AL-KAINAH : Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022 DOI: xx.xxxxx/cjik.xxix.xxx ISSN XXX-XXX (Online) Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU Dalam Merespon Perubahan Sosial Saepulah STAI Miftahul Huda Subang ABSTRACT In Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) is one of the largest Islamic organizations. As a mass-based organization, NU is unique. It is not the same as other Islamic organizations. Its uniquness can be seen from the dynamics of NU"s role in dealing with the socio-political changes that have occurred in Indonesia. NU sometimes has a defensive, opportunistic, and sometimes even a radical. This dynamic characteristic of NU will be read from a social movement perspective. This article utilizes library research method with NU as a case study. The data that has been collected is then described and analyzed. Having used Smelser"s theory of "collective behavior", this article concludes that the dynamics of NU"s role in responding to changes in the socio-political constellation in Indonesia are a result of structural constraints, supporting factors, generalized beliefs, mobilization, and the existence of intellectual actors. Keywords : NU; Gerakan Sosial; oportunis; tindakan kolektif. ABSTRAK Di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar. Sebagai sebuah organisasi berbasis massa, NU itu unik, tidak sama dengan organisasi islam lainnya. Salah kenikannya dapat dilihat dari dinamika peran NU dalam menghadapi perubahan sosial-politik yang terjadi di Indonesia. NU terkadang berkarakter defensif, oportunis, bahkan kadang berkarakter radikal. Karakteristik NU yang dinamis ini akan dibaca dengan perspektif gerakan sosial. Perspektif gerakan sosial (social movement theory) dipakai untuk membedah persoalan-persoalan yang terjadi dibalik dinamisasi peran NU. Artikel ini mengguakan metode library research dengan studi kasus ormas NU. Data-data yang telah dikumpulkan lalu dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam (deskriptif analisis). Menggunakan teori Smelser tentang "perilaku kolektif", artikel ini menyimpulkan bahwa dinamisasi peran NU dalam merespons perubahan konstalasi sosial-politik di Indonesia merupakan akibat dari adanya kendala struktural (structural constraint), faktor pendukung (participating Diterima: Februari 2022. Disetujui: April 2022. Dipublikasikan: Juni 2022 18
Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU dalam Merespon Perubahan Sosial factor), keyakinan bersama (generalized belief), mobilisasi (mobilization), dan adanya aktor intelektual (intelectual actor).) Kata kunci : NU; Gerakan Sosial; oportunis; tindakan kolektif.. PENDAHULUAN Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi berbasis massa NU sangat unik dan tidak sama dengan organisasi lainnya. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama terkemuka yang kebanyakan merupakan para pimpinan pesantren. Awal mula berdirinya adalah rapat para pimpinan pesantren dimana hadir para founding fathers pendirian NU. Di antara yang hadir dalam rapat para pimpinan pesantren tersebut adalah K.H. Hasyim', K.H. Wahab Hasballah, K.H. Bisri Syamsuri, K.H. Ridwan, K.H. Nawawi, dan K.H. Doromuntaha (Ridwan, 2008: 1). Tujuan didirikannya NU diantaranya adalah untuk memperjuangkan Islam tradisional terutama dunia pesantren. Pada tahun 1920-an memang pesat modernisme islam dan berhasil menarik banyak umat islam di daerah-daerah di Indonesia. Jika di Mesir dan Turki gerakan pembaruan muncul akibat kesadaran politik atas ketertinggalan mereka dari Barat, di Arab Saudi tampil gerakan Wahabi yang bergulat dengan persoalan internal umat Islam sendiri, yaitu reformasi faham tauhid dan reformasi dalam bidang hukum yang menurut mereka telah dirusak oleh khurafat dan kemusyrikan yang melanda umat Islam (Haidar, 1994: 35). Sementara di Indonesia tumbuh organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan umat, seperti Budi Utomo (20 Mei 1908), Syarekat Islam (11 November 1912), dan kemudian disusul Muhammadiyah (18 Nopember 1912). Hal-hal tersebut telah membangkitkan semangat beberapa pemuda Islam Indonesia untuk membentuk organisasi pendidikan dan dakwah, seperti Nahdatul Wathan (Kebangkitan tanah air), dan Taswirul Afkar (potret pemikiran). Kedua organisasi dirintis bersama oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan Mas Mansur. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya NU. Pada saat yang sama, penghapusan kekhalifahan di Turki dan kejatuhan Hijaz ke tangan Ibn Sa'ud yang menganut Wahabiyah pada tahun 1924 memicu konflik terbuka dalam masyarakat Muslim Indonesia. Tahun 1802 di Minangkabau muncul pemahaman Islam dengan corak wahabi yang pimpin H. Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022 19
Saepulah M. Miskin, hal ini menimbulkan pro kontra dari kaum yang pro-tradisi. Di samping itu, Tahun 1913 Ahmad Surkati mendirikan Al-Irsyad. Perhimpunan Al-Irsyad bermula dari perselisihan faham kalangan keturunan Arab yang tergabung dalam Jami'at Khair, berdiri tahun 1905. Perselisihan terjadi dalam soal kafa'ah antara golongan 'Alawi yang berdarah ningrat keturunan Nabi Muhammad dan golongan lain. Kebanyakan keluarga keturunan 'Alawi tidak menerima calon mempelai lelaki bukan 'Alawi. Pandangan ini menurut mereka memiliki dasar hukum yang sah (Haidar, 1994: 42). Pada 1923 ormas Persatuan Islam (Persis) juga berdiri di Jawa Barat. Martin Van Bruinessen menyebut bahwa kelahiran NU merupakan reaksi defensif terhadap berbagai aktifitas kelompok reformis tersebut (Bruinesen, 1994: 17). Perubahan-perubahan ini mengganggu sebagian besar ulama Jawa, termasuk K.H. Wahab Hasbullah. Dia dan ulama yang sefaham menyadari serta melakukan usaha-usaha untuk melawan gerakan tersebut. K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947) Kiai dari Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang merupakan ulama Jawa paling disegani menyetujui permintaan mereka untuk membentuk NU pada tahun 1926 dan dia menjadi ketua pertamanya atau Ro"is Akbar. NU berkembang pesat selama periode sebelum perang dunia. Tahun 1933, keanggotannya diakui berjumlah sekitar 40.000; dan tahun 1938 meningkat menjadi 100.000 dengan jumlah 99 cabang yang terdaftar. Pada 1934, Ansor- sayap muda organisasi didirikan. Empat tahun kemudian (1938) Muslimat NU berdiri secara formal bersamaan dibentuknya Lembaga Pendidikan Ma"arif. Semula NU didirikan sebagai jam"iyyah diniyah atau organisasi keagamaan yang akan berkhidmat pada kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Di antara misinya adalah meningkatkan komunikasi antar ulama, memperbaiki mutu sekolah-sekolah islam, menyeleksi kitab-kitab yang dipelajari di pesantren dan mendirikan badan-badan untuk membantu kegiatan pertanian dan perdagangan umat Islam. Keberhasilan ulama menghimpun pengikut yang besar, integritas yang kuat, menjadikan menumbuhkan solidaritas dan organisasi ini sebagai salah satu kekuatan sosial politik, kultural dan keagamaan yang sangat berpengaruh di Indonesia selama bertahun- tahun. Gagasan yang pertama kali ketika NU dibentuk bukanlah dari wawasan politik, melainkan dari wawasan sosial keagamaan. Meskipun demikian wawasan tersebut tidak lantas menjadikan NU mengabaikan soal-soal politik (Haidar, 1994: 5). 20 Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022
Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU dalam Merespon Perubahan Sosial Dalam makalah ini penulis akan mencoba membahas dinamika peran NU dalam merespon perubahan sosial-politik dalam konteks negara maupun masyarakat dari mulai masa penjajahan, kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Selanjutnya menganalisis dinamika peran NU tersebut menggunakan perspektif gerakan sosial keagamaan. Teori yang akan dipakai untuk menganalisis dinamika peran NU tersebut yaitu teori Neil J. Smelser tentang "collective behaviour". Diharapkan dari penjelasan berikut akan terlihat dinamisasi peran NU dalam merespon perubahan sosial baik yang berhubungan dengan Negara maupun berhubungan dengan perubahan sosial yang terjadi khususnya dalam masyarakat Indonesia dengan segala kompleksitasnya. HASIL DAN PEMBAHASAN Gerakan Sosial Keagamaan: Sebuah Perspektif Kemunculan gerakan sosial keagamaan dapat dilihat sebagai bagian dari masyarakat sipil tidak dapat direpresentasikan oleh suatu gerakan sosial keagamaan tertentu. Karena gerakan sosial kegamaan tidak tunggal. Gerakan sosial direpresentasikan oleh cita-cita yang diusung masing-masing gerakan sosial keagamaan. Rajendra Singh membagi teori mengenai gerakan sosial menjadi tiga; teori gerakan sosial klasik (classical theory of social movement), teori gerakan sosial neo- klasik (neo-classical theory of social movement); dan teori gerakan sosial baru (new theory of social movement). Tradisi teori gerakan sosial klasik meliputi studi perilaku kolektif (collective behaviour) seperti studi tentang kerumunan orang (crowd), kerusuhan (riot), dan studi tentang pemberontakan (rebel). Para teoretisi aliran berasal dari psikolog-sosial Barat dan para sejarawan sebelum tahun 1950-an (Singh, 2010: 109-110). (civil society). Gerakan sosial Tradisi neoklasik dihubungkan dengan tradisi utama dalam studi gerakan sosial tradisi neoklasik dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Teori gerakan neo-klasik terdiri dua model yaitu fungsionalis dan dialektika marxis. Tidak seperti studi dalam tradisi klasik, studi neoklasik menghadirkan kontribusi dari sosiolog Barat. Banyak tersinspirasi teori marxis, mainstream orientasi gerakannya adalah lama. Kebanyakan tulisan dalam Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022 21
Saepulah gerakan anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Sementara gerakan sosial baru, orientasi gerakannya lebih plural (beragam) disesuaikan dengan isu-isu kontemporer yang sedang hangat. Orientasi gerakannya seperti anti rasisme, anti nuklir, pelucutan senjata, isu hak asasi manusia, feminisme, environmentalisme, etnisitas, kebebasan sipil dan lain sebagainya (Singh, 2010: 111). Neil J. Smelser, seorang sosiolog dalam bukunya theory of collective behavior (1962) menjelaskan bahwa jangan terlalu mudah memvonis suatu crowd (kumpulan orang) sebagai sebuah gerakan sosial sebelum ada hal- sebagai berikut; 1) kendala struktural (structural constraint) seperti rasa ketidakadilan yang dirasakan bersama; 2) faktor pendukung (participating factor) seperti sumberdaya, dana, dan alat-alat gerakan; 3) keyakinan bersama (generalized belief); 4) mobilisasi (mobilization) yaitu ada yang memobilisasi dan menggalang dana; 5) Aktor intelektual (intelectual actor) yaitu tokoh- tokoh gerakan yang menggerakan massa. Kelima hal ini bagi Smelser menjadi prasyarat sebuah gerakan bisa disebut sebagai "gerakan sosial" (social movement) (Smelser, 1964: 47-100). Menurut Snow, Soule, dan Kriesi -mewakili teoritikus gerakan sosial baru-dalam The Blackwell Companion to Social Movements, gerakan sosial (social movement) adalah "collectivities acting with some degree of organization and continuity outside of the institutional or organizational channels for the purpose of challenging or defending extant authority, whether it is institutionally or culturally based, in the group, organization, society, culture or world order of which they are a part." (Snow dkk, 2004: 12) Artinya tindakan kolektif terus menerus baik dalam organisasi maupun di luar saluran organisasi untuk tujuan menentang atau mempertahankan otoritas yang ada, apakah itu secara institusional atau kultural, dalam kelompok, organisasi, masyarakat, budaya atau tatanan dunia lain yang mereka adalah bagian darinya. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri gerakan sosial baru (new sosial movement) adalah adanya: tindakan kolektif/bersama (collective action); tujuan gerakan berorientasi kepada perubahan (change- oriented goals); terkadang tindakan kolektif gerakan tidak terlembaga dengan baik (some collective action is non- institutional); terkadang gerakan sosial berbentuk organisasi (some degree of organization); beberapa gerakan berkelanjutan sampai tingkat tertentu (some temporal continuity). 22 Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022
Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU dalam Merespon Perubahan Sosial Peran NU dari Masa-ke Masa dalam Merespon Perubahan Sosial Greg Fealy dan Greg Barton membagi fase perkembangan NU (sampai Tahun 1995) menjadi tiga fase: periode awal sebagai organisasi sosial keagamaan; periode tengah selain sebagai organisasi sosial keagamaan juga berfungsi sebagai partai politik atau unsur formal dalam sebuah partai politik; periode akhir kembali ke aktivitas sosial keagamaan (Fealy & Barton, 1997: xiii). Sementara Robin Bush menjelaskan NU pada masa reformasi 1998-2001. Lebih Jauh Bush menjelaskan interelasi antara reformasi dan kembali ke khittah-nya NU(Bush, 2009: 111 ). Untuk mengetahui perkembangan tiga periode tersebut, maka berikut akan dijelaskan peran NU dari masa ke masa dalam merespon perubahan sosial-politik. Masa Penjajahan Bagian ini akan menjelaskan peran NU pada masa penjajahan baik Penjajahan Belanda (1926)-1942) maupun masa penjajahan Jepang (1942- 1945). Sejak tahun 1930 NU bergabung dengan organisasi-organisasi Islam menentang regulasi-regulasi pemerintah kolonial yang dianggap banyak memusuhi Islam. Selain itu NU juga mendukung pembentukan GAPPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) dan seruannya untuk membentuk parlemen Indonesia tahun 1939 (Fealy & Barton, 1997: xiv). Pada awal periode berdirinya, NU lebih mengutamakan pembentukan persatuan di kalangan umat Islam untuk melawan kolonial Belanda. Untuk mempersatukan umat islam, K.H. Hasyim Asy"ary melontarkan ajakan untuk bersatu dengan mendirikan sebuah konfederasi, Majlis Islam A"la Indonesia (MIAI) yang dibentuk pada tahun 1937. Pendirian organisasi ini pada intinya mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah belanda dengan pola perjuangan yang bersifat kultural untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa penjajahan Jepang, NU sebagai organiasi keagamaan juga menentang segala bentuk penjajahan termasuk K.H. Hasyim Asy"ary (sebagai Rois Akbar pada saat itu) dipenjara karena menolak penghormatan kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah timur pada waktu-waktu tertentu. Lebih spesifik, NU melakukan serangkaian program perjuangan. Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022 23
Saepulah Program perjuangan diarahkan untuk memenuhi tiga sasaran utama, yaitu: 1.) Menyelamatkan aqidah Islam dari faham Sintoisme, terutama ajaran Shikerei yang dipaksakan oleh Jepang. 2.) Menanggulangi krisis ekonomi sebagai akibat perang Asia Timur bekerjasama dengan seluruh komponen Pergerakan Nasional untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. 3.) Untuk menggalang persatuan, pada bulan Oktober 1943 dibentuk federasi antar organisasi Islam yang diberi nama Majlis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Menurut Haidar, sejak muktamar Banjarmasin 1936 sampai penerimaan asas tunggal Pancasila 1984, NU memperlihatkan garis pemikirannya secara linier. Sejak tahun 1936 NU telah menegaskan bahwa wilayah nusantara adalah dar al-Islam (negeri muslim). Ini berarti merupakan tanggung jawab ummat Islam untuk mempertahankan negerinya. Pesan ini terutama ditujukan terhadap pemerintah kolonial penjajah (Haidar, 1994:8). Masa Pra dan Kemerdekaan (1944-1945) Pada bulan Agustus 1944 NU memprakarsai pembentukan Shumubu (Kantor Urusan Agama) untuk tingkat pusat, dan Kantor Urusan Agama untuk tingkat daerah diberinama Shumuka. Selanjutnya, sejak tahun 1945, NU memasuki politik formal sebagai unsur organisasi dari partai Islam Masyumi. Berikutnya karena Masyumi didominasi modernis, pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi. Kemudian NU mentransformasikan diri menjadi partai independen menjadi peserta pemilu terbesar ketiga pada pemilu 1955 dengan memperoleh suara 18% suara (hanya selisih 4 % dengan urutan pertama). NU mempertahankan tingkat dukungan ini pada pemilu berikutnya tahun 1971. Ia juga berpartisipasi di dalam setiap kabinet dari tahun 1953-1971 (Fealy & Barton, 1997: xiv). Pada tanggal 7 September 1944 Jepang mengalami kekalahan perang Asia Timur, sehingga pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk itu dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI berangggotakan 62 orang yang diantaranya adalah tokoh NU (K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Masykur). Selanjutnya NU juga terlibat dalam "Panitia Sembilan" yang merumuskan falsafah negara. Dalam panitia kecil ini NU diwakili oleh 24 Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022
Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU dalam Merespon Perubahan Sosial K.H.Wahid Hasyim, hasilnya disepakati pada dasar Negara mengenai "Ketuhanan" ditambah dengan kalimat "Dengan kewajiban menjalankan Syari"at Islam bagi pemeluknya". Keputusan ini dikenal dengan "Piagam Jakarta". Tetapi kemudian, demi menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, K.H. Wahid Hasyim mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan "Ketuhanan yang Maha Esa". Pada 16 September 1945 tentara Belanda (NICA) tiba kembali di Indonesia dengan tujuan ingin kembali menguasai Indonesia. Melihat ancaman tersebut, NU segera mengadakan sidang Pleno Pengurus Besar pada 22 Oktober 1945. Pada rapat tersebut dikeluarkan "Resolusi Jihad" yang mewajibkan Umat Islam terutama warga NU mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Resolusi Jihad ini benar-benar menjadi inspirasi bagi berkobarnya semangat juang arek-arek Surabaya dalam peristiwa 10 November 1945. Masa Orde Lama (1950 - 1966) Pada periode 1960-1966 NU tampil menjadi kekuatan yang melawan komunisme, hal ini dilakukan dengan membentuk beberapa organisasi, seperti : Banser (Barisan Ansor Serba Guna), Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim), Pertanu (Persatuan Petani NU), dan lain-lain. Pada tanggal 5 Oktober 1965, NU menuntut pembubaran PKI. NU mulai berpolitik sejak bergabung dengan entitas organisasi masyarakat keislaman lain dengan membentuk Masyumi yang diketuai oleh K.H. Wahid Hasyim. Lalu NU menjadi partai politik independen pada pemilu 1955. Menurut Fealy dan Barton sepanjang periode Sukarno, NU memperoleh reputasi karena pandangan politiknya yang fleksibel dan akomodatif. Selama tahun 1950-1960an, NU kerap mengubah kebijakan politiknya dalam rangka mempertahankan kedudukannya di pemerintah. Peristiwa penting yang menunjukkan itu, NU menyetujui pembubaran parlemen dan menyetujui demokrasi terpimpin dari tahun 1957 hingga 1959. Pada peristiwa pemberontakan PKI 1965, NU bekerjasama dengan tentara dalam eliminasi berdarah partai komunis Indonesia dan berperan mendukung berkuasanya orde baru di bawah kepemimpinan Jenderal Suharto (Fealy & Barton, 1997: xiv). Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022 25
Saepulah juga berperan dalam: Pertama, penyelenggaraan Pemilu bahkan pada pemilu ini, NU meraih 45 kursi di parlemen (DPR). Kedua, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10: tentang pembatasan aktifitas ekonomi para pengusaha asing serta mendorong agar para pengusaha pribumi dapat berkembang. Ketiga, penggagasan berdirinya masjid Istiqlal oleh K.H. A. Wahid Hasyim (Menteri Agama saat itu) dan disetujui Presiden Soekarno. Kelima, realisasi penerjemahan al-Qur"an kedalam bahasa Indonesia oleh Menteri Agama Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri. Keenam, penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur"an (MTQ) yang diprakarsai oleh Menteri Agama K.H. M. Dahlan. Ketujuh, penggagalan terbentuknya "Kabinet Kaki Empat" (PNI-PKI-Masyumi-NU), perlawanan langsung terhadap aksi-aksi PKI disegala bidang. Puncak dari perlawanan NU terhadap PKI adalah gagalnya G30S PKI. NU tercatat sebagai partai politik pertama yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar PKI dibubarkan. Sikap tegas ini dicetuskan oleh NU pada tanggal 5 Oktober 1965 ketika masyarakat Indonesia masih bersikap ragu-ragu tentang siapa yang menjadi arsitek G30S PKI (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia). Pada masa orde lama NU Masa Orde Baru Menurut Fealy dan Barton, meskipun awalnya NU merupakan rekan dekat rezim orde baru, tapi NU segera sadar bahwa ia adalah korban de- islamisasi politik orde baru. NU menjadi sasaran berbagai restriksi dan intimidasi selama pemilu 1971. Tahun 1973, NU dipaksa untuk berfusi dengan tiga partai Islam lainnya untuk membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sepanjang periode ini, NU menjadi oposisi terhadap pemerintah. Keterlibatan NU dalam politik terhenti Tahun 1984. Penyebabnya adalah kian tekanan terpinggirkannya NU dalam PPP dan keletihan menghadapi pemerintah, mendorong NU keluar dari PPP dan kembali kepada statusnya semula sebagai organisasi sosial keagamaan. Sejak itu muncul kepemimpinan baru dalam NU dengan tokoh terkemukanya K.H. Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid. Mereka menyatakan bahwa NU kembali kepada khittah 1926, dengan lebih berkonsenrasi pada kegiatan sosial keagamaan (Fealy & Barton, 1997: xv). Pada masa ini dinamika NU dalam bernegara sangat terasa, dari mendukung hingga oposisi terhadap pemerintahan. Namun NU lebih konsen kepada gerakan sosial keagamaan karena kembali ke khittah sebagai 26 Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022
Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU dalam Merespon Perubahan Sosial ormas bukan lagi partai politik. Pada akhirnya NU lebih leluasa dalam mengambil sikap dan gerakannya dalam membangun NKRI. Mitsuo Nakamura melalui tulisannya yang berjudul "Tradisionalisme Radikal: Catatan Muktamar Semarang 1979" menjelaskan secara gamblang perubahan politik NU dari "oportunis" pada era demokrasi terpimpin (Soekarno) menjadi radikal pada masa orde baru. Menurut Mitsuo, sikap organisasi NU sangat tergantung pada apakah ia merasa kondisi-kondisi politik dan sosial yang ada secara umum itu bersifat baik atau antipati terhadap nilai- nilai Islam. Karena itulah, NU bisa bekerjasama dengan rezim Sukarno yang menjamin konsesi-konsesi terhadap Islam, tetapi beroposisi terhadap rezim Suharto yang mereka anggap refresif dan anti Islam.(Nakamura, 1997: 98). Pasca Reformasi NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, pada awalnya lebih memilih sikap netral menjelang mundurnya Soeharto. Namun sikap ini kemudian berubah, setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sebuah pandangan untuk merespon proses reformasi yang berlangsung di Indonesia, yang dikenal dengan Refleksi Reformasi. Refleksi reformasi ini berisi delapan butir pernyataan sikap dari PBNU, yaitu: a. Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga agar reformasi berjalan ke arah yang lebih tepat. b. Rekonsiliasi nasional jika dilaksanakan harus ditujukan untuk merajut kembali ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) dan dirancang ke arah penataan sistem kebangsaan dan kenegaraan yang lebih demokratis, jujur dan berkeadilan. c. Reformasi jangan sampai berhenti di tengah jalan, sehingga dapat menjangkau terbentuknya sebuah tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. d. Penyampaian berbagai gagasan yang dikemukakan hendaknya dilakukan dengan hati-hati, penuh kearifan dan didasari komitmen bersama serta dihindari adanya pemaksaan kehendak. Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022 27
Saepulah e. Kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus disikapi secara arif dan bertanggung jawab f. TNI harus berdiri di atas semua golongan. g. Pemberantasan KKN harus dilakukan secara serius dan tidak hanya dilakukan pada kelompok tertentu. h. Praktik monopoli yang ada di Indonesia harus segera dibasmi tuntas ekonomi dalam masa.html diakses pada tanggal 19 September 2018, pukul 04:37). setiap praktik Untuk menjelaskan peran NU pasca reformasi dalam konteks politik rasanya sangat kompleks sekali. Setelah reformasi bergulir, sepertinya ada harapan besar untuk mengembalikan masa kejayaan NU di masa silam. Meski demikian masih terlalu berat jika NU menjelma menjadi sebuah partai politik. NU akhirnya mendirikan PKB dimana PKB diharapkan menjadi satu-satunya partai yang berakses ke PBNU sekaligus sebagai partai warga nahdhiyyin. Puncaknya tahun 1999-2000 seluruh warga NU bangga karena salah satu kadernya menjadi presiden RI, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena adanya tekanan-tekanan dari koalisi poros tengah untuk menurunkan Gus Dur. Setelah peristiwa itu, PKB sesuai dengan perkembangannya nampaknya berjalan sendiri bahkan terkadang bersebrangan dengan NU struktural. Antara PKB dan NU mulai terlihat kurang harmonis, misalnya PKB memecat ketuanya Matori Abdul Jalil (karena ikut menandatangani penurunan Gus Dur dengan partai lain) yang sebenarnya kurang setuju dengan hal itu. Ketidakserasian NU-PKB diperuncing lagi ketika NU mencalonkan Hasyim Muzadi sebagai Cawapres Megawati (2004) tapi justru saat itu PKB mendukung Wiranto Wahid dari Golkar, diteruskan pada Pilpres putaran dua PKB mendukung SBY-JK. Namun demikian, terlepas dinamika NU dalam konteks politik, NU ikut berperan aktif dalam mengantisipasi gerakan-gerakan radikal yang berasal dari kalangan Islam sendiri ataupun berasal dari luar maupun dalam negeri. Untuk mengantisipasi hal itu pada 2012 NU membentuk Laskar Aswaja untuk merespons keresahan atas radikalisme berbasis agama. Pegangan yang dipakai NU sejauh ini tetap mempertahankan paham ahlus sunnah wal jama'ah (aswaja) yang disesuaikan dengan kultur masyarakat 28 Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022
Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU dalam Merespon Perubahan Sosial dalam bingkai kebangsaan dan NKRI. Menangkal gerakan radikal lewat gerakan dakwah dan secara fisik bila dalam keadaan terpaksa dengan Laskar Aswaja. Demikian di antara peran NU dalam menangkal radikalisme. Dinamika Peran Nu dari Masa ke Masa: Perspektif Gerakan Sosial Berdasarkan teori tindakan kolektif Neil J. Smelser, ada lima hal yang menjadi dasar sebuah gerakan sosial mengkonstruksi sikapnya terhadap suatu fenomena yang terjadi di luar dirinya. Kelima hal tersebut yaitu; 1) kesenjangan struktural (structural constraint) seperti rasa adanya kesenjangan atas apa yang ada pada diri sendiri dengan yang ada di luar dirinya; 2) faktor pendukung (participating factor) seperti sumberdaya, dana, dan alat-alat gerakan; 3) keyakinan bersama (generalized belief); 4) mobilisasi (mobilization) yaitu ada yang memobilisasi dan menggalang dana; 5) Aktor intelektual (intelectual actor) yaitu tokoh-tokoh gerakan yang menggerakan massa. Kelima hal ini bagi Smelser menjadi prasyarat sebuah gerakan bisa disebut sebagai "gerakan sosial" (social movement) dan berkontribusi dalam mengkonstruksi sikap mereka terhadap apa yang terjadi di luar dirinya (Smelser, 1962: 47-100). Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, kesenjangan struktural (structural constraint) yang dihadapi warga Nahdiyyin juga bangsa indonesia adalah imperialisme yang menjadikan sikap NU sangat radikal dalam arti melawan dan menyerukan perjuangan untuk mengusir penjajah. Uniknya pada zaman Jepang sedikit mendapatkan angin segar karena penjajah Jepang, demi kepentingan politiknya merangkul kaum santri (meminjam istilah Geertz) terbukti NU pada bulan Agustus 1944 memprakarsai pembentukan Shumubu (Kantor Urusan Agama) untuk tingkat pusat, dan Kantor Urusan Agama untuk tingkat daerah diberinama Shumuka. Faktor pendukung (partipating factor) sikap NU terhadap penjajah yang radikal yaitu mendirikan sebuah konfederasi, Majlis Islam A"la Indonesia tujuan mempersatukan umat islam. Pendirian organisasi ini pada intinya mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah belanda dengan pola perjuangan yang bersifat kultural untuk mencapai (MIAI) yang dibentuk pada tahun 1937 dengan Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022 29
Saepulah kemerdekaan. Pada zaman penjajahan Jepang, dalam rangka menjalin persatuan, NU juga mendirikan organisasi Islam yang diberi nama Majlis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Intellectual actor-nya adalah K.H. Hasyim Asy"ary (sebagai Rois Akbar pada saat itu). Beliau bahkan pernah dipenjara karena menolak penghormatan kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah timur pada waktu-waktu tertentu. Lebih spesifik, NU melakukan serangkaian program perjuangan yaitu; (1) menyelamatkan aqidah Islam dari faham Sintoisme, terutama ajaran Shikerei yang dipaksakan oleh Jepang dan (2) Menanggulangi krisis ekonomi sebagai akibat perang Asia Timur bekerjasama dengan seluruh komponen Pergerakan Nasional untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Selanjutnya keyakinan bersama (generalized belief) yang dibangun para aktor intelektual NU pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang berupa keyakinan bahwa islam menentang segala bentuk penjajahan. Di sisi lain mobilisasi (mobilization) massa dapat dilihat dari perlawanan yang dilakukan di beberapa tempat dalam rangka mengusir penjajah. Pada zaman orde lama, kesenjangan struktural (structural constraint) adanya gerakan komunisme. Alhasil, NU tampil terdepan dalam memberantas gerakan komunisme tersebut. Bahkan pada periode ini NU membentuk Banser. Pada periode orde lama pandangan politik NU lebih fleksibel dan akomodatif sehingga NU terkesan sangat dekat dengan penguasa orde lama. Inilah kenapa Nakamura menyebut NU zaman orde lama sebagai "oportunis". Namun tidak bisa ditolak lagi bahwa pada masa orde lama ini juga NU banyak berperan dalam memajukan tersebut dapat dilihat misalnya NU memprakarsai pembangunan Mesjid Istiqlal, Mesjid kebanggaan umat Islam di Indonesia bahkan sampai sekarang. Selain itu juga memprakarsai penyelenggaraan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur`an) sampai dengan sekarang. islam. Hal Pada masa orde lama dapat disimpulkan bahwa NU itu oportunis (meminjam istilah Nakamura) terhadap pemerintahan, namun radikal terhadap faham komunis yang saat itu secara masif menyebar di berbagai penjuru negeri. Sebagai faktor pendukung (partipating factor) sikapnya yang radikal terhadap komunisme, NU mendirikan Banser (Barisan Ansor Serba Guna), Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim), Pertanu (Persatuan Petani NU), dan 30 Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022
Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU dalam Merespon Perubahan Sosial lain-lain. K.H. Wahid Hasyim tampil sebagai Aktor intelektual (intelectual actor) yang memprakarsai NU menjadi partai politik independen pada pemilu 1955. Hal tersebut semata dilakukan agar NU ikut berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia serta menciptakan adil, makmur, dan sejahtera bangsa Indonesia. K.H. Wahid Hasyim bersama dengan pimpinan NU lainnya, saat itu menyebarkan keyakinan bersama (generalized belief) bahwa ajaran Islam menentang faham komunis. Berdasarkan sikapnya yang radikal terhadap komunisme, NU berhasil memobilisasi (mobilization) massa untuk melakukan perlawanan terhadap komunisme. Puncak perlawanan NU terhadap komunis dapat dilihat dalam peristiwa gagalnya Gerakan 30 September. Pada orde baru, kesenjangan struktural (structural constraint) yang dihadapi NU yaitu ; menjadi korban deislamisasi oleh pemerintah orde baru dalam hal ini presiden Soeharto. Maka tidak heran Mitsuo Nakamura menjelaskan perubahan sikap politik NU yang tadinya pada masa orde lama oportunis menjadi radikal pada zaman orde baru. Menurut Mitsuo, sikap organisasi NU sangat tergantung pada apakah ia merasa kondisi-kondisi politik dan sosial yang ada secara umum itu bersifat baik atau antipati terhadap nilai- nilai Islam. Karena itulah, NU bisa bekerjasama dengan rezim Sukarno yang menjamin konsesi-konsesi terhadap Islam, tetapi beroposisi terhadap rezim Suharto yang mereka anggap refresif dan anti Islam (Nakamura, 1997: 58). Faktor pendukung (partipating factor) yang menjadikan NU menjadi radikal bahkan menjadi oposisi terhadap pemerintahan orde baru adalah; restriksi dan intimidasi oleh pemerintah orde baru. Ruang gerak NU dan tokoh- tokoh NU di kancah nasional dibatasi bahkan dintimidasi. Maka keyakinan bersama (generalized belief) yang dibangun para aktor intelektual (intelectual actor) NU pada masa orde baru, seperti ; K.H. Achmad Siddiq dan K.H. Abdurrahman Wahid, ialah kembali ke khittah 1926; yaitu NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan yang concern terhadap kegiatan sosial keagamaan. Adapun mobilisasi (mobilization) massa NU terlihat di ujung berakhirnya orde baru, yaitu massa NU turun ke jalan ikut serta dalam demonstrasi penggulingan pemerintah orde baru. Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022 31
Saepulah Pada masa reformasi dan pasca reformasi, kesenjangan struktural (structural constraint) yang dihadapi NU yaitu: gerakan radikalisme yang muncul dalam internal umat islam. Hal tersebut langsung disikapi dengan mendirikan laskar aswaja untuk berpartisipasi aktif rangka mencegah menyebarnya radikalisme. Pendirian laskar aswaja ini menjadi participating radikalisme. Keyakinan bersama factor dalam menghadapi gerakan (generalized belief) dalam pendirian jelas untuk mempertahankan faham ahlu sunnah wal jamaah yang toleran dan damai menyebarkan islam rahmatan lil"alamin. laskar aswaja Adapun sikap politik NU pasca reformasi sangat kompleks sekali. Ada optimisme mengembalikan kejayaan NU di masa silam. Lalu, NU mendirikan PKB dimana PKB diharapkan menjadi satu-satunya partai yang berakses ke PBNU sekaligus sebagai partai warga nahdhiyyin. Gusdur bisa jadi salah satu intellectual actor yang andil dalam menentukan sikap NU pasca reformasi. Puncaknya tahun 1999-2000 seluruh warga NU bangga karena salah satu kadernya menjadi presiden RI, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena adanya tekanan-tekanan dari koalisi poros tengah untuk menurunkan Gus Dur. Intinya pada periode pasca reformasi, ada optimisme namun dinamika politik sangat kompleks. SIMPULAN Pada masa penjajahan terdapat dua periode, yaitu Belanda dan Jepang. Warga NU yang mayoritas dari pesantren berjuang untuk melawan para penjajah. Pada masa kemerdekaan, salah satu tokoh NU yang tergabung dalam anggota BPUPKI ikut merumuskan dasar negara, khususnya pada sila pertama. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, NU mengadakan Resolusi Jihad, yaitu mempertahankan kemerdekaan RI dari para penjajah. Pada masa orde lama, NU disebut sebagai masa "oportunis" di mana NU ikut berpartisipasi sebagai peserta pemilu pertama di Indonesia. Pada masa orde baru, NU disebut sebagai masa "radikal" dengan kembali ke khittah dan tidak lagi menjadi parpol melainkan sebagai ormas Islam. Pada masa reformasi, masa ini dijadikan sebagai momentum bagi NU untuk pembenahan diri. Pada masa pasca reformasi, dinamika tarik menarik antara NU-PKB mewarnai lembaran sejarah NU di samping NU juga terus melakukan pengembangan diri hingga sekarang. Namun demikian, NU di bawah kepemimpinan K.H. Said Aqil Siradj tampakn lebih lunak dan membuka diri bekerjasama dengan pemerintah. 32 Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022
Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU dalam Merespon Perubahan Sosial DAFTAR PUSTAKA Bruinesen, Martin Van (Ed). NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS, 1994) Bush, Robin. Nahdlatul Ulama and the Strugle for Power Within Islam and Politic in Indonesia (Singapore: ISEAS Publishing, 2009). Fealy, Greg dan Barton, Greg. Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara (Yogyakarta: LKiS, 1997) Haidar, M. Ali. Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) Nakamura, Mitsuo. "Tradisionalisme Radikal: Catatan Muktamar Semarang 1979", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (Ed), Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara (Yogyakarta: LKiS, 1997. Ridwan, Nur Kholik. NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad (Yogyakarta: LKiS, 2008) Singh, Rajendra. Gerakan Sosial Baru, trans. Eko P. Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2010). Smelser, Neil J. Theory of Collective Behavior (New York: The Free Press, 1962) Snow, David A., Soule, Sarah A. and Kriesi, Hanspeter (eds). The Blackwell Companion (Malden, MA: Blackwell, 2004) nu-kerjasama-dengan-pemerintah diakses pada tanggal 25 Maret 2017, pukul 19:20. to Social Movements diakses pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 19:37. Al-Kainah: Journal Islamic Studies Volume 1 Nomor 1 2022 33