JURNAL SEJARAH 1
Kelautan Dan Kemaritiman Kita 3
JURNAL SEJARAH Pembina Hilmar Farid Direktur Jenderal Kebudayaan Pengarah Triana Wulandari Direktur Sejarah Pimpinan Umum/Penanggung Jawab Edy Suwardi Kasubdit Internalisasi Nilai Sejarah Dewan Redaksi Agus Widiatmoko, Muhammad Iqbal, Herliswanny Pembina Martin Suryajaya, Muhammad Fauzi Hilmar Farid Direktur Jenderal Kebudayaan Editor Eksekutif Pengarah Kasijanto Sastrodinomo Triana Wulandari Direktur Sejarah Editor Bahasa Inggris Pimpinan Umum/Penanggung Jawab Astari Dania Ghassani Edy Suwardi Kasubdit Internalisasi Nilai Sejarah Staf Editor Dewan Redaksi Dian Andika Winda, Ratih Widiastuti, Purnawan Andra Agus Widiatmoko, Muhammad Iqbal, Herliswanny Martin Suryajaya, Muhammad Fauzi Penanggung Jawab Laman Finder Tendiardi Editor Eksekutif Kasijanto Sastrodinomo Mitra Bestari Editor Bahasa Inggris Dr. Bondan Kanumyoso (Universitas Indonesia), Dr. Singgih Tri Sulistiyono (Universitas Astari Dania Ghassani Diponegoro), Dr. Gusti Asnan (Universitas Andalas), Dr. Sri Margana (Universitas Gadjah Mada) Staf Editor Dr. Usman Thalib (Universitas Pattimura) Dian Andika Winda, Ratih Widiastuti, Purnawan Andra Penanggung Jawab Laman Tata Letak/Design Finder Tendiardi Daniel Rudi, Fariz Muhammad Rizqi Mitra Bestari Dr. Bondan Kanumyoso (Universitas Indonesia), Dr. Singgih Tri Sulistiyono (Universitas Sekretariat Diponegoro), Dr. Gusti Asnan (Universitas Andalas), Dr. Sri Margana (Universitas Gadjah Mada) Zakiyah Egar Imani, Tita Chairunnisa Dr. Usman Thalib (Universitas Pattimura) Sirkulasi dan Distribusi Tata Letak/Design Daniel Rudi, Fariz Muhammad Rizqi Ganda Nainggolan, Samino Sekretariat Zakiyah Egar Imani, Tita Chairunnisa Alamat Redaksi Sirkulasi dan Distribusi Direktorat Sejarah Ganda Nainggolan, Samino Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Alamat Redaksi Gedung E, Lantai 9 Direktorat Sejarah Jalan Jenderal Sudirman - Jakarta 10270 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E, Lantai 9 Telpon : (021) 572 5540 ext 15 Jalan Jenderal Sudirman - Jakarta 10270 Faksimili : (021) 572 5044 Telpon : (021) 572 5540 ext 15 Email : Faksimili : (021) 572 5044 Email : JURNAL SEJARAH Abad adalah jurnal ilmiah sejarah yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Abad adalah jurnal ilmiah sejarah yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jurnal ini Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan hasil penelitian ilmiah sejarah dan disiplin lain yang terkait dimaksudkan sebagai media pembahasan hasil penelitian ilmiah sejarah dan disiplin lain yang terkait dengan ilmu sejarah. Terbit dua kali setiap tahun, yaitu dalam Juni dan Desember dengan ilmu sejarah. Terbit dua kali setiap tahun, yaitu dalam Juni dan Desember 1 1 1
Kata Pengantar Indonesia adalah bentang lanskap alam yang begitu fantastis dengan ribuan pulau yang tersebar di sepanjang 3200 mil melintasi garis khatulistiwa. Letak geografisnya ini menjadikannya sebagai negara tropis (kepulauan, bahari, maritim) dengan berbagai konsekuensi Antropologis kehidupan penduduknya. Teknologi pelayaran dan perkapalan yang berkembang di kepulauan ini, sudah tercatat sejak 5000 SM, dan sejak 1000 SM merajai bahkan menjadi andalan berbagai bangsa dunia untuk ekspedisi lautnya. Potensialitasnya ini membuat Adrian Vickers (2009) menyebutnya sebagai sebuah entitas yang menyediakan wawasan tentang peradaban khas Asia Tenggara yang terwujud dalam teknologi, cara pikir, pola perilaku, hingga sistem-sistem kepercayaan dan bermasyarakat yang diterapkannya (hukum, ekonomi, politik dan diplomasi). Masyarakat bahari ini berhasil mendistribusikan bahasa, teknologi, seni, dan tradisi lainnya hingga ke separuh dunia, bahkan telah menciptakan globalisasi untuk pertama kalinya di bumi ini. Tema kemaritiman tersebut yang menjadi pilihan penulisan di dalam Jurnal Abad kali ini. Jurnal Abad adalah wahana informatif persemaian gagasan dan penyebaran pengetahuan sejarah yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada terbitan kali ini menyajikan sejumlah artikel terpilih dari para penulis yang berkompeten di bidangnya yaitu Tri Patma Sari, A.A. Bagus Irawan, Muhammad Iskandar, Sarkawi B Husain, G. Ambar Wulan, Didik Prajoko, Ida Liana Tanjung dan Aldis Shanahan Raiputra Tannos Topik yang dipilih pun begitu beragam dan kaya mulai dari masalah perbatasan, hukum laut hingga tradisi perdagangan di berbagai wilayah Nusantara seperti Riau, Barus, Nunukan sampai Jawa dan Bali. Semua itu membuktikan keluasan teba pemikiran dan potensialitas makna bahari bagi kehidupan sosial masyarakat bangsa kita. Kami Berharap semoga yang tersaji ini membawa manfaat bagi pembaca dan meluaskan khazanah penulis sejarah kemaritiman di Indonesia. Selamat Membaca. Triana Wulandari Direktur Sejarah 3
4 Volume 1 | Nomer 2 | Desember 2017 Daftar Isi Volume 1 | Nomor 2 | [3] Desember 2017 [4] TRI PATMASARI Kata Pengantar [3] Daftar Isi [4] Budaya Tanding dan "Aktuil" [5 - 19] MIRZA ARDI WIBAWA, TRI PATMASARI DIDIK PRADJOKO Adat Tawan Karang dan Konik Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kekuasaan di Bali dan Lombok Kedaulatan dan Status Batas Maritim pada Abad Ke-19/20 [20 - 32] Indonesia dengan Negara Tetangga [5] DIDIK PRADJOKO Upaya Memberantas Bajak Laut MOHAMMAD ISKANDAR Meninjau Perspektif Polri tentang Modern di Perairan Selat Malaka dan Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Riau [20] Kepulauan Indonesia [33 - 48] MOHAMMAD ISKANDAR Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa [33] SARKAWI B. HUSAIN Memandang Perbatasan Laut Sebatik [49 - 59] SARKAWI B. HUSAIN Memandang Perbatasan Laut Sebatik G. AMBAR WULAN Kajian tentang Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa [60 - 69] Kepulauan Nunukan Kalimantan Utara [49] G. AMBAR WULAN Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Upaya Memberantas Bajak Laut Modern Indonesia [60] di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau [70 - 80] di Bali dan Lombok pada Abad A. A. BAGUS WIRAWAN A. A. BAGUS WIRAWAN Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasan Ke-19/20 [70] ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS Budaya Tanding dan "Aktuil" Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga [81 - 93] 1960-1970 [81] Tentang Subkultur Kaum Muda Kurun
JURNAL SEJARAH VOLUME 1 | NOMOR 2 | DESEMBER 2017 Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga TRI PATMASARI Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial ABSTRAK - Sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS, United Nation Convention of the Law of the Sea) 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan berbatasan maritim dengan negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, Timor Leste. Sejak penetapan UNCLOS 1982 hingga 2017, Indonesia memiliki banyak kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga. Hingga kini, Pemerintah Indonesia intensif melakukan perundingan batas maritim dengan negara tetangga karena masih banyak masalah batas maritim yang belum terselesaikan. Penyelesaian batas maritim tersebut dilakukan secara diplomasi melalui perundingan batas sesuai dengan UNCLOS 1982. Artikel ini akan memaparkan secara ringkas tentang wilayah perairan dalam hukum laut serta status terakhir delimitasi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. KATA KUNCI - UNCLOS 1982, Indonesia, delimitasi, batas, maritim. ABSTRACT - In accordance with the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia as an archipelagic state has a water area containing the internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, Continental Shelf, and high seas. The Indonesian archipelago is certainly the maritime borders with neighboring countries, namely India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Philippines, Palau, Papua New Guinea, Australia, Timor Leste. From the ratification of UNCLOS 1982 to 2017, Indonesia has had many maritime boundary agreements with neighboring countries. The Indonesian government is still very intense negotiating maritime boundaries with neighboring countries because there are still many issues unresolved maritime boundary. The completion of the maritime border diplomacy is conducted through the boundary negotiations in accordance with UNCLOS 1982. This paper will explain briefly about water area in the law of the sea and the final status of Indonesian maritime boundary delimitation with neighboring countries. KEYWORDS - UNCLOS 1982, Indonesia, delimitation, boundary, maritime. Secara geografis Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; sedangkan di wilayah laut berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapu- ra, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Penetapan batas wilayah dan yurisdiksi negara, khususnya batas wilayah perairan merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sen- sitif karena berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan (sovereignity), hak-hak berdaulat (sovereign rights) dan yurisdiksi (jurisdiction) suatu negara terh- adap zona-zona maritim sebagaimana dia- 5
6 | TRI PATMASARI tur dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau lebih dikenal sebagai Hukum Laut Internasional (Agoes 2004). Sebagian besar segmen batas maritim Indonesia tersebut telah disepakati dan berhasil mencapai sejumlah persetu- juan tentang garis batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dengan negara tetangga, namun masih ada beberapa segmen yang memerlukan nego- siasi lebih lanjut. Tidak semua perundingan dengan mudah membawa hasil kesepakatan tentang garis batas internasional. Hal yang sering terjadi dalam praktik adalah perbe- daan penafsiran tentang prinsip-prinsip hu- kum yang dapat diterapkan untuk mengatur masalah perbatasan ini. Perhatian Indonesia pada laut mening- kat secara pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bawah pemerintah- an Presiden Joko Widodo. Poros Maritim Dunia merupakan satu kebijakan besar yang diusung oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan telah dijabarkan menjadi berbagai instrumen hukum dan kebijakan untuk membuat visi besar itu terwujud se- cara operasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki Kebija- kan Kelautan Indonesia (KKI) atau Nation- al Ocean Policy, setelah sekitar 72 tahun merdeka. Perkembangan teritorial dan yuridiksi kedaulatan NKRI diawali sejak konsepsi Territoriale Zee en Maritime Kringen Or- donantie (TZMKO) 1939 yang memisah negara kepulauan Indonesia menjadi pu- lau-pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Berdasarkan konsepsi TZMKO, leb- ar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Di luar 3 mil laut teritorial pada waktu itu tidak dikenal wilayah yurisdiksi lainnya, yang ada adalah laut bebas. Wilayah negara In- donesia yang baru diproklamasikan adalah wilayah eks-kekuasaan Hindia Belanda, se- jalan dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris. Selain itu, Undang-Un- dang Dasar 1945 tidak mengatur tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada 1958 dalam Konvensi Geneva. Pernyataan Pemerintah Indonesia tentang konsep wilayah perairan Indone- sia dituangkan melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang merupakan pernyataan sepihak dari Indonesia, yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Un- dang (UU) Nomor 4/Prp.1960. Undang-un- dang ini mengubah Ordonansi 1939 secara radikal dalam dua hal, yaitu cara penarikan garis pangkal laut teritorial dari garis pang- kal normal (normal baseline) menjadi garis pangkal lurus (straight baseline from point to point) dan lebar laut teritorial yang sem- ula 3 mil menjadi 12 mil. Pemerintah Indo- nesia terus memperjuangkan konsepsi Wa- wasan Nusantara dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun dalam se- tiap forum internasional. Puncak diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982, yang oleh Pemerintah Indonesia kemudian diratifikasi/disahkan melalui Undang-Un- dang Nomor 17 Tahun 1985 pada 31 De- sember 1985. Penetapan batas maritim merupakan implementasi dari UNCLOS 1982 tersebut. Pengaturan tentang batas-batas maritim antarnegara telah diatur dalam pasal-pasal UNCLOS 1982. Dalam konvensi itu dise- butkan beberapa wilayah perairan yang di- miliki oleh setiap negara pantai, termasuk Indonesia. Sebagai negara pihak terhadap UNCLOS 82, Indonesia memiliki kedaula- tan penuh terhadap wilayah perairan yang
Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga | terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Indonesia juga memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu di kawasan yurisdiksi Indonesia dan di luar laut teritorial yaitu di zona tam- bahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), lan- das kontinen (LK). Dalam hal zona maritim tersebut berbatasan dengan negara tetang- ga, batas negaranya ditetapkan dengan kes- epakatan dengan negara tetangga sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Sebagai negara pihak UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kewajiban Indone- sia untuk mengimplementasikan konvensi tersebut ke dalam hukum nasionalnya, ter- masuk di antaranya mengenai negara kepu- lauan, pengaturan perbatasan negara dengan negara-negara tetangga, dan batas wilayah yurisdiksi. Sejalan dengan berlakunya Kon- vensi, satu prioritas utama dalam rangka implementasi Konvensi adalah penetapan batas maritim dengan negara tetangga. mahkamah, beberapa hukum nasional yang menjadi dasar delimitasi batas maritim dengan negara tetangga antara lain adalah UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang LKI. Secara garis besar, beberapa pasal dalam UNCLOS 82 yang terkait dengan delimitasi batas maritim Indonesia negara tetangga adalah sebagai berikut. 1. Bab II, memuat 33 Pasal (Pasal 2 sam- pai dengan Pasal 33) yang di dalamnya memuat definisi territorial sea, contigu- ous zone, berbagai jenis garis pangkal, syarat-syarat penutupan teluk dan muara sungai (estuaries). 2. Bab III, memuat 12 Pasal (Pasal 34 sam- pai dengan Pasal 45) terdapat ketentuan yang memerlukan pengetahuan tentang riset ilmiah, survei hidrografi, navigasi, penentuan posisi, batas-batas wilayah, dan sebagainya. WILAYAH LAUT Rezim Hukum Penentuan wilayah laut Indonesia seperti garis batas laut wilayah, batas ZEE dan batas LK antara Indonesia dengan negara tetangga didasarkan pada hukum internasional salah satunya adalah UNCLOS 1982. Selain berpegang pada UNCLOS 1982, delimitasi Indonesia dengan negara garis batas tetangga juga berpegang pada prinsip- prinsip penarikan garis batas maritim yang berkembang dalam hukum internasional, seperti dalam berbagai yurisprudensi mahkamah internasional dan praktik negara-negara, ditambah dengan prinsip teknis penarikan batas yang telah disepakati oleh negara yang berbatasan. Selain hukum internasional seperti UNCLOS 1982, praktik negara-negara dan yurisprudensi 3. Bab IV, tentang negara kepulauan memuat 9 pasal (Pasal 46 sampai dengan Pasal 55) yang sangat penting terkait dengan status negara kepulauan. 4. Bab V, tentang ZEE, memuat 21 Pasal (Pasal 55 sampai dengan Pasal 75) yang berisi tentang hak berdaulat negara pantai dan berbagai ketentuan terkait pengelo- laan sumber kekayaan di ZEE serta pen- egakan peraturan perundang-undangan negara pantai di ZEE. 5. Bab VI, tentang Landas Kontinen memuat 10 pasal (Pasal 76 sampai dengan Pasal 85) diperlukan pemahaman teknis terkait penentuan batasan landas kontinen dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut. Dalam bab ini juga terdapat ketentuan mengenai pekerjaan pemasangan kabel dan pipa di landas kontinen. 7
8 | TRI PATMASARI Seperti telah disinggung, UNCLOS 1982 menyebutkan beberapa zona maritim yang dimiliki oleh negara pantai. Pada wilayah perairan ini, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan hak berdaulat di zona maritim tersebut sebagai berikut. a. Laut Wilayah (Laut Teritorial). Dalam UNCLOS 1982, Laut Wilayah diatur dalam Pasal 2 dan 3. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa setiap negara berhak menetapkan teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan dalam UNCLOS 1982. Di teritorial, negara memiliki kedaulatan penuh meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. lebar laut laut b. Perairan Pedalaman. Perairan Pedalaman diatur dalam Pasal 8 UNCLOS 1982, yang menyebutkan bahwa Perairan Pedalaman sebagai perairan pada sisi darat garis pangkal teritorial. Kedaulatan Indonesia di perairan ini mutlak dan kapal-kapal asing pun tidak mempunyai hak lewat di perairan tersebut. laut c. Perairan Kepulauan. Menurut Pasal 49 UNCLOS 1982, Perairan Kepulauan merupakan perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa atau memperhatikan jaraknya dari garis pantai. Negara kepulauan memiliki kedaulatan di perairan kepulauan yang juga meliputi ruang udara, dasar laut serta tanah di bawahnya, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. kedalaman d. Zona Tambahan. Zona Tambahan diatur dalam Pasal 33 UNCLOS 1982, yang menyebutkan bahwa Zona Tambahan adalah suatu zona yang berbatasan tidak dengan dapat melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Pada Zona Tambahan, negara laut teritorialnya dan pantai dapat melaksanakan pengawasan seperti mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya serta menghukum pelanggaran perundang- peraturan undangan tersebut. e. Zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatakan ZEE adalah zona maritim yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayah yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal. Di perairan ini, negara mempunyai hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan dan pengelolaan sumber daya alam hayati ataupun nonhayati. Sedangkan yurisdiksi yang dimiliki atas zona ini adalah perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan ilmiah kelautan, dan penelitian/riset pemberian izin pembangunan pulau- pulau buatan, instalasi, dan bangunan- bangunan lainnya di laut. eksploitasi, konservasi f. Landas Kontinen. Menurut Pasal 76 UNCLOS 1982, Landas Kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya (seabed dan subsoil) yang terletak di luar laut teritorial di sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen (continental margin), atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal, apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak melewati jarak tersebut. Bagi negara pantai yang batas landas kontinennya lebih dari 200 mil laut, diwajibkan melakukan submisi ke CLCS dengan prosedur yang telah digariskan prinsipnya mengacu pada Pasal 76 UNCLOS 1982.1 g. Laut Bebas. Terkait dengan Laut Bebas diatur khusus dalam Bab VII UNCLOS 1982. Menurut Pasal 86, Laut Bebas yang pada 1Pengalaman Indonesia melakukan submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut di sebelah barat laut Sumatera, Khafid, Astrit Rimayanti, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, 2012.
Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga | adalah perairan yang tidak termasuk ke dalam ZEE, laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman di mana semua negara dapat menikmati segala kebebasan, kecuali hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang dimiliki negara pantai. Laut Bebas merupakan bagian wilayah laut yang tidak dapat dimiliki oleh negara mana pun. Laut Bebas terbuka bagi semua negara baik negara pantai maupun negara tak berpantai untuk dapat menikmati kebebasan yang meliputi kebebasan pelayaran, penerbangan, memasang kabel dan pipa di dasar laut, kebebasan menangkap ikan, kecuali dalam ZEE, dan kebebasan melakukan riset ilmiah. h. Kawasan Dasar Laut Internasional. Dalam UNCLOS 1982, Kawasan Dasar Laut Internasional (International Sea- bed Area-the Area) diatur dalam Bab XI. Berdasarkan bab tersebut, tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulatnya atas bagian manapun dari Kawasan. Garis Pangkal Pendefinisan garis pangkal bagi sebuah negara pantai merupakan faktor penting da- lam delimitasi batas maritim yang dilaku- kannya. Garis pangkal, seperti yang dise- butkan dalam UNCLOS 1982, merupakan garis awal dimulainya klaim maritim se- buah negara pantai. Terdapat beberapa jenis garis pangkal, yaitu garis pangkal normal diatur dalam Pasal 5, garis pangkal lurus dalam Pasal 7, dan garis pangkal kepulauan dalam Pasal 47. Sedangkan untuk garis pangkal mulut sungai diatur dalam Pasal 9, garis pangkal penutup teluk dalam Pasal 10, dan garis pangkal untuk pelabuhan dalam Pasal 11. Indonesia adalah negara kepulauan yang berhak menarik garis pangkal normal, ga- ris penutup teluk, garis lurus yang melin- tasi mulut sungai dan garis pangkal lurus kepulauan (archipelagic straight baselines) seperti tercantum dalam Pasal 47 UNCLOS 1982. Dengan penetapan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam wilayah Malaysia sebagaimana keputusan Mahkamah Inter- nasional maka Peraturan Pemerintah No- mor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koor- dinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia direvisi. Perubahan tersebut dilakukan karena titik dasar yang ada di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yai- tu TD 36A yang berada di Pulau Sipadan dan dua titik dasar yaitu TD 36B dan TD 36C berada di Pulau Ligitan. Berdasarkan perubahan titik dasar di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan maka di- terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20082 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indo- nesia. Merujuk kepada amanat Pasal 47, Ayat (9), UNCLOS 1982, pada Maret 2009 Pemerintah Indonesia telah mendepositkan Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan tersebut, berikut peta ilustrasinya, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Atas pende- positan tersebut, UN-DOALOS telah men- gunggahnya dalam website, dan mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari kalan- gan internasional, dan tercatat hanya ada satu protes dari negara Timor Leste berke- naan dengan satu garis pangkal di Selat Ombay. 2Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 berisikan perubahan titik dasar di Laut Sulawesi, juga perubahan titik dasar di wilayah sekitar Pulau Timor. Perubahan titik dasar yang ada di Pulau Timor terjadi setelah Timor Timur lepas dari Indonesia yang kemudian membentuk negara baru Timor Leste. 9
10 | TRI PATMASARI Metode Delimitasi Dalam proses delimitasi batas maritim an- tarnegara, terdapat beberapa metode delimi- tasi yang digunakan. Metode tersebut antara lain metode sama jarak, metode paralel dan meridian, metode enclaving, metode tegak lurus, metode garis paralel, dan metode ba- tas alami (Arsana 2007: 49). Metode delimitasi batas maritim terkait erat dengan prinsip-prinsip delimitasi batas maritim. Untuk delimitasi laut teritorial, misalnya, UNCLOS 1982 mengatur dalam Pasal 15 bahwa dua negara yang berhada- pan atau berdampingan tidak diperkenan- kan mengklaim laut territorial yang melebi- hi garis tengah (median line) antara kedua negara tersebut, kecuali jika kedua negara tersebut membuat kesepakatan lain, atau karena adanya hak menurut pertimbangan sejarah atau kondisi khusus lainnya yang memungkinkan prinsip garis tengah tidak diterapkan. Secara garis besar, metode delimitasi batas maritim antara Indonesia dengan neg- ara tetangga adalah sebagai berikut. i. Prinsip sama jarak (equidistance). ini dilakukan dengan Metode menarik garis sama jarak dari segmen-segmen garis lurus yang dihubungkan oleh titik-titik yang berjarak sama dari titik dasar-titik dasar di sepanjang garis pangkal sebagai referensi pengukuran lebar laut teritorial kedua negara yang bersangkutan. Gambar 1. Aplikasi metode sama jarak pada negara tetangga yang berhadapan. Sumber: Arsana dan Schofield (2012) Prinsip sama jarak ini diperoleh dengan beberapa metode antara lain: a. Metode basepoint to basepoint dengan equidistance 2 titik. Penarikan batas maritim dengan menggunakan metode basepoint to basepoint dengan equidistant dua titik dilakukan dengan menarik garis median garis yang dibuat dari dua titik dasar Indonesia dengan low water line atau titik dasar negara tetangga. b. Metode equidistance tri-points. ini dilakukan untuk Metode negara-negara dengan pantai yang berhadapan yaitu dengan menarik garis yang dibentuk oleh tiga titik yang equidistance. c. Metode lingkaran. Metode ling- karan dilakukan dengan menarik garis batas maritim yang meng- hubungkan lingkaran-lingkaran yang menyinggung low water line pada masing-masing pantai kedua negara yang berhadapan. ii. Metode point on the baseline. Me- tode points on the baseline dilakukan dengan menghubungkan titik dari semua features negara satu terhadap baseline negara yang berbatasan. Selain metode delimitasi tersebut terdapat pendekatan yang digunakan lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan International Tribunal for the Law of the Sea yaitu metode pendeka- tan dua tahap dan pendekatan tiga tahap. Metode dua tahap dilakukan dengan pe- narikan garis sama jarak sebagai garis ba- tas sementara yang kemudian dimodifikasi berdasarkan kesepakatan. Sementara pada pendekatan tiga tahap dilakukan penarikan garis tengah sebagai garis batas sementara, kemudian dimodifikasi berdasarkan fak- tor-faktor relevan yang ditentukan sesuai kesepakatan, dan tahap terakhir adalah uji proporsionalitas.
Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga | DELIMITASI BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA Penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga secara intens dimulai kem- bali pada 2004 hingga kini, antara lain dengan negara-negara Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, Palau, Filipina, Timor Leste, dan India. Berikut adalah status terakhir delimitasi atau penetapan batas maritim Indonesia dengan sepuluh negara tetangga. Gambar 2. Batas Maritim Indonesia-India Penetapan Batas Maritim Indonesia-India • Indonesia dan India memiliki batas ZEE dan batas LK. Dari kedua rezim ba- tas tersebut baru batas LK yang sudah disepakati melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pe- merintah Republik India tentang Peneta- pan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (ditandatangani di Jakarta, 8 Agustus 1974), dan diratifikasi dengan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 51 Tahun 1974. Selain itu, kedua negara telah menandatangani kesepakatan batas perpanjangan LK pada 14 Januari 1977 di New Delhi melalui Persetujuan an- tara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Per- panjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia dan tel- ah diratifikasi dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977. Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim Indonesia-Thailand • Indonesia dan Thailand memiliki batas LK dan batas ZEE di Laut Andaman/ perairan utara Selat Malaka Indonesia dan Thailand telah menyepa- kati batas LK melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand ten- tang Penetapan Suatu Garis Batas Lan- das Kontinen antara Kedua Negara di bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, (Bangkok, 17 Desember 1971); diratifikasi melalui Keppres No- mor 21 Tahun 1972. Selain itu, kedua negara menandatangani kesepakatan garis batas dasar laut di Laut Andaman melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ker- ajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman (Jakarta, 11 Desember 1975); diratifikasi dengan Keppres No- mor 1 tahun 1977. Dalam Pertemuan Teknis Penetapan Ba- tas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia- India (New Delhi, 1-2 Juni 2017), kedua pihak memiliki pemahaman atas rezim ZEE dan LK yang berbeda. Namun kedua pihak memiliki semangat yang be- sar untuk segera menyepakati garis ZEE kedua negara. Kedua negara telah melaksanakan satu kali pertemuan penetapan batas ZEE pada forum Official Meeting at Tech- nical Level on the Delimitation of the EEZ Boundary (Jakarta, 13-15 Agustus 2003). Namun pertemuan teknis terhenti karena situasi domestik di Thailand. 11
12 | TRI PATMASARI Salah satu kendala penetapan batas den- gan Thailand adalah bahwa negara itu menganut single line antara batas LK dengan batas ZEE. Gambar 3. Batas Maritim Indonesia-Thailand Penetapan Batas Maritim Indonesia- Malaysia • Perundingan teknis penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia berlangsung intensif sejak 2005. Hing- ga 2017 telah dilakukan 31 putaran dan pada tahun ini direncanakan perundingan pada tingkat teknis. Perbedaan penafsir- an tentang prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan untuk mengatur ma- salah perbatasan antara lain Malaysia memiliki rezim atau pandangan single line antara batas ZEE dan batas LK. • Sebelum UNCLOS 1982 berlaku, ber- langsung Perjanjian antara Republik In- donesia dan Malaysia tentang Penetapan Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka (Kuala Lumpur, 17 Maret 1970), diratifikasi dengan UU Nomor 2 Tahun 1971; dan Persetujuan antara Pe- merintah Republik Indonesia, Pemerin- tah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (Kuala Lumpur, 21 De- sember 1971), diratifikasi dengan Kep- pres Nomor 20 Tahun 1972. Dengan demikian Indonesia dan Malay- sia masih harus menyelesaikan delimita- si: (i) batas-batas ZEE di Selat Malaka, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi, yang panjang seluruhnya sekitar 6.000 kilometer; (ii) batas landas kontinen di Laut Sulawesi; dan (iii) batas-batas laut teritorial di Selat Malaka bagian selatan, Selat Singapura, Laut China Selatan, dan Laut Sulawesi, yang panjang totalnya sekitar 70 kilometer. Gambar 4. Batas Maritim Indonesia-Malaysia di Laut China Selatan Gambar 5. Batas Maritim Indonesia-Malaysia di Selat Malaka
Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga | Penetapan Batas Maritim Indonesia-Singapura • Indonesia dan Singapura memiliki per- batasan langsung di sepanjang Selat Sin- gapura. Dari perhitungan jarak antara garis dasar/pangkal kedua negara kurang dari 15 mil laut dan panjang garis batas ±71,26 nm, kedua negara hanya memili- ki batas Laut Wilayah yang perlu ditetap- kan bersama. Indonesia dan Singapura ti- dak memiliki perairan ZEE maupun LK. • Indonesia dan Singapura telah menyele- saikan penetapan batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Singapura pada tiga segmen, yakni di Segmen Tengah dalam Perjanjian antara Republik Indo- nesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura (Jakar- ta, 25 Mei 1973); diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1973 (menyepakati titik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6). • Menyambung pada Gambar 6. Batas Maritim Indonesia-Singapura di Selat Singapura segmen bagian barat telah disepakati Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sin- gapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura (Jakarta, 10 Maret 2009); diratifikasi dengan UU Nomor 4 Tahun 2010 (menyepakati titik 1A, 1B dan 1C). Pada segmen timur telah disepakati tit- ik 7 dan 8 dengan Perjanjian antara Re- publik Indonesia dan Republik Singapu- ra tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (Singapura, 3 September 2014). Gambar 7. Penandatangan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura Penetapan Batas Maritim Indonesia-Filipina • Batas maritim Indonesia-Filipina berada di Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik memiliki dua rezim batas yaitu ZEE dan LK. Terdapat batas dengan lebar laut ku- rang dari 48 mil laut, yaitu yang berada di antara bagian selatan Mindanao dan Pulau Marore-Miangas. Batas ZEE telah disepakati oleh kedua negara yang dituangkan dalam Agree- ment between the Government of the 13
14 | TRI PATMASARI Republic of the Philippines and the Gov- ernment of the Republic of Indonesia Concerning the Delimitation of the Ex- clusive Economic Zone Boundary (Ma- nila, 23 Mei 2014) dengan titik batas no- mor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8; diratifikasi dengan UU Nomor 14 Tahun 2017. • Hingga kini batas LK belum dirund- ingkan. Batas ZEE secara keseluruhan sepanjang sekitar 661 mil laut. Peneta- pan batas maritim RI-Filipina dilakukan dalam forum Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines. Gambar 8. Batas Maritim Indonesia-Filipina Gambar 9. Penandatanganan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif Penetapan Batas Maritim Indonesia- Vietnam • Indonesia dan Vietnam memiliki batas LK dan batas ZEE di Laut China Sela- tan. Batas LK kedua negara telah disepa- kati melalui Persetujuan antara Pemerin- tah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Pen- etapan Batas Landas Kontinen (Hanoi, 26 Juni 2003); diratifikasi dengan UU No. 18 Tahun 2007. Dengan titik batas nomor 20, H, H1, A4, X1, 25, dan tel- ah diratifikasi dengan UU No. 18 tahun 2007, panjang segmen batas LK melipu- ti sekitar 251 mil laut. Untuk penetapan batas ZEE saat ini sedang dalam proses perundingan antara kedua negara. Batas ZEE yang tergambar pada peta nega- ra RI merupakan batas indikasi dengan panjang segmen batas ZEE sekitar 251 mil laut. Pertemuan teknis untuk delimi- tasi batas ZEE di Laut China Selatan su- dah dilakukan sebanyak 8 kali. Gambar 10. Batas Maritim Indonesia-Vietnam Penetapan Batas Maritim Indonesia-Palau • Indonesia dan Palau berbatasan maritim langsung (ZEE dan LK) di perairan seki- tar Laut Halmahera dan Samudra Pasifik sepanjang lebih kurang 260 mil laut. Saat ini, kedua negara tengah merund-
Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga | ingkan penetapan batas ZEE, sedangkan batas LK akan dirundingkan setelah pen- etapan batas ZEE kedua negara selesai. • Pada TM-MBD 1 (Manila, 22-23 April 2010), tim teknis kedua negara telah menyepakati Principles and Guidelines to Delimit the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone in the Pacific Ocean between the Republic of Indone- sia and the Republic of Palau. Kedua negara masih berbeda posisi ter- kait metode delimitasi yang akan digu- nakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE. Dalam hal ini, Indonesia mener- apkan metode proporsionalitas atas pe- narikan garis sama jarak berdasarkan relevant circumstances, di antaranya keberadaan pulau dan fitur geografis lain, luas pulau, perbedaan panjang garis pangkal, sedangkan Palau menerapkan metode sama jarak (equidistance). yang memuat 13 prinsip pokok yang perlu dipedomani kedua pihak dalam merundingkan penetapan garis batas maritim. Kedua negara telah mengidentifikasi area perairan yang relevan untuk ditetap- kan garis batas maritimnya (area of de- limitation) sebagai berikut. 1. Selat Wetar: Perairan bagian timur Pu- lau Wetar, Pulau Kisar, Pulau Leti (RI) - Jaco dan Mainand (RDTL, Republik Demokratik Timor Leste); 2. Perairan bagian timur Selat Ombai: Perairan bagian timur Pulau Alor, perairan bagian barat Pulau Wetar, Pu- lau Liran (RI) - Atauro dan Mainland (RDTL); 3. Perairan bagian barat Selat Ombai/ Laut Sawu: Pulau Pantar, perairan ba- gian barat Pulau Alor (RI) - Oecussi (RDTL); 4. Laut Timor. Gambar 11. Batas Maritim Indonesia-Palau Penetapan Batas Maritim Indonesia-Timor Leste • Setelah melakukan pendekatan secara intensif, termasuk melalui sejumlah fo- rum pertemuan bilateral, pada 2015 tim teknis kedua negara melaksanakan dua kali pertemuan konsultasi di Dili dan Surabaya. Kedua negara telah menyepa- kati dokumen Principles and Guidelines for Maritime Boundary Negotiations Gambar 12. Batas Maritim Indonesia-Timor Leste Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim Indonesia-Papua Nugini • Selain memiliki batas darat, Indone- sia dan Papua Nugini memiliki batas maritim. Indonesia memiliki batas laut wilayah, batas ZEE dan batas LK den- gan Papua Nugini. Batas maritim Indo- nesia dan Papua Nugini terbagi menjadi 15
16 | TRI PATMASARI dua segmen yaitu segmen Samudra Pas- ifik dan segmen Laut Arafura. Pada kedua segmen tersebut sudah ada perjanjian batas LK. Untuk segmen Samudra Pasifik telah disepakati melalui Persetujuan antara Pemerintah Com- monwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Can- berra, 18 Mei 1971). Kesepakatan ini menetapkan titik B1, C1 dan C2. Pada 13 Desember 1980, di Jakarta, kedua nega- ra telah menandatangani Persetujuan an- tara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Ba- tas-batas Maritim antara Republik Indo- nesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-masalah Bersangkutan. Kesepakatan ini menetapkan C3, C4, dan C5. Segmen Laut Arafura telah disepakati melalui Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea (Jakarta, 12 Februari 1973). Perjanjian ini menetapkan titik-titik B1, B2, dan B3. Penetapan Batas Maritim Indonesia-Australia • Indonesia dan Australia memiliki batas ZEE dan LK. Perairan kedua negara ini membentang luas dari Selat Torres hingga perairan Nusa Tenggara Barat dan Pulau Christmas. Indonesia dan Australia sudah memiliki beberapa per- janjian terkait dengan LK dan ZEE. • Perjanjian batas maritim, baik batas LK maupun batas ZEE, antara Indonesia dan Australia antara lain: 1. Persetujuan antara Pemerintah Com- monwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peneta- pan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Canberra, 18 Mei 1971); diratifika- si dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971. 2. Persetujuan antara Pemerintah Re- publik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura sebagai Tambahan pada Persetujuan Tertanggal 18 Mei 1971 (Jakarta, 9 Oktober 1972); diratifika- si dengan Keppres Nomor 66 Tahun 1972. 3. Perjanjian antara Pemerintah Repub- lik Indonesia dan Pemerintah Aus- tralia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Perth, 14 Maret 1997); belum diratifikasi oleh kedua negara. 4. Memorandum of Understanding be- tween the Government of the Repub- lic of Indonesia and the Government of Australia concerning the Imple- mentation of a Provisional Fisher- ies Surveillance and Enforcement Arrangement (Jakarta, 29 Oktober 1981). Gambar 13. Batas Maritim Indonesia-Australia
Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga | Landas Kontinen di Luar 200 Mil Laut di Sebelah Barat Sumatera Berdasarkan Pasal 76 UNCLOS 1982, neg- ara pantai mempunyai kesempatan melaku- kan submisi untuk menentukan batas terlu- ar landas kontinen lebih dari 200 mil laut. Indonesia sebagai negara pihak dari kon- vensi tersebut telah melakukan submisi se- cara parsial ke United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf (UN- CLCS). Sebagai langkah awal dalam me- nentukan area potensial untuk klaim landas kontinen di luar 200 mil laut, Pemerintah Indonesia melakukan desktop study sejak 2005. Dari hasil studi awal ditemukan tiga daerah potensial untuk klaim sebagai LKI di luar 200 mil laut, yaitu area sebelah barat laut Sumatera, sebelah selatan Sumba, dan sebelah utara Papua. meter persegi, yang pada awal submisi 16 Juni 2008 luasan wilayah landas kontinen yang diusulkan sebesar 3.915 kilometer persegi. Lebih lanjut Indonesia telah melakukan survei Bathimetri dan seismik di wilayah selatan Sumba dan utara Papua. Sejauh ini masih dilakukan analisis data dan penyia- pan dokumen submisi. Terkait dengan hal itu, Indonesia tel- ah melakukan submisi parsial pada seg- men sebelah barat laut Sumatera dan telah mendapatkan rekomendasi Komisi CLCS pada 28 Maret 2011. Atas dasar rekomen- dasi tersebut, luas wilayah landas kontinen Indonesia bertambah menjadi 4.209 kilo- Gambar 14. Batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut di sebelah barat Sumatera Berdasarkan status batas maritim terse- but, hingga kini Indonesia memiliki 18 per- janjian terkait batas maritim dengan negara tetangga sebagai berikut (tabel). INDONESIA-MALAYSIA 1. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969 2. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970 Keppres Nomor 89 Tahun 1969 UU Nomor 2 Tahun 1971 INDONESIA-SINGAPURA 3. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973 4. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009 5. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014 INDONESIA-AUSTRALIA 6. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971 7. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, UU Nomor 7 Tahun 1973 UU Nomor 4 Tahun 2010 UU Nomor 1 Tahun 2017 Keppres Nomor 42 Tahun 1971 tambahan terhadap persetujuan 18 Mei 1971 8. Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973 Keppres Nomor 66 Tahun 1972 UU Nomor 6 Tahun 1973 Belum diratifikasi 9. ZEE dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997 INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND 10. Landas Kontinen di bagian utara Selat Malaka (juga dengan Thailand), 21 Desember 1971 Keppres Nomor 20 Tahun 1972 17
18 | TRI PATMASARI INDONESIA-THAILAND 11. Landas Kontinen di bagian utara Selat Malaka dan di Laut Keppres Nomor 21 Tahun 1972 Andaman, 17 Desember 1971 12. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 Keppres Nomor 1 Tahun 1977 INDONESIA-INDIA 13. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 14. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977 INDONESIA-INDIA-THAILAND 15. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Keppres Nomor 51 Tahun 1974 Keppres Nomor 26 Tahun 1977 Keppres Nomor 24 Tahun 1978 Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978 INDONESIA-VIETNAM 16. Garis Batas Landas Kontinen di utara Pulau Natuna, 26 Juni 2003 INDONESIA-FILIPINA 17. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014 UU Nomor 18 Tahun 2007 UU Nomor 14 Tahun 2017 INDONESIA-PAPUA NUGINI 18. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980 Keppres Nomor 21 Tahun 1982 PENUTUP Indonesia memiliki setidaknya18 perjan- jian batas maritim baik perjanjian terkait garis batas laut wilayah, ZEE maupun LK dengan negara tetangga. Namun, masih ada beberapa segmen yang memerlukan nego- siasi lebih lanjut dengan negara tetangga. Berhubung masih terdapat segmen batasan wilayah yang perlu dirundingan membuat wilayah kedaulatan Indonesia belum tertut- up. Kendala dalam penetapan batas maritim dengan negara tetangga antara lain adalah kondisi politik yang dihadapi oleh negara tetangga dan perbedaan penafsiran tentang prinsip-prinsip hukum yang dapat diterap- kan untuk mengatur masalah perbatasan ini serta masih ada beberapa negara yang memiliki rezim atau pandangan single line antara batas ZEE dan batas LK. seperti data geospasial agar tercapai prin- sip-prinsip equity atau keadilan. Kesepaka- tan batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga akan berdampak terhadap politik, hukum, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Namun, dengan kesepakatan ba- tas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga akan memberikan kepastian dan kejelasan hukum tentang status batas itu sendiri. DAFTAR ACUAN Dokumen Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara (Kuala Lumpur, 27 Oktober 1969). Percepatan penetapan batas maritim den- gan 10 negara tetangga diperlukan dengan terobosan politis. Selain itu dalam melaku- kan delimitasi batas maritim perlu dukun- gan pemahaman aspek yuridis dan teknis Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka (Kuala Lumpur, 17 Maret 1970). Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka
Perkembangan Teritorial, Yuridiksi Kedaulatan dan Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga | (Kuala Lumpur, 21 Desember 1971). Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura (Jakarta, 25 Mei 1973). Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea (Jakarta, 12 Februari 1973). Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (Jakarta, 8 Agustus 1974). India Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura (Jakarta, 10 Maret 2009). Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (Singapura, 3 September 2014). Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia tentang dan Pemerintah Republik Filipina Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (Manila, 23 Mei 2014). Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen (Hanoi, 26 Juni 2003). Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 antara Kedua Negara Di Laut Andaman dan Samudera Hindia (New Delhi, 14 Januari 1977). India Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Canberra, 18 Mei 1971). Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura sebagai Tambahan pada Persetujuan Tertanggal 18 Mei 1971 (Jakarta, 9 Oktober 1972). Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman (Bangkok, 17 Desember 1971). Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman (Jakarta, 11 Desember 1975). Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Perth, 14 Maret 1997). Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia concerning the Implementation of a Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement (Jakarta, 29 Oktober 1981). Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Canberra, 18 Mei 1971). Paparan Wrap Up Batas Maritim 2015 (Direktorat Jenderal Politik dan Keamanan Wilayah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas- batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah- masalah Bersangkutan (Jakarta, 13 Desember 1980). Perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang Kajian Delimitasi Batas Maritim Indonesia- Filipina, Astrit Rimayanti, Sora Lokita, Eko Artanto (Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, 2012). Laporan Akhir Perundingan Teknis Perbatasan Maritim (Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial, 2015). 19
20 JURNAL SEJARAH VOLUME 1 | NOMOR 2 | DESEMBER 2017 Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau 1982-2005 DIDIK PRADJOKO Universitas Indonesia didik.prajoko@ui.ac.id ABSTRAK - Penelitianini membahas situasi keamanan perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau yang berfokus pada bajak laut modern. Keberadaan bajak laut di perairan ini sudah berlangsung sejak masa ko- lonial, namun penemuan mesin uap dan perkembangan teknologi kapal laut sempat membuat mereka tidak lagi tampak. Sejak Perang Dunia II berakhir, bajak laut kembali muncul dan bertransformasi dalam bentuk modern dilihat dari persenjataan, strategi dan sasarannya. Bajak laut modern di Selat Malaka dan Kepulauan Riau menjadi suatu fenomena yang patut diwaspadai mengingat perairan ini merupakan kawasan paling rawan perompakan. Tulisan ini menjelaskan bagaimana negara-negara selat, khususnya Indonesia dalam merespon ancaman ini melalui kebijakan dan kerjasama selama periode 1982-2005. Penelitian ini menggu- nakan metode sejarah dengan studi pustaka melalui buku, jurnal dan surat kabar sezaman. KATA KUNCI - Sejarah maritim, keamanan laut, bajak laut, perompakan, Selat Malaka, Kepulauan Riau. ABSTRACT - This study discusses about security situation in the Malacca Strait and Riau Islands which focuses on the phenomenon of modern pirates. The existence of pirates in these waters itself has existed since colonial times, but the invention of the steam engine and the development of marine technology could make the pirates no longer appears. Since the end of World War II, pirate re-emerged and transformed into modern views by its weaponry, strategy and objectives. Modern pirates in the Malacca Strait and the Riau Islands became a phenomenon considering these waters is the most vulnerable region. This article describes how straits countries, particularly Indonesia to response this threat through policies and regional cooperation during 1982-2005. The method used is the historical method with literature studies through books, journals and current newspapers. KEYWORDS - Maritme history, maritime security, pirates, piracy, Malacca Strait, Riau Islands. Pembajakan di laut, menurut Interna- tional Martime Bureau (IMB), adalah tindakan menaiki kapal yang memili- ki niat melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya dengan menggunakan ke- kerasan. Istilah 'bajak laut modern' menun- jukkan bahwa bajak laut mengalami trans- formasi dengan mengikuti perkembangan zaman terutama dalam penggunaan senjata, taktik penyerangan dan target operasi. Data IMB juga menunjukkan bahwa dari 1.556 kasus pembajakan yang terjadi di seluruh Asia Tenggara selama kurun 1994-2004, tercatat 862 kasus terjadi di perairan Indo- nesia. Fakta tersebut menunjukan dalam dekade 1980-an hingga awal 2000-an, Selat
Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau Malaka dan Kepulauan Riau menjadi satu titik perairan paling berbahaya akan an- caman bajak laut pada era modern ini. Dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Pasal 100 tentang Laut Bebas, disebutkan bahwa setiap negara di dunia berkewajiban mem- berantas bajak laut. Dalam hal ini, respon pemeritah Indonesia adalah melakukan ker- jasama dengan negara-negara selat dan aktif dalam forum-forum regional. Dalam kurun 1982-2005, kasus perompakan di perairan sekitar Selat berada pada tingkat terting- gi. Kemunculan bajak laut modern tidak terjadi begitu saja melainkan dipengaruhi aspek-aspek lain seperti geografis, histo- ris, ekonomi, sosial dan politik. Sementara itu, kebijakan Pemerintah Indonesia masih banyak kekurangan karena mementingkan langkah represif alih-alih persuasif. Bah- kan, dari langkah represif ini pemerintah juga menemui banyak kendala, meski sejak 2005 kasus pembajakan di Selat Malaka dan Kepulauan Riau mengalami penurunan sementara waktu. data kasus pembajakan di laut pada kurun waktu tersebut. Pada 2005, peristiwa pem- bajakan cenderung menurun meski dalam kurun 2012-15 angka perompakan di Selat Malaka kembali meningkat. Uraian dalam tulisan ini diawali den- gan penjelasan geografis Selat Malaka dan Kepulauan Riau serta kebudayaan Melayu dan bajak laut pada masa kolonial. Selanjut- nya dijelaskan transformasi bajak laut yang disebabkan oleh faktor perubahan ekonomi seperti globalisasi dan perkembangan te- knologi perkapalan yang menjadikan perd- agangan laut semakin ramai setelah Perang Dunia II. Dalam hal tertentu, peristiwa di daratan juga berpengaruh terhadap aktivitas manusia di laut, dan sebaliknya. Masalah pengungsi Vietnam, Gerakan Aceh Merde- ka, atau krisis politik-ekonomi yang lain, misalnya, terjadi pada saat angka kasus perompakan di perairan Selat Malaka dan Kepulauan berada pada titik tertinggi. GEOHISTORIS SELAT MALAKA DAN KEPULAUAN RIAU Tulisan ini mengkaji tanggapan dan implementasi kebijakan pemerintah Indo- nesia dalam menangani kasus bajak laut modern di Selat Malaka dan Kepulauan Riau kurun 1982-2005. Dua wilayah itu merupakan perairan paling rawan terjadi perompakan di seluruh dunia. Selain itu, wilayah itu memiliki latar belakang historis dan kondisi geografis yang tidak jauh berbe- da sejak berabad-abad silam. Pembahasan dimulai 1982 karena pada tahun tersebut telah disepakati Hukum Laut Internasional yang merumuskan aturan serta sikap bersa- ma seluruh negara di dunia dalam menan- gani pembajakan dan perompakan di laut. Selain itu, berbagai laporan yang diterbit- kan oleh lembaga-lembaga maritim dunia seperti IMB dan International Maritime Or- ganization (IMO) baru mulai memasukkan Sejak awal abad ke-5 M, pesisir selatan Pulau Sumatera menjadi daerah penting pelayaran dan perdagangan antara Barat dan Timur. Jaringan Selat Malaka menjadi zona perdagangan sekaligus pintu masuk pelayaran ke laut sebelah barat Kaliman- tan, utara Jawa dan jalur menuju Kepulau- an Maluku. Begitupula sebaliknya, men- jadi gerbang bagi pelayaran yang hendak menuju India, Arab dan Eropa. Selain itu, kawasan ini merupakan penghubung antara perairan utara Semenanjung Malaya, dan daerah penyangga lainnya seperti Caophra- ya dan Sungai Irrawady. Daerah pesisir se- latan Sumatera ini sejak masa awal sudah menjadi urat nadi perdagangan lokal dan global, memasarkan produk hasil hutan Su- matera dan hasil laut Jawa, serta memper- 21
22 MIRZA ARDI WIBAWA, DIDIK PRADJOKO temukan pedagang pedalaman yang datang dari hulu sungai dengan pedagang dari luar yang melewati selat (Hall 2011: 32). Selat Malaka adalah wilayah perairan yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut China Selatan melalui celah an- tara Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wilayah ini berada di bawah garis ekuator sehingga beriklim tropis dengan suhu dan tingkat kelembaban yang tinggi. Curah hu- jan juga sangat dipengaruhi oleh perubah- an angin monsoon, yakni dengan rata-rata kecepatan angin 5 hingga 10 knot pada kondisi normal. Angin monsoon dari arah timur laut bergerak antara bulan Novem- ber hingga Maret dengan puncaknya pada Desember sampai Januari, sedangkan angin dari arah barat daya berembus mulai dari Mei sampai September dengan puncakn- ya pada Juli dan Agustus. Dari hasil pen- gamatan, 50 hingga 60 persen arus di selat ini bergerak dengan kecepatan 0,5 hingga 2 knot (National Geospatial-Intelligence Agency 2016). Tidak jauh berbeda dengan kondisi Kepulauan Riau yang berada pada lintasan equator, data Badan Pusat Statistik menunjukkan suhu terendah yang pernah tercatat adalah 18,9 derajat Celsius, semen- tara suhu tertinggi mencapai 35,6 derajat Celsius (BPS 2015). Secara umum letak Selat Malaka dan Kepulauan Riau berada di antara dua da- ratan. Di sebelah barat adalah Pulau Sumat- era yang terdiri dari gugusan Bukit Barisan di pesisir barat, sementara pesisir timur ter- diri dari dataran rendah, muara sungai dan rawa yang menjadi habitat alami tanaman mangrove. Di sebelah timur selat ini adalah Semenanjung Malaysia yang memiliki fisik tidak jauh berbeda dengan pesisir timur Su- matera. Keadaan seperti ini menjadikan se- lat Malaka hingga Kepulauan Riau sebagai muara dari sistem sungai yang mengaliri dua daratan ini. Pada 1970-an, dilaporkan banyak ter- jadi kecelakaan kapal akibat kedangkalan permukaan dasar laut dan ramainya lalu lintas pelayaran (Djalal 1979). Survei yang dilakkan selama Febuari 1973, tercatat 4.019 kapal yang melewati Selat Malaka dengan 1.115 kapal tanker minyak, dan 40 diantaranya memiliki bobot di atas 180.000 DWT. Selain itu, lebar area Selat Philip di Singapura yang bisa dilintasi kapal besar hanya sebesar 800 meter, dengan arus laut dapat mencapai kecepatan 3 mil, ditambah banyak nelayan tradisional yang menang- kap ikan di perairan tersebut. Daerah-daer- ah dengan kedalaman kurang dari 23 meter adalah area yang harus dihindari kapal- kapal tangki raksasa karena syarat kedala- man rata-rata adalah 19 meter (Djalal 1979: 141).Daerah muara sungai yang mengapit Selat Malaka ini memiliki empat tipe vege- tasi yaitu hutan rawa air tawar, hutan rawa air payau, hutan rawa air asin dan hutan pasang surut yang ditumbuhi tanaman man- grove. Dari keempat tipe tersebut, hutan rawa air asin adalah yang paling dominan di Selat Malaka. Daerah rawa ini bisa me- manjang di pesisir hingga 100 kilometer dan ditumbuhi berbagai jenis tanaman man- grove. Keadaan geografis Selat Malaka dan Kepulauan Riau ini memudahkan bajak laut melakukan penetrasi ke dalam kapal dan memudahkan mereka membuat persem- bunyian di sepanjang pesisir yang tertutup hutan mangrove. BAJAK LAUT SELAT MALAKA DAN KEPULAUAN RIAU Bajak laut di kawasan Selat Malaka dan Kepulauan Riau memiliki riwayat panjang. Berita tertua tentang keberadaan bajak laut di kawasan ini ditemukan dalam laporan Fa-Hsien pada abad ke-5 M, yang menyebut perairan Asia Tenggara, khususnya Selat
Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau | Malaka, sangat berbahaya karena dipenuhi bajak laut (Lapian 2009). Fenomena bajak laut sempat mengalami masa diskontinuitas pada akhir abad ke-19 seiring penggunaan teknologi mesin uap pada kapal laut. Akan tetapi, memasuki akhir abad ke-20, seluruh perairan di dunia berhadapan dengan era bajak laut modern.Perlu dipahami kembali bahwa bajak laut pada masa ini bukan ha- nya dikendalikan oleh segerombol pelaut yang melakukan aksi perompakan, melain- kan banyak sebab. Terdapat interdependensi antara orang laut, bajak laut dan raja laut (Lapian 2009). Ketergantungan tersebut bisa terjadi keti- ka raja laut memerlukan orang laut untuk membina kekuatan maritimnya. Sebalikn- ya, orang laut juga memanfaatkan kerja sama ini untuk memperoleh perlindungan raja laut. Dalam situasi lain, ketika terjadi desakan ekonomi, akan mendorong ker- jasama antara orang laut dan bajak laut, se- mentara di lain pihak raja laut yang memer- lukan budak dan komoditas hasil rampasan para bajak laut siap melakukan transaksi. Istilah bajak laut pada era ini muncul akibat perbedaan pemahaman aktivitas maritim antara Barat dan kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Munculnya bajak laut selain karena tindakan politik kerajaan seperti yang digambarkan orang-orang Eropa juga didorong oleh faktor lain seperti ekonomi dan geopolitik. Pembajakan pada akhir abad ke-18 selain karena dampak langsung kedatangan kolonialisme dan monopoli perusahaan dagang Barat juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia Tenggara (Warren 2003). Meningkatnya peran perdagangan sebagai sumber utama keuntungan ekonomi mendorong penguasa lokal juga ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang ramai di wilayah mereka. Penggunaan teknologi mesin uap ser- ta bahan baja sebagai pengganti kayu pada desain kapal sejak abad pertengahan, men- gubah wajah dunia kemaritiman menuju lebih modern. Robert Gadner dan Andrew Lambert menyebutkan the end of sailing era terjadi sejak 1880-an ketika kapal- kapal perang yang menggunakan teknologi kapal layar hampir ditinggalkan seluruhn- ya. Bahkan instalasi persenjataan kapal dengan mengandalkan peluru kendali tor- pedo mulai dilakukan pada 1870-an. Ban- yak pendapat mengatakan bahwa punahnya bajak laut peninggalan abad pelayaran aki- bat mulai digunakannya kapal milik negara yang teknologinya semakin jauh melam- paui kekuatan bajak laut saat itu. Akan teta- pi, rentang waktu menghilangnya bajak laut hanya beberapa saat, karena era bajak laut modern muncul tidak lama setelah Perang Dunia II berakhir. Setelah Perang Dunia II berkahir, akti- vitas bajak laut kembali menjadi perhatian dunia maritim. Koran Singapura, Diberita- kan bahwa untuk pertama kali dalam sea- bad lalu, bajak laut kembali marak di lepas pantai Malaya. Bajak laut dengan persen- jatan ringan ini mengincar pasokan beras dari Siam. Tindakan ini diantisipasi den- gan pengejaran yang dilakukan Angkatan Laut kerajaan (The Strait Times, 4 Oktober 1945). Kemunculan bajak laut pada ta- hun-tahun ini juga sudah mulai mengalami transformasi dilihat dari persenjataan yang digunakan. Diberitakan pula bahwa bajak laut yang meneror wilayah perairan sela- tan Siam dan utara Malaya dilengkapi alat komunikasi radio dan menggunakan tom- my-gun (senapan otomatis)serta kapal cepat yang tidak mampu dikejar kapal polisi pada waktu itu (The Age, 20 Februari 1948). Teknik pembajakan menunjukkan para bajak laut menaiki kapal korban, memaksa 23
24 MIRZA ARDI WIBAWA, DIDIK PRADJOKO awak kapal memindahkan kargo yang um- umnya berisi karet, rempah-rempah dan be- ras, kemudian menenggelamkan kapal kor- bannya. H.J. Barnard, Kepala Departemen Investigasi Kriminal Perak mengatakan dalam laporannya bahwa Tan Leng Lay alias Koh Wah, pemimpin bajak laut Ang Binh Hoay (Red Face Secret Society) ini memiliki markas persembunyian di sekitar Bagan Si Api-api, Sumatera Utara. Begitu pula dengan kelompok bajak laut 'bertu- dung' yang sering melakukan aksinya di perairan Malaysia pada 1947, sering men- embakkan peluru dari senjata laras panjang serta revolver, menaiki salah satu tongkang sekitar 20 mil sebelah utara Port Dickson, memindahkan sejumlah muatan besar beri- si karet ke kapal mereka dan melarikan diri (The Age, 20 Februari 1948). Menurut Ong-Webb (2007), terdapat beberapa faktor 'endemik' bajak laut di Asia Tenggara dan Asia pada umumnya. Pertama, faktor ekonomi yang terkait erat dengan suatu kelompok masyarakat yang termarjinalisasi oleh pertumbuhan ekonomi dan politik di kawasan, bahkan bisa dika- takan sebagai bentuk kompetisi ekonomi untuk bertahan hidup. Kedua, faktor so- siologis yang merujuk pada wilayah yang rentan bajak laut pada umumnya merupa- kan tempat hidup komunitas maritim yang memiliki kemampuan alami di laut seh- ingga menjadi bajak laut adalah 'alternat- if' mata pencaharian. Ketiga, faktor politik yang berkaitan dengan seberapa kuat ke- mampuan suatu negara dalam mengontrol, melindungi, mengamankan dan menegakan hukum di wilayahnya. Keempat, faktor tipe geografis tertentu yang memudahkan akti- vitas bajak laut beroperasi seperti wilayah pesisir yang luas, pulau-pulau kecil yang diselingi gua-gua yang tertutup rapat veg- etasi tropis. Kondisi seperti itu terdapat di sepanjang Selat Malaka dan Kepulauan Riau (Ong-Webb dalam Lehr [ed.] 2007: 46). Sekitar 3.200 pulau di Kepulauan Riau menjadi bagian dari zona perdagangan dan industri, khususnya Batam yang resmi se- bagai daerah industri berdasarkan Keputu- san PresidenNomor 41 Tahun 1973. Pem- bangunan dengan mengejar sektor ekonomi itu juga dinilai berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di gugusan Kepulauan Riau yang masih bergantung pada kondisi alam sekitar. Banyak wilayah permukiman penduduk asli digusur atau dipindahkan un- tuk kepentingan bisnis dan industri. Mas- yarakat asli pun menghadapi tantangan baru karena harus beradaptasi dengan pendatang dari Jawa, Bali, dan daerah Indonesia lain- nya. Dampak dari pembangunan ekonomi di daerah Kepulauan Riau memecah mas- yarakat menjadi limatipe kelompok (Vivi- ane dan Chou 1997). Pertama, komunitas yang tidak terancamrelokasi tempat ting- galnya, namun terpengaruh olehkedatangan migrasi masyarakat urban, dan menerima konsekuensi dari adanya pembangunan in- dustri. Kedua komunitas yang berada diam- bang relokasi dari tempat tinggal sebelum- nya, di mana cara hidup masyarakat asli masih dibutuhkan. Ketiga, komuitas yang dipaksa relokasi, umumnya ke tempat-tem- pat yang tidak ramah ditinggali atau menyu- litkan kegiatan ekonomi tradisional, seperti memaksa nelayan harus pindah ke daratan. Keempat, suku nomadik (Orang Laut) yang terancam mata pencariannya akibat kehi- langan akses mendapatkan sumber daya alam tempat mereka bergantung, misalnya kehilangan sumber air bersih karena sepan- jang pesisir dan pedalaman pulau tempat mereka biasa mengambil berubah menjadi milik negara atau pribadi. Kelima, kelom- pok komunitas pribumi yang populasinya terancam punah karena tingkat kelahiran
Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau | yang rendah dan kehilangan habitat asli. Kelompok masyarakat terdampak ke- senjangan ekonomi tersebut bisa mening- katkan potensi perompakan di seluruh perairan Selat Malaka. Seperti telah dise- ter- butkan,kelompok masyarakat yang marjinalisasi secara ekonomi dan sosial bisa mencari berbagai alternatif untuk bertahan hidup, apalagi pada masyarakat yang memiliki kebudayaan maritim seper- ti Orang Laut. Menurut perkirakan, sejak akhir dekade 1980-an hingga awal 1990-an, populasi Orang Laut berkisar 3.000 hingga 5.000 jiwa, empat per limanya menjalani gaya hidup nomaden atau semi-nomaden (Lenhart 2001). Meski demikian, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Orang Laut bertanggungjawab terhadap mening- katnya aktivitas pembajakan pada waktu itu. Hanya saja dengan melihat kesenjangan sosial dan terdesaknya perekonomian tra- disional masyarakat pesisir di Selat Malaka dan Kepulauan Riau sangat berpotensi me- munculkan bajak laut. TRANSFORMASI BAJAK LAUT DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Berakhirnya Perang Dingin membuka ba- bak baru situasi geopolitik dan ekonomi di seluruh dunia; Uni Soviet pecah, Jerman Barat dan Timur bersatu, politik di Asia Tenggara cukup stabil, persaingan antara blok Barat dan Timur pudar, dan globalisa- simenjadi pusat segala fenomena pada abad ke-21. Keadaan ini memicu tingginya arus perdagangan dunia, khususnya lewat laut. Globalisasi membutuhkan keterhubungan nirbatas, baik untuk pasar barang maupun informasi. Maka peran laut sangat vital sei- ring berkembangnya teknologi informasi seperti internet dan telepon seluler. Tidak ada alternatif yang secara langsung mampu mengganti peran laut untuk menghubung- kan kebutuhan pasar yang jumlahnya sema- kin besar. Selain globalisasi, dampak dari menghilangnya pengaruh blok Barat dan Timur melahirkan kekuatan baru ekonomi di Asia, terlebih China. Setelah Deng Xiaoping dari negeri China mengumumkan reformasi ekonomi pada 1978, nilai ekspor dan impor Chi- na naik menjadi sekitar 20,6 miliar dolar Amerika. Pencapaian ekonomi China sema- kin meningkat pada 1990-an setelah memu- satkan pada ekonomi berbasis pasar dengan ikut menjadi anggota World Trade Organi- zation dan memotong rata-rata tarif perda- gangan dari 47,2 persen pada 1990 menjadi 15,8 persen pada 1999. Hal itu menjadikan China sebagai peringkat enam dunia dengan nilai perdagangan 474,3 miliar dolar Amer- ika pada 2000.1Kebangkitan ekonomi Chi- na menjadi tanda meningkatnya ekonomi Asia khususnya Asia Timur dan Asia Teng- gara yang berpengaruh pada meningkatnya potensi ancaman di laut. Seperti telah dise- butkan bahwa kemunculan perompakan padaabad ke-18/19 akibateconomic boom di seantero Asia (Warren dalam Boomgaard [ed.] 1979). Ramainya perdagangan antara China, Asia Tenggara dan Barat ini mening- katkan arus komoditas melintasi laut yang, tidak jauh berbeda dengan saat ini, men- dorong perdagangan global berkembang berikut teknologi perkapalan yang mem- buat lalu lintas laut semakin efisien. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi- antara 1990-2005 diikuti krisis finansial di Asia pada dekade yang sama, menjadikan perompakan kala itu makin meningkat. Pen- jelasan sederhananya adalah aktivitas bajak laut tergantung dari seberapa lukratif perda- gangan di suatu kawasan. Jalur perdagangan yang ramai seperti Selat Malaka akan sema- 1Lihat Xiaojun Li, "China as a Trading Superpower," SR012/li.pdf, diunduh 30 November 2016; 23.37 WIB 25
26 MIRZA ARDI WIBAWA, DIDIK PRADJOKO kin padat akibat meningkatnya perekono- mian global, dan tentu semakin membuka potensi kasus kejahatan di laut. Begitu pula ketika datang krisis, tingginya inflasi ditam- bah pengangguran di daerah urban membuat harga barang tidak terjangkau dan mening- katkan potensi kriminalitas. Tidak hanya meningkat, pada dekade itu kasus pemba- jakan juga semakin kompleks bersama den- gan munculnya maritime terrorism di Asia Tenggara dan dampak tidak langsung dari peristiwa 9 September di Amerika Serikat dan Gerakan Aceh Merdeka. Data dari IMO menunjukkan, pada 1984 hingga 1994 kasus pembajakan di Selat Malaka dan Laut China Selatan ma- sih berada di bawah angka 50 pertahunnya. Memasuki 1994 hingga 2005,2 jumlah ka- sus pembajakan meningkat drastis, bahkan peningkatan itu terjadi hampir di seluruh perairan dunia. Sementara dalam laporan IMB, dapat dilihat angka kasus pembaja- kan yang terjadi di perairan Indonesia dan perbandingannya dengan yang terjadi di seluruh Asia Tenggara. Perairan Asia Teng- gara yang dimaksud adalah total perairan lain selain Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Singapura, Malaysia, Filipina, Thai- land, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laut China Selatan. Sedikitnya ada tiga puncak gelombang bajak laut pada era ini, yakni padatahun-tahun 1996 dengan total 126 kasus; 2000 total 257 kasus; dan 2003 total 187 kasus. Salah satu kasus yang cukup banyak disorot media internasional adalah pemba- jakan MV Alondra Rainbow akhir 1999. Seperti diberitakan Kompas,3 kapal berben- dera Panama yang disewa oleh perusahaan pelayaran Jepang, Tokyo Senpaku Kaisha (TSK), mengangkut 7.700 metrik ton alu- 2Lihat dalam tabel. Sumber data dari International Maritime Bureaudalam Storey (2009). 3Lihat "Bajak Laut Indonesia Tertangkap AL India," Kompas, 22 November 1999. minium dari Bandar Kuala Tanjung, Su- matera Utara. Dikabarkan kapal berangkat dari Kuala Tanjung pada 22 Oktober dan diperkirakan tiba di Jepang pada 31 Okto- ber, namun pada 26 Oktober kantor TSK di Jakarta mendapat kabar dari Tokyo bahwa MV Alondra Rainbow tidak diketahui ke- beradaannya. Baru pada 9 November 17 awak kapal ditemukan di dekat perairan Thailand, diduga mereka terapung-apung di atas sekoci selama 10 hari. Berdasarkan kesaksian awak kapal, mereka dibajak oleh segerombolan perompak dan dibuang ke laut di sekitar perairan Andaman. Kasus pembajakan yang melibatkan kapal-kapal kargo berukuran besar terse- but didukung perlengkapan yang komplet termasuk senjata otomatis, alat komunika- si, mata uang internasional, dan dokumen palsu. MV Alondra Rainbow yang naman- ya sempat diganti menjadi "Mega Rama" tertangkap di lepas pantai negara bagian Goa, sebelah barat daya India, oleh aparat keamanan negara tersebut. Pimpinan pen- jaga pantai India, K. Mahajan, mengatakan bahwa 15 orang bajak laut yang berhasil di- tangkap tidak memiliki kewarganegaraan, namun mereka berbicara dalam bahasa In- donesia. Selain itu, dilihat dari caramengen- dalikan situasi, mereka diduga pelaut yang berpengalaman. Mahajan menambahkan dari hasil penyeledikan diketahui setengah muatan kapal telah hilang dan ditemukan sejumlah mata uang internasional. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa telah ter- jadi transaksi di tengah laut dan bajak laut ini bekerja sama dengan jaringan mafia in- ternasional (Kompas, 22 November 1999). Dalam pada itu, Perserikatan Bang- sa-Bangsa mendukung konferensi terkait pembajakan dan perampokan bersenja- ta melalui kerjasama tingkat internasion- al ataupun regional untuk memfasilitasi kepentingan negara-negara di dunia. Na-
Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau | mun, dalam banyak kasus, penyelesaian masalah diputuskan pada tingkat regional karena kebutuhan dan tantangan terhadap ancaman bajak laut juga berbeda pada mas- ing-masing kawasan. Salah satu konferen- si untuk kepentingan pengamanan wilayah perairan Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara adalah Regional Conference on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships, atau Tokyo Appeal yang ber- langsung di Tokyo pada 27-28 April 2000. Jepang sebagai penyelenggara konferensi itu mengundang pihak-pihak terkait seper- ti lembaga pengamanan laut negara-negara kawasan serta organisasi-organisasi pemi- lik kapal. Isu yang dibahas adalah mengenai analisis permasalahan dari kasus-kasus pembajakan yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Meninjau peristiwa piracy dan armed robbery yang menimpa kapal- kapal seperti Alondra Rainbow, Anna Sier- ra, Petro Ranger, dan Ten Yu, menunjukkan bahwa semua kasus tersebut berkaitan dan memiliki keterlibatan dengan sindikitan in- ternasional. Diperkirakan, permasalahan ini akan lebih brutal, dan terjadi melampaui batas yuridiksi masing-masing negara pe- serta sehingga diperlukan kerjasama untuk mendorong penyelesaian melalui peninda- kan multinasional. Konferensi itu meng- hasilkan beberapa resolusi, antara lain (1) implementasi dan peningkatan perangkat keamanan kapal seperti penggunaan sistem teknologi notifikasi posisi, (2) pembentu- kan sistem dan kerangka hukum yang efek- tif dari negara pantai untuk menuntut dan memproses para pelaku pembajakan, dan (3) kerjasama melalui pertukaran informa- si terkait pelaporan aksi perompakan oleh otoritas keamanan masing-masing Negara (Kompas, 22 November 1999). ketepatan koordinasi serta kelancaran per- tukaran informasi sehingga memperkecil risiko ancaman bajak laut dan meminimal- isasi kerugian jika peristiwa itu terjadi. Pada tahun sebelumnya melalui ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime, isu mengenai pertukaran informasi untuk memberantas tindak kejahatan transnasi- onal sudah pernah dibahas. Perencanaan aksi yang selesai dibahas pada 23 Juni 1999 di Yangon tersebut berfokus memperkuat komitmen serta kemampuan negara-negara ASEAN untuk melawan kejahatan trans- nasional seperti terorisme, peredaran nar- koba, penyelundupan senjata, pencucian uang, perdagangan manusia, dan pemba- jakan di laut.4 Pada tingkat ASEAN, per- tukaran informasi ini juga menjadi agenda besar penyusunan database regional oleh kepolisian masing-masing negara anggo- ta. Tujuan praktisnya agar mempermudah pertukaran informasi intelijen terkait kasus kriminal seperti daftar orang yang dicari, modus operandi, sindikat, dan kejahatan di laut. Selain itu juga dengan adanya Plan of Action ini membuka kerjasama yang lebih luas dengan mitra dialogdan lembaga-lem- baga internasional terkait. Kebijakan dalam bentuk hukum dan berbagai perjanjian yang dibuat dalam fo- internasional menunjukkan bahwa rum banyak kepentingan yang tersulut oleh isu ini. Tidak hanya geopolitik, melainkan juga karena alasan ekonomi. Dalam hal ini terlihat seperti upaya Jepang dengan men- garahkan kebijakan luar negerinya demi keamanan Selat Malaka, hingga usaha Amerika Serikat untuk mencegah muncul- nya isu maritime terrorism di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, dalam menanggapi kepentingan tersebut, negara-negara se- lat (Indonesia, Malaysia, Singapura) tidak Hal penting dari resolusi yang dicapai dalam Tokyo Appeal adalah pemanfaatan 4Lihat Asean Plan of Action to Combat Transna- tional Crime (1999). 27
28 MIRZA ARDI WIBAWA, DIDIK PRADJOKO memiliki pandangan yang sama. Indone- sia dan Malaysia karena alasan menjaga kedaulatan, menolak pembentukan pasukan patroli internasional di wilayah mereka, sementara Singapura lebih menginginkan agar kawasan ini dijaga oleh patroli interna- sional agar keamanan selat lebih terjamin. Begitu pula dalam implementasi, perangkat hukum dan kerjasama internasional pada waktu itu masih banyak menemui kendala di lapangan. Indonesia dan Malaysia menentang intervensi asing yang mencoba memasuki perairan kedua Negara untuk melakukan patroli. Pernyataan Perdana Menteri Ma- laysia, Abdullah Ahmad Badawi, memas- tikan bahwa Malaysia bertanggung jawab atas keamanan di Selat Malaka. Ia mela- rang patroli dari militer negara asing di kawasan itu, kehadiran mereka tanpa per- setujuan pemerintah Malaysia sama artinya tidak menghormati kemerdekaan Malaysia (The Manila Times, 22 Juli 2005).5 Wakil Laksamana Ramlan Bin Mohamed Ali juga mengutarakan hal yang sama. Ia menga- takan, "Malaysia telah mengalami empat kali kolonisasi, tiga diantaranya oleh bang- sa Eropa, yang kehadirannya dengan dalih melawan bajak laut. Jadi anda bisa men- gerti kenapa kami sensitif terhadap isu ini" (The Manila Times, 22 Juli 2005).Namun, dalam kenyataan,Malaysia juga menghen- daki patroli bersama, baik bilateral maupun multilateral dibawah payung hukum inter- nasional. Sikap Malaysia dan Indonesia yang menentang upaya patroli keamanan dari negara asing bukan berarti menolak ker- jasama dan patroli gabungan. Bagi Indo- nesia, doktrin Negara Kepulauan adalah dasar dari konsep kedaulatan sehingga ke- beradaan militer asing tanpa izin pemerintah 5Lihat liputan"Malaysia Says No to Foreign Troops in Malacca Strait." dengan maksud apapun di wilayah perairan Indonesia sama saja melanggar kedaulatan negara. Sikap seperti ini sudah ditunjukkan Indonesia melalui Direktur Operasi Latihan Ankatan Laut, Laksamana Sutedjo, saat menanggapi pembentukan IMB pada 1992 yang berpusat di Kuala Lumpur. Ia menga- takan bahwa sejauh suatu insiden itu terjadi di dalam wilayah jurisdiksi negara tertentu maka langkah-langkah yang diambil akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh kekua- tan pelaksanaan hukum dari masing-mas- ing Negara (Kompas, 29 Juli 1992).6 Negara lain menganggapi pandangan dan sikap Indonesia tersebut tidak berim- bang dengan fakta di lapangan. Indonesia dinilai kurang memprioritaskan isu bajak laut di perairannya meski, jika dibanding- kan dengan negara selat lainnya, tantangan dan beban Indonesia lebih berat mengingat situasi geografis perairan Indonesia yang sangat luas. Keadaan dilematis ini diung- kapkan delegasi Indonesia, Fahmi Dja- maris, dari Departemen Perhubungan da- lamTokyo Appeal (2000). Ia mengatakan, "Begitu banyak pulau. Begitu banyak per- soalan. Walaupun dipadukan polisi laut dan tentara, tetap tidak cukup untuk bisa men- gatasinya." Pernyataannya tersebut menja- di sorotan, dan ditafsirkan sebagian bentuk kelemahan Indonesia dalam menjaga kea- manan wilayahnya. Djamaris menambah- kan, berbicara soal bajak laut, artinya ber- bicara juga soal ekonomi di mana begitu banyak orang menganggur (Kompas, 28 April 2000).7 Indonesia sendiri mengkritik angka yang dikeluarkan oleh IMB terkait perom- pakan di wilayah Indonesia karena cend- erung menggambarkan situasi perairan Indonesia sangat berbahaya. Direktur Ke- 6Lihat liputan "Indonesia Tidak Setuju Badan Antiba- jak Laut." 7Lihat liputan "Aksi Bajak Laut Paling Sering di RI."
Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau | satuan Pengamanan Laut dan Pantai De- partemen Perhubungan, Soeharto, dalam wawancara dengan Kompas pada Juli 2005 mengatakan bahwa awak kapal yang mel- apor pada IMB hanya ingin membuat kesan bahwa perairan Indonesia kawasan berba- haya sehingga mereka akan mendapatkan biaya tambahan asuransi. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubun- gan, Tjuk Sukardiman, juga mengatakan bahwa terkadang kasus peristiwa pencuri- an barang di kapal, bahkan kapal nelayan yang mendekat dan meminta bahan ba- kar,oleh IMB disebut sebagai perompakan (Kompas,30 Juli 2005).8 Dalam penegakan hukum, aturan dan proses pengadilan masalah bajak laut juga masih terkendala berbagai hal. Ketentu- an sanksi hukum Indonesia terkait per- ompakan di laut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXIX, tentang Kejahatan Pelayaran mulai dari pasal 438-479. Tindakan pem- bajakan di laut diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun bagi nahkoda, sementara 12 tahun bagi kelasi kapal. Se- lain itu tindak pidana pada pembajakan ini juga berlaku pada wilayah-wilayah operasi yang berkaitan dengan laut seperti tepi laut (Pasal 439), pantai (Pasal 440), dan sungai (Pasal 441). Ancaman pidana ini tidak ha- nya untuk pelaku pembajakan, namun juga yang terbukti bersekongkol dengan meny- iapkan perlengkapan kapal (Pasal 445), menyewakan kapal (Pasal 446), dan mener- ima pekerjaan di sebuah kapal yang sudah diketahui akan digunakan untuk pembaja- kan (Pasal 450).9 Jika melihat kasus bajak laut modern yang muncul akhir abad ke-20, beberapa materi yang terkandung dalam KUHP jauh tertingal dengan perkemban- 8Lihat liputan "Perompakan: Perairan RI Paling gan isu dan konsep kemaritiman lainnya mengingat dasar hukum ini masih menga- dopsi hukum bekas masa kolonial Belanda. Mengambil contoh kasus "bos" bajak laut dan para pelaku lain yang tertangkap pada Desember 1998, Ceng Kiat alias Wong alias Chon Luh You (56), yang merupakan warga negara Singapura, dipidana penjara enam tahun, atau empat tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Batam pada akhir Agus- tus 1999. Wong terbukti melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 junto Pasal 439 KUHP menganjurkan perompakan dan melengka- pi sebuah kapal untuk keperluan memba- jak (Kompas, 27 Agustus 1999).10 Selain Wong, nahkoda kapal MV Pulau Mas yang digunakan untuk merompak, Arief Lasenda (40), dan ABK Martin Matindas (43) dipi- dana empat tahun penjara dengan tuduhan menjalankan pekerjaannya meskipun men- getahui kapal tersebut digunakan untuk perompakan. ABK (anak buah kapal) lain- nya, Benhard Lomba (61), Noldy Frangky Makkatengkeng (27) dan Daniel Amstrong Ulag (28) dihukum dua tahun penjara ses- uai tuntutan Pasal 450 KUHP (Kompas. 27 Agustus 1999). Penyelsaian hukum pada tindak ke- jahatan di laut bukan berarti tanpa kenda- la. Panglima Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Muda TNI Yusuf Effendi, pada Desember 1992 pernahmengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak memu- ngkinkan penanganan masalah yang ber- kaitan dengan tindak pidana kejahatan di laut ini secara sederhana. Ia memberikan gambaran betapa sulitnya memanggil saksi korban yang berprofesi sebagai nahkoda kapal dan sehari-hari berada di laut untuk hadir ke pengadilan (Kompas, 3 Desember Berbahaya di Dunia." 9Selengkapnya lihat Kitab Undang-Undang Hukum 10Lihat liputan "Bos Bajak Laut Singapura Dihukum Pidana Republik Indonesia. 6 Tahun Penjara." 29
30 MIRZA ARDI WIBAWA, DIDIK PRADJOKO 1992).11 Terlebih lagi, gambaran terhadap bajak laut yang aksi terornya terkenal hing- ga menjadi isu internasional itu jauh dari sosok kejam dan menakutkan. Seperti pada saat terdakwa MN alias Mamat Ketam (41) yang dihukum empat tahun penjara di Pen- gadilan Tinggi Palembang karena melaku- kan perompakan di Selat Malaka. Dikisah- kan, ayah empat anak itu tertunduk lemas dengan mata berkaca-kaca sambil memo- hon kepada majelis hakim agar menghu- kumnya seringan mungkin. "Kasihanilah nasib anak dan istri saya, Pak Hakim," kata MN sesaat sebelum meninggalkan ruang sidang (Kompas, 11 Mei 1993).12 lain menunjukkan bahwa pelaku pembajakan bisa jadi ber- asal dari kalangan masyarakat umum dan lebih didorong oleh motif ekonomi. Seperti pada kasus perompakan yang melibatkan kapal Anggada VII pada Juli 2005, dua dari empat pelaku yang tertangakap tidak lain hanyalah pengangguran dan sopir an- gkutan kota. Mereka mengaku diberi uang 5.000 dolar Singapura untuk merompak kapal itu.13 Polisi Malaysia pada Desember 2000 memberikan keterangan, para pelaku perompakan yang berhasil ditangkap juga menunjukkan rata-rata berusia muda, berk- isar antara 20-39 tahun.14 Keadaan terse- but membuktikan bahwa permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial yang ter- jadi dalam masyarakat berperan besar diba- lik maraknya perompakan di Selat Malaka dan Kepulauan Riau dalam dekade 1980 hingga awal 2000-an. Temuan-temuan 11Lihat liputan "Panglima Armabar: Para Tersangka Perompak Selat MalakaSegera Diadili." 12Lihat liputan "Perompak di Selat Malaka Dituntut 4 Tahun Penjara." 13Lihat liputan "Perompakan: Tukang Becak Merom- pak di Selat Malaka, Memalukan!" 14Lihat liputan "Bajak Laut Indonesia Rata-rata Masih Muda." SIMPULAN Pemerintah Indonesia merespon fenomena bajak laut modern di Selat Malaka dan Kepu- lauan Riau melalui kerjasama dalam forum regional maupun bilateral. Pada intinya, solu- si yang dihasilkan antara lain pembentukan pusat laporan informasi kejahatan hingga mengadakan patroli gabungan. Tidak hanya dari tiga negara selat, namun negara-negara yang memiliki kepentingan besar terhadap Selat Malaka seperti Jepang dan Amerika Serikat juga turut memfasilitasi penumpasan bajak laut di kawasan ini. Alasannya sangat jelas, Selat Malaka dan Kepulauan Riau mer- upakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting, namun pada sisi lain juga sangat rentan. Sejak berabad silam hingga sekarang, ancaman bajak laut Selat Malaka masih menjadi persoalan yang belum mam- pu diselesaikan. Kemunculan bajak laut di Selat Malaka dan Kepulauan Riau memper- timbangkan beberapa faktor, yakni geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik. Kebijakan Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara yang berkepentingan perlu mempertimbangkan faktor-faktor kemunculan bajak laut selain berusaha membuat agenda represif terhadap bajak laut modern. Setelah 2005, kasus ba- jak laut di Selat Malaka dan Kepulauan Riau memang mengalami penurunan, namun data IMB menunjukkan bahwa sejak 2012, angka kasus perompakan kembali tinggi di perairan itu. Oleh karena itu, melalui penelitian ini di- harapkan mampu memberikan pandangan ke- pada pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk menyusun langkah-langkah preventif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, sosiologis, dan historis. Tidak menut- up kemungkinan pada masa mendatangbajak laut kembali bertransformasi dengan motif dan strategi yang berbeda, ataupun berdasar- kan siklus yang pernah ada.
Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau | DAFTAR ACUAN BPS (2015), Kepulauan Riau dalam Angka. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Boomgaard (ed.), A World of Water: Rain, Rivers and Seas in Southeast Asian Histories. Leiden: KITLV Press(125-52). Djalal, Hasjim (1979), Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Bandung: Percetakan Ekonomi. Wee, Viviane dan Cynthia Chou (1997),"Continuity and Discontinuity in the Multiple Realities of Ri- au,"BKI, Vol. 153 (4), 527-54. Hall, Kenneth R. (2011), A History of Early South- east Asia: Maritime Trade and Societal Devel- op-ment 1000-1500. Rowman & Littlefield Pub- lishers. Lapian, Adrian B. (2009),Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX.Depok: Komunitas Bambu, dll. Lenhart, Lioba (2001). "Orang Suku Laut Commu- nities at Risk: Effects of Modernisation on the Resource Base, Livelihood and Culture of the 'Sea Tribe People' of the Riau Islands (Indone- sia),"Nomadic Peoples,Vol. 5, No. 2 (Seri Baru), Terbitan Khusus: Environment, Property Re- sources and the State (67-88). Dokumen yang Diterbitkan National Geospatial Intelligence Agency (2016), Sailing Directions (Enroute) Strait of Malacca and Sumatera, Fourteenth Edition, Publikasi 174. Springfield, Virgina: United State Government. International Maritime Organization (2000), Piracy and Armed Robbery Against Ships: Report of the Regional Conference on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships, held in Tokyo, 27 to 28 April 2000. MSC 73/INF.4 (25 Agustus). Ministers Responsible for Transnational Crime in Yangon, Myanmar (1999),ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (23 Juni). Ong-Webb, Gerrard Graham (2007),"Piracy in Mar- itime Asia: Current Trend," dalam dalam Peter Lehr (ed.). Violance at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism. New York: Taylor & Francis Group. Storey, Ian (2009), "Maritime Security ini Southeast Asia: Two Cheers for Regional Cooperation," Southeast Asian Affairs (36-58). Warren, James F.(1979), "A Tale of Two Centuries: The Globalisation of Maritime Raiding and Pi- racy in Southeast Asia at the end of the Eigh- teenth and Twentieth Centuris," dalam Peter Surat Kabar The Age (Australia), 1948 The Manila Times (Filipina), 2005 Kompas, 1992, 1993, 1999, 2000, 2005 The Straits Times(Singapura), 4 Oktober 1945 Internet Xiaojun Le,"China as a Trading Superpow- reports/pdf/SR012/li.pdf), diunduh 30 Novem- ber 2016; 23.37 WIB 31
32 MIRZA ARDI WIBAWA, DIDIK PRADJOKO Peta Selat Malaka. Sumber: International Hydro- graphic Organization Peta pembajakan dan perompakan di perairan Selat Singapura, Kepulauan Riau dan sekitarn- ya. Sumber: IMO (2000) Peta kasus perompakan 2005. Sumber: IMO (2006).
JURNAL SEJARAH VOLUME 1 | NOMOR 2 | DESEMBER 2017 Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa 1500-1680 MOHAMMAD ISKANDAR Universitas Indonesia ABSTRAK - Istilah 'kurun niaga' merupakan terjemahan the age of commerce yang dipopulerkan oleh sejarawan Anthony Reid. Pada dasarnya, istilah itu mengacu pada situasi sosial, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara yang berlangsung sekitar pertengahan abad ke-13 hingga abad ke-17. Kurun waktu itu membayangkan kesibukan pelayaran dan perdagangan, dan saling pengaruh budaya di 'negeri bawah angin'. Berbagai bangsa seperti Melayu, Arab, China, India, dan Asia yang lain, hilir-mudik atau bahkan menetap di wilayah Asia. Pendek kata, kurun masa itu merupakan zaman emas ekonomi perdagangan yang didukung pengetahuan dan teknologi kelautan 'khas' Asia. Namun, situasi secara berangsur berubah ketika bangsa- bangsa Barat - Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris - berdatangan ke wilayah Asia sejak sekitar abad ke-16. Dengan kekuatan modal, ilmu, dan teknologi, serta politik dagang yang kuat, bangsa-bangsa itu menyisihkan para pedagang 'tradisional' Asia. Kerajaan-kerajaan besar Nusantara, yang semula berperan penting dalam perdagangan seperti Sunda, Ternate, Tidore, dan Mataram, memudar untuk kemudian hilang dari panggung sejarah. Tulisan ini sepenuhnya bertumpu pada studi literatur yang telah beredar. KATA KUNCI - Sejarah maritim, perdagangan Asia, penetrasi Eropa, kerajaan Nusantara. ABSTRACT - The term 'kurun niaga' is a translation of the age of commerce popularized by historian Anthony Reid. Basically, this term refers to the social, economic, and cultural situation in Southeast Asia that ran from the mid-13th century to the 17th century. This period pictured the rush of the shipping and trading, and the cultural influence between the 'land bellow the wind'. Several nations such as Malays, Arabs, Chinese, Indians and other Asians, bustling around or even settling in Asia. The point is, that period was a golden age of trading economy supported by knowledge and marine technology 'typical' Asia. However, the situation gradually changed when Western nations-Spanish, Portuguese, Dutch, English-had come to the Asian region since about the 16th century. With the strength of capital, science, and technology, also strong trade policy, this new comer set aside 'Asian' traditional traders. The archipelago's Kingdoms, which originally played an important role in trade such as Sundanese, Ternate, Tidore, and Mataram, was going backward even disappear from the stage of history. This paper is based on the literature studies that have been published. KEYWORDS - Maritime history, Asian trading, European penetration, kingdom of Nusantara Apabila lokasi pusat kekuatan politik pemerintahan suatu kerajaan dici- ri-kan 'maritim', maka Kerajaan Sunda tidak termasuk di dalamnya sebab letak kota Pakwan atau Dayo sebagai pu- sat kekuasaan kerajaan Sunda atau Pajaja- ran berada sekitar 60 kilometer dari garis pantai Teluk Jakarta. Dengan demikian, kerajaan Sunda termasuk kerajaan agraris. Akan tetapi jika perdagangan yang merupa- kan sumber penghasilan utama kerajaan se- ba-gai indikatornya, maka kerajaan Sunda tidak dapat dikategorikan sebagai kerajaan agraris. Dalam laporannya, Tomé Pires, pe- 33
34 | MOHAMMAD ISKANDAR lancong asal Portugal, menyebutkan bahwa kerajaan Sunda menghasilkan lebih dari seribu bahar jenis merica - berkualitas leb- ih baik daripada merica Cochin - setiap ta- hun. Kerajaan itu juga menjual lebih dari sepuluh jung beras setiap tahun serta sayur mayur yang tak terbatas jumlahnya. Orang Sunda sering pergi ke Jawa untuk menjual beras dan bahan makanan; juga berdagang ke wilayah lain seperti Malaka, Keling dan Maladewa, yang ditempuh dalam waktu enam atau tujuh jam (Pires 2014: 236). Informasi Tomé Pires makin menguat- kan bahwa sumber utama penghasilan kera- jaan Sunda berasal dari perdagangan dengan menyebut sejumlah kota pelabuhan yang digunakan untuk mengekspor produk per- tanian dan mengimpor komoditi yang lain dari luar kerajaan. Pelabuhan-pelabuhan itu adalah Banten, Pontang, Cigede, Tan- gerang, Sunda Kalapa, dan Cimanuk. Dari keenam pelabuhan itu, Sunda Kalapa mer- upakan pelabuhan terbesar dan terpenting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda (Pires 2014: 238-42). Faktor lain yang menandai kemaritiman suatu kerajaan adalah kapal perang yang mengamankan jalur niaga dan menjaga keamanan di sekitar wilayah pela- buhan. Memang tidak ada penjelasan yang spesifik tentang armada laut milik angkatan perang kerajaan Sunda, namun tergambar suasana kota pelabuhan yang aman. Misal- nya, diuraikan bahwa penguasa pelabuhan Cimana adalah orang paganan (nonmus- lim), tetapi tidak ada larangan bagi peda- gang Jawa yang muslim untuk berdagang di pelabuhan itu. Tidak ada konflik antara pedagang Sunda yang Hindu dengan ped- agang Jawa yang Islam. Padahal jika mer- eka bertemu di lautan bebas, sering terjadi saling bajak atau rampok, tergantung pihak mana yang lebih kuat pada saat bertemu (Pires 2014: 242). Mungkin angkatan laut kerajaan Sunda tidak sekuat armada Demak atau Aceh, namun cukup memadai untuk mengamankan perairan kerajaan dari gang- guan para perampok. Dengan demikian perlu pula dika- ji kembali apakah kebijakan Portugis di Malaka untuk menjalin kemitraan dengan kerajaan Sunda semata-mata karena Sunda bukan Islam. Sedikit-banyak tentu pertim- bangan dari dimensi kemiliterannya atau penguasaan lautnya, khususnya Selat Sunda yang menjadi pintu masuk pelayaran niaga dari arah pantai barat Sumatera ke Demak terus hingga ke Kepulauan Maluku atau se- baliknya. Jika kemitraan atau pesekutuan itu terwujud, Portugis yang sudah mengua- sai jalur perdagangan Selat Malaka akan semakin kuat monopoli dagangnya setelah menguasai pula Selat Sunda. PERDAGANGAN DAN PENGUASAAN LAUTAN Penguasaan lautan sekitar abad ke-14 hingga abad ke-17, bahkan beberapa abad sebelumnya, dapat dikatakan sangat me- nentukan naik-turun pelayaran niaga di wilayah terakait. Oleh karena itu bagi suatu negara yang bersumber penghasilan utama dari perdagangan global atau internasional, penguasaan lautan, setidaknya terhadap jal- ur pelayaran niaga di wilayahnya, menjadi mutlak. Hal itu tidak perlu ditafsirkan bahwa perdagangan antardaerah atau antar-negara hanya bisa ditempuh melalui lautan, kare- na teah diketahui bahwa jalur perdagan- gan pertama yang menghubungkan Asia ke Eropa justru melalui daratan yang dikenal dengan sebutan Jalur Sutra atau silkroad. Namun, jalur ini secara perlahan diting- galkan setelah teknologi perkapalan dan sarana dan prasarana pelabuhan berkem- bang. Perdagangan melalui jalur laut dinilai jauh lebih menguntungkan baik dari jumlah barang yang diangkut maupun segi waktu
yang ditempuh dari pelabuhan asal sampai ke tujuan dan sebaliknya. Perhitungan itu termasuk segi keamanan dari perampokan. Seperti halnya di Jalur Sutra yang dikenal banyak perampok, jalur laut pun tidak per- nah sepi dari aksi pembajakan. Pada masa itu - hingga abad ke-18 - hampir tidak ada perbedaan antara perda- gangan secara damai dengan perdagangan secara paksa atau perampokan. Tidak jarang raja-raja di Eropa menyuruh warganya yang menjadi perampok untuk mengacaukan wilayah negara pesaing atau rival politikn- ya sekaligus merampok kapal-kapal dagan- gnya. Misalnya raja Inggris telah memberi wewenang kepada perompak bernama Francis Drake untuk membajak kapal-kapal dagang milik warga Spanyol dan menga- caukan koloni-koloninya. Atas keberhas- ilan serta sumbangan berupa barang hasil rampokannya itu Francis Drake dianugerahi gelar bangsawan Sir. Oleh karena itu tidak aneh jika kapal-kapal dagang bangsa Barat seperti Inggris, Spanyol, Portugis, dan Be- landa, selalu dipersenjatai termasuk mema- sang meriam yang biasa ditemukan pada kapal perang. Sewaktu-waktu kapal terse- but dapat digunakan untuk merampok atau menghancurkan kapal-kapal yang menjadi musuhnya. Pembentukan kongsi dagang Hindia Timur (VOC, Vereenigde Oost-In- dische Compagnie) oleh Heren XVII, tidak lepas pula dari perintah Raja Belanda un- tuk menjadikannya sebagai alat revolusi, alat perang melawan Spanyol dan Portugis khususnya dan pesaing-pesaing perdagan- gan pada umumnya. Oleh karena itu Raja memberikan hak istimewa kepada VOC yang tertuang dalam octrooi pendiriannya. Dengan octrooi itu Gubernur Jenderal VOC memiliki kewenangan menyatakan perang atau damai dengan pihak lain tanpa harus berkonsultasi terlebih dulu dengan Raja. Dalam konsep Barat pada waktu itu, kapal Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa | dagang atau kapal swasta yang diberi ke- wenangan oleh pemerintah atau Raja untuk merampok atau memerangi rival politik ti- dak dianggap bajak laut atau pirata (pirate), melainkan korsario (corsair). Dalam hal ini VOC dapat pula dikategorikan sebagai kor- sario.1 Di Asia, khususnya di Samudra Hin- dia, pada abad yang sama juga tidak luput dari aksi perompak atau lanun. Bahkan, menurut laporan Tome Pires, penguasa Chi- na di Kanton telah menerbitkan satu pera- turan yang tidak membolehkan orang luar datang ke Kanton karena takut akan bangsa Melayu dan Jawa. Satu jung bangsa Jawa atau Melayu akan mampu merampok atau mengepung sepuluh jung China padahal China memiliki lebih dari seribu jung untuk menjalankan perdagangannya (Pires 2014: 173). Kerajaan maritim kecil dan besar, kadang kala merasa perlu merampok kapal- kapal dagang pesaingnya, atau memak- sa kapal dagang lain masuk ke pelabuhan yang berada di bawah kekuasaannya. Aceh, misalnya, pada awalnya merupakan sarang perampok, atau kerajaan kecil yang setiap ada kesempatan akan melakukan pembaja- kan (Pires 2014:196). Kemudian kerajaan berkembang menjadi kesultanan maritim yang kuat pada abad ke-16 terutama setelah berhasil merampok kapal-kapal Portugis (Pires 2014: 138-9). Demikian pula Kraeng Galesong dan Montemarango dari Makas- sar, yang sebelumnya merupakan perom- pak, bergabung dengan kekuatan Goa-Tal- lo di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin berperang melawan VOC, yang bukan saja mengancam kedaulatan Goa-Tallo tetapi juga wilayah kekuasaan Kraeng Galesong. Tentu saja tidak semua praktik perda- gangan melalui perampokan atau peperan- gan. Bagaimanapun berbisnis dengan cara 1Mengenai definisi bajak laut, lihat Lapian (2009: 119-22). 35
36 | MOHAMMAD ISKANDAR kekerasan terlalu mahal biayanya. Per- dagangan secara damai akan membawa keuntungan lebih besar ketimbang dengan kekerasan. Aceh, misalnya, pada awalnya merupakan sarang perompak yang berka- li-kali mencegat dan merampok muatan kapal-kapal dagang yang lewat di jalur Se- lat Malaka. Namun, ketika tumbuh menja- di pusat kekuatan politik dan perdagangan, Aceh menghentikan perampokannya untuk kemudian berbalik menjadi penjaga kea- manan dengan memerangi kapal-kapal per- ompak yang mengganggu di laut atau perai- ran yang diakui sebagai wilayah kerajaan Aceh. Demikian pula halnya VOC meng- hentikan politik peperangannya manakala menginsyafi menurunnya keuntungan yang diperoleh dari pergagangan di Maluku jika dibandingkan dengan keuntungan yang di- peroleh dari perdagangan bebas di Persia dan India (Andaya 1975: 20-1). Sementara itu, daripada terus berkon- frontasi, Gubernur Jenderal VOC, Jan Piet- erzoon Coen, akhirnya memilih mengirim upeti kepada Sultan Agung Mataram se- bagai tanda pengakuannya kepada Sultan Mataram sebagai yang dipertuan agung di Jawa. Padahal secara moral, VOC berada di atas angin karena telah dua kali berhasil mematahkan serangan Mataram ke Bata- via. Hubungan VOC-Mataram pun sema- kin erat setelah penandatanganan perjanji- an kerja sama, yang salah satu klausulnya berbunyi bahwa VOC akan menghalangi semaksimal mungkin perdagangan dari pantai utara Jawa, khususnya dari Gresik dan Surabaya (de Graaf 1961 [I]: 76-7). Dengan demikian, tanpa harus berperang melawan Mataram, VOC mendapat hak monopoli perdagangan di sepanjang pan- tai utara Jawa mulai dari Batavia hingga Surabaya. Perjanjian itu sekaligus makin menenggelamkan peranan para pedagang Jawa yang sudah menurun sejak Bandar Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Dengan demikian, tinggal kerajaan maritim kecil-kecil yang tetap menjalankan peram- pokan seperti terjadi di beberapa tempat di Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Mereka masih sering melakukan peram- pokan dan penjarahan dan menawan pen- duduk untuk dijual sebagai budak (Lapian 2009: 128). PEREBUTAN HEGEMONI Samudra Hindia dalam arti luas memiliki ciri-ciri geografis yang menjadikan suatu sistem pelayaran sendiri. Salah satu faktor geografis yang berpengaruh pada pola pe- layaran di sini adalah garis khatulistiwa. Lantaran garis itu, arah angin musim Timur ataupun Barat mengalami perubahan begitu sampai ke garis. Angin Barat beralih menja- di Angin Timur jika melintasi khatulistiwa. Sebaliknya Angin Timur berubah menjadi Angin Barat jika melintasi garis tersebut. Kemudian arus-arus laut yang bersumber dari Samudra Pasifik atau dari Samudra Hindia dan Laut China Selatan juga me- mengaruhi pelayaran niaga di Nusantara dan menambah kerumitan jalur pelayaran. Namun keadaan tersebut tidak terlalu men- yulitkan para pelaut Nusantara. Bahkan cukup menguntungkan bagi para pelaut karena bisa menempuh dua arah baik pada saat musim Barat maupun musim Timur. Selain itu, di Nusantara banyak pulau yang sedikit-banyak mempermudah navigasi se- hingga bisa mengurangi unsur-unsur lain yang merumitkan tersebut. Sejak abad ke-10 dan ke-11 muncul kota pelabuhan yang disebut 'emporium', yang memiliki fasilitas relatif lengkap se- hingga memudahkan pelaut dan pedagang memperbaiki kapalnya selain memudah- kan menggelar barang dagangan. Berbagai emporia yang bermunculan sejak abad itu
misalnya Aden dan Mocha di Laut Merah, Muskat, Bandar Abas dan Hormuz di Teluk Persia; Kambai dan Kalikut di Laut Arab; Satgaon di Teluk Benggala; dan Malaka di Selat Malaka, serta Zaiton dan Nanking di Laut China. Dalam setiap emporia terdapat pen- gusaha yang memiliki modal yang cukup besar. Selain menyediakan fasilitas kredit, mereka juga memiliki usaha dagang sendi- ri. Kapal-kapalnya dapat dibeli atau dise- wa untuk mengadakan ekspedisi dagang ke perbagai emporia lainnya. Menurut be- berapa sumber, pedagang Portugis juga banyak menggunakan fasilitas seperti ini ketika berniaga di Kepulauan Nusantara. Seperti diungkapkan Meilink Roelofsz, perdagangan yang dilaksanakan para pe- modal tersebut, khususnya di wilayah Nu- santara, tergolong dalam kelompok perd- agangan commenda. Pimpinan ekspedisi dipercayakan kepada nahkoda kapal yang juga dipercaya mengadakan perdagangan. Hasil perdagangan itu kemudian dibagi ses- uai dengan peraturan yang telah disepakati. Dengan demikian perdagangan di Samudra Hindia harus dibedakan antara pedagang yang menetap di emporia dan kaum penjaja (peddlers) yang mengarungi lautan dengan barang-barang dagangan milik para pengu- saha tersebut. Sistem emporia tidak saja menimbul- kan kapitalisme Asia tetapi juga memudah- kan pelayaran niaga. Fasilitas yang lengkap di berbagai emporium menyebabkan pelaut atau pedagang tidak perlu lagi menempuh seluruh jalur dari timur ke barat dan seki- tarnya. Para pedagang Timur Tengah cukup sampai di Kambai atau Kalikut. Selanjutn- ya giliran pedagang India akan mengangkut barang dagangan itu ke Malaka. Sebaliknya para pelaut dan pedagang China juga tidak perlu belayar sampai India atau Timur Ten- gah. Mereka cukup berlayar sampai Mala- Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa | ka. Dengan kata lain, sistem emporia telah menyebabkan jalur perdagangan menjadi lebih pendek dan transaksi pun menjadi lebih cepat. Perkembangan kota-kota emporia di pantai utara Jawa menduduki tempat pent- ing dalam hubungannya dengan perkem- bangan perekonomian wilayah ini. Ko- ta-kota pelabuhan tersebut telah berperan sebagai pelabuhan perantara internasional yang menghubungkan Jawa dan daerah pro- dusen rempah-rempah di Kepulauan Malu- ku di ujung timur Nusantara dengan daerah Nusantara di ujung barat. Perkembangan sistem emporia ini berkaitan erat dengan perluasan Islam dari Timur Tengah ke Asia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa sejak abad ke-14 di Nusantara bermunculan kota-kota dagang dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Selain itu dapat pula dipahami mengapa corak Islam yang muncul sejak itu banyak diwarnai oleh bu- daya Hindu, karena berbagai emporia kecil di Nusantara mempunyai hubungan dagang dengan pusat perdagangan di India. Peri- ode ini disebut oleh Anthony Reid (1988) sebagai masa "kurun niaga" Asia Tengga- ra.2 Masuknya para pedagang Islam dari Timur Tengah ke Asia Tenggara ikut pula menaikkan permintaan atas barang-barang komoditi dari wilayah itu, terutama cen- gkih dan pala. Antonio Pigafetta yang per- nah mengujungi Tidore - daerah penghasil cengkeh tertua di Nusantara - mengatakan bahwa hingga kedatangan orang-orang Is- lam di Ternate dan Tidore (sekitar 1470), orang-orang Maluku tidak peduli terhadap cengkih. Ketika taraf perekonomian Asia telah maju, berkembang baik dan berjangkauan 2Lihat edisi terjemahan Anthony Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 1, Tanah di Bawah Angin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1992. 37
38 | MOHAMMAD ISKANDAR luas, perekonomian Eropa belum menca- pai taraf yang demikian. Pusat perkemban- gan ekonomi dan politik dunia abad ke-14 hingga awal abad ke-15 adalah imperium Turki Usmani (Ottoman) yang menguasai wilayah-wilayah strategis yang semula di- kuasai oleh orang-orang Eropa, khususnya Romawi-Byzantium. Penguasaan wilayah- wilayah itu sekaligus telah menyekat jalur perdagangan dari Timur ke Barat. Akibat- nya barang-barang dagangan dari Timur menjadi langka dan mahal harganya. Para pedagang Eropa akhirnya mencari jalan al- ternatif sendiri ke tempat penghasil merica atau rempah-rempah tersebut. Meski demikian tidak berarti minat terhadap komoditi itu menurun. Bahkan sebaliknya, permintaan terhadap komoditi tersebut cenderung meningkat. Permintaan tersebut tidak saja dari Eropa tetapi juga dari China (Reid 1992: 7). Oleh karena itu, di wilayah Nusantara, khususnya di Kepu- lauan Maluku, terjadi perluasan tanaman produksi terutama pala dan cengkih. Selain perluasan tanaman itu, di beberapa pulau, seperti Sumatera, dikembangkan pula lada yang juga sangat diminati orang Eropa. Walaupun harganya separuh dari rempah- rempah, namun waktu itu lada termasuk komoditi ekspor yang penting dari wilayah Nusantara bahkan Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber, tanaman itu awalnya mer- upakan barang dagangan dari Kerala, pantai Malabar di India barat daya, yang dikenal oleh orang-orang Arab dan Eropa sebagai "negeri lada." Sejak kapan lada dibudiday- akan oleh penduduk Sumatera tidak begi- tu jelas. Dalam laporan Marcopolo (1292) atau Ibn Battutah (1355) ketika mengunjun- gi Sriwijaya tidak menyebut produk lada se- bagai barang dagangan dari kerajaan terse- but. Sumber China juga menyebutkan, "Ada orang yang mengatakan bahwa kebanyakan lada itu datang dari negara Malabar . . . dan bahwa produk yang dibeli oleh pedagang asing di Jawa berasal dari Malabar" (Reid 1992: 9). Dari ketiga sumber itu menunjuk- kan bahwa Sriwijaya bukan produsen lada. Namun tidak berarti bahwa pada masa itu Sumatera tidak menghasilkan lada. Seper- ti telah disinggung, pada abad ke-13 Pasai dan Pidie telah berkembang menjadi kota perdagangan internasional dengan salah satu komoditi ekspor utamanya adalah lada. Pada abad ke-15, muncul Malaka yang menggeser kedudukan Pasai dalam dunia perdagangan internasional. Secara geografis letak Malaka cukup strategis dan lebih me- nguntungkan dibandingkan dengan Pasai. Pendiri Malaka, yaitu Parameswara, men- yadari pentingnya jaminan keamanan bagi negerinya yang kehidupan ekonominya leb- ih banyak bertumpu pada perdagangan dar- ipada pertanian. Seperti halnya Sriwijaya, Malaka dapat dikatakan tidak memproduk- si bahan-bahan hasil bumi sendiri atau ha- sil-hasil pertambangan. Untuk memenuhi kebutuhan beras bagi penduduknya, Mala- ka mendatangkannya dari Jawa dan Ayud- hia, Siam. Oleh karena itu, mereka berusaha memberantas bajak laut atau lanun di seki- tar Selat Malaka. Selain itu, Malaka beru- saha menjalin hubungan diplomatik dengan negara atau kerajaan tetangganya terutama Majapahit (Jawa), Siam dan China. awal mendirikan Malaka, Parameswara selalu mengirim upeti kepada raja Siam agar kerajaan itu tidak menyeran- gnya. Kemudian sejak awal abad ke-15 Malaka menjalin hubungan baik dengan Kekaisaran China (Kekaisaran Yuang Lo, 1403-23) dengan harapan Siam tidak akan berani menyerang Malaka. Keberhasilan Parameswara menjalin hubungan diploma- tik seperti itu membuat Malaka berkembang menjadi sebuah emporium terbesar di Asia Sejak
Tenggara. Apalagi setelah penguasa Mal- aka menjadi Islam pada 1414 mendorong makin banyak pedagang Islam dari Arab dan India melakukan kegiatan perdagangan di kota itu. Untuk menjaga supremasinya di Selat Malaka, Sultan Malaka juga berusaha agar persediaan barang-barang dagangan atau kebutuhan hidup di kesultanannya tetap terjamin. Berdasar pertimbangan itu, selain mengirimkan duta-dutanya guna menjalin persahabatan, Malaka juga mengirimkan ekspedisi militernya ke negeri-negeri yang dianggapnya penting untuk dikuasai kare- na menghasilkan barang-barang yang san- gat dibutuhkan Malaka. Misalnya Kampar di pantai timur Sumatera ditaklukkannya karena daerah ini merupakan penghasil lada dan merupakan pintu keluar emas dari daerah pedalaman Minangkabau. Kemudi- an Siak juga ditaklukkan dan dikuasainya karena menghasilkan emas (Meilink-Roe- lofsz 1962: 30). Menurut Tomé Pires, kebijakan yang ditempuh Sultan Malaka adalah menum- buhkan sistem birokrasi yang dapat me- menuhi tugasnya dalam mengatur pere- konomian Malaka. Salah satu jabatan yang erat kaitannya dengan perdagangan di pela- buhan adalah syahbandar. Di Malaka pada waktu itu terdapat empat syahbandar yang dipilih sendiri oleh para pedagang asing dari berbagai kelompok bangsa untuk men- gurusi kepentingan mereka. Pertama, syah- bandar yang mengurusi para pedagang Gu- jarat; kedua, syahbandar yang mengurusi para pedagang Keling, Bengali, Pegu, dan penduduk Pasai; ketiga, syahbandar yang menjaga kepentingan para pedagang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan Filipina (Sulu dan Mangindanau); dan keempat adalah syahbandar yang men- jaga dan mewakili para pedagang China Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa | dan kepulauan Liu-Kiu (Meilink-Roelofsz 1962: 41). Kedudukan Malaka seperti itulah yang mendorong Portugis berusaha mengua- sainya. Alfonso d'Albuquerque, pangli- ma Portugis, merebut kota pelabuhan itu pada 1511. Dengan merebut Malaka, Por- tugis yang telah menguasai Ormuz di Laut Merah dan Goa di India, mengharapkan akan merampas seluruh perdagangan mer- ica Asia. Namun seperti telah disinggung, Malaka pada dasarnya tidak memproduksi apa-apa. Kebesarannya karena peranannya sebagai emporium, kota transit bagi para pedagang dari Asia. Malaka itu ibarat ayam dalam dongeng "ayam bertelur emas" yang cukup terkenal dalam masyarakat Melayu. Seekor ayam yang setiap hari mengeluar- kan satu butir telur emas, disembelih pemi- liknya yang tidak sabar menunggu dan in- gin segera mendapatkan seluruh telur emas itu. Ternyata dalam tubuh ayam itu tidak ada telur emas. Portugis menemukan suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah pro- dusen dari semua komoditi ekspor (khu- susnya merica) yang dicari-cari oleh para pedagang Barat. Politik monopolinya, serta upaya kristenisasinya, telah mengakibatkan para pedagang Asia, khususnya pedagang Muslim, berusaha menghindari bandar tersebut sehingga lambat laun kedudukan Malaka pun semakin merosot dan tidak per- nah meraih kembali kebesarannya (Meil- ink-Roelofsz 1962: 172). Portugis yang menyadari bahwa pent- ing Malaka adalah dalam perdagangan mer- ica dan rempah-rempahnya. Oleh karena itu, guna mempertahankannya, kapal-kapal Portugis belayar ke Maluku untuk men- gambilnya. Pada waktu itu, dua kesultanan besar Islam di Maluku, yakni Ternate dan Tidore, dalam kondisi sedang menurun da- lam kekuasaan politiknya dan saling ber- 39
40 | MOHAMMAD ISKANDAR musuhan satu sama lain. Portugis mencoba menanamkan pengaruhnya melalui perse- kutuan dengan salah satu pihak yang berti- kai. Demikian pula di Jawa, Portugis beru- saha menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Pajajaran, satu kerajaan Hindu Sunda yang kedudukan politiknya sedang menurun dan akhirnya tenggelam di tangan Islam. Kondisi semacam itulah yang antara lain memaksa Portugis meninggalkan poli- tik anti- Islam (Perang Salib), sebab mere- ka harus menerima kenyataan bahwa ker- ajaan-kerajaan di sekitarnya adalah Islam, dan perdagangan Islam di Asia Tenggara sampai Timur Tengah penting sekali. Ban- yak yang menilai perdagangan Portugis bersifat semi-feodal dan terlalu terikat oleh raja Portugis beserta politiknya. Perdagan- gan resmi Portugis dapat dikatakan sebagai contoh dari seorang raja Eropa yang berd- agang, karena itu banyak yang menilai or- ganisasi perdagangannya kurang efisien. Para pejabatnya di Asia bukanlah saudagar melainkan hidalgo's yang lebih menyukai perampokan daripada perdagangan resmi. Mengingat pada waktu itu bagi seorang pra- jurit, perampokan merupakan hak penakluk dari pihak yang menang perang, sehingga perampokan dianggap terhormat (Meil- ink-Roelofsz 1962: 126-7). Dibandingkan dengan Belanda dan In- ggris yang baru datang ke wilayah Nusan- tara menjelang akhir abad ke-16, organisasi perdagangan Portugis memang kelihatan kuno dan kurang efisien. Organisasi dagang yang Belanda VOC memiliki tujuan utama yang jelas yaitu berdagang meski dalam statutanya berperan luas. Dalam Artikel 35, misalnya, disebutkan bahwa VOC dapat memperoleh teritori di Timur, mengadakan perdamaian, perjanjian-perjanjian, menya- takan perang, serta berhak memiliki kapal perang, memelihara tentara, dan memiliki benteng pertahanan (Andaya 1975: 29-33). Namun, VOC juga sangat sadar mement- ingkan pemegang buku dan para saudagar. Jabatan Eerste Koopman dalam hierarki VOC merupakan jabatan yang sangat pent- ing. Dari jabatan itu, seseorang bisa menja- di Gubernur Jenderal, yang pada awal ber- dirinya memang tidak banyak mengurusi permasalahan politik ataupun administrasi. Sebagai catatan, dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun Belanda banyak menggunakan po- la-pola konflik (politik) internal ataupun an- tar-kerajaan. Selain itu, mereka juga mem- bawa konflik-konflik di Eropa ke wilayah Nusantara, yang kemudian juga digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sejak berdirinya VOC sekaligus sebagai konsa- rio, sudah mempersiapkan diri berperang di kepulauan Indonesia, terutama melawan musuh-musuhnya di Eropa. Pertama mela- wan Portugis dan Spanyol, setelah itu EIC (Inggris). Permusuhan antar-kekuatan Barat ini tidak saja karena pada dasarnya mereka telah bermusuhan di Eropa, melainkan juga karena karena persaingan dagang di kepu- lauan Indonesia dan Semenanjung Melayu, masing-masing pihak ingin memperoleh monopoli atas perdagangan. VOC akhirnya memenangkan persaingan itu dan berhasil menanamkan pengaruhnya di kepulauan In- donesia. Seperti telah disebutkan, penguasaan kota Malaka oleh Portugis telah menga- caukan struktur perdagangan di Asia Teng- gara, khususnya kepulauan Indonesia dan Semenanjung Melayu. Namun tidak berarti perdagangan di wilayah ini menjadi han- cur sama sekali. Perdagangan masih tetap berkembang, namun banyak pedagang Asia yang mengindari kota Malaka, terutama para pedagang Muslim, yang secara tidak langsung membuat peranan Malaka se- bagai pelabuhan transit semakin merosot.
Sebaliknya, di beberapa daerah yang bera- da di jalur perdagangan baru tumbuh dan berkembang kota-kota dagang baru, beber- apa di antaranya berkembang menjadi pusat kekuatan politik baru. Pada 1511, Aceh masih merupakan satu pelabuhan kecil yang berada di bawah kekuasaan Pidie. Penghasilan utama pen- duduknya yang sebagian besar nelayan adalah menangkap ikan dengan pekerjaan sampingan merampok di laut, termasuk merampok kapal-kapal Portugis. Dengan kekuatan sekitar 30 kapal (lankhara), Aceh berhasil menyergap kapal-kapal Portugis dan memperoleh meriam-meriam dari ha- sil rampokan itu. Pada 1530, diberitakan bahwa jumlah meriam yang dimiliki Aceh lebih banyak daripada milik Portugis di benteng Malaka (Kathirithamby-Wells 1976). Dengan meningkatnya kekuatan dan persenjataan Aceh maka Pidie yang semula merupakan tuannya berbalik ditaklukkan. Setelah itu Aceh memperluas hegemonin- ya ke selatan, yakni ke Deli dan Sumatera Barat. Daerah-daerah yang ditaklukkann- ya itu merupakan penghasil merica, emas, lada, dan produksi lainnya. Untuk sementa- ra ekspansi Aceh dapat ditahan oleh Indra- pura dan Johor. Kesultanan Johor adalah adalah pu- sat kekuatan politik baru dinasti Melayu setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan itu berhasil mempertahankan eksistensinya dan perdagangan internasi- onalnya. Hingga pertengahan abad ke-17, perdagangan di Selat Malaka dimainkan oleh tiga kekuatan, yaitu Portugis, Aceh, dan Johor. Namun kota Johor berkali-kali diserang dan direbut Aceh. Bahkan pada 1613, sebagian keluarga Sultan Johor di- tawan oleh Aceh, dan benteng VOC di kota tersebut dibakar. Ofensif Aceh juga dilaku- kan berkali-kali terhadap Malaka-Portugis. Namun baik Johor maupun Portugis tidak Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa | pernah menyerang balik ke Aceh. Ofensif militer Aceh baru berhenti setelah armada lautnya menderita kekalahan besar di muka pelabuhan Malaka. terus-menerus menentang kekuasaan Portugis dan Belan- da. Oleh karena itu, kesultanan itu dilihat oleh Portugis sebagai kekuatan Islam yang menentang kehadirannya. Satu fakta yang menunjang anggapan itu karena memang Aceh sering mengibarkan bendera Islam dalam peperangannya melawan Portugis dan VOC. Meski demikian, tidak selaman- ya Aceh bertentangan dengan Portugis. Kadang-kadang Aceh juga mengadakan persekutuan dengan Portugis dalam meng- hadapi kesultanan Johor atau persekutuan Johor-VOC. Pada dasarnya konflik ataupun persekutuan seperti itu merupakan hal yang lazim karena kepentingan tertentu, bukan semata-mata alasan politis melainkan juga ekonomi. Di Sumatera, Aceh Kebesaran Kesultanan Aceh pada dasarnya karena kemampuannya menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Asia Barat, terutama Turki yang disebut oleh masyarakat Aceh sebagai Raja Rum (Reid 1969). Dengan jatuhnya Aden ke tangan Turki Usmani pada 1538, penghidupan per- dagangan merica ke Timur Tengah melalui Laut Merah yang sempat terhenti dengan munculnya kekuatan maritim Portugis di Lautan Hindia kembali berkembang. Dari beberapa kerajaan di Indonesia pada waktu itu, kemungkinan besar hanya Aceh yang memiliki hubungan internasional. Duta-du- ta Aceh tidak hanya sampai ke Istambul dan Turki, tetapi juga mengunjungi raja-ra- ja Eropa seperti Ratu Elizabeth di Inggris, dan Pangeran Maurice di Belanda. Di Asia, duta Aceh antara lain berkunjung ke Mo- ghul, India. Dari misi-misi diplomatik itu, hubungan Aceh dengan Turki yang paling membawa hasil yang tetap dan besar karena 41
42 | MOHAMMAD ISKANDAR Turki di Eropa sedang berperang melawan Portugis dan Spanyol. Dengan sendirinya Turki melihat kehadiran Aceh sebagai suatu kesempatan untuk memerangi Portugis atau Spanyol di wilayah timur atau dari be- lakang. Sebagai bukti perhatian itu, pada 1567 Turki mengirim 500 orang pelatih artileri (meriam) ke Aceh beserta sejumlah me- riamnya, antara lain meriam yang diberi nama "Lada Sacupak" berukuran sangat besar dan dianggap sebagai pusaka pent- ing waktu itu (Reid 1969). Selain itu, orang Turki mengajarkan cara membuat meriam kepada orang Aceh. Diduga, bantuan mi- liter itu dibayar dengan hasil perdagangan merica atau lada yang merupakan komoditi ekspor utama Aceh yang menguntungkan. Sebaliknya, Portugis melihat berkemban- gnya kembali perdagangan merica di Laut Merah sebagai ancaman terbesar bagi mo- nopoli dagangnya. Oleh karena itu, kapal- kapal perang Portugis berkali-kali meram- pok atau menenggelamkan kapal-kapal dagang Aceh. Persekutuan antara Aceh dan Turki merupakan perpaduan antara dua kekuatan Islam. Namun, dalam dunia politik ataupun perdagangan sehari-hari, hubungan diplo- matik tidak selalu mendasarkan pada ide- ologi yang sama seperti kepentingan Islam, tetapi lebih menonjol karena upaya perebu- tan hegemoni, seperti perebutan hegemoni di Selat Malaka. Aceh ataupun Johor tidak segan-segan meminta bantuan kekuatan non-Islam yang dalam hal ini Belanda atau Portugis untuk menyerang kerajaan Islam lainnya. Sebelum Johor bersekutu dengan VOC, pada 1600 Aceh pernah meminta eks- pedisi Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman untuk menyerang Johor atas namanya dengan imbalan lada. Juga Iskandar Muda pernah meminta EIC untuk menyerang Pidie. Kota-kota atau kerajaan di pesisir utara Jawa seperti Banten, Cirebon, Jepa- ra, Kudus, Pati, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Jaratan, menjadi ramai dikunjungi para pedagang manca negara, khususnya setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para pen- guasa di Jawa melihat Portugis sebagai saingan dan ganjalan dalam perdagangan mereka. Jepara, misalnya, melihat Portugis sebagai saingan utama dalam perdagangan lada yang keduanya mengambil barang da- gangan itu dari Maluku. Kemudian Demak sebagai pengekspor beras ke Malaka men- derita rugi setelah kota tersebut jatuh ke tan- gan Portugis. Faktor-faktor itulah, dan juga isu perang agama, yang mendorong De- mak, Jepara dan Kudus, bersatu menyerang Malaka. Ekaspedisi penyerangan dilakukan pada 1512/13. Namun, ekspedisi itu dika- lahkan oleh Portugis. Kegagalan kerajaan Islam di Nusantara merebut Malaka pada dasarnya karena kekuatan Islam di kepulau- an Nusantara tidak mau bersatu melawan Portugis ataupun Belanda VOC. Bahkan di antara mereka juga saling mencurigai. Mal- aka sendiri akhirnya jatuh oleh serangan gabungan Johor dan VOC. Eksistensi kerajaan maritim di Jawa, dengan kekecualian Banten, tidak bertahan lama. Kebesaran mereka sebagai kekua- tan maritim dan perdagangan terus mer- osot bukan semata-mata dikalahkan oleh kekuatan Portugis atau VOC, melainkan oleh Mataram sebagai kekuatan baru yang muncul di pedalaman Jawa. Kerajaan itu yang berdiri sejak 1575 terus- menerus melakukan ofensif terhadap kerajaan-ker- ajaan maritim, khususnya di pantai utara Jawa, bahkan sampai ke Batavia. Bayan- gan kejatuhan Majapahit yang menghantui para penguasa Mataram membuat mereka berupaya mematikan sumber-sumber pen- dukung politik dan ekonomi kerajaan-kera- jaan tersebut. Tindakan mereka secara tidak
langsung telah mematikan pelayaran niaga setempat sekaligus mematikan peran ped- agang Jawa dalam bisnis perdagangan re- gional-global. Kedatangan pedagang baru, termasuk VOC dan EIC (Inggris), sering menum- buhkan harapan baru bagi raja-raja di Nusantara. Demikian pula ketika Belanda dan Inggris datang pada akhir abad ke-16 disambut dengan baik. Banten, misaln- ya, mengizinkan VOC dan EIC membuka kantor dagangnya di kota pelabuhan. De- mikian pula Pangeran Jayakarta mengun- dang masuk VOC untuk membuka kantor dagangnya di kotanya. Namun, politik mo- nopoli yang dikembangkan VOC membuat penguasa Jayakarta merasa dirugikan. Lalu Pangeran Jayakara bersekutu dengan EIC yang juga merasa dirugikan oleh VOC un- tuk bersama-sama mengusir VOC. Pada saat-saat kritis, kekuatan VOC di Jaya- karta tertolong oleh tindakan raja Banten. Banten yang curiga atas tindakan Pangeran Jayakarta, yang dianggap akan membahay- akan kedudukan Banten, lalu menangkap- nya dan mengusir EIC dari Jayakarta. Pada saat kosong itu, kekuatan utama VOC dari Maluku datang menyerang Jayakarta. Kota itu pun jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia. Setelah berhasil menguasai Batavia, J. P. Coen memindahkan kantor pusat dagang VOC dari Ambon ke Batavia. Namun, un- tuk menguasai seluruh perdagangan di Nu- santara, VOC harus menunggu waktu yang relatif lama. Di sebelah barat sebagai salah satu kekuatan maraitim di Jawa tampil se- bagai saingan berat yang terus menerus me- nentang VOC seperti halnya Aceh terhadap Malaka-Portugis. Sementara tantangan dari kekuatan maritim di sebelah timur relatif tidak ada karena kerajaan-kerajaan terse- but sedang menghadapi kekuatan Mataram. Bahkan untuk menjaga kepentingan dagan- Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa | gnya, VOC mengakui kekuatan Mataram di bawah Sultan Agung dan mengirim upeti ke kerajaan tersebut. VOC baru dapat menguasai seluruh perdagangan dan politik di Jawa setelah kekuatan kedua kerajaan tersebut melemah, terutama karena intrik-intrik yang terja- di di dalam kedua kerajaan tersebut. VOC mengikat penguasa-penguasa baru dengan perjanjian yang sangat menguntungkan politik monopoli dagangnya. Hal yang sama juga dilakukan VOC dengan raja-raja lain- nya di luar Jawa. Hingga keruntuhan VOC pada 1799, kekuatan maritim di Nusantara yang relatif masih dapat bersaing melawan VOC hanyalah Aceh. SUMBER DANA DAN ALAT TUKAR Seperti telah disebutkan, sistem emporia telah menumbuhkan kapitalisme Asia yang peranannya tidak kalah penting diband- ingkan dengan kapitalisme Eropa yang memasuki wilayah Asia sejak abad ke-17. Namun, dalam perkembangan kapital- isme Asia kurang mendapat dukungan dari sistem politik di wilayahnya sendiri. Sistem politik di Asia ketika itu tidak memberi ja- minan bagi keselamatan dan hak milik prib- adi. Penguasa atau raja memiliki kekuasaan yang tak terbatas karena seluruh wilayah beserta kekayaan yang ada di atasnya, ter- masuk penduduk, merupakan milik raja. Mereka berhak menuntut penyerahan har- ta dan tenaga dari rakyatnya, termasuk dari para pedagang. Raja atau keluarganya banyak pula yang terlibat dalam perdagangan. Di be- berapa pelabuhan tidak sedikit yang duduk sebagai syahbandar. Namun, kekuasaan yang demikian besar sering menghambat perkembangan ekonomi pada umumnya, dan dunia perdagangan khususnya. Sering kali pihak kerajaan memandang para ped- 43
44 | MOHAMMAD ISKANDAR agang, khususnya pedagang swasta (yang tidak mempunyai kaitan dengan keluarga istana), hanya sebagai sapi perahan, bukan sebagai mitra. Faktor lain yang tidak kalah merugikan terhadap perdagangan swasta adalah tidak terdapat hak individual yang jelas serta perlindungan hukum dari pihak kerajaan. Kerajaan akan membiarkan ped- agang swasta berkembang selama mereka bisa menyumbang kepada kerajaan dan ti- dak mengganggu serta mengancam kharis- ma raja. Jika pihak raja menganggap para pedagang itu membahayakannya, maka tak segan-segan perdagangan mereka dihalangi atau ditumpas. Sebelum abad ke-16, atau tepatnya sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis, di berbagai emporia di Asia Barat dan Asia Timur banyak ditemukan pedagang Jawa dengan perdagangannya yang meluas hing- ga Madagaskar. Namun, perdagangan mer- eka terus mundur setelah pusat kekuatan politik Jawa pindah ke Pajang yang terletak di pedalaman. Peranan pedagang Jawa di Asia Tenggara semakin menurun setelah Portugis menguasai Selat Malaka dan men- erapkan monopolinya atas komoditi ekspor lokal yang laris di pasaran dunia. Karena mitra dagang mereka di kota emporium itu, orang Eropa datang sendiri ke daerah-daer- ah penghasil komoditi yang dibutuhkannya. Eksistensi pedagang Jawa semakin teng- galam setelah Mataram muncul sebagai kekuatan politik baru di Jawa, yang hampir bersamaan waktunya dengan pembentukan VOC. Tidak seperti penguasa Demak atau Raja Sunda, penguasa Mataram rupanya sangat percaya bahwa keruntuhan Majapa- hit karena kekeliruannya membiarkan neg- ara pesisir yang menjadi bawahannya dib- iarkan berdagang dengan pedagang Islam yang akhirnya memberi kekuatan kepada Demak berbalik melawan Majapahit dan menghancurkannya. Sindrom Mataram itu telah membuat penguasa Mataram berupaya menghancurkan kota-kota pesisir khususn- ya perdagangannya yang dinilai sebagai sumber kekuatannya. Kondisi seperti itulah yang mendekatkan penguasa Mataram un- tuk menjalin hubungan dengan VOC yang sebelumnya dinilai sebagai musuh utama di Jawa selain Banten. Oleh karena itu, keti- ka perjanjian pertama antara Amangkurat I (Mataram) dan VOC ditandatangani, salah satu klausulnya "menugaskan" VOC men- ghalangi-halangi sebanyak mungkin perda- gangan dari pesisir utara Jawa, khususnya dari Gresik (Giri) dan Surabaya (Sunan Ngampel) (de Graaf 1961 [I]: 76-7). Dalam sumber VOC disebutkan bahwa Amangkurat I menjelaskan, ". . . raja tidak menghendaki kawula-kawulanya pergi ber- layar dan berdagang ke tempat-tempat lain, malahan menginginkan bahwa semua ped- agang akan datang ke pelabuhannya dan mengunjungi negaranya." Selain itu, dise- butkan pula bahwa raja Mataram memo- nopoli perdagangan beras untuk diekspor melalui Pelabuhan Jepara, yang menghasil- kan keuntungan yang besar bagi raja. Ber- ita VOC menyebutkan bahwa semua uang yang diperoleh di Jepara langsung dibawa ke Kraton Mataram. Selain itu, raja memer- intahkan rakyat menenun teksil. Rupanya perintah itu cukup efektif yang terbukti dengan menurunnya penjualan tekstil VOC ke Mataram. Dalam praktik, Raja Mataram masih tetap membutuhkan pedagang terutama un- tuk membiayai pesta-pesta yang diseleng- garakan di istana. Namun, di sisi lain, raja juga tidak pernah bersedia mendukung dan melindungi hak-hak pedagang, bahkan dapat dikatakan hak kepemilikan pedagang tersebut nyaris tidak ada karena sewak- tu-waktu dapat disita oleh raja. Dengan kondisi seperti itu, memang sulit bagi ped-
agang Jawa untuk mengembangkan bisnis perdagangannya atau berinvestasi di bidang lain yang dapat menunjang perdagangann- ya sehingga pedagang Jawa akhirnya teng- gelam dan nyaris tidak terdengar lagi. Kekayaan kerajaan atau raja, terutama harta-tunainya, menjadi faktor yang san- gat penting dan diperhitungkan waktu itu. Kekayaan itu antara lain menjadi penjamin langsung mata uang yang diterbitkannya. Misalnya pada masa Iskandar Muda, mata uang mas Aceh yang diterbitkan pada masa itu menjadi terkenal dan diterima oleh para pedagang secara penuh di banyak tempat perdagangan Asia sebagai alat pembayaran. Sewaktu perdagangan Aceh mengalami kemunduran, nilai mata uangnya pun ikut merosot, dan ruang lingkup penerimanya pun semakin terbatas. Dengan praktik politik kerajaan terse- but, maka keuntungan dari hasil komoditi ekspor utama pada umumnya dimonopoli oleh pihak raja. Sementara itu, keuntungan yang berhasil dihimpun para pedagang atau pengusaha swasta juga sangat sulit untuk di- tanam dalam sektor lain, seperti pertanian, industri, dan perbankan karena dana terse- but sewaktu-waktu dapat diambil oleh raja atau penguasa. Oleh karena itu, modal yang dihimpun para pedagang itu umumnya ha- nya berputar di kalangan keluarga layaknya sistem commenda. Dalam sistem itu dapat dikatakan tidak ada perbedaan tugas antara pemilik modal, pekerja dan perdagangan itu sendiri. Selain itu, modal baru ada ka- lanya diperoleh dengan cara berutang atau menggadaikan harta milik. Surat jaminan berutang itu ternyata juga dapat diperjual- belikan atau dijadikan jaminan jika sewak- tu-waktu perlu dana. Dalam sistem commenda tidak ada pembedaan yang tegas antara pemegang saham, pekerja atau pedagang. Hal itu ber- beda jika dibandingkan dengan organisasi Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa | perdagangan Portugis atau Belanda. Dalam struktur VOC terjadi pembedaan yang tegas antara pelaut, pegawai dan pemilik saham, atau pemilik modal yang terikat dengan perseroan besar atau bank-bank pemberi atau pemberi pinjaman bagi usaha dagang mereka. Hak individual sudah kelihatan dalam pembagian keuntungan. Selain itu, perlindungan dari raja juga jelas terlihat. Sebagai contoh, hampir semua ekspedi- si perdagangan Barat pertama ke Nusan- tara atas nama raja atau mendapat "restu" raja masing-masing. VOC jelas mendapat hak oktroi dari rajanya. Dengan demikian, selain harta kekayaannya lebih terjamin daripada pedagang Nusantara, VOC juga memiliki kesempatan luas untuk mengin- vestasikan keuntungan yang diperoleh, baik dalam bidang yang sama, ataupun dalam bidang lain, termasuk perbankan. Kondisi semacam itu pula yang menjadi salah satu faktor berkembangnya dunia perbankan di Eropa. Satu hal yang cukup menarik dari dunia perdagangan waktu itu adalah tidak adanya sistem pembayaran yang baku yang dijadikan standar. Selain itu, tidak ada lem- baga yang menjamin mata uang. Jaminan atas mata uang berasal dari bahan baku uang itu sendiri. Selain itu, jaminan datang dari kebesaran kerajaan yang menerbitkan mata uang, seperti dalam masa pemerin- tahan Iskandar Muda di Kesultanan Aceh. Kadang kala mata uang itu juga dijadikan komoditi perdagangan, baik nilai logamn- ya atau bentuk dan seninya. Tidak sedikit mata uang yang dijadikan perhiasan yang bernilai lebih tinggi daripada nilai nominal mata uang tersebut. Misalnya mata uang kepeng China yang beredar di Nusantara sejak masa Majapahit masih terus dicari oleh berbagai kelompok dan pedagang di Nusantara, terutama karena mata uang itu juga dijadikan salah satu pelengkap dalam 45
46 | MOHAMMAD ISKANDAR upacara adat atau keagamaan. Di Bali, hing- ga sekarang, masih banyak yang menggu- nakan mata uang kepeng China dalam up- acara keagamaannya. Mungkin karena itu, penguasa Majapahit kemudian menerbitkan mata uang kepeng China sendiri. Di kota-kota di sekitar Selat Malaka dan sepanjang pantai utara Jawa, berbagai jenis mata uang asing lainnya juga banyak digunakan dalam transaksi perdagangan se- lain mata uang China dan lokal dari kerajaan Nusantara. Meski demikian belum terung- kap secara pasti sejak kapan masyarakat di Kepulauan Nusantara mulai menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran. Dari beberapa temuan arkeologis di Pulau Jawa dketahui sejumlah mata uang perak yang berangka tahun 647 Masehi (Karim 1979: 1-2). Selain mata uang, ditemukan ben- da-benda perhiasan, seperti manik-manik dan gelang. yang diduga digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran. Jika dilihat dari jenis dan bentuknya, ditemukan alat pembayaran yang sederha- na seperti manik-manik (dari Bengkulu dan Pekalongan), gelang (Majalengka dan Su- lawesi Selatan), Belincung (Bekasi), moko (Nusatenggara Timur), dan kerang (dari Papua). Kemudian yang lebih maju berupa mata uang logam, seperti emas (dari Kera- jaan Kediri, Aceh, Sulawesi), perak (Bant- en), timah (Bangka, Pontianak, Cirebon), dan tembaga (Banten, Pontianak, Maluku). Adapun mata uang asing yang banyak bere- dar di Nusantara adalah mata uang China, Jepang, India, dan Persia. Dalam Suma Oriental, Tomé Pires melaporkan bahwa di Pasai terdapat mata uang yang terbuat dari timah dan pada mata uang tersebut tertera nama rajanya. Selan- jutnya ia menyebutkan bahwa di negeri itu terdapat mata uang emas berukuran kecil yang disebut dramas (di Pasai dan Aceh disebut dirham atau mas). Sembilan dramas setara satu cruzado, dan satu cruzado sama dengan 500 cash. Disebutkan pula bahwa negeri ini memiliki debu emas (gold dust) dan perak (Pires 2014). Sebagai catatan, cruzado adalah mata uang emas yang dike- luarkan oleh Portugis di Goa. Pires menyebutkan bahwa harga cen- gkih di Malaka sangat bervariasi. Jika se- dang musim panen yang cukup melimpah persediaannya, harga cengkih berkisar 9-10 cruzados per bahar; sedangkan kalau bukan musim panen dan sedang langka di pasaran, harga cengkih naik hingga 12 cruzados per bahar (Karim 1979: 214). Satu bahar setara dengan empat kwintal. Di Pasai, harga satu bahar cengkih dipatok 90 dirham. John Davis, seorang pelaut Inggris yang bekerja pada kapal Belanda, pada Juni 1599 melaporkan bahwa di Aceh terdapat berbagai macam alat pembayaran seperti cashes (bahasa Aceh keueh; Portugis caxa), mas, cowpan (kupang), perdaw, dan tayel (tahil). Ia membuat semacam daftar kurs mata uang di Aceh pada waktu itu sebagai berikut (Markham 1880: 152; juga Kreemer 1923 [II]: 52). 1600 cashes 400 cahes 4 kupang 5 mas 4 mas 4 perdaw = 1 mas = 1 kupang = 1 mas = 4 shilling sterling = 1 perdaw (di Aceh disebut pardu) = 1 tahil. Dalam sumber lain disebutkan bahwa satu tail (tayel, tahil) sama dengan 16 mas (dirham). Satu ringgit Spanyol (lebih ter- kenal dengan nama Reyal Spanyol) sama dengan 16 mas (dirham). Sementara itu, Van Langen, seorang pejabat tinggi Belan- da, pada 1888 mencatat bahwa nilai dir- ham Sri Sultanah Taj al-Alam Safiat ad-Din Syah (1641-75) di Kesultanan Aceh adalah £0.625 atau enam puluh dua setengah sen Hindia Belanda (Van Langen 1888: 429).
PENUTUP Bertolak dari uraian dalam artikel ini, dapat ditarik simpulan sementara bah- wa sebelum kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara, pada dasarnya kegiatan bisnis-perdagangan di wilayah itu, terma- suk pelayaran niaganya telah berkembang pesat. Hal itu antara lain karena dukungan ilmu kelautan serta teknologi kelautannya. Kondisi politik setempat juga ikut men- dukungnya. Meskipun para penguasa poli- tik tidak memberikan jaminan yang cukup memadai namun kebijakan politiknya tidak menghambat kegiatan bisnis dan perdagan- gan di wilayahnya. Akan tetapi situasi yang cukup kon- dusif itu berubah ketika kekuatan Barat hadir di Nusantara. Politik dagang mereka yang ekspansif dan monopolitik serta ke- piawaiannya bernegosiasi dan membaca karakter penguasa setempat telah merusak tatanan perdagangan di wilayah itu. Para penguasa kerajaan/kesultanan maritim Nu- santara ternyata tidak siap dan tidak mam- pu menghadapi gabungan kelihaian dan kelicikan para pendatang Eropa itu. Secara langsung atau tidak langsung para penguasa di Nusantara telah mengundang kekuatan Barat untuk menghancurkan tradisi kema- ritiman atau tetangganya yang sebelumnya telah mengantarkan para penguasa lokal ke dalam "kurun niaga" yang gemilang. Satu persatu kerajaan maritim Nusantara seperti Malaka, Sunda, Ternate, Tidore, termasuk kerajaan-kerajaan bawahan Mataram, han- cur dan tak pernah pulih kembali. Para pedagang dan pebisnis lokal (swasta) pun semakin terpuruk karena raja mereka atau yang mewakilinya tidak men- dukung dan juga tidak melindunginya. Pedagang lokal hanya dijadikan sapi pera- han untuk membiayai pesta-pesta raja atau aparaturnya. Justru sebaliknya, para raja memberi peluang lebih baik dan lebih ban- Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa | yak kepada pendatang Barat karena dinilai membawa berkah finansial secara langsung dalam jumlah banyak. Dengan demikian, secara perlahan kegiatan para pedagang dan pebisnis setempat makin terdesak dan tidak mampu mengembangkan armadanya karena tidak dapat berinvestasi untuk mem- perbaiki atau mengembangkan teknologi perkapalannya. Para pedagang Jawa, Sun- da, dan Melayu, yang sebelumnya sangat dikenal di Nusantara hingga Timur Tengah, tidak terdengar lagi kiprahnya, beralih men- jadi petani. Nasib jadi petani pun tidak ce- merlang pula. Seperti dikatakan oleh Geertz (1963), sejak pertengahan abad ke-19 kes- ejahteraan rata-rata petani Jawa berada di bawah garis subsisten dan pertaniannya jalan di tempat. DAFTAR ACUAN Andaya, Leonard Y. (1975), Kingdom of Johor 1641-1728: Economic and Political Develop- ments. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Geertz, Clifford (1963), Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley: University of California Press. de Graaf, H. J. (1961), De regeering van Sunan Mangkurat I, Tegalwangi vort van Mataram. The Hague. Kathirithamby-Wells, J. (1976), "The Indrapura Sul- tanate: The Foundation of Its Rise from the Six- teenth to Eigteenth Century," Indonesia, April (65-84). Kreemer, J. (1923), Atjeh: Algemeen samenvatend overzihct van land en volk Atjeh en Onderhoog- rigden, Jilid II. Leiden: E. J. Brill. van Langen, K. F. H. (1888), "De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat, BKI. Lapian, Adrian B. (2009), Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Depok: Komunitas Bambu, dll. Markham, Albert Hastings (ed.) (1880), The Voyag- es and Works of John Davis the Navigator. Lon- don: The Hackluyt Society. 47
48 | MOHAMMAD ISKANDAR Pires, Tomé (2014), Suma Oriental: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues (terj. Andrian Angkasa dan Anggita Pramesti). Yogyakarta: Ombak. Reid, Anthony (1992), Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 1, Tanah di Bawah An- gin (terj. Mochtar Pabotinggi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (1969), "Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia," Journal of Southeast Asian History, Vol. X (3), Desember (395-414).
JURNAL SEJARAH VOLUME 1 | NOMOR 2 | DESEMBER 2017 Memandang Perbatasan Laut Sebatik Kajian tentang Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara SARKAWI B. HUSAIN Universitas Airlangga ABSTRAK - Pulau Sebatik merupakan salah satu dari 35 pulau-pulau kecil yang memiliki perbatasan laut dengan negara lain, yakni dengan Tawau, Sabah, Malaysia. Dengan kedekatan itu, masyarakat Sebatik banyak dipengaruhi oleh kehidupan yang khas daerah perbatasan laut, seperti perdagangan antarnegara, bahkan penyelundupan. Sayang sekali, lingkungan perbatasan kedua wilayah tersebut sangat kontras terutama dari perkembangan ekonominya. Keterbelakangan itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, cara pandang negara, terutama saat Orde Baru yang melihat perbatasan sebagai wilayah yang penuh ancaman infiltrasi asing sehingga kebijakan negara cenderung didekati dari sisi keamanan daripada peningkatan kemakmuran masyarakat. Kedua, Orde Baru tidak memiliki perhatian yang serius terhadap kawasan maritim. Dengan menggunakan berbagai sumber, artikel ini melihat sejarah dan aktivitas masyarakat Pulau Sebatik yang memiliki perbatasan laut dengan Malaysia dari masa ke masa serta pengaruh kebijakan pemerintah dalam memandang dan mengelola perbatasan khususnya perbatasan laut. KATA KUNCI - Perbatasan laut, Indonesia-Malaysia, Pulau Sebatik, kehidupan sosial. ABSTRACT Sebatik Island is one of 35 small islands that have maritime borderies with other countries, such us Tawau, Sabah, Malaysia. With that proximity, Sebatik people are much influenced by the typical life of maritime boundary areas, such as interstate commerce, even smuggling. Unfortunately, these two regions are in stark contrast, especially from their economic development. Backwardness of the Sebatik Island is caused by two things. First is the state's perspective, especially when the New Order sees the border as a region threatened by foreign infiltration so that state policy tends to be approached on the security side rather than increasing the welfare of the people. Second, the New Order has no serious concern for the maritime area. Using a variety of sources, this article looks at the history and activities of Sebatik Island community that has a maritime border with Malaysia also the influences of the government policy in viewing and managing borders, especially maritime boundaries. KEYWORDS - Sea bordes, Indonesia - Malaysi, Sebatik island, social life Belum hilang dari ingatan tentang kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia melalui keputusan International Court of Justice di Den Haag, Negeri Be- landa, pada 18 Desember 2002, menjelang peringatan 65 tahun kemerdekaan Repubik Indonesia kembali terjadi insiden di per- batasan laut antara Indonesia-Malaysia di Pulau Bintan. Kasus-kasus tersebut meng- gugah kesadaran betapa penting menjaga pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan dengan negara lain. Sayangnya, berbagai kasus itu ternyata tidak cukup ampuh untuk membuat pemerintah lebih peduli terhadap "halaman depan rumah" Indonesia itu. Hal 49
50 | SARKAWI B. HUSAIN tersebut terbukti oleh keterbatasan fasilitas yang dimiliki sejumlah wilayah perbatasan, baik sarana pendidikan, transportasi, infor- masi, maupun kesehatan. Ketika perbatasan dilihat sebagai kon- sep geografis-spatial (geographical space), masalah dapat diselesaikan ketika dua neg- ara yang memiliki perbatasan yang sama menyepakati batas wilayah negaranya yang ditandai dengan pemasangan tembok, pa- gar, atau patok. Akan tetapi, persoalan akan muncul ketika perbatasan dilihat dari pers- pektif sosial-budaya (socio-cultural space). Dengan perspektif ini, perbatasan memiliki makna baru sebagai konstruksi sosial dan kultural yang tidak lagi terikat pada penger- tian yang bersifat teritorial (Tirtosudarmo dan Haba [pnyt.] 2005: iv). Studi tentang perbatasan di Indone- sia masih terbatas. Di antara keterbatasan itu, terdapat kajian khusus perbatasan Ka- limantan dengan Malaysia oleh Fariastuti (2002). Tulisan ini mendiskusikan tentang ciri mobilitas barang dan manusia yang ber- langsung di antara dua wilayah yaitu Kali- mantan Barat dan Sarawak yang bertetang- gaan. Data menunjukkan bahwa jumlah barang dan orang yang keluar dari Pos En- tikong selalu lebih banyak daripada jumlah barang dan orang yang masuk ke Pos En- tikong. Hal itu menunjukkan bahwa dalam era pasar bebas keuntungan secara ekonomi bagi wilayah Kalimantan Barat yang diper- oleh melalui proses masuk-keluar dari Pos Entikong akan ulit dipertahankan. Kondisi tersebut akan terus terjadi apabila pemerin- tah di wilayah perbatasan tidak memberikan perhatian pada aspek peningkatan kemam- puan masyarakat agar mampu berkompetisi dengan pekerja ataupun produk-produk as- ing (Puryanti dan Husain 2016: 46). Dari perspektif yang berbeda, studi tentang daerah perbatasan Indonesia-Ma- laysia di Pulau Kalimantan yang dilihat dari sisi kehidupan masyarakat Kelabit, Malay- sia, ditulis oleh Matthew H. Amster (2008). Dalam studi Amster yang bersifat etnografi menunjukkan bahwa visibility/unvisibili- ty merupakan persoalan yang amat krusial dalam mikropolitik keseharian masyarakat Kelabit. Berlokasi di daerah perbatasan membuat isu tentang perbatasan yang pada satu sisi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat Kel- ibat (terlihat misalnya dari pergerakan pen- duduk dari atau ke Indonesia dan Malaysia, sebagai cross border migrants, untuk berb- agai tujuan seperti ekonomi, perkawinan, dan lain-lain) dengan persoalan kontrol neg- ara terhadap proses migrasi tersebut menja- di sangat penting. Studi ini juga menjelas- kan bagaimana kehidupan di Kelabit juga berkaitan dengan kekuatan regional dan global forces melalui bentuk baru komuni- kasi sejak diperkenalkan internet dan secara lebih luas bagaimana relasi sosial juga be- rubah dalam komunitas Kelabit sendiri baik di area pedesaan maupun perkotaan. Meski menggunakan perspektif yang berbeda, stu- di Fariastuti (dari sudut pandang Indonesia) dan Amster (dari Malaysia) menunjukkan kesamaan persoalan yang muncul di daerah perbatasan. Kesamaan persoalan itu adalah bagaimana isu perubahan sosial, migrasi dan politik identitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kajian daerah per- batasan. Pulau Sebatik merupakan contoh yang tepat untuk melihat masalah wilayah perbatasan dari perspektif sosial-budaya. Sebatik adalah pulau terluar di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malay- sia. Pulau berpenduduk 26.400 jiwa itu mer- upakan salah satu lokasi pertempuran antara pasukan Indonesia melawan Malaysia saat terjadi konfrontasi pada 1960-an. Dari dela- pan desa di pulau itu, tiga desa berbatasan
Memandang Perbatasan Laut Sebatik | langsung dengan Malaysia, yakni Desa Aji Kuning, Pancang dan Liang Bunyu (Suara Merdeka, 17 Maret 2005). Selain itu, berbagai format teoretik dan pendekatan yang dilakukan oleh pemer- intah dalam mengatasi masalah pada mas- yarakat perbatasan penting dikaji kembali. Dengan sejumlah kajian, tulisan ini melihat sejarah dan aktivitas masyarakat Pulau Se- batik yang memiliki perbatasan laut dengan Malaysia dari periode ke periode serta pen- garuh kebijakan pemerintah dalam meman- dang dan mengelola perbatasan, khususnya perbatasan laut. PULAU YANG TERBAGI Awalnya, Sebatik merupakan pulau yang kemudian dibagi menjadi dua bagian. Pulau ini terletak di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau yang termasuk gugusan pulau-pulau kecil terluar Indonesia ini mer- upakan wilayah Sabah, Malaysia, di bagian utara, dan di merupakan wilayah Indonesia di bagian selatan yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Di sebelah barat pulau ini terdapat Pulau Nunukan, sedangkan di seberang utara terdapat Kota Tawau, Negara Bagian Sabah. Batas wilayah antarnegara memotong pulau dengan garis kurang-lebih sejajar khatulistiwa. Pulau ini berbentuk membujur dari arah barat ke timur sepanjang kurang-lebih 30 kilome- ter. Sebagian besar potongan bagian selatan menjadi bagian dari negara Republik Indo- nesia (Puryanti dan Husain 2016: 48).6 Pembagian Pulau Sebatik menjadi dua bagian (utara dan selatan) diawali oleh kon- vensi antara pemerintah Inggris dan Belanda pada 1891 yang dikenal dengan Konvensi London atau sering disebut Traktat Grenzen Borneo antara Hindia Belanda dan protek- torat Inggris di Borneo Utara. Konvensi ini menjadi tonggak sejarah penting terben- tuknya garis batas antara wilayah daratan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Per- janjian itu membagi wilayah daratan Pulau Kalimantan atau Borneo dalam dua teritori kekuasaan yaitu tiga koloni Inggris meliputi Serawak, Brunei dan North Borneo (Sabah) Gambar 1. Pulau Sebatik. Sumber: 51
52 | SARKAWI B. HUSAIN di sebelah utara, serta wilayah-wilayah pen- garuh kekuasaan Hindia Belanda di sebelah selatan (Biantoro 2011: 17). Pada 1916, sebuah perjanjian baru dibentuk yang terkenal dengan sebutan Protokol London. Dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa batas wilayah laut dan darat antara Belanda dan Inggris terletak pada garis paralel 4 10' LU. Wilayah ba- gian utara merupakan wilayah Inggris dan selatan adalah wilayah Belanda. Konvensi inilah yang kemudian membagi Pulau Se- batik menjadi dua bagian (Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1916, No. 145; Saleh 2015: 35). Penanda batas wilayahnya ada- lah patok beton yang masih dapat dijumpai hingga kini. TERBENTUKNYA MASYARAKAT SEBATIK Dalam banyak studi disebutkan bahwa Pu- lau Sebatik baru didiami oleh penduduk sekitar awal abad ke-20. Terdapat beberapa versi tentang asal-usul dan proses terben- tuknya masyarakat Sebatik. Pertama, Pulau Sebatik semula merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Bu- lungan. Sekitar 1900, masyarakat di seki- tar Pulau Sebatik mengajukan permintaan kepada Sultan Bulungan untuk membuka hunian di wilayah itu. Sultan mengabul- kan permintaan masyarakat dengan syarat terdapat warga yang mampu memandikan orang meninggal dunia dan mampu mem- bantu serta merawat orang yang melahir- kan. Setelah masyarakat memenuhi kedua syarat itu, Sultan Bulungan merestui dan mengizinkan pembukaan pulau itu sebagai hunian penduduk. Pembukaan kampung pertama, yakni Kampung Stabu, terjadi pada 1913, yang dikepalai Sulaeman (Biantoro 2011: 18-9). Dugaan telah dihuninya pulau ini pada awal abad ke-20 (1913), khususnya oleh orang Tidung, diperkuat oleh informasi yang di- dasarkan atas laporan tim eksploitasi min- yak Sebatik Petroleum dari Tarakan yang menyatakan bahwa sekitar 1912/13, pulau itu sudah dihuni oleh penduduk yang may- oritas Suku Tidung dengan profesi sebagai petani. Pada awal berdirinya, Kampung Se- tabu hanya dihuni oleh sekitar 30 keluarga. Adapun luas wilayah Kampung Setabu me- liputi hampir keseluruhan wilayah Sebatik Indonesia, yaitu Setabu, Mentikas, Liang Bunyu, dan Bambangan. Pada mulanya, penduduk Sebatik mayoritas orang Tidung, sedangkan jumlah pendatang orang Bugis relatif sedikit. Dalam perkembangan se- lanjutnya, banyak orang Bugis menetap di Sebatik dan melakukan perkawinan dengan orang Tidung. Berkembangnya bentuk-ben- tuk permukiman penduduk di Pulau Seba- tik baru mulai sekitar 1965 ketika Indone- sia baru mengakhiri konfrontasinya dengan Malaysia (Biantoro 2011: 20). Nama 'Sebatik' berasal dari tim ek- spedisi penelitian Belanda yang secara kebetulan menemukan ular besar sejenis sanca di lokasi penelitian. Masyarakat se- tempat - yang mengikuti ekspedisi itu - biasa menyebutnya ular sawa batik yang dalam pengucapan orang Belanda menjadi sebettik, dan sejak itu daerah tersebut ber- juluk 'sebatik'. Antara 1911 hingga 1942, Sebatik hanya merupakan daerah eksploita- si kayu bagi pemerintah kolonial Belanda.1 Menurut penuturan beberapa warga, Seba- tik awalnya adalah pulau tak berpenghuni. Akan tetapi, pada 1940 Ambo Mang Bin H. Milo yang berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan, datang bersama keluarganya dan 1Lihat Sebatik (t.t.; t.p.). Menurut Ibrahim, Ketua Adat Tidung Liang Bunyu, awalnya daerah Sebatik disebut Tanjung Lalang. Akan tetapi karena di daerah itu terdapat Sungai Sebatik maka masyarakat pun menyebutnya Sebatik. Wawancara dengan Ibrahim, 12 Agustus 2009; lihat juga Puryanti dan Husain (2016: 52-3).
menetap di Sebatik, tepatnya di Desa Liang Bunyu. Menurut ketua adat Tidung Liang Bunyu Ibrahim (mantan sukarelawan kon- frontasi Indonesia-Malaysia) dan Muham- mad Siddiq di Sebatik (tokoh masyarakat), Ambo Mang adalah kakek dari komunitas Tidung. Hal itu terjadi karena para migran yang berasal dari Sulawesi Selatan melaku- kan kawin campur dengan orang Tidung.2 Pada masa pendudukan Jepang (1942- 5), Sebatik dijadikan tempat perlindungan bagi masyarakat Pulau Nunukan dan seki- tarnya. Ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia terhadap Malaysia, pulau itu kembali menjadi wilayah kontak senjata. Banyak pejuang gugur di Sebatik seperti Muhammad Iqbal (sukarelawan) di Sungai Limau dan Kapten Sutanto (Korps Koman- do Operasi, KKO) di Mentadang Dalam. Salah seorang pejuang yang masih hidup adalah Zainal Yacob. Kini, ia ketua Legiun Veteran Republik Indonesia di Sebatik dan merupakan tokoh yang sangat dihormati masyarakat setempat.3 Dengan berakhirnya konfrontasi, ban- yak pejuang memilih menetap di Pulau Se- batik dan tidak pulang ke kampung halaman 2Sebatik (t.t.; t.p.). Beberapa studi tentang migrasi orang Wajo (dari salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan) yang diyakini sebagai cikal-bakal penduduk Sebatik, memperlihatkan bahwa arus migrasi terbesar terjadi selama Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar (1950-65). Penduduk di wilayah itu dan di wilayah lain di Sulawesi Selatan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, yakni memihak kepada pemberontakan atau TNI yang melakukan pengepungan terhadap desa-desa yang menjadi kantong-kantong pemberontakan. Dalam salah satu studi yang dilakukan di Desa Kalola yang terletak sekitar 23 kilometer di sebelah utara Sengkang, ibu kota Wajo, menunjukkan bahwa orang Kalola yang umumnya petani terpaksa memiliki kesetiaan ganda agar tetap "bisa hidup." Situasi itu memperlihatkan tingginya rasa tidak aman di Kalola. Untuk menghindari situasi yang sangat sulit itu penduduk memilih bermigrasi atau merantau. Sebagian besar dari mereka merantau ke Jambi, terutama ke Kabupaten Tanjung Jabung, dan sebagian ke Indragiri, Tolitoli, dan Kalimantan Timur (Bisri 1985: 15-7). 3Wawancara dengan Zainal Yakob, 17 Agustus 2009. Memandang Perbatasan Laut Sebatik | mereka semula. Mereka yang memilih me- netap itu kemudian menikah dengan pen- duduk yang lebih dahulu menghuni pulau itu. Selain itu, pada akhir 1968 rombongan passompe4 dari Tanah Bugis tiba di Sebatik. Rombongan dipimpin oleh Haji Beddu Ra- him yang membawa serta 30 orang sanak saudaranya dengan menumpang satu per- ahu pinisi dan dua perahu soppe (sejenis perahu Bugis). Setiba di pulau itu, rombon- gan membuka lahan dan menetap di Sungai Pancang (Sebatik, t.t.; t.p.). Selain orang-orang Bugis, Tidung, Jawa, dan lain-lain, di Pulau Sebatik ter- dapat orang Buton. Ladaddi, sebagai con- toh, adalah seorang nelayan dari Pulau Buton yang merintis perkampungan di Tanjung Waru. Kehadiran Ladaddi di pulau itu menyusul rombongan Daeng Mappudji yang terdiri dari H. Abba, Yuddin, Thalib, Cidda, Tahir, dan Massalissi. Nama yang terakhir merupakan salah seorang sukare- lawan dalam konfrontasi yang kemudian mendapat amanah sebagai kuasa wilayah Sebatik dari Datuk Langkat, pejabat camat Nunukan pada waktu itu (Sebatik, t.t.; t.p.). Tidak lama setelah kedatangan para perintis tersebut, menyusul rombongan beri- kutnya seperti Abdullah Gendut, Djamalud- din, Haji Laojeng dan Suratman di Sungai Nyamuk, Ambo Saleng, Mappa Daeng Parau, Haderi Daeng Mannaba, Sompung dan Pa Semma di Tanjung Aru, Lantasu dan Tahir di Sungai Bajo, Haji Junudi dan Daeng Massiseng di Sungai Taiwan. Ber- kat kerja keras para perintis dan keluargn- ya, lambat laun Pulau Sebatik berkembang menjadi wilayah yang menjanjikan dari segi ekonomi. Perkembangan wilayah itu menjadi daya tarik bagi para perantau yang ingin memperbaiki kehidupan ekonomin- 4Passompe (bahasa Bugis) berarti pelaut atau migran yang merantau keluar wilayah Sulawesi Selatan. 53
54 | SARKAWI B. HUSAIN ya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan Sebatik sangat berkorelasi dengan kehadiran para migran yang teruta- ma berasal dari Sulawesi Selatan. Sebagian besar warga (yang menjadi narasumber) mengaku sebagai warga yang berasal dari Sulawesi Selatan terutama dari Kabupaten Bone dan Wajo (Puryanti dan Husain 2016: 53).5 Dengan kenyataan itu, tidaklah salah jika dikatakan bahwa Sebatik adalah "kam- pung Bugis yang pindah ke Kalimantan" (Tirtosudarmo dan Haba [pnyt.] 2005: 145). AKTIVITAS MASYARAKAT PULAU SEBATIK Seperti telah disebutkan, Pulau Sebatik terbagi menjadi dua wilayah negara Indo- nesia dan Malaysia (Negara Bagian Sabah). Wilayah Sebatik Malaysia dipenuhi oleh perkebunan kelapa sawit yang sudah terta- ta rapi dan dikelola secara profesional oleh para pengusaha Malaysia, sementara Seba- tik Indonesia secara umum masih berupa hutan, belukar, dan perkebunan rakyat yang tidak tertata. Pulau Sebatik Indonesia juga berhadapan langsung dengan batas laut Malaysia dan Kota Tawau, Negara Bagian Sabah (kota kedua terbesar setelah Kota Kinabalu, ibu kota Sabah). Kota itu dapat dilihat secara jelas dari 5Selain menghindari konflik yang berkepanjangan akibat pemberontakan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, dinamika ekonomi serta pola perdagangan yang berkembang juga sangat mempengaruhi orang-orang Bugis untuk melakukan migrasi. Menurut Pelras, migrasi bagi orang Bugis merupakan bagian dari strategi ekonomi- pasar. Kesimpulan Pelras ini didukung oleh studi Acciaioli tentang migran Bugis di sekitar Danau Lindu, Sulawesi Tengah, yang menyatakan bahwa orang Bugis cepat melakukan penyesuaian terhadap fluktuasi pasar yang terjadi, khususnya yang berhubungan dengan tanaman keras ekspor. Menurut Acciaioli, kemampuan adaptasi dalam strategi ekonomi dan terhadap kecenderungan pasar merupakan gejala umum pada banyak etnis di Indonesia, tetapi dalam hal tingkat kecepatan, migran Bugis sulit ditandingi (Tirtosudarmo 2007: 115). Pulau Sebatik karena berjarak cukup dekat. Dalam pergerakan lintas batas, hubungan antara warga Sebatik dengan Kota Tawau berlangsung intensif. Lalu lintas laut antara Sebatik dengan Kota Tawau berlangsung ramai. Kapal-kapal tradisional yang mem- bawa hasil bumi Pulau Sebatik berangkat setiap hari ke kota itu dan kembali dengan membawa pulang berbagai barang dari Tawau untuk memenuhi kebutuhan hidup warga Sebatik.6 Dengan demikian, mobil- itas Sebatik-Tawau mewarnai keseharian 6Desa Sungai Pancang yang terletak di pesisir pantai, misalnya, menjadi salah satu pintu keluar ke Malaysia. Sungai Lalosalo (artinya: Jalan Sungai) yang berada di RT 10 menjadi pangkalan bagi perahu- perahu pengangkut kelapa sawit, pisang, dan barang komoditi pertanian lainnya ke Tawau. Sebaliknya, pangkalan Lalosalo juga menjadi pintu masuk berbagai barang dari Malaysia seperti gula, minyak goreng, alat elektronik, dan lain-lain. Selain Desa Sungai Pancang, Desa Aji Kuning juga dilalui sungai yang menjadi pintu keluar-masuk barang-barang dari Malaysia. Menurut warga yang berdiam di sekitar kawasan itu, Aji Kuning sejak dulu hingga kini menjadi salah satu jalur masuk barang-barang dari negeri jiran. Berbagai barang yang datang dari Malaysia bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari warga Sebatik, tetapi juga dikirim ke Nunukan dan Tarakan. Barang-barang itu antara lain gula, gas elpiji, berbagai kue kering, ayam pedaging, telur, semen, pupuk, minuman kaleng, bawang putih, dan pakaian. Sebaliknya, berbagai hasil pertanian dari Sebatik seperti kakao, pisang, kelapa sawit, ikan teri, dan beras dijual ke Tawau. Dalam pengamatan penulis, setiap sore hingga malam hari beberapa orang menaikkan pisang dan barang-barang lainnya ke atas perahu dan ketika air sudah pasang pada subuh hari, perahu-perahu itu keluar menyusuri sungai. Jika perjalanan perahu tiba di muara, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama barang-barang tersebut sudah sampai di Tawau. Sebagai desa yang merupakan salah satu pintu "perdagangan" antara Tawau dan Indonesia, kehidupan di desa itu lebih ramai dibanding dengan desa lainnya. Hampir semua ruas jalan di wilayah itu beraspal kecuali di beberapa tempat yang masih dalam proses pengerasan. Di desa itu juga berlaku dua mata uang, yakni ringgit dan rupiah, tetapi umumnya masyarakat lebih menghendaki mata uang ringgit. Kondisi itu menyulitkan masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah itu karena rupiah yang dimilikinya harus dikurs terlebih dulu ke dalam ringgit sebelum membayar sesuatu.
masyarakat Sebatik. Hubungan yang inten- sif di daerah tapal batas semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk interdepen- dent borderlands yang bersifat tradisional (Martinez 1994: 8; Puryanti dan Husain 2016: 57). Jarak Sebatik-Tawau dapat ditempuh hanya 15 menit dengan menggunakan speed boat dan biaya Rp35.000 (pada 2016). Se- mentara itu, perjalanan ke Nunukan di negeri sendiri memakan waktu lebih dari dua jam dengan biaya Rp400.000. Cukup dengan membawa PLB (Pos Lintas Batas) yang distempel oleh bagian imigrasi di pelabuhan maka penduduk Sebatik dengan mudah masuk ke Tawau. Ketiadaan pasar selain Tawau menyebabkan penduduk Se- batik menjual sebagian besar hasil bumin- ya berupa buah-buahan, sayuran, coklat, kelapa sawit, ikan, dan sebagainya, ke kota tersebut. Sebatik juga menjadi salah satu pintu masuk bagi tenaga kerja Indonesia yang murah (legal dan ilegal) yang banyak bekerja di perkebunan kelapa sawit mi- lik Malaysia. Dari kota itu, Sebatik mem- peroleh berbagai kebutuhan hidup seperti gula, beras, elpiji, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Secara umum, hubungan itu memperlihatkan ketergantungan yang ber- sifat asimetris antara kedua wilayah karena secara umum perekonomian Tawau lebih kuat daripada Sebatik Indonesia. Namun, pada saat yang bersamaan interaksi yang terjadi juga menunjukkan bahwa keduanya sama-sama diuntungkan oleh hubungan itu (Puryanti dan Husain 2016: 57-8). Hubungan dagang yang berlangsung di daerah perbatasan itu tidak hanya melibat- kan jenis perdagangan yang legal. Terjadi penyelundupan berbagai produk kebutuhan yang terlarang untuk diperdagangkan di luar wilayah negara masing-masing kare- na statusnya yang bersubsidi atau subyek dari tarif tinggi juga terjadi secara terbuka. Memandang Perbatasan Laut Sebatik | Yang menarik adalah bahwa masyarakat daerah perbatasan menerima penyelund- upan sebagai suatu aktivitas normal karena dianggap sebagai bagian yang wajar dari interaksi unik yang terjadi di wilayah dua nasionalitas semacam Sebatik. Masyarakat bahkan berharap bahwa aparat kedua belah pihak bersikap fleksibel dan toleran mem- biarkan sejumlah perdagangan ilegal tetap berlangsung dalam rangka menjaga sta- bilitas saling ketergantungan di antara dua wilayah perbatasan Sebatik Indonesia den- gan Sebatik Malaysia serta Sebatik Indone- sia dengan kota Tawau. Seorang tokoh mas- yarakat dan pelaku bisnis di Pulau Sebatik bernama Haji Herman mengatakan, Andaikata, kita mau beli barang subsi- di pemerintah Malaysia, kita tidak ngomong akan dibawa ke Sebatik, harus ngomong ba- rang akan dibawa ke Sungai Melayu, kare- na itu wilayah Malaysia, kalau kita tidak ngomong begitu maka kita tidak dikasih, seperti botol gas [tabung gas]. Untungnya kita ada perbatasan, jadi kita bisa bilang mau dibawa ke Sungai Melayu. Karena ka- lau di Malaysia, barang subsidi tidak boleh keluar. Dan tentara sudah tahu kalau kerja sama yang baik, karena kalau itu diembar- go, orang mau makan apa di sini. Semen- tara itu, hampir semua hasil bumi, sampai daun pisang pun dikirim ke sana. Nah ka- lau disana, ada TW-nya [toke, cukong] itu untuk mempermudah masuk. Kalau bet- ul-betul itu Indonesia punya, tidak mun- gkin bisa masuk. Lah, inilah yang selama ini hubungan kita dengan mereka berjalan dengan baik sampai sekarang. Yang kita ti- dak terima adalah mau mengambil daerah Ambalat, itu harga mati kita. Sedangkan untuk Ligitan-Sipadan itu andaikata pe- merintah pusat masih zamannya Pak Harto, masyarakat Sebatik yang disponsori oleh KKSS mau membangun bangunan karena kita tahu bahwa itu masih wilayah Indone- 55
56 | SARKAWI B. HUSAIN sia, tapi Malaysia juga mendirikan bangu- nan di sana.7 Martinez (1994) menandaskan bah- wa saling keterbergantungan dalam bidang ekonomi menciptakan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk membangun rela- si sosial lintas batas serta memungkinkan terjadinya transfer budaya. Dalam kasus Sebatik yang merupakan wilayah zona tran- sisi dan bersifat terbuka terhadap pengaruh pergerakan lintas batas, masyarakat akan terus-menerus berorientasi pada nilai-nilai, ide-ide, kebiasaan, tradisi, institusi, selera, dan perilaku wilayah seberangnya. Mas- yarakat Sebatik yang dengan mudah bisa bepergian ke Tawau untuk berbagai keper- luan (belanja, berobat, mengunjungi kelu- arga, tamasya, dan sebagainya) akan bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat Tawau berlangsung. Masyarakat Sebatik juga cenderung menggunakan mata uang ringgit sebagai alat tukar dibandingkan dengan rupiah un- tuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Para pengusaha lokal Sebatik (dan juga sebaliknya) biasa berbisnis melewati batas negara, bahkan para pengusaha Malaysia dengan mudah pula bisa mendapatkan tena- ga kerja Indonesia secara mudah walaupun aturan imigrasi ketenagakerjaan Malaysia diperketat. Hal lain yang juga sangat pent- ing berperan dalam relasi lintas batas ini adalah faktor kekerabatan. Terdapat kelom- pok besar keturunan Bugis yang tinggal dan bekerja di Tawau tetap sebagai warga negara Indonesia memiliki izin tinggal dan bekerja di Malaysia ataupun berpindah men- jadi warga Malaysia. Namun, mereka tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga atau sukunya yang berada di Pulau Sebatik. Hubungan yang intens itu terlihat dari ban- yaknya anak sekolah di Pulau Sebatik yang lahir di Tawau (karena orang tuanya bekerja di kota tersebut sebagai TKI) sehingga pen- garuh budaya dan bahasa menjadi amat me- nonjol. Wawancara dengan Ibu Nurika dan Ibu Nurmiati, guru Sekolah Dasar Negeri 02 Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik In- 7Wawancara dengan Haji Herman, 8 Agustus 2009; Puryanti dan Husain (2016: 58). Gambar 2. Sungai yang terletak di Desa Aji Kuning sebagai jalur keluar perahu yang memuat berbagai barang menuju Tawau-Malaysia. Sumber: Koleksi penulis
duk, memperlihatkan secara tajam kecend- erungan itu. Kalau di sini itu mengajarnya dise- suaikan dengan situasi keadaan, kan. Di sini rata-rata anak-anak siswa pendatang.Ke- napa dikatakan pendatang karena banyak anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di Malaysia, di Tawau. Jadi otomatis ba- hasa itu bahasa mereka berbeda dengan bahasa kita. Jadi caranya bagaimana kita supaya dia juga mau memahami dan juga kita mengikuti tapi sedikit banyak pakai bahasa, bahasa Indonesia, itu tugas utama kita. Terus itu kita dalam pelaksanaan se- hari-hari itu, kan bagaimana caranya cinta Tanah Air Indonesia, mengajari, menggu- nakan bahasa Indonesia yang benar. Kemu- dian memperkenalkan juga produk-produk Indonesia itu sendiri. Karena rata-rata kalau mau kita melihat itu pada umumnya lebih senang produk luar negeri semua, karena lebih dekat dari Malaysia, kan, lebih murah juga didapat. Kalau di sini kan kalau kita mau ambil produk Indonesia kan harus le- wat Tarakan, kan jauh, dari Nunukan kan jauh. Nah kalau kita mau mendatangkan langsung dari Tawau, 5 menit sudah dapat kita barangnya. Nah, inilah kerja keras kita sebagai warga negara Indonesia, supaya anak-anak kita ke depan itu lebih cinta ke Tanah Air, jadi kita itu lebih memperke- nalkan produk-produk Indonesia sendiri. Dan itu kerja keras kita itu. Dan itu men- jadi persoalan besar, dan guru-guru juga seperti itu. Persoalan penggunaan bahasa, seperti menyebut sepatu, anak-anak di sini itu menyebut kasut. Sementara itu, untuk guru-guru tidak ada masalah karena kami sebagian besar dari Sulawesi Selatan. Jadi otomatis pengaruh dari sebrang ndak seber- apa.8 8Wawcara dengan Ibu Nurika dan Ibu Nurmiati, 16 Agustus 2009; lihat juga Puryanti dan Husain (2016: 59). Memandang Perbatasan Laut Sebatik | Pernyataan Ibu Nurika dan Ibu Nur- miati tersebut menunjukkan bagaimana proses 'peminjaman' kebudayaan asing dalam konteks bahasa, nilai, kebiasaan, tr- adisi dan sebagainya yang berkaitan den- gan faktor budaya dan lingkungan setempat berlangsung secara intensif pada anak-anak yang lahir di Tawau tetapi kemudian berse- kolah di Sebatik. Sebagai konsekuensin- ya, apa yang kemudian dianggap sebagai budaya setempat (local culture) haruslah dipahami pula dalam konteks Sebatik yang secara geografis dan budaya bersifat 'in-be- tween' dalam masyarakat global. Tuan (da- lam Baldwin 1999: 140; 219) mengaitkan adanya hubungan universal yang erat antara manusia dengan tempat dimana ia tinggal, "We need . . . to be reminded of spatial per- ceptions and values that grounded on com- mon traits in human biology, and hence transcend the arbitrariness of culture. Al- though spatial concepts and behavioural patterns vary enormously, they are all root- ed in the original pact between body and space." Sementara itu, Ley (dalam Baldwin 1999) menyatakan bahwa tesis Tuan terh- adap konsep hubungan wilayah geografis dengan identitas manusia yang hidup di dalamnya bersifat esensialis karena beru- saha mendefinisikan hubungan antara ma- nusia-tempat (people-place relationship) sebagai sesuatu yang berlaku bagi semua manusia, semua tempat, dan berlangsung sepanjang masa. Sebaliknya, Ley mene- gaskan bahwa makna yang terbentuk da- lam relasi manusia-tempat bersifat inter- subyektif melalui relasi sosial, "It is social group that make meanings and make place meaningful through social relationship." Konstelasi mendasar dari shared meaning ini adalah kesamaan lifeworlds - disebut juga sebagai budaya - yang amat terikat dengan konteks wilayah tertentu (Baldwin 57
58 | SARKAWI B. HUSAIN 1999: 143). Dengan kata lain, unsur 'local culture' wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik akan selalu terikat dengan dimensi geografis yang pada akhirnya akan mem- bangun makna identitas bagi manusia yang terikat dengan budaya dan atau tinggal di wilayah itu. PENUTUP Pulau Sebatik merupakan contoh yang tepat untuk melihat masalah wilayah perbatasan laut dari perspektif sosial-budaya. Pulau ini merupakan pulau terluar Kabupaten Nu- nukan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Konven- si antara pemerintah Inggris dan Belanda pada tahun 1891 yang dikenal dengan Kon- vensi London (Traktat Grenzen Borneo) antara Hindia Belanda (Netderlandsche In- die) dan protektorat Inggris di Borneo Utara (British North Borneo Protected), dan Pro- tokol London pada tahun 1916, menjadi tonggak penting pembagian pulau itu men- jadi dua bagian, yakni wilayah bagian utara merupakan wilayah Inggris dan selatan adalah wilayah Belanda. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa Pulau Sebatik baru dihuni penduduk seki- tar awal abad ke-20. Dugaan ini diperkuat oleh informasi yang didasarkan atas lapo- ran tim eksploitasi minyak dari Tarakan, Sebatik Petroleum, yang menyatakan bah- wa sekitar tahun 1912/13, pulau itu sudah dihuni oleh penduduk yang mayoritas Suku Tidung dengan profesi sebagai petani. Na- mun, berkembangnya pemukiman pen- duduk baru mulai sekitar 1960-an. Kurun waktu itu merupakan masa Indonesia mel- ancarkan konfrontasinya dengan Malaysia. Pada periode selanjutnya, banyak orang Bugis yang melakukan migrasi ke pulau itu dan melakukan kawin campur dengan pen- duduk setempat. Sebagai pulau yang berhadapan langsung dengan batas laut Malaysia dan Kota Tawau, hubungan antara warga Sebatik dengan Kota Tawau berlangsung intensif. Kapal-kapal tradisional yang membawa hasil bumi Pulau Sebatik berangkat setiap hari ke kota itu dan kemudian kembali den- gan membawa pulang berbagai barang dari Tawau untuk memenuhi kebutuhan hidup warga Sebatik. Hubungan yang intensif di daerah tapal batas semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk interdepen- dent borderlands yang bersifat tradision- al. Hubungan dagang yang berlangsung tidak hanya melibatkan jenis perdagangan yang legal karena ternyata sering terjadi penyelundupan berbagai produk kebutuhan yang terlarang untuk diperdagangkan di luar wilayah negara masing-masing karena statusnya yang bersubsidi. DAFTAR ACUAN Baldwin, Elaine, dkk. (1999), Introducing Cultural Studies. England: Pearson Education Limited, Edinburgh Gate. Bisri, C. H. (1985), "Kalola: Sebuah Desa yang Per- nah Ditinggalkan Banyak Penghuninya," dalam Mukhlis dan Kathryn Robinson (ed.), Migrasi. Ujungpandang: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin. Fariastuti (2002),"Mobility of People and Goods across the Border of West Kalimantan and Sar- awak," Jurnal Antropologi Indonesia [nomor tidak tercatat]. Martinez, O. J. (1994), Border People: Life and So- ciety. The University of Arizona Press. Puryanti, Lina dan Sarkawi B. Husain (2016), "Poli- tik Identitas dan Konstruksi Kebangsaan Mas- yarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara," Jurnal Patrawi- adya, Vol. 17 (1), April. Saleh, Muhammad Hairul (2015). "Dinamika Mas- yarakat Perbatasan, Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies," Jurnal Borneo Administrator, Vol. 11 (1).
Sebatik (t.t.; t.p.), Sebatik Selayang Pandang. Young Sebatik Print. Tirtosudarmo, Riwanto (2007), Mencari Indone- sia: Demografi Politik Pasca-Soeharto. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tirtosudarmo, Riwanto dan John Haba (pnyt.) (2005), Dari Entikong sampai Nunukan: Dina- mika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak dan Sabah). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Dokumen yang Diterbitkan Staatsblad van Nederlandsch-Indië, 1916, No. 145. Memandang Perbatasan Laut Sebatik | Surat Kabar Suara Merdeka (Semarang), 2005. Tesis Biantoro, Sugih (2011), "Masyarakat Perbatasan di Sebatik Masa Konfrontasi 1963-1966," Tesis Magister Humaniora. Depok: Universitas Indo- nesia. Wawancara Wawancara dengan Haji Herman, 8 Agustus 2009 Wawancara dengan Ibu Nurika dan Ibu Nurmiati, 16 Agustus 2009 Wawancara dengan Zainal Yacob, 17 Agustus 2009. 59
60 JURNAL SEJARAH VOLUME 1 | NOMOR 2 | DESEMBER 2017 Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia G. AMBAR WULAN Pusat Sejarah dan Tradisi TNI ABSTRAK - Artikel ini membahas cara pandang Kepolisian Republik Indonesia terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan keamanan di wilayah Indonesia yang dikonsptualisasikan sebagai 'negara kepulauan'. Dalam konsep itu terkandung makna bahwa Indonesia merupakan "negara laut utama" yang ditaburi pulau-pulau; bukan "negara daratan" yang dikelilingi laut. Pembahasan dalam tulisan diarahkan pada kecenderungan polisi dalam penyelenggaraan keamanan di negara kepulauan Indonesia. Melalui penelusuran historis sejak masa kolonial hingga Orde Baru ditemukan kenyataan bahwa polisi cenderung memandang ke "darat" dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sementara wilayah laut atau perairan boleh dikata masih terabaikan. Menurut penulis, sudah saatnya Polri juga "memandang ke laut" dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya dengan lebih memberdayakan Polisi Perairan sebagaimana mestinya. Sumber tulisan ini berupa kajian pustaka tentang (sejarah) kepolisian. KATA KUNCI - Perspektif kepolisian, keamanan, Indonesia, masa kolonial, masa kemerdekaan. ABSTRACT - This article discusses about the perspective of the Indonesian National Police on its main duty and function in carrying out security in Indonesian territory that is conceptualize as an 'archipelagic country'. This concept implies that Indonesia is the "main marine state" which is sprinkled by islands; not the "land-state" surrounded by the sea. This writing is directed to the police tendency in the implementation of security in the Indonesian archipelago country. Through historical research from the colonial period until the New Order, it was found that the police tend to look to the "land" in carrying out their duties and functions, while the sea or water areas may still be neglected. According to the authors, it is time for the Indonesian National Police to "look up to the sea" in carrying out its main functions and duties by further empowering the Water Police appropriately. The source of this paper is a literature review of (history) of the police. KEYWORDS - Police perspectives, security, Indonesia, colonial times, independence era. Sebutan 'negara kepulauan' bagi Indo- nesia yang memiliki kebulatan teri- torial, termasuk laut dan selat den- gan garis-garis batas yang ditentukan telah diterima dan diakui sebagai pandangan re- smi pemerintah dan bangsa Indonesia. Pada 1957 asas "negara kepulauan" secara resmi diumumkan melalui Deklarasi Juanda yang menyebutkan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi dan yang terletak atau yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia (tanpa memperhatikan luasnya) dianggap sebagai bagian integral wilayah Negara Republik Indonesia dan berada di bawah kedaulatan Indonesia (Djuanda 2001: 341). Selanjutnya, perairan teritorial Indonesia ini diakui secara internasional melaui keputu- san Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1982 yang diratifikasi Indonesia pada 1985. Istilah 'negara kepulauan' sebagai padanan dalam bahasa Indonesia dari ar- chipelagic state diartikan sebagai "negara laut utama" dengan ditaburi pulau-pulau
Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia | dan bukan negara pulau-pulau yang dike- lilingi laut. Hal ini terkait dengan makna asli istilah archipelago (Latin) yang berarti "laut tempat terdapat sekumpulan pulau" alih-alih "kumpulan pulau." Menurut La- pian (2011), konsep arcipelagic state yang dikembangkan Indonesia dengan mengacu pada makna negara kepulauan harus diganti dengan konsep "negara bahari," yakni neg- ara laut yang memiliki banyak pulau. Den- gan demikian, paradigma negara Indonesia adalah negara laut yang ada pulau-pulaun- ya. Sementara itu, sebagai unsur wilayah negara kepulauan terbesar di dunia, sun- gai dan laut di Indonesia mengandung as- pek-aspek ideologi, politik, ekonomi, so- sial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Permasalahan yang timbul di wilayah perairan terkait dengan pelangga- ran dan kejahatan akan berpengaruh dan berdampak terhadap kondisi sosio-ekonomi di wilayah kepulauan secara nasional. Se- lain itu, dengan posisi strategis yang dimi- liki, perairan Indonesia merupakan jalur lalu lintas dunia tersibuk di kawasan Asia dan urat nadi perdagangan dunia. Kon- sekuensinya, jalur perairan ini rentan ter- hadap berbagai bentuk kejahatan berskala luas yang berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. pelanggaran merupakan bentuk permasala- han sosial yang tidak terlepas dari kebija- kan dan juga berbagai bentuk permasalah- an di darat. Dalam hal ini, permasalahan di perairan merupakan mata rantai yang tidak terputus dengan permasalahan di darat yang membutuhkan pemahaman secara terinte- grasi dalam penanganannya. yang menyentuh hingga unit masyarakat terke- cil, Polri sangat berperan dalam menyikapi permasalahan yang bersifat sosial. Namun, dalam peran strategisnya itu perspektif or- ganisasi Polri lebih melihat "darat" daripa- da "air." Hal itu tecermin dalam pandangan bahwa permasalahan mengenai air dan laut selalu diasumsikan sebagai urusan Polair (Kepolisian Perairan). Realitanya, struktur organisasi kepolisian perairan belum sesuai dibandingkan dengan ruang lingkup tang- gung jawabnya sebagai representasi negara dalam mengamankan dan menegakkan hu- kum di perairan. Salah satu indikasinya ter- lihat dalam ketimpangan eselon jabatan da- lam Polair dengan eselon jabatan di tingkat kementerian yang setara dengan Direktur Jenderal. Bahkan, pada tingkat internasi- onal, "kelas" organisasi Polair terlihat lebih timpang dibanding dengan lembaga serupa di dunia yang biasanya langsung di bawah kepala pemerintahan nasional (Kompolnas 2013). Dengan rentang kendali Terkait berbagai ancaman kejahatan Indone- tersebut, Kepolisian Republik sia (Polri) berperan penting dalam men- ciptakan rasa aman dari berbagai bentuk gangguan keamanan yang dapat memen- garuhi stabilitas dalam negeri dan bahkan dunia. Melalui peran kepolisian perairan, Polri melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang sebagai institusi yang mengemban tugas dan fungsi pemelihara keamanan dan penegakan hukum. Peran ini sangatlah penting mengingat kejahatan dan Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 14, Ayat 1 huruf g, dan Pasal 17, Polri sebagai lemba- ga negara bertanggung jawab dalam meme- lihara keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kenyataannya, pelaksanaan tugas Polri belum merefleksikan realitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Kon- sep keamanan Polri masih tersandera oleh warisan pemikiran masa lampau. Kepulau- an Indonesia dengan wilayah yang terdi- 61
62 | G. AMBAR WULAN ri dari separuh lebih laut menjadi "ironis" ketika pelaksanaan kegiatan Polri terpusat- kan di wilayah daratan. Hal itu tecermin dalam pelbagai tindakan Polri sejak awal keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengadopsi sistem kepoli- sian Hindia Belanda dengan menggunakan pedoman Herziene Inlandsch Reglement (HIR) hingga masa pelaksanaan tugas se- lanjutnya yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan environment yang melingk- upinya. Sejarah menjadi penting sebagai wa- cana intelektual masa lampau yang dibu- tuhkan untuk menelisik suatu akar masalah kekinian. Seperti permasalahan perspektif Polri yang dalam realitas kegiatannya leb- ih condong melihat "darat" sebagai wadah pelaksanaan tugasnya di lingkup Kepulau- an Indonesia. Dalam memahami "perma- salahan" ini dibutuhkan pengetahuan dan pandangan tentang masa lampau sebagai dasar untuk mengenal dan mengerti masa kini sehubungan dengan perspektif kepoli- sian yang dipandang "berat sebelah" terse- but. Berbagai gejala yang mencerminkan masalah perspektif Polri itu berimplikasi pada kurangnya pemberdayaan kepolisian, terkait pemolisian di air dan laut sebagai representasi Polri di wilayah negara kepu- lauan. PEMOLISIAN BERPERSPEKTIF "DARATAN" Dari Kolonial Belanda hingga Pendudukan Jepang Peranan laut dalam sejarah Indonesia tidak terbantahkan terutama menyangkut perkem- bangan ekonomi kolonial dan pembentukan serta penguatan jaringan komunikasi dan transportasi, baik antardaerah di wilayah Hindia Belanda maupun antarjalur interna- sional. Namun, mengacu pada pandangan Resink (1968), pemerintah kolonial Hindia Belanda waktu itu justru meniadakan hak atas perairan teritorial seperti tercantum dalam Staatsblad 1876, Nomor 279, terkait bajak laut yang menjadi ancaman ganggu- an di laut bebas, yakni "...tindakan bajak laut adalah bentuk kekerasan yang terjadi di sepanjang pantai, di pelabuhan, atau di muara sungai di Hindia Belanda, demiki- an pula tindakan kekerasan terhadap kapal, perorangan, atau barang yang terdapat di pantai atau di dekatnya. . .." Dari rumusan tersebut, Resink meny- impulkan tentang konsep "laut bebas" wak- tu itu telah dimulai dari pantai, muara sun- gai, bahkan pelabuhan. Petunjuk ini yang digunakannya untuk menyebut bahwa pe- merintah kolonial tidak mengakui adanya perairan teritorial sehingga wilayah Hindia Belanda yang dikuasai sesungguhnya leb- ih kecil daripada anggapan umum (Lapian 2011: 307). Pandangan tersebut seiring dengan hasil Konferensi Berlin (1885) yang mer- umuskan prinsip negara-negara besar di Eropa, bahwa semua negara induk wajib mewujudkan pemerintahan kolonial yang efektif di wilayah jajahan. Baru dengan itu, masyarakat internasional akan atau dapat mengakui kedaulatan pemerintah atau pen- guasa kolonial. Prinsip ini menjadi duri da- lam daging bagi pemerintah Hindia Belanda karena di bagian terbesar Nusantara belum secara faktual menegaskan kekuasaannya. Namun, sebagai negara kecil yang mengua- sai koloni, Belanda tetap diperhitungkan oleh pakar-pakar kolonial asing. Mereka memandang sistem kolonial di Jawa se- bagai model ideal yang dapat diujicobakan di tempat-tempat lain (Bloembergen 2011). Pada pertengahan abad ke-19, politik eksploitasi kolonial mengalami perubahan setelah Belanda mendapatkan tekanan kas negara yang kritis sejak kehancuran kongsi
Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia | dagang VOC, dan Perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun (1825-30) telah menyerap dana sangat besar, serta bersamaan dengan pemisahan Belgia dari Belanda. Pada waktu itu tidak ada sumber lain yang dapat menyelamatkan kas Belan- da kecuali koloni Jawa sehingga pemerin- tah Belanda menginstruksikan agar Jawa bisa memberikan pemasukan kepada kas negara. Sementara itu, kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda memengaruhi kebijakan pemerintah Belanda terhadap pengelolaan wilayah jajahannya di Hindia Belanda. Dalam hubungan ini, kebijakan negara yang liberalistik terwujud dengan lahirnya UU Agraria (Agrarische Wet) pada 1870 yang mengakhiri Sistem Tanam Pak- sa dan menggantikannya dengan memberi peluang besar bagi para pengusaha Eropa untuk menyewa tanah dari penduduk se- tempat. Momentum ini dijadikan tonggak terpenting bagi masuknya modal swasta di wilayah Hindia Belanda. Sistem ekonomi kolonial antara 1870 hingga 1900-an secara umum disebut sistem liberal yang menggantikan pengelo- laan perkebunan oleh negara kepada swas- ta. Pada saat itu untuk pertama kalinya da- lam sejarah kolonial modal swasta Belanda diberi peluang sepenuhnya untuk mengu- sahakan kegiatan di daerah koloni dengan membuka perkebunan besar di Jawa dan daerah-daerah di luar Jawa yang dimun- gkinkan oleh UU Agaria. Usaha ekonomi mengalami perkembangan pesat dan menjadi motor penggerak utama bagi ke- hidupan ekonomi liberal di Hindia Belan- da yang berasal dari industri ekspor seperti gula, kina, kopi, dan tembakau. Bahkan, hampir 90 persen kina yang digunakan di dunia waktu itu berasal dari perkebunan di Jawa (Poesponegoro dan Notosusanto [ed.] 2008: 377). Sementara itu, persaingan antarnega- ra imperialis untuk mendapatkan wilayah taklukan baru guna menguasai sumber daya alam dan komoditas perdagangan interna- sional memunculkan pemikiran tentang pengelolaan wilayah koloni. Dalam kon- teks eksploitasi kolonial yang mengandal- kan hasil komoditi ekspor utamanya dari tanah jajahan ini menjadikan masalah "kea- manan kolonial" mendapat prioritas dalam kerangka imperialisme. Dari sudut pandang itu, kepolisian kolonial modern diperlukan untuk menjaga dan memelihara penguasaan Belanda atas koloninya yang mengandal- kan eksploitasi industri perkebunan dari wilayah "daratan." Perkembangan negara kolonial saat itu bagaimanapun menjadi ciri khas kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam memak- nai kepolisian. Hal itu tecermin dengan dilakukan reorganisasi kepolisian (1897- 1920) guna menyesuaikan kepentingan kolonialisme Belanda. Selanjutnya mema- suki periode 1900-an, situasi Hindia Belan- da yang diwarnai pertumbuhan kesadaran akan solidaritas nasional kaum bumiputra untuk menjadi bangsa yang bebas telah mencemaskan eksistensi kolonial. Gejala kebangkitan kaum bumiputra dipandang se- bagai gerakan perjuangan antikolonial den- gan serius yang berpengaruh terhadap cara pandang pemerintah kolonial dalam meran- cang dan mengimplementasikan keamanan serta pengendalian kepolisian (Bloember- gen 2011: 67). Untuk mengukuhkan kolonialisme di Hindia Belanda, kebutuhan akan penye- lenggaraan kepolisian cenderung ditujukan bagi pemeliharaan keamanan dalam negeri seperti menghadapi pemberontakan serta pergerakan dalam kehidupan sosial politik masyarakat bumiputra yang telah dikate- gorikan mengancam kewibawaan pemerin- 63
64 | G. AMBAR WULAN tah. Reformasi Gewapende Politie (Polisi Bersenjata) yang merupakan hasil reorgani- sasi kepolisian (1911-14) berperan sebagai mata rantai penting dalam perluasan daya jangkau serta rentang pengaruh kekuasaan kolonial. Selain Polisi Bersenjata, diben- tuk Politieke Inlichtingendienst (PID) yang bertugas melakukan pengawasan politik seiring dengan maraknya kegiatan kaum Pergerakan. Pembentukan kedua alat terse- but adalah cermin meningkatnya kecema- san pemerintah terhadap aktivitas politik masyarakat bumiputra. Dalam pandangan Boekhoudt, salah seorang perancang reor- ganisasi kepolisian, pembentukan Kepoli- sian Bersenjata dan PID untuk menanggu- langi ancaman bahaya perlawanan politik di pedalaman merupakan "suatu keniscayaan zaman." Pergerakan yang semakin menguat tam- pak berkorelasi dengan penyelenggaraan kembali reorganisasi kepolisian (1918-20) sebagai kelanjutan kebijakan pemeliharaan keamanan yang telah dijalankan pemerin- tah kolonial sebelumnya. Meluasnya ger- akan kebangsaan di kalangan bumiputra menimbulkan keraguan pemerintah Eropa dan pengusaha perkebunan besar terhadap kapabilitas dan kewibawaan pemerintah kolonial. Reorganisasi yang menghasilkan pembentukan Veld Politie (Polisi Lapan- gan) sebagai pengganti Polisi Bersenjata di- gunakan untuk memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kontrol Eropa atas urusan pemeliharaan keamanan di koloni. Hal itu mencirikan pemerintahan kolonial berupaya keras dalam rangka ber- tahan dan mempertahankan kewibawaann- ya (Bloembergen 2011: 245). Reorganisasi tersebut menjadi cer- min pemerintahan di Hindia Belanda yang berkembang menjadi politiestaat atau 'neg- ara polisi', artinya negara yang secara berke- lanjutan mereduksi persoalan yang muncul dari pergerakan awal kebangsaan di kalan- gan masyarakat bumiputra menjadi masalah kepolisian. Negara membatasi kebebasan dan aktivitas politik masyarakat bumiputra serta secara terus-menerus menghalangi per- wujudan kebebasan tersebut melalui penga- wasan yang dilakukan kepolisian terhadap individu. Hal itu menjadi lengkap dengan aturan-aturan hak berkumpul dan berserikat yang menghadirkan secara sah polisi di ranah kegiatan politik ataupun nonpolitik pribumi, seperti tercantum dalam HIR yang dijadikan pedoman dalam menjamin veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketert- iban) bagi kepentingan menegakkan wibawa kolonial. Selanjutnya pendudukan pemerintahan militer Jepang yang berlangsung dari 1942 hingga 1945 merupakan suatu periode yang menggambarkan usahanya dalam mem- bangun suatu imperium di Asia. Tujuan utama penguasaan yakni untuk menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Hindia Belanda dalam memenangkan misi perangnya dan rencana-rencana bagi domi- nasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara (Ricklefs 2005). Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah, yakni Jawa dan Madu- ra berada di bawah Angkatan Darat Ke-16 dengan pusat Jakarta; Sumatera di bawah AD Ke-25 berpusat di Bukittinggi; dan Ka- limantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tengga- ra, serta Irian di bawah kekuasaan Angka- tan Laut yang berpusat di Makassar. Terkait Kepolisian, pemerintah pendudukan militer Jepang yang memiliki misi memenangkan Perang Asia Timur Raya hanya menyeleng- garakan satu bentuk kepolisian yang dise- but Keisatsutai. Penyelenggaraan keamanan dalam negeri dititikberatkan pada tindakan ke-
Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia | polisian preventif berada di bawah tanggu- ng jawab kenpeitai dan Tokkokoto sebagai Dinas Rahasia Polisi Jepang. Dalam hal ini yang dimaksud urusan primer ialah perka- ra-perkara yang berlatar belakang politik, sedangkan yang menyangkut urusan krim- inal menjadi masalah sekunder. Saat itu, segala tindakan kepolisian diarahkan pada pemberantasan gerakan dan anasir-ana- sir yang menentang pemerintahan militer Jepang. Penyelenggaraan keamanan men- dasarkan pada sendi oportunitas tanpa batas yang ditujukan bagi kepentingan kemenan- gan Jepang dalam perang. Dengan demikian, perspektif kepoli- sian, baik masa Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang ditujukan bagi penyelamatan misi kolonial Belanda dan misi pendudukan militer Jepang dalam rangka memenangkan perang Asia Timur Raya. Hal itu menyebabkan penyeleng- garaan kegiatan pemolisian pada masa penjajahan tersebut menjadi terpusat di wilayah daratan daripada di perairan atau lautan. Masa Perang Kemerdekaan (1945-49) Polisi negara sebagai pengelola keaman- an dan ketertiban umum dibutuhkan bagi stabilitas pemerintahan pada masa awal Republik Indonesia. Oleh karena itu, dua hari setelah proklamasi kemerdekaan (19 Agustus 1945), sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetap- kan keberadaan polisi RepubIik Indonesia. Salah satu alat negara yang memiliki ke- lanjutan dari pemerintahan kolonial ada- lah Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Kepolisian RI sebagai penyelenggara keamanan dan ket- ertiban melanjutkan sistem yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam menjamin tugas kepolisian tersebut menggunakan aturan-aturan produk kolo- nial, yakni HIR yang di antaranya memuat pengamanan negara dan lembaga-lemba- ganya dari segenap bahaya dan gangguan, pengawasan terhadap perkumpulan dan ra- pat-rapat (Wulan 2009: 13). Tugas Kepolisian RI saat itu tidak ter- lepas dari environment yang melingkupi, yaitu suasana revolusi yang diliputi per- golakan internal oleh pertentangan politik dan ideologi dalam masyarakat serta per- golakan eksternal dengan munculnya dua polity (pemerintahan) yang masing-masing menyatakan berdaulat dalam satu wilayah Indonesia. Dengan payung HIR, Kepoli- sian RI yang secara resmi berada di bawah Perdana Menteri sejak 1 Juli 1946, baru berkesempatan membangun kepolisian na- sional dengan menempatkan peran Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) se- bagai polisi preventif dan represif, baik di tingkat pusat maupun daerah yang berke- wajiban mengawasi aliran-aliran politik dan kemasyarakatan di wilayah RI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian RI se- bagai ruler appointed police dituntut untuk menyesuaikan pergolakan politik dengan kebijakan pemerintah, dan situasi kemas- yarakatan di tengah revolusi. Dalam suasana revolusi, kekuatan ke- polisian bergantung pada bagian penyeli- dikan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kriminal, di samping kekuatan polisi bersenjata, yaitu Mobile Brigade (Mo- brig). Dalam hal ini, PAM merupakan ba- gian penyelidikan yang dapat mendukung informasi yang dibutuhkan oleh kebijakan politik pemerintah RI dalam menghadapi situasi yang berkembang pada saat itu. Oleh karena itu, PAM sebagai pelaksana fungsi kepolisian didominasi oleh laporan-lapo- ran politik selama masa revolusi yang dili- puti oleh jatuh-bangunnya kabinet (Wulan 2009: 15). 65
66 | G. AMBAR WULAN juga disebut periode Perang Kemerdekaan, penyelenggaraan fungsi kepolisian yang terepresentasikan melalui PAM dan tinda- kan-tindakannya sebagai combatant dalam mempertahankan kemerdekaan RI menun- jukkan bahwa "wilayah daratan" menjadi domain utama yang melingkupi tugas ke- polisian. Konsep daratan dari kepolisian Hindia Belanda yang ditujukan bagi pen- egakan wibawa dan kepentingan pemerin- tah kolonial tampak sama dengan penge- lolaan keamanan oleh Kepolisian RI yang ditujukan bagi tegaknya negara. Dalam hal ini tecermin dalam penggunaan Bagian PAM yang secara struktural mirip dengan PID pada masa pemerintahan kolonial. Pada masa revolusi, yang Dengan demikian, konsep pemolisian di air dan laut tampak belum terpikirkan pada periode yang diliputi suasana revolusi dalam mempertahankan integritas negara yang baru berusia empat tahun. Perhatian pada pemikiran pemolisian di air dan laut baru muncul setelah revolusi dengan Polisi Perairan pada 1950. Periode Demokrasi Parlementer (1950-59) Dalam lingkup negara Republik Indone- sia Serikat (RIS) yang berlangsung selama hampir delapan bulan terdapat dua bentuk kepolisian yaitu Polisi RIS dan Polisi Fed- eral. Pada waktu itu, suasana politik dalam negeri sangat dipengaruhi oleh pertentan- gan aliran unitarisme dan federalisme di seluruh Indonesia yang berakibat buruk terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketenteraman umum. Di tengah situasi tersebut, pelaksanaan tugas kepolisian da- lam menjaga keamanan, ketenangan dan ketertiban masih berorientasi pada wilayah daratan sepenuhnya. Selanjutnya, kembali ke Negara Kesat- uan (Agustus 1950) merupakan momentum untuk mencipta organisasi kepolisian In- donesia dengan wilayah tugas yang sangat luas yang terdiri dari hamparan pulau-pu- lau. Menyesuaikan lingkup tugasnya yang baru tersebut, Jawatan Kepolisian mengem- bangkan organisasi, antara lain membentuk Bagian Polisi Perairan pada Desember 1950 sebagai antisipasi terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perai- ran yang saat itu marak perdagangan gelap dan penyelundupan. Pada awal tugasnya di Jakarta dan sekitarnya, Bagian Polisi Perai- ran dilengkapi satu unit kapal angkloeng dan beberapa speedboat, kapal-kapal pa- troli pelabuhan, kapal pendarat ringan, dan Hinggin Boats yang diambil alih dari An- gkatan Laut RI. Pada 1953, dibentuk dua pangkalan Polisi Perairan di Belawan dan Surabaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, polisi perairan tidak lagi terbatas melakukan ke- giatan di perairan, tetapi diperluas dengan tugas-tugas pengangkutan dan perhubungan laut seperti pengangkutan barang-barang perlengkapan dinas, pemindahan pasukan, dan mendukung perjalanan para pejabat dalam rangka inspeksi ke daerah. Pada 1951/52 kepolisian berhasil memberantas bajak laut di daerah Kalimantan Timur ser- ta mengamankan laut di pantai Indramayu dan Krawang dari sisa-sisa gerombolan DI/ TII di Jawa Barat (Tanumidjaja 1995: 114). Walaupun demikian, rekam jejak ke- giatan pemolisian di air dan laut pada masa itu belum terkonstruksi secara historis. Ke- mungkinan sulit ditemukan data sejarah ini karena jejak rekam kegiatan polisi pada masa tersebut tersentralisasi di wilayah darat. Asumsi ini diperkuat oleh saratnya peristiwa politik yang menyebabkan kabi- net jatuh-bangun dan pergolakan di berb- agai daerah yang diwarnai oleh pertentan- gan pusat dan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya tingkat gangguan
Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia | keamanan dalam negeri hingga Presiden mengumumkan keadaan darurat perang pada 1957 dengan membentuk kabinet darurat berupa "zaken kabinet ekstrapar- lementer." Setelah krisis yang mengancam perpecahan negara dan bangsa, kondisi di dalam negeri masih terus dihadapkan pada pertentangan politik dan ideologi dalam Konstituante yang kemudian berkembang menjadi ketegangan dalam masyarakat (Djamin, dkk. 2007: 280). ga banyak terjadi pelanggaran terhadapnya. Kekuasaan Presiden bertambah besar den- gan Ketetapan MPRS Nomor 1/1960 yang menetapkan Presiden sebagai Pimpinan Tertinggi Revolusi Indonesia. Penetapan ini kemudian menjadi pedoman kelahiran Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13/1961. Dalam Pasal 3 UU itu disebutkan bahwa Kepolisian Negara merupakan ba- gian dari Angkatan Bersenjata Republik In- donesia (Djamin 2007: 303). Sistem Demokrasi Parlementer ber- akibat pada kerawanan politik yang disebut oleh Presiden Soekarno dalam pidato Dekrit Presiden (1959) sebagai "negara sedang menjurus ke arah kemerosotan." Situasi tersebut menjadi environment yang memba- wa tugas kepolisian terserap dalam menja- ga keamanan dalam negeri dari rongrongan gangguan keamanan. Dalam kenyataannya, tugas polisi tidak hanya menangani kejaha- tan tetapi juga mengenai hal-hal lain yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Dengan latar belakang kondisi pada era Demokrasi Parlementer, kegiatan pe- molisian di air dan di laut dapat dikatakan masih termarginalkan. Namun, bagaimana- pun, dalam kurun waktu tersebut polisi perairan telah terbentuk. Suatu prestasi yang patut dicatat karena juga dapat menun- jukkan tingkat kesetiaan polisi kepada neg- ara dan masyarakat luas di tengah suasana "hiruk-pikuk" politik praktis. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-66) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai la- hirnya Demokrasi Terpimpin, mengganti- kan sistem kabinet parlementer, dan kem- bali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik, ternyata terjadi penyimpangan be- rupa penumpukan kekuasaan yang terpusat di tangan presiden. UUD 1945 kembali ti- dak dilaksanakan secara konsekuen sehing- Intergrasi kepolisian ke dalam ABRI yang berlandaskan Surat Keputusan Pres- iden RI Nomor 225/Plt/1962 tanggal 21 Juni 1962 menjadi awal institusi kepolisian yang terkooptasi ke dalam fungsi pertahan- an. Keberadaan kepolisian yang tidak da- lam "khitah"-nya itu berpengaruh - dalam arti "meminggirkan" - terhadap peluang pengembangan kesatuan-kesatuan polisi yang berkeahlian khusus seperti kurangn- ya pemberdayaan terhadap Polisi Perairan. Logis pula jika sentralisasi kekuasaan Pres- iden itu, langsung ataupun tidak langsung, berpengaruh terhadap dinamika internal ke- polisian. Dengan demikian, situasi pada periode ini memberi warna khas terhadap environ- ment pelaksanaan tugas kepolisian yang ikut serta dalam operasi militer seperti Op- erasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat, dan Operasi Dwikora sebagai politik kon- frontasi terhadap Malaysia. Meski Polisi Perairan ikut berperan dalam perjuangan pembebasan Irian Barat di bawah Koman- do Operasi Gabungan ABRI, namun peran ini masih dalam konteks pencapaian tujuan politik guna memperkuat perjuangan di- plomasi menghadapi Belanda. Selanjutnya, situasi politik dalam negeri yang semakin meningkat dan berpuncak pada meletusnya pemberontakan Gerakan 30 September/PKI 1965 mendorong fokus kegiatan polisi da- lam upaya penyelamatan negara. 67
68 | G. AMBAR WULAN Dengan latar belakang situasi poli- tik nasional masa Demokrasi Terpimpin yang sibuk dengan urusan "wilayah da- ratan" maka kegiatan pemolisian dalam mengamankan perairan dan laut pun dapat dikatakan belum mendapat perhatian pe- merintah. Penyelenggaraan tugas dan fung- si kepolisian terserap ke dalam wilayah da- ratan tersebut. Periode Orde Baru (1966-98) Sebagai bagian dari institusi ABRI pada masa Orde Baru (dikukuhkan Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966), Pol- ri merupakan salah satu dari empat matra Angkatan yang mengemban tugas pokok di bidang pertahanan keamanan yang ber- pedoman pada Doktrin Catur Darma Eka Karma (Cadek). Dalam doktrin itu, penye- lenggaraan pertahanan keamanan dilakukan dengan mengembangkan suatu kemampuan pertahanan negara yang diwujudkan da- lam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Selain itu, Doktrin Cadek me- netapkan bahwa politik pertahanan kea- manan negara diarahkan untuk menangkal dan mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, di samping mencegah perang dalam berbagai bentuk (Widjajanto 2010: 16). Pada lain sisi, konsep Dwifungsi ABRI dalam sistem politik pemerintahan Orde Baru sejak 1967 yang dijabarkan sebagai peran sosial-politik militer dikembangkan dalam kerangka menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat bagi pembangu- nan ekonomi. Dalam sistem politik yang menjadi karakter era Orde Baru itu, ABRI berperan sebagai dinamisator dan stabili- sator dalam setiap aspek kehidupan. Peran itu rawan ekses berupa penyimpangan dari misi ABRI, yakni penempatan ABRI se- bagai alat kekuasaan (Jenkins 1987: 14). Pada masa Orde Baru, model pendeka- tan untuk menciptakan stabilitas keamanan memang merupakan cara untuk mengatasi krisis yang terjadi dan tidak dirasakan se- bagai suatu implementasi yang salah dari misi ABRI saat itu. Implikasi integrasi Polri ke dalam ABRI yang disebabkan perpaduan berbagai macam sistem mulai dari payung undang-undang, doktrin, dan kesamaan penugasan pun ditujukan bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Dengan demikian, keberadaan Kepolisian dalam lingkungan ABRI menyebabkan kegiatannya diarahkan pada pengamanan darat sesuai dengan poli- tik pertahanan keamanan negara yang ter- cantum dalam Doktrin Cadek. Adapun kegiatan kepolisian sehu- bungan dengan pemolisian di air dan laut pada periode Orde Baru menjadi semakin terabaikan. Terlebih bila dikaitkan dengan kedudukan, fungsi dan peran Angkatan Laut sebagai salah satu unsur dalam ABRI yang bertanggung jawab dalam ranah per- tahanan keamanan maritim nasional, maka peran polisi dalam penyelenggaraan tugas pokoknya di wilayah perairan pun menjadi melemah. REFLEKSI HISTORIS UNTUK KEKINIAN Konsep "daratan-sentris" dalam pelaksa- naan tugas dan fungsi kepolisian merupa- kan pewarisan pemerintah kolonial Belan- da yang ditujukan bagi pengukuhan dan penegakan wibawa kolonialisme saat itu. Konsep itu tampaknya masih terlestari- kan hingga kini jika dilihat dari perspektif Kepolisian RI yang masih menunjukkan "wilayah daratan" sebagai lingkup penye- lenggaraan keamanan. Ciri ini terepresen- tasikan dalam rekam jejak tindakan-tinda- kan Polri sejak awal keberadaannya hingga masa Orde Baru yang mengintegrasikan polisi ke dalam ABRI. Implikasi dari in- tegrasi Polri ke dalam domain pertahan- an yang berlangsung selama 32 tahun itu,
Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia | menjadi permasalahan kekinian Polri yang tidak mudah untuk mengubah perspektif "daratan minded" menjadi "perairan mind- ed" dalam penyelenggaraan keamanan neg- ara Indonesia yang dua pertiga wilayahnya berupa perairan. Pengalaman empirik masa lalu terkait perspektif kepolisian tersebut tentu memi- liki value sebagai capital dalam memahami orientasi kegiatan kepolisian yang tampak masih "berat sebelah" pada wilayah daratan daripada wilayah perairan. Kedudukan Polri dalam era Reformasi - setelah Orde Baru berakhir - memang telah mandiri, na- mun pemolisian di air dan laut masih ku- rang mendapat tempat dalam pelaksanaan tugasnya di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini perlu "pendobrakan sejarah" dalam tu- gas kepolisian untuk menuju Indonesia se- bagai negara bahari. Pandangan ini tentu akan berpengaruh terhadap pemberdayaan peran kepolisian di wilayah perairan Indo- nesia sebagai representasi Polri di air dan laut pada masa yang akan datang. Secara holistik, perairan dan daratan merupakan wilayah yang harus dipandang secara utuh agar cakupan tugas kepolisian RI mere- fleksikan lingkup Kepulauan Indonesia yang sebenarnya. kan pentingnya isu keamanan di perairan tentu akan meningkatkan kepercayaan mas- yarakat terhadap Polri, baik di tingkat nasi- onal maupun internasional. DAFTAR ACUAN Abdullah, Taufik dan A. B. Lapian (ed.) (2012), In- donesia dalam Arus Sejarah, Jilid 4, Kolonisasi dan Perlawanan. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve dan Kementerian Pendidikan dan Kebu- dayaan RI. Bloembergen, Marieke (2011), Polisi Zaman Hin- dia Belanda: Dari Kep edulian dan Ketakutan (terj.). Jakarta: Kompas dan KITLV. Djamin, Awaloedin (2001), Ir. H. Djuanda: Nega- rawan, Administrator, dan Teknokrat Utama. Jakarta: Kompas. Djamin, Awaloedin, dkk. (2007), Sejarah Perkem- Indonesia. Jakarta: bangan Kepolisian di Yayasan Brata Bhakti Polri. Jenkins, David (1987), Soeharto and His Generale: Indonesian Military Politics 1975-1983. New York: Cornell Modern Indonesia Project. Lapian, Adrian B. (2011), Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Depok: Komunitas Bambu, dll. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho No- tosusanto (ed.) (2008). Sejarah Nasional Indo- nesia. Jakarta: Balai Pustaka. Terlebih dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 (Pasal 14, Ayat 1 huruf g, dan Pasal 17) telah disebutkan bahwa Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan penega- kan hukum di seluruh wilayah Negara Ke- satuan Republik Indonesia, maka kehad- iran Polri melalui keberadaan Polair untuk mengamankan perairan Indonesia sangat dibutuhkan. Sudah seharusnya kepolisian memandang air dan laut sebagai landasan untuk memperkuat dan memberdayakan peran polisi perairan. Dengan menempat- Resink, G. J. (1968), Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Histori- cal Theory. Den Haag: Van Hoeve. Tanumidjaja, Memet (1995), Sejarah Perkemban- gan Angkatan Kepolisian. Jakarta: Pusat Seja- rah dan Tradisi ABRI. Widjajanto, Andi (2010), "Evolusi Doktrin Pertah- anan Indonesia 1945-1998," Prisma Vol. 29, No. 1, Januari. Wulan, G. Ambar (2009), Polisi dan Politik: Inteli- jen Kepolisian Pada Masa Revolusi 1945-1949. Jakarta: Rajawali Pers. - (2011), "Menengok Polisi di Masa Silam," Tem- po, 7-13 Maret. 69
70 JURNAL SEJARAH VOLUME 1 | NOMOR 2 | DESEMBER 2017 Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20 A. A. BAGUS WIRAWAN Universitas Udayana ABSTRAK - Adat tawan karang merupakan aturan hukum adat yang berlaku di negara-negara kerajaan di Bali sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Bahkan adat itu telah berlangsung sejak kekuasaan raja-raja Bali Kuno pada sekitar abad ke-9/10. Pada intinya, adat tawan karang mengatur perahu-perahu yang karam di pantai dijadikan hak kerajaan yang memiliki wilayah pantai selama belum mendapat tebusan dari pemilik kapal yang karam itu. Persoalan yang dibahas dalam tulisan ini ialah bahwa praktik adat tawan karam berbenturan dengan hukum kolonial. Penulis memandang bahwa benturan itu terjadi karena perbedaan tafsir atas nilai-nilai hukum tradisional vis-a-vis hukum modern. Praktik adat karang akhirnya menyulut berbagai perang yang melibatkan kerajaan dan rakyat Bali melawan kekuasaan kolonial dengan ribuan korban yang gugur. Hampir seluruh peperangan diakhiri dengan kekalahan pihak kerajaan. Tulisan ini menggunakan studi pustaka dan sumber primer (arsip) yang diterbitkan. KATA KUNCI - Hukum adat, Bali, kemaritiman, kolonialisme, perang perlawanan. \ ABSTRACT - Adat Tawang Karang is the rule of adat law which was prevailed in the several kingdoms in Bali since the 19th century until the beginning of the 20th century. This Adat Law has taken place since the ancient Bali kingdom in about the 9th / 10th century. The point is, the Adat Tawang Karang Law had arranging ships which was sank on the beach became the rightful autority of the kingdom that has a coastal area before it got compensation from the owener of the ship.This paper discussed about the Adat Tawang Karang law practice which was clashed with colonial law. The author considers that the clashed occurred because of differences in interpretation of traditional legal values vis-a-vis modern law. The Adat Tawan Karang eventually sparked wars involving the Balinese kingdom and people against colonial rule. It cause a thousands of dead victims. Almost the entire battle ended with the defeat of the Bali kingdoms. This paper uses literature studies and published primary sources (archives). KEYWORDS - Adat law, Bali, maritime worlds, colonialism, offensive war Hingga kini, kajian sejarah Indonesia didominasi fenomena yang terja- di di darat (tanah) meskipun lebih dari separuh wilayah Republik Indonesia terdiri atas lautan (air). Kondisi ini mengin- dikasikan bahwa cukup banyak orang Indo- nesia menggantungkan diri secara langsung atau tidak langsung pada lautan. Oleh kare- na itu, sebagian perjalanan dan aktivitas manusia Nusantara pada masa lampau lolos dari pengamatan dan penelitian sejarawan. Salah satunya fenomena kelautan ialah adat tawan karang yang dipraktikkan oleh ra- ja-raja Bali untuk mengatur lalu lintas laut. Adat tawan karang adalah aturan hu- kum adat yang disepakati oleh raja-raja Bali pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Adat ini telah diberlakukkan sejak kekua-
Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20 | saan raja-raja Bali kuno (abad ke-9 dan ke- 10) hingga kekuasaan raja-raja Bali tradisi, dan aturan adat ini mengatur perahu-perahu yang karam di pantai menjadi hak kerajaan yang memiliki wilayah pantai selama be- lum ada tebusan dari warga kerajaan pemi- lik perahu yang karam. Penumpang dan isi perahu diselamatkan dan ditahan oleh kera- jaan. Pada abad ke-19 tercatat terdapat dela- pan kerajaan Bali yang memiliki wilayah pantai yaitu Jembrana, Buleleng, Karangas- em, Klungkung, Gianyar, Badung, Meng- wi, Tabanan; dan dua kerajaan di Lombok yaitu Cakranegara dan Mataram. Praktik adat tawan karang terusik dalam dinamika kekuasaan ketika kekua- saan raja-raja Bali dan Lombok berkena- lan dengan kekuasaan asing terutama pe- merintah kolonial Belanda. Selanjutnya menyeret dua kekuasaan yaitu raja-raja di Bali dan Lombok di satu pihak dan berha- dapan dengan kekuasaan asing Belanda di lain pihak. Perbedaan penafsiran atas tra- disi dan adat tawan karang telah menjadi penyebab dan alasan meletusnya konflik berdarah dan perang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Bali dan Lombok selama pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Bagaimana proses perl- awanan, siapa pemimpinnya, ideologi apa yang dianut adalah substansi yang dibahas dalam tulisan ini. PRAKTIK ADAT TAWAN KARANG PADA ZAMAN BALI KUNO Dari Prasasti Sembiran (922 Masehi) di- peroleh informasi yang menyatakan bah- wa Desa Julah di Bali Utara dibolehkan menawan perahu yang kandas di wilayah pantainya (taban karang). Hasil sitaannya disumbangkan untuk membangun kahyan- gan. Ini adalah perintah dari Raja Ugrasena (915-942). Perintah lainnya ialah membe- baskan desa dari kewajiban membayar pa- jak, dan penetapan batas desa (Goris 1954 [II]: 184-5). Perlu diketahui bahwa Raja Ugrasena juga mengeluarkan prasasti yang lain. Ada sejumlah prasasti yang menyebut nama Raja Ugrasena yaitu (1) Prasasti Serokadan (915 Masehi) menyebut nama Sri Ugrasena yang menggantikan Sri Kesari Warmadewa; (2) Prasasti Babahan berangka tahun 917 Masehi menyebut perjalanan Raja Sri Ugrasena me- ngunjungi pertapaan Bukit Ptung pada bulan Srawada atau Juli/Agustus; (3) Prasasti Sem- biran (922 Masehi); (4) Prasasti Pengotanoo (924 Masehi) menyebut nama keraton Raja Sri Ugrasena di Singha Mandawa. Juga ter- surat tentang sebutan profesi sebagai tukang dan seniman seperti tukang besi (pande besi), tukang membuat perhiasan dari emas (pande mas), seniman gamelan (pemukul), penenun (mangjahit kajang), tukang membuat atap (mangikat), tukang celup (mangnila), tukang tebang pohon (mamangkudu); (5) Prasasti Ba- tunya (933 Masehi) tentang hari pemujaan di Pura Hyang Api pada bulan Magha (Januari); dan (6) Prasasti Dausa I (935 Masehi) dan Prasasti Dausa II (942 Masehi); dan (7) Pra- sasti Gobleg tanpa angka tahun dari sisi isinya sama dengan nama pejabat yang disuratkan pada prasasti terdahulu (Sirikan I 1956). Adat tawan karang terus berlaku dan dianut oleh raja-raja Bali pada periode Samprangan-Gelgel (1350-1651). Kemu- dian berlanjut pada masa raja-raja Bali ke- tika Bali terpecah menjadi sembilan dan delapan kerajaan (asta negara) pada awal abad ke-19 seperti yang diidentifikasi oleh van Eck (Utrecht 1962: 97). PRAKTIK ADAT TAWAN KARANG PADA ZAMAN BALI MODERN Sejak abad ke-19 adat tawan karang dise- but juga lembaga tawan karang yaitu satu 71
72 | A. A. BAGUS WIRAWAN lembaga hukum antarbangsa adat yang ti- dak hanya terdapat di Bali dan Lombok. Lembaga tawan karang menurut van Vol- lenhoven terdapat pula di Kepulauan Ta- nimbar dan di Kalimantan Tengah (Utrecht 1962: 122). Praktik tawan karang memberi ciri yang memperlihatkan adanya perairan kerajaan (kliprecht). Tawan karang adalah hak raja dan hak rakyat pantai laut tempat terdamparnya kapal asing untuk memiliki kapal itu beserta muatannya dan menjad- ikan penumpangnya sebagai budak yang bisa diperjualbelikan atau dibunuh. Oleh ra- ja-raja semula, tawan karang adalah hukum dewa lautan (Dewa Baruna) yang memili- ki wilayah pantai dan laut (Utrecht 1962: 122). Akan tetapi kemudian pengertiannya menjadi lebih luwes dalam praktik. Hingga awal abad ke-19 berbagai kera- jaan di Bali dan Lombok menyusun perjan- jian bersama atau peraturan seragam. Salah satu perjanjian yang mengatur praktik adat tawan karang adalah perjanjian antara tujuh atau delapan kerajaan. Misalnya perjanjian (paswara) upetin paswanan atau labuh batu kepada bandara (subandar) sebuah kera- jaan. Seorang subandar biasanya ditugaskan kepada orang-orang China. Tugas subandar antara lain memeriksa barang-barang yang masuk, memeriksa penumpang kapal yang hendak mendarat, memberi bantuan kepada perahu yang terdampar beserta muatannya, dan lain-lain (Utrecht 1962: 120). Dalam perjanjian yang disepakati oleh raja-raja diadakan perbedaan antara tawan karang dan melayar kampih. Disebut tawan karang jika perahu kandas pada karang yang berada di bibir pantai yang termasuk wilayah perairan sebuah kerajaan. Penump- ang dan muatan ditolong oleh rakyat pantai. Akan tetapi disebut melayar kampih jika perahu kandas di pasir pantai. Penumpang dan muatannya dapat diatasi sendiri oleh penumpang tanpa bantuan dari rakyat pan- tai (Utrecht 1962: 122). Tawan karang menetapkan peratur- an penumpang dan muatan yang berasal dari salah satu kerajaan peserta perjanjian diserahkan kepada raja di perairan tempat terdamparnya kapal. Raja penguasa perai- ran memberitahukannya kepada raja tem- pat asal penumpang dan muatan perahu yang kandas. Waktu tebusan 25 hari sejak pemberitahuan tersebut, uang tebusan se- besar 4000 kepeng bagi setiap penumpang laki-laki dan 2000 kepeng bagi setiap pen- umpang perempuan. Uang tebusan itu men- jadi hak raja perairan tempat kandasnya perahu. Separuh dari harga muatan menjadi hak rakyat pantai yang membantu menye- lamatkan penumpang serta muatannya. Apabila tebusan tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan maka penumpang serta separuh harga muatan menjadi milik Raja perairan dan rakyat pantai (Utrecht 1962: 122-3). Pada melayar kampih, aturan terse- but tidak berlaku. Penumpang dan muatan perahu yang kandas diserahkan kepada raja tempat asal penumpang dan muatann- ya. Namun raja itu wajib membayar sewa penyelamatan 1000 kepeng bagi setiap orang yang diselamatkan kepada rakyat pantai yang membantunya (Korn 1932: 440-1). Praktik adat tawan karang berlaku an- tara para peserta perjanjian, misalnya antara Badung, Klungkung, Mengwi, Buleleng, Karangasem pada 1821 dan 1837 (Utrecht 1962: 107-8). Akan tetapi praktik adat tawan karang kemudian dilarang dalam perjanjian-perjanjian antara kerajaan-ker- ajaan di Bali dan Lombok dengan pemer- intah Gubernemen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (Utrecht 1962: 123).
Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20 | KONFLIK KEKUASAAN ABAD KE-19/20 Salah satu alasan pihak Gubernemen mengadakan hubungan dengan kera- jaan-kerajaan di Bali ialah usaha untuk memperoleh pengaruh dan memperbesar pengaruhnya di Pulau Bali. Oleh karena itu, praktik adat tawan karang menjadi per- hatian selain kepentingan ekonomi politik terutama terhadap pesaing Belanda yaitu Inggris. Sebuah perjanjian dibuat pada akh- ir 1926 oleh Kapten J. S. Wetters, utusan pihak Gubernemen, dengan Raja Badung. Realisasi dari isi perjanjian ialah penugasan Pierre Dubois sebagai kepala kantor tena- ga kerja untuk mencari calon prajurit bagi pemuda-pemuda Bali yang akan dilibatkan membantu Perang Jawa (Utrecht 196 : 160). Dua kekuasaan dagang asing Belan- da dan Inggris semakin intensif melancar- kan aktivitas dagang dan politiknya di Bali dan Lombok. Setelah Dubois, petugas dari Gubernemen di Badung Bali, muncul seo- rang agen perusahaan dagang Inggris yang berkantor pusat di Surabaya yaitu George P. King. Ia membuka dua pusat dagang di Lombok yaitu di Ampenan dan Tanjung- karang serta dua lagi di Pulau Bali yaitu di Kuta di Kerajaan Badung, dan di Labuanaji di Kerajaan Karangasem. Di sebelah sela- tan kota Ampenan yaitu Labuantring King didirikan sebuah bengkel kapal. Didirikannya bengkel kapal di Ampen- an berdampak besar bagi pelayaran antara Singapura dan Australia. Oleh karena itu, Selat Lombok menjadi jalur pelayaran yang ramai dengan candu sebagai komoditas per- dagangan utama. Antara 20 Mei sampai 27 Desember 1835 di Pantai Ampenan berla- buh 18 kapal Eropa terdiri atas tiga kapal Perancis dan 15 kapal Inggris (Utrecht 1962: 163-4). Ketika meletus perang an- tara kerajaan pribumi Karangasem dan Mataram di Pulau Lombok pada 1838, King ikut terlibat sebagai pemberi bantuan kepada raja Mataram. Sebelumnya muncul pula dua pedagang dari Denmark yaitu John Byrd dan Mads J. Lange pada 1836. Ketika perang meletus Byrd dan Lange membantu Kerajaan Karangasem. Kemenangan Mataram mengakibatkan kedua orang Denmark pindah ke Badung. Bagaimana proses pergumulan kekuatan antar-perusahaan asing dengan kekuasaan raja-raja Bali dan Lombok? Menarik dari sisi ekonomi dan politik terutama setelah perang Karangasem dan Mataram di Lom- bok, intervensi kekuasaan Gubernemen di Batavia semakin intensif di kawasan pu- lau-pulau tersebut. Tindakan pihak Gu- bernemen senantiasa menggunakan alasan praktik adat tawan karang yang dianut oleh raja-raja Bali sebagai penyebab meletusn- ya konflik. Dari perspektif Gubernemen, praktik adat tawan karang telah melanggar hak-hak asasi manusia. Sebaliknya dari per- spektif kerajaan pribumi hal itu adalah sah dan telah menjadi tradisi yang dianut ber- sama. Untuk mengatasi perbedaan perspek- tif, pihak Gubernemen menawarkan solusi melalui kontrak dan perjanjian politik kepa- da kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok. Sebagai duta Gubernemen yang bertugas membuat perjanjian politik ialah Komis- aris H. J. Huskus Koopman, seorang Be- landa yang dianggap mahir berkomunikasi dengan golongan bangsawan di Nusantara. Koopman diutus mengunjungi Bali dan Lombok sebanyak tiga kali antara 1839 dan 1843. Selama kunjungannya itu, Huskus Koopman berhasil membuat berbagai per- janjian (Utrecht 1962: 171). Untuk mengatasi perbedaan perspek- tif, pihak Gubernemen menawarkan solusi melalui kontrak dan perjanjian politik kepa- da kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok. 73
74 | A. A. BAGUS WIRAWAN Sebagai duta Gubernemen yang bertugas membuat perjanjian politik ialah Komis- aris H. J. Huskus Koopman, seorang Be- landa yang dianggap mahir berkomunikasi dengan golongan bangsawan di Nusantara. Koopman diutus mengunjungi Bali dan Lombok sebanyak tiga kali antara 1839 dan 1843. Selama kunjungannya itu, Huskus Koopman berhasil membuat berbagai per- janjian (Utrecht 1962: 171). Upaya sukses Huskup Koopman di- awali di Badung. Pada 26 Juli 1841, raja-ra- ja Badung menandatangani perjanjian kon- sep yang dibuat oleh Koopman. Kemudian dengan Raja Karangasem pada 11 Novem- ber 1841 dan dengan Raja Buleleng pada 26 November 1841. Perjanjian konsep dengan Dewa Agung di Klungkung sendiri ditan- datangani pada 6 Desember 1841 (ANRI 1964, 141-5; 102-5, 77-80, 1-5; Utrecht 1962: 172). Perlu diketahui bahwa ketika Koop- man sedang berunding dengan raja-raja Badung pada tanggal 19 Juli 1841 terjadi peristiwa kandasnya kapal Belanda "Overi- jssel" di pantai dekat Kuta wilayah kerajaan Badung. Rakyat pantai menjalankan tawan karang atas muatan kapal itu. Gubernur Jenderal Merkus segera menuntut supaya raja-raja di Bali dan Lombok menyatakan dalam satu perjanjian menghapuskan adat tawang karang. Berita kandasnya kapal Be- landa tidak hanya terdengar di Batavia teta- pi juga menimbulkan reaksi marah hingga ke pusat pemerintahan di Negeri Belanda (Utrecht 1962: 174; Agung 1989: passim). Upaya Koopman memasukkan pasal yang menghapus adat tawan karang terwu- jud pada 1842 dan 1843. Hal itu terbuktikan dalam pelbagai perjanjian yang ditandatan- gani oleh raja-raja di Bali dan Lombok. Koopman berhasil membuat perjanjian konsep dengan raja-raja Badung pada 28 November 1842, dengan Raja Karangas- em pada 1 Mei 1843, dengan Raja Bule- leng 8 Mei 1843, dengan Dewa Agung di Klungkung 24 Mei 1843, dan dengan Raja Tabanan pada 22 Juni 1843 (ANRI 1864: 147-8; 107; 82; 7-12; 193-4). Seluruh per- janjian konsep yang dibuat dengan raja-raja Bali pada 1842 dan 1843 menyebut dalam pasal pertama pernyataan dari raja-raja yang bersangkutan setuju menghapuskan adat tawan karang (ANRI 1964: ibid.; Utrecht 1962: 174). Lebih lanjut Koopman berhasil pula membuat perjanjian konsep dengan Raja Mataram di Lombok pada 7 Juni 1843. Isin- ya berupa pengakuan kedaulatan Belanda atas wilayah kerajaan Mataram di Lombok dan persetujuan menghapus adat tawan ka- rang di wilayah kerajaannya (ANRI 1964: 334-42). Semua perjanjian konsep yang telah dibuat pada 1841, 1842 dan 1843 tersebut telah diratifikasi oleh Gubernur Jender- al Merkus di Batavia (Utrecht 1962: 174). Oleh karena itu, secara de jure adat tawan karang sudah dihapus, namun secara de facto penghapusan adat tawan karang be- lum sepenuhnya dilaksanakan oleh kera- jaan-kerajaan di Bali dan Lombok. Reali- tas ini senantiasa muncul dan terjadi serta menjadi penyebab konflik yang tidak bisa diselesaikan lewat diplomasi tetapi menjadi penyebab meletusnya perang-perang kolo- nial di Bali dan Lombok pada pertengahan abad ke-19 hingga dekade pertama abad ke- 20. Tawan Karang dan Perang Kolonial di Buleleng dan Jagaraga (1846-49) Ratifikasi rangkaian perjanjian 1841, 1842 dan 1843 oleh pihak Gubernemen harus pula disusul ratifikasi perjanjian oleh pihak raja-raja Bali. Akan tetapi pihak Guber- nemen dikejutkan oleh laporan di Batavia
Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20 | tentang perampasan sebuah perahu Makas- sar berbendera Belanda yang berlayar di pantai Sangsit wilayah Kerajaan Buleleng dan pembunuhan juragan perahu itu oleh penduduk pantai. Di pantai lainnya, tepat- nya di pantai Perancak Jembrana yang ter- masuk kekuasaan Kerajaan Buleleng, terja- di kandas pada sisi sebelah perahu mayang dari Banyuwangi berbendera Belanda. Per- ahu dan muatannya disita oleh penduduk di desa pantai itu berdasarkan hukum adat tawan karang (Agung 1989a: 215-8). Kandasnya dua perahu yang dike- nai aturan adat tawan karang oleh kawula kerajaan di desa-desa pantai wilayah Ker- ajaan Buleleng berdampak besar bagi dua kekuasaan baik pihak Gubernemen Belan- da maupun pihak kerajaan yaitu Raja Bule- leng I Gusti Ngurah Made Karangasem (1843-6). Ratifikasi perjanjian (1841-3) di pihak kerajaan oleh Raja Buleleng belum sepenuhnya bisa dilakukan karena sub- stansi. Pasal tentang penghapusan tawan karang bisa dilakukan terbukti dari Raja Buleleng bersedia membayar ganti rugi yang disodorkan pihak Gubernemen sebe- sar 600 sampai 800 ringgit. Namun, pada pasal yang menyatakan bahwa pengakuan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi pemer- intah Belanda dan Kajaan Buleleng adalah milik pemerintah Gubernemen ditolak oleh kerajaan. Sikap tegas itu ditunjukkan oleh Patih Kerajaan Gusti Ketut Jelantik yang menyatakan bahwa Kerajaan Buleleng ada- lah milik Raja. "Orang tidak dapat mengua- sai negeri orang lain hanya dengan sehelai kertas, dan hal itu hanya dapat dilaksanakan apabila telah diputuskan oleh ujung keris" (Agung 1989: 220-1). kasi oleh Raja Buleleng maka pemerintah Hindia-Belanda memperingatkan pihak kerajaan. Tekanan politik pihak Gubernemen tidak berhasil mengubah sikap keras Raja Buleleng dan patihnya untuk tunduk ke- pada tuntutan Belanda. Akibatnya, Ment- eri Urusan Jajahan memutuskan ekspedisi militer terhadap Kerajaan Buleleng dan Karangasem berdasarkan surat perintah 6 Februari 1846. Berdasarkan perintah Men- teri Urusan Jajahan, Gubernur Jendral J. J. Rochussen (1845-51) menyampaikan surat kepada Dewa Agung di Klungkung, Raja Badung, Raja Tabanan dan Raja Selaparang di Mataram Lombok, bahwa pemerintah- annya melancarkan ekspedisi militer terh- adap Kerajaan Buleleng dan Karangasem (Agung 1989: 233-4). Kedua belah pihak bersiap menyambut perang. Sebanyak 3.500 personel pasukan Belanda dikerahkan dari berbagai jenis an- gkatan dan persenjataan yang modern. Inti pasukan terdiri dari angkatan darat dan an- gkatan laut dengan unit-unit yang terlatih baik. Juga kapal-kapal perang yang dileng- kapi meriam dari laut dapat menggempur wilayah pertahanan di pantai dan posisi las- kar Buleleng. Sebaliknya, di pantai Bule- leng, Gusti Ketut Jelantik memerintahkan membangun kubu-kubu pertahanan. Se- mentara itu, sejumlah besar laskar Kerajaan Karangasem membantu laskar Buleleng. Persenjataan mereka berupa tombak dan keris, beberapa senjata api dan sedikit me- riam. Gusti Ketut Jelantik mempersatukan dan mempimpin rakyat Buleleng dan laskar Karangasem melawan Belanda. Buleleng, Singaraja dan Jagaraga menjadi gelanggang serta medan perang (Agung 1989: 249-50; Kartodirdjo [ed.] 1973: 206-8). Ucapan Patih Kerajaan Gusti Ketut Jelantik telah menggagalkan ratifikasi atas perjanjian yang sudah ditandatangani Raja Buleleng dan sudah diratifikasi oleh pihak Gubernemen. Berhubung kegagalan ratifi- Perang pun meletus pada 28 Juni 1846. Korban berjatuhan tidak terhindarkan; leb- ih dari seratus orang laskar Buleleng tewas 75
76 | A. A. BAGUS WIRAWAN sedangkan di pihak Belanda jatuh korban seorang perwira, sembilan bintara dan pra- jurit luka-luka, dua perwira dan 49 bintara dan prajurit. Puri dan kota Singaraja dapat dikuasai pada 29 Juni 1846. Raja Bule- leng dan keluarganya mengungsi ke Desa Jagaraga bersama-sama Raja Karangasem. Gusti Jelantik ikut mundur karena dikepung pasukan Belanda. Di Jagaraga dibangun benteng-benteng pertahanan bersama-sa- ma penduduk desa di sana (Agung 1989: 253-4). Seusai perang dilakukan perundingan antara Komisaris Pemerintah Mayor di pi- hak Gubernemen dengan Raja Buleleng dan Raja Karangasem. Diputuskan bahwa sejak 9 Agustus 1846 Raja Buleleng dan Raja Karangasem harus membayar pam- pasan perang sebesar 300.000 gulden yang harus dilunasi dalam sepuluh tahun. Tuntut- an itu membuat Patih Jelantik merasa lebih terhina dan mendorongnya terus melakukan perlawanan (Agung 1989: 262-3). Perang pun meletus pada 28 Juni 1846. Korban berjatuhan tidak terhindarkan; leb- ih dari seratus orang laskar Buleleng tewas sedangkan di pihak Belanda jatuh korban seorang perwira, sembilan bintara dan pra- jurit luka-luka, dua perwira dan 49 bintara dan prajurit. Puri dan kota Singaraja dapat dikuasai pada 29 Juni 1846. Raja Bule- leng dan keluarganya mengungsi ke Desa Jagaraga bersama-sama Raja Karangasem. Gusti Jelantik ikut mundur karena dikepung pasukan Belanda. Di Jagaraga dibangun benteng-benteng pertahanan bersama-sa- ma penduduk desa di sana (Agung 1989: 253-4). Seusai perang dilakukan perundingan antara Komisaris Pemerintah Mayor di pi- hak Gubernemen dengan Raja Buleleng dan Raja Karangasem. Diputuskan bahwa sejak 9 Agustus 1846 Raja Buleleng dan Raja Karangasem harus membayar pam- pasan perang sebesar 300.000 gulden yang harus dilunasi dalam sepuluh tahun. Tuntut- an itu membuat Patih Jelantik merasa lebih terhina dan mendorongnya terus melakukan perlawanan (Agung 1989: 262-3). Tawan Karang dan Perang Jagaraga I (1848) Pada akhir 1847, perkembangan politik di Bali semakin tegang (Agung 1989: 272-3). Konflik semakin runcing karena diterima laporan dari Batavia bahwa sebuah kapal milik seorang warga Hindia Belanda asal Pamekasan mengalami musibah karam di pantai Lirang, Buleleng, dan dirampas oleh penduduk sekitarnya. Hal yang sama terjadi pula di pantai Kusamba wilayah Kerajaan Klungkung. Sebuah kapal dagang berbend- era Belanda dan sebuah kapal dagang lainn- ya berbendera Inggris milik seorang warga Inggris yang bermukim di Singapura men- galami musibah karam dan dirampas pen- duduk pantai (Utrecht 1962: 205). Gubernur Jenderal mengajukan tuntut- an kepada Raja Buleleng dan Dewa Agung di Klungkung, namun tidak dihiraukan. Akibatnya, Gubernur Jenderal J. J. Rochus- sen melayangkan ultimatum kepada Raja Buleleng, Karangasem dan Dewa Agung di Klungkung pada 7 Maret 1848. Raja Bule- leng dan Patih Gusti Jelantik harus diasing- kan. Raja Karangasem dan Dewa Agung di Klungkung harus membayar ganti rugi (Agung 1989: 275-6). Penolakan ketiga raja Bali itu digunakan alasan oleh Guber- nur Jenderal Rochussen mengumumkan perang terhadap Raja Buleleng, Raja Ka- rangasem dan Dewa Agung di Klungkung. Pada 1 Juni 1848, ekspedisi militer Be- landa kedua diberangkatkan menuju Bule- leng dan tiba di pantai Sangsit pada 7 Juni, dan didaratkan pada 8 Juni keesokan harin- ya (Kartodirdjo 1973 : 218-9). Pada 9 Juni,
Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20 | kolone pasukan Belanda bergerak ke Jaga- raga. Perang meletus pada 9-10 Juni. Akh- ir perang Jagaraga I meninggalkan korban pada kedua belah pihak sekitar 300 perso- nel pasukan Belanda dan sekitar 2.000 las- kar Bali dari 8.000 laskar gabungan Bule- leng Karangasem dan Klungkung. Jumlah itu lebih besar daripada perkiraan Belanda (Kartodirdjo 1973: 223). Pemerintah Belanda sendiri menga- kui bahwa pasukannya menderita kekala- han dan menyatakan kekagumannya terh- adap keberanian laskar Bali dalam medan pertempuran. Hal itu terbaca dalam siaran pemerintah yang dimuat surat kabar resmi Pemerintah Belanda De Nederlandsche Staatscourant (9 November 1849), "Bukan karena kubu-kubu pertahanan yang kuat yang menghalangi pasukan kita untuk men- guasai Jagaraga, namun karena perlawanan yang berani, galak, dan penuh semangat juang musuh yang tidak kunjung padam yang sepuluh kali jumlahnya dibandingkan kekuatan kita. . ." (dikutip Agung 1989: 294). Tawan Karang dan Perang Jagaraga II (1849) Meskipun terjadi kekalahan, pihak Belan- da menuntut balas dan maju terus untuk menguasai wilayah-wilayah kerajaan di kepulauan. Ekspedisi militer ketiga diper- siapkan lebih lengkap dan berkekuatan per- sonel pasukan yang lebih besar. Panglima tertinggi ekspedisi militer merangkap Ko- misaris Pemerintah ialah Mayor Jenderal A. V. Michiels. Jumlah personel pasukan se- banyak 4.737 orang ditambah 2.000 tenaga kuli dari Madura dan seribu orang sebagai cadangan dari Jawa Timur. Raja Selaparang (Lombok) Gusti Ngurah Ketut Karangas- em menjanjikan menyediakan 4.000 laskar bantuan. Diperkuat dengan armada invasi dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang berada di perairan Hindia Belanda berjum- lah 89 kapal perang, pengangkut dan penda- ratan (Agung 1989: 297-301). Laskar Bali merupakan gabungan dari tiga kerajaan, yakni Buleleng, Karangasem dan Klungkung, berjumlah 2.000 orang. Penduduk tiga kerajaan yang mencapai jumlah 30.000 dapat dimobilisasi jika da- lam peperangan itu masih diperlukan ban- tuan. Jumlah itu jauh lebih besar daripa- da kekuatan tentara Belanda (Kartodirdjo 1973: 224-5). Belanda mengltimatum kepada ra- ja-raja Bali. Utusan dari ekspedisi dikirim untuk menemui Raja Buleleng dan Raja Karangasem pada 14 April 1849. Isi ulti- matum ialah jika sampai 15 April, paling lambat pukul enam pagi, benteng Jaga- tidak dihancurkan, Belanda akan raga menyerang benteng itu. Lantaran tidak di- hancurkan sendiri oleh pasukan kerajaan, benteng Jagaraga akhirnya diserang tentara Belanda pada dini hari. Pertempuran berke- camuk sangat sengit sehari penuh. Benteng Jagaraga jatuh dan berhasil diduduki oleh pasukan Belanda pada 16 April. Bendera Belanda dikibarkan di benteng Jagaraga dan meriam ditembakkan dari kapal perang yang berlabuh di pantai Sangsit (Kartodird- jo 1973: 232). Akibat terdesak di Jagaraga, laskar Bali di bawah pimpinan Patih Jelantik mundur dari benteng yang sudah dikuasai Belanda. Laskar Bali bersama-sama Raja Karangas- em dan Raja Buleleng didampingi Patih Gusti Ketut Jelantik mundur diri ke daerah Batur. Akan tetapi mereka tidak dapat ber- tahan lama di sana karena Raja Bangli yang bersahabat dengan Belanda merebut daerah itu. Perang Jagaraga II berakhir meninggal- kan korban di pihak Belanda 33 orang dan 148 orang luka-luka. Dari pihak Bali, 6.000 orang laskar tewas (Kartodirdjo 1973: 232). 77
78 | A. A. BAGUS WIRAWAN Tawan Karang dan Perang Kusamba (1849) Sebelum melanjutkan ekspedisi militernya menyerang Kusamba di Klungkung, pasu- kan Belanda melancarkan operasi militer terhadap Kerajaan Karangasem. Puri Ka- rangasem diduduki pada 20 Mei 1849. Raja Gusti Gede Ngurah Karangasem dan semua keluarganya melancarkan perlawanan pu- putan hingga tewas. Raja Buleleng dan Pa- tih Gusti Ketut Jelantik bersama putranya dan beberapa pengikut setia meninggalkan kota Karangasem. Mereka mengungsi ke daerah pegunungan di utara kota namun ter- us dikepung dan berhasil ditangkap hingga akhirnya dibunuh (Agung 1989: 318-24). Setelah Kerajaan Karangasem dikua- sai, Jenderal Michiels segera melancarkan serangan terhadap Kusamba, wilayah Ker- ajaan Klungkung, sekaligus sebagai tahap terakhir ekspedisi militer Belanda ketiga terhadap kerajaan-kerajaan Bali yang di- terhadap kekua- anggap membangkang saan Gubernemen. Dini hari, 24 Mei 1849, pasukan Belanda berangkat dari Padang Cove menuju Goa Lawah dan kemudian meneruskan operasinya hingga Kusamba. Pasukan Belanda berhasil menguasai Goa Lawah. Serangan pasukan Belanda yang ber- tubi-tubi dengan menembakkan pelbagai senjata berupa meriam dan mortir serta pengeboman dari kapal perang di laut men- jebol. gakibatkan pertahanan Kusamba Laskar Klungkung terpaksa mengundurkan diri ke arah Klungkung dan Kusamba dapat dikuasai oleh pasukan Belanda menjelang petang hari pukul 15.00 (Agung 1989: 327). Jenderal Michiels bersama pasukannya ber- istirahat di Puri Kusamba yang dijadikan markas besar pasukan Belanda. Ketika puri diduduki, Dewa Agung di Klungkung tidak punya pilihan lain ke- cuali harus membalas menghancurkan pa- sukan Belanda yang sedang beristirahat di Puri Kusamba. Perundingan di Keraton Semarapura memutuskan untuk menyerang pasukan Belanda di Kusamba pada ten- gah malam 24 Mei atau dini hari 25 Mei 1849. Saat itu Dewa Agung Istri Kanya, A. A. Ketut Agung, dan A. A. Made Sangging menyusun rencana serangan. Pada 25 Mei, pukul 03.00 dini hari, laskar Klungkung su- dah mencapai posisi yang menjadi sasaran. Ketika peluru cahaya ditembakkan ke atas, seluruh kemah yang semula gelap menjadi terang. Posisi Jenderal Michiels yang berdi- ri di depan puri tampak dengan jelas. Sebuah ledakan senapan yang ditem- bakkan dari laskar Klungkung mengenai kaki kanan Jenderal Michiels yang mem- buatnya terjungkal. Tulang kakinya han- cur sama sekali terkena tembakan senapan itu (Agung 1989: 328). Perwira kesehatan menyarankan agar kaki Michiels segera di- amputasi namun jenderal itu menolak. Ia ingin segera dibawa ke kapal komandonya untuk dirawat namun kondisinya semakin memburuk dan pada pukul 23.00 Jenderal Michiels tewas. Keesokan harinya, 26 Mei, jenazahnya diangkut dengan kapal perang "Etna" ke Batavia (Agung 1989: 328). Letnan Kolonel J. van Swieten meng- gantikan posisi Jenderal Michiels yang ingin melanjutkan operasi menyerang Klungkung. Namun perdamaian pun di- gelar antara Dewa Agung di Klungkung dengan pihak Gubernemen. Ekspedisi mi- liter Belanda ketiga pun diakhiri dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara raja-raja Bali yang bersengketa den- gan pihak Gubernemen di Kuta pada 13 Juli 1849. Kerajaan-kerajaan Bali tidak lagi memiliki hak kedaulatan tetapi merupakan bagian dari wilayah pemerintah Hindia Be- landa dan sekaligus mengakui kekuasaan
Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20 | tertinggi Ratu di Belanda (ANRI 1964: passim). Salah satu butir perjanjian mene- gaskan kembali penghapusan praktik adat tawan karang untuk selama-lamanya seper- ti tertulis dalam Pasal 11 (ANRI 1964: 16). Tawan Karang dan Puputan Badung (1906) Konflik antara Raja Badung dengan pihak Gubernemen berasal dari peristiwa karam- nya sebuah perahu wangkang "Sri Kuma- la" berbendera Belanda di pantai Sanur, wilayah Kerajaan Badung, pada 27 Mei 1904. Pihak Gubernemen meminta pem- bayaran ganti rugi kepada pemilik perahu sebesar 7500 gulden yang dibebankan ke- pada Raja Badung. Tuntutan ganti rugi ti- dak dibayar karena rakyat di pantai Sanur bersumpah tidak merampas muatan barang ataupun uang kepeng yang ada di dalam perahu. Penolakan Raja Badung berakibat pemblokadean Belanda di perairan Badung sejak 6 Januari 1905 (Agung 1989: 51). Selama sebulan diblokade, Kerajaan Badung mengalami kerugian 3.750 gulden sehari. Oleh karena itu Raja Badung balik menyampaikan keluhan, kerugian dan tun- tutan kepada pihak Gubernemen pada 10 Februari 1905. Akibatnya, hubungan an- tara Kerajaan Badung dengan pihak Guber- nemen semakin tegang. Sengketa tentang ganti rugi semakin panas dan menjadi konf- lik kepentingan antara dua kekuasaan. Pada 17 Juli 1906, pemerintah kolonial di Batavia mengirim ultimatum kepada Raja Badung. Namun, ultimatum itu tidak men- gubah keputusan Raja Badung untuk tidak membayar ganti rugi karena memang tidak bersalah. Pihak Gubernemen menanggapi keras atas sikap Raja Badung itu. Gubernur Jenderal van Heutz (1904-9) mengeluarkan perintah tindakan militer terhadap kera- jaan Badung dan Tabanan yang membang- kang. Pada 4 September 1906, ekspedisi militer dipersiapkan terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut di bawah pimpinan Mayor Jendral Rost van Tomingen. Pada 12 September, semua kapal pengangkut dan kapal perang sudah berada di perairan pantai Sanur (Agung 1989: 600-1). Ulti- matum disampaikan kepada Raja Badung dan Raja Tabanan dan jawaban penolakan Raja Badung disampaikan pada 13 Septem- ber 1906. Akibatnya, Belanda mendaratkan pasukannya dan mendirikan kemah-kemah pertahanan di pantai Sanur. Perlawanan awal laskar Badung dilan- carkan di Pabean Sanur pada 15 September. Belanda menyerang balik dengan memu- ntahkan tembakan meriam dari atas kapal perang. Sasarannya kota Denpasar terutama Puri Denpasar dan Pemecutan yang dibom- bardir terus-menerus dengan tembakan me- riam selama empat hari (15-18 September). Puncak serangan pasukan Belanda dilan- carkan pada 20 September. Perang sengit berkobar. Raja Badung dan pengikutnya melawan dengan cara puputan untuk mem- bela kerajaannya. Jumlah korban tewas di pihak Kerjaaan Badung diperkirakan men- capai 1.500 orang (Agung 1989: 623-4). PENUTUP Tidak dapat dimungkiri bahwa praktik adat tawan karang menyeret dua kekuasaan neg- ara yang berdaulat. Di satu pihak raja-raja kerajaan tradisional di Bali dan Lombok, di lain pihak negara kolonial modern di Bat- avia. Perbedaan persepsi dan penafsiran antara budaya tradisional dengan budaya modern atas praktik tawan karang senan- tiasa menjadi alasan meletusnya konflik berdarah dan perang-perang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Bali dan Lombok selama pertengahan abad ke-19 hingga dekade pertama abad ke-20. 79
80 | A. A. BAGUS WIRAWAN terhadap kolo- nialisme seperti yang terjadi di Buleleng (1846), Perang Jagaraga (1848/49) dan Karangasem (1849), Perang Kusamba di Klungkung (1849), dan Perang Puputan Badung (1906) merupakan bukti perbedaan penafsiran yang dilandasi budaya yang ber- beda antara budaya politik tradisional den- gan budaya politik modern kolonial. Perang perlawanan Demikian pula ideologi penganutn- ya, yaitu raja-raja dan rezim kolonial yang menggunakan aparatur negaranya jelas- jelas berbeda. Raja-raja Bali yang ken- tal dengan ideologi tradisional Hindu dan ideologi perang puputan berhadapan den- gan ideologi kolonial yang menggunakan teknologi perang modern. Senantiasa be- rakhir dengan kekalahan pada pihak nega- ra-negara kerajaan. Akibatnya seluruh Bali dan Lombok tunduk kepada kekuasaan Gu- bernemen di Batavia. Selanjutnya, Bali dan Lombok dijadikan daerah keresidenan ba- gian wilayah Hindia Belanda. DAFTAR ACUAN Agung, Ide A. A. Gde (1989), Bali pada Abad XIX: Perjuangan Rakyat dan Raja-raja Menentang Kolonialisme Belanda 1808-1908. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Goris, R. (1954), Prasasti Bali, Jilid II. Jakarta: t.p. Kartodirdjo, Sartono (ed.) (1973). Sejarah Perlawa- nan-perlawanan terhadap Kolonialisme di Indo- nesia. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI. Korn, E. (1932), Adatrecht van Bali. 's-Graven- hage: Martinus Nijhoff. Utrecht, E. (1962), Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok. Bandung: Sumur Bandung. Dokumen yang Diterbitkan ANRI (1964), Surat-surat Perdjandjian antara Keradjaan-keradjaan Bali/Lombok dengan Pe- merintah Hindia Belanda 1841-1938. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
JURNAL SEJARAH VOLUME 1 | NOMOR 2 | DESEMBER 2017 Budaya Tanding dan "Aktuil" Tentang Subkultur Kaum Muda Kurun 1960-70 ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS Peneliti Independen Alumnus Universitas Indonesia ABSTRAK - Majalah Aktuil terbit pertama kali pada 1967 di Bandung, diprakarsai oleh anak-anak muda pecinta musik yang bercita-cita mendirikan sebuah majalah. Inspirasinya datang dari majalah-majalah musik Belanda yang beredar di Indonesia saat itu seperti Pop Foto dan Actueel. Kedua majalah itu membawa budaya tanding dalam tulisan-tulisannya akibat dari tren hippies yang mendunia. Akibatnya, Aktuil pun menjadi sarana budaya tanding di Indonesia. Apalagi, di Indonesia tumbuh jurang generasi yang datang dari perbedaan aspirasi dan kegagalan komunikasi antara anak muda dan orang tua, mirip dengan latar belakang hippies di Amerika Serikat. Aktuil, yang didirikan oleh anak muda untuk anak muda, menjadi oase dalam polemik generation gap dengan membawa budaya tanding yang membantu anak muda mendefinisikan dirinya sendiri dan lepas dari harapan orang tua. KATA KUNCI - Sejarah media, majalah populer musik, Aktuil, era enam puluhan/tujuh puluhan, Bandung. ABSTRACT - Aktuil magazine was first published in Bandung in 1967, initiated by music loving youths whose dreams were to establish a magazine. The inspiration came from Dutch music magazines which available in Indonesia at that time, such as Pop Foto and Actueel. Both magazine brought counter culture excess from their articles, influenced by hippies trend which was a big hit around the world. As a consequence, Aktuil, too,became a device for counter culture to blossom in Indonesia. Particularly because a generation gap, generated from aspiration contrariety and communication fiasco between the parents and the youths, was apparent around the nation, similar to what had happened before hippies in United States. Aktuil, made by youths for youths, became an oasis in generation gap polemic by propagating counter culture which help the youths defined themselves and got out from the parents' expectations. KEYWORDS - Media history, popular music magazine, Aktuil, the sixties/seventies, Bandung. Menyimak artikel dan foto dalam majalah Aktuil yang terbit di In- donesia pada 1970-an mengin- gatkan pada situasi Amerika Serikat 1960- an. Begitu pula saat mendengar lagu-lagu grup musik Indonesia semisal AKA, Giant Step, The Mercy's, atau Sharkmove, seper- ti mendengar lagu-lagu rock progresif ala budaya tanding yang diilhami oleh perilaku anak muda di negeri Paman Sam. Gaya berpakaian mereka - rambut gondrong dan kemeja bermotif warna-warni bunga - juga mengingatkan pada atribut bermacam grup musik hippies di sana. Tampaknya telah ter- jadi pengaruh budaya tanding (countercul- ture) anak muda Amerika di Indonesia. Perlu ditelusuri bagaimana budaya tanding tersebut masuk ke Indonesia se- hingga menjadi bagian dari kehidupan anak-anak mudanya terutama pada kurun 81
82 | ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS 1970-an. Juga perlu diteliti seberapa da- lam budaya tanding terintegrasi ke dalam jiwa mereka karena budaya itu erat dengan pertentangan antara anak muda terhadap establishment yang melingkupi mereka. Majalah Aktuil patut diduga sebagai penye- bar budaya tanding di Indonesia. Untuk membuktikan dugaan itu, tulisan ini men- elusuri koleksi Aktuil; menafsir isi majalah itu untuk mengidentifikasi seberapa jauh gejala budaya tanding merembes ke dalam kultur sebagian anak muda perkotaan di Indonesia pada kurun 1970-an. Pemahaman tentang budaya tanding tentu tidak lepas dari asal-muasal budaya itu. Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini diawali dengan uraian tentang budaya tanding dan manifestasi hippies di Amerika Serikat yang berkembang sepan- jang dekade 1960-an, untuk mencari karak- teristik yang muncul sebagai gejala di In- donesia. BUDAYA TANDING DI AMERIKA SERIKAT Istilah counterculture atau budaya tanding muncul pertama kali di Amerika Serikat (AS) pada 1960-an sebagaimana tercetak pada sampul buku The Making of Counter- culture karya Theodore Roszak, sejarawan Universitas Negeri California. Dalam buku tersebut, Roszak menelaah fenomena nasi- onal yang menjangkiti golongan anak muda di AS. Gejala hippies lahir dari keadaan sosial dan ekonomi pasca-Perang Dun- ia II, tumbuh dari generation gap antara golongan orang tua yang konservatif den- gan golongan anak muda yang lebih liber- al. Orang tua dalam konteks ini mewakili generasi yang lahir sebelum perang, kemu- dian ikut berperang, sebagian di antaranya berhasil masuk ke dalam pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang men- yaksikan awal dan akhir perang, melihat bom nuklir sebagai instrumen yang akhirn- ya membawakan perdamaian. Sementara itu, para remaja masa itu teralienasi dari masyarakat. Mereka dip- isahkan dari orang tuanya oleh kecamuk perang. Jika orang tua menyebut Perang Dunia II sebagai "Perang yang Baik" yang membawa kemakmuran bagi Amerika Ser- ikat (Gitlin 1987: 30), maka para remaja yang lahir dalam kemakmuran pascaperang melihatnya dengan ketakutan. Bagi anak muda, nuklir bukanlah alat perdamaian me- lainkan senjata yang mematikan. Ketakutan itu kemudian dieksploitasi oleh berbagai industri, seperti penerbitan komik, menjadi kultur populer yang hanya dimengerti oleh remaja. Komik-komik yang terbit pada masa itu banyak melibatkan tema seperti bom nuklir dan efeknya yang melahirkan mutan-mutan menakutkan. Selain itu, mua- tan komik bersifat eksplisit termasuk dalam soal-soal seks, kekerasan, dan darah. Kecenderungan media seperti itu mem- buat cemas orang tua, apalagi setelah Fred- eric Wertheim dengan gencar mengkam- panyekan bahaya kekerasan dan perilaku antisosial sebagai akibat dari konsumsi komik sebagaimana terbaca dalam bukun- ya, The Seduction of the Innocent (1954).1 Dalam bukunya itu, Wertheim meyakinkan bahwa komik merupakan pemicu kenaka- lan remaja pada masa itu. Kritik para orang tua juga muncul di berbagai bidang yang lain seperti film dan musik. Situasi seperti itulah yang membuat jurang pemisah antara dua generasi menjadi semakin lebar dan menorehkan retak yang lebih dalam pada konsensus. Pada 1965, Distrik Haight-Ashbury - sering di plesetkan menjadi hashbury2 - di 1Lihat dalam Lytle (2006: 29). 2Plesetan ini merujuk kepada kebiasaan anak muda di Haight-Ashbury mengisap hash atau mariyuana, sejenis ganja.
San Francisco, California, dipenuhi anak- anak muda yang memilih hengkang dari rumahnya untuk bergabung dengan teman sebayanya mencoba "hidup tanpa kelas." Mereka tinggal beramai-ramai di rumah-ru- mah ala Viktoria yang bertarif sewa murah. Pakaian yang mereka kenakan pun bergaya Viktoria yang dibeli dari toko-toko barang bekas. Beberapa bahkan kembali menggu- nakan lampu gas dan memutus aliran listrik (Perry 2005:6). Sebuah kafe, The Blue Uni- corn, menjadi tempat berkumpul anak-anak muda tersebut. Klub The Legalize Mari- juana, misalnya, menggunakan kafe itu se- bagai tempat pertemuan para anggotanya. Adalah Michael Fallon, seorang jurnalis, yang menulis tentang kafe itu yang perta- ma kali menggunakan kata hippies untuk mengacu anak-anak muda yang berhimpun di Haight-Ashbury. Sejak itu (1967), me- dia-media di AS memakai istilah hippies - atau hippie dalam bentuk tunggal - untuk menjuluki anak-anak muda tersebut.3 Dalam masa Perang Dingin - yang "menggantikan" Perang Dunia - AS men- galami perkembangan besar-besaran di bidang industri sehingga membentuk tek- nokrasi yakni suatu sistem sosial yang ter- cipta ketika masyarakat industri mencapai puncak dari integrasi organisasinya; suatu sistem sosial yang masyarakatnya sangat bergantung pada dunia industri (Roszak 1969: 5). Penerbitan majalah Playboy, yang memuja seksualitas, bisa dilihat sebagai refleksi aspek kehidupan masyarakat tek- nokratik AS. Majalah yang dimotori Hugh Hefner itu menawarkan "standar kesempur- naan" yang bertalian dengan seks kepada warga masyarakat industri yang supersibuk, dengan gaya hidup glamourous sebagaima- na dicerminkan majalah itu. Gerakan hip- pies muncul dari perlawanan terhadap 3Artikel Michael Fallon, "A New Haven for Beatniks," dikutip dalam Issitt (2009: 8). Budaya Tanding dan "Aktuil" | sistem teknokrasi tersebut (Roszak 1969: 18). Terdapat dua cara untuk mendefinisikan counterculture; yang pertama pada tingkat ideologis dan yang kedua pada tingkat be- havioral (Westhues 1972: 9). Pada tingkat ideologis, counterculture adalah kumpulan kepercayaan dan nilai yang menolak kultur dominan dari sebuah masyarakat dan meru- juk kepada sekte alternatif. Pada tingkat be- havioral, counterculture adalah kelompok orang yang, karena menganut kepercayaan dan nilai demikian, berperilaku radikal dan non-konformis; dan cenderung 'drop-out' atau "keluar" dari masyarakat. Dalam pada itu, hippies menunjukkan karakter yang het- erogen, yakni visionaries, heads and freaks, midnight hippies, dan plastic hippies (How- ard 1969: 43-55). BUDAYA TANDING DI INDONESIA Sa 1969). Kebut-kebutan menjadi hal yang meresahkan masyarakat. Dalam sebuah razia yang digelar pada suatu hari pada 1968 terjaring 23 mobil, dua di antaranya kendaraan militer (Kompas, 9 Juli 1968).4 Manifestasi kenakalan remaja di kota- kota besar di Indonesia juga terlihat dalam "pesta gengsot" yang tampaknya sangat populer di kalangan mereka. Pesta geng- sot diadakan di rumah-rumah pribadi atau vila, pengunjungnya membawa pasangan, dan harus memiliki undangan yang tel- ah dikirimkan sebelumnya oleh "panitia" pesta. Di arena pesta, pengunjung bebas makan-minum hingga melakukan hubun- gan seks dengan pasangan yang dibawa masing-masing (Parengkuan 1969). Dari sisi moralitas umum, "praktik" pesta geng- sot tersebut dipandang sebagai refleksi dekadensi moral anak muda. Tidak heran bila golongan orang tua khawatir terhadap 4Lihat liputan "Razia Kebut, 23 Kendaraan Ditahan." 83
84 | ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS "dunia" yang tumbuh di kalangan anak muda, yang tidak dapat mereka menger- ti. Selain masalah internal keluarga, insti- tusi pendidikan yang tidak benar dituding sebagai faktor berkembangnya dekaden- si tersebut. Berkaitan erat dengan hal itu, komunikasi langsung antara orang tua dan anak ditengarai tidak berjalan lancar ka- laupun bukan macet sama sekali. Maka, dalam kurun 1960-an itu, tampak tumbuh bibit-bibit kesenjangan hubungan antargen- erasi di Indonesia sebagaimana generation gap yang pernah berlangsung di AS pada dekade sebelumnya. Perubahan sosial me- mang ditandai oleh kegentingan hubungan antargenerasi yang mengganggu efektivi- tas komunikasi di antara mereka (Abdullah [ed.] 1982: 3). Seperti halnya di Amerika Serikat dekade 1950-an, anak muda Indonesia pada medio 1960-an sedang mencari identitas untuk mendefinisikan generasinya. Per- tanyaannya, jika generasi orang tua mere- ka memiliki romantisme sebagai pejuang kemerdekaan negeri ini - saat masih se- bagai pemuda juga - maka apakah yang bisa dilakukan oleh generasi muda 1960- an. Disadari atau tidak, pertanyaan itu bisa menjadi beban bagi anak-anak muda itu, apalagi ketika orang-orang tua member- lakukan pencapaiannya sebagai tolok ukur bagi generasi anak-anaknya. Kenyataann- ya, Indonesia pada waktu itu ditandai oleh maraknya budaya massa model Barat yang menerpa pergaulan remaja terutama setelah pergantian rezim pemerintahan. Budaya Barat yang pada zaman Orde Lama dinya- takan terlarang ternyata kembali berkem- bang pada masa peralihan dan selanjutnya. Dalam hal tertentu budaya Barat, menurut pandangan konservatif sebagian orang tua, merupakan sumber dekadensi moral yang mengancam anak-anaknya. Meruncingnya kesenjangan generasi dalam masyarakat Indonesia membuat bu- daya tanding ala hippies mudah meresap di lingkungan anak muda. Budaya hippies ini membantu golongan anak muda un- tuk "mendefinisikan" diri lengkap dengan atributnya seperti cara berpakaian, rambut gondrong, corak musik, pemikiran, dan berbagai tradisi yang dibawa oleh budaya itu. Persoalan muncul ketika budaya asing itu menimbulkan ekses - seperti kehidupan seks bebas, penyalahgunaan obat-obatan - yang dianggap buruk dan berbahaya oleh pemerintah dan orang tua. Pada 1970, De- partemen Luar Negeri menginstruksikan kepada seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri untuk berhati-hati dalam mem- beri izin masuk turis terutama yang "berci- ri" hippies. Direktorat Jenderal Imigirasi, Departemen Kehakiman, juga memerintah- kan kepada para pejabat Imigrasi Daerah untuk menolak perpanjangan visa bagi turis yang tampak seperti hippies dan meminta mereka meninggalkan Indonesia (Kompas, 18 Juli 1970). Namun, sebesar apa pun us- aha pemerintah, hippies telah masuk ke In- donesia lewat berbagai cara dan jalur. Anak-anak muda berkeliling kota dengan mobil sedan merk Impala dengan cat warna-warni khas hippies menjadi pe- mandangan biasa di kota-kota besar di In- donesia menjelang akhir 1960 (Kompas, 10 Oktober 1967).5 Di Bandung pada 1969 berdiri sebuah geng bernama United Hag- gard D.113 dipimpin oleh JH, bermarkas di sebuah rumah di Jalan Juanda. Geng itu mewajibkan kepada anggotanya men- culik wanita sebanyak-banyaknya untuk diperkosa dan mempraktikkan seks bebas (Kompas, 9 Juni 1969).6 Mereka menggu- nakan lambang gambar bunga, berpakaian 5Lihat liputan "'Hippies' Mulai Menjalar ke Sini." 6Lihat liputan "Perkumpulan Hippies United Haggard D.113 di Bandung."
seragam warna-warni, dan memasang hi- asan bunga segar sebagai simbol free love. Lagu "kebangsaan" mereka adalah Kota Kembang milik Tetty Kadi, penyanyi pop- uler asal Bandung, dan San Fransisco yang biasa dinyanyikan oleh Scott McKenzie di AS. Akhirnya, mereka menjadi buronan polisi yang kemudian berhasil menangkap 15 anggotanya.7 Ada kemungkinan munculnya geja- la hippies di kota-kota di Indonesia terpi- cu oleh maraknya kembali lagu-lagu Barat melalui siaran radio, televisi, konser, dan sebagainya. Kebanyakan lagu-lagu Barat yang menjadi tren di kalangan anak-anak muda di Indonesia kala itu berasal dari Ing- gris dan Amerika yang diduga "terindikasi" budaya hippies dalam temanya. Lagu-lagu The Beatles dalam album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, misalnya, di- tafsirkan sebagai ekspresi budaya tanding. Seluruh lagu dalam album itu diciptakan oleh The Beatles setelah mereka melaku- kan "ziarah budaya" ke India untuk men- cari ketenangan jiwa. Demikian pula aksi John Lennon, salah seorang personel The Beatles, yang mengumumkan "mengurung diri" di kamar selama sepekan suntuk ber- sama Yoko Ono, istrinya yang berasal dari Jepang, dimaknai sebagai artikulasi per- damaian. Di Jakarta, seluruh anggota grup musik Flower Poetman pimpinan Guruh Sukarnoputra memelihara rambut panjang model personel band Barat. Saat tampil, mereka mengenakan pakaian bermotif bun- ga warna-warni dan menyelipkan bunga segar pada daun telinga. Mereka juga ikut yoga dan mengisap ganja (Sasongko dan Katjasungkana 1991). Faktor lain yang membuat musik Barat "merasuki" anak muda di Indonesia adalah penerbitan dan peredaran majalah musik. 7Lihat liputan "Kaum Hippies di Bandung Terus- menerus Dikejar." Budaya Tanding dan "Aktuil" | Bursa majalah di Cikapundung meng- hubungkan anak-anak muda Bandung den- gan majalah musik terbitan Belanda yakni Muziek Ekspress, Aktueel, dan Pop Foto. Majalah-majalah itu membahas seluk-be- luk perkembangan musik dunia yang sangat digandrungi anak-anak muda. Hal serupa dilakukan majalah hiburan terbitan Jakar- ta seperti Vista yang menyisipkan kolom Vista Musik; begitu pula Varia dan Selecta yang walau selintas sering memuat artikel atau liputan tentang musik Barat dan lokal. Sementara, Aktuil patut dicatat sebagai ma- jalah khusus musik yang berpengaruh pada masanya. Minat besar anak-anak muda ter- hadap Aktuil mencuat terutama ketika salah satu redaktur majalah itu, Sonny Soeryaat- madja, menulis artikel yang komprehensif membahas tentang hippies dari sisi fash- ion, idealisme, dan perkembangan musik dunia menjelang akhir 1960-an. Rupanya pembahasan itu digemari oleh anak muda yang pada waktu itu sudah mulai dijangkiti budaya hippies.8 Sejak saat itu Aktuil ser- ing memasukan artikel yang berbau hippies dengan pemikiran yang segar. Misalnya, pembahasan tentang banci dan homoseksu- al, di mana posisi Aktuil adalah menerima dan ingin membiasakan keberadaan mer- eka di masyarakat. Juga ada pembahasan mengenai seks bebas di mata musisi dan selebriti wanita Indonesia, di mana keban- yakan dari mereka mendukung kebiasaan tersebut. Rupanya budaya tanding memang sudah ada dalam pergaulan anak muda saat itu namun Aktuil memanifestasikan budaya tersebut lewat artikel-artikelnya. Memasuki kurun 1970-an, gejala bu- daya tanding tampak makin meluas di ka- langan anak muda. Manifestasinya terlihat dari hal yang sederhana seperti rambut gon- drong hingga penyalahgunaan morfin yang 8Uraian tentang Aktuil, lihat sub-subbab selanjutnya dalam artikel ini. 85
86 | ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS membahayakan kehidupan mereka. Dalam khazanah musik bergaung aliran heavy yang identik dengan salah satu atribut bu- daya hippies. Grup AKA (singkatan Apo- tek Kaliasin) asal Surabaya, misalnya, kerap mempertontonkan aksi panggung yang teatrikal dan tidak lazim. Ucok Har- ahap, vokalis dan pemimpin grup itu, men- gusung peti mati ke atas panggung untuk mendramatisasi penampilannya. Lain lagi dengan Micky, vokalis band Bentoel, yang menggigit seekor kelinci hidup-hidup dan meminum darah segarnya di atas panggu- ng. Aksi-aksi horor semacam itu merupa- kan bentuk budaya tanding yang bertolak dari sikap menolak terhadap konvensi yang selama itu dianggap mapan. Dalam hal ini, penampilan "mengerikan" grup-grup musik rok tersebut dapat dibaca sebagai tandingan terhadap corak hegemonik musik-musik populer yang selama itu menguasai selera masyarakat luas. Tidak urung budaya tanding menim- bulkan kekhawatiran pemerintah dan para orang tua. Hal-hal minor semisal gaya ber- pakaian, rambut gondrong, penampilan (musik) di atas panggung, dan semacamnya, mengundang campur tangan pemerintah. Misalnya pada 1969, pihak berwajib mela- rang konser The Props karena grup musik itu menyanyikan lagu-lagu frantik ala Jimi Hendrix diiringi permainan gitar sambil ti- dur-tiduran (Sylado 1969: 12). Kemudian, pada 1970-an marak pelarangan terhadap rambut gondrong di Indonesia. Razia terha- dap rambut gondrong diadakan di berbagai tempat dengan alasan bahwa rambut pan- jang tidak sesuai dengan norma yang baik dan sopan (Yudhistira 2010: 129). Kampus Institut Pertanian Bogor melarang maha- siswanya yang berambut panjang (baca: gondrong) mengikuti kegiatan perkuliahan. Rektor IPB ketika itu berkeyakinan bah- wa rambut gondrong memiliki keterkaitan dengan kurangnya disiplin dan tanggung jawab. Usaha melarang rambut gondrong hampir sia-sia karena tren itu sangat digan- drungi anak-anak muda 1970-an. Langsung ataupun tidak langsung, tren berambut gondrong itu mungkin terpengaruh John Mayall, penyanyi blues asal Inggris, yang selalu menggerai rambut panjangnya saat tampil di panggung. Sejak akhir 1960- an sampai awal 1970-an, Mayall menjadi tokoh yang digemari oleh anak-anak muda di banyak negara, termasuk Indonesia. Bah- kan sekolah Perguruan Taman Madya di Blok S, Jakarta Selatan, diberi julukan John Mayall High School (Sakrie 2002). MAJALAH "AKTUIL" Sejak 1950-an, musik rock n' roll masuk ke Indonesia lewat film Rock Around the Clock dan lagu-lagu Elvis Presley. Namun, Presiden Sukarno menganggapnya se- bagai pengaruh negatif terhadap kehidupan pemuda Indonesia. Ketika merayakan hari kemerdekaan Indonesia (1959), Presiden mengeluarkan manifes tentang kebudayaan nasional yang berwatak kepribadian sendi- ri. Sejak pertengahan Oktober 1959, mas- yarakat Indonesia dibatasi untuk tidak lagi mendengar lagu-lagu berirama rock n' roll, cha cha cha, dan mambo dari siaran Radio Republik Indonesia (Mulyadi 2009: 11). Akibatnya, banyak kelompok musik ber- ganti nama Indonesia. Misalnya, El Dolores Combo menjadi Dasa Ria, The Blue Band menjadi Riama, The Rhythm menjadi Pus- pa Nada, The Irama Cubana menjadi Ter- una Ria, The Alulas menjadi Aneka Nada. Bahkan musisi Gerly Sitompul mengubah namanya menjadi Mawar Sitompul. Akibat lainnya, suara penyanyi Diah Iskandar yang dianggap meniru Conny Francis, tidak terdengar lagi dalam siaran
RRI di seluruh Indonesia. Upaya pemer- intah berlanjut dalam bentuk kerja kepani- tiaan yang terdiri dari Oei Tjoe Tat, Adam Malik, dan Mayor Jenderal Achmadi, melalui sidang presidium kabinet 22 Sep- tember 1964 (Mulyadi 2009: 14). Hasil ker- ja panitia yang dilaporkan kepada Presiden Sukarno antara lain berupa keputusan untuk menindak tegas masyarakat yang memutar lagu Barat. Polisi diberi wewenang menin- dak pelanggaran sehingga banyak terjadi pembakaran terhadap piringan hitam lagu- lagu pop-rock Elvis Presley dan operasi ter- hadap gaya rambut poni dan pakaian The Beatles. Larangan juga berlaku efektif terhadap musisi yang 'nakal' dan tetap memainkan lagu Barat. Banyak dari mereka dimasuk- kan ke dalam bui seperti Bharata Band di Surabaya yang pada 1963 dikenai hukuman penjara karena memainkan lagu-lagu The Beatles; musikus Abadi Soesman ditahan di Komando Distrik Militer Malang karena hal yang sama. Koes Bersaudara dikurung selama delapan bulan pada 1965 di Penjara Glodok karena sering memainkan lagu The Everly Brothers dan The Beatles. Lagu yang diizinkan beredar pada waktu itu adalah yang asli Indonesia sehingga mendorong lagu-lagu daerah muncul ke permukaan. Kebanyakan dari lagu daerah diaransemen kembali sebagai musik pop(uler), sebagian lagi berupa lagu baru yang berbau pop daer- ah. Contohnya, Teruna Ria mempopulerkan Bengawan Solo ciptaan Gesang dalam ira- ma pop keroncong; Taboneo menyanyikan lagu-lagu populer Kalimantan seperti Am- par-ampar Pisang dan Saputangan Bapun- cu Ampa; Gumarang dengan pop Minang Ayam den Lepeh; Elly Kasim dengan lagu Bareh Solok, Lamang Tapai, dan Hitam Manis; Bob Tutupoly membawakan lagu pop Ambon Sarinande; Lenny Beslar mem- bawakan lagu pop Makassar Angin Mamiri; Budaya Tanding dan "Aktuil" | Kris Biantoro muncul dengan lagu Don- dong Apa Salak yang berirama pop Jawa; Lilis Suryani membawakan pop Sunda Es Lilin dan Neng Geulis; dan Diah Iskandar dengan lagu Beas Beureum (Mulyadi 2009: 16). Situasi berubah pada masa Orde Baru yang menggantikan pemerintahan Sukarno. Sikap pemerintah yang tidak lagi memusuhi budaya Barat membuat grup-grup musik dengan nama berbahasa Inggris kembali bermunculan. Misalnya The Mercy's yang dibentuk pada akhir 1965 dan The Rollies serta The Rhythm Kings yang lahir pada 1967. Grup rock AKA dari Surabaya - yang telah disebut - juga dibentuk pada 1967. Memasuki dekade 1970-an, jumlah grup musik dengan nama berbahasa Inggris terus bertambah. Mereka tidak segan-se- gan membawakan musik rock seperti yang dilakukan oleh God Bless, Shark Move, Giant Step, dan Golden Wing. Musik men- jadi tren yang sangat diminati anak muda. "Anak band paling banyak dikerubungi sia- pa saja, termasuk wanita. Kayaknya, kalau punya band, gengsinya luar biasa," kenang Triawan Munaf yang kini Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Sakrie 2015: 40). Yang menarik, kalangan tentara juga "masuk" ke ranah musik. Direktur Jenderal Siaran Angkatan Bersenjata Republik In- donesia Brigadir Jenderal Sugandhi meran- cang acara yang dinamai Panggung Prajurit yang dikoordinasikan oleh Badan Kerjasa- ma Seniman Komando Strategis Tjadangan Angkatan Darat atau lazim dikenal sebagai BKS Kostrad. Selain itu, ABRI juga me- manfaatkan komunikasi tidak langsung via TVRI. Pada Juni 1966, Letnan Muda Uda- ra Sunadi ditugasi merancang acara siaran ABRI di TVRI berupa Variate Show (siaran pertama 10 November 1966) yang kemu- dian diubah menjadi Kamera Ria hingga sekarang. Format acaranya berupa pertun- 87
88 | ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS jukan musik yang berseling dengan beri- ta-berita kegiatan ABRI. Stasiun RRI juga dimanfaatkan oleh ABRI untuk melakukan angket popularitas penyanyi dan grup band di Indonesia (Sakrie 2015: 26). Kiprah ten- tara dalam permusikan seperti memberi isyarat bahwa pemerintah memberi legiti- masi atas berkembangnya kembali budaya Barat di Tanah Air. Bermain dan mendengarkan musik menjadi kebiasaan bagi anak-anak muda. Repertoar musik mereka peroleh dari pelat atau piringan hitam yang biasanya dibawa sebagai oleh-oleh orang tertentu dari luar negeri (Sakrie 2015). Ada pula penjualan pelat di kompleks pertokoan Pasar Baru seperti toko-toko Eropah, Combinatie, dan Sinar Jaya. Saat itu harga sekeping pelat sekitar Rp1000 hingga Rp2000. Di Jalan Surabaya, daerah Menteng, Jakarta Pusat, dijual pelat-pelat bekas - yang terkenal kios milik Silalahi, lelaki asal Tapanuli. Kete- naran lapak Silalahi mengundang Tommy Bolin personel Deep Purple mampir ke ki- osnya saat supergrup itu berkonser di Jakar- ta pada 1975 atas sponsor Aktuil. "Kebetu- lan waktu itu tengah dipajang album terbaru Purple Come Taste the Band. Bolin hanya tersenyum melihat sampul pelat itu," ke- nang Silalahi (Sakrie 2015: 41). Dengan latar belakang suasana seper- ti itulah Aktuil tampil. Bandung pada akhir 1960-an diwarnai anak-anak muda yang ge- mar membaca Actueel, Pop Foto, dan Muz- iek Ekspress, seperti yang telah disebutkan. Majalah-majalah tersebut, baru atau bekas, dijual di bursa majalah Cikapundung. Suatu kali pada 1967, Bob Avianto, seorang penu- lis lepas masalah perfilman, melontarkan ide membuat majalah musik "asli Indo- nesia" kepada rekannya, Toto Rahardjo. Ide itu disampaikan kepada Toto karena ayahnya adalah pemilik usaha percetakan Timbul di Jalan Lengkong Kecil, Bandung. Toto Rahardjo, saat itu mahasiswa Fakul- tas Ekonomi Universitas Parahyangan, menyetujui ide Bob Avianto untuk mem- buat sebuah majalah musik bersama-sama. Sebelumnya, ide Bob Avianto berasal dari Denny Sabri Gandanegara, kontributor majalah Discorina yang terbit di Yogya- karta. Anak sulung dari Sabri Gandanega- ra yang merupakan Wakil Gubernur Jawa Barat (1966-74) itu rupanya tidak puas den- gan majalah tempatnya bekerja yang hanya menyajikan profil pemusik dan chord lagu (Sopian 2015). Maka bergabunglah Bob Avianto, Toto Rahardjo, dan Denny Sabri di rumah Syamsudin, yang lebih dikenal dengan Sam Bimbo, untuk membicarakan lebih lanjut mengenai ide penerbitan ma- jalah. Denny Sabri mengusulkan nama Ak- tuil bagi majalah yang akan diterbitkan itu, yang kemudian disepakati bersama.9 "Ini bahasa Indonesia yang salah memang. Tapi, saat itu kami sedang gandrung-gandrung- nya majalah Actueel," tutur Toto Rahardjo (Sopian 2015). Menurut perhitungan Toto Rahard- jo, modal yang harus dikeluarkan untuk mendirikan CV Aktuil, sebagai badan pe- nerbit, adalah Rp10.000.000 dengan kurs Rp900 per satu dolar AS pada masa itu. Kantor redaksi ditetapkan di Jalan Leng- kong Kecil 41, menyatu dengan kantor Per- cetakan Timbuldi sebuah bangunan eksko- lonial sebab di percetakan itu pulalah Aktuil akan diproduksi.10 Untuk memenuhi kebu- tuhan akan kertas, Toto Rahardjo pun beru- tang kepada ayahnya. Majalah Aktuil telah direncanakan untuk terbit perdana pada Mei 1967. Namun, karena tidak ada yang men- gerti urusan redaksional, rencana terbit jadi tertunda. Setelah urusan redaksional terata- 9Wawancara dengan Toto Rahardjo, 21 November 2015. 10Pada 1970-an terjadi pergesan nomor bangunan oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga alamat kantor Aktuil berubah menjadi Jalan Lengkong Kecil 57.
si, masalah lain muncul. Percetakan Timbul ternyata butuh tambahan daya listrik dan tidak ada yang mengerti cara mengerjakan separasi dan layout (Sopian 2015). Setelah semua masalah teratasi satu per satu, Aktuil akhirnya terbit perdana pada 8 Juni 1967, satu bulan terlambat dari target awal. Edisi perdana majalah itu terbit tanpa izin Departemen Penerangan, hanya berbekal izin dari Penguasa Perang Daer- ah Jawa Barat. Namun, tidak ada teguran sama sekali dari Departemen Penerangan.11 Logo Aktuil dibuat oleh Deddy Suardi, redaksi yang merupakan alumnus Jurusan Seni Rupa ASRI, Yogyakarta. Dalam edi- si-edisi awal, isi Aktuil kebanyakan berupa saduran dari majalah-majalah Belanda yang telah disebutkan. Pada halaman depan ter- cantum nama CV Aktuil dengan Toto Ra- hardjo sebagai Pimpinan Perusahaan. Edi- si perdana Aktuil langsung didistribusikan oleh pengecer dadakan yang diambil dari keluarga kelas menengah Kota Bandung. Dengan mengendarai sepeda motor, para pengecer berkeliling kota menjajakan ma- jalah khusus musik itu. Bahkan ada yang menjualnya sampai ke luar kota Bandung seperti Sumedang, Garut, dan Cianjur. Se- banyak 5000 eksemplar Aktuil habis dalam waktu kurang dari satu minggu. "Siga ka- cang goreng kasar na mah (seperti kacang goreng kasarnya)," kenang Denny Sabri. Aktuil lahir di Bandung, bukan di ibu kota. Mungkin itu suatu kebetulan belaka, namun mungkin pula punya makna khusus. Sejak lama Bandung dijuluki 'Parijs van Java'. Paris di Perancis adalah kota mode, begitu pula Bandung. Sebagai kota mode, Bandung lebih sensitif terhadap hal-hal baru dan "hal baru" yang hangat saat itu adalah budaya tanding yang dibawa kaum hippies. Hippies adalah fesyen mutakhir saat itu, 11Wawancara dengan Toto Rahardjo, Jakarta, 12 April 2015 Budaya Tanding dan "Aktuil" | dan Bandung tampak tanggap terhadap ge- jala budaya tersebut. Dalam sfeer romantik seperti itulah Aktuil memilih "tanah kela- hiran"-nya sendiri - Bandung 'kota kem- bang' layaknya nyanyian Tetty Kadi dalam Kota Kembang: Kota kembang yang indah permai Sejuk nyaman hawanya Dengan gadis lemah gemualai Indah dipandang mata Bandingkan dengan pelukisan 'city of flow- er' dalam San Fransisco McKenzie:12 If you're going to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair If you're going to San Francisco You're gonna meet some gentle people there Analog kota Bandung dan San Fran- cisco tampaknya membuat anak-anak muda Bandung lebih mudah "menyatu" ke dalam kultur itu. Hal lain yang membantu percepa- tan "sosialisasi" budaya hippies di Bandung adalah faktor spasial kota itu. Dibandingkan dengan Jakarta, wilayah Kota Bandung jauh lebih kecil sehingga membuat anak-anak muda Bandung lebih mudah mengenal satu sama lain dan ide atau aspirasi lebih cepat menyebar.13 Dalam dunia musik, saat tren hippie muncul di Bandung, dengan cepat terserap dan menyebar melalui orang-orang kreatif dan bersemangat seperti para pendiri majalah Aktuil. Pada edisi kedua, Maman Sagith, redaksi Harian Banteng, bergabung ke dalam Aktuil, diikuti Sonny Suriaatmadja pada Desember. Saat itu Aktuil diputuskan terbit dua kali dalam sebulan. Pada saat edisi ketiga terbit, Denny Sabri terbang ke Jerman Barat untuk kuliah di Werkkunst- chule, Fakultas Grafik Desain, di Hamburg, Jerman Barat. Di balik itu, Denny juga in- gin agar bisa dekat dengan grup musik fa- 12Wawancara dengan Remy Sylado, Jakarta, 6 Nov- ember 2015. 13Wawancara dengan Toto Rahardjo, Jakarta, 12 April 2005. 89
90 | ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS voritnya, Deep Purple. Kepergian Denny Sabri ke Jerman Barat, membawa hikmah pembukaan kantor redaksi Aktuil di 2000 Hamburg 52, Wichman Sto. 42/B. Di Bandung, tulang punggung redak- si Aktuil tinggallah Sonny Suriatmadja dan Maman Sagith. Merekalah yang melakukan semua pekerjaan dari mencari dan men- golah informasi, membuat layout, mengu- rus mesin cetak, menjilid, dan mengepak. Denny Sabri berjanji akan tetap menulis berita untuk Aktuil setelah menetap di Jer- man Barat. Namun, hal itu baru terlaksana pada 1968. Awalnya masih merupakan ber- ita saduran dari majalah-majalah di sana, kemudian Denny berhasil mewawancarai secara eksklusif para musisi dan penyanyi Eropa. Misalnya, wawancara dengan Ma- riska Veres, penyanyi kelompok Shockin' Blue asal Belanda, yang sedang berupaya meluaskan sayap popularitasnya ke AS pada 1970. Denny mewawancarai Maris- ka - yang memiliki lagu andalan Venus - mengenai pengalamannya di Amerika, tam- pil dalam acara televisi ternama Ed Sullivan Show dan rencana tur ke negara-negara Asia termasuk ke Indonesia (Sabri 1969: 6). Meski memperoleh asupan berita dari luar negeri, tiras Aktuil tak kunjung mening- kat sepanjang 1968. Namun, ketika Sonny Suriatmadja memuat tulisan hippies yang sedang ngetren di Kota Bandung sepanjang 1969, Aktuil banyak diburu kaum muda. Majalah itu memuat tentang fashion, sistem sosial, seks dan orgy,14 dan pemakaian mariyuana, dari sudut edukasi, bukan pro- mosi. Ternyata tulisan-tulisan seperti itu sangat digemari pembacanya, dilihat dari surat yang masuk ke kantor redaksi Aktuil. Sejak itu, tiras Aktuil perlahan-lahan terus 14Hubungan seks yang dilakukan beramai-ramai dan saling tukar pasangan. Sering juga diartikan sebagai pesta seks. meningkat. Tahun 1969 menjadi tahun baik bagi Aktuil. BUDAYA TANDING DALAM "AKTUIL" Sulit untuk mengukur sedalam apa budaya tanding "melebur" ke dalam pergaulan anak-anak muda Indonesia. Walaupun hal-hal yang bersifat behavioris seperti musik dan gaya hidup sudah terlihat keberadaannya, namun tidak ada tanda- tanda apakah budaya tanding juga bersifat ideologis. Bergabungnya Remy Sylado, seniman Teater 23761 yang sangat aktif di Bandung, memberikan napas budaya tanding yang sangat dalam bagi Aktuil. bergabung, Sebelum Remy Sylado Aktuil tidak lebih majalah musik seperti halnya Diskorina atau Vista. Pada 1969, Aktuil memang pernah menerbitkan artikel hippies, berseri mengenai namun Remy Sylado-lah yang berusaha mengintegrasikan budaya tanding tersebut sekadar kepada pembacanya, bukan memaparkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di Barat. Dengan usaha Remy Sylado itulah Aktuil menemukan ciri khasnya yang ditularkan juga kepada para pembacanya. Pada Edisi 102 (1972), untuk pertama kali muncul rubrik 'Puisi Mbeling' dalam Aktuil. Remy Sylado adalah sosok yang membina rubrik ini. Puisi mbeling adalah sastra yang ditulis oleh-oleh anak muda. Isinya nyeleneh bila dilihat dari kaca mata sastra sezaman yang konvensional. Dalam "Puisi Mbeling Edisi III" (Aktuil, No. 107, 1972), Remy Sylado menjelaskan maksud pemuatan jenis puisi itu: Ia revolt pada nilai-nilai yang kaku sebab ma- pannya itu, yang terpusing-pusing di sekitar itu-itu wungkul: bunga, awan, kuda, cacing, gunung, sawah, laut, padi, seperti sajak-sajak tua dari Soebagjo Sastrowardojo, apalagi Ajip
Rosidi, dan jenis-jenis yang lebih cengeng sep- erti Mansur Samin, yang boleh digolong se- bagai masterpis ketika orang masih butahuruf. Remy Sylado mencoba melepaskan sastra dari genggaman para sastrawan tua yang kebanyakan berasal atau bermukim di Jakarta. Ia menolak 'gerontokrasi'15 melanda dunia sastra Indonesia. Apa yang Remy coba sampaikan lewat puisi mbeling, secara substansial, mirip dengan apa yang diperjuangkan kaum hippies. Puisi mbe- ling berontak dari cara pandang orang tua yang kaku dan konvensional, dan memilih cara yang eksperimental untuk berekspre- si. Selain itu, Remy mengajak para pem- baca untuk bergerak bersama dengan cara menyumbang tulisan yang akan dimuat di rubrik tersebut. Dengan cara itulah Remy Sylado menularkan budaya tanding kepada pembaca Aktuil. Sebagai majalah musik, Aktuil dom- inan dalam pembahasan mengenai musik. Di sinilah peran majalah itu membangun kultur pergaulan "baru" anak muda. Pem- bahasan musik Aktuil bertitik berat pada rock progresif sehingga musisi pop, seperti Koes Plus, hampir tidak mendapat tempat di dalamnya. Sementara itu, grup musik seperti AKA mendapat spotlight yang men- tereng, aksi-aksi teatrikal panggungnya di- agungkan; atau aksi vokalis Trenchem yang menari bersama ular di atas panggung. Menurut Aktuil, grup musik yang memain- kan musik mbeling,16 yang "membeling" terhadap establishment, harus dipadukan dengan unsur teatrikal (Sylado 1972: 12). Grup dan jenis musik seperti itulah yang membanjiri isi majalah Aktuil sehingga pembacanya tergiring menyukai hal yang 15Gerontokrasi adalah kekuasaan yang dipimpin oleh kalangan orang tua. Wawancara dengan Remy Sylado, Jakarta, 6 November 2015. 16Dalam bahasa Jawa, mbeling berarti 'bandel'. Istilah ini menjadi trademark Remy Sylado karena sering ia gunakan sebagai ungkapan gerakan perlawanan terhadap establishment. Budaya Tanding dan "Aktuil" | sama. Dengan mendengar musik, penikmat pun cenderung melakukan imitasi terhadap grup musik favoritnya; dan karena musik rock progresif erat kaitannya dengan hip- pies, maka pembaca Aktuil pun bergaya seperti hippies. Setelah mode dan gaya hidup hippies dimuat Aktuil dalam artikel berseri pada 1969, budaya tersebut tampak makin mem- baur dengan budaya anak muda Indonesia memasuki era 1970-an. Bersamaan dengan itu, pembaca Aktuil meningkat hingga tirasn- ya mencapai hampir 200.000 eksemplar.17 Pertengahan 1970-an, Aktuil menerbitkan beberapa artikel mengenai gaya hidup hip- pies yang tengah dipraktikkan oleh anak muda dan menyertakan pendapat mereka yang mengikuti gaya hidup itu. Misalnya, dalam Edisi 144 (1974), Aktuil menyer- takan rubrik cerita sampul18 tentang pe- makaian narkoba yang marak dilakukan anak muda. Contoh lainnya, dalam Edisi 146 (1974) dimuat tulisan "Percintaan-per- cintaan Tokcer Mulai Beraktip" pada rubrik cerita sampul. Dalam liputan itu, Aktuil meminta pendapat anak-anak muda yang melakukan praktik seks bebas. Alasan mer- eka pun beragam mulai dari mencari cara "awet muda" hingga memenuhi kebutuhan biologis saja. Dalam cerita sampul khusus memperingati Hari Pahlawan dimuat lipu- tan mengenai 'krisis kepemimpinan' dalam golongan orang tua karena berkurangnya rasa hormat anak muda terhadap mereka (Aktuil, No. 156, 1974). Mengambil sisi anak muda, Aktuil meliput tanggapan mer- eka terhadap 'kekuasaan' orang tua. "Ki- talah pahlawan masa kita," teriak penyair Sutardji Calzoum Bachri di Taman Ismail Marzuki.19 17Wawancara dengan Bens Leo, pengamat musik, Jakarta, 17 September 2015. 18Cerita sampul merupakan rubrik utama Aktuil dalam tiap edisi. 19Dikutip Sylado (1974: 14). 91
92 | ALDIS SHANAHAN RAIPUTRA TANNOS PENUTUP Keberadaan budaya tanding secara sporadis telah muncul di kota-kota besar di Indone- sia pada akhir dekade 1960-an lewat berb- agai sumber, terutama sejak pemerintahan Suharto membuka jalur masuk musik Barat kembali. Anak-anak muda yang tertarik terhadap musik Barat kemudian mencari informasi mengenai musisi dan grup musik favoritnya lewat majalah-majalah Eropa seperti Muziek Ekspress dan Actueel. Dari ketertarikan terhadap musik mereka mem- pelajari budaya tanding. Sebagai majalah musik, Aktuil, yang terbit sejak 1967, memusatkan perhatiann- ya kepada budaya baru yang mulai muncul di antara anak-anak muda. Aroma budaya tanding ini semakin kental dengan ber- gabungnya Remy Sylado. Dengan gayanya sendiri, Aktuil kerap membahas gejala bu- daya tanding yang datang dari budaya anak muda Indonesia sendiri. Namun, budaya tanding yang "bertiup" di Indonesia tampa- knya sebatas atribut, gaya hidup, dan mode; tidak ditemukan unsur ideologisnya. Anak- anak muda yang "berlagak" hippie masih terintegrasi dengan establishment, mereka masih tinggal dan dibiayai oleh orang tua mereka. Dengan demikian, gejala budaya tanding di Indonesia, mengikuti Howard (1969), masih berada dalam tingkat plastic hippies - yang hanya mengklaim aspek lu- aran, bukan ide substansialnya. DAFTAR ACUAN Abdullah, Taufik (ed.) (1982), Pemuda dan Peruba- han Sosial. Jakarta: LP3ES. Gitlin, Todd (1987), The Sixties: Days of Hope, Years of Rage. New York: Bantam Books. Hakim, Lukman (1969), "'Gang' dalam Kehidupan Remaja Kita," Kompas, 13 September. Howard, John Robert (1969), "The Flowering of the Hippie Movement," Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, Vol. 382 (43-55). Issitt, Micah L. (2009), Hippies: A Guide to an American Subculture. California: Greenwood Press. Lytle, Mark H. (2006), America's Uncivil Wars: The Sixties Era from Elvis to the Fall of Richard Nix- on. New York: Oxford University Press. Mulyadi, Muhammad (2009), Industri Musik In- donesia: Suatu Sejarah. Bekasi: Koperasi Ilmu Pengetahu-an Sosial. Parengkuan, A. (1969), "Pesta 'Gengsot' Muda-mu- di Indonesia," Kompas, 19 April. Partridge, William L. (1973), The Hippie Ghetto: The National History of a Subculture. Illinois: Waveland Press. Perry, Charles (2005), The Haight-Ashbury: A Histo- ry by Charles Perry. New York: Wenner Books. Roszak, Theodore (1969), The Making of a Counter- culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition. New York: Anchor Books. Sabri, Denny (1969), "Wawancara dengan Mariska Veres," Aktuil, No. 54. Sakrie, Denny (2015), 100 Tahun Musik Indonesia. Jakarta: Gagas Media. - (2002), "Napak Tilas Anak Muda 1970-an," Kompas, 29 April. Sasongko, A. Tjahjao dan Nug Katjasungkana (1991), "Pasang Surut Musik Rock di Indone- sia," Prisma, Oktober. Sylado, Remy (2004), Puisi Mbeling. Jakarta: Gramedia. - (1969), "Aktualindo: Give Us Freedom," Aktuil, No. 36. - (1972), "AKA dan Orexas," Aktuil, No. 100. - (1974), "Pahlawan-pahlawan Kaum Muda," Ak- tuil, No. 156. Westhues, Kenneth (1972), Society's Shadow: Stud- ies in the Sociology of Countercultures. Toronto: McGraw-Hill. Yinger, J. Milton (1982), Countercultures: The Promise and Peril of a World Turned Upside Down. New York: The Free Press.
Yudhistira, Aria Wiratma (2010), Dilarang Gon- drong: Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an. Jakarta: Margin Kiri. Surat Kabar dan Majalah Aktuil, 1967, 1968, 1969, 1972, 1974. Kompas, 1967, 1968, 1969, 1970. Budaya Tanding dan "Aktuil" | Wawancara Bens Leo, 17 September 2015. Remy Sylado, 6 November 2015. Toto Rahardjo, 12 April 2015; 21 November 2015. Internet Sopian, Agus (2015), "Putus Dirundung Malang," diunduh 13 September. 93