OB 40420002 O m n i a i n C a r i t a t e Editor: Dr. Max Regus & Dr. Fidelis Den © Dr. Max Regus & Dr. Fidelis Den PENERBIT OBOR Anggota IKAPI - Ikatan Penerbit Indonesia; Anggota SEKSAMA - Sekretariat Bersama Penerbit Katolik Indonesia Jl. Gunung Sahari 91 - Jakarta 10610 • Telp.: (021) 422 2396 (hunting) • Fax.: (021) 421 9054 • E-mail: • Website: Cet. 1 - Maret 2020 Penyunting - Rian Savio & Yon Lesek Desain Sampul - Antoni Lewar Penata Letak - Markus M. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit OBOR. ISBN 978-979-565-868-9 Dicetak oleh Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor. DAFTAR ISI PENGANTAR EDITOR ... SAMBUTAN MGR. SIPRIANUS HORMAT [Uskup Keuskupan Ruteng] ... DESKRIPSI LOGO USKUP MGR. SIPRIANUS HORMAT USKUP RUTENG ... MOTO DAN LOGO USKUP MGR. SIPRIANUS HORMAT: ANTARA TRADISI GEREJA, TRADISI LOKAL, DAN TANDA-TANDA ZAMAN SEKARANG [Oleh Dr. Inosensius Sutam]... TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB USKUP DIOSESAN SEBAGAI GEMBALA GEREJA PARTIKULAR [Oleh Dr. Rikardus Moses Jehaut]... "GEMBALA BERBAU DOMBA" REFLEKSI BIBLIS-TEOLOGIS TENTANG GEMBALA [Oleh: Dr. Martin Chen]... TINDAKAN MEMBERI (BERBAGI) SEBAGAI BAGIAN DARI KEHIDUPAN ANTARJEMAAT DALAM 2 KOR. 8-9 [Oleh Stanis Harmansi, Lic.Bib] ... OMNIA IN CARITATE, OTORITAS MENGAJAR GEREJA [Oleh Dr. Paulus Tolo SVD] ... KATEKESE UMAT SEBAGAI PROSES PEMANUSIAAN MANUSIA [Oleh Dr. Agustinus Manfred Habur] ... KONTRIBUSI HUKUM PERKAWINAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN KATOLIK DI MANGGARAI [Oleh Dr. Yohanes Servatius Lon] ... GEREJA SEBAGAI "GLOBAL PLAYER" DAN SOLIDARITAS GLOBAL DENGAN KAUM MISKIN [Oleh Dr. Mathias Daven] ... vii xi xv 1 33 51 66 87 98 110 127 v
PROVOKASI KASIH [Oleh Dr. Otto Gusti Madung SVD]... PEREMPUAN "ATA PE'ANG" DALAM GEREJA MANGGARAI? [Oleh Dr. Fransiska Widyawati] ... MENJADI GEMBALA BERWATAK MANAJER DAN MENJADI MANAJER BERHATI GEMBALA [Oleh Dr. Marselus R. Payong, M.Pd.] ... MENGHARGAI DEVOSI SUCI: MELAMPAUI "WEEK-END RELIGION" MENJADI "THE-WHOLE-WEEK-RELIGION" [Oleh: Dr.Fransiskus Borgias, MA.] ... 205 RELIGION" MENJADI "THE-WHOLE-WEEK-RELIGION" [Oleh: Dr.Fransiskus Borgias, MA.] ... 205 BUDAYA POPULER DAN GEREJA KATOLIK [Oleh Dr. Ans Prawati Yuliantari] ... "PUTUS SEKOLAH" DAN POLITIK PENDIDIKAN YANG VISIONER [Oleh Dr. Marianus Mantovanny Tapung]... EKOSIDA, BUNUH DIRI EKOLOGIS DAN KEMESTIAN TEOLOGI EKOLOGI [Oleh Benny Denar] ... DOKUMEN ABU DHABI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIALOG INTERRELIGIUS DI INDONESIA [Oleh Fransiskus Sales Lega]... DESA DAN GEREJA [Oleh Dr. Max Regus] ... PEMBANGUNAN PARIWISATA, ANCAMAN LOKALITAS, DAN PERAN SOSIAL GEREJA [Oleh Silvianus M. Mongko] ... vi | 153 164 179 219 237 247 265 289 309 323 PENGANTAR EDITOR P engangkatan Mgr. Siprianus Hormat oleh Takhta Suci Vatikan sebagai Uskup Keuskupan Ruteng merupakan "kabar baik" bagi Gereja Manggarai Raya, Flores, khususnya, dan Gereja sejagat pada umumnya. Sebagaimana Injil adalah kabar baik dan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, adalah Sang Kabar Gembira Utama, peristiwa ini memperlihatkan kebenaran iman yang selalu sama dan tetap - Allah yang mencintai manusia dan kehidupan. Dengan itu, Moto Mgr. Siprianus, Omnia in Caritate (Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih" (1Kor. 16:14), tepat membingkai keseluruhan momentum penuh rahmat ini. Peristiwa ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah titik baru perjalanan pelayanan pastoral Gereja Keuskupan Ruteng di bawah kepemimpinan kegembalaan Uskup Siprianus Hormat. Tentu saja, pada momentum seperti ini, ada banyak harapan yang terpatri dalam hati dan benak banyak orang (umat) berhubungan dengan pelayanan kegembalaan Mgr. Siprianus Hormat di Keuskupan Ruteng. Harapan-harapan itu juga pasti akan disampaikan dalam beragam cara dan suasana; oleh berbagai macam kalangan dan orang; dengan niat yang baik dan membangun. Seksi Publikasi Panitia Tahbisan Uskup Siprianus Hormat sepakat mengemas harapan-harapan itu dalam sebentuk buku. Kami, sebagai seksi publikasi, mengundang sejumlah saudara dan saudari untuk terlibat dalam penulisan buku ini. Mereka adalah sebagian dari begitu banyak pihak yang dianggap mampu menghadirkan perspektif- beragam dalam konteks dan suasana kontemporer karya Gereja masa kini. Meski demikian, keragaman refleksi yang dihadirkan dalam buku ini tetap berada di bawah terang moto Mgr. Siprianus Hormat. Dengan kata lain, tulisan-tulisan yang dihadirkan dalam buku ini merupakan refleksi multi-perspektif atas moto Mgr. Siprianus Hormat. Buku ini merupakan salah satu sumbangan pemikiran awal bagi pelayanan kegembalaan Mgr. Siprianus Hormat. vii
KONTRIBUSI HUKUM PERKAWINAN ADAT TERHADAP PERKAWINAN KATOLIK DI MANGGARAI Oleh Dr. Yohanes Servatius Lon1 Pendahuluan Nulla salus extra Ecclesiam (di luar Gereja tidak ada keselamatan) pernah menjadi salah satu dogma Gereja Katolik yang memicu perdebatan terkait hubungan Gereja Katolik dengan budaya masyarakat lokal. Pada mulanya, dogma ini bertujuan untuk menyatakan keyakinan Gereja Katolik sebagai sarana keselamatan (sakramen) dan mendorong orang untuk bersatu dengan Gereja Katolik. Paus Bonifasius VIII dalam Bulla Una Sanctam pada 1302 menegaskan bahwa "... Kami percaya akan Gereja dengan teguh dan kami mengakui dengan segala kesederhanaan bahwa di luar Gereja tidak ada keselamatan dan pengampunan dosa." Pernyataan dogmatis ini ditegaskan ulang oleh Paus Pius IX dalam enskilik Quanto Conficiamur Moerore pada 1863 untuk melawan sikap indiferent terhadap agama. Dalam perkembangannya, dogma ini sering dipahami secara keliru sehingga menganggap semua budaya dan agama di luar agama Kristen adalah kafir. Konsekuensinya, banyak misionaris abad ke-19-20 yang datang ke Asia dan Afrika memperlakukan semua tradisi dan budaya lokal sebagai penghalang untuk mengikuti Kristus. Mereka memiliki pemahaman yang keliru tentang budaya setempat dan bahkan menyamakan budaya lokal dengan animisme (penyembahan berhala).2 1 Imam Keuskupan Ruteng, Doktor Lulusan Universitas Ottawa, Kanada; Rektor UNIKA St. Paulus, Ruteng-Flores. 2 Anne Ruck, Sejarah Gereja Asia. Jakarta: Gunung Mulia, 2008. 110 Adalah Paus Yohanes XXIII yang membuka jendela Gereja Katolik terhadap kebenaran yang ada pada setiap budaya. Dengan semangat pembaruan (aggiornamento), Paus ini mempengaruhi Konsili Vatikan II membarui sikap dan pandangannya terhadap kebenaran dan keselamatan yang ada di luar Gereja. Konsili Vatikan II malah menegaskan bahwa Allah sendiri telah bersabda menurut kebudayaan yang khas bagi pelbagai zaman (GS 58). Gereja di sepanjang zaman dan pelbagai situasi telah memanfaatkan sumber-sumber aneka kebudayaan, untuk menyebarluaskan dan menguraikan pewartaan Kristus kepada semua bangsa, untuk menggali dan makin menyelaminya, serta meng- ungkapkannya secara lebih baik dalam perayaan liturgi dan dalam kehidupan jemaat beriman yang beraneka ragam. Paus Yohanes Paulus II menulis: "At the heart of every culture lies the attitude man takes to the greatest mystery: the mystery of God" (Evanglium Nutiandi - EN 96). Olehnya, Paus Fransiskus berkata: In this sense, it is essential to show special care for indigenous communities and their cultural traditions ... For "cultures are in fact quite diverse and every general principle... needs to be inculturated, if it is to be respected and applied."3 Saat ini, persepsi dan sikap positif Gereja terhadap kebudayaan didasarkan pada sejumlah argumentasi teologis. Sesuai dengan kesaksian Kitab Suci dan tradisi, Gereja yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Kebudayaan bukan sekadar hasil kreasi atau produk daya cipta manusia melainkan juga merupakan perwujudan diri Sang Pencipta. Allah menciptakan manusia sesuai dengan citra-Nya; dengan mengambil bagian dalam citra Allah manusia mampu menciptakan kebudayaan. Dengan demikian, Allah sejak awal penciptaan telah menghendaki adanya kebudayaan. Allah memberikan kebebasan kepada manusia sehingga manusia berkembang dalam kreativitasnya yang luar biasa. Hasil dari kreativitas tersebut terma- nifestasi dalam berbagai kebudayaan yang kaya raya. Selanjutnya, Gereja juga yakin bahwa karena kasih-Nya yang agung, Allah mengutus Yesus Kristus untuk menebus manusia dari dosanya. Melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah menjelma menjadi manusia dan menyatakan diri- Nya melalui ciptaan-Nya (bdk. Ibr. 1:1). Peristiwa inkarnasi menyatakan kehadiran Allah secara empiris-historis. Dengan demikian, Allah hadir 3 Laudato Si (LS) 146; Amoris Laetitia (AL) 202. O m n i a i n C a r i t a t e | 111
dan menjadi bagian dari kehidupan dan kebudayaan manusia. Lebih dari itu Allah juga menyucikan kehidupan dan kebudayaan manusia. Di sini tidak ada lagi polarisasi yang rohaniah dan duniawi, yang sakral dan profan karena semuanya telah disucikan sebagai satu keutuhan ciptaan Allah. Dari hakikatnya setiap kebudayaan mengemban unsur-unsur dan nilai-nilai positif yang turut membentuk moral dan etika warganya. Kebiasaan dan adat istiadat dalam suatu masyarakat mampu membangun keharmonisan relasi antara manusia dan yang ilahi, sesama, dan lingkungan. Kebudayaan juga membentuk keyakinan, sikap dan pandangan warga masyarakat tentang dunia dan dirinya. Sikap dan pandangan tersebut sangat erat kaitannya dengan tatanan hukum dan aturan moral yang membentuk hati nurani manusia. Selain itu, kebudayaan dapat membangun persepsi tentang sesuatu yang rohaniah. Di sini, unsur-unsur dan nilai-nilai kebudayaan mendukung manusia bertemu dengan yang ilahi. Tulisan ini hendak menyoroti kontribusi kebudayaan terhadap agama Katolik. Studi seperti ini telah dilakukan oleh banyak ahli sebelumnya. Luzbetak L.J., misalnya, menyoroti kesucian setiap lembaga Gereja Katolik.4 kebudayaan dalam relasinya dengan Sementara K. Norget (2009) berusaha mengeksplorasi dasar teologi dari budaya asli.5 Di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa studi tentang kontribusi kebudayaan asli terhadap kehidupan Gereja. H. Boelaars, dalam bukunya, mendorong Gereja Indonesia untuk melakukan inkulturasi terhadap budaya setempat.6 Togar Nainggolan secara khusus meneliti hubungan adat Batak dengan Gereja Kristen.7 Yosep Harbelubun mendalami persaudaraan lintas iman berdasarkan kearifan lokal budaya Kei.8 Stephanus Djunatan mengangkat kearifan 4 L.J. Luzbetak, The Church and Cultures: New Perspectives, in Missiological Antrophology. Maryknoll: Orbis Books, 2015. 5 K. Norget. "Decolonization and The politics of Syncretism: The Catholic Church, Indigenious Theology and Cultural Autonomy in Oaxaca, Mexico. In Education, Decolonization and Development, January 1, 2009, hlm. 75-93. 6 Huub. J.W.M. Boelaars. Indonesianisasi, dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia. Yogyakarta: Kanisius, 2005. 7 Togar Nainggolan, "Adat dan Iman Kristen di Tanah Batak. Journal Logos, Januari 2007. 8 Yosep Harbelubun, "Membangun Persaudaraan Lintas Iman dengan Berbasis pada 112 | lokal pada budaya Sunda ke dalam kehidupan komunitas umat Katolik di Bandung.9 Berbeda dengan studi di atas, artikel ini akan secara khusus mengeksplorasi hubungan Gereja Katolik dan kebudayaan Manggarai di Flores Barat, NTT. Fokus perhatiannya adalah kontribusi hukum adat Manggarai terhadap perkawinan Katolik. Pertanyaan yang hendak dijawab: Bagaimanakah hukum adat Manggarai mengatur perkawinan? Bagaimanakah kontribusi aturan adat terhadap perkawinan Katolik? Patut dicatat bahwa banyak studi telah dilakukan misionaris Barat tentang kebudayaan Manggarai termasuk dalam hal perkawinan. Namun, belum ada yang menulis tentang kontribusi hukum adat terhadap perkawinan Katolik. Ruang lingkup sorotannya mencakupi persiapan perkawinan, perjanjian dan legalitas perkawinan, keluhuran martabat perkawinan, tanggung jawab perkawinan, dan semangat rekonsiliasi dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Studi ini merupakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan pada semua sumber-sumber pustaka tentang perkawinan menurut adat Manggarai dan aturan Gereja Katolik. Data- data relevan pada sumber-sumber tersebut akan dicatat, dianalisis, dan disusun kembali dalam rangkaian pemikiran yang sesuai dengan perspektif studi ini. Sedangkan, studi lapangan dilakukan dengan membuat wawancara pada tokoh-tokoh adat. Kepada mereka ditanyakan informasi penting tentang aturan adat perkawinan Manggarai. Persiapan Perkawinan Pada masyarakat Manggarai perkawinan merupakan sebuah proses yang panjang. Ketika seorang pemuda hendak menikah, maka dia wajib melaporkan kepada orangtuanya. Selanjutnya, orangtua akan mengumpulkan seluruh keluarga besar untuk berbicara tentang niat menikah tersebut. Pada kesempatan pertemuan keluarga ini mereka akan saling memberikan informasi dan pendapat tentang calon pasangan serta rencana pernikahannya. Jika disepakati maka keluarga Kebudayaan Masyarakat Adat Kei. Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian, Vol 2 No 1 (2017), hlm. 75-96. 9 Stephanus Djunatan, "Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh: Inspirasi Budaya Lokal untuk Gereja, Studia Philosophica et Theologica, Vol. 11, No. 1 (2011), hlm. 115-127. O m n i a i n C a r i t a t e | 113
besar akan secara bersama-sama datang ke rumah orangtua dari calon istri (weda rewa tukē mbaru). Juru bicara (tongka) dari keluarga si pemuda akan menyampaikan niat untuk melamar si pemudi. Dalam bahasa adat akan disampaikan: ita kala lē pa'ang, tuluk pu'u batu mbau (kami telah melihat gadis di gerbang kampung dan kini kami mendatangi tuannya). Jika lamaran diterima maka diresmikan masa pertunanganan mereka. Sesudah itu orangtua si pemuda akan mengadakan acara kumpul kopē dan bekang dalam rangka pengumpulan dana secukupnya untuk urusan pernikahan tersebut. Semua kegiatan di atas dilakukan sebagai persiapan agar si pemuda dan si pemudi dapat memasuki pernikahan secara baik. Persiapan yang baik dan memadai dianggap krusial dan merupakan sebuah keharusan untuk kebaikan sebuah perkawinan. Persiapan yang baik memampukan calon pasutri (pasangan suami istri) untuk mengembangkan relasi harmonis dalam hidup perkawinan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga (bdk. Suharyanto, 2007: 15; Khairudin, 2002: 25). Menurut Redd (2004), nilai-nilai yang ditanamkan selama persiapan perkawinan sangat kuat mempengaruhi keharmonisan, kesejahteraan, dan kelanggengan sebuah keluarga. Berdasarkan pengalaman mengurus pembatalan perkawinan pada Tribunal Keuskupan Ruteng selama belasan tahun, ditemukan banyak kasus perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persiapan nikah secara baik dan memadai. Sesudah bertemu untuk pertama kali, si laki-laki dan si perempuan langsung terlibat dalam hubungan sebagai suami- istri dan hidup bersama. Selanjutnya, mereka menikah hanya dengan alasan bahwa mereka sudah melakukan hubungan intim sebagai suami- istri atau karena si perempuan hamil atau karena telah melahirkan anak. Mereka sesungguhnya belum mengenal satu sama lain secara baik dan memadai serta belum siap untuk hidup dalam rumah tangga. Perkawinan serupa ini sering diwarnai oleh konflik yang tidak dapat diatasi sehingga berakhir dengan "perceraian" atau perpisahan satu dengan yang lain (Data Tribunal Keuskupan Ruteng, tahun 2000-2019). Semua data ini menunjukkan adanya korelasi positif antara persiapan nikah yang baik dan kelanggengan sebuah perkawinan. Dalam kaitan dengan Kursus Persiapan Perkawinan Katolik (KPP), Suharyanto (2007:15) menegaskan bahwa kursus persiapan perkawinan sangat penting sebagai momen rekoleksi dan permenungan bagi si calon 114 | nikah sehingga mempersiapkan diri lebih baik dan memantapkan niat memasuki jenjang perkawinan. Kursus pernikahan juga membuat calon nikah memahami dengan jelas hakikat, makna, dan martabat perkawinan. Tuntutan akan persiapan perkawinan yang memadai sesungguhnya telah menjadi imperatif yuridis dalam Gereja Katolik. Kan. 1063 Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 mewajibkan uskup dan imam untuk mempersiapkan perkawinan secara baik. Dalam kanon tersebut ditegaskan bahwa: "Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman kristiani supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan." Kanon yang sama juga menekankan berbagai bentuk persiapan perkawinan. Hal itu dapat dilakukan secara bersama atau personal, dalam kegiatan liturgis atau non-liturgis. Persiapan perkawinan diarahkan untuk membentuk pemahaman yang tepat tentang hakikat perkawinan Katolik, tugasnya sebagai suami-istri, liturgi perkawinan serta kelanggengan perkawinan Katolik.10 Di Manggarai, persiapan perkawinan Katolik dapat dilaksanakan sejalan dengan proses perkawinan adat. Kanon 1064 meminta uskup untuk mendengar nasihat orang berpengalaman atau para ahli.11 Di 10 Kanon 1063: Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan. Pendampingan itu terutama harus diberikan: 10 dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani dan tugas suami-istri serta orangtua kristiani; 20 dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya dengan itu mempelai disiapkan untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru; 30 dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil agar dengan itu memancarlah bahwa suami-istri menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya; 40 dengan bantuan yang diberikan kepada suami-istri, agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh. 11 Ordinaris wilayah harus mengusahakan agar pendampingan tersebut diatur dengan semestinya, bila ia memandang baik juga dengan mendengarkan nasihat dari orang- O m n i a i n C a r i t a t e | 115
dalam event tahapan pernikahan adat, ada banyak orang tua yang berpengalaman dalam pernikahan. Momen kebersamaan keluarga besar dari kedua calon pasangan tentunya dapat dijadikan sarana pastoral persiapan perkawinan Katolik. Dalam kegiatan tersebut, para petugas Gereja dapat melakukan katekese atau khotbah tentang hakikat perkawinan Katolik. Selain itu, Gereja juga dapat memanfaatkan orang tua- orang tua yang berpengalaman dalam kehidupan keluarga. Bahkan, dalam kegiatan tersebut dapat juga digali kearifan lokal tentang kehidupan perkawinan. Sejauh ini, Gereja Katolik Manggarai sesungguhnya telah meng- adopsi kearifan lokal turuk empo sebagai sarana untuk penelitian kanonik. Kata turuk empo berarti bercerita tentang nenek moyang atau berkisah tentang pohon keluarga. Sudah menjadi kebiasaan di banyak paroki bahwa ketika anak rona dan anak wina sepakat menentukan hari nikah maka mereka melakukan turuk empo. Pada saat ini keluarga melaporkan rencana pernikahan antara kedua calon pasangan suami- istri dan juga menceritakan pohon keluarga dari keduanya. Dalam banyak kasus, kegiatan turuk empo ini dipahami sebagai kegiatan penyelidikan kanonik. Tentu ruang lingkup penyelidikan kanonik tidak sebatas pada kisah pohon keluarga dari calon pasangan. Yohanes S. Lon menjelaskan bahwa penyelidikan kanonik diarahkan untuk 1) memastikan bahwa para calon nikah tidak mempunyai rintangan dan atau halangan untuk menikahi satu sama lain. Salah satu halangan menikah adalah hubungan darah yang sangat dekat. Di sini pentingnya informasi tentang pohon keluarga (turuk empo); 2) penyelidikan kanonik juga dilakukan untuk memastikan bahwa kedua calon nikah sudah saling mengenal satu sama lain secara memadai sehingga pantas dan layak untuk dikukuhkan perkawinanya dalam Gereja Katolik; 3) penyelidikan kanonik juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon nikah berada dalam keadaan sehat rohani-jasmani sehingga mampu membuat kesepakatan nikah secara sehat, benar, bebas, dan bertanggung jawab; 4) penyelidikan kanonik penting untuk memastikan bahwa calon nikah memiliki pemahaman yang tepat dan benar tentang hakikat perkawinan orang, laki-laki dan perempuan, yang teruji karena pengalaman dan keahliannya. 116 | Katolik.12 Kanon 109613 menuntut calon nikah untuk memahami bahwa a) perkawinan Katolik hanya terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita, b) perkawinan Katolik merupakan persekutuan kasih yang total dan eksklusif, c) terarah pada kesejahteraan suami-istri yang terbuka kepada kelahiran anak, dan d) perkawinan Katolik itu sakramental, monogami, dan tidak terceraikan. Dewasa ini Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) dirasakan sangat penting karena banyak calon nikah yang tidak disiapkan di dalam keluarganya untuk menghadapi pernikahan. Sementara itu, masalah kehidupan keluarga makin kompleks. Ketika mengikuti KPP, para calon suami-istri diberikan informasi, pemahaman, dan pencerahan tentang hakikat perkawinan Katolik, kesehatan dalam keluarga, ekonomi keluarga, gender, moral perkawinan dan keluarga, psikologi, seksualitas, dan sebagainya. Dengan melibatkan keluarga besar kedua calon mempelai, KPP akan lebih kontekstual, relevan, dan signifikan. Perjanjian dan Legalitas Perkawinan Secara umum ada kesamaan antara hukum Gereja dan hukum adat Manggarai tentang sahnya sebuah perkawinan. Baik hukum Gereja Katolik maupun hukum adat Manggarai menuntut tiga syarat agar perkawinan itu sah. Pertama, perkawinan yang sah mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak dalam sebuah perjanjian nikah. Dalam hukum Gereja Katolik, kesepakatan nikah harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang hendak menikahi satu sama lain. Isi kesepakatannya adalah perjanjian untuk menjadi suami-istri, kesetiaan satu sama lain dalam suka dan duka untuk seumur hidup.14 Dalam 12 Yohanes S. Lon. Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik. Yogyakarta: Kanisius, 2019, hlm. 192-196. 13 Kanon 1096: Agar dapat ada kesepakatan nikah, perlulah para mempelai sekurang- kurangnya mengetahui bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara seorang laiki-laki dan seorang perempuan yang terarah pada kelahiran anak, dengan suatu kerja sama seksual. 14 Kanon 1057: 1) Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. 2) Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. O m n i a i n C a r i t a t e | 117
hukum adat Manggarai kesepakatan terjadi antara dua keluarga besar yang diwakili oleh juru bicara (tongka). Isi kesepakatan adalah relasi woēnelu sebagai anak rona dan anak wina yang dikukuhkan dengan pemberian belis.15 Dengan demikian, ada perbedaan antara kesepakatan dan perjan- jian nikah menurut hukum adat Manggarai dengan hukum Gereja Katolik. Namun, antara keduanya tidak ada pertentangan ataupun tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat saling mendukung dalam rangka terwujudnya kesejahteraan perkawinan tersebut. Dalam hukum adat, kesepakatan personal antara calon pasutri diasumsikan ada atau akan ada; sementara dalam hukum Gereja kesepakatan keluarga besar yang diasumsikan ada atau akan ada. Hukum adat sesungguhnya tidak menafikkan perlunya kesepakatan personal antara kedua mempelai. Sebaliknya, hukum Gereja juga tidak menafikan perlunya kesepakatan antara kedua keluarga besar. Menurut Kanon 1108, pernikahan yang sah harus disaksikan oleh banyak umat beriman. Kehadiran umat beriman secara yuridis diwakili oleh bapa-mama saksi. Di sini, hukum Gereja memandang perlu kehadiran dan kesaksian dari umat beriman termasuk keluarga besar kedua mempelai. Di dalam hukum adat Manggarai, kehadiran dan kesaksian kedua keluarga besar diwujudkan secara lebih kuat dalam kesepakatan wagal di mana mereka mendeklarasikan diri sebagai anak rona dan anak wina. Ikatan relasi kekeluargaan anak rona dan anak wina ini bertujuan untuk mengukuhkan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dengan demikian, kesepakatan antara kedua keluarga besar dalam pernikahan adat sungguh bernilai positif bagi kesepakatan personal antara kedua mempelai. Kedua, baik hukum adat maupun hukum Gereja menegaskan bahwa perkawinan yang sah terjadi pada mereka yang tidak mem- punyai halangan untuk menikah. Hukum adat menyebut halangan nikah itu dalam ungkapan toe ndoro, jurak, toko toe kop, toko paluk, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan ini membangun persepsi dan kesadaran bahwa pernikahan hanya terjadi bagi mereka yang bebas 15 Yohanes S. Lon, "The Legality of Marriage According to Customary, Religion and State Laws: Impacts on Married Couples and Children in Manggarai," dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 19, issue 2, May 2019, hlm. 302-317 118 | dari halangan, apa pun jenis halangannya. Halangan hukum adat membentuk disposisi batin pada orang Manggarai untuk menghargai aturan tentang halangan untuk menikah. Dalam hukum Gereja Katolik jumlah dan jenis halangan untuk menikah jauh lebih banyak dan mencakupi halangan kodrati (seperti halangan umur, impotensi), halangan hukum (beda agama, tahbisan, kaul), dan halangan kriminal seperti pembunuhan, penculikan, dll. (bdk. Kanon 1083-1092). Ketiga, kedua hukum adat dan hukum Gereja Katolik meng- haruskan adanya tata peneguhan nikah untuk legalitas sebuah perkawinan. Pada hukum adat, pengukuhan perkawinan dilakukan dalam acara wagal, yang berpuncak pada acara tudak ela wagal atau sikat sai kina (cikat kina wagak atau wagal kaba).16 Sementara, dalam hukum Gereja Katolik, tata peneguhan nikah terjadi di Gereja, dalam upacara resmi Gereja dan oleh wakil resmi Gereja (Kanon 1108-1120). Tentu ada perbedaan antara keduanya namun tata peneguhan nikah yang berbeda tidak boleh dipertentangkan. Tata peneguhan nikah adat sesungguhnya menjadi persiapan bagi tata peneguhan nikah gereja. Pada waktu wagal banyak orang yang hadir dan diwarnai oleh suasana kekeluargaan dan persaudaraan serta kegembiraan. Suasana ini tentunya sangat bagus untuk membangun dan mempersiapkan hari pernikahan yang bahagia. Suasana yang sama memberi peneguhan dan kekuatan bagi calon mempelai untuk maju ke altar pernikahan tanpa cemas dan ragu. Dukungan psikologis dan sosial sesungguhnya sangat dibutuhkan ketika seseorang membuat perjanjian nikah yang bersifat seumur hidup.17 Keluhuran Martabat Perkawinan Katolik Bagi orang Katolik perkawinan merupakan sesuatu yang suci. ...marriage is more than a sacred covenant with another person. It is a spiritual discipline designed to help you know God better, trust him more fully, and 16 Yohanes S. Lon dan Fransiska Widyawati, "Bride-Wealth: Is there Respect for Women in Manggarai, Eastern Indonesia?" dalam Journal Humaniora, Volume 30, Number 3, October 2018, hlm. 271-278. 17 Utomo Yudhanto, dkk., Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan pada Pasangan yang Akan Menikah pada Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Yogyakarta (Skripsi), Yogyakarta: Gajah Mada, 2015. O m n i a i n C a r i t a t e | 119
love him more deeply.18 Perkawinan merupakan sebuah sakramen, tanda dan sarana keselamatan. Melalui perkawinan kedua mempelai makin mengenal dan mencintai Allah, sumber keselamatan. Santu Paulus berkata: Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya (bdk. 1Kor. 7: 14). Perkawinan sesungguhnya bukanlah hasil kreasi manusia semata melainkan direncanakan Allah sejak awal penciptaan manusia. Manusia diciptakannya laki-laki dan perempuan agar mereka hidup bersama dalam perkawinan (bdk. Kej. 1:26-28). Perkawinan juga melambangkan persekutuan cinta Allah Tritunggal Mahakudus. Paus Yohanes Paulus II menulis: Our God in his deepest mystery is not solitude but a family, for he has within himself fatherhood, sonship and the essence of the family, which is love. That love, in divine family, is the Holy Spirit.19 Pada era globalisasi, keluhuran martabat perkawinan Katolik seakan-akan diuji oleh berbagai tantangan hidup yang makin kompleks. Kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan sesama jenis, dan sebagainya memunculkan keprihatinan akan penghormatan terhadap keluhuran martabat perkawinan. Ada kesan dan tren di mana keluhuran martabat perkawinan direlativisasi, direduksi, dan didegradasi oleh gaya hidup yang hedonistis, konsumeristis, materialisti,s dan sebagainya. Hakikat perkawinan yang suci direduksi menjadi sebuah lembaga sosial semata, sehingga memudahkan perceraian atau poligami. Desakralisasi perkawinan tentunya merusak hakikat perkawinan yang monogami dan tak terceraikan.20 Perkawinan adat Manggarai sangat kuat dengan nuansa kultural, sosial, dan spiritual. Hukum adat Manggarai juga melihat perkawinan bukan sekadar peristiwa manusiawi semata. Dalam doa pernikahan adat (tudak wagal) biasanya disampaikan permohonan akan kehadiran nenek moyang dalam perkawinan tersebut, permohonan akan restu dan doa nenek moyang bagi keluarga baru, pernyataan tentang kesepakatan kedua keluarga besar terhadap pernikahan tersebut, permohonan agar 18 Yohanes S. Lon, Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik, hlm. 11. 19 Homily at the Eucharistic Celebration in Puebla de los Ángeles (28 January 1979), 2: AAS 71 (1979), hlm. 184. 20 AL 30-40. 120 | keluarga baru dianugerahi berkat keturunan, kekayaan, kesehatan, dan kelanggengan dalam perkawinan, serta kekuatan bagi suami-istri agar tertib dalam kehidupan keluarga (neka wedis ceki, néka lagé saké) (bdk. Sudi, 2017; Basilius, 2017; Tatul, 2017).21 Inti dari doa ini adalah agar kehidupan perkawinan tersebut akan langgeng dan dikarunia berbagai berkat yang dibutuhkan. Dalam doa nikah adat, terkandung dimensi spiritual dan sosial dari perkawinan. Aspek-aspek ini tentunya mendukung ajaran Gereja Katolik tentang keluhuran martabat perkawinan yang suci, monogami, dan tidak terceraikan. Tanggung Jawab Perkawinan Tanggung jawab mempertahankan kelanggengan perkawinan merupa kan sebuah keharusan dalam perkawinan Katolik. Kanon 1151 dengan tegas menyatakan bahwa suami-istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali ada alasan legitim yang membebaskan mereka. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (bdk. Mat. 19:3-6). Allah yang setia memanggil manusia untuk hidup setia termasuk dalam hal perkawinan. Kesetiaan menjadi aspek krusial dalam melanggengkan sebuah perkawinan.22 Calhoun dan Acocella berpendapat bahwa kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyusaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Penyusaian adalah interaksi yang kontinyu 21 Dengé le méu empo, ho'o ami neki weki manga ranga, nai ca anggit tuka ca léléng lonto léok woé-nelu, ho kudu adakn ga, te cikat sai kina wagak kaba te nipu sanggéd tombo. Tegi dami, wa koé étan tu'a, kudut itē kéta te kolon ngaji kamping Mori Jari, sémbén Mori dédék, tombo agu Mori Wowo. Latang hi enu anak dami, kudut nēka lérong kolé ceki de endé ema landing lut ruku weru hitu kali ga, hau enu paka lorong wa'u de ronam ga. Ného taé kali ga porong ka'éng jari, cébo léwé mosé ka'éng golo, beka agu buar tai anak lanar, wing do ného taé kali ga, raés bali racap rés baling lélé agu borék oné bocél. Tesuan kolé, aram manga nggaut agu nggut de asé kaé latang te pandé cuar wina rona disé cua, oléé..., tadang koés situ ta, poro te méu empo sua, paka jaga agu sémbéng kid lité. Néka koé cumang dungka agu pala cala one ka'éng kilo koéd (Regus dan Deki, 2012, hlm. 107). 22 Yohanes S. Lon, Hukum Perkawinan Sakramental, hlm. 108-112. O m n i a i n C a r i t a t e | 121
dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Menurut Glenn, ada tiga indikator untuk sebuah penyusaian yang berhasil: konflik, komunikasi, dan pembagian tugas rumah tangga. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik. 23 Dalam pernikahan adat Manggarai biasanya pasutri atau kedua mempelai diwanti-wanti tentang beberapa tanggung jawab perkawinan. Pertama, mereka diingatkan akan tanggung jawabnya untuk mempertahankan kelanggengan perkawinan. Dikatakan dalam doa adat: ... aram manga nggaut agu nggut de asé kaé latang te pandé cuar wina rona disé cua, oléé..., tadang koés situ ta, poro te méu empo sua, paka jaga agu sémbéng kid lité. Néka koé cumang dungka agu pala cala one ka'éng kilo koéd (Semoga nenek moyang menjauhkan kedua mempelai dari bahaya gosip dan kecemburuan yang dapat menghancurkan perkawinannya). Dalam doa ini tidak saja dimohonkan agar para mempelai dijauhkan dari bahaya perceraian tetapi juga diingatkan untuk menjauhkan semua gosip dan kecemburuan yang membahayakan sebuah perkawinan. Selanjutnya, kedua mempelai diberitahu tentang sanksi yang akan mereka terima jika menyebabkan perkawinan itu gagal atau berakhir dengan perceraian. Kepada mempelai wanita dikatakan: Enu, eme rambang mata agu ata rona bana, raja rum de hitu agu ca keta ela wase lima te podo waun (Saudari...jika engkau jatuh cinta pada pria lain, maka itu urusanmu sendiri dan engkau harus menyiapkan satu ekor babi yang besar untuk mengembalikan suamimu ini). Kepada mempelai laki-laki disampaikan: Nana, eme rambang mata agu inewai bana, raja rum de hitu, agu ca keta kaba latang te pande weta laing hi enu agu nara laing hi nana (saudara... jika engkau jatuh cinta pada wanita lain maka itu urusanmu sendiri dan engkau harus siapkan kerbau untuk mengembalikan istrimu ini). Kedua, tanggung jawab orangtua terhadap anak. Bagi orang Manggarai, tujuan perkawinan erat kaitan dengan keberlangsungan eksistensi suku, klan atau keluarga. Mempunyai anak adalah sebuah keharusan. Jika tidak ada anak maka laki-laki diperkenankan untuk ambil istri baru. Dalam doa pernikahan adat selalu disampaikan: 23 Sri Lestar, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, Jakarta: Gramedia, 2012. 122 | ..beka agu buar tai anak lanar, wing do ného taé kali ga, raés bali racap rés baling lélé agu borék oné bocél. Isi doa ini sejalan dengan Kitab Kejadian 2:24: Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi. Tanggung jawab prokreasi merupakan amanat Allah kepada manusia dan anugerah istimewa (bdk. Mzm. 127:3). Mahkota orangtua- orangtua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka (bdk. Ams. 17:6). Di sini, anak dilihat sebagai mahkota cinta dari suami-istri. Olehnya, orangtua bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan mereka. Menurut Kanon 1136, orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial, dan kultural, maupun moral dan religius. Menurut Ihromi, jika suami-istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai orangtua yang baik, maka hal itu akan menggoyahkan sebuah perkawinan.24 Sangatlah menarik bahwa dalam adat Manggarai ditekankan semangat rekonsiliasi dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Ungkapan onē leso salē, onē waēs lau (pergi bersama terbenamnya matahari di barat dan bersama air ke laut) mengajak untuk tidak menyimpan dendam dan sebaliknya mengutamakan nilai pemaafan atau pengampunan seperti yang dinyatakan dalam Mzm. 37:8: janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ungkapan ini diperkuat dengan adat penyelesaian perkawinan dengan cara weta laing agu nara laing (jadikan saudara dan saudari), yaitu penyelesaian perkawinan yang meresmikan perceraian (kole ramin laki, kole oka mokang) dalam suasana persaudaraan dan kekeluargaan sebagai saudara dan saudari. Semangat rekonsiliasi demikian sesungguhnya menjadi imperatif yuridis bagi umat Katolik yang hendak berpisah atau bercerai dengan pasangannya. Dalam Kanon 1152 ayat 1-2 dikatakan sebagai berikut: 1. Sangat dianjurkan agar pasangan, tergerak oleh cinta kasih kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga, tidak menolak mengampuni pihak yang berzinah dan tidak memutus kehidupan perkawinan. Namun, jika ia tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau diam-diam, ia berhak untuk memutus hidup 24 T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999, hlm. 145. O m n i a i n C a r i t a t e | 123
bersama perkawinan, kecuali ia menyetujui perzinahan itu atau menyebabkannya ia sendiri juga berzinah. 2. Dianggap sebagai pengampunan diam-diam jika pasangan yang tak bersalah, setelah mengetahui perzinahan itu, tetap hidup bersama secara bebas dengan sikap sebagai seorang pasangan; hal itu diandaikan jika ia meneruskan hidup bersama sebagai suami- istri selama enam bulan, tanpa membuat rekursus pada otoritas gerejawi atau sipil. Tuntutan hukum ini dapat mempengaruhi hubungan suami-istri dan kestabilan sebuah perkawinan. Ketidakmampuan untuk memaafkan atau dimaafkan akan menjadi sumber kehancuran sebuah perkawinan.25 Fincham & Beach (dalam Allemand, dkk, 2000) berpendapat bahwa pemaafan memiliki potensi untuk memfasilitasi relasi yang intim.26 Penutup Hukum adat Manggarai memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan kedua keluarga besar (woenelu) anak rona dan anak wina. Ini berbeda dengan pandangan Hukum Gereja Katolik yang melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan personal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perbedaan ini tentunya mewarnai proses persiapan perkawinan, proses keabsahan sebuah perkawinan dan tanggung jawab terhadap perkawinan. Namun, perbedaan ini tidak harus dipertentangkan satu dengan yang lain. Keduanya dapat saling mendukung. Ada beberapa kontribusi dari hukum perkawinan adat terhadap perkawinan Katolik. Pertama, proses persiapan perkawinan adat Manggarai dapat dijadikan sarana pastoral untuk mempersiapkan calon mempelai untuk memahami perkawinan Katolik dan menerimanya sebagai sebuah sakramen. Kedua, pertukaran kesepakatan perkawinan di antara kedua keluarga besar pada acara wagal menjadi kekuatan dan motivasi bagi calon mempelai memasuki Sakramen Perkawinan Katolik. Kesepakatan tersebut memberi tanggung jawab yang lebih besar 25 P. Subiyanto, The handbook of Marriage: Menuju Perkawinan Langgeng, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011. 26 F.D. Fincham & Beach, S.R.H. "The Kiss of the Porcupines: From Attributing Responsibility to Forgiving", Personal Relationships,7, 2000, hlm. 1-23. 124 | kepada keluarga besar ketimbang kedua hadir sebagai saksi pernikahan dalam perkawinan Katolik. Ketiga, nuansa sosial, kultural, dan religius dari perkawinan adat Manggarai mendukung terwujudnya hakikat perkawinan Katolik yang sakramental, monogami, dan tak terceraikan. Keempat, tuntutan hukum adat akan tanggung jawab perkawinan dan pendidikan anak sesuai dan menjawabi imperatif yuridis dalam Kitab Hukum Kanonik atau Hukum Gereja Katolik. Oleh karena itu, Gereja Katolik Manggarai sebaiknya meng ako- modiasi dan memaksimalkan kontribusi hukum perkawinan adat Manggarai untuk mewujudkan perkawinan Katolik yang sakramental, monogami, dan tak terceraikan. Daftar Pustaka Allemand, M. Amberg, I. Zimprich, D., & F.D. Fincham. "The role of trait forgiveness and relationship satisfaction in episodic forgiveness", Journal of Social and Clinical Psychology, Volume 26, No. 2 (2007), hlm. 199-217. Boelaars, Huub. J.W.M. Indonesianisasi, dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia. Yogyakarta: Kanisius, 2005. Djunatan,Stephanus, "Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh: Inspirasi Budaya Lokal untuk Gereja". dalam Studia Philosophica et Theologica, Vol. 11, No. 1 (2011), hlm. 115-127. Fincham, F.D. & Beach, S.R.H. "The kiss of the porcupines: From attributing responsibility to forgiving" in Personal Relationships, Volume 7, (2000), hlm. 1-23. Harbelubun,Yosep. "Membangun Persaudaraan Lintas Iman dengan Berbasis pada Kebudayaan Masyarakat Adat Kei. Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 75-96. Khairuddin, H. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta : Liberty, 2002. Ihromi, T.O. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 145 Lestari, Sri. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. Jakarta: Gramedia, 2012. Lon, Yohanes S. "The Legality of Marriage According to Customary, Religion, and State Laws: Impacts on Married Couples and Children in Manggarai", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 19, issue 2, Mey 2019, hlm. 302-317. O m n i a i n C a r i t a t e | 125
-----------------. Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik, Yogyakarta: Kanisius, 2019. Lon, Yohanes S. dan Fransiska Widyawati. "Bride-Wealth: Is there Respect for Women in Manggarai, Eastern Indonesia?" in Journal Humaniora, Volume 30, Number 3, October 2018, hlm. 271-278. Luzbetak, L.J. The Church and Cultures: New Perspectives in Missiological Antrophology. Maryknoll: Orbis Books, 2015. Nainggolan,Togar. "Adat dan Iman Kristen di tanah batak. Journal Logos, (January 2007). Norget.K. "Decolonization and The politics of Syncretism: The Catholic Church, indigenious Theology and cultural autonomy in Oaxaca, Mexico", Education, Decolonization and Development, (January 1, 2009), hlm. 75-93. Paulus II, Yohanes. "Homily at the Eucharistic Celebration in Puebla de los Ángeles" (28 January 1979), 2: AAS 71 (1979). Redd, Z. "Attitudes, Norms, and Values in Healthy Marriages", childtrends.org, 2004. Ruck, Anne, Sejarah Gereja Asia. Jakarta: Gunung Mulia, 2008. Subiyanto, P. The handbook of Marriage: Menuju Perkawinan Langgeng, Jakarta: PTElex Media Komputindo, 2011. Suharyanto, Carolus. Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga. Yogyakarta: Kanisius, 2007. Utomo, Yudhanto, dkk. "Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan pada Pasangan yang akan Menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Yogyakarta" (Skripsi). Yogyakarta: Gajah Mada, 2015. 126 | GEREJA SEBAGAI "GLOBAL PLAYER" DAN SOLIDARITAS GLOBAL DENGAN KAUM MISKIN1 Oleh Dr. Mathias Daven2 Pendahuluan Globalisasi yang meresapi segala bidang kehidupan merupakan fenomen yang ambivalen. Hal itu berlaku juga pada dampak ekonomi dari proses globalisasi, terutama bila faktor pembagian kerja dan pembagian pendapatan global turut diperhitungkan. Beberapa studi terbaru memperlihatkan bahwa di era globalisasi jurang antara kaya dan miskin bertendensi semakin "sempit", namun kenyataan lain menunjukkan, 20% warga penduduk makmur menikmati 82,7% pendapatan dunia, sedangkan 20% warga miskin hanya 1,4 % menikmati pendapatan dunia secara keseluruhan.3 Kondisi ini semakin membenarkan tesis bahwa globalisasi telah membelah kelompok umat manusia ke dalam kelompok pemenang dan kelompok kalah. Kondisi ini diperkeruh oleh kenyataan bahwa negara-negara industri mempertahankan tatanan global yang sedikit banyak membela kepentingan mereka sendiri sembari membebani negara-negara miskin dan terutama kaum miskin. Ketimpangan global ini bukan saja merupakan ancaman nyata bagi perdamaian internal negara-negara miskin, melainkan juga mempertajam masalah-masalah global, seperti kerusakan alam, migrasi, HIV/AIDS, dan kriminalitas internasional seperti terorisme. 1 Artikel ini merupakan hasil pengolahan atau penyempurnaan kembali tulisan yang pernah dimuat dalam Majalah Biduk Ed.1 XLXIII, Juli-Desember 2015; hlm. 10-27. 2 Imam Keuskupan Ruteng, Doktor Lulusan Hochschule für Philosophie München, Jerman; Pengajar STFK Ledalero,Maumere. 3 Johannes Müller, "Kultur der Armut" - Mythos oder Wirklichkeit? Armutsbekämpfung zwischen lokaler Kultur und globaler Politik", dalam: Johannes Wallacher/Mattias Kiefer (Hrsg.), Globalisierung und Armut, Stuttgart: Kohlhammer, 2006, hlm. 37-58, 51. 127