P a g e | 35 TRANSFORMASI GERAKAN ISLAM POLITIK DALAM PARTAI POLITIK ISLAM : ANALISA KOMPARATIF AKP DAN PKS DI TURKI DAN INDONESIA M. Chairil Akbar S Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Yeby Ma'asan Mayrudin Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Rosa Arista Narendra Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ABSTRAT This study seeks to analyze the transformation of the political Islam movement carried out by the PKS (Prosperous Justice Party) and Justice and Development Party AKP (Adalet ve Kalkinma Partition), Turkey, by tracing the general pattern of similar strategies adopted by them, including differences that arise in both parties. PKS and AKP are major Islamic parties in the world that have so far successfully fought in electoral competitions. How to make use of their mass base and Islamic sentiment in liberal parliamentary struggle is a tactical step that characterizes the political Islam movement. Comparison will be made to find the common thread concerning Islamic-style populism with the electoral strategy they use. Political Islam can ultimately be understood not only from the categories of morality, ethics, or religion, but also on the objective category based on political realism.The authors believe that this theme is important and interesting after examining the development of identity political movements that have occurred not only in Indonesia but also in several other countries in the world in the last 10 years. Analysis of the AKP and PKS must, however, be understood in two aspects, namely, first, a cross-over between liberal democracy and Islamic activism, and secondly, the tendency to change the political strategy of the Islamic party. The interplay between the interests of electoral achievement and the ideological vision is a big and dynamic dilemma.Of the various methods available, the research team in this study used qualitative research methods. Data is obtained through a literature review or study of relevant literature such as books, journals, news websites, or thesis or dissertation works. The author's temporary hypothesis is that first, PKS and AKP have political linkage in three things, first, the political vision of Islam which is heavily influenced by the Muslim Brotherhood movement, second, the construction of civil networks and organizations, and the three, electoral strategies and compromise on liberal democracy. PKS and AKP are in turn conditioned by a number of compromises and political pragmatism. Both are forced to adapt substantially in terms of changes in party models to be more open and plural. Thus, there is a convergence JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 36 between political Islam and the flow of liberal democracy based on the typical political situation in Indonesia and Turkey. The differences that arise are the political Islam platform of AKP is significantly influenced by the trajectory of Islamic tradition which has long been rooted in the sociological pattern of its society and the economic platform of neoliberalism that has been adopted and applied aggressively by the AKP since its reign in Turkey. Keyword: Political Islam, Political Linkage, Electoral Strategy, PKS, AKP ABSTRACT Penelitian ini berupaya melakukan analisa atas transformasi gerakan islam politik yang diusung oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Keadilan dan Pembangunan AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi),Turki, dengan menelusuri pola umum kemiripan strategi yang ditempuh termasuk perbedaan yang mengemuka pada keduanya. PKS dan AKP adalah partai islam besar di dunia yang sejauh ini sukses bertarung dalam kompetisi pemilu. Bagaimana memanfaatkan basis massa dan sentiment islam dalam perjuangan parlementer liberal adalah langkah taktis yang mewarnai gerakan islam politik. Komparasi akan dilakukan untuk menemukan benang merah menyangkut populisme ala islam dengan strategi electoral yang mereka gunakan. Islam politik pada akhirnya dapat dipahami tidak hanya dari kategori moralitas, etika, atau agama, namun juga pada kategori objektif yang berbasis pada realisme politik. Penulis meyakini tema ini penting dan menarik setelah mencermati perkembangan gerakan politik identitas yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara lain di dunia sejak 10 tahun terakhir. Analisa terhadap AKP dan PKS bagaimanapun juga wajib dipahami pada dua aspek, yaitu, pertama, persilangan antara demokrasi liberal dengan aktivisme islam, Dan kedua, tendensi perubahan strategi politik partai islam. Tarik menarik antara kepentingan pencapaian elektoral dengan visi ideologis adalah dilema besar dan bersifat dinamis. Dari berbagai metode yang ada,tim peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui kajian pustaka atau studi literature yang relevan seperti buku, jurnal, website berita, atau karya tesis maupun disertasi. Adapun hipotesis sementara penulis adalah pertama, PKS dan AKP ternyata memiliki keterkaitan politik (political linkage) dalam 3 hal hal yakni, pertama, visi islam politik yang banyak dipengaruhi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, kedua, pembangunan jejaring sipil dan organisasi, dan ketiga strategi elektoral dan kompromi terhadap demokrasi liberal. PKS dan AKP pada gilirannya dikondisikan oleh sejumlah kompromi dan pragmatisme politik. Keduanya dipaksa melakukan adaptasi secara substansial dalam hal perubahan model kepartaian menjadi lebih terbuka dan plural. Sehingga, muncul konvergensi antara islam politik dengan arus demokrasi liberal berdasarkan situasi politik yang khas di Indonesia dan Turki. Adapun perbedaan yang muncul yaitu platform islam politik AKP ikut dipengaruhi secara signifikan oleh tradisi tarikat islam yang telah lama mengakar pada corak JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 37 sosiologis masyarakatnya dan platform ekonomi neoliberalisme yang dianut dan diterapkan secara agresif oleh AKP sejak berkuasa di Turki. Keyword : Islam Politik, Political Linkage, Strategi Elektoral, PKS, AKP A. LATAR BELAKANG Secara umum, trend islam politik menjelma sebagai kekuatan politik yang krusial terutama ketika AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) meraih kekuasaan sejak 2002, di Turki dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia, yang berhasil memenangkan kursi secara signifikan legislative dan eksekutif sejak 2004 (Fealy,2012). Kesuksesan AKP dan PKS adalah sampel bahwa gerakan dan identitas islam merupakan modal krusial di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. AKP dan PKS pada dasarnya adalah representasi dari dialektika antara islam politik terhadap demokrasi liberal. meskipun secara ideologis konservatif, praksis politik keduanya cenderung bercorak liberal dan sekuler. Hal tersebut dimungkinkan oleh ruang politik yang disediakan secara terbuka oleh mekanisme demokrasi liberal. Islam Politik kontemporer sebagian besar didominasi oleh karakter yang cenderung sektoral dan reaksioner. Meskipun bersandar pada metode gerakan social, kelompok-kelompok islam lebih sering berkutat pada isu-isu yang berbasis identitas, bersifat tidak terbuka (eksklusif), dan seringkali menggunakan sentiment-sentimen subjektif. Isu-isu mendasar dan esensial seperti lapangan pekerjaan, tingkat upah, ketidakadilan ekonomi, hingga kerusakan ekologis umumnya diletakan dalam konteks syariah islam. Hal tersebut,tentu berdampak terhadap perjalanan partai. Namun begitu, Jika melihat sepak terjang PKS dan AKP secara objektif, keduanya tampak telah menjalankan taktik kompromi dan mengedepankan pragmatisme. Perubahan-perubahan kebijakan internal partai sangat terlihat dalam sepak terjang kedua partai ini. misalnya, pergeseran model partai kea rah keterbukaan dan pluralisme. Partai islam yang awalnya ekslusif dan JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 38 tertutup kini membuka ruang bagi segmentasi pemilih yang lebih luas termasuk pada keanggotaanya. Atau pada pola strategi electoral yang cenderung cair dan fleksibel. AKP dan PKS kini tak lagi membuat batasan dalam hal aliansi atau koalisi dengan partai bercorak sekuler atau nasionalis. AKP dan PKS muncul sebagai respon atas macetnya kanal demokrasi liberal dalam memperjuangkan kepentingan umat islam. Rezim sekuler yang telah lama berkuasa di Indonesia dan Turki dianggap sebagai factor penting terpinggirnya aspirasi umat islam, yang notabene adalah mayoritas di kedua negara tersebut. Turki menganut nilai sekuler dalam semua aspek negaranya setelah revolusi Ataturk pada 1924. Sementara itu, Indonesia memilih Pancasila sebagai ideology negara dan cukup kental melapangkan liberalisme politik sejak kemerdakaan 1945 dan Reformasi 1998. Islam politik terbentur oleh konstitusi dan produk hukum yang memisahkan negara dan agama. Dengan demikian, AKP dan PKS berupaya mentaktisi kondisi yang ada lewat sejumlah terobosan dan perubahan. Penelitian ini berupaya melakukan analisa atas transformasi gerakan islam politik yang diusung oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Keadilan dan Pembangunan AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi),Turki, dengan menelusuri pola umum kemiripan strategi yang ditempuh termasuk perbedaan yang mengemuka pada keduanya. PKS dan AKP adalah partai islam besar di dunia yang sejauh ini sukses bertarung dalam kompetisi pemilu. B. TINJAUAN PUSTAKA Proposal penelitian ini berupaya menemukan unsure kebaruan terkait kajian politik terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan AKP di Turki dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Terkait kajian politik atas sepak terjang PKS dan AKP, dapat dilihat pada penelitian-penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut : JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 39 Penelitian Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit Mason. Diterbitkan dalam buku berjudul PKS dan Kembarannya : Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir, dan Turki. Dalam riset ini Bubalo, Fealy, dan Mason menawarkan analisa tentang hubungan dialektis praktek dan konsep demokrasi dengan islam politik di Indonesia, Mesir, dan Turki. Demokrasi bagaimanapun memberi implikasi serius pad ide dan aktivisme Al Ikhwanul Muslimin, AKP, dan PKS. Buku ini adalah upaya komparatif untuk menemukan pengaruh konteks politik dalam proses normalisasi kelompok islam politik yang kemudian mengarah pada keterbukaan dan basis yang lebih transparan. Lebih lanjut mereka meyakini bahwa evolusi, pergeseran, dan perubahan internal adalah realitas yang tak bisa dihindari oleh 3 partai politik tadi. Persilangan islam politik dengan demokrasi liberal dapat dikatakan sebagai sebuah kompromi atas nama perjuangan menegakan nilai islam. Studi komparatif yang disediakan ole penelitian diatas lebih focus pada dinamika internal AKP dan PKS beserta tantangan-tantangan yang mereka hadapi, terutama kompromi dan dilema yang terjadi. Sementara pada proposal penelitian ini, kami berupaya menganalisa AKP dan PKS dari konteks pertautan politiknya (political linkage) dalam 3 hal yakni inspirasi ideologis Ikhwanul Muslimin, pembangunan jejering sipil dan organisasi, dan strategi electoral dan kompromi politik yang dilakukan beserta perbedan-perbedaan yang muncul diantara keduanya. Adapun poin kedua yakni pembangunan jejaring sipil dan organisasi menjadi pembeda riset ini dengan karya Bubalo, Fealy, dan Mason. C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada pembahasan berikut akan melihat sejauh mana keterkaitan politik (political linkage) antara PKS dan AKP. Keduanya terkait satu sama lain dalam 3 aspek yakni, pertama, visi islam politik yang terinspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin, kedua, Pembangunan jejaring sipil atau organisasi dan gerakan social yang dipraktekan, dan ketiga, adaptasi dan kompromi keduanya dalam pertarungan electoral dalam kerangka demokrasi liberal. adapun perbedaan antara JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 40 AKP dan PKS adalah fakta bahwa AKP telah lama dibangun oleh tradisi gerakan Tarikat Islam selama beberapa abad. Selain itu AKP melalui kepemimpinan Erdogan adalah rezim yang mengimplementasikan kebijakan ekonomi berhaluan neoliberalisme secara agresif. a. Political Linkage (keterkaitan politik) antara AKP dan PKS 1. visi Islam Politik dan inspirasi ideologis Ikhwanul Muslimin Islam pada dasarnya tidak pernah benar-benar hilang dalam formasi politik Turki. Kelahiran republic sekuler dibawah Kemal hanya berhasil memarjinalkan pandangan islam politik tapi tidak mengeliminasinya. Rezim sekuler menjalankan program revolusi sebagian besar di daerah urban. Namun begittu, di wilayah pedesaan akar identitas keislaman masih tumbuh kuat dan bahkan membentuk jejaring social dan sistem pendidikan tersendiri termasuk ketika tarekat atau gerakan sufi dilarang oleh negara pada 1925 (Larrabee, Rabasa, 2008:33-34) Sejarah panjang dan identitas islam telah menjadi bagian integral masyarakat Turki. Sehingga,warisan kekuatan liberal Kemalisme terus menghadapi kontradiksi ini hingga sekarang. Bahkan pada masa 1920-an dan 1930-an telah terjadi sejumlah pemberontakan yang diilhami oleh agama di wilayah Timur dan di kota Aegean di Menemen yang kemudian ditumpas oleh tentara (Yavuz,2003:133). Resistensi tersebut terjdi tidak lama setelah revolusi Kemalisme sekaligus menunjukan belum hilangnya karakter islam dalam budaya politik Turki. Gerakan Milli Gorus Harekat dibawah komando Erbakan menjadi titik tolak sejarah baru Islam Politik di Turki. Seperti dibanyak negara islam lain, Islamisme di Turki juga menampilkan wacana yang sama dimana Islam berada dibawah invasi dan kepungan Barat. Ancaman moral, intelektual, dan modernisasi politik Barat masih menjadi elemen utama yang menggerus peradaban islam. Hal ini sekaligus menjadi sentiment utama yang terus direproduksi secara kolektif untuk mengkonsolidasikan kekuatan Islamisme. Melalui Milli Gorus, Erbakan JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 41 melakukan rekonstruksi Islam Politik secara perlahan. Gerakan ini sukses menjadi rahim lahirnya 5 partai islam terkemuka, salah satunya adalah AKP, yang didahului oleh pendirian MSP (Milli Nizam Partisi) atau Partai Tatanan Nasional dan MSP (Milli Selamet Partisi) atau Partai Keselamatan Nasional dalam kurun 1970 sampai 1980 (Alfian, 2015:85). Erbakan adalah seorang yang saleh dan dikenal karena aktivismenya dibidang politik, ekonomi, dan social. Ia adalah salah satu pengikut Nak Ibendi, sebuah tarekat sufi yang berpengaruh selama periode Ottoman. Meskipun dilarang sejak Kemal berkuasa Nak Ibendi terus mempertahankan pengikutnya secara bawah tanah dan muncul kembali pada decade 1950 (Beinin, 2004). Milli Gorus banyak dipengaruhi oleh gagasan Islam Politik terutama dari karya Sayyid Qutb dan Hasan Al Banna. Para pendukung dan anggotanya dari kalangan muda sangat terpengaruh oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin (IM) (Dagi, 2001). Gerakan IM dapat dikatakan fenomenal. Organisasi ini mampu menyedot perhatian dan simpati luas dari rakyat mesir. Pengorgansirannya terbukti suskses dan massif. Pada 1936 anggota IM hanya 800 untuk kemudian naik menjadi 2 juta pada 1948 (Hasan:2018). Milli Gorus tumbuh menjadi kekuatan gerakan social yang cukup penting. Erbakan membentuk tiga partai islam yang cukup berpengaruh. MNP didirikan pada 1970 namun dibubarkan pada 1970. Adapun suksesornya yakni MSP dibentuk pada 1972 dan memiliki pencapaian politik cukup signifikan selama decade 1970-an sebelum akhirnya dibubarkan oleh kudeta militer pada 1980. Belum berhenti disitu, pada 1983 Refah Party (RP) atau Partai Keadilan didirikan oleh sisa-sisa kader MSP. RP sendiri adalah kekuatan islam yang paling sukses karena memenagkan pemilu pada 1995 sekaligus menjadikan Erbakan sebagai Perdana Menteri Turki (1996-1997). Meskipun begitu, unsur partai islam kembali dipatahkan. RP dibubarkan oleh pemerintah Turki melalui intervensi militer pada 1997 karena dianggap mengancam sekulerisme Turki. JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 42 Penting untuk diperhatikan bahwa Turki telah memiliki sejarah dan tradisi islam politik yang sangat panjang. Selama beberapa abad, sejumlah Tarekat islam telah menempati posisi strategis dalam formasi politik nasional Turki. Tarekat tersebut menjadi representasi dari kaum islam tradisional. Pengorganisiran Tarekkat sukses melakukan internalisasi nilai dan identitas keislaman. Pengaruh politiknya sebagian besar mewarnai corak sosiologis kelompok rural atau pedesaan Turki. Oleh karena itu, basis islam politik Turki telah lama eksis yang kemudian terintegrasi dalam modernitas paska revolusi Kemalisme. Kesuksesan politik IM menjadi inspirasi bagi perkembangan gerakan islam politik di banyak negara muslim. Milli Gorus meyakini bahwa kemajuan Turki hanya dapat diraih dengan tatanan islam, yakni sebuah negara dengan syariat islam. Diperlukan upaya-upaya sistematis untuk mengakhiri westernisasi Turki dimana revolusi Kemal adalah sebuah kesalahan historis (Larrabee, Rabasa, 2008:41). Perjuangan untuk mendorong berdirinya pemerintahan Islam melalui gerakan politik dengan cara damai ini persis serupa dengan misi IM. Pada pertengahan 1960-an gelombang islam politik di dunia muslim mempengaruhi ide-ide islamisme Turki (Eligur,2010:61). Dengan demikian, terdapat ide islam politik yang memiliki karakter transnasional dan berusaha melampaui batas-batas dan struktur negara. Gerakan ideologis inilah yang kelak mempengaruhi figure- figur seperti Erdogan dan Kutan ketika membentuk embrio bagi kemunculan AKP. Relasi antara PKS dengan IM dapat ditelusuri sejak era Orde Baru, tepatnya pada decade 1970-an. Islam politik berada dibawah kondisi represif rezim. Kebijakan Soeharto secara sistematis berusaha memarjinalkan pengaruh dan dampak islam dalam politik nasional. Hal tersebut terlihat pada 2 kebijakan, yakni, pertama penyatuan partai-partai Islam kedalam satu wadah bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kedua, keharusan menggunakan azas tunggal yakni Pancasila untuk semua institusi politik dan organisasi kemasyarakatan (Muhtadi:2012). Upaya Orde Baru merefleksikan politik ofensif untuk mencegah JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 43 sekaligus menggerogoti gerakan islam politik baik di ranah gerakan social maupun politik formal. Dengan demikian, gerakan social PKS hendak membuka kembali wacana islam politik. Membawa islam untuk tampil ke ranah publik sesuai sejarah panjang kontribusinya yang telah melalui dua fase krusial yaitu sebelum kemerdekaan dan paska kemerdekaan Republik Indonesia. Partai Masyumi dibubarkan pada 1960 dibawah pemerintahan Soekarno karena cita-citanya membangun negara Islam (Republika,2017). Sebelumnya, Masyumi adalah salah satu kutub politik penting nasional. Tokoh utamanya Natsir dipenjara pada 1960 hingga 1966. Ia juga dilarang terlibat dalam aktivitas politik. Namun begitu, islam politik tidak hilang begitu saja. Natsir tetap aktif menjalankan aktivisme islam politik melalui forum masjid, kampus, maupun ditengah masyarakat (Hidayatullah,2008). Pada 1967 Natsir membentuk Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang menjadi wadah dakwah dan pendidikan islam politik. dakwah DDI perlahan tumbuh dan berkembang. Jejaring DDII bahkan dibangun secara internasional melalui Natsir. Ia banyak melakukan kunjungan ke luar negeri terutama di Timur Tengah dan Asia Selatan sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. hubungan yang terjalin baik ini kelak memberikan kontribusi signifikan pada gerakan DDII. Natsir terus menjalin kontak dengan dunia Arab demi membuka program beasiswa pendidikan bagi warga negara Indonesia untuk belajar di Timur Tengah. Para penerima beasiswa yang dikirim kemudian menjadi pengaggum Ikhwanul Muslimin dan menyebarkan model gerakan dan gagasan islam IM setelah kembali ke Indonesia. Mereka menerjemahkan teks atau karangan Hasan Al Banna dan Sayd Qutb untuk dijadikan materi pendidikan dan dakwah. Dengan demikian, sejarah PKS memiliki jejak intelektual secara langsung dengan Ikhwanul Muslimin (Bubalo, Fealy, Mason, : 2012:47-48). Dakwah yang dilakukan banyak menekankan pada peningkatan kualitas kesalehan personal dan menajamkan perspektif islam sebagai kerangka politik. JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 44 Pada decade 1980-an dakwah mulai menyebar ke ranah perguruan tinggi. Kalangan mahasiswa adalah target utama dimana masjid-masjid kampus menjadi pusat pengorganisasiana. Gagasan IM terus disemai lewat lingkaran pengajian dan kajian keislaman. Gerakan Tarbiyah, yang menjadi fondasi dakwah PKS, pada dasarnya adalah adopsi dari metode Ikhwanul Muslimin yang dimulai dari pembangunan sel-sel kecil tersembunyi (Hadiz,2016:271) Apabila direfleksikan dari metode IM di Mesir maka PKS kurang lebih mempraktekan hal yang sama. PKS secara umum menunjukan 3 tahap aktvisme islam politik yakni, pendidikan dan propaganda, pengorganisiran dalam membentuk jejaring organisasi, dan intervensi melalui gerakan politik formal. Meski pada derajat tertentu ada perbedaan dengan gerakan IM namun secara substansial keduanya dihubungkan oleh pola gradual dalam membangun basis massa dan intelektual. IM sendiri dalam sejarahnya dibentuk oleh aktvitas pendidikan terutama melalui masjid, pembangunan lingkaran orgarvnisasi, kegiatan social, hingga upaya terlibat dalam gerakan parlementer (Munson,2001). 2. Gerakan Sosial dan Pembangunan Jejaring Organik Sipil Gerakan sosial PKS dapat dipahami sebagai terobosan yang berupaya menjawab sejumlah persoalan umat islam. Proses politik ini hendak merespon kebuntuan artikulasi kebutuhan dan aspirasi islam politik di Indonesia sejak 1970. Selama rezim orde baru, islam politik dibatasi ruang geraknya melalui pemerintahan represif Soeharto. PKS di Indonesia juga dipengaruhi oleh gerakan islam politik transnasional yang dipengaruhi Ikhwanul Muslimin. Jejaring organic PKS dapat dilacak dari terbangunnya gerakan Tarbiyah di banyak kampus di Indonesia. Istilah Tarbiyah sendiri, selain bermakna pendidikan, menurut Liddle dan Mujani, memiliki makna yang sangat khusus bagi PKS, yakni membangkitkan kesadaran tentang Islam atau istilah populernya "Islamic Consciousness Raising" (Ambardi,2009:141). Oleh karena itu, gerakan Tarbiyah merupakan gerakan yang mengedepankan aspek pendidikan atau pembinaan JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 45 jamaah (komunitasnya) yang berbasis pada perbaikan akidah, ibadah, dan kualitas moral yang semuanya berbasis pada Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad. PKS adalah wadah bagi perkembangan diskursus islam politik. Kehadiran PKS seolah memberikan jaminan sekaligus fondasi ideologis bagi perjuangan politik electoral dengan basis islam politik. PKS merupakan kutub politik yang unik di masa paska reformasi 98. Selain sebagai sebuah institusi partai politik formal, PKS juga adalah sebuah gerakan social. mereka merepresentasikan proses mobilisasi dan pengorganisiran di akar rumput. Perannya dalam menyuarakan aspirasi umat menjadi factor kunci aktivisme islam politik baik di level daerah maupun nasional. Tarbiyah menjalar dibanyak tempat terutama diakhir 1990-an. Gerakan ini berkembang massif di beberapa provinsi dan perguruan tinggi terutama di Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah mada, Yogyakarta. Tarbiyah menyerap partisipasi dan keanggotaan dalam jumlah yang cukup besar. Diperkirakan 10-15 % mahasiswa di Universitas Negeri ternama aktif dalam dakwah kampus dan mayoritas darinya adalah anggota atau peserta Tarbiyah (Damanik,2002:179). Jamaah Tarbiyah dijalin secara bawah tanah akibat kondisi politik otoritarian Soeharto. Selain kampus, sekolah dan masjid umum juga menjadi sarana pengorganisasian. Adapun segmentasinya sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah muslim perkotaan dan mahasiswa (Pribadi,2006:53-55). Sukses Tarbiyah tak dapat dipisahkan dari metode pengorganisasiannya yang efektif. Pada awalnya para aktivis Tarbiyah membangun sel-sel kecil atau usrah, di berbagai masjid. Seiring waktu terus membesar menjadi Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Forum ini berangkat dari taktik untuk menjauhi kecurigaan Rezim terhadap aktivisme islam politik. lalu pada 1986 LDK dipersatukan dan dikosnsolidasikan melalui Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) (Muhtadi,2012:40-43).. Pada prinsipnya, perjalanan dakwah JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 46 kampus adalah sebuah kemenangan politik krusial. Banyak mahasiswa muslim tertarik dan menjadi bagian dari basis aktivsime islam politik. menjelang kejatuhan Soeharto, para aktivis dakwah sangat aktif dalam sejumlah demonstrasi menuntut pergantian rezim. Pada 1998 FSLDK bertransformasi menjadi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI adalah evolusi dari metode dakwah menuju gerakan mahasiswa yang bersifat politis. Keputusan mendirikan KAMMI merupakan strategi mengonsolidasikan kekuatan dan basis massa gerakan Tarbiyah di lingkup gerakan mahasiswa, sebagai kekuatan moral (moral force) dalam perjuangan melawan Soeharto(Romli,2006:53). Dilain pihak, AKP juga dapat lahir karena kesuksesan pembanguna jejaring sipil. Secara historis, pengorganisiran islam politik diawali oleh gerakan Mlli Gorus. Pada decade 1980-an, Refah Partisi (RP) yang didirikan oleh Erbakan telah memanfaatkan aktivitas social dan filantropis sebagai fondasi politik RP. Mobilisasi yang dilakukan RP dilakukan secara inklusif dengan karakter keadilan social bagi mastarakat kelas menegah kebawah. Jika jejaring sipil dan organisasi social PKS dibangun diatas gerakan Tarbiyah di kampus maka AKP banyak berhutang dari gerakan social organisasi-organisasi massa yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, social, dan kebudayaan dibawah komado RP. Investasi politik ini bersifat jangka panjang yang pada akhirnya berdampak pada kemenangan RP pada pemilu 1995. Selain itu, Islam politik kembali diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan utama politik nasional Turki. Ekpansi politik dan perluasan jangkauan organisasi dalam masyrakat partai islam di Turki adalah yang terkuat jika dibandingkan dengan partai-partai lainnya (Schafer,2016:18). Hal ini terlihat diberbagai ranah kehidupan social. Erbakan dan RP secara aktif mendorong pembangunan kantong-kantong massa melalui organisasi. Di bidang Pendidikan dan kebudayaan, RP mendirikan Milli Genclik Vakfi (MGV) atau Yayasan Pemuda Nasional. MGV mempunyai anggota JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 47 sebanyak sekitar 35 ribu anggota pelajar antara tahun 1991 sampai 1996 (White,2002). Setiap anggota wajib mencari dan membawa satu anggota baru tiap semester. MGV terlibat dalam kegiatan seperti menyediakan pelatihan bahasa Inggris dan Matematika, meneydiakan layanan kesehatan, mengorganisir konferensi, latihan fisik, hingga persediaan makanan bagi anggota. Sebagian besar anggota MGV dikemudian hari terlibat aktif dalam RP. Di bidang Ekonomi RP secara cerdas menjalin relasi dan komunikasi politik dengan MUSIAD, jika diterjemahkan menjadi Asosiasi Pengusaha dan Industri Independen. MUSIAD didirikan pada 1990. Organisasi ini terdiri atas pengusaha dan industri Menengah hingga kecil dengan identitas islam yang kuat. Secara politik, MUSIAD adalah oposisi atau tandingan dari TUSIAD, Asosiasi Industri dan Pengusaha Turki, yang berdiri sejak 1971. TUSIAD adalah wadah bagi pengusaha dan korporasi besar di turki. Mereka telah lama menikmati kedekatan dengan elit-elit Kemalist dan menikmati hak istimewa ekonomi dari pemerintah Turki. Keduanya praktis mewakili dua arus ekonomi yang berbeda. MUSIAD adalah antitesa dari TUSIAD karena memperjuangkan ekonomi menengah kebawah serta lekat dengan identitas islam sementara TUSIAD adalah status quo dan konservatif. Dengan demikian, MUSIAD cenderung lebih dekat dengan RP yang pada saat itu memperjuangkan platform ekonomi keadilan yang lebih merata pada masyarakat biasa (Beinin,2004:32). Kehadiran MUSIAD ikut memperluas jejaring sipil dan mobilisasi politik RP. RP pada decade 1990-an menjelalma sebagai partai dengan jangkauan jejaring sipil terbesar dan paling menyeluruh di Turki. Jejaring partai tersebar diseluruh 67 provinsi dan 600 distrik. Di setiap cabang organisasi terdiri atas struktur yang lengkap. Dari logistic, pendidikan, pengkaaderan, rekruitmen, bantuan social, hingga komite pemilu. RP bahkan mempunyai sayap organisasi perempuan yang kuat. Mereka terlibat banyak dalam mengorganisir bantuan untuk rakyat miskin. Kesemua jejaring sipil ini bekerja dalam semangat islam, sukarela, namun terbuka. Target pengorganisasian massa RP menyasar banyak kalangan JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 48 termasuk non muslim. Simpati dan keanggotaan pada RP diawal 1990-an meningkat sangat pesat. Termasuk diantaranya berkontribusi pada kemenagan RP pada 1995 (Eligur,2010:184-196). 3. Strategi dan Kompromi Terhadap Demokrasi Liberal AKP secara institusional pada mulanya merupakan faksi moderat dalam tubuh Partai Fazilet yang berdiri pada 1998. Abdullah Gul dan Raccip Erdogan berperan besar dalam pembentukan arus reformis dalam FP. Adapun FP sendiri memiliki silsilah ideologis dan jejaring politik dengan partai Refah (RP) yang merupakan suksesi dari Islam politik Milli Gorus. Meskipun begitu, keduanya dianggap mampu mengartikulasikan islam kedalam kerangka moderat, plural, dan modernis. AKP hadir untuk mendorong perubahan politik Turki ke arah baru. Menjadikan Turki yang tetap sekuler sekaligus menjaga tradisi dan identitas islam secara cultural adalah visi utama dari AKP. AKP mengisolasi retorika Islam dari politik, menyoroti status quo yang otoriter, dan lebih focus pada pencapaian pragmatis (Ciner dalam Esposito,2013,129). Berangkat dari hal diatas, AKP dapat dikatakan sebagai hibrida dari tendensi liberalisme dan identitas cultural islam yang ada. Ideology AKP diformulasikan sebagai "Konservativ Demokrasi. Pandangan ini mengacu pada kombinasi antara aspek relijius tradisi islam dengan sekularisme politik yang dibangun oleh demokrasi dan liberalism. Keduanya mewakili demografi politik Turki dimana masyrakat pedesaan (rural) yang relijius dan kalangan perkotaan (urban) yang liberal. di level ekonomi, AKP menyambut baik gagasan ekonomi neoliberal sebagai model pembangunan ekonomi Turki. Dengan demikian AKP hendak menampilkan wajah islam yang cosmopolitan sekaligus menjaga pilar demokrasi liberal (Kalin dalam Esposito &Shahin,2013:425). Maneuver politiknya sangat adaptif terhadap perkembangan objektif proses politik Turki.. AKP terlibat dalam iklim politik yang pelik. Langkah politik yang dilakukan harus mampu mendamaikan sekulerisme turki dengan karakter JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 49 islam yang ada. Kewaspadaan AKP memang terbukti menjadi kunci popularitas dan pencapaian politik yang telah diraih. Kuatnya posisi militer dalam politik Turki telah menjadi pelajaran berarti bagi AKP. Faksi militer pernah membubarkan partai islam yakni MNP, MSP, RP, dan FP karena dianggap anti- sekularisme. AKP seolah harus "meninggalkan" basis identitas islam untuk berpaling pada karakter partai yang moderen dan liberal. strategi ini ditempuh untuk menghindari ketegangan dan potensi konflik dengan faksi militer. Namun begitu, disaat yang bersamaan AKP tetap menjaga wacana identitas islam sebagai salah satu modal sosialnya. Tarik menarik antar dua factor ini mewarnai perjalanan politik AKP di Turki (Moudouros,2014). AKP keluar sebagai pemenang Pemilu 2002 yang juga menandai era baru relasi antara Islam Politik dan faksi Militer yang telah lama mendominasi politik Turki dan punya posisi sangat hegemonic. Demokrasi Turki pada konteks ini merupakan interaksi timpang antara kekuatan sipil yang diwakili oleh kelompok pinggiran atau pedesaan dengan politik-militer otoriter (Schafer,2016). Dengan kondisi ini, AKP memanfaatkannya sebagai dasar strategi elektoralnya. Baik kalangan pedesaan maupun perkotaan menjadi target AKP. Kelompok urban menjadi pemilih baru AKP diluar basis tradisionalnya di desa. Kelas menengah baru, petani konservatif, perempuan, dan pengusaha menengah kebawah bahkan atas banyak memilih AKP (Bubalo, Fealy, Mason,2012:84-86) Dilain pihak, AKP muncul sebagai respon atas kegagalan politik status quo Turki yang terus terjebak krisis ekonomi sejak decade 1990-an terutama 2001. Krisis tersebut menyebabkan penurunan nilai Pendapatan Nasional Brutto (PNB) turun 9,6%, sementara pendapatan per kapita anjlok dari 2.986n dollar AS menjadi 2.110 dollar AS per tahun yang kemudian menciptakan pengangguran sekitar 1 juta orang dengan dampak yang parah (Alfian, 2015, 93-94). Terdapat kekecewaan yang sangat besar dari rakyat Turki terhadap kinerja status quo. Factor ini ikut mempengaruhi pergeseran pemilih ke AKP karena dianggap menjadi alternatif dan harapan baru ekonomi Turki. JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 50 AKP menempuh reformasi cukup signifikan dalam perubahan lanskap ekonomi-politik Turki. Reformasi kebijakan Neoliberal dilakukan secara agresif. Banyak BUMN Turki mengalami privatisasi. Liberalisasi perdagangan dan sektor financial diimplementasikan dengan agresif dan konsisten. Mobilitas capital kedalam dan keluar Turki menjadi lebih terbuka dan mudah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) boleh dikatakan telah menjadi salah satu kutub penting partai islam di Indonesia. Lahir sejak tumbangya Orde Baru, PKS perlahan tampil dengan karakter Islam Politik nasional terkemuka. Melalui metode dakwah dan pengorganisasiannya, PKS berhasil mencuri perhatian baik secara electoral maupun pada lanskap gerakan social. meskipun tidak lahir atau punya ikatan cultural seperti Partai Amanat Nasional (PAN) pada Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Nahdlatul Ulama, PKS terbilang sukses mencetak kader-kader atau jamaah dalam skala cukup signifikan. Kiprah PKS sukses mengejutkan publik Indonesia pada Pemilu 2004. PKS berhasil memperoleh suara sekitar 7,3% dari yang hanya 1% lebih pada 1999. Hasil yang cukup signifikan untuk partai yang masih terbilang baru. PKS bukan hanya memiliki pencapaian electoral yang positif namun juga memberikan sinyal bahwa Islam Politik merupakan kekuatan yang tak bisa diremehkan. PKS kemudian menjadi representasi alternatif suara umat diluar partai seperti PPP, PAN, dan PKB. PK(S) pada pemilu 1999 hendak memperjuangkan aspirasi politik umat Islam, penerapan politik representasi, pemberlakukan syariat Islam dan pengkajian kembali terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu, dokumen dari kebijakan partai tersebut mengenai pengembangan hukum, yang di dalamnya tersurat mencita-citakan penerapan syariat Islam dalam hukum publik melalui proses-proses konstitusional (Rahmat,2008:118-119). Dengan demikian, periode pertama PKS melalui PK nuansa ideologis partai masih terasa kental. JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 51 Dengan startegi dakwah dan tarbiyah pada saat itu ada optimism bahwa islam politik di Indonesia akan menguat. Dengan hanya 1,36% suara pada 1999 PKS ternyata mempertimbangkan strategi politik baru. Diperlukan sejumlah adaptasi dan perubahan kontekstual untuk meningkatkan posisi electoral partai. Oleh karena itu, pasca pemilu periode awal itu, PKS melakukan pengembangan basis elektoralnya ke segala segmen lapisan masyarakat secara massif dan bertahap.Pada tahun 2000, partai ini dan/atau juga para kadernya bergeliat tajam dalam membina, mengelola, mengembangkan banyak organisasi profesi, di antaranya Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO), Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI), Indonesian Labor Foundation (ILF), dan pada tahun 2003 mendirikan dan membina Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI). Di bidang pendidikan dan teknologi, membangun organisasi seperti Islamic Medical Asociation and Network Indonesia (IMANI) pada 2002, dan pada 2003, mendirikan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang mengkoordinir ratusan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), kemudian tahun 2004 turut menginisiasi pendirian Masyarakat Ilmduwan dan Teknologi Terpadu (MITI) (Rahmat,2008:139-140). Sejak 2004 PKS mengalami pergeseran signifikan dalam hal platform politik maupun strategi elektoralnya. PKS pada gilirannya menjadi partai terbuka dengan mengedepankan kompromi dan karakter pragmatis. Hal ini memaksa PKS untuk menanggalkan visi islam politik sebagai basis utama ideologinya. Pada Pemilu 2004, langkah PKS adalah mereduksi isu-isu yang bersifat islamis yang mencolok. Lewat slogan 'bersih dan peduli" serta menegaskan pilhannya pada isu-isu sekuler seperti pemberantasan korupsi, birokrasi bersih dan profesional, atau keadilan social ekonomi, PKS tampil dengan kemasan baru. Strategi ini sukses meningkatkan pencapaian electoral PKS menjadi 7,34 %, naik dari 1,3 % pada 1999 (Muhtadi, 2012:178). JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 52 PKS juga melakukan perluasan segmentasi dukungan yang juga sangat progresif. Karena menyasar basis atau kantong-kantong massa di organisasi ke- Islam-an lain seperti NU dan Muhammadiyah, kemudian menyasar komunitas Petani, Nelayan dan Buruh (PNB), selain itu, menyasar kelas menengah seperti mahasiswa, selebritis, pengusaha, dan kelompok profesi lainnya, bahkan partai ini juga melakukan penggalangan dukungan kepada basis massa non-Muslim seperti di Papua dan NTT. Hal ini merupakan penegasan bahwa partai tersebut adalah partai terbuka yang menyasar perluasan segmentasi dukungan lintas kelompok tanpa pandang bulu atau menyasar siapa pun atau kelompok mana pun yang sedianya mau mendukung dan memilih PKS pada saat pemilu. Dimulai saat pemilu periode itu sampai pemilu 2014, muncul porsi bagi caleg-caleg non-kader, bahkan semakin terus berkembang sampai membuka diri atau memberi porsi untuk caleg-caleg non-Muslim (Sidiq dalam Mayrudin, 2014). Barangkali titik kulminasi dari gejala pragmatism dalam tubuh PKS adalah saat Mukernas 2008 di Bali. Momen ini melahirkan kontroversi setidaknya oleh 2 hal. Pertama, pemilihan lokasi yang cenderung melupakan identitas Islam. Dan kedua, usulan Mukernas untuk menjadikan PKS sebagai partai terbuka. Khusus hal terakhir, terjadi debat dan banyak ketidaksetujuan. PKS oleh sebagian kalangan internal telah bermanuver terlalu jauh. Kompromi PKS berpotensi melanggar sejumlah visi dan prinsip dasar ideologi perjuangan PKS (Muhtadi,2012: 225-227). Secara keseluruhan, PKS dan AKP memiliki pertautan politik yang cukup dekat. Sebagai kekuatan politik yang lahir dari Islamisme keduanya dipaksa untuk mengedepankan langkah dan maneuver politik yang rasional dan objektif. indikasi yang muncul adalah hegemoni demokrasi liberal, sistem ekonomi, maupun status quo politik di Indonesia dan Turki masih terlalu kuat. Sehingga partai islam dikondisikan untuk beradaptasi terhadap perkembangan politik konkret yang ada. Dengan kata lain, islam politik terjebak dalam normalisasi dan sterilisasi untuk kemudian meninggalkan tendensi ideologisnya yang terlalu kental. Namun begitu, JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 53 penulis memandang ada beberapa perbedaan dari PKS dan AKP. Dipetakan dalam table berikut ini : Political Linkage AKP PKS Visi Islam Politik dan Ikhwanul Muslimin Pembangunan jejaring sipil dan orgnisasi Tidak intelektual langsung dengan IM Sebagian besar berbasis pada warisan Milli Gorus dan Refah Party yang tumbuh dari decade 80-an- 90-an punya dan jejak kontak Punya intelektual secara langsung dengan IM jejak Sebagian besar berbasis pada metode Tarbiyah yang disemai di Kampus dan masjid-masjid terutama Strategi politik dan terhadap kompromi demokrasi liberal 1. Berhadapan dengan Hegemoni dan dominasi faksi Kemalis yakni Militer, Partai, dan yang Kehakiman sangat kuat 1. Kebutuhan internal dan objektif partai dalam pencapaian electoral 2. Faksionalisasi dan internal konflik partai 2. Pengaruh ekonomi reformasi neoliberal dari IMF krisis dan D. KESIMPULAN Keterkaitan politik antara AKP dan PKS termanifestasi pada 3 hal pokok. Pertama, Islam Politik yang diperjuangkan dipengaruhi oleh Gerakan Ikhwanul Muslimin. Kedua, PKS dan AKP berhasil membangun jejaring sipil dan politik yang krusial. Dan ketiga, Kompromi politik menjadi tidak terhindarkan melalui strategi elektoral yang kompromis dan pragmatis. Keduanya Memilih menghadirkan wajah islam yang plural dan terbuka. AKP dan PKS secara historis dipengaruhi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Keduanya banyak mengadaptasi gagasan politik Hasan Al Banna dan Sayid Qutb terutama bagaimana menggunakan visi islam politik dalam gerakan social dan terutama proses pengorganisiran basis massa. Strategi JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 54 politik PKS dan AKP sebagian besar bertumpu pada upaya membangun jejaring politik organic di lingkaran organisasi masyarakat. Pada konteks ini, identitas dan sentiment islam dijadikan sebagai modal utamanya. Persatuan antara islam dan politik adalah pilihan rasional dalam memenangkan kontes electoral di Indonesia dan Turki. Sejumlah kegiatan pendidikan, proyek amal, hingga sektor ekonomi harus dimaknai sebagai aktifitas politik konkret dan pengorganisasin basis massa. PKS dan AKP melihat adanya peluang kekuasaan politik dan perluasan platformnya yang disediakan oleh prinsip kebebasan berkumpul dan berbicara dalam demokrasi liberal. terlibat dalam kontestasi jalur pemilu adalah opsi yang sangat relevan dan rasional Namun begitu, dinamika politik islam bagaimanapun harus berhadapan dengan fakta objektif tentang silang sengketa kepentingan pragmatis dalam dinamika demokrasi liberal. hal ini mengakibatakan munculnya normalisasi dan sterilisai islam politik. PKS dan AKP dalam banyak hal mendorong perubahan esensial dan siginifikan pada aspek kepartaiannya. Ketiga hal diatas membentuk keterkaitan politik antara AKP dan PKS. Tetapi, perlu digarisbawahi bahwa AKP dan PKS hidup dalam habitat atau lingkungan politik yang tidak persis sama. Formasi politik nasional Turki dan Indonesia tentu tidak sama persis. Perbedaan ini oleh penulis perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Penulis hanya menyentuh hal tersebut dalam porsi yang sangat kecil dalam riset ini JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 55 DAFTAR PUSTAKA BUKU Muhtadi, Burhanuddin, (2012), Dilema PKS : Suara Dan Syairah, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia. Bubalo, Anthony, Fealy, Greg, and Mason Whit,(2012), PKS Dan Kembarannya :Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir, dan Turki, Jakarta : Komunitas Bambu Press. Fuller, E. Graham, (2004) The Future of Political Islam, New York: Palgrave Macmilan. Hadiz, Vedi R., (2016), Islamic Populism In Indonesia and the Middle East, Cambridge : Cambride University Press. Rabasa, Angel,& Larrabee, F Stephen, (2008), Political Islam In Turkey, California : RAND Corporation Eligur, Banu, (2010), The Mobilization of Political Islam In Turkey, New York : Cambridge University Press Cinar, Menderes, (2018), From Moderation To De-moderation : Democratic Backsliding Of The AKP In Turkey, edited by Esposito, John L, Zubaidah, Rahim Lili, Ghobadzadeh, Naser,(2018), The Politic Of Islamism : Diverging Visions and Trajectories, Sydney : Palgrave Macmillan. Kalin, Ibrahim, (2013), The AK Party In Turkey, edited by Esposito, John L.& Shahin, Emad el Din, (2013), The Oxford Handbook of Islam and Politic, New York : Oxford University Press. Romli, Lili, (2006), Islam Yes, Partai Islam Yes : Sejarah Perkembangan Partai- Partai Islam Di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 56 Rahmat, M Imaduddin, (2008), Ideologi Politik PKS : Dario Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen, Yogyakarta : LKIS. Ambardi, Kuskrido, (2009), Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia. Damanik, Ali Said, (2002), Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah DI Indoensia, Jakarta : Teraju. Alfian, M Alfan, (2015), Militer dan Politik Di Turki, Bekasi : PT Penjuru Ilmu Sejati. Yavuz, M Hakan, (2009), Secularism and Muslim Democracy In Turkey, Cambridge : Cambridge University Press. White, Jenny, (2002), Islamist Mobilization In Turkey : A Study in Vernacular Politics, Washington DC : Universty of Washington Press. Pribadi, Airlangga, (2005), "Kebangkitan Politik Identitas Islam di Tengah Gelombang Demokrasi: Studi Kasus Pemikiran Politik Partai Keadilan Sejahtera," dalam Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit ed., Membaca Indonesia. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, TESIS Mayrudin, Yeby Ma'asan, (2015), PERGESERAN POSITIONING MODEL KEPARTAIAN PARTAI-PARTAI ISLAM: Studi Tentang PPP dan PKS dalam Pemilu-pemilu Pasca Orde Baru, Tesis Master, Universitas Gadjah Mada, dokumen pribadi penulis. SUMBER ELEKTRONIK Beinin, Joel, (2004), Political Islam and The New Global Economy, retrieved from JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018
P a g e | 57 Moudouros, Nikos, (2014), The Harmonization of Islam With the Neoliberal Transformation[ : The Case Of Turkey, Globalizations, DOI: 10.1080/14747731.2014.904157 Schafer, Dean G., (2016), Mobilizing For Capitalism : How Islamic Civil Society Makes a Market Economy Possible in Turkey, (Master's Thesis), retrieved from ://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1355 Munson, Ziad, (2001), Islamic Mobilization : Social Movement Theory and the Egyptian Moeslem Brotherhood, The Sociological Quarterly, 42, 4, retrieved from Berita elektronik Hasan, Akhmad Muawal, (2018, Februari 12), Hasan Al Banna, Ikhwanul Muslimin, dan Partai Keadilan Sejahtera, Tirto, retrieved from cEzG Muzakki, Akbar, (2008, juli 19),jihad Politik Mohammad Natsir, Hidayayatullah, retrieved from mohammad-natsir.html JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) Volume 4 | Nomor 1 | Juli- Desember 2018