IBLAM LAW REVIEW P-ISSN 2775-4146 E-ISSN 2775-3174 Volume 4, Nomor 1, 2024 Authors 1Fatimah Mursyid 2Nur Aida 3Mipasya Ratu Plamesti Affiliation 1,2,3Universitas Islam Jakarta Email 2 Date Submission 23 December 2023 Date Accepted 30 January 2024 Date Published 31 January 2024 DOI 10.52249 PERSEPSI PEREMPUAN MASYARAKAT BADUY TERHADAP UU PERKAWINAN NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN LUAR Abstract People's lives today are influenced by the development of information that has gone global through cyberspace, not forgetting the outside Baduy community, which can accept changes in habits that live in Baduy society with many Baduy people using social media to facilitate communication with people outside Baduy. However, the acceptance of this progress has not been accompanied by other knowledge, especially knowledge of marriage law, which has undergone changes. The Baduy community, in carrying out marriages, still maintains the customs that have been in effect up to now. level of This activity understanding of women indigenous community regarding changes to the Marriage Law. Changes to the Marriage Law include the age for prospective brides, which was originally 16 years old, changed to 19 years old, the same as the prospective groom. Meanwhile, in Baduy society, marriage can be done through arranged marriage when a girl reaches the age of fourteen. Within this time period, the young man's parents are still free to choose the woman they like. If no one is suitable, everyone must be willing to match. The Marriage Law orders the Office of Religious Affairs to witness a marriage. In the Baduy community, the groom and his family must report to the Pu'un or traditional head bringing enough betel leaves, areca nut and gambier, and the wedding ceremony can only be held in the months of Kalima, Kagenep, Katujuh. This calendar is based on kembanguh, in the form of rules outlined by the ancestors. This research method was carried out using a descriptive method with a qualitative approach. The data collection methods used were observations, in-depth interviews and literature studies. Keywords : Perception, Baduy Community Women, Marriage Law is intended to determine the from the Baduy Abstrak Kehidupan masyarakat saat ini dipengaruhi oleh perkembangan informasi yang telah mendunia melalui dunia maya, tidak ketinggalan masyarakat Baduy luar, yang dapat menerima perubahan kebiasaan yang hidup di masyarakat baduy dengan banyaknya masyarakat baduy menggunakan media untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat luar baduy. Namun demikian penerimaan kemajuan tidak dibarengi dengan pengetahuan- tersebut, sosial 363
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta pengetahuan lainnya terutama pengetahuan hukum perkawinan, yang telah mengalami perubahan. Masyarakat baduy, dalam pelaksanaan perkawinan tetap mempertahankan kebiasaan adat istiadat yang berlaku selama ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui perempuan masyarakat adat baduy luar, terhadap perubahan UU Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan diantaranya adalah mengenai usia bagi calon mempelai wanita yang semula 16 tahun berubah menjadi 19 tahun sama dengan calon mempelai Pria. Sedangkan pada masyarakat baduy, perkawinan dapat dilakukan melalui perjodohan saat seorang gadis mencapai usia empat belas tahun. Dalam tenggang waktu tersebut, orang tua pemuda masih bebas memilih wanita yang disukainya. Jika belum ada yang cocok, semua harus mau dijodohkan. UU Perkawinan memerintahan lembaga Kantor Urusan Agama untuk menyaksikan suatu perkawian. Pada masyarakat baduy, mempelai laki-laki beserta keluarga harus melapor ke Pu'un atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya, dan upacara pernikahan yang hanya boleh diadakan pada bulan kalima, kagenep, katujuh. Penanggalan ini berdasarkan pikukuh, berupa aturan-aturan yang sudah digariskan oleh leluhur. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa pengamatan (observasi), wawancara mendalam (in depth interview) dan studi literatur. Kata Kunci: Persepsi, Perempuan Masyarakat Baduy, Undang-undang Perkawian tingkat pemahaman PENDAHULUAN Salah satu hak konstitusi yang dinyatakan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum karena memiliki dampak setelah dilaksanakannya suatu pernikahan. Dampak yang nyata setelah perkawinan dilaksanakan adalah munculnya tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkan, seperti pemeliharaan anak, perlindungan anak, pendidikan anak, dan perwalian serta hak waris juga merupakan perbuatan hukum yang muncul setelah perkawinan. Bagaimana suatu perkawinan dapat dilaksanakan? Pasal 2 ayat (1) yaitu, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu. Penjelasan ini mengandung makna bahwa, hanya menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya saja yang dinyatakan sah dalam suatu perkawinan. Dalam ayat (2). Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa masyarakat, perkawinan cendrung dilakukan tanpa memenuhi syarat yang di nyatakan dalam UU perkawinan no. 1 tahun 1974 tersebut, diantaranya masalah syarat usia perkawinan maupun syarat pencatatan perkawinan yang dilakukan, hal ini IBLAM Law Review 364
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta menimbulkan dampak akibat hukum lain karena hak perempuan yang perkawinannya tidak di catat akan lemah kedudukannya dimuka hukum. Demikian juga akibat usia perkawinan yang masih muda, dapat menimbulkan tingginya tingkat perceraian, lajunya kelahiran yang tinggi, kematian ibu dan anak, serta tumbuh kembang anak. Terhadap batas usia perkawinan pada perempuan masih terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, meskipun UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mensyaratkan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi Laki-laki. , ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Keberlakuan UU Perkawinan yang sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1974, di uji materil pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh; 1. Endang Wasrinah 2. Maryanti 3. Rasminah dimana Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang menikah sebelum berumur 16 tahun; dengan nomor perkara :22/PUU-XV/2017 Adapun alasan di ajukannya uji materil pasal 7 UU perkawinan tersebut, karena dianggap akan menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak- hak konstitusional anak perempuan (para pemohon) seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang serta menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dan laki-laki serta resiko dalam eksploitasi anak, sebagaimana telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Atas pengajuan uji materil tersebut, MK mengabulkan dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22I/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi". Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Pemerintah telah mensahkan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". IBLAM Law Review 365
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta Dari rangkaian latar belakang permasalahan diatas, maka diambil inisiasi untuk mengatahui tingkat pemahaman perempuan masyarakat adat baduy luar terhadap UU Perkawinan No. 16 tahun 2019. Tujuan perkawinan sendiri di dalam Al Qur'an di nyatakan , Mitsâqan ghalîzhan, "perjanjian yang kuat dalam ikatan perkawinan" merupakan sebuah ikatan yang kokoh dan suci antara anak manusia(Al-Ustadz Muhammad Thalib, 2011). Demikian Firman Allah SWT menggambarkan arti ikatan perkawinan. Semua perkawinan berharap akan langgeng dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka yang telah sah menjadi suami istri. Namun, pada kenyataannya berakhirnya perkawinan karena perceraian jumlahnya sangat banyak dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi.Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia(Fitri Nur Hidayah, 2023). Tingginya tingkat perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan. Suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Bila tidak maka akan berakhirlah rasa kasih sayang dan istri akan menuntut cerai begitu pun sebaliknya(Wahyu Wibisana, 2016) Bila diklasifikasikan jumlah perceraian dari jenisnya talak dan khulu' (gugat cerai) maka jumlah total khulu' lebih banyak kuantitasnya. Gugat cerai ini merupakan tidak puas dengan kehidupan pernikahan gambaran saat mereka(Muhammad Sholeh, 2021). ini banyak para istri Kasus perempuan yang mengajukan atau menggugat perceraian memiliki penyebab- penyebab yang mendorong mereka melakukannya. Lilik Andaryuni menjelaskan statistik perceraian, telah terjadi peningkatan setiap tahunnya baik lokal maupun nasional. Data Badilag yang disampaikan bahwa dari tahun 2014 perbandingan angka perbandingan cerai talak dan cerai gugat sebesar 30:70. Penyebab tingginya angka perceraian melalui gugat cerai (khulu') ini karena membaiknya pemahaman gender perempuan. Perempuan saat ini bertambah pemahamannya tentang makna perkawinan dan hak-haknya, pandangan yang baik tentang kemandirian perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sebagainya. Intinya, kemandirian perempuan, tingkat pendidikan, teman dan lingkungan sekitar serta mudahnya akses informasi yang mudah mengedukasi masyarakat(Andaryuni, 2017). Mulai dasawarsa 80-an, telah berkembang beberapa teori kritis mengenai hukum dan negara, antara lain dari kalangan feminis. Kalangan feminis memandang bahwa hukum bukanlah suatu produk yang netral, objektif, dan bebas kepentingan politik. Sebaliknya, kalangan feminis memandang hukum mengandung muatan-muatan ideologis yang merepresentasi kepentingan kelompok-kelompok dominan terhadap gagasan gender yang hidup dalam masyarakat (Liza Hadiz dan Sri Wiyanti Eddyono, 2005). Ninuk Mardiana IBLAM Law Review 366
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta Pambudy dalam tulisannya menyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui masih banyak undang-undang yang mendiskriminasi perempuan, bahkan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mencatat setidaknya ada 21 undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan (Kompas, 28 Agustus 2006). Hukum perkawinan merupakan salah satu indikator yang secara tegas merumuskan diskriminasi gender dibidang hukum, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP 1974) maupun dalam peraturan pelaksanaannya (Endang Sumiarni, 2004). Legitimasi hukum atas peran-peran gender melalui UUP 1974 adalah pembakuan peran perempuan sebagai istri dan/atau ibu oleh negara. Hal ini tidak hanya memberi dampak dibatasinya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, namun lebih dari itu, telah turut melestarikan relasi gender yang timpang. Selain derasnya tuntutan persamaan hak antara pria dan wanita yang terus menerus diperjuangkan di Indonesia terdapat beberapa hal yang mendukung urgensi paal- pasal yang ada dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang dinilai bersifat diskriminatif terhadap perempuan (bias gender) jika ia memperlakukan suami-istri (laki-laki dan perempuan) secara berbeda hanya semata-mata atas dasar pertimbangan perbedaan jenis kelamin. Berikut adalah hasil identifikasi pasal-pasal yang dinilai bias gender. 1. Pengertian dan tujuan perkawinan Pasal 1 UUP mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut mencerminkan bahwa suami istri harus memenuhi pembakuan peran gender dalam agama. Perumusan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan berakibat istri tidak memiliki control terhadap dirinya sendiri dalam hubungan seksual dan untuk mempunyai anak atau tidak, dan juga untuk menentukan jumlah anak. Ekspresi kehendak seksual hanya mungkin dari pihak suami, bagi suami hubungan seksual merupakan lambang kejantanan dan kesuburan, sedangkan bagi perempuan hanyalah masalah kesuburan saja (Endang Sumiarni, 2004). Seharusnya karena perkawinan adalah sebuah pilihan hidup yang sangat asasi, maka perempuan dan laki-laki memiliki pilihan bebas baik untuk menikah maupun untuk tidak menikah tanpa ada yang berhak memaksakan. Karenanya dalam Pembahasan Substansi RUU Amandemen Perkawinan, Notulensi pertemuan II, tanggal 17 Mei 2005 direkomendasikan suatu definisi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak". Definisi tersebut diberikan berdasarkan argumentasi bahwa perkawinan adalah sebuah pilihan hidup yang sangat asasi (hak non-derogable). Perempuan dan laki-laki memiliki pilihan bebas baik untuk menikah maupun untuk tidak menikah tanpa ada yang berhak memaksakan. 2. Asas Monogami dan Dispensasi Poligami Meskipun dalam Pasal 1 UUP 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun di pasal yang lain dapat ditemukan bahwa asas ini tidak berlaku mutlak, artinya masih terbuka kemungkinan untuk melakukan poligami bagi pihak laki-laki. Indriaswati Dyah dalam tulisannya mengungkapkan bahwa dalam proses pembentukan UUP 1974, rumusan poligami restriktif tersebut dianggap sebagai IBLAM Law Review 367
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta sebuah rumusan paling penting yang membantu perbaikan nasib perempuan. Di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, penggunaan asas monogami merupakan penghargaan atas kesetaraan pria dan wanita. Hal tersebut juga merupakan usaha mengangkat harkat dan martabat perempuan. Hal ini terutama terungkap dalam pengaturan penggunaan ijin istri sebagai syarat supaya suami bisa kawin lagi (poligami) serta adanya syarat adanya persetujuan perempuan sebagai salah satu kehendak melangsungkan perkawinan. Pengaturan Pasal 3, 4 dan 5 nampak sekali memperlakukan suami dan istri secara berbeda. Pengaturan mengenai poligami ini tidak hanya menunjukkan bahwa dalam institusi perkawinan, posisi tawar perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, tetapi juga menunjukkan bahwa negara jelas-jelas melegitimasi nilai-nilai gender yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suami hendak poligami. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUP 1974 seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang atau berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, jika istri sakit berat atau mendapat cacat badan, dan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari pengaturan persebut dapat dilihat bahwa seorang istri dituntut untuk dapat melayani suami secara sempurna dan melahirkan keturunan. Istri ditempatkan pada fungsi melayani. Jika istri mendapat cacat badan atau sakit berat, maka fungsi melayani suami menjadi tidak maksimal. Jika istri tidak dapat melahirkan anak, maka fungsi reproduksi terganggu dan tidak layak sebagai istri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan bahwa suami istri saling setia dan memberikan bantuan lahir batin(Liza Hadiz, 1998). 3. Usia Minimal Perkawinan Syarat perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP 1974 membedakan umur antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang mengacu pada perbedaan jenis kelamin. Ketentuan usia minimal perempuan boleh menikah lebih rendah dari usia laki-laki. Pasal ini jelas memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda semata-mata didasarkan pada asumsi ideologis patriarkhis. Rumusan tentang perbedaan batas usia di atas juga harus dipahami dalam alur prinsip ideologi patriarkhal yang menjadikan suami sebagai kepala rumah-tangga. Sebagai kepala, maka suami harus memenuhi beberapa kriteria yang lebih ideal dibanding dengan apa yang dimiliki istrinya. Perbedaan usia ini potensial untuk dijadikan sebagai modal sosial dan kultural dominasi dan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Atas dasar perbedaan usia tersebut, pihak suami biasanya merasakan lebih berwenang untuk mengatur dan menetapkan keputusan dan kebijakan dalam keluarga, dan hal ini pada gilirannya akan memapankan relasi jender yang tidak seimbang. Rendahnya batas usia minimal buat perempuan selain berakibat pada kesempatan sekolah anak perempuan menjadi terpotong, juga berdampak negatif pada kesiapan fisik perempuan, terutama di saat melahirkan. Kematian pada saat melahirkan lebih banyak dialami ibu-ibu muda. tentang "Pengaruh Undang-Undang Perkawinan Terhadap Tingkat Kesuburan" (1983) menyatakan bahwa penetapan usia minimal yang relatif rendah bagi perkawinan memberikan pengaruh positif terhadap kesuburan. Ida Ruwaida Noor dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Di Indonesia, anak perempuan yang dikawinkan dini oleh keluarga lapisan bawah dapat merupakan satu strategi mengurangi beban ekonomi orang tua karena tanggung jawab orang tua akan beralih pada suami. Selain itu perempuan cenderung diasosiasikan memiliki tujuan hidup untuk Soerjono Soekanto dalam penelitiannya IBLAM Law Review 368
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta menikah, mengurus anak dan rumah tangga. Dalam sebuah lokakarya yang bertujuan mendiskusikan materi UUP 1974 dari perspektif gender, para partisipan beranggapan bahwa batas usia minimal secara kontekstual perlu ditinggikan, karena sudah kurang relevan lagi dengan perubahan jaman. 4. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami - Istri Pasal 30 dengan tegas mengatakan bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah-tangga yang menjadi sendi masyarakat. Pasal 31 ayat (1) memperjelas maksud dari rumusan Pasal 30 dengan mengatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Namun pembakuan peran ditegaskan lagi dalam Pasal 31 ayat (3) bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Penegasan ini merupakan pengetatan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Artinya, pasal ini meligitimasi secara tegas pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini semakin dipertegas dalam Pasal 34 UUP 1974 yang menyatakan bahwa "suami wajib melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Agnes Widanti (2005) menyatakan bahwa ditinjau dari pengaturan Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 34 tersebut, dapat diartikan bahwa di satu pihak UUP 1974 mengakui legal capacity dari perempuan (istri), di lain pihak justru mengukuhkan peran berdasarkan jenis kelamin (sex role) dan pelabelan (stereotype) terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku bahwa peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Dengan kata lain Pasal 30, 31 ayat (1) sangat ambivalen dan ambigius jika dicermati dalam kaitannya dengan beberapa pasal setelahnya, yaitu Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34. Pasal 31 ayat 3 secara otomatis meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga hanya semata-mata karena perbedaan jenis mereka. Pasal ini dinilai sangat bias gender, karena selain mengingkari fakta banyaknya perempuan di Indonesia yang menjadi kepala rumah tangga, ia juga menutup seluruh kesempatan perempuan untuk menjadi kepala keluarga walaupun secara sosial, moral, dan ekonomi mampu menjadi kepala rumah-tangga. Pasal-pasal tersebut menjadi akar ketimpangan/bias gender terhadap perempuan dalam kaitannya dengan pembatasan akses, partisipasi, pemanfaatan dan kontrol terhadap dunia produksi dan publik. Pasal 31 ayat (3) antara lain berakibat negatif pada persepsi pasar tenaga kerja terhadap jasa buruh perempuan(Agnes widanti, 2005) dalam penelitian disertasinya membuktikan bahwa tenaga kerja perempuan umumnya dihargai lebih murah dibanding jasa tenaga kerja laki-laki walaupun dengan kualifikasi yang sama. Secara implisit pasal 31 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pekerja adalah laki-laki, dan ranah perempuan adalah di rumah, akibatnya, tunjangan keluarga hanya diberikan kepada istri dan anak-anak. Dalam "Laporan Studi kebijakan dalam Rangka Penyajian Dan Perbaikan Undang-Undang Perkawinan," (2000) dikatakan bahwa, sebaliknya, karena bukan sebagai kepala rumah-tangga, perempuan yang bekerja, walaupun dia secara de facto dan de jure sudah bersuami, tetap saja dinilai lajang, dan dia tidak mendapatkan tunjangan untuk keluarganya. Asumsi ini juga berlaku pada masalah ketentuan tunjangan kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 tersebut, UUP 1974 telah menempatkan posisi perempuan dalam rumah tangga berada di bawah kedudukan laki-laki. Kedudukan kepala keluarga memberikan kewenangan kepada laki-laki untuk memutuskan IBLAM Law Review 369
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta segala sesuatunya yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga. Hal ini mengukuhkan pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam melakukan peran-peran sosialnya berdasarkan perbedaan jenis kelamin(Liza Hadiz, 1998). menyatakan bahwa pasal tersebut merupakan pengejawantahan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi-bagi sedemikian rupa. Pembagian kerja secara seksual tersebut dipengaruhi oleh pola pandang masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang kuat sehingga bertindak sebagai pelindung perempuan yang lemah. Padahal dalam kenyataannya dalam masyarakat tidak sedikit perempuan yang bertindak sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan harus melindungi dirinya sendiri beserta keluarganya. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ruwaida Noor mengungkap fakta tersebut, di mana lebih dari setengah responden, 54,8% mengatakan bahwa ia (istri) terlibat dalam kegiatan mencari nafkah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan (31,3%), membantu suami (27,6%) dan biaya kebutuhan anak (9,7%). Dalam Temu Nasional Perempuan 28 Agustus 2006 yang lalu, Arimbi Heroepoetri dari DebtWatch mengemukakan bahwa pihak yang paling terkena dampak terburuk globalisasi adalah perempuan, karena pemiskinan menyebabkan perempuan terperosok dalam perdagangan manusia. Mahalnya biaya hidup, pendidikan dan kesehatan akibat neoliberalisme yang memaksakan deregulasi, privatisasi dan liberalisasi juga paling dirasakan perempuan yang mengurus kehidupan sehari-hari keluarganya. Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa perempuan bukan sekedar bekerja di ranah domestik tetapi berperan di ranah publik sebagai pencari nafkah utama. Endang Sumiarni (2004) dalam tulisannya mengatakan bahwa akibat perbedaan secara tegas antara publik dan privat, maka istri ditekankan untuk melakukan pengorbanan melahirkan anak sesuai tujuan perkawinan. Meskipun seandainya istri bekerja disektor publik, kewajiban sebagai ibu rumah tangga tetap dibebankan kepada istri, sehingga istri mempunyai peran ganda sementara suami tidak. Jika melihat filosofi yang dianut oleh UUP 1974 bahwa rumah tangga dibangun oleh dasar kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, pasal 6 ayat (1), dan Pasal 29, maka menempatkan salah satu pihak, laki-laki atau perempuan, berada di bawah pihak yang lain merupakan bentuk inkonsistensi atau ambivalensi pengaturan. Semangat kesetaraan yang dibangun UUP 1974 dihancurkan sendiri oleh Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dengan masih menggunakan persepsi bias laki-laki 5. Pengasuhan dan Pembiayaan Anak Bias gender sebagai akibat dari divisi kerja secara seksual dalam keluarga melebar ke permasalahan pembiayaan anak dan mantan istri dalam kasus perceraian. Perlu ditegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam kasus perceraian adalah tanggung- jawab bersama. Pasal ini juga perlu dilengkapi dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur masalah hak-hak perwalian orang-tua agar pihak mantan suami dan istri tidak diabaikan ketika berhubungan dengan masalah anak. Juga penting untuk diusulkan adalah penegasan sanksi hukum bagi orang-tua yang tidak menjalankan kewajiban dalam membiayai dan mendidik anak-anak akibat perceraian. 6. Perceraian dan Akibat Hukumnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak secara langsung membedakan antara permohonan talak dan gugat cerai. Namun diperoleh fakta bahwa apa yang berkembang di masyarakat adalah opini bahwa hak untuk menceraikan adalah hak prerogatif suami. Akibatnya, banyak para istri yang tidak mengerti hak-haknya untuk menuntut perceraian. IBLAM Law Review 370
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta Selama ini, putusnya hubungan perkawinan dibedakan antara permohonan talak (suami) dan gugatan cerai (istri). Pembedaan itu menyiratkan bahwa hak suami mengajukan permohonan secara sosial-kultural lebih dominan dalam proses perceraian ketimbang hak istri yang harus menggugat suaminya jika dia menginginkan perceraian. Selain itu, perbedaan jenis perceraian itu juga berimplikasi pada hak-hak perempuan pasca perceraian. Umpama, dalam kasus gugatan, mantan istri tidak mendapat nafkah iddahnya, dan dia harus membayar sejenis ganti rugi kepada mantan suami. Konsep ganti rugi kepada mantan suami dan nafkah pasca perceraian sangat kental dengan budaya patriarkhal yang menempatkan suami sebagai kepala rumah-tangga. 7. Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Pasal 43 (1) juga dinilai bias gender karena ia menambah beban ganda pihak perempuan untuk membesarkan anaknya yang terlahir di luar perkawinan yang sah, sementara di sisi lain membebaskan pihak laki-laki yang telah menyebabkannya "hamil" dan mempunyai anak dari segala beban dan tanggung-jawab hukum. "Laporan Studi kebijakan dalam Rangka Penyajian Dan Perbaikan Undang- Undang Perkawinan" (2000) merekomendasikan perlu adanya revisi terhadap pasal tersebut, mengingat pada saat ini banyak anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, sementara sang ayah biologis mengelak dari tanggungjawab hukum. Selain itu, revisi pasal 43 ayat 2 perlu didasarkan pada pertimbangan kepentingan, sebut saja hak-hak anak. juga untuk memberikan tanggung-jawab yang seimbang kepada laki laki dan perempuan dalam kasus kelahiran anak di luar perkawinan yang sah. Demikian juga halnya dengan Pasal 44 ayat 1 yang mengatur hak pengingkaran suami terhadap kesahan anak yang terlahir dari rahim istrinya yang sah. Pasal ini juga memerlukan revisi karena membakukan sistem dominasi laki-laki terhadap perempuan. Pasal ini sebagai salah satu bentuk perpanjangan ideologi patriarkhis untuk mengontrol (seksualitas) perempuan. Jika hak mengingkari anak yang lahir dari perkawinan yang sah masih tetap dipertahankan, maka perlu ada petunjuk pelaksanaan yang lebih tegas dan rinci agar pihak istri yang secara sosial dan kultural lemah tidak dirugikan ulang dengan ketentuan hak pengingkaran atas anak tersebut. 8. Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, 878 perkawinan selama tahun 2002 sampai 2004, 94,4% (829 perkawinan) adalah perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA. Sementara hasil survei online yang dilakukan Indo-MC tahun 2002, dari 574 responden, 95,19 % adalah perempuan WNI yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA). Dengan demikian fakta lapangan menunjukkan bahwa perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) adalah pelaku mayoritas kawin campur, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak kepada perempuan (Kompas, 10 September 2005). Dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006, maka beberapa pasal UUP 1974 yang berkenaan dengan perkawinan campuran harus disesuaikan. Misalnya Pasal 57 UUP tentang perkawinan campuran perlu dirumuskan dari perspektif gender dan perlu dilengkapi dengan pasal-pasal tambahan yang dapat menjaga hak-hak perempuan Indonesia jika terjadi perkawinan dan perceraian dengan suaminya yang berasal dari negara lain, misalnya masalah perwalian anak yang biasanya diasuh oleh bapaknya di luar negeri. Lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan 2006) menghapus diskriminasi IBLAM Law Review 371
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta gender dalam Pasal 58 UUP dan memberi keleluasaan pada perempuan WNI untuk menentukan kewarganegaraannya. WNI perempuan yang menikah dengan laki-laki WNI tidak lagi otomatis kehilangan kewarganegaraannya dan harus mengikuti kewarganegaraan suami. Perempuan tersebut jika masih berkeinginan menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan dan diberi waktu 3 tahun sejak tanggal perkawinan untuk menentukan pilihan (Pasal 26, 32 dan 33 UU Kewarganegaraan 2006). Demikian juga anak hasil perkawinan perempuan WNI dengan pria WNA tidak otomatis mengikuti kewarganegaraan suami, tetapi tetap dianggap sebagai WNI sampai anak tersebut berusia 18 tahun dan menentukan pilihannya (Pasal 4 jo. Pasal 6 UU Kewarganegaraan 2006) . Dengan keberadaan UU Kewarganegaraan baru maka Undang- undang RI. No.1 Tahun 1974 nampaknya perlu memperjelas lebih jauh lagi tentang ketentuan sistem perwalian dan kewarga-negaraan negara anak hasil perkawinan campuran antara ibu WNI dan ayah WNA. Penelitan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman atas UU Perkawinan yang telah di rubah kedalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. METODE PENELITIAN ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pengetahuan lokal dalam pranata sosial yang tumbuh dan berkembang yang berada pada Masyarakat Adat Baduy. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa pengamatan (observasi), wawancara mendalam (in depth interview) dan studi literatur. Objek penelitian ini adalah Perempuan Masyarakat Adat Baduy yang mengimplementasikan pengetahuan dalam aspek hukum, social, budaya lokal Masyarakat Adat Baduy. Penelitian HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Masyarakat Baduy Masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang mengasingkan diri, tetapi bukan masyarakat yang terasing dari dunia luar. Bermukim diarea tanah ulayat seluas 5.101,85 Hektar di desa Kenekes kecaatan Leuwihdamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sekitar 46 Km kearah Selatan dari arah Rangkas Bitung. Masyarakat Baduy terbagi ke dalam 2 kelompok, yang terdiri dari: 1. Kelompok Tangtu (Baduy Dalam) Suku Baduy dalam tinggal di pedalaman hutan dan masih terisolir dan belum masuk kebudayaan luar. Selain itu, rang Baduy Dalam merupakan masyarakat yang ppatuh kepada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pu'un (Kepala Adat). Masyarakat Baduy Dalam, tinggal di 3 Kamug yaitu, Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik. Ciri khas Masyarakat Bauy dalam berpakaian putih alami dan biru tua serta memakai ikat kepala putih dan golok. Pakaian mereka tidak berkerah dan berkancing, mereka juga tidak beralas kaki. 2. Kelompok Masyarakat Penamping (Baduy Luar) Mereka tinggal di desa Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, yang mengelilingi Baduy dalam. Masyarakat Baduy uar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam, Suku Baduy luar biasanya sudah banyak berbaur dengan masyarakat suda lainnya. Selain iti mereka juga sudah mengenal kebudayaan dan teknologi dari luar. IBLAM Law Review 372
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta Wilayah Baduy Secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Kannekes Kecamatan Leuwihdamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwihdamar, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nayagati Kecamatan Lewihdamar dan Desa Kebon cau Kecamatan Bojongmanik, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cijaku dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Combrong Kecamatan Muncang. Perkampungan masyarakat Baduy merupakan kawasan hutan, suasana disekelilingnya masih merupakan lingkungan yang sangat dijaga dengan tumbuhan pepohonan yang besar dan berlumut, tebing dan bebatuan yang asri menandakan tidak adanya tangan-tangan jahil yang merusak lingkungan. Pergantian musim yang terjadi dua kali dalam setahun, yakni musim penghujan antara Sepember-November yang disebut dengan "Sasih Kasalapan" dan musim kemarau antara Juni-Agustus yang disebut "Musim Katiga' tidaklah banyak merubah suasana alam sekitarnya, sehingga menjadi lingkungannya memiliki sifat tanah yang selalu basah dan lembab dengan ratusan mata air yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Asal muasal masyarakat Baduy Adapun asal muasal masyarakat Baduy yang terdapat di Desa Kenekes Kecamatan Leuwihdamar Kabupaten Lebak adalah keturunan dari para Wiku (Baduy dalam) dan Kaum Sangga (Baduy Luar) yang bertugas memelihara dan melakukan Tapa di mandala yang secara turun temurun sudah dilakukan sejak masa sebelum Kerajaan pajajaran berdiri(Danasasmita, n.d.). Catatan lain dari laporan R.A.A.A Djayadiningrat, Bupati Serang tahun 1908 No.1786, van Tricht,1929 : 47 yang dikutiif Yudistira Gama dalam bukunya masyarakat baduy, antara lain: "Menurut adat dan kepercayaa, orang-orang Baduy merupakan kelompok yang mewakili suatu zaman peradaban Pasundan yang telah silam. Meskipun telah jauh dari pengetahuan yang pasti tentang satu danlainnya mengenai pandangan mereka melihat keterasingannya yang ketat, yang mereka lakukan, sejauh ii dapat disimpulkan bahwa mereka itu bukan penganut ajaran Ciwa atau Wisnu dan buka pula penganut suatu sekte Hindu ataupun Budha. Sementara keterangan lain menyebutkan bahwa, Masyarakat Baduy berasal dari keturunan Kerajaan Pajajaran yang lari ke Gunung Kendeng setelah Kerajaan tersebut di serang Kerajaan Islam dari Banten dan Cirebon. Hal ini tersirat dari pantun masyarakat Baduy "Jauh teu Puguh Nu Dijugjug, Leumpang Teu uguh Nu Di Teang,Mending keneh Lara Jeung Wrang Tibatan Kudu Ngayonan Perang Jeung Paduluran atawa Jeung Baraya Nu Masih Keneh Sawarga Tua" artinya: jauh tak tentu dimaksud, berjalan tanpa tujuan, menyusur tepian tebing, berlindung dibalik gunung lebih baik malu dan hina dari pada harus berperang melawan sanak saudara dan atau keluarga yang masih seturunan. Stuktur pemerintahan Masyarakat baduy Berdasarkan pada peraturan Hukum Adat yang merupakan perwujudan serumppun amanat leluhurnya dalam menentukan sikap, batasan-batasan dan pedoman hidup yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan di wilayah Baduy, maka sistem Pemerintahan Masyarakat Baduy. IBLAM Law Review 373
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta PU'UN Menurut kepercayaan Masyarakat Baduy, PU'U di Baduy merupakan Pimpinan Hukum Adat yang paling tinggi kekuasaannya, di pilih oleh Masyarakat dari mereka yang memiliki garis keturunan dan mempunyai titisan darah dari Sang Hyang Batara Tunggal untuk menyampaikan amanat dan petunjuk hidup anak keturunannya disamping memiliki kemampuan serta keyakinan beragama yang kuat (Sunda Wiwitan). Tugas Pu'un adalah sebagai berikut: 1. Yang menjabat Pu'un Cikeusik adalah yang memiliki darah keturunan yang dititiskan oleh anak laki-laki pertama Batara Tunggal sehingga sampai sekarang mempunyai hak untuk menentukan, memutuskan dan mengambil sikap dalam urusan yang menyangkut tata tertib tatanan adat dan juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Adat. 2. Yang menjabat sebagai Pu'un Cibeo adalah warganya yang memiliki garis keturunan yang dititiskan dari anak perempuan kedua Batara Tunggal yang hanya berhak menata, mengatur, menertibkan dan membina warganya yang menyangkut sistem tatanan adat serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada warga dan tamu-tamu yang datang kekawasannya. 3. Yang menjabat sebagai pu'un Cikertawana merupakan keturunan dari anak ketiga laki- laki Batara Tunggal yang bertugas untuk urusan-urusan kesejahteraan, keamanan, dan ketahanan serta membantu tugas-tugas dari Pu'un Cikesik dan Pu'un Cibeo. Pu'un dibantu oleh para Jaro Tangtu, Girang Serat, Baresan Salapan, Tangkesan, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan XII dan Tokoh adat yang masing-masing mempunyai tugas di bidang keagamaan dengan segala upacara keagamaannya dan kemasyarakatan. Kepemimpinan yang berperan dalam bidang ini dipegang oleh para tokoh keturunan darah Prabu Pucuk Umum dari Banten. 4. Girang Serat, bertugas dibidang Hukum dan kependudukan serta menangani bidang kesejahteraan dipegang oleh tokoh keturunan Darah dari Dalem Lagundi (Sumedang) yang lues bergaul dengan siapa saja, mau menerima pendapat orang lain dan tidak banyak pantangan. 5. Baresan, bertugas dibidang hukum adat dan Pemerintahan desa yang merangkap bidang keamanan kampung Kapu'unan. Lembaga lain yang bertugas membantu Pu'un yaitu Kelembagaan: 1. Tangkesan, tugasnya mengangkat atau memberhentikan pejabat-pejabat Hukum Adat dan Kepala Desa Kanekes. 2. Dukun Pengasuh, khusus bertugas meramal dan menilai pada para calon Kepala Hukum Adat atau Kepala Desa Kanekes sekaligus mengangkat atau memberhentikan para pejabat tersebut. 3. Jaro Tujuh, bertugas dalam upacara Seba (Upacara penyerahan upeti kepada pejabat Pemerintah dari Bupati sampai dengan Gubernur), tanda pengakuan dan pengabdian. Yang dimaksud JaroTujuh ini adalah para kasepuhan yang berada di Kp. Cibengkung, Nungkulan, Penyaweuyan, Garehong, Kamancing, Cihandam dan Cihulu. 4. Jaro Tanggungan Dua belas yaitu bertugas sebagai pengawas para Jaro Dangka dan Masyarakat Baduy pada umumnya. Tingkat Pemahaman Perempuan Baduy terhadap UU Perkawinan. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan perempuan Baduy luar, maka di peroleh informasi tentang : 1. UU Perkawinan yang diatur oleh Negara. Beberapa perempuan Baduy yang di wawancara menyatakan bahwa, mereka tidak memahami ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Perkawinan baik UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun UU Perkawinan No. 16 tahun 2019, Dalam UU Perkawinan, diatur tentang sah nya suatu perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, hak-hak dan kewajiban orang tua, akibat perkawinan dan lain sebagainya. IBLAM Law Review 374
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta Perempuan baduy dalam pemahaman perkawinannya hanya memahami bahwa, perkawinan dapat dilaksanakan apabila perempuan dan laki-laki sudah aqil baliq, dan mereka di jodohkan oleh orang tua masing-masing, dengan tatacara yag sudah diatur oleh adat dan kebiasaan masyarakat baduy dalam proses perkawinannya. Pernikahan di lakukan dan di sahkan oleh Pu'un sebagai pimpinan adat masyarakat suku Baduy. 2. Dalam menentukan usia perkawinan calon mempelai laki-laki maupun perempuan, masyarakat baduy tidak di tentukan oleh angka seperti UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Sedangkan menurut UU Perkawinan No. 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019)mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan calon mempelai bagi masyarakat baduy adalah aqil baliq baik laki-laki maupun perempuan. Perjodohan dilakukan saat seorang gadis mencapai usia empat belas tahun. Dalam tenggang waktu tersebut, orang tua pemuda masih bebas memilih wanita yang disukainya. Jika belum ada yang cocok, semua harus mau dijodohkan. 3. Pasal 2 ayat 2 (Republik Indonesia, 1974) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan masyarakat Baduy yang melaksakana perkawinan, perkawinnya laksanakan dengan dipimpin oleh ketua adat yang disebut dengan Pu'un, dan di saksikan oleh masyarakat adat baduy. Dengan demikian maka tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Baduy tidak dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Dikarenakan pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Baduy tidak dicatat, maka perkawinan yang telah diselenggarakan tidak mendapatkan buku/akta nikah seperti pernikahan masyarakat pada umumnya. Hal ini menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan pihak perepuan baduy maupun anak, apabila dalam perkawinan, timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Demikian juga dengan hak-hak anak baik dalam pembuatan akte kelahiran maupun hak-hak lain seperti hak waris dan lainnya akibat dari perkawinan. Bagi masyarakat Baduy, pernikahan adalah sekali dalam seumur hidup, mereka tidak mengenal perceraian, dan jika sampai terjadi perceraian, maka keduanya diusir dari suku baduy. 5. Sebagai pembuktian bahwa telah terjadi perkawinan sepasang laki-laki dan perempuan, jika menurut undang-udang yang berlaku dengan dikeluarkannya buku/akta nikah, maka bagi masyarakat baduy yang melaksanakan perkawinan, mereka hanya berdasarkan pada kepercayaan dan kesaksian dari masyarakat saja, bahwa telah terjadi perkawinan antara sepasang laki-laki dan perempuan tanpa bukti tertulis, atau tidak adanya buku/akta nikah. 6. Masyarakat suku Baduy, selalu menjaga kelestarian tradisi dari para leluhurnya, dan cenderung menutup diri dari budaya luar. Proses pernikahannya pun memiliki syarat dan cara tersendiri. Terdapat tiga tahapan lamaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, untuk bisa meminang sang pujaan hati. Diantaranya pertama mempelai laki-laki beserta keluarga harus melapor ke Pu'un atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya. Selanjutnya sirih, pinang, dan gambir dibawa ke rumah wanita yang akan dilamar. Kedua, membawa cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas kawin, dan ketiga membawa alat rumah tangga dan baju untuk calon mempelai wanita.Setelah semua proses dilalui, maka diadakanlah upacara pernikahan yang hanya boleh diadakan pada bulan kalima, kagenep, katujuh. Penanggalan ini berdasarkan pikukuh, aturan-aturan yang sudah digariskan oleh leluhur.Pada prosesi pernikahan mempelai laki-laki, akan mengucapkan kalimat syahadat (seperti ijab kabul), disaksikan oleh Naib sebagai penghulunya. Ijab kabul pun dilakukan dua kali untuk Baduy Luar, namun untuk Baduy Dalam hanya dilakukan sekali saja. IBLAM Law Review 375
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta 7. Masyarakat Baduy luar, melaksanakan pernikahan sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penghulu, namun dengan tata cara agama Islam. Sedangkan Baduy dalam, menolak kebijakan pemerintah untuk dinikahkan secara Negara, namun hanya dengan pernikahan adat, yang menikahkan adalah tokoh adat. Dalam ketentuan sistem hukum perkawinan masyarakat adat Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian. Tetapi mereka hanya diperbolehkan untuk menikah kembali jika salah satu dari mereka meninggal dunia. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis da wawancara dengan perempuan masyarakat adat Baduy, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. UU No. 16 tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, secara materi dan pelakasanaannya, tidak di ketahui oleh perempuan masyarakat Baduy luar. Mereka mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan hanya mengikuti berdasarkan adat/kebiasaan yang berlaku. Masyarakat baduy sangat percaya kepada 2. Dalam pernikahan masyarakat suku Baduy, seorang anak harus menerima calon pasangan yang sudah ditentukan orang tua. Anak tidak boleh menentukan sendiri calon pendamping hidupnya. Sebab, mereka percaya bahwa jodoh merupakan takdir dari leluhur. Usia calon pengantinnya pun masih sangat muda, yaitu 14 sampai 17 tahun bagi laki-laki dan 13 atau 14 tahun bagi perempuan, atau sudah aqil baliq. 3. Tata cara perkawinan dari mulai peminangan sampai membina rumah tangga diatur dalam ketentuan adat Baduy yang mengikat. Setelah calon jodoh sudah ditentukan, kedua keluarga bertemu dan bersilaturahmi. Tahap pengenalan ini dinamakan bobogohan. Setelah kedua keluarga sepakat untuk melangsungkan pernikahan, maka diadakanlah lamaran. 4. Pelaksanaan acara pernikahan hanya boleh dilakukan pada bulan ke-5, 6, dan 7 yang penanggalannya disesuaikan oleh Pikukuh. Pikukuh sendiri merupakan aturan dan ajaran yang wajib dijalankan oleh masyarakat Baduy. Aturan ini mengatur segala hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh masyarakat suku Baduy, sesuai dengan apa yang sudah digariskan leluhur. 5. Dalam proses pernikahan, pengantin akan mengucapkan ijab kabul yang disaksikan oleh penghulu. Pelaksanaan akad nikah dan resepsi dilakukan di Balai Adat, serta dipimpin oleh Pu'un yang akan mengesahkan pernikahan tersebut. Satu hal yang perlu ditekankan, masyarakat Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian dalam rumah tangganya. Mereka hanya diperbolehkan menikah lagi jika pasangannya meninggal dunia. DAFTAR PUSTAKA Agnes widanti. (2005). Hukum Berkeadilan Jender, Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial. PT. Kompas Media Nusantara. Al-Ustadz Muhammad Thalib. (2011). Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah: Memahami Makna AlQur'an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan. Ma'had An-Nabawi. Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. Fenomena, 9(2), 155. Danasasmita, S. Y. I. (n.d.). Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat, Jilid KetigaKeempat. Fitri Nur Hidayah. (2023). 5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia - GoodStats Data. perceraian-di-indonesia-HLBgQ Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang 2-6. Republik Indonesia, 006265, IBLAM Law Review 376
Fatimah Mursyid1,Nur Aida2,Mipasya Ratu Plamesti3 1,2Universitas Islam Jakarta Liza Hadiz, S. W. E. (1998). Pembakuan peran gender dalam kebijakan-kebijakan di Indonesia. LBH APIK. Muhammad Sholeh. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. Qonuni Jurnal Hukum Dann Pengkajian Islam, 01 No 01, 29-40. Republik Indonesia. (1974). UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1-15. Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Jurnal 185-193. Pendidikan Agama IKAHAN_DALAM_ISLAM_- Islam-Ta'lim, IBLAM Law Review 377