1 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5), Pasal 75, Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jdih.lkpp.go.id
Menetapkan 2 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); MEMUTUSKAN: : PERATURAN LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. jdih.lkpp.go.id
3 - 3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 10. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan jdih.lkpp.go.id
4 - tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. 14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 15. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. 16. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 17. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 18. Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 19. Satuan Pelaksana adalah unit yang berkedudukan di bawah UKPBJ yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu. jdih.lkpp.go.id
5 - 20. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik. 21. Pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (system provider) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi, menyediakan layanan pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat. 22. Pengelolaan Layanan (service provider) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan berupa pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat. 23. Peningkatan Kapabilitas UKPBJ adalah peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ, penilaian lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ, dan kerjasama antar UKPBJ dalam rangka penerapan Model Kematangan UKPBJ. 24. Model Kematangan UKPBJ yang selanjutnya disingkat MK-UKPBJ adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 25. UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ sebagai PKP-BJ adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, jdih.lkpp.go.id
6 - kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia. 26. Kapabilitas UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui Model Kematangan UKPBJ. 27. Domain dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ adalah fokus area yang dibangun dan dikembangkan pada Model Kematangan UKPBJ. 28. Sistem Informasi UKPBJ adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan setiap UKPBJ. 29. Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ adalah tim yang dibentuk oleh pejabat unsur pembantu pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diberi tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan program peningkatan kapabilitas UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 30. Mentor Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Mentor PKP-BJ adalah personel yang melaksanakan pendampingan peningkatan kapabilitas UKPBJ. 31. Admin UKPBJ adalah personel UKPBJ yang ditunjuk oleh kepala UKPBJ untuk mengelola data UKPBJ masing- masing dalam Sistem Informasi UKPBJ dan merupakan bagian dari tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ. 32. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain. 33. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat jdih.lkpp.go.id
7 - yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan UKPBJ Pasal 2 Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi UKPBJ Pasal 3 (1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. (3) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UKPBJ dengan fungsi layanan pengadaan jdih.lkpp.go.id
8 - secara elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. (4) UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan. Pasal 4 Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral; g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa. Pasal 5 (1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. (2) Pedoman pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. jdih.lkpp.go.id
9 - Pasal 6 Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi: a. pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ; b. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; d. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Pasal 7 Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait: a. proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa; b. penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan/atau c. substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Bagian Ketiga Kriteria Lembaga yang Dikecualikan Pasal 8 (1) Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ. (2) Kriteria Lembaga yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga dengan nilai jdih.lkpp.go.id
10 - dan/atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ. BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Organisasi Pasal 9 (1) UKPBJ sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh kepala. (2) Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas: a. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa; b. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan d. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipimpin oleh pejabat administrasi atau koordinator. (4) Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dapat digabung menjadi 1 (satu) bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa di dalam UKPBJ. (5) Selain unit kerja struktural, di UKPBJ terdapat Kelompok Jabatan Fungsional. jdih.lkpp.go.id
11 - Pasal 10 (1) Di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dibentuk 1 (satu) UKPBJ. (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) untuk seluruh lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pasal 11 Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ. Bagian Kedua Tata Kerja Pasal 12 UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. Pasal 13 (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK. (2) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/ memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan. (3) Kepala UKPBJ menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. (4) Dalam hal jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk: a. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ menugaskan paling kurang 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang jdih.lkpp.go.id
12 - memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan. b. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. (5) Dalam hal UKPBJ belum memiliki Pengelola PBJ untuk ditugaskan sebagai: a. Pokja Pemilihan, maka Kepala UKPBJ menugaskan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan. b. Pejabat Pengadaan, maka Kepala UKPBJ merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diperuntukkan bagi UKPBJ Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diwajibkan memiliki Pengelola PBJ. (7) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) berkedudukan di luar UKPBJ maka Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan pimpinan satuan kerja/perangkat daerah. (8) Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala UKPBJ. jdih.lkpp.go.id
13 - Pasal 14 (1) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa. (2) Dalam memberikan penugasan, Kepala UKPBJ memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 15 (1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan permasalahan tersebut kepada pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. (2) Pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. (3) Unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Pasal 16 UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah secara periodik. jdih.lkpp.go.id
14 - BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DI UKPBJ Pasal 17 (1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ. (2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa. (3) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa. (4) Jabatan Fungsional lain yang berkedudukan di UKPBJ memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 18 Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan: a. perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pemeriksa hasil pekerjaan pada paket yang sama; dan b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. BAB V KARIR, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN Pasal 19 Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 20 (1) Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. jdih.lkpp.go.id
15 - (2) Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, risiko dan/atau prestasi kerja. (3) Tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 UKPBJ merencanakan kebutuhan dan pengembangan kompetensi seluruh Sumber Daya Manusia di UKPBJ sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB VI KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 22 (1) UKPBJ memiliki dan menerapkan kode etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ. (2) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah membentuk majelis pertimbangan kode etik dan menyusun prosedur penegakan kode etik. (3) Majelis pertimbangan kode etik memiliki tugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia di UKPBJ. (4) Personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang hukum. (5) Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah. (6) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah. jdih.lkpp.go.id
16 - Pasal 23 (1) UKPBJ memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi untuk transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ. (2) Standar operasional prosedur disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. (3) Standar operasional prosedur di lingkungan UKPBJ ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah. (4) Standar operasional prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ. BAB VII MODEL KEMATANGAN UKPBJ Bagian Kesatu Tingkatan, Domain, dan Variabel Pasal 24 (1) Model kematangan UKPBJ digunakan untuk mengukur kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan sebagai berikut: a. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi UKPBJ; b. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses Pengadaan Barang/Jasa yang efektif; c. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan jdih.lkpp.go.id
17 - bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal; d. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi; dan e. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya. (2) Kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkatan kematangan UKPBJ dari terendah sampai tertinggi, dimana pengukurannya dilakukan secara berjenjang dan kenaikan tingkatan dilakukan secara bertahap/berurutan. (3) Domain dalam tingkatan kematangan UKPBJ meliputi: a. Kelembagaan; b. Sumber Daya Manusia; c. Proses; dan d. Sistem Informasi. (4) Domain Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. Variabel Pengorganisasian; dan b. Variabel Tugas dan Fungsi. (5) Domain Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. Variabel Perencanaan; dan b. Variabel Pengembangan. (6) Domain Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. Variabel Manajemen Pengadaan; b. Variabel Manajemen Penyedia; c. Variabel Manajemen Kinerja; dan d. Variabel Manajemen Risiko. (7) Domain Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi Variabel Sistem Informasi. jdih.lkpp.go.id
18 - (8) Capaian tingkat kematangan sebuah UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan dalam hal seluruh variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) telah mencapai tingkat kematangan yang sama. (9) Model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. Bagian Kedua Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ Pasal 25 (1) Untuk menjadi PKP-BJ, UKPBJ Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan kapabilitas UKPBJ. (2) Pengelolaan kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan UKPBJ dengan mengacu pada Model Kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (3) Penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan UKPBJ dilaksanakan oleh UKPBJ. (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh LKPP. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman verifikasi penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ diatur dalam Keputusan Deputi. Pasal 26 (1) Pejabat unsur pembantu pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ. (2) Tim Pengelolaan Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gabungan personel dari beberapa unit kerja yang terkait. jdih.lkpp.go.id
19 - (3) Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ adalah Kepala UKPBJ. (4) Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dibantu oleh Koordinator Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ yang merupakan pejabat administrasi atau koordinator unit yang memiliki fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa. (5) Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ memiliki tugas: a. mengelola profil kelembagaan UKPBJ; b. melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ; c. menyusun dan melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ; dan d. memantau dan mengevaluasi secara berkala atas pengelolaan kapabilitas UKPBJ. (6) Penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c dilakukan dengan menggunakan media dalam jaringan (daring) melalui Sistem Informasi UKPBJ. (7) Untuk melaksanakan pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala UKPBJ menunjuk Admin UKPBJ. (8) Kepala UKPBJ menyampaikan Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ yang dibentuk dan perubahannya kepada LKPP melalui Sistem Informasi UKPBJ. Pasal 27 Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan hasil verifikasi LKPP kepada Ketua Tim Peningkatan Kapabilitas UKPBJ. jdih.lkpp.go.id
20 - BAB VIII UKPBJ SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Tingkatan UKPBJ sebagai PKP-BJ Pasal 28 PKP-BJ terdiri dari 3 (tiga) kategori tingkatan sesuai dengan tingkat kematangan yang dicapai, sebagai berikut: a. PKP-BJ Proaktif; b. PKP-BJ Strategis; dan c. PKP-BJ Unggul. Bagian Kedua Penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ Pasal 29 (1) UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan paling kurang Proaktif dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi PKP-BJ. (2) Permohonan penetapan PKP-BJ dapat diajukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah pencapaian tingkat kematangan. (3) UKPBJ yang dinyatakan layak sebagai PKP-BJ oleh LKPP akan diberikan sertifikat UKPBJ sebagai PKP-BJ. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan dan masa berlaku sertifikat UKPBJ sebagai PKP-BJ diatur dalam Keputusan Deputi. jdih.lkpp.go.id
21 - BAB IX KERJASAMA ANTAR UKPBJ Bagian Pertama Skema Kerja Sama Pasal 30 (1) Kerja sama antar UKPBJ dalam rangka peningkatan kapabilitas UKPBJ dilakukan melalui skema pembinaan yang dilakukan oleh UKPBJ Pembina kepada UKPBJ Binaan. (2) Peningkatan kapabilitas UKPBJ menuju PKP-BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada MK-UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (3) UKPBJ yang telah menjadi PKP-BJ dapat menjadi UKPBJ Pembina. (4) Bagi UKPBJ pada Pemerintah Provinsi yang telah paling kurang mencapai tingkat kematangan UKPBJ Proaktif wajib menjadi UKPBJ Pembina bagi UKPBJ pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya. (5) Anggaran pelaksanaan kerja sama peningkatan kapabilitas UKPBJ dibebankan kepada UKPBJ Pembina dan UKPBJ Binaan sesuai dengan kesepakatan. Bagian Kedua Tahapan Kerjasama Pasal 31 (1) Kerja sama peningkatan kapabilitas UKPBJ dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu : a. Inisiasi, merupakan tahapan yang menunjukan komitmen memulai kerja sama, yang meliputi aktivitas penandatanganan komitmen kerja sama peningkatan kapabilitas UKPBJ antara UKPBJ Pembina dengan UKPBJ Binaan, serta pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ yang berisi jdih.lkpp.go.id
22 - Mentor PKP-BJ dari UKPBJ Pembina dan personel Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dari UKPBJ Binaan; b. Perencanaan, merupakan tahapan yang meliputi aktivitas penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ Binaan dan penyusunan peta jalan yang mencantumkan rencana kegiatan dan program prioritas untuk meningkatkan kematangan UKPBJ Binaan; c. Pelaksanaan, merupakan tahapan implementasi peta jalan untuk peningkatan kematangan UKPBJ sesuai dengan perencanaan; dan d. Pengendalian, merupakan tahapan yang meliputi evaluasi rencana dengan realisasi, mengukur kemajuan, mengidentifikasi permasalahan, dan merencanakan tindak lanjut. (2) UKPBJ Pembina wajib memastikan UKPBJ Binaan memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Pengisian Data Profil UKPBJ; b. Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan UKPBJ; c. Penyusunan dan pelaksanaan peta jalan, rencana kegiatan dan program prioritas Tingkat Kematangan UKPBJ; d. Pemenuhan contoh bukti dukung Model Kematangan UKPBJ; dan e. Pembaruan informasi pada dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d. (3) Pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah melalui Sistem Informasi UKPBJ. Bagian Ketiga Persyaratan UKPBJ Pembina Pasal 32 (1) Persyaratan menjadi UKPBJ Pembina, meliputi: a. UKPBJ sebagai PKP-BJ; jdih.lkpp.go.id
23 - b. Bersedia menjadi UKPBJ Pembina berdasarkan surat kesediaan dari Sekjen/Sestama/Sekda; c. Mempunyai Mentor PKP-BJ; dan d. Kepala UKPBJ dan pejabat administrasi atau koordinator unit pembinaan dan advokasi pada UKPBJ Pembina telah mengikuti pelatihan Mentor PKP-BJ yang diselenggarakan oleh LKPP. (2) Dalam hal UKPBJ Provinsi menjadi UKPBJ Pembina bagi UKPBJ Kabupaten/Kota di wilayahnya maka persyaratannya meliputi: a. Paling kurang telah memenuhi Tingkat Kematangan UKPBJ Proaktif; b. Mempunyai Mentor PKP-BJ; dan c. Kepala UKPBJ dan pejabat administrasi atau koordinator unit pembinaan dan advokasi pada UKPBJ Pembina telah mengikuti pelatihan Mentor PKP-BJ yang diselenggarakan oleh LKPP. (3) UKPBJ Provinsi yang menjadi UKPBJ Pembina bagi UKPBJ Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melaksanakan proses penetapan untuk menjadi PKP-BJ oleh LKPP. Bagian Keempat Persyaratan dan Pembentukan Mentor PKP-BJ Pasal 33 (1) Mentor PKP-BJ dapat berasal dari: a. Pembentukan Mentor Baru; atau b. Mentor yang telah dibentuk oleh LKPP. (2) Persyaratan dan pembentukan Mentor PKP-BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi. Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar UKPBJ dalam rangka peningkatan kapabilitas UKPBJ diatur dalam Keputusan Deputi. jdih.lkpp.go.id
24 - Bagian Kelima Penghargaan Pasal 35 (1) LKPP memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian yang didapat kepada: a. UKPBJ Pembina yang berhasil meningkatkan kapabilitas UKPBJ Binaannya hingga ditetapkan sebagai PKP-BJ; b. UKPBJ Binaan yang telah berhasil ditetapkan sebagai PKP-BJ; dan c. Mentor PKP-BJ atas keaktifannya dalam peningkatan kapabilitas UKPBJ, yang meliputi: 1) tercapainya tingkat kematangan UKPBJ Binaannya dan ditetapkan sebagai PKP-BJ; dan 2) kemampuannya menjadi pengajar dan/atau narasumber materi peningkatan kapabilitas UKPBJ. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi peningkatan kapabilitas UKPBJ diatur dalam Keputusan Deputi. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 36 (1) Pembiayaan seluruh penyelenggaraan kegiatan UKPBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembiayaan untuk pengelolaan sistem, pengelolaan infrastruktur, pengelolaan layanan, dan peningkatan kapasitas personel fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. jdih.lkpp.go.id
25 - BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 (1) Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja terpisah dari UKPBJ berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. (2) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku: (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); dan (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39 Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id
jdih.lkpp.go.id
I. II. LAMPIRAN I PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PENDAHULUAN Dalam rangka penyelenggaraan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disusun Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan ini sebagai pedoman kelembagaan pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Lampiran I disusun dalam rangka memberikan pedoman untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. FUNGSI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dilaksanakan dengan ketentuan: a. pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya; c. pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; d. pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan); dan e. pengelolaan seluruh informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh pemangku kepentingan. 2.1 Bentuk dan Persyaratan Penyelenggaraan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan layanan dan jdih.lkpp.go.id
2 - infrastruktur pendukung SPSE (system provider) atau pengelolaan layanan (service provider). Persyaratan penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, diatur sebagai berikut: a. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (system provider): 1) memiliki personel yang merupakan pegawai tetap di UKPBJ atau fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang bersifat ad hoc dari unit kerja lain di luar UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 2) menandatangani kesepakatan tingkat layanan atau Service Level Agreement (SLA); dan 3) memiliki dan mengelola infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dalam bentuk: a) jaringan internet yang memadai; b) infrastruktur yang berfungsi untuk kegiatan pelatihan, kegiatan verifikasi, fasilitas pemasukan penawaran (bidding), dan layanan dukungan pengguna (helpdesk); c) perangkat server production; d) perangkat server back up; dan e) ruangan khusus dan sistem untuk pengamanan server yang sesuai dengan standar pengelolaan keamanan informasi. Ketentuan persyaratan teknis infrastruktur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Deputi yang membidangi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi. b. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk pengelolaan layanan (service provider): 1) memiliki personel yang merupakan pegawai tetap di UKPBJ atau fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang bersifat ad hoc dari unit kerja lain jdih.lkpp.go.id
3 - di luar UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 2) menandatangani kesepakatan tingkat layanan atau Service Level Agreement (SLA); dan 3) kebutuhan pengelolaan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berbentuk pengelolaan layanan (service provider), dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk pembantuan pengelolaan infrastruktur; b) unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada Kementerian/ Lembaga dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terdekat untuk pembantuan pengelolaan infrastruktur; atau c) unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan LKPP untuk pembantuan pengelolaan infrastruktur. 2.2 Kesepakatan Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Antara UKPBJ Dengan LKPP a. UKPBJ dalam memberikan/menyediakan layanan kepada Pengguna SPSE berpedoman pada SLA. b. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan LKPP untuk mengubah bentuk penyelenggaraan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, wajib melakukan pemutakhiran SLA. c. Ketentuan substansi SLA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Deputi yang membidangi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi. jdih.lkpp.go.id
4 - 2.3 Personel Pelaksana Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Personel unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik paling sedikit terdiri atas: a. Kepala/koordinator unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; b. pelaksana fungsi pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya yang selanjutnya disebut sebagai Administrator Sistem; c. pelaksana fungsi registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, yang selanjutnya disebut sebagai Verifikator; dan d. pelaksana layanan dukungan (helpdesk) pengadaan barang/jasa secara elektronik. Personel Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan untuk penyelenggara fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berbentuk pengelolaan layanan (service provider). 2.4 Tugas Personel yang Melaksanakan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik a. Kepala/koordinator unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ. b. Administrator Sistem melaksanakan tugas pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya, meliputi: 1) mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP; 2) melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya; dan 3) mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan). jdih.lkpp.go.id
5 - Tugas Administrator Sistem dilakukan dengan: 1) penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan; 2) penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan; 3) pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 4) pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada Kepala UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan 5) pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP. c. Verifikator melaksanakan tugas registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, sebagai berikut: 1) pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon Pengguna SPSE; 2) memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna SPSE; 3) penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; 4) pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan 5) melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE. Dalam menjalankan tugasnya: 1) Verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi Pengguna SPSE jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan User ID Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE. Dalam pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat mendelegasikan kepada Pegawai yang ditugaskan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai jdih.lkpp.go.id
6 - Administrator Agensi untuk memberikan pelayanan verifikasi dan pemberian akun PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pengguna SPSE lainnya. d. Layanan dukungan (helpdesk) melaksanakan tugas sebagai berikut: 1) pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 2) pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan 3) publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik. Pemberian Layanan dukungan (helpdesk) dilakukan dengan: 1) pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; 2) penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 3) pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa; 4) mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; 5) mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 6) menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan 7) memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur. 2.5 Pembinaan Dan Pengawasan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dan Integritas Sistem 2.5.1 Pembinaan dan Pengawasan LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berupa: a. persetujuan pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik; jdih.lkpp.go.id
7 - b. standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi; c. standar kompetensi bagi personel fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; d. pendampingan dan konsultasi terkait pelaksanaan tata kelola fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; e. penilaian dan memberikan rekomendasi terkait standarisasi tata kelola fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan f. pemantauan dan evaluasi terkait tata kelola fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik Tindakan pembinaan kepada fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berupa saran/rekomendasi, teguran, pencabutan sertifikat standardisasi, dan penghentian layanan SPSE akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi yang membidangi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi. 2.5.2 Integritas Sistem a. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) informasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola oleh fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Hak akses server layanan pengadaan secara elektronik dipegang oleh Administrator Sistem dan Koordinator pada fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. 2.6 Standar Operasional Prosedur Pimpinan UKPBJ menetapkan standar operasional prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE. Standar operasional prosedur antara lain: a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; b. layanan Pengguna SPSE; jdih.lkpp.go.id
8 - c. penanganan masalah (error handling); d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pengarsipan dokumen elektronik (file back up); dan f. pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik. Personel yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melaksanakan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ 2.6.1 Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE Substansi standar operasional prosedur registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE mengikuti tahapan sebagai berikut: a. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing- masing. b. Bagi Penyedia Barang/Jasa: 1) Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; 2) Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari: a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan; b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); dan c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan. Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perseorangan. jdih.lkpp.go.id
2.6.2 2.6.3 9 - Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi dan verifikasi selain yang disebutkan pada lampiran ini. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan registrasi dan verifikasi kepada Pengguna SPSE. Layanan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik UKPBJ dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menyediakan: a. fasilitas layanan pemasukan penawaran (bidding room), fasilitas layanan pelatihan, dan fasilitas layanan verifikasi; b. terdapat akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE di ruangan layanan pengadaan secara elektronik; c. pemberian layanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon, dan kunjungan ke lokasi layanan pengadaan secara elektronik; dan d. pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE. Penanganan Masalah Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menangani kendala/permasalahan teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan penggunaan SPSE. Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan SPSE, Pengguna SPSE dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui aplikasi penanganan permasalahan yang tersedia pada SPSE dan/atau melalui media lainnya yang disediakan oleh fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. jdih.lkpp.go.id
2.6.4 2.6.5 10 - Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan: a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan/atau b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE. Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik membuat mekanisme pemeliharaan, pengamanan server beserta data di dalamnya dan jaringan, serta pemeliharaan kinerja dan kapasitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik memberikan informasi dan mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan dan/atau dilakukan pemeliharaan pada SPSE. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik memberikan akses kepada LKPP, untuk: a. monitoring SPSE dan sistem lainnya di lingkungan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan b. penanganan permasalahan SPSE dan sistem lainnya di lingkungan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik Pengarsipan Dokumen Elektronik a. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik wajib melakukan back up terhadap data file dan seluruh database SPSE sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP. jdih.lkpp.go.id
11 - b. Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Ketentuan mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan Lembaga ini. 2.6.6 Pengelolaan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik a. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menerapkan pedoman/ketentuan standar tata kelola layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE yang ditetapkan oleh LKPP. b. Kepala UKPBJ sebagai Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ menetapkan koordinator pengelola standar tata kelola fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagai bagian dari Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ c. Dalam hal fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dilaksanakan oleh unit kerja terpisah, kepala unit kerja menetapkan koordinator pengelola standar tata kelola fungsi layanan pengadaan secara elektronik. III. PENUTUP a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang belum membentuk fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, penayangan Rencana Umum Pengadaan dan rencana pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui unit kerja fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik terdekat atau unit kerja fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik Provinsi. b. Kewajiban penyusunan standar operasional prosedur dapat dilaksanakan secara bertahap setelah unit kerja fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik terbentuk. jdih.lkpp.go.id
c. 12 - Penyusunan standar operasional prosedur dapat disusun dengan berpedoman pada Keputusan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Deputi yang membidangi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id
1 - LAMPIRAN II PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA I. MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 1. 1. DOMAIN KELEMBAGAAN 1.1.1 Variabel Pengorganisasian Kelembagaan Inisiasi Esensi Proaktif Strategis Unggul Deskripsi Unit kerja UKPBJ UKPBJ struktural yang UKPBJ dengan UKPBJ yang berperan Adhoc yang struktural dan bertanggung jawab dalam struktur yang Strategis dan memiliki hanya fokus fokus untuk fungsi pengadaan barang/jasa memungkinkan kelincahan (Agility) menjalankan penyelesaian peran strategis mengikuti dinamika aktivitas paket pemilihan untuk turut K/L/PD pemilihan mensukseskan Program Kerja K/L/PD jdih.lkpp.go.id
Kemampuan dalam mendukung visi dan strategi s r e v i r D y e K organisasi Posisi organisasi UKPBJ Bukti Dukung Inisiasi Organisasi yang memfokuskan pada pelaksanaan aktivitas pemilihan Organisasi UKPBJ masih adhoc atau bagian dari unit kerja lain SK Panitia Pengadaan Esensi Organisasi yang memfokuskan pada upaya penyelesaian paket pengadaan Organisasi UKPBJ merupakan unit kerja struktural untuk fungsi pemilihan Permen/Perka/ Perkada terkait SOTK yang mengatur fungsi pemilihan saja 2 - Proaktif Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan Organisasi UKPBJ merupakan unit kerja struktural untuk fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ 1. Permen/Perka/ Perkada terkait SOTK UKPBJ yang meliputi fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ. 2. Dokumen Pemenuhan standar LPSE: Standar 1: Kebijakan Strategis Organisasi UKPBJ yang dirancang untuk menjawab tantangan program dalam pencapaian tujuan organisasi Organisasi UKPBJ yang memungkinkan kemudahan koordinasi dengan pimpinan dan semua satker 1. Ada peraturan/ keputusan pimpinan yang memungkinkan peran UKPBJ yang lebih strategis dan kemampuan berkolaborasi Unggul UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang efektif dan fleksibel/agile terhadap kebutuhan jangka menengah/panjang organisasi Kajian kelembagaan UKPBJ yang selaras dengan dokumen Renstra Organisasi jdih.lkpp.go.id
Inisiasi Esensi 3 - Proaktif Layanan Standar 2: Pengorganisasian Layanan Standar 13: Pengelolaan Anggaran Layanan Strategis dengan stakeholders 2. Bukti partisipasi dalam rapat pimpinan strategis Unggul jdih.lkpp.go.id
1.1.2 Variabel Tugas/Fungsi Kelembagaan Inisiasi Esensi Deskripsi Menjalankan Mengelola aktivitas kegiatan pemilihan pemilihan Cakupan Sebatas Proses layanan yang pelayanan pemilihan diberikan, baik dalam s r e v i r D y e K ke pihak internal ataupun aktivitas pemilihan eksternal 4 - Proaktif Mengelola fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ untuk memastikan kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi dengan baik Pendampingan perencanaan pengadaan Proses pemilihan Pendampingan Pelaksanaan kontrak Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ Pembinaan SDM PBJ Layanan pengadaan secara elektronik Strategis Mengelola fungsi PPBJ melalui sinergi dengan stakeholder terkait sehingga mampu memberikan kontribusi pada pencapaian target K/L/PD Pendampingan perencanaan kebutuhan serta strategi pengadaan Penyediaan informasi dan rekomendasi dalam rapat Monev regular pimpinan Unggul Mengelola fungsi pengelolaan PBJ di K/L/PD dan terlibat aktif dalam pengembangan kapabilitas K/L/PD serta PBJ Nasional Keterlibatan dalam pengadaan secara nasional jdih.lkpp.go.id
5 - Sinergi antar Belum terbangun sinergi Sinergi UKPBJ dengan PPK sudah Sinergi UKPBJ dengan Sinergi UKPBJ dengan fungsi untuk efektif di antara terjalin efektif untuk mensukseskan para pihak (PPK, LKPP dan pemangku menciptakan pemangku kepentingan. paket pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, Pengguna, Biro kepentingan lain telah value bagi Para pihak hanya dalam SiRUP Perencanaan, dll) telah terbangun untuk organisasi menjalankan tugas berjalan efektif untuk membangun PBJ yang sesuai dengan aturan mensukseskan program lebih baik di Indonesia yang ada kerja Bukti Dukung SK Pokja Dokumen 1. Dokumen regulasi berisi tugas 1. Pembinaan 1. Hasil kajian/riset Pemilihan regulasi dan fungsi UKPBJ sesuai dengan hubungan dengan kelembagaan PBJ yang yang berisi amanat Perpres Nomor 16 Tahun pemangku dipulikasikan secara tugas dan 2018 serta aturan turunannya kepentingan melalui Nasional fungsi 2. Pembinaan hubungan dengan Stakeholder Analysis 2. Laporan keterlibatan pemilihan pemangku kepentingan melalui PBJ dan Engagement UKPBJ mendukung penyedia Stakeholder Analysis1 PBJ dan Engagement Plan2 internal (PPK, APIP) serta dengan pihak Plan dengan Satker/OPD Pengguna, Penyedia, program pengembangan kelembagaan eksternal (penyedia, APH) APH dan Pimpinan pengadaan secara 3. Laporan koordinasi UKPBJ K/L/PD Nasional 1 Stakeholder analysis adalah analisis tingkat kepentingan dan pengaruh dari pemangku kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa untuk menentukan strategi pengelolaan hubungan yang tepat 2 Engagement plan adalah rencana aksi yang disusun untuk mengelola serta meningkatkan kualitas hubungan dengan setiap pemangku kepentingan sesuai strategi yang telah ditetapkan jdih.lkpp.go.id
6 - dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket 2. Laporan Monev Pengadaan untuk rapat pimpinan jdih.lkpp.go.id
1. 2. DOMAIN SDM 1.2.1 Variabel Perencanaan SDM Inisiasi Deskripsi Belum ada perencanaan SDM UKPBJ Analisis Belum ada Kebutuhan & analisis s r e v i r D y e K SDM Pengadaan kebutuhan Pokja pemilihan dan SDM UKPBJ lainnya Esensi Perencanaan SDM berupa Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menempatkan SDM Pokja Pemilihan Penuh Waktu Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu 7 - Proaktif Perencanaan SDM berupa Anjab dan ABK untuk personel di UKPBJ yang mengakomodir perluasan peran serta pemenuhan Jabfung PPBJ Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personel UKPBJ Strategis Perencanaan seluruh SDM Pengadaan melalui Anjab dan ABK yang berbasis standar kompetensi dan sudah menjadi bagian dari Renstra SDM K/L/PD Sudah dilakukan Anjab dan ABK SDM Pengadaan yang terintegrasi dengan Renstra SDM dari K/L/PD Unggul Perencanaan serta Rekrutmen SDM Pengadaan senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan standar kompetensi terkini Selalu ada perbaikan berkelanjutan dalam aktifitas analisis kebutuhan SDM dan menselaraskan dengan kebutuhan fungsi PBJ dan standar kompetensi terkini jdih.lkpp.go.id
Rekrutmen SDM Pengadaan Bukti Dukung Penempatan SDM Pengadaan paruh waktu Surat Penunjukan Pokja pemilihan paruh waktu (part- time) Penempatan SDM penuh waktu sudah dilakukan untuk Pokja Pemilihan 1. Dokumen Anjab dan ABK untuk Personel/ pelaksana yang melaksanakan pemilihan 2. Surat Keputusan pengangkatan/ penempatan SDM Pokja Pemilihan di UKPBJ (penuh waktu) 8 - Sudah ada penempatan Jabfung PPJB di Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan 1. Dokumen Anjab dan ABK untuk personel UKPBJ 2. Surat Keputusan pengangkatan/penempatan personel di UKPBJ 3. Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ Sudah ada penempatan seluruh SDM Pengadaan sesuai dengan Anjab dan ABK 1. Dokumen Anjab dan Hasil kajian ABK SDM Pengadaan perencanaan SDM sesuai dengan selaras dengan rencana rencana kelembagaan PBJP yang pengembangan SDM dipublikasikan secara K/L/PD Nasional termasuk 2. Surat pengangkatan memuat analisis Jabfung PPBJ, PPK, kebutuhan kompetensi KPA sesuai Anjab dan ABK jdih.lkpp.go.id
9 - 1.2.2 Variabel Pengembangan SDM Inisiasi Esensi Proaktif Strategis Unggul Deskripsi Pengembangan Pengembangan SDM Pengembangan SDM berbasis Pengembangan SDM Pengembangan SDM SDM diberikan kepada Pokja Pemilihan yang mempertimbangkan peningkatan kompetensi dengan metoda pelatihan dan mentoring3 diselaraskan dengan kinerja serta berbasis kompetensi yang komprehensif untuk pemangku yang mendukung UKPBJ sebagai organisasi pembelajar untuk bisa kapasitas secara personel UKPBJ kepentingan PBJP serta pengendalian menjalankan terbatas untuk kinerja SDM pengadaan fungsi Pokja Pemilihan pemilihan dalam PBJ Pengembangan Pelatihan dan Keikutsertaan Program pelatihan & Program pengembangan Pengkinian program kompetensi sertifikasi PBJ dalam program mentoring Kompetensi kompetensi para pengembangan s r e v i r D y e K SDM PBJ tingkat dasar peningkatan kapasitas melalui kegiatan Pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP pemangku kepentingan PBJP kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan PBJP bimtek/sosialisasi Kompetensi personel / rapat koordinasi UKPBJ 3Mentoring adalah salah satu metoda dalam pengembangan kompetensi dengan menugaskan seorang mentor (pihak yang kompeten/berpengalaman) untuk menjadi pembimbing mentee (anak didik) dalam mengembangkan kompetensi di area tertentu. Mentoring juga dapat dikombinasikan sebagai tindak lanjut atas kegiatan pelatihan yang diterima sebelumnya oleh setiap mentee, untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan pelatihan benar-benar dipraktekkan oleh para mentee. jdih.lkpp.go.id
10 - terkait PBJP Kompetensi pengelolaan kelembagaan4 UKPBJ Pengelolaan Belum ada Perencanaan Perencanaan dan pemantauan kinerja SDM perencanaan kinerja sudah kinerja SDM sudah dilakukan Pengadaan dan penilaian dilakukan secara untuk personel UKPBJ kinerja SDM terbatas di Pengadaan lingkungan Pokja Pemilihan 4 Kompetensi pengelolaan kelembagaan UKPBJ mengacu ke 12 modul manajerial versi MCA-I Perencanaan dan pengendalian kinerja SDM sudah dilakukan untuk personel UKPBJ Telah diterapkan insentif berbasis kinerja Pengendalian kinerja SDM Pengadaan sudah dilakukan mengacu pada program kerja K/L/PD jdih.lkpp.go.id
Bukti Dukung Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan 5 Perencanaan kinerja dapat berupa SKP 1. Dokumen Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan 2. Sertifikat keikutsertaan (bimtek/sosiali sasi/ rapat koordinasi) atau rekapitulasi keikutsertaan dalam program peningkatan kapasitas 3. Perencanaan kinerja Pokja Pemilihan5 11 - 1. Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personel UKPBJ 2. Laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ 3. Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ & Jabfung PPJB 4. Dokumen Standar 8 LPSE: Pengelolaan SDM 1. Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi pemangku kepentingan PBJP 2. Laporan Pengembangan Kompetensi pemangku kepentingan PBJP 3. Dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja personel UKPBJ 4. Peraturan tentang penetapan insentif berbasis kinerja 1. Laporan pelaksanaan program pengembangan kompetensi 2. Laporan pengendalian kinerja SDM pengadaan jdih.lkpp.go.id
1. 3. DOMAIN PROSES 1.3.1 Variabel Manajemen Pengadaan Inisiasi Esensi Deskripsi Pengelolaan Pengelolaan proses proses pemilihan pemilihan berbasis SOP berbasis Pemilhan dokumen pemilihan Fokus UKPBJ Penyelesaian Memastikan dalam proses kepatuhan atas pengelolaan pemilihan prosedur di s r e v i r D y e K mata rantai PBJ berbasis dokumen pemilihan tahap persiapan dan eksekusi pemilihan Ketersediaan Tidak ada SOP 6 di tahap prosedur yang SOP persiapan dan mendukung pemilihan 6 Penyusunan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku 12 - Proaktif Pengelolaan proses PBJ terintegrasi di seluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait Proses pengadaan terintegrasi, mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak Memastikan keamanan dan keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik SOP terintegrasi di tahap perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak Strategis Pengelolaan proses PBJ yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran organisasi melalui penerapan strategi dan metode yang sesuai Penerapan strategi dan metode pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja organisasi SOP untuk penerapan pengadaan strategis Unggul Pengelolaan proses PBJ dengan memunculkan berbagai inovasi untuk perbaikan kinerja yang merefleksikan ciri organisasi pembelajar Memunculkan inovasi proses pemilihan yang sudah terbukti dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta dapat menjadi contoh UKPBJ lain SOP atau sistem yang mendukung pengelolaan pengetahuan PBJ sebagai jdih.lkpp.go.id
13 - peran UKPBJ organisasi pembelajar Bukti Dukung Dokumen/la 1. SOP 1. SOP Pengadaan Terintegrasi, 1. SOP Pengadaan 1. SOP Manajemen poran proses Persiapan meliputi: Strategis Pengetahuan pemilihan Pengadaan SOP Perencanaan 2. Penerapan 2. Hasil liputan kegiatan 2. SOP SOP Persiapan Pengadaan pengadaan sharing session ke Pemilihan SOP Pemilihan strategis, seperti: K/L/PD lain atas SOP Pelaksanaan Kontrak Kontrak payung inovasi yang 2. Dokumen pemenuhan standar Pengelolaan diterapkan LPSE7: katalog 3. Laporan kegiatan Standar 5: Pengelolaan Strategi benchmark Layanan Helpdesk konsolidasi Standar 9: Pengelolaan 3. Hasil evaluasi Keamanan Perangkat berdasarkan Standar 10: Pengelolaan pengadaan Keamanan Operasional berkelanjutan Layanan 4. Instruksi pimpinan Standar 11: pengelolaan atas penerapan kemananan server rekomendasi UKPBJ dan jaringan Standar 17: penilaian 7Untuk pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk Service Provider, Standar 9, 10, dan 11 menggunakan sertifikat standar layanan pengadaan secara elektronik system provider yang memberikan layanan infrastruktur sistem pengadaan secara elektronik. jdih.lkpp.go.id
14 - internal 3. Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan/atau pelaku usaha jdih.lkpp.go.id
15 - 1.3.2 Variabel Manajemen Penyedia Inisiasi Esensi Proaktif Strategis Deskripsi Sebatas Pengelolaan Pengelolaan penyedia dalam Pengelolaan penyedia melakukan registrasi penyedia proses registrasi dan kualifikasi berdasarkan klasifikasi pembuktian dan pembuktian serta pemantauan ketersediaan kinerja untuk kualifikasi kualifikasi penyedia untuk memastikan memastikan pembinaan penyedia dan penyedia keberhasilan proses pemilihan yang efektif selaras pemanfaatan dengan program kerja daftar hitam organisasi LKPP Sebatas pada Dalam proses Tersedianya program pembinaan Tersedianya program Interaksi saat registrasi dan kepada penyedia guna pembinaan penyedia s r e v i r D y e K dengan penyedia pembuktian kualifikasi pemilihan pembuktian kualifikasi pemilihan memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan data kinerja penyedia untuk pencapaian program kerja organisasi 8 Kemitraan yang dimaksud dapat berbentuk kontrak payung, katalog, ataupun KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha) Unggul Pengelolaan penyedia yang mendukung pengadaan strategis serta pola kemitraan jangka panjang Penerapan pola kemitraan8 dalam rangka membangun kolaborasi untuk menjamin kepentingan strategis jangka panjang organisasi jdih.lkpp.go.id
16 - Analisis data kinerja Sebatas informasi dari PPK atau dari Melakukan evaluasi kinerja peserta dari Melakukan analisis data penyedia serta mengupayakan tersedianya penyedia yang Melakukan analisis dan kategorisasi9 untuk memastikan kinerja Metode serta hasil analisis menjadi rujukan UKPBJ lain penyedia daftar hitam dokumen memenuhi kualifikasi sebelum ketersediaan penyedia nasional LKPP penawaran yang proses pemilihan dilaksanakan bagi pelaksanaan disampaikan dalam program kerja organisasi proses pemilihan 1. Penggunaan 1. Kertas Kerja 1. SOP Pengelolaan Penyedia 1. Laporan implementasi Daftar penyedia strategis Bukti Dukung daftar hitam Evaluasi 2. Laporan program pembinaan sistem pengelolaan untuk kepentingan di Inaproc 2. Laporan berdasarkan hasil analisis penyedia10 dalam Kemitraan jangka panjang 2. Kertas Kerja registrasi dan ketersediaan penyedia yang melakukan analisis Evaluasi verifikasi terdaftar di LPSE UKPBJ ketersediaan, analisis 3. Aanwijzing tersebut kinerja dan pemetaan 3. Hasil notulensi rapat progress penyedia pelaksanaan kontrak untuk 2. Berita acara/notulensi mencatat kinerja penyedia rapat Vendor Briefing11/De- briefing12 9 Kategorisasi adalah pengelompokan kategori kinerja penyedia berdasarkan pengukuran dari aspek Biaya, Mutu, Waktu dan Tingkat Layanan 10 Sistem pengelolaan penyedia (Vendor Management System) dapat berupa aplikasi yang dikembangkan secara khusus atau penggunaan sistem sederhana (contoh. Excel) 11 Vendor Briefing adalah kegiatan sosialisasi program kerja sekaligus market survey untuk mengetahui kualifikasi/kemampuan penyedia yang tersedia di pasar 12 Vendor De-briefing adalah mekanisme penjelasan ke pihak penyedia atas hasil evaluasi untuk paket-paket khusus jdih.lkpp.go.id
1.3.3 Variabel Manajemen Kinerja Inisiasi Deskripsi Belum menerapkan manajemen kinerja Esensi Penerapan pengelolaan kinerja melalui pelaporan efisiensi pengadaan (harga kontrak - hps) dan jumlah penyelesaian paket pemilihan 17 - Proaktif Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang mencakup perencanaan dan pengendalian kinerja Strategis Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang memastikan adanya keselarasan antara kinerja PBJ dengan kinerja organisasi, dimana laporan kinerja PBJ telah menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan pimpinan. Unggul Laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah digunakan sebagai rujukan dalam upaya perbaikan kapabilitas organisasi K/L/PD jdih.lkpp.go.id
18 - Terbatas Terbatas pada Penerapan pengelolaan Penerapan pengelolaan Pengembangan Cakupan pada aktivitas aktivitas pencatatan kinerja secara terstruktur kinerja secara indikator baru yang penerapan pencatatan pencapaian atas dengan menggunakan IKU terstruktur dengan menjadi acuan dalam manajemen pencapaian indikator yang UKPBJ yang mendukung penggunaan indikator di mengukur capaian kinerja atas indikator umum digunakan efisiensi 13 proses pengadaan 4 (empat) area outcome kinerja organisasi yang umum (efisiensi, (biaya, mutu, waktu dan digunakan, penyelesaian paket) tingkat layanan) yang s r e v i r D y e K seperti indikator efisiensi dan penyelesaian atau mandat di internal organisasi (penyerapan anggaran, progress selaras dengan obyektif organisasi paket percepatan tender) Hanya Menjadi Menjadi dasar proses Menjadi rujukan arah pengembangan kapabilitas Pemanfaatan mendokumen pembelajaran untuk pengambilan keputusan organisasi ke depan hasil tasikan hasil perbaikan strategis, baik yang bersifat pencapaian pelaksanaan proses jangka pendek ataupun pemilihan jangka panjang berikutnya 13 Efisiensi: pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara yang benar sehingga dapat memberikan output sesuai dengan harapan pemangku kepentingan jdih.lkpp.go.id
Bukti Dukung Laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan Laporan penyelesaian paket pemilihan 19 - 1. SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ 2. Dokumen perencanaan kinerja UKPBJ 3. Laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ 4. Dokumen standar 15 LPSE: Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan Laporan hasil pencapaian kinerja pengadaan untuk pengendalian program kerja organisasi Rekomendasi pengembangan kapabilitas fungsi pengadaan tercantum dalam dokumen perencanaan K/L/PD jdih.lkpp.go.id
20 - 1.3.4 Variabel Manajemen Risiko Inisiasi Esensi Proaktif Strategis Unggul Deskripsi Belum ada Pengelolaan risiko Sudah diterapkan SOP Sudah diterapkan SOP Hasil dari pengelolaan sudah dimulai perencanaan dan mitigasi risiko pengendalian risiko pengendalian risiko risiko khususnya untuk pengadaan serta pelaporan pengadaan, khususnya pengadaan sudah pengadaan identifikasi dan untuk mendukung tercapai untuk pengadaan digunakan sebagai mitigasi risiko target kegiatan pengadaan strategis yang dasar untuk penyelesaian mendukung target penyusunan paket pemilihan kinerja organisasi kebijakan baru ataupun perbaikan/ penyempurnaan kebijakan Penerapan Telah dilakukan Sudah diterapkannya kode Manajemen risiko Menjadi rujukan Cakupan manajemen identifikasi risiko etik untuk para pengelola diterapkan untuk UKPBJ lain, dari sisi s r e v i r D y e K penerapan manajemen risiko terbatas di proses yang dapat mempengaruhi UKPBJ Siklus manajemen risiko14 pelaksanaan seluruh paket strategis metode pengelolaan serta pustaka risiko15 risiko pemilihan pelaksanaan diterapkan untuk organisasi dengan yang dimiiliki berdasarkan proses pemilihan mendukung proses menekankan pada 14 Siklus Manajemen Risiko: Implementasi kerangka dalam pengelolaan risiko meliputi perencanaan; implementasi (tahap identifikasi, analisis, response plan, monitor and control); pemantauan dan review framework; serta perbaikan berkelanjutan 15 Pustaka Risiko: Dokumentasi atas daftar risiko/isu yang berhasil di identifikasi beserta penanganan yang dilakukan sebagai catatan untuk pengelolaan selanjutnya jdih.lkpp.go.id
Pemanfaatan hasil Bukti Dukung inisiatif individu dan bersifat reaktif Pembelajaran individu dalam pengelolaan risiko paket Pembelajaran pokja dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam proses pemilihan 1. Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan 2. Laporan penyelesaian kasus dalam pelaksanaan paket (jika ada) 21 - pemilihan dan pelaksanaan kontrak Pendokumentasian dan pelaporan atas proses yang dilaksanakan dalam pengelolaan risiko 1. SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak) 2. Dokumen Standar 4 LPSE: Pengelolaan Risiko Layanan 3. Dokumen mitigasi risiko pengadaan 4. Dokumen kode etik pengelola UKPBJ upaya pengendalian risiko Penyusunan profil risiko paket strategis dan rekomendasi penanganan 1. Dokumen profil risiko paket pengadaan strategis 2. Laporan hasil pengendalian risiko 3. Rekomendasi berdasarkan kajian risiko, seperti penandatanganan MoU dengan APH Penerapan kebijakan baru untuk meningkatkan pengendalian organisasi atas risiko PBJ 1. Dokumen kebijakan dari pembelajaran pengelolaan risiko 2. Dokumen Pembaharuan pustaka risiko jdih.lkpp.go.id
22 - 1. 4. DOMAIN SISTEM INFORMASI 1.4.1 Variabel Sistem Informasi Inisiasi Esensi Proaktif Strategis Unggul Deskripsi Belum Pengelolaan Pengelolaan sistem informasi Pengelolaan sistem Pengelolaan sistem memiliki penggunaan pengadaan sudah sesuai informasi pengadaan informasi sudah tata kelola sistem aplikasi dengan standar layanan dan yang mendukung dimanfaatkan untuk sistem pengadaan keamanan sistem informasi penerapan strategi analisis yang lebih informasi pengadaan khusus dan komprehensif dan terintegrasi dengan sistem lainnya16 sudah dimanfaatkan serta sudah memberikan layanan informasi kepada pihak lain. untuk pengendalian kinerja organisasi. Cakupan Mencakup seluruh sistem yang Penggunaan sistem yang Dukungan layanan Pengembangan s r e v i r D y e K sistem informasi dalam pengadaan disediakan oleh LKPP (SiRUP, e- Tendering, e-Purchasing, SiKAP) mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan seperti e- marketplace17, Vendor Performance Management System18 (VPMS) termasuk dalam kemampuan data analytic untuk analisis kinerja dan perkiraan kebutuhan barang/jasa kontrak rangka penerapan organisasi 16 Sistem lain: SPAN, SAKTI, SIMAK BMN, SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIPKD, dll 17 18 VPMS adalah sistem yang memfasilitasi pengelolaan dan pemeringkatan kinerja penyedia e-marketplace: pengembangan jenis katalog (nasional, sektoral atau lokal), toko daring ataupun pemilihan penyedia yang dikembangkan oleh UKPBJ jdih.lkpp.go.id
Ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder Bukti Dukung Penyediaan data secara manual Penyediaan data dan informasi standar yang disediakan oleh sistem SOP pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan 23 - Penyajian data dan informasi by system sesuai dengan kebutuhan 1. Laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh 2. Dokumen pemenuhan standar LPSE: Standar 3: Pengelolaan Aset Layanan Standar 6: Pengelolaan Perubahan Standar 7: Pengelolaan Kapasitas Standar 12: Pengelolaan strategi pengadaan khusus Pengelolaan data dan informasi terintegrasi untuk pelaporan, analisis dan pengendalian kinerja organisasi 1. Dokumen arsitektur/sistem informasi pengadaan terintegrasi, termasuk petunjuk penggunaan seluruh sistem 2. Laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah diperoleh dari pengolahan database aplikasi pengadaan. Sistem serta pengelolaan data dan informasi dijadikan referensi utama bagi fungsi organisasi lainnya Laporan analitik informasi pengadaan digunakan untuk perbaikan sistem maupun perbaikan kebijakan pengadaan jdih.lkpp.go.id
24 - Kelangsungan Layanan Standar 14: Pengelolaan Dukungan Layanan Standar 16: Pengelolaan Kepatuhan jdih.lkpp.go.id
25 - II. MEKANISME PERHITUNGAN SKOR KRITERIA MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ Berdasarkan domain dan variabel yang sudah disusun di atas, maka pengukuran tingkat kematangan UKPBJ ditentukan sebagai berikut: 1. Kriteria UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa direfleksikan pada level Proaktif di setiap variabel tingkat kematangan UKPBJ. 2. Penentuan skor (untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa) didasarkan pada jumlah variabel yang telah mencapai level Proaktif dibandingkan dengan jumlah variabel keseluruhan. 3. Ilustrasi penentuan capaian pengukuran tingkat kematangan UKPBJ dijelaskan sebagaimana contoh berikut: Kriteria Pusat Tingkat Kematangan Domain Variabel Key Drivers Keunggulan Saat Ini Kemampuan dalam mendukung 1.1 Pengorganisasian visi dan strategi organisasi 3 ③ Posisi organisasi UKPBJ Cakupan layanan yang diberikan, baik 1. Kelembagaan ke pihak internal ataupun eksternal ③ 1.2 Tugas dan Fungsi Sinergi antar fungsi di internal yang 3 dapat menciptakan value bagi organisasi 2.1 Perencanaan SDM Analisis kebutuhan serta pemenuhan 3 2 kebutuhan SDM Rekrutment SDM Pengadaan Pencapaian Kriteria Pusat Keuggulan 4 dari 9 jdih.lkpp.go.id
Domain 2. SDM 3. Proses Variabel 2.2 Pengembangan SDM 3.1 Manajemen Pengadaan 3.2 Manajemen Penyedia 3.3 Manajemen Kinerja 3.4 Manajemen Risiko 26 - Key Drivers Pengembangan kompetensi SDM PBJ Pembinaan stakeholder PBJ untuk mendukung pencapaian kinerja pengadaan Fokus UKPBJ dalam pengelolaan mata rantai PBJ Ketersediaan prosedur yang mendukung peran UKPBJ Analisis data kinerja penyedia
Interaksi dan pembinaan ke penyedia Cakupan penerapan manajemen kinerja Pemanfaatan hasil manajemen kinerja bagi kepentingan organisasi Cakupan penerapan manajemen risiko dalam mata rantai proses pengadaan barang/jasa Pemanfaatan hasil yang diperoleh organisasi dari penerapan manajemen risiko Kriteria Pusat Keunggulan 3 3 3 3 3 Tingkat Kematangan Saat Ini ③ ③ 2 2 2 Pencapaian Kriteria Pusat Keuggulan jdih.lkpp.go.id
Domain 4. Sistem Informasi Variabel 4.1 Sistem Informasi 27 - Key Drivers Cakupan otomasi proses pengadaan barang/jasa Ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder Kriteria Pusat Keunggulan 3 Tingkat Kematangan Saat Ini 2 Pencapaian Kriteria Pusat Keuggulan jdih.lkpp.go.id
28 - III. DASHBOARD KEMATANGAN UKPBJ DAN PENCAPAIAN PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA Pencapaian Kriteria Pusat Keunggulan PBJ Gap Capaian KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id