56 - 70 Lensa Budaya, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017. Edisi Khusus Persembahan Untuk Edward L Poelinggomang ISSN: 0126 - 351X Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 DIBENTUKNYA NEGARA KOLONIAL DI SULAWESI BAGIAN SELATAN DI ABAD KE-19 Dias Pradadimara Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Hasanuddin Abstrak Tulisan ini melihat serangkaian peristiwa yang merupakan proses awal pembentukan negara kolonial di Sulawesi bagian selatan di abad ke-19 utamanya sesudah tahun 1824. Peristiwa- peristiwa ini merupakan bagian dari proses sejarah penting dimana negara kolonial secara perlahan -lahan (dan penuh uji coba dan kegagalan) dibentuk dan - pada saat yang sama - dilawan oleh berbagai pihak baik kelompok penguasa ataupun bukan. Sebagai landasan utama pengaturan administratif dan pengendalian kolonial maka dua alat utama yang diletakkan di tahun 1824 adalah aturan Nieuwe Organisatie dan Perjanjian Bungaya yang diperbaharui. Sejak tahun 1850 serangkaian kejadian menciptakan kondisi semakin dipercepatnya pe-mapan-an negara kolonial yakni pertumbuhan perdagangan melalui Makassar, perang penaklukan Bone, dan penataan sistem peradilan. Kata kunci: negara kolonial, abad ke-19, sejarah, Sulawesi bagian selatan Abstract This contribution is an attempt to look at events which constituted as the early founding of the colonial state in southern Sulawesi in the 19th century, especially after 1824. These events were parts of a long historical process where the colonial state was formed and at the same time resisted by local power holders. The main tools in administrative reorganization and colonial control in 1824 were the Nieuw Organisatie and the renewed Bungaya Treaty. After 1850, rapid trade growth through Makassar, the conquest of Bone, and reorganization of the judicial system all contributed to the stabilization of the new colonial state. Keywords: colonial state, 19th century, history, southern Sulawesi Author correspondence Email: dpradadimara@unhas.ac.id 1 Available online at
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 PENDAHULUAN Meski M. C. Ricklefs melalui berbagai edisi buku teksnya yang luas dipakai dan diterjemahkan (edisi pertama Bahasa Ing- gris terbit tahun 1981 dan edisi keempat tahun 2008 yang kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia di tahun yang sama) mengacu periode 1800-1910 sebagai masa dibentuknya negara kolonial atau dalam istilah Ricklefs (setidaknya menurut pen- erjemahnya) "Pembentukan Negara Jaja- han" ("the creation of a colonial state") na- mun mengherankan masih sangat sedikit kajian lanjutan yang mencoba memahami proses dan kontestasi dalam pembentukan negara kolonial singkat Robert Cribb yang menjadi pengantar penyunting buku kumpulan tulisan The Late Colonial State in Indonesia (1994) adalah satu dari sedikit usaha untuk me- mantik diskusi yang lebih luas. Tulisan Cribb serta pilihannya untuk memfo- kuskan pada masa akhir kolonial di abad ke-20 menyebabkan tidak disinggungnya proses pembentukan negara kolonial di abad ke-19. Demikian pula sejarawan asal Amerika Serikat Eric Tagliacozzo telah mencoba memetakan proses pembentukan negara kolonial di pinggiran wilayah Hin- dia Belanda meski, sama seperti Cribb, Tagliacozzo (2000) meletakkan proses ini pada tahun 1910, beberapa tahun setelah perang imperialisme dilancarkan. ini. Tulisan Tulisan ini berusaha untuk melihat serangkaian peristiwa yang menurut saya merupakan proses awal pembentukan ne- gara kolonial, setidaknya di Sulawesi bagian selatan di abad ke-19, utamanya sesudah tahun 1824. Peristiwa-peristiwa ini merupakan bagian dari proses sejarah penting dimana negara kolonial secara perlahan-lahan (dan penuh uji coba dan kegagalan) dibentuk dan - pada saat yang sama - dilawan oleh berbagai pihak baik kelompok penguasa atupun bukan. sebagian besar wilayah kepulauan Nusan- tara oleh Kerajaan Belanda di tahun 1800 mungkin bisa menjadi momen dengan angka tahun yang "pas" untuk menandai lahirnya negara kolonial di abad ke-19 di Hindia. Namun bagi masyarakat Sulawesi bagian selatan, perubahan besar yang menandai dimulainya "jaman Hindia Belanda" di abad ke-19 bisa dikatakan dimulai ketika Britania di bulan Maret tahun 1812 secara resmi mengambil alih kekuasaan di Makassar dan beberapa bu- lan kemudian wafat Arumpone La Tenri- tappu Sultan Ahmad as-Saleh yang sudah menjadi penguasa Kesultanan Bone sejak seperempat abad terakhir. Selama itu juga dia telah memimpin hambanya melalui masa yang penuh gejolak utamanya ketika "menyaksikan" pergolakan yang dipicu oleh Batara Gowa. Sementara itu sudah sejak pertengahan abad ke-18 Kesultanan Gowa dalam posisi yang lemah. Tantan- gan La Maddukelleng Arung Matowa Wajo bersama La Mappasepe Karaeng Bontolangkasa terus membuat posisi ke- sultanan di Gowa dalam ancaman. Apalagi sampai dengan dipicunya gerakan Batara Gowa, posisi kesultanan selalu berada di tangan mereka yang masih beru- sia sangat muda. Kondisi sedikit membaik ketika sultan yang baru yakni I Temma- songeng Sultan Zainuddin menandatan- gani perjanjian dengan VOC di tahun 1770 (Abd. Razak Daeng Patunru 1993: 79). Ketergantungan pada VOC menjadi semakin nampak ketika tanpa dukungan VOC Sultan Zainuddin dipaksa mening- galkan tahta dan meninggalkan pusaka- pusaka kesultanan pada saat Batara Gowa bersama pasukannya memasuki Kale Gowa di bulan Juni 1777 (Abd. Razak Daeng Patunru 1993: 84). Hingga 1816 posisi kesultanan di Gowa diisi oleh sul- tan yang tak menguasai pusaka, atau posisi tersebut malahan kosong sama sekali (Mukhlis PaEni et.al. 2002: 153, 168 -171). Akhir "jaman kumpeni" yang din- yatakan secara resmi dengan bangkrutnya VOC di tahun 1799 dan diambil alihnya 57 2
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 MUNCULNYA NEGARA KOLONIAL DAN MELEMAHNYA KEKUATAN LOKAL Britania dengan kekuatan politik, eko- nomi maupun militernya baik di tingkat global maupun regional menjadi faktor- faktor penting bagi perubahan yang terjadi di Hindia Belanda. Munculnya Singapura yang dikuasai Britania sejak 1819 sebagai pelabuhan penting bagi arus pelayaran dan perdagangan di Asia dan antara Asia dan Eropa menciptakan pesaing kuat bagi pelabuhan-pelabuhan di Hindia seperti Makassar, Surabaya, dan utamanya Bata- via. "Ancaman" menguatnya peranan Bri- tania semakin menghantui para pejabat kolonial Belanda ketika James Brooke diangkat sebagai "raja" di Sarawak di ta- hun 1842, selain sebagai gubernur Labuan yang dikuasai Britania beberapa tahun kemudian. Hal ini semakin mengkha- watirkan pemerintah kolonial karena diketahui bahwa beberapa tahun sebelum- nya, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1840, Brooke dan kapalnya pernah sandar di Bantaeng dan disambut hangat oleh pejabat Hindia Belanda di sana. Brooke kemudian menghabiskan 4 bulan untuk melayari sepanjang pantai timur semenan- jung Sulawesi mengelilingi Teluk Bone, bertemu dengan berbagai penguasa lokal dari Kesultanan Bone sampai Kedatuan Sidenreng di sepanjang perjalanan, sebe- lum akhirnya kembali ke Bantaeng dan berlayar ke Singapura lewat Semarang di awal bulan Mei (Mundy 1848). Nyata maupun tidak karenanya ancaman Brita- nia secara politis dan ekonomis ini, anca- man ini terus menerus menghantui para pejabat kolonial di Hindia dan mempen- garuhi kebijakan yang diambil. Situasi internal dan eksternal inilah yang mewar- nai kejadian-kejadian dan perubahan- perubahan penting di Sulawesi bagian se- latan di abad ke-19. Di dalam Hindia juga terjadi pe- rubahan konteks politik yang mempenga- ruhi kebijakan dan peristiwa di Makassar dan sekitarnya. Antara tahun 1811 dan 1816 Britania menjadi penguasa Hindia dan di bawah Thomas Stamford Raffles berbagai perubahan politik, administratif dan kebijakan ekonomi dilaksanakan dan perubahan-perubahan ini memberi dam- pak yang bisa dirasakan tidak hanya bagi sesudah Raffles masa-masa berkuasa tetapi bahkan hingga sekarang. Begitu besarnya perubahan yang dilaku- kan atas perintah Raffles sehingga ketika Hindia kembali ke tangan Belanda, pen- guasa kolonial berikutnya tidak membalik- kan perubahan tersebut melainkan dalam banyak hal meneruskan apa yang dimulai oleh Raffles. Di Makassar berkuasanya Britania antara tahun 1812 dan 1816 me- rupakan katalis bagi banyak peristiwa yang terjadi sesudahnya. Berkuasanya Bri- tania ini bisa dianggap sebagai penyebab terbendungnya kekuasaan dan dominasi Bone di semenanjung barat Sulawesi meski sampai melemahkannya. Bone yang di akhir abad ke-18 tampil le- bih kuat karena tidak dipengaruhi - kalau bukan malah diuntungkan - oleh muncul- nya Batara Gowa terus berusaha meman- faatkan lemahnya kekuatan pesaingnya hingga akhirnya Britania muncul. segera tidak Ketika Britania mengambil alih ke- kuasaan atas Hindia di Batavia di bulan Agustus 1811, maka mereka menganggap pengambil alihan ini bukan perebutan ko- loni Belanda oleh Britania, melainkan "membatalkan pengambil alihan yang ti- dak sah" (to annul the unlawful annexation) koloni Belanda oleh Perancis dan ke- mudian meletakkan koloni ini di bawah perlindungan Britania Raya (Furnivall 1967: 67). Tidak serta merta daerah- daerah di luar Jawa dapat diserahkan kepada Britania karena dibutuhkan du- kungan logistik yang tidak sedikit bagi Britania untuk dapat mengendalikan wilayah Hindia yang sedemikian luasnya. Baru kelak lebih dari setengah tahun sejak penyerahan di Batavia, Makassar bisa dis- erahkan kepada Britania. 58 3
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 Pada tanggal 8 Maret 1812, Guber- nur Makassar Johan Bassar van Wikker- man menyerahkan kekuasaan atas wilayah ini kepada Richard Philips yang kemudian bertindak sebagai resident bagi Britania dan segera sesudah penyerahan, Philips menerapkan berbagai kebijakan untuk membuka Makassar dan sekitarnya bagi semua pedagang Eropa yang diharap- kannya dapat meningkatkan arus pe- layaran dan perdagangan di wilayah ini. Tidak lama sesudah Britania berkuasa, di bulan Juli 1812, Arumpone La Tenritappu Sultan Ahmad as-Saleh wafat dan ke- mudian diberi gelat MatinroE ri Rom- pEgading (Abd. Latif 1997: 139-140, 148). Pengganti La Tenritappu sebagai Arumpone adalah anak lelakinya yakni To Appatunru yang juga menjabat seba- gai Arupalakka dan sebagai Sultan Bone bergelar Sultan Muhammad Ismail Mu- htajuddin (Abd. Razak Daeng Patunru dkk. 1995: 207). Tumbuh dewasa di masa Bone menikmati kekuasaan yang besar kala berhadapan baik dengan penguasa- penguasa lokal maupun dengan VOC yang melemah, To Appatunru tidak be- gitu saja bersedia takluk pada resident dari Britania. Hubungan antara Bone dengan Britania terus memburuk dan mengarah kepada pertentangan bersenjata. Sejak akhir tahun 1813 To Appatunru sudah mempersenjatai warganya di Bontoala (terletak tidak jauh di sebelah timur Ben- teng Rotterdam - kini sudah menjadi bagian pusat Kota Makassar) yang sejak abad ke-17 merupakan permukiman resmi para penguasa Bone dan warganya pada saat berada di Makassar. Menyadari berat- nya tantangan keadaan yang bakal diha- dapinya, Resident Philips segera meminta Batavia untuk mengirimkan bantuan dan di awal bulan Juni 1814 pasukan yang diharapkan sudah tiba. Tidak sampai sem- inggu kemudian, pada tanggal 7 Juni 1814 Bontoala diserang dan ditaklukkan oleh pasukan gabungan Britania dan dibantu oleh pasukan dari Kesultanan Gowa, Sop- peng dan Sidenreng. Sultan Bone mening- galkan Bontoala dan mundur ke arah pegunungan di utara (sekarang Maros), sementara istana Kesultanan Bone di Bon- toala dibakar dan kampung ini disita dan tidak lagi menjadi milik Kesultanan Bone dan wilayahnya dijual kepada pejabat Bri- tania di Makassar dan warga kota lainnya (Abd. Razak Daeng Patunru dkk. 1995: 211-213). Tanpa diketahui di Makassar, dalam waktu yang hampir bersamaan, jauh di seberang lautan di London sedang dirundingkan pengembalian wilayah ko- loni yang dikuasai Britania ke Belanda menyusul dikalahkannya Napoleon. Hasil dari perundingan tersebut adalah Perjan- jian London yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814 yang memuat pengaturan pengembalian tersebut. Meski demikian, karena terhambat oleh situasi yang belum menentu di Eropa penyerahan sesung- guhnya baru terlaksana kemudian. Pen- yerahan koloni ke Belanda dilaksanakan oleh John Fendall pada tanggal 19 Agus- tus 1816 (Furnivall 1967: 85). Apabila pe- laksanaan penyerahan di Batavia baru bisa terjadi 2 tahun setelah penandatanga- nan, penyerahan Makassar baru terjadi pada 7 Oktober 1816 yang dilakukan olen Dalton dan diterima oleh Komisaris P.T. Chasse (Spengler 1863: 76) Jika Furnivall dalam bukunya yang terkenal menyebutkan periode 1795 sam- pai dengan 1830 di Hindia sebagai periode -periode "Kebingungan" dan "Ketidak Menentuan," hal yang sama mungkin bisa juga dikatakan terhadap Sulawesi bagian selatan setidaknya sampai dengan 1824, meski "ketidak menentuan" lebih dirasa. Sejak disingkirkan dari Bontoala di tahun lagi 1814, Kesultanan Bone memiliki basis di Makassar maupun akses terhadap pelabuhan utama. Meskipun demikian, penguasa kolonial yang baru "kembali" juga tidak memiliki rencana ataupun kekuatan yang memadai se- hingga wilayah Noorden Districten tidak 59 4
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 (termasuk Maros) tempat dimana para pengikut Arumpone menuju ketika meny- ingkir dari Bontoala, menjadi wilayah yang tidak dapat dikendalikannya. Di bagian selatan, mereka juga kerepotan memadamkan Gerakan Karaeng Data di tahun 1819 yang diilhami oleh Batara Gowa (bahkan Karaeng Data diyakini sebagai anak Batara Gowa [lihat Abd. Razak Daeng Patunru 1993: 88-89; Mukhlis Paeni etal. 2002: 175-180]) Ke- seimbangan yang berujung pada ketidak- menentuan ini berlangsung terus hingga Arumpone Sultan Muhammad Ismail Muhtajuddin wafat di tahun 1823, seta- hun sebelum masa penentuan akan ter- jadi. TAHUN PENENTUAN Tidak berlebihan jika dikatakan tahun 1824 sebagai tahun yang sibuk dimana serangkaian peristiwa penting terjadi dan menentukan arah perkembangan sejarah Hindia Belanda pada umumnya dan se- jarah Sulawesi bagian selatan khususnya. Pada bulan Maret 1824 Perjanjian Lon- don akhirnya ditandatangani untuk mem- bereskan berbagai perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian 1814. Per- janjian 1824 lebih memberi kejelasan men- genai pembagian wilayah di Kepulauan Nusantara bagian barat, utamanya antara Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaya dimana dalam perjanjian ini dia- tur wilayah Sumatera sebagai wilayah Belanda sedangkan Malaya termasuk Pu- lau Singapura menjadi wilayah Britania (Irwin 1951). Meski demikian perjanjian ini tidak mengatur bagian lain dan tentu saja kebelum-jelasan ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pejabat kolonial. Pada bulan yang sama, di Belanda disepakati untuk didirikan Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM), suatu badan usaha dengan sebagian besar modal dari Raja Belanda untuk menandingi para sau- dagar Britania di Hindia yang diberi kewe- 1824 SEBAGAI TITIK nangan khusus untuk membawa komodi- tas industri dari Belanda ke koloni dan komoditas pertanian dari koloni ke Belanda. Peranan NHM kelak akan men- jadi sangat penting dalam menghidupi industri tekstil di Belanda dan menyalur- kan produknya ke Hindia, serta sangat sentral dalam penerapan kultuurstelsel di Jawa (Dias Pradadimara 2016, Furnivall 1967: 97-100). Sementara itu untuk Su- lawesi dan Hindia timur, peranan NHM akan sangat nampak dalam perdagangan komoditas yang laku di Eropa (Edward L. Poelinggomang 2002). Bagi masyarakat di Sulawesi bagian selatan, satu peristiwa penting yang men- gakibatkan serangkaian peristiwa penting lainnya adalah datangnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama (sesudah pengembalian Hindia ke Belanda), yakni G.A.G.P Baron van der Capellen di tahun 1824. Kunjungan ini sebenarnya sudah lama direncanakan ti- dak lama sesudah dia menjabat sebagai jenderal. Sebenarnya pengel- gubernur olaan Jawa menjadi prioritas utama seperti yang juga dilakukan oleh Raffles maupun Daendels sebelumnya, namun van der Capellen harus juga memikirkan penataan ulang pengelolaan Kepulauan Maluku dimana tidak adanya pengenda- lian kolonial yang mapan menjadikan keadaan menjadi rentan yang terbukti dengan terjadinya Perlawanan Pattimura di Ambon di akhir tahun 1817 hanya be- berapa bulan sesudah Ambon diserahkan kembali oleh Britania kepada Belanda. Selama tahun-tahun berikutnya van der Capellen hanya bisa mengirim utusan- utusannya untuk mengurus wilayah timur Hindia dan baru di tahun 1824 dia bisa berlayar ke timur, pertama-tama ke Am- bon sebelum akhirnya sandar di Makassar di pada tanggal 5 Juli 1824 (Olivier 1837: 54). Tak lama sesudah tiba di Makassar, van der Capellen segera mengambil ser- angkaian keputusan untuk mengatur 60 5
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 wilayah ini. Pada tanggal 17 Juli 1824 gu- bernur jenderal mengeluarkan satu aturan tata pemerintahan baru untuk wilayah Makassar yang mengatur baik aspek ad- ministratif maupun peradilan (atau leng- kapnya Eene niuwe organisatie van het Gou- vernement van Makassar wordt daargesteld, en gearresteerd een reglement op de administratie der policie en op de Civile en Criminele Regtsvordering aldaar, atau Nieuwe Organisa- tie 1824). Nieuwe Organisatie 1824 ini diter- bitkan dalam Staatblad 1824 nomor 31a, sedang dalam istilah "Makassar" dimak- sudkan dalam aturan termasuk titik utara yang wilayah mulai dari sekarang kota Palu sampai Pulau Selayar dan Pulau Sumbawa di selatan dan Pulau Buton di timur. Namun demikian dalam rinciannya, wilayah yang diatur adalah wilayah-wilayah yang dikuasai langsung oleh penguasa kolonial ("grondgebied van het Gouvernement van Makassar"). Untuk wilayah Sulawesi bagian selatan, yang diatur di sini dalam pasal 1 ayat 1 adalah kota (pada waktu itu district) Makassar, Zuider Districten (termasuk di antaranya Galesong, Polombangkeng dan Takalar), Maros (termasuk di antaranya Sudiang, Tanralili, Pangkajene, Segeri), Bulukumba dan Bantaeng (sebagai satu kesatuan), dan Selayar. Wilayah ini akan tetap dipimpin oleh seorang gubernur, sedang untuk tiap distrik akan dikelola oleh seorang magis- traat (untuk distrik Makassar) atau seo- rang residen untuk distrik lainnya yang didampingi oleh penguasa pribumi (regent) dan kepala-kepala desa atau kampung. ini en persekutuan" bondgenootschap") yang sudah diperjanji- kan dalam Perjanjian Bungaya di tahun 1677 (ayat 24), antara, waktu itu, VOC dengan penguasa-penguasa lokal di Su- lawesi bagian selatan. Dengan pernyataan sedemikian rupa maka dalam kedua per- janjian ini disiratkan adanya pengakuan kedaulatan para penguasa lokal - meski dibatasi oleh ayat-ayat lainnya. Demikian pula sebagian besar isi Perjanjian 1824 tidak banyak berbeda dengan Perjanjian 1667 dengan beberapa pengecualian penting. Yang pertama, posisi Gowa seba- gai pihak yang kalah dalam Perang Makassar dan segala kewajiban yang dibe- bankan kepadanya tidak lagi di sebutkan dalam Perjanjian 1824. Yang kedua (dan ini yang mengganggu pihak Kesultanan Bone) di ayat 3 disebutkan bahwa semua penguasa lokal yang menanda tangani perjanjian ini dianggap setara dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain ("geen superioriteit"), meski ada hubungan kakak- adik ("ouderen en jongeren broeder") dimana di ayat 4 dinyatakan penguasa Bone dan Gowa sebagai anggota-anggota yang ter- tua ("oudste leden"). Berbeda dengan Per- janjian 1667 dalam perjanjian ini Gowa seolah dinaikkan dari pihak yang kalah perang menjadi anggota tertua, sedang Bone disamakan dengan yang lain meski juga anggota tertua. Hak khusus yang di- miliki oleh Bone sebagai sekutu setia di bawah La Tenritata Arupalaka dalam Per- ang Makassar meski juga tak disuratkan dalam Perjanjian 1667, karenanya tak lagi disiratkan apalagi disuratkan dalam Per- janjian 1824. ("vrede, vriend- Dalam waktu yang bersamaan den- gan penggodogan Nieuwe Organisatie 1824, disiapkan juga satu naskah perjanjian baru yang harus ditanda tangani oleh para pen- guasa lokal di wilayah ini yang kelak dike- nal sebagai "Perjanjian Bungaya yang diperbaharui" (vernieuwd Bongaijasch Con- tract untuk teks lengkapnya bisa dilihat di Ikhtisar 1973: 263). Isi naskah perjanjian ini meneguhkan kembali apa yang disebut sebagai "perdamaian, pertemanan dan Bisa diduga karenanya penolakan terhadap isi perjanjian yang baru ini oleh Sultan Bone yang baru (dilantik tahun 1823), yakni I Maniratu yang bergelar Sul- tan Saleha Rabiyatuddin, apalagi pe- nolakan ini mendapat dukungan dari para petinggi Bone. Penolakan untuk mengha- dap gubernur jenderal ke Makassar juga disampaikan oleh dua penguasa lokal lain 61 6
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 yakni Tanete dan Suppa. Penguasa kolo- nial bertindak cepat: di bulan Juli itu juga Tanete diserang dan Suppa di bulan beri- kutnya. Namun pertempuran yang besar disiapkan untuk Bone yang diserang di bulan November 1824. Hasil dari ketiga serangan militer tersebut tidaklah tuntas. Sultan dan para petinggi Bone misalnya dapat menghindar meski wilayahnya diduduki (Abd. Rasyid Asba 2010, Suriadi Mappangara 1996). Pecahnya Perang Di- ponegoro di Pulau Jawa di tahun 1825 mau tidak mau memaksa ditariknya pasu- kan kolonial ke sana meski situasi di Su- lawesi belum sepenuhnya bisa diken- dalikannya. Di tahun 1830 perang di Jawa yang memakan begitu banyak korban dan se- makin memiskinkan pemerintah kolonial berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro untuk kemudian dipenjara- kan di Menado. Namun baru dipenjara selama tiga tahun di Menado penguasa kolonial memutuskan untuk memin- dahkannya secara sangat rahasia ke Fort Rotterdam di Makassar karena khawatir akan banyaknya kehadiran pelaut dan saudagar Britania di Laut Sulawesi dalam perjalanan mereka dari Singapura ke Kepulauan Maluku melalui jalur utara yang dianggap bisa sewaktu-waktu men- culik sang pangeran. Posisi Makassar dianggap lebih terlindung untuk usaha semacam (Carey 2014). Meski Pangeran Diponegoro ditahan selama le- bih dari dua dekade di Fort Rotterdam hingga akhir hayatnya, namun ke- hadirannya di Makassar sangat dirahasi- akan karena reputasinya yang dikha- watirkan dapat mempengaruhi para pen- guasa lokal untuk tambah melawan pe- merintah Hindia Belanda. Beruntung bagi mereka bahwa di tahun 1838 Perjanjian Bungaya yang diperbaharui akhirnya di- tanda tangani oleh Arumpone La Map- paseling Sultan Adam Najamuddin yang baru dilantik di tahun 1835 menggantikan saudara perempuannya yang lebih kon- itu frontatif terhadap pemerintah kolonial. Nieuwe Organisatie 1824 dan Perjan- jian Bungaya yang diperbaharui adalah dua dokumen yang paling penting di abad refleksi dari ke-19 yang merupakan hubungan yang tentu saja dipaksakan antara pemerintah kolonial dengan para penguasa lokal di Sulawesi bagian selatan. Dari dilaksanakannya dua kebijakan terse- but, maka dalam pandangan administratif penguasa kolonial, secara umum wilayah Sulawesi bagian selatan dibagi atas dua kategori yakni wilayah yang dikuasai dan dikelola secara langsung oleh pemerintah kolonial dan wilayah yang tidak dikua- sainya tetapi dikuasai oleh para penguasa lokal yang semua menanda tangani per- janjian dengan pemerintah kolonial dan mendapat kebebasannya meskipun diba- tasi. Meski demikian tidak berarti bahwa pemerintah Hindia Belanda sudah lebih percaya diri, sebaliknya kedatangan James Brooke ke Bantaeng dan Teluk Bone di tahun 1840 menunjukkan masih mudah- nya petualang Britania untuk masuk ke wilayah Hindia. Dan hal ini harus dicegah. Di tahun 1848 pengaturan adminis- tratif dilanjutkan dimana Pemerintahan Makassar diganti namanya dengan Pe- merintahan Celebes dan Daerah-daerah Tergantung (Gouverenement van Celebes en Onderhoorigheden) yang secara eksplisit menunjukkan wilayah yang diklaimnya meski pada prakteknya tidak mengubah wilayah yang dikelolanya, termasuk Su- lawesi bagian selatan di dalamnya. Den- gan pengaturan ini, secara lebih rinci lagi pembagian wilayah dilakukan dimana kini, dibagi menjadi 3 "kategori" wilayah yakni pem erintah landen) yang diperintah (gouvernements langsung, (2) wilayah pemerintah yang tak diperintah (3) daerah- langsung, dan daerah sekutu (bondgenootschappelijke lan- den). Wilayah kategori pertama hanya meliputi Distrik Makassar, Distrik-distrik Utara (Noorderdistricten), Bantaeng dan (1) wilayah 62 7
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 Bulukumba (istilah resminya Bonthain en Boelokoemba), dan Pulau Selayar, sedang kategori kedua meliputi wilayah Kaili (Kajelie), Pare-Pare, Tanette, Tallo, Wajo, dan Laiwui. Sedang mereka yang masuk dikategori ketiga, dianggap sebagai "sekutu" dengan dasar penandatanganan para penguasa wilayah-wilayah ini atas Perjanjian Bungaya yang diperbaharui dan termasuk di dalamnya Mandar, Toraja, Masenrempulu (Massenre Bo- eloe), Luwu, Ajattappareng (Adja Tam- paran), Bacukiki, Nepo, Labaso, Barru, Soppeng, Bone, Gowa, Sandrabone, Tu- ratea, Buton, Pulau Sumbawa, dan Pulau Flores (Ikhtisar 1973: 263). Apabila menggunakan kedua kebi- jakan tersebut di atas wilayah yang diatur sudah lebih jelas dan hak-hak yang di- miliki oleh para sekutunya sudah diakui dan dibatasi, pemerintah kolonial berkeinginan untuk mempengaruhi di- namika internal tiap kekuatan politik lebih dalam lagi. Dalam hal ini penguasa kolo- nial yang mendapat ilham dari pemikiran Pencerahan dan liberal yang melihat ke- kuatan tradisional dan kekerasan yang seolah merupakan bagian darinya sebagai bentuk politik yang tidak sesuai dalam sistem politik moderen. Untuk itu mereka berusaha untuk menciptakan keteraturan dalam penggantian penguasa. Dalam ang- gapan pemerintah kolonial, penggantian kepemimpinan selalu membuka peluang pecahnya kekerasan yang menjadi ajang pertumpahan darah (atau dalam naskah Perjanjian Bungaya yang diperbaharui disebut sebagai "bloed toneelen"). Untuk itu dalam naskah perjanjian ayat 18 mereka memaksakan adanya "Radja Moeda" (ini istilah resmi yang dipakai dengan bahasa Melayu dalam naskah) yang disiapkan untuk mengganti penguasa yang ada dan karenanya menghilangkan persaingan politik. Meski usaha awal penguasa kolo- nial untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam mengendalikan daerah di luar Jawa seperti di Sulawesi, terbukti ti- dak berhasil seperti dalam kasus-kasus suksesi di Bone, Gowa, dan Sidenreng, namun usaha ini merupakan petunjuk awal bagi mereka untuk mencoba lagi di waktu lain. Sebagai landasan utama pengaturan administratif dan pengendalian kolonial maka kedua alat utama yang diletakkan di tahun 1824 yakni Nieuwe Organisatie dan Perjanjian Bungaya yang diperbaharui menjadi sangat penting. Dan pentingnya kedua alat ini hanya bisa dipahami apa- bila dilihat secara bersama-sama dimana Nieuwe Organisatie 1824 seolah mendapat legitimasi dan pengakuan lokal melalui Perjanjian Bungaya yang diperbaharui. Nieuwe Organisatie 1824 digunakan untuk mengatur wilayah-wilayah yang diperin- tah langsung sedangkan Perjanjian Bun- gaya yang diperbaharui menjadi dasar hubungan antara negara kolonial dengan kekuatan lokal yang setidaknya secara teoretik - mengikuti argumen Resink - masih berdaulat meski dalam prakteknya kedaulatannnya tergerus terus sejalan den- gan semakin menguatnya negara kolonial. MAPANNYA NEGARA KOLONIAL DI PARUH KEDUA ABAD KE-19 Jika sejak tahun 1824 negara kolonial Hindia Belanda perlahan-lahan merintis kehadirannya, dengan penataan adminis- tratif serta berbagai perang yang dilancar- kannya untuk menerapkan tatanan baru ini, maka sejak tahun 1850an tiang-tiang bangunan negara kolonial mulai ditegak- kan. Serangkaian kejadian menciptakan kondisi semakin dipercepatnya pe-mapan- an negara kolonial yakni (1) pertumbuhan perdagangan melalui Makassar sejak 1850, (2) perang penaklukan Bone 1859- 1860, dan (3) penataan sistem peradilan. Penelitian Edward L. Poelinggo- mang tentang perdagangan di Makassar di abad ke-19 yang diterbitkan di tahun 2002 bisa dikatakan sebagai satu penelitian yang sangat penting dan mendasar yang lanjutan merintis penelitian-penelitian 63 8
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 dengan metode yang serupa. Dengan menggunakan data statistik yang terinci (dimana periode sesudah tahun 1847 datanya menjadi sangat rinci), Edward L. Poelinggomang dapat membaca naik tu- runnya arus barang yang masuk dan ke- luar pelabuhan Makassar. Yang menarik disini adalah meski hanya memfokuskan pada Makassar, namun mengingat pentingnya posisi Makassar di Hindia bagian timur, bisa dibaca adanya jaringan perdagangan di wilayah ini yang melibat- kan tidak hanya Kepulauan Maluku tetapi Juga Jawa dan Singapura tetapi bahkan Cina dan Eropa. Di awal abad ke-19 jumlah perda- gangan melalui Makassar sangat rendah akibat tidak menentunya situasi politik dan militer sebagai dampak apa yang ter- jadi di Eropa. Sepanjang abad ke-18 perdagangan melalui Makassar sangat tergantung pada perdagangan dengan Cina utamanya untuk komoditas maritim seperti teripang. Bahkan dikatakan bahwa abad ke-18 bagi perdagangan Makassar adalah "abad Cina" yang menunjukkan pentingnya pasar Cina. Namun situasi politik di awal abad ke-19 di Eropa juga berdampak pada perdagangan dengan Cina mengingat peran pentingnya kapal- kapal perang Britania di perairan Asia yang menghalangi kapal-kapal Perancis dan sekutunya. Ditunjukkan oleh Edward L. Poelinggomang bahwa usaha Britania untuk membuka Makassar pada saat mereka menguasai wilayah ini tidak juga berhasil sebagai akibat juga tidak stabilnya politik di wilayah Sulawesi bagian selatan (2002: 137). Kondisi sangat membaik ter- jadi sesudah penguasa kolonial Belanda menerapkan pelabuhan Makassar sebagai "pelabuhan bebas" ("vrijhaven") di tahun 1847. Statusnya sebagai pelabuhan bebas berarti komoditas yang dibawa masuk ataupun keluar, termasuk senjata dan candu, dibebaskan dari pajak dan cukai. Lebih jauh lagi, pembatasan pelayaran di wilayah ini juga dicabut (ibid: 77-80). Dampak yang nyata dari pembukaan ini adalah terjadi peningkatan arus barang ke dan dari pelabuhan ini secara dramatis. Angka ekspor dan impor meningkat tajam hingga mencapai puncaknya di awal 1870an meski kemudian menurun lagi. Kemajuan ekonomi yang bertumpu pada arus keluar masuk aneka komoditas dirasa lebih penting ketika tidak ada lagi kebija- kan ekonomi yang dramatis di Sulawesi bagian selatan seperti cultuurstelsel di Jawa sejak 1830. Satu hal yang menarik perdagangan melalui Makassar di paruh kedua abad ke- 19 adalah adanya komoditas-komoditas utama yang diperdagangkan yang berbeda dengan anggapan selama ini. Komoditas seperti candu, tripang, kain, dan kopi adalah komodtas-komoditas yang nilainya mendominasi arus perdagangan ekspor dan impor. Komoditas ekspor tersebut ada yang memang berasal dari wilayah ini se- peti kopi, tetapi ada juga yang dikumpul- kan dari wilayah di sekitar Makassar seperti tripang (Ashabul Kahpi 2017, Sutherland 2009 ). Demikian pula, kain dan candu didatangkan untuk diekspor kembali dan untuk dikonsumsi secara lo- kal (Hidayatullah 2017). Yang mengher- ankan, komoditas beras bisa dikatakan tidak menonjol nilainya baik sebagai ko- moditas ekspor maupun impor di periode yang sama. Bisa jadi karena masih ber- langsungnya perlawanan oleh Karaeng Bonto Bonto (lihat di bawah) di Noorden Districten termasuk Maros yang dikenal sebagai penghasil beras menyebabkan kecilnya peranan komoditas ini (Dias Pradadimara 2015, Sutherland 1983). Menurunnya arus barang sesudah tahun 1880 meski status pelabuhan bebas masih dipertahankan, menurut Edward L. Poelinggomang (2002: 170) menunjukkan kegagalan pemerintah kolonial untuk menjadikan Makassar sebagai pesaing Sin- gapura sebagai pelabuhan transit. Apalagi kemudian pemerintah lebih memilih Sura- baya menjadi pelabuhan pesaing Sin- 64 9
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 gapura. Munculnya perusahan kapal Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), merubah pola perdagangan dan semakin menurunkan peranan Makassar. Meski sudah menanda tangani Per- janjian Bungaya yang diperbaharui di ta- hun 1838, hubungan antara Kesultanan Bone dengan pemerintah kolonial tidak pernah membaik hingga akhir tahun 1850an (Suriadi Mappangara 1996). Men- inggalnya Arumpone La Parenrengi Sul- tan Ahmad Saleh Muhiddin di tahun 1857 sesudah menjabat selama 12 tahun men- jadi saat penting dalam hubungan ini karena sesuai perjanjian, maka penguasa yang baru harus menanda tangani ulang pernyataan kesetiaan pada pemerintah kolonial. Yang menjadi arumpone beri- kutnya ada istri arumpone sebelumnya yakni I Tenriawaru Besse Kajuara berge- lar Sultanah Ummulhadi. Penguasa yang baru memilih untuk mengambil garis keras seperti yang diambil mendiang suaminya dan menolak usulan dari kelom- pok di bawah Ahmad Singkeru Rukka cucu To Appatunru (arumpone 1812- 1823) yang juga menjabat sebagai Aru- palakka, yang mendorong untuk hubun- gan yang lebih baik. Perbedaan pandan- gan antara kesultanan dengan pemerintah kolonial menjadi tidak terjembatani dan kini perang menjadi pilihan. Di bulan Januari 1859 pasukan dib- erangkatkan dari Batavia dan sampai di Bantaeng secara bertahap di akhir Januari dan awal Februari. Penyerangan terhadap Bone dilakukan baik melalui Sinjai mau- pun melalui pelabuhan BajoE di Bone. Setelah melalui berbagai kesulitan, dan bekerjasama dengan Ahmad Singkeru Rukka, pusat kesultanan di Watampone berhasil diduduki tetapi para petinggi ke- sultanan sudah meninggalkan tempat menuju ke pedalaman. Meski menduduki pusat kesultanan namun penyerangan ini dianggap gagal apalagi cuaca buruk dan penyerangan balasan oleh pasukan Bone membuat kondisi pasukan kolonial mero- sot dan harus ditarik munduk ke Makas- sar. Penyerangan ulang baru dilakukan di akhir tahun 1859 dengan pasukan yang lebih besar. Sebelum penyerangan, wilayah tiga kekuatan lokal di Sinjai yakni Bulo-Bulo, Lamatti, dan Tondon diserap menjadi Daerah Pemerintah mengingat pentingnya wilayah ini dalam strategi per- ang sebagai titik pijakan penyerangan ke Bone atau sebaliknya. Anak Ahmad Sing- keru Rukka yakni La Pawawoi Karaeng Segeri dijadikan penguasa pribumi (inlandsch hoofd) wilayah yang baru diam- bil alih (geannexeerde gewesten) ini dengan kekuasaan setara dengan para regent di daerah lain yang sudah merupakan bagian dari Daerah lainnya (Perelaer, II, 1872: 119-120). Meski para pembesar Bone berhasil melarikan diri ke pedalaman ketika sekali lagi pasukan ko- lonial menduduki Watampone, namun kali ini pasukan kolonial memburu ke pedalaman dan memaksa Arumpone ditu- runkan dari jabatannya dan Ahmad Sing- keru Rukka kemudian diangkat menjadi arumpone bergelar Sultan Ahmad. Pada tanggal 13 bulan Februari tahun 1860, Ke- sultanan Bone menandatangani perjanjian persetujuan bahwa Sinjai menjadi bagian dari Daerah Pemerintah (De Klerck 1938: 815, Staatblad 1861 no. 50 dan no. 113). Sinjai kemudian dimasukkan dalam satu wilayah yakni ini Distrik-Distrik Timur (Ooster Districten) meskpun sering juga ma- sih disebut Sinjai atau Distrik-Distrik Timur (Sindjai of Ooster Districten). Pemerintah Berakhirnya perang besar dengan kekalahan di pihak Kesultanan Bone men- jadi satu momen historis penting dimana, di satu sisi, kekuatan penguasa lokal ditak- lukkan dan tidak akan muncul lagi sebagai kekuatan militer hingga akhir masa kolo- nial, dan, di sisi lain, negara kolonial mu- lai mapan. Yang muncul adalah perla- wanan-perlawanan "rakyat" yang meski dilalukan oleh mereka yang dekat dengan penguasa namun tidak mengatas namakan mereka. Salah satu yang paling besar dan 65 10
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 paling lama berlangsung adalah perla- wanan yang dilakukan I Marru Karaeng Bonto-Bonto yang bermula di tahun 1868. Karaeng Bonto Bonto adalah anggota ke- luarga penguasa Labakkang di Noorden Districten dan pemerintah kolonial men- duga salah satu alasan perlawanannya adalah kegagalannya menjadi karaeng di Bungoro. Perlawanan baru berakhir di tahun 1877 ketika dia menyerah setelah setahun sebelumnya mengalami pukulan militer yang menewaskan orang-orang terdekatnya. Sebelumnya, juga di Noorden Districten , tapi kali ini di daerah pegunun- gan (disebut sebagai bergregentschappen) La Pencara Karaeng Camba menolak pen- erapan pajak. Pasukan kolonial menyer- ang Camba di bulan Oktober 1864 namun baru di tahun 1868 karaeng berhasil ditang- kap dan dibuang ke Jawa (Sutherland 1983: 175-182). Setelah penanda tanganan Perjan- jian Bungaya yang diperbaharui di tahun 1824 (meski Kesultanan Bone baru menandatanganinya tahun 1838), maka sesuai perjanjian, para penguasa lokal ha- rus menanda tangani kontrak (Akte van Bevestiging atau Akta Pengakuan) dengan Pemerintah Hindia apabila terjadi per- gantian pejabat. Mereka yang baru diang- kat sebagai penguasa baru untuk meng- gantikan mereka yang entah karena men- inggal atau sebab-sebab lain harus turun, harus menanda tangani "ulang" perjanjian -perjanjian ini. Tanete melakukannya di tahun 1856 dan disusul di tahun 1861 ketika kesepakatan penetapan perbatasan dengan Barru dilakukan dan di tahun 1868 ketika Perjanjian Panjang (Lang Con- tract) di tanda tangani oleh We Tenri Ole dan seterusnya. Soppeng juga menanda tangani Perjanjian Panjang pada tanggal 4 Februari 1860, disusul Bone menanda tan- gani kontrak serupa sembilan hari ke- mudian dan menyusul kemudian perjan- jian atau pernyataan lain ditandatangani. Semua penguasa wilayah yang dahulunya dianggap sebagai "sekutu" dan karenanya tidak diperintah oleh pemerintah Hindia secara langsung dan memiliki otonomi meski sangat terbatas, menyusul menan- datangani kontrak ini, dari Alla di Mas- senrempulu sampai Wajo, dari yang besar seperti Bone sampai yang relatif kecil seperti Maiwa (Overeenkomsten 1929: 644- 653). Penanda tanganan kontrak dan per- janjian semacam ini tentu saja tidak dila- kukan oleh para penguasa wilayah yang daerahnya sudah diambil oleh pemerintah dimana karena, teorinya, wilayah ini adalah wilayah pemerintah. setidaknya Meski penandatangan Pernyataan Pendek atau Korte Verklaring sudah mulai luas dilakukan di Hindia sejak J. B. van Heutz di tahun 1898 pertama kali me- makainya dalam Perang Aceh, namun di wilayah Sulawesi bagian selatan Pern- yataan Pendek baru mulai dipakai dan ditanda tangani oleh para penguasa lokal di abad ke-20 atau tepatnya sejak tahun 1905. Dengan kata lain, sebelum tahun 1905 tidak ada Pernyataan Pendek yang dipakai dan ditanda tangani di wilayah ini. Yang pertama menanda tanganinya adalah Wajo (21 Agustus 1905), Soppeng (28 September 1905), dan Sawitto (29 Sep- tember 1905) sedang yang lain menyusul di hari-hari atau waktu kemudian (Overeenkomsten 1929: 644-653). Sejalan dengan pengaturan kembali penataan administratif, dilakukan pula penataan sistem peradilan. Penataan sis- tem peradilan mulai dilakukan oleh Daendels berdasarkan arahan-arahan yang sudah dibuat di Belanda sebelum Daendels tiba di Jawa. Ketika Britania berkuasa, Raffles melakukan penyeder- hanaan sistem peradilan atas apa yang telah diletakkan oleh Daendels yang ma- sih dianggapnya membingungkan. Baru setelah penyerahan Hindia ke Belanda, sistem peradilan yang lebih kurangnya tetap dapat dibangun (Furnivall 1967, Su- pomo 1982). Sistem peradilan yang akan diterap- kan di Hindia ditetapkan melalui satu 66 11
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 keputusan (besluit) yang dibuat di tahun 1819 yang sifatnya menyeluruh meski ada kesan masih sementara (Supomo dan Djokosutono 1982: 87-88). Dikatakan berkesan sementara karena kita ketahui bahwa Belandapun di saat yang sama ma- sih melalui satu proses transisi setelah membebaskan diri dari Napoleon dan Willem sebagai stadshouder yang selama itu mengasingkan diri ke Britania sudah meninggal di tahun 1806 dan pengganti- nya baru mendarat kembali di Belanda di tahun 1813. Baru di tahun 1815 Willem diangkat menjadi raja dan memimpin Kerajaan Belanda (Koninkrijk Holland) se- belum nantinya berubah lagi jadi Kerajaan Bersatu (Verenigd Koninkrijk) dan akhirnya Kerajaan Belanda (Koninkrijk der Nederlan- den) di tahun 1830 setelah berpisahnya Belgia (Kossman 1978: 103-150). Keputusan mengenai peradilan yang diterbitkan dalan Staatblad tahun 1819 nomor 20 ini (nama lengkapnya yang juga memberitahukan isinya secara rinci adalah Besluit van Commissariessen Generaal van Nederlandsch Indie van 10 Janu- arij 1919, no.8 waarbij gearresteerd worden: 1. Een instructie voor het hooge Gerergtshof van Nederlandsch Indie, 2. Een instructie voor de Raden van justitie in Nederlandsch Indie, 3. Een instructie voo de deurwarders en ex- ploiteurs bij het Hooge Gereregtshof en de Raden van justitie, 4. Een instructie voor de cipiers bij het Hof en de Raden van justities, 5. Een reglement op de Criminiele regtsvordering bij het Hooge Gerergtshof en de Raden van justitie, 6. Een reglement op de Manier van de procederen in Civile zaken bij het Hooge Geregtshof en de Raden van justitie, 7. Een reglement op de Civile en Criminele regtsorder- ing onder den Inlander, 8. De bepaling der jur- sidictie van de onderscheidene Raden van justi- tie) menunjukkan adanya kelanjutan dari apa yang sudah diletakkan oleh Raffles beberapa tahun sebelumnya. Dalam kepu- tusan ini maka peradilan dilakukan se- cara bertingkat, dimana dibuat districts- geregten (peradilan yang dipimpin oleh seo- regentschapraden rang kepala distrik), (peradilan yang dipimpin oleh regent atau bupati), (peradilan yang residen atau asisten- dipimpin oleh residen), dan ommegaande rechtbanken (peradilan keliling). landraden Di Sulawesi bagian selatan, peradi- lan diatur lebih rinci berdasarkan Nieuwe Organisatie 1824 dimana dalam ayat 34 dinyatakan bahwa juga dibentuk adnya Raad van justitie yang berkedudukan di Makassar, kemudian apa yang disebut Grooten atau Algemeenen Landraad juga di Makassar, kemudian Landraden di "ibukota" (hoofdplaats) tiap-tiap wilayah (afdeeling), Magistraat (untuk Distrik Makassar), dan yang paling bawah adalah Kepala-kepala desa atau kampung (Dorps- of Kampongshoofden). Apabila aturan ini diperhatikan maka menjadi sangat penting bagi penguasa kolonial untuk segera me- mapankan pengaturan masyarakat di setiap wilayah baik melalui perjanjian maupun pemerintahan langsung. Pengaturan sistem peradilan baru dirasa lebih mapan ketika akhirnya hu- kum dasar atau konstitusi di Belanda di tetapkan di tahun 1848 dan kemudian di koloni melalui Regeringsreglement di tahun 1854 yang berlaku seperti konstitusi di koloni (Furnival 1967, Supomo dan Djokosutono 1982). Di tahun 1863 di Makassar sudah disusun Raad van justitie dengan seorang ketua (president), 4 orang anggota, seorang petugas (officier van justi- tie), panitera (griffier) dan penggantinya, dan seorang petugas(deurwaarder). Untuk peradilan di tingkat bawahnya, ada Groote landraad di Makassar yang dikepalai oleh seorang pejabat Belanda beranggotakan pimpinan-pimpunan pribumi seperti Kapi- tan Melayu, Kapitan Wajo, Galarang Mariso, Galarang Bantaeng, Galarang Kajang, Kepala Jaksa (hoofddjaksa), imam sekretaris (hoofdpriester) dan (Regeringsalmanaak 1863). Melihat besarn- yanya dewan peradilan ini dan masuk- knya penguasa-penguasa lokal, maka bisa seorang 67 12
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 dipahami bahwa peradilan ini mencakup perkara yang terjadi di seluruh Daerah Pemerintah seperti yang diatur dalam Nieuwe Organisatie 1824. Dan untuk di ting- kat paling rendah maka ada landraad di tiap afdeeling dimana asisten residen ber- laku sebagai ketua (voorzitter). Sistem peradilan di wilayah Sulawesi bagian sela- tan baru mencapai bentuk yang paling baku di tahun 1882 setelah dikeluar- kannya peraturan mengenai hal ini (yakni Reglement op het regtswezen in het gewest Cel- ebes en Onderhoorigheden) yang diterbitkan dalam Staatblad 1882 nomor 22. Aturan ini sungguh rinci karena terdiri dari 553 ayat yang mengatur semua aspek peradi- lan yang dasar-dasarnya sudah diletakkan sebelumnya. Satu hal yang sangat penting dan mendasar dari pengaturan ulang sistem peradilan dan perundangan di abad ke-19 bersamaan dengan dibangunnya negara kolonial adalah adanya pembedaan hu- kum. Sepanjang abad ke-19 ada perde- batan di kalangan politisi Belanda yang sangat dipengaruhi pemikiran Pencerahan mengenai kesetaraan warga di hadapan jawabannya hukum. Pertanyaan yang diperdebatkan adalah sejauh mana kon- sepsi demikian dapat juga diterapkan di koloni? Supomo dan Djokosutono (1982) sudah membuat tinjauan yang terinci mengenai perdebatan ini dan dismpulkan bahwa di awalnya ada "sendi persamaan hukum (concordantie beginsel)" yang ingin diterapkan (ibid: 17), namun dalam prosesnya yang muncul adalah pembe- daan hukum bagi orang Eropa, timur as- ing, dan pribumi. Saya beranggapan bahwa adanya sistem administrasi yang membedakan antara Daerah Pemerintah yang diperintah langsung dan daerah- daerah yang dikuasi oleh para "sekutu" membuat situasi di lapangan ke arah pem- bedaan ini dimana warga dan hamba yang berada di daerah sekutu hidup di bawah hukum dan aturannya sendiri. Pembedaan ini akan berdampak sangat luas karena keseluruhan bangunan kolonia dibangun persis di atas pembedaan ini. AWAL DARI AKHIR ANCIEN RÉGIME Revolusi Perancis yang meletus di tahun 1789 berujung pada berakhirnya ancien régime - suatu sistem masyarakat dan yang pemerintahan memiliki, seperti kata sejarawan Perancis Alexis de Tocqueville katakan, "segala aspek masyarakat lama yang diambil dari lembaga-lembaga kebangsawanan dan feodalnya" ([1856] 2011: 27). Meski tidak terjadi "revolusi" seperti yang terjadi di Eropa, namun diletakkannya dasar-dasar negara kolonial di abad ke-19 di Sulawesi bagian selatan juga berujung pada menu- runnya status dan peran sistem pemerin- tahan legiti- lama yang mendasarkan masinya pada mitologi setempat tentang asal-usul keluarga penguasa yang di- pasangkan dengan ketangkasan mereka dalam realpolitik dan kemampuan mobi- lisasi militer. Meski tidak langsung men- gakhirnya, negara kolonial kemudian menundukkan penguasa-penguasa lokal ini dan mengatur, mengelola, bahkan membekukannya melalui serangkaian tata aturan. Periode abad ke-19 karenanya menjadi satu periode dalam sejarah masyarakat di Sulawesi bagian selatan yang diwarnai dengan kejadian-kejadian penting dan perubahan-perubahan yang mendasar yang mungkin tidak disadari di masa itu namun dampaknya bisa dirasa- kan hingga sekarang. pra-moderen Masa perubahan diawali dengan berakhirnya "jaman kumpeni" dan mu- lainya "jaman Hindia Belanda." Tapi akhir jaman kumpeni tidak ditandai den- gan satu momen besar melainkan ditandai dengan perubahan secara bertahap. Dis- erahkannya kekuasaan di daerah ini kepada Britania di tahun 1812 seolah menghapuskan semua prestise VOC yang masih tersisa, dan tidak mengherankan bahwa usaha pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk meletakkan dasar-dasar 68 13
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 negara kolonial melalui Nieuwe Organisatie 1824 dan Perjanjian Bungaya yang diper- baharui tidak berjalan dengan mudah. Dan baru sesudah adanya pertumbuhan ekonomi, penaklukan Kesultanan Bone dan pembentukan sistem peradilan tiang- tiang negara kolonial mulai ditegakkan. erlands East Indies. Vol. II., Rotter- dam: W.L. & J. Brusse. Edward Poelinggomang, 2002. Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim., Jakarta: KPG. DAFTAR PUSTAKA Rasyid Asba. 2010. Gerakan Sosial di Tanah Bugis. Raja Tanete Lapatu Menantang Belanda., Yogyakarta: Penerbit Ombak. Abd. Razak Daeng Patunru. 1993. Sejarah Gowa., Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Abd. Razak Daeng Patunru dkk. 1995. Sejarah Bone., Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Se- latan. Furnivall, J. S., 1967. Netherlands India. A Study of Plural Economy., Cam- bridge: Cambridge University Press. Hidayatullah, 2017. "Persebaran Kain Di Indonesia Bagian Timur, 1850- 1870," Lensa Budaya, 12, (1). Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Ta- hun 1839-1848. Jakarta: Arsip Na- sional republik Indonesia. 1973 Kossmann, E. H., 1978. The Low Coun- tries 1780-1940., Oxford: Clarendon Press. Abd. Latif, 1997. "Yang Menentang dan Yang Bersahabat. Inggris Di Su- lawesi Selatan," Tesis Magister, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Mukhlis PaEni, Edward L. Poelinggo- mang dan Ina Mirawati, 2002. Batara Gowa. Messianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar., Yogya- karta: Gadjah Mada University Press. Ashabul Kahpi, 2017. "Budidaya dan Pro- duksi Kopi Di Sulawesi Bagian Se- latan Pada Abad Ke-19," Lensa Bu- daya, 12, (1). Carey, Peter, 2014. Takdir. Riwayat (1785-1855)., Pangeran Diponegoro Jakarta: Kompas. Cribb, Robert, 1994. "Introduction," dalam Cribb, Robert (peny.), The Late Colonial State in Indonesia. Politi- cal and Economic Foundations of the Netherlands Indies, 1880-1942., Lei- den: KITLV Press. Mundy, Rodney, Narrative of Events in Bor- neo and Celebes Down to the Occupa- tion of Labuan from the Journal of James Brooke, Esq., Rajah of Sarawak and Governor of Labuan together with a Narrative of the Operation of H.M.S. Iris., Vol. I., London: John Murray, 1848. Perelaer, M. T. H., 1872. De Bonische Epe- ditien. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. Deel II., Leiden: Kolff. Dias Pradadimara, 2015. "Rice in Colo- nial and Post-Colonial Southeast Asia," Paramita, 25, (1). Resink, G. J., 1968. Indonesia's History Be- tween The Myths., The Hague: W. van Hoeve Publishers. Dias Pradadimara, 2016."Modal Britania di Indonesia Masa Kolonial," Mo- zaik, 16, (2) Ricklefs, M. C., 2008. Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008., Jakarta: Ser- ambi. De Klerck, E. S., 1938. History of the Neth- Spengler, Albert Johan, 1863. De Neder- 69 14
Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences, 12(2), Okt 2017 landsche Oost-Indische Bezittingen on- der het Bestuur van den Gouverneneur Generaal G.A.G.P van der Capellen 1819-1825., Utrecht: Kemink en Zoon. Supomo dan Djokosutono, 1982. Sejarah II. Politik Hukum Adat. (Cetakan Kedua)., Jakarta: Pradnya Paramita. Jilid Suriadi Mappangara, 1996."Kerajaan Bone Abad XIX (Konflik Kerajaan Bone-Belanda 1816-1860)," Tesis Magister, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Sutherland, Heather, 1983."Power and Politics in South Sulawesi: 1860- 1880," Review of Indonesian and Ma- laysian Affairs, 17. Sutherland, Heather,2009. "Tripang dan Wangkang. Perdagangan dengan Cina di Makassar di abad ke-18, c.1720-1840" dalam Kees van Dijk, Roger Tol dan Greg Accialoli (eds.), Kuasa dan Usaha di Masyara- kat Sulawesi Selatan., Makassar: Inninawa. Tagliacozzo, Eric, 2000. "Kettle on a Slow Boil: Batavia's Threat Percep- tions in the Indies' Outer Islands, 1870-1910," Journal of South East Asian Studies, 31, (1). Tocqueville, Alexis de,2011. The Ancien Régime and the French Revolution., Cambridge: Cambridge University Press. 70 15