi setelah melihat langsung realita Amerika, persepsi beliau menjadi berbeda. KESIMPULAN/PENUTUP Rakuman saya ialah, bahwa radikalisasi agama yang sedang menggoncang keamanan dunia pada sekarang ini tidak bisa diatasi melalui pendekatan "hard power" (intelijen, penegakan hukum dan yang sejenis), tanpa mengurangi pentingnya pendekatan tersebut. Deradikalisasi yang merupakan pendekatan "soft power", harus dilakukan dengan cara mengatasi "akar" dari radikalisasi itu sendiri yang lebih bernuansa ketidakadilan global, dalam rangka kita mewaspadai tantangan, ancaman, hambatan Pendidikan 90
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 dan gangguan yang sedang kita alami dalam lingkungan strategis nasional dan internasional. PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA Richard Daulay Pendahuluan Pada umumnya dalam setiap agama, selalu terdapat tiga kelompok: (1) fundamentalis-conservatif, (2) liberal dan (3) moderat. Baik Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Hindu, Budhha, Kong Hu Cu ketiga faksi itu pasti selalu muncul. Dalam sebuah denominasi gereja, misalnya Lutheran, Methodist, Katolik dan yang lainnya, ketiga kelompok ini tetap ada. Bahkan, dalam satu "jemaat" di sebuah kota pun besar Pendidikan 91
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 kemungkinan bahwa ketiga kelompok ini tetap ada. Ada yang fundamentalis, ada yang liberal dan ada pula yang moderat. Yang dimaksud dengan Kristen fundamentalis ialah mereka yang mengajarkan bahwa Alkitab itu adalah Firman Tuhan, yang tidak mengandung kesalahan (infallibility and innerancy). Ceritera tentang penciptaan, misalnya, yang dalam Alkitab (Kejadian) dikatakan terjadi dalam enam hari, diyakini oleh kaum fundamentalis-consevatif bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6x24 jam. Kaum liberal, yang secara historis mulai lahir dan berkembang di dunia Barat semenjak munculnya "teori evolusi". Kelompok ini menyambut positif perkembangan ilmu pengetahuan, yang menurut mereka harus juga dipakai dalam memahami Alkitab. Sedangkan kelompok moderat berada di antara kedua mashab tersebut, yang di satu pihak memercayai otoritas Alkitab, tetapi tidak menafikan perkembangan ilmu pengetahuan modern di pihak lain. Kalangan fundamentalis meyakini semua yang tertulis dalam Alkitab itu sebagai fakta sejarah. Misalnya, cerita tentang Tuhan Allah membelah laut merah melalui Musa adalah fakta historis. Kalangan liberal menganggap cerita itu sebagai "metaphora", yang sangat terbuka untuk berbagai penafsiran. Sedangkan kaum moderat mengombinasikan kedua pendekatan itu. Dari tiga kelompok tadi, maka golongan yang berpotensi menjadi "ektrim" dan cenderung tidak bersifat toleran (walau belum tentu radikal yang berujung kepada teror) adalah kelompok fundamentalis. Pada akhir abad 20 dan awal abad 21 ini, gerakan kelompok fundamentalis ini mengalami kebangkitan signifikan. Segmen masyarakat yang berhasil membawa Donald Trump ke Gedung Putih adalah kelompok ini. Sementara kelompok liberal dan juga moderat sekarang ini di kalangan umat Kristen di Amerika semakin lama semakin kehilangan pengaruh, termasuk kehilangan konstituen (warga). Pada kesempatan ini, saya apa dan bagaimana kelompok findamentalis-konservatif ini, dan bagaimana dampaknya terhadap kemanan global (global security). I. Munculnya Fundamentalisme Agama Kristen Pendidikan 92
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Dalam perjalanan sejarah gereja (agama Kristen), lebih 2000 tahun, terutama pada abad-abad permulaan hingga abad pertengahan, sikap-sikap ekstrimisme, fundamentaslisme dan radikalisme, yang menganggap hanya dirinya (agamanya) benar dan orang (agama) lain salah, yang sering berujung pada sikap intoleransi dan tindakan kekerasan, sudah merupakan bagian sejarah gereja yang tidak dapat ditutupi. Berbagai kekerasan, penindasan sekte yang satu oleh sekte yang lain, termasuk perang agama (termasuk perang salib) telah ikut "mewarnai" sekaligus "mengotori" perjalanan sejarah gereja itu sendiri. Akibat perkembangan modernisasi, ilmu dan teknologi, maka gereja dan agama Kristen sekarang, terutama di dunia Barat, termasuk Amerika, yang dulunya dianggap sebagai pusat-pusat agama Kristen, mayoritas telah mengalami proses sekularisasi, liberalisasi, moderasi yang membuahkan sikap toleransi. Bahkan, sekarang ini gereja-gereja dan agama Kristen di negara-negara Barat (Jerman, Inggris, Belanda, Swedia dll) mengalami proses kemunduran yang sangat besar, di mana banyak bangunan gereja berubah menjadi museum, dan tidak sedikit beralih menjadi rumah ibadah agama lain. Namun demikian, pada dekade-dekade akhir abad 20 dan awal abad 21 yang dikenal sebagai era kebangkitan agama-agama, agama Kristen juga mengalami kebangkitan agama di berbagai negara, seperti di Afrika, Amerika Latin termasuk di Amerika. Dalam paparan ini, saya akan membahas trend kebangkitan agama dalam bentuk "fundamentalisme" agama Kristen yang muncul di Amerika, dan yang hingga sekarang masih mempunyai pengaruh besar dalam konteks dunia yang sedang mengglobal. Kata "fundamentalisme" datang dari bahasa latin fundamentum, yang artinya dasar (base). Istilah fundamentalisme pada mulanya lahir di lingkungan orang Kristen di Amerika pada awal abad 20 yang ditujukan kepada sekelompok umat Kristen yang berjuang mempertahankan ajaran-ajaran dasar kekristenan sesuai dengan pemahaman mereka terhadap Alkitab. Tetapi sekarang ini kata fundamentalisme sudah menjadi "trademark" yang dikenakan kepada semua agama (Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, Budha dan lain-lain) yang berjuang untuk mempertahankan ajaran-ajaran fundamental (dasar) agama itu secara konservatif di mana teks-teks Kitab Suci cenderung dipahami secara hurufiah tanpa melihat konteks. Pendidikan 93
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Bagaimanakah latar belakang lahirnya fundamentalisme? Sampai sebelum munculnya teori evolusi yang dikembangkan oleh ilmuan Inggris, Charles Robert Darwin (1809-1882), pada umumnya Gereja protestan di Amerika adalah Evangelikal (Injili), dalam arti masih menganut pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan Alkitab, termasuk cerita penciptaan bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya selama enam hari. Teori Darwin tentang evolutionism mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan pada hari Jumat (keenam) melalui proses sebagaimana dicatat dalam Alkitab, di mana Allah menciptakan manusia pertama dari debu tanah, dan diberi nama Adam dan Hawa. Tetapi menurut teori Darwin manusia berkembang melalui proses evolusi dari mahluk yang paling rendah (seperti kera) sampai kepada wujud yang sempurna sebagai manusia. Dunia juga tidak diciptakan dalam enam hari, seperti dicatat dalam kitab Kejadian dalam Alkitab Perjanjian Lama, tetapi alam ini terjadi secara evolusi sampai bentuknya yang sekarang dan bahkan masih terus mengalami proses evolusi (Darwin, 1859). Teori Darwin ini menggoncang iman Gereja Protestan di Amerika dan memicu terjadinya perpecahan. Sebagian umat Kristen khususnya para teolog dan pemimpin gereja menerima teori evolusionisme Darwin. Para pendeta dan teolog ini melakukan re- interpretasi Alkitab sesuai dengan perkembangan baru dalam dunia akademis. Mereka yang menerima pikiran-pikiran baru dalam berteologi ini disebut kelompok modernist dan atau liberal. Tetapi tidak semua gereja dan para pemimpin gereja, teolog dan umat Kristen menerima teori evolusi itu. Mereka menentang keras ajaran itu dengan membentengi dirinya dengan berbagai argumen Alkitabiah. Mereka yang menentang teori evolusi berargumen bahwa gereja harus loyal kepada "dasar-dasar iman Protestan", sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Untuk membentengi diri dari terpaan modernisme dan teori evolusionisme itu, maka para pemimpin gereja dari berbagai kelompok konservatif dan evangelikal bersatu menerbitkan sebuah buku berjudul The Fundamentals: A Testimony to the Truth, yang terbit tahun 1910. Buku ini merupakan bunga rampai berbagi tulisan yang mempertahankan ortodoksi ajaran gereja, antara lain: (a) Alkitab adalah Firman Allah yang diinspirasikan yang tidak mengandung kesalahan; Pendidikan 94
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 (b) Yesus Kristus adalah Allah dalam bentuk manusia, lahir dari seorang perawan, hidup tapa dosa, mati di kayu salib untuk keselamatan manusia, bangkit dari maut, naik ke sorga, dan akan datang kembali dalam kemuliaan; (c) dosa adalah nyata bukan khayalan; (d) keselamatan adalah anugerah Allah, bukan usaha manusia; (e) Gereja adalah lembaga Ilahi yang dibentuk untuk mengabarkan Injil. (Noll: 1993, 381). Inilah awal munculnya gerakan fundamentalisme. Sejak saat itulah istilah fundamentalis menjadi "predikat" (brand) bagi agama-agama dunia yang bersifat konservatif, karena memahami teks-teks kitab suci secara hurufiah. Dan, yang membuat istilah ini dikenakan juga kepada agama-agama lain di luar Kristen adalah media. Melihat latar belakang kelahiran fundamentalisme itu maka definisi fundamentalisme yang dibuat teolog dan ahli sejarah, George C. Marsden, yang mengatakan bahwa fundamentalisme adalah "angry evangelical" adalah sangat tepat dalam konteks ini (Unger, 2007: 20). Dari definisi Marsden ini, dapat dilihat hubungan erat antara evangelikalisme dengan fundamentalisme. Perbedaan antara evangelikal dengan fundamentalisme bukanlah pada substansi ajaran, tetapi hanya pada kadar penghayatan terhadap ajaran itu. Kaum evangelikal yang marah (fundamentalisme) bereaksi keras terhadap ancaman yang menggoyang ajaran pokok mereka. Mereka cenderung separatis dan menutup diri (eksklusif) terhadap segala ajaran yang berbeda. Tetapi tidak semua kelompok evangelikal mengambil sikap separatis. Sebagian kelompok evangelikal terbuka terhadap segala perbedaan. Mereka ini biasanya disebut neo-evangelikal, atau hanya disebut evangelikal saja. Maka kalangan fundamentalisme pada umumnya dianggap sebagai subkelompok kalangan evangelis. Kalangan kharismatik (gerakan yang mengutamakan kharisma dalam pelayanan gerejawi) dan Pentakosta (yang mengutamakan kuasa Roh Kudus) dianggap sebagai subkelompok kalangan evangelis. II. Pasang-surut Fundamentalisme Dalam sejarah perkembangannya, gerakan fundamentalisme ini pun mengalami gelombang pasang surut atau lebih tepat "jatuh-bangun" sesuai dengan tantangan yang dihadapi, terutama ketika Amerika diancam oleh krisis yang berkaitan dengan masa depan Amerika sebagai "evangelical empire". Tahun 1980-an, fundamentalisme semakin gencar lagi berteriak dan menentang berbagai produk hukum ketika Pendidikan 95
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 pemerintah Amerika membuat berbagai Undang-undang yang kontroversial: kebebasan melakukan aborsi, legalisasi perkawinan sejenis, larangan mengucapkan doa di sekolah umum, dan berbagai undang-undang mengenai masalah-masalah moralitas. Mereka berjuang untuk menegakkan moral Amerika yang mereka warisi sejak awal berdirinya negara itu sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Banyak organisasi kelompok evangelikal-fundamentalis muncul dalam periode 1970- an dan 1980-an. Organisasi yang paling besar dan berpengaruh adalah adalah "Moral Moyority" yang didirikan tahun 1978 oleh Jerry Fallwell, pendeta dari Thomas Road Baptis Church, di Virginia. Gereja ini dimulai dengan 35 orang anggota tetapi sekarang menjadi "megachurch" dengan 15.000 anggota. Setiap minggu khotbah-khotbahnya ditayangkan melalui 300 stasiun televisi, dan didengar jutaan pemirsa. Gabungan dari semua organisasi evangelikal-fundamentalis ini disebut "Christian Right" atau disebut juga "Christian Right Coalition". Karena isu domestik yang diangkat adalah masalah-masalah moral, maka kelompok konservatif agama lain (Yahudi, Katolik, Mormon, Islam) yang memiliki kepedulian yang sama masuk ke dalam gerakan ini, sehingga gerakan ini disebut juga Religious Right Coalition. Salah satu wujud dari pemikiran teologi ialah lahirnya Kristen Zionis yakni kelompok Kristen yang terobsesi membela Israel di semua lini, baik politik, ekonomi terutama militer (Cohn-Sherbok, 2006). Kristen Zionis ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka menolak doktrin yang lama dipegang gereja yang mengatakan bahwa Israel sudah dihukum Tuhan, dan digantikan oleh "gereja" sebagai "Israel baru". Konsekuensi dari wawasan teologis ini adalah bahwa Kristen Zionis bertekad untuk memperjuangkan eksistensi Israel sebagai sebuah bangsa yang berdaulat meliputi wilayah geografis Kerajaan Daud zaman Perjanjian Lama, yang di dalamnya tercakup wilayah Tepi Barat, Yordania, jalur Gaza dan lain-lain. Dari sejumlah organisasi Kristen Zionisme yang paling populer dan berpengaruh adalah Christian United for Israel (CUFI). Pemimpin CUFI yang sangat vokal mendukung bangsa Israel ialah John Hagee, seorang pendeta Gereja Injili (non-denominasional) di Texas yang anggotanya puluhan ribu orang (Hagee, 2007: 132-140). Kaum fundamentalis penganut teologi premillenianisme ini memegang teguh secara harafiah pernyataan Alkitab dalam Kejadian 12: 3 yang berbunyi: "Aku akan memberkati orang- Pendidikan 96
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat". John Hagee dan kaum fundamentalisme lain, menafsirkan ayat ini secara harafiah dan mengatakan: "It is an undeniable fact that the man or nation that has blessed Israel has been blessed of God, and to the man or nation that cursed Israel the judgment of God came in spades" (Hagee, 2007: 111). Kristen Zionis menolak segala upaya untuk memperdamaikan Israel dan Palestina, karena hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jonathan Kirsch dengan tepat mencatat bahwa, Christian Zionists, in fact, tend to regard the prospect of peace between Israel and its Arab neighbors as obstacle to the second coming of Jesus Christ and, therefore, the work of the Devil. Peaceful coexistence between Arabs and Jews, as they see it, would only hold back the hands on "Israel's prophecy clock" by postponing the fateful day when Israel is restored to its most expansive biblical boundaries and the Jewish people return en masse to their homeland. ( Kirsch, 2006: 236) Atas dasar teologi inilah maka tokoh-tokoh Kristen Zionis dan fundamentalis selalu menolak keras segala agenda politik yang mencari solusi damai atas konflik Israel dengan negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Jerry Falwell, tokoh Kristen Zionis dan fundamentalis, mengecam perjanjian Camp David tahun 1979 yang digagas oleh presiden Jimmy Carter. Falwell, sebagaimana dikutip Kirsch, dengan lantang mengecam, "You and I know that there's not going to be any real peace in the Middle East until the Lord Jesus sits down upon the throne of David in Jerusalem" (Kirsch, 2006: 236). Pernyataan Falwell ini tidak sepenuhnya benar. Perjanjian Camp David mampu menciptakan perdamaian antara Israel dengan Mesir. Sikap Kristen Zionis yang sangat mendukung perjuangan Israel ini sudah barang tentu mendapat sambutan positif di kalangan politisi Israel yang terus berjuang untuk memperkuat eksistensinya di Pendidikan 97
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Timur Tengah. Perdana Menteri Yitzhak Shamir, pada pertemuan para pendeta evangelikal tahun 1988, menegaskan bahwa pengabdian kelompok evangelical-fundamentalis terhadap Israel "will become a strong arm in our arsenal of defence" (Kirsch, 2006: 236). III. Mengarusutamakan moderasi beragama Salah satu implikasi teologi fundamentalisme-konsevatisme ini ialah sikap eksklusifisme dalam beragama dalam dunia yang pluralistik. Dalam relasi antar umat beragama, ada dua istilah yang sering diperguanakan yakni "inklusif" dan "eksklusif" (Kimbal, 2003: 295-300). Inklusif ialah sikap yang tidak hanya toleran terhadap agama lain tetapi juga mengakui kebenaran yang terdapat di dalam agama lain. Sebaliknya "eksklusif" ialah sikap menutup diri terhadap agama lain dan melihat agama lain tidak mengandung kebenaran. Perbedaan sikap terhadap agama lain ini menimbulkan perbedaan persepsi tentang hubungan internasional di tengah dunia yang majemuk terutama dari segi agama-agama. Pengaruh sikap eksklusifisme ini terhadap hubungan internasional berbeda dengan kelompok liberal yang tidak terlalu membedakan antara Kristen dan non-Kristen. Kelompok liberal percaya bahwa kerjasama internasional dapat dibangun atas dasar kemanusiaan. Sementara kaum evangelical- fundamentalisme melihat agama-agama lain sebagai pihak yang harus dijangkau dan dijadikan sebagai alamat pekabaran Injil. Karena itulah persepsi kaum fundamentalis tentang hubungan internasional dan penataan dunia baru "world order" cenderung pesismistis dibandingkan dengan kaum liberal yang bersikap optimistis. Kaum fundamentalis cenderung melihat bahwa orang percaya dengan orang yang tidak percaya hampir tidak dapat dijembatani. Dari uraian-uraian di atas kita melihat bahwa keamanan (security) dunia yang sedang mengglobal dan majemuk ini sangat tergantung kepada kemampuan agama-agama, terutama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu mengadirkan cara keberagamaan yang mencerahkan, mencerdaskan dan berkeadaban, yakni dengan mengarusutamakan sikap moderat dalam beragama. Salah satu kiat untuk mengarusutamakan moderasi beragama adalah melakukan interkasi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang Pendidikan 98
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 lain dalam internal umat beragama. Kata-kata bijak ini benar: "Kita tidak mungkin bersatu jika kita tidak saling mencintai; kita tidak mungkin saling mencintai jika kita tidak saling mengenal; dan kita tidak mungkin saling mengenal jika kita tidak saling bertemu." Pendidikan 99
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 KEPUSTAKAAN Aumann, Moshe. Conflict & Connection: The Jewish-Christian-Israel Triangle. Jerusalem: Gefen Publishing House, 2003. Darwin, Charles. The Origin of Species: By Means of Natural Selection or the Preservation of favoured Races in the Struggle for Life. New Delhi: Goyl SaaB, 1872. Domke, David. God Willing? Political Fundamentalism in the White House: The "War on Terror", and The Echoing Press. London: Pluto Press, 2004. -------------------- and Coe, Kevin. The God Strategy: How Religion Became a Political Weapon in America. New York: Oxford University, 2008. Eck, Diana L. Amerika Baru yang Religius: Bagaimana Sebuah "Negara Kristen" Berubah Menjadi Negara dengan Agama Paling Beragam di Dunia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Gerson, M, The Neoconservative Vision: From Cold War to the Culture War. (Lanham: Madison Book, 1997). Hagee, John. In Defense of Israel: The Bible's Mandate for Supporting the Jewish State. Florida: FrontLine, 2007. Hannity, Sean. Deliver Us From Evil: Defeating Terrorism, Despotism, and Liberalism. New York: ReganBooks, 2004. Pendidikan 100
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Hirsh, Michael. "Bush and The World" dalam Foreign Affair. September/ October, 2002. Huntington, Samuel P. Benturan Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia. Yogyakarta: Qalam, 2001. --------------------------. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Grafiti, 1997. --------------------------. Who Are We? The Challenges to America's National Identity. New York: Simon & Schuster, 2004.' Kimbal, Charles. Kala Agama Jadi Bencana. Bandung: Mizan, 2002. Kirsch, Jonathan. A History of the End of the World: How the Most Controversial Book in the Bible Changed the Course Western Civilization. New York: HarperSanFrancisco, 2006. Lewis, Bernard. The Crisis of Islam. New York: Random House, 2003. Mahbubani, Kishore. Beyond the Age of Innocence. New York: Public Affair, 2005. Marsden, George M. Fundamentalism and American Culture. New York: Oxford University Press, 2006. -----------------------. Agama dan Budaya Amerika. Jakarta: Sinar Harapan, 1996. Marty, Martin E. and Appleby, R. Scott. The Glory and the Power: The Fundamentalist Challenge to Modern World. Boston: Bacon Press, 1992. Marty, Martin E. Politics Religion and the Common Good. Advancing a Distinctly American Conversation about Religion's Role in Our Shared Life. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 2000. Mearsheimer John J. and Walt Stephen M. The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007. Noll, Mark A. A History of Christianity in the United States and Canada. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1992. Pendidikan 101
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Phillips, Kevin. American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21st Century. New York: Penguin Books, 2006. Roy, Olivier. The Politics of Chaos in the Middle East. London: Hurst & Company, 2007. Spencer, Robert. Islam Ditelanjangi: Pertanyaan-pertanyaan Subversif Seputar Doktrin dan Tradisi Kaum Muslim. Jakarta: Paramadina, 2002. ---------------------. Religion of Peace? Why Christianity Is and Islam Isn't. Washington: Regnery Publishing, 2007. Stelzer, Irwin (ed). The Neocon Reader. New York: Crove Press, 2004. Unger, Craig. The Fall of the House of Bush. New York: Scribner, 2007. ----------------. American Armageddon: How The Delusions of the Neoconservatives and the Christian Right Triggered the Descent of America-And Still Imperil Our Future. New York: Scribner, 2007. Ward, Keith. Is Religion Dangerous. Oxford: Lion Book, 2006. Wallis, Jim. God's Politics: A New Vision for Faith and Politics in America. New York: HarperSanFrancisco, 2006. ----------------. The Great Awakening: Reviving Faith & Politics in A Post-Religious Right America. New York: HarperOne, 2008. Wilcox, Clyde and Larson, Carin. Onward Christian Soldiers? The Religious Right in American Politics. Colorado: Westview Press, 2006. Pendidikan 102
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 44. KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA Richard Daulay Masalah kebebasan, terutama kebebasan beragama, adalah isu global yang tidak pernah habis-habisnya diperbincangkan dari sejak zaman purbakala hingga zaman modern sekarang ini. Sekitar 2500 tahun yang lalu, Alkitab Perjanjian Lama mencatat bahwa Raja Koresy Agung dari Persia (sekarang Iran) membangun sebuah kerajaan yang menganut prinsip kebebasan dan kerukunan beragama, termasuk memberikan kebebasan [beragama] kepada orang Yahudi di pembuangan serta mengizinkan mereka kembali ke tanah leluhurnya di Palestina (Hertzke, 2013: 4-5).83 Setiap peradaban dan agama memiliki Golden Rule (Undang-undang emas) dalam versi masing-masing. Orang Kristen menganut kata-kata 83 Fared Zakaria menguraikan sejarah kebebasan manusia sejak zaman Konstantinus Agung hingga bangkitnya kapitalisme modern sebagai puncak kebebasan manusia yang tidak tergantung kepada kekuasaan Negara. Menurut Zakaria, tokoh Reformasi Martin Luther dan J. Calvin adalah dua orang pejuang kebebasan manusia yang paling bersejarah (lihat Zakaria, 2004: 23 dyb). Pendidikan 103
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Yesus yang berkata: "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka" (Matius 7: 12). Agama Islam juga mengajarkan kebebasan beragama sebagaimana Al-Qur'an mengatakan "tidak ada paksaan dalam agama". Sesungguhnya kebebasan beragama adalah aspirasi setiap umat manusia secara universal (Hertzke, 2013: 5). Polling yang dilakukan Pew Global Attitude Survey, sebuah lembaga survey di USA, tahun 2007, menunjukkan bahwa 90 responden dari setiap wilayah dunia mendambakan adanya kebebasan beragama di wilayahnya masing-masing (Hertzke, 2013: 5). Dalam kaitan inilah, maka sejak awal pembentukannya, PBB telah menggariskan prinsip-prinsip kebebasan beragama itu secara tegas. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)84 yang disahkan tahun 1948, pada pasal 18 tentang kebebasan beragama, berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB pada pasal 18 di atas berangkat dari sebuah keyakinan umat manusia - seperti termaktub dalam pasal 1 deklarasi PBB tersebut - bahwa: "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan."85 Deklarasi dan peraturan internasional di atas diperkuat lagi dengan berbagai instrumen internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)86 yang diadopsi PBB tahun 1966, pada pasal 18 berkata: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik 84 Bahasa Indonesia: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 85 Ketentuan-ketentuan internasional tentang kebebasan beragama diacu dari Tore Lindholm etal., (eds.), 2010. Juga dapat dibaca dalam Nasution dan Zen (eds.), 2006. 86 Bahasa Indonesia: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pendidikan 104
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya; (3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orangtua, jika ada, atau wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak- anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lebih jauh menyangkut larangan terhadap segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, seperti yang sedang marak belakangan ini di berbagai penjuru dunia, sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 25 November 1981, memproklamasikan Declaration on the Elimination of All Form of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief (Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi Agama dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan), yang, antara lain, berisikan ketentuan: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu ataupun dalam masyarakat dengan orang-orang lain dan di depan umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, penataan, pengalaman dan pengajaran; (2) Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercyaan pilihannya; (3) Tidak seorangpun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok orang-orang, atau orang manapun atas alasan-alasan agama atau kepercayaan lain. Dalam deklarasi itu didefinisikan apa yang dimaksud dengan intoleransi dan diskriminasi agama dan kepercayaan, yakni: Pendidikan 105
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 ... setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pemaksaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama (pasal 2 ayat 2). Di sinilah titik persoalannya, karena antara idealisme yang terkandung dalam peraturan (hukum) yang digariskan lembaga internasional itu dan realisme yang terjadi di lapangan masih terdapat kesenjangan yang sangat besar. Dalam dunia yang semakin majemuk pada era globalisasi, karena tingginya mobilitas manusia "dari segala tempat ke segala tempat" (from everywhere to everywhere) zaman sekarang ini, masalah kebebasan beragama semakin lama semakin mencuat dalam tataran dunia. Hampir tidak ada lagi wilayah di dunia ini yang dihuni oleh warga masyarakat yang memiliki agama yang sama. Karena agama adalah masalah yang sangat sensitif karena menyangkut hati dan emosi, maka benturan antar umat beragama semakin lama semakin menguatirkan. Dalam waktu sekitar lima belas tahun belakangan (1998-2013) terjadi sejumlah peristiwa internasional berkaitan dengan relasi antar agama termasuk kebebasan beragama. Kasus film Fitna (2008) yang diciptakan Geert Wilders (seorang politisi Belanda) yang sengaja diedarkan di dunia maya (internet) sempat menyulut emosi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Insiden "kartun nabi" yang terjadi di Denmark juga sempat menciptakan ketegangan antara dunia Islam dengan dunia Barat. Peristiwa relatif baru (2009) adalah referendum yang dimotori Ulrich Schluer, politisi sayap kanan Schweizerische Volkspartei (Partai Rakyat Swiss), dari sebuah negara yang terkenal sebagai negara paling demokratis dan paling toleran dan netral dalam percaturan politik internasional, menentang pembangunan menara "masjid kelima"87 di kota Geneva. Referendum yang didukung 57.5 persen itu memaksa pemerintah untuk melarang pembangunan menara masjid kelima tersebut. Bagi mereka yang mendukung referendum "Menara itu adalah simbol politik fundamentalis dan simbol islamisasi" (Robertus, 2009: 2-3). 87 Sebelumnya sudah ada empat masjid yang mempunyai menara di kota Geneva, maka masjid yang baru yang ditolak itu disebut "menara kelima". Perlu dicatat bahwa di negara Swiss terdapat 400. 000 warga Muslim dari sekitar 7 juta penduduk. Kebanyakan mereka adalah imigran Turki dan Serbia. Di Swiss terdapat 150 masjid, tetapi hanya ada empat masjid yang mempunyai menara. Pendidikan 106
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Masih segar dalam ingatan ketika kalangan Islam hendak membangun Islamic center di lokasi reruntuhan World Trade Center, New York, terjadi resistensi dari warga non-Islam di New York. Untuk meredam konflik tersebut dengan sigap presiden Obama turun tangan serta mengizinkan pembangunan itu atas nama kebebasan beragama yang dijunjung Amerika. Di kawasan Asia Tenggara juga terjadi masalah berkaitan dengan kebebasan beragama, khususnya bagi kalangan Islam. Kasus diskriminasi yang dihadapi masyarakat minoritas Islam di Pattani (Thailand Selatan), persoalan berlarut-larut warga Moro di Filipina Selatan, dan kasus terkini ialah tekanan yang dihadapi warga Muslim Rohingya di Myanmar telah menambah catatan hitam tentang kebebasan beragama dalam skala global. Sejarah mencatat bahwa semenjak era kebangkitan Islam yang diawali oleh kemenangan Afghanistan mengusir Uni-Soviet yang menduduki negara itu (1979-1989), yang berbarengan dengan pecahnya revolusi Islam di Iran (1979), maka kekuatan Islam di seluruh dunia mulai bangkit dan kalangan Islam fundamentalis melihat Barat dan Kristen sebagai musuh bersama yang harus dilawan. Kemenangan para pejuang Mujahidin, yang didukung Amerika dan Pakistan, yang akhirnya menggulingkan pemerintahan Marxis dari Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan, yang didukung Uni Soviet, serta kemenangan revolusi Islam Iran yang dipimpin Imam Khomeini, menggulingkan pemerintahan Sah Reza Pahlevi, dukungan Amerika, telah membangkitkan rasa percaya diri umat Islam di seluruh dunia. Sejak momentum itu dunia Islam (Islam politik) merasa sudah mampu mengalahkan super power dunia, maka umat Islam pun merasa sudah tiba saatnya untuk memerangi musuh utama mereka yaktu Amerika dan sekutu-sekutunya (Mahbubani, 2005: 63). Menurut Muhammad Iqbal Ahnaf, ada dua faktor yang melatarbelakangi kebencian Islam fundamentalis (Islam garis keras) terhadap Barat termasuk umat Kristen di seluruh dunia. Faktor pertama adalah faktor teologis yang berakar pada interpretasi atas Al Quran dan Hadits, yang mengatakan bahwa bagi Islam fundamentalis semua orang non-Islam adalah "musuh" (Qur'an 4: 101). Kalangan fundamentalis Islam selalu mengutip ayat-ayat Al Qur'an yang bernada bermusuhan dengan orang lain, tetapi tidak mengangkat ayat-ayat yang bersahabat dengan agama lain. Dunia ini mereka bagi dua secara hitam-putih: dar al-Islam dandar al-kufr. Faktor kedua adalah faktor sejarah yang sangat panjang yang mengeruhkan hubungan Islam-Kristen. Beberapa peristiwa masa lalu dan masa kini yang Pendidikan 107
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 selalu dijadikan kalangan Islam fundamentalis memupuk rasa bermusuhan dengan Barat dan Kristen adalah: (1) Perang Salib, yang mengisahkan pembunuhan warga Muslim oleh orang Kristen menjadi memori kolektif warga Muslim hingga sekarang; (2) Imperialisme Barat ke negeri Islam pada zaman kolonialisme merupakan beban sejarah yang sulit dihapus; (3) Konflik Israel-Palestina, yang sejak 1948 sampai sekarang belum berakhir, di mana Amerika selalu berada di belakang Israel; (4) Tragedi Bosnia, pasca bubarnya negara Yugoslavia (1992-1995) ketika kalangan Serbia (Katolik) membantai mereka dengan dukungan Barat, yang menelan korban 100.000 orang; (5) Represi penguasa militer Algeria terhadap orang Islam, di mana penguasa militer dibantu oleh Uni-Eropa; (6) Depolitisasi Orde Baru terhadap Islam selama 30 tahun; (7) Politik diskriminasi negara Filipina terhadap umat Islam Moro (Filipina) dan kekerasan yang dilakukan militer; (8) Tragedi Uzbekistan ketika rezim Islam Karimov (Presiden), pasca bubarnya Uni-Soviet, membantai aktivis Islam; (9) Konflik Kristen-Islam di Maluku pasca tumbangnya Orde Baru; (10) Perang Afghanistan pasca peledakan WTC, New York, Amerika; (11) Perang Melawan Teror di Irak oleh Amerika (Ahnaf, 2006: 17-21). Dalam konteks seperti yang diuraikan di ataslah dapat dilihat latar belakang substansi persoalan kebebasan beragama di Indonesia. Semenjak Era Reformasi bergulir hingga sekarang, masalah ini masih terus merupakan persoalan kebangsaan yang sangat serius. Jika masalah kebebasan beragama ini tidak ditangani secara sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami instabilitas yang berkepanjangan yang amat mengganggu terhadap pembangunan nasional di segala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Persoalan kebebasan beragama dalam kerangka penegakan HAM inilah yang akan dibedah dalam bagian berikut ini. Dari sudut kepastian hukum dan perundang-undangan, jaminan atas kebebasan beragama cukup kuat. Di dalam UUD 1945 dengan tegas digariskan bahwa negara harus menjamin tegaknya kebebasan beragama, dan negara harus bersikap netral terhadap semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Pada pasal 29 UUD 1945 tertulis: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pendidikan 108
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan dan mengesahkan pasal ini pada tanggal 18 Agustus 1945, sepakat bahwa bangsa Indonesia yang baru lahir itu adalah sebuah masyarakat yang sangat majemuk, yang hanya bisa dipersatukan melalui sebuah pasal UUD yang menjamin kesetaraan dan kebebasan beragama. Karena kedua pasal UUD 1945 di atas itu menegaskan dua hal yakni, (1) Negara harus memberikan jaminan pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya; (2) Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya (Halili dan kawan-kawan., 2013:5). Menarik untuk diketahui, sebelum PBB mengeluarkan deklarasi universal tentang HAM terutama menyangkut kebebasan beragama, Indonesia sudah mencantumkan ketentuan itu dalam konstitusinya (Mulia, 2009: 337). Jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia bukanlah atas desakan PBB, tetapi lahir dari percikan hati nurani para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia yang majemuk itu dapat menjadi sebuah negara kesatuan yang rukun, adil dan makmur sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Konstitusi Indonesia itu adalah "jalan tengah" yang diambil para pendiri bangsa baik yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam maupun yang menginginkan Indonesia sebagai negara sekular, yang memisahkan agama dari negara. Dengan semangat persaudaraan ke-Indonesiaan yang dijiwai oleh budaya gotong royong, para pendiri bangsa itu memutuskan Indonesia adalah sebuah negara dengan sistem consociationalism, yang berintikan power sharing (pembagian kekuasaan), dan bukan negara liberalism seperti Amerika (Bagir & Hefner, 2014: 5).88 Para pendiri bangsa mendisain negara Indonesia yang baru lahir itu sebagai negara yang bukan sekular, kendati mengandung elemen-elemen sekular, tetapi juga bukan negara agama, kendati terbuka untuk mengakomodasikan peran agama-agama. Sebab lahirnya Departemen Agama tahun 1946, merupakan manifestasi sistem power sharing itu ketika negara Indonesia yang baru itu memberikan peran yang cukup besar kepada "agama" dalam tata kelola kebangsaan Indonesia. Lahirnya Departemen Agama pada tahun 1946 juga merupakan "konsesi" yang diberikan kepada umat Islam, 88 Demokrasi dengan sistem "power sharing" (consociationalism) seperti ini diperkenalkan oleh A. Lijpphart, Democracy in Plural Societies: A Comperative Exploration, 1977), yang dipraktikkan di negara-negara seperti Libanon, Austria, Belgia, Luxemburg dan Canada (Scruton, 2007: 133. Pendidikan 109
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 untuk mengobati kekecewaan mereka atas dicoretnya "tujuh kata" dari UUD 1945 itu. Kendati awalnya Departemen Agama (sekarang: Kementerian Agama) merupakan power sharing (pembagian kekuasaan) untuk kalangan Islam, tetapi kemudian dalam Departemen Agama itu diberikan juga porsi bagi agama- agama lain pada level "Direktorat Jenderal" (Ditjen), kendati dominasi Agama Islam sangat besar, baik dari segi anggaran maupun jumlah pegawai, terutama karena jabatan Menteri Agama selalu dipegang orang Islam, termasuk Wakil Menteri Agama, yang diadakan pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah Indonesia memasuki Era Reformasi dan demokratisasi, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya untuk menjadi bangsa yang demokratis dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Ada beberapa fakta yang menjadi bukti komitmen Indonesia dalam bidang pemajuan HAM dan kebebasan beragama di Indonesia. Pertama ialah keputusan politik Indonesia dengan mengamandemen pasal 28 UUD 1945 melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004. Salah satu pasal yang diamandemen, berkaitan dengan pokok pembahasan disertasi ini ialah bab X UUD 1945. Perubahan yang paling signifikan ialah pasal 28, yang tadinya hanya menyangkut kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pikiran, setelah amandemen kepada pasal 28 itu ditambahkan bab XA dengan judul "Hak Asasi Manusia". Isi bab XA ini terdiri dari 11 pasal, yakni pasal 28A sampai dengan pasal 28J.89 Menyangkut kebebasan beragama termaktub dalam pasal 28E dan 28I. Pasal 28E berkata: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; Sedangkan pasal 28I, berkata: 89 MPR memutuskan untuk tidak menambah bab dan fasal supaya tradisi lama dipertahankan bahwa UUD 1945 itu terdiri dari 16 bab dan 37 fasal, yang sudah meresap dalam dalam diri setiap warga Negara Indonesia, paling tidak anggota MPR yang melakukan amandemen itu. Pendidikan 110
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Menurut Hosen (2007: 120), butir-butir pasal 28 A-J diinspirasi oleh DUHAM yang telah dikutip di atas, termasuk hak untuk memilih agama, tetapi tidak memasukkan hak untuk "berpindah agama". Tentang alasan mencoret kata-kata "berpindah agama" menurut Hosen ada dua pertimbangan penting. Pertimbangan pertama ialah karena Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar dunia tidak merasa nyaman kalau mencantumkan klausul itu, karena dalam hukum syariat Islam berpindah agama termasuk perbuatan "murtad" yang hukumnya adalah hukuman mati atau dibunuh. Kendati hukum "murtad" yang dikualifikasikan dengan tindakan "makar" pada zaman Rasul (Muhammad) tidak relevan lagi di Indonesia, tetapi Indonesia sengaja menghindarkan ungkapan kontroversial seperti "berpindah agama" dalam konstitusinya (Hosen, 2007: 120). Pertimbangan kedua ialah, karena bagi kalangan Islam Indonesia peristiwa perpindahan banyak orang Islam-abangan menjadi Kristen, terutama pasca G30S tahun 1960-an, adalah sebuah rentetan peristiwa kristenisasi yang sangat menyinggung perasaan umat Islam. Oleh karena itu kata-kata "berpindah agama" dalam DUHAM itu sengaja didrop dari pasal 28 UUD 1945 untuk tidak melegalkan segala praktik kristenisasi di Indonesia (Hosen, 2007: 122). Fakta kedua tentang komitmen bangsa Indonesia terhadap pemajuan HAM dan kebebasan beragama adalah bahwa tahun 2005 Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB yang disahkan tahun 196690 dan menjadikannya sebagai undang-undang, yaitu Undang- Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.91 90 Kovenan PBB ini terbuka bagi setiap anggota untuk diratifikasi atau tidak oleh negara masing-masing. Ternyata Indonesia baru meratifikasi kovenan itu sesudah 39 tahun. 91 Undang-undang ini terdiri dari 53 pasal, yang memuat jaminan atas hak-hak sipil warga negara, antara lain meliputi hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak ditangkap dengan sewenang-wenang, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, hak untuk menganut agama dsb. Pendidikan 111
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Melalui ratifikasi ini maka semakin mantaplah bangsa Indonesia dalam bidang jaminan terhadap HAM terutama dalam bidang pemajuan kebebasan beragama. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menggariskan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan beragama dengan konkret dan Indonesia memiliki kewajiban nasional dan internasional untuk menjamin terwujudnya jaminan kebebasan beragama. Untuk menindaklanjuti prinsip-prinsip HAM dalam UUD 1945 dan seperangkat instrumen internasional tersebut, Indonesia telah pula membentuk Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Atas dasar Undang-undang ini lahirlah lembaga Komisi Nasional tentang Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia, yang sangat aktif memperjuangkan penegakan HAM di negara ini. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, antara das Sollen (seharusnya) dan das Sein (kenyataannya) masih terdapat disparitas. Semenjak Indonesia memasuki Era Reformasi, persoalan kebebasan beragama sangat menonjol di Indonesia. Dalam periode 1998-2013, jumlah gereja-gereja yang dirusak, dicabut izin dan atau dilarang berkegiatan sudah mencapai ratusan rumah ibadah. Namun harus dicatat juga bahwa di tengah-tengah mencuatnya isu larangan, gangguan dan pencabutan izin rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah baru, baik dengan izin maupun tanpa izin, tetap juga dilakukan di berbagai tempat, termasuk di wilayah yang dianggap paling resisten terhadap pembangunan rumah ibadah (Gereja) baru seperti Jawa Barat dan Jakarta. Sayangnya, tidak ada catatan tentang berapa banyak rumah ibadah yang ditutup dan berapa banyak rumah ibadah yang dibangun baru pada periode yang sama. Menurut data Forum Komunikasi Kristen Jakarta (FKKJ), jumlah rumah Ibadah Kristen (Gereja) yang mengalami gangguan: ditutup, dilarang, dicabut izin dan lain-lain, adalah sebagai berikut: Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999) 156 Pada masa pemerintahan Gus Dur (1999-2001) 232 Pada masa pemerintahan Megawati (2001-2004) 92 Pada masa pemerintahan SBY (2004-2011) 311 Jumlah 811 Pada pemerintahan SBY dari tahun 2004 sampai 2013, catatan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memperlihatkan betapa masifnya masalah penghambatan beribadah yang dialami umat Kristen di Pendidikan 112
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Indonesia selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti terlihat dalam statistik berikut:
Tahun 2004 30
Tahun 2005 39
Tahun 2006 17
Tahun 2007 22
Tahun 2008 14
Tahun 2009 10
Tahun 2010 26
Tahun 2011 54
Tahun 2012 61
Tahun 2013 3892 Jumlah 31193 Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan era Soeharto, yang selama 32 tahun memerintah hanya 456 gereja yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuk; lebih mencolok lagi jika dibandingkan dengan zaman Soekarno, selama 22 tahun (1945-1967) hanya ada 2 buah gereja yang ditutup. Tingginya angka penutupan dan gangguan kepada kebebasan beragama umat Kristen di era Gus Dur kemungkinan besar karena sikap kalangan Islam politik (garis keras) sering bertentangan dengan berbagai kebijakan dan pernyataan politik Gus Dur, antara lain ketika Gus Dur hendak membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan ketika Gus Dur bermaksud mencabut larangan terhadap paham Komunis dan Marxisme. Sebaliknya tingginya angka penutupan dan gangguan beribadah kepada umat Kristen di era SBY kemungkinan besar karena SBY memberikan angin kepada MUI dan ormas-ormas 92 Sumber: Bidang Diakonia PGI (2014). Dalam catatan Bidang Diakonia PGI ada beberapa sekolah umum dan sekolah teologi (terutama STT) yang juga mengalami gangguan dan pengusiran. Salah satu STT yang pernah membuat isu hangat di Indonesia ialah kasus STT Setia, yang terpaksa dipindahkan dari Kampung Makassar (Jakarta Timur) ke lokasi yang baru di daerah Tangerang. 93Pebedaan angka versi PGI dengan Tabloid Reformata tidak terlalu signifikan, membuktikan bahwa peristiwa penutupan dan penyegelan rumah ibadah Kristen sangat masif selama pemerintahahan SBY. Pendidikan 113
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Islam untuk membantu pemerintahannya dalam mengatasi berbagai permasalahan agama dalam negeri, seperti telah dibahas dalam bab 4. Pertanyaan penting ialah, mengapa perusakan, pembakaran, penutupan gedung Gereja, gangguan beribadah, dan berbagai hambatan lainnya, terjadi di Indonesia secara masif justru pada era demokratisasi? Pada era demokrasi, seharusnya negara wajib memajukan kebebasan dan penghargaan hak azasi manusia, serta memperkuat penegakan hukum guna memberikan jaminan perlindungan kepada warga masyarakat. Justru dalam titik inilah inti pokok yang sedang dianalisis dalam karya ini. Persoalannya ialah, ketika rezim otoriter Orde Baru berakhir tahun 1998, maka kalangan Islam politik yang bercita-cita mengubah Indonesia menjadi Negara Islam atau paling sedikit memperjuangkan masuknya "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, bangkit dari "persembunyian" yang cukup lama, serta mengorganisasikan dan merevitalisasi dirinya dalam berbagai kekuatan organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik, seperti PKS, PBB, dan PPP. Dalam lima belas tahun ini (1998-2013) kalangan Islam politik yang mempunyai organisasi kemasyarakatan (ormas) serta "laskar" garis keras sering menggunakan cara-cara kekerasan di ruang publik untuk memperjuangkan aspirasinya dan mewujudkan cita-citanya, yaitu menjadikan Indonesia menjadi sebuah Negara Islam. Paul Maku Goru, seorang jurnalis Kristen mengompilasi94 pendapat berbagai tokoh kunci Islam (baik moderat maupun garis keras) mengenai akar-akar ketegangan hubungan Kristen-Islam di 94 Kumpulan wawancara itu telah dibukukan dengan judul Mengapa Kristen Ditolak? (Jakarta: Hidup Bermakna, 2014). 14 orang tokoh yang diminta pendapatnya mengenai ketegangan Islam-Kristen dapat dikategorikan ke dalam dua kubu yaitu kubu radikal dan kubu moderat. Tokoh-tokoh yang diwawancarai ialah: 1. Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) 2. Syafii Maarif (Mantan Ketua PP Muhammadiyah) 3. M. Syafi'i Anwar (Direktur ICIP (International Center for Islam and Pluralism) 4. KH. Hasyim Muzadi (Mantan Ketua Umum PBNU) 5. Said Aqil Siradj (Ketua PB NU) 6. Khamami Zada (Peneliti Gerakan Islam, Dosen Universitas Negeri Syarif Hidayatullah) 7. Ulil Abshar Abdallah (Aktivis Jaringan Islam Liberal) 8. KH. Nur Muhammad Iskandar (Pimpinan Pondok Pesantren Asidikia) 9. Amidan (Ketua MUI). 10. Al Chaidar (Aktivis Negara Islam Indonesia, Ketua Tim Negosiasi Teroris) 11. KH. Husein Umar (Ketua Umum Dewan Dakwah Islamyah Indonesia) 12. Drs. Fauzan Al Ansori (Ketua Departemen Data dan Informasi MMI) Pendidikan 114
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Indonesia. Dari sekian banyak akar masalah yang ditengarai sebagai faktor pemicu ketegangan hubungan Islam-Kristen selama ini, faktor dakwah (Islam) atau misi (Kristen) misi mendapat tempat paling atas, selain faktor historis, ekonomis, dan teologis, termasuk faktor rekayasa intelijen (Goru, 2014).95 Sedangkan menurut laporan Indonesia Crisis Center, pemicu ketegangan Islam-Kristen yang meningkat di Era Reformasi adalah: (1) Kegagalan pemerintah mencegah dan menghukum para penghasut dan pelaku intimidasi kepada pemeluk agama minoritas; (2) Pertumbuhan cepat berbagai bentuk organisasi preman (vigilantorganizations) yang berasaskan Islam yang menjadi ancaman bagi ketertiban masyarakat; (3) Agresivitas aktivitas penginjilan kalangan Kristen di tengah-tengah kantong kantong Islam; (4) Efektifnya pendelegasian wewenang dalam rangka otonomi daerah kepada penguasa lokal, termasuk masalah agama, yang mestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat; (5) Keraguan penegak hukum untuk menindak para "provokator" yang menebarkan kebencian, takut melanggar prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat: (6) Kurangnya upaya sungguh-sungguh mempromosikan nilai-nilai toleransi (ICG, 2010: 1). Tidak jauh berbeda dari pendapat-pendapat di atas, Halili (Halili dkk., 2013) menemukan ada tiga kluster yang menjadi faktor penyebab ketegangan Islam-Kristen dalam yang menyebabkan lemahnya penegakan HAM dan pemajuan kebebasan beragama di Indonesia, yakni, 13. Muhammad Ismail Yusanto (Jubir Hizbut Tahrir Indonesia) 14. Al-Habib Mushin Ahmad Alattas (Ketua Bidang Da'wah dan Hubungan Lintas Agama DPP FPI) 95 Belum banyak kajian mengenai keterlibatan intelijen dalam berbagai kerusuhan bernuansa agama di Indonesia yang sangat banyak terjadi menjelang dan sesudah berakhirnya rezim Orde Baru Soeharto. Tetapi peran intelijen negara dalam peristiwa Situbondo, menurut catatan Hefner sarat dengan rekayasa intelijen dalam rangka menjatuhkan nama Abdurrahman Wahid yang dianggap sebagai tokoh perlawanan terhadao rezim Orde Baru (Hefner, 2000: 318-320). Kerusuhan yang terjadi pasca lengsernya Soeharto yang tejadi di Ambon, Poso, Ketapang dan lain-lain sangat kental muatan rekayasa intelijen. Pendidikan 115
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 (1) Ketidak-sinkronan (incongruency) regulasi antara undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya; (2) Lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara, di mana lembaga lembaga yang ada baik lembaga negara maupun non-negara, justru sering menjadi penghambat dalam penegakan HAM dan pemajuan kebebasan beragama, seperti MUI dan Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang sering justru melanggar kebebasan beragama; dan (3) Lemahnya aparat pemerintahan negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya (Halili, dkk., 2013: 7-12). Lebih jauh Ihsan Ali-Fauzi mencatat ada tiga masalah utama dalam rangka penegakan HAM dan kebebasan beragama di Indonesia di Era Reformasi: 1. Tumbuhnya wacana anti-pluralisme yang dikembangkan kaum Muslim (baca: Islam garis keras) di Era Reformasi yang sangat bebas dan terbuka; 2. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak tegas dalam menegakkan aturan-aturan hukum; 3. Mayoritas umat Islam (baca: Islam moderat) bersikap bisu, tidak terlalu memedulikan isu pluralisme keagamaan yang sedang terancam (Ali-Fauzi, 2014: 76). Azyumardi Azra (Azra, 2001: 85-90) mencatat bahwa munculnya berbagai tindak kekerasan dan ketegangan antara Islam-Kristen di Indonesia pasca Reformasi antara lain adalah: 1. Beredarnya berbagai sirkulasi dan publikasi yang berisikan agenda-agenda pengembangan agama yang diduga akan mengakibatkan pemurtadan atau peralihan agama. Tudingan ini lebih banyak dialamatkan kepada orang Kristen, yang dianggap sangat rajin membuat iklan, dan brosur berisi ajakan untuk menghadiri berbagai kegiatan keagamaan. Bahkan ada tuduhan bahwa orang Kristen juga menerjemahkan bagian-bagian tertentu dari Alkitab ke dalam bahasa Arab yang membuat orang Islam tersinggung; Pendidikan 116
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 2. Agresivitas propaganda keagamaan. Kesan ini lebih banyak dialamatkan kepada orang Kristen, terutama kepada kalangan Injili dan Pentakostal yang lebih agresif dalam melakukan program penginjilan ketimbang kalangan ekumenikal. Tetapi orang Kristen juga sering mengeluhkan suara azan dan khotbah-khotbah di masjid yang menggunakan pengeras suara; 3. Penggunaan rumah tinggal atau fasilitas umum seperti hotel, gedung pertemuan, plaza, dan lain-lain, untuk mengadakan kebaktian Minggu dan kegiatan keagamaan lain. Tuduhan seperti ini sangat lazim dialamatkan kepada orang Kristen. Karena gereja Protestan terdiri dari ratusan organisasi dan/atau denominasi gereja, maka kebutuhan akan rumah ibadah sangat besar, karena denominasi (gereja) yang berbeda-beda itu: 4. Lahirnya berbagai peraturan yang membatasi kegiatan keagamaan terutama kegiatan penginjilan bagi kalangan Kristen. Selain sejumlah Keputusan Departemen Agama yang dikeluarkan di masa Orde Baru, di Era Reformasi juga lahir sejumlah produk hukum seperti undang-undang dan Perda yang hanya diwajibkan bagi orang Islam dan berpotensi mendiskriminasi agama lain; 5. Kegiatan dan perayaan keagamaan yang diselenggarakan di ruang publik atau ditayangkan secara umum melalui berbagai media penyiaran seperti radio dan TV. Kalangan Islam mengeluhkan perayaan-perayaan Natal bersama ataupun Kebaktian-kebaktian Kebangunan Rohani yang menarik perhatian publik. Sedangkan kalangan Kristen mengeluhkan kegiatan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh negara, padahal Indonesia bukan negara agama. Kalangan Kristen juga mengeluhkan masifnya penggunaan TV-TV swasta sejak tahun 1990-an untuk program-program agama Islam;96 6. Masalah hubungan negara dan agama adalah isu lama yang terus menghantui hubungan Islam- Kristen di Indonesia. Sebagian umat Islam terutama dari kalangan Islam politik atau fundamentalis menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, sedangkan kalangan Kristen sangat resisten terhadap opsi itu. Kendati kalangan NU dan Muhammadiyah tidak lagi 96 Sebelum munculnya TV swasta, semua agama yang saat itu diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) diberikan kesempatan sama dengan durasi yang sama untuk mengisi acara "Mimba Agama" di stasiun TVRI. Tetapi setelah menjamurnya TV swasta, perbadingan jam tayang program agama Islam sangat dominan dibandingkan dengan agama-agama lain, termasuk Kristen. Pendidikan 117
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 memperjuangkan ide seperti itu, namun sebagian organisasi massa Islam termasuk partai politik berbasis Islam seperti PKS, PPP dan PBB masih tetap berjuang untuk itu. Dari temuan-temuan yang telah dikemukakan di atas terdapat lima persoalan yang sangat menonjol: 1. Isu kristenisasi dan islamisasi; 2. Hukum dan aparat hukum di Indonesia sangat lemah; 3. Meningkatnya semangat anti-pluralisme yang digalakkan kalangan Islam politik; 4. Bisunya kalangan Islam moderat, seperti NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi kebangkitan dan gerakan Islam politik; 5. Kurangnya upaya untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi. Sebagian dari masalah-masalah di atas sudah dibahas pada bab 3 dan bab 4. Masalah tentang meningkatnya anti-pluralisme dan sikap intoleransi di Indonesia pada Era Reformasi sudah dibahas cukup panjang pada bab 4. Masalah adanya kecenderungan NU dan Muhammadiyah yang mengambil sikap "diam" dalam dinamika politik yang sangat dipengaruhi gerakan Islam politik juga sudah dibahas pada bab 4, di mana dalam wadah MUI "hak suara" (voting right) NU dan Muhammadiyah dalam sidang- sidang MUI adalah sama dengan ormas-ormas Islam kecil lainnya, seperti FPI, MMI dan yang lainnya. Maka berkaitan dengan pokok utama pembahasan dalam bagian ini, yakni menyangkut kebebasan beragama, akan dibahas tiga faktor utama yang sangat mendesak untuk dipecahkan bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun umat beragama terutama Islam dan Kristen yaitu: (1) Isu kristenisasi dan islamisasi; (2) Masalah hukum dan penegakan hukum yang tidak tegas di Indonesia pada Era Reformasi; (3) Perlunya upaya mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pendidikan 118
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 YANG MAYORITAS MELINDUNGI YANG MINORITAS, YANG MINORITAS MENGHORMATI YANG MAYORITAS? Richard Daulay97 "Yang mayoritas melindungi yang minoritas, yang minoritas menghormati yang mayoritas", adalah sebuah kalimat pendek yang berbahaya. Kata-kata ini keluar spontan, bukan dibacakan dari naskah yang sudah dipersiapkan. Kita tahu, bahwa semua ucapan yang keluar secara spontan biasanya itulah yang tersurat dan tersirat dalam hati seseorang. Itulah nilai-nilai yang dianut dan dibatinkan seseorang. Sebagai warga negara yang mencintai kemajemukan Indonesia, dan yang telah turut berjuang untuk memeliharanya, saya terdorong memberikan kritik sehat, semoga berguna untuk kita semua. Bahayanya pernyataan di atas adalah, karena kata-kata ini diucapkan oleh Hatta Rajasa, Calon Wakil Presiden RI dari koalisi partai Gerindra, dalam debat Capres/Cawapres 97 Sekretaris Umum PGI 2004-2009. Pendidikan 119
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 Senin 9 Juni 2014. Debat publik yang merupakaan rangkaian kampanye Pilpres ini, bertujuan untuk menyampaikan visi, misi dan program tiap kandidat, kepada masyarakat Indonesia, dengan satu harapan supaya rakyat memilih yang bersangkutan menjadi Presiden/Walil Presiden pada Pilpres 9 Juli 2014 nanti. Dari sekian banyak program, agenda dan janji yang dijual kedua kandidat dalam debat publik yang berlangsung hangat selama dua setengah jam itu, Cawapres Hatta Rajasa menjual sebuah program, bahwa andaikata Prabowo-Hatta terpilih menjadi Presiden, salah satu program yang akan diimplementasikan berkaitan dengan kehidupan beragama di Indonesia adalah ungkapan tadi: "Yang mayoritas melindungi yang minoritas, yang minoritas menghormati yang mayoritas". Dengan kata lain, sekiranya Hatta Rajasa (dan tentu bersama pasangannya Prabowo Subyanto) terpilih menjadi pemimpin bangsa ini pada periode 2014-2019, maka konsep inilah yang akan mempengaruhi kebijakan- kebijakannya dalam hubungannya dengan kehidupan umat beragama yang majemuk di negeri ini. Kalau prinsip ini menjadi pegangan seorang pemimpin bangsa Indonesia, maka rusaklah fondasi-fondasi, pilar-pilar dan prinsip-prinsip pokok keindonesiaan: UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang dibangun dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, dan yang kita-sama-sama pelihara 69 tahun ini. Konsep Hatta Rajasa ini jelas berakar dari konsep "dhimmi" di dalam negara-negara Islam (dar al-Islam), di mana Islam yang mayoritas melindungi Kristen dan Yahudi yang minoritas, yang diberi status "yang dilindungi" atau "dhimmi". Tetapi dengan berbagai syarat: harus membayar pajak, tidak bisa menjabat jabatan tinggi di militer, tidak bisa mengabarkan Injil atau mengembangkan agama, dll. Orang Kristen dan Yahudi yang dilindungi itu hidup dalam "ghetto" yaitu bagian tertentu dari sebuah kota yang diperuntukkan bagi warga negara "kelas Pendidikan 120
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 dua" atas dasar agama, etnis dan status sosial lainnya. Status "dhimmi" yang demikianlah yang disandang oleh orang Kristen Koptik di Mesir, Kristen Ortodox di Iran dan di negara Timur Tengah lainnya. Karena umat Kristen dan Yahudi yang ada di negara-negara itu adalah sisa penaklukan (survivors) kekuatan Islam di negara-negara tersebut, maka antara yang menaklukkan dengan yang ditaklukkan dibuat perjanjian bahwa "Yang mayorits melindungi yang minoritas" dengan berbagai syarat itu tadi. Kalimat "yang mayoritas melindungi yang minoritas" bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam pembukaan dan batang tubuh UUD itu ditegaskan bahwa (1) Tidak ada yang mayoritas dan tidak ada yang minoritas. Tidak satupun kata pun dalam UUD 1945 yang menyebutkan mayoritas dan atau minoritas agama; (2) Semua agama yang ada di Indonesia diposisikan dalam status hukum yang sama, tidak ada mayoritas dan tidak ada minoritas; (3) Tugas melindungi segenap bangsa Indonesia itu adalah tugas Pemerintah, sesuai perintah UUD 1945. Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 dan atau dalam Undang-undang mana pun yang mengatur bahwa "yang mayoritas", melindungi "yang minoritas". Sejarah Indonesia sangat berbeda dengan sejarah negara-negara di Timur Tengah. Di Indonesia tidak ada agama yang menaklukkan, dan tidak ada agama yang ditaklukkan. Islam datang ke Indonesia bukan dengan kekuatan militer yang menaklukkan agama-agama lain, tetapi datang dengan cara-cara damai yang penuh dengan toleransi. Oleh karena itulah, walau sekitar 85% penduduk Indonesia beragama Islam tetapi Indonesi bukanlah negara Islam. Justru di sinilah terletak keunikan bangsa Indonesia, yang diapresiasi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Pendidikan 121
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 UUD 1945 menegaskan bahwa semua agama yang ada di Indonesia sama kedudukannya dan dijamin kemerdekaannya. Karena itu penyataan Cawapres Hatta Rajasa itu bertentangan dengan hakekat UUD 1945. Pernyataan-pernyataan "mayoritas-minorits" yang berulang kali diucapkan oleh pasangan Prabowo-Hatta selama debat Capres/Cawapres berlangsung, sangat mengkhawatirkan umat beragama di Indonesia, mau dibawa ke mana negara Pancasila ini dengan ciri kemajemukan dan kerukunan umat beragama yang telah terbina sekian lama. Ungkapan Cawapres Hatta Rajasa ini sama substansinya dengan kata-kata yang terkandung dalam Menifesto Gerindra tentang agama, yang antara lain berbunyi: "Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama". Negara yang seperti apakah yang sanggup melakukan penjaminan kemurnian agama di dunia ini, kecuali negara agama. Negara demokrasi termasuk negara Pancasila seperti Indonesia, tidak memiliki hak untuk menentukan mana ajaran yang benar dan mana yang tidak benar di dalam agama-agama yang ada di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Hanya negara agamalah yang mempunyai lembaga keagamaan, seperti "mufti" yang bertugas untuk menentukan mana agama yang ajarannya benar dan mana agama yang ajarannya tidak benar. Indonesia jelas bukanlah negara agama, dan karenanya tidak ada hak negara untuk melakukan pemurnian agama, karena UUD 1945 memberikan kemerdekaan dan kebebasan yang sama kepada semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Baik pernyataan cawapres Hatta Rajasa tentang "yang mayoritas melindungi yang minoritas" maupun manifesto Gerindra tentang "pemurnian agama", sama-sama bernafaskan Pendidikan 122
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 "negara Islam" yang berpotensi menggiring negara Indonesia bergeser dari landasannya, yang dengan susah-payah telah diletakkan melalui perjanjian luhur para pendiri bangsa yang membentuk negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Substansi Pancasila adalah keberagaman, yang tersirat dalam motto Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika". Dalam ungkapan Bung Karno, bapak bangsa Indonesia yang menggali Pancasila, substansi Pancasila adalah gotong-royong. Bagi Bung Karno sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna setiap agama harus saling menghormati satu sama lain, lapang dada dan toleran, bukan Ketuhanan yang saling mengucilkan dan saling menyerang. Bukan juga Ketuhanan di mana yang mayoritas melindungi yang minoritas dan yang minoritas menghormati yang mayoritas. Pada pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 (kelahiran Pancasila) yang sangat bersejarah itu, Bung Karno berkata: "Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing- masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. ... Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat- menghormati satu sama lain." Harapan kita semua, kiranya pernyataan-pernyataan Capres/Cawapres yang menyimpang dari UUD 1945 tersebut di atas dapat dikoreksi dan dikembalikan kepada "spirit" Bung Karno, yang sama-sama kita banggakan itu, bahwa Indonesia adalah negara kita bersama, sebagai satu keluarga besar yang bernama Indonesia, di mana tidak ada warga Pendidikan 123
Prosiding PKM-CSR, Vol. 5 (2022) e-ISSN: 2655-3570 negara kelas dua, tidak ada ghetto, dan tidak ada "yang mayoritas melindungi yang minoritas, dan yang minoritas menghormati yang mayoritas". Pendidikan 124