PUTUSAN Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum antara; Ramadhani Azwar, lahir di Pelaihari, tanggal 18 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 05, RW. 02, Kelurahan/Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah Memberi Kuasa kepada: 1). H. Aspihani Ideris, S.H., M.H. 2). Wijiono, S.H., M.H. 3). Normilawati, S.E., S.H. 4). Kastalani Ideris, S.H.; Kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada LAW FIRM ADVOKAT/PENGACARA ASPIHANI IDERIS & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pemurus Pal 7, Komp. Istiqamah-Amanah Blok I No. 1 RT. 19 Kertak Hanyar I (70654) Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Perdata Nomor : 619/B/LF-A/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020, selanjutnya disebut Penggugat; Melawan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga, alamat di Jalan A. Yani Km. 4,400 No. 69 Kelurahan Kebun Bunga, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 1 dari 59 Halaman
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah Memberi Kuasa kepada: 1). Benny Andy Hakim, S.H. 2). Bomenri Naibaho, S.H. 3). Akhmad Husyairi 4). Kamil Hayazidie Kesemuanya Karyawan / Divisi Hukum PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 93/60492/2021 tanggal 10 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Kebun Bunga, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Km 4.4, No.69 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan meneliti berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan; Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin secara elektronik melalui e-Court dengan register perkara nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm. pada tanggal 17 Februari 2021 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai tersebut: 1. Sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat merupakan nasabah pada Pegadaian Syariah Cab. Unit CPS Kebun Bunga yang berkantor di jalan A. Yani Km. 4,400 No. 69, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan; 2. Bahwa Penggugat juga sudah tiga kali melayangkan somasi kepada pihak Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 2 dari 59 Halaman
Tergugat, dan sampai gugatan ini dibuat Tergugat tidak pernah menanggapinya, bahkan sebelumnya juga Penggugat bersama Penasehat Hukumnya tiga kali mendatangi kantor Pegadaian Syariah untuk minta kejelasan guna menebus tentang harta milik Penggugat yang tergadai tersebut, namun hasilnya tidak ada sama sekali niat baik pihak Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan harta milik Penggugat tersebut; 3. Penggugat telah menggadaikan DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + *** dengan Taksiran Marhum oleh Pegadaian Syariah CPS Kebun Bunga saat itu hanya sebesar Rp 14.130.144,- (Empatbelas Juta Seratus Tiga puluh Ribu Seratus Empat puluh Empat Rupiah) dan Marhum Bih dan atau yang diterima oleh klein kami pinjaman sebesar Rp 12.400.000, (Dua belas Juta Empat ratus Ribu Rupiah) dengan Rubrik CKT dan Tanggal Akad pada 06 Maret 2017; 4. Penggugat mengakui bahwa sejak akad menggadaikan barang milik Penggugat berupa berlian di ikat dengan emas ke Pegadaian Syariah tersebut sudah beberapa bulan berjalan dilakukan pembayaran cicilan beserta bunga di pegadaian tersebut sebagaimana disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat; 5. Walau ada tunggakan pembayaram cicilan oleh Penggugat, namun tidak ada niat Penggugat untuk tidak menyelesaikan pembayaran beserta bunganya; 6. Beberapa bulan berikutnya disaat Penggugat memiliki dana dan berniat melunasi semua pinjaman beserta bunganya di Pegadaian Syariah Cab. Unit CPS Kebun Bunga yang berkantor di jalan A. Yani Km. 4,400 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 3 dari 59 Halaman
Banjarmasin tersebut, tepatnya pada Senin, 8 Januari 2018 dengan segera Penggugat menuju kantor pegadaian tempat Penggugat menggadaikan barang berliannya guna melunasi pinjaman keseluruhan beserta bunganya; 7. Namun tanpa diduga sama sekali oleh Penggugat, berlian yang digadaikan berupa DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + *** milik Penggugat tersebut yang digadaikan ke Pegadaian Syariah Cab. Unit CPS Kebun Bunga yang berkantor di jalan A. Yani Km. 4,400 No. 69, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan tersebut telah di lelang dengan keputusan sepihak oleh pihak Tergugat tanpa ada sama sekali pemberitahuan atau kesepakatan dengan Penggugat; 8. Diketika saat itu juga ditanya oleh Penggugat mengapa barang kami dilelang tanpa ada pemberitahuan sama sekali kepada kami?, Tergugat berdalih dengan alasan mengada-ada dengan mengatakan sebelumnya pernah memberitahukan ke Penggugat lewat SMS via handphone. Dan Penggugat bertanya balik kepada Tergugat kapan dilakukan SMS pemberitahuan tersebut, dan Tergugat kebingungan tanpa bisa membuktikan benar telah melakukan pemberitahuan lewat SMS kepada Penggugat; 9. Atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan lelang sepihak atas berlian yang digadaikan berupa DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 4 dari 59 Halaman
(N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + *** Penggugat merasa sangat dirugikan dari segi meterial dan immaterial; 10. Dengan niat baik, Penggugat 3 (tiga) kali melayangkan somasi ke Penggugat guna dilakukan mediasi berkaitan mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut, namun Tergugat selalu mengabaikannya; 11. Perbuatan Tergugat yang melakukan pelelangan sepihak atas harta milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, ini semua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"; 12. Bahwa dikarenakan gugatan ini mempunyai alasan kuat dan bukti autentik maka mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoor bijvooraad) walaupun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi dari Tergugat; 13. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta yang tergadai milik Penggugat tersebut; 14. Bahwa agar Tergugat sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini adalah cukup beralasan secara hukum untuk mengembalikan semua atas berlian yang digadaikan berupa DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 5 dari 59 Halaman
GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + *** kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna; 15. Bahwa bilamana Tergugat tidak bisa untuk mengembalikan semua atas berlian yang digadaikan berupa DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + *** kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini; 16. Bahwa agar Tergugat sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini adalah cukup beralasan secara hukum untuk membayar tunai bagian dari nilai rupiah harta berlian yang tergadai tersebut dan atau menyerahkan harta berlian milik Penggugat dan sekaligus membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sehari jika Tergugat tidak melaksanakan keputusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; 17. Bahwa menurut Penggugat atas gugatan Penggugat sekarang ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBg dan karenanya Penggugat mohon Pengadilan Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan serta merta dijalankan walaupun Tergugat melakukan verzet, banding, maupun kasasi (uitvoorbaar bij vooraad). Berdasarkan uraian di atas, mohon Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 6 dari 59 Halaman
PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mendapatkan harta berupa dan emas yang tergadai tersebut; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menghukum Tergugat menyerahkan harta yang tergadai tersebut dalam keadaan baik dan sempurna seperti pada awalnya kepada Penggugat; 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini; 6. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sehari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; 7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dijalankan Tergugat melakukan verzet, banding, maupun kasasi (uitvoorbaar bij vooraad); 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara keseluruhan. SUBSIDAIR : Atau bila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat lain, maka Penggugat meminta agar mejelis Hakim yang mulia memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasa hukumnya, Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing telah hadir menghadap persidangan; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil; Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui proses mediasi, yang mediatornya dapat dipilih oleh para pihak baik dari mediator non Hakim maupun dari mediator Hakim, akan tetapi karena Pengadilan Agama Banjarmasin belum mempunyai mediator dari non Hakim, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 7 dari 59 Halaman
sehingga Majelis Hakim telah menetapkan mediator Hakim H. Adarani, S.H., M.H.I., sebagai Mediator Hakim, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm., tanggal 25 Maret 2021, untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, dalam perkara perdata Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm; Bahwa berdasarkan laporan Meditor dalam perkara Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm., tertanggal 14 April 2021, Mediator telah melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 5 April 2021, 12 April 2021 dan 14 April 2021, dan menurut laporan meditor tersebut upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan; Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik melalui e-Court, maka selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Tergugat/Kuasanya, tentang beracara secara e-Litigasi, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik (e-Litigasi), selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara a quo dilakukan melalui persidangan secara elektronik (e-Litigasi); Bahwa, oleh karena kesepakatan damai para pihak tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat; Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatannya tertanggal 24 Desember 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui e-Court yang pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI. A. GUGATAN ERROR IN PERSONA. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkualifikasi sebagai IN PERSONA karena Gugatan ERROR telah salah dalam (Gemis menetapkan Tergugat sebagai pihak yang digugat Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 8 dari 59 Halaman
Aanhoeda Nigheid) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Secara de facto, Penggugat mengajukan Gugatan yang ditujukan kepada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4,400 Nomor 69 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Bahwa secara kelembagaan, Tergugat merupakan salah satu (BUMN) yang berbentuk Badan Usaha Milik negara Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 01 tanggal 01 April 2012, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU- 17525.AH.91.91 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 berikut seluruh perubahannya, yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat. 3. Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Anggaran Dasar PT (Persero), dapat diketahui bahwa Tergugat Pegadaian merupakan entitas suatu subjek hukum yang berupa badan hukum (recht person) yaitu PT Pegadaian (Persero). 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan" 5. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut pun sejalan pula dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada pokoknya mengatur bahwa: Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 9 dari 59 Halaman
"Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi, untuk itu Direksi untuk bertanggungjawab kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan" atas pengurusan BUMN 6. Secara de facto, eksistensi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga merupakan salah satu kantor cabang dari PT PEGADAIAN (Persero) dan bukan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan hanya salah satu cabang (outlet) yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan prima (service excellence) kepada Nasabah. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga merupakan bagian dari Perusahaan Induknya yaitu PT PEGADAIAN (Persero) yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan yang pada pokoknya mengatur bahwa: "Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia". 7. Fakta hukum bahwa eksistensi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, inline pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M- tentang Penyelenggaraan Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 Pendaftaran Perusahaan yang diantaranya mengatur sebagai berikut: "Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan...." 8. Oleh karena itu, dengan menyandarkan kepada beberapa pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diketahui bahwa subjek hukum yang mempunyai hak dan kapasitas hukum (legitima persona standi in judicio) untuk digugat dalam perkara a-quo yaitu Direksi PT Pegadaian (Persero). 9. Bahwa subjek hukum yang mempunyai hak dan kapasitas hukum (legitima persona standi in judicio) untuk digugat dalam perkara a-quo juga dipertegas dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), yakni Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 10 dari 59 Halaman
No. Putusan 154/Pdt.G/2013/PN.Pdg tanggal 09 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Pengadilan Negeri Padang "....pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas dengan demikian keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat maupun keliru dan salah ditarik sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil..". 10. Kekeliruan Penggugat dalam menetapkan Tergugat sebagai pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) tersebut, inline dengan pendapat ahli hukum, kepada M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Gugatan, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 53, yang diantaranya menyatakan bahwa: "..cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung Error in Persona". 11. Oleh karena PENGGUGAT telah lalai memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu mengabaikan prinsip Legitima persona standi in judicio, maka sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL). Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum. 11. Oleh karena PENGGUGAT telah lalai memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu mengabaikan prinsip Legitima persona standi in judicio, maka sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL). Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum. 1. Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, sudah sepatutnya berlandaskan pada asas Actori Incumbit Probatio yang pada pokoknya menentukan bahwa pihak yang mendalilkan suatu untuk atau hak membuktikannya. kewajiban diberikan peristiwa 2. Asas Actori Incumbit Probatio telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: suatu hak, atau "Barangsiapa mengaku mempunyai menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 11 dari 59 Halaman
untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu." 3. Mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya, dapat diketahui Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) kepada Penggugat. 4. Dengan menyandarkan pada asas Actori Incumbit Probatio sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, maka dapat dipahami bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka Penggugat harus menjelaskan dalilnya dimaksud, sehingga dapat diketahui Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat. 5. Bahwa ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum WAJIB memenuhi unsur sebagai berikut: sesuai dengan a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum; b. Adanya kesalahan; c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; d. Ada kerugian. 6. Ke-4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga ditegaskan pula oleh Mariam Darus Badrulzaman, dalam bukunya Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1). Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat; 2). Perbuatan itu harus melawan hukum; 3). Ada kerugian; 4). Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; 5). Ada kesalahan. 7. Setelah Tergugat mencermati dalil gugatan yang disampaikan fakta hukum bahwa oleh Penggugat, dapat diketahui Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 12 dari 59 Halaman
Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai unsur- unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut. 8. Meneliti lebih lanjut dalil gugatan a-quo, Penggugat tidak tidak dapat jelas dan menguraikan secara membuktikan mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat. rinci serta 9. Keharusan untuk menguraikan secara jelas dan rinci terkait Kerugian yang dialami oleh Penggugat, secara explisit verbis telah ditegaskan pula dalam Ratio Decidendi beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde) yang meliputi sebagai berikut: a). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang diantaranya menyatakan bahwa: "...ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna" b). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550 K/Pdt/1979 tanggal 8 Mei 1990, yang diantaranya menyatakan bahwa: "bahwa tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna" c). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Pdt/1973 tanggal 22 Agustus 1974, yang diantaranya menyatakan bahwa: "Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak untuk dibebani membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat - alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim" penggugat pembuktian d). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 juncto No. 598 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 13 dari 59 Halaman
K/Sip/1971 juncto No. 1075 K/Sip/1973 juncto No. 371 K/Sip/1973, yang diantaranya menyatakan bahwa: "...Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian tersebut" e). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 550 tanggal 8 Mei 1980, yang diantaranya K/Sip/1979, menyatakan bahwa: "...petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian - kerugian yang dituntut" 10. Justru sebaliknya, apabila meneliti klausul akad (perjanjian) utang-piutang dengan jaminan Rahn (gadai syariah) antara Penggugat selaku Ar-Rahin (Debitur) dengan Tergugat selaku Murtahin (Kreditur) sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn Nomor 60492-17-02-001390-0 tanggal 06 Maret 2017, dapat diketahui bahwa Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Akad (perjanjian) tersebut dapat diketahui suatu fakta hukum bahwa Penggugat memiliki utang kepada Tergugat sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 03 Juli 2017. b. Bahwa sejak menerima Marhun Bih (uang pinjaman) tidak sampai melaksanakan kewajiban membayar utangnya sesuai dengan yang telah disepakati (wanprestasi). Oleh karena itu kepada yang bersangkutan telah diberi Surat Peringatan (Somasi) yang pada pokoknya memberitahukan bahwa utang/kreditnya telah jatuh tempo dan apabila tidak dilunasi maka barang jaminan akan di eksekusi melalui lelang guna melunasi seluruh utangnya dan kewajiban lainnya. dengan jatuh tempo, Penggugat 11. Oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka secara yuridis gugatan a-quo tidak didukung dengan argumentasi hukum yang kuat. Justru sebaliknya Penggugat kesulitan sendiri dalam menyusun argumentasi hukum terkait perkara a-quo. Sehingga sangat beralasan hukum jika Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 14 dari 59 Halaman
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). C. PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL. Bahwa perubahan gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan, dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Pada hari Senin, tanggal 15 April tahun 2021, telah dilaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Banjarmasin yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dengan agenda Permohonan Pengajuan dan Penyampaian Perubahan Gugatan dari Pihak Penggugat. 2. Setelah Tergugat menelaah Gugatan yang telah diubah tersebut, dapat diketahui fakta hukum bahwa: a. Bahwa secara historis, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang pertama kali diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam perkara nomor: 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm tertanggal 17 Februari 2021 terdiri dari 18 (delapan belas) Posita dan 8 (delapan) Petitum, lalu kemudian pada tanggal 15 April tahun 2021, Penggugat mengajukan dan menyampaikan Perubahan atas Gugatan tersebut kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada angka 1. b. Adapun Gugatan yang telah diperbarui dan diubah oleh Penggugat sebagaimana Gugatan yang disampaikan tertanggal 15 April 2021, terdiri dari 17 (tujuh belas) Posita dan 8 (delapan) Petitum. c. Setelah Tergugat meneliti dan membandingkan antara Gugatan yang lama dengan Gugatan yang telah diubah dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penambahan, perubahan dan penggabungan yang substansial yaitu: Penggabungan Posita angka 2 dan angka 3 menjadi Posita angka 2. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 15 dari 59 Halaman
1). Posita pada angka 2 dan angka 3 dalam Gugatan tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "Penggugat telah melayangkan 3 (tiga) kali Somasi kepada Pihak tiga kali mendatangi kantor Tergugat..." dan Pegadaian Syariah untuk minta kejelasan guna menebus tentang harta milik Penggugat namun hasilnya tidak ada sama sekali, dst...". "Penggugat 2). Dalam Gugatan yang telah dirubah tertanggal 15 (lima belas) April 2021, Posita angka 2 dan angka 3 tersebut digabung menjadi satu Posita yaitu Posita angka 2. Perubahan atau Penambahan Substansi dalam Posita angka 15. 1). Selanjutnya, pada Posita angka 15 dalam Gugatan tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "...Agar Tergugat sukarela memenuhi isi Putusan Pengadilan maka secara hukum sangat beralasan untum Tergugat mengembalikan semua atas berlian yang telah digadaikan oleh Penggugat ...... dalam keadaan utuh dan sempurna". Adapun dalam Posita angka 15 tersebut, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan nilai kerugian dan memohonkan ganti rugi materiil kepada Tergugat. 2). Namun demikian, Penggugat merubah dan menambah substansi atau materi pokok pada Posita angka 15 sebagaimana Gugatan yang telah dirubah tertanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...Penggugat meminta Tergugat untuk membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)". Perubahan atau penambahan Substansi dalam Petitum angka 4. 1). Pada Petitum angka 4 dalam Gugatan tanggal 17 Februari 2021, Penggugat hanya menuntut amar putusan (Petitum) yang berbunyi bahwa: "Menghukum Tergugat menyerahkan harta yang tergadai tersebut dalam keadaan baik dan sempurna seperti pada awalnya kepada Penggugat". 2). Selanjutnya, Penggugat merubah dan menambah substansi atau materi pokok dalam Petitum angka 4 sebagaimana Gugatan yang telah dirubah tertanggal 15 April 2021, yang berbunyi bahwa: "Menghukum Tergugat menyerahkan harta yang tergadai tersebut Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 16 dari 59 Halaman
dalam keadaan baik dan sempurna seperti pada awalnya kepada Penggugat atau mengganti membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat". lanjut Gugatan a-quo yang 3. Menelaah telah diubah telah diserahkan dan disampaikan oleh sebagaimana yang Penggugat, dengan tegas ini Tergugat menyatakan dengan MENOLAK dan KEBERATAN atas Perubahan Gugatan tersebut dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: lebih a. Dalam khasanah keilmuan hukum, Perubahan Gugatan merupakan hak yang dapat dilakukan oleh Pihak Penggugat dalam praktik peradilan. Hal tersebut dapat dimungkinkan dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak melewati batas-batas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin. b. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan perlindungan kepentingan masing- masing Pihak secara seimbang dan proporsional sehingga dapat tercipta keadilan dan keseimbangan yang dibingkai dalam suatu kerangka tata tertib, maka Perubahan Gugatan tersebut seyogyanya harus dibatasi dan dilakukan sepanjang masih dalam koridor yang telah diatur dalam berbagai sumber hukum baik itu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin. c. Secara yuridis, Herzien (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia, belum mengatur materi muatan mengenai ketentuan Perubahan Gugatan tersebut. Indlasch Reglement d. Adapun ketentuan mengenai Perubahan Gugatan diatur dalam Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) (Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63) yang mengatur sebagai berikut: "Penggugat berhak untuk menambah atau mengurangi tanpa boleh tuntutannya sampai saat perkara diputus, mengubah atau menambah pokok gugatannya". Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 17 dari 59 Halaman
e. Hal tersebut ditegaskan pula pada Halaman 86 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa: "Perubahan Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil serta ada persetujuan dari Tergugat". f. Secara de jure, Perubahan Gugatan memungkinkan dapat dilakukan oleh Penggugat dalam hal terdapat perbaikan atau perubahan yang bersifat formil atau administratif yang tidak mengubah substansi ataupun materi perkara dalam Posita maupun Petitum, yang meliputi namun tidak terbatas pada: Mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan (Clerical Error), Mencabut Gugatan, Mengajukan Gugatan Baru, Perubahan atau Penambahan Alamat Penggugat, Nama dari Penggugat ataupun Tergugat dan lain sebagainya. g. Fakta hukum bahwa Perubahan Gugatan yang bersifat Materiil dan menambah, mengubah materi pokok atau substansi Gugatan bagi Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah sepatutnya tidak diterima, telah ditegaskan pula dalam beberapa Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), diantaranya sebagai berikut: dan menimbulkan kerugian 1). Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Perubahan surat gugatan perdata yang tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan tergugat dalam pembelaan atas gugatan merugikan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut." isinya 2). Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak." 3). Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 29 Januari 1976 yang pada intinya menyatakan bahwa: Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 18 dari 59 Halaman
"Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri." 4). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Perubahan surat gugatan perdata yang tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan tergugat dalam pembelaan atas gugatan merugikan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut." isinya 5). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa: tidak "Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut." 6). Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 13 Desember 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan Posita (Fundamentum Petendi), dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri." 7). Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarto, S.H., hal. 25, yang pada intinya menyatakan bahwa: "Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut." Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 19 dari 59 Halaman
8). Putusan Mahkamah Agung RI No.434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, yang pada intinya menyatakan bahwa: "Hakim dapat mengabulkan perubahan suatu gugatan yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok Gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas Gugatan Penggugat tersebut." h. Fakta bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah secara hukum juga telah sesuai dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 98 yang pada intinya mengemukakan bahwa: "Perubahan Gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil" i. Dengan berlandaskan pada beberapa sumber hukum baik yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dapat diketahui fakta hukum bahwa Perubahan Gugatan dapat dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi beberapa syarat yang meliputi sebagai berikut: 1). Hanya bersifat Formiil; 2). Tidak Mengubah Materi Pokok Perkara (Materiil); 3). Tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Perdata; 4). Tidak Mengubah Posita; 5). Tidak Merugikan Tergugat. 4. Fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan Perubahan Gugatan diantaranya sebagai berikut: a. Penambahan, perubahan dan penggabungan substansi yang bersifat materiil baik dalam Posita maupun Petitum. b. Penambahan Posita dan Petitum mengenai nilai kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 20 dari 59 Halaman
c. Dengan adanya penambahan nilai kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, secara langsung TELAH MERUGIKAN kepentingan pembelaan Tergugat karena pada Gugatan tanggal 17 Februari 2021, Penggugat tidak mendalilkan uraian perhitungan nilai kerugian materiil. 5. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa secara de facto, Penggugat telah melakukan beberapa Perubahan Gugatan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan sehingga berpotensi merugikan Tergugat. 6. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL HUKUM ACARA PERDATA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin. Oleh karenanya, kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk MENOLAK Perubahan Gugatan tersebut. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. II. DALAM POKOK PERKARA. A. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara a quo dan TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat atau yang menguntungkan Tergugat. B. Bahwa Penggugat SETUJU dengan dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 1 dan angka 4 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 1 dan angka 3 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Penggugat merupakan nasabah atau Ar Rahin (Debitur) yang Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 21 dari 59 Halaman
memiliki utang kepada Tergugat selaku Murtahin (Kreditur) sebagai pihak yang memberikan uang pinjaman (Marhun Bih), dan sebagai jaminan atas utangnya telah menggadaikan sejumlah perhiasan dan berlian untuk dijaminkan atau diagunkan (Marhun)". tersebut Penggugat selaku C. Adapun dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 1 dan angka 4 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 1 dan angka 3 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021 tersebut merupakan bentuk pengakuan oleh Penggugat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (vide Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). D. Bahwa Tergugat TIDAK SETUJU dengan dalil dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 5 dan angka 6 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 4 dan angka 5 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...sejak akad Rahn tanggal 06 Maret 2017 Penggugat menggadaikan barang milik Penggugat berupa sejumlah berlian, Penggugat melakukan pembayaran cicilan beserta bunga di tunggakan Pegadaian Syariah Kebun Bunga. Walau ada pembayaran cicilan oleh Penggugat, namun tidak ada niat untuk tidak menyelesaikan pembayaran beserta bunganya". Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil tersebut dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Secara de facto, Penggugat selaku Ar Rahin telah sepakat, setuju dan menandatangani Akad (Perjanjian) sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti Rahn Nomor 60492-17-02-001390-0 tanggal 06 Maret 2017 yang didalamnya memuat klausul mengenai hak dan kewajiban masing-masing Pihak. 2. Oleh karena itu, secara de jure, Para Pihak harus mematuhi, menghormati dan menaati setiap klausul yang termuat dalam Akad (Perjanjian) a quo karena berlaku sebagai Undang-Undang bagi keduanya (vide Pasal 1338 KUHPerdata). 3. Faktanya, sejak menerima Marhun Bih (Uang Pinjaman) sampai dengan kredit Penggugat telah jatuh tempo, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban membayar utangnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Akad (Perjanjian). Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 22 dari 59 Halaman
4. Sedangkan, pada skim produk Rahn (Gadai Syariah) tidak mengenal adanya tunggakan pembayaran cicilan. 5. Oleh karena itu, dengan berlandaskan asas itikad baik dan tertuang dalam Akad sesuai dengan kesepakatan yang (Perjanjian) maka Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) pokoknya memberitahukan bahwa utangnya telah jatuh tempo dan apabila tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang atau perpanjangan jangka waktu akad telah disepakati pula pada klausul dalam akad (perjanjian) maka barang jaminan (Marhun) akan di eksekusi melalui mekanisme lelang guna melunasi seluruh utang Penggugat dan kewajiban lainnya. (perjanjian) sebagaimana yang pada yang kepada Penggugat 6. Bahkan pada saat proses pencairan kredit, Tergugat telah langsung kepada Penggugat kapan kredit menyampaikan tersebut jatuh tempo. 7. Oleh karena Penggugat tidak melakukan pelunasan atau penundaan lelang atau perpanjangan (addendum) jangka waktu akad (perjanjian) hingga tanggal jatuh tempo, maka dapat diartikan bahwa Penggugat dari awal tidak memiliki niat dan itikad baik untuk melunasi utangnya. 8. Tindakan dan perbuatan Penggugat yang tidak beritikad baik untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam Akad (Perjanjian) tersebut memenuhi kualifikasi Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan perbuatan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan melakukannya; b. melaksanakan apa apa yang dijanjikan yang dijanjikannya tetapi untuk tidak sebagaimana yang dijanjikannya; c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 23 dari 59 Halaman
9. Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalil Penggugat a-quo hanya merupakan alasan yang mengada-ada guna menghindari kewajiban membayar utangnya dan mengindar dari pelaksanaan eksekusi barang jaminan (Marhun) yang secara yuridis dapat dilakukan oleh Tergugat, meskipun tanpa adanya Putusan Pengadilan terlebih dahulu. 10. Oleh karena itu, maka sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak dalil Penggugat tersebut. E. Bahwa Tergugat TIDAK SETUJU dengan dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 7, angka 8, angka 9 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 6, angka 7, dan angka 8 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...Penggugat memiliki dana dan berniat melunasi semua pinjaman beserta bunganya di Pegadaian Syariah Cab. Unit CPS Kebun Bunga pada tanggal 08 Januari 2018 namun tanpa diduga barang jaminan berupa berlian tersebut telah dilelang secara sepihak oleh Tergugat tanpa ada pemberitahuan sama sekali kepada Penggugat". Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil tersebut dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Sebagai kepanjangan fungsi Tergugat merupakan derivasi dari penguasaan Negara atas cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagai bagian dari fungsi dan tujuan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan Negara (Welfare State). tangan Negara, 3. Sebagai salah satu entitas bisnis dalam sistem perekonomian nasional, Tergugat memiliki kedudukan dan peran strategis bagi Negara, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk dividen dan pajak maupun peran ekonomi ikut serta mendorong pembangunan ekonomi nasional (Agent of Development). lainnya dan Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 24 dari 59 Halaman
4. Pelaksanaan fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha berupa penyaluran uang pinjaman/kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dalam penyaluran kredit terdapat kredit macet karena debitur Wanprestasi, maka terhadap kredit macet tersebut wajib ditangani secara optimal sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance. 5. Berdasarkan prinsip hukum Ekonomi Syariah, segala bentuk pembiayaan ataupun penyaluran dana tersebut pun boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Rahn. 6. Oleh karena itu, asal mula/latar belakang adanya sengketa a-quo berawal dari adanya transaksi penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai syariah (Rahn) antara Penggugat selaku Ar Rahin (Debitur) dengan Tergugat selaku Murtahin (Kreditur) dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pada tanggal 06 Maret 2017 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut, Penggugat menggadaikan sejumlah emas perhiasan dan berlian di Kantor Cabang Syariah PT Pegadaian (Persero) Kebun Bunga. b. Adapun rincian transaksi kredit tersebut sebagaimana tabel matriks berikut: NO SURAT BUKTI RAHN TANGGAL KREDIT TANGGAL JATUH TEMPO MARHUN BIH (UANG PINJAMAN) 6049217020013900 06-03- 2017 03-07- 2017 Rp.12.400.000,- c. Bahwa sampai dengan tenggal 03-07-2017Penggugat belum melaksanakan kewajibannya dengan melunasi utangnya, maka dengan berlandaskan itikad baik dan tetap mematuhi klausul dalam Akad (Perjanjian), Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghubungi Penggugat dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan bahwa kredit Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 25 dari 59 Halaman
Penggugat telah jatuh tempo dengan penjelasan sebagai berikut: 1). Walaupun hingga tanggal jatuh tempo pada tanggal 03- tidak melaksanakan tetap 07-2017, Penggugat kewajiban berupa melunasi utangnya, namun dalam rangka tetap menjaga hubungan baik guna memberikan pelayanan yang prima (Service Excellence) Tergugat mengambil kebijakan untuk tidak serta merta melelang barang jaminan milik Penggugat tersebut; 2). Oleh karena beberapa bulan setelah tanggal jatuh tempo belum ada respon positif ataupun konfirmasi dari Penggugat maka pada tanggal 04 Oktober 2017, Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Pinjaman yang ditujukan kepada Penggugat pada pokoknya memberitahukan bahwa: a). Utang Penggugat telah jatuh tempo dari tanggal 03 Juli 2017. Oleh karena itu, Tergugat memberikan opsi kepada Penggugat untuk menyelesaikan pinjaman yang tempo diantaranya dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, atau melunasi Mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lelang ; telah jatuh sekaligus membayar Ujrah b). Dengan masih berlandaskan itikad baik, Tergugat masih memberikan waktu kepada Penggugat untuk melakukan konfirmasi dan/atau datang langsung tanggal 06 menemui Tergugat paling Oktober 2017; lambat c). Namun apabila sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017 belum ada konfirmasi ataupun datang langsung menemui Tergugat maka sesuai dengan kesepakatan dalam Surat Bukti Rahn, maka Marhun dieksekusi melalui akan mekanisme lelang pada tanggal 07 Oktober 2017. tersebut 3). Tergugat juga telah mengirimkan pemberitahuan melalui Short Message Service (SMS) dan Whatsapp kepada Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 26 dari 59 Halaman
nomor telepon Penggugat namun tidak ada respon karena nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Oleh karena itu, pada tanggal 06 Oktober 2017 Tergugat masih berupaya untuk menghubungi Penggugat dengan memberitahukan kepada kerabat dekat Penggugat melalui aplikasi Whatsapp bahwa utang Penggugat telah jatuh tempo dan Marhun nya akan dieksekusi melalui mekanisme lelang (sebagaimana bukti chat terlampir). 4). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa eksekusi tidak barang dilakukan secara sepihak melainkan sudah sesuai dengan kesepakatan dalam Akad (Perjanjian). jaminan (Marhun) milik Penggugat 5). Berdasarkan uraian latar belakang adanya sengketa a- quo maka dapat diketahui bahwa dalil Penggugat a-quo tidak memiliki alasan yang cukup untuk dipertimbangkan, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan saja. d. Khusus mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "......tepatnya pada Senin, 8 Januari 2018 Penggugat menuju Kantor Pegadaian tempat Penggugat menggadaikan barang berliannya guna melunasi pinjaman keseluruhan beserta bunganya..", Tergugat menyampaikan bantahan atau sanggahan sebagai berikut: 1). Pada usaha Penggugat untuk datang ke Kantor Cabang Syariah PT Pegadaian (Persero) Kebun Bunga dengan niat untuk melunasi utangnya. prinsipnya, Tergugat menghargai 2). Namun demikian, dengan sangat menyesal Tergugat menegaskan bahwa tidak dapat tindakan ditindaklanjuti atau sia-sia karena Penggugat sudah terlambat 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo pada tanggal 03-07-2017. tersebut 3). Fakta bahwa Tergugat telah memberikan jangka waktu yang kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya berupa melunasi utangnya tidak memberikan respon, namun Penggugat melakukan konfirmasi ataupun usaha untuk melunasi cukup banyak tetap Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 27 dari 59 Halaman
utang yang lainnya hingga tenggat waktu yang diberikan sehingga secara mutatis mutandis merupakan wujud nyata bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati bersama. e. Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalil Penggugat a-quo hanya merupakan alasan yang mengada- ada sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak dalil Penggugat tersebut. F. Bahwa Tergugat MENOLAK dalil Penggugat dalam dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 2, angka 3 dan angka 11 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 2 dan angka 10 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Penggugat telah beritikad baik dengan melayangkan SOMASI kepada Tergugat", dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ditegaskan bahwa: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". 2. Menurut hukum positif di Indonesia, iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut harus dimaknai bahwa pelaksanaan dengan itu mengindahkan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan. perjanjian berjalan harus 3. Pada umumnya, iktikad baik (vide Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) dan kepatutan (vide Pasal 1339 KUHPerdata) disebutkan secara senafas dalam Hoge Raad (H.R.) dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berati perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hubungan yang erat antara keadilan, kepatutan dan kesusilaan dengan iktikad baik. 4. Berdasarkan ketentuan tersebut, baik yang bersumber pada undang-undang maupun doktrin dari para ahli hukum, maka implementasi asas itikad baik dalam akad (perjanjian) yang Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 28 dari 59 Halaman
telah dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat, wajib dilaksanakan pada keseluruhan proses kontraktual, oleh karenanya asas itikad baik wajib melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual. 5. Implementasi asas (perjanjian) penyaluran uang pinajaman berdasarkan hukum gadai syariah (Rahn) antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, relevan dengan keputusan Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tanggal 21-23 Desember1981, yang diantaranya memutuskan bahwa: "itikad baik hendaknya diartikan sebagai kejujuran pada waktu membuat kontrak dan pada saat pelaksanaan kontrak". itikad baik dalam akad 6. Secara de facto meskipun Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, Tergugat telah menunjukkan itikad baik yaitu dengan cara tidak langsung melakukan eksekusi Marhun (barang jaminan) melalui lelang, melainkan menunggu hingga beberapa bulan, memberitahukan kepada Penggugat bahwa kreditnya telah jatuh tempo baik melalui telpon, pesan singkat (Short Message Service), dan melalui Surat, meskipun pada tidak melaksanakan akhirnya Penggugat kewajibannya tersebut. tetap saja 7. Justru sebaliknya Penggugat telah melalaikan kewajibannya berupa melunasi seluruh utangnya, sehingga dapat diketahui fakta hukum bahwa sebetulnya yang telah memiliki itikad tidak baik tersebut adalah Penggugat. 8. Terkait SOMASI yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, secara yuridis bukan sebagai pelaksanaan dari azas itikad baik, melainkan guna memenuhi syarat formil hukum acara perdata sebelum Penggugat mengajukan gugatan, guna menghindari gugatan dinyatakan prematur. 9. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalil Penggugat a-quo hanya merupakan alasan yang mengada-ada, sehingga untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tidak memiliki alasan cukup yang Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 29 dari 59 Halaman
perkara a-quo, menolak dalil Penggugat tersebut. G. Bahwa Tergugat TIDAK SETUJU dengan dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 10 dan angka 12 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 9 dan angka 11 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...Perbuatan Tergugat yang melakukan pelelangan sepihak atas barang jaminan berupa sejumlah emas perhiasan dan berlian milik Penggugat telah merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata". Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil tersebut dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, sudah sepatutnya berlandaskan pada asas Actori Incumbit Probatio yang pada pokoknya menentukan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak untuk atau membuktikannya. kewajiban diberikan peristiwa 2. Asas Actori Incumbit Probatio secara explicit verbis diatur pula dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: atau "Barangsiapa mengaku mempunyai menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu." suatu hak, 3. Dengan menyandarkan pada asas Actori Incumbit Probatio sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, maka dapat dipahami bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya dimaksud, sehingga dapat diketahui Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT. 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum WAJIB memenuhi unsur sebagai berikut: a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum; b. Adanya kesalahan; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 30 dari 59 Halaman
c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; d. Ada kerugian. 5. Secara de facto, Penggugat telah lalai melaksanakan kewajiban berupa melunasi utangnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Tergugat pada dalil Jawaban Gugatan a-quo, oleh karenanya dalam rangka upaya pelaksanaan kewajiban Penggugat, maka Tergugat melakukan eksekusi barang jaminan melalui mekanisme lelang, dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang Penggugat kepada Tergugat. 6. Hal tersebut pun dilakukan guna memberikan perlindungan hukum dan guna menciptakan kepastian hukum bagi Tergugat selaku Murtahin (Kreditur) apabila Penggugat selaku Ar Rahin (Debitur) melakukan wanprestasi. 7. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui mekanisme lelang tersebut merupakan alternatif lain (Second Way Out) untuk melunasi utang tersebut sehingga hak dan kewajiban antara Kreditur dengan Debitur dapat berjalan selaras dan seimbang. 8. Justru sebaliknya, dalam rangka melaksanakan salah satu telah disepakati dalam akad kewajiban Penggugat yang (perjanjian), Tergugat telah mengeluarkan pengorbanan, berupa: a. Memberikan sejumlah uang pinjaman (Marhun Bih) kepada Penggugat selaku Ar Rahin (Debitur), dengan harapan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo, uang tersebut dikembalikan oleh debitur; dan b. Segala biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kelancaran proses transaksi, seperti namun tidak terbatas pada: biaya pemeliharaan barang jaminan, asuransi barang jaminan, biaya modal (cost of fund) yang harus dibayar kepada pihak ketiga, biaya cetak Surat Bukti Rahn dan alat tulis kantor lainnya. 9. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui mekanisme lelang yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Kreditur (Murtahin) terhadap barang jaminan milik Penggugat merupakan realisasi dan implementasi salah satu hak Tergugat sebagai Kreditur (Murtahin) yaitu memperoleh jaminan pelunasan suatu hutang yang tertunggak yang dapat dilakukan tanpa melalui Pengadilan karena bersifat Parate Eksekusi (eigenmachtige verkoop). Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 31 dari 59 Halaman
10. Hak Tergugat selaku Kreditur (Murtahin) untuk dapat menjual atas kekuasaan sendiri barang jaminan milik Penggugat selaku Debitur (Rahin) dalam hal Debitur lalai atau wanprestasi tersebut telah diatur pula secara tegas pada Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur bahwa: "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan- kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut" 11. Fakta bahwa pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui telah sesuai dengan klausul akad lelang (perjanjian) angka 9 yang mengatur sebagai berikut: tersebut juga "Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan Pelunasan, Penundaan Lelang, Perpanjangan Akad, maka MURTAHIN berhak melakukan penjualan MARHUN melalui lelang." 12. Fakta hukum bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan telah ditegaskan pula pada Pasal 402 juncto Pasal 403 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur sebagai berikut: Pasal 402 yang berbunyi: "Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya" Pasal 403 yang berbunyi: (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya; (2) Apabila pemberi gadai tidak melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 32 dari 59 Halaman
(3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan; (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. 13. Pelaksanaan lelang barang jaminan (Marhun) tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang meliputi sebagai berikut: (1). Diktum kedua angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn yang pada pokoknya mengatur bahwa: a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. (2). Diktum ketujuh angka 2 dan angka 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Rahn yang berbunyi bahwa: 2. Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, wajib maka mengingatkan/memberitahukan kewajibannya. Murtahin 3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak- pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menjual paksa barang jaminan (Marhun) sebagaimana diatur dalam substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau b. Meminta Rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, dimana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 33 dari 59 Halaman
hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual marhun dengan utang (dain) atau modal (rasul mal), berlaku substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5). 14. Hal tersebut pun telah ditegaskan pula oleh Nurul Huda dan Mohamad Heykal dalam bukunya yang berjudul Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis halaman 282 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa: "Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka Pegadaian Syariah dibolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan." 15. Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan jaminan (Marhun) milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat BUKAN Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. lelang barang 16. Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalil Penggugat a-quo hanya merupakan alasan yang mengada-ada sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak dalil Penggugat tersebut. H. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 14 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 13 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta yang tergadai milik Penggugat tersebut", dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Meneliti dalil Penggugat tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang jaminan sejumlah emas perhiasan dan berlian milik Penggugat yang sebelumnya telah digadaikan kepada Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 261 RBg. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 34 dari 59 Halaman
2. Di dalam prinsip umum hukum Jaminan Kebendaan yang dianut dan diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, dikenal suatu Asas Droit de Suite, yang pada pokoknya berprinsip bahwa hak suatu kebendaan mengikuti bendanya dimana saja dan pada tangan siapapun itu berada. 3. Sedangkan di dalam prinsip khusus hukum Gadai baik konvensional maupun syariah, yang menjadi syarat mutlak sahnya Gadai yakni objek jaminan yang digadaikan oleh Debitur kepada Kreditur harus diserahkan dan berada dibawah penguasaan Kreditur sampai utang nya dilunasi (in bezit stelling). Adapun prinsip in bezit stelling merupakan interpretasi yang lahir dari norma yang diatur secara tegas dalam Pasal 1152 KUHPerdata yang berbunyi bahwa: "Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak" 4. Dalam bahasa sederhananya, setelah dilakukan penyerahan barang jaminan berupa sejumlah emas perhiasan dan berlian untuk digadaikan oleh Penggugat selaku Rahin kepada Tergugat selaku Murtahin tersebut maka secara otomatis, berlaku pula Asas Droit de suit dan in bezit stelling dimana hak penguasaan barang jaminan tersebut berada dibawah Tergugat sampai dengan Penggugat melunasi hutangnya. 5. Oleh karena jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya terhadap barang jaminan a-quo tidak dapat dikabulkan, tidak sah secara hukum mengingat hak penguasaan tersebut masih berada di bawah Tergugat selaku Kreditur (Murtahin). itu, dapat disimpulkan bahwa sita tidak berdasar dan 6. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo mengabulkan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut maka AKAN BERTENTANGAN atau TERJADI KONTRADIKTIF dengan Asas Droit de suite dan prinsip in bezit stelling serta peraturan perundang-undangan lainnya yang melekat pada barang jaminan yang digadaikan tersebut. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 35 dari 59 Halaman
7. Selanjutnya, setelah mencermati lebih lanjut dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 14 hal. 4 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau angka 13 hal. 5 pada gugatan perubahan tanggal 25 April 2021 yaitu "Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta yang tergadai milik Penggugat tersebut"; dapat diketahui bahwa dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa memohon sita jaminan (conservatoir beslag) kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin. 8. Faktanya, gugatan a-quo diajukan di Pengadilan Agama Banjarmasin. 9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak relevan dalam prinsip umum hukum acara Perdata di Pengadilan, dimana Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Banjarmasin namun meminta dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Hal tersebut jelas sangat mengada-ada yang menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (illusoir) karena tidak berdasar hukum; 10. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui fakta bahwa jelas gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, tidak jelas dan mengada-ada. Sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). I. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil gugatan Penggugat dalam dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 15, angka 16, dan angka 17 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 14, angka 15, dan angka 16 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...agar TERGUGAT sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini adalah cukup beralasan secara hukum untuk membayar tunai bagian dari nilai rupiah harta berlian yang tergadai tersebut sesuai dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang sebesar rupiah) atau Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 36 dari 59 Halaman
menyerahkan harta berlian milik PENGGUGAT yang digadaikan dalam keadaan utuh dan sempurna dan sekaligus membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehari jika TERGUGAT tidak melaksanakan keputusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan". Adapun sanggahan/bantahan Tergugat terhadap dalil a-quo sebagai berikut: 1. Bahwa secara yuridis, ketentuan terkait uang paksa (dwangsom) tidak diatur dalam RBG melainkan hanya diatur dalam Reglement of de Rechtsvordering (Rv) yang berlaku bagi orang "eropa" dan "timur asing" di Indonesia. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 606 huruf a Rv (Rechts Voordering) yang mengatur sebagai berikut: "Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarannya ditetapkan oleh keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa". 3. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 611 a Rv (Rechts Voordering) yang mengatur sebagai berikut: "atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang". 4. Merujuk pada Pasal 606 huruf a Rv juncto Pasal 611 a Rv maka dapat diketahui bahwa Dwangsom (uang paksa) hanya dapat dijatuhkan untuk putusan pengadilan terkait pelaksanaan prestasi dalam perkara wanprestasi dan hanya diperuntukkan bagi Putusan Pengadilan yang bersifat Kondemnatoir (Condemnatoir Vonnis) berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah tidak atau bangunan, melakukan suatu perbuatan melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. tertentu, 5. Secara argumentum a-contrario, terhadap Putusan Pengadilan Kondemnatoir (Condemnatoir Vonnis) yang berupa pembayaran Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 37 dari 59 Halaman
sejumlah uang (Dwangsom). tidak dapat diterapkan lembaga uang paksa 6. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam beberapa Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 27 Juli 2020 (06 Zulhijjah 1441) yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga uang paksa (Dwangsom) hanya dapat diterapkan pada Putusan Pengadilan berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. bersifat Kondemnatoir yang 7. Selain tidak menjelaskan dasar hukum penjatuhan uang paksa (dwangsom) dan dasar permohonan nilai uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang menyatakan bahwa: "Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya"; dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 172/G/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa : "Tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak". itu, Penggugat juga 8. Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa dalil Penggugat a-quo hanya merupakan alasan yang mengada-ada karena bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam beberapa Yurisprudensi sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak dalil Penggugat tersebut. dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 13 dan angka 18 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 12 dan angka 17 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021 yang menyatakan bahwa: "gugatan PENGGUGAT memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 Rbg dan memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) 8. Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa dalil Penggugat a-quo hanya merupakan alasan yang mengada-ada karena bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam beberapa Yurisprudensi sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak dalil Penggugat tersebut. dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 13 dan angka 18 pada gugatan awal tanggal 17 Februari 2021, atau posita angka 12 dan angka 17 dalam perubahan gugatan tanggal 25 April 2021 yang menyatakan bahwa: "gugatan PENGGUGAT memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 Rbg dan memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 38 dari 59 Halaman
dijalankan walaupun Tergugat melakukan verzet, banding, maupun kasasi", dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 191 Rbg yang menyatakan sebagai berikut: "pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.)". 2. Ketentuan tentang syarat putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) juga dipertegas dalam butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan serta merta dapat dikeluarkan jika: 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tidak mempunyai kekuatan bukti; tangannya, yang menurut undang-undang tanda 2) Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain- lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik; 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; 5) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.; 6) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; 7) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht. 3. Dari penjelasan diatas tersebut, dapat diketahui bahwa dalil Penggugat a quo tidak memenuhi persyaratan dapat ditetapkannya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), sehingga tidak memiliki alasan yang cukup untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 39 dari 59 Halaman
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut. Berdasarkan dalil a-quo, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI. 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. II. DALAM POKOK PERKARA. 1. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidak- tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk tidaknya Verklaard); 2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad); 3. Menyatakan Jawaban Tergugat dapat diterima untuk seluruhnya; 4. Menyatakan bahwa Akad (Perjanjian) Kredit dengan Lembaga Jaminan Gadai Syariah (Rahn) antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum; 5. Menyatakan bahwa eksekusi lelang Marhun (barang jaminan) yang dilakukan oleh Tergugat selaku Murtahin (Kreditur) sah menurut hukum; 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 5 Mei 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui e-Court pada tanggal 5 Mei 2021, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang a qou; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 40 dari 59 Halaman
Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 19 Mei 2021, yang masing- masing disampaikan secara elektronik melalui e-Court pada tanggal 19 Mei 2021, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang a qou; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut: 1. Fotokopi Surat perihal Somasi Pertama No.250/B/LAW.FIRM-AI/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Somasi Kedua No.255/B/LAW.FIRM-AI/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018 dan Somasi ketiga No.257/B/LAW.FIRM-AI/X/2018, tanggal 13 Oktober 2018, kesemuanya atas nama Kuasa Hukum dari Ramadhani Azwar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1; 2. Fotokopi Surat Bukti Rahn Pegadaian Syariah CPS Kebun Bunga, No. 60492-17-02-001390-0 tanggal 6 Maret 2017, atas nama Ramadhani Azwar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2; 3. Fotokopi gambar perhiasan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3; Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi; Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut: A. Bukti Surat 1. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 41 dari 59 Halaman
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Nomor 01 tanggal 1 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2; 3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3; 4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4; 5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 134/Pdt.G/2013/PN.Pdg tanggal 9 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5; 6. Fotokopi Surat Bukti Rahn, Nomor: 60492-17-02-001390-0 tanggal 6 Maret 2017, dan Fotokopi KTP atas nama Ramadhani Azwar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.6; 7. Fotokopi Struk Penjualan Lelang Kredit, Nomor: 60492-17-02-001390-0 tanggal 6 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.7; 8. Fotokopi Daftar Pinjaman Jatuh Tempo periode tanggal 3 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.8; 9. Fotokopi Laporan Daftar Penjualan Lelang, tanggal 9 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.9; 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Uang Kelebihan, nomor kredit 60492-17- 02-001390-0 tanggal 7 Juli 2018 beserta bukti pengiriman jasa ekspedisi Tiki ONS, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.10; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 42 dari 59 Halaman
11. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.11; 12. Fotokopi Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.12; 13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo, tanggal 4 Oktober 2017, atas nama Ramadhani Azwar, beserta bukti pengiriman jasa ekspedisi Tiki ONS, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.13; 14. Fotokopi screenshot Chat Whatsapp, tanggal 6 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.14; 15. Fotokopi Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002, Diktum kedua angka 4, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.15; 16. Fotokopi Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002, Diktum kedua angka 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.16; 17. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU, tanggal 27 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.17; 18. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 172/Pdt.G/2009/PN.JP, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.18; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 43 dari 59 Halaman
19. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.19; B. Bukti Saksi 1. Wahyu Al Mizan bin Syafiuddin Ilyas, lahir Sintang, tanggal 11 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Kasturi Ujung, RT.17, RW.03, No.06, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa hingga saat ini saksi adalah karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin; Bahwa pada tahun 2017, di Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin Saksi bertugas di bagian Pengelola Galeri 24, sedangkan sekarang di Bagian Pengelola Agunan; Bahwa pada tahun 2017 saksi diperintahkan untuk mengirimkan SMS (pesan singkat melalui handphone) kepada semua daftar nasabah yang jatuh tempo di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga yang isinya pemberitahuan barang gadai barangnya sudah sampai jatuh tempo, salah satunya adalah Penggugat; Bahwa tanggal pengiriman SMS tersebut Saksi lupa, Saksi hanya ingat SMS tersebut dikirimkan pada tahun 2017; Bahwa Saksi mengirimkan SMS tersebut melalui handphone biasa, tetapi karena sudah lama maka SMS tersebut tidak tersimpan lagi di handphone tersebut, namun demikian bukti catatan tentang pengiriman SMS kepada semua nasabah yang jatuh tempo saat itu termasuk kepada Penggugat masih ada; Bahwa saksi melakukan pengiriman SMS tersebut hanya satu kali; Bahwa pengiriman SMS kepada nasabah yang jatuh tempo termasuk kepada Penggugat bukanlah merupakan kewajiban Pegadaian Syariah, Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 44 dari 59 Halaman
namun hanya sebagai bentuk pengingat/pemberitahuan serta i'tikad baik Pegadaian Syariah kepada Nasabah untuk memenuhi kewajibannya; Bahwa sepengetahuan Saksi peringatan/pemberitahuan jatuh tempo gadai Tergugat pertama dikirimkan melalui SMS, kemudian pemberitahuan melalui telepon, apabila tetap tidak ada konfirmasi dari nasabah maka terakhir melalui surat yang sifatnya merupakan pemberitahuan jatuh tempo yang dikirim melalui jasa TIKI; Bahwa surat yang dikirimkan Pegadaian Syariah kepada Penggugat bukan bentuk somasi, tetapi hanya pemberitahuan yang merupakan itikad baik dari Pegadaian Syariah kepada nasabah/ Penggugat; Bahwa saksi lupa kapan tanggal surat pemberitahuan jatuh tempo kepada Penggugat dikirimkan; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat pemberitahuan jatuh tempo yang dikirimkan kemudian untuk kedua kalinya kepada Penggugat; Bahwa sepengetahuan saksi jaminan gadai Penggugat sudah tidak ada lagi di Pegadaian Syariah, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut diambil Penggugat atau telah dilelang oleh Pegadaian Syariah karena lelang itu bukan kewenangan/tugas saksi; Bahwa sepengetahuan Saksi sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti gadai, Pegadaian Syariah berhak melelang sendiri jaminan nasabah yang telah jatuh tempo; Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan ketentuan di Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah akan melelang jaminan nasabah yang jatuh tempo apabila nasabah sudah diberitahu dan tidak melakukan konfirmasi atas pemberitahuan tersebut; Bahwa Saksi tidak mengetahu detil tentang administrasi dan teknis pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah; Bahwa sepengetahuan saksi dalam akad gadai di Pegadaian Syariah tidak ada dicantumkan kewajiban Pegadaian memberikan somasi Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 45 dari 59 Halaman
kepada nasabah yang telah jatuh tempo, tetapi pada saat pencairan pembiayaan Pegadaian Syariah telah memberitahukan kepada nasabah tentang tanggal jatuh tempo; Bahwa saksi mengetahui nomor handphone Penggugat dari formulir yang telah diisi Penggugat pada saat permohonan pembiayaan dan data di formulir tersebut lah yang diinput ke dalam sistem aplikasi Pegadaian Syari'ah; Bahwa setiap pencairan pembiayaan Pegadaian Syari'ah telah memberitahukan kepada nasabah tentang jatuh tempo pembayaran pembiayaan tidak terkecuali kepada Penggugat; Selanjutnya atas izin Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi melalui Ketua Majelis, dengan keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan bukti bertanda T.8 penjelasannya adalah: tulisan SMS menunjukkan sudah di SMS, hari hari konfirmasi kepada nasabah, tanda centang menunjukkan nasabah sudah dihubungi, tanda silang menunjukkan nasabah sudah datang melakukan konfirmasi ulang, angka menunjukkan nasabah sudah dating dan stabilo menunjukkan nasabah sudah datang; Bahwa pada bukti T.8 terdapat stabilo hijau pada nomor urut 9 yang menunjukkan nama Ramadhani Azwar yang berarti dari sekian nasabah yang terdapat dalam daftar tersebut, nasabah/Tergugat bernama Ramadhani Azwar ditandai tidak melakukan konfirmasi, dan tidak datang ke Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga; Selanjutnya atas izin Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi melalui Ketua Majelis, dengan keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proses lelang dilaksanakan; Bahwa seingat Saksi SMS yang dikirimkan kepada Penggugat dilakukan pada tahun 2017, selebihnya Saksi lupa; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 46 dari 59 Halaman
Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi nomor handphone Penggugat yang dihubungi pada tahun 2017 tersebut; Bahwa dari sistem yang ada, baik di handphone maupun sistem di Pegadaian Syariah SMS kepada Penggugat tentang pemberitahuan jatuh tempo telah terkirim; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima surat pemberitahuan yang dikirim Pegadaian Syariah kepada Penggugat; Bahwa saksi memperoleh data nomor telepon Penggugat dari data yang diberikan Penggugat pada saat mengisi permohonan pinjaman, di mana nomor telepon tersebut kemudian dimasukkan datanya ke dalam sistem di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga; Bahwa sesuai bukti T.8 nomor Penggugat yang saksi hubungi adalah 08125132500; Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan bukti sms sudah terkirim, karena sms dikirim pada tahun 2017 dan datanya sudah terhapus. Pihak Telkomsel juga tidak bersedia memberikan histori SMS tersebut kecuali terkait perkara pidana yang permohonannya diajukan oleh penyidik; 2. Ambar Sulistyorini binti M. Sudadi, lahir di Banjarbaru, tanggal 07 Februari 1993,agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Aspol Tala, RT.024, RW.001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kota Pelaihari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi adalah karyawan Pegadaian di Pelaihari dengan posisi sebagai pengelola unit; Bahwa hubungan Saksi dengan Pegadaian Syariah dikarenakan salah satu Pegawai Pegadaian Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga bernama Aida meminta tolong Saksi untuk mencarikan informasi nomor telepon nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga yang bernama Ramadhani Azwar yang bertempat tinggal di Pelaihari, karena Saksi bertempat tinggal dan bekerja di Pegadaian di Pelaihari dan Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 47 dari 59 Halaman
Saksi ingat bahwa Penggugat juga pernah menjadi nasabah Pegadaian Pelaihari; Bahwa Saksi pernah berkomunikasi melalui WhatsApp (WA) dengan perempuan bernama Ardel, dan sepengetahuan Saksi perempuan bernama Ardel tersebut adalah istri dari Penggugat, dan Ardel pernah melakukan transaksi di Pegadaian Pelaihari atas nama Penggugat; Bahwa Saksi mengetahui perempuan bernama Ardel adalah istri Penggugat dari media sosial Instagram, di mana Ardel mengatakan bahwa Penggugat adalah suaminya; Bahwa Saksi kemudian berkomunikasi dengan Ardel melalui WhatsApp (WA), Saksi menanyakan kepadanya "apakah bu Ardel kenal dengan Penggugat"? kemudian dijawab: "kenal", kemudian Saksi menerangkan kepada Ardel: "bahwa teman Saksi yang bernama Aida dari Pegadaian Syari'ah cabang Kebun Bunga meminta bantuan untuk menyampaikan kepada Penggugat bahwa pinjamannya di Pegadaian Syariah di Pegadaian Syariah Kebun Bunga, karena apabila tidak diselesaikan jaminan Penggugat berupa berlian akan dilelang oleh Pegadaian Syariah Kebun Bunga'; Bahwa seingat saksi, komunikasi Saksi dengan Ardel melalui WA tersebut dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017; Bahwa sepengetahuan Saksi baik di Pegadaian konvensional maupun di Pegadaian Syari'ah, ketentuan tentang jatuh tempo dan tanggalnya telah dijelaskan kepada nasabah pada saat akad; Bahwa sepengetahuan saksi formulir bukti akad gadai memuat tentang identitas nasabah, nomor telepon nasabah, barang jaminan dan pemilik barang jaminan, tanggal akad dan tanggal jatuh tempo; Bahwa setiap data yang termuat dalam formulir akan diinput ke dalam sistem aplikasi di Pegadaian; Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kewajiban Pegadaian memberitahu nasabah apabila nasabah lalai dan jatuh tempo, kalaupun Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 48 dari 59 Halaman
ada surat SMS atau surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada nasabah itu hanya itikad baik dari Pegadaian saja; Sepengetahuan saksi selama ini bentuk itikad baik Pegadaian kepada nasabah yang jatuh tempo adalah dengan cara melakukan pemberitahuan dengan SMS, apabila tidak ada konfirmasi dari nasabah, maka akan dihubungi dengan telepon, jika masih tidak ada konfirmasin, maka Pegadaian akan mengirim surat pemberitahuan yang dikirimkan ke alamat nasabah sebagaimana alamat yang tercantum dalam surat permohonan pembiayaan dan yang tercantum dalam sistem aplikasi Pegadaian; Bahwa sepengetahuan saksi, prosedur penanganan terhadap nasabah yang lalai dan jatuh tempo baik yang ada di Pegadaian konvensional maupun di Pegadaian Syariah sama saja, dan terkait tentang tanggal jatuh tempo sudah dijelaskan di awal akad sebelum pencairan pembiayaan kepada nasabah; Selanjutnya atas izin Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi melalui Ketua Majelis, dengan keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sepengetahuan saksi prosedur Pegadaian apabila nasabah lalai dan jatuh tempo; Pertama Pegadaian mengirimkan SMS, apabila tidak ada konfirmasi dari nasabah, selanjutnya nasabah tersebut di telepon, apabila nasabah tidak melakukan konfirmasi maka terakhir Pegadaian mengirimkan surat kepada nasabah; Bahwa sepengetahuan saksi pemberitahuan kepada nasabah dilakukan secara maksimal dengan maksud nasabah tersebut datang ke Pegadaian; Selanjutnya atas izin Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi melalui Ketua Majelis, dengan keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi Karyawan Pegadaian di Pelaihari; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 49 dari 59 Halaman
Bahwa Saksi tidak pernah menerima permohonan tertulis dari Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin untuk diminta menghubungi Penggugat; Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengfan perempuan bernama Ardel itu adalah pasangan suami istri; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui e-Court yang telah diterima pada tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan; Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui e-Court yang telah diterima pada tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan menolak seluruh gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, haruslah dianggap termasuk dan merupakan dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator H. Adarani, S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 April 2021 mediasi tidak berhasil, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara tentang sengketa ekonomi syari'ah, maka berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 50 dari 59 Halaman
Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan e-litigasi, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkara; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi di samping tentang pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri; DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, menurut Yahya M. Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika: Tahun 2010, Hal. 418 menyatakan bahwa "eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale)". Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi/tangkisan dikenal 2 (dua) macam, yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas tentang kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 159 R.Bg dan Pasal 160 R.Bg, jika eksepsi di luar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir dengan pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 51 dari 59 Halaman
(kompetensi absolut), maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara; Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat meliputi gugatan Penggugat Error In Persona, gugatan Penggugat Obscuur Libel dan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, sebagai berikut; 1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Error In Persona. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error In Persona karena dalam gugatannya telah salah dalam menetapkan Tergugat sebagai pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid), karena secara de facto Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga bukan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari entitas suatu subjek hukum berupa badan hukum yaitu PT. Pegadaian (Persero); Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila Tergugat merasa Penggugat telah salah dalam menetapkan Tergugat sebagai pihak yang digugat, mengapa Tergugat dalam hal ini saudara Muhamamad Taufiq, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga yang beralamat di Jalan A. Yani Km.4,4 No.68, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin telah menandatangani Surat Kuasa Khusus Nomor: 94/60492/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan yang bersangkutan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 113/03/2021/PA.Bjm, tanggal 25 Maret 2021, dan dalam surat kuasanya tersebut Tergugat menyatakan mewakili dan bertindak sesuai jabatannya untuk dan atas nama serta demi kepentingan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Kebun Bunga, selain itu pula setiap relaas panggilan sidang yang disampaikan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin disampaikan ke alamat Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga di Jalan A. Yani Km.4,4 No.68, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dan diterima oleh Tergugat, dan terhadap panggilan Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 52 dari 59 Halaman
sidang tersebut Tergugat yang diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa tersebut juga selalu hadir di persidangan, hal itu berarti Tergugat merasa kepentingan Tergugat sedang digugat, dan dengan hadirnya Tergugat di persidangan bermakna bahwa Tergugat hadir untuk mempertahankan kepentingan Tergugat yang sedang digugat oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm; Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam jawaban dan duplik, serta Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat Error In Persona tidak beralasan hukum, dan patut ditolak; 2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Obscuur Libel. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Obscuur Libel karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memuat secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat materi eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanya harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Obscuur Libel tidak beralasan hukum, dan harus ditolak; 3. Eksepsi tentang perubahan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan berdasar pada ketentuan Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) (Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63) ; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 53 dari 59 Halaman
Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui hukum acara perdata, baik HIR maupun R.Bg tidak mengatur perihal merubah atau memperbaiki surat gugatan, namun demikian dengan mempedomani ketentuan Pasal 127 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) atau Reglemen Hukum Acara Perdata yang juga merupakan sumber hukum acara perdata bila HIR dan R.Bg tidak mengaturnya, perubahan atau perbaikan suatu surat gugatan diperbolehkan sepanjang "tidak mengubah atau menambah pokok tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan"; Permasalahan perubahan dan perbaikan surat gugatan ini dipertegas dan diperjelas lagi oleh Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, 2013, Halaman 86, sebagai berikut : 1) Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv). 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif penggugat di dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban. 3) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat. Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 24 Desember 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 April 2021 telah melakukan perbaikan/perubahan dengan surat gugatan tertanggal yang sama, yaitu tanggal 24 Desember 2020; Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan asli Penggugat dengan perbaikan/perubahan surat gugatan Penggugat yang berkaitan dengan eksepsi ini, maka ditemukan perubahan/perbaikan gugatan sebagai berikut : 1. Perubahan posita dengan menggabungkan posita angka 2 dan angka 3 menjadi posita angka 2; 2. Perubahan posita terkait nomor posita, di mana sebelumnya posita nomor 4 menjadi posita nomor 3, posita nomor 5 menjadi posita nomor 4, posita Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 54 dari 59 Halaman
nomor 6 menjadi posita nomor 5, posita nomor 7 menjadi posita nomor 6, posita nomor 8 menjadi posita nomor 7, posita nomor 10 menjadi posita nomor 9, posita nomor 11 menjadi posita nomor 10, posita nomor 12 menjadi nomor 11, posita nomor 13 menjadi posita nomor 12, posita nomor 14 menjadi posita nomor 13, dan posita nomor 15 menjadi posita nomor 14, posita nomor 17 menjadi posita nomor 16, dan posita nomor 18 menjadi posita nomor 17; 3. Perubahan posita nomor 16 menjadi posita nomor 15 dan ditambah dengan penambahan materi gugatan di mana pada posita sebelumnya tertulis "..kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan sempurna, maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini"., berubah menjadi "..kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan sempurna, maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)". 4. Perubahan petitum nomor 4, di mana sebelumnya tertulis "..Menghukum TERGUGAT, menyerahkan harta yang tergadai tersebut dalam keadaan baik dan sempurna seperti pada awalnya kepada PENGGUGAT". berubah menjadi "Menghukum TERGUGAT menyerahkan harta yang tergadai tersebut dalam keadaan baik dan sempurna seperti pada awalnya kepada Penggugat atau mengganti membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT". Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya keberatan dan menolak perubahan dan perbaikan terkait dengan penggabungan posita gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 menjadi posita angka 2, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan/perbaikan yang dilakukan Penggugat dengan menggabungkan posita angka 2 dan angka 3 menjadi satu, yaitu menjadi posita angka 2 sama sekali tidak mengubah isi posita yang asli Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 55 dari 59 Halaman
tetapi hanya menggabungkan semata dan menjadikannya jadi satu dalam satu angka posita, sehingga menurut Majelis perbaikan/perubahan terhadap posita angka 2 dan angka 3 menjadi posita angka 2 tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa eksekpsi Tergugat terkait perbaikan gugatan Penggugat dengan menambah substansi pokok perkara pada posita angka 15 di mana pada posita gugatan asli penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang tetapi nominalnya tidak disebut secara jelas, dan kemudian pada perbaikan surat gugatan Penggugat yang disampaikan Penggugat di persidangan tanggal 15 April 2021, dalam surat gugatan perubahannya Penggugat menambahkan tuntutan pembayaran uang kepada Tergugat dengan menyebutkan nominal yang jelas, yaitu sejumlah Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa selain itu eksepsi Tergugat juga terkait perbaikan gugatan Penggugat dengan menambah substansi pada petitum angka 4, di mana pada petitum angka 4 gugatan asli penggugat tidak menghukum penggantian sejumlah uang yang disebutkan nominalnya secara jelas, tetapi pada perbaikan surat gugatan Penggugat yang disampaikan Penggugat di persidangan tanggal 15 April 2021 Penggugat telah merubah dan menambah isi petitum angka 4 dengan menghukum Tergugat untuk malakukan penggantian dengan sejumlah uang dengan menyebutkan nominal yang jelas, yaitu sejumlah Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan asli Penggugat dan perbaikan surat gugatan Penggugat tampak jelas adanya perubahan dan penambahan terhadap subtansi pokok perkara dalam gugatan Penggugat, khususnya yang terdapat dalam posita angka 15 dan petitum angka 4 yang dalam gugatan asli Penggugat tidak ditemukan, Penggugat dalam hal ini menambahkan adanya tuntutan sejumlah uang yang disebutkan secara jelas nominalnya, tindakan Penggugat yang melakukan perubahan gugatan telah secara nyata memberatkan Tergugat terutama dengan munculnya tuntutan nominal sejumlah uang, hal demikian tidak sejalan dengan rumusan ketentuan Pasal 127 Rv, dan hal yang dibenarkan berdasarkan yurisprudensi, antara lain: Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 56 dari 59 Halaman
a. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat; dan b. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang pada intinya mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian. Menimbang, bahwa menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, 2013, Halaman 86 pada pokoknya bahwa perubahan terhadap gugatan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Menimbang, bahwa dalam perbaikan/perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat perbedaan dari gugatan asli Penggugat yang disampaikan, di mana perbaikan/perubahan tersebut menambah materi yang dituntut, dengan demikian surat gugatan Penggugat a quo telah mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru yang menyebabkan adanya perubahan dalam posita dan petitum gugatan, sehingga menyalahi ketentuan Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) (Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63), oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat cacat formil harus dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat cacat formil dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 142 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 57 dari 59 Halaman
MENGADILI DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat cacat formil; DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H., dan H. Abdurrahman, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Leli Mariati, S.H., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, Drs. H. Helman, M.H. H. Abdurrahman, S.Ag, M.H. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 58 dari 59 Halaman
Panitera Pengganti, Hj. Leli Mariati, S.H., M.Hum Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,- 3. Biaya Pemanggilan : Rp. 1 200.000,- 5. PNBP : Rp. 20.000,- 6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,- 7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- Jumlah : Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 59 dari 59 Halaman