[SALIN AN] BUPATI PURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENT ANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGA . HIDUP TAHUN 2023-2053 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWOREJO, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) tentang Hidup telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Lingkungan sebagaimana Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perlu menetapkan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053; dan Pengelolaan tentang Rencana Perlindungan dan Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang tentang Dalam Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Nomor Daerah-daerah 1950 Kabupaten 13 Tahun 2009 Nomor 32 Tahun 2. Undang-undang tentang Dalam Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Nomor Daerah-daerah 1950 Kabupaten 13 Tahun 2009 Nomor 32 Tahun tentang 3. Undang-Undang Perlindungan Hidup Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik 6856); Lingkungan (Lembaran 41, Indonesia Nomor Indonesia Tahun 2023 Nomor 1
4. Undang-Undang tentang 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik telah terakhir dengan Undang-Undang beberapa kali diubah, Nomor 6 Tahun Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2023 Nomor 41, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Nomor Tahun 2014 Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 2023 tentang Indonesia Tahun 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023-2053. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan pemerintahan urusan kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. sebagai unsur yang memim pin yang menjadi 1
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua termasuk alam itu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi sendiri, kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya. perikehidupan, dan kesejahteraan 6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan fungsi terpad u yang dilakukan Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi dan/atau perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. un tuk melestarikan pemanfaatan, 7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat RPPLH adalah perencanaan yang selanjutnya tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dalam kurun waktu tertentu. dan pengelolaannya 8. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan yang diantaranya mencakup penyediaan kehidupan sumber daya alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, menyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. 9. Daya Dukung ·Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya. 10. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hid up untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk a tau dimasukkan ke dalamnya. 11. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ a tau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup. 12. Pencemaran Lingkungan · Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan. Iklim adalah iklim yang diakibatkan langsung a tau. tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga merupakan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. beru bahnya 13. Peru bahan 2
14. Ekoregion yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan in tegri tas sis tern alam dan Lingkungan Hid up. adalah wilayah geografis 15. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang saling merupakan mempengaruhi stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup. kesatuan utuh meny.eluruh memberituk dan dalam keseimbangan, 16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang disingkat IKLH merupakan gambaran atau yang memberikan kesimpulan Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu. selanjutnya indikasi awal cepat dari suatu kondisi 17. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem. 18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 19. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungart daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. 20. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam lain melindungi tata kehidupan masyarakat untuk antara dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari. 21. Pembangunan Berkelanjutan yang memadukan sadar dan terencana · aspek Lingkungan Hid up, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. adalah upaya BAB II RUANO LINGKUP Pasal 2 Ruang meliputi: a. asas, prinsip, maksud, tujuan dan sasaran; jangka waktu dan kedudukan; b. c. penyusunan RPPLH; d. materi muatan RPPLH; sistematika RPPLH; e. f. pelaksanaan, koordinasi dan kerja sama RPPLH; g. pemantauan dan pelaporan; h. peran serta masyarakat; dan 1. pendanaan. lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah 1n1 3
BAB III ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Asas dan Prinsip Pasal 3 RPPLH diselenggarakan berdasarkan a. kelestarian dan keberlanjutan; b. keserasian dan keseimbangan; c. keterpaduan; d. manfaat; e. kehati-hatian; f. keadilan; g. Ekoregion; h. keanekaragaman hayati; 1. partisipatif; J. Kearifan Lokal; k. tata kelola pemerintah yang baik; dan 1. otonomi daerah. asas: . Pasal 4 Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip: a. pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan di sektor ekonomi dan sosial dengan mengurangi potensi kerusakan Lingkungan Hidup dan melakukan integrasi perlindungan Lingkungan Hidup dari tingkat lokal dan regional; b. · pembangunan yaitu melakukan pembangunan kota yang rendah karbon dan hemat energi, serta menciptakan solusi terbaik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi; rendah karbon, c. partisipasi publik, yaitu melakukan keterlibatan publik pelaksanaan, pada pengawasan dan evaluasi PPLH; dan seluruh proses perencanaan, d. kerja sama antar daerah, yaitu mengutamakan kerja sama antar daerah dalam satu Ekoregion dan antar Ekoregion untuk mendorong keberhasilan sebagai keniscayaan PPLH. . Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Sasaran Pasal 5 RPPLH dimaksudkan sebagai: a. pedoman dalam upaya PPLH yang baik dan berkelanjutan; dan b. upaya mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada IKLH dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun. 4
Pasa16 RPPLH bertujuan untuk: a. terealisasinya pencadangan Sumber Daya Alam; terealisasinya atau perlindungan kualitas dan/ atau fungsi Lingkungan Hidup; terealisasinya serta pendayagunaan dan terealisasinya terhadap perubahan pemanfaatan perencanaan atau dan/ perencanaan pemeliharaan b. dan/ pengendalian, perencanaan c. pemantauan, dan pelestarian Sumber Daya Alam; kesiapan d. dan mitigasi adaptasi dalam iklim. Pasal 7 Sasaran dari RPPLH adalah: a. harmonisasi rencana pembangunan melalui pendekatan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; b. mempertahankan pemeliharaan Lingkungan Hidup; kualitas dan perlindungan Lingkungan Hidup keberlanjutan demi fungsi c. mewujudkan pengendalian, Lingkungan Hidup; dan tata kelola pemerintahan pemantauan, dan dalam pendayagunaan rangka d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap Peru bahan Iklim. BAB IV JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 8 ( 1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun. (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Evaluasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud (2) untuk mengetahui pencapaian hasil, kendala RPPLH guna perbaikan, dan pada ayat kemajuan, pembaharuan data dan informasi RPPLH. 5
(4) Evaluasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepastian hukum. Pasal 9 RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunanjangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah. BABV PENYUSUNAN RPPLH Pasal 10 (1) Ukuran keberhasilan RPPLH berupa Kualitas Lingkungan Hidup yang ingin dicapai selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dinyatakan menggunakan IKLH. (2) Target IKLH ditetapkan dalam RPPLH dan dirinci untuk setiap periode.5 (lima) tahun. Pasal 11 (1) Penyusunan RPPLH memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. d. Kearifan Lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. Perubahan Iklim.
sebaran potensi Sumber Daya Alam; (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kebijakan Sumber Daya Alam; b. strategi implementasi; dan yang c. indikasi .program diselaraskan berkelanjutan. dengan dalam tujuan penyusunannya pembangunan 6
BAB VI MATERI MUATAN RPPLH Pasal 12 (1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion. (2) RPPLH memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/ atau pencadangan Sumber Daya Alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan d. pelestarian Sumber Daya Alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim. BAB VII SISTEMATIKA RPPLH Pasal 13 ( 1) RPPLH disusun dengan sistematika: a. bab I b. bab II c. bab III d. bab IV e. bab V pendahuluan; profil Lingkungan Hidup; permasalahan Hid up; arahan muatan rencana PPLH; dan penutup. dan target Lingkungan (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VIII PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJA SAMA RPPLH Pasal 14 (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melaksanakan RPPLH. (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program. 7
Pasal 15 (1) Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah. (2) Koordinasi sebagaimana kepada dimaksud pada ayat ( 1) dapat yang di bidang didelegasikan menyelenggarakan Lingkungan Hid up. Dae rah Perangkat urusan pemerintahan Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. kementerian/Iembaga/Instansi b. pemerintah provinsi; c. pemerintah kabupaten/ d. pihak lainnya. terkait; kota lain; dan/ atau (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan perundang-undangan. sesuai dengan ketentuan peraturan BAB IX PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pasal 17 (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan RPPLH untuk dalam melihat dokumen RPPLH. capaian IKLH yang telah diterapkan (2) Pemantauan dilaksanakan menyelenggarakan Lingkungan Hidup. sebagaimana oleh urusan dimaksud pada Daerah ayat (1) yang di bidang Perangkat pemerintahan 8
Pasal 18 ( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH kepada Bupati dalam rangka evaluasi capaian IKLH. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 19 (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPPLH dalam rangka evaluasi capaian IKLH kepada Gubernur. (2) Pelaksanaan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana berdasarkan dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 20 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam ben tuk: a. pengawasan sosial; b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan; c. pendampingan tenaga ahli; d. bantuan teknis; dan/atau e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan un tuk: a. meningkatkan kepedulian dalam PPLH; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat . dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan/atau kecepatan daya e. mengembangkan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hid up. 9 dan
BAB XI PENDANAAN Pasal 21 ( 1) Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah. (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja (1), dapat Daerah bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dimaksud pada ayat sebagaimana BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. peraturan PPLH, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan rencana pembangunan Daerah yang berkaitan dengan PPLH yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah terhitung sejak Peraturan ini, paling lama 1 (satu) tahun Daerah ini diundangkan. yang berkaitan pelaksana masih dengan sepanjang tetap berlaku . dinyatakan b. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan diundangkan. Daerah mi mulai berlaku pada tanggal 10
memerintahkan orang mengetahuinya, Agar pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. setiap Ditetapkan di Purworejo pada tanggal ; .: 'J .• ·, ~ BUPATI PURWOREJO, Ttd AGUS BASTIAN Diundangkan di Purworejo · pada tan~ ) 11 September 2023 _ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO~ Ttd SAID ROMADHON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN NOMOR 0 SERI 8 ;NOMOR "! 7 2023 E NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR:;.:1· ". . ; ' I
.J , •
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023-2053 I. UMUM Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tetap dapat Lingkungan Hidup perlu menunjang pembangunan berkelanjutan. terus dijaga kualitasnya agar Sebagaimana daerah sedang giat-giatnya melaksanakan taraf hidup masyarakat Kabupaten Purworejo agar menjadi lebih baik. tersebut, Namun demikian kegiatan pembangunan penurunan sedikit banyak upaya kualitas perlindungan sungguh sungguh, konsisten dan konsekuen. Di samping itu, banyak faktor yang turut menjadikan kualitas Lingkungan Hidup menjadi semakin buruk semisal karena perubahan lainnya di Indonesia, Kabupaten Purworejo pembangunan untuk meningkatkan di segala bidang terhadap kontribusi telah memberikan Hidup, sehingga dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lingkungan perlu dilakukan iklim. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan serta menanggulangi bencana yang terjadi dikarenakan perubahan pada alam, yang sehingga berpotensi menurunkan lingkungan dapat dicegah. Dengan demikaian, akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan fungsi Lingkungan Hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehansif. kegiatan pembangunan seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat kualitas terganggunya tentang telah Perlindungan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diharuskan menyusun RPPLH yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana daerah kabupaten/kota 12
RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan rencana inventarisasi, dan pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH memuat perlindungan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, rencana pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, serta adaptasi dan mitigasi peru bahan iklim. Kegiatan penyusunan penetapan Ekoregion, dan penyusunan Dalam melakukan penyusunan RPPLH, berpedoman pada prinsip: a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang; b. keberlanjutan; c. karateristik Ekoregion; d. kerjasama antar Daerah; e. kepastian hukum; dan f. keterlibatan pemangku kepentingan. Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor dan Pengelolaan Lingkungan 32 Tahun 2009 Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka sebagai dokumen perencanaan Daerah. Dengan menengah Daerah kedudukannya pembangunan Daerah, maka RPPLH menjadi terhadap Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan acuan untuk menentukan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. tentang Perlindungan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan sebagai . pedoman perencanaan pengendali implementasinya. IKLH yang menjadi capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan instrumen dan rencana pembangunan penyusunan II. PASAL PER PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a dan kelestarian Yang setiap orang memikul keberlanjutan" kewajiban generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas dimaksud dengan "asas bahwa adalah tanggung dan terhadap jawab upaya pelestarian lingkungan hidup. Hurufb dan Yang lingkungan keseimbangan" hidup harus memperhatikan seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. dimaksud dengan · "asas keserasian adalah bahwa pemanfaatan berbagai aspek 13
Huruf c Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa hidup perlindungan pengelolaan atau dengan memadukan dilakukan menyinergikan berbagai komponen terkait. dan lingkungan berbagai unsur Huruf d Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa yang segala usaha dan/ a tau · kegiatan pembangunan disesuaikan dengan potensi sumber daya dilaksanakan alam lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia dengan lingkungannya. hidup untuk peningkatan selaras Huruf e Yang dimaksud dengan bahwa ketidakpastian mengenai dampak dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan pengetahuan untuk menunda menghindari kerusakan adalah suatu usaha ilmu alasan atau terhadap pencemaran dan/ atau "asas kehati-hatian" dan teknologi bukan merupakan langkah-langkah meminimalisasi .ancaman lingkungan hidup. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lin tas gender. dan pengelolaan Huruf g Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa lingkungan hidup harus perlindungan memperhatikan alam, daya ekosistem, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. dan pengelolaan karakteristik sumber kondisi geografis, Hurufh hayati" Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman lingkungan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan untuk hidup dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitamya secara keseluruhan membentuk ekosistem. harus memperhatikan upaya terpadu keragaman, keberadaan, Huruf i Yang dimaksud dengan "asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan secara langsung maupun dan pengelolaan lingkungan hidup, baik tidak langsung. 14
Huruf j Yang dimaksud dengan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan nilai-nilai hidup berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. "asas kearifan harus memperhatikan lokal" adalah lingkungan yang luhur Hurufk Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan partisipasi, lingkungan · transparansi, hidup akuntabilitas, dijiwai oleh prinsip efisiensi, dan keadilan, Huruf 1 Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan pemerintahan mengurus di bidang sendiri lingkungan hidup dengan perlindungan dan pengelolaan memperhatikan daerah dan keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. urusan kekhususan Pasal 3 Cukup jelas. Pasal4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. 15
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal22 Cukup jelas. Pasal23 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 8/2'.;23 16
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023-2053 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023-2053 1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan proses memanusiakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi. Pembangunan dikatakan ada dan terjadi jika ciri-ciri utama pembangunan dapat tercapai, yaitu: terwujudnya kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana yang berkeadilan. Salah satu prinsip penyusunan program pembangunan adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperkuat sistem pengendalian pembangunan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Prinsip keselarasan tersebut diarahkan pada upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan menuju kemajuan dan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan pembangunan berkelanjutan secara umum adalah harmonisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada pilar lingkungan meliputi aspek-aspek dalam pemenuhan air bersih dan sanitasi, kota berkelanjutan, pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, mitigasi adaptasi perubahan iklim, sumber daya kelautan berkelanjutan dan aspek dalam peningkatan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan termasuk juga upaya dalam menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Akan tetapi kondisi saat ini kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan memberikan potensi ancaman terhadap kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat deforestasi, permasalahan sampah, polusi udara secara simultan akan mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nyata, sungguh - sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pembangunan dalam lingkup regional dapat dilihat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dari aspek potensi sumber daya alam, Kabupaten Purworejo dengan luas wilayah 103.481 Ha memiliki berbagi potensi, baik dari kondisi morfologi, hidrologi, iklim, maupun penggunaan lahannya. Kabupaten ini terbagi menjadi 4 satuan morfologi, meliputi: satuan perbukitan berelief tinggi, satuan morfologi berelief sedang, satuan morfologi lereng kaki gunungapi, dan satuan morfologi dataran. Potensi air bersumber dari air permukaan dalam lingkup 3 wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Air permukaan (sungai) tersebut termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Mawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo. Selain itu, wilayah ini memiliki iklim tropis basah dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam. Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk
dalam kategori tinggi. Penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo sebagian besar berupa lahan kering yaitu (71 %) dan tanah sawah (29%). Lahan kering terdiri dari: tanah bangunan dan halaman sekitarnya, serta bukan lahan sawah. Tanah sawah terdiri dari: sawah beririgasi, sawah tadah hujan dan sawah pasang surut. Secara geografis daerah ini berada di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dikatakan sebagai lokasi yang strategis (KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo 2021 - 2026). Kegiatan pembangunan berdampak terhadap potensi penurunan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Purworejo mendorong terjadinya alih fungsi lahan atau perubahan penggunaan tanah terdiri dari: lahan pertanian menjadi lahan permukiman, perumahan tidak teratur/ bangunan menjadi lahan permukiman atau ruko usaha, begitu pula dengan tegalan dan lahan kosong yang diubah menjadi area tempat tinggal (permukiman) maupun bangunan yang lain. Berdasarkan data dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2020 beberapa isu terkait lingkungan hidup yang ada di daerah ini antara lain: pengelolaan sampah, kualitas air sungai, bencana alam, dan alih fungsi lahan. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 dan diproyeksikan akan terus meningkat sampai 2050. Hal ini berpotensi terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas yang diproyeksikan hingga tahun 2030 diketahui bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Purworejo terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dimana untuk Kabupaten
Purworejo, dengan proyeksi jumlah penduduk sebanyak 731.492 jiwa pada tahun 2030 dapat menghasilkan timbulan sampah sebanyak 106.797,80 ton/tahun. Dari aspek kualitas air permukaan, pada tahun 2020 hasil uji kualitas air pada beberapa sungai di wilayah ini menunjukkan adanya beberapa parameter yang melampaui baku mutu. Selain itu Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2020. IKA terendah terjadi pada tahun 2015 dan 2018, sedangkan IKA tertinggi terjadi pada tahun 2016. Berdasarkan aspek penggunaan lahan, dinamika alih fungsi lahan di Kabupaten Purworejo kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian seperti untuk perumahan dan permukiman. Hal ini menunjukan semakin sempitnya lahan untuk pertanian dan akan berpengaruh terhadap perkembangan jumlah produksi pertanian. Selain itu, Kabupaten Purworejo memiliki lima potensi rawan bencana, yaitu potensi rawan bencana tanah longsor, potensi rawan bencana banjir, potensi rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, potensi rawan bencana gempa bumi dan potensi rawan bencana kekeringan (KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo 2021 - 2026). Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dan penurunan kualitas lingkungan hidup maka diperlukan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH secara khusus tertuang dalam Undang - undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terintegrasi ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk mekanisme penyusunannya tertuang dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SE. 5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungannya. Hal ini terlihat dari keberadaan RPPLH di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Dalam penyusunan RPPLH terdapat beberapa hal utama yang harus diperhatikan, antara lain: Disusun berdasarkan RPPLH tingkat provinsi, inventarisasi tingkat pulau/ kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Dalam rangka sinkronisasi regulasi terhadap dampak yang akan terjadi pada lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya melakukan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dengan memperhatikan karakteristik wilayah atau ekoregion guna menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2051.
1.2. Peran dan Posisi RPPLH Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Peranan RPPLH adalah sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Selain itu, RPPLH juga dapat berperan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan terkait lingkungan hidup yang lebih spesifik, seperti pengelolaan karst dan mangrove. Renstra KL Renja KL RPPLH Nasional RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RPPLH Provinsi Arahan Pulau/ Kepulaua n Ekoregion RPJP Daerah/ Prov/ Kab/ Kota RPJM Daerah/ Prov/ Kab/ Kota RKP Daerah/ Prov/ Kab/ Kota RPPLH Kab/ Kota Renstra SKPD Renja SKPD Undang-Undang	Nomor	25	Tahun	2004 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009
Gambar 1. 1. Keterkaitan RPPLH dengan Dokumen Perencanaan (Sumber: Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004) Posisi RPPLH dalam pembangunan nasional (sistem perencanaan) berada pada posisi yang strategis, karena disusun dari tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Nasional. Posisi tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap perubahan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini terlihat terpisah (ego sektoral) menjadi satu kesatuan antara pusat hingga daerah. Dalam pelaksanaan di tingkat daerah membutuhkan penyesuaian sesuai dengan karakteristik wilayah atau ekoregion. Meskipun demikian, dasar penyusunan, subtansial, dan tujuan yang tertuang dan dilaksanakan secara garis besar sama. Peran dan atau posisi RPPLH dalam sistem perencanaan pembangunan disajikan pada Gambar 1.1. 1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH)Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2053 adalah sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan baik RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), maupun rencana - rencana pembangunan sektor-sektor lainnya, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo. 1.3.2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2023- 2053 adalah:
a. Memberikan arahan perencanaan pemanfaatan dan/ atau pencadangan sumberdaya alam termasuk keberlanjutan ketersediaan sumber air baku, sumberdaya pesisir, sumberdaya hutan dan lahan; b. Memberikan arahan perencanaan pemeliharaan dan/ atau perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup; c. Memberikan arahan perencanaan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan d. Memberikan arahan dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim termasuk risiko bencana hidrometorologis. e. Terealisasinya peningkatan infrastruktur berbasis kebencanaan dan lingkungan hidup berkelanjutan 1.3.3. Sasaran Secara umum, sasaran yang ingin dicapai melalui Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2053 adalah: a. Harmonisasi rencana pembangunan melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; b. Mempertahankan kualitas lingkungan hidup demi pemeliharaan dan perlindungan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup; d. Meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim. e. Meningkatkan infrastruktur berbasis kebencanaan dan lingkungan hidup berkelanjutan
1.4. Kerangka Hukum Kerangka Hukum yang mendasari penyusunan dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo adalah: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; k. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; m. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; n. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; o. Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; p. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; q. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; r. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
s. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; u. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; v. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional; w. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; x. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2016 tentang Program Kampung Iklim; y. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan; z. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia; aa. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional; bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
cc. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dd. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025; ee. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041; ff. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. 1.5. Prinsip dan Kedudukan RPPLH dalam Perencanaan Pembangunan 1.5.1. Prinsip RPPLH Prinsip dalam penyusunan dokumen RPPLH ini adalah: a. Pembangunan Berkelanjutan: pembangunan di sektor ekonomi dan sosial dengan mengurangi potensi kerusakan lingkungan hidup dan melakukan integrasi perlindungan lingkungan hidup dari tingkat lokal dan regional; b. Pembangunan Rendah Karbon: melakukan pembangunan kota-kota yang rendah karbon dan hemat energi, serta menciptakan solusi terbaik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi; c. Partisipasi Publik: melakukan keterlibatan publik pada seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. Kerjasama antar Daerah: mengutamakan kerjasama antara daerah dalam satu ekoregion dan antara ekoregion sebagai keniscayaan untuk mendorong keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
1.5.2. Kedudukan RPPLH Perencanaan pembangunan di Indonesia secara umum terdiri atas dua sistem rencana yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Penataan Ruang. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sedangkan Rencana Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang baik dalam bentuk rencana umum maupun rencana rinci. Sistem Perencanaan Pembangunan dan Rencana Penataan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling melengkapi, dan menjadi pedoman satu sama lain. Hal ini dipertegas dengan adanya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten/Kota salah satunya memprihatinkan RPJP Kabupaten/Kota yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai Perencanaan Pembangunan. Berdasarkan Pasal 10 (ayat) 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kedudukan RPPLH dalam sistem perencanaan pembangunan adalah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Materi muatan RPJP maupun RPJM terdiri dari berbagai macam aspek, salah satunya aspek lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat terwujud dengan RPPLH sebagaisalah satu dasar pertimbangan dari aspek lingkungan hidup. RPPLH memilki keterkaitan yang sangat erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Rencana Penataan Ruang terutama terkait pertimbangan dan atau pedoman terkait lingkungan hidup. Hal ini
dikarenakan RPPLH memberikan informasi tentang: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ditinjau dari sistem perundang-undangan nasional, RPPLH Kabupaten/Kota memilki kedudukan yang setara dengan RPJPD, RPJMD, RTRW kabupaten/kota karena RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan RPPLH dalam Perencanaan Pembangunan disajikan pada Gambar 1.2. RPPLH Nasional RPJP Nasional RTRW Nasional RPPLH Provinsi RPJP Provinsi (KLHS RPJP) RTRW Provinsi (KLHS RTRW) RPJM Provinsi (KLHS RPJM) RDTR Provinsi (KLHS RDTR) RPPLH Kabupaten/ Kota RPJP Kabupaten/ Kota RTRW Kabupaten/ Kota RPJM Kabupaten/ Kota RDTR Kabupaten/ Kota Gambar 1. 2. Kedudukan RPPLH dalam Perencanaan Pembangunan Sumber: Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004
1.6. Ruang Lingkup 1.6.1. Lingkup Wilayah Lingkup wilayah secara ekoregion di Kabupaten Purworejo secara umum terdiri atas: dataran aluvial, dataran fluvio-marin, dataran pantai, kaki gunungapi, komplek beting gisik dan swale, lereng kaki perbukitan denudasional, pegunungan denudasional, perbukitan danudasional, dan wilayah perkotaan (bentang antropogenik). Ekoregion perbukitan denudasional sebagian besar terletak di Kecamatan Bruno (2.980,56 Ha) dan Kecamatan Kaligesing ( 2.835,23 Ha). Secara umum, pesebaran ekoregion ini terletak di bagian utara Kabupaten Purworejo. Ekoregion dataran fluvio-marin sebagian besar terletak di Kecamatan Ngombol (4.457,90 Ha) dan Kecamatan Purwodadi (4.365,60Ha). Kecamatan Kemiri (4.493,48 Ha) dan Kecamatan Loano (4.554,46Ha) merupakan wilayah sebaran terbesar ekoregion lereng kaki perbukitan denudasional. Sedangkan Kecamatan Pituruh (4.561,05 Ha) dan Kecamatan Kemiri (4.136,54Ha) adalah wilayah sebaran terbesar satuan ekoregion dataran aluvial. Lingkup wilayah secara administrasi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Purworejo (16 kecamatan dan 469 desa/kelurahan) dengan batas sebelah utara (Kabupaten Wonosobo dan Magelang), sebelah timur ( Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), sebelah selatan (Samudra Indonesia), dan sebelah barat (Kabupaten Kebumen). Lingkup wilayah kajian secara geografis berada pada posisi antara 109o 47' 28" - 110o 8' 20" Bujur Timur dan 7o 32' - 7o 54" Lintang Selatan. 1.6.2. Lingkup Materi Lingkup materi merupakan ketentuan umum mengatur tentang pengertian - pengertian dasar yang dimuat dalam RPPLH. Beberapa istilah yang dimaksud dalam dokumen RPPLH ini antara lain:
a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. c. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. e. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. f. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. g. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
h. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. i. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas Sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. j. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. k. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. l. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. m. Konservasi Sumber daya alam adalah pengelolaan Sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. n. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
o. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
BAB II PROFIL LINGKUNGAN HIDUP 2.1. Kondisi Lingkungan Hidup Nasional 2.1.1. Kondisi Jasa Lingkungan Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Berbagai macam keindahan yang berasal dari lingkungan alami di beberapa daerah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pembangunan di Indonesia masih terus berjalan dengan upaya menerapkan prinsip pembangunan nasional dan berkelanjutan. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang- undang Dasar Tahun 1945. Upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan akan mendapatkan tantangan yang besar dari kondisi dan letak geografis Indonesia, kondisi sumberdaya alam yang semakin berkurang, serta kondisi lingkungan yang semakin menurun. Salah satu indikasi semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah dengan semakin seringnya kejadian bencana, terutama bencana yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan menurunnya kualitas jasa lingkungan yang dihasilkan oleh lingkungan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak tahun 1918 telah terjadi lebih dari 20.400 kejadian bencana di Indonesia. Dari jumlah kejadian tersebut, 84% diantaranya terkait langsung dengan kerusakan lingkungan hidup. Data tersebut semakin mengkhawatirkan mengingat trend bencana alam terus meningkat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, khususnya didaerah- daerah yang rawan bencana. Sejumlah bencana yang kerap kali terjadi, seperti banjir, longsor dan kekeringan frekuensinya 20
cenderung semakin meningkat. Perubahan pola iklim dunia akibat pemanasan global yang diantaranya menyebabkan terjadinya fenomena El Nino dan La Nina, berdampak cukup besar di wilayah Indonesia. Akan tetapi, menurunnya kualitas jasa lingkungan hidup saat ini diyakini merupakan faktor utama yang memicu meningkatnya kejadian tersebut dan mendorong perluasan dampak yang ditimbulkannya. Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan. Beberapa jasa lingkungan yang saat ini sedang mengalami tekanan hebat adalah Jasa Regulator Air, Jasa Penyedia/Penyimpanan Air dan Jasa Penyedia Pangan. Kegiatan pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, mendorong pemanfaatan sumberdaya alam melewati batas pemulihannya. Pembukaan wilayah hutan, pertambangan- pertambangan terbuka, pengembangan infrastruktur dan perluasan area permukiman hingga wilayah-wilayah terpencil telah mereduksi secara besar-besaran daerah-daerah dengan Jasa Lingkungan tinggi. Pulau Jawa dan Sumatera merupakan pulau yang kondisi lingkungan hidupnya mendapat tekanan paling besar. Pengembangan infrastruktur dan perkebunan yang semakin meluas dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat telah menghilangkan sebagian besar daerah-daerah regulator air tinggi di kawasan pegunungan Jawa dan pegunungan sepanjang Bukit Barisan Sumatera serta daerah penyedia pangan di Pulau Jawa. Kondisi yang hampir serupa terjadi di Kalimantan dan Sulawesi, meskipun belum mencapai tahap menghawatirkan seperti di Jawa dan Sumatera. Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang secara luas dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati dan bahan tambang, mulai mempercepat
pengembangan wilayah melalui pengembangan infrastruktur konektivitas antar daerah dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, terutama di sekitar perbatasan. Meningkatnya kejadian banjir di beberapa tempat di Kalimantan dan Sulawesi merupakan dampak nyata dari mulai menurunnya kualitas jasa regulator air akibat eksploitasi hutan, meningkatnya areal pertambangan, dan meluasnya perkebunan-perkebunan sawit, perubahan fungsi lahan selama beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya konektivitas wilayah, beberapa wilayah dengan jasa regulator dan penyimpan air tinggi di sepanjang Pegunungan Muller Schwaner, Pegunungan Meratus, kawasan gambut yang luas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan kawasan ekosistem karst diperkirakan akan menjadi kawasan paling berisiko untuk mengalami degradasi. Selanjutnya, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara dalam beberapa tahun telah mengembangkan diri dan memacu kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Bali dan Nusa Tenggara Barat merupakan kawasan penting nasional dari sisi suplai pangan karena merupakan salah satu Lumbung Pangan Nasional. Kondisi jasa pangan tinggi, terutama pada daerah- daerah pertanian tradisional di Nusa Tenggara Barat mulai mendapat tekanan dari pesatnya perkembangan perkotaan sedangkan daerah jasa regulator tinggi mendapat tekanan dari perluasan permukiman di perdesaan dan tumbuhnya kawasan wisata baru. Sementara itu, Pulau Papua dalam perkembangan sampai saat ini masih mampu menjaga kualitas maupun kuantitas jasa lingkungan tinggi untuk regulator dan penyimpanan air. Tutupan hutan yang masih luas dan rapat, perkembangan infrastruktur dan kawasan pengembangan yang belum secepat di daerah lain, ikut membantu menjaga dan memelihara kualitas jasa dan fungsi lingkungan hidup dalam kondisi baik.
2.1.2. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 14, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencamaran yang terjadi di Indonesia berupa pencemaran air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Secara global, pencemaran air berasal dari limbah cair domestik dan industri yang tidak dikelola, sampah domestik, pemakaian air berlebihan, dan penataan fungsi lahan yang tidak baik. Hal tersebut kemudian diperparah dengan masih banyaknya masyarakat (30%) yang masih buang air besar di badan air. Setiap hari sekitar 14.000 ton tinja manusia belum dikelola dengan benar sehingga berdampak pada menurunnya kualitas air (KLHK, 2015). Selain hal tersebut, kondisi ketersediaan air juga terganggu. Alih fungsi lahan pada daerah-daerah resapan air meningkatkan aliran permukaan (run-off) di kawasan hilir, yang menyebabkan meningkatnya potensi banjir. Hasil pemantauan 2008-2012 menunjukkan kualitas air sungai cenderung menurun, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Sumber utama pencemar berasal dari aktivitas domestik yang terlihat dari parameter organik (proporsi BOD/COD dan kandungan coliform). Kualitas air sungai sebagian besar provinsi memiliki nilai kandungan organik melebihi baku mutu (diwakili parameter COD). Sumber pencemar dari pertanian belum bisa diidentifikasi karena monitoring rutin pencemar spesifik sektor ini belum dilakukan. Ancaman pencemaran juga mengincar sumberdaya laut. Beberapa wilayah perairan Indonesia ternyata juga rentan terhadap pencemaran minyak.
Salah satu energi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di Indonesia adalah energi fosil. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam masih tinggi di Indonesia. Dari waktu ke waktu, pemakaian energi fosil di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat di semua sektor. Selama 1990-2000 meningkatnya konsumsi energi pada sektor domestik terus menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu besar dibandingkan sektor domestik terus menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu besar dibandingkan sektor industri dan transportasi. Transportasi menjadi salah satu sektor yang paling banyak menggunakan bahan bakar fosil. Sektor ini terus menunjukkan tren naik di semua jenis transportasi baik darat, laut dan air (SLHI, 2010). Dampak dari pemakaian energi fosil sangat besar pengaruhnya pada kualitas udara. Hutan tropis merupakan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, berperan dalam penyediaan jasa lingkungan dan tempat bergantung masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Selain itu, hutan tropis merupakan ekosistem yang menyimpan karbon terestrial dalam jumlah yang sangat besar. Deforestasi dan degradasi hutan akan menyebabkan pelepasan emisi karbondioksida ke atmosfer, sehingga mempengaruhi iklim secara global. Pada tahun 2008, emisi dunia dari proses deforestasi dan degradasi hutan mencapai 4,4 giga ton CO atau 11% dari total emisi antropogenik (UNEP, 2011), karena itu perlindungan hutan tropis menjadi agenda internasional dalam rangka mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). REDD+ telah disepakati dalam Conference On Paties 16 (COP 16) di Cancun tahun 2010. Indonesia dan Brasil berperan penting dalam upaya mitigasi REDD+ karena memiliki hutan yang sangat luas.
Berdasarkan interpretasi Citra Satelit Landsat 7 ETM+, dalam kurun waktu tahun 2000- 2011 telah terjadi deforestasi di Indonesia seluas 6,5 juta hektar. Dinamika deforestasi terkait dengan beberapa faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung (driving force) (Sunderling, W.D & Resosudarmo, 1996). Faktor langsung berarti pelaku dan penyebab secara langsung mengubah tutupan hutan menjadi peruntukan lain, misalnya kebakaran hutan, ekspansi lahan pertanian, perumahan dan pertambangan. Faktor secara tidak langsung berupa kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada skala nasional, regional, maupun global. Beban pencemaran dan kerusakan tutupan hutan pada akhirnya mengancam keragaman keanekaragaman hayati Indonesia. 2.2. Kondisi Wilayah Kabupaten Purworejo 2.2.1. Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo 2.2.1.1. Luas dan Letak Wilayah Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Purworejo terletak pada posisi antara 109º 47' 28" - 110º 8' 20" Bujur Timur dan 7º 32' - 8º 54" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten ini adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Magelang Sebelah Timur : Kabupaten Kulon Progo Sebelah Selatan : Samudra Indonesia Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.081,45 km2 atau sekitar 3,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk sebesar 752 orang per km2. Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 16 kecamatan dan 469 desa/kelurahan dan 25 kelurahan.
Tabel 2. 1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Purworejo No Kecamatan 1 Grabag 2 Ngombol 3 4 Bagelen 5 Kaligesing 6 Purworejo 7 Banyuurip 8 Bayan 9 Kutoarjo 10 Butuh 11 Pituruh 12 Kemiri 13 Bruno 14 Gebang 15 Loano 16 Bener Kabupaten Purworejo Purwodadi Jumlah Desa km2 32 67,80 57 59,33 40 56,15 17 63,44 21 78,33 25 53,25 27 47,78 26 44,66 27 39,20 41 47,21 49 89,01 40 103,15 18 105,68 25 70,51 21 53,51 102,44 28 494 1081,45 Ketinggian (m) 16 20 12 24 140 77 32 24 22 13 18 21 205 49 213 153 Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2023
t § 1050000 •• 1010000 ... 116800010400001,4'0- 103°.t°°... 1060000 110·1·1· \, __ : ..... ,· c PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH \ ') (,_ ...... ,f ... -- ..... ~ Kabupatcn Magclang \, -, Kee Bener ~ \ ,, -, ': --· KLHS RPJMO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2025 I I c .,; PETA BATAS ADMINISTRASI u A ==- ..... _, __ _ _...,._°"" ___ ...., ...... ,_ ... !l.ltNKll~te>n --- I LEGENDA -- ........ -R,fll<I, ..... -- -· ; -· -"'- ...... _ ... -- -PIIJWOd9dj -"""'"" """" -~IAO~ ..... ~ ·- AOMINISTRASI KECAMATAN Ob.11.ota~(ltie!I -"Ot"" -·· SMHKecmmtlion Bio1WI JARINGAN JAI..AN -.V.ri"'- I . ' ...... PERAIRAN g I IUTIIO
t I ,. :r ~t f--~~~~~~~~~~~~~, I 2 ."MganT~ru.""""~"l(~Relll"-'"2000 ~ ....... Up(ltffiOC$RTT'°""'"201f) 3 ~-i.nh""°n~(Arlloka•o..l•TM'lurl2019) SAHUDERA 1/ISDIA Provinsi DI Yogyakarta .... 1030000·· ,,, ow 1050000 1060000 1010000 .... Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2025 27
2.2.1.2. Klimatologi Kabupaten Purworejo memiliki iklim tropis basah dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti. Rata-rata suhu udara antara 19˚C-28˚C dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar 620 mm/tahun hingga 3720 mm/tahun, sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 70%-90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 311 mm dan bulan Maret sebesar 289 mm. Kondisi iklim suatu daerah sangat ber-pengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam. Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjenuhan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (trigger factor) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo. 2.2.1.3. Hidrologi Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan- perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memper-hatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya
alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan. Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto dengan luas 59.000 ha, DAS Cokroyasan dengan luas 35.100 Ha dan DAS Wawar dengan luas 78.000 Ha. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.
.... Kabupaten WotllJS()bo Kubupaten i\f{lge/1111g Kabupaten Keb11111e11 .... K"bUJl{l/e,, K11/1)11 Prog" Provins! D••r•h lstlm•w• Yogy•k•rt• Sa 11111</ ra II i ndi a .. Gambar 2. 2. Peta Geologi Kabupaten Purworejo Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Purworejo PEMERJITTAH KABUPATEN PURWOREJO PENYUSUNAH REVIEW RTRW KABUPATEH PI.RWOREJO DAN PENG.ADMH aTRA DIGITAL PETAGEOLOGI KABUPA.Tl.N PURWOREJO [fl .. , . ~ LEGENDA Bttar~ S..l<lca!N">n -- -- s...Dew ,., .... """""~ • w """""""' <1000 ... -·000,1500~11 -1-JOOOl'td 1500-X00r.1!\'III ~::'(:::.-··,___, __ , ... ._ ... "(11"£,C... ~, ... _ _,,....,,..._,__ ..,..~ .. T.1li 30
Jll1~ ,..,,. ,., ... 9 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RTRW KABUPATEH PURWOREJO TAHUN 2011-2031 PETA OAERAH ALIRAH SUNGAI . ·-,L-
z 0 12 "" LEGENOA: ~ . ltu K!b Koca'u~,• -- l!m,::,. Kearn.,h,in lbl!Ct.i~'l 8i'I&.:~ A'OWIS! ---&1o6~n B.'t,it,~ =--"~Aar;II .'-MKll:et.llll' J..!bnl!:X, -•- J!!l:.nSitfl!l'.-"'>~~Y~ Oa--..J".irbt .i ,~ .... I " DAERAH ALIRAN SUNGA! UTAMA: I I I ec,gowol',lo Cobo•r.:1e.ft \".'!wri·o, °''*~°'·"= OUPATI PUllv,,()R~JO I -·-· ;; 0'!1 H MA.HSUN lA N, J.'r AO ·-....,,.,, KAO~TlN KLII.~ PROOO DI ','OCJ'fAICII.H IA I ·L-~~~~~~~~~~~~~~--1~~~~~~~~~~~-"""~~~~~~~~~~~~~~--' ,..,,. ,.,,.. ~ .., ... """"'"NOAH '°'" OA"JOU PROVO<.&. Ufl.l ~l,,A1AN4~ SU~+t QATA: PHARUPAQU.1,&I (~Qt SKALA l.2r,OO() lM.2000 Gambar 2. 3. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purworejo Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031 31
2.2.1.4. Geologi dan Topografi Kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai litologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Proporsi litologi batuan Kabupaten Purworejo berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api sebesar 60,1% terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi dan 39,9% aluvium tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan dan barat Kabupaten Purworejo. Adapun secara umum mengenai litologi batuan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: a. Endapan vulkanik tua maupun endapan vulkanik campuran dengan endapan sedimen formasi kebobutak sebagian besar terdapat di sebagian wilayah utara dan timur Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi; b. Bantuan andesit yang merupakan batuan beku yang tersusun atas mineral halus serta memiliki kandungan silica yang cukup tinggi. Jenis batuan ini terdapat dibagian timur Kabupaten Purworejo; c. Formasi Halang merupakan litologi yang terdiri dari batupasir, batulempung, napal, tufa dan sisipan breksi. Litologi jenis ini terdapat di bagian barat laut hingga sebagian wilayah utara Kabupaten Purworejo; d. Endapan alluvium dataran dan sungai, merupakan daerah dengan material endapan muda yang tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan Kabupaten Purworejo. e. Endapan pantai merupakan endapan hasil kegiatan laut yang terdapat di pantai. Endapan ini merupakan gabungan dari kegiatan gelombang besar, aliran air dari gelombang pasang, 32
angin dan aliran sungai yang membawa material hingga ke pantai. Litologi ini terdapat pada bagian selatan khususnya kawasan pesisir Kabupaten Purworejo. Susunan batuan/stratigrafi yang menyusun wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti tata stratigrafi pada Pegunungan Serayu Utara yang berada di bagian utara dan Pegunungan Menoreh yang berada di bagian timur. Di bagian timur Kabupaten Purworejo, agihan Formasi Andesit Tua berupa Formasi Bemmelen atau Formasi Kaligesing mempunyai proporsi yang cukup luas dengan ketebalan mencapai 600 meter. Pada beberapa lokasi batuan ini mengalami singkapan di bagian kaki dan di antara puncak dan kaki perbukitan. Formasi Sentolo yang berkedudukan jari-jemari dengan Formasi Jonggrangan mempunyai material perselingan antara batugamping dan batupasir napalan telah mengalami penyingkapan di Kecamatan Bener. Formasi Halang terdapat di daerah perbukitan di Kecamatan Kutoarjo dan mempunyai agihan yang relatif luas dengan ketebalan mencapai 400 meter. Formasi Peniron mempunyai agihan di bagian utara hingga barat Kabupaten Purworejo. Endapan alluvium menempati bagian selatan dari Kabupaten Purworejo yang bertopografi dataran. Di Kabupaten Purworejo juga ditemui adanya struktur geologi berupa sesar mendatar yang mempunyai arah hampir utara-selatan, sedangkan bagian yang lain berarah baratlaut- tenggara. Jenis sesar ini mempunyai arah menganan dan mengiri serta memotong lipatan yang ada. Sesar mendatar mengiri yang ada di Kali Rebung mempunyai arah hampir utara-selatan dan kenampakan kelurusan sungai ini merupakan pencitraan dari proses sesar mendatar yang terjadi. Sedangkan sesar turun umumnya hampir mempunyai arah utara-selatan, seperti yang tampak pada Kali Bedegolan dan tampak adanya pemotongan lipatan. Struktur lain yang ditemukan adalah kekar-kekar yang 33
terbentuk pada batuan tua dengan pola setempat saling memotong tegak lurus. Pada beberapa kekar mempunyai bentuk rekahan terbuka dan sebagian tertutup. Pada batuan terobosan andesit dan breksi Formasi Andesit Tua, kekar-kekar ini berkembang cukup intensif dengan gaya utama pembentuk kekar ini berarah Utara-Selatan. Kabupaten Purworejo sendiri memiliki empat bentuk lahan asal proses, meliputi bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal proses fluvial, bentuk lahan asal proses marin dan bentuk lahan asal proses denudasional. Satuan geomorfologi wilayah Kabupaten Purworejo dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi, meliputi: a. Satuan perbukitan berelief tinggi; b. Satuan morfologi berelief sedang; c. Satuan morfologi lerengkaki gunungapi; dan d. Satuan morfologi dataran. Agihan satuan morfologi perbukitan berelief tinggi terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan bagian dari perbukitan Progo Barat. Satuan morfologi berelief sedang terletak di bagian utara wilayah sebagai bagian dari Pegunungan Serayu Selatan. Satuan morfologi lereng kaki gunung api berada pada lereng kaki gunung api Sumbing yang posisinya pada bagian timur laut wilayah Kabupaten Purworejo. Pada daerah tengah hingga selatan terdapat satuan morfologi pedataran dan merupakan daerah dataran alluvial dan alluvial pantai. Secara umum Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 2 wilayah dengan jenis tanah yang berbeda yaitu: Jenis tanah alluvial mempunyai agihan sebesar 31,9% di wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini mempunyai produktifitas rendah sampai dengan tinggi. Di samping untuk budidaya pertanian tanah jenis ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman. Jenis tanah Regosol mempunyai 34
produktifitas rendah sampai dengan tinggi dengan agihan sebesar 5,03% yang banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Purworejo untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Jenis Tanah Latosol mendominasi wilayah Kabupaten Purworejo dengan agihan sebesar 63,07% dengan produktifitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik. Ditinjau dari topografi, kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25- 1.050 meter di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 m dpl. Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu: a. Kemiringan 0 - 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo; b. Kemiringan 2 - 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen; c. Kemiringan 15 - 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo; d. Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemri, dan Pituruh. Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut: a. Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 25 meter di atas permukaan air laut. b. Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 - 1064 meter di atas permukaan air laut. 35
I I 1030000•' 109 WU .. ~.:: .~··'' , .. ..,· Kabupatcn Wonosobo SAMUDERA HY 4 1030000 .. , 1040000 08 S."O" 1050000 110 n· 1060000 11trs·o- r•y ,..-·-... Kabupaten Magelang . ~ !~ l Kee. Grabag r .. : / / .• ~ec Ngombol H I ;\' D I A 1 9•54·0" 1040000 1050000 1060000 .}10 , .• 1070000 Gambar 2. 4. Peta Topografi Kabupaten Purworejo Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo I I ;;; 0 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH KLHS RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2025 PETA TOPOGRAFI . u A . ,, -~- (lolOa-i,w!-a,i,tUTllli.- ...... u-.....,r----·v-v· O-Hol1w'l"1 woe, ... _z_ .. .. LEGENDA ADMINISTRASI lbukots Kabupaien O -·· Bahls K.abup.ten --- Batis Kec.m1nan KONTUR Gan, Kontur ..... -·5·011 ••·•511 ... ,11 KEMIRINGAN LERENG 15·2$~ SUfflbf'rData 1. Ptiu Rl.\?8 Sumi Indonesia Sbii 1:2S.ooo ~ .t J9q,.n, Tr1r,5PO,tH1 <I.an Sur,;.ai (P•~ RSI l;t'Vt 2000 2000 die!l!JM Updating CSRT T•llun 201-') 1. Keaesu.11.n lahln PIL"fffllUkffian (A11111iw Data ,_,. 2011) -- -- - ' · .... . I . -- -- . I !,! r .17->i ·;._; ~ '\•,J-•,;;:;: "'I ~ .~~···· .. ···"' I DIAGRAM LOKI.SI ,.. 36
m021s~· ' .- \ .. , .-··'' Kabupaten Wonosobo s ... t .. \·:... .. ·, 8 ~ .. .; ; ~ ~ 5 8 ~ + : f I s A u u D E R A ,o,. !"ff" 1030000 ... , 1000000 1050000 110 o·r 10SOOOO no 1·0 .. 1070000.t t"."~cc: Ngombol / I ' , - .. i ·· ...... : H I v D I A 1000000 HO 0·1 1050000 1 10IOOOO .,, 1'11! 1070000 Gambar 2. 5. Peta Topografi Kabupaten Purworejo Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo 0 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH KLHS RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2025 J i .; PETA KEMIRINGAN LERENG u A _ ... - l,MW!Ul~'I0,_111.,_ .... ,ll' ... 1 -- wa,e, ..... zo,,i,•M ; ADMINISTRASI ~ ~ G,11410No>#!-OtdUTIIIZ-.,_ 8 LEGENDA OltNAocl~•n -·· Batas Kat,up.11en -·· Bat.uKe,c;.imatan 0 ... ..... I ....... ...... KEMIRINGAN LERENG 15·25t1, 8 25·.CSl#i> ; i -- 1. ~ 2. ~ T~r\,n1 t.lollr'I $u'lg.i (P•~ RBI l•flul\ 2000 RLP11 &.m1nmnnll Sf.ell 1.2$.000-f•tiun2000 iv- UpdlllirQ CSRT t.+iu" 2014) 1 Kne:9Uain Lalwn ~n (Analllla Data Tllflun 21)18) l, ~ ... f g ~ otAORAM LOKASI ''-,-- i 37
2.2.1.5. Penggunaan Lahan Pengunanaan lahan Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan pertanian seluas 92.210 Ha dan lahan bukan pertanian seluas 11. 266 Ha. Lahan pertanian terdiri dari 29.564 Ha berupa lahan sawah dan 62.646 Ha berupa lahan bukan sawah. Luas penggunaaan lahan sawah cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan lahan bukan sawah dimana dalam kurun waktu 2016-2022 telah terjadi penurunan luasan lahan sawah sebesar 230 ha. Lahan pertanian pun cenderung meningkat dibandingkan lahan bukan pertanian. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari lahan pertanian sawah dan lahan bukan pertanian ke lahan pertanian bukan sawah. Hal ini menunjukan semakin sempitnya lahan untuk pertanian sawah sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Jenis Penggunaan Lahan Pertanian Lahan Sawah Sawah Irigasi Tadah Hujan Pasang Surut Tanah sawah lebak, polder dll Lahan Bukan Sawah Tegalan/Kebun Ladang/Huma Perkebunan No 1. 1.1. 1. 2. 3. 4. 1.2. 1. 2. 3. 4. Hutan Rakyat 5. Hutan Negara 6. 7. Padang Rumput Sementara tidak diusahakan Lainnya Lahan Bukan Pertanian Jumlah 1. 2. 3. 4. Hutan Rakyat 5. Hutan Negara 6. 7. Padang Rumput Sementara tidak diusahakan Lainnya Lahan Bukan Pertanian Jumlah 8. Tabel 2. 2. Penggunaan Lahan Kabupaten Purworejo 2020 2019 2017 2016 2018 87.183 29.794 26.585 3.209 - 90.572 29.732 26.667 3.065 - 91.086 29.575 26.574 2.988 13 92.215 29.569 26.470 3.099 - - 92.210 29.564 26.787 2.777 - -
57.389 60.840 61.511 62.646 62.646 35.560 1.896 4.127 9.596 814 280 32.092 8.545 4.074 5.766 4.989 2.795 40.700 1.537 4.088 4.752 5.531 2.455 40.594 1.584 4.088 5.456 5.531 2.455 534 40.594 1.584 4.088 5.456 5.531 2.455 534 20 22 551 5.096 2.557 1.897 2.404 2.404 16.298 12.909 12. 395 11.266 11.266 2021 92.210 29.564 26.829 2.735 - - 62.646 40.594 1.584 4.088 5.456 5.531 2.455 534 2.404 11.266 2022 92.210 29.564 26.893 2.671 - - 62.646 40.594 1.584 4.088 5.456 5.531 2.455 534 2.404 11.266 103.481 103.481 103.481 103.481 103.476 103.476 103.476 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 & DKPP Kab Purworejo Tahun 2023 38
s ! 5 ! ~ I g ~ ...... r- /" .... · ~.:: Kabupatcn Wonosobo 1050000 ....... 1070000.,.. a PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH KLHS RPJMD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021·2025 PETA PENGGUNAAN LAHAN -- -- ----· ::.a:=-==--- PENGGUNAAN l.AHAN -- ...... -- ! --- -- ........ r.-. .......... -- - __ .._ & ::::.... , ,-.fbN!lii,n~-- 1.:2$000~2000 l ........ ... ~ ("-fWlr.!lul>,OOO f~ ..,..nu,iwir'IICSRTlilkin201•) ....._~~o..r.,_201,, 1 .......... -- -- ----· ::.a:=-==--- PENGGUNAAN l.AHAN -- ...... -- ! --- -- ........ r.-. .......... -- - __ .._ & ::::.... , ,-.fbN!lii,n~-- 1.:2$000~2000 l ........ ... ~ ("-fWlr.!lul>,OOO f~ ..,..nu,iwir'IICSRTlilkin201•) ....._~~o..r.,_201,, 1 .......... g LEGENDA ! , ....... ADMINISTRASI JARINGAN JALAN PERAIRAN S A If U D e R A 10>0000,.,, , ...... '~ 1050000 rovinsi DI Yogyakarta , ...... ~ 1 1070000 Gambar 2. 6. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Purworejo Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 39
2.2.1.6. Potensi Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan. A. Jenis Liar yang Belum Bernilai Ekonomi (Belum Diperdagangkan secara Ekonomi) 1. Daratan a. Tumbuhan Tumbuhan liar di Purworejo yang berhasil diidentifikasi tercatat sebanyak 1437 spesies, tetapi masih banyak spesies yang belum teridentifikasi. Semua jenis tumbuhan ini belum dilindungi Undang-undang. Eksplorasi untuk menemukan jenis-jenis baru perlu dilakukan lebih lanjut untuk mengetahui jenis-jenis yang belum terdata serta pemanfaatannya. Tumbuhan liar banyak ditemukan di daerah tegalan, sawah, lahan kosong, bantaran sungai, dan pekarangan rumah yang tersebar di Purworejo. Di Purworejo hanya ditemukan beberapa jenis tanaman tumbuhan liar dalam jumlah yang sedikit, antara lain: Tapak Doro (Vinsa Rosen), Wulu Asu, Bandotan (Ageratum Conyzoides), Bayam Tahu (Amaranthus Hybridus), Baroco (Celosia Argentea L), Hiptis (Hiptis Capitata Jacq), Nipah (Moghonia sp), dan Paku perak (Pityrogramma Calomelanos). Sedangkan tumbuhan liar yang tersebar diseluruh Purworejo dala jumlah yang banyak, antara lain: Sosor Bebek (Kalanchoe Pinnata L), Rumput Teki (Cyperus Rotundus), Kumis Kucing (Orthosiphon Etamineus), Enceng Gondok (Eichornia Erssipes), Jarak Pagar (Jatropa Curces L), dan Pace/Mengkudu (Morinda Citrifolia). 40
Beberapa jenis tumbuhan liar seperti eceng gondok (Eichornia erssipes), genjer (linnocharis hava), dan kangkung bunga putih (Ipomea Cordatotriloba) hanya terdapat di daerah yang dekat dengan sungai. Di daerah Kecamatan Grabag dan Ngombol, tumbuhan liar banyak dimanfaatkan penduduk sebagai pakan ternak. Tanaman tersebut antara lain adalah Rumput Gajah (Panisetum Purpureum), Rumput Belalang (Eleosine Indica), Rumput Kembangan (Iscilaenillium Timorence), Rumput Grinting (Cynodon Dactylon), dan Rumput Setaria (Penicum Etalicum). Tenaman liar seperti Tempuyung (Sonchus Arvensis), Sambung Nyawa (Gynura Procumbens L), Patikan Kebo (Euphorbiahirta L), Sambiloto (Andrographis Paniculata Ness), Kumis Kucing (Orthosiphon Etamineus), Ciplukan (Physalis Angolata), Tapak Liman (Eliphantopus Scaber), Adas (Centella Asiatica), Seledri (Blumea Balsamifera), Daun Dewa (Gynura Segetum Lour Merr), dan Anting Anting (Acalyphaindica L), digunakan sebagai tanaman obat (toga) yang bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit, seperti demam, thypus, diabetes, diuretic (pemecah batu ginjal), maupun kanker. b. Satwa Satwa yang terdapat di Kabupaten Purworejo berjumlah 36 jenis, meliputi Insecta 17 jenis, Aves 5 jenis, Mamalia 8 jenis, dan Reptilia 6 jenis. Anggota kelompok Insecta yang paling banyak ditemukan adalah jenis capung. Semua Insecta yang telah ditemukan belum dilindungi oleh Undang-undang. Kelompok Mamalia tidak banyak jenisnya. Jenis Mamalia yang sudah dilindungi adalah kera (Macaca Fascicularis). Jenis Aves yang ditemukan di Purworejo berjumlah 5 jenis. Hal ini menunjukkan bahwa satwa jenis Aves harus mula dilindungi oleh Undang- undang. 41
2. Perairan a. Tumbuhan Kawasan Purworejo bagian selatan merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan pantai, sehingga di kawasan tersebut terdapat ekosistem mangrove yang merupakan habitat dari burung-burung pantai, diantaranya burung migran. Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik dan khas, terdapat di daerah pasang surut di wilayah pesisir, pantai, dan atau pulau-pulau kecil, dan merupakan potensi sumber daya alam yang sangat potensial. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi, tetapi sangat rentan terhadap kerusakan apabila kurang bijaksana dalam mempertahankan, melestarikan, dan pengelolaannya. Hutan mangrove sangat menunjang perekonomian masyarakat pantai, karena merupakan sumber mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Secara ekologis, hutan mangrove di samping sebagai habitat biota laut, juga merupakan tempat pemijahan bagi ikan yang idup di laut bebas. Keragaman jenis mangrove dan keunikannya juga memiliki potensi sebagai wahana hutan wisata atau penyangga perlindungan wilayah pesisir dan pantai, dari berbagai ancaman sedimentasi, abrasi, pencegahan intrusi air laut, serta sebagai sumber pakan habitat biota laut. b. Satwa Satwa perairan yang belum bernilai ekonomi merupakan satwa yang belum diperdagangkan di Purworejo dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis satwa yang didapatkan terdiri dari crustacea dan amphibi. Semua jenis satwa yang berhasil diidentifikasi belum dilindungi oleh Undang-undang. Eksplorasi untuk menemukan jenis-jenis baru perlu dilakukan disertai dengan penelitian kearah penggalian manfaat/kearifan lokal penduduk setempat. Walaupun spesies yang ditemukan 42
dalam jumlah besar, tetapi pemanfaatannya masih kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan penduduk tentang potensi yang dimiliki dan pengolahan yang tepat dari spesies tersebut sehingga bisa bernilai ekonomi. Seperti halnya Lintah (Hirudo Medicinalis), dapat digunakan dalam bidang medis untuk menyembuhkan beberapa penyakit. B. Jenis Liar Bernilai Ekonomi (Diperdagangkan secara Ekonomi) 1. Daratan a. Tumbuhan Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan daratan secara ekonomi pasar dapat digolongkan menjadi pemanfaatan secara langsung maupun pemanfaatan hasil olahan. Bagian tumbuhan yang digunakan karena bernila ekonomi antara lain batang, buah, dan daun. Jenis tumbuhan yang dimanfaatkan penduduk untuk membuat minuman kesehatan karena berpotensi menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti kolesterol dan diabetes. Daun dari asam banyak dimanfaatkan penduduk untuk membuat minuman kesehatan (sinom). Tanaman Kantil (Michelia Champaka) dan Kamboja (Plumeria Obtuse) dimanfaatkan banyak orang sebagai tanaman hias dan untuk kosmetik karena memiliki bau yang harum. Bagian bambu yang dimanfaatkna adalah batangnya, biasanya digunakan untuk bahan membuat rumah, pagar, maupun peralatan rumah tangga yang lain, seperti meja, kursi, dan tempat makan. b. Satwa Jenis satwa daratan liar yang banyak dimanfaatkan potensinya adalah Burung Perkutut (Geopelia Striata), Burung Hantu (Otus Migicus Beccarii), dan Burung Pipit (Conchura Leucogastroides). Burung perkutut merupakan burung liar yang banyak dipelihara oleh masyarakat. Beberapa golongan mengoleksinya karena hobi, ada pula yang membudidayakannya untuk tujuan komersial. Burung hantu dipelihara oleh beberapa 43
golongan selain untuktujuan komersil juga untuk memburu tikus secara alami. Sedangkan burung pipit banyak dipelihara oleh masyarakat karena suaranya yang merdu juga keelokan bulu yang dimiliki. 2. Perairan a. Tumbuhan Tumbuhan liar di perairan yang sudah bernilai ekonomi terdapat di perairan tawar. Jenis tumbuhan tersebut dimanfaatkan secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Enceng gondok adalah sejenis tumbuhan air yang sekarang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tumbuhan ini memiliki kecepatan pertumbuhan yang tergolong cepat dan dianggap sebagai gulma (tumbuhan pengganggu) yang berpotensi merusak lingkungan perairan, karena penyebarannya sangat mudah. Meski dikategorikan sebagai gulma pengganggu yang menghalangi aktivitas transportasi danau, tanaman tersebut dapat menghasilkan keuntungan usaha sebagai bahan dasar berbagai kerajinan tangan. Seiring dengan perkembangan iptek, bagian tanaman yang dikeringkan bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan tas wanita yang cantik, tatakan gelas, sendal, koper, keranjang, tikar, dan sebagainya. Kangkung banyak dijual di pasar, dmanfaatkan sebagai sayuran samanggi (Marsilea Crenata), bisa tumbuh secara liar. Jenis tumbuhan liar yang dapat dimanfaatkan menjadikan tumbuhan tersebut benila ekonomi. Jenis tumbuhan tersebut antara lain kiambang (Salvinia Molesta), genjer, dan teratai (Nymphaea Rubra). b. Satwa Satwa perairan bernilai ekonomi yang paling banyak ditemukan adalah golongan ikan dan crustacea. Nilai ekonomi ikan, baik yang berada di perairan laut maupun perairan darat adalah sebagai bahan makanan. Jenis ikan tersebut 44
diperdagangkan secara komersial di pasar maupun TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Jenis crustacea yang sering ditemukan dan banyak diperdagangkan adalah kepiting dan beberapa jenis udang. Jenis udang yang bernila tinggi adalah udang windu (Penaeus Monodon). Ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan gabus dan lele lokal. Beberapa jensi ikan yang disukai dan dikonsumsi masyarakat antara lain: belut (Fruta Alba), sidat (Anguila sp), dan Betik (Anabas Testudineus). 2.2.2. Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.2.2.1. Rehabilitasi Lingkungan Luas hutan di Kabupaten Purworejo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Sampai Tahun 2020 seluas 8.323,09 Ha. Luas kawasan hutan tersebut terdiri atas Hutan Lindung 1,39 Ha, Hutan Produksi Terbatas 6.128,83 Ha, dan Hutan Produksi Tetap 2.192,87 Ha. Adapun rincian luasannya disajikan pada Tabel di bawah ini Tabel 2. 2. Luas Kawasan Hutan No 1 2 3 Total Sumber: SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Jenis Penggunaan Luas (Ha) 1,39 6.128,83 2.192,87 8.323,09 Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Data DLHK Provinsi Jawa Tengah (CDK VIII) tahun 2020 menunjukan bahwa luas lahan kritis di dalam kawasan (HP & HPT) sebesar 284,77 Ha dan lahan sangat kritis 317,33 Ha. Sedangkan untuk lahan kritis di luar kawasan (APL Budidaya & APL Lindung) sebesar 27.416,81 Ha dan lahan sangat kritis 159,99 Ha. Pada umumnya sebaran lahan kritis yang terdapat di wilayah Kabupaten Purworejo berada pada kawasan Peta 45
perbukitan, dimana areal perbukitan tersebut merupakan daerah hulu dari daerah tangkapan air (DTA) atau daerah aliran sungai (DAS Bogowonto dan Cokroyasan). Kekritisan lahan dapat disebabkan oleh adanya perubahan area penggunaan lahan dari lahan kosong menjadi lahan terbangun yang menyebabkan daya dukung tanah menjadi melemah. Pada tahun yang sama, upaya rehabilitasi yang telah dilaksanakan berupa reboisasi seluas 41,40 Ha dengan jumlah pohon 26.588 batang. Kegiatan reboisasi dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Kedu Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Jenis tanaman yang diberikan disesuaikan dengan kondisi lahan terhadap pertumbuhan tanaman dan menyesuaikan kebutuhan masyrakat. Lokasi kegiatan berada di wilayah rawan longsor, sumber mata air, dan daerah konservasi yang termasuk dalam Kecamatan Loano (Desa Kaliglagah dan Tepansari) dan Kecamatan Bener (Desa Kaliwader). Dari aspek regulasi untuk mereduksi munculnya lahan kritis baru dan atau mengurangi tingkat rehabilitasi lahan maka terdapat peraturan terkait izin peruntukan lahan untuk kawasan permukiman atau industri mewajibkan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologi seperti menambah jumlah oksigen, menurunkan kadar polusi udara, dan daerah resapan air. Persentase RTH minimal 10 % dari luas lahan keseluruhan. Selain itu terdapat pula wacana pengembahan lahan kritis menjadi lahan-lahan produktif dengan tanaman yang sesuai, salah satunya di daerah Jatimalang. 2.2.2.2. Konflik Lingkungan Konflik yang terjadi di Kabupaten Purworejo salah satunya terlihat dari adanya pengaduan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Jumlah status pengaduan masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 11 buah, 46
antara lain:penimbunan ban bekas (untuk bahan kerajinan) (1), pencemaran air sumur warga (1), pencemaran air yang diduga dari pembuangan limbah rumah makan/warung makan (4), pencemaran udara diduga dari peternakan burung puyuh (1), pencemaran drainase dan air sungai diduga dari produksi batik (1), dugaan penambangan emas liar (1), pencemaran udara dan kebisingan (1), pencemaran berupa sungai yang bau dan berwarna hitam (1). Kesemua pengaduan tersebut sudah tertangani. Jumlah pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu indikator kepedulian masyarakat atas kondisi lingkungannya dan permasalahan lingkungan hidup yang ada. 2.2.3. Risiko Bencana dan Kerusakan Lingkungan Hidup 2.2.3.1. Risiko Bencana Di wilayah Kabupaten Purworejo terdapat lima potensi rawan bencana, yaitu potensi rawan bencana tanah longsor, potensi rawan bencana banjir, potensi rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, potensi rawan bencana gempa bumi dan potensi rawan bencana kekeringan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Data Informasi Bencana Indonesia yang diluncurkan oleh BNPB, diketahui dari tahun 2020-2023, Kabupaten Purworejo telah mengalami 36 kejadian bencana alam, yang meliputi banjir, tanah longsor, puting beliung, dan kebakaran hutan dan lahan. 47
18 16
16 14
12 10
8 6
2 0
3 I
2020 1
.:.I 2 2021 2 I 2022 2023 Banji' Tanah Longsor Puting Beliung Kebakaran Hutan dan Laha n Gambar 2. 7. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023 (Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, 2023) Gambar di atas menjelaskan kejadian bencana alam di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020-2023, dimana selama tiga tahun terakhir terdapat 36 kejadian bencana alam di Kabupaten Purworejo. Dimana bencana alam yang paling sering terjadi adalah kejadian bencana tanah longsor. Sedangkan jika dirinci menurut jenis kejadian bencananya, berikut dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut di Kabupaten Purworejo. Tabel 2. 3. Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023 Korban Kerusakan No Bencana 1 Banjir 2 3 Tanah Longsor Puting Beliung Jumlah 4 23 8 M e n i n g g a l 0 0 1 T e r l u k a M e n d er it a M en gu ng si 0 150 226 22 8 5 0 12 81 R u m a h 0 83 24 Pe n di di ka n 0 1 0 P e r i b a d a t a n 0 2 0 J e m b a t a n 1 1 0 K i o s 0 1 0 48
4 Kebakaran Hutan dan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Lahan I Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia,2023 I I I 8 243 253 107 I 36 Jumlah 1 1 2 I 2 Selama tiga tahun terakhir, bencana di Kabupaten Purworejo telah mengakibatkan beberapa dampak baik korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur yang ada. Selama tiga tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo mengakibatkan 1 jiwa meninggal dunia, 8 jiwa terluka, 243 jiwa menderita dan 253 jiwa mengungsi. Sedangkan dampak kerusakan yang terjadi sebanyak 107 unit rumah, 1 unit fasilitas pendidikan, 2 unit fasilitas peribadatan, 2 unit jembatan, dan 1 unit kios. Selain itu, Di Kabupaten Purworejo terdapat lima potensi rawan bencana, yaitu potensi rawan bencana tanah longsor, potensi rawan bencana banjir, potensi rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, potensi rawan bencana gempa bumi dan potensi rawan bencana kekeringan. 0 1 49
S 4 1/ !
/)I.HA IOSOIIIIII
110~
'"'"'
... ,.~ ....
flf"<l)f4
,HOOJd .. VO'
Provinsi 01 Yog.vakarta ..
1C10000
Gambar 2. 8. Peta Rawan Bencana Kabupaten Purworejo (Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2011-2031) 0 PEMERllffAII KABUPATEN PURWORE.JO PROVINSI J"11A TENGAII KLHSRPJMO KASUPATEN PUR:NOREJO TAHUN 2021~2fl2:S l 1-~~~~~~~~~~~~~---< I ->--~~~~~~~-----< .,.: = ~ PETA RAWAN BENCANA I lEGEOOA. ! JAR!NO,U.I JAL,U,! . .,. ... _. .. ,::-,,.- -· --- -n.--.e.11• . - ll,911<.l,-,<;/(U ... _....,..,.~.., ! P£RAIMN , ~~· e ... 4-d .. , -0.-....,- ... ,..; AOMINl81AA91 R.AYD.N SE.);CANA _,, f-i<Je,"..tui I, .. .,. _,..,,p,. ~(·t,1M1r,e., -~-"""""'..._,... I f"J~•l'>>f>fdr((lf>J1 .. tl.J .. !~(lllt:,V,••r.lllO # .. ""''''''"'""to"•"''"'- : ... ,- ... X!= i 50
2.2.3.2. Kerusakan Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo salah satunya ialah berupa lahan kritis. Pada umumnya sebaran lahan kritis yang terdapat di wilayah Kabupaten Purworejo berada pada areal perbukitan, dimana areal perbukitan tersebut merupakan daerah hulu dari daerah tangkapan air (DTA) atau daerah aliran sungai (DAS Bogowonto dan Cokroyasan) yang ada di Kabupaten Purworejo. Dampak dari keberadaan lahan kritis tersebut akan berpengaruh terhadap keseimbangan hidrologis wilayah DAS. Dampak lain dari keberadaan lahan kritis tersebut dapat dilihat ketika terjadi hujan diatas normal pada wilayah DAS bagian hulu. Pada kondisi ini debit sungai relatif lebih tinggi dan disertai warna air yang keruh oleh bahan bahan sedimen, yang selanjutnya bahan bahan sedimen tersebut akan diendapkan di sekitar muara sungai. Terjadinya erosi tanah merupakan tahap awal proses degradasi lahan yang selanjutnya akan menjadi lahan kritis. Di samping faktor kecuraman lereng dan kepekaan tanah terhadap erosi (erodibilitas tanah), di daerah tropis basah faktor curah hujan (erosivitas lahan) memberikan kontribusi yang nyata terjadinya erosi. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya lahan kritis adalah faktor manusia dalam hal pengelolaan lahan. Praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah dan pelestarian sumberdaya lahan akan mempercepat terjadinya erosi (accelerated erotion) dan penurunan kualitas lahan. Beberapa faktor penyebab terjadinya lahan kritis adalah sebagai berikut: a. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Cara ini akan mempercepat degradasi lahan karena kerusakan sifat fisik, kimia dan biologi tanah; b. Praktek pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah sehingga menyebabkan kemerosotan kesuburan tanah secara drastis; c. Kegiatan pertanian yang menguras unsur hara tanaman tanpa dilakukan pemberian masukan (input), seperti pemupukan, baik pupuk organik maupun pupuk an-organik. 51
Adapun luas lahan kritis Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel di bawah ini. 52
Adapun luas lahan kritis Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel di bawah ini : Tabel 2. 4. Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan (Ha) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Kecamatan Luar Kawasan (Ha) No 1 2 3 4 5 Bagelen Banyuurip Bayan Bener Bruno 6 7 8 9 10 Kemiri 11 Kutoarjo 12 13 Ngombol Pituruh 14 Purwodadi 15 Purworejo 16 JUMLAH Butuh Gebang Grabag Kaligesing Loano AK 4306,10 159,38 575,24 5478,44 4137,70 324,84 3420,19 743,28 5383,37 5230,25 171,32 2909,17 769,19 2721,67 628,97 1825,30 38784,39 K 3,63 - 193,31 812,62 1519,7 8 - 162,11 0,75 138,46 136,43 13,02 289,60 0,44 99,79 - 15,48 3385,4 4 APL Budidaya SK PK - 701,76 - 3148,35 - 2247,41 12,53 1390,54 38,19 612,16 2241,76 1731,03 1594,76 647,57 1873,67 2175,62 1055,66 3411,51 2671,58 2837,86 1645,47 29986,73 3,79 - 5,87 84,89 - - - 11,59 - - 156,85 TK 688,13 1264,18 1209,03 346,28 - 1629,44 678,85 3784,34 12,36 982,05 1137,07 217,57 1200,96 1493,44 1644,31 1491,69 17779,6 9 JUMLAH 5699,62 4571,91 4224,99 8040,41 1159,57 536,48 6307,83 AK 205,93 56,86 88,12 4196,04 5995,97 6123,13 6187,63 1093,72 395,44 8307,28 80,53 3497,07 322,21 4472 132,27 5382,11 97,67 6998,06 56,50 5111,15 93,54 4977,94 4513,46 90093,0 9 26,10 121,91 46,60 K - - 90,57 134,71 181,68 32,33 0,02 2,22 3,76 0,001 53,55 0,09 1,17 - - 500,10 APL Lindung SK - - - 0,92 0,16 PK 74,08 3,5 50,66 164,11 106,86 236,35 102,30 48,37 72,50 85,35 55,29 351,01 19,74 118,53 50,54 156,46 1695,54 - - - 0,01 - - - 2,05 - - 3,14 AK: Agak Kritis, K: Kritis, PK: Potensial Kritis, SK: Sangat Kritis, TK: Tidak Kritis Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah (CDK VII), Tahun 2020 TK 138,36 87,10 142,41 65,39 - 274,40 24,33 450,92 5,81 213,83 229,33 79,81 321,80 186,81 437,70 174,43 2832,43 JUMLAH 418,37 147,45 371,75 1524,70 825,19 536,86 280,87 545,92 1174,25 698,39 365,15 806,58 473,90 406,23 544,62 424,44 9544,67 53
Tabel 2. 5. Luas Lahan Kritis di Dalam Kawasan (Ha) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Dalam Kawasan (Ha) No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kemiri 11 Kutoarjo 12 13 Ngombol Pituruh 14 Purwodadi 15 Purworejo 16 JUMLAH Bagelen Banyuurip Bayan Bener Bruno Butuh Gebang Grabag Kaligesing Loano AK - - - 466,08 182,70 - 48,39 - 266,98 753,19 - 97,91 - 168,95 - - 1984,21 K - - - 30,77 0,04 - 0,06 - - 6,07 - 6,53 - - - - 43,46 PK - - - 2,45 - - - - 13,29 53,90 - 1,25 - 0,12 - - 71,01 HP SK - - - 13,54 - - - - 2,70 11,08 - - - 8,41 - - 35,72 TK - - - - - - - - 2,44 - - - - - - 2,44 JUMLAH - - - 512,84 182,74 - 48,44 282,97 826,68 - 105,69 - 177,47 - - AK - - - 155,92 2829,09 - 639,79 63,42 124,19 398,98 - 49,17 29,86 1274,25 2,69 - 2136,85 5567,35 K - - - 8,71 174,74 - 21,50 5,33 - 13,09 - 5,83 10,57 1,44 0,10 - 241,30 AK: Agak Kritis, K: Kritis, PK: Potensial Kritis, SK: Sangat Kritis, TK: Tidak Kritis Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah (CDK VII), Tahun 2020 PK - - - - 5,74 - 0,76 16,33 - 1,52 - - - 2,29 - - 26,63 HPT SK - - - - 209,35 - - - - 30,03 - - - 42,23 - - TK - - - - - - 5,09 - - - - 0,43 - 0,02 - 281,61 5,54 JUMLAH - - - 164,63 3218,92 - 662,04 90,16 124,19 443,62 - 54,99 40,85 1320,21 2,82 - 6122,43 54
2.2.4. Kondisi Demografi 2.2.4.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Data BPS Tahun 2023, Penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 berjumlah 778.257 jiwa dengan komposisi 50,02 % penduduk laki-laki dan 49,98 % penduduk perempuan. Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah 1.034,82 km2 maka kepadatan penduduk se tiap km2 sebesar 752 jiwa/km2. Laju pertumbuhan tahun 2010-2022 sebesar 0,62 %. Tabel 2. 6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2019 - 2022 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 KECAMATAN Grabag Ngombol Purwodadi Bagelen Kaligesing Purworejo Banyu Urip Bayan Kutoarjo Butuh Pituruh Kemiri Bruno Gebang Loano Bener Jumlah Penduduk 44.035 31.790 37.633 29.652 30.063 85.640 41.308 47.146 60.088 40.063 47.168 52.274 44.696 41.138 35.680 49.942 718.31 6 Kepadatan Penduduk 678 575 697 465 402 1.624 916 1.091 1.598 869 609 568 412 572 665 531 694 Jumlah Penduduk 48.903 34.791 41.095 30.486 31.735 85.308 43.234 51.268 62.079 42.011 51.191 58.230 52.033 43.401 38.052 56.063 769.880 Kepadatan Penduduk 753 629 762 478 425 1.618 959 1.186 1.651 912 661 633 480 604 709 596 744 Jumlah Penduduk 49.284 35.012 41.348 30.495 31.826 85.373 43.323 51.563 62.127 42.104 51.475 58.701 52.678 43.522 38.198 56.559 773.588 Kepadatan Penduduk 753 629 762 478 425 1.618 959 1.186 1.651 912 661 633 480 604 709 596 747 Jumlah Penduduk 49.727 35.277 41.652 30.541 31.955 85.541 43.464 51.923 62.249 42.248 51.823 59.247 53.395 43.697 38.391 57.127 778.257 Kepadatan Penduduk 765 638 771 478 427 1.622 964 1.202 1.669 916 669 643 492 608 715 607 752 JUMLAH Sumber : BPS. 2023 Berdasarkan persebaran jumlah penduduknya pada tahun 2022, Kecamatan Purworejo merupakan kecamatan terpadat dengan jumlah penduduk sebesar 10,99% dari total keseluruhan jumlah penduduk yaitu 85.541 jiwa penduduk, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bagelan dengan jumlah penduduk sebesar 30.541 jiwa atau sekitar 3,92% dari total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Purworejo.Sedangkan jika ditinjau berdasarkan kepadatan penduduknya, Kecamatan Kutoarjo merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi (1.669 jiwa/km2) dan Kecamatan Kaligesing sebagai kecamatan dengan kepadatan terendah (427 jiwa per km2). 55
2.2.4.2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Berdasarkan data dari Kabupaten Purworejo dalam Angka Tahun 2023, rasio jenis kelamin Kabupaten Purworejo pada Tahun 2022 adalah 100%. Hal ini menunjukan bahwa terdapat sejumlah 100 laki-laki setiap 100 perempuan. Gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2022 disajikan pada Gambar di bawah ini. 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 <Si;,.. Laki-Laki Perempuan Gambar 2. 9. Jumlah Penduduk berdasarkan Kelas Umur di Kabupaten Purworejo Tahun 2022 (Sumber : BPS , 2023) Tabel 2. 7. Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Purworejo Tahun 2022 No. Kecamatan 1. Grabag 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Butuh 11. 12. Kemiri 13. Bruno 14. Gebang 15. 16. Pituruh Loano Bener Kabupaten Purworejo Ngombol Purwodadi Bagelen Kaligesing Purworejo Banyu Urip Bayan Kutoarjo Rasio Jenis Kelamin Penduduk (%) 100 98 96 98 101 97 96 98 98 97 101 101 106 102 101 102 100 Sumber : BPS. 2023 56
Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan kelas umur tahun 2022, jumlah penduduk usia produktif yaitu dari rentang umur 15-64 jauh lebih banyak dari pada umur tidak produktif. Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebesar 45,75 %. Hal ini menunjukan bahwa setiap 100 orang pada usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 46 orang usia belum produktif dan tidak produktif. 2.2.4.3. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Berdasarkan data dari Kabupaten Purworejo Dalam Angka, penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Purworejo tahun 2022 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 223.105 jiwa. Status pekerjaan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaanya di Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pekerjaan Tahun 2022 No. Status Pekerjaan Utama Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Berusaha Sendiri Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak dibayar Berusaha dibantu Buruh Tetap/ Buruh dibayar Buruh/ Karyawan/ Pegawai/ Employee Pekerja Bebas Pekerja Keluarga/ Tk dibayar Jumlah 44.369 66.708 9.481 53.555 31.848 17.144 223.105 44.253 32.748 3.333 37.897 4.741 47.698 170.670 88.622 99.456 12.814 91.452 36.589 64.842 393.775 Sumber : BPS, 2023 57
2.3. Ekoregion dan Tutupan Lahan Kabupaten Purworejo 2.3.1. Ekoregion UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 pada Bab I Pasal 1 butir (29) menyatakan bahwa EKOREGION adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya pada Bagian Kedua Pasal 7 ayat (2) dijelaskan secara lebih terinci bahwa penetapan batas ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan dalam hal: karakteristik bentang alam (natural landscape), daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna asli, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Kabupaten Purworejo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo merupakan Kabupaten yang memiliki kondisi fisiografi yang unik. Fisiografi pulau ini dibentuk oleh rangkaian Pegunungan di sepanjang sisi Utaranya. Sedangkan Sisi selatan dari Kabupaten Purworejo berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan berupa dataran rendah aluvial. Kondisi fisiografi yang unik membuat wilayah Kabupaten Purworejo mempunyai kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa besar. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Purworejo ini dilakukan melalui berbagai bidang antara lain: bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan lain-lain. Hal ini dapat dikembangkan dengan baik karena didukung dengan kondisi fisik wilayah Kabupaten Purworejo, potensi iklim, terutama curah hujan yang tinggi dan penyebarannya yang cukup merata sepanjang tahun, serta kondisi tanahnya yang bervariasi, sehingga menjadikan lahan di Kabupaten Purworejo memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang besar. Keberadaan sumber-sumber air baik berupa sungai waduk, danau, serta laut juga merupakan potensi besar dalam pengembangan perikanan di 58
Kabupaten Purworejo. Selain itu kondisi alam yang unik dan menarik juga merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan Kabupaten Purworejo. Ekoregion di Kabupaten Purworejo didominasi oleh Ekoregion Perbukitan Danudasional, Dataran Fluvio-marin, Dataran Aluvial dan Lerengkaki Perbukitan Denudasional Tabel 2. 9. Ekoregion Kabupaten Purworejo No 1 Dataran Aluvial 2 Dataran Fluvio-marin 3 Dataran Pantai 4 Kaki Gunungapi 5 Komplek Beting Gisik dan Swale 6 Lerengkaki Perbukitan Denudasional 7 Pegunungan Denudasional 8 Perbukitan Denudasional 9 Wilayah Perkotaan (Bentang Antropogenik) Total Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Morfogen Luas (Ha) 21,298.67 24,763.73 1,039.98 524.96 4,406.21 22,233.87 7,479.41 24,973.12 1,857.30 108,577.27 Ekoregion Perbukitan Denudasional memiliki luasan sebesar 24.973,12 hektar atau sekitar 23.00 % dari keseluruhan luas Kabupaten Purworejo. Ekoregion Perbukitan Denudasional sebagian besar terletak pada Kecamatan Bruno dengan luasan ekoregion sebesar 2.980,56 hektar serta dan Kecamatan Kaligesing dengan luasan mencapai 2.835,23 hektar. Secara umum, persebaran ekoregion ini terletak di bagian utara Kabupaten Purworejo. Ekoregion yang terbesar kedua di Kabupaten Purworejo adalah Dataran Fluvio-marin memiliki luasan sebesar 24,763.73 hektar atau sekitar 22.81% dari keseluruhan luas Kabupaten Purworejo. Ekoregion Dataran Fluvio-marin sebagian besar terletak pada Kecamatan Ngombol dengan luasan ekoregion sebesar 4.457,90 hektar serta dan Kecamatan Purwodadi dengan luasan mencapai 4.365,60hektar. Ekoregion yang terbesar ketiga di Kabupaten Purworejo adalah Lerengkaki Perbukitan Denudasional memiliki luasan sebesar 22.233,87 hektar atau sekitar 20.48 % dari keseluruhan luas % 19.62 22.81 0.96 0.48 4.06 20.48 6.89 23.00 1.71 100 59
I Kabupaten Purworejo. Ekoregion Lerengkaki Perbukitan Denudasional sebagian besar terletak pada Kecamatan Kemiri dengan luasan ekoregion sebesar 4.493,48 hektar serta dan Kecamatan Loano dengan luasan mencapai 4.554,46 hektar. Ekoregion yang terbesar keempat di Kabupaten Purworejo adalah Dataran Aluvial memiliki luasan sebesar 21,298.67 hektar atau sekitar 19.62% dari keseluruhan luas Kabupaten Purworejo. Ekoregion Dataran Aluvial sebagian besar terletak pada Kecamatan Pituruh dengan luasan ekoregion sebesar 4.561,05 hektar serta dan Kecamatan Kemiri dengan luasan mencapai 4.136,54 hektar. 2.3.2. Tutupan Lahan Pengertian penggunaan lahan mempunyai makna yang berbeda dengan liputan lahan. Istilah liputan lahan (penutup lahan) berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tersebut. Pengetahuan tentang tutupan lahan penting untuk berbagai kegiatan perencanaan dan pengelolaan lahan di permukaan bumi. Menurut Lillesand dan Kiefer (1979), Dalam pembahasan tentang jasa lingkungan, land cover memiliki posisi penting untuk dibaca dan cerminan potensi dari masing-masing jenis jasa lingkungan dikarenakan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual (Arsyad, 1989). Landcover budidaya juga bentukan hasil kreasi interaksi bentang alam dan bentang budaya, sehingga membentuk pola dan cirinya sendiri. No Tabel 2. 10. Profil Tutupan Lahan Penutup Lahan 1 Bangunan Industri, Perdagangan dan Luas 45.70 % 0.04 Perkantoran 2 Bangunan Permukiman Desa (Berasosiasi 19,569.81 18.02 dengan Vegetasi Pekarangan) I 60
No Penutup Lahan 3 Bangunan Permukiman Kota 4 Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Luas 1,310.85 17,243.08 % 1.21 15.88 Sedang 5 Hutan Rakyat 6 Hutan Tanaman 7 Kebun Campuran 8 Ladang/Tegalan dengan Palawija 9 Ladang/Tegalan Hortikultura 10 Lahan Terbuka Lain 11 Perkebunan Kelapa 12 Sawah dengan Padi Diselingi Tanaman 21,782.97 2,121.74 5,952.38 1,654.76 542.05 84.21 406.48 6,027.66 20.06 1.95 5.48 1.52 0.50 0.08 0.37 5.55 Lain/Bera 13 Sawah dengan Padi Terus Menerus 14 Semak 15 Semak Belukar 16 Sungai 17 Tambak Ikan/Udang 26.89 0.42 0.30 1.11 0.61 100 Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 29,192.62 450.98 328.68 1,203.54 659.75 108,577.27 Total Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 16 Kecamatan. Kecamatan yang memiliki luasan paling besar adalah Kecamatan Bruno, sedangkan yang luasannya paling kecil adalah Kecamatan Kutoarjo Berdasarkan data tutupan lahan pada tabel dapat diketahui tutupan lahan yang dominan di Kabupaten Purworejo. Tutupan lahan di Kabupaten Purworejo yang paling mendominasi berupa Sawah dengan Padi Terus Menerus yang memiliki luasan 29,192.62 hektar atau sekitar 26.89% dari keseluruhan tutupan lahan yang terdapat di Kabupaten Purworejo. Tutupan lahan jenis ini tersebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo dan persebaran paling banyak berada di Kecamatan Ngombol dengan luasan 3.485,26 hektar. Persentase Sawah dengan Padi Terus Menerus adalah 26.89%. Selanjutnya untuk jenis tutupan lahan terbesar kedua di Kabupaten Purworejo adalah tutupan lahan hutan yang berupa hutan tanaman rakyat yang memiliki luasan 21,782.97 hektar. Persentase luasan hutan rakyat adalah 20.06%. Tutupan lahan berupa hutan rakyat sebagian besar terletak di Kecamatan Bruno Kecamatan Bener dan Kecamatan Kemiri. Seluruh Kecamatan yang terletak di Kabupaten Purworejo memiliki tutupan lahan yang bervariasi sesuai dengan kenampakan alam dan perkembangan wilayahnya masing-masing. 61
! I Kabupaten wonosobo Ka bu paten Magelang DINAS LINOKUNOAN HIDUP • PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PENYUSUNAN D3TI.II BERBASIS JASA EKOSISTEM PERTANIAH PETA EKOREGION KABUPATEN PURWOREJO Kabupaten Kebumen lEGENDA --- --- ..... .,... - S.nMnnsllni Sfu'MJq/;,n Bala9PrO'W1$1 -- --·-- a.a., Katiupeton -- StlOQIS NlNlnll Ba&as Kacamatan I -·- ; ....... """"- - - • RelKorGlaAp bl Kd.• Pem"nah#I IJuKollKabuptlt8n IJu Koll Ktclrni"an ,-- CWIIP"'lal
Jlrn!IOOI~ .,.,...._ I .,.,....FkMo-mam 0.1.iWllnPWttll Kabupaten Kulon Progo PROVINS! Daerah lstlmewa Yogyakarta ·-----.... ~ ... _ ... _ ,., ·- SAMUDERA INDONESIA SUMBCR .... -.-~·111 .. --'•""••l l",IIM1-JMt --....-t .. __ ... , ..... ._
Gambar 2. 10. Peta Ekoregion Kabupaten Purworejo Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 .. __ ,.,. 62
I \ _.,, Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS UNGKUNGAN HIDUP PENYUSUNAN DlTLH BERBASIS JASA EKOSISTEM PERTANIAN PETA TUTUPAN LAHAN KABIJPATEN PURWOREJO Kabupaten Kebumen SAMUDERA INDONESIA Kabupaten Kulon Progo PROVINS! Daerah lstlmewa Yogyakarta ----- -- --- --- - - - • .w~ ... Ap itlllKot•~ ... __ ... __ - .. ~Sq8 ..,.,,. rlll.f*tL_...,, ------ -~ .. --- -~-- -~-~ ...... - ......... -- ...... - · ··-- ----· --.-. -·----.-..- - -- - - ---· - ... ~ ........ ...... ..,.,_ ---a...~ ...... ,,,,.,, lLOOIDA -- Stl&egdNalllOnlll Bllm~ 0... ,--0..,- ___ Dou __ ... _ ---- --PoOT•us....,.,. --IMWIT- -- --- --Ral<yll -- Sq8 Llhln Tertiub l..-1 IUflHIER Gambar 2. 11. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Purworejo Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 63
2.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penentuan daya dukung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kini Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amanat daya dukung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, diantaranya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Keterkaitan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan KLHS, RPPLH dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini. 64
Gambar 2. 12. Bagan Keterkaitan Daya Dukung Lingkungan Hidup (Sumber: Paparan Kementerian LH, 2015) Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan dilakukan dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut: a. Semakin tinggi jasa lingkungan suatu wilayah,makasemakintinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia,makhluk hiduplain,dan keseimbanganantarkeduanya; b. Semakin tinggi jasa lingkungan suatu wilayah,makasemakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,energi,dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. 2.4.1. Kinerja Jasa Lingkungan 2.4.1.1. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia bahan pangan (P1) berkaitan dengan kemampuan ekosistem secara alamiah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi manusia. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan ekosistem untuk manusia meliputi segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati, seperti tanaman dan hewan, maupun berasal dari air, yaitu berupa ikan, Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan ekosistem dalam menyediakan 65
kebutuhan pangan adalah ekoregion bentanglahan dan tutupan lahan. Ekoregion bentanglahan yang memiliki karakteristik kesuburan tanah yang tinggi, seperti dataran aluvial, cenderung akan memiliki potensi terhadap penyediaan pangan yang tinggi karena menjadi tempat yang sesuai untuk tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Selain ekoregion bentanglahan, tutupan vegetasi juga menentukan tingkat kemampuan ekosistem dalam menyediakan bahwan pangan bagi manusia, Semakin rapat tutupan lahan, maka semakin besar pula potensi penyediaan bahan pangan yang dapat dihasilkan oleh ekosistem karena keberadaan berbagai macam jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan, Layanan ekosistem pangan ini mencakup pangan dari hutan seperti tanaman dan hewan, hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan serta hasil peternakan. Tujuan dari analisis daya dukung lahan layanan ekosistem pangan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan dalam arti luas. Kebutuhan dasar atau pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Bahan pangan tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan. Oleh sebab itu manusia dituntut secara hukum atau menurut undang-undang yang berlaku untuk dapat bersikap adil dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bersama- sama dengan makhluk hidup lainya secara berkesinambungan. Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion dan penutupan lahan. 66
Tabel 2. 11. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Pangan Persentase Luas (Ha) No Kelas Jasa Lingkungan 1. 2. 3. 4. 5. 8.03% 12.54% 42.36% 8.93% 28.15% 100.00% Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH 8,724.54 13,622.61 46,024.82 9,698.54 30,581.95 108,652.46 45,00% 40.00% 35,00% 30.00% 25,00% 20.00% 15,00% 10,00% 5.00011, 0.00% Sang,t Rendah - Rendah Se<bng Tlnggl • Sangat Tinggt Gambar 2. 13. Distribusi Persentase Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Pangan (Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018) Berdasarkan peta dan tabel hasil analisis daya dukung lingkungan hidup aspek penyediaan bahan pangan, diketahui bahwa kemampuan penyediaan bahan pahan kelas sedang mayoritas mendominasi di daerah Kabupaten Purworejo bagian selatan seperti Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Banyuurip, dan Kecamatan Bayan. Secara umum, kemampuan penyediaan bahan pangan di Kabupaten Purworejo memiliki kemampuan penyediaan bahan pangan kelas tinggi dengan persentase 41%, persentase kemampuan penyediaan bahan pangan kelas sedang sebesar 33%, dan 26% sisanya memiliki kemampuan penyediaan bahan pangan kelas rendah.Berikut peta kemampuan penyediaan bahan pangan di Kabupaten Purworejo. 67
I " Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang OINAS LINGKUNGAN HIOUP • PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PENYUSUNAN 03TLH BERBASIS JASA EKOSISTEM PERTANIAN PETA JASA EKOSISTEM PENYEOlA PANGAN (JEP1) KABUPATEN PURWOREJO SKALA 1:50.000 i " Kabupaten Kebumen LECENDA -·---~PIU\'11si -·-·- Bala! Kabupaien -···-~K4:IC1111Wllln btlKolal\ff•.~•tt~ c b.lKo\iiKiltlupQ"0r' b1l<otlKacarn.¥ian ---- ..,,...., ~ &arus~an -- SVate111s N!ti~rr....'11 Kllb,;;>1:1~ - - • Ral KQfGl.'aAp ,,__ G.Jn&f"onbl JFP1 I " -llll'Jl,1 ~IT,ngg, Kabupaten Kulon Progo PROVINS! INDONESIA aerah lstimewa Yogyakarta SUl16ER '•)o'<l'f""'"i ,...,.>t!_ .• WO.":-~-• .....,., ... ,.11o,.-. ...,..,.~.,.~~,nq,..,. l-...:,~ ui.,-"""_..•kcu,1;t,; :,,.u .. , ,.,-. Gambar 2. 14. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Pangan Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 68
Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah suatu jumlah populasi yang terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sektor pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani, sehingga data yang perlu diketahui adalah luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum dan produksi lahan rata-rata per hektar. Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan rumus sebagai berikut. 𝜏 = 𝐿𝑃 𝑃𝑑 𝐾𝐹𝑀 𝑃𝑟 Keterangan: τ = daya dukung wilayah pertanian Lp = luas panen (ha) Pd = jumlah penduduk (jiwa) KFM = Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun), 480 kg/kapita/tahun Pr = produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha) Sebagai indikator yang digunakan adalah ketersediaan bahan makanan utama yaitu beras, dengan asumsi bila: τ < 1 berarti suatu wilayah tidak mampu melaksanakan swasembada pangan, atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal. τ > 1 berarti suatu wilayah mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal. τ = 1 berarti suatu wilayah memiliki daya dukung lingkungan optimal. 69
Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2022 Keseimbangan daya dukung lahan pertanian diwujudkan dalam suatu keadaan di mana jumlah penduduk optimal yang mampu didukung oleh hasil tanaman pangan dari lahan pertanian yang ada. Asumsi yang digunakan adalah selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, maka faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap sehingga penurunan daya dukung lahan pertanian merupakan fungsi dari kenaikan jumlah penduduk. Nilai kebutuhan pokok fisik minimum adalah nilai yang menunjukkan seseorang dapat hidup sehat secara normal, sehingga dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diperlukan bahan makanan sebagai kebutuhan pokok manusia, wilayah yang mampu swasembada pangan adalah wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum penduduk sebesar 1600 kalori/orang/hari atau setara dengan 265 kilogram beras/orang/tahun. Sedangkan untuk wilayah yang mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk yang tergantung pada tanaman pangan adalah wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam taraf yang layak yaitu setara dengan 650 kilogram beras/orang/tahun atau 2,466 kali KFM. Daya dukung lingkungan lahan pertanian Kabupaten Purworejo dihitung berdasarkan daya dukung lingkungan tiap kabupaten yang disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 12. Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2022 No Kecamatan 1 Grabag 2 Ngombol 3 4 Bagelen 5 6 7 Banyu Urip Purwodadi Kaligesing Purworejo Jumlah Penduduk 49.727 35.277 41.652 30.541 31.955 85.541 43.464 Luas Panen (Ha) 4.116 7.634 5.392 800 158 2.760 1.713 KFM (kg/kapita /th) 480 480 480 480 480 480 480 Produksi Lahan Rata-Rata (kg/Ha) 14.034,83 7.201,73 13.534,84 13.575,19 6.645,57 7.155,80 6.937,54 DDL Status Swasembada 2,42 mampu 3,25 mampu 3,65 mampu 0,74 0,07 0,48 0,57 tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu 70
No Kecamatan Jumlah Penduduk Luas Panen (Ha) KFM (kg/kapita /th) Produksi Lahan Rata-Rata (kg/Ha) DDL Status Swasembada 8 Bayan 9 10 Butuh 11 Pituruh 12 Kemiri 13 Bruno 14 Gebang 15 Loano 16 Bener Kabupaten Purworejo Kutoarjo 51.923 62.249 42.248 51.823 59.247 53.395 43.697 38.391 57.127 778.257 3.594 3.745 5.213 4.746 2.842 1.691 2.218 1.564 2.754 50.940 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 6.664,72 6.597,33 7.906,58 7.689,42 6.249,12 6.498,52 6.344,91 6.500,00 6.449,89 129.985,98 0,96 0,83 2,03 mampu 1,47 mampu 0,62 0,43 0,67 0,55 0,65 tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu 17,73 mampu Sumber: Analisis, 2023 Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum Kabupaten Purworejo mampu melaksanakan swasembada beras. Akan tetapi jika dilihat pada level Kecamatan, maka masih terdapat 11 Kecamatan yang tidak mampu melakukan swasembada beras. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2052 Daya dukung lingkungan lahan pertanian tahun 2052 Kabupaten Purworejo dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk pada tahun tersebut, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya dukung lingkungan lahan pertanian diasumsikan tetap. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten ini sebesar 0,62 %. Secara rinci kondisi daya dukung lahan pertanian Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 13. Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2052 No Kecamata n Jumlah Penduduk 1 Grabag 2 Ngombol 3 4 Bagelen 5 6 60132,35 42658,70 Purwodadi 50367,66 36931,69 38641,57 103440,4 2 Kaligesing Purworejo Luas Panen (Ha) 4116 7634 5392 800 158 2760 KFM (kg/kapita /th) 480 480 480 480 480 480 Produksi Lahan Rata-Rata (kg/Ha) 14034,83 7201,73 13534,84 13575,19 6645,57 7155,80 DDL 2,00 2,68 3,02 0,61 0,06 0,40 Status Swasembada mampu mampu mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu 7 Banyu Urip 52558,82 1713 480 6937,54 0,47 tidak mampu 71
8 Bayan 9 10 Butuh 11 Pituruh 12 Kemiri 13 Bruno 14 Gebang 15 Loano 16 Bener Kabupaten Purworejo Sumber: Analisis, 2023 Kutoarjo 62787,87 75274,58 51088,38 62666,94 71644,41 64567,88 52840,58 46424,30 69080,80 941106,9 6 3594 3745 5213 4746 2842 1691 2218 1564 2754 50940 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 6664,72 6597,33 7906,58 7689,42 6249,12 6498,52 6344,91 6500,00 6449,89 129985,98 0,79 0,68 1,68 1,21 0,52 0,35 0,55 0,46 0,54 14,66 mampu tidak mampu tidak mampu mampu mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu tidak mampu Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum Kabupaten Purworejo mampu melaksanakan swasembada beras. Akan tetapi jika dilihat pada level Kecamatan, maka masih terdapat 11 (sebelas) Kecamatan yang tidak mampu melakukan swasembada beras. 2.4.1.2. Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia air bersih (P2) berhubungan dengan segala jenis sumber air yang dapat berasal dari air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat digunakan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jasa lingkungan penyedia air bersih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentanglahan, tutupan lahan, dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan peri kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup 72
dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan, kebutuhan pangan dan air bersih selalu bersamaan bahkan air lebih banyak dibutuhkan. Sehingga ketersediaannya menjadi penting sebagai recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 41 6/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari- hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Tabel 2. 14. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih No Kelas Jasa Lingkungan 1. 2. 3. 4. 5. Luas_(Ha) Persentase 20.30% 25.91% 5.54% 20.35% 27.89% 100.00% Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH 22,055.92 28,153.30 6,024.20 22,112.78 30,306.25 108,652.46 73
30,00% 27,89% 25,91% 25,00% 20,30% 20,35% 20,00% 15,00% 10,00% 5,54% 5,00% 0,00% Sangat	Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat	Tinggi Gambar 2. 15. Distribusi Persentase Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih (Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018) Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa lingkungan terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Diagram tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo memiliki distribusi kategori yang merata, artinya setiap wilayah kecamatan memiliki kelima kategori tersebut yaitu sangatrendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Wilayah kecamatan yang didominasi kategori kelas sedang dan tinggi terdapat pada seluruh wilayah kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap wilayah masih memiliki tutupan lahan berupa hutan yang masih cukup baik dan dengan didukung ekoregion berupa lahan gambut. Hutan, perkebunan dan jenis lahan basah lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo mampu menampung, menyerap, dan mengelola air hujan hingga tidak menjadi bencana banjir. Hutan juga dapat menyaring limbah berbahaya yang tercampur ke dalam air dan membersihkan limbah berbahaya yang berlangsung secara terus menerus. Berikut disajikan peta daya dukung berbasis jasa lingkungan penyedia air. 74
Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang OINAS LINGKUNGAN HIOUP • PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PENYUSUNAH 03TlH BERBASIS JASA EKOSISTEM PERTANIAN PETAJASA EKOSJSTEII PENYEOIAAIR BERSIH (JEP2} KABUPATEN PURWOREJO SKALA 1:50.000 i.J-·-· .... ·-·-· Kabupaten Kebumen Kabupaten Kulon Progo I • LE GENOA Ba'a:sktllnlstrn ______ ...,._ --·- BMasPrOYlRSI ---- Batas Kecamatan Baa,Dosa bJ Kota Pemerillall<11 lbuKou~len ~ J£P2 -- ... -- -T,ngg, lbuKo&a~an --T,ngg, _,,,,,. --·- __ ,,,"""" -- ~- --su•N~ - - • R8'KeretaAp """"" Gans Panta ,,.._ SAMUDERA INDONESIA PROVINS! Daerah lstimewa Yogyakarta ... --... - .. _ _..,... 1"-- _... __""'""'~.-..--..,-,... __ SU1118ER 1<•~·.._ ,,_.._ __ !.- ... _,.,, ... - Gambar 2. 16. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 75
Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air dalam dokumen ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Perhitungan Ketersediaan (Supply) Air Perhitungan dengan menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode nasional. Rumus: C = ∑ (ci x Ai)/ ∑Ai R = ∑Ri/m SA = 10 x C x R x A Keterangan: SA : ketersediaan air (m3/tahun) C : koefisien limpasan tertimbang Ci : koefisien limpasan penggunaan lahan i Koefisien limpasan penggunaan lahan merupakan selisih dari koefisien limpasan terhadap faktor terkoreksi limpasan sama dengan 1. Koefisien limpasan penggunaan lahan merupakan jumlah potensi air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah. Sebagai contoh, koefisien limpasan 0,40 diartikan 40% air hujan yang jatuh menjadi limpasan air permukaan dan sisanya sebesar 60% merupakan air yang bisa disimpan di dalam tanah. Ai : luas penggunaan lahan (ha) dari data DKPP Kab Purworejo Tahun 2023 dan RTRW Kabupaten Purworejo dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 R : Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) 2016-2021 sebesar 3.242 mm/tahun (hasil olah data Satu Data Kabupaten Purworejo [DPUPR Tahun 2016-2021]) Ri : Curah hujan tahunan pada stasiun i (∑Ri = 3.242 mm/tahun) 76
m : Jumlah stasiun pengamatan curah hujan (tempat pengamatan 29 stasiun) A : Luas wilayah (103.481 ha: Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2023) 10 : Faktor konversi dari mm.ha menjadi m3 Perhitungan ketersediaan air diuraikan sebagai berikut. a. Koefisien Limpasan Untuk memudahkan, perhitungan koefisien limpasan dihitung berdasarkan tata guna lahan yang masing-masing wilayah. Koefisien limpasan tiap jenis tata guna lahan sebagai berikut. Tabel 2. 15. Koefisien Limpasan Tiap Jenis Lahan No. Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan Koefisien Limpasan 1. Kota, Jalan Aspal, Atap Genteng 1. Kota, Jalan Aspal, Atap Genteng 0,7-0,9 2. Kawasan industri 3. Permukiman multi unit, pertokoan 0,5-0,9 0,6-0,7 0,5-0,1 0,4-0,3 4. Kompleks perumahan 5. 6. Taman, pemakaman Pekarangan tanah berat ● > 7% ● 2-7% ● < 2% Pekarangan ringan ● > 7% ● 2-7% ● < 2% Lahan berat Padang rumput 7. 8. 9. 10. Lahan budidaya pertanian 11. Hutan produksi 12. Hutan tropis basah 13. Semak belukar 14. Sawah-sawah 15. Daerah pertanian 16. Daerah permukiman 17. Bangunan padat 18. Bangunan terpencar 19. Jalan aspal 20. Jalan tanah 0,4-0,6 0,3-0,5 0,25-0,35 0,18-0,22 0,13-0,17 0,15-0,2 0,10-0,15 0,05-0,10 0,40 0,35 0,30 0,18 0,03 0,07 0,15 0,40 0,70 0,70-0,90 0,30-0,90 0,95 0,13-0,50 0,6-0,4 0,7-0,5 0,75-0,65 0,2-0,78 0,87-0.83 0,85-0,8 0,9-0,85 0,95-0,99 0,6 0,65 0,7 0,82 0,97 0,93 0,85 0,6 0,3 0,3-0,1 0,7-0,1 0,05 0,87-0,5 77
No. Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan 21. Lapir keras kerikil batu pecah 21. Lapir keras kerikil batu pecah Koefisien Limpasan Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci) 0,65-0,3 22. Lapis keras beton 23. Taman, halaman 24. Tanah, lapang 25. Kebun, ladang 0,70-0,90 0,05-0,25 0,10-0,30 0,00-0,20 0,31-0,1 0,95-0,75 0,9-0,7 1-0,8 Sumber: PermenLH No.17 Tahun 2009, Muta'ali, 2012, diolah b. Ketersediaan Air Tahun 2021 (SA) Perhitungan koefisien limpasan tertimbang Tabel 2. 16. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Penggunaan Lahan No. Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan 1. 2. Tegalan/ kebun 3. Ladang/ huma 4. Perkebunan 5. Hutan rakyat 6. Hutan negara 7. Padang rumput Lahan pertanian 8. lainnya Lahan sawah Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci) 0,85 0,8 0,8 0,8 0,82 0,82 0,65 0,85 Luas Ha (Ai) Ci x Ai 29.564,00 25.129,40 40.594,00 32.475,20 1.267,20 3.270,40 4.473,92 4.535,42 1.595,75 2.497,30 1.584,00 4.088,00 5.456,00 5.531,00 2.455,00 2.938,00 Jumlah 92.210,00 75.244,59 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 Hasil perhitungan ketersediaan air untuk wilayah Kabupaten Purworejo dihitung dengan persamaan rasional berikut (PermenLH No. 17 Tahun 2009): C = ∑ (ci x Ai)/ ∑Ai = 75.244,59/92.210 = 0,82 R = 3.242 mm/tahun SA = 10 x C x R x A = 10 x 0,82 x 3.242 x 92.210 = 2.439.429.607,80 m3/tahun 78
Ketersediaan air di Kabupaten Purworejo juga mempertimbangkan ketersediaan air baku yang berasal dari sungai dan air tanah. Potensi ketersediaan air baku tersebut disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 17. Perhitungan Potensi Air Baku No. 1. 2. 3. 4. Mata Air (59 buah) Sumber Air Baku DAS Cokroyasan DAS Mawar DAS Bogowonto Jumlah Debit (m3/tahun) 7.915.536.000 7.726.320.000 18.921.600.000 5.335.891.200 39.899.347.200 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan. Potensi ketersediaan air merupakan total jumlah potensi limpasan air maksimal dan potensi air baku sebesar 42.338.776.807,80 m3/tahun. Ketersediaan air total Kabupaten Purworejo tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut. Tabel 2. 18. Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Purworejo Tahun 2021 No. 1. Potensi Ketersediaan Air Tahun 2021 Potensi ketersediaan air berdasarkan hasil perhitungan koefisien limpasan (SA) Potensi ketersediaan air baku 2. Jumlah Debit (m3/tahun) 2.439.429.607,80 39.899.347.200 42.338.776.807,8 0 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 c. Ketersediaan Air Tahun 2041 (SA) Perhitungan koefisien limpasan tertimbang: Tabel 2. 19. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Penggunaan Lahan No. Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan I 1. Kawasan Lindung Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci) 0,97 Luas Ha (Ai) 919,10 Ci x Ai 891,53 79
No. Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan 2. Kawasan peruntukan hutan produksi Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci) 0,83 Luas Ha (Ai) 8.321,70 Ci x Ai 6.907,01 3. Kawasan peruntukan pertanian 4. Kawasan peruntukan perikanan 5. Kawasan pertambangan & energi 0,7 0,9 0,5 39.082,10 18,10 96,40 27.357,47 16,29 48,20 6. Kawasan peruntukan industri 7. Kawasan permukiman 8. Kawasan pariwisata 9. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 0,1 0,3 0,5 0,7 1.250,40 28.517,50 343,30 51,90 125,04 8.555,25 171,65 36,33 Jumlah 78.600,50 44.108,77 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 Perhitungan koefisien limpasan tertimbang pada rencana pola ruang yang sudah terkonversi: C = ∑ (ci x Ai)/ ∑Ai = 44.108,77/78.600,50 = 0,56 R = 3.242 mm/tahun SA = 10 x C x R x A = 10 x 0,56 x 3.242 x 78.600,50 = 1.430.006.258,56 m3/tahun Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan. Potensi ketersediaan air merupakan total jumlah potensi limpasan air maksimal dan potensi air baku (potensi air baku diasumsikan tidak mengalami perubahan) sebesar 42.329.353.458,56 m3/tahun. Ketersediaan air total Kabupaten Purworejo tahun 2041 diuraikan pada tabel berikut. 80
Tabel 2. 20. Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Purworejo Tahun 2041 No. 1. Potensi Ketersediaan Air Tahun 2041 Potensi ketersediaan air berdasarkan hasil perhitungan koefisien limpasan (SA) Potensi ketersediaan air baku 2. Jumlah Debit (m3/tahun) 1.430.006.248,56 39.899.347.200 42.329.353.458,56 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 2) Perhitungan Kebutuhan (Demand) Air (DA) Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar yaitu: Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m3/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012; Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur. Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000; Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha. Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000; Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak),babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak). Kebutuhan air total dirumuskan sebagai berikut: DA = N x KHLA Dimana: DA = Total kebutuhan air (m3/tahun) N = Jumlah penduduk = 773.588 jiwa (sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun, 2022) KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak 81
Perhitungan kebutuhan air Kabupaten Purworejo diuraikan sebagai berikut. a. Kebutuhan Air Tahun 2021 Tabel 2. 21. Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut. Uraian Jumlah Pendudu k Satuan Kebutuhan air (liter/orang/hari) Kebutuhan air (m3/tahun) Jumlah Penduduk 773.588 orang 120 33.883.154 Uraian Lahan sawah Tegalan/ kebun Ladang/ huma Perkebunan Hutan rakyat Hutan negara Padang rumput Lahan pertanian lainnya Besaran Luas Lahan 29.564,00 40.594,00 1.584,00 4.088,00 5.456,00 5.531,00 2.455,00 2.938,00 Satuan Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Kebutuhan air (liter/detik/ha) 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 Kebutuhan air (m3/tahun) 215.368.300,22 295.719.820,70 11.539.148,54 29.780.327,81 39.745.956,10 40.292.317,30 17.884.223,28 21.402.789,41 Uraian Jumlah Ternak Satuan Kebutuhan air (liter/ternak/hari) Kebutuhan air (m3/tahun) Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Unggas Total 22.328 1.123 255 256.302 51.950 1147 7.679.443 ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor 40 40 40 5 5 6 0,6 325.988,80 16.395,80 3.723,00 467.751,15 94.808,75 2.511,93 1.681.798,02 708.209.015,21 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 Kebutuhan total air di Kabupaten Purworejo untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian dan peternakan sebesar 708.209.015,21 m3/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2021 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2021 (42.338.776.807,80 m3/tahun). b. Kebutuhan Air Tahun 2041 Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut. 82
Tabel 2. 22. Kebutuhan Air Kabupaten Purworejo Tahun 2041 Uraian Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk 851534 Satuan orang Kebutuhan air (liter/orang/hari) 120 Kebutuhan air (m3/tahun) 37297189,2 Uraian Kawasan perkebunan rakyat Kawasan pertanian Kawasan peruntukan industri Besaran Luas Lahan 28214 39082,1 1250,4 Satuan Ha Ha Ha Kebutuhan air (liter/detik/ha) 0,231 0,231 0,8 Kebutuhan air (m3/tahun) 205533798,6 284705907,4 31546091,52 Uraian Jumlah Ternak Satuan Kebutuhan air (liter/ternak/hari) Kebutuhan air (m3/tahun) Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Unggas Total 22.328 1.123 255 256.302 51.950 1147 7.679.443 ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor 40 40 40 5 5 6 0,6 325.988,80 16.395,80 3.723,00 467.751,15 94.808,75 2.511,93 1.681.798,02 561.675.964,2 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 Kebutuhan total air di Kabupaten Purworejo untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian dan peternakan sebesar 561.675.964,2 m3/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2041 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2041 (42.329.353.458,56 m3/tahun). 3) Penentuan Status Daya Dukung Air Status daya dukung air diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan (SA) dan Kebutuhan air (DA). Bila SA > DA, daya dukung air dinyatakan surplus Bila SA < DA, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui a. Status Daya Dukung Air Tahun 2021 SA (42.338.776.807,80 m3/tahun) > DA (708.209.015,21 m3/tahun), hal ini berarti bahwa daya dukung air tahun 2041 dinyatakan surplus. 83
b. Status Daya Dukung Air Tahun 2041 SA (42.329.353.458,56 m3/tahun) > DA (561.675.964,2 m3/tahun), hal ini berarti bahwa daya dukung air tahun 2041 dinyatakan surplus. 2.4.1.3. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Jasa lingkungan pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki oleh ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Faktor yang mempengaruhi jasa lingkungan pengaturan iklim adalah tutupan vegetasi, ketinggian tempat, serta bentuklahan. Kawasan yang memiliki tingkat keanekaragaman dan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca, serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Tabel 2. 23. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kelas Jasa Lingkungan No Luas (Ha) Persentase 1. 2. 3. 4. 5. 8.66% 14.44% 28.71% 30.18% 18.00% 100.00% Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH 9,404.26 15,691.77 31,198.82 32,795.13 19,562.49 108,652.46 Tabel diatas menunjukkan bahwa penyediaan jasa pengaturan iklim di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi secara berturut-turut 8,66%, 14,44%, 23,71%, 30,18%, dan 18,00% dari total luas wilayah.Kondisi iklim di suatu wilayah dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu oleh aktivitas manusia, 84
pemanasan global, efek rumah kaca, dan El Nino dan La Nina. Kabupaten Purworejo secara umum mampu menyediakan jasa lingkungan berupa jasa pengaturan iklim dalam kategori tinggi. Pada beberapa wilayah yang memiliki kemampuan jasa pengaturan rendah terjadi karena letak wilayah Kabupaten Purworejo berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan yang banyak mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim beberapa komponen cuaca seperti curah hujan, suhu dan kekuatan angin. Curah hujan dan kekuatan angin dapat dipengaruhi oleh hembusan angin yang berasal dari perarian, minimnya vegetasi dan kawasan pertanian. Tingginya jasa lingkungan pengaturan iklim disebabkan bahwa sebagian besar wilayahnya masing-masing terdiri dari hamparan hutan alam, hutan tanaman, perkebunan karet dan hutan mangrove yang berperan dalam menjaga dan menyeimbangkan kondisi iklim di daerah tersebut. 35,00% 30,00% 28,71% 30,18% 25,00% 20,00% 18,00% 15,00% 14,44% 10,00% 8,66% 5,00% 0,00% Sangat	Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat	Tinggi Gambar 2. 17. Distribusi Persentase Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018) Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa lingkungan terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendahdan sangat rendah. Setiap wilayah di Kabupaten Purworejo memiliki distribusi kategori yang merata, artinya setiap wilayah kecamatan memiliki kelima kategori tersebut yaitu sangat rendah, 85
rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Beberapa wilayah didominasi oleh kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi. Pada wilayah yang memiliki kontribusi rendah sebagai indikator bahwa wilayah tersebut sebagai pusat pemukiman dimana terdapat beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik. Dari aktivitas manusia tersebut yang tidak mempedulikan lingkungan dapat meningkatnya suhu rata-rata dipermukaan bumi baik itu darat maupun laut. Selain itu terdapat pusat industri baik industri pada skala rumah tangga maupun industri dalam skala pabrikasi, hal ini turut mendukung terjadinya efek gas rumah kaca dan pemanasan global. 86
Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS UNGKUNGAN HIDUP PENYUSUNAN 03TLH BERBASIS JASA EKOSISTEM PERTANIAH PETAJASA EKOSISTEM PEHGATUR IKLIM (JER1) KABUPATfN PURWORfJO ,,., ... - ... _,_, Kabupaten Kebumen ~) Kabupaten Kulon Progo lfGCHDA s,,.,_, -·-·- 8'1otf11'0Wltl .. ·-BIIIIIK.1100~ _,,_ BamK9Clffllllln .... o.sa 1>UKot1P,mon,w•niMf -- -~ r"'lllll ""'"""'"- ""'"""... , JCRI -·- r,w 51,tJnJMttn __ ,,,,.,,. --·- - ,.._ -- --.SlfllOQltNIIIOl'IOI ,,.,,.,,, - • RolKofOIIN)I """'&.r,g,o PROVINS! Daerah lstlmewa Yogyakarta ... l>--- _ ... SAMUDERA INDONESIA ! .... I ~-..._';OcU! ... ,h-Jt0t
_,_.._ ,._,... -
"'---
""'
'.,"''1
... Gambar 2. 18. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 87
2.4.1.4. Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara. sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Daya dukung lingkungan pengaturan kualitas udara apabila vegetasi masih berupa hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman. Pada wilayah non vegetasi sudah berupa tanah terbuka atau pemukiman memiliki jasa pengaturan kualitas udara sangat rendah. Tabel 2. 24. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara Persentase No Kelas Jasa Lingkungan Luas_Ha 1. 2. 3. 4. 5. Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH 8,885.27 15,892.88 7,702.50 58,591.32 17,580.48 108,652.46 8.18% 14.63% 7.09% 53.93% 16.18% 100.00% Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Tabel diatas menunjukkan bahwa penyediaan jasa pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi secara berturut-turut 8,18%; 14,63%; 7,09%; 53,93%dan 16,18% dari total luas wilayah. Secara umum kondisi udara di Kabupaten Purworejo dalam kondisi sangat baik, kondisi ini didukung oleh luasnya hamparan hutan rawa sekunder, hutan lahan tinggi dan hutan mangrove yang hampir tersebar di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo. Perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan kondisi tersebut sehingga kualitas udara tetap 88
terjaga. Upaya tersebut dapat berupa tidak melakukan alih fungsi lahan, mengurangi emisi gas dengan cara pengujian emisi bagi kendaraan bermotor roda empat secara berkala berkesinambungan, pemantauan dan monitoring kepada pemegang izin lingkungan. 60,00% 53,93% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 14,63% 16,18% 10,00% 0,00% 8,18% Sangat	Rendah Rendah Sedang 7,09% Tinggi Sangat	Tinggi Gambar 2. 19. Distribusi Persentase Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara (Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018) Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa lingkungan terbagi ke dalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Diagram gambar diatas dapat dilihat bahwa kategori tinggi dan mendominasi seluruh wilayah kecamatan. Sedangkan kategori sedang hanya menempati porsi yang paling sedikit dan hanya di beberapa wilayah saja. Dengan demikian mengindikasikan bahwa jasa kualitas udara sangat baik untuk kehidupan makhluk hidup terutama adalah manusia yang paling rentan terkena dampak dari polusi udara. Namun demikian perlu juga dilakukan upaya perbaikan pada daerah yang memiliki jasa lingkungan pemeliharaan udara yang rendah yaitu dengan perbaikan jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara di beberapa wilayah dengan kelas rendah dilakukan secara biologis dan fisik, secara biologis penanaman pohon dan dan 89
vegetasi lain akan membantu proses fotosintesis yang menghasilkan udara bersih yang dapat dimanfaatkan oleh manusia juga organisme hidup lainnya dalam menjalankan kehidupan. Proses fisik sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas aktivitas manusia yang bisa menimbulkan pencemaran terhadap udara seperti pemantauan uji emisi kendaraan, pemasangan filter pada cerobong asap industri. Berikut disajikan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara. 90
Kabupaten Wonosobo Kabup ten Mage ang DINAS UNGKUNGAN HIDUP • PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PENYUSUNAN DJTLH 8ERBASIS JASA EKOSISTEM PERTANIAN PfTAJASA EKOSISTIEM PENGATURAN KUALITAS UDARA (JERI) KABUPATEN PURWOREJO LE OCHOA Kabupaten Kebumen 8.1.u Admln/,tra,J -·-- BatolPfOWWI -·--·· 8atM Kabupatoo -·--· Battts Keca'natlWI a-Deso StMusJ111111 __ ,,,...,., --N- --su1ogi1Ntll!OOCII "-'"' ·--·RellUN'ObAp ... - ... ""'"'"' ~s.,ig~ ,-- GlinsPa,tai Kabup::::.~~: Progo SAMUDERA INDONESIA ... __ Daerah ... lstimewa ogyakarta ... _ ... _,._i.- .. ~---·11 SUMBER :::=.!9:..:... ~·:.::::z-=:.:~~."':... -.,... Gambar 2. 20. Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pemeliharaan Kualitas Udara Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 91
2.4.1.5. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Siklus hidrologi (hydrology cycle) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan, seperti: penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklushidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentangalam) suatu wilayah. Semakin rapat tutupan lahan, maka potensi pengaturan tata aliran air dan banjir akan semakin baik karena keberadaan tumbuhan dapat menjadi penyimpan cadangan air dari proses hidrologi. Selain itu, kondisi kelerengan juga menjadi penentu potensi tata aliran air dan banjir yang berkaitan dengan kemiringan lereng suatu wilayah. Kondisi kelerengan terutama berkaitan dengan potensi ancaman banjir akibat aliran ataupun limpasan air permukaan. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 25. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir No. Kelas Jasa Lingkungan Luas_Ha Persentase 1. 2. 3. 4. 5. Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH 6,132.26 33,142.08 16,355.23 31,408.72 21,614.16 108,652.46 5.64% 30.50% 15.05% 28.91% 19.89% 100.00% Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 92
Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penyediaan jasa pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi secara berturut-turut 5,64%; 30,50%; 15,05%; 28,91%; dan 19,89% dari total luas wilayah. 35,00% 30,50% 30,00% 28,91% 25,00% 20,00% 19,89% 15,05% 15,00% 10,00% 5,64% 5,00% 0,00% Sangat	Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat	Tinggi Gambar 2. 21. Distribusi Persentase Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018) 93
Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa lingkungan terbagi ke dalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Jasa tersebut sebagai perwujudan bahwa wilayah tersebut masih memiliki fungsi pengaturan tata air yang baik. Keberadaan sungai-sungai dan bendungan yang membelah daratan mampu menjadi daya dukung siklus hidrologi terhadap keluar dan masuknya air sehingga berperan sebagai sarana menetralisir limbah dan pencemaran air. Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Purworejo terdiri dari sungai ordo satu hingga ordo tiga. Berikut disajikan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir. 94
Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang DINAS UNGKUNGAN HIOUP • PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PENYUSUNAN 03TLH BER BASIS JASA EKOSISTEM PERTANIAN PETAJASAEKOSISTEM PENGAT1JR TATAAJR DAN BANJIR (JER2) KABUPATEN PURWOREJO Kabupaten Kebumen LEGE HOA 9atasAd'nnstt8SJ -·-- BllasPrO'N'\11 -··-· BalMKllbupalen -··-· Batas Kecematan """'°""' --- --- ....,..,.., .SWUSJrJar, --Sl'OIOQISNOIKW'llll - - • RolKarctaApl lbu KOfa P8ffletW(IM)
lbu Kot• Katupaten 1bU Kota Kecarnaran """'""' ,-..;;., s"""' ,..._ GansPan1a1 .ER2 SAMUDERA INDONESIA Kabupaten Kulon Progo PROVINS! Daerah lstlmewa Yogyakarta ·-· ... ·- ... ·,. SangaRondah ........ Sedq -T- --T- ""'" -- .. _ ....... _ . ....,. ..... ~-~-,...._ ..... "' .. --- .... -...~~__.._,.. - ...... ._.._,_'Ute_....._ ...... ~--!(o)I !UMBER Gambar 2. 22. Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir (Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018) 95
2.4.1.6. Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Ekosistem, di dalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Jasa lingkungan pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa peta jasa lingkungan pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana. Namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam. Jasa lingkungan pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam di Kabupaten Purworejo memiliki klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tabel 2. 26. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana No. Kelas Jasa Lingkungan Luas_Ha Persentase 1. 2. 3. 4. 5. Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH 13,513.87 8,723.83 6,407.45 49,667.29 30,340.02 108,652.46 12.44% 8.03% 5.90% 45.71% 27.92% 100.00% Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 96
Tabel diatas menunjukkan bahwa penyediaan jasa pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori sangatrendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi secara berturut-turut 12,44%; 8,03%; 5,90%; 45,71%; dan 27,92% dari total luas wilayah. 50,00% 45,71% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 27,92% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 12,44% Sangat	Rendah 8,03% Rendah Sedang 5,90% Tinggi Sangat	Tinggi Gambar 2. 23. Distribusi Persentase Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa lingkungan terbagi ke dalam lima kelas yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Tingginya bahaya erosi atau abrasi akibat makin menipisnya bentang tegakan mangrove sebagai yang berfungsi sebagai penahan dan kuatnya arus yang datang dari arah selatan. Secara umum Kabupaten Purworejo memiliki jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dalam kelas tinggi. Ekoregion dengan tegakan atau tutupan lahan saat ini berupa hutan, perkebunan dan semak serta belukar masih mampu memberikan jasa pencegahan dan perlindungan bencana alam yang tinggi. Kebutuhan manusia yang berbasis lahan di wilayah ini terus meningkat untuk kebutuhan pertanian dan pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap penurunan (subsiden) akibat alih fungsi 97
lahan dan terbukanya lahan. Selain itu, pada tanah bersolum dangkal, struktur padat, dan penutupan lahan kurang rapat, hanya sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi dan sebagian besar menjadi aliran permukaan. Kandungan air permukaan dapat memicu terjadinya longsor, kecepatannya tergantung dari tekstur dan struktur serta solum tanah (Andreas, et al. 2007; Anugerah, et al. 2007). Tanah yang bertekstur kasar akan lebih rawan longsor (Wahyunto et al. 2003). Hal ini karena tanah yang bertekstur kasar memiliki daya kohesi agregat tanah yang rendah. Air permukaan akan meresap ke dalam tanah atau batuan melalui pori-pori tanah atau retakan-retakan yang terdapat pada batuan dan sebagian akan mengalir dipermukaan tanah. 98
Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang OINAS UNGKUNGAN HIOUP • PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PENYUSUNAN 03TLH BERBASIS JASA EKOSISTEM PERTANIAN PETAJASA EKOSISTEM PERLIHOIJNGAN PENCEGAHAH BENCAHA(JERl) KABUPATEN PURWOOUO .. ~
o Fl '* i---3 f---1 1:UO$ I ' E---1,<,,, U Kabupaten Kebumen lfGEHOA JJ.tas Admfrltstra,1 -·-·- ~PrOWltl -···-·· Datr,is K&bupaten -···-·· Bat•Kecamittan ... o... _ .... ,., - - t,,w JCR3 5",gaOTlnggl StatufJt/(t() -s1rakl9tN99()t\81 __ ,,,.,,.., .. ---on• ·- - .. ~ - - • RelKeultaA.pi ,.._ o"isPantai Kabupaten Kulon Progo PROVINS! SAMUDERA INDONESIA Daerah lstlmewa Yogyakarta ·-· ... ·- ... SUM BER _ "-"-...',i,_..,) ... _• -... --..oi.o., .... --... _ ... __ ...-...,... _,,,._..__,.~~· ... _ _,.._., , CIOll••~IOH ,_.,R-- Gambar 2. 24. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 99
2.4.1.7. Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Berbeda dengan jasa lingkungan yang telah dibahas sebelumnya yang umumnya lebih mengacu pada daya dukung lingkungan, jasa lingkungan pengolahan dan penguraian limbah lebih banyak mengacu pada konsep daya tampung lingkungan. Daya Tampung Lingkungan Hidup sendiri apabila diartikan, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Secara definisi, daya tampung lingkungan hidup memiliki komponen kedua daya dukung lingkungan sebagai kapasitas tampung limbah. Namun dalam analisis dan implementasinya, daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah dua aspek yang berbeda namun sangat terkait satu dengan lain sehingga sulit dipisahkan. Ekosistem memiliki kemampuan atau kapasitas dalam menetralisir, mengurai, dan menyerap limbah atau sampah, dalam bentuk kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan, seperti bakteri, jamur, protozoa, atau ganggang. Kondisi lingkungan yang mampu memberikan jasa pengaturan untuk mengurai dan menyerap limbah, umumnya berada pada topografi dengan elevasi tinggi berupa jajaran gunungapi, perbukitan, dan pegunungan, atau pada lembah-lembah antar-gunungapi yang tersusun atas material lepas (piroklastik) atau batuan gunungapi tua yang mampu menyerap, menyaring, dan mengalirkan air tanah dengan baik. Kemampuan ekosistem dalam menetralisir, mengurai dan penyerap limbah dikategorikan ke dalam 100
lima kelas jasa lingkungan kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi seperti dalam tabel berikut. Tabel 2. 27. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah No. Kelas Jasa Lingkungan Luas (Ha) Persentase 1. 2. 3. 4. 5. 9.13% 26.18% 13.10% 15.67% 35.92% 100.00% Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH 9,918.11 28,442.91 14,230.56 17,030.11 39,030.76 108,652.46 Tabel diatas menunjukkan bahwa penyediaan jasa pengaturan pengolahan dan pemurnian limbah di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi secara berturut-turut 9,13%; 26,18%; 13,10%; 15,67%; dan 35,92% dari total luas wilayah. Wilayah dengan pengolahan dan penguraian limbah biasanya pada wilayah yang padat permukiman dan wilayah industri. 40,00% 35,92% 35,00% 30,00% 26,18% 25,00% 20,00% 15,67% 15,00% 13,10% 10,00% 9,13% 5,00% 0,00% Sangat	Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat	Tinggi Gambar 2. 25. Distribusi Persentase Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa LingkunganPengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 101
Diagram diatas menunjukkan bahwa setiap jasa lingkungan terbagi ke dalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Diagram diatas dapat dilihat bahwa kategori sangat tinggi mendominasi hampir setiap wilayah. Sedangkan kategori sangat rendah dan rendah hanya menempati porsi yang sedikit dan hanya di beberapa wilayah saja. Kabupaten Purworejo kondisi alamnya masih mampu menyediakan pengaturan pengolahan dan pemurnian limbah sangat tinggi, dan tinggi, sedikit wilayah yang menyediakan rendah dan sangat rendah. Hamparan ekosistem gambut dan hamparan hutan alam berupa hutan mangrove, hutan lahan basah sekunder dan hutan tanaman masih menjadi pengurai dan penetralisir limbah baik limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga maupun oleh industri. jasa 102
Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang DINAS UNGKUNGAN HIOUP • PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PENYUSUNAH OlTLH BERBASIS JASA EKO~TEM PERTANIAN PETA JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENGOLAHAN DAN PENGURAI UUBAH (JERS) KABUPATEN PURWOREJO +·· t.KJ,4JS LEGENDA S;tas,Adnn$t(as, Sralus .h/#t abupaten Kebumen --·- BafasPr<M"Si --S.818g1SNMional --·-Balasl(abup8letl --- -···-·BatalKec.-natan --- BatalOesl l<atlupe'."t - - • Retl<efecaApt ,tu Kala Pwrwwfflahal T>w __ ,_ -- -
tluKouKlbupal:en l:lul(oul(ec.arNQn JER> Pftatilfl ~ ,-- Slnga O...SP.u Kabupaten Kulon Progo SAMUDERA INDONESIA PROVINS! Daerah lstlmewa Yogyakarta ... SOMBER --- ··--·-· ,, ... __ _ ... _~-... --· ... ~_,..~_.,._'-_ Ill ...._.._,. .. Gambar 2. 26. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah (Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018) 103
2.4.1.8. Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Jasa lingkungan untuk tempat tinggal dan ruang hidup (sense of place) dicerminkan oleh kelas kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi, sehingga memberikan dukungan kehidupan secara sosial, ekonomi maupun budaya, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Kondisi ekoregion bentangalam yang memiliki jasa untuk lokasi tempat tinggal, pada umumnya berada pada topografi yang datar hingga landai, didukung oleh material tanah dan batuan dasar yang stabil, terdapat akuifer yang memiliki potensi tinggi dalam penyediaan sumber air bersih, mampu mendukung untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dengan mudah, dan tidak terdapat ancaman bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, dan beresiko terhadap gempabumi tektonik maupun vulkanik yang rendah. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 28. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Luas (Ha) No. Kelas Jasa Lingkungan Persentase 1. 2. 3. 4. 5. 33.82% 15.63% 31.27% 7.69% 11.59% 100.00% Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH 36,750.53 16,980.18 33,974.64 8,351.53 12,595.58 108,652.46 Tabel diatas menunjukkan bahwa penyediaan jasa lingkungan fungsi tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah, 104
sedang, tinggi, dan sangat tinggi secara berturut-turut 33,82%, 15,63 %, 31,27%, 7,69%, dan 11,59% dari total luas wilayah. Tinggi rendahnya potensi jasa yang dihasilkan dari kemampuan alam terhadap tempat tinggal juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya alam dan fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan fungsional suatu wilayah. Fungsional yang dimaksud adalah hubungan antar masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan legalitas tempat tinggal, keamanan dan kenyamanan tempat tinggal serta interaksi antar manusia dengan lingkungan. 40,00% 35,00% 33,82% 31,27% 30,00% 25,00% 20,00% 15,63% 15,00% 11,59% 10,00% 7,69% 5,00% 0,00% Sangat	Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat	Tinggi Gambar 2. 27. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Sumber: D3TLH Berbasis Jasa LingkunganPertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018) Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa lingkungan terbagi ke dalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kategori sangat rendah, rendah dan sedang mendominasi seluruh wilayah. Sedangkan kategori tinggi dan sangat tinggi hanya menempati porsi yang sedikit dan hanya di beberapa wilayah saja. Wilayah yang memiliki kategori sangat rendah dan rendah adalah wilayah yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian, sedangkan kecamatan yang memiliki kategori 105
sedang, tinggi dan sangat tinggi adalah sebagai wilayah kecamatan yang lebih banyak kawasan permukimannya. Berikut disajikan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan budaya fungsi tempat tinggal dan ruang hidup. 106
Kabupaten Wonosobo
. --
..,..
, <0
. -
\_J:
:: _). ,
' ,/'"<..:._·-
't
)-
I "'.I'!:~ ...... ,.
Kabupaten Magelang
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS LINGKUNGAN HIDUP PENYUSUNAH 03TLH OERBASIS JASA EKOSISTEM PERTANIAN PETA JASA EKOSISTEM FUNGSI TEMP.AT TINGGAL DAN RUANO Hl>UP(JEC1) l<ABUPATEN PURWOR!JO Kabupaten Kebumen LE GENOA B:t~Adminl:s.'r.W --t>d..'1$1"11.M'!~I --·-~l~'llan ----~,K-,c1111&ilrl ~1.1$Jll/ill/ __ ,,,,_... --·- --~•111~N!Riul<II ""'°'"°"' :WK.Ql~,·~"lfdll{lrl til hll<OlaKattJ?111ten KUO...;,tt'.en - - • RlilllWnAp """""' ..,..,.. S<rog• ,,,__ G.ll1sr':lnta - - • RlilllWnAp """""' ..,..,.. S<rog• ,,,__ G.ll1sr':lnta JF(;I i-t--.;=--~~--i-"""'-':-,='-""~ ; Kabupaten Kulon Progo PROVINS! 8Ull8ER a.,. .. .,..,.,..:...1""',-""._..•w••">•r•.,.,.,., ~~:~:..:::.·::::: ::~;~: . .:;:-:.~~,:,_ ~:... ._,_ .......... ,-,,~:-., .. , Gambar 2. 28. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 107
2.4.1.9. Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Keanekaragaman hayati disebut juga "Biodiversitas". Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terlihat dengan adanya persamaan ciri antara makhluk hidup. Biodiversitas suatu wilayah tergantung dari kondisi lingkungannya, keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Hutan merupakan tempat sempurna untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ekosistem hutan menyediakan situasi dimana flora dan fauna dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik.Hal ini seperti udara yang bersih, ketersediaan air yang melimpah, zat hara, bahan makanan, beragamnya jenis flora dan fauna di kawasan hutan. Pada vegetasiteratur atau pada perkebunan didominasi oleh satwa yang sejenis, sedangkan pada kawasan hutan memiliki satwa yang beragam. Hutan menyediakan kondisi alami yang mendukung pembentuk lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Ranting pohon, sampah daun, atau bangkai binatang menjadi pupuk alami untuk tumbuhan di hutan. Kondisi ekoregion bentangalam yang masih alami, seperti: lereng gunungapi, perbukitan dan pegunungan struktural, dan perbukitan karst, merupakan bentuk-bentuk ekoregion yang mampu menyediakan habitat bagi perkembangbiakan flora fauna, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. 108
Tabel 2. 29. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Persentase No. Kelas Jasa Lingkungan Luas (Ha) 1. 2. 3. 4. 5. 10.69% 15.49% 7.69% 46.84% 19.30% 100.00% Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi JUMLAH 11,611.70 16,827.95 8,353.14 50,893.49 20,966.18 108,652.46 Tabel diatas menunjukkan bahwa penyediaan jasa pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nuftah di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi secara berturut-turut 10,69%, 15,49%, 7,69%, 46,84%, dan 19,30% dari total luas wilayah. Biodiversitas atau dikenal dengan keanekaragaman hayati adalah keberagaman tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lain yang tumbuh hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Keanekaragaman hayati pada satu daerah akan berbeda dengan pada daerah lainya, maka selain penampakan buminya, keanekaragaman hayati bisa dijadikan pembeda tiap daerah apabila dilihat dari keberagaman makhluk dan tumbuh tumbuhan yang ada di daerah tersebut. Jenis tumbuhan dan hewan yang hidup dan mendiami suatu daerah akan berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor jasa lingkungan yang dipengaruhi oleh letak geografis, topografi, ekoregion hingga perbedaan iklim dan cuaca. 109
50,00% 46,84% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,49% 19,30% 15,00% 10,69% 10,00% 7,69% 5,00% 0,00% Sangat	Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat	Tinggi Gambar 2. 29. Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Fungsi Pendukung Biodiversitas Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Diagram diatas menunjukkan bahwa setiap jasa lingkungan terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendahdan sangat rendah. Dari gambar diatas terlihat bahwa kategori sangat rendah dan sedang hanya terdapat di beberapa wilayah saja, kategori sangat tinggi tersebar pada seluruh wilayah kecamatan. 110
' ~ Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang DINAS LINGKUNGAN HIDUP • PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PENYUSUNAH D3TLH BER BASIS JASA EKOS&STEM PERTANIAN PETA JASA EKOSISTEM PENOUKUNG BIOOIVERSITAS (JEIM) KABUPATEN PURWORUO LEOENOA R;,/d~Admwt.S•r.ui Sarus.Ja/an Kabupaten Kebumen -·-- tiwfsl-"/IM'ISI -- -··-·D.ltasK.obupa'c'\ ----· 8{(3s Kecama~ ... bJ Ka.a Pem9<it;,,8'lafl --~alegl:iNNSMl<li --N;:mriJI --PfO','ffli Ktn.:>e'.en - - • Re<KaO'.a"P 6 l>u Kota Kaoo:,a:en bJ Kata Kccmn:m ,.,;, s~ ,-- Gans Panta )(1)4 Kabupaten Kulon Progo PROVINS! aerah lstimewa Yogyakarta """"' :::::.o~::!~.::;.::.~:.:,,=-~,....,...- .,.11,,,..,.r;N.1~,t<o:--'\l..-.;•)<H i\,~;•t:tt,,J~ ..... 1n•J:"' Gambar 2. 30. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Sumber: D3TLH Berbasis Jasa Lingkungan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2018 111
BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP 3.1. Isu Strategis Lingkungan Hidup Nasional Berdasarkan kerangka pembangunan berkelanjutan, terdapat dua hal utama yang secara nasional dihadapi sebagai isu strategis yang berhubungan dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu: 1) Menurunnya kemampuan ekosistem untuk menjaga keseimbangan siklus air. Bencana alam yang berkaitan dengan kondisi air dengan intensitas kejadian yang semakin sering terjadi menunjukan adanya indikasi terganggunya siklus hidrologi. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dalam fungsi siklus hidrologi dengan semestinya. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem dalam bentuk fungsi siklus hidrologi yang berupa: menyerap, menahan, menyimpan, dan mengatur distribusi air. Kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan untuk kawasan yang berfungsi sebagai daerah penyimpanan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun. 2) Berkurangnya luasan lahan pangan kualitas tinggi di daerah lumbung pangan tradisional. Hasil proyeksi Bappenas menunjukan bahwa pada tahun 2035 Indonesia akan dihuni oleh ± 305,6 juta jiwa. Ketersediaan pangan yang mencukupi sesuai dengan jumlah penduduk merupakan salah satu hal penting. Oleh karena itu, diperlukan produksi pangan dalam jumlah besar agar dapat memenuhi kebutuhan jumlah penduduk tersebut. Selama ini, pemenuhan 112
kebutuhan pangan diperoleh dari lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pesatnya perkembangan pembangunan, terutama di Jawa dan Sumatera berdampak terhadap perubahan fungsi lahan pangan produktif menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, bentuk pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mampu melindungi lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan mengembangkan sumber - sumber pangan baru. 3.2. Isu Strategis Ekoregion Jawa Kawasan Ekoregion Pulau Jawa dipengaruhi proses vulkanik, struktural, denudasional (pelapukan dan erosi), solusional (pelarutan batu gamping), dan fluvial. Terdapat 2 tipe ekosistem dalam Ekoregion ini, yaitu: tipe ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami didominasi oleh ekosistem hujan tropika di dataran pegunungan/ perbukitan vulkanik, pegunungan/ perbukitan struktural yang tersebar di bagian tengah serta beberapa bagian di selatan Jawa. Ekosistem buatan merupakan kawasan perkotaan yang padat pemukiman, kawasan industri dan kawasan budidaya pertanian/ beras serta budidaya hutan tersebar di bagian utara Pulau Jawa. I• t ,,, .... ... ~ • t•• Gambar 3. 1. Peta Ekoregion Pulau Jawa (Sumber: Direktorat PDLKWS Tahun 2018) 113
Ekoregion pulau Jawa memberikan jasa layanan ekosistem utama berupa jasa pengatur air, jasa penyedia air, dan jasa penyedia pangan yang secara singkat dijelaskan sebagai berikut: a. Jasa Penyimpang Air Wilayah jasa penyimpan air tersebar di: dataran fluvial di pesisir utara Jawa Barat dan sebagian pesisir utara jawa tengah dan banten, pegunungan vulkanik di jawa barat, jawa tengah, jawa timur, dan pegunungan solusional karst di sebagian pesisir selatan jawa tengah. ,-- • . I l"9tl ••• ,o SH-. OJ,U ..,...., 00,o,) Gambar 3. 2. Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Pulau Jawa Tahun 2016 (Sumber: Direktorat PDLKWS Tahun 2018) b. Jasa Pengaturan Tata Air dan Banjir Wilayah jasa tata air dan banjir tersebar di daerah pegunungan/perbukitan vulkanik di pulau Jawa yang saat ini masih berstatus sebagai kawasan hutan. Sebagai catchment area, wilayah-wilayah tersebut akan menahan air hujan dan menyalurkan air ke daerah hilir secara bertahap. 114
e-r- T~ggi o.,. ,.o • Sedalt{I ~l-0.8 - 0.1·0.3 Gambar 3. 3. Peta Jasa Lingkungan Pengatur Air Pulau Jawa Tahun 2016 (Sumber: Direktorat PDLKWS Tahun 2018) c. Jasa Penyedia Pangan Keberadaan gunung berapi aktif di Pulau Jawa dalam jumlah banyak menjadikan ekoregionnya didominasi oleh dataran vulkanik dan fluvial yang sangat subur untuk dijadikan lahan sawah dan tanaman semusim lainnya. Secara umum hampir seluruh Ekoregion Jawa memiliki jasa lingkungan penyedia bahan pangan, baik dari lahan kering maupun lahan basah. Ekoregion Jawa memiliki kawasan budidaya yang luas, untuk persawahan terhampar pada ekoregion dengan karakteristik dataran fluvial dan dataran vulkanik. Kawasan budidaya lahan kering terhampar pada ekoregion dengan karakteristik perbukitan. Ekoregion Jawa memiliki luas sawah 3,44 juta ha atau 42,35% dari luas sawah nasional, dengan produktifitas paling tinggi sebesar 57,4 Ku/Ha, dan dalam satu tahun menghasilkan padi sebanyak 37,49 juta ton atau 52,59 % dari produksi nasional (BPS, 2014). Kawasan persawahan mayoritas terletak pada dataran fluvial dan dataran pantai atau di Ekoregion Jawa bagian Utara, sedangkan persawahan yang terletak di daerah perbukitan luasannya relatif lebih kecil dan tersebar pada Ekoregion Jawa bagian Tengah. Namun demikian 115
jasa lingkungan ini terancam keberadaannya, terutama untuk pertanian lahan basah di dataran fluvial, dataran vulkanik, dan dataran pantai karena alih fungsi lahan. Jasa lingkungan penyedia pangan Pulau Jawa hampir sama lokasinya dengan lingkungan penyedia air. - ,., .... 0.6. t.O Ti-qj
Gambar 3. 4. Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Pulau Jawa Tahun 2016 (Sumber: Direktorat PDLKWS Tahun 2018) Kondisi lingkungan hidup Pulau Jawa mendapatkan tekanan lingkungan hidup yang didorong oleh pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang muncul antara lain: alih fungsi lahan, pencemaran udara dan air di kawasan perkotaan dan kawasan industri, bencana alam (banjir), degradasi fungsi ekosistem di DAS, sampah, limbah industri/ domestik/ industri skala kecil, penegakan hukum lingkungan, dan pengambilan air tanah yang berlebih di kawasan perkotaan dan industri. Beberapa catatan hasil kajian isu draf RPPLH Nasional tahun 2021 - 2050 untuk wilayah Jawa diantaranya: jasa 116
1) Pertumbuhan penduduk Kepadatan penduduk dan laju urbanisasi mendorong terjadinya perkembangan kawasan perkotaan secara masif. Perkembangan yang masif akan memberikan tekanan berupa alih fungsi lahan pertanian, peningkatan kebutuhan air baku dan sumber daya alam. Tekanan tersebut akan mengakibatkan kondisi lingkungan mengalami penurunan kemampuan daya tampung air di daratan fluvial dan subsiden di pesisir utara Jawa. Dampak dari kondisi lingkungan tersebut adalah penurunan kemampuan produksi pangan dan daya dukung penyediaan air. 2) Kebijakan pemerintah untuk industrialisasi Kebijakan tersebut akan mendorong munculnya alih fungsi lahan budidaya pertanian sekitar perkotaan menjadi kawasan industri, peningkatan jumlah limbah industri, dan pengambilan air tanah yang berlebih di kawasan perkotaan dan industri. Tekanan tersebut akan mengakibatkan luas lahan pertanian semakin menurun, tercemarnya udara dan air di kawasan perkotaan dan kawasan industri, serta subsiden akibat eksploitasi air tanah. Dampak dari kondisi lingkungan tersebut adalah penurunan produksi pangan, kualitas udara dan air di kawasan perkotaan dan kawasan industri, dan daya dukung penyediaan air. Saat ini indeks baku mutu lingkungan di beberapa wilayah kota - kota besar sudah melebihi ambang batas baku mutu. Banyak kasus penyakit akibat pencemaran terjadi di kawasan perkotaan dan industri. 3) Pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan semen, pasir, dan batu, pembukaan kawasan hutan dan atau sekitar DAS menjadi area pertambangan. Tekanan tersebut akan mengakibatkan 117
kejadian banjir di wilayah perkotaan dan pesisir utara Jawa dan kelangkaan air bersih di wilayah perkotaan. Dampak dari kondisi lingkungan tersebut adalah penurunan ketersediaan sumber daya alam dan degradasi fungsi ekosistem DAS dan hutan sebagai catchment area. 4) Pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan dan permintaan pasar Pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan dan permintaan pasar mendorong terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan budidaya pertanian. Tekanan tersebut akan mengakibatkan luas lahan hutan semakin menurun. Dampak dari kondisi lingkungan tersebut adalah penurunan kemampuan jasa lingkungan hutan sebagai sebagai catchment area. Tabel 3. 1. Isu Strategis Ekoregion Pulau Jawa Pendorong Tekanan Kondisi Lingkungan Dampak Pertumbuhan penduduk Perkotaan di Pemekaran perkotaan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian Kebutuhan baku & meningkat air SDA Menurunnya kemampuan tampung daya air di daratan fluvial Subsiden pesisir Jawa di utara Turunnya kemampuan produksi pangan Turunnya daya dukung penyediaan air Kebijakan pemerintah untuk industrialisasi Alih fungsi lahan budidaya pertanian sekitar perkotaan menjadi kawasan industri Peningkatan jumlah industri Pengambilan air yang tanah berlebih di kawasan perkotaan industri. limbah dan Luas pertanian semakin menurun Tercemarnya udara dan air di kawasan perkotaan dan kawasan industri Subsiden akibat air eksploitasi tanah lahan Turunnya produksi pangan Turunnya kualitas udara dan di air kawasan perkotaan kawasan industri Turunnya daya dukung penyediaan air dan 118
Pembangunan infrastruktur Peningkatan kebutuhan semen, pasir, dan batu Pembukaan kawasan hutan dan atau sekitar DAS menjadi area pertambangan Kejadian banjir wilayah di dan perkotaan utara pesisir Jawa Kelangkaan air bersih di wilayah perkotaan Penurunan ketersediaan sumber alam Degradasi fungsi ekosistem DAS dan hutan sebagai catchment area daya Pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan dan permintaan pasar Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan budidaya pertanian Luas hutan menurun lahan semakin Turunnya kemampuan jasa lingkungan hutan sebagai catchment area sebagai Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 3.3. Isu Strategis Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025, laju pembangunan pada lima tahun terakhir di samping berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam baik di wilayah daratan maupun laut yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya usaha konservasi sumber daya alam mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan. Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023, terdapat 7 isu strategis pembangunan daerah. Salah satu isu yang membahas mengenai lingkungan hidup adalah keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Berdasarkan hasil tabulasi data dan informasi dari dua dokumen tersebut, didukung dengan beberapa dokumen lainnya maka secara umum permasalahan dan atau isu lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah adalah: 119
1) Alih Fungsi Lahan Alih fungsi lahan di Provinsi Jawa Tengah secara umum berupa alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian (lahan permukiman, industri, perdagangan, jasa, jalan tol dan lain sebagainya). Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari penggunaan lahan bukan sawah sebesar 2.262.888 Ha (69,53%) dan lahan sawah seluas 991.524 Ha (30,47%). Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, selama tahun 2015 sampai 2016 lahan sawah irigasi setengah teknis terjadi pengurangan luas sebesar 2.083 Ha, sawah tadah hujan berkurang 10,16 Ha, kebun berkurang seluas 7.314, ladang/ huma berkurang 1.749 Ha, hutan rakyat berkurang 398 Ha, hutan negara berkurang seluas 10,66 Ha, tambak berkurang 14 Ha, kolam/ empang berkurang 5.213 Ha dan lahan sementara tidak diusahakan berkurang sebesar 1.999 Ha. Disisi lain lahan bangunan/ pekarangan bertambah luas 33.365 Ha. Perubahan penggunaan lahan ke bangunan/ pekarangan tersebut merupakan perubahan guna lahan yang paling besar. Alih fungsi lahan juga terjadi akibat kegiatan pertambangan khususnya alih fungsi lahan bervegetasi ke lahan non vegetasi. Kondisi ini menunjukan bahwa upaya rehabilitasi di suatu kawasan berpacu dengan terjadinya kerusakan dan atau alih fungi lahan di kawasan lain. 2) Kuantitas Air (Ketersediaan Air Baku/ Bersih) Pada tahun 2005 Provinsi ini memiliki 128 buah sungai induk dengan panjang 4.076 km, 39 buah waduk, dan 172 buah embung atau waduk. Kapasitas ketersediaan air permukaan sebesar 56,4 milyar m3/ tahun, mata air 653 juta m3/ tahun, sungai utama 53,4 milyar m3/ tahun, danau dan embung 2,4 milyar m3/ tahun dan kapasitas air bawah tanah sebesar 3,1 milyar m3 / tahun. Sebaran ketersediaan air pada musim penghujan 80 % (selama sekitar 5 bulan) dan 20 % tersedia pada musim kemarau (selama 7 bulan). 120
Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai terdapat beberapa DAS yang perlu dipulihkan daya dukungnya yakni DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo, DAS Solo, DAS Citandui, DAS Bodri, DAS Bogowonto, DAS Garang, DAS Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Mawar Medono. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih pada sebagian wilayah di Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal. Bencana kekeringan terjadi di beberapa daerah, seperti: Desa Gambut Kabupaten Tegal dan Desa Sungapan Kabupaten Pemalang. Daerah yang terancam kekeringan sejumlah 244 kecamatan yang meliputi 943 desa. Berdasarkan perhitungan daya dukung air terlihat bahwa Provinsi ini mengalami defisit pemenuhan air sebesar 2,56 milyar m3. Jumlah Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta kondisi dari masing - masing DAS, perubahan iklim global, musim kemarau, terjadinya degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA) dan perubahan tata guna lahan berpengaruh terhadap ketersediaan air baku. 3) Rendahnya Kualitas Air Penggunaan sumber air minum di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh penggunaan sumur 70,5% dan ledeng/ PDAM 24%. Secara umum kualitas air di daerah ini dominan berada pada kategori tercemar ringan. Berdasarkan hasil pengukuran dari 189 titik pengukuran sungai dan waduk di Jawa Tengah diketahui bahwa terdapat 65,08% sungai/ waduk dalam kondisi tercemar ringan, 25,93% kondisi baik dan 8,99% tercemar sedang. Sungai yang berada pada status tercemar sedang adalah Sungai Garang. Sementara itu kualitas air laut di Jawa Tengah menunjukkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi baku mutu. Indeks Kualitas Air (IKA) Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2014-2018, yaitu sebesar 7,49. Namun demikian, nilai IKA di 121
tahun 2018 masih cukup rendah, yakni sebesar 51,34. Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas air adalah pencemaran air oleh industri, limbah domestik dan perilaku masyarakat. 4) Kebencanaan Terdapat tiga bencana yang sering terjadi di daerah ini, yaitu: banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Adapun penjabarannya sebagai berikut: Banjir Terdapat 2 macam banjir yang terjadi di daerah ini, yitu banjir akibat luapan air sungai dan banjir rob. Banjir akibat luapan air sungai terjadi akibat kurangnya daerah tangkapan air (catchments area) sehingga siklus air menjadi terganggu. Kondisi ini mengakibatkan sungai tidak mampu menampung debit air secara optimal. Jika debit air sungai terlalu besar dan melebihi kapasitas daya tampung sungai, maka akan menyebabkan bencana banjir. Banjir rob atau banjir yang disebabkan naiknya permukaan air laut sering terjadi di Kota Semarang dimana ketinggian daratannya lebih rendah daripada tinggi permukaan laut disekitarnya. Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Jawa Tengah berada di 26 Kabupaten dan 4 Kota. Untuk Kabupaten terdiri atas: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Purworejo, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes. Sedangkan untuk Kota terdiri atas: Surakarta, Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Tanah Longsor Kawasan rawan tanah longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah bergerak karena 122
terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembetuk tanah, akibat hujan, jenis batuan dan penggunaan lahan. Beberapa kawasan rawan tanah longsor di wilayah ini berada di: Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Purworejo, Karanganyar, Grobogan, Sragen, Blora, Rembang, Kudus, Pati, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal dan Kota Semarang. Kekeringan Kekeringan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya karena adanya pembangunan infrastruktur dan peningkatnya luasan lahan kritis. Beberapa daerah rawan kekeringan di Provinsi Jawa Tengah (dilihat dari aspek ketersediaan air) adalah: Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Purworejo, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. 5) Persampahan Peningkatan jumlah penduduk pada umumnya berdampak terhadap peningkatan timbulan sampah. Sejalan dengan argumen tersebut, pada 2017 - 2018 di Provinsi Jawa Tengah terjadi peningkatan timbulan sampah sebesar 161,38 m3/hari. Peningkatan tersebut belum terfasilitasi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. TPA di daerah ini baru mampu menampung <20% sampah yang dihasilkan masyarakat dan baru 39% TPA yang beroperasi dengan sistem controlled landfill. Sampah yang tidak terangkut ke TPA sebagian besar di bakar (39,97%), dibuang ke lahan kosong (12,72%), ditimbun tanah (9,83%), dibuang ke sungai (8,68%), dijadikan kompos (4,64%), dibiarkan saja (4,39%) dan dikelola di bank sampah 3R (0,01%). Isu terkait permasalahan persampahan secara detail yang 123
berkembang disetiap kabupaten/ kota berpotensi tidak seragam. Hal ini dikarenakan posisi wilayah, karakteristik wilayah, demografi, dan faktor lainnya yang berbeda - beda. Berdasarkan umur dari TPA, maka saat ini Jawa Tengah menuju ke darurat sampah, karena sebagian besar TPA sudah habis masa/ umurnya atau kapasitasnya hampir penuh. Pembangunan TPA baru di Jawa Tengah terkendala dengan ketersediaan areal yang memenuhi syarat sebagai lokasi TPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah. 6) Pengelolaan Wilayah Karst Luas kawasan karst di Provinsi Jawa Tengah sebesar 74.594,94 Ha. Terdapat tiga kawasan karst yang berada di Jawa Tengah yakni Karst Gombong (meliputi Kabupaten Kebumen dan Banyumas), Karst Purworejo (meliputi Kabupaten Purworejo), dan Karst Sukolilo (meliputu Kabupaten Pati, Grobogan, dan Blora). Dalam pengelolaan wilayah karst, terdapat istilah Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). KBAK merupakan kawasan karst yang harus dilindungi dan tidak boleh dilakukan aktivitias pertambangan dan telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM serta menjadi arahan dalam pola ruang Rencana Tata Ruag Wilayah. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM pada tahun 2014 terdapat tiga KBAK yang harus dilindungi di Provinsi ini, yaitu KBAK Gombong, KBAK Sukolilo, dan KBAK Gunung Seribu. Sedangkan kawasan karst yang tidak masuk dalam kategori KBAK memiliki potensi untuk dimanfaatkan dengan memperhatikan sistem pengelolaan berbasis aspek lingkungan. Dalam perkembangannya perlu dilakukan revisi dan atau kajian terhadap penetapan KBAK serta inventarisasi eksokarst dan 124
endokarst (sungai bawah tanah) sebagai acuan penting untuk penetapan kawasan KBAK dan kawasan pertambangan batu gamping. Inventarisasi seluruh kawasan batu gamping bertujuan untuk memastikan kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat dilakukan aktivitas penambangan. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada semua pihak dalam melakukan kegiatan pertambangan yang rawan akan konflik. 7) Pencemaran Udara Pencemaran udara adalah bentuk perubahan kandungan udara akibat masuknya zat pencemar ke dalam udara dalam junlah tertentu dan jangka waktu yang cukup lama. Hal ini dapat disebabkan oleh keberadaan kawasan industri, emisi gas kendaraan, pembusukan air limbah, dan sebagainya. Selain kawasan industri, pencemaran udara dapat disebabkan oleh transportasi dimana semakin banyak jumlah kendaraan maka semakin banyak kendaraan yang menghasilkan polutan yang berasal dari emisi gas buang kendaraan. 8) Perilaku Masyarakat Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup masih rendah. Kondisi ini terlihat dari masih adanya kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran dan kerjasama dari masyarakat untuk bersama - sama menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi kepada masyarakat sesuai dengan aktivitas yang telah mereka perbuat. 9) Kerusakan Pesisir Kerusakan tersebut dapat dilihat dari adanya abrasi dan sedimentasi akibat rusaknya ekosistem mangrove, konflik kewenangan pengelolaan kawasan pesisir (pusat, provinsi, 125
kabupaten/kota), konflik sosial terkait pengkaplingan lahan tambak yang menyulitkan pengelolaan, dan kurangnya SDM yang terlibat baik masyarakat dan aparatur. Pemanfaatan pesisir yang tidak sesuai dengan peruntukkannya (sebagian wilayah dimiliki oleh masyarakat/ pihak tertentu dengan hak ijin guna pakai), serta adanya penambangan di wilayah pesisir dan pantai (pasir laut) juga menjadi persoalan yang cukup penting untuk diperhatikan. Selain itu, menurut dokumen IKPLHD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 menyebutkan bahwa menurut persentase tutupan mangrove tahun 2015, persentase tutupan paling tinggi berada di Kabupaten Tegal dengan prosentase 100%, disusul Kabupaten Kendal (97.78%) dan diurutan ketiga adalah Kota Semarang (52,36%). Sementara itu pada kurun 2010 - 2014 terjadi pengurangan sebesar 6 ribu hektar hutan mangrove. Adapun kondisi hutan mangrove saat ini yaitu 75% dalam kondisi baik. 10) Pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan keberlanjutannya. Dampak dari permasalahan ini adalah semakin meningkatnya kejadian bencana. Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan risiko bencana yang cukup tinggi dilihat dari frekuensi kejadian bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kejadian bencana yang sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, rob, kebakaran hutan dan kekeringan yang disebabkan perubahan iklim global. Berbagai permasalahan yang harus ditangani ke depan antara lain rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi diwilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan prasarana sarana dalam penanganan bencana, perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan), masih kurangnya pengetahuan mitigasi/ deteksi dini bencana oleh masyarakat dan 126
tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana (tsunami, banjir, kekeringan, longsor), belum optimalnya koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/ lintas bidang dan lintas wilayah, kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. 11) Perubahan luas hutan di Provinsi Jawa Tengah Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui proporsi luas hutan (hutan rakyat dan hutan produksi) terhadap luas wilayah. Dalam rentang waktu 5 tahun (2001 - 2005) terjadi kenaikan luas hutan sebesar 2,53 %. Kenaikan tersebut berasal dari luas hutan rakyat yang mengalami kenaikan sebesar 135.516,37 ha dan penurunan luas hutan produksi dari 561.514,67 ha menjadi 362.360 ha. Luas lahan kritis selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan sebesar 201.565,7 Ha, sedangkan untuk kerusakan lahan akibat bencana alam menunjukkan kenaikan sebesar 377,36 Ha. Di sisi lain, kerusakan wilayah pesisir dan laut terjadi hampir di seluruh wilayah pantai kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Kerusakan yang terjadi antara lain: pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, abrasi, intrusi air laut ke daratan, akresi karena adanya konversi wilayah pesisir untuk pertambakan, industri, dan permukiman, serta terancamnya ekosistem terumbu karang dan padang lamun akibat peningkatan aktivitas budi daya yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir mencapai 10.423 ha, kerusakan akibat abrasi seluas 5.582,37 ha, dan kerusakan pada terumbu karang mencapai 371.70 Ha.Terdapat 2.411 usaha yang diperkirakan menghasilkan limbah cair rata - rata sebesar 5 m3/ hari atau mencapai 1.159.592.400 m3/ tahun. Kondisi ini menunjukan bahwa upaya rehabilitasi di suatu kawasan berpacu dengan terjadinya kerusakan di kawasan lain. 127
3.4. Isu Strategis Kabupaten Purworejo Permasalahan lingkungan hidup daerah dalam dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo bersumber dari beberapa dokumen atau dari fakta kejadian yang ada di lingkungan. Beberapa dokumen yang menjadi bahan pertimbangan adalah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), KLHS RTRW, dan KLHS RPJMD. Pemilihan permasalahan ditekankan pada intensitas kejadian yang berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Proses penentuan isu strategis dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak seperti organisasi perangkat daerah yang berwenang termasuk kecamatan, Perum Perhutani, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adapun kriteria dalam menentukan isu strategis pada dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo adalah segala sesuatu yang (1) menjadi perhatian masyarakat; (2) berdampak negatif besar terhadap lingkungan; (3) merugikan (kehidupan) masyarakat ; (4) perlu segera ditangani (prioritas). Partisipasi dari berbagai pihak berupa mengisi kuesioner yang berisi kriteria dan list isu strategis sebanyak 4 kriteria dan 16 isu strategis. Hasil kuesioner dibahas kembali untuk menentapkan prioritas isu strategis. Sejumlah 16 isu strategis memiliki keterkaitan antara satu isu dengan isu lainnya. Berdasarkan hal tersebut kemudian isu dikelompokan menjadi 6 isu yaitu (1) Persampahan; (2) Kualitas Lingkungan Hidup; (3) Kuantitas Air/daya dukung air; (4) Perubahan Iklim; (5) Degradasi lahan dan hutan; dan (6) Dampak pembangunan. Berdasarkan pada kesepakatan pengelompokan isu tersebut, secara terperinci berbagai isu lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Purworejo diturunkan dan dikembangkan menjadi 16 isu strategis lingkungan yang saling terintegrasi. Isu strategis lingkungan ini ditentukan dan disepakati bersama melalui proses 128
FGD. Rincian isu strategis yang sudah di sepakati bersama dan analisis keterkaitan kelompok isu Kabupaten Purworejo dengan permasalahan dan atau isu lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Tabel di bawah ini. Tabel 3. 2. Rincian Pengelompokan Isu Strategis Kelompok Isu Persampahan Kualitas Lingkungan Hidup No . 1. Persampahan 2. Kualitas Air, Isu Strategis terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) 3. Ruang Terbuka Hijau dan liputan hutan Kuantitas Air/daya dukung air Perubahan Iklim 4. Kualitas Udara 5. Potensi sumberdaya (kuantitas) dan kekeringan 6. Banjir, termasuk genangan 7. Tanah longsor 8. Perubahan Iklim (suhu udara dan air cuaca) 9. Kebencanaan tsunami) Pertambangan lain (gempa, Degradasi lahan dan hutan 10 . 11 . (penurunan lahan dan lahan Degradasi kualitas kesuburan erosi) Kerusakan Hutan 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . Sumber : Rapat FGD RPPLH Kabupaten Purworejo Pertama lingkungan Dampak pembangunan Sanitasi permukiman kumuh Alih fungsi lahan Pertanian dan hutan Dampak Bandara YIA dan Konflik lingkungan hidup Tabel 3. 3. Analisis Keterkaitan Kelompok Isu Kabupaten Purworejo dengan Permasalahan dan atau Isu Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah No . 1. Persampahan & Perilaku Isu Strategis Provinsi Jateng Isu Strategis Kabupaten Purworejo Persampahan Kelompok Isu Kabupaten Purworejo Persampahan Masyarakat 2. Rendahnya Kualitas Air & Pencemaran Udara 3. 4. Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran (limbah domestik, B3 dan industri) Ruang Terbuka Hijau dan liputan hutan Kualitas Udara Air Kualitas Lingkungan Hidup 129
5. Kuantitas Air (Ketersediaan Air Baku/ Bersih) & Kerusakan Pesisir Potensi (kuantitas) dan kekeringan sumberdaya air Kuantitas Air/daya dukung air 6. Kebencanaan 7. 8. 9. 10 . 11 . Perubahan luas hutan di Provinsi Jawa Tengah 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . Pengelolaan kurang keberlanjutannya, Fungsi Pengelolaan Wilayah Karst yang memperhatikan Alih & SDA Lahan, Banjir, termasuk genangan Tanah longsor Perubahan Iklim (suhu udara dan cuaca) Kebencanaan lain (gempa, tsunami) Pertambangan Degradasi lahan (penurunan kualitas kesuburan lahan dan erosi) Kerusakan Hutan Sanitasi permukiman kumuh Alih fungsi lahan Pertanian dan hutan Dampak Bandara YIA lingkungan dan Konflik lingkungan hidup Perubahan Iklim Degradasi lahan dan hutan Dampak pembangunan Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021 Adapun penjelasan untuk masing-masing pengelompokan isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Purworejo dijabarkan sebagai berikut. 3.4.1. Persampahan Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah yang mengalami peningkatan jumlah timbulan sampah. Data yang tercantum dalam BPS Kabupaten Purworejo, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 dan diproyeksikan akan terus mingkat sampai 2030. Hal ini berpotensi terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Jumlah sampah yang meningkat disertai dengan penanganan yang tepat. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah tahunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 sebesar 105.694,22 ton/tahun. Mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 820,08 ton. Sumber sampah terbanyak berasal dari rumah tangga sebanyak 16 ton. Sedangkan 130
persentase pengurangan sampah pada tahun 2022 sebesar 26,07% dari total timbulan sampah tahunan. Capaian pengurangan sampah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 0,58%. Kemudian persentase penanganan sampah pada tahun 2022 mencapai 23,04% dari total timbulan sampah tahunan. Capaian penanganan sampah mengalami peningkatan sebesar 4,91% dari tahun sebelumnya. Meskipun capaian pengurangan dan penanganan sudah cukup meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi persentase sampah terkelola pada tahun 2022 hanya sebesar 49,11% dari total timbulan sampah. Hal ini menunjukn bahwa sebanyak 50,89% dari total timbulan sampah belum terkelola dengan baik. Tahun Tabel 3. 4. Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo Tim bu Ian Sampah Penanganan Pengurangan %Pengurangan Sampah %Penanganan Sampah Terkelola Sampah Tahu nan Sampah(C/A) Tahunan Tahu nan Tahunan Sampah(B/A) (ton/tahun)(B) (ton/tahun)(A) ( to n/tah un )( B+C) (ton/tahun)(C) 2022 105.694,22 27.553,63 26,07 24.356,82 23,04 51.910,45 2021 105.420,18 26.870,36 25,49 19.116,55 18,13 45.986,92 2020 105.146,86 25.106,38 23,88 18.787,88 17,87 43.894,25 2019 104.874,14 7.969,78 7,60 14.768,01 14,08 22.737,80 Pemrosesan akhir di Kabupaten Purworejo berada di TPA Jetis. Sistem operasional TPA Jetis berupa control landfill. Jumlah sampah yang masuk ke TPA sebanyak 46,178 ton/hari atau sama dengan 16.855,08 ton/tahun. Sebagian sampah dipilah menjadi bahan baku kompos dan dipilah oleh pemulung. Sehingga sampah yang masuk ke landfill sebesar 45,20 ton/hari atau 16.498,03 ton/tahun. Saat ini kapasitas TPA sudah cukup tinggi. Kapasitas TPA sebanyak 80 ton, sedangkan timbulan sampah mencapai 105 ton/hari. Dalam waktu dekat, TPA Jetis akan mengalami ancaman overload, sehingga perlu adanya penambahan luas TPA. %Sampah Terkelola (B+CI/A 49,11 43,62 41,75 21,68 131
(1) (2) Gambar 3. 5. Kondisi Persampahan di (1) Kecamatan Pituruh dan (2) Kecamatan Bruno (Sumber : Dokumentasi Survei, 2021) 3.4.2. Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan hidup mencakup kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lingkungan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel di bawah ini. Tabel 3. 5. Tren Nilai IKLH Kabupaten Purworejo No 1 2 3 4 Uraian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Hutan/ Lahan 201 6 59,6 6 83,0 0 72,0 0 21,0 0 201 7 62,6 9 65,0 0 83,9 7 31,0 0 201 8 58,0 0 50,0 0 96,6 0 40,0 0 Tahun 201 9 68,1 0 66,9 2 97,9 1 46,6 2 202 0 68,9 8 72,7 2 96,3 5 45,6 6 2021 65,67 54,65 84,71 49,37 Kategori Nilai IKLH, IKA, IKU, IKH/L: - Sangat Baik (90 ≤ x ≤ 100) - Baik (70 ≤ x < 90) 2022 59,15 42,50 88,45 34,63 132
No Uraian 201 6 201 7 201 8 I Tahun 201 9 202 0 I 2021 2022 Sedang (50 ≤ x < 70) - Kurang (25 ≤ x < 50) - Sangat Kurang (0 ≤ x < 25) Sumber: Perda 11 Tahun 2021, RPJMD Kab Purworejo 2021 - 2026 & Data DLHP Kabupaten Purworejo Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing kualitas yang telah menjadi acuan dari Kabupaten Purworejo dalam mengukur kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan. a) Indeks Kualitas Air Kualitas sebuah perairan di tentukan oleh parameter fisika, kimia dan biologis. Untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) diperlukan hasil analisa 7 parameter pencemar air, yaitu TSS (Total Suspended Solid), DO (Dissolved Oxygen), BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), Fosfat, Total Coliform, dan Fecal Coliform. Pengujian kualitas Air di Kabupaten Purworejo dilakukan di tiga sungai besar yaitu Sungai Bogowonto, Sungai Wawar, dan Sungai Jali dengan jumlah titik pengujian yang berbeda-beda pada tiap sungai. Adapun data debit sungai dan hasil uji kualitas air pada masing-masing sungai tersebut disajikan pada tabel berikut. Tabel 3. 6. Hasil Uji Kualitas Air Pada Lokasi Sampling Sungai Bogowonto Hasil Uji Kualitas Air Lokasi Sampling Ds. Maron, Loano I Ds. Maron, Loano II Ds. Sedayu, Loano I Ds. Sedayu, Loano II Ds. Purwodadi I Ds. Watukuro, TSS (ppm) Maks. 50 59,00 13,60 3,60 3,00 14,00 DO (ppm) Min.4 7,93 7,54 7,76 7,86 6,78 BOD (ppm) Maks. 3 1,07 1,30 0,86 0,86 1,48 COD (ppm) Maks 25 0,408 3,168 5,811 8,528 127,36 Fosfat (ppm) Maks, 0,2 0,067 0,020 0,010 0,027 0,056 Fecal Coli (jml/100 ml) Maks. 1000 130000 79000 330 110000 13000 Total Coliform (jml/100 ml) Maks. 5000 130000 240000 330 14000 13000 Watukuro, 49,00 8,01 0,86 6,136 0,073 11000 33000 133
Hasil Uji Kualitas Air Lokasi Sampling TSS (ppm) Maks. 50 DO (ppm) Min.4 BOD (ppm) Maks. 3 COD (ppm) Maks 25 Fosfat (ppm) Maks, 0,2 Fecal Coli (jml/100 ml) Maks. 1000 Purwodadi II Ds. Loano I Ds. Loano II Ds. Kaligesing I Ds. Kaligesing II Bendung Purworejo, I Bendung Purworejo, I Debit Air Sungai Bogowonto : Debit Maks : 708,119 m3/dtk ; Debit Min : 0,757 m3/dtk Mudalrejo, 5,00 7,86 0,86 5,046 1,8 0,010 0,86 4,66 0,039 5,672 2,50 49 Mudalrejo, 6,99 2,335 0,86 1,00 330 0,028 Kaligono, 0,86 4,542 8,40 33000 0,010 4,80 Kaligono, 4,028 Boro, 4,40 1,8 8,32 0,86 0,111 22,80 6,50 1,12 Boro, 1,731 0,010 23 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 Tabel 3. 7. Hasil Uji Kualitas Air Pada Lokasi Sampling Sungai Wawar Hasil Uji Kualitas Air Fecal Coli (jml/100 ml) Maks. 1000 4900 TSS (ppm) COD (ppm) DO (ppm) Fosfat (ppm) BOD (ppm) Lokasi Sampling Maks. 3 0,86 Maks 25 2,7 Maks, 0,2 1,284 Maks. 50 5,00 Min.4 7,00 Gowong, Ds. Bruno I Ds. Bruno II Ds. Grabag I Ds. Grabag II Ds. Kemiri Ds. Butuh, Butuh Ds. Tunggorono, Kutoarjo Debit Air Sungai Wawar : Debit Maks : 185,344 m3/dtk ; Debit Min : 0,258 m3/dtk 0,86 43,00 8,25 0,010 1600000 2,010 Gowong, 3,73 Ukirsari, 2,717 0,010 57,00 8,26 13000 Ukirsari, 7,27 146,46 0 2,262 61,60 0,010 920000 1,95 8,00 Kaliurip, 1,05 7,58 1,870 490 46,00 40,00 6,84 5,67 2,55 0,86 1,028 2,830 1,384 0,097 4,5 540000 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 Total Coliform (jml/100 ml) Maks. 5000 1,8 49 330 49000 1,8 33 Total Coliform (jml/100 ml) Maks. 5000 4900 1600000 13000 920000 790 17 540000 134
Tabel 3. 8. Hasil Uji Kualitas Air Pada Lokasi Sampling Sungai Jali Hasil Uji Kualitas Air Fecal Coli (jml/100 ml) Maks. 1000 1300 TSS (ppm) BOD (ppm) DO (ppm) COD (ppm) Fosfat (ppm) Lokasi Sampling Maks. 3 0,86 Maks, 0,2 0,010 Maks 25 189,12 0 2,676 Maks. 50 31,60 Min.4 6,10 Ds. Keburuhan, Ngombol I Ds. Keburuhan, Ngombol I Ds. Kutoarjo I Ds. Kutoarjo II Ds. Puspo, Bruno I Ds. Puspo, Bruno II Ds. Kemiri Debit Air Sungai Jali: Debit Maks : 238,492 m3/dtk ; Debit Min : 0,418 m3/dtk 6,89 1,19 45,00 0,178 22000 31,140 0,86 5,50 7,86 Bandung, 0,343 79 0,86 7,86 Bandung, 34,00 1,178 350000 0,051 7,48 1,00 0,205 1,028 70 0,86 0,86 0,010 5,00 1600000 2,123 7,28 7,30 Winong, 5,00 0,86 2,587 0,10 4900 Total Coliform (jml/100 ml) Maks. 5000 1300 22000 790 350000 790 1600000 17000 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 Dari hasil analisa di atas terlihat bahwa pada semua titik sampling, sungai Bogowonto memiliki TSS, BOD dan COD yang lebih kecil dari Baku Mutu, hanya hasil TSS di Ds. Maron, Loano dan COD di Ds. Watukuro, Purwodadi yang melebihi dari Baku Mutu menurut PP No. 82 Tahun 2001 untuk Sungai Kelas II. Untuk parameter fecal coliform dan total coliform, hampir di semua titik melebihi baku mutu. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa masih banyaknya limbah tinja baik dari manusia maupun hewan yang dibuang ke sungai, maka dari itu perlu koordinasi dari berbagai pihak untuk mengedukasi dan memfasilitasi masyarakat yang berada di tepi sungai supaya jumlah limbah tinja yang masuk ke sungai berkurang. Dari hasil analisa air Sungai Wawar dari beberapa titik sampling, untuk parameter TSS, BOD dan COD mayoritas seluruh titik berada di bawah baku mutu, kecuali air dari titik Ds. Ukirsari, Grabag yang memiliki TSS 57 ppm dan 61.6 ppm, serta COD 146.46 ppm. Hasil analisa parameter fosfat di Ds. Gowong, 135
Bruno, Ds. Kaliurip, Kemiri, dan Ds. Butuh, Butuh menunjukkan cukup tinggi, hal ini dapat dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya limbah domestik, limbah pertanian dan peternakan. Sedangkan, hasil analisa fecal coli dan total coli hampir sama dengan Sungai Bogowonto, dimana hasil uji dominan melebihi baku mutu. Dari hasil analisa sampel air Sungai Jali di beberapa titik, terlihat bahwa parameter TSS, BOD, COD, dan Fosfat di mayoritas titik sampling di bawah Baku Mutu, hanya saja hasil analisa COD di Ds. Keburuhan, Ngombol dan Kel. Bandung Kutoarjo yang berada di atas baku mutu. Sedangkan untuk parameter total coli dan fecal coli hampir sama dengan hasil analisa 2 sungai sebelumnya yaitu dominan lebih besar dari baku mutu.Berdasarkan data kualitas air di tiga sungai tersebut, maka dapat dihitung nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Purworejo dengan hasil yang digambarkan pada diagram berikut ini. 90% 83% 80% 72,72% 70% 66,92% 60% 50,00% 500,6 40% 30% 20% 10% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 3. 6. Capaian IKA Kabupaten Purworejo (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) Pemantauan kualitas air di Kabupaten Purworejo pada tiga sungai besar yaitu Sungai Bogowonto, Sungai Wawar dan Sungai Jali yang dilakukan tiap tahun dapat menjadikan data hasil pemantauan tersebut sebagai baseline (data dasar) untuk memberikan gambaran kualitas air pada tahun-tahun yang akan datang. Adapun hasil proyeksi kualitas air Kabupaten Purworejo 136
untuk parameter TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coliform dan Total Coliform disajikan pada gambar di bawah ini. Gambar 3. 7. Proyeksi Nilai TSS Sungai Bogowonto, Sungai Wawar, dan Sungai Jali Tahun 2018-2025 (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) Gambar 3. 8. Proyeksi Nilai BOD Sungai Bogowonto, Sungai Wawar, dan Sungai Jali Tahun 2018-2025 (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) 137
Gambar 3. 9. Proyeksi Nilai COD Sungai Bogowonto, Sungai Wawar, dan Sungai Jali Tahun 2018-2025 (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) Gambar 3. 10. Proyeksi Nilai Total Fosfat Sungai Bogowonto, Sungai Wawar, dan Sungai Jali Tahun 2018-2025 (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) 138
Gambar 3. 11. Proyeksi Nilai Fecal Coliform Sungai Bogowonto, Sungai Wawar, dan Sungai Jali Tahun 2018-2025 (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) Gambar 3. 12. Proyeksi Nilai Total Coliform Sungai Bogowonto, Sungai Wawar, dan Sungai Jali Tahun 2018-2025 (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) Berdasarkan proyeksi diketahui bahwa nilai TSS air Sungai Wawar dan Bogowonto masih masuk dalam baku mutu. Nilai TSS berbanding lurus dengan kekeruhan air yang disebabkan oleh lumpur. Semakin banyak lumpur yang terdapat pada sungai maka semakin besar TSS air sungai tersebut. Sedangkan Nilai COD dan BOD merupakan 2 parameter yang berkesinambungan, karena merupakan parameter yang diukur dari kebutuhan terhadap 139
oksigen. COD merupakan kebutuhan oksigen untuk menguraikan bahan kimia, sedangkan BOD merupakan kebutuhan oksigen untuk mengurai kandungan biologis. Semakin tinggi nilai BOD dan COD dalam perairanmaka akan semakin berkurang nilai Dissolved Oxygen (DO) yang terdapat pada perairan tersebut. Dan semakin sedikitnya DO menyebabkan sulitkan organisme dalam perairan tersebut untuk mendapatkan oksigen. Berdasarkan proyeksi COD air ketiga sungai, diprakirakan bahwa COD air sungai Jali yang akan melebihi dari baku mutu. Tingginya COD dalam perairan disebabkan oleh limbah domestik ataupun limbah industri. Proyeksi kandungan fosfat di ketiga DAS terlihat melebihi baku mutu. Kandungan fosfat dalam perairan berbentuk Ortofosfat (PO4) yang biasanya berasal dari senyawa pupuk kimia dan kandungan yang ada pada deterjen. Senyawa fosfat dalam air menunjukkan kesuburan perairan tersebut, namun tingginya kadar fosfat dalam perairan menyebabkan berkembang pesatnya alga pada permukaan air dan dapat mengurangi oksigen yang berada dalam perairan. Untuk wilayah Kab. Purworejo, parameter pencemar yang cukup dominan adalah Fecal Coliform dan Total Coliform, penyebab tingginya kadar coliform pada badan air kemungkinan besar diakibatkan oleh pembuangan limbah kotoran ke badan air baik dari manusia ataupun hewan. Sumber pencemar sungai dapat berasal dari limbah B3, berikut adalah data inventarisasi Limbah B3 yang ada di Kabupaten Purworejo. Tabel 3. 9. Data Timbulan Limbah B3 Fasyankes No Nama Fasyankes 1 RSUD TJITROWAR DOJO 2 RUMAH SAKIT PALANG BIRU Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 60, Purworejo Jl. Marditomo No. 17, Kutoarjo Jumlah LB3 (kg/tahun) 30879,53 20445,98 Pengelolaan Limbah B3 Transporter PT. Gema Putra Buana PT. Gema Putra Buana Jasa Pengolah PT. Tenang Jaya Sejahtera PT. Tenang Jaya Sejahtera Lainnya 140
No Nama Fasyankes 3 RUMAH SAKIT AISYIYAH 4 RUMAH SAKIT BUDI SEHAT 5 RUMAH SAKIT PURWA HUSADA 6 RSIA KASIH IBU 7 RUMAH SAKIT AMANAH UMAT 8 RUMAH SAKIT RAA TJOKRONEG ORO 9 RUMAH SAKIT PANTI WALUYO 10 RUMAH SAKIT ISLAM PURWOREJ O 11 RUMAH SAKIT ANANDA 12 RSIA PERMATA 13 PUSKESMAS SRUWOHRE JO 14 PUSKESMAS SEBOROKR APYAK 15 PUSKESMAS CANGKREP 16 PUSKESMAS BANYUURIP Alamat Jl.May Jend Sutoyo No.113,Purworej o Jl.WR.Supratma n No.183,Cangkrep ,Purworejo Jl. Gajah Mada Km. 4 Purworejo Jl.Mayjen Suyoyo No.19 Ngupasan,Purwo rejo Jl.Brigjend Katamso No.144- A Purworejo Jl. Soekarno- Hatta No.12, Rw. VI, Boro Kulon, Kec. Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jl.Ahmad Yani No.12 Purworejo Jl. Magelang Km. 2, Purworejo Jl.Lingkar Barat,Dusun 1,Sucenjuruteng ah, Bayan Jl. Mayjend Sutoyo, No. 75 Purworejo Desa Sruwohrejo, Butuh Desa Seborokrapyak, Banyuurip Jl. W.R. Supratman No. 431, Purworejo Jl Raya Banyuurip Km. 3 Banyuurip Jumlah LB3 (kg/tahun) 3.030,27 3104,1 1534,2 1565 3601 2900 3500 623,1 3892 386,4 285,58 951 297,68 Pengelolaan Limbah B3 Transporter PT.Darind o Abadi Sejahtera Jasa Pengolah PT.Wastec Internation al Lainnya PT. Arah Environmen tal Indonesia PT. Gema Putra Buana PT. Arah Environme ntal Indonesia PT. Tenang Jaya Sejahtera PT. Gema Putra Buana PT. Tenang Jaya Sejahtera PT. Gema Putra Buana PT. Tenang Jaya Sejahtera PT.Giant Karya Group PT. Tiga Putra Bintang PT. Tenang Jaya Sejahtera PT. Yonalika Laras Abadi PT. Gema Putra Buana PT. Tenang Jaya Sejahtera PT. Darindo Abadi Sejahtera PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT. Wastec Internation al PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest 141
No Nama Fasyankes 17 PUSKESMAS KEMIRI 18 PUSKESMAS BAYAN 19 PUSKESMAS BENER 20 PUSKESMAS KUTOARJO 21 PUSKESMAS GEBANG 22 PUSKESMAS BAGELEN 23 PUSKESMAS BRUNO 24 PUSKESMAS BRAGOLAN 25 PUSKESMAS GRABAG 26 PUSKESMAS PITURUH 27 PUSKESMAS LOANO 28 PUSKESMAS PURWOREJ O 29 PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN 30 PUSKESMAS BUTUH Alamat Desa Kemiri Kidul, Kemiri Jl. Gadjah Mada Km. 8 Bayan Bandungrejo, Bayan Jl. Magelang Km. 11, Bener Jl. Mardi Usodo No. 22, Kutoarjo Jl. Nyai Lokasari No. 14, Bendosari, Gebang Jl. Yogyakarta Km. 12, Bagelen Jl. Raya Kutoarjo- Wonosobo Km. 26, Bruno Jl. Panembahan Senopati No. 17, Purwodadi Jl. Pasar Jono Km. 1 Dukuhdungus, Kec. Grabag, Kab. Purworejo Jl. Raya Klepu- Pituruh Km.4 Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo Jl. Magelang Km. 8 Maron, Loano Jl. K.H. A. Dahlan No. 73 Purworejo Jl. Krajan, Semawung Daleman, Kutoarjo Jl. Kutoarjo - Kebumen Km. 5, Butuh Jumlah LB3 (kg/tahun) 786,9 785 540 577,76 571,11 350 1962 775,21 780 794 420 715,24 410 374,96 Pengelolaan Limbah B3 Transporter PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo Jasa Pengolah PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest Lainnya PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jabar Laju Transindo PT.Jasa Medivest PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jabar Laju Transindo PT.Jasa Medivest 142
No Nama Fasyankes Alamat 31 PUSKESMAS BANYUASIN Desa Banyuasin Kembaran 32 PUSKESMAS KALIGESING 33 PUSKESMAS WIRUN Jl. H. Soepantho Kaligono, Kaligesing Desa Wirun, Kutoarjo 34 PUSKESMAS WINONG Desa Winong, Kemiri,Purworejo 35 PUSKESMAS KARANGGET AS 36 PUSKESMAS DADIREJO 37 PUSKESMAS BUBUTAN 38 PUSKESMAS NGOMBOL 39 PUSKESMAS MRANTI 40 KLINIK MENTOSAR AN 41 KLINIK UMIYAH Jl. Raya Pituruh - Brengkol Km. 4 Karanggetas Jl. Yogyakarta Km 18, Dadirejo Bagelen Jl. Congot Km 17, Desa Bubutan, Purwodadi Desa Kembangkuning, Ngombol Jl. Mr. Wilopo, No. 203A, Purworejo Dukuh Wetan, Pituruh, Kec. Pituruh, Kabupaten Purworejo Jl. Raya Berjan No.287 RT 04 RW 03, Lugosobo, Gebang, Purworej Jl. Kauman I No. 6 Kutoarjo 42 KLINIK UTAMA PKU KUTOARJO 43 KLINIK PRATAMA AZZAHRA MEDICA LUGOSOBO Lingkungan 03 RT 004 RW 003 Kel. Lugosobo Kec. Gebang Kab. Purworejo JUMLAH TOTAL Jumlah LB3 (kg/tahun) 300 311,5 403,35 410,66 440,89 480 250 873 250 60 428 1106,2 97,15 Pengelolaan Limbah B3 Transporter PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo PT.Jabar Laju Transindo Jasa Pengolah PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest Lainnya PT.Jabar Laju Transindo PT. Jabar Laju Transindo PT. Jabar Laju Transindo PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT.Jasa Medivest PT. Jabar Laju Transindo PT.Jasa Medivest PT. Tiga Putra Bintang PT. Jabar Laju Transindo PT. Tenang Jaya Sejahtera PT.Jasa Medivest 92.248,77 kg/tahun 143
Tabel 3. 10. Data Jumlah Timbulan Limbah B3 Bengkel No Nama Bengkel Alamat Jumlah LB3 (liter/bulan) Pengelolaan Limbah B3 Jasa Pengolah Transporter Lainnya 1 Tepat Motor Jl. Dahlan Purworejo KH A 51 15
Dijual pihak ketiga 2 Sumber Utama Motor KH A Dahlan 92 Purworejo 100
Dijual pihak ketiga 3 Glory Motor 4 Harapan Motor 5 Surya Motor 6 Planet Ban 7 Adnan motor 8 Jasa Surya Motor 9 Yudi Motor 10 Gun Motor 11 Armada Tunas Jaya 12 Kurnia 13 Naga Jaya Motor 14 Prima Motor Jl. Dahlan Purworejo Jl. Sugiono Purworejo Jl A. Yani 41 Purworejo Jl. KH Dahlan Purworejo Jl. Pelajar Kledung Kradenan Banyuurip Jl. Ring road Km.1 Purworejo Jl. Ring road No 1 Purworejo Bedono Kluwung Kemiri Jl. Diponegoro No.75 Kutoarjo Jl. Gajah Mada Km 6 Purworejo- Kutoarjo A Jl. No.32 Purworejo Jl. Sawunggalih No. Purworejo Bedono Kluwung Kemiri KH A 53 Kolonel 39 A 52 Tetara 129 P. Yani 33 120 150 105 4,5 5 25 10 20 250 30 5 200
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga 15 Slamet Motor 30
Dijual pihak ketiga 16 LJM Desa Loano 17 NTB Motor Slumprit Loano 90 90
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga 144
No Nama Bengkel 18 Citran Motor 19 Kembar Sari Motor 20 99 Motor 21 ADX Bengkel 22 23 Bengkel Mobil Mbah Surip OTO Mekanik 24 Wijaya Motor 25 Adit Motor 26 Mas Di 27 Daya Mitra Motor 28 HRS Motor 29 Hinda Motor 30 DAR 31 Indah Motor 32 Sumber Baru Motor 33 Kawan Baru Motor 34 GP. Motor 35 Triyoga Motor Alamat Jl. Purworejo- Magelang Km 8 Maron Desa 01/05 Loano Desa 01/01 Loano Jl. Raya Kebumen KM 5 Dlangu, Butuh Jl. Brigjend Katamso No.177 Purworejo Jl Jogja Km 2 Purworejo Jl. Tentara Pelajar Km 4 Purworejo Katerban, Kutoarjo Jl.Tentara Pelajar Purworejo Jl. Sawunggalih No.34 Kutoarjo Pramuka Jl. No. 52 Purworejo P. Jl. Diponegoro No 177 Kutoarjo jl. Sudirman no 26 Purworejo Jl. P. Diponegoro no 149 Kutoarjo Jl. MT Haryono No. 77a Kutoarjo Jl. Purworejo- Magelang Km Kaliboto, 11 Bener Jl. Purworejo- magelang Km Kaliboto, 11 Bener Jl. Purworejo- Magelang Km Kedung 10 Pucang , Bener Loano spare 166 Jumlah LB3 (liter/bulan) 7 90 180 30 400 20 30 100 20 50 90 200 7 200 200 200 120 10 Pengelolaan Limbah B3 Jasa Pengolah Transporter Lainnya
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga 145
No Nama Bengkel Alamat 36 Nesa Putra Motor 37 Mustika 38 39 Kombi Motor Agung Motor 40 Inti Motor 41 Anugrah Motor 42 Sena Motor 43 44 45 Ahas 362 Judha Motor Bengkel Mobil Garda Candi Motor Jl. Purworejo- Magelang Km 9 Kedung Pucang, Bener Jl. Purworejo- Magelang Km 8 Jl. Merpati No 4 Kutoarjo JL Kutoarjo Km 4 Jl. A Yani No 24 Purworejo Jl.P. Diponegoro No. 172 Kutoarjo Jl. Agus Salim RT o5 RW 02 Tegalsari Purworejo Jl. Mayjen Sutoyo No. 49 Purworejo Jl. Pangeran Diponegoro No. 270 Purworejo Mranti 201 A RT 1 RW 2 Raya 46 AAS Motor Beduk, Bagelen 47 Putra Bunda Semawung, Krendetan, Bagelen 48 49 50 51 52 53 KJM Manual Tech Joko Motor Slamet Motor Yuda Motor Jambu Alas Motor Supri Motor Servis Kauman Barat, Bagelen Desa Bagelen, Kec. Bagelen Bagelen Desa Krendetan Bagelen Malangrejo 54 Pembina Jl. Ringroad Selatan Desa Pakis Rejo, Banyuurip 55 Karya Jaya Motor Candingasinan Banyuurip Jumlah LB3 (liter/bulan) 450 600 200 360 60 10 20 260 100 20 25 15 40 20 15 30 20 15 50 200 Pengelolaan Limbah B3 Jasa Pengolah Transporter Lainnya
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga 146
No Nama Bengkel 56 57 Putra Remaja Tiara Motor 58 PTKM 59 Andika Motor 60 TK Motor 61 Anugrah Motor 62 Aneka Mobil 63 Kunto Motor 64 65 Radika Motor Ahass Dora Motor 66 Jumali 67 Motor 27 68 Satria Motor 69 Cipta Jaya Motor 70 Cahaya Motor 71 Abadi Motor 72 Woto AC Mobil 73 Mbah Yatin 74 Amat Alamat Desa Butuh RT 02 RW 07 Kaliwatu Bumi RT 01 RW 01 Desa Kaliwungu, Bruno Desa Kaliwungu, Bruno Desa Tegalsari, Bruno Desa Tegalsari, Bruno Desa Kaliwungu, Bruno Jl. Sangubanyu RT 01 RW 05, Jenar Lor Jenar Wetan Purwodadi Jl Purwodadi, Purworejo Krajan Raya Purwosari Jl. Panembahan Senopati Salam Wetan RT 02 RW 02 Purwosari Jl. Panembahan Senopati Desa Butuh Desa Butuh RT 02 08 RW Butuh Butuh RT 01 RW 05 Desa Butuh RT 01 05 RW Butuh Desa Andong RT 02 RW 02 Desa Dlangu RT 01 RW 04 Jumlah LB3 (liter/bulan) 10 30 250 300 200 150 300 35 20 100 5 30 30 30 70 10 1 25 5 Pengelolaan Limbah B3 Jasa Pengolah Transporter Lainnya
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga 147
No Nama Bengkel 75 Sugiyanto 76 Alpena 77 Logis Jaya 78 Cahaya Motor 79 Widha Motor 80 Maya Jaya Motor 81 Rikhy Motor 82 Kene Motor 83 AMP Motor 84 85 86 Kramat Motor Wantech Motor Ngepall Mobil 87 Santo Motor 88 TJM Motor 89 SJM Motor 90 Maju Motor 91 Abadi Motor 92 Sandi Motor 93 TH Motor 94 95 Jabrik Bengkel Brilian Motor 96 Sigit Motor Alamat Desa Sruwohrejo RT 03 RW 01 Desa Klepu RT 01 RW 01 Desa Sangubanyu, Grabag Desa Grabag Desa Sangubanyu, Grabag Desa Tunggulsari Grabag Desa Tunggulrejo Grabag Desa Sangubanyu, Grabag Jalan Ketawang Aglig, Raya Desa Grabag Desa Patutrejo, Grabag Desa Patutrejo, Grabag Desa Brunorejo, Bruno Tegalsari, Bruno Tegalsari, Bruno Jl. Raya Bruno Desa Brunorejo, Bruno Desa Tegalsari, Bruno Trukan Winong RT 07 RW 03 Winong RT 01/ RW 03 Kerep RT 02 RW 01 Kemiri Jl Pituruh Km 4 Kemiri Jumlah LB3 (liter/bulan) 5 5 150 120 120 150 150 150 300 240 150 300 300 180 300 180 180 150 40 30 100 30 Pengelolaan Limbah B3 Jasa Pengolah Transporter Lainnya
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga 148
No Nama Bengkel Alamat 97 Berkah Jaya Motor Rejosari Kemiri 98 Berliyan Ngampel, Pituruh 99 Yoga Motor Pituruh 100 Rifky Motor 2 101 102 Rifky Motor 1 Moal Motor 103 Putra Nusa 104 Sahid Motor 105 Krambil Ijo Jl Pituruh Klepu RT 01 RW 03 Jl Kesawen Ngandegan, Pituruh Kembaran, RT 01/RW 01 Banyuasin Loano Banyuasin Kembaran RT 01 01 RW Loano Kembaran, RT 01/RW 01 Banyuasin Loano Pituruh Sumber Jaya Motor Sean Motor Kedungwatan, Desa bener 106 Dukuh Paguan Bener Kaliboto Wetan RT 2 RW 3 Bener Kemijing, Loano Desa Guyangan Ngasinan, Loano Guyangan, Loano Kedungpucang, Bener 107 Rizki Motor 108 Buhsing Motor 109 110 Vian Motor 111 ISM Sumber Urip Aryan Family Motor Likin Motor 112 Kedungpucang, Bener 113 Kedungpucang, Bener JUMLAH TOTAL 114 Jumlah LB3 (liter/bulan) 20 60 10 300 200 15 60 60 90 60 180 120 120 180 90 120 150 120 Pengelolaan Limbah B3 Jasa Pengolah Transporter Lainnya
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga Dijual pihak ketiga
Dijual pihak ketiga 12.599,5 liter/bulan 149
Mengingat banyaknya jenis sumber pencemar yang dapat mempengaruhi kualitas air permukaan, maka untuk mengatasinya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Adapun strategi yang dapat dilakukan, diantaranya: 1) Menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sumber dan badan air. 2) Membangun sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri. 3) Mengembangkan dan menerapkan teknologi perbaikan kualitas air. 4) Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air dan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke sumber air. b) Indeks Kualitas Udara Polusi udara dari jalan raya, perumahan, perkantoran dan industri, telah menjadi permasalahan lingkungan dan kesehatan di perkotaan. Salah satu cara penanganannya melalui vegetasi yang mampu menangkap partikel dan menyerap gas penyebab polusi udara. Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Merujuk dari dokumen Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2020, pengujian kualitas udara ambien Kabupaten Purworejo dilakukan di dua lokasi yaitu di GOR WR. Supratman dan Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen yang dilakukan sebanyak dua periode. 150
Adapun parameter yang diukur dalam pengujian ini adalah SO2, NO2, O3, CO, dan TSP. Hasil pengujian kualitas udara ambien menunjukkan bahwa pada tahun 2018 semua parameter masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Pada tahun 2019, hasil uji kualitas udara ambien menunjukkan bahwa parameter TSP di titik pemantauan Desa Dadirejo telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, hasil uji kualitas udara ambien di Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3. 11. Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Kabupaten Purworejo Tahun 2018 - 2019 Lokasi GOR WR. Supratman Periode 1 GOR WR. Supratman Periode 2 Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen Periode 1 Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen Periode 1 Hasil Uji (µg/Nm3) O3 SO2 Tahun 2018 43,9 NO2 CO 36,2 32,5 < 115 62,8 33,9 25,8 185 64 36,3 183 92 75,8 31,7 50,5 139 TSP 45,90 224 222 62,5 Tahun 2019 17,7 GOR WR. Supratman Periode 1 GOR WR. Supratman Periode 2 Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen Periode 1 Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen Periode 1 Sumber: IKPLHD Kabupaten Purworejo, 2019-2026 25,9 19,6 17,3 33,9 29,6 28,3 48,9 18 19,6 5,67 15,2 < 115 1944 571 1745 74,3 123 219 232 Gambaran kondisi kualitas udara di Kabupaten Purworejo juga dapat direpresentasikan oleh Indeks Kualitas Udara. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dari perhitungan menggunakan hasil analisa udara ambien dengan parameter SOx (Sulfur Oksida) yang mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar lainnya yang mengandung sulfur dan parameter NOx (Nitrogen Oksida) yang mewakili emisi dari kendaraan yang menggunakan 151
bahan bakar bensin. Gambaran indeks kualitas udara Kabupaten Purworejo disajikan pada diagram berikut ini. 120% 100% 80% 60% 400,(, 200,(, 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 lh.1J 50% 72% 83.97% 96.60% 97.91% 9435% Gambar 3. 13. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Purworejo (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) Merujuk dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, hasil pengukuran yang dilakukan tiap tahunnya menggunakan metode aktif sampler, didapatkan tren IKU yang cenderung meningkat, kecuali tahun 2019 yang menunjukkan penurunan dari 97,91% menjadi 96,35% pada tahun 2020. Penurunan kualitas udara ini disebabkan oleh kegiatan pertambangan, transportasi dan industri. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Purworejo Pertambangan di Kabupaten Purworejo sebagian besar merupakan aktivitas pengambilan mineral yang ada di dalam bumi berupa Galian C (sirtu) dan batuan andesit dalam jumlah yang besar dan juga dengan menggunakan peralatan besar. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Purworejo sebagian besar bertujuan untuk mendukung kegiatan pembangunan bandara YIA (Yogyakarta International Airport) di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I Yogyakarta. Kegiatan pertambangan yang menyebabkan penurunan kualitas udara antara lain asap kendaraan dan alat berat, kebisingan, dan debu yang sangat berpotensi menyebabkan polusi udara. 152
Ditinjau dari sektor transportasi dan industri, walaupun pada saat ini jumlah moda trasnportasi maupun kegiatan industri di Kabupaten Purworejo jauh lebih sedikit dibanding kota-kota besar, akan tetapi pada masa yang akan datang hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat mengingat letak Kabupaten Purworejo yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas utama dan gerbang utama Jawa Tengah bagian selatan dari Bandara YIA serta termasuk dalam delineasi kawasan inti Aetropolis YIA yang meliputi Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Ngombol. Lokasi strategis Kabupaten Purworejo ini nantinya selain akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dengan masuknya investor, tetapi juga akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup seperti penurunan kualitas udara akibat penambahan jumlah moda transportasi dan industri. Kondisi kualitas udara Kabupaten Purworejo di masa yang akan datang berdasarkan hasil analisis proyeksi parameter NO2 dan SO2 pada tahun 2025 cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan penurunan kualitas udara ambien di Kabupaten Purworejo. Gambar 3. 14. Proyeksi Kuantitas NO2 dan SO2 Pada Udara Ambien di Kabupaten Purworejo (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) 153
c) Indeks Tutupan Lahan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan persentase luas penutup lahan yang merupakan hutan dan sejenisnya dibandingkan luas administratif wilayah. Luas penutup lahan yang dimaksud antara lain hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, mangrove, serta ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan data dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 terkait luasan masing-masing penutup lahan, dari hasil yang didapat terlihat menunjukkan tren yang meningkat. 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 19,06% 21,00% 31,00% 40,00% 46,62% 45,66% 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Gambar 3. 15. Capaian IKTL Kabupaten Purworejo (Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026) Capaian IKTL Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Penanaman bibit tanaman yang dilakukan oleh Instansi, Perhutani, LSM, serta swadaya masyarakat; dan 2) Alih guna lahan dari area lindung/konservasi ke budidaya. 154
(1) (2) Gambar 3. 16. Foto Kondisi Kualitas Air di (1) Desa Pogung Juru Tengah Kecamatan Bayan dan (2) Kecamatan Kemiri (Sumber: Dokumentasi Survei, 2021) 3.4.3. Kuantitas Air (Daya Dukung Air) Daya dukung air Kabupaten Purworejo dapat diketahui dengan membandingkan ketersediaan air dan kebutuhan air. Berdasarkan Berdasarkan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, ketersediaan air di Kabupaten Purworejo tahun 2019 ialah sebanyak 608.877.2171,20 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air merupakan kebutuhan air minimal untuk kegiatan domestik dan nondomestik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kebutuhan air Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 ialah 671.612.946 m3/tahun. Dengan demikian, ketersediaan air lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air yang menandakan kondisi defisit air. Adapun kondisi daya dukung air Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 disajikan pada tabel dan gambar berikut ini. Tabel 3. 12. Daya Dukung Air Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2019 Kebutuhan Air (m3/tahun) 682.525.569 675.111.812 676.616.838 674.307.246 671.612.946 Ketersediaan Air (m3/tahun) Tahun 1,28 2,12 1,78 1,28 0,91 Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 872.316.194,80 1.428.142.930,20 1.201.835.834,40 865.100.068,00 608.877.271,20 2015 2016 2017 2018 2019 DDA 155
2,5 2,12 2 1,78 r i A g n u k u D a y a D 1,5 1 1,28 1,28 0,91 DDA 0,5 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Tahun Gambar 3. 17. Daya Dukung Air Kabupaten Purworejo Tahun 2014- 2019 Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 Berdasarkan tabel dan diagram di atas, dapat dilihat bahwa tren daya dukung air permukaan di Kabupaten Purworejo cenderung menurun selama beberapa tahun ke belakang dan menunjukkan kecenderungan defisit seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ketersediaan air di Kabupaten Purworejo sangat erat kaitannnya dengan kejadian bencana kekeringan. Potensi rawan bencana kekeringan ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung kontrol point. Sedangkan kekeringan dari aspek air bersih berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahalnya biaya memperoleh air bersih. Kekeringan pada daerah irigasi disebabkan karena berkurangnya debit air dari sumbernya, tingginya kebocoran pada saluran, tidak adanya saluran tersier, petani tidak menaati jadwal pola tanam, kelembagaan P3A tidak berjalan dengan baik, pengambilan air secara liar, kurangnya kesadaran untuk 156
bertanam palawija dan sistem konvensional yang masih digunakan petani dalam bertanam padi. Debit sungai terbesar adalah Sungai Bogowonto karena sungai ini merupakan aliran primer dari DAS Bogowonto. Debit sungai dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan kurangnya sistem penyimpanan air akibat dari berkurangnya daerah konservasi di sekitar aliran sungai. Hal ini berdampak, pada musim kemarau, ada sungai/kali yang tidak ada debit air bahkan sampai kering hingga musim hujan berikutnya. Sementara itu, potensi rawan bencana kekeringan air bersih hampir merata di seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo, hanya saja dalam situasi yang berbeda. Untuk daerah pegunungan, pada beberapa kasus sumber air bersih berada jauh di bawah permukiman penduduk sehingga perlu upaya untuk menaikkan air ke atas dengan pompa. Sementara itu pada beberapa desa di tepi pantai airnya payau/asin dan keruh. Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari permukiman warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan yang panjang untuk sampai ke permukiman masyarakat tersebut. (1) 157
(2) Gambar 3. 18. Foto Kondisi Kualitas Air di (1) Kecamatan Pituruh dan (2) Kecamatan Banyuurip Sumber : Dokumentasi Survei, 2021 3.4.4. Perubahan Iklim Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbondioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan konsetrasi gas rumah kaca tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia seperti emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah dan kegiatan-kegiatan industri. Berdasrarkan data dari KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, besaran GRK dari tahun 2017 sampai tahun 2020 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dimana pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan dan pada tahun 2019-2020 besaran GRK mengalami penurunan. Secara lebih rincu data invetarisasi GRK Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 3. 13. Data Invetarisasi GRK Kabupaten Purworejo Tahun Perhitungan 2017 2018 2019 2020 Besaran GRK (GgCO2 Eq.) 1107.122 1256.219 1349.75 1077.12 Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 158
Berdasarkan tabel di atas, tren kenaikan jumlah GRK di Kabuaten Purworejo tidak begitu signifikan karena masih rendahnya jumlah industri dan jumlah moda transportasi yang relatif lebih sedikit di banding dengan kota besar. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut. Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Purworejo. Tabel 3. 14. Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Purworejo Jumlah Desa Kategori Tingkat Kerentanan Rendah Sedang Sangat Tinggi Jumlah Persentase 2 489 3 494 0,40% 98,99% 0,61% 100,00% Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar (98,99%) desa di Kabupaten Purworejo memiliki tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim sedang. Meskipun demikian terdapat 3 desa di Kabupaten Purworejo yang memiliki kerentanan iklim sangat tinggi yaitu Desa Pogung Juru Tengah, Bayan dan Desa Kalikalong, Loano. Berikut peta persebaran indikasi kerentanan di Kabupaten Purworejo. Perubahan iklim telah diakui menjadi penyebab meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan sehingga dapat menimbulkan dampak berupa kerugian kepada manusia. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia yang diluncurkan oleh BNPB, selama kurun 159
waktu 2020-2023 telah terjadi 36 kejadian bencana alam, dimana bencana alam yang paling sering terjadi adalah kejadian bencana tanah longsor. Bencana alam yang secara tidak langsung disebabkan oleh perubahan iklim ialah bencana tanah longsor. Walaupun bencana tanah longsor secara dominan dipengaruhi oleh kondisi geologi wilayah akan tetapi adanya perubahan iklim yang menyebabkan ketidakmenentuan cuaca seperti hujan terus menerus akan semakin memperparah kerawanan tanah longsor di suatu wilayah. Potensi rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo terdapat di Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Loano, Bener, Gebang, Bruno, Kemiri, Pituruh dan Kutoarjo. Kawasan ini merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak. Setidaknya terdapat 120 desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo yang dikategorikan sebagai desa/kelurahan dengan kerawanan longsor dengan tinkat kerentanan tinggi, 34 desa/kelurahan dengan tingkat kerentanan sedang dan 117 desa/kelurahan dikategorikan dalam tingkat kerentanan rendah. Adapun potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Banyuurip, Purworejo, Bayan, Kutoarjo, Butuh, Kutoarjo, Kemiri, Pituruh, Gebang, Loano dan Bener. Kawasan ini memiliki topografi yang rendah dan rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Diantara kecamatan yang rawan banjir, Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi dan Bagelen adalah kecamatan yang sering terdampak banjir karena posisinya yang paling rendah. Genangan banjir di kawasan ini dapat bertahan lebih dari 1 minggu dan selain merendam kawasan permukiman, banjir juga 160
merendam kawasan pertanian sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gagal panen di kawasan tersebut. Selain bencana tanah longsor dan banjir, bencana rawan gelombang pasang dan tsunami juga berpotensi terjadi di Kabupaten Purworejo. Potensi bencana rawan gelombang pasang dan tsunami terletak di bagian selatan, yaitu di pesisir Pantai Selatan yang kawasannya berada di Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah tempat-tempat yang terkena pasang- surut air laut akibat gaya gravitasi/gaya tarik bulan sehingga tergenang pada musim- musim tertentu. Sedangkan kawasan rawan tsunami adalah tempat-tempat yang terkena gelombang pasang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh ganguan impulsif dari bawah laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran tanah. (1) (2) (3) (4) Gambar 3. 19. Kondisi Banjir di (1) Kecamatan Grabag, (2) Kecamatan Ngombol, (3) Kecamatan Purwodadi, dan (4) Kecamatan Bagelen Sumber : Dokumentasi Survey, 2021 161
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1) (2) Gambar 3. 20. Kondisi(1) Pendangkalan Sungai di Kecamatan Butuh dan (2) Sungai Rawan Banjir di Kecamatan Bayan Sumber : Dokumentasi Survey, 2021 3.4.5. Degradasi Lahan Dan Hutan Degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Purworejo antara lain disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Berdasarkan data DIKPLHD Tahun 2020, terdapat 14 pertambangan di Kabupaten Purworejo. Namun dari 14 pertambangan tersebut, baru tercatat 2 pertambangan yang mengurus izin yaitu CV. Tirta Baru Laksana dan CV. Waluyo Lestari. Berikut adalah rincian pertambangan yang tercatat di Kabupaten Purworejo. Tabel 3. 15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian Tahun 2019 Jenis Bahan Galian Andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Andesit Sirtu Andesit Andesit Nama Perusahaan CV. Gunung Mulia CV. Cahaya Indra Laksana PT. Karya Putra Pembina PT. Nusa Patria CV. Seno Watu Aji Sdr. Wisnu Subianto Sdr. Sugeng Mulyono PT. Sekawan Bayu Perkasa CV. Rejeki Wisnuadji Luas Izin Usaha Penambangan (Ha) Luas Areal (Ha) 545/4888 Tahun 2015 11,1 ha 15,2 ha 543.32/10439 Tahun 2017 543.32/6405 Tahun 2018 543.32/8861 Tahun 2018 543.32/9250 Tahun 2018 543.32/8572 Tahun 2018 543.32/9770 Tahun 2018 543.32/9998 Tahun 2018 543.32/9775 Tahun 2018 543.32/189 Tahun 2019 24.7 ha 23.84 Ha 39 ha 5.2 ha 5.4 ha 21.5 Ha 4.89 Ha Andesit PT. Hajar Aswad Konstruksindo 25,43 Ha Rencana Produksi 2020 (m3) 90,984 100,555 30,000
240,000 50,000 8,000
45,500 152,730 162
No 11 12 13 14 Jenis Bahan Galian Andesit Sirtu Andesit Andesit Nama Perusahaan PT. Kulon Progo Bumi Sejahtera Timbul Pramono CV. Tirta Baru Laksana CV. Waluyo Lestari Luas Izin Usaha Penambangan (Ha) 543.32/196 Tahun 2019 543.32/5694 Tahun 2019 543.32/9730 tahun 2019 543.32/17514 tahun 2019 Luas Areal (Ha) 29.59 Ha 5,29 Ha 10,6 ha 25 Ha Rencana Produksi 2020 (m3) 105,250 30,000 120,000
Sumber: DIKPLHD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Degradasi lahan akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Purworejo yang juga menimbulkan konflik masyarakat baru-baru ini terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener. Kegiatan pertambangan batu andesit di Desa Wadas direncanakan akan digunakan sebagai bahan material untuk pembangunan Bendungan Bener yang diproyeksikan menjadi penyedia air untuk Bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo. Penamabangan batu andesti seluas 145 ha dengan metode blasting atau peledakan dinamit sebanyak 5.300 ton dalam kurun waktu 30 bulan dikhawatirkan akan menyebabkan bencana, baik itu longsor, retaknya rumah warga, maupun hilangnya lebih dari 27 mata air yang sampai saat ini memenuhi kebutuhan air warga Desa Wadas. Oleh karena itu, selain menciptakan konflik ekologis, operasi penambangan dinilai akan menghilangkan hubungan sosial yang tercipta dan mengarahkannya pada krisis multidimensi serta menyusutnya lahan produktif pertanian dan sektor agraris lain (Sumber: m.prorakyat.co diakses tanggal 24 Juni 2021). Degradasi lahan juga dapat terjadi akibat ketidaksesuaian peruntukan lahan dan kelas kemampuan lahan. Klasifikasi kemampuan lahan di Kabupaten Purworejo dianalisis dengan mempertimbangkan variabel kelerengan (l), kerentanan erosi (ke), drainase tanah (d), terkstur tanah (t) dan kedalaman tanah (k). Berdasarkan analisis tersebut didapatkan tujuh klasifikasi 163
kemampuan lahan seperti yang tercantum dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009. Klasifikasi kelas I dan II tersebar di Kecamatan Gebang, Purworejo, Bayan, Banyuurip, Ngombol dan Purwodadi. Pada klasifikasi tersebut sangat cocok untuk penggunaan pertanian, hutan dan cagar alam. Klasifikasi kelas II/III merupakan lahan yang masih dapat digunakan untuk pertanian namun dapat pula digunakan untuk kegiatan non pertanian. Kelas ini terdapat di Kecamatan Bener, Loano, Gebang, Purworejo, Banyuurip, Bayan, Kaligesing dan Bagelen. Pada kelas III sampai dengan VI, penggunaan lahan pada kelas ini yaitu kegiatan budidaya non pertanian seperti permukiman dan industri. Kegiatan pertanian masih dapat dilakukan namun hasil yang didapatkan tidak akan maksimal karena ada beberapa faktor penghambat yang mengganggu stabilitas dan kesuburan tanah. Pada kelas VII banyak terdapat pada daerah dengan lereng yang curam seperti daerah perbukitan dan pegunungan. Lahan dengan kelas VII cocok untuk digunakan sebagai padang rumput atau hutan produksi. Lahan dengan kelas VIII merupakan lahan dengan variabel penghambat dan ancaman sangat berat. Lahan ini terdapat pada bagian selatan Kabupaten Purworejo meliputi Kecamatan Grabag, Ngombol dan Purwodadi. Lahan bagian pegunungan dan perbukitan terjal juga termasuk dalam kelas VIII. Penggunaan yang cocok pada lahan ini adalah kawasan lindung, hutan lindung, rekreasi alam dan cagar alam serta sebaiknya lahan dibiarkan secara alami. Adapun degradasi kawasan hutan di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh kebakaran hutan. Berdasarkan data KLHS RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2018 - 2028, pada tahun 2018 jumlah kebakaran hutan yang terjadi sebanyak 4 kali dengan luas total lahan yang terbakar sekitar 8 Ha. Hutan yang terbakar terdapat di Kecamatan Kaligesing, Gebang, dan Bener. Hingga tahun 2023, luas lahan hutan di Purworejo sebesar 8.323,09 Ha. 164
Berdasarkan data Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030, disebutkan bahwa data Kawasan Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat sebesar 389,53 Ha, sedangkan luas lahan kritis sebesar 4.170,30 Ha. (1) (2) Gambar 3. 21. Kondisi Abrasi di (1) Desa Tunggorono dan (2) Desa Sidarum di Kecamatan Kutoarjo Sumber : Dokumentasi Survey, 2021 3.4.6. Dampak Pembangunan Pembangunan suatu wilayah dapat berdampak pada perbaikan ekonomi suatu wilayah akan tetapi juga dapat berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Salah satu dampak pembangunan suatu wilayah ialah alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi peruntukan lain seperti kawasan industri maupun permukiman. Dinamika alih fungsi lahan di Kabupaten Purworejo kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian untuk perumahan dan permukiman. Hal ini menunjukan semakin sempitnya lahan untuk pertanian sangat berpengaruh terhadap perkembangan jumlah produksi pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dapat dilihat dari nilai PDRB sektor pertanian yang semakin menurun sedangkan sektor real estate cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 2016 sampai tahun 2020 sektor pertanian mengalami kecenderungan kenaikan dari3.813.943,17 juta rupiah menjadi 4.255.862,04 juta rupiah 165
bersamaan dengan sektor real estate yang juga mengalami kecenderungan kenaikan dari 301.318,45 juta rupiah menjadi376.849,34 juta rupiah selama kurun waktu tersebut. Sektor	Pertanian,	Kehutanan,	dan	Perikanan u k a l r e b a g r a h r a s a d s a t a B R D P ) h a i p u r a t u j ( a h a s u n a g n a p a l t u r u n e m 4.300.000,00 4.200.000,00 4.100.000,00 4.000.000,00 3.900.000,00 3.800.000,00 3.700.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 3.813.943,17 2016 3.898.524,63 2017 4.073.181,67 2018 Tahun 4.177.631,20 2019 4.255.862,04 2020 Gambar 3. 22. Grafik PDRB atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2016-2020 Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purworejo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 Sektor	Real	Estate u k a l r e b a g r a h r a s a d s a t a b r d p a t u j ( a h a s u n a g n a p a l t u r u n e m ) h a i p u r 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 301.318,45 326.133,02 351.251,36 375.013,89 376.849,34 0,00 2016 2017 2018 Tahun 2019 2020 Gambar 3. 23. Grafik PDRB atas Dasar Harga Berlaku Sektor Real Estate Tahun 2016-2020 Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purworejo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016- 2020 166
Pembangunan yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan permasalahan kesenjangan seperti munculnya kawasan permukiman kumuh di pinggiran kota. Beberapa faktor penyebab kekumuhan antara lain meningkatnya pertumbuhan populasi manusia tanpa adanya penambahan ruang, serta bertambahnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kesulitan untuk mendapat perumahan dan permukiman yang layak huni. Hal ini mendorong tumbuhnya kawasan kumuh permukiman yang baru. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, sub urusan kawasan permukiman ada pembagian antara tugas pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Luasan kawasan kumuh di atas 15 ha menjadi tugas Pemerintah Pusat, luasan kawasan kumuh 10-15 ha menjadi tugas Provinsi dan luasan kumuh di bawah 10 ha menjadi tugas Kabupaten/Kota. Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor: 188.4/570/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purworejo tersaji dalam tabel berikut. Tabel 3. 16. Daftar Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo berdasarkan SK Kumuh Nama Kawasan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo 11 Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Luas Awal SK (ha ) 9,17 4,39 18,41 14,06 2,80 39,30 56,59 24,14 11,92 9,23 7,40 197,41 Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo TOTAL Sumber : RPJMD KLHS Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 Isu dampak pembangunan di Kabupaten Purworejo juga mulai terlihat dari adanya pembangunan Bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta. Kabupaten 167
Purworejo sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan pembangunan YIA tidak dapat dipungkiri dapat memberikan dampak-dampak positif terutama dalam hal pengembangan ekonomi wilayah seperti membuka transaksi perdagangan, wisata, dan investasi, mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara, membuka lapangan kerja, membuka lapangan usaha baru, menarik minat investor, mempercepat lalu lintas penumpang, barang, dan jasa, meningkatkan jumlah dan lama tinggal kunjungan ke daerah tujuan wisata, dengan kata lain dapat memberi efek domino pengembangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi di sisi lain, keberadaan Bandara YIA akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan pembangunan Bandara YIA. Kabupaten Purworejo sebagai jalur lalu lintas utama dari dan menuju Bandara YIA, diproyeksikan akan terjadi penambahan beban lalu lintas sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas udara di Kabupaten Purworejo. Selain itu, keberadaan Bandara YIA akan memicu alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terutama pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Purworejo yang berbatasan langsung seperti Kecamatan Bagelen. Dampak pembangunan adakalanya juga dapat menimbulkan konflik lingkungan hidup di masyarakat. Di Kabupaten Purworejo, konflik lingkungan hidup akibat pembangunan salah satunya terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener. Konflik lingkungan tersebut diwarnai dengan adanya protes warga yang meminta ganti rugi atas tanah yang digunakan dalam pembangunan Bendung Bener. Selain itu, masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo juga melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit yang akan digunakan sebagai bahan material pembuatan Bendungan Bener yang 168
nantinya akan diproyeksikan menjadi penyedia air untuk Bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo. (1) (2) Gambar 3. 24. Kondisi Permukiman Kumuh di (1) Kecamatan Bayan dan (2) Kecamatan Kemiri Suumber: Dokumentasi Survey, 2021 169
NO 1. Kecamatan KECAMATAN GRABAG Tabel 3. 17. Hasil Survei Isu Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Lokasi Desa Permasalahan Lingkungan Keterangan Wisata pantai Banjir, genangan termasuk Desa Bendungan Desa Rowodadi Desa Trimulyo Kerugian ekonomi, material, lahan pertanian Banjir curah tinggi karena hujan Banjir air asin musim saat kemarau karena air laut naik dan muara siwangan tertutup pasir menyebabkan pertanian sekitarnya gagal panen Kebencanaan (gempa, tsunami) Alih lahan fungsi Pertanian dan hutan lain
Desa Ketawang Desa Munggangsari Desa Kertojayan Desa Ngaglik Desa Grabag Desa Sangubanyu
Sebagian hutan lindung difungsikan untuk pertanian (pemberdayaan LMDH) - Sebagian tanah (persawahan) dijadikan atau tinggal lahan basah toko rumah
Program Yang Sudah Dijalankan Sudah ada pembangunan untuk embung menampung air hujan dan mengurangi banjir - Gotong royong warga bedah Muara Siwangan jalur (membuka laut aliran air akibat bendungan pasir)
Harapan Upaya pemerintah untuk menanggulangi agar tidak tertutup muara siwangan (pertemuan laut dan sungai) dimusim kemarau dengan dibuatkan jetty kiri kanan
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Dampak Bandara YIA Kerusakan Hutan Lokasi Desa Desa Harjobinangun Desa Patutrejo Desa Ketawangrejo Desa Munggangsari Desa Pasaranom Desa Ukirsari Desa Harjobinangun Desa Kertowijayan Desa Munggangsari Permasalahan Lingkungan Meningkatkan nilai jual tanah Ramai, polusi udara, suara Kerusakan hutan Keterangan Dampak pembangunan bandara YIA LMDH berjalan baik tidak Program Yang Sudah Dijalankan
Melakukan penanaman kembali penghijauan dan Harapan
Dari perum perhutani mohon diberdayakan LMDH sehingga kawasan perhutani bisa dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam secara terorganisasi Dari pemerintah perlu menganggarkan untuk biaya perawatan sampai benar-benar tumbuh, bukan hanya penanaman bibit 171
NO 2. Kecamatan KECAMATAN NGOMBOL Potensi Unggulan Wilayah Pertanian Urutan Isu Strategis Lingkungan Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Iklim Perubahan (suhu udara dan cuaca) Banjir, genangan termasuk Lokasi Desa Desa Rowodadi Desa Bendungan Desa Trimulyo Desa Ngaglik Seluruh desa di Kecamatan Ngombol Desa Wingko Sanggrahan Desa Wingko Sigromulyo Desa Wingko Mulyo Permasalahan Lingkungan Air menjadi asin (payau) Kesehatan : flu, demam, batuk Pengaruh ke unggas, banyak yang mati karena perubahan iklim Kerugian secara material, ekonomi dan kesehatan Keterangan Terjadi karena faktor alam, akibat musim kemarau. - Air laut naik Dipengaruhi oleh iklim Berlangsung setiap hingga setahun tahun 2-3x Dipengaruhi oleh hujan dan pendangkalan sungai Dipengaruhi oleh hujan dan pendangkalan sungai Program Yang Sudah Dijalankan Dropping air bersih Pemerintah dari Kabupaten saat musim kemarau. Himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan Sosialisasi kepada masyarakat untuk waspada saat musim penghujan Harapan atau pengadaan bibit saja. Di daerah muara laut pertemuan dan sungai dibuatkan jetty
Perlu normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Ngombol. adanya 172
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Kebencanaan (gempa, tsunami) lain Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Sanitasi lingkungan dan permukiman kumuh Persampahan Lokasi Desa Desa Keburuhan Desa Kaliwungu Lor Desa Kaliwungu Kidul Desa Siwangan Desa Ngentak Desa Girirejo Desa Ngombol - Desa sepanjang sungai di Permasalahan Lingkungan Abrasi di Pantai Keburuhan - Berdampak bangunan warung-warung yang akibat pasir pantai - Pemasukan Abrasi di Pantai Keburuhan - Berdampak bangunan warung-warung yang akibat pasir pantai - Pemasukan roboh abrasi wisata Keburuan Pantai Air terasa asin, garam kadar tinggi Saat musim kemarau air berubah warna menjadi keruh
Dapat kiriman sampah dari hulu dan terdampak di irigasi untuk pertanian Keterangan Akibat tsunami Disebabkan karena alam dan lokasi dekat pantai.
Dapat kiriman sampah dari hulu yang masuk ke sungai di hilir (Kecamatan Ngombol) terutama musim pertama saat hujan Program Yang Sudah Dijalankan Himbauan untuk nelayan, para warung pemilik di atau dekat pantai untuk waspada jika terjadi gempa rumah Sudah tersedia program PAMSIMAS belum merata tp Bedah Muara Siwangan
Sosialisasi ke masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik Harapan
Program PAMSIMAS diperbanyak dan seluruh merata desa untuk memenuhi kebutuhan bersih air
Segera diadakan sampah bank di karena Kecamatan Ngombol tersedia sekali belum sama 173
NO 3. 4. Kecamatan KECAMATAN PURWODADI KECAMATAN BAGELEN Potensi Unggulan Wilayah Wisata Ruci Dewa Pertanian (Durian Manggus dan Urutan Isu Strategis Lingkungan Banjir, Genangan Termasuk Potensi sumberdaya air (kuantitas) dan kekeringan Persampahan Potensi sumberdaya air (kuantitas) dan kekeringan Lokasi Desa Desa Purwosari, Desa Purwodadi, Desa Sidoarjo, Desa Klebonsari, Dusun Wetan, Desa Sari Desa Karangmulyo Jenar dan Karang Desa Bagelen Hamir seluruh Desa di Desa Sumorejo, Desa Sukoagung, Desa Permasalahan Lingkungan Meluapnya air sungai karna hujan deras dengan jangka waktu lama Kekeringan untuk pertanian, menjadikan gagal panen lahan Kurangnya sumber air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sampah Banyak masih yang berserakan di pinggir jalan dan di permukiman warga Kekurangan bersih air Keterangan Musim penghujan Musim kemarau Masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan adanya belum kesadaran dari masyarakat untuk pemilahan sampah Musim kemarau panjang Program Yang Sudah Dijalankan Pembuatan parapet - Perbaikan drainase - Penanaman pohon Pembuatan PAMSIMAS Bank (masih sedikit) sampah Mengusulkan sura t untuk bantuan di BPBD Harapan Normalisasi Sungai Bogowonto dan Sungai Lereng karena sudah pendangkalan penghijauan Adanya sumber yang air menjamin untuk sepanjang tahun Penambahan alokasi untuk PAMSIMAS Sosialisasi dari DLH Bantuan dari pemerintah untuk memperbanyak bank sampah Cepat ditangani dari pemerintah 174
NO 5. Kecamatan KECAMATAN KALIGESING Potensi Unggulan Wilayah Wisata Benteng Pendem (Desa Telogo Pottes) dan Gunung Iji (Desa Duren Sari) Wisata - Goa Seplawan (Desa Donorejo) Hutan Kalilo Tlogogowo) Pinus (desa Curug Sidandang (Desa Urutan Isu Strategis Lingkungan Tanah longsor Banjir genangan termasuk Tanah longsor Lokasi Desa Krendetan, Desa Bagelen Timur,Desa Suko, dan Desa Telogo Potes Desa Sumorejo, Desa Sukoagung, Desa Potes,Desa Dadirejo, dan Desa Suko Tlapar Desa Tepansari, Desa Piji, Desa Suko, Desa Slapar, Desa Klirejo, Desa Bagelen, Desa Bapangsari, dan Dadirejo Desa Jelok Telogo Desa Dusun Jetos Permasalahan Lingkungan Tanah menimpa warga menutup jalan yang rumah dan Meluapnya Sungai Bogowonto air Rumah roboh warga Menyebabkan jiwa korban (7 orang meninggal dunia) Tanah longsor menutup jalan Keterangan Hujan deras yang cukup lama Hujan deras yang cukup lama Hujan sangat dan menyebabkan longsor tanah retak dan yang deras lama Hujan sangat dan lama yang deras Program Yang Sudah Dijalankan Gotong masyarakat royong Pemasangan unruk perapet air menangkis yang sungai dan meluap masuk kerumah warga Persiapan perahu karet Pembuatan rumah ungsi untuk korban longsor Harapan Bantuan pemerintah untuk pembuatan rumah ungsi dari Percepatan pembangunan parapet diseluruh desa yang terkena banjir dibuatkan rumah lebih banyak - dibutuhkan alat ungsi pendeteksi longsor 175
NO 6. Kecamatan KECAMATAN PURWOREJO Potensi Unggulan Wilayah Kaligono) Gunung cilik ( Desa Donorejo) Wisata - Desa Semawung (wisaa Embung ) Desa Sidomulyo wisaa Pejangan ) ( Bukit Desa Wonoroto (wisata Jurang Mulyo) Desa Kedungsari (wisata Heroes Park) Urutan Isu Strategis Lingkungan Kebencanaan (gempa, tsunami) lain Perubahan Iklim (suhu udara dan cuaca) Persampahan Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Lokasi Desa Desa dan Donorejo Pandan Desa Desa Hardimulyo, Desa dan Donorejo Desa Donorejo Jelok, Desa Kelurahan Mranti Kelurahan Baledono Permasalahan Lingkungan Rumah warga roboh dan sebagian retak Warga kesulitan mendapatkan air panen Hasil menurun Sampah masih banyak di jumpai di jaln-jaln Air tercemar di sepnjang saluran dungputri Di beberapa desa di Purworejo penataan sumur dan septik tank belum baik Air sungai tercemar Keterangan Gempa Musim kemarau air habis Belum tempat yang cukup adanya sampah Pembuangan limbah industri tempe Pembuangan limbah tangga sepanjang sungai Bledono Pembuangan limbah tangga sepanjang sungai Bledono Program Yang Sudah Dijalankan Memindahkan warga karena tanah tidak bisa sudah didirikan untuk rumah (tanah rawan longsor) Pengedropan dari BPBD air Sudah adanya bank sampah (Desa Desa Hulosobo, Jelok, Desa Kaliharjo) - Sudah banyak yang memakai PAM Dari DLH sudah dibuatkan penampungan sementara Sudah dilakukan dari sosialisasi DLH Sebagian rumah sudah warga mempunyai saptic sendiri tank Harapan Bantuan untuk warga yang terkena bencana Pembuatan PAMSIMAS Sosialisasi terhadap masyarakat - Penambahan bank sampah Dilakukan penyuluhan dari DLH ke Desa- Desa yang ada di Purworejo 176
NO 7. Kecamatan KECAMATAN BANYUURIP Potensi Unggulan Wilayah Pertanian (Tembakau) Pertanian (Padi) Urutan Isu Strategis Lingkungan Perubahan Iklim (suhu udara dan cuaca) Persampahan Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Potensi sumberdaya air (kuantitas) dan kekeringan Persampahan Lokasi Desa Permasalahan Lingkungan Desa Semawung panen menurun - tanah menjadi tandus panen menurun - tanah menjadi tandus Kelurahan Baledono sampah masih yang di banyak berserakan pasar Baledono Kel. Banyuurip Limbah dari rumah yang pada sakit berdampak permukiman masyarakat untuk jangka panjang Krisis air untuk pertanian lahan menjadikan hasil panen menurun Desa Bajangrejo, Desa Wangunrejo Kelurahan Banyuurip Bnyak yang berserakan sampah masih di Keterangan Program Yang Sudah Dijalankan Musim kemarau Pembuatan bendungan Kurangnya tempat sampah yang ada dipasar sudah ada TPA (Desa Jetis) sudah ada pemilahan sampah organik - sudah ada bank sampah (Desa Ganggeng, Desa Sindurjan, dan Desa Mudal) Limbah sakit rumah Belum ada Musim kemarau Desa sudah Masyarakat yang masih membuang sampah Sudah ada bank sampah (Desa Boro Desa kulon, Harapan Diadakanya sosialisasi kepada masyarakat Cepat ditangani oleh pemerintah Dibuatkan irigasi memadai Dibuatkan irigasi memadai yang Debit air dari Bendungan Bener bisa sampai wilayah Banyuurip Adanya sosialisasi dari DLH 177
NO 8. Kecamatan KECAMATAN BAYAN Potensi Unggulan Wilayah Pertanian, Pertenakan, Kesenian (Kuda lumping) Urutan Isu Strategis Lingkungan Sanitasi lingkungan dan permukiman kumuh Lokasi Desa Desa Bringin Desa Juru Tengah Pogung Desa Grantung Permasalahan Lingkungan pinggir jalan Pemukiman kumuh Polusi udara, air, tanah Keterangan sembarangan Banyak warganya berprofesi sebagai pengepul rongsok Kandang ternak bersebelahan dengan rumah, mayoritas warganya sebagai peternak sapi dan mayoritas pembuat tahu Program Yang Sudah Dijalankan Kledungkradenan, Desa Karangdalem, Desa Sumbersari
Himbauan kepada masyarakat yang ternak memiliki khususnya sapi untuk lokasi kandang dibuat jauh dari tempat tinggal - Alokasi desa sanitasi lingkungan dan rabat membuat beton - Sudah dana untuk ada pengolahan biogas tidak dengan baik tetapi dikelola Harapan Pembuatan penampungan sampah sementara untuk menempung sampah sebelum angkut ke TPA Masyarakat sadar akan menjaga kebersihan lingkungan sekitar di 178
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Persampahan Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Lokasi Desa Desa Jerakah Desa Bringin Desa Bandungrejo Desa Grantung Desa Juru Tengah (Terdampak 4KK) Pogung Permasalahan Lingkungan Lingkungan dan irigasi saluran kotor - Hampir Desa membuat program pengolahan sampah setiap belum Limbah dibuang sungai dan di saluran got Polusi udara, air dan udara Kualitas buruk air Keterangan Sampah terbanyak berasal pasar dari Kesadaran masyarakat atas masih rendah sampah Mayoritas warga berprofesi sebagai sapi peternak dan pembuat tahu dari skala rumahan sampai besar skala Program Yang Sudah Dijalankan pembinaan ke Desa-Desa untuk melakukan pengelolaan sampah. Memberikan dan himbauan teguran kepada warga yang membuang limbah sembarangan tahu tahu di igirasi Limbah dibuang saluran meyebabkan yang tanaman dialiri mjd terlalu subur (overdosis) sehingga kualitasnya buruk Harapan Kesadaran masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengelola sampah Mohon kepada untuk DLH segera memberikan sosialisasi terkait sampah kecamatan bayan bank di Dibutuhkan pendampingan untuk menegur pemilik industri skala tahu besar, dan pemeliharaa biogas 179
NO 9. Kecamatan KECAMATAN KUTOARJO Potensi Unggulan Wilayah UMKM Bidang Kuliner Kerajinan Urutan Isu Strategis Lingkungan Potensi sumber daya air (kuantitas) dan kekeringan Perubahan Iklim (suhu udara dan cuaca) Lokasi Desa Desa bringin Desa jerakah Desa sambeng Desa bayan Desa tangkisan Desa krandengan Desa botorejo Desa botodaleman Desa dewi Desa karangan pogung Seluruh desa di Kecamatan Kutoarjo Permasalahan Lingkungan Timbul penyakit gatal, diare - Korban jiwa Saat musim kemarau kekeringan untuk saat pertanian, musim penghujan rentan banjir di desa kali sepanjang jali kali dan dulang Kerugian secara ekonomi, material dan jiwa - Talud jebol Flu, demam Keterangan Kandang menyatu dengan rumah, dan sumber air dari diambil sumur yang tercemar kotoran ternak sapi Disebabkan oleh alam. Berlangsung setiap tahun. Perubahan terjadi kerusakan lingkungan iklim karena Program Yang Sudah Dijalankan Himbauan kepada masyarakat yang ternak memiliki khususnya sapi untuk lokasi kandang dibuat jauh dari tempat tinggal Pada musim kemarau pemerintah desa meminta bantuan air kepada BPBD - Beberapa desa sudah tersedia PAMSIMAS, dan upaya penambahan pamsimas Dan pada musim penghujan untuk waspada Pemantauan di kantor kecamataan saat hujan curah tinggi Memberikan edukasi masyarakat untuk menjaga ke Harapan Karena bersifat urgent dimohon segera dilakukan pengambilan sample untuk kelayakan air uji Normalisasi sungai dan aliran irigasi Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan 180
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah tangan Urutan Isu Strategis Lingkungan Tanah longsor Banjir, genangan termasuk Lokasi Desa Kec Kutoarjo bukan wilayah rawan longsor Desa Kulon Desa Tunggorono Tepus Desa Pacor Desa Sidarum Desa Pringgowijayan Permasalahan Lingkungan
Pengikisan tanah di DAS - Lokasi pemukiman warga dekat aliran sungai - Tanggul jebol - Saat curah hujan tinggi air meluap ke pemukiman warga sangat dengan Banjir menutup jalan dan akses utama pemukiman warga terendam - Pengikisan tanah di DAS Saat curah hujan tinggi air meluap pemukiman ke warga Keterangan
curah Akibat tinggi di hujan sehingga hulu luapan air sangat besar Program Yang Sudah Dijalankan keberadaan hutan kota - Mengurangi penebangan di pedesaan liar wilayah
Terbentur dengan dinas, karena jika ada tanggul yang rusak prosedur perbaikannya cukup sulit Sudah disampaikan dalam untuk diperbaiki rapat segera Harapan lingkungan
Daerah daerah dengan yang abrasi agar dekat DAS rawan mohon segera dilakukan tindakan - Normalisasi saluran irigasi 181
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Persampahan Lokasi Desa Desa Kutoarjo Desa Bandung Desa Katerban Permasalahan Lingkungan Area persawahan terdampak banjir Kerugian lingkungan Produksi pertanian menurun Polusi pencemaran lingkungan udara, Keterangan Sampah berasal Pasar, dari rumah limbah tangga (limbah plastik, pampers, dll) Program Yang Sudah Dijalankan Dari DLH ke tiap kelurahan sudah membentuk bank yang sampah dikelola oleh tokoh masyarakat setempat tersedia sampah rutin Dari DLH ke tiap kelurahan sudah membentuk bank yang sampah dikelola oleh tokoh masyarakat setempat tersedia sampah rutin Sudah truk yang mengangkut sampah warga - Sudah diberikan ke penyuluhan masyarakat untuk menjaga kebersihan, membuang sampah tempatnya pengolahan sampah pd dan Harapan Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan bertanggung jawab sampah dihasilkan 182
NO 10. Kecamatan KECAMATAN BUTUH Potensi Unggulan Wilayah Pertanian, kuliner ireng, semut) (dawet gulo Urutan Isu Strategis Lingkungan Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Dampak YIA Bandara Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Sanitasi lingkungan dan permukiman kumuh Lokasi Desa Seluruh Kelurahan Kutoarjo Kelurahan Kutoarjo
di Permasalahan Lingkungan Pencemaran lingkungan pemukiman warga di Sungai tercemar yang nantinya akan berdampak ke area persawahan Berdampak ekonomi kepada masyarakat, dari segi jarak dan nilai jual tanah Semakin padat lalu lintas utama kutoarjo Polusi udara Tingkat pencemaran rendah sekali.
Keterangan rumah Limbah tangga langsung ke pembuangan saluran air
Program Yang Sudah Dijalankan Bersama DLH sudah melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah
sudah Saat ini ditangani dengan baik dari program- program desa. satunya Salah berkat Dana Desa Harapan Kembali kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan ke
183
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Perubahan Iklim (suhu udara dan cuaca) Banjir, genangan termasuk Lokasi Desa Seluruh Desa di Kecamatan Butuh Desa Kedung Mulyo Desa Sidomulyo Desa Kedung Agung Desa Kedungrejo Desa Wironatan Permasalahan Lingkungan flu, demam. unggas yang mati - Banjir selalu terjadi setiap tahun. Bahkan setiap hampir hujan deras (berlangsung >5jam) banyak Air genangan sulit surut bisa berhari-hari Berpengaruh ke perekonomian terutama sektor pertanian (tanam 4x hanya panen karena 1x) hancur terkena banjir Keterangan Akibat perubahan iklim Karena curah hujan tinggi. - Pendangkalan sungai sehingga tampung daya sungai tidak mencukupi Program Yang Sudah Dijalankan untuk jambanisasi. - program Sudah meminta normalisasi sungai BBWSSO jawabannya normatif karena prioritas banjir bukan hanya di Kecamatan butuh saja. ke tetapi Pembersihan sungai, mengangkat enceng gondok. Enceng gondok tumbuh sgt lebat, sudah diobati tetap tumbuh Sudah bekerjasama antar kecamatan. Kerjasama dengan Kecamatan Grabag bersama- terkait sama untuk upaya mengurangi banjir Harapan
Normalisasi sungai dari hulu ke hilir. Karena sungai di Kecamatan sungai Butuh dangkal dan tanggul-tanggul banyak yang jebol. - Dari bapak atau yang bupati pihak berwenang membuat surat agar darurat banjir di Kecamatan butuh ditangani. cepat 184
NO 11. Kecamatan KECAMATAN PITURUH Potensi Unggulan Wilayah Pertanian Urutan Isu Strategis Lingkungan Persampahan Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Lokasi Desa Desa Butuh Desa Kaliwatu Desa Andong Desa Klepu Desa Ndlangu Desa Lugu Desa Gumawang Desa Petuburan Desa Pekacangan Desa Sumber Desa Pangkalan Desa Tasikmadu Permasalahan Lingkungan Mencemari lingkungan, sampah dibakar dan dibuang di sungai Menyebabkan pendangkalan sungai Saat musim kemarau kandungan zat besi dalam air meningkat, dan menyebabkan air berubah warna kuning dan keruh - Dapat mempengaruhi kesehatan karena tersebut air masih dikonsumsi Keterangan Berasal dari sampah rumah tangga. Ada kiriman dari saat sampah hulu musim penghujan. - Kesadaran masyarakat thdp masih rendah sampah Dipengaruhi oleh iklim. Program Yang Sudah Dijalankan Memberikan sosialisai kepada masyarakat setiap untuk rumah memiliki tempat pembuangan sampah. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Ada bank sampah di Desa dukuh Sruwoh yang baru berjalan. Sebagian sudah tersedia PAMSIMAS tetapi belum merata Sebagian tersedia PDAM Masyarakat melakukan penyaringan sederhana Harapan Perlu penanganan serius. Belum tersedia TPA di Kecamatan butuh. - Diadakan tempat pembuangan sementara di setiap desa dan rutin diambil dinas oleh untuk terkait mengurangi dampak pembuangan sampah sungai. di Mohon untuk segera dilakukan pemerataan air bersih 185
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Perubahan Iklim (suhu udara dan cuaca) Persampahan Degradasi lahan (penurunan kualitas kesuburan lahan dan erosi) Lokasi Desa Seluruh Desa di Kecamatan Pituruh Desa Pangkalan Desa Sumber Desa Tasikmadu Desa Luweng Desa Bangkuning Desa Pegulung Desa Keburusan Desa Gumawang Desa Petuburan Desa Pekacangan Permasalahan Lingkungan Flu, pilek, demam - Unggas jg terjangkit penyakit Terjadi banjir dan sumber penyakit Tanah kurang subur menjadi Keterangan Dipengaruhi oleh iklim. Selain sampah tangga rumah dari masyakarat, sampah ada kiriman dari hulu ke saluran irigasi. - Kesadaran masyarakat masih rendah Akibat pemakaian kimia. pupuk Tetapi saat ini sebagian petani sudah beralih ke pupuk organik Program Yang Sudah Dijalankan Himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dan lingkungan Sudah ada bank program di sampah desa beberapa tetapi belum berjalan dengan baik. Di aliran irigasi dibuat untuk sudah sekat menjaring sampah di titik- titik tertentu, dan diangkut setiap seminggu sekali oleh warga - Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyakarat Himbauan kepada petani untuk mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik Harapan Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sembarangan tidak 186
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Potensi sumberdaya air (kuantitas) dan kekeringan Banjir, genangan termasuk Lokasi Desa Desa Sumber Desa Pangkalan Desa Tasikmadu Desa Sawangan Desa Ngandegan Desa Kaligintung (Munggang sari) Desa Brengkol Desa Petuguran Desa Pekacangan Permasalahan Lingkungan Keluhan karena kesulitan air untuk kebutuhan sehari- hari Kerugian secara material, ekonomi dan kesehatan. Menghambat akses jalan. Keterangan Dikarenakan musim kemarau panjang. Di desa Kaligintung Munggang sari ada sumber mata air tetapi dikelola tidak dengan baik oleh warga Intensitas curah hujan tinggi Sungainya sempit sehingga saat curah tinggi hujan airnya meluap ke jalan dan pemukiman. Kiriman air dari hulu. Program Yang Sudah Dijalankan Sebagian masyarakat sudah berinisiatif untuk mengangkat ke dengan pompa. air permukaan Sebagian air mengambil secara manual di sumber mata air. - Dari kecamatan bersurat sudah ke seluruh desa jika ada kesulitan air mohon segera disampaikan Sudah bersurat dan bekerjasama dengan BBWSSO yang membawahi sungai di area untuk Pituruh melakukan pengerukan untuk mengurangi banjir. Harapan Masyarakat jagan hanya mengandalkan bantuan pemerintah, karena pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk bisa mengatasi kekeringan itu. dari dari Ketika hujan masyarakat diharapkan waspada. curah tinggi Kepada BBWSSO sebagai pihak otoritas dimohon segera lakukan tindakan dalam 187
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Tanah longsor Pertambangan Lokasi Desa Desa Kalijering (rawan) (potensi) Desa Kaligintung Desa Kaligondang Desa Sawangan Desa Pamrihan Desa Somogede Desa Petuguran Permasalahan Lingkungan Kerugian secara material, ekonomi dan kesehatan Merusak lingkungan. Menyebabkan palung-palung dan longsor Keterangan Disebabkan intensitas curah hujan tinggi Diambil dan dijual warga setempat secara manual dan menggunakan alat mengangkat batu. untuk Sebagian digunakan Program Yang Sudah Dijalankan - Bersosialisasi kepada jika masyarakat atau ada irigasi saluran mampet yang segera diatasi agar tidak terjadi banjir got Himbauan untuk lokasi tinggal rawan pindah tempat diarea longsor - Himbauan kepada masyarakat untuk melakukan penebangan pohon besar-besaran. tidak secara Secara periodik sudah dimonitor dibubarkan jika tidak memiliki ijin. - Sudah berkoordinasi dengan kepolisian TNI mentertibkan aparat dan untuk Harapan menangani banjir tersebut. Karena dari kecamatan tidak mempunyai anggaran untuk pengerukan sungai, Bersama-sama untuk menjaga kelestarian hutan melakukan penanaman kembali. dan Kepada pemerintah desa anggaran kebencanaan bisa dimanfaatakan. Masyarakat tidak melakukan pertambangan illegal. jika ada 188
NO 12. Kecamatan KECAMATAN KEMIRI Potensi Unggulan Wilayah Pembibitan -Industri bahan makanan -Potensi wisata : Curug Kaliurip Urutan Isu Strategis Lingkungan Sanitasi lingkungan dan permukiman kumuh Konflik hidup lingkungan Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Lokasi Desa Desa Kidul Kemiri Desa Kemiri Lor (Area Pasar Kemiri) Desa Kidul Desa Kemiri Lor (Area Pasar Kemiri) Desa Kidul Kemiri Desa Lor Kemiri Permasalahan Lingkungan Genangan Air - Sampah masuk ke saluran irigasi menyebabkan mampet Saluran air yang baik kurang sehingga menyebabkan genangan air Sampah pasar dari Polusi udara - Kios-kios bersebelahan dengan sampah - Genangan Polusi udara - Kios-kios bersebelahan dengan sampah - Genangan bak air setiap hujan lebat Banyaknya besar pohon dijalan, yang daun keringnya rontok sehingga kotor terkesan dan lembab Air bau, bewarna, dan berasa Tidak dapat dikonsumsi Keterangan pribadi Pencemaran dari sampah pedagang kaki lima dan daun dari kering pohon limbah Pencemaran dari sampah pedagang kaki lima, pedagang pasar limbah Beda ketinggian saluran air sehingga aliran air tidak lancar - Angin kencang air Pencemaran berasal dari limbah domestik, B3 Program Yang Sudah Dijalankan pertambangan ilegal Melakukan kerja bakti ringan dan bersih Jumat setiap akan memasuki musim penghujan - Himbauan kepada pedagang kaki lima untuk bertanggung jawab sampahnya masing-masing thd Inisiatif untuk royong membersihkan sampah warga gotong Setiap sudah melakukan penyaringan air warga Harapan Petugas kebersihan kurang maksimal dalam pembersihan sampah. Harus segera dilakukan pembersihan sampah dari got dan saluran air Pemangkasan pohon-pohon sekitar utama jalan Segera ditindaklanjuti agar air dapat dikonsumsi warga 189
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Pertambangan Tanah longsor Kebencanaan (gempa, tsunami) lain Banjir, genangan termasuk Lokasi Desa Desa Rebug Desa Wanurejo Desa Sukogelap, Desa Gunungteges Desa Purbayan Desa Girijoyo Desa Girimulyo Desa Wonorojo, Desa Sukogelap Desa Lor Kemiri Permasalahan Lingkungan Akibat air yang berwarna, baju cepat rusak dan berubah warna Erosi area sungai karena akibat pertambangan batu kali Longsoran menutup jalan tanah akses Kekeringan air saat musim kemarau Tanggul Jebol - Setiap sering banjir - Akses tergenang air tahun terjadi jalan Keterangan Sudah lama tidak beroperasi ada Karena insiden kecelakaan sehingga beroperasi Diakibatkan karna deras stop hujan Diakibatkan dari penebangan pohon luapan Akibat sungai, dari curah hujan tinggi dan akibat air saluran kurang baik Program Yang Sudah Dijalankan Melakukan penampungan air
Sudah dilakukan himbauan kepada warga saat memasuki musim penghujan untuk waspada Sudah ada program PAMSIMAS (Program Nasional Air Penyediaan Minum) Penghijauan kembali Sudah perbaikan tanggul dilakukan Harapan
Segera ditindaklanjuti Kebutuhan sudah dari PAMSIMAS air tercukupi program Segera dilakukan perbaikan saluran irigasi, talud air 190
NO 13. Kecamatan KECAMATAN BRUNO Potensi Unggulan Wilayah Pertanian (padi, duren, kelapa) Wisata alam Urutan Isu Strategis Lingkungan Tanah longsor Kebencanaan (gempa, tsunami) Persampahan lain Lokasi Desa Desa Tegalsari Desa Kaliwungu Desa Songoleter Desa Cipedak Desa Giyombong Desa Watuduwur Desa Gowong Desa Tegalsari Desa Tegalsari Desa Brunorejo Permasalahan Lingkungan Menutup akses jalan Kerugian material dan ekonomi Kerugian material dan ekonomi Kebakaran - Kerugian material Pencemaran lingkungan - Polusi udara Keterangan Dipengaruhi oleh geografis Struktur tanah labil - Curah tinggi hujan Mayoritas warga masih menggunakan untuk tungku memasak. Api berasal dari kayu bakar yang lupa dimatikan atau ditinggal pergi - Kesadaran masyarakat masih kurang, sampah biasanya dibuang sungai di Belum tersedia bank sampah - Penumpukan tanpa sampah dipilah/dipisah kan hingga Program Yang Sudah Dijalankan Masyarakat untuk diminta pindah lokasi tempat tinggal ke yang lebih aman Ada petugas trantip desa untuk siaga dan bencana, segera melapor ke BPBD jika terjadi longsor Rencana dibuatnya TPS di tegalsari desa masih tetapi mencari lokasi atau lahan yang ideal Pelatihan pengelolaan sampah di desa tegalsari Harapan Bantuan dari pemerintah desa atau kabupaten untuk penyediaan/ pembelian dan bangunan lahan bahan Bantuan untuk penyediaan kompor gas ke masyarakat Segera terealisasi TPS adanya agar sampah- sampah rumah tangga dapat dibuang di TPS diangkut dan rutin oleh petugas kebersihan 191
NO Kecamatan Potensi Unggulan Wilayah Urutan Isu Strategis Lingkungan Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Potensi sumberdaya air (kuantitas) dan kekeringan Lokasi Desa
Desa Pusko Desa Somoleter Desa Pakesarung Permasalahan Lingkungan Kualitas di kecamatan bruno bagus tergolong dan minim pencemaran air Kekeringan. kekurangan untuk konsumsi Keterangan busuk di bak sampah pasar Bruno menyebabkan bau mengganggu aktivitas dan
Akibat musim kemarau Akibat musim kemarau Karena di posisinya bukit, air dari pamsimas tidak Program Yang Sudah Dijalankan - Rencana kedepan kecamatan akan bersurat ke setiap desa untuk memisahkan sampah organic dan anorganik Sudah PAMSIMAS setiap desa tersedia di Mencari air di air cara sumber dengan manual Meminta air ke Harapan Mengadakan pelatihan pengelolaan sampah, terkait sampah plastik, yang sampah sulit terurai, sampah dengan nilai jual, dll - Bak sampah di pasar brunorejo posisinya di depan pasar mengganggu aktivitas warga, baiknya dipindah di belakang pasar Memaksimalkan kepengurusan PAMSIMAS, karena bertanggungjawa b tugasnya untuk melakukan perawatan/ perbaikan PAMSIMAS Penambahan PAMSIMAS atau bantuan alat pompa/genset untuk menaikkan air agar desa- kurang thd 192
NO 14. Kecamatan KECAMATAN GEBANG Potensi Unggulan Wilayah 1. Peembibitan ikan (hampir semua warga mempunyai) 2. Peranian (Pisang dan Durian) Urutan Isu Strategis Lingkungan Kualitas Air, terkait kondisi pencemaran Air (limbah domestik, B3 dan industri) Pertambangan Tanah Longsor Lokasi Desa Desa Bulus Desa Mlaran Desa Penungkulan Desa Wonotopo Permasalahan Lingkungan Meluapnya septic tank pada musim penghujan menyebabkan masyarakat sekitar terganggu di Pengikisan tanah di sekitar pertambangan Jalan tertutup - rumah roboh, dan - menyebabkan jiwa Jalan tertutup - rumah roboh, dan - menyebabkan jiwa korban (7 orang meninggal dunia) jalan tertutup - rumah retak-reak jalan tertutup - rumah retak-reak Keterangan bisa naik keatas karna keterbatasan alat Limbah Pondok dengan santrin 2000-3000, sehingga tank mencukupi Penambangan batu kali dari Bulus jumlah sekitar septic belum Hujan sangat dan lama yang deras Hujan sangat dan menyebabkan longsor tanah bergeser dan yang deras lama Program Yang Sudah Dijalankan tetangga sekitar Belum ada Sudah ditinjau dari satpol PP Gotong royong masyarakat, sudah di relokasi - sudah adanya alat pendeteksi longsor Dibutuhkan rumah ungsi - gotong-royong untuk memperbaiki rumah yang rusak warga Harapan desa perbukitan mendapatkan air di Pembenahan septic tank dan - kepedulian dari pemerintah Segera dilakukannya normalisasi kembali - Masyaraka harus waspada lebih diadakannya sosialisasi kepada masyarakat 193
NO 15. Kecamatan KECAMATAN LOANO Potensi Unggulan Wilayah Pariwisaa Desa dan Jetis di Sedayu Urutan Isu Strategis Lingkungan Tanah longsor Kebencanaan (gempa, tsunami) lain Lokasi Desa Desa Pakem Desa Caok Desa Banyuasin Separe Desa Sedayu Desa Banyuasin Kembaran Desa Kemejing Desa Maron Permasalahan Lingkungan jalan tanah tertutup 12 rumah warga tanah tertimpa ongsor Terjadinya kerusakan lahan Menutup jalan raya Tumbak anyar-Banyuasin Menutup jalan desa/rabat dan menimpa rumah warga Menimpa rumah warga Menutup badan jalan desa didusun Ngaglok dan dusun Sinongko Sebagian rumah warga retak-retak, pergeseran tanah, tanah retak Keterangan Hujan sangat dan lama yang deras Hujan yang Hujan yang Hujan yang Hujan yang Hujan yang Gempa Program Yang Sudah Dijalankan Dibutuhkan rumah ungsi - gotong-royong membuat rumah untuk warga yang kehilangan rumah Dilakukan kerja bakti warga Dilakukan kerja bakti warga Dilakukan kerja bakti warga Dilakukan kerja bakti warga Dilakukan kerja bakti warga Dilakukan kerja bakti warga Dilakukan kerja bakti warga Dilakukan kerja bakti warga Dilakukan kerja bakti warga Dilakukan kerja bakti warga Gotong masyarakat, penimbunan pada tanah retak royong Harapan Alat komunikasi seperti HT dan peningkatan penyuluh Peningkatan penyuluh didesa- desa 194
NO 16. Kecamatan KECAMATAN BENER Potensi Unggulan Wilayah Wisata Bendung Bener Urutan Isu Strategis Lingkungan Lokasi Desa Permasalahan Lingkungan Perubahan Iklim (suhu udara dan cuaca) Desa Loano dan Desa Tlepo Gagal panen/hasil panen menurun Desa Maron Terserang wabah gatal- penyakit gatal Persampahan Desa Banyuasin Separe air Meluapnya kejalan raya sampai ke rumah warga Potensi sumberdaya air (kuantitas) dan kekeringan Desa Mayungsari dan Desa Jati Kekurangan bersih air Persampahan Desa Kaliboto Sampah berserakan ditempat-tempat tertentu Tanah longsor Desa Pekacangan, Desa dan Medono Bleber, Desa Tanah menimpa warga yang rumah (Sumber: Hasil Survei Lapangan Tahun 2021) Keterangan Diserang hama Pergantian cuaca Gorong-gorong ambrol penyumbaan pada saluran air dan Kekeringan pada musim kemarau adanya Belum tempat sampah oganik dan non organik Hujan sangat deras yang Program Yang Sudah Dijalankan - Penyemprotan Hama Penyuluhan tenaga kesehaan ke desa-desa Gotong masyarakat, pembuatan sampah Trirejo, pembuatan didesa Jetis PAMSIMAS, royong bank didesa dan TPA Sudah adanya sampah edukasi PKK Gotong masyarakat mulai bank dan melalui royong Harapan Peningkatan penyuluhan didesa-desa - Peningkatan penyuluhan didesa-desa Edukasi terhadap masyarakat Pembangunan PAMSIMAS agar ditambah pembagian air merata di setiap desa Ditingkatkannya edukasi/sosialisa si masyarakat terhadap Peningkatan penyuluhan didesa-desa 195
....,.mT Kuantitas Air/Da a Oukun air Persam ahan Perubahan lklim Kuantitas Air/Daya Dukung air Perubahan lklim Oegradasi Hulan dan Lahan Kualitas Lin kun an htdup Dam k Pemban unan PETA SEBARAN STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWOREJO PROVINS! JAWA TENGAH ISU u ® 0 1.75 3,5 l!§l5~~~--;;;;;z~~Km 10,S 14 ........ _ - ....... =~_, .._,_ ==-ur--T,_M_ - ,,._ Kuantitas Air/Daya Oukun Perubahan iklim Kualitas Lin kun an Hidu Dam ak Pemban unan Legenda
Batas Kecamatan ------ Batas Kelurahan air Sungai --Jalan Kuantitas Air/Da a Oukun air Perubahan lklim De radasi t-tutan dan Lahan Dampak Pembangunan Kualitas Ungkungan Hidup Sumber. Samudera Hindia air Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 I O PEMERINTAH DAERAH i ~":~~=,:~°!:~slal KABUPATEN PURWOREJO JIProk ...... tlNOl'l'IOf2 ~m•i.nP\swo,..o K8b~ten Pu,w,o1e)o L--------~---------~----~-------------~-~-------------=::,...~ __ _, 42000omT Telp (0275)321286 Gambar 3. 25. Peta Sebaran Isu Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Sumber: Analisis, 2021 196
3.5. Analisis DPSIR Isu Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Tabel 3. 18. DPSIR Isu Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Pendorong Tekanan Kondisi Lingkungan Dampak Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Purworejo (tahun 2019 - 2021 bertambah sebanyak 1.536 jiwa dengan peningkatan kepadatan penduduk 1 jiwa/ km2) Berbagai jenis sampah dari berbagai sumber sampah yang tidak terpilah dengan baik Pembuangan sampah pada yang (dibakar, tempatnya dibuang ke sungai, dan sembarangan ) tidak Distribusi berdasarkan D3TLH lingkungan jasa dan pengelolaan limbah penguraian rendah (sangat rendah 9,13%, Belum adanya pengelolaan yang baik - Kurangnya kesadaran masyarakat Kurangnya sarana prasana perampahan Sampah tertampung baik tidak dengan Adanya jumlah sampah Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Nasional Sampah jumlah (SIPSN), sampah timbulan Kabupaten tahunan Purworejo pada tahun 2022 sebesar 105.694,22 ton/tahun. Mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 820,08 ton. Berdasarkan Jakstranas penduduk diproyeksikan sebanyak 731.492 jiwa pada tahun 2030 dapat menghasilkan timbulan sampah sebanyak 106.797,80 ton/tahun. data jumlah peningkatan timbulan Pencemaran lingkungan - Tercemarnya pertanian - Timbulnya menyengat lahan bau Timbulnya penyakit - Terganggunya kesehatan masyarakat Tanggapan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan dengan memilah sampah Menyediakan sarana dan prasarana sampah yang mudah dijangkau dan mencukupi Mengembangkan TPA baru dengan teknologi yang lebih baik - Meningkatkan sistem pengelolaan sampah 197
Pendorong sedang 26,18%, 13,10%, tinggi 15,67%, sangat tinggi 35,92%) Meningkatnya pembangunan Pertambahan jumlah (tahun penduduk 2019 2021 - bertambah sebanyak 1.536 jiwa dengan peningkatan kepadatan penduduk 1 jiwa/ km2) Perubahan lahan dari bervegetasi lahan menjadi kawasan hunian, usaha dan atau atau industri lahan (perubahan yang paling dominan untuk rencana pengembangan kawasan permukiman adalah kebun dan sawah irigasi) - Distribusi berdasarkan D3TLH Tekanan Masih adanya perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan kondisi (aktivitas hidup Buang Air Besar (BAB) di badan sungai) Masih adanya pelaku kegiatan/ usaha yang limbah membuang cair ke lingkungan media tanpa (sungai) melakukan penanganan pengolahan dengan IPAL dan limbah langsung Jumlah unit usaha industri atau masih dan yang membutuhkan penambahan RTH Kondisi Lingkungan Kualitas Lingkungan Indeks (nilai Hidup Kualitas Lingkungan Kabupaten Hidup Purworejo Tahun 2022 sebesar 59,39) Dampak Terjadinya pencemaran baik air maupun udara Kerusakan ekosistem maupun darat perairan - Berpotensi menimbulkan berbagai macam akibat penyakit pencemaran limbah cair yang dibuang ke sungai Tanggapan Pencegahan, dan penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan hidup lingkungan yang kabupaten terintergrasi dalam suatu program kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah yang terintergrasi dalam suatu program kegiatan B3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan Keberadaan Hukum Masyarakat 198
Pendorong jasa lingkungan pengaturan kualitas udara (sangat rendah rendah 8,18%, 14,63%, sedang 7,09%, tinggi 53,93%, sangat tinggi 16,18%) Distribusi berdasarkan D3TLH lingkungan jasa dan pengolahan (sangat Penguraian 9,13%, rendah rendah 26,18%, sedang 13,10%, tinggi 15,67%, sangat tinggi 35,92%) Pertambahan jumlah (tahun penduduk 2019 2021 - bertambah sebanyak 1.536 jiwa dengan peningkatan kepadatan penduduk 1 jiwa/ km2) Berkurangnya daerah konservasi di sekitar (masih Sumber air Tekanan terus meningkat - Berkembangnya jumlah transportasi, penggunaan genset (kegiatan usaha dan industri) yang mengeluarkan emisi - Berkurangnya liputan atau moda hutan vegetasi - Tingginya dan pembangunan Peningkatan kebutuhan air baik keperluan untuk rumah tangga, industri, maupun irigasi Berkurangnya debit air dari sumbernya (sungai, waduk & bendungan, mata air) Kondisi Lingkungan ketersediaan air di Kabupaten Purworejo tahun ialah 2019 sebanyak 608.877.2171,20 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air merupakan kebutuhan air minimal untuk kegiatan domestik dan non domestik. Hasil Dampak Pada musim kemarau ada sungai/ kali yang debit tidak ada airnya, bahkan sampai kering hingga hujan musim berikutnya Penduduk kesulitan akses mendapatkan air minum Tanggapan Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, peningkatan pendidikan, dan pelatihan lingkungan penyuluhan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan untuk hidup masyarakat, dan penanganan pengaduan lingkungan hidup yang terintergrasi dalam suatu program kegiatan Rehabilitasi lahan kritis - Peningkatan resapan air - Pembinaan terhadap luasan pelaku usaha Pembangunan Bendung Bener dan sumber air baru PDAM 199
Pendorong adanya lahan kritis di luar kawasan hutan sekitar 99.637 Ha dalam dan Kawasan hutan sekitar 8.249 Ha pada tahun 2020) di Maraknya pertumbuhan usaha pertambakan di daerah pesisir (luas bertambah tambak sekitar 97 Ha dari tahun 2012 - 2018) Distribusi berdasarkan D3TLH jasa lingkungan penyediaan air bersih rendah (sangat rendah 20,30%, 25,91%, sedang 5,54%, tinggi 20,35%, sangat tinggi 27,89%) Meningkatnya pembangunan Posisi geografis Kabupaten Purworejo yang beriklim tropis basah dengan curah Tekanan Tingginya kebocoran tidak pada saluran, saluran adanya tidak tersier, petani menaati jadwal pola tanam, kelembagaan berjalan P3A tidak baik, dengan pengambilan air secara liar, kurangnya kesadaran untuk bertanam palawija dan sistem konvensional yang masih digunakan petani dalam bertanam padi Tingginya pembangunan mengakibatkan meningkatnya Kondisi Lingkungan perhitungan menunjukkan bahwa kebutuhan air Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 ialah 671.612.946 m3/tahun. demikian, ketersediaan air lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air menandakan yang kondisi defisit air. Dengan Terjadinya perubahan karena iklim meningkatnya konsentrasi gas Dampak Banyaknya penyakit kekurangan karena air bersih - Mahalnya biaya memperoleh air bersih Banjir - Timbulnya penyakit akibat genangan air banjir Tanggapan Melakukan kajian mengenai penyebab banjir dan merencanakan dan penanggulangan 200
Pendorong hujan yang tergolong tinggi Perubahan tata guna lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang mengakibatkan peningkatan "surface run (erosi off" permukaan tanah) - Pendangkalan pada dasar sungai karena sedimentasi dari erosipermukaan, longsoran tebing sungai dan bahan- lepalainnya. bahan Pendangkalan dan penyempitan badan sungai akamengurangi kapasitas sungai. tampung Pembuangan sampah yang kurang tertib pada saluran-saluran drainase dan pada sungai, hal itu akan memperlambat Tekanan penutupan lahan sehingga peresapan air hujan menjadi berkurang Alih fungsi lahan yang tidak disertai dengan infrastruktur drainase yang memadai Kondisi Lingkungan dan karbondioksida gas yang lainnya menyebabkan efek Gas Rumah Kaca sehingga dapat menimbulkan bencana alam
Dampak Mengganggu aktivitas masyarakat - Menimbulkan kerugian Mengakibatkan korban jiwa Tanggapan pencegahan banjir bencana Menambah drainase kapasitas Mengoptimalkan daerah resapan air hujan dengan membangun RTH Mengurangi perubahan daerah lahan fungsi aliran sungai - Pengembalian fungsi seperti tanaman dan memiliki tanah yang lindung perkebunan keras kerapatan tinggi. Pengelolaan bersama antara masyarakat dan pemerintah baik dalam pengelolaan hutan dan perkebunan - Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tajam memiliki kontur pembuatan dengan dan terasering tanaman penanaman bersama keras masyarakat. 201
Pendorong gerakan air Distribusi berdasarkan D3TLH lingkungan jasa iklim pengaturan rendah (sangat rendah 8,66%, sedang 14,44%, 28,71%, tinggi 30,18%, sangat tinggi 18%) Pertambahan kebutuhan tinggal dan usaha perdagangan, pertambangan) (kawasan peruntukan industri telah fungsi mengalihkan lahan kebun dan lahan pertanian kering, pada tahun terdapat 14 2019 usaha pertambangan dengan total luasan area sekitar 131,62 kawasan Ha, pertambangan yang tempat ruang (industri, Tekanan Perubahan penggunaan dari terbangun lahan terbangun lahan tidak menjadi lahan Masih adanya lahan kritis dan sangat kritis baik di dalam maupun luar kawasan hutan Kondisi Lingkungan Degradasi lahan dan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan tahun terjadi pada 2018 sebanyak 4 kali dan 2020 tahun sebanyak 1 kali. Dampak Terjadinya bencana tanah longsor, banjir, dan kekeringan Berpotensi terkadap percepatan efek Gas Rumah Kaca - Keseimbangan ekosistem lahan dan hutan terganggu Penurunan produktivitas pertanian Tanggapan Penanaman vegetasi berkayu dengan tegakan tinggi harus diikuti oleh tutupan pengembangan tanah yang juga memiliki fungsi ekonomi seperti rumput gajah yang juga dapat digunakan sebagai pakan ternak Dilakukan peninjauan ulang telaah atau mengenai rencana tata ruang (bagi lahan yang dapat cocok tidak dilakukan tindakan seperti tidak menambah luasan guna lahan yang tidak cocok, merubah sesuai guna lahan atau peruntukkannya melindungi lahan yang memiliki ancaman tinggi terkait perubahan guna lahan) Monitoring dan evaluasi lahan terhadap kondisi dan hutan 202
Pendorong ada telah mengalih fungsikan lahan kebun) Terjadinya kebakaran lahan hutan tahun 2018 (pada kali terjadi dengan kebakaran luas yang lahan terbakar sekitar 8 Ha) 4 dan Distribusi berdasarkan D3TLH jasa lingkungan fungsi budaya tempat tinggal dan ruang hidup (sangat rendah rendah 33,82%, 15,63%, sedang 31,27%, tinggi 7,69%, sangat tinggi 11,59%) iklim Kabupaten Purworejo tergolong rendah - Vegetasi kurang - Meningkatnya pembangunan Pengaturan Tekanan Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim tergolong sedang Kondisi Lingkungan Perubahan iklim Sebagian besar (98,99%) desa di Kabupaten memiliki Purworejo kerentanan tingkat perubahan terhadap sedang. iklim demikian Meskipun Dampak Timbulnya efek Gas Rumah Kaca - Berkurangnya produktivitas pertanian perikanan dan Terjadinya bencana Tanggapan Pengembangan optimalisasi sesuai peruntukannya dan kawasan dengan Meningkatkan pengaturan iklim Menyediakan lebih banyak vegetasi seperti membangun lebih banyak Ruang Tebruka Hijau 203
Pendorong Pertumbuhan kota - Pertumbuhan ekonomi Harga tanah dan lokasi tanah Kondisi sosial petani Pembangunan Bandara Yogyakarta Airport New Alih fungsi menjadi pertambangan lahan lahan Distribusi berdasarkan D3TLH lingkungan jasa Tekanan Peningkatan penduduk jumlah Sumberdaya mineral masihbelum yang terjamah Alih fungsi lahan pertanian Pertambangan sebagai material sumber Bendungan Bener Kondisi Lingkungan terdapat 3 desa di Kabupaten Purworejo memiliki yang iklim kerentanan sangat yaitu tinggi Desa Pogung Juru Tengah, Bayan dan Kalikalong, Desa Loano. Berikut peta indikasi persebaran kerentanan di Kabupaten Purworejo. Dampak pembangunan: Terjadinya dampak pembangunan akibat alih fungsi lahan dari hutan pertanian/ kawasan menjadi industri maupun permukiman Dampak Ancaman keseimbangan lingkungan - Menurunnya produktivitas padi Terganggunya resapan air - Bencana alam Meningkatnya perekonomian Meningkatnya harga tanah - Muncul kawasan strategis baru Terjadi konflik Tanggapan Penelaahan mengenai wilayah tata kembali ruang Perlindungan terhadap lahan dengan sawah menetapkan lahan sawah abadi Pemantauan penggunaan lahan Perlu adanya perencanaan pengembangan kawasan bandara Perlu adanya sosialisasi - Perlu adanya solusi yang 204
Pendorong fungsi budaya tempat tinggal dan ruang hidup (sangat rendah rendah 33,82%, 15,63%, sedang 31,27%, tinggi 7,69%, sangat tinggi 11,59%) (Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021) Tekanan Kondisi Lingkungan Dampak lingkungan pengusaha warga sekitar antara dengan Tanggapan dapat kedua pihak menjembatani 205
3.6. Indikator dan Target Lingkungan Hidup 3.6.1. Indikator Keberhasilan Sasaran akhir dari pembangunan yang berbasis lingkungan yang mengacu pada tingkat nasional adalah sebagai berikut: 1. Melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk memenuhi aspek keberlanjutan, pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. 2. Melakukan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk menunjang kualitas kehidupan. 3. Melakukan peningkatan terkait pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk menjadi pondasi awal pembangunan. Indikator keberhasilan pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada SE.5/MENLHK/PTKL/PLA.3/11/2016 .yaitu indikator IKLH. Selain itu, indikator keberhasilan RPPLH juga didasarkan pada urusan bidang lingkungan hidup sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta isu global yaitu perubahan iklim. Indikator keberhasilan tersebut dilakukan dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Purworejo serta pertimbangan penanganan isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Purworejo. Adapun daftar indikator yang mengindikasikan keberhasilan RPPLH Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); 2) Persampahan; 3) Keanekaragaman Hayati; 4) Kerusakan Lingkungan; 5) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan 6) Perubahan Iklim. 206
3.6.2. Target RPPLH Kabupaten Purworejo Capaian kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo yang ideal diperlukan perumusan dan penetapan target pencapaian dengan mengacu kepada indikator keberhasilan. Target yang ditetapkan dalam skala panjang (30 tahun) dan jangka menengah (10 tahun). Penetapan jangka panjang dalam laporan ini akan diuraikan secara kualitatif dan untuk jangka menengah akan diuraikan secara kuantitatif berupa niai target capaian. Target capaian berfungsi sebagai arah fokus pencapaian seluruh kebijakan, rencana dan program kegiatan dalam Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3.6.2.1. Target Jangka Panjang Target capaian jangka panjang yang akan dicapai mela;ui penerapan dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo 2021 - 2051 antara lain: 1) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan di Kabupaten Purworejo perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Maknanya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kualitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan opmtimum dalam mendukung peri kehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Kabupaten Purworejo. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air di perkotaan khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran; Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya; Perbaikan sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan di perkotaan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, usaha dan perdagangan baik di bidang 207
pariwisata maupun non-pariwisata untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem di Kabupaten Purworejo. 2) Peningkatan Pengelolaan Sampah Semakin tingginya eskalasi urbanisasi meningkatkan timbulan sisa kegiatan maupun konsumsi dari masyarakat, yaitu sampah. Isu persampahan umumnya dimiliki semua daerah yang termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Purworejo. Penanganan permasalahan sampah sendiri bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah, akan tetapi diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengendaliannya. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi terus menerus menyebabkan semakin meningkatnya laju timbulan sampah sehingga diharapkan adanya langkah yang konkrit dalam pengurangan dan penanganan masalah persampahan secara efisien, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dalam 30 tahun diharapkan adanya pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebesar 60% dan penanganan sampah sebesar 95%. Isu persampahan perlu ditangani dengan tepat mengingat hal ini memiliki risiko bagi kesehatan manusia dan mengancam keberlangsungan ekosistem di suatu wilayah. 3) Perlindungan Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman hayati merupakan aset daerah yang harus tetap lestari sehingga pemanfaatannya dalam dilakukan dengan optimal. Namun, pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan wilayah banyak berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati seperti pemanfaatan sumber daya alam 208
hayati yang tidak terkontrol, pembangunan wilayah dengan membuka lahan hutan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan masyarakat berpotensi untuk menimbulkan kepunahan pada suatu ekosistem. Perlindungan keanekaragaman hayati perlu dilakukan untuk mencegah kepunahan sehingga kekayaan sumber daya alam hayati dalam dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan antisipatif untuk perlindungan keanekaragaman hayati baik melalui program yang telah direncanakan maupun dengan partisipasi masyarakat berdasarkan kearifan lokal setempat perlu ditegakkan mengingat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa pengawasan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang nantinya akan berujung pada terganggunya keberlangsungan hidup manusia secara umum. 4) Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Kerusakan lingkungan yang dimaksud pada indikator ini ialah meliputi alih fungsi lahan pertanian dan lahan kritis. Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah akan berjalan beriringan dengan perkembangan lahan terbangun. Hal ini menyebabkan jumlah alih fungsi lahan hutan maupun pertanian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan krisis pangan di masa yang akan datang. Berkaitan kondisi tersebut, maka pada tahun 2009 dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang bertujuan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian sawah sehingga dapat menopang ketahanan pangan di Indonesia di masa depan. Dalam 30 tahun diharapkan adanya upaya dalam mempertahankan dan upaya pengawasan alih fungsi lahan pertanian sehingga tidak mengganggu keberlangsungan luasan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 209
Target penanggulangan kerusakan lingkungan selanjutnya ialah terkait lahan kritis. Dalam jangka waktu 30 tahun diharapkan terdapat upaya nyata dan keberhasilan dalam restorasi dan pengurangan lahan kritis di Kabupaten Purworejo yang diakibatkan oleh penurunan kualitas tanah yang menyebabkan tidak produktifnya suatu lahan. Faktor utama yang dapat menurunkan kualitas lahan adalah pembukaan lahan hutan untuk berbagai kegiatan seperti pertanian/perkebunan dan lahan terbangun yang mana penanggulangan lahan kritis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang di dalamnya memuat kebijakan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan dan kemampuannya, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 5) Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 Limbah B3 merupakan salah satu urusan bidang lingkungan hidup. Peningkatan pengelolaan limbah B3 sangat diperlukan terutama dalam hal penyimpanan dan pengumpulan, maupun pengelolaan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan limbah beracun dan berbahaya (limbah B3) sebagai dampak dari adanya kegiatan industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun kegiatan domestik rumah tangga. Mengingat sifatnya yang berbahaya, diharapkan dalam 30 tahun terdapat peningkatan dalam pengelolaan dengan seksama baik dalam usaha pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, pengolahan hingga penimbunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. 210
6) Perubahan Iklim Perubahan iklim dapat berpotensi menyebabkan dampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, target pencapaian jangka panjang akan difokuskan pada pencegahan dampak perubahan iklim dan penyusunan strategi adaptasi. Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko- risiko Purworejo. Strategi mitigasi perubahan iklim dilaksanakan secara terpadu dengan peningkatan daya dukung wilayah, indeks kualitas lingkungan hidup, dan stabilisasi jasa lingkungan. Langkah-langkah antisipatif terhadap dampak lingkungan perubahan iklm seperti perubahan suhu dan temperatur lokal, banjir, dan kekeringan/kelangkaan air/penurunan muka air tanah harus dilakukan secara sistematis. Salah satunya adalah dengan memuat Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) yang merupakan tindak lanjut dari Recana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang telah memuat perencanaan tahun 2013-2025. Dokumen rencana tersebut nantinya akan disusun untuk membantu masyarakat dan para praktisi di bidang perubahan iklim, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal Kabupaten Purworejo yang kemudian dijadikan bahan penyusunan RPJP dan RPJM. 3.6.2.2. Target Capaian 10 Tahunan Di samping menyusun pencapaian target jangka panjang secara kualitatif, RPPLH Kabupaten Purworejo juga menyusun target pencapaian antara sesuai dengan skenario 10 tahunan. Target tersebut ditetapkan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/ perbaikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis 211
khususnya RTRW dan RPJM. Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Adapun target jangka menengah RPPLH Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: 212
No. 1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9. Indikator Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Tutupan Lahan Hutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persampahan Keanekaragaman hayati Kerusakan Lingkungan a. Lahan Kritis b. Alih Fungsi Lahan Limbah B3 Perubahan Iklim Tabel 3. 19. Target Pencapaian 10 Tahunan 2023-2033 Inisiasi peningkatan kualitas udara di Kawasan perkotaan, industri dan pariwisata di Kabupaten Purworejo Peningkatan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Purworejo dengan kriteria baik Mempertahankan tutupan lahan hutan Terwujudnya IKLH dengan kriteria baik Meningkatkan persentase penurunan dan penanganan timbulan sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah 2033-2043 Peningkatan kualitas udara di kawasan perkotaan, industri, dan pariwisata di Kabupaten Purworejo dengan kriteria baik Mempertahankan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Purworejo dengan kriteria baik Mempertahankan tutupan lahan hutan Meningkatkan IKLH dengan kriteria baik Meningkatkan persentase penurunan dan penanganan timbulan sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah Restorasi kualitas lahan yang telah mengalami penurunan produktivitas. Meningkatkan kualitas lahan yang sebelumnya berada pada status kritis Penetapan batas lahan dengan fungsi lindung dan budidaya serta penetapan area kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan Mempertahankan fungsi lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan 2043-2053 Mempertahankan kualitas udara di kawasan perkotaan, industri, dan pariwisata di Kabupaten Purworejo dengan kriteria baik Mempertahankan kualitas air terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Purworejo dengan kriteria baik. Mempertahankan tutupan lahan hutan Mempertahankan IKLH dengan kriteria baik Meningkatkan persentase penurunan dan penanganan timbulan sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan Peningkatan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah Mempertahankan kualitas lahan dengan melakukan pengawasan pada pemanfaatan lahan berdasarkan pada fungsinya. Mempertahankan fungsi lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan mempertimbangkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Pengendalian B3 dan penanganan limbah B3 secara keseluruhan 213
No. Indikator a. Kebencanaan (banjir, tanah longsor, kekeringan) b. Emisi Gas Rumah Kaca 2023-2033 2033-2043 Penurunan indeks risiko bencana daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana. Penurunan indeks risiko bencana daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana. Inisiasi pembangunan rendah karbon Penurunan emisi gas rumah kaca 2043-2053 Penurunan indeks risiko bencana daerah dan terwujudnya masyarakat tangguh bencana. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 214
Berdasarkan target jangka panjang dan target 10 tahunan, adapun target kuantitatif RPPLH Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 30 tahun ialah sebagai berikut. Tabel 3. 20. Indikator dan Target Kuantitatif RPPLH Keterkaitan dengan Isu Strategis Target 2034 2028 s/d 2033 2040 s/d 2043 s/d 2049 - No Indikator Pengukuran Unit Baseline 2023 s/d 2027 s/d Pelaksana 2045 2048 2053 2039 2023 2024 2025 2026 2027 Kualitas Lingkungan Hidup IKU = 100 - [50/0,9 - (IEU - 0,1)] Ket : IEU = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2 Instansi yang berwenang Indeks Kualitas Udara 88,57 - 88,67 88,69 - 88,81 - 88,93 - 89,05 - 1 Poin 88,45 88,47 88,49 88,51 88,53 88,55 dalam urusan 88,79 88,91 89,03 89,13 lingkungan hidup Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Rata-rata Bobot Kualitas Air Bobot Kualitas Air : a. memenuhi baku mutu = 70 b. tercemar ringan = 50 c. tercemar sedang = 30 d. tercemar berat = 10 IPj = √{[(Ci/Lij)Rata-rata^2 + (Ci/Lij)Maks^2]/2} (Ci/Lij)Maks adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)Rata-rata adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij C adalah Konsentrasi Parameter air yang diukur L adalah Baku Mutu Parameter Evaluasi terhadap IPj adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 < IPj < 1,0 2. Tercemar ringan jika 1,0 < IPj < 5,0 3. Tercemar sedang jika 5,0 < IPj < 10,0 4. Tercemar berat jika IPj > 10,0. Instansi yang berwenang 42,62 - 42,72 42,74 - 42,86 - 42,98 - 43,10 - 2 Indeks Kualitas Air Poin 42,5 42,52 42,54 42,56 42,58 42,6 dalam urusan 42,84 42,96 43,08 43,18 lingkungan hidup 215 Kualitas Lingkungan Hidup ITL = 100 - (84,3 - LTL/LW*100)*50/54,3 Ket : LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas wilayah Administrasi Instansi yang berwenang Indeks Kualitas Tutupan lahan 34,75 - 34,85 34,87 - 34,99 - 35,11 - 35,23 - 3 Poin 34,63 34,65 34,67 34,69 34,71 34,73 dalam urusan 34,97 35,09 35,21 35,31 lingkungan hidup Kualitas Lingkungan IKLHD = (Indeks Kualitas Air x 0,376) + (Indeks Kualitas Instansi yang Indeks Kualitas 59,27 - 59,39 - 59,51 - 59,63 - 59,75 - 4 Poin 59,15 59,17 59,19 59,21 59,23 59,25 berwenang Lingkungan Hidup 59,37 59,49 59,61 59,73 59,83 Hidup Udara x 0,405) + (Indeks dalam urusan 215
Keterkaitan dengan Isu Strategis Target 2034 2028 s/d 2033 2040 s/d 2043 s/d 2049 - No Indikator Pengukuran Unit Baseline 2023 s/d 2027 s/d Pelaksana 2045 2048 2053 2039 2023 2024 2025 2026 2027 Tutupan Lahan x 0,219) lingkungan hidup Persampaha n Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan Persentase pengurangan sampah 29,07 - 31,57 32,07 - 35,07 - 37,07 - 40,07 - % 26,07 26,57 27,07 27,57 28,07 28,57 hidup 34,57 36,57 39,57 42,07 Pengelolaan Sampah 5 Persampaha n Instansi yang berwenang dalam urusan lingkungan Persentase penanganan sampah 20,04 - 17,54 17,04 - 14,04 - 11,04 - 8,04 - % 23,04 22,54 22,04 21,54 21,04 20,54 hidup 14,54 11,54 8,54 6,04 Perubahan Iklim Instansi yang berwenang Keanekaragaman Hayati Persentase keanekaragaman hayati yang terkelola 6 % 11,19 13 15 17 19 21 23 - 33 35 - 45 47 - 57 59 - 69 71 - 79 dalam urusan lingkungan hidup Degradasi hutan dan lahan Instansi yang 216 = Luas Lahan Kritis / Luas Wilayah Administrasi * 100% Luas wilayah berwenang Persentase Luasan Lahan Kritis 3,25 - 3,00 2,95 - 2,65 - 2,35 - 2,05 - 7 % 3,56 3,50 3,45 3,40 3,35 3,30 dalam urusan 2,70 2,40 2,10 1,80 lingkungan hidup Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dampak Pembanguna n Instansi yang Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan 27.784,0 4 27.784, 04 27.784, 04 27.784, 04 27.784, 04 27.784,0 4 27.784,0 4 27.784,0 27.784,0 berwenang 8 Ha 27.784,04 27.784,04 4 4 dalam urusan pertanian Persampaha n Jumlah Timbulan Limbah B3 pada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan yang menghasilkan Limbah B3 yang Instansi yang Persentase Pengendalian Limbah B3 berwenang 9 % 50 51 52 53 54 55 - 60 61 - 65 65 - 70 71 -75 75 - 80 81 - 84 dalam urusan lingkungan dikelola / Jumlah usaha hidup dan/atau kegiatan yang 216
Keterkaitan dengan Isu Strategis Target 2034 2028 s/d 2033 2040 s/d 2043 s/d 2049 - No Indikator Pengukuran Unit Baseline 2023 s/d 2027 s/d Pelaksana 2045 2048 2053 2039 2023 2024 2025 2026 2027 memiliki Persetujuan Lingkungan yang menghasilkan Limbah B3 secara keseluruhan Perubahan Iklim Instansi yang IRB = Hazard (Bahaya) * Vulnerability (Kerentanan) / Capacity (Kapasitas atau Ketahanan) berwenang Indeks Resiko Bencana 105,50 - 97,94 96,43 - 87,35 - 82,82 - 73,75 - 10 Poin 144,57 113,06 111,55 110,03 108,52 107,01 dalam urusan 88,87 79,79 75,26 67,69 kebencanaan daerah Perubahan Iklim Instansi yang = Timbulan GRK pada Tahun (n) - Timbulan GRK pada Tahun (n-1) berwenang Penurunan Emisi GRK GgCO2 Eq 523,08 - 497,16 491,97 - 460,87 - 445,32 - 414,21 - 11 554,18 549 543,81 538,63 533,44 528,26 dalam urusan 466,05 434,95 419,40 393,47 lingkungan hidup Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 217 217
BAB IV ARAHAN MUATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 4.1. Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Purworejo selama 30 tahun ke depan, dirancang atau disusun sebagai sebuah penjabaran dan tindakan terkoordinasi serta menyeluruh oleh seluruh elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, sebagai respon atau tanggapan terhadap kondisi lingkungan hidup yang diperkirakan akan dihadapi akibat proses pembangunan. Dalam beberapa tahun ke depan, penggunaan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan masih akan terjadi. Pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan - kawasan pertumbuhan baru dan penggunaan energi yang bersumber dari fosil akan berdampak terhadap meluasnya kawasan perkotaan, meningkatnya kepadatan penduduk, penurunan kualitas air, dan udara. Kondisi tersebut menjadi sumber pendorong utama terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terutama terhadap jasa penyediaan air dan pangan. Kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Purworejo mengacu pada beberapa dokumen dan atau hasil analisis, atntara lain: RPPLH Nasional 2021 - 2050, RPPLH Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2049, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Developmnet Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup, hasil analisis DPSIR isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Purworejo, dan hasil kajian lainnya terkait lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Skema kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten 218
Purworejo terdiri atas: strategi untuk menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memperbaiki kualitas jasa lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek kehidupan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong efisiensi konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Dengan pola dan penekanan perencanaan yang tepat dan memadai diharapkan akan tercapai keseimbangan antara konsumsi jasa dan sumberdaya dengan daya dukung lingkungannya. Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Purworejo, dibagi dan dijabarkan dalam 2 strategi utama, yaitu: Strategi Umum dan Strategi Pelaksanaan 10 Tahunan. Sasaran strategi umum diarahkan untuk menjawab sasaran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Purworejo, yaitu: harmonisasi rencana pembangunan melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mempertahankan kualitas lingkungan hidup demi pemeliharaan dan perlindungan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim. 4.1.1. Strategi Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4.1.1.1. Strategi untuk Sasaran 1: Harmonisasi rencana pembangunan melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup a. Penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam. 219
Arahan Prioritas: 1) Memantapkan konsep dan instrumen pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2) Mempercepat penyusunan RPPLH berbasis daya dukung lingkungan hidup yang berkekuatan hukum; 3) Menerapkan perangkat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam seluruh perencanaan pembangunan daerah. b. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah. Arahan Prioritas: 1) Sinkronisasi pola ruang RTRW dengan RPPLH Kabupaten; 2) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rentan penurunan kualitas lingkungan hidup. c. Melindungi dan memulihkan fungsi kawasan dengan jasa lingkungan regulator dan penyimpan air tinggi: Arahan Prioritas: 1) Memulihkan lahan kritis dan sangat kritis di luar kawasan hutan; 2) Meningkatkan status lahan di luar kawasan yang memiliki jasa regulator air tinggi menjadi kawasa lindung; 3) Membatasi pembangunan infrastruktur pada lahan dengan jasa penyimpanan air tinggi; 4) Meninjau kembali pemanfaatan ruang pada lahan dengan jasa penyimpanan air tinggi. d. Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi; 220
Arahan Prioritas: 1) Mencadangkan kawasan yang secara kumulatif memiliki daya dukung lingkungan tinggi sebagai kawasan penyangga kehidupan; 2) Mengarahkan pembangunan infrastruktur (pengembangan perkotaan dan pengembangan kawasan industri) ke daerah - daerah dengan daya dukung sedang sampai rendah. e. Membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan membatasi pengembangan non pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi. Arahan Prioritas: 1) Memperketat mekanisme alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian; 2) Melindungi LP2B dan penggunaan lahan pertanian produktif untuk perumahan dan kawasan industri; 3) Menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan - lahan pertanian produktif. 4.1.1.2. Strategi untuk Sasaran 2: Mempertahankan kualitas lingkungan hidup demi pemeliharaan dan perlindungan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup a. Mempertahankan fungsi hutan sebagai pengatur air dan iklim dengan luasan yang cukup dan proporsional. Arahan Prioritas: 1) Mewujudkan minimal 30% kawasan hutan dari luas wilayah di Kabupaten Purworejo; 2) Meningkatkan luasan kawasan konservasi murni pada kawasan hutan yang rentan kritis dan sulit dipulihkan; 221
3) Merehabilitasi kawasan hutan yang terdegradasi; 4) Mengelola hutan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui pengelolaan berbasis tapak dan pemberdayaan komunitas lokal; 5) Melarang total tambang-tambang terbuka di lahan berhutan. b. Pemulihan DAS-DAS prioritas lintas kabupaten dan ekosistemnya. Arahan Prioritas: 1) Melakukan koordinasi perencanaan pengelolaan DAS yang integratif, lintas sektor, dan lintas administrasi; 2) Merevitalisasi dan menormalisasi sungai - sungai vital yang berada, melintasi atau bermuara di perkotaan; 3) Merehabilitasi kawasan hulu DAS; 4) Mengendalikan pencemaran sungai melalui pengetatan izin lokasi dan pengawasan pengelolaan limbah industri; 5) Menerapkan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinyuitas, dan distribusi pemanfaatan air; 6) Meningkatkan tutupan vegetasi tetap dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan; 7) Meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS. c. Perbaikan sistem pengelolaan dan pemulihan ekosistem khas bernilai penting (karst dan mangrove). 222
Arahan Prioritas: 1) Menginventarisai, menyusun dan menyebarluaskan informasi ekosistem khas bernilai penting; 2) Membatasi pemanfaatan lahan pada ekosistem khas bernilai penting; 3) Menyusun rencana pengelolaan ekosistem khas bernilai penting. d. Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumber daya genetik dan habitat spesies tinggi. Arahan Prioritas: 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi, khususnya hutan lindung; 2) Mengembangkan manfaat sumberdaya genetik melalui penelitian dan penerapannya; 3) Menyebarluaskan informasi potensi dan manfaat sumberdaya genetik kepada masyarakat. e. Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Arahan Prioritas: 1) Mempercepat penetapan peraturan tentang instrument ekonomi lingkungan hidup dan seluruh ketentuan turunannya; 2) Menginisiasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam beberapa kegiatan berdampak besar, seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan; 3) Menerapkan instrumen ekonomi dalam proses kerjasama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar daerah. f. Pemulihan kawasan bekas tambang, lahan kritis, dan bekas kebakaran lahan dan hutan. 223
Arahan Prioritas: 1) Meningkatkan pengawasan restorasi lahan bekas tambang 2) Memulihkan lahan kritis melalui penghijauan dan penerapan teknologi pengolah tanah yang ramah lingkungan 3) Merehabilitasi bekas kebakaran lahan dan hutan 4) Mengembangkan teknologi untuk mempercepat pemulihan lahan - lahan terbuka. 4.1.1.3. Strategi untuk Sasaran 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup a. Mengembangkan sistem pemantauan IKLH daerah Arahan Prioritas: 1) Membangun sistem dan infrastruktur pemantauan IKLH Kabupaten; 2) Mengembangkan metode IKLH sebagai instrumen pengukuran kualitas lingkungan hidup yang terstandar dan terpercaya. b. Memperbaiki sistem penganggaran lingkungan hidup Arahan Prioritas: 1) Meningkatkan alokasi dan distribusi penganggaran pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap di pemerintah daerah minimal 5% dari APBD; 2) Meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana - dana lingkungan hidup non APBD. c. Memperbaiki peraturan dan sistem perijinan lingkungan hidup 224
Arahan Prioritas: 1) Memperbaiki aturan - aturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berpotensi melemahkan; 2) Mengendalikan dan mengawasi penerapan aturan secara konsisten di seluruh jenjang dan tahapan. d. Memantapkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Arahan Prioritas: 1) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala di tingkat kabupaten; 2) Koordinasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan antardaerah. e. Mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan Arahan Prioritas: 1) Menguatkan kualitas SDM pengawas lapangan pencemaran lingkungan; 2) Memperbaharui data dan informasi produksi, distribusi, dan pemanfaatan bahan - bahan pencemar lingkungan hidup; 3) Meningkatkan pengawasan, mengendalikan, dan menindak kepatuhan penerapan sistem pengamanan penanganan bahanpencemar lingkungan hidup. f. Meningkatkanperan masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Arahan Prioritas: 1) Membentuk dan membina komunitas pecinta lingkungan; 225
2) Meningkatkan dan mengembangkan sistem penghargaan atas peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan; 3) Mengembangkan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal; 4) Meningkatkan penyebaran luasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4.1.1.4. Strategi untuk Sasaran 4: Meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengambangkan sistem penampung dan distribusi air Arahan Prioritas: 1) Membangun, meningkatkan, dan/ atau memperbaiki infrastruktur penampung dan pengendali air skala besar di daerah rawan kelangkaan air dan daerah - daerah lumbung pangan; 2) Meningkatkan dan/ atau memperbaiki infrastruktur distribusi air untuk keperluan industri, rumah tangga, dan pertanian; 3) Meningkatkan upaya-upaya pemanenan dan pemanfaatan air hujan dalam skala rumah tangga. b. Mengendalikan tata ruang kawasan perkotaan secara komprehensif. Arahan Prioritas: 1) Mewujudkan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah; 2) Rancang ulang dan perbaikan infrastruktur yang berpengaruh terhadap berkurangnya pengendalian atas kelancaran aliran air permukaan; 226
3) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala komunal dan rumah tangga; 4) Menerapkan sistem transportasi masal yang hemat energi dan hemat lahan; 5) Membatasi kawasan industri di perkotaan. c. Mengembangkan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan. Arahan Prioritas: 1) Mengembangkan transportasi masal ramah lingkungan antar daerah; 2) Menerapkan bahan bakar nabati ramah lingkungan dalam moda transportasi umum; 3) Penerapan insentif pajak moda transportasi umum, moda transportasi ramah energi dan ramah lingkungan serta penerapan disinsentif pajak untuk kendaraan bermotor pribadi. d. Mengembangkan sumber non fosil sebagai energi baru dan terbarukan. Arahan Prioritas: 1) Meneliti dan mengambangkan bahan bakar nabati sebagai susbstitusi bahan bakar fosil; 2) Menerapkan insentif pemanfaatan bahan bakar non fosil; 3) Mengembangkan listrik tenaga matahari dan mikrohidro. e. Mengembangkan green cities untuk perkotaan dan kota tangguh untuk wilayah - wilayah yang rentan terhadap bencana. Arahan Prioritas: 1) Menyusun Master Plan Kota Hijau yang memuat target pencapaian 8 atirbut kota hijau (green planning & design, green open space, green waste, green 227
transpotation, green energy, green water, green building, dan green community); 2) Meningkatkan alokasi lahan peruntukan ruang terbuka hijau; 3) Merevitalisasi setiap ruang terbuka yang ada untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik baik pada lahan swasta maupun pemerintah; 4) Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya green cites. f. Meningkatkan pengetahuan bencana terhadap masyarakat yangberada di daerah rawan bencana Arahan Prioritas: 1) Integrasi muatan tanggap bencana dalam kurikulum di sekolah - sekolah. 2) Simulasi tanggap bencana di daerah - daerah rawan bencana secara berkala. 3) Menyusun peta rawan bencana di seluruh jenjang pemerintahan. 4) Menyebarluaskan informasi tanggap bencana kepada masyarakat. g. Perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut. Arahan Prioritas: 1) Membuat tanggul penahan gelombang di daerah pesisir padat penduduk 2) Membatasi penggunaan lahan pesisir sebagai untuk kawasan permukiman, perkantoran, dan/atau industri; 3) Menerapkan konsep wisata lingkungan dalam pembangunan infrastruktur wisata di kawasan pesisir. h. Pengurangan eksploitasi air tanah. 228
Arahan Prioritas: 1) Membatasi penggunaan air tanah dalam untuk industri dan perhotelan; 2) Membatasi penggunaan air tanah dalam di wilayah perkotaan pesisir; 3) Mengembangkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle berserta instrumen dan teknologinya dalam efisiensi pemanfaatan air. i. Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Arahan Prioritas: 1) Mengembangkan sumber pangan lokal non beras sebagai pangan pokok; 2) Mengembangkan dan meningkatkan promosi penggunaan bahan pangan lokal non beras sebagai bahan substitusi produk makanan. 4.1.2. Strategi Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Purworejo hingga saat ini masih terjadi, baik permasalahan terkait kuantitas air atau daya dukung air, perubahan iklim, kualitas lingkungan hidup, persampahan, degradasi lahan dan hutan, dan ampak pembangunan. Perkembangan pembangunan daerah yang semakin pesat melaluiberbagai program pembangunan menyebabkan permintaan terhadap ruang dan sumber daya alam akan terus meningkat dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah yang bertahap, implementatif, dan terfokus pada kualitas lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keperluan ruang dan sumberdaya untuk mendukung tujuan pembangunan. 229
Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah ditempuh melalui dua acara yaitu pelaksanaan skenario 10 tahunan dengan penjabaran sebagai berikut: 1. Skenario 10 Tahun Pertama: Sinkronisasi Perencanaan Lingkungan Hidup dan perbaikan lingkungan pada daerah- daerah perlindungan dan DAS-DAS prioritas. a. Penyelesaian RPPLH Kabupaten Purworejo; b. Penyusunan peta rawan bencana dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bencana dan antisipasinya; c. Pembenahan sistem penganggaran lingkungan hidup; d. Pembenahan tata kelola perijinan lingkungan hidup; e. Sinkronisasi tata ruang dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. Pemulihan lahan kritis di kawasan jasa regulator air tinggi; g. Perbaikan alur dan fisik sungai pada DAS yang bermuara di daerah rawan banjir; h. Perbaikan infrastruktur penampung hujan/ air permukaan; i. Penerapan instrumen ekonomi lingkungan; j. Perlindungan daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi. 2. Skenario 10 Tahun Kedua: peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melalui perbaikan lingkungan dan pengembangan teknologi. a. Peningkatan kualitas tutupan lahan pada kawasan regulator air; b. Perbaikan pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum dan pengawasan; c. Revitalisasi bantaran sungai di perkotaan dan daerah pada penduduk; d. Peningkatan pengawasan dan perbaikan sistem pengelolaan limbah industri; e. Penerapan konsep green city dan kota tangguh bencana; 230
f. Pengembangan potensi ekonomi jasa lingkungan sebagai konsep utama pemanfaatan lingkungan hidup; g. Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil pada alat transportasi umum; h. Pengurangan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan di rumahtangga dan pertanian; i. Pengembangan teknologi tamah lingkungan yang mampu mengurangi konsumsi energi; j. Perlindungan spesies flora dan fauna kunci yang berperan penting dalam ekosistem. 3. Skenario 10 Tahun Ketiga: peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim. Fokus: a. Mempertahankan kondisi tutupan lahan pada daerah - daerah regulator air; b. Pengembangan teknologi pengolahan air bersih dari air bekas pakai; c. Melanjutkan penerapan konsep green city pada seluruh daerah permukiman; d. Peningkatan pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan; e. Pengembangan sumber - sumber pangan baru. 4.2. Arahan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Purworejo berkaitan erat dengan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas 16 tugas dan 2 231
diantaranya terkait erat dengan: (1) menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota dan (2) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota. Pentingnya RPPLH dalam kebijakan pembangunan daerah juga tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan pembagian urusan pemerintah kongruen khususnya pembagian urusan lingkungan hidup. Salah satu dalam 11 tugas pemerintah daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah pemerintah kabupaten/kota menyusun dokumen RPPLH yang secara eksplisit tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang di dalamnya memuat terkait RPPLH. RPPLH adalah dokumen perencanaan yang memuat potensi dan masalah lingkungan hidup serta berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, RPPLH menjadi dasar untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Belum disusunnya RPPLH dapat menjadi persoalan dalam perencanaan di daerah, khususnya pada jaminan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta segenap warga negara melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional dan regional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen. Mengingat kompleksnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka 232
dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling bergantung dan saling memperkuat satu dengan lainnya. Beberapa ketentuan untuk meningkatkan sinergitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, maka: 1) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Purworejo memuat arahan kebijakan pengembangan kewilayahan yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah, seperti RTRW dan RPJM dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan; 2) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Purworejo menjadi panduan bagi proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan, Rencana dan Program; 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo wajib melakukan koordinasi pengintegrasian Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat sektoral Kabupaten (antar sektor), bahkan sampai ke Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 4) Kebijakan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat Kabupaten Purworejo; 5) Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo wajib menginformasikan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional kepada setiap lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. 233
Dalam rangka mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, disusunlah indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berisi program-program baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Bagian berikut menyajikan Matrik Rencana Program Pengendalian dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Purworejo selama tiga puluh tahun, yang terbagi dalam sepuluh tahunan. Program disusun berdasarkan isu strategis Kabupaten Purworejo yang dikelompokkan ke dalam empat produk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yaitu: 1) Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam Rencana ini bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis yang berkaitan dengan kuantitas atau daya dukung air. Muatan program yang ada selaras dengan TPB/SDGs 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua). 2) Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup; Rencana ini bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis yang berkaitan dengan persampahan, kualitas lingkungan hidup, dan dampak pembangunan. Muatan program yang ada selaras dengan TPB/SDGs 11 dan 12 (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan serta Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan). 3) Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; 234
Rencana ini bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis yang berkaitan dengan degradasi lahan dan hutan. Muatan program yang ada selaras dengan TPB/SDGs 15 (Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). 4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim. Rencana ini bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis yang berkaitan dengan perubahan iklim. Muatan program yang ada selaras dengan TPB/SDGs 13 (Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya). 235
4.2.1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam Tabel 4. 1. Arahan Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan) 1 2 3 4 5 Perlindungan dan pemeliharaan serta Pengendalian atau Pemanfaatan Sumber Daya Air Kuantitas Air/Daya Dukung Air Peningkatan kualitas sumber air baku Program peneglolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan daetah aliran sungai Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu daerah provinsi. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Peningkatan akses air bersih penduduk Program pengelolaan dan penyediaan air minum Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM di daerah kabupaten/kota ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Peningkatan kuantitas cadangan air tanah dan Program peningkatan kuantitas air tanah Penanaman pohon di wilayah hulu sungai dan sekitar lokasi sumber mata air ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 6 Lokasi Kawasan Sungai dan Kawasan Pantai Kawasan Pesisir Kawasan Sungai Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang kehutanan Instansi yang berwenang dalam bidang kehutanan dan bidang penataan ruang Instansi yang berwenang dalam bidang kehutanan Instansi yang berwenang dalam bidang pekerjaan
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi permukaan Pemberdayaan masyakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas air Program Program peningkatan kuantitas cadangan air permukaan Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Kegiatan Pembuatan prasarana lubang serapan air berupa sumur resapan dan biopori Peningkatan jumlah embung sebagai penampung cadangan air Sosialisasi dan pengelolaan program PAMSIMAS Pembangunan sarana dan pra sarana air minum Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan) 1 2 3 4 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 6 Lokasi Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Instansi Pelaksana umum dan penataan ruang Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup Instansi yang berwenang dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Instansi yang berwenang dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Instansi yang berwenang
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 berbasis masyarakar Kabupaten Purworejo Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 4.2.2. Rencana Perlindungan dan Pemeliharaan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup Tabel 4. 2. Arahan Perlindungan dan Pemeliharaan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Rencana Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 5 6 Perlindungan dan Pemeliharaan Kualitas atau Lingkungan dan/ Fungsi Persampahan Peningkatan pengelolaan persampaha n Program pengelolaan persampahan Pengelolaan sampah ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup
Rencana Hidup Isu Strategis Kualitas Lingkungan Hidup Strategi Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampaha n Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampaha n Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampaha n Peningkatan kualitas lingkungan Program Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program peningkatan sarana dan prasarana persampahan Program sosialisasi pengurangan sampah Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan sarana dan prasarana persampahan Sosialisasi program pengurangan sampah kepada masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang pekerjaan umum Instansi yang berwenang dalam bidang
Rencana Isu Strategis Strategi hidup Program Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kegiatan Domestik Regional Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana pekerjaan umum Instansi yang berwenang dalam bidang pekerjaan umum Instansi yang berwenang dalam bidang pekerjaan umum penataan ruang dan
Rencana Isu Strategis Strategi Program Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang pekerjaan umum penataan ruang dan Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup
Rencana Isu Strategis Strategi Program Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berabahaya dan beracun (Limbah B3) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengujian terhadap resiko pencemaran Limbah B3 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup
Rencana Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup
Rencana Isu Strategis Strategi Program Program penataan bangunan dan lingkungannya Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Program pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri kecil Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemantauan dan Pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri kecil Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup Program pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri kecil
Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Rencana Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Lokasi 1 2 3 4 5 6 Program pemantauan terhadap kualitas udara Pemantauan dan pengawasan kualitas udara secara berkala ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Kawasan strategis, kawasan padat lintas, kawasan industri lalu dan Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 4.2.3. Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam Tabel 4. 3. Arahan Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Degradasi lahan dan hutan Menurunkan degradasi lahan hutan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program pengendalian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kawasan Hutan Taman di Luar Pencegahan Pencemaran ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Instansi Pelaksana Program pemantauan terhadap kualitas udara Instansi Pelaksana Instansi berwenang dalam Bidang Lingkungan Hidup yang Instansi berwenang yang
Rencana Muatan RPPLH Alam Isu Strategis Strategi Mewujudkan pertambangan ramah lingkungan Peningkatan kesiapsiagaan bencana daerah (kebakaran hutan dan Program pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Perekonomian dan pembangunan Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non Kegiatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Hidup Lingkungan Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot Pemantauan Kebijakan Daya Alam Sumber Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan penanganan berbahaya dan bahan dan Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana dalam Bidang Lingkungan Hidup Instansi berwenang dalam Bidang Lingkungan Hidup yang Instansi berwenang dalam Bidang Lingkungan Hidup yang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah Instansi berwenang dalam Bidang Kebencanaan yang
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi lahan) Pengelolaan lahan dan hutan secara berkelanjutan Program kebakaran Program pengelolaan hutan Program Konservasi Sumber Daya Kegiatan beracun dalam kabupaten/kota kebakaran daerah Inspeksi proteksi kebakaran peralatan Pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran dalam Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Kawasan hutan ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Kawasan Hutan Instansi Pelaksana Instansi berwenang dalam Bidang Kebencanaan yang Instansi berwenang dalam Bidang Kebencanaan yang Instansi berwenang dalam Bidang Kehutanan yang Instansi berwenang dalam Bidang Kehutanan yang Instansi berwenang dalam Bidang yang
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Alam Hayati dan Ekosistemnya Program Pengelolaan Daerah Sungai (DAS) Aliran Program peningkatan lahan hijau Kegiatan Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1 (satu) Penanaman pohon pada kawasan banjir dan longsor Peningkatan kawasan RTH Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Kawasan Sungai ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Kawasan Banjir ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Kehutanan Instansi berwenang dalam Bidang Kehutanan yang Instansi berwenang dalam bidang lingkungan hidup bidang kebencanaan yang dan Instansi berwenang dalam bidang kehutanan dan bidang lingkungan yang
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Dampak Pembangun an Strategi Peningkatan jumlah proporsi pengelolaan dampak pembangunan Program Program penataan bangunan gedung Program penataan bangunan dan lingkungannya Program pengembangan perumahan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Kawasan Banjir ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana hidup Instansi berwenang dalam bidang lingkungan hidup bidang kebencanaan yang dan Instansi berwenang dalam bidang kehutanan dan bidang lingkungan hidup yang Instansi berwenang dalam bidang pekerjaan umum yang dan
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Kabupaten/Kot Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ Lokasi Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana penataan ruang Instansi berwenang dalam bidang pekerjaan umum penataan ruang yang dan Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Lokasi Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang Instansi yang berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Program pengembangan perumahan Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ Lokasi Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman Instansi yang berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman Instansi yang berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Lokasi Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup & Program Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan yang Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang Instansi berwenang dalam bidang kesatuan bangsa politik yang dan
Rencana Muatan RPPLH Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 menjadi salah satu dasar penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah Penyelenggaraan KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 4.2.4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tabel 4. 4. Arahan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Rencana Isu Strategis Strategi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim Perubahan Iklim Peningkatan kesiapsiagaan bencana daerah Program penanggulangan bencana Penataan sistem dasar penanggulangan bencana ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Pelayanan ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Instansi Pelaksana Instansi berwenang dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang kebencanaan Instansi yang
Rencana Isu Strategis Strategi Program Program penanganan bencana Kegiatan informasi rawan bencana kabupaten/kota Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Lokasi Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana berwenang dalam bidang kebencanaan Instansi yang berwenang dalam bidang kebencanaan Instansi yang berwenang dalam bidang kebencanaan Instansi yang berwenang dalam bidang sosial Instansi yang berwenang dalam bidang sosial
Rencana Isu Strategis Strategi Program Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota Inspeksi peralatan proteksi kebakaran Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Lokasi Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang kebencanaan Instansi yang berwenang dalam bidang kebencanaan Instansi yang berwenang dalam bidang kebencanaan Instansi yang berwenang dalam bidang kebencanaan
Rencana Isu Strategis Strategi Mempertahanka n kondisi tutupan lahan Program Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) Program pengeloaan hutan Program perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan luasan (KP2B) dengan Kegiatan manusia Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan luasan (KP2B) dengan mempertimbangk an Lahan Sawah Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) 1 2 3 4 5 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Lokasi Kawasan Hutan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo Kawasan Hutan Kawasan Pertanian Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup Instansi yang berwenang dalam bidang kehutanan Instansi yang berwenang dalam bidang kehutanan Instansi yang berwenang dalam bidang penataan ruang dan bidang pertanian
Rencana Isu Strategis Strategi Program Kegiatan mempertimbangkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Dilindungi (LSD) Pengurangan dan pengendalian emisi kendaraan bermotor Program penyelenggaraan Lalu Angkutan (LLAJ) Lintas dan Jalan Pengujian berkala kendaraan bermotor Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 ~,r11<T'Jo-AV'~'tlieouAI DENG AN ASLINY A , -· n,---. GIAN HUKUM Waktu Pelaksanaan (5 tahunan) Lokasi 1 2 3 4 5 6 Kawasan Pertanian ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purworejo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ BUPATI PURWOREJO, Ttd AGUS BASTIAN Instansi Pelaksana Instansi yang berwenang dalam bidang penataan ruang dan bidang pertanian Instansi yang berwenang dalam bidang perhubungan