Mengingat 2 - yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 5. Peraturan . . .
3 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 219); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773); MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA. KESATU . . .
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA KODE KLASIFIKASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM A. Kode Klasifikasi Arsip Kode Klasifikasi Arsip merupakan sistem pengkodean kombinasi dari huruf dan angka yang penggunaannya dilakukan berdasarkan substansi arsip. Kode Klasifikasi Arsip disusun untuk mempermudah pengelolaan Arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip dan Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum. Arsip dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu Klasifikasi Arsip Substantif dan Klasifikasi Fasilitatif. Klasifikasi Arsip Substantif, terdiri dari: 1. Persiapan Pemilu atau Pemilihan (PP); 2. Pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan (PL); dan 3. Penyelesaian Pemilu atau Pemilihan (PY). Klasifikasi Arsip Fasilitatif, terdiri dari: 1. Perencanaan (PR); 2. Hukum (HK); 3. Organisasi dan Ketatalaksanaan (ORT); 4. Kearsipan dan Ketatausahaan (TU);
2 - 5. Kerumahtanggaan (RT); 6. Persidangan dan Keprotokolan (PK); 7. Kehumasan (HM); 8. Kepustakaan (PUS); 9. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 10. Pengawasan (PW); 11. Sumber Daya Manusia (SDM); dan 12. Keuangan (KU). Pengkodean pada Kode Klasifikasi Arsip didasarkan pada substansi Naskah Dinas, sehingga isi dari Naskah Dinas dapat diketahui. Kode Klasifikasi Arsip berkaitan erat dengan pengelolaan arsip berdasarkan jadwal retensinya. 1. Klasifikasi Arsip Substantif a. Persiapan Pemilu atau Pemilihan (PP) Kode PP digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan Persiapan Pemilu atau Pemilihan dengan substansi sebagai berikut: 1) perencanaan program dan anggaran; 2) penyusunan regulasi Pemilu dan Pemilihan; 3) penataan organisasi; 4) pendaftaran pemantau dan pemantauan; 5) pembentukan badan penyelenggara; 6) seleksi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 7) rapat kerja, rapat koordinasi dan bimbingan teknis di setiap tingkatan; 8) sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan pendidikan pemilih; 9) pengelolaan data dan informasi; 10) logistik penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 11) logistik penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 12) logistik penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pengkodean Persiapan Pemilu atau Pemilihan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:
PP.01 PP.02 PP.03 PP.04 PP.05 PP.06 PP.07 3 - Perencanaan Program dan Anggaran PP.01.1 Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PP.01.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PP.01.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Penyusunan Regulasi Pemilu atau Pemilihan PP.02.1 Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PP.02.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PP.02.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Penataan Organisasi PP.03.1 Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PP.03.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PP.03.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan PP. 04.1 Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PP. 04.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PP. 04.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pembentukan Badan Penyelenggara PP.05.1 Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PP.05.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PP.05.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di Setiap Tingkatan PP.07.1 Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PP.07.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
PP.08 PP.09 PP.10 PP.11 4 - PP.07.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sosialisasi, Penyuluhan, Publikasi dan Pendidikan Pemilih PP.08.1 Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PP.08.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PP.08.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pengelolaan Data dan Informasi PP.09.1 Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PP.09.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PP.09.3 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Logistik Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PP.10.1 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu atau Pemilihan PP.10.2 Standar Barang/Jasa Sarana dan Prasarana Pemilu atau Pemilihan PP.10.3 Administrasi dan Alokasi Sarana dan Prasarana Pemilu atau Pemilihan PP.10.4 Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu atau Pemilihan (Angkutan Reguler/Non Reguler) PP.10.5 Penyimpanan dan Pemeliharaan Sarana Pemilu atau Pemilihan Serta Inventarisasi Logistik Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PP.11.1 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu PP.11.2 Standar Barang/Jasa Sarana dan Prasarana Pemilu
b. 5 - PP.11.3 Administrasi dan Alokasi Sarana dan Prasarana Pemilu PP.11.4 Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu (Angkutan Reguler/Non Reguler) PP.11.5 Penyimpanan dan Pemeliharaan Sarana Pemilu Serta Inventarisasi PP.12 Logistik Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota PP.12.1 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu PP.12.2 Standar Barang/Jasa Sarana dan Prasarana Pemilu PP.12.3 Administrasi dan Alokasi Sarana dan Prasarana Pemilu PP.12.4 Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu (Angkutan Reguler/Non Reguler) PP.12.5 Penyimpanan dan Pemeliharaan Sarana Pemilu Serta Inventarisasi Pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan (PL) Kode PL digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan dengan substansi sebagai berikut: 1. pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 2. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pengkodean Pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: PL.01 Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PL.01.1 Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu PL.01.2 Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
PL.02 PL.03 6 - PL.01.3 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi PL.01.4 Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD PL.01.5 Kampanye PL.01.6 Dana Kampanye PL.01.7 Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara PL.01.8 Penetapan Hasil Pemilu PL.01.9 Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD dan DPRD Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden PL.02.1 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PL.02.2 Pencalonan PL.02.3 Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Nomor Urut PL.02.4 Kampanye PL.02.5 Dana Kampanye PL.02.6 Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara PL.02.7 Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota PL.03.1 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PL.03.2 Pencalonan PL.03.3 Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Nomor Urut PL.03.4 Kampanye PL.03.5 Dana Kampanye PL.03.6 Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PL.03.7 Penetapan Calon Terpilih
c. 7 - Penyelesaian Pemilu atau Pemilihan (PY) Kode PY digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan Penyelesaian Pemilu atau Pemilihan dengan substansi sebagai berikut: 1. penyelesaian Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD; 2. penggantian antar waktu dan pengisian anggota DPR, DPD dan DPRD; 3. penyelesaian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 4. penyelesaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pengkodean Penyelesaian Pemilu atau Pemilihan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: PY.01 Penyelesaian Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD PY.01.1 Sengketa Pemilu PY.01.2 Penyusunan laporan keuangan penyelenggaraan Pemilu PY.01.3 Pengelolaan arsip penyelenggaraan Pemilu PY.01.4 Penyusunan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu PY.01.5 Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Pemilu PY.02 Penyelesaian Pemilu Presiden dan Wakil Pesiden PY.02.1 Sengketa Pemilu PY.02.2 Penyusunan laporan keuangan penyelenggaraan Pemilu PY.02.3 Pengelolaan arsip penyelenggaraan Pemilu PY.02.4 Penyusunan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu PY.02.5 Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Pemilu PY.03 Penyelesaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota PY.03.1 Sengketa Pemilihan
8 - PY.03.2 Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Pemilihan PY.04 PAW dan Pengisian Anggota DPR, DPD, dan DPRD PY.04.1 Penggantian Antar Waktu Wilayah I/II PY.04.2 Pengisian Keanggotaan Wilayah I/II 2. Klasifikasi Arsip Fasilitatif a. Perencanaan (PR) Kode PR digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Perencanaan, dengan substansi sebagai berikut: 1. pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan; 2. rencana kerja tahunan; 3. penetapan/kontrak kinerja; 4. laporan; 5. dokumen rapat dengar pendapat; dan 6. evaluasi program. Pengkodean Naskah Dinas Perencanaan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: PR.01 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan PR.01.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) PR.01.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) PR.01.3 Rencana Strategis PR.02 Rencana Kerja Tahunan PR.02.1 Usulan Unit Kerja dan Satuan Kerja Beserta Data Pendukung PR.02.2 Usulan Kegiatan Lembaga PR.02.3 Usulan Kerja Tahunan Unit Kerja PR.02.4 Program Kerja Tahunan PR.03 Penetapan/Kontrak Kinerja Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PR.03.1 Lembaga/KPU PR.03.2 Eselon I
9 - PR.03.3 Eselon II PR.04 Laporan PR.04.1 Laporan berkala mencakup: a) Laporan Triwulan; b) Laporan Semester; dan c) Laporan Tahunan. PR.04.2 Laporan Insidental PR.05 Dokumen Rapat Dengar Pendapat PR.06 Evaluasi Program meliputi Evaluasi Program Unit Kerja dan Evaluasi Program Lembaga. PR.07 Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) berikut pelaksanaan kegiatannya termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) berikut pelaksanaan kegiatannya termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum meliputi Naskah Dinas yang berkaitan dengan Dalam Negeri dan Luar Negeri. b. Hukum (HK) Kode HK digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Hukum, dengan substansi sebagai berikut: 1. Program legislasi; 2. peraturan KPU RI; 3. keputusan; 4. surat edaran; 5. dokumentasi hukum, mencakup referensi hukum; 6. penyuluhan/pembinaan hukum; 7. kasus hukum; dan 8. surat perintah. Pengkodean Naskah Dinas Hukum, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: HK.01 Program Legislasi
HK.02 HK.03 HK.04 HK.05 HK.06 HK.07 10 - HK.01.1 Bahan/materi program legislasi nasional HK.01.2 Program legislasi lembaga Peraturan KPU RI Termasuk Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan Keputusan Meliputi Naskah Dinas yang berkaitan dengan Keputusan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, kecuali yang diatur lain dalam Kode Klasifikasi Arsip ini HK.03.1 Keputusan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota HK.03.2 Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota Surat Edaran Meliputi Naskah Dinas yang berkaitan dengan Surat Edaran KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota HK.04.1 Surat Edaran KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota HK.04.2 Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota Dokumentasi Hukum, mencakup referensi hukum Penyuluhan/Pembinaan Hukum Berkas yang berhubungan dengan kegiatan penyuluhan dan pembinaan hukum Kasus Hukum HK.07.1 Perkara Pidana HK.07.2 Perkara Perdata
11 - HK.07.3 Perkara Tata Usaha Negara HK.07.4 Perkara Pelanggaran Kode Etik HK.07.5 Bantuan/Konsultasi Hukum/ Advokasi HK.08 Surat Perintah HK.08.1 Surat Perintah KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota HK.08.2 Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota c. Organisasi dan Ketatalaksanaan (ORT) Kode ORT digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Organiasi dan Ketatalaksanaan, dengan substansi sebagai berikut: 1. struktur organisasi di lingkungan lembaga negara dan badan pemerintah/instansi; 2. uraian jabatan dan tata kerja; 3. standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional; 4. evaluasi kelembagaan; 5. standar operasional prosedur/prosedur kerja/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang bersifat nasional/regional/instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir. Pengkodean Naskah Dinas Organisasi dan Ketatalaksanaan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: ORT.01 Struktur organisasi di lingkungan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi ORT.01.1 Pembentukan struktur organisasi ORT.01.2 Pengubahan struktur organisasi ORT.02 Uraian Jabatan dan Tata Kerja ORT.03 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional ORT.04 Evaluasi Kelembagaan ORT.05 Standar Operasional Prosedur yang bersifat nasional/regional/instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir
12 - d. Kearsipan dan Ketatausahaan (TU) Kode TU digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Ketatausahaan, dengan substansi sebagai berikut: 1. administrasi persuratan; 2. penyusunan jadwal retensi arsip; 3. layanan arsip (peminjaman dan penggunaan arsip); 4. penyusutan arsip; 5. pembinaan kearsipan. Pengkodean Naskah Dinas Ketatausahaan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: TU.01 Administrasi Persuratan TU.01.1 Korespondensi Internal TU.01.2 Lembar pengantar/buku ekspedisi/buku agenda surat masuk dan keluar TU.02 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip TU.02.1 Daftar Arsip TU.02.2 Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi) TU.03 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) TU.04 Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip) TU.05 Penyusutan Arsip TU.05.1 Pemindahan Arsip Inaktif TU.05.2 Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna TU.05.3 Penyerahan Arsip Statis TU.06 Pembinaan Kearsipan meliputi naskah-naskah: a) apresiasi, sosialisasi, dan penyuluhan kearsipan; b) bimbingan teknis, monitoring, dan supervisi e. Kerumahtanggaan (RT) Kode RT digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Kerumahtanggaan, dengan substansi sebagai berikut: 1. inventarisasi aset;
13 - 2. perjalanan dinas; 3. pengurusan kendaraan dinas; 4. pemeliharaan gedung dan taman; 5. telekomunikasi; 6. pengelolaan jaringan listrik, air, telepon dan peralatan kantor lainnya; 7. administrasi penggunaan fasilitas kantor; 8. administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi di lingkungan kantor KPU; 9. ketertiban dan keamanan; 10. administrasi pengelolaan parkir; 11. administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya. Pengkodean Naskah Dinas Kerumahtanggaan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: RT.01 Inventarisasi Aset RT.01.1 Administrasi Pengadaan Aset dan Persediaan meliputi naskah-naskah Pengadaan secara lelang dan pengadaan secara langsung RT.01.2 Administrasi Pengelolaan Aset dan Persediaan meliputi naskah-naskah: a) pengelolaan aset melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara; b) Pengelolaan aset tanah melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah, dan Pengelolaan barang-barang habis pakai. RT.01.3 Administrasi Penghapusan Aset dan Persediaan meliputi naskah-naskah: a) penghapusan melalui prosedur lelang; b) penghapusan melalui prosedur pemusnahan;
RT.02 RT.03 RT.04 RT.05 RT.06 RT.07 RT.08 14 - c) penghapusan melalui prosedur hibah; dan d) penjualan barang habis pakai. RT.01.4 Administrasi Tuntutan Ganti Rugi meliputi naskah-naskah: a) administrasi Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil; dan b) administrasi Tuntutan Ganti Rugi terhadap pejabat-pejabat lainnya. Perjalanan Dinas RT.02.1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri RT.02.2 Perjalanan Dinas Luar Negeri Pengurusan Kendaraan Dinas RT.03.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas RT.03.2 Pemeliharaan dan Perbaikan RT.03.3 Peminjaman Kendaraan Dinas RT.03.4 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan Pemeliharaan Gedung dan Taman meliputi arsip-arsip administrasi pemeliharaan gedung dan taman Telekomunikasi Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi meliputi: telepon, radio, teleks, televisi kabel dan internet Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Peralatan Kantor Lainnya RT.06.1 Perbaikan/pemeliharaan RT.06.2 Pemasangan RT.06.3 Peminjaman peralatan kantor Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor meliputi naskah-naskah permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, rumah dinas, dan fasilitas kantor lainnya Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi di Lingkungan Kantor KPU
f. g. 15 - RT.09 Ketertiban dan Keamanan RT.09.1 Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas meliputi naskah-naskah: a) daftar nama satuan pengamanan; b) daftar jaga/daftar piket; c) catatan gangguan pelanggaran/ catatan kejadian; d) surat ijin keluar masuk tamu; e) buku mutasi piket. RT.09.2 Laporan ketertiban dan keamanan meliputi naskah-naskah: a) kehilangan; b) kerusakan; c) kecelakaan; dan d) gangguan RT.10 Administrasi Pengelolaan Parkir RT.11 Adiministrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya Persidangan dan Keprotokolan (PK) Kode PK digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Persidangan dan Keprotokolan. Pengkodean Naskah Dinas Keprotokolan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: PK.01 Persidangan meliputi Naskah Dinas berupa Undangan Rapat Pleno, Risalah Rapat, Berita Acara Rapat Pleno, Transkrip Rekaman Rapat, Rekaman Hasil Rapat (Audio) PK.02 Keprotokolan meliputi daftar hadir rapat, agenda kegiatan pimpinan KPU, kunjungan dinas Kehumasan (HM) Kode HM digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Kehumasan, dengan substansi sebagai berikut:
16 - 1. dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa lain dalam berbagai media; 2. pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan; 3. hubungan KPU dengan instansi pemerintah atau badan hukum lain; 4. dokumentasi/peliputan; 5. penerbitan media publikasi; 6. publikasi melalui media cetak dan elektronik; 7. pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan; 8. penghargaan/tanda kenang-kenangan dan pengadministrasiannya; 9. ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf. Pengkodean Naskah Dinas Kehumasan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: HM.01 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa/kegiatan yang berhubungan dengan kehumasan, dalam berbagai media (kertas, foto, video, rekaman suara, multimedia) HM.02 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan meliputi: a) kliping koran; b) bahan dokumentasi mencakup brosur, leaflet, dan poster; c) plakat; d) pengumuman; dan e) pemberitaan. HM.03 Hubungan KPU dengan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum lain HM.03.1 hubungan dengan lembaga pemerintah HM.03.2 hubungan dengan organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat HM.03.3 hubungan dengan perusahaan
17 - HM.03.4 hubungan dengan lembaga pendidikan meliputi sekolah dan perguruan tinggi mencakup naskah-naskah: a) Magang; b) Pendidikan Sistem Ganda (PSG); c) Praktek Kerja Lapangan (PKL). HM.03.5 forum kehumasan a) Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; b) Perhimpunan Hubungan Masyarakat; atau c) forum lain dalam kaitannya dengan kehumasan. HM.03.6 hubungan dengan media massa meliputi naskah-naskah: a) Siaran Pers, Konferensi Pers, atau Press Release; b) Kunjungan Wartawan/Peliputan; c) Wawancara. HM.04 Dokumentasi/Peliputan meliputi naskah-naskah: a) Rakor Antar Lembaga; b) Rakor Tingkat Nasional; c) Rakor Tingkat Provinsi; d) Rakor Tingkat Kabupaten/Kota; dan e) Rapat Pimpinan. HM.05 Penerbitan Media Publikasi, meliputi naskah-naskah: a) majalah; b) buletin; c) koran; d) jurnal; dan e) modul pendidikan pemilih. HM.06 Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik HM.07 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan HM.08 Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Administrasi
18 - Pemberian Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Kepada Masyarakat yang Memiliki Jasa Prestasi Besar HM.09 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf h. Kepustakaan (PUS) Kode PUS digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Kepustakaan dengan substansi mencakup Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka, dan Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka. Pengkodean Naskah Dinas Kepustakaan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: PUS.01 Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka PUS.01.1 Buku Induk Koleksi PUS.01.2 Daftar buku terseleksi PUS.01.3 Daftar buku dalam pemesanan PUS.01.4 Daftar buku dalam permintaan PUS.01.5 Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah PUS.01.6 Daftar pengiriman bahan pustaka surplus PUS.01.7 Lembar kerja pengolahan Buram dan Pengkatalogan (BP) PUS.01.8 Shelt List/Jajaran Kartu Utama (Master List) PUS.01.9 Daftar tambahan buku (Assesion List) PUS.02 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka PUS.02.1 Bukti peneriman koleksi bahan pustaka deposit PUS.02.2 Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka i. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kode TIK digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan substansi sebagai berikut:
j. 19 - 1. rencana strategi/master plan pembangunan sistem manajemen; 2. dokumen arsitektur; 3. dokumentasi implementasi; 4. laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data; 5. migrasi sistem aplikasi dan data; 6. dokumen hosting; 7. layanan back up data digital. Pengkodean Naskah Dinas Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: TIK.01 Rencana strategis/master plan pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) TIK.02 Dokumentasi Arsitektur meliputi naskah-naskah: a) Sistem Informasi; b) Sistem Aplikasi; dan c) Infrastruktur. TIK.03 Dokumentasi Implementasi meliputi naskah-naskah: a) Sistem Informasi; b) Sistem Aplikasi; dan c) Infrastruktur. TIK.04 Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran TIK.05 Migrasi Sistem Aplikasi, Data dan Dokumen Hosting meliputi naskah-naskah: a) Perencanaan Migrasi; b) Pelaksanaan Migrasi; c) Berita Acara kegiatan Migrasi; d) Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang Dimigrasi; dan e) Laporan hasil Migrasi TIK.06 Layanan Back Up data digital Pengawasan (PW) Kode PW digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Pengawasan yang substansinya mencakup Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal.
k. 20 - Pengkodean Naskah Dinas Pengawasan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: PW.01 Pengawasan Internal PW.01.1 rencana strategis pengawasan PW.01.2 rencana kerja tahunan PW.01.3 rencana kinerja tahunan PW.01.4 penetapan kinerja tahunan PW.02 Pengawasan Eksternal PW.02.1 Laporan Hasil Pemeriksaan PW.02.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) PW.02.3 Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat PW.02.4 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan yang bermasalah PW.02.5 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PW.02.6 Good Corporate Governance (Dokumen Pakta Integritas) PW.02.7 Review Laporan Keuangan PW.02.8 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Sumber Daya Manusia (SDM) Kode SDM digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Sumber Daya Manusia dengan substansi sebagai berikut: 1. formasi pegawai; 2. pengadaan pegawai; 3. pembinaan karir pegawai; 4. penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai; 5. mutasi pegawai; 6. administrasi pegawai; 7. kesejahteran pegawai; 8. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun;
21 - 9. perselisihan/sengketa kepegawaian; 10. usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan pegawai negeri sipil yang tewas; 11. berkas perseorangan pegawai negeri sipil; 12. berkas perseorangan pejabat KPU; 13. penggantian antar waktu ketua dan anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 14. penggantian antar waktu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Pengkodean Naskah Dinas Sumber Daya Manusia, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: SDM.01 Formasi Pegawai meliputi naskah-naskah: a) Usulan dari unit Kerja; b) Usulan Permintaan Formasi dan Persetujuan Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan yang di bidang Kepegawaian Negara; dan c) Penetapan Formasi. SDM.02 Pengadaan Pegawai SDM.02.1 Proses Penerimaan Pegawai mencakup naskah: a) Pengumuman; b) Seleksi Administrasi; c) Pemanggilan Peserta Test; d) Pelaksanaan Ujian Tertulis; e) Keputusan Hasil Ujian; dan f) Wawancara. SDM.02.2 Penetapan Pengumuman Kelulusan SDM.02.3 Berkas Lamaran yang tidak diterima SDM.02.4 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai SDM.02.5 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil SDM.03 Pembinaan Karir Pegawai
22 - SDM.03.1 Pendidikan dan Pelatihan/Kursus/ Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai yang mencakup naskah-naskah: a) Surat Perintah; b) Surat Tugas; c) Surat Keputusan; d) Surat Izin; dan e) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri. SDM.03.2 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat SDM.03.3 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) SDM.03.4 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit SDM.03.5 Disiplin Pegawai mencakup naskah-naskah: a) Daftar Hadir; dan b) Rekapitulasi Daftar Hadir. SDM.03.6 Berkas hukuman disiplin, yaitu: a) hukuman disiplin Ringan; b) hukuman disiplin Sedang; dan c) hukuman disiplin Berat. SDM.03.7 Penghargaan dan Tanda Jasa SDM.04 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai SDM.05 Mutasi Pegawai SDM.05.1 a) Alih Status; b) Pindah Instansi; c) Pindah Wilayah Kerja; d) Dipekerjakan; dan e) Mutasi Antar Unit. SDM.05.2 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan yang di bidang Kepegawaian Negara SDM.05.3 Mutasi Keluarga meliputi naskah-naskah: a) Surat Izin Pernikahan/Perceraian;
23 - b) Surat Penolakan Izin Pernikahan/ Perceraian; c) Surat Nikah/Cerai; d) Akte Kelahiran Anak; dan e) Surat Keterangan Meninggal Dunia. SDM.05.4 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/ Jabatan SDM.05.5 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional SDM.05.6 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai SDM.05.7 Peninjauan Masa Kerja SDM.05.8 Berkas Baperjakat SDM.06 Administrasi Pegawai SDM.06.1 Cuti Pegawai SDM.06.2 Cuti Besar SDM.06.3 a) Cuti Sakit; b) Cuti Bersalin; dan c) Cuti Tahunan. SDM.06.5 Cuti Alasan Penting SDM.06.6 Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) SDM.06.7 Dokumentasi Identitas Pegawai meliputi: a) Usul Penetapan Kartu Pegawai, Kartu Pegawai Elektronik, dan Kartu Identitas Istri/Suami; b) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan; c) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P); d) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4). SDM.06.8 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) SDM.07 Kesejahteraan Pegawai SDM.07.1 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan
24 - Kesehatan Pegawai SDM.07.2 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai SDM.07.3 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan SDM.07.4 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial SDM.07.5 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi SDM.07.6 Berkas tentang Layanan Beras/Pakaian Dinas SDM.07.7 Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah SDM.08 Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun SDM.09 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian SDM.10 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan Pegawai Negeri Sipil yang Tewas SDM.11 Berkas Perorangan Pegawai Negeri Sipil meliputi naskah-naskah: a) Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Kelengkapannya; b) Nota Persetujuan/Pertimbangan kepala Badan yang di bidang Kepegawaian Negara; c) Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; d) Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; e) Hasil Pengujian Kesehatan; f) Keputusan Peninjauan Masa Kerja; g) Keputusan Kenaikan Pangkat; h) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan; i) Keputusan Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/ Fungsional; j) Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja; k) Keputusan Perpindahan Antar Instansi;
25 - l) Keputusan Cuti di luar Tanggungan Negara (CTLN); m) Berita Acara Pemeriksaan; n) Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil; o) Keputusan Perbantuan/Dipekerjakan di luar instansi Induk; p) Keputusan Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan; q) Keputusan Pemberian Uang Tunggu; r) Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik; s) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil; t) Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil; u) Keputusan Pemberhentian Sementara; v) Surat Keterangan Pernyataan Pegawai Negeri Sipil Hilang; w) Surat Keterangan Kembalinya Pegawai Negeri Sipil yang Dinyatakan Hilang; x) Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara; y) Keputusan Penggantian Nama; z) Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran, Akta Nikah/Cerai; aa) Akta Kelahiran; bb) Isian Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil; cc) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan; dd) Surat Permohonan Menjadi anggota Parpol; ee) Surat Keterangan Mutasi Keluarga; ff) Surat Keterangan Meninggal Dunia; gg) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan; hh) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional; ii) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus; jj) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
l. 26 - kk) Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri, Surat Izin Bepergian Ke Luar Negeri; ll) Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) Pegawai Negeri Sipil; mm)Ijazah/Sertifikat; nn) Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai, Keputusan Pengangkatan pada Jabatan di Luar Instansi Induk; oo) Surat Pertimbangan Status Pegawai Negeri Sipil; pp) Keputusan Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil; qq) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik Karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah; dan rr) Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun. SDM.12 Berkas Perseorangan Pejabat KPU SDM.12.1 Berkas Kepegawaian Ketua dan Anggota KPU RI SDM.12.2 Berkas Kepegawaian Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh SDM.12.3 Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota SDM.13 Penggantian Antar Waktu Ketua dan Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota SDM.14 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Keuangan (KU) Kode KU digunakan untuk Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Keuangan dengan substansi sebagai berikut: 1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN); 2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 3. Pelaksanaan anggaran, Bantuan/Pinjaman Luar Negeri/Hibah;
27 - 4. Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHPLN); dan 5. Pertanggung Jawaban Keuangan Negara. Pengkodean Naskah Dinas Keuangan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut: KU.01 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) KU.01.1 Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi naskah-naskah: a) Arah Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas, serta Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah; b) Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintahan (RAKIP); dan c) Rencana Anggaran Kerja Kementerian/Lembaga (termasuk Usulan Anggaran Belanja dari/di Unit Organisasi). KU.01.2 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada DPR-RI meliputi naskah-naskah: a) Nota keuangan Pemerintahan dan rancangan Undang-undang RAPBN (Nota Keuangan Pemerintah; b) Menteri RAPBN dari Lembaga Negara dan Badan Pemerintah (LNBP); c) Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR-RI; d) Risalah Rapat Dengar Pendapat DPR- RI; e) Nota Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR-RI; dan f) Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
KU.02 KU.03 28 - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KU.02.1 Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara KU.02.2 Ketetapan Pagu Definitif KU.02.3 Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan (LNBP) KU.02.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya KU.02.5 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pelaksanaan Penata-usahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Anggaran KU.03.1 Pendapatan meliputi naskah-naskah: a) Surat Setoran Pajak (SSP); b) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); c) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); d) Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); dan e) Bunga dan atau Jasa Giro Pos pada Bank. KU.03.2 Belanja meliputi naskah-naskah: a) Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP- DU/TU, SPP-LS); b) Dokumen Belanja (Gaji, Honor, Perjalanan Dinas beserta data pendukung, SPP, SPM, SP2D); c) Dokumen Pelaksanaan Pengada-an Barang/Jasa Pemerintah (Barang Habis Pakai, Barang Inventaris, Jasa); d) Pembukuan Anggaran, mencakup: (1) Buku Kas Umum (BKU);
KU.04 29 - (2) Buku Kas Pembantu (BKP); (3) Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran; dan (4) Rekening Koran); e) Daftar Gaji, Data Gaji, Laporan Pertanggungjawaban dari KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota); f) Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran/Tahunan, mencakup: (1) Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI); (2) Berita Acara Rekonsiliasi, Daftar Transaksi (DT); (3) Pengeluaran (PK); (4) Penerimaan (PN); (5) Dokumen Sumber (DS); (6) Bukti Jurnal (BJ); (7) Surat Tanda Setor (STS); (8) Surat Setor Bukan Pajak (SSBP); (9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); (10) SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR); (11) Laporan Realisasi Bulanan dan Laporan Tahunan mencakup: (a) Laporan realisasi anggaran (LRA); (b) Neraca; dan (c) Catatan atas Laporan keuangan. Bantuan/Pinjaman Luar Negeri/Hibah KU.04.1 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)
30 - KU.04.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk membiayai (Grey Book) KU.04.3 Dokumen Loan Agreement (Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)), di antaranya: a) Naskah Perjanjian; b) legal opinion; dan c) surat menyurat dengan lender. KU.04.4 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (Usulan Luncuran Dana) KU.04.5 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) meliputi naskah-naskah: a) Reimbursement; b) Direct Payment/Transfer Procedure; dan c) Special Commitment/L/C Opening, Special Account/ Imprest Fund. KU.04.6 Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) KU.04.7 Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri meliputi naskah-naskah: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan b) SPM (SPP, Kontrak, Badan Data Pendukung). KU.04.8 Reflenisment Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor meliputi naskah-naskah: a) No Objecction Letter (NOL); b) Project Implementation; c) Notification of Contract; d) Withdwal Authorization (WA); dan e) Statement of Expenditure (SE). KU.04.9 Staff Appraisal Report KU.04.10 Laporan (Report) meliputi naskah-naskah:
KU.05 KU.06 31 - a) Laporan Kemajuan (Progress Report); b) Laporan Bulanan (Monthly Report); dan c) Laporan Kuartal (Quarterly Report). KU.04.11 Laporan Hutang Negara meliputi naskah-naskah: a) Laporan Pembayaran Hutang Negara; dan b) Laporan Posisi Hutang Negara. KU.04.12 Laporan Penyelesaian (Completion Report) dan Laporan Tahunan (Annual Report) KU.04.13 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut bantuan/Pinjaman Luar Negeri Pengelola APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHPLN) meliputi naskah-naskah: a) Keputusan KPU RI tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; b) Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat SPM (Surat Perintah Membayar) Bendaharawan dan Pengelola Keuangan serta Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan jasa (Pusat); dan c) Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Keuangan Negara KU.06.1 Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. KU.06.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal KU.06.3 Laporan aparat Pemerintah Fungsional meliputi naskah-naskah: a) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA KODE PENOMORAN NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM A. Kode Naskah Dinas Kode Naskah Dinas merupakan Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Klasifikasi Naskah Dinas, yang digabungkan dengan tanda hubung (-). Kode Klasifikasi Arsip didasarkan pada pengklasifikasian substansi arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Kode Klasifikasi Naskah Dinas didasarkan pada jenis Naskah Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas, yaitu terdiri dari Naskah Dinas Arahan, Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus. Untuk Naskah Dinas Arahan, terbagi menjadi Naskah Dinas Pengaturan, Naskah Dinas Penetapan dan Naskah Dinas Penugasan. Kode Naskah Dinas digunakan untuk seluruh Naskah Dinas di KPU, kecuali Naskah Dinas Pengaturan. Kode Klasifikasi Naskah berdasarkan jenis Naskah Dinasnya adalah sebagai berikut: KODE NASKAH DINAS JENIS NASKAH DINAS KODE Keputusan Kpt
2 - Surat Perintah SPt Surat Tugas ST Nota Dinas ND Lembar Disposisi LD Surat Dinas SD Surat Undangan Und Nota Kesepahaman NK Surat Perjanjian SPj Surat Kuasa SU Berita Acara BA Surat Keterangan Kt Surat Pengantar SR Pengumuman Pu Surat Panggilan Sg Rekomendasi Rk Surat Peringatan SP Surat Pernyataan SY Laporan Lp Telaahan Tl Risalah Rapat RR B. Kode Biro atau Inspektorat Kode Biro/Inspektorat, kode Bagian atau kode Sub Bagian, digunakan untuk mengetahui Biro/Inspektorat, Bagian, atau Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pembuat Naskah Dinas. Pencantuman kode Biro/Inspektorat, kode Bagian atau kode Sub Bagian dapat memudahkan dalam pengelolaan Naskah Dinas sebagai arsip aktif. Kode Biro/Inspektorat, kode Bagian atau kode Sub Bagian, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: 1. Kode Biro/Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU RI NAMA BIRO KODE BIRO PERENCANAAN dan DATA 01 BIRO KEUANGAN 02 BIRO HUKUM 03
3 - BIRO UMUM 04 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA 05 BIRO TEKNIS dan HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT 06 BIRO LOGISTIK 07 INSPEKTORAT 08 a. Kode pada Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU RI (01) Nama Bagian/Sub Bagian Kode Bagian Program dan Anggaran 1 Sub Bagian Penyusunan Program dan 1.1 Anggaran Wilayah I Sub Bagian Penyusunan Program dan 1.2 Anggaran Wilayah II Sub Bagian Penyusunan Program dan 1.3 Anggaran Wilayah II Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Penelitian, dan 2 Pengembangan Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga 2.1 Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan 2.2 Organisasi dan Sistem Pemilu Sub Bagian Norma, Desain, dan Standar 2.3 Kebutuhan Pemilu Bagian Pengolahan data Informasi 3 Sub Bagian Pengolahan Data dan 3.1 Informasi Sub Bagian Pengembangan Teknologi 3.2 Informasi dan Program Aplikasi Sub Bagian Pengembangan Jaringan 3.3 Komunikasi Data Bagian Monitoring dan Evaluasi 4 Sub Bagian Monitoring dan Supervisi 4.1 Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi 4.2 Sub Bagian Tata Usaha Biro 4.3
4 - b. Kode pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU RI (02) Nama Bagian/Sub Bagian Bagian Pengelolaan Keuangan Sub Bagian Pengelolaan keuangan di Wilayah I Sub Bagian Pengelolaan keuangan di Wilayah II Sub Bagian Pengelolaan keuangan di Wilayah III Bagian Verifikasai Pelaksanaan Anggaran Sub Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah I Sub Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah II Sub Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah III Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I Bagian Perbendaharaan Sub Bagian Perbendaharaan Gaji Sub Bagian Perbendaharaan Barang dan Jasa Sub Bagian Tata Usaha Biro c. Kode pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI (03) Nama Bagian/Sub Bagian Bagian Perundang-Undangan Sub Bagian kajian Naskah Pengaturan Pemilu Sub Bagian Penyusunan Peraturan dan keputusan KPU Kode 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 Kode 1 1.1 1.2
5 - Sub Bagian Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum Sub Bagian Advokasi Hukum Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum Sub Bagian Penyusunan Legalisasi Produk Hukum Bagian Administrasi Hukum Sub Bagian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Sub Bagian Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sub Bagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Sub Bagian Informasi Peraturan Perundang-undangan Sub Bagian Tata Usaha Biro d. Kode pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU RI (04) Nama Bagian/Sub Bagian Bagian Tata Usaha Sub Bagian Kearsipan dan Tata Persuratan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha Biro Bagian Persidangan dan Protokol Sub Bagian Protokol Sub Bagian Dokumentasi Persidangan Sub Bagian Perpustakaan dan Media Center Bagian Rumah Tangga Sub Bagian Inventaris 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 Kode 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1
e. 6 - Sub Bagian Perjalanan Dinas Sub Bagian Urusan Dalam dan Telekomunikasi Bagian Keamanan Sub Bagian Pengamanan Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personel Sub Bagian Pengamanan Dalam Kode pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI (05) Nama Bagian/Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Analis Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kesra Sub Bagian Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Pengolahan Data Informasi Sumber Daya Manusia Bagian Mutasi dan Disiplin Sub Bagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I Sub Bagian Mutasi dan Disiplin Wilayah II Sub Bagian Mutasi dan Disiplin Wilayah III Bagian Pendidikan dan Pelatihan Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Sub Bagian Tata Usaha Biro Bagian Tata Laksana Sumber Daya Manusia Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Uraian Tugas Staf Pelaksana Sub Bagian Pengembangan Karir 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 Kode 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3
f. g. 7 - Kode pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI Nama Bagian/Sub Bagian Kode Bagian Teknis Pemilu 1 Sub Bagian Pemetaan Daerah Pemilihan 1.1 dan Alokasi Kursi Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan 1.2 Calon Terpilih Sub Bagian Pemungutan, Penghitungan 1.3 Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu Bagian PAW Anggota DPR, DPD, DPRD dan 2 Pengisian Anggota DPRD Sub Bagian PAW Anggota DPR, DPD, DPRD 2.1 Wilayah I Sub Bagian PAW Anggota DPR, DPD, DPRD 2.2 Wilayah II Sub Bagian PAW Anggota DPR, DPD, DPRD 2.3 Wilayah III Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu 3 Sub Bagian Pemberitaan dan Penerbitan 3.1 Informasi Pemilu Sub Bagian Sosialisasi dan Kampanye 3.2 Sub Bagian Tata Usaha Biro 3.3 Bagian Bina Partisipasi Masyarakat 4 Sub Bagian Bina Partisipasi Masyarakat 4.1 Wilayah I Sub Bagian Bina Partisipasi Masyarakat 4.2 Wilayah II Sub Bagian Bina Partisipasi Masyarakat 4.3 Wilayah III Kode pada Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU RI (07) Nama Bagian/Sub Bagian Kode Bagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi 1 Kebutuhan Sarana Pemilu Sub Bagian Penyusunan, Pengelolaan 1.1 Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana
8 - Pemilu Sub Bagian Alokasi dan Pelaporan Sub Bagian Tata Usaha Biro Bagian Pengadaan sarana dan Prasarana Pemilu Sub Bagian Standar Barang dan Jasa Sub Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sub Bagian Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu Sub Bagian Distribusi Angkutan Reguler Sub Bagian Distribusi Angkutan Non Reguler Sub Bagian Dokumentasi Distribusi Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemilu serta Inventarisasi Sub Bagian Penerimaan Sarana Pemilu Sub Bagian Penyimpanan dan Pemeliharaan sarana Pemilu serta Inventarisasi Sub Bagian Penyaluran Sarana Pemilu h. Kode pada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI (08) Auditor Wilayah I Auditor Wilayah II Auditor Wilayah III Auditor Wilayah IV Auditor Wilayah V Auditor Wilayah VI Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat 2. Kode Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh Bagian Program, Data, Dan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Program dan Data Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 1 2 4 4 5 6 7 01 01.1 01.2
9 - Manusia Bagian Keuangan, Umum dan Logistik 0.2 Sub Bagian Keuangan 02.1 Sub Bagian Umum dan Logistik 02.2 Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi 03 Masyakat Sub Bagian Hukum 03.1 Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi 03.2 Masyarakat 3. Kode Sub Bagian pada Sekretariat KPU/KIP kabupaten/Kota NAMA SUB BAGIAN KODE Sub Bagian Program dan Data 01 Sub Bagian Hukum 02 Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 03 Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik 04 C. Kode Jabatan Kode Jabatan merupakan kode yang menunjukkan jabatan pejabat penanda tangan Naskah Dinas. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas. Kode Jabatan dijabarkan pada tabel di bawah ini: 1. Kode Jabatan untuk Anggota KPU a. KPU RI NAMA JABATAN KODE Anggota KPU dengan Nomor Urut 1 sesuai K1 Keputusan Presiden Anggota KPU dengan Nomor Urut 2 sesuai K2 Keputusan Presiden Anggota KPU dengan Nomor Urut 3 sesuai K3 Keputusan Presiden Anggota KPU dengan Nomor Urut 4 sesuai K4 Keputusan Presiden Anggota KPU dengan Nomor Urut 5 sesuai K5
10 - Keputusan Presiden Anggota KPU dengan Nomor Urut 6 sesuai Keputusan Presiden Anggota KPU dengan Nomor Urut 7 sesuai Keputusan Presiden b. KPU Provinsi/KIP Aceh NAMA JABATAN Anggota KPU dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan KPU RI Anggota KPU dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan KPU RI Anggota KPU dengan Nomor Urut 3 sesuai Keputusan KPU RI Anggota KPU dengan Nomor Urut 4 sesuai Keputusan KPU RI Anggota KPU dengan Nomor Urut 5 sesuai Keputusan KPU RI Anggota KPU dengan Nomor Urut 6 sesuai Keputusan KPU RI Anggota KPU dengan Nomor Urut 7 sesuai Keputusan KPU RI c. KPU/KIP Kabupaten/Kota NAMA JABATAN Anggota KPU dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh Anggota KPU dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh Anggota KPU dengan Nomor Urut 3 sesuai Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh Anggota KPU dengan Nomor Urut 4 sesuai Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh Anggota KPU dengan Nomor Urut 5 sesuai Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh K6 K7 KODE K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 KODE K1 K2 K3 K4 K5
11 - d. Apabila terjadi penggantian antar waktu Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Kode Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota tersebut menggunakan Kode Jabatan Anggota yang digantikan. 2. Kode Jabatan pada Sekretariat Jenderal KPU RI NAMA JABATAN KODE Ketua KPU KPU Sekretaris Jenderal SJ Kepala Biro Perencanaan dan Data RD1 Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data RD2 Kepala Biro Keuangan KU1 Wakil Kepala Biro Keuangan KU2 Kepala Biro Hukum HK1 Wakil Kepala Biro Hukum HK2 Kepala Biro Umum UM1 Wakil Kepala Biro Umum UM2 Kepala Biro Sumber Daya Manusia SDM1 Wakil Kepala Biro Sumber Daya Manusia SDM2 Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Tekmas1 Masyarakat Wakil Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Tekmas2 Masyarakat Kepala Biro Logistik Log1 Wakil Kepala Biro Logistik Log2 Inspektorat Insp 3. Kode Jabatan pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh NAMA JABATAN KODE KPU Provinsi/KIP Aceh Prov Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh Sek-Prov 4. Kode Jabatan pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota NAMA JABATAN KODE KPU/KIP Kabupaten Kab KPU/KIP Kota Kota
12 - Sekretaris KPU/KIP Kabupaten Sek-Kab Sekretaris KPU/KIP Kota Sek-Kot 5. Kode Jabatan untuk Pelaksana/Staf pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota NAMA JABATAN KODE Pelaksana/Staf S D. Kode Wilayah Kode Wilayah merupakan kode yang menunjukkan kode satuan kerja KPU Provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pembuat Naskah Dinas. Kode Wilayah ini digunakan bagi seluruh satuan kerja, kecuali ditentukan lain dalam peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan keuangan negara. Kode Wilayah, selanjutnya dijabarkan dalam tabel berikut ini: NO SATUAN KERJA KODE 1 Provinsi ACEH 11 1 ACEH SELATAN 1101 2 ACEH TENGGARA 1102 3 ACEH TIMUR 1103 4 ACEH TENGAH 1104 5 ACEH BARAT 1105 6 ACEH BESAR 1106 7 PIDIE 1107 8 ACEH UTARA 1108 9 SIMEULUE 1109 10 ACEH SINGKIL 1110 11 BIREUEN 1111 12 ACEH BARAT DAYA 1112 13 GAYO LUES 1113 14 ACEH JAYA 1114 15 NAGAN RAYA 1115 16 ACEH TAMIANG 1116 17 BENER MERIAH 1117
13 - 18 PIDIE JAYA 19 KOTA BANDA ACEH 20 KOTA SABANG 21 KOTA LHOKSEUMAWE 22 KOTA LANGSA 23 KOTA SUBULUSSALAM 2 Provinsi SUMATERA UTARA 1 TAPANULI TENGAH 2 TAPANULI UTARA 3 TAPANULI SELATAN 4 NIAS 5 LANGKAT 6 KARO 7 DELI SERDANG 8 SIMALUNGUN 9 ASAHAN 10 LABUHANBATU 11 DAIRI 12 TOBA SAMOSIR 13 MANDAILING NATAL 14 NIAS SELATAN 15 PAKPAK BHARAT 16 HUMBANG HASUNDUTAN 17 SAMOSIR 18 SERDANG BEDAGAI 19 BATU BARA 20 PADANG LAWAS UTARA 21 PADANG LAWAS 22 LABUHANBATU SELATAN 23 LABUHANBATU UTARA 24 NIAS UTARA 25 NIAS BARAT 26 KOTA MEDAN 27 KOTA PEMATANGSIANTAR 28 KOTA SIBOLGA 1118 1171 1172 1173 1174 1175 12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1271 1272 1273
14 - 29 KOTA TANJUNG BALAI 30 KOTA BINJAI 31 KOTA TEBING TINGGI 32 KOTA PADANG SIDIMPUAN 33 KOTA GUNUNGSITOLI 3 Provinsi SUMATERA BARAT 1 PESISIR SELATAN 2 SOLOK 3 SIJUNJUNG 4 TANAH DATAR 5 PADANG PARIAMAN 6 AGAM 7 LIMA PULUH KOTA 8 PASAMAN 9 KEPULAUAN MENTAWAI 10 DHARMASRAYA 11 SOLOK SELATAN 12 PASAMAN BARAT 13 KOTA PADANG 14 KOTA SOLOK 15 KOTA SAWAHLUNTO 16 KOTA PADANG PANJANG 17 KOTA BUKITTINGGI 18 KOTA PAYAKUMBUH 19 KOTA PARIAMAN 4 Provinsi RIAU 1 KAMPAR 2 INDRAGIRI HULU 3 BENGKALIS 4 INDRAGIRI HILIR 5 PELALAWAN 6 ROKAN HULU 7 ROKAN HILIR 8 SIAK 9 KUANTAN SINGINGI 10 KEPULAUAN MERANTI 1274 1275 1276 1277 1278 13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410
15 - 11 KOTA PEKANBARU 12 KOTA DUMAI 5 Provinsi JAMBI 1 KERINCI 2 MERANGIN 3 SAROLANGUN 4 BATANGHARI 5 MUARO JAMBI 6 TANJUNG JABUNG BARAT 7 TANJUNG JABUNG TIMUR 8 BUNGO 9 TEBO 10 KOTA JAMBI 11 KOTA SUNGAI PENUH 6 Provinsi SUMATERA SELATAN 1 OGAN KOMERING ULU 2 OGAN KOMERING ILIR 3 MUARA ENIM 4 LAHAT 5 MUSI RAWAS 6 MUSI BANYUASIN 7 BANYUASIN 8 OGAN KOMERING ULU TIMUR 9 OGAN KOMERING ULU SELATAN 10 OGAN ILIR 11 EMPAT LAWANG 12 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 13 MUSI RAWAS UTARA 14 KOTA PALEMBANG 15 KOTA PAGAR ALAM 16 KOTA LUBUKLINGGAU 17 KOTA PRABUMULIH 7 Provinsi BENGKULU 1 BENGKULU SELATAN 2 REJANG LEBONG 3 BENGKULU UTARA 1471 1472 15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1571 1572 16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1671 1672 1673 1674 17 1701 1702 1703
16 - 4 KAUR 5 SELUMA 6 MUKOMUKO 7 LEBONG 8 KEPAHIANG 9 BENGKULU TENGAH 10 KOTA BENGKULU 8 Provinsi LAMPUNG 1 LAMPUNG SELATAN 2 LAMPUNG TENGAH 3 LAMPUNG UTARA 4 LAMPUNG BARAT 5 TULANG BAWANG 6 TANGGAMUS 7 LAMPUNG TIMUR 8 WAY KANAN 9 PESAWARAN 10 PRINGSEWU 11 MESUJI 12 TULANG BAWANG BARAT 13 PESISIR BARAT 14 KOTA BANDAR LAMPUNG 15 KOTA METRO 9 Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 BANGKA 2 BELITUNG 3 BANGKA SELATAN 4 BANGKA TENGAH 5 BANGKA BARAT 6 BELITUNG TIMUR 7 KOTA PANGKALPINANG 10 Provinsi KEPULAUAN RIAU 1 BINTAN 2 KARIMUN 3 NATUNA 4 LINGGA 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1771 18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1871 1872 19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1971 21 2101 2102 2103 2104
17 - 5 KEPULAUAN ANAMBAS 6 KOTA BATAM 7 KOTA TANJUNGPINANG 11 Provinsi DKI JAKARTA 1 KEPULAUAN SERIBU 2 JAKARTA PUSAT 3 JAKARTA UTARA 4 JAKARTA BARAT 5 JAKARTA SELATAN 6 JAKARTA TIMUR 12 Provinsi JAWA BARAT 1 BOGOR 2 SUKABUMI 3 CIANJUR 4 BANDUNG 5 GARUT 6 TASIKMALAYA 7 CIAMIS 8 KUNINGAN 9 CIREBON 10 MAJALENGKA 11 SUMEDANG 12 INDRAMAYU 13 SUBANG 14 PURWAKARTA 15 KARAWANG 16 BEKASI 17 BANDUNG BARAT 18 PANGANDARAN 19 KOTA BOGOR 20 KOTA SUKABUMI 21 KOTA BANDUNG 22 KOTA CIREBON 23 KOTA BEKASI 24 KOTA DEPOK 25 KOTA CIMAHI 2105 2171 2172 31 3101 3171 3172 3173 3174 3175 32 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277
26 KOTA TASIKMALAYA 27 KOTA BANJAR 13 Provinsi JAWA TENGAH 1 CILACAP 2 BANYUMAS 3 PURBALINGGA 4 BANJARNEGARA 5 KEBUMEN 6 PURWOREJO 7 WONOSOBO 8 MAGELANG 9 BOYOLALI 10 KLATEN 11 SUKOHARJO 12 WONOGIRI 13 KARANGANYAR 12 SRAGEN 14 GROBOGAN 15 BLORA 16 REMBANG 17 PATI 18 KUDUS 19 JEPARA 20 DEMAK 21 SEMARANG 22 TEMANGGUNG 23 KENDAL 24 BATANG 26 PEKALONGAN 27 PEMALANG 28 TEGAL 29 BREBES 30 KOTA MAGELANG 31 KOTA SURAKARTA 32 KOTA SALATIGA 33 KOTA SEMARANG 18 - 3278 3279 33 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3371 3372 3373 3374
19 - 34 KOTA PEKALONGAN 35 KOTA TEGAL 14 Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1 KULON PROGO 2 BANTUL 3 GUNUNGKIDUL 4 SLEMAN 5 KOTA YOGYAKARTA 15 Provinsi JAWA TIMUR 1 PACITAN 2 PONOROGO 3 TRENGGALEK 4 TULUNGAGUNG 5 BLITAR 6 KEDIRI 7 MALANG 8 LUMAJANG 9 JEMBER 10 BANYUWANGI 11 BONDOWOSO 12 SITUBONDO 13 PROBOLINGGO 14 PASURUAN 15 SIDOARJO 16 MOJOKERTO 17 JOMBANG 18 NGANJUK 19 MADIUN 20 MAGETAN 21 NGAWI 22 BOJONEGORO 23 TUBAN 24 LAMONGAN 25 GRESIK 26 BANGKALAN 27 SAMPANG 3375 3376 34 3401 3402 3403 3404 3471 35 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527
20 - 28 PAMEKASAN 29 SUMENEP 30 KOTA KEDIRI 31 KOTA BLITAR 32 KOTA MALANG 33 KOTA PROBOLINGGO 34 KOTA PASURUAN 35 KOTA MOJOKERTO 36 KOTA MADIUN 37 KOTA SURABAYA 38 KOTA BATU 16 Provinsi BANTEN 1 PANDEGLANG 2 LEBAK 3 TANGERANG 4 SERANG 5 KOTA TANGERANG 6 KOTA CILEGON 7 KOTA SERANG 8 KOTA TANGERANG SELATAN 17 Provinsi BALI 1 JEMBRANA 2 TABANAN 3 BADUNG 4 GIANYAR 5 KLUNGKUNG 6 BANGLI 7 KARANGASEM 8 BULELENG 9 KOTA DENPASAR 18 Provinsi NUSA TENGGARA BARAT 1 LOMBOK BARAT 2 LOMBOK TENGAH 3 LOMBOK TIMUR 4 SUMBAWA 5 DOMPU 3528 3529 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 36 3601 3602 3603 3604 3671 3672 3673 3674 51 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5171 52 5201 5202 5203 5204 5205
21 - 6 BIMA 7 SUMBAWA BARAT 8 LOMBOK UTARA 9 KOTA MATARAM 10 KOTA BIMA 19 Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR 1 KUPANG 2 TIMOR TENGAH SELATAN 3 TIMOR TENGAH UTARA 4 BELU 5 ALOR 6 FLORES TIMUR 7 SIKKA 8 ENDE 9 NGADA 10 MANGGARAI 11 SUMBA TIMUR 12 SUMBA BARAT 13 LEMBATA 14 ROTE NDAO 15 MANGGARAI BARAT 16 NAGEKEO 17 SUMBA TENGAH 18 SUMBA BARAT DAYA 29 MANGGARAI TIMUR 20 SABU RAIJUA 21 MALAKA 22 KOTA KUPANG 20 Provinsi KALIMANTAN BARAT 1 SAMBAS 2 MEMPAWAH 3 SANGGAU 4 KETAPANG 5 SINTANG 6 KAPUAS HULU 7 BENGKAYANG 5206 5207 5208 5271 5272 53 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5371 61 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107
22 - 8 LANDAK 9 SEKADAU 10 MELAWI 11 KAYONG UTARA 12 KUBU RAYA 13 KOTA PONTIANAK 14 KOTA SINGKAWANG 21 Provinsi KALIMANTAN TENGAH 1 KOTAWARINGIN BARAT 2 KOTAWARINGIN TIMUR 3 KAPUAS 4 BARITO SELATAN 5 BARITO UTARA 6 KATINGAN 7 SERUYAN 8 SUKAMARA 9 LAMANDAU 10 GUNUNG MAS 11 PULANG PISAU 12 MURUNG RAYA 13 BARITO TIMUR 14 KOTA PALANGKARAYA 22 Provinsi KALIMANTAN SELATAN 1 TANAH LAUT 2 KOTABARU 3 BANJAR 4 BARITO KUALA 5 TAPIN 6 HULU SUNGAI SELATAN 7 HULU SUNGAI TENGAH 8 HULU SUNGAI UTARA 9 TABALONG 10 TANAH BUMBU 11 BALANGAN 12 KOTA BANJARMASIN 13 KOTA BANJARBARU 6108 6109 6110 6111 6112 6171 6172 62 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6271 63 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6371 6372
23 - 23 Provinsi KALIMANTAN TIMUR 1 PASER 2 KUTAI KARTANEGARA 3 BERAU 4 KUTAI BARAT 5 KUTAI TIMUR 6 PENAJAM PASER UTARA 7 MAHAKAM ULU 8 KOTA BALIKPAPAN 9 KOTA SAMARINDA 10 KOTA BONTANG 24 Provinsi KALIMANTAN UTARA 1 BULUNGAN 2 MALINAU 3 NUNUKAN 4 TANA TIDUNG 5 KOTA TARAKAN 25 Provinsi SULAWESI UTARA 1 BOLAANG MONGONDOW 2 MINAHASA 3 KEPULAUAN SANGIHE 4 KEPULAUAN TALAUD 5 MINAHASA SELATAN 6 MINAHASA UTARA 7 MINAHASA TENGGARA 8 BOLAANG MONGONDOW UTARA 9 KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 10 BOLAANG MONGONDOW TIMUR 11 BOLAANG MONGONDOW SELATAN 12 KOTA MANADO 13 KOTA BITUNG 14 KOTA TOMOHON 15 KOTA KOTAMOBAGU 26 Provinsi SULAWESI TENGAH 1 BANGGAI 2 POSO 64 6401 6402 6403 6407 6408 6409 6411 6471 6472 6474 65 6501 6502 6503 6504 6571 71 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7171 7172 7173 7174 72 7201 7202
24 - 3 DONGGALA 4 TOLITOLI 5 BUOL 6 MOROWALI 7 BANGGAI KEPULAUAN 8 PARIGI MOUTONG 9 TOJO UNA-UNA 10 SIGI 11 BANGGAI LAUT 12 MOROWALI UTARA 13 KOTA PALU 27 Provinsi SULAWESI SELATAN 1 KEPULAUAN SELAYAR 2 BULUKUMBA 3 BANTAENG 4 JENEPONTO 5 TAKALAR 6 GOWA 7 SINJAI 8 BONE 9 MAROS 10 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 11 BARRU 12 SOPPENG 13 WAJO 14 SIDENRENG RAPPANG 15 PINRANG 16 ENREKANG 17 LUWU 18 TANA TORAJA 19 LUWU UTARA 20 LUWU TIMUR 21 TORAJA UTARA 22 KOTA MAKASSAR 23 KOTA PARE PARE 24 KOTA PALOPO 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7271 73 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 7322 7324 7326 7371 7372 7373
25 - 28 SULAWESI TENGGARA 1 KOLAKA 2 KONAWE 3 MUNA 4 BUTON 5 KONAWE SELATAN 6 BOMBANA 7 WAKATOBI 8 KOLAKA UTARA 9 KONAWE UTARA 10 BUTON UTARA 11 KOLAKA TIMUR 12 KONAWE KEPULAUAN 13 MUNA BARAT 14 BUTON TENGAH 15 BUTON SELATAN 16 KOTA KENDARI 17 KOTA BAU BAU 29 Provinsi GORONTALO 1 GORONTALO 2 BOALEMO 3 BONE BOLANGO 4 PAHUWATO 5 GORONTALO UTARA 6 KOTA GORONTALO 30 SULAWESI BARAT 1 MAMUJU UTARA 2 MAMUJU 3 MAMASA 4 POLEWALI MANDAR 5 MAJENE 6 MAMUJU TENGAH 31 MALUKU 1 MALUKU TENGAH 2 MALUKU TENGGARA 3 MALUKU TENGGARA BARAT 74 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7471 7472 75 7501 7502 7503 7504 7505 7571 76 7601 7602 7603 7604 7605 7606 81 8101 8102 8103
26 - 4 BURU 5 SERAM BAGIAN TIMUR 6 SERAM BAGIAN BARAT 7 KEPULAUAN ARU 8 MALUKU BARAT DAYA 9 BURU SELATAN 10 KOTA AMBON 11 KOTA TUAL 32 MALUKU UTARA 1 HALMAHERA BARAT 2 HALMAHERA TENGAH 3 HALMAHERA UTARA 4 HALMAHERA SELATAN 5 KEPULAUAN SULA 6 HALMAHERA TIMUR 7 PULAU MOROTAI 8 PULAU TALIABU 9 KOTA TERNATE 10 KOTA TIDORE KEPULAUAN 33 PAPUA 1 MERAUKE 2 JAYAWIJAYA 3 JAYAPURA 4 NABIRE 5 KEPULAUAN YAPEN 6 BIAK NUMFOR 7 PUNCAK JAYA 8 PANIAI 9 MIMIKA 10 SARMI 11 KEEROM 12 PEGUNUNGAN BINTANG 13 YAHUKIMO 14 TOLIKARA 15 WAROPEN 16 BOVEN DIGOEL 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8171 8172 82 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8271 8272 91 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9113 9114 9115 9116
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA PETUNJUK PENYUSUNAN DAN SIMULASI PENOMORAN NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM A. Gambaran Umum Pengkodean Naskah Dinas merupakan bagian dari penomoran pada Naskah Dinas, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas. Kode Naskah Dinas melekat pada Naskah Dinas sejak Naskah Dinas dibuat, dikelola, sampai dengan penentuan akan diarsipkan atau harus dimusnahkan. Dalam pengelolaan arsip, susunan penomoran disusun agar dapat memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pengamanan, temu balik dan penilaian Naskah Dinas sebagai arsip. Oleh karena pentingnya penomoran dalam pengelolaan Naskah Dinas sebagai arsip, maka penomoran Naskah Dinas perlu memuat informasi yang cukup, di antaranya nomor urut Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Naskah Dinas, Biro atau Inspektorat pembuat Naskah, Bulan dan Tahun pembuatan Naskah Dinas.
2 - B. Sistem Penomoran Penomoran Naskah Dinas disesuaikan dengan jenis Naskah Dinas sebagaimana diklasifikasikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, yaitu untuk Naskah Dinas Peraturan KPU RI, Surat Edaran, dan Instruksi, dan Naskah Dinas selain Peraturan KPU RI, Surat Edaran, dan Instruksi. Penomoran Naskah Dinas dilakukan oleh Sub Bagian yang menangani masalah Tata Usaha, dengan sistem penomoran sebagai berikut: 1. Sistem Penomoran dan kode Naskah Dinas untuk Peraturan KPU RI, Surat Edaran, dan Instruksi ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: NOMOR ... TAHUN ... Keterangan: a. Nomor : Nomor urut dalam satu tahun takwim ditulis dengan angka Arab. b. Tahun : Tahun pembukuan Naskah Dinas. 2. Sistem Penomoran dan kode Naskah Dinas selain Peraturan KPU RI, Surat Edaran, dan Instruksi ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: Nomor: Nomor Pembukuan/Kode Klasifikasi Naskah Dinas/ Kode Biro atau Inspektorat/Kode Jabatan/Bulan/ Tahun 3. Sistem Penomoran dan kode Naskah Dinas selain Peraturan KPU RI, Surat Edaran, dan Instruksi pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditulis dengan ketentuan sebagai berikut: Nomor: Nomor Pembukuan/Kode Klasifikasi Naskah Dinas/Kode Wilayah/Kode Jabatan/Bulan/Tahun Keterangan: a. Nomor : Nomor urut sesuai dengan pembukuan Pembukuan masing-masing Naskah Dinas dalam satu tahun takwim yang ditulis dengan angka Arab. b. Kode Klasifikasi : Kode yang berisi kombinasi huruf yang Naskah Dinas menunjukkan jenis Naskah Dinas. c. Kode Biro atau : yang ditulis dengan angka arab yang
3 - Inspektorat menunjukkan Biro atau Inspektorat pembuat Naskah Dinas. d. Kode Jabatan : Kode yang ditulis dengan kombinasi huruf dan/atau angka yang menunjukkan jabatan pembuat Naskah Dinas. e. Kode Wilayah : Kode yang ditulis dengan kombinasi huruf dan/atau angka yang menunjukkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pembuat Naskah Dinas. f. Bulan : Bulan pembukuan Naskah Dinas yang ditulis dengan angka Romawi. C. Simulasi Penomoran Naskah Dinas Melalui sistem penomoran sebagaimana dijelaskan di atas, maka sebagai gambaran umum penomoran Naskah Dinas dapat disimulasikan sebagai berikut: 1. Naskah Dinas Arahan a. Naskah Dinas Pengaturan 1) Peraturan Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Tahun Pembukuan Naskah Dinas 2) Instruksi Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Instruksi Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Tahun Pembukuan Naskah Dinas
4 - 3) Surat Edaran Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Tahun Pembukuan Naskah Dinas 4) Standar Operational Procedure (SOP)/Prosedur Standar Operasional (PSO) Standar Operational Procedure (SOP)/Prosedur Standar Operasional (PSO) merupakan Naskah Dinas yang ditetapkan melalui Naskah Dinas Keputusan, sehingga tidak dilakukan penomoran terhadap Naskah Dinas SOP/PSO. b. Naskah Dinas Penetapan 1) Keputusan KPU Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Keputusan tanda tangan Ketua KPU Bulan November Tahun 2016 1/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.03.1 = Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas keputusan) (Kpt= Kode Jenis Naskah Dinas untuk Keputusan) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (keputusan yang ditandatangani oleh Ketua KPU)
c. 5 - 2) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Keputusan tanda tangan Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/HK.03.2-Kpt/03/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.03.2 = Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas keputusan) (Kpt= Kode Jenis Naskah Dinas untuk Keputusan) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU) Naskah Dinas Penugasan 1) Surat Perintah Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Perintah tanda tangan Ketua KPU Bulan November Tahun 2016 1/HK.08.1 - SPt/03/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.08.1 = Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas surat perintah) (Spt= Kode Jenis Naskah Dinas untuk Surat Perintah) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (Surat Perintah yang ditandatangani oleh Ketua KPU)
2) 6 - Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Perintah tanda tangan Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/HK.08.2 - SPt/03/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.08.2 = Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas surat perintah) (Spt= Kode Jenis Naskah Dinas untuk Surat Perintah) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU) Surat Tugas Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Surat Tugas tangan Ketua KPU Bulan November Tahun 2016 1/SDM.03.1 - ST/05/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (SDM.03.1 = Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas untuk Suret Tugas Belajar) (ST= Kode Jenis Naskah Dinas untuk Surat Tugas) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua KPU)
7 - Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Surat Tugas tanda tangan Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/PW.01 - ST/08/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PW.01 = Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas untuk Pengawasan Internal) (ST= Kode Jenis Naskah Dinas untuk Surat Tugas) Kode Biro (08 = Inspektorat) Kode Jabatan (surat tugas yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU) Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Surat Tugas tanda tangan Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/TU.06 - ST/04/UM1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.06) = Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas pembinaan kearsipan) (ST= Kode Jenis Naskah Dinas untuk Surat Tugas) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Surat Tugas di tandatangani oleh Kepala Biro Umum) oleh
8 - Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Surat Tugas tanda tangan Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/TU.05.1 - ST/07/Log2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.05.1 = Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas Pemindahan Arsip Inaktif) (ST= Kode Jenis Naskah Dinas untuk Surat Tugas) Kode Biro (07 = Logistik) Kode Jabatan (surat tugas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Logistik KPU) 2. Naskah Dinas Korespondensi a. Naskah Dinas Korespondensi Intern 1) Nota Dinas Simulasi penomoran untuk naskah dinas Nota Dinas tanda tangan Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/TU.01.1-ND/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.1) = Kode Klasifikasi Arsip untuk Korespondensi) (ND = Kode Jenis Naskah Dinas untuk Nota Dinas Kode Jabatan (Nota Dinas yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI)
9 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas Nota Dinas tanda tangan Anggota KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/ TU.01.1-ND /K1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.1) = Kode Klasifikasi Arsip untuk Korespondensi) (ND = Kode Jenis Naskah Dinas untuk Nota Dinas) Kode Jabatan (Nota Dinas yang ditandatangani oleh Anggota KPU RI dengan Nomor Urut 1 pada Keputusan Presiden) Simulasi penomoran untuk naskah dinas Nota Dinas tanda tangan Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/ TU.01.1-ND/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.1) = Kode Klasifikasi Arsip untuk Korespondensi) (ND = Kode Jenis Naskah Dinas untuk Nota Dinas Kode Jabatan (Nota Dinas yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU) oleh
10 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas Nota Dinas tanda tangan Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/ TU.01.1-ND/06/Tekmas1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.1) = Kode Klasifikasi Arsip untuk Korespondensi) (ND = Kode Jenis Naskah Dinas untuk Nota Dinas Kode Biro (06 = Biro Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Teknis dan Hupmas) Simulasi penomoran untuk naskah dinas Nota Dinas tanda tangan Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/ TU.01.1-ND /06/Tekmas2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.1) = Kode Klasifikasi Arsip untuk Korespondensi) (ND = Kode Jenis Naskah Dinas untuk Nota Dinas Kode Biro (06 = Biro Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (Nota Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas)
11 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas Nota Dinas tanda tangan Kepala Bagian Bulan November Tahun 2016 1/ TU.01.1-ND /04/3/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.1) = Kode Klasifikasi Arsip untuk Korespondensi) (ND = Kode Jenis Naskah Dinas untuk Nota Dinas Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum) Simulasi penomoran untuk naskah dinas Nota Dinas tanda tangan Kepala Sub Bagian Bulan November Tahun 2016 1/ TU.01.1-ND/04/3.1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.1) = Kode Klasifikasi Arsip untuk Korespondensi) (ND = Kode Jenis Naskah Dinas untuk Nota Dinas Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Sub Bagian Inventaris di Biro Umum)
12 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas Nota Dinas tanda tangan Staf Bulan November Tahun 2016 1/ TU.01.1-ND/04/S/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.1) = Kode Klasifikasi Arsip untuk Korespondensi) (ND = Kode Jenis Naskah Dinas untuk Nota Dinas Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Nota Dinas yang ditandatangani oleh Staf di Biro Umum) 2) Lembar Disposisi Simulasi penomoran untuk naskah dinas Lembar Disposisi tanda tangan Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/TU.01.1-LD/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.1) = Kode Klasifikasi Arsip untuk Korespondensi) (LD = Kode Jenis Naskah Dinas untuk lembar diposisi) Kode Jabatan (Lembar disposisi yang diparaf oleh Ketua KPU RI)
13 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas Lembar Disposisi tanda tangan Anggota KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/TU.01.2-LD/K1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.2) = Kode Klasifikasi Arsip untuk lembar disposisi) (LD = Kode Jenis Naskah Dinas untuk lembar diposisi) Kode Jabatan (lembar disposisi yang diparaf oleh Anggota KPU RI dengan Nomor Urut 1 pada Keputusan Presiden) Simulasi penomoran untuk naskah dinas Lembar Disposisi tanda tangan Sekretaris Jenderal KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/TU.01.2-LD/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.2) = Kode Klasifikasi Arsip untuk lembar disposisi) (LD = Kode Jenis Naskah Dinas untuk lembar diposisi) Kode Jabatan (Lembar disposisi yang diparaf oleh Sekretaris Jenderal KPU RI)
14 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas Lembar Disposisi tanda tangan Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/TU.01.2-LD/02/KU1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.2) = Kode Klasifikasi Arsip untuk lembar disposisi) (LD = Kode Jenis Naskah Dinas untuk lembar diposisi) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Lembar disposisi yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan) Simulasi penomoran untuk naskah dinas Lembar Disposisi tanda tangan Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/TU.01.2-LD/02/KU2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.2) = Kode Klasifikasi Arsip untuk lembar disposisi) (LD = Kode Jenis Naskah Dinas untuk lembar diposisi) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Lembar disposisi yang diparaf oleh Wakil Kepala Biro Keuangan)
15 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas Lembar Disposisi tanda tangan Kepala Bagian Bulan November Tahun 2016 1/TU.01.2-LD/02/1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.2) = Kode Klasifikasi Arsip untuk lembar disposisi) (LD = Kode Jenis Naskah Dinas untuk lembar diposisi) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Lembar disposisi yang diparaf oleh Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan di Biro Keuangan) Simulasi penomoran untuk naskah dinas Lembar Disposisi tanda tangan Kepala Sub Bagian Bulan November Tahun 2016 1/TU.01.1-LD/02/4.3/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.01.2) = Kode Klasifikasi Arsip untuk lembar disposisi) (LD = Kode Jenis Naskah Dinas untuk lembar diposisi) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Lembar disposisi yang diparaf oleh Kepala Sub Bagian TU Biro Keuangan)
b. 16 - Surat Dinas Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk Surat Dinas tanda tangan Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/PY.01.1-SD/03/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.01.1 = Klasifikasi Arsip untuk Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) (SD = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Dinas) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (surat dinas yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI) Simulasi Penomoran Naskah Dinas yang berbentuk Surat Dinas tanda tangan Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/PY.01.1-SD/03/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.01= Klasifikasi Arsip untuk Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) (SD = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Dinas) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (surat dinas yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU RI) oleh
17 - Simulasi Penomoran Naskah Dinas yang berbentuk Surat Dinas tanda tangan Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/HM.03.1-SD/03/HK1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HM.03.1 = Klasifikasi Arsip untuk hubungan dengan lembaga pemerintah) (SD = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Dinas) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (surat dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum) Simulasi Penomoran Naskah Dinas yang berbentuk Surat Dinas tanda tangan Wakil Kepala Biro Hukum Bulan November Tahun 2016 1/HM.03.1-SD/03/HK2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HM.03.1 = Klasifikasi Arsip untuk hubungan dengan lembaga pemerintah ) (SD = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Dinas) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (surat dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Hukum)
c. 18 - Surat Undangan Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk Undangan tanda tangan Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/PL.01.3-Und/06/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.01.3= Klasifikasi Arsip untuk Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD) (Und = Kode Jenis Naskah Dinas Undangan) Kode Biro (06 = Biro Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (undangan yang ditandatangani oleh Ketua KPU) Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk Undangan tanda tangan Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1 /PL.01.3-Und/06/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.01.3= Klasifikasi Arsip untuk Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD) (Und = Kode Jenis Naskah Dinas Undangan) Kode Biro (06 = Biro Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (Undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU)
19 - Simulasi Penomoran Naskah Dinas yang berbentuk Undangan tanda tangan Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/HM.03.1-Und/03/HK1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HM.03.1 = Klasifikasi Arsip untuk hubungan dengan lembaga pemerintah ) (SD = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Dinas) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum) Simulasi Penomoran Naskah Dinas yang berbentuk Undangan tanda tangan Wakil Kepala Biro Hukum Bulan November Tahun 2016 1/HM.03.1-Und/03/HK2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HM.03.1 = Klasifikasi Arsip untuk hubungan dengan lembaga pemerintah) (SD = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Dinas) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (Undangan yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Hukum)
20 - 3. Naskah Dinas Khusus a. Nota Kesepahaman Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk nota kesepahaman Bulan November Tahun 2016 1/PR.07-NK/01/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.07 = Klasifikasi Arsip untuk Nota kesepahaman) (NK = Kode Jenis Naskah Dinas Nota Kesepahaman) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua KPU RI) b. Surat Perjanjian Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk surat perjanjian ditandatangani Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 2 /PR.07-SPj/01/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 2 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.07 = Klasifikasi Arsip untuk Naskah Dinas Pelaksanaan Suatu Nota kesepahaman) (SPj = Kode jenis naskah dinas untuk surat perjanjian) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (surat perjanjian ditandatangani oleh Ketua KPU RI)
c. 21 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk surat perjanjian ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 3/PR.07-SPj/01/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 3 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.07 = Klasifikasi Arsip untuk Naskah Dinas Pelaksanaan Suatu Nota kesepahaman) (SPj = Kode jenis naskah dinas untuk surat perjanjian) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (surat perjanjian ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU) Surat Kuasa Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Kuasa yang ditandatangani Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/HK.07.3-SU/03/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.07.03 = Klasifikasi Arsip untuk Kasus Hukum Perkara Tata Usaha Negara) (SU = Kode jenis naskah dinas untuk surat kuasa) Kode Biro (0 3 = Biro Hukum) Kode Jabatan (surat perjanjian ditandatangani oleh Ketua KPU RI)
22 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Kuasa yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/RT.01.1-SU/07/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (RT.01.1 = Klasifikasi Arsip untuk Pengadaan Aset dan Persediaan) (SU = Kode jenis naskah dinas untuk surat kuasa) Kode Biro (07 = Biro Logistik) Kode Jabatan (surat perjanjian ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU) d. Berita Acara Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Berita Acara yang ditandatangani Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/PL.03.6-BA/06/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.03.6 = Klasifikasi Arsip untuk Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Suara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara) (BA= Kode Jenis Naskah Dinas Berita Acara) Kode Biro (06 = Biro Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (Berita Acara ditandatangani oleh Ketua KPU RI) dan
23 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Berita Acara yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/RT.01.3-BA/04/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (RT.01.3 = Klasifikasi Arsip untuk Penghapusan Aset dan Persediaan) (BA= Kode Jenis Naskah Dinas Berita Acara) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Berita Acara ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU) Simulasi Penomoran Naskah Dinas yang berbentuk Berita Acara yang ditandatangani Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/TU.05.1-BA/02/KU1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.05.1 = Klasifikasi Arsip untuk pemindahan Arsip Inaktif ) (BA = Kode Jenis Naskah Dinas Berita Acara) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Berita Acara ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan)
24 - Simulasi Penomoran Naskah Dinas yang berbentuk Berita Acara yang ditandatangani Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/TU.05.1-BA/02/KU2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.05.1 = Klasifikasi Arsip untuk pemindahan Arsip Inaktif) (BA = Kode Jenis Naskah Dinas Berita Acara) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Berita Acara yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Keuangan) Simulasi Penomoran Naskah Dinas yang berbentuk Berita Acara yang ditandatangani Kepala Bagian Bulan November Tahun 2016 1/TU.05.1-BA/02/4/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.05.1 = Klasifikasi Arsip untuk pemindahan Arsip Inaktif ) (BA = Kode Jenis Naskah Dinas Berita Acara) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Bagian di Biro Keuangan)
e. 25 - Simulasi Penomoran Naskah Dinas yang berbentuk Berita Acara yang ditandatangani Kepala Sub Bagian Bulan November Tahun 2016 1/TU.05.1-BA/02/4.3/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.05.1 = Klasifikasi Arsip untuk pemindahan Arsip Inaktif ) (BA = Kode Jenis Naskah Dinas Berita Acara) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian di Biro Keuangan) Surat Keterangan Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Keterangan yang ditandatangani Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/TIK.05-Kt/01/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TIK.05= Kode Klasifikasi Arsip untuk Migrasi Sistem Aplikasi, Data dan Dokumen Hosting) (Kt= Kode Jenis Naskah Dinas Surat Keterangan) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (Surat Keterangan ditandatangani oleh Ketua KPU RI )
26 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Keterangan yang ditandatangani Anggota KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/ TIK.05-Kt/01/K1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TIK.05= Kode Klasifikasi Arsip untuk Migrasi Sistem Aplikasi, Data dan Dokumen Hosting) (Kt= Kode Jenis Naskah Dinas Surat Keterangan) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (Anggota KPU dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan KPU RI) Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Keterangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/KU.04.6-Kt/02/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (KU.04.6 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)) (Kt=Kode Jenis Naskah Dinas Surat Keterangan) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Surat Keterangan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU)
27 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/KU.04.6-Kt/02/KU1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (KU.04.6 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)) (Kt=Kode Jenis Naskah Dinas Surat Keterangan) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan) Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Keterangan yang ditandatangani Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/KU.04.6-Kt/02/KU2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (KU.04.6 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) (Kt=Kode Jenis Naskah Dinas Surat Keterangan) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Surat Keterangan ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Keuangan)
28 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Bagian Bulan November Tahun 2016 1/RT.06.3-Kt/04/3/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (RT.06.3 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Peminjaman peralatan kantor) (Kt=Kode Jenis Naskah Dinas Surat Keterangan) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Bagian di Biro Umum) Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Sub Bagian Bulan November Tahun 2016 1/RT.06.3-Kt/04/3.1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (RT.06.3 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Peminjaman peralatan kantor) (Kt=Kode Jenis Naskah Dinas Surat Keterangan) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian)
f. 29 - Surat Pengantar Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pengantar yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/HK.02-SR/04/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.02 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Naskah Dinas Rancangan Peraturan KPU) (SR = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Pengantar) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU ) Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pengantar yang ditandatangani Kepala Biro/Inspektur Bulan November Tahun 2016 1/PW.02.4-SR/08/Insp/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PW.02.4=Kode Klasifikasi Arsip untuk Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan yang Bermasalah) (SR = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Pengantar) Kode Biro (08 = Inspektorat) Kode Jabatan (Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Inspektur KPU)
30 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pengantar yang ditandatangani Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/PW.02.4-SR/02/KU2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PW.02.4=Kode Klasifikasi Arsip untuk Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan yang Bermasalah) (SR = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Pengantar) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Keuangan ) Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pengantar yang ditandatangani Kepala Bagian Bulan November Tahun 2016 1/PW.02.4-SR/04/4/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PW.02.4=Kode Klasifikasi Arsip untuk Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan yang Bermasalah) (SR = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Pengantar) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Bagian di Biro Umum)
g. 31 - Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pengantar yang ditandatangani Kepala Sub Bagian Bulan November Tahun 2016 1/PW.02.4-SR/04/1.2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PW.02.4=Kode Klasifikasi Arsip untuk Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan yang Bermasalah) (SR = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Pengantar) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Bagian di Biro Umum) Pengumuman Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Pengumuman yang ditandatangani Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/HM.03.4-PU/05/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.02= Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas pengumuman) (PU= Kode Jenis Naskah Dinas pengumuman) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Pengumuman ditandatangani oleh Ketua KPU RI )
32 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Pengumuman yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/HM.07-PU/06/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HM.07= Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas Festival) (PU= Kode Jenis Naskah Dinas pengumuman) Kode Biro (06 = Biro Sumber Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (Pengumuman ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU ) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Pengumuman yang ditandatangani Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/HM.07-PU/06/Tekmas1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HM.07= Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas Festival) (PU= Kode Jenis Naskah Dinas pengumuman) Kode Biro (06 = Biro Sumber Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (Pengumuman ditandatangani oleh Kepala Biro Teknis dan Hupmas )
h. 33 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Pengumuman yang ditandatangani ditandatangani Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/HM.07-PU/06/Tekmas2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HM.07= Klasifikasi Arsip untuk naskah dinas Festival) (PU= Kode Jenis Naskah Dinas pengumuman) Kode Biro (06 = Biro Sumber Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (Pengumuman ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas ) Surat Panggilan Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Panggilan yang ditandatangani Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/ORT.04-Sg/05/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (ORT.04=Kode Klasifikasi Arsip untuk Evaluasi Kelembagaan) (Sg= Kode Jenis Naskah Dinas Surat Panggilan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (surat panggilan ditandatangani oleh Ketua KPU RI )
34 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Panggilan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU 1/PR.06-Sg/01/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.06= Kode Klasifikasi Arsip untuk Evaluasi Program) (Sg = Kode Jenis Naskah Dinas surat panggilan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Surat Panggilan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU) Bulan November Tahun 2016 Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Panggilan yang ditandatangani Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/SDM.02.2-Sg/05/SDM1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (SDM.02.2 = Kode Klasifikasi Arsip tentang penetapan pengumuman kelulusan) (Sg = Kode Jenis Naskah Dinas surat panggilan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Surat Panggilan ditandatangani oleh Kepala Biro SDM)
i. 35 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Panggilan yang ditandatangani Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/ SDM.02.2-Sg /05/SDM2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (SDM.02.2 = Kode Klasifikasi Arsip tentang penetapan pengumuman kelulusan) (Sg = Kode Jenis Naskah Dinas surat panggilan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Surat Panggilan ditandatangani Wakil Kepala Biro ) Rekomendasi Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Rekomendasi yang ditandatangani Ketua KPU RI 1/TU.05-Rk/05/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (TU.05=Kode klasifikasi arsip Penyusutan Arsip) (Rk = Kode Jenis Naskah Dinas Rekomendasi) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI ) Bulan November Tahun 2016
j. 36 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Rekomendasi yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/PY.02.2-Rk/05/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.02= Kode Klasifikasi Penyusunan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Pemilu) (Rk = Kode Jenis Naskah Dinas Rekomendasi) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Rekomendasi ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU) Surat Peringatan Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Peringatan yang ditandatangani Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/SDM.03.6-SP/05/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (SDM.03.6=Kode Klasifikasi Arsip Berkas Hukuman Disiplin) (SP= Kode Jenis Naskah Dinas Surat Peringatan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (surat peringatan ditandatangani oleh Ketua KPU RI )
37 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Peringatan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/SDM.03.6-SP/05/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (SDM.03.6=Kode Klasifikasi Arsip Berkas Hukuman Disiplin) (SP=Kode Jenis Naskah Dinas Surat Peringatan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Surat Peringatan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU ) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Peringatan yang ditandatangani Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/SDM.03.6-SP/05/SDM1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (SDM.03.6=Kode Klasifikasi Arsip Berkas Hukuman Disiplin) (SP=Kode Jenis Naskah Dinas Surat Peringatan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Surat Peringatan ditandatangani oleh Kepala Biro SDM )
38 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Peringatan yang ditandatangani Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/PW.02.4-SP/02/KU2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PW.02.4=Kode Klasifikasi Arsip untuk Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan yang Bermasalah) (SP = Kode Jenis Naskah Dinas Surat Peringatan) Kode Biro (02 = Biro Keuangan) Kode Jabatan (Surat Peringatan ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Keuangan) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Peringatan yang ditandatangani Kepala Bagian Bulan November Tahun 2016 1/SDM.03.6-SP/05/2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (SDM.03.6=Kode Klasifikasi Arsip Berkas Hukuman Disiplin) (SP=Kode Jenis Naskah Dinas Surat Peringatan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Surat Peringatan ditandatangani oleh Kepala Bagian di Biro SDM)
k. 39 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Peringatan yang ditandatangani Kepala Sub Bagian Bulan November Tahun 2016 1/SDM.03.6-SP/05/2.1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (SDM.03.6=Kode Klasifikasi Arsip Berkas Hukuman Disiplin) (SP=Kode Jenis Naskah Dinas Surat Peringatan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Surat Peringatan ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian) Surat Pernyataan Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/HM.03.6-SY/06/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HM.03.6= Kode Klasifikasi Arsip untuk Hubungan dengan Media Massa) (SY= Kode Jenis Naskah Dinas Surat Pernyataan) Kode Biro (06 = Biro Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (surat pernyataan ditandatangani oleh Ketua KPU RI)
40 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Anggota KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/HM.03.6-SY/06/K1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HM.03.6=Kode Klasifikasi Arsip untuk Hubungan dengan Media Massa) (SY= Kode Jenis Naskah Dinas Surat Pernyataan) Kode Biro (06 = Biro Teknis dan Hupmas) Kode Jabatan (Anggota KPU dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Presiden Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/PR.06-SY/05/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.06= Kode Klasifikasi Arsip untuk Evaluasi Program) (SY = Kode Jenis Naskah Dinas surat pernyataan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (Surat Pernyataan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU)
41 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/RT.03.4-SY/04/UM1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (RT.03.4= Kode Klasifikasi Arsip untuk pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan ) (SY = Kode Jenis Naskah Dinas surat pernyataan) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (surat pernyataan ditandatangani oleh Kepala Biro Umum) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/RT.03.4-SY/02/KU2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (RT.03.4= Kode Klasifikasi Arsip untuk pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan ) (SY = Kode Jenis Naskah Dinas surat pernyataan) Kode Biro (05 = Biro Sumber Daya Manusia) Kode Jabatan (surat pernyataan ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro)
42 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Kepala Bagian Bulan November Tahun 2016 1/RT.03.4-SY/04/3/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (RT.03.4= Kode Klasifikasi Arsip untuk pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan ) (SY = Kode Jenis Naskah Dinas surat pernyataan) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (surat pernyataan ditandatangani oleh Kepala Bagian di Biro Umum) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Kepala Sub Bagian Bulan November Tahun 2016 1/RT.03.4-SY/04/4.3/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (RT.03.4= Kode Klasifikasi Arsip untuk pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan ) (SY = Kode Jenis Naskah Dinas surat pernyataan) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (surat pernyataan ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian
l. 43 - Laporan Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Laporan yang ditandatangani Ketua KPU RI 1/PY.03.2-Lp/06/KPU/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.03.2 = klasifikasi arsip Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilihan) (Lp= Kode Jenis Naskah Dinas Laporan) Kode Biro (06 = Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat) Kode Jabatan (laporan ditandatangani oleh Ketua KPU RI ) Bulan November Tahun 2016 Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Laporan yang ditandatangani Anggota KPU RI Bulan November Tahun 2016 1/PY.03.2-Lp/06/K1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.03.2 = klasifikasi arsip Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilihan) (Lp= Kode Jenis Naskah Dinas Laporan) Kode Biro (06 = Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat) Kode Jabatan (laporan ditandatangani oleh Anggota KPU dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Presiden
44 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Laporan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 1/PR.04.1-Lp/01/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.04.1 = klasifiaksi arsip laporan berkala triwulan) (Lp= Kode Jenis Naskah Dinas Laporan) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (laporan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU ) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Laporan yang ditandatangani Kepala Biro Bulan November Tahun 1/PR.04.1-Lp/01/RD1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.04.1 = klasifiaksi arsip laporan berkala triwulan) (Lp= Kode Jenis Naskah Dinas Laporan) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (Laporan ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data )
45 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Laporan yang ditandatangani Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 1/PR.04.1-Lp/01/RD2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.04.1 = klasifiaksi arsip laporan berkala triwulan) (Lp= Kode Jenis Naskah Dinas Laporan) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (Laporan ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data ) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Laporan yang ditandatangani Kepala bagian Bulan November Tahun 2016 1/PR.04.1-Lp/01/1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.04.1 = klasifiaksi arsip laporan berkala triwulan) (Lp= Kode Jenis Naskah Dinas Laporan) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (laporan ditandatangani oleh Kepala Bagian di Biro Perencanaan dan Data)
46 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Laporan yang ditandatangani Kepala Sub bagian Bulan November Tahun 2016 1/PR.04.1-Lp/01/4.1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.04.1 = klasifiaksi arsip laporan berkala triwulan) (Lp= Kode Jenis Naskah Dinas Laporan) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (Laporan ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian di Biro Perencanaan dan Data) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Laporan yang ditandatangani Staf Bulan November Tahun 2016 1/PR.04.1-Lp/01/S/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PR.04.1 = klasifiaksi arsip laporan berkala triwulan) (Lp= Kode Jenis Naskah Dinas Laporan) Kode Biro (01 = Biro Perencanaan dan Data) Kode Jabatan (Laporan ditandatangani oleh Staf di Biro Perencanaan dan Data )
47 - m. Telaahan Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Telaahan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/ HK.07.5-Tl/03/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.07.5=Kode Klasifikasi Arsip Bantuan Hukum) (Tl = Kode Jenis Naskah telaahan) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (Telaahan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU ) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Telaahan yang ditandatangani Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/ HK.07.4-Tl/03/HK1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK. 07.4 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Kasus hukum terkait perkara pelanggaran kode etik) (Tl = Kode Jenis Naskah telaahan) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (Telaahan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum )
48 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Telaahan yang ditandatangani Wakil Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/ HK.07.4-Tl/03/HK2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.07.4 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Kasus hukum terkait perkara pelanggaran kode etik) (Tl = Kode Jenis Naskah telaahan) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (Telaahan ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Hukum ) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Telaahan yang ditandatangani Kepala Bagian Bulan November Tahun 2016 1/ HK.07.4-Tl/03/03.2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.07.4 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Kasus hukum terkait perkara pelanggaran kode etik) (Tl = Kode Jenis Naskah telaahan) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (Telaahan ditandatangani oleh Kepala Bagian di Biro Hukum )
49 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Telaahan yang ditandatangani Kepala Sub Bagian Bulan November Tahun 2016 1/ HK.07.4-Tl/03/3.2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.07.4 = Kode Klasifikasi Arsip untuk Kasus hukum terkait perkara pelanggaran kode etik) (Tl = Kode Jenis Naskah telaahan) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (Telaahan ditandatangani oleh Kepala sub Bagian di Biro Hukum ) n. Risalah Rapat Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Risalah Rapat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPU Bulan November Tahun 2016 1/PK.01-RR/04/SJ/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PK.01 = klasifikasi arsip risalah rapat) (RR= Kode Jenis Naskah Dinas Risalah Rapat) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Risalah Rapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU)
50 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Risalah Rapat yang ditandatangani Kepala Biro Bulan November Tahun 2016 1/PK.01-RR/04/UM1/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PK.01 = klasifikasi arsip risalah rapat) (RR= Kode Jenis Naskah Dinas Risalah Rapat) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Risalah Rapat ditandatangani oleh Kepala Biro Umum) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Risalah Rapat yang ditandatangani Wakil Kepala Biro 1/PK.01-RR/03/HK2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PK.01 = klasifikasi arsip risalah rapat) (RR= Kode Jenis Naskah Dinas Risalah Rapat) Kode Biro (03 = Biro Hukum) Kode Jabatan (Risalah Rapat ditandatangani oleh Wakil Kepala Biro Hukum) Bulan November Tahun 2016
51 - Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Risalah Rapat yang ditandatangani Kepala Bagian Bulan November Tahun 2016 1/PK.01-RR/04/4.2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PK.01 = klasifikasi arsip risalah rapat) (RR= Kode Jenis Naskah Dinas Risalah Rapat) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Risalah Rapat ditandatangani oleh Kepala Bagian di Biro Umum) Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Risalah Rapat yang ditandatangani Kepala Sub Bagian Bulan November Tahun 2016 1/PK.01-RR/04/4.2/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 1 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PK.01 = klasifikasi arsip risalah rapat) (RR= Kode Jenis Naskah Dinas Risalah Rapat) Kode Biro (04 = Biro Umum) Kode Jabatan (Risalah Rapat ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian di Biro Umum)
4. 52 - Penomoran Naskah Dinas di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota a. Keputusan Simulasi penomoran naskah dinas berupa Keputusan yang ditandatangani Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh Bulan November Tahun 2016 15/HK.04.1- Kpt/18/Prov/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 15 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.04.1 = Klasifikasi Arsip Keputusan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota (Kpt = kode jenis naskah dinas Keputusan) Kode Wilayah (18 = Kode Wilayah Provinsi Lampung) Kode Jabatan (Keputusan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi) Simulasi penomoran naskah dinas berupa Keputusan yang ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh Bulan November Tahun 2016 15/HK.04.2- Kpt/18/Sek-Prov/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 15 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.04.2 = Klasifikasi Arsip Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota (Kpt = kode jenis naskah dinas Keputusan) Kode Wilayah (18 = Kode Wilayah Provinsi Lampung) Kode Jabatan (keputusan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi)
53 - Simulasi penomoran naskah dinas berupa Keputusan yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bulan November Tahun 2016 15/HK.04.1- Kpt/1801/KPU-Kab/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 15 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.04.1 = Klasifikasi Arsip Keputusan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota (Kpt = kode jenis naskah dinas Keputusan) Kode Wilayah (1801 = Kode Wilayah Kabupaten Lampung Selatan) Kode Jabatan (Keputusan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten) Simulasi penomoran naskah dinas berupa Keputusan yang ditandatangani Sekretaris KPU Kabupaten Bulan November Tahun 2016 15/HK.04.2- Kpt/18/Sek-Kab/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 15 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.04.2 = Klasifikasi Arsip Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota (Kpt = kode jenis naskah dinas Keputusan) Kode Wialayah (1801 = Kode Wilayah kabupaten lampung Selatan) Kode Jabatan (Keputusan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten)
54 - Simulasi penomoran naskah dinas berupa Keputusan ditandatangani Ketua KPU Kota Bulan November Tahun 2016 15/HK.04.1- Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 15 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.04.1 = Klasifikasi Arsip Keputusan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota (Kpt = kode jenis naskah dinas Keputusan) Kode Wilayah (1801 = Kode Wilayah Kota Bandar Lampung ) Kode Jabatan (Keputusan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota) Simulasi penomoran naskah dinas berupa Keputusan ditandatangani Sekretaris KPU Kota Bulan November Tahun 2016 15/HK.04.2- Kpt/1871/Sek-Kot/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 15 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (HK.04.2 = Klasifikasi Arsip Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota (Kpt = kode jenis naskah dinas Keputusan) Kode Wilayah (1871 = Kode Wilayah Kota Bandar Lampung) Kode Jabatan (Keputusan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten)
b. 55 - Surat Dinas Simulasi Penomoran naskah dinas berupa Surat Dinas yang ditandatangani Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh 12/PY.01- SD/11/Prov/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.01 = klasifikasi arsip untuk Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) (SD = kode jenis naskah dinas berupa Surat Dinas) Kode Wilayah (11 = Kode Wilayah Provinsi Aceh) Kode Jabatan (surat dinas ditandatangani oleh Ketua KIP Provinsi Aceh) Bulan November Tahun 2016 Simulasi Penomoran naskah dinas berupa Surat Dinas yang ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh Bulan November Tahun 2016 12/PY.01- SD/11/Sek-Prov/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.01 = klasifikasi arsip Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) (SD = kode jenis naskah dinas Surat Dinas) Kode Wilayah (11 = Kode Wilayah Provinsi Aceh) Kode Jabatan (surat dinas ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Aceh)
56 - Simulasi Penomoran naskah dinas berupa Surat Dinas yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bulan November Tahun 2016 12/PY.01- SD/1101/KPU-kab/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.01 = klasifikasi arsip Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) (SD = kode jenis naskah dinas Surat Dinas) Kode Wilayah (1101= Kode Wilayah Kabupaten Aceh Selatan) Kode Jabatan (surat dinas ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten ) Simulasi Penomoran naskah dinas berupa Surat Dinas yang ditandatangani Sekretaris KPU Kabupaten Bulan November Tahun 2016 12/PY.01- SD/1101/Sek-kab/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.01 = klasifikasi arsip Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) (SD = kode jenis naskah dinas Surat Dinas) Kode Wilayah (1101 = Kode Wilayah Provinsi Aceh) Kode Jabatan (surat dinas ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten)
57 - Simulasi Penomoran naskah dinas berupa Surat Dinas yang ditandatangani Ketua KPU Kota Bulan November Tahun 2016 12/PY.01- SD/1171/KPU-Kot/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.01 = klasifikasi arsip Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) (SD = kode jenis naskah dinas Surat Dinas) Kode Wilayah (1171 = Kode Wilayah Kota Banda Aceh) Kode Jabatan (surat dinas ditandatangani oleh Ketua KPU Kota) Simulasi Penomoran naskah dinas berupa Surat Dinas yang ditandatangani Sekretaris KPU Kota Bulan November Tahun 2016 12/PY.01- SD/1171/Sek-Kot/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PY.01 = klasifikasi arsip Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) (SD = kode jenis naskah dinas Surat Dinas) Kode Wilayah (1171 = Kode Wilayah Kota Banda Aceh) Kode Jabatan (surat dinas ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Aceh)
c. 58 - Surat Tugas Simulasi penomoran naskah dinas berupa Surat Tugas yang ditandatangani Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh Bulan November Tahun 2016 12/PL.03.5 - ST/16/Prov/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.03.5 = klasifikasi arsip dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) (ST = kode jenis naskah dinas Surat Tugas) Kode Wilayah (16 = Kode Wilayah Provinsi Sumatera Selatan) Kode Jabatan (surat tugas ditandatangani oleh Ketua KPU provinsi) Simulasi penomoran naskah dinas berupa Surat Tugas yang ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh Bulan November Tahun 2016 12/PL.03.5 - ST/16/Sek-Prov/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.03.5 = klasifikasi arsip dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) (ST = kode jenis naskah dinas Surat Tugas) Kode Wilayah (16 = Kode Wilayah Provinsi Sumatera Selatan) Kode Jabatan (surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi)
59 - Simulasi penomoran naskah dinas berupa Surat Tugas yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bulan November Tahun 2016 12/PL.03.5- ST/1605/KPU-Kab/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.03.5 = klasifikasi arsip dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) (ST = kode jenis naskah dinas Surat Tugas) Kode Wilayah (1605 = Kode Wilayah Kabupaten Musi Rawas) Kode Jabatan (surat dinas ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten) Simulasi penomoran naskah dinas berupa Surat Tugas yang ditandatangani Sekretaris KPU Kabupaten Bulan November Tahun 2016 12/PL.03.5- ST/1605/Sek-Kab/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.03.5 = klasifikasi arsip dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) (ST = kode jenis naskah dinas Surat Tugas) Kode Wilayah (1605 = Kode Wilayah Kabupaten Musi Rawas) Kode Jabatan (surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten)
60 - Simulasi penomoran naskah dinas berupa Surat Tugas yang ditandatangani Ketua KPU Kota Bulan November Tahun 2016 12/PL.03.5- ST/1671/KPU-Kot/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.03.5 = klasifikasi arsip dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) (ST = kode jenis naskah dinas Surat Tugas) Kode Wilayah (1671 = Kode Wilayah Kota Palembang) Kode Jabatan (surat tugas ditandatangani oleh Ketua KPU Kota) Simulasi penomoran naskah dinas berupa Surat Tugas yang ditandatangani Sekretaris KPU Kota Bulan November Tahun 2016 12/PL.03.5- ST/1671/Sek-Kot/XI/2016 Nomor Pembukuan Urutan 12 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.03.5 = klasifikasi arsip dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) (ST = kode jenis naskah dinas Surat Tugas) Kode Wilayah (1671 = Kode Wilayah Kota Palembang) Kode Jabatan (surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota)