RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2017 - 2022 KULON PROGO 2019 Rancangan Akhir Perubahan Renstra DLH Kulon Progo Tahun 2017-2022 Page 0
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 seiring dengan adanya pengelolaan dana keistimewaan, perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. Perubahan Renstra ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Perubahan Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kulon Progo, 21 November 2019 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Arif Prastowo, SSos., MSi Pembina Utama muda; IV/c NIP. 19700514 199603 1 004 Page | 1
DAFTAR ISI Halaman 1 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI 2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Latar Belakang Landasan Hukum Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.1 2.2 2.3 2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD 27 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 28 Daerah Terpilih Telaahan Rencana Strategis Kementerian LHK dan DLHK DIY 28 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 29 3.1 3.2 3.3 3.4 Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah 32 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 36 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN Bagan Alur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran - Meta Data Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022 - Peta Indikator Kinerja 3 5 7 8 9 9 12 15 22 30 35 43 45 Page | 2
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan Ekowisata Mangrove di Pasir Mendit, Jangkaran, Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh berbagai instansi dan dikoordinasikan oleh instansi lingkungan hidup daerah. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Dimana kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan Visi Pembangunan Kulon Progo yang akan dicapai selama periode Renstra 2017-2022, yaitu: "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa",maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tergambarkan pada Misi ke-4 yaitu "Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas". Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan DLH untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Page | 3
tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan Kabupaten Kulon Progo akan berkembang secara pesat seiring dengan terlaksananya pembangunan beberapa proyek berkelanjutan, antara lain penyempurnaan Yogyakarta International Airport, jalur kereta api bandara, pembangunan Aerotropolis yang mendukung bandara baru, pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), jalan tol Yogya-Cilacap, dan pembangunan Jalur Bedah Menoreh. Semuanya tentu berharap proyek tersebut dapat mengungkit kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan tetap memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan di segala bidang akan diikuti dengan meningkatnya masalah lingkungan dan sosial. Permasalahan lingkungan yang muncul ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksplotasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampung. Perubahan RENSTRA merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Renstra dan Perubahannya ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Page | 4
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap organisasi perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis. RENSTRA DLH Kulon Progo mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia, Renstra Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan DIY, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Penyusunan Perubahan Renstra melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya. Potensi dan permasalahan lingkungan diidentifikasi bersama para pihak yang dilakukan dengan diskusi secara terfokus (focus grup discussion), melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, masyarakat, Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan OPD terkait. Proses tersebut telah menghasilkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon progo yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Diharapkan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2017 -2022 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada 1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah: a. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 18 Tahun 1951; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 juga tokoh Page | 5
d. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/Menlhk- Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019; k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025; l. Peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun 2018 tentang Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022; m. Peraturan Gubernur DIY nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan; Page | 6
n. Peraturan Gubernur DIY Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032; r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup. u. Peraturan Bupati nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 adalah : a) Sebagai pedoman perumusan kebijakan dan penyusunan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2017 - 2022 b) Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan DLH Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu tahun 2017-2022. c) Memberikan arah dan ukuran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan. d) Menjadi pedoman pengukuran kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Page | 7
Tujuan penyusunan Perubahan Renstra : a. Melakukan penambahan Program Urusan Keistimewaan DIY berdasarkan pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 beserta indikator program dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif b. Melakukan penyesuaian indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Program Pembangunan Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, beserta indikator dan formula perhitungannya c. Melakukan penyesuaian Program Perangkat Daerah beserta indikator, formula perhitungan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kelembagaan 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Page | 8
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LH Strategis 3.5. Penentuan isu-isu strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII.PENUTUP Page | 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAERAH II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah II.2. Sumberdaya OPD II.2.1. Kondisi Kepegawaian II.2.2. Kondisi Sarana & Prasarana II.3. Kinerja Pelayanan OPD II.4. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas: 1. menyelenggarakan kegiatan di bidang tata lingkungan; 2. menyelenggarakan kegiatan di bidang penaatan dan pengendalian; dan 3. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan. Mengingat perkembangan dinamika pembangunan urusan Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten telah dievaluasi kelembagaan, struktur organisasi, fungsi dan tugasnya. Dengan menyesuaikan ketugasannya , maka telah dilakukan penata-ulangan uraian tugas per seksi dan bidang, sehingga dilakukan perubahan tatanama seksi dan bidang. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang terkini adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari : Page | 10
1. Seksi Persampahan dan Pengembangan Kapasitas 2. Seksi Pengkajian dan Konservasi Lingkungan d. Bidang Penaatan dan Pengendalian , terdiri dari : 1. Seksi Perizinan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Fungsi tiap struktur adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan & perpustakaan serta administrasi kepegawaian, melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja. 2. Bidang Tata Lingkungan Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi penyelenggaraan persampahan dan pengembangan kapasitas, pengkajian dan konservasi lingkungan. Tugas Bidang Tata Lingkungan adalah : a. Melaksanakaan koordinasi pengelolaan persampahan, pengem- bangan kapasitas baik perorangan maupun kelompok peduli LH b. Melaksanakan pengkajian di bidang lingkungan hidup, konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati 3. Bidang Penaatan dan Pengendalian Bidang Penaatan dan Pengendalian mempunyai fungsi penyelenggaraan perizinan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penaatan dan penegakan hukum. Tugas Bidang Penaatan dan Pengendalian adalah : a. Melaksanakan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Page | 11
b. Melaksanakan pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan, termasuk di dalamnya pembinaan kepada usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sekretaris Dinas Subbag Perencanaan dan Keuangan Subbag Umum dan Kepegawaian UUPTD Bidang Tata Lingkungan Bidang Penaatan dan Pengendalian Jabatan Fungsional Tertentu Sie.Persampahan dan Pengembangan Kapasitas Sie.Perencana an Pengkajian dan Konservasi Lingkungan Sie. Penaatan Lingkungan Sie. Perizinan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Gambar 1. Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Page | 12
II.2. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup II.2.1 Kondisi Kepegawaian Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DLH Kulon Progo didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 21 ASN dengan kondisi sebagai berikut (tabel 1) : Tabel 1. Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut jenis kelamin dan golongan ruang pada tahun 2019 Unit Pria Wanita Gol.I Gol. II Gol.III Gol.IV Jumlah Kepala 1
Sekretariat 4
1 8
Bidang Tata Lingkungan 3
1 3 1 5 Bidang Penaatan dan Pengendalian 4 2
5 1 6 Jabatan Fungsional Tertentu 1 1 1 Jumlah 13 8 0 2 15 4 21 Rasio pegawai berjenis kelamin laki-laki 13 orang dan perempuan 8 orang atau 36 % ASN di DLH Kulon Progo adalah perempuan. Menurut golongan dan ruangnya, prosentase terbesar (71 %) dari golongan III sebanyak 15 orang, disusul golongan IV sebanyak 4 orang (19 %) dan golongan II sebanyak 2 orang (10 %). Tabel 2. Tingkat pendidikan ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah Kepala
Sekretariat
8 Bidang Tata Lingkungan
2 2 5 Bidang Penaatan & Pengendalian
6 Jabatan Fungsional Tertentu
Jumlah 0
7 7
21 Page | 13
S2 (7 orang) SLTA (5 orang) SLTA D-3 S-1 DIII (2 orang) S-2 S1 (7 orang) Gambar 2. Diagram Tingkat Pendidikan ASN DLH Kab. Kulon Progo pada tahun 2019 Mayoritas ASN DLH Kulon Progo berpendidikan S1 atau S2 33,33 % , disusul dengan 24 % berpendidikan SLTA, dan 10 % berpendidikan D3. Tabel 3. Jumlah ASN DLH Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan Struktural tahun 2019 No. Uraian JFT JFU Eselon 1 2 3 4 5 Kepala Sekretariat Bidang Tata Lingkungan Bidang Penaatan & Pengendalian Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah - - - 1 1 5 2 3 - 10 II - - - - - 0 III - 1 1 1 - 3 IV 1 2 2 2 - 7 Sesuai Peraturan Berdasarkan jabatan, DLH Kulon Progo memiliki 3 pejabat eselon III, 7 pejabat eselon IV, 1 JFT dan 10 Jabatan Fungsional Umum (JFU). Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 22 tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah, maka kebutuhan ASN dan kondisi riil jumlah ASN DLH pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut (tabel 4) : Page | 14
Tabel 4. Jumlah kebutuhan ASN DLH Kulon Progo Jumlah Kondisi No. Uraian Kebutuhan eksisting Kekurangan 1 Jabatan struktural 10 10 0 2 Jabatan Fungsional Tertentu 5 1 4 3 Jabatan Fungsional Umum 24 10 14 Jumlah 39 21 18 Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa total kebutuhan ASN di DLH Kulon Progo sebanyak 39 orang, namun kondisi riil jabatan yang sudah terpenuhi baru 21 orang, sehingga masih ada kekurangan 18 ASN di DLH Kulon Progo terdiri dari 4 JFT dan 14 JFU. II.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi sarpras di DLH Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5. Kondisi Aset DLH Kulon Progo Tahun 2019 No. Jenis Asset 1 Gedung 1 lantai 2 3 4 5 Wireless 6 Mesin Ketik Laptop 7 Komputer 8 9 Printer 10 Proyektor LCD 11 Ruang Rapat 12 AC 13 TV 14 Kamera 15 16 17 UPS 18 Alat-alat laboratorium : Kendaraan Dinas roda 4 Kendaraan Dinas roda 2 Kendaraan Dinas roda 3 Sound system Telepon dan fax Jumlah (unit) 1 5 10 1 1 1 14 13 11 3 2 9 1 1 1 2 0 Kondisi Baik (unit) 1 3 9 1 1 0 14 11 11 2 2 9 1 1 1 1 0 Kondisi Rusak (unit) 2 1 - - 1 0 2 - 1 - - - - - - - Keterangan tentang yang rusak - Rusak ringan Rusak ringan - - Rusak ringan - Rusak sedang - Rusak sedang - - - - - - - Aerator 1 1
Alat Destilasi 1
BOD Meusurement Centrifuge Conductivity meter Current meter 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - Botol BOD tidak ada - - Tidak nyala Page | 15
No. Jenis Asset Desikator DO meter Dregde Furnace G P S Hot Plate Ice Box Kyendhal Lemari asam Magnetic stirer Niskin Oven Perangkat titrasi/buret PH meter Refrigerator/ pendingin Salinometer Sound level meter Spectrofotometer Stop watch Theodolit Tripod Waterbath Genset Autoklaf Inkubator HVAS Timbangan Analitik Turbidity meter Water sampler V & H CO Meter DO meter Gas sampler udara Anemometer Jumlah (unit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 751 866 Kondisi Baik (unit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 751 856 Kondisi Rusak (unit) - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - -- - - - 0 10 Keterangan tentang yang rusak - - - - - - - - - - Selang putus - - - - - - Lampu UV mati - charger tidak ada - - - - - - - - - - - - - - - Merkuri Analyzer 19 Aset lainnya JUMLAH Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar aset tetap di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, baik berupa gedung bangunan, alat-alat mesin dan perkantoran serta aset lainnya (pohon perindang jalan) sebagian besar dalam kondisi baik (98,84 %). II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Pencapaian kinerja pelayanan DLH selama 5 tahun periode Renstra sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 6. Page | 16
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan 4 jenis pelayanan, yakni : (1) Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator kinerja : prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air (2) Pelayanan pencegahan pencemaran udara, dengan indikator kinerja : prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran udara (3) Pelayanan informasi status kerusakan lahan akibat produksi biomassa, dengan indikator kinerja : prosentase luasan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomasssa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. (4) Pelayanan penanganan kasus akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, dengan indikator kinerja : prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Page | 17
Tabel 6. Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada periode Renstra 2017 - 2022 No Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NSPK (SPM) Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Tahun ke- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Realisasi tahun ke- 2017 2018 Rasio capaian tahun ke- 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) A. Urusan Lingkungan Hidup 1 2 3 4 Standar Pelayanan Minimal Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang meme- nuhi persyaratan pencegahan pencemaran udara Prosentase luasan lahan dan / atau tanah utuk produksi biomasssa yang telah ditetap- kan & diinformasikan status kerusakannya Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya du- gaan pencemaran dan/atau perusakanLH yang ditindak- lanjuti % % % % 100 100 100 100
100 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1 2 1 2 Penegakan Hukum lingkungan Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal IndikatorKinerja Utama OPD Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air % % Indeks Indeks
- 100 100 100 100 88,41 93,86 34,13 38 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94,28 95,24 95,45 95,65 94,22 38 38 38 38 40 100 100 93,86 38 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 Page | 18
Dari tabel 6, dapat terlihat semua indikator SPM sudah tercapai 100% dari target tiap tahunnya. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu : (1) Penegakan hukum lingkungan, dan (2) Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal. Penegakan hukum lingkungan sudah tercapai 100 % melalui kegiatan Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan. Sedangkan cakupan Pengawasan AMDAL dilakukan terhadap usaha yang berskala AMDAL. Namun di Kulon Progo beberapa usaha berskala AMDAL sudah tidak beroperasi lagi. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, baik yang berskala UKL-UPL maupun AMDAL. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) Indeks Kualitas Udara, dan (2) Indeks Kualitas Air. Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Udara pada periode tahun 2017 - 2019 selalu mencapai target, meskipun kualitas udara cenderung menurun. Faktor yang mendorong tercapainya target ini ini karena berkorelasi dengan penambahan luasan tutupan vegetasi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terdapat ancaman perubahan alih fungsi lahan hijau. 120 100 80 60 98.519 97.79 97.607 98.74 98.765 98.072594.22 93.856 84.24 89.27 72.47 77.78 66.65 Capaian Indeks Kualitas Udara Kulon Progo 40 38.42 29.29 Capaian Indeks Kualitas Udara Kota Jogja 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gambar 3. Capaian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan kota Yogyakarta dari tahun 2011 s/d 2018 Sedangkan Indeks Kualitas Air sungai belum dapat mencapai target. Oleh karena mengingat beban pencemaran lingkungan cenderung untuk meningkat, maka Page | 19
perlu upaya yang lebih keras dalam pengendalian pencemaran air, yang menjadi salah satu fokus pencapaian pada periode Renstra ini. 90 80 81.1 80.6 70 70 60 63.33 62 50 49.26 52 50 50.66 50 50 49.26 Capaian Indeks Kualitas Air Sungai Kulon Progo 40 30 35.83 40 38 Capaian Indeks Kualitas Air Sungai Kota Jogja 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gambar 4. Capaian Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011 s/d 2018 Anggaran, pendapatan dan realisasi belanja untuk pelayanan DLH Kulon Progo dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan data tabel 7, terlihat bahwa rata-rata anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik 7,82 % untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 5,32 %, sedangkan untuk Belanja Langsung naik rata-rata 63,73 % setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 61,37 %. Peningkatan yang cukup besar dalam Belanja Langsung adalah pada belanja modal. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari PemKab Kulon Progo untuk meningkatkan kualitas & kuantitas sarana prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun untuk peningkatan pengelolaan dan konservasi LH. Penyerapan anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya selalu lebih besar dari 97%. Penyerapan anggaran belanja langsung secara berturut-turut mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Dinas LH. Anggaran dan realisasi pendanaan per program pada Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2017-2022 disajikan pada tabel 8. Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa rasio antara anggaran dan realisasi per program berkisar antara 0,97 - 0,99. Capaian realisasi anggaran tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran yakni terdapatnya sisa anggaran pengadaan dari komponen pihak ke-3, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga riil di pasaran. Page | 20
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Realiasi anggaran pada tahun (Rp. dalam juta) Rasio antara anggaran dan realisasi pada tahun Rata-rata pertumbuhan Anggaran pada tahun (Rp dalam juta) Uraian 2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 44,96 44,96 1.441,99 1.441,99 2.110,47 1.304,21 0,00 0,00 1.554,78 1.554,78 3.455,48 2.476,20 0,00 0,00 1.464,62 1.464,62 2.353,70 1.299,41 44,96 44,96 1.426,30 1.426,30 2.069,03 1.276,11 0,00 0,00 1.502,22 1.502,22 3.338,74 2.364,92 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,00 0,98 0,00 0,00 0,97 0,97 0,97 0,00 0,96 #DIV/0! 7,82 7,82 63,73 #DIV/0! 89,86 100,00 100,00 5,32 5,32 61,37 #DIV/0! 85,32 806,26 979,28 1.054,29 792,92 973,82 0,98 0,99 21,46 22,81 Page | 21
Uraian Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup Penyusunan data dan informasi Lingkungan Hidup Program Penaatan & Pengendalian Pencemaran Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup Pengawasan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Pengkajian lingkungan Pemantauan dan pemulihan kwalitas JUMLAH Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Anggaran pada tahun ke- (Rp. Juta) Realisasi Anggaran pada tahun ke- (Rp.Juta) Rasio antara anggaran & realisasi pada tahun ke 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 744.59 823.71 518.53 728.29 801.26 0.00 0.98 0.97 0.00 223.54 356.37 184.10 217.95 349.16 0.97 0.98 414.15 308.49 228.08 408.90 299.06 0.99 0.97 106.90 158.86 95.80 101.43 153.04 0.95 0.96 1122.19 1894.40 1304.84 1112.22 1865.12 0.00 0.99 0.98 0.00 506.18 1384.96 394.81 504.34 1374.81 1.00 0.99 63.75 59.77 28.81 63.49 59.36 1.00 0.99 33.50 28.13 10.53 33.03 27.33 0.99 0.97 137.19 70.00 33.89 135.77 69.79 0.99 1.00 381.57 351.54 848.43 375.59 333.84 0.98 0.95 1866.78 2718.11 1823.37 1840.51 2666.38 Rerata pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi 63.00 59.00 59.00 64.00 Page | 22
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam beberapa tahun mendatang antara lain : Tantangan : Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Menurunkan pencemaran dari saluran drainase yang masuk ke badan air. Perlu adanya sertifikasi pemanfaatan air tanah Penyerapan air di wilayah atas penting dilakukan, penanaman pohon gayam di sekitar Waduk Sermo Kapasitas TPA Banyuroto yang hampir melebihi kapasitas sehingga perlu dipikirkan kebijaksanaan agar dapat mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA . Area landfill sudah datar dan mulai menggunung. Agar dipikirkan fasilitas pengolahan popok bayi dan manula Pentingnya kader lingkungan di tingkat kecamatan sebagai perpanjangan tangan DLH & pegiat lingkungan. Banyak desa yang tidak menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan. Penghargaan tempat wisata yang memperhatikan lingkungan (indikatornya semacam proklim). Pengelolaan sampah di desa masih memprihatinkan, banyaknya sampah plastik sehingga perlu didukung dengan regulasi yang bisa diterapkan di desa/pedukuhan. Pendampingan rutin bagi masyarakat diperlukan untuk pengelolaan sampah. (dibentuk semacam FASKEL seperti di kota Jogja yang anggarannya tidak terlalu besar). Agar diberikan insentif bagi masyarakat yang memelihara pohon perindang di tepi jalan Peluang : Kerjasama antara DLH dan Dikpora, misalnya penggunaan dana BOS untuk pengelolaan lingkungan sekolah maupun untuk pendidikan karakter. lingkungan DLH dapat menghasilkan PAD, perlu Laboratorium pengembangan laboratorium dan akreditasi laboratorium. Page | 21
BAB III BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh masing-masing seksi, 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang dikoordinir oleh Bidang-Bidang, dan difasilitasi oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan arahan dari Kepala DLH dan Pimpinan Daerah. Fungsi perumusan sistem perencanaan pengelolaan 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja DLH dan kajian-kajian lingkungan. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Fungsi penaatan dan pengendalian di bidang pengelo- laan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi & pemantauan kualitas lingkungan melalui analisis laboratorium, pemulihan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. Juga melalui pengkajian dokumen lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, serta penaatan dan penegakan hukum lingkungan melalui kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan di bidang LH. Fungsi tata lingkungan dilaksanakan melalui pengkajian & konservasi lingkungan, penyusunan data & informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan, pengembangan kapasitas dan koordinasi pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas & fungsinya, DLH Kulon Progo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana diuraikan pada Tabel 9. Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 22
Tabel 9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (Kewenangan OPD) EKSTERNAL(Dilua r Kewe- nanganOPD) (1) (2) (3) (4) (5) Gambaran pelayanan SKPD Gambaran pelayanan SKPD Pelayanan permohonan rekomendasi dokumen lingkungan Pelayanan permohonan Izin Lingkungan UURI Nomor 32 Tahun 2009 PP 27 Tahun2012 Permen LH nomor 16 tahun 2012 Permen LH nomor 17 tahun 2012 Permen LH nomor 8 tahun 2013 UU RI Nomor 32 tahun 2009 PP no 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kecepatan agenda pemeriksaan dokumen Kecermatan telaah Keten- tuan Peraturan Perundangan Kecepatan verifikasi do- kumen dan tidak seim- bangnya jum- lah personel dengan jumlah izin yang masuk Kelengkapan info/dokumen lingkungan yang diajukan Kecepatan pemohon dalam melengkapi dan memperbaiki dokumen Kelengkapan dokumen izin yang diajukan Kecepatan pemohon dalam melengkapi dan memperbaiki dokumen Pelayanan pencegahan pencemaran air UURI Nomor 32 Tahun 2009 PP 82 tahun 2001 Permen LH Nomor 12 Tahun 2006 Permen LH Nomor 20 Tahun 2008 Pergub DIY Nomor 7 tahun 2010 Alat-alat lab memerlukan kalibrasi secara periodik Keterbatasan personel laboratorium Laboratorium Lingkungan DLH belum terakreditasi, sehingga belum dapat mengeluarkan sertifikat hasil uji Kecepatan informasi dari masyarakat terhadap adanya pen-cemaran air Kurangnya ketaatan per- syaratan admi- nistrasi dan teknis pence- gahan pence- maran air Pemrakarsa usaha ingin memeriksakan sampel di DLH, tapi lab DLH belum terakre- ditasi, sehingga tidak bisa mela- kukan uji dan mengeluarkan sertifikat hasil uji lab Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Permasalahan Pelayanan SKPD (6) Data usaha / kegiatan dari pemohon tidak konsisten Kurangnya jumlah personel yang menangani perizinan lingkungan Kurangnya Ketaatan usaha / kegiatan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan 23
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (Kewenangan OPD) EKSTERNAL(Dilua r Kewe- nanganOPD) (1) (2) (3) (4) (5) Pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak UURI Nomor 32 Tahun 2009 PP 41 Tahun 1999 Permen LH Nomor 20 Tahun 2008 Permen LH Nomor 21 Tahun 2008 SK Gub DIY Nomor 169 tahun 2003 Keterbatasan fungsi laboratorium Keterbatasan jumlah personel lab Belum adanya JFT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Kecepatan informasi masyarakat terhadap adanya pencemaran udara Kurangnya Ketaatan persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Kajian terhadap Renstra DINAS DIY Kajian terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Pelayanan Tin- dakLanjut Peng- aduanMasyarak at akibat adanya dugaan pence- maran dan /atau perusakan LH Terjaganya keles- tarian Lingkungan dan Kesesuaian Tata Ruang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercer- min dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data infor- masi LH & neraca sumber daya alam (NSAD) & lingkung- an hidup yg handal; Review RTRW UURI Nomor 32 Tahun 2009 PP 20 tahun 2000 Permen LH Nomor 20 Tahun 2000 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Permen LH nomor 20 Tahun 2008 Permen LH nomor 9 Tahun 2010 UU Tata Ruang No.32 Tahun 2009 Perda DIY No.2 Tahun 2010 Permen LHK no. P.39/Menlhk- Setjen/2015 Belum adanya JFT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS Belum adanya JFT PPLHD & PPNS Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundangan •Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundangan Kurangnya sinkronisasi antara OPD Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengaduan Koordinasi lintas sektoral terkait izin pemanfaatan ruang Informasi dan kebijakan pemerintah pusat Kajian terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Perda RTRW, Perbup RTBL, masterplan Koordinasi dengan BKPRD tentang kesesuaian pemanfaatan ruang Koordinasi BKPRD dengan instansi teknis tingkat kabupaten & DIY Belum pahamnya investor terhadap ketentuan peman- faatan ruang di Kulon Progo Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Permasalahan Pelayanan SKPD (6) Kurangnya Ketaatan usaha/kegiata n dalam pengelolaan sumber pencemar udara paramater kerusakan lahan sangat banyak Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan Belum optimal- nya sinkronisa- si perencana-an pengelolaan LH Belum fix-nya perumusan IKLH di tiap daerah sehingga dapat diperbandingkan Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antar daerah dan nasional 24
Sedangkan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal disajikan pada tabel 10. Tabel 10. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu-isu Strategis No (1) 1. Dinamika Internasional (2) Pemanasan Global Dinamika Nasional (3) Gas Rumah Kaca Energi terbarukan Gerakan Hemat Energi Nasional Dinamika Regional/Lokal (4) Inventarisasi GRK dan Rencana Aksi Daerah tentang penurunan emisi. Pengembangan teknologi Lain-lain (5) ramah lingkungan Pengendalian penggunaan 2. Perubahan Iklim dan kerusakan Lingkungan exploitasi SDA yang berlebihan pupuk kimia Gerakan 3R From Waste to energy Penurunan Keanekaragaman hayati Kebakaran hutandan Peningkatan resiko Intrusi air lahan laut Peningkatan resiko terjadinya Longsor dan banjir Penurunan kualitas udara Meluasnya kawasan resiko kekeringan Pengembangan Adaptasi Perubahan Iklim berbasis Ekosistem 3. Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (NYIA) Pembangunan JJLS dan Jalan Tol Yogya-Cilacap Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur & sekitarnya Pembangunan Dermaga Pelabuhan Adikarto Pembangunan Jalur Bedah Menoreh Pembangunan Aerotropolis City sebagai pendukung Bandara NYIA Pembangunan Border City dan pelabuhan di Kabupaten Purworejo (Provinsi Jawa Tengah) Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022sebagai berikut : Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter & berbudaya berdasarkan iman & taqwa Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya Misi 2 : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas. . Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo mempunyai kaitan yang erat dengan Misi Daerah ke - 4 serta selaras dengan Program Pembangunan Daerah, yakni Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut (tabel 11) : Tabel 11. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kulon Progoyang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter & berbudayaberdasarkan iman dan taqwa No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan Pelayanan OPD Penghambat Faktor Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1 2 Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib & tenteram Misi 4 Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam & didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Belum tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH) di tingkat provinsi yang menjadi acuan RPPLH Kabupaten Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pemantauan Beberapa regulasi yang sulit diimplementasikan Belum optimalnya sinkroni- sasi proses perencanaan pengelolaan LH RPPLH Belum adanya aturan detail pengaturan ruang Kurangnya ke- sadaran mas- yarakat terha- dap pengelo- laan LH Penyusunan Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan oleh Pemkab Kulon Progo pada tahun 2020 Penyusunan Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan oleh Pemkab Kulon Progo pada tahun 2020 Telah disusunnya dokumen RTRW Kulon Progo tahun 2011- 2032 dan Perubahan RTRW Sudah adanya beberapa SOP pelayanan Adanya aturan perundangan bidang LH Adanya Komitmen pimpinan daerah terhadap pengelolaan LH Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 26
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015- 2019 adalah : (1). Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6 pada tahun 2019. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2). Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBP. Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara ringkas disajikan pada tabel 12 : Tabel 12. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Tahun 2015-2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Telaahan atasRenstra Permasalahan Sebagai Faktor No. Kementerian Lingkungan Hidup& Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Penghambat Pendorong Kehutanan Kulon Progo (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. 2 Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati (KEHATI) dan jasa lingkungan secara berkelanjutan sebagai sumber bahan baku untuk sandang, pangan, papan, obat-obatan, kosmetik, energi alternatif, dan ekowisata. Baru sedikit Sumber Daya Manusia di DLH Kulon Progo yang mengerti aplikasi sistem data informasi lingkungan hidup Masih sedikitnya pegiat lingkungan yang terdata Keterbatasan jumlah personel laboratorium Keterbatasan jumlah personel konservasi lingkungan Kurangnya koordinasi lintas sektor Keterbatasan anggaran dan SDM untuk pembinaan kepada masyarakat Komitmen pimpinan daerah untuk mendorong SDM agar menguasai teknologi informasi Ketersediaan anggaran pengadaan dan pemeliharaan alat laboratorium dan bahan kimia Memanfaatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyuluhan masyarakat Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2032.Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah. Tabel 13. Permasalahan Pelayanan OPD DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD Permasalahan Pelayanan OPD Penghambat Faktor Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1 mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaankawas an lindung Usulan kegiatan OPD melalui DAK, Dana Keistimewaan dan lainnya Kurangnya SDM perencana di DLH dikarenakan peng- usulan kepada pemerintah banyak menggunakan sistem informasi dimana batas waktu entrinya segera Sinergi program dan kegiatan DLH KP dengan P3EJ, DLHK DIY dan Kementerian LHK meningkatkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan Adanya kelompok pengelola sampah mandiri maupun bank sampah yang sudah berdiri namun tidak menunjukkan aktifitas kegiatan Kurangnya bantuan sarana prasarana pengelolaan persampahan Komitmen pimpinan daerah untuk memajukan kelompok maupun bank sampah. 2 melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; Belum ada database keaneka ragaman hayati Kulon Progo Alih fungsi lahan hijau Komitmen pemerintah kabupaten untuk me- lestarian keanekara- gaman hayati dengan strategi pemanfaatan sebagai sumber obat, pangan dan energi, pemanfaatan potensi ekonomi dan wisata 3 Pengembangan RTH di kawasan sempadan Tugas dan fungsi pengembangan RTH ada pada UPTD Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPKP Kulon Progo Keterbatasan lahan milik Pemkab dan keuangan daerah Sinergi dan koordinasi antar OPD yang solid untuk memenuhi kebutuhan RTH sesuai yang diatur dalam perundangan yaitu 20 % RTH Publik dan 10 % RTH privat Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 28
berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Adapun permasalahan pelayanan OPD yang dihadapi berdasarkan analisis KLHS disajikan dalam tabel 14 : Tabel 14. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD Permasalahan Pelayanan OPD Penghambat Faktor Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1. Memasukkan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam perubahan RPJMD 2017 - 2022 Kabupaten Kulon Progo Belum adanya acuan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), baik di tingkat nasional dan provinsi dimana RPPLH harus sinkron dengan kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Belum ada kepastian disahkannya RPPLH Nasional maupun DIY Sinergi program dan kegiatan serta koordinasi dengan DLHK DIY dan Pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) terkait penyusunan Daya Dukung-Daya Tampung Lingkungan Daerah penyusunan Daya Dukung-Daya Tampung Lingkungan oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2020 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi Analis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPDmerupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis DLH Kulon Progo diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DLH di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka permasalahan yang dihadapiDLH Kulon Progo, yaitu: 1. Menurunnya kualitas air 2. Bertambahnya volume timbulan sampah Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 29
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan & konservasi LH 4. Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi / sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap LH. sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mendukung Visi Daerah "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa" dan Misi Daerah yang ke-4 yakni "Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas" dan Misi Daerah yang ke-3 yakni "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram", maka perlu dijabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran OPD. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung visi dan misi daerah adalah "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup". Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo adalah "Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan". Secara ringkas tujuan dan sasaran OPD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, yakni Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air sebagaimana digambarkan dalam tabel 15 : Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 31
Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo sebelum dan sesudah perubahan Renstra No TUJUAN SASARAN INDIKA- TOR TUJUAN / SASARAN SATUAN Tahun transisi 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi 2019 2020 2021 Target (1) (2) (3) (4) )5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Sebelum Perubahan 1 Meningkat- nya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 62,9 66,38 63,04 67,61 63,31 63,58 63,84 Sesudah Perubahan 1 Meningkat- nya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *) Indeks 67,74 68,02 68,06 Sebelum Perubahan 1 Meningkat- nya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Indeks 88,41 94,22 91,3 93,86 88.82 89,09 89,35 Indeks 34,13 40 43 38 34,54 34,81 35,07 Sesudah Perubahan 1 Meningkat- nya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Indeks Indeks 94,28 95,24 95,45 38 38 38 Catatan : *) IKLH merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Kulon Progo adalah Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Pengukuran Kinerja dijelaskan sebagai berikut : 1. Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa baik kualitas udara di suatu daerah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 2022 (13) 64,11 68,12 89,62 35,34 95,65 38 32
nomor P.78 Tahun 2016 menyebutkan kriteria untuk pengukuran Indeks Kualitas Udara sebagai berikut : Parameter yang diamati adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya (sulfur dioksida, SO2), dan senyawa nitrogen dioksida (NO2). Perhitungan dan pengolahan data dirumuskan sebagai berikut : Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO2 dan NO2 Membandingkan angka rerata SO2 dan NO2 dengan referensi EU, dalam bentuk indeks sementera Mentransformasikan indeks sementara ke dalam indeks kualitas udara (IK Udara), dengan rumus sebagai berikut : IK Udara = 100 − ( 50 ×(𝐼𝑒𝑢 − 0,1)) 0,9 2. Indeks Kualitas Air Ada 7 Parameter kualitas air yang diukur, yaitu : a. Zat padat tersuspensi (TSS, Total Suspended Solid), b. Oksigen terlarut (DO, Dissolved Oxigen), c. Jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai (BOD, Biochemical Oxygen Demand) d. Jumlah oksigen untuk mengoksidasi zat (COD, Chemical Oxygen Demand) e. Kandungan fosfat (Total Phosphat) f. Kandungan bakteri Escherichia coli g. Kandungan bakteri koliform (Total Coliform). Nilai dari setiap parameter dinormalisasi ke dalam skala indeks pada angka 0-100 (terburuk-terbaik) dengan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Formula penghitungan dirumuskan sebagai berikut : Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 33
dimana : Hasil IPA selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan : Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IPA berada pada rentang 0-1; Tercemar ringan jika IPA berada pada rentang 1 - 5; Tercemar sedang jika IPA berada pada rentang 5 - 10; Tercemar berat jika IPA >10 Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas air (IK Air) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat. Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo tahun 2017-2022 yang dijabarkan sebagai berikut : Tabel 16. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup VISI : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas Tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan Strategi 1. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan 2.Meningkatkan pengawasan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan Arah Kebijakan 1. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2.Peningkatan pengawasan, penaatan dan pengendalian pengendalian pencemaran lingkungan Secara umum, beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut : 1. Mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam penguasaan di bidangnya 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan (stake holder) dan OPD, baik di tingkat kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kementerian. Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Berdasarkan tujuan & sasaran jangka menengah daerah maka rencana prog- ram & kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renstra periode 2017 - 2022 diuraikan sebagai berikut : I. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup b. Penyusunan Data dan Informasi Lingkungan Hidup II. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran a. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup b. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup d. Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Pada Perubahan Renstra ini terdapat kegiatan yang dilebur, yaitu kegiatan Pengkajian Lingkungan, yang disatukan dengan kegiatan Penyusunan Data & Informasi LH pada Program Pengelolaan dan Konservasi LH. Program - program pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup antara lain : III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran b. Penyediaan Jasa Keuangan c. Penyediaan Rapat - Rapat, Konsultasi dan Koordinasi IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD : a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran c. Pendidikan dan Pelatihan Nonformal V. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja : a. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD b. Penyusunan Laporan Keuangan c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Adapun rencana pendanaan, indikator dan target kinerja kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 diperlihatkan pada tabel 17. Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 36
Tabel 17. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Perubahan Renstra 2017-2022 TargetRealisasiRp (000)TargetRealisasiRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)1234567891011121314151617181920212223242526Program Pengelola-an&Konservasi lingkungan even lingkungan jalanpaket1111100032Pohon perindang Progosebelum perubahanSumur mata air perubahan3Dokumen Profil Progosebelum perubahanDokumen IKLHdokumen111111116sebelum perubahanPembuatan film dokumenter pengelolaan sampahpaket110000001sebelum LH Daerahdokumen111111116sebelum perubahanProfil Bank sampah Kulon progodokumen000010001sebelum Kulon Progodokumen220000002sebelum perubahanMeningkatnya kualitas lingkungan hidupMeningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutanTahun -1Tahun-2Tahun -3Tahun Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)SatuanPemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LHsebelum perubahanPeningkatan konservasi lingkungan hidupTahun -5Kondisi Akhir RPJM20182019202020212022Tahun Awal (2016)Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja Perangkat Daerah Penanggung JawabLokasiKeteranganTahun Transisi (2017) Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 36
TargetRealisasiRp (000)TargetRealisasiRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)1234567891011121314151617181920212223242526Program Pengelola-an&Konservasi LH46,7947,3848,97726.92751,457,19797.739 55,34507.97958,82976,4660,03551.18061,25577.43061,253.162.231DLHSesudah lingkungan even lingkungan jalanpaket111110003Kader lingkungan di belanja perubahan2Pohon perindang ProgoSumur mata air Profil ProgoDokumen IKLHdokumen111111116Pembuatan film dokumenter pengelolaan LH Bank sampah Kulon Kulon Progodokumen220000002Daya Dukung Daya Tampung perubahanEvaluasi JAKSTRADA 1dokumen000001113BaruEvaluasi JAKSTRADA Transisi (2017) Tahun -1Tahun-220182019Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)Tahun Awal -3Tahun -4Tahun -5Kondisi Akhir RPJM202020212022penanggung JawabSesudah perubahanPeningkatan konservasi lingkungan hidupSesudah perubahanPenyusunan data dan informasi lingkungan hidupTetap (Penyesuaian target)Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 37
TargetRealisasiRp (000)TargetRealisasiRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp pengendalian perubahan1Pembangunan Taman Progo Sebelum perubahanBiodigester Biogas Limbah Ternakunit99414800021Sebelum perubahanBiodigester Biogas Limbah Tahu/TempeUnit001523Sebelum Kebijakan Pengelolaan pengawasanunit ProgoSebelum perubahan3Penanganan Kasus ProgoSebelum perubahan Pengkajian Kulon ProgoSebelum perubahan (setelah perubahan Renstra digabung dengan kegiatan penyusunan data & informasi LH)Dokumen Amdalpaket101Baru5Pantauan Kualitas LH (Air Sungai)sungai, titik, perubahanPantauan Kualitas LH (Emisi Industri)titik. kali4455514Sebelum perubahanPantauan Kualitas LH (Udara Ambien)titik, kali101010101030Sebelum perubahanPantauan Kualitas LH (Kualitas Tanah)titik, kali101015151540Sebelum perubahanPantauan usaha dan/atau kegi-atan yang berpotensi sebagai lokasi4040404040120Sebelum perubahanPengadaan Alat Laboratorium jenis551515525Sebelum perubahanpenanggung Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)SatuanTahun Awal (2016)Tahun Transisi (2017) Tahun -1Tahun-2Tahun -3Tahun -4Tahun -5Kondisi Akhir RPJMPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan4Pemantauan dan Pemulihan Kualitas LingkunganKulon Progo Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 38
TargetRealisasiRp (000)TargetRealisasiRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp pengendalian 1.316,47 89,57467.38390,24702.35090,91735.79090,911.909.8141.909.814,03Sesudah perubahan1Pembangunan Taman Progo Sesudah perubahanBiodigester Biogas Limbah Ternakunit2226Sesudah perubahanBiodigester Biogas Limbah Tahu/TempeUnit1001Sesudah perubahanDokumen perubahanPerizinan tahun1113TetapKomisi Amdal pengawasanunit ProgoSesudah perubahan3Penanganan Kasus yang ditindak ProgoSesudah perubahanPantauan Kualitas LH (Air Sungai)sungai, titik, perubahanPantauan Kualitas LH (Emisi Industri)titik. kali10101030Sesudah perubahanPantauan Kualitas LH (Udara Ambien)titik, kali10101030Sesudah perubahanPantauan kualitas LH (passive sampler)titik. Kali44412Sesudah perubahanPantauan Kualitas LH (Kualitas Tanah)titik, kali18181854Sesudah perubahanPantauan kualitas LH (Limbah)lokasi404040120Sesudah perubahanPengadaan Alat Laboratorium, Bahan kimia & perubahanPengadaan alat uji merkuri (DAK)paketSesudah perubahanAkreditasi Lab Lingkunganpaket0101Sesudah -4Tahun -5Kondisi Akhir RPJMpenanggung JawabLokasiTahun Awal (2016)Tahun Transisi (2017) Tahun -1Tahun-2Tahun -3TujuanSasaranKodeIndikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Progo4Pemantauan dan Pemulihan Kualitas LingkunganPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 39
TargetRealisasiRp (000)TargetRealisasiRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)12345678910111213141516171819202122232425261Program Pelayanan Adminstrasi PerkantoranCakupan pelayanan Administrasi Progo Sebelum perubahan26Penyediaan Jasa & Peralatan PerkantoranJasa perkantoran (jasa persu-ratan) & peralatan kantor (ATK, Barang cetakan & bahan pusta-ka) ; alat kebersihan & bahan pembersih ;pembayaran upah tenaga jaga malam & Progo Sebelum perubahan27Penyediaan Jasa KeuanganHonorarium petugas Pe-natausahaan keuangan , persediaan dan Progo Sebelum perubahan28Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi & KoordinasiRapat koordinasi & konsultasi, perjalanan Progo Sebelum perubahan1Program Pelayanan Adminstrasi PerkantoranCakupan pelayanan Administrasi perubahan26Penyediaan Jasa & Peralatan PerkantoranJasa perkantoran (jasa persuratan) & peralatan kantor (ATK,Barang cetakan & bahan pustaka) ; alat kebersihan & bahan pembersih ;pembayaran upah tenaga Progo Sesudah perubahan27Penyediaan Jasa KeuanganHonorarium petugas Pe-natausahaan keuangan , persediaan dan Progo Sesudah perubahan28Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi & KoordinasiRapat koordinasi & konsultasi, perjalanan Progo Sesudah -3Tahun -4Tahun -5Kondisi Akhir RPJMpenanggung JawabSatuanTahun Awal (2016)Tahun Transisi (2017) Tahun Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 40
TargetRealisasiRp (000)TargetRealisasiRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)123456789101112131415161718192021222324252612Program Perenca-naan, Pengenda-lian & Evaluasi KinerjaCakupan perencanaan pe-ngendalian & evaluasi Progo Sebelum perubahan1Penyusunan Perencanaan Kinerja OPDDokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja & Perubahan Rencana Kerja Progo Sebelum perubahan2Penyusunan Laporan KeuanganLaporan keuangan Semesteran dan Progo Sebelum perubahan3Pengendalian, Evalu-asi & Pelaporan KinerjaLaporan pengendalian & evalu-asi kinerja bulanan, triwulan-an,laporan tahunan, profil kinerja, Penerapan SPIP Progo Sebelum perubahan12Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi KinerjaCakupan perencanaan pe-ngendalian & evaluasi perubahan1Penyusunan Perencanaan Kinerja OPDDokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja & Perubahan Rencana Kerja Progo Sesudah perubahan2Penyusunan Laporan KeuanganLaporan keuangan Semesteran dan Progo Sesudah perubahan3Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan KinerjaLaporan pengendalian & evalu-asi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja, Penerapan SPIP Progo Sesudah -3Tahun -4Tahun -5Kondisi Akhir RPJMpenanggung JawabSatuanTahun Awal (2016)Tahun Transisi (2017) Tahun Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 41
TargetRealisasiRp (000)TargetRealisasiRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)TargetRp (000)123456789101112131415161718192021222324252614Program Peningkat-an Sarana /Prasa-rana Kerja & Kualitas SDM OPDCakupan peningkatan sarana/ prasarana kerja &kualitas SDM perubahan1Pengadaan Sarana & Prasarana PerkantoranTersedianya Sarana prasarana Progo Sebelum perubahanTerpeliharanya sarana prasarana kantor :Kendaraan roda dua, roda tiga,roda empat,Komputer, Laptop, Printer,AC, LCD Progo Sebelum perubahanTerpeliharanya gedung kantorunit2222260Sebelum perubahanPembayaran listrik, air & perubahan4Pendidikan & Pela-tihan NonformalPegawai berhasil lulus diklat dengan kategori Progo Sebelum perubahan14Program Peningkat-an Sarana /Prasa-rana Kerja & Kualitas Cakupan peningkatan sarana/ prasarana kerja &kualitas SDM perubahan1Pengadaan Sarana & Prasarana PerkantoranTersedianya Sarana prasarana Progo Sesudah perubahanTerpeliharanya sarana prasarana kantor :Kendaraan roda dua, roda tiga,roda empat,Komputer ,Laptop, Printer,AC, LCD Proyektor, soundsystem, Progo Sesudah perubahanTerpeliharanya gedung kantorunit22260Sesudah perubahanPembayaran listrik, air & teleponbulan121212360Sesudah perubahan4Pendidikan & Pela-tihan NonformalPegawai berhasil lulus diklat dengan kategori Progo Sesudah -3Tahun -4Tahun -5Kondisi Akhir RPJMpenanggung JawabSatuanTahun Awal (2016)Tahun Transisi (2017) Tahun Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)2Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran2Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan target kinerja OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja OPD diuraikan pada tabel 18 dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan oleh OPD pada tabel 19 : Tabel 18 Indikator Kinerja OPD DLH Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2017 - 2022 No INDIKATOR KINERJA SATUAN Kondisi awal kinerja (2016) Tahun transisi 2017 2018 Target Realisasi Target Realisasi 2019 2020 2021 Target (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Sebelum perubahan 1 Indeks Kualitas Udara Indeks 88,28 88,41 94,22 91,3 93,86 88.82 89,09 89,35 2 Indeks Kualitas Air Indeks 34 34,13 40 43 38 34,54 34,81 35,07 Sesudah Perubahan 1 Indeks Kualitas Udara Indeks 94,28 95,24 95,45 2 Indeks Kualitas Air Indeks 38 38 38 Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 43 2022 (12) 89,62 35,34 95,65 38
Tabel 19 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2017 - 2022 No Program Prioritas Pembangun an Indikator Sat uan Kondisi Kinerja awal 2016 Tar- get Rea lisa si 2017 (Tahun transisi) Tar- get Rea lisa si 2018 Target 2019 2020 2021 2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Sebelum Perubahan 1 Program Pengelolaan & Konservasi Lingkungan Hidup Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup(%) % 46,79 47,38 48,97 51,40 57,19 56,34 58,82 60,03 61,25 2 Program Penaatan& Pengendalian Pencemaran Cakupan peningkatan penaatandan pengendalian pencemaran (%) % 58,93 63,82 73,13 63,92 88,74 88,91 89,57 90,24 90,91 Sesudah Perubahan 1 Program Pengelolaan & Konservasi Lingkungan Hidup Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup(%) % 46,79 56,34 58,82 60,03 61,25 2 Program Penaatan& Pengendalian Pencemaran Cakupan peningkatan penaatandan pengendalian pencemaran (%) % 58,93 88,91 89,57 90,24 90,91 Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 44 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (12) 61,25 90,91 61,25 90,91
BAB VIII. PENUTUP Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup periode 2017 - 2022 disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022. Dokumen ini disusun sebagai langkah percepatan pembangunan bidang lingkungan hidup. Perubahan Rencana Strategis merupakan penelaahan terhadap pelaksanaan Renstra yang dilakukan pada pertengahan periode apabila terdapat perubahan sasaran, kegiatan, program atau adanya hal yang berdampak besar, penting, dan mendesak untuk dilakukan perubahan. Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup periode 2017 - 2022 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan untuk beberapa tahun ke depan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam perencanaan mendatang. Wates, 21 November 2019 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Arif Prastowo, S.Sos., M.Si NIP. 19700514 199603 1 004 Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 45
LAMPIRAN Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 46
Peningkatan pengawasan lingkungan Rendahnya kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas pengelolaan SDA yang berkelanjutan Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang Pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup Penetapan regulasi rencana rinci tata ruang Pengembangan konservasi sumber daya alam TUJUAN KEBIJAKAN Penguatan kerjasama antar stakeholder dalam bidang pengelolaan lingkungan Penaatan dan pengendalian pencemaran STRATEGI Meningkatkan tata kelola pembangunan yang transparan, partisipatif, inklusif Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan PROGRAM ISSUE STRATEGIS Terwujudnya pembangunan berkelanjutan SASARAN Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 47
Merokokunit222000Biodigester Biogas Limbah Ternakunit9142222Biodigester Biogas Limbah Tahu/Tempeunit051100Dokumen Amdaltahun000011Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LHJumlah usaha/kegiatan yang Kasus LHPersentase aduan yang kualitas air sungaisungai;titik; Industrititik; ambienttitik; kali101010101010Kualitas tanahtitik; udara (pasive ampler)titik; kali000444Pantauan limbah Alat Laboratorium ,Bahan kimia dan pemeliharaan alat labjenis515551210Pengadaan Alat uji merkuri (DAK)paket1TUJUAN IKU TUJUANTARGETSASARAN DAERAHAkreditasi Lab masyarakat dalam pengelolaan peringatan hari-hari LHkali444333Keikutsertaan pamerankali333111Fasilitasi kelompok peduli LHpaket111111Kualitas Even LHeven877555Fasilitasi sarpras pohon perindang jalanpaket111000Kader lingkungan di kecamatanorang000121212Tas belanja organikpaket111111Pohon perindang resapanunit302020202525Tanaman di sekitar mata Informasi Kinerja Pengelolaan KEHATINeraca Sumber Daya AlamProfil Bank SampahProfil Kelompok Peduli LHKajian timbulan sampah harian pemukiman dan non permukiman Kulon dokumen200000Daya Dukung Daya Tampung Lingkungandokumen000100Kajian Lingkungan Hidup kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencanaCapaian ketangguhan masyarakat menghadapi bencana((Jumlah desa tangguh bencana/Jumlah desa rawan bencana x 100 %) + (Jumlah penanganan tanggap darurat yang dilakukan/Jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap darurat x100%) + (Jumlah kejadian bencana yang direkomendasikan Rehabilitasi dan rekonstruksi/Jumlah kejadian bencana yang harus dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi x 100%))/3Penanggulangan BencanaCapaian penanggulangan bencana(Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran/Luas wilayah x 100%)+(Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani Dalam Waktu Paling Lama 15 menit/Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMKx100%) +(Jumlah desa tangguh bencana/Jumlah desa rawan bencana x 100 %) + (Jumlah tanggap darurat yang dilakukan/Jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap darurat x100%) + (Jumlah kejadian bencana yang direkomendasikan Rehabilitasi dan rekonstruksi/Jumlah kejadian bencana yang harus dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi x 100%)/5Badan Penanggulangan Bencana DaerahTerwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwaVISI RPJMDIKU Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan20172019Indeks Pencemaran Air (IPA) rata-rata untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, Fecal coli dan Total-coliformIndeks Kualitas AirCakupan Perencanaan Tata RuangPerencanaan Tata Ruang(((Luas kawasan yang dikonservasi/ luas kawasan yang seharusnya dikonservasi) x 100%)+ ((Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki lembaga pengelola lingkungan/Jumlah desa dan kelurahan) x 100% ))/247,3851,40Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutanMeningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan PETA INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2017-2022SASARAN SKPDIKU SKPDFORMULATARGETDINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGMeningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruangPresentase Kesesuaian RuangPersentase luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW kabupaten = (Jumlah luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW kabupaten/luas wilayah kabupaten) x 100 5(Realisasi penyusunan dokumen perencanaan tata ruang/jumlah dokumen perencanaan tata ruang seharusnya ada) x 100+(RTH publik yang sudah direncanakan/RTH publik yang seharusnya ada)x100%+ (dokumen RTBL yang disusun/ dokumen RTBL yang seharusnya ) x 100)+ jumlah penyusunan road map pembangunanRTH/jumlah seharusnya road map pembangunan RTH))+(Jumlah realisasi penyebaran informasi/penyebaran informasi yang seharusnya)+(Jumlah realisasi bimbingan teknis/jumlah bimbingan teknis yg Konserasi LHPresentase Kesesuaian Ruang61,25(((Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti sesuai SOP/jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk x 100%)+ (( jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku kerusakan lingkungan/jumlah titik pantau x 100%)+((jumlah usaha atau kegiatan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan/jumlah usaha atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan yang diawasi))/3KEGIATANIK KEGIATANSATUANPemantauan & Pemulihan Kualitas LHIK PROGRAMPROGRAMPenataan dan Pengendalian PencemaranCakupan peningkatan penataan dan pengendalian pencemaranPemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan LHLuas pemanfaatan ruang sesuai RTRW/ Luas wilayah x 100%Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan HidupCakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup38Indeks Kualitas UdaraIndeks Pencemaran Udara (IPU) konsentrasi rata-rata parameter CO2 dan NO2 Penyusunan Data & Informasi PERTANAHAN DAN TATA RUANGPengendallian dan Pemanfaatan Penataan RuangCakupan pengendalian tata ruang(((Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang tepat waktu/jumlah permohonan pemanfaatan ruang)x100))+((Jumlah Dokumen advice planning/jumlah pemohon advice planning)x100))+((Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang/Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang yang seharusnya ada)x100))/3)IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)Indeks Kualitas Lingkungan Hidup = (indeks Kualitas Air x 30%)+(Indeks Kualitas Udara x 30%)+(Indeks Kualitas Tutupan Lahan x 40%)34,13404338383838IKU SKPDFORMULATARGETPROGRAMIK PROGRAMFORMULATARGETMISI KE 4 : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitasMISI RPJMDTerwujudnya keseimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung LingkunganPersentase Kesesuaian Ruang Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 48
BAGAN ALUR PEMIKIRAN OPD : Dokumen IKLH, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah, Dokumen NSAD, Dokumen Profil Bank Sampah; Dokumen Profil Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan; Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati ; Evaluasi Jakstrada; Daya Dukung Daya Tampung Meningkatnya beban pencemaran lingkunganIndikator : Biodigester biogas limbah ternak/tahu, Dokumen lingkungan; Perizinan bidang LHIndikator : pohon perindang jalan; sumur resapan; Tanaman di daerah tangkapan sekitar mata air & sempadan sungaiIndikator : sosialisasi pengelolaan LH; keikutsertaan peringatan hari LH; keikutsertaan pameran; kualitas even LH; fasilitasi sarpras persampahan, fasilitasi kelompok peduli LHPeningkatan konservasi LHIndikator Tujuan OPDSasaran OPDStrategi OPDKebijakan UmumProgramKegiatanIndikator : Cakupan perlindungan dan konservasi SDA (%)Meningkatnya kualitas lingkungan hidupPermasalahan OPDIsu-isu strategis OPDPemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LHPengelolaan dan Konservasi Lingkungan HidupPemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannyaPenyusunan Data & Informasi LHMeningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutanPerbaikan manajemen pengelolaan lingkunganPengendalian Pencemaran & kerusakan LHBelum optimalnya penangulangan bencana dan pengurangan Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidupPeningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan : Jumlah usaha / kegiatan yang dilakukan pengawasanIndikator : Persentase aduan LH yang ditindaklanjutiPemantauan & Pemulihan kualitas lingkunganPenanganan Kasus LHPeningkatan perencanaan dan pengendalian Indikator : Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran (%)Belum optimalnya Prasarana dan Sarana dan Utilitas (PSU) lingkungan perumahan, pemukiman dan fasilitas umumIndikator : Pantauan kualitas LH : air sungai; emi-si industri; udara ambien; passive sampler udara; kualitas tanah. Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan; pengadaan alat lab, bahan kimia dan pemeliharaan alat, akreditasi labIndikator : a. Indeks Kualitas Udara b. Indeks Kualitas AirPenaatan dan Pengendalian PencemaranPengawasan Kebijakan pengelolaan LH2. Penguatan Pengendalian pemanfaatan Indikator Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 49
Lingkungan HidupProgram Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidupCakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup%((Luas kawasan yang dikonservasi/ luas kawasan yang seharusnya dikonservasi) x 100%)+ ((Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup/jumlah lembaga peduli lingkungan hidup yang seharusnya dibentuk) x 100% ))/248,97 57,19 56,34 58,82 60,03 61,25 Luas kawasan yang dikonservasi 5,72 12 19,00 23,00 25,00 27,00 Luas kawasan yang seharusnya dikonservasi 127,0 127,0 127,0 120,0 120,0 120,0 Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup 114 128 128 129 130 131 Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup yang seharusnya dibentuk 122 122 131 131 131 131 Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran%(((Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti sesuai SOP/jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk x 100%)+ (( jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku kerusakan lingkungan/jumlah titik pantau x 100%)+((jumlah usaha atau kegiatan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan/jumlah usaha atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan yang diawasi))/373,13 88,74 88,91 89,57 90,24 90,91 Persentase laporan atau pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti sesuai SOP100100100100100100Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk Jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku kerusakan lingkungan38 48 63 70 70 70 Jumlah titik pantau64 66 879696 96 Jumlah usaha atau kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan 30 43 47 48 49 50 Jumlah usaha atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan yang diawasI 50 46 50 50 50 50 METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAMNoNama OPDProgramIndikator Kinerja ProgramSatuanCara PerhitunganCapaian Kinerja Program Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 50
Tabel 20. Rencana Program Dana Alokasi Khusus No. 1 2 Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Tahun 2017 (Rp.000) -
Tahun 2018 (Rp.000)
847.000
Tahun 2019 (Rp.000) 1.476.200 1.100.000 Tahun 2020 (Rp.000) 1.623.820 1.210.000 Tahun 2021 (Rp.000) 1.786.202 1.331.000 Tabel 21. Rencana Program Dana Keistimewaan DIY No. 1 Program Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Tahun 2017 (Rp.000) - Tahun 2018 (Rp.000) Tahun 2019 (Rp.000) Tahun 2020 (Rp.000) Tahun 2021 (Rp.000) 400.000 Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Tahun 2022 (Rp.000) 1.964.822,2 1.464.100 Tahun 2022 (Rp.000) 400.000 51