HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasanal Mulkan Fakultas Hukum UM Palembang E-mail : hasanal_mulkan@yahoo.co.id Abstrak Hukuman mati, akhir-akhir ini kembali menjadi suatu wacana yang menarik untuk dibicarakan secara serius dengan memperhatikan berbagai efek yang akan muncul. Adanya hukuman semacam itu menimbulkan pro-kontrak di masyarakat, dengan berbagai alasannya. Realitas ini mendorong penyusunan untuk meneliti persoalan tentang hukuman mati yang diterapkan di Indonesia berdasarkan undang-undang hokum pidana dan undang-undang yang berlaku di Indonesia berdasarkan persepektif hokum islam, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama islam. Di samping itu, karena hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia sebagai sanksi hokum dalam kasus kejahatan-kejahatan tertentu, seperti pembunuhan berancana. Kata Kunci: Hukuman mati, hukum Islam, Hukum Pidana Indonesia Abstract The death penalty, recently back into an interesting discourse to be discussed seriously by considering a variety of effects that will arise. The existence of such a punishment raises the pros and cons in the community, with a variety of reasons. This reality encourages authors to examine the question of capital punishment imposed in Indonesia under the laws of criminal law in force in Indonesia based on Islamic law perspective, considering the majority of the population in Indonesia is the adherents of Islam. In addition, because capital punishment is still applisd in Indonesia as a legal sanction in the case of certain crimes, like murder Keywords: capital punishment, Islamic law, criminal law Indonesia Pendahuluan hukum ialah Negara tidak dapat bertindak Undang-undang Dasar Negara sewenang-wenang, tindakan-tindakan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat Negara terhadap warganya dibatasi oleh (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia hukum. adalah Negara Hukum1. Dalam artian Dalam perjalanannya untuk Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum menjunjung tinggi hukum tersebut dalam setiap aspek kehidupan Indonesia mengacu pada sistem hukum bermasyarakat dan bernegara. Negara civil law, yaitu sistem hukum yang 1 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 berlandaskan pada peraturan hukum positif Amandemen ke-3 tertulis yang sudah terkodifikasi. Salah satu 946 Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019
Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam produknya yaitu Kitab Undang-undang kepada pihak yang memberi maaf Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan cara yang baik (pula). Yang dengan nama KUHP. demikian itu adalah satu keringanan KUHP yang kita pakai sampai saat ini hukuman yang telah diisyarakatkan telah berlaku bagi semua golongan rakyat Tuhanmu, sementara untukmu sehingga tidak ada dualisme lagi seperti adalah menjadi rahmat pula. Siapa dalam hukum perdata dan KUHP sebelum yang melanggar sesudah itu akan tahun 19182. KUHP yang merupakan turunan memperoleh siksa yang pedih." dari WvS (KUHP Belanda) mengatur 2 jenis pidana didalamnya, yaitu pidana pokok Ayat 179 : " Dalam hukum Qishash itu ada dan pidana tambahan yang tertuang dalam (jaminan) kelangsungan hidup, hai Pasal 10 sampai dengan pasal 43 KUHP. orang-orang yang berakal, supaya Ancaman pidana mati juga dikenal kamu bertakwa". dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama Qishash. Pandangan Islam terhadap Qishash dalam hukum Islam adalah pidana mati tercantum dalam Surat AI- hukuman bunuh yang harus dilaksanakan Baqarah ayat 178 dan 179, yang terhadap diri seseorang yang telah terjemahannya sebagai berikut. melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini Ayat 178: "Hai orang- orang yang beriman, tak harus dilaksanakan, dengan kata lain diwajibkan atasmu qishash hukum ini dapat gugur manakala ahli waris berkenaan dengan orang-orang yang yang terbunuh memberi maaf kepada dibunuh; orang merdeka dengan pihak yang membunuh dengan membayar orang merdeka, hamba sahaya suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda dengan hamba sahaya, wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan wanita. Maka barang siapa atau yang ditentukan oleh hakim, apabila yang mendapat suatu pemaafan dari ahli waris yang terbunuh memaafkan saudara terbunuh, hendaklah (yang sipembunuh dari hukuman Qishash. memaafkan) mengikuti dengan cara Pro kotra terhadap pidana mati itu yang baik, dan hendaklah (yang didasari pada persoalan mendasar apakah diberi maaf) membayar diyah pidana mati dipandang dapat mengurangi 2 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, angka kejahatan, pidana mati dipandang Rineka Cipta, Jakarta, hal.17. sebagian pihak sebagai upaya perampasan Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019 947
Hasanal Mulkan hak hidup seseorang. Hak hidup dinilai bersifat inalienable rights. Bahkan, dalam kondisi bagaimanapun hak hidup harus tidak bisa dikesampingkan (non derogable rights). Bagi sebagian pihak lainnya justru berpandangan bahwa pidana mati merupakan ultimum remedium, yakni hukuman puncak yang dapat diterapkan manakala unsur-unsur pemidanaan itu telah terpenuhi. Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan, sekalipun pelaksanaan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia. Seperti beberapa kasus yang belakangan ini terjadi seorang terpidana mati bisa saja dengan cepat dilakukan eksekusi mati terhadap putusan pidana mati yang diputuskan padanya, tapi sebaliknya terpidana mati bisa saja menunggu eksekusi mati terhadap dirinya setelah bertahun-tahun diputus dengan putusan pidana mati oleh hakim. akibatnya 948 adalah ada beberapa hak si terpidana yang kadang kala terabaikan ketika mereka harus menunggu eksekusi terhadap putusan pidana mati terhadap diri si terpidana. Pemidanaan berasal dari kata "Pidana'' yang sering diartikan pula dengan hukuman. Hukuman biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum Pidana. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.3 Oleh karena sangat erat hubungan antara pidana dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa dari sekian banyak cabang hukum, hukum pidanalah yang paling banyak hubungannya dengan kehidupan orang sehari-hari. Di Indonesia hukuman mati masih eksis. Artinya, sanksi hukuman mati tetap diatur dan diberlakukan kepada para pelaku tindak pidana tertentu, seperti eksekusi 3 Prakoso Djoko, 1983. Studi Tentang Pendapat mengenai Efektivitas pidana Mati di ndonesia Dewasa Ini,Ghalia Indonesia, Jakarta,. Hlm.13 Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019
Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam terhadap Freddy Budiman4 dan kawan- Sedangkan yang tidak setuju terhadap kawan sebagai bukti diterapkannya pidana mati justru berpendapat dengan ancaman hukuman mati dalam Undang- adanya pidana mati berarti telah undang Nomor 35 tahun 2009 tentang menginjak-injak arti kehidupan manusia narkotika. Dengan demikian, indonesia dan tidak berprikemanusiaan. adalah termasuk salah satu negara yang Beberapa pakar hukum pidana menyetujui bersifat retensionis ( mempertahankan ) atau pro dengan pelaksanaan hukuman pidana mati baik secara de jure maupun mati terhadap kejahatan tertentu. Koento de fakto5. wibisono dari Universitas Gajah Mada, Hukuman mati, akhir-akhir ini mentyatakan bahwa orang yang menolak kembali menjadi suatu wacana yang diterapkannya hukuman mati, itu hanya menarik untuk dibicarakan serius dengan mewakili segelintir orang saja. Padahal memperhatikan berbagai efek yang akan tujuan para pendiri negara adalah muncul. Adanya hukuman semacam itu mencerdaskan dan memakmurkan seluruh menimbulkan pro-kontra di masyarakat, rakyat7. dengan berbagai alasannya. Dalam konteks Sejalan dengan Koento, Mahmud indonesia, pujiono menyatakan bahwa Mulyadi dari Universitas Sumatera Utara, pandangan terhadap pidana mati secara menyatakan bahwa hak hidup diakui kasar dapat dibagi dalam dua kelompok sebagai hak setiap orang. Hanya Allah yang pandangan, yaitu pandangan yang pro berhak menentukan hidup matinya (setuju ) dan kontra ( tidak setuju ) seseorang. Tetapi cara hidup dan matinya terhadap pelaksanaan pidana mati, seseorang itu, hanya dia sendirilah yang keduanya mempunyai pijakan argumentasi menentukan. Artinya bagi penjahat yang sama yaitu bersumber pada pancasila tertentu, memilih cara mati dengan khususnya sila kedua6.pandangan yang hukuman mati. setuju menyatakan bahwa adanya hukuman Berdasarkan latar belakang di atas, mati, justru memuliakan arti kemanusian. maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : budiman?page=2 diakses pada tanggal 25/08/2016 5 Pujiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar maju, Bandung. hlm.1 6 Pujiono, op.cit 7 Koento wibisono dalam " Pro Kontra Hukuman Mati Terus Berlanjut " / w w w . Mahkamah_konstitusi. Go.id/berita.ph/ diakses tanggal 16 september 2016 Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019 949
Hasanal Mulkan a. Bagaimana eksistensi hukuman mati menurut hukum pidana di Indonesia ? b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati Indonesia ? Kedua Permasalahan diatas akan dilakukan pengkajian secara yuridis Normatif, Artinya akan difokuskan kepada tinjauan hukum islam tentang mengapa hukum pidana Indonesia mengatur hukuman mati yang diberlakukan di indonesia, berdasarkan aturan perundang- undangan yang masih berlaku. Adapun yang akan ditinjau tersebut adalah tentang argumen, dasar dan pelaksanaan hukuman mati, tidak akan membahas tentang kasus- kasus hukuman mati itu sendiri. Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Oleh karena itu, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengingat Indonesia adalah Negara Hukum, maka fungsi hukum haruslah dipahami secara baik dan benar. Menyangkut persoalan hak, terutama hak hidup, fungsi hukum tentu saja adalah sebagai sarana kontrol. Dalam hal ini, Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan, bahwa fungsi hukum sebagai a tool of social control adalah kontrol sosial yang merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial8. Ini berarti sudut pandang kita juga 8 Ronny Hanitijo Soemitro dalam ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum ( suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung agung, Jakarta, Hlm. 87 950 memperhatikan unsur sosiologis. Normatif, karena hukum mati tersebut tentu saja berdasarkan undang-undang tertulis yang berlaku di indonesia. Sosiologis, mengingat masyarakat indonesia adalah masyarakat yang mempunyai kultur tertentu, yang dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan dan kepercayaan atau idelogi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya melalui kepustakaan, dengan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan,pendapat para ahli serta sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan isi penulisan ini. PEMBAHASAN Eksistensi Hukuman mati menurut hukum pidana Indonesia Tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembahasan itu. Ukurannya hanya pembalasan, misalnya seorang pembunuh dijatuhi pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil. Suparman, yang disetujui oleh Djoko Prakoso dan Nurwachid, menyatakan Antara lain sebagai berikut: mengingat Negara kita dalam taraf Negara Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019
Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam berkembang, keamanan dan ketentraman hidup. Semasa menjalani hukuman ia masyarakat sangat dibutuhkan. Maka guna sering melarikan diri dan mengulangi menanggulangi kejahatan-kejahatan tindak kejahatan lagi umpamanya berat, pidana mati diperlukan. 9 membunuh, memperkosa dan lain Selanjutnya dikemukakan pendapatnya sebagainya. Pidana apa lagi yang setimpal sebagai berikut: Amerika Serikat yang buat dia kalau bukan pidana mati.10 dikenal sebagai Negara yang sudah maju Suryadi, menyatakan bahwa pidana hingga kini belum menghapus pidana mati mati tidak perlu dihapus. Dikatakan bahwa apalagi Negara kita dalam taraf Negara pidana mati bukan hanya masalah berkembang. Kalau ada orang/golongan membunuh orang yang bermasalah, teteapi orang yang ingin/menghendaki dihapusnya perlu dihubungkan dengan sila kedua dari pidana mati dewasa ini, beliau dasar falsafah Negara kita Pancasila yaitu: beranggapan bahwa gerakan tersebut Kemanusiaan yang adil dan beradab. masih ingin mencapai kepopuleran demi Ditegaskan, nilai kemanusiaan perlu tindak keuntungan pribadi atau golongannya saja. [idana menyandang pertanggungjawaban. Tidak dipercayanya usaha gerakan tersebut Selanjutnya dikatakan, bahwa nilai didorong keinginan yang luhur dengan keadilan juga menyandang unsur sebab dan kesucian hati nuraninya, melainkan pasti akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak ada maskud yang terselubung di balik pidana tersebut dengan tidak gerakan itu. mengesampingkan nilai peradaban yang Pidana mati diakui memang ada segi ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana kekurangannya tapi masih mendekati itu.11 Abdul Mun'im Idris, ahli patologi dipenuhinya tujuan pemidanaan. Dipercaya kedokteran kehakiman FKUI, juga bahwa timbulnya kejahatan itu sependapat dengan Suryadi tersebut, yang dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor mana beliau juga menghendaki tetap sosial. Tidak dipersoalkannya faktor-faktor dipertahankannya pidana mati. Beliau sosial apa yang memperngaruhi timbulnya khawatir, bila pidana mati ditiadakan akan kejahatan tersebut, perbuatan-perbuatan menimbulkan frustasi di kalangan kejahatan, pada akhirnya dihukum seumur masyarakat.12 Santoso Poedjosoebroto, 9 Suparman, dalam Studi Tentang Pendapat- Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia , Jakarta. hlm. 156, 10 Ibid 11 Suryadi dalam Ibid 12 Abdul Mu'im Idris dalam Ibid Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019 951
Hasanal Mulkan secara pribadi menyatakan ancaman pidana mati masih diperlukan menurut beliau ancaman pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau senjata akhir dalam keadilan.13 Minang Warman Sofian, pada prinsipnya menyatakan setiap orang yang melanggar peraturan ataupun hukum dikenakan sanksi, tetapi janganlah sanksi itu merupakan balas dendam karena sakit hati para petugas berikanlah sanksi sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.14 Syeh Syahab Abdul Rachman, Advokat Semaranf menyatakan bahwa pidana mati tetap diperlukan dengan tujuan untuk penyaluran prosedur hukum yang berlaku. Beliau mengomentari pendapatnya sebagai berikut: apabila pidana mati ditiadakan orang akan mudah melakukan kejahatan. Orang yang menghendaki dihapuskannya pidana mati karena mereka belum mengalami keluarganya jadi korban. Beliau mempunyai perkiraan kalau pidana mati sampai ditiadakan, kebetulan pihak si korban tersebut seorang anggota ABRI tidak mustahil dari pihak korban tersebut main hakim sendiri misalnya memberondong dengan senjatanya kepada pihak pelaku 13 Santoso Poedjosoebroto dalam Ibid 14 Minang Warman Sofian dalam Ibid, hlm. 160. 952 kejahatan tersebut, disinilah kemungkinkan besar akan timbul hukum rimba lagi.15 Beliau pun mengakui bahwa pidana mati bukan satu-satunya saran yang paling tepat untuk menanggulangi kejahatan, karena timbulnya, kejahatan itu ada faktor-faktor penyebab, yaitu di samping faktor ketidakadilan ekonomi, pengangguran, dan juga faktor pendidikan/mental yang paling menentukan. Sebab biarpun orang itu tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kekurangan ekonominya tetapi orang tersebut mempunyai mental yang baik, betul-betul takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak mungkin orang itu melakukan kejahatan, tetapi bagaimana dengan penjahat yang bersifat binatang yang sudah tidak berperikemanusiaan dan sudah tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, pidana apa lagi buat mereka kalau tindak pidana mati. Kartini Sudjendro, menyatakan bahwa pidana mati harus ada, dengan alasan karena hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an.16 Disisi lain, Leo Polak berpandangan bahwa selama kita masih hidup, kematian itu belum ada, tetapi begitu kematian itu datang, maka kita tidak ada lagi. Demikian 15 Syeh Syahab Abdul Rachman dalam Ibid 16 Kartini Sudjendro dalam Ibid Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019
Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam pula dengan pidana mati, selama si kuda tidak akan dicuri lagi."18 Pada penjahat masih ada maka pidana mati itu hakikatnya di sini mendemonstrasikan belum ada. Tetapi, begitu pidana mati itu bukan aspek pembalasan yang terselubung ada atau dilaksanakan maka si penjahat dalam pidana mati, melainkan aspek itu sudah tidak ada lagi. Menurut beliau, menakutkan dari pidana mati. Ancaman pidana mati setelah dilaksanakan tidak pidana menurut Samuel19 dimaksudkan membawa nestapa yang harus diderita untuk menakutkan dan karenanya menahan oleh si penjahat karena ia sudah tidak ada orang untuk berbuat dosa, dengan lagi. Jadi pidana mati sama sekali bukan demikian mereka akan patuh pada hukum. pidana, bahkan bukan juga suatu pidana Lalu Von Feuerbach lah yang menyusun yang ringan dan ia menganggap sebagai permasalahan tersebut menjadi suatu teori dosa atau kekeliruan besar dalam yang terkenal dalam adegan Nullum penerapan pembalasan yang adil.17 dellctum nulla poena sinpreavia lege Dari Uraian di atas dipahami bahwa, poenali.20 Artinya, tiada tindak pidana dan kecuali Leo Polak, mayoritas ahli hukum tiada hukum tanpa adanya undang-undang termasuk ahli agama memandang bahwa (Peraturan) pidana terlebih dahulu. Jika hukuman mati itu masih tetap urgen untuk seorang terlebih dulu telah mengetahui diterapkan di Indonesia. bahwa ia akan mendapat suatu hukuman Kedua, aspek menakutkan. Asal mulanya apabila ia akan melakukan suatu kejahatan pidana sebetulnya bukan untuk yang telah diatur dalam undang-undang pembalasan, tetapi semata-mata untuk (peraturan) pidana maka sudah tentu ia menakuti si penjahat. Dengan adanya akan lebih berhati-hati. pidana tersebut, diharapkan agar para Jadi menurut beliau, dengan adanya penjahat menjadi jera, atau menakut- suatu undang-undang (peraturan) pidana nakuti mereka yang secara potensial dapat yang mengatur tentang tindak pidana dan berbuatt jahat, misalnmya Hakim ancaman pidananya terlebih dulu. Di J.Bernett di inggris dalam abad ke-18, samping demi kepastian hukum, supaya menjatuhkan pidana mati dengan ucapan penguasa di dalam menjalankan tugasnya "engkau akan digantung bukan karena jangan sampai berbuat sewenang- engkau mencuri kuda, melainkan agar kuda- 17 Leo Polak dalam Ibid, hlm. 161. 18 J.Bernett dalam Ibid, hlm, 164 19 Samuel dalam Ibid 20 Von Feurbach dalam Ibid, hlm 165 Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019 953
Hasanal Mulkan sewenangnya juga sebagai saran guna menakut-nakuti orang yang akan berbuat jahat. Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa: Aspek menakutkan sangat tergantung pada pernyataan bagaimana publisitas ancaman dan pelaksanaan pidana mati dapat mempengaruhi sikap seseorang dan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindak pidana. Aspek menakutkan dapat mengakibatkan pidana yang akan diterapkan tidak seimbang dengan perbuatan dan kesalahan si pelaku. Tinjauan Hukum Islam Terhadap hukuman mati Indonesia Sebagaimana hukuman bagi setiap kejahatan pada umumnya, demikian juga Islam telah mengatur tentang hukuman mati, Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa dalam hukum pidana Indonesia telah diatur tentang hukuman mati, baik melalui KUHP maupun aturan perundang-undangan lain. Dalam hukum Islam, hukuman mati juga ada aturannya, dan ia termasuk dalam kategori hukuman qishash, yaitu pidana yang akibatnya dijatuhi hukuman yang serupa. Untuk membuktikan hal ini, berikutnya akan diuraikan konsepnya dalam hukuman pidana Islam. 954 Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. 21 Hukuman pokok yang diajarkan dalam sistem hukum pidana Islam menurut mayoritas ulama adlah Qishash, yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Umpamanya, perlakuan terhadap si pembunuh harus harus dibunuh juga, sekalipun tidak mesti dengan alat atau senjata yang sama.22 Dengan kata lain dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.23 Hukuman Qishash ini didasarkan pada ayat Al-qur'an dalam surah Al- Baqoroh: 178-179: 21 Abdul Qadur Audah, dalam Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Op Cit, hlm 59. 22 Abdul Rahman I Doi, Cet ke-1, 1992, Tinda Pidana dalam Syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 224 23 Rahmat Hakim, Op Cit, hlm 125. Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019
Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rabmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. (178) Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, kamu bertakwa."(179) supaya memberikan ganti rugi (diyat) kepada keluarga yang terbunuh untuk ketentuan jumlahnya ditetapkan oleh hukum fiqih, inilah dasar hukum mengenai jarimah pembunuhan, tentunya semmua itu dilaksanakan oleh putusan hakim.24 Dalam hukum islam, ada tiga bentuk pembunuhan, yaitu: Pertama, pembunuhan disengaja yaitu seseorang dengan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain.25 Terhadap jarimah semacam ini, maka pelaku pembunuhan wajib dibunuh pula. Apabila keluarga korban memaafkan maka hukuman tidak bisa dijatuhkan, maka kepada pembunuhnya dikenakan diyat. Kedua, pembunuhan seperti disengaja yaitu Dari ayat tersebut di atas dapat seseorang dengan maksud bergurau dipahami, bahwa seseorang yang melempar temannya dengan kerikil, tidak melakukan jarimah pembunuhan harus diduga bahwa perbuatannya itu akan dijatuhi hukuman qishash, yaitu hukuman mematikan orang lain.26 Terhadap jarimah yang serupa, yakni hukuman mati, Hukuman ini tidak diwajibkan qishos tapi wajib qishash tersebut dilakukan bertujuan membayar denda. Ketiga, tidak disengaja adalah agar tercipta persamaan keadilan membunuh, umpamanya seseorang antara yang kuat dengan yang lemah dan menembak buruannya tetapi sasarannya golongan yang banyak dengan yang sedikit. kena kepada manusia.27 Terhadap jarimah Dari ayat itu juga dipahami bahwa hukuman mati tersebut dapat tidak dilaksanakan apabila wali (keluarga) yang terbunuh itu memaafkan pihak yang 24 Ibid, hlm. 126. 25 Abdur Rahman al-Jaziri, 1964, Kitab al- Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah. Daral-Fikr, Kairo., Hlm 439 melakukan pembunuhan. Dalam keadaan 26 Ibid, hlm. 440. 27 Al-Qasimi, Tafsir al-Qasami, 1959 jilid yang demikian bagi pembunuh diwajidkan 2, hlm 401 Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019 955
Hasanal Mulkan tersebut tidak wajib qishas tetapi membayar diyat kepada wali korban. Hukum Islam secara tegas menindak segala bentuk jarimah, siapapun pelakunya, tetapi dibalik itu bahwa syaru'at Islam tidak terlepas dari moralitasnya, yaitu selalu memperhatikan aspek lain disamping prosedur yang telah ditetapkan, seperti aspek moral, prikemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat diwilayah kejadian jarimah. Penutup Ada beberapa simpulan yang bisa dipetik dari pembahasan terhadap permasalahan diatas : Pertama, Eksistensi hukuman mati dalam hukum pidana umum Indonesia adalah tetap dipertahankan dalam ranga menghargai eksistensi kehidupan pribadi, masyarakat maupun negara. Hal ini diatur KUHP dan UU di luar KUHP dan Sistem Hukum Pidana Indonesia masih mengatur hukuman mati, karena sanksi hukuman mati masih diyakini dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku kejahatan sehingga mereka tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang telah dihukum mati. Beberapa sarjana dan 956 ahli hukum juga masih mendukung eksistensi hukuman mati di Indonesia. Kedua, Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hukum mati di Indonesia sepanjang vonis mati tersebut sejalan dengan lima tujuan hukum Islam yakni untuk mewujudkan dan memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, terlebih sangat relevan rujukan vonisnya bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dalm menetapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, maka hukuman mati tidak serta merta sama dalam konteks tektual dan raktikal dalam ajaran Islam. DAFTAR PUSTAKA Abdur Rahman al-Jaziri, 1964, Kitab al- Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah. Daral-Fikr, Kairo. Abdul Qadur Audah, dalam Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Abdul Rahman I Doi, Cet ke-1, 1992, Tinda Pidana dalam Syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta. Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. Prakoso Djoko, 1983. Studi Tentang Pendapat mengenai Efektivitas pidana Mati di ndonesia Dewasa Ini,Ghalia Indonesia, Jakarta. Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019
Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pujiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar maju, Bandung. hlm.1 Ronny Hanitijo Soemitro dalam ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum ( suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung agung, Jakarta. Suparman, dalam Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta. Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019 957