Journal of Lex Generalis (JLS) 1496 Volume 3, Nomor 9, September 2022 P-ISSN:	2722-288X,	E-ISSN:	2722-7871	Website:	pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg	This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution	4.0	International	License. Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Devi Y. Rante1,2, Sufirman Rahman1 & Baharuddin Badaru1 1Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia. 2Koresponden Penulis, E-mail: ABSTRAK Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data pustaka yaitu tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. (2) Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Kata Kunci: Pidana Mati; Hak Asasi Manusia ABSTRACT The research objective is to analyze the application of the death penalty in law enforcement in Indonesia and to find out how the death penalty is associated with human rights. In this study, the type of legal material used is secondary legal material obtained from library data, namely about the existence of the death penalty in law enforcement in Indonesia in review from the aspect of human rights (HAM). The results of this study indicate that: (1) The application of the death penalty in Indonesia has an impact on the application of sanctions. Statistical figures and hypotheses of some criminologists find the fact that there is no scientific evidence to suggest that the execution of the death penalty has a greater deterrent effect than life imprisonment to reduce crime rates. (2) The regulation of capital punishment in the legal system in Indonesia is contrary to human rights, namely the right to life as stated as guaranteed by the 1945 Constitution. Keywords: Death Penalty; Human rights
1497 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.3,	No.	9,	September	2022 PENDAHULUAN Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang- undangan atau hukum Nabi Musa (Mozaische wetgecing), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan Jerman, pidana mati telah dikenal. Di Indonesia, hukaman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat VOC tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan di perkenankan menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), di matikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brandmerken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement) dan kerja paksa pada pekerjaan umum (Bahiej, 2006). Dalam pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh syari'at Islam dengan dekret Allah SWT. yang sama sekali tidak dapat diganggugugat oleh siapa pun. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari secara seksama, terutama menyangkut syarat-syarat pelaksanaannya, agar orang tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukuman mati. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan- ketentuan Islam adalah tidak bertentangan dengan falsafah negara, jiwa dasar negara, dan dengan unsur- unsur Ketuhanan yang Maha Esa, karena syari'at Islam merupakan syari'at yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pidana mati adalah pidana yang secara resmi perlu diadakan. Dasar eksistensi hukuman mati dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu adanya hukuman qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh (Efendi, 2017). Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari sturktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, di selaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan (Pratama, 2019). Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana, di sesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia? Di Indonesia terdapat dua jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni hukum Islam dan hukum nasional. Di antaranya dalam hukum nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini di perjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin a mengenai pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk di kaji lebih jauh (Hanafi, 2019).
Penerapan	Pidana	Mati...	(Rante,	Rahman	&	Badaru)| 1498 Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang- undangan. Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Delik yang di ancam hukuman mati di Indonesia justru semakin banyak. Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotik dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 pun permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedar dan penyelundup narkoba di Medan dan Tanggerang ditolak presiden. Nilai-nilai universal telah menghendaki adanya penghapusan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) International Comvenant On Civil And Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa tidak ada pengecualian untuk menyimpangi hak-hak yang tercantum dalam konvenan itu sendiri yang salah satunya yaitu hak hidup dan Indonesi telah meratifikasi ICCPR melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebagian orang mengatakan bahwa pidana mati sudah tidak relevan karena dari studi ilmiah beberapa lembaga dunia menunjukkan bahwa pidana mati gagal membuat jera dan tidak efektif jika dibandingkan dengan hukuman yang lainnya (Hutapea, 2017). Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan tindakan pidana mati, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan, jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana lain, maka negara berkewajiban menghapuskan pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim dan pidana mati itu telah di laksanakan, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi. Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehndak zaman. Meski demikian saat ini belum di temukan alternatif lain sebagai penggantinya. Hukuman mati yang di kembangkan dari asas humanisme dalam lingkup penologi diperlukan sebagai hukuman mati. Kalau sanksi alternatif belum ada, menurut Bambang maka jelas bertentangan dengan HAM. Perdebatan tentang hukuman pidana mati sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di Indonesia. Dari pendekatan historis dan teoritik, hukuman mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana.Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (detterence effect) dalam pemidanaan. Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Ini terkait dengan pandangan "Hukum Kodrat" yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non-derogable rights)oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa
1499 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.3,	No.	9,	September	2022 diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hak hidup sebagai sebuah isu sentral yang digunakan untuk mengkampanyekan hukuman mati, bukanlah satu-satunya isu yang diangkat dalam konteks penghapusan hukuman mati. Beberapa persepektif kriminologi juga mengangkat isu pidana mati sebagai suatu hal yang perlu ditentang dengan mempertanyakan efektifitas dari pidana mati bagi berkurangnya kejahatan serta mempertanyakan hak negara untuk mencabut nyawa seorang manusia. Namun demikian, tidak sedikit pula orang yang mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkan diri pada pandangan bahwa ada kalanya beberapa kejahatan tidak mungkin termaafkan dan hanya hukuman mati yang dapat menebus atas kesalahan yang dilakukan. Gagasan perlindungan HAM dari negara terhadap warga negaranya, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakatnya dimana penguasa (negara) diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakat, namun negara tidak memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara. Oleh karenanya, terdapat hak-hak yang tetap melekat pada individu anggota masyarakat yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (non derogable) dan negara harus menghormati serta melindunginya. Hak hidup dalam perspektif ini merupakan bagian hak-hak asasi yang tidak diserahkan kepada negara, oleh karenanya negara tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak tersebut. Namun demikian, dibeberapa negara hak hidup ini menjadi relatif dikarenakan pandangan bahwa negara mencabut hak hidup justru untuk mempertahankan hak-hak asasi anggota masyarakat lainnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perlindungan negara terhadap hak warga negara baik yang bersifat relatif maupun asasi, fungsi perlindungan negara secara operasional berlaku ketika ada anggota masyarakat yang melanggar hak anggota masyarakat individu masyarakat akan mendapat pembalasan dari negara, termasuk di dalam pembalasan tersebut ialah hukuman mati. Hal ini merupakan dasar dari gagasan yang mendukung dipertahankannya hukuman mati. lainnya. Setiap tindakan yang melanggar hak METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif dan yuridis. Penelitian dengan jenis pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian jenis ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data pustaka yaitu tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) melalui studi pustaka dan studi peraturan perundang-undangan, dari buku-buku serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Penerapan	Pidana	Mati...	(Rante,	Rahman	&	Badaru)| 1500 PEMBAHASAN A. Penerapan sanksi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati yakni : 1. Undang-Undang Narkotika 2. 3. Undang-Undang Anti Terorisme, 4. Undang-Undang Psikotropika, 5. Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api, dan 6. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Pengadilan HAM, Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia semakin eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir. Sejauh ini Indonesia telah mengeksekusi mati 127 narapidana dari berbagai macam kasus. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak seusai perang dunia kedua, adanya hukuman mati di Indonesia menjadi tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Data tersebut membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan dalam mengurangi angka kejahatan peredaran narkotika di Indonesia. Secara logika, jumlah pemakai yang terus meningkat antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. Meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera. Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati lebih efektif memberikan efek jera dibanding dengan jenis hukuman lainnya. Mayoritas panelis dan hadirin pada OHCHR Event on Abolishing the Death Penalty pada tahun 2012 mengatakan bahwa alasan efek jera terhadap eksekusi hukuman mati adalah hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir. Menurut Prof. Roger Hood, Guru Besar Kriminologi Universitas Oxford Amerika Serikat: "adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa hukuman mati menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh hukuman yang dianggap ringan, yakni hukuman penjara seumur hidup." Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (deterrent effect) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argumen tersebut masuk akal, namun faktanya tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung argumen tersebut, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai contoh, jumlah tindak pidana narkotika di Indonesia yang meningkat drastis dari tahun ke tahun meskipun Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 telah diterapkan hingga pemberlakuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009
1501 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.3,	No.	9,	September	2022 menerapkan hukuman mati. Faktanya, pada tahun 2015 jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan pada tahun 2016 meningkat 16,92 persen penggunanya. Data tersebut membuktikan bahwa efek jera hukuman mati diragukan dalam mengurangi angka kejahatan peredaran narkotika di Indonesia. Secara logika, jumlah pemakai yang terus meningkat antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. Meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera. Ancaman hukuman mati terhadap kejahatan terorisme juga tidak menyelesaikan kejahatan terorisme di Indonesia. Menurut Todung mulya lubis berpendapat karena pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan counter- terorism dan tidak melakukan tindakan anti terorism. Pemerintah seakan menganggap bahwa hanya dengan membuat instrumen hukum yang dapat menghukum pelaku kejahatan, aksi terorisme akan berhenti, padahal faktanya tidak demikian. Di sisi lain, tindakan anti terorism justru tidak dilakukan oleh pemerintah. Anti terorism adalah satu tindakan membangun suatu kerangka model sistem yang tidak memungkinkan orang melakukan aksi terorisme. Seperti melakukan kontrol terhadap bahan peledak, kontrol bea cukai, kontrol keimigrasian, kontrol money laundering dan pemberlakuan early warning system. Kejahatan terorisme bersifat ideologis dengan doktrin radikalisme. Lantaran menyangkut ideologi, pelaku tidak memperdulikan dengan ancaman hukuman mati. Oleh karena itu, yang harus dilakukan antara lain menghambat jangan sampai orang yang mempunyai ideologi pengguna kekerasan semacam itu mempunyai akses untuk melakukan tindak terorisme. Jika yang dilawan adalah sebuah ideologi, yang seharusnya pemerintah lakukan adalah menghentikan pelakunya atau menutup akses dimana orang tersebut mendapatkan bahan peledak dan lain-lain. Di Indonesia tidak ada sistem yang bekerja untuk mencegah aksi terorisme dan peredaran bahan peledak di Indonesia dikatakan tidak terkontrol. Deradikalisasi adalah segala upaya untuk mentralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal atau pro kekerasan. Perlakuan terhadap teroris sudah saatnya dengan perlakuan dan pendekatan yang humanis (soft aproach). Pencegahan aksi terorisme melalui Undang- Undang dengan sanksi pidananya yang berat tidak akan membumihanguskan kejahatan terorisme di Indonesia. Sebaliknya akan menimbulkan radikalisme baru berkelanjutan yang siap untuk melakukan aksinya dengan modus yang berbeda. Pencegahan aksi terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati- hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat (Rahmat, 2017). Melawan terorisme tidak semata-mata hanya menggunakan pola pergerakan kekuatan dan kemudian penanganannya melalui tindakan keras. Akan lebih baik bila penanganannya dengan cara melakukan pencegahan dengan menggunakan soft aproach. Oleh karena itu, penerapan deradikalisasi terhadap terpidana aksi terorisme dilakukan dengan merehabilitasi sebagai upaya penyadaran pemahaman yang salah. Hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan indispensable factor
Penerapan	Pidana	Mati...	(Rante,	Rahman	&	Badaru)| 1502 (faktor yang tidak tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana narkotika ataupun tindak pidana lainnya. Sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada aspek pembalasan (retributive) secara berangsur- angsur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 013/PUU-I/2003: "Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif." Instrumen-instrumen hukum internasional yang paling mutakhir, yang mengatur tentang kejahatan- kejahatan paling serius (most serious crimes) yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Semuanya menolak hukuman mati. Hal ini dapat dilihat pada ketiga statuta pendirian mahkamah pidana internasional oleh PBB, yaitu Mahkamah Pidana Internasional bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda) dan Mahkamah Khusus untuk Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone). Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court) menetapkan penjara seumur hidup sebagai hukuman maksimal. Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa sistem peradilan pidana tidaklah sempurna (Criminal Justice System is not infalible). Polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim adalah manusia yang dapat saja salah ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kesalahan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat irreversibel, yaitu orang yang sudah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali meskipun dikemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat kegagalan sistem pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah cukup sering terjadi. Menurut Staff Report, House Judiciary Subcommitte on Civil & Constitutional Rights, Oct 1993 (dengan updates dari Death Penalty Information Center), sejak tahun 1973 lebih dari 120 (seratus dua puluh) orang yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati dibebaskan karena ditemukan bukti bahwa ternyata mereka sama sekali tidak bersalah. Kegagalan sistem hukum pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah juga pernah terjadi di Indonesia, seperti pada kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Pada kasus tersebut Sengkon dan Karta masing-masing divonis hukuman penjara 12 tahun atas tindak pidana perampokan disertai dengan pembunuhan. Ketika sedang menjalani hukumannya selama 5 tahun dalam penjara, pembunuh yang sebenarnya mengakui perbuatannya. Peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta merupakan suatu contoh bahwa sistem peradilan pidana tidaklah immune terhadap kesalahan. Pada kasus tersebut mereka dibebaskan. Namun, pada kasus hukuman mati yang telah dieksekusi, kelemahan ini
1503 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.3,	No.	9,	September	2022 menjadi fatal, karena hukuman mati bersifat irreversibel, yaitu orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali. Problematika di Indonesia saat ini mengenai penjatuhan pidana mati banyak menuai kontroversi baik itu yang setuju maupun yang tidak setuju. Kebanyakan manusia di dunia ini menolak adanya pidana mati baik itu di Indonesia sendiri maupun di dunia. Penjatuhan pidana mati sangat bertentangan dengan beberapa undangundang di Indonesia. Seperti dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 salah satunya adalah hak untuk hidup dimana merupakan suatu hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori non-derogable rights yaitu hak. Hukuman mati juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sejak tahun 2000, sejak perubahan kedua terhadap UUD 1945, hukuman mati tidak lagi memiliki ruang dalam konstitusi Republik Indonesia. Dengan disahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Pasal 28I Ayat (1), sebagai bagian dari konstitusi Republik Indonesia, hukuman mati seharusnya telah menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "hukuman mati sudah perlaya. Ia suda gugur. Ia ibarat landasan hukum tanpa sukma karena hukuman mati tidak konstitusional. Untuk menerapkan hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati yang pelaksanaannya bersifat irreversible (tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula), pemberlakuannya harus didasarkan pada data dan riset yang mendalam. Tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata. Ketiadaan data dan riset yang mendukung tentang efektivitas hukuman mati (dalam mengurangi tindak pidana melalui efek jera yang ditimbulkannya) dan irreversibilitas hukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk menghapus hukuman mati. lagi memiliki B. Sanksi Berupa Pidana Mati Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM) Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila. Dalam negara Pancasila, pemahaman atas hak- hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Walaupun hak untuk hidup dilindungi oleh konstitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila, tetapi sampai saat ini dalam sistem hukum di Indonesia masih menerapkan hukuman mati dalam sistem pemidanaannya. Hal
Penerapan	Pidana	Mati...	(Rante,	Rahman	&	Badaru)| 1504 tersebut menurut hemat penulis kontradiktif dengan konsep kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila. Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan dokumen hak asasi manusia, terdapat beberapa pasal di dalam dokumen hak asasi manusia yang tidak melarang pelaksanaan hukuman mati karena bertentangan dengan hak hidup seseorang. Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah melanggar pasal di dalam instrumen- instrumen HAM yang penulis kemukakan diatas, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas juga kehidupannya, kemerdekaannya, dan keamanan pribadinya. Bagaimanapun pelaksanaan pidana mati adalah pemidanaan yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dapat dilihat banyak sekali terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di China, Saddam Husein di Irak, ataupun lainnya. Namun seperti kasus di Rwanda dan Yogoslavia pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena hukuman mati di zaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada beberapa negara yang masih menerapkannya seperti di Indonesia. Kewajiban yang harus dilakukan pemerintah pasca ratifikasi ICCPR adalah melakukan transformasi dan penerjemahan norma-norma yang ada dalam ICCPR ke dalam hukum nasional. Transformasi ini bisa dalam bentuk amandemen atau mengajukan peraturan perundang-undangan baru sesuai yang diamanatkan oleh ICCPR. Pemerintah harus menyisir berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak seirama dengan ICCPR. Komite hak asasi manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menyatakan bahwa hak hidup sebagai "supreme human rights" yang artinya bahwa tanpa pemenuhan hak hidup maka hak-hak asasi manusia lainnya tidak mempunyai arti apa-apa. Hak hidup juga menempati urutan pertama sebagai hak substantif yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak lainnya. Pada dasarnya semua negara pasti mempunyai tujuan yaitu ingin menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi warganya. Salah satu hal yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian warganya sendiri. Oleh karena itu, agar mereka yang melakukan tindak kejahatan ini tidak terus bertambah maka tiap-tiap negara harus mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. Salah satu usaha pemberantasan kejahatan tersebut adalah dengan mengenakan dan mengancamkan pidana pada tiap perbuatan kejahatan, yang pada mulanya bertujuan untuk membuat para penjahat menjadi jera dan menakuti warga lainnya agar tidak ikut-ikutan melakukan tindak kejahatan. Kemudian pada perkembangannya maksud memidana ini bertambah yakni untuk membuat dan mendidik si penjahat menjadi baik KESIMPULAN 1. Penerapan sanksi berupa pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia. Penerapan pidana mati di Indonesia, dampak dari pada penerapan sanksi.
1505 | Journal	of	Lex	Generalis	(JLG),	Vol.3,	No.	9,	September	2022 Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. 2. Sanksi berupa pidana mati dari sudut pandang HAM . hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga di jamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa pasal pada Undang- undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights dan beberapa instrumen lainnya. Selain melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Dalam syari'at islam, qishash tidak merupakan satu-satunya hukuman yang harus dan mutlak dilaksanakan. Qishash dalam hukum Islam dapat di ganti dengan hukuman diyat (blood money), hal ini diterapkan jika ada pengampunan dari ahli waris pihak korban. SARAN 1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk hukum hendaknya menghapuskan hukuman mati dalam perundang-undangan Indonesia, karena pidana mati tidak terbukti efektif dan efisien untuk mengurangi angka kejahatan dan memberikan efek jera. 2. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup tanpa remisi yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia. DAFTAR PUSTAKA Bahiej, A. (2006). Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. Jurnal Sosio-Religia, 5(2), 1-21. Efendi, R. (2017). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 16(1), 125-143. Hanafi, H. (2019). Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 3(2), 52-72. Hutapea, B. (2017). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, in Indonesia). Jurnal HAM, 7(2), 69-83. Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(1), 29-41. Rahmat, M. (2017). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2), 155-173.