REALISASI INVESTASI DI PATI SELAMA 2023 CAPAI Rp1,5 TRILIUN Sumber Gambar: Isi Berita: Pati, - Realisasi investasi selama tahun 2023 di Kabupaten Pati mencapai Rp1,5 triliun. Dengan realisasi itu, melebihi dari target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sebesar Rp1,1 triliun. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati, Riyoso mengungkapkan bahwasanya ada dua sumber yang menjadi faktor tercapainya investasi tersebut. Diantaranya, dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,3 triliun. Kedua, dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp158 miliar. Ia mengaku, penyumbang investasi terbesar berasal dari sektor Usaha Menengah Kecil (UMK). Hal ini didukung dengan banyak banyaknya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2023, totalnya mencapai 15.317. "Kalau non-UMK itu kebanyak mantenen. Dia dari perbaikan mesin, bangunan gedung, dari perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri," ujarnya. Penerbitan NIB pada tahun 2023, meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 penerbitan NIB dari UMK hanya 4.729. Kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 7.939. Ia menambahkan, selama ini belum menemui kendala yang pasti dalam merealisasikan target investasi di Kabupaten Pati. Kalau pun ada kendala, biasanya di sistem. "Sistemnya dari pusat, kita hanya pengguna saja. Tapi kalau ada mantenen itu ya kita tunggu sebentar saja nanti bisa," tambahnya. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 1
Riyoso mengatakan, target realisasi investasi pada tahun 2024 kembali dinaikkan. Dari sektor PMDN dinaikkan menjadi Rp 1,3 triliun. Sementara, dari sektor PMA sebesar Rp 4,9 miliar. Lebih lanjut, Riyoso menyampaikan untuk memudahkan masyarakat dalam menerbitkan NIB pihaknya sering melakukan jemput bola. Salah satunta dengan menggelar Sunday Morning Service (SMS) di acara Car Free Day (CFD). "Itu juga banyak peminat untuk membuatkan NIB. Biasanya kalau jam kerja pada ndak bisa (mengajukan), tapi kalau pas waktu santai atau libur baru bisa mengajukan izin," terangnya. (Emka) Sumber Berita: 1. triliun/, "Realisasi Investasi di Pati Selama 2023 Capai Rp1,5 Triliun", tanggal 19 Februari 2024. 2. "Realisasi Investasi di Pati Capai Rp 1,5 Triliun, Paling Banyak dari UMK", tanggal 19 Februari 2024. 3. "Total Investasi di Pati Senilai Rp1,5 Triliun", tanggal 19 Februari 2024. Catatan : Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.1 Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20 Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 2
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.2 Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.3 Terkait penanaman modal diatur pada: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: a. Pasal 5 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang- uridang. b. Pasal 30 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal a. Pasal 1 2Kemenkeu, ang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 diakses dari : 3 jdih.babelprov , diakses dari : membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05 Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 3
1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing. b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi. Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 4