PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM Oleh Teguh Samuel Praise Purba Universitas Darma Agung, Medan E-mail: ABSTRACT This study aims to determine the application of the death penalty in the legal system in Indonesia. This study uses a normative juridical method through primary data. The data sources are obtained from literatures, scientific papers and applicable laws and regulations. Data analysis using descriptive alias. The death penalty is no longer a basic punishment, but as a special and alternative punishment. The problem of capital punishment is one of the problems on a national and international scale that raises pros and cons in people's lives. The death penalty is the harshest punishment in the criminal system. With the death penalty, it is necessary because it can have a tremendous deterrent effect for criminals. The results of the study can be concluded that in deciding the death penalty there are many considerations made by the judge, including seen from legal considerations, rules, elements of the rules, and seen from the religious aspect. The death penalty can be imposed on the most serious crimes. According to the law of the place of the crime. Indonesian law does not discriminate between foreign nationals and Indonesian citizens. The judge also in making the decision looks at the juridical aspects, namely witness statements, expert statements, defendants' statements, evidence, and non-juridical aspects that are used to consider aggravating or mitigating matters imposed on the defendant. Keywords: Death Penalty, Human Rights, Sanctions ABSTRAK Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui penerapan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative melalui data primer. Sumber data diperloeh dari letratur-literatur, karya tulis ilmiah dan perndang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan alias deskriptif. Pidana mati bukan lagi merupakan pidan apokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khsus dan alternatif. Masalah pidana mati merupakan salah satu masalah yang berskala nasional mauoun internasional yang menimbulkan pro dan kontra dalam kehdidupan masyarakat. Pidana mati merupakan pidana yang palin gkeras dalam sistem pemidanaan. Dengan pidana mati, diperlukan karena dapat menimbulkan efek jera yang luar baiasa bagi penjahat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan pidana mati ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, diantaranya dilihat dari pertimbangan secara hukum, aturan-aturan, unsur-unsur dari aturan, dan diliaht dari aspek keagamaan.Pidana mati dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius. Sesuai hukum tempat kejahatan tersebut. Hukum Indonesia tidak membeda- bedakan hukuman terhadap warga Negara Asing, mapun warga Negara Indonesia. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan melihat aspek yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti , dan aspek non yuridis yang dipergunakan untuk pertimbangan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Kata Kunci: Pidana Mati, HAM, Sanksi JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 395-404 395
1. PENDAHULUAN Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP, pada Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indoensia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP yang baru, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan berat serious crimes. Pidana mati di samping sebagai hukuman juga merupakan yang paling berat hukuman sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan. yang umumnya Sudikno dalam bukunya menyatakan bahwa : "Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu tidak dapat kehidupan bersama, yang dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi" Terorisme dan Undang-Undang Narkotika adalah sanksi dengan memberikan hukuman berupa pidana mati. Ada dua pandangan yang muncul yang berkaitan dengan adanya pidana mati, yaitu : pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jerah bagi masyarakat. Pandangan kedua, menolak karena keberadaan beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangaan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. pidana mati Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika yang tetap memberlakukan pada dasarnya pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Konstitusi Makamah berpendapat bahwa pidana mati itu tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena konstitusi Indonesia tidak menganut kemutlakan Hak Asasi Manusia. Pasal 11 KUHP memang telah mengatur tentang tata cara hukuman mati di tidak aturan tersebut sebagai dasar tata cara hukuman mati, Indonesia menggunakan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 sebagai aturan dasar tata cara hukuman mati di Indonesia. Pelaksanaan pidana mati ditiang gantungan dirubah dengan cara lain yaitu dengan cara ditembak sampai mati sehingga ketentuan pasal 11 KUHP tidak digunakan lagi. Perubahan itu dilakukan atas dasar Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1964 tanggal 27 April 1965. Penetapan itu kemudian dengan UU No. 2 PNPS Tahun 1964. Indonesia. Tetapi Indonesia keadilan, keadilan menurut hukum Indonesia yang dituangkan dalam undang-undangnya, seperti Undang-Undang diantaranya Berbicara mengenai tujuan pemidanaan belum mampu berfungsi sebagai utama mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati dilihat sarana 396 PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM Teguh Samuel Praise Purba 1)
Untuk itu diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (penal policy) melalui formulasi, yaitu bagaimana kebijakan merumuskan perundang- peraturan undangan hukum pidana khususnya pidana mati dan apakah pidana masih diperlukan dalam undang-undang narkotika di masa yang akan datang. belakang ini hendak tersebut di atas, mengkaji landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan relevansi pidana mati dalam undang-undang tindak pidana narkotika di Indonesia di masa yang akan datang penelitian ini menggunakan 3 Pendekatan (statuta approach), secara (conseptual konseptual Pendekatan approach), untuk mengetahui dari pada keberadaan penerapan dari permasalahan yang diangkat, Pendekatan perbandingan Untuk (comparativr mengetahui perbedaan-perbedaan dari pola penerapan pidan mati, baik berdasarkan pendekatan undang-undang maupun historis dari penerapan pidana mati yang ada. Berdasarkan latar tulisan sekaligus approach). uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mencari tentang "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Di Tinjau Dari Sudut Pandang Ham" Berdasarkan pada tahu 2. TINJAUAN PUSTAKA 1. Hukuman Mati Hukuman mati merupakan topik yang selalu menjadi kontroversi untuk dibahas. Kontroversi ini disebabkan oleh permasalahan yang sangat konpleks dalam pendasaran pelaksanaan hukuman mati tersebut. Permasalahan yang satu saling berkaitan dengan permaslahan yang lain. Bahkan bisa jadi, masalah yang sama bisa ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Demikian sebaliknya, masalah yang sebenarnya berbeda bisa menjadi maslah yang tampaknya sama karena ditinjau dari sudut pandang yang sama. JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 395-404 mati berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Tata Cara tentang (selanjutnya Pelaksanaan Pidana Mati disebut Perkapolri12 Tahun 2010). Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12 Tahun 2010 ditentukan bahwa hukuman mati/pidana mati adalah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuataan hukum tetap. Pengertian hukuman 2010 Bapak kriminologi, Lamroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alasan mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan indivdu individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan karenaqnya kedua sarjana ini pun menjadi pembela daripada pidana mati. Pidana mati adalah suatu upaya radikal untuk meniadakan orang- orang yang lagi, dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita kalau orang demikian melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi dalam masyarkat. tak terbaiki ini dapat dimengerti, kalau dihubungkan dengan teori-teorinya yang antara lain berpendapat bahwa memang ada orang yang sejak lahir sudah berbeda dengan orang lain yaitu mempunyai untuk kejahatan. Dialah yang mengumandangkan ini,akhirnya pendapat born criminals disimpulkan bahwa tidak ada satu faktor, satu pengaruh dari luar yang dapat memperbaiki orang itu lagi. Jadi bagi orang orang demikian ini pidana mati adalah suatu cara yang patut untuk menyelamatkan masyarakat. Pendapat Lamroso proedispositie 2. Sejarah Pemberlakuan Hukuman Mati Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu 397
tidak sesuai dengan kehendak sudah zaman, namun sampai saat ini belum sebagai ditemukan alternative penggantinya. Ditinjau sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati itu lahir Bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini, dengan udaya hukum "retailisme" bagaikan serigalan emmakan serigala. Pada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak. lain dari Sejarah hukuman mati telah ada sejak zaman purba, tetapi sampai saat ini tidak seorang pun yang tahu siapa orang pertama yang dihukum mati. Kesaksian pertama terhadap pelaksanaan hukuman mati ditemukan dalam "De Idolatria". Pemberlakuan mengenai hukuman mati pertama kali ditetapkan pada abad ke delapan belas sebelum masehi (SM) yaitu dalam Kitab UU pada zaman Raja Babilonia, yang mana hukuman mati dikodifikasikan untuk 25 kejahatan yang berbeda. Hukuman mati juga merupakan bagian dari abad 14 SM, dalam kode etik Draconian abad ketujuh dari Athena membuat kematian satu-satunya hukuman bagi semua kejahatan. Hukuman amti dilakukan dengan berbagai cara seperti penyaliban, tenggelam memukuli hingga mati dan membakar hidup-hidup. 19, jumlah ini negara Pada mengurangi yang dikenakan sanksi hukuman mati. Pada tahun 1834, Pennsylvania menjadi negara pertama yang memindahkan para terdakwa yang akan dieksekusi ke Lembaga pemasyarakatan. Kemudian pada tahun 1846, Michigan menjadi negara pertama yang menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan kecuali pengkhianatan dan beberapa negara mengikutinya. abad banyak kejahatan 3. Pandangan Tentang Pelaksanaan dan Alasan Pidana Mati Hukumnya sebaliknya di negara-negara demokrasi liberal parlementer Barat di mana hukum didasarkan atas mandat yang diberikan pada wakil-wakil yang dipilih rakyat. Opini publik kerap menjadi faktor penentu keputusan apakah suatu negara akan mempertahankan (retain), menghapuskan (abolish), atau memberlakukan kembali (reinstate) pidana mati. Langkah-langkah kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) tanpa disertai dukungan publik akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, memicu tindakan pembalasan pribadi, serta dianggap antidemokrasi. Kebijakan penal semacam ini tak terlepas dari ideologi politik dan dari mana kepercayaan terhadap kewenangan hukum berasal. Berdasarkan catatan sejarah, pidana mati telah berlaku sejak berabad-abad silam. Bahkan, pidana mati diterapkan dalam sanksi pidana adat. Pidana mati di Indonesia secara hukum, berlaku sejak di berlakukannya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sanksi lagi dalam Peraturan ini ditegaskan Hukum Pidana UU No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI, yang mengubah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch menjadi Wetboek van Strafrecth yang saat ini dikenal dengan sebutan KUHP. Sampai ini KUHP masih mencantumkan hukumn mati sebagai salah satu jenis pidana pokok disamping pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pro dan kontra pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah berlansung lama. Pasang dengan perkembangan hukum ditanah air. Kaum abolisioner menentang hukuman dengan alasan dengan HAM, terutama hak untuk hidup. saat surutnya seirama bertentangan Masing-masing negara memiliki dasar yang berbeda untuk penerapan pidana mati. Di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, kegigihan mempertahankan pidana mati merupakan akibat firman yang jelas daalam Islam, 3. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif/doktrinal, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Jenis 398 PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM Teguh Samuel Praise Purba 1)
data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder (penelitian yuridis normatif) yang bersumber dari Bahan hukum primer : Undang Undang Tahun Dara 1945;Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Acara Pidana;Undang - Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia;Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik IndonesiaUndang - Undang Nomor 35 Tahun - undangan lainya yang relevan dengan hukum penelitian sekunder:Buku-buku penelitian terdahulu, karya ilmiah tertentu buku - buku koran dan makalah yang memberikan penjelasan hukum dan primer.Bahan hukum tersier adalah bahan hukum petunjuk yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dam bahan hukum sekunder misalnya Kamus, Ensiklopedi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data yang berupa data - data tertulis baik berupa dokumen, buku - buku literatur, serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif normatif kualitatif. Republik Indonesia tentang Hukum 1999 perundang 2009Peraturan Bahan ini. mendukung bahan 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Perspektif Pidana Mati Dalam HAM Pada dasarnya semua negara pasti mempunyai ingin menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi warganya. Salah satu hal yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian warganya sendiri. Oleh karena itu, agar mereka yang melakukan tindak kejahatan ini tidak terus bertambah maka tiap-tiap negara harus mengadakan usaha- usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. tujuan yaitu JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 395-404 satu usaha pemberantasan Salah kejahatan dengan adalah tersebut mengenakan dan mengancamkan pidana pada tiap perbuatan kejahatan, yang pada mulanya bertujuan untuk membuat para penjahat menjadi jera dan menakuti warga lainnya agar tidak ikut-ikutan melakukan pada kejahatan. Kemudian tindak perkembangannya maksud memidana ini bertambah yakni untuk membuat dan mendidik si penjahat menjadi baik. Memang merupakan suatu kenyataan bahwa tiap manusia selalu takut akan kematian. Itulah sebabnya tidak ada upaya untuk mencegah yang perbuatan calon-calon pembunuh selain dengan ancaman pidana mati. Lantas kemudian upaya inilah yang mengundang problem dalam penerapannya. Apabila kita menyimak berbagai ragam berkaitan dengan pidana mati ini maka pro dan kontra pun tidak dapat dihindari seiring dengan berbagai macam landasan argumen yang dasar pertimbangan. lebih tepat dikemukakan sebagai Berkaitan dengan problema dalam penerapan pidana mati ini khususnya jika dikaitkan dengan HAM maka ada beberapa dasar pertimbangan, yaitu: 1. Kekhawatiran hal yang menjadi adanya kemungkinan kekhilafan hakim dalam (gerechtelijke yang menjatuhkan kemudian kepada putusan hakim yang tidak sesuai seseorang dengan bahkan mungkin terjadi error in persona hukuman (pemberian kepada orang yang tidak bersalah) sehingga ini kemudian melanggar Hak Asasi Manusia di mana hak yang dimiliki seseorang dilanggar. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa contoh kasus klasik yang mendukung dimana pada abad ke-17 hidupla Joan seorang petani bernama Galles yang pada suatu ketika anaknya. dituduh membunuh dweling) hukuman berimplikasi kesalahan paling pokok 399
Hakim pada saat itu kemudian menjatuhkan hukuman mati. Voltaire seorang pujangga dan ahli hukum Joan Galles menjalankan eksekusi hukuman mati, ternyata Voltaire dapat membuktikan bahwa Joan Galles Joan tidak bersalah, Galles direhabiliteer. Tapi apa gunanya yang bersangkutan telah meninggal karena dihukum tanpa kesalahan. Hal inilah kemudian mengundang respon negatif terhadap eksistensi sehingga menjadi pidana mati penerapannya. masalah juga cukup Contoh menggemparkan terkait dengan kekhilafan hakim ini juga terjadi di Italia. Dimana seorang yang tidak bersalah hampir saja akan lenyap nyawanya dibawah Guillotine, ketika eksekusi ingin dilakukan dan kapak ingin dijatuhkan, namun karena kerusakan teknis kapak itu tergantung berhenti dan macet beberapa jari saja diatas lehernya, satu menit kemudian datanglah Expresso membawa berita bahwa orang itu tidak bersalah sedangkan orang yang sebenarnya bersalah sudah berhasil ditangkap. Hal ini kemudian hampir menyebabkan pelanggaran HAM yang pokok akibat kekhilafan hakim. setelah sehingga lagi karena dalam lain yang 2. Adanya perkembangan konsep Hak Asasi Manusia dimana potret HAM sarana berkembang menjadi penegakkan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan, dan perlindungan. Hampir menjadi penindasan bahwa kenyataan melalui HAM terhadap pemidanaan yang menyebabkan musnahnya kemerdekaan, keadilan, kemudian serta dalam melahirkan penerapan pidana mati tersebut. persamaan, problem 3. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa pidana mati tidak sesuai sila dari dengan pancasila ke-2 adil dan "kemanusiaan yang beradab", dimana dalam hal ini pidana mati dianggap sebagai salah tidak satu bentuk pidana yang manusiawi jauh dari sehingga aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penerapannya timbul terjadi suatu problema dimana pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. atau tidak 3. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa pidana mati tidak sesuai sila dari dengan pancasila ke-2 adil dan "kemanusiaan yang beradab", dimana dalam hal ini pidana mati dianggap sebagai salah tidak satu bentuk pidana yang manusiawi jauh dari sehingga aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penerapannya timbul terjadi suatu problema dimana pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. atau tidak salah satu sila yakni 4. Adanya pertentangan dengan salah satu maksud tujuan pemidanaan yang ditujukkan bukan sebagai sarana untuk menderitakan diperkenankan dan merendahkan martabat manusia, serta memperbaiki si pelaku tindak pidana tersebut sementara pidana mati dalam penerapannya dapat dipastikan melanggar dari maksud atau tujuan pemidanaan Sehingga kemudian penerapan pidana mati ini dikatakan menghilangkan esensi dari salah satu tujuan pemidanaan karena tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri. Penerapan hukuman mati, dilihat dari aspek sosial budaya, mengacu pada teori kaum abolisionis. Dalam budaya yang memberikan penghargaan tinggi terhadap hidup dan martabat manusia, hukuman mati selalu dianggap sebagai kontroversi. Betapa tidak, dalam hukum yang sama, dipatok larangan membunuh sekaligus perintah hukuman mati. Lepas dari sistem semacam ini, hukum pandangan umum bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan prikemanusiaan. 2. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bertentangan dengan Hak Azasi Manusia ayat Pasal 1 (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Kansi, dewasa Tidak ada sifatnya 400 PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM Teguh Samuel Praise Purba 1)
sebagai "negara hukum yang berintikan rule of law harus memenuhi dua syarat yaitu supremacy before the law dan equality before law". Supremacy the before the law diartikan hukum diberi suatu kedudukan yang tertinggi dan equality before the law diartikan semua orang adalah sama statusnya di depan hukum. Selanjutnya pemikiran negara hukum menurut Julius StahL ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu: 1. Pengakuan dan terhadap hak-hak asasi manusia; 2. Negara didasarkan pada teori trias perlindungan politica; 3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang; 4. Ada peradilan tata usaha negara. Pengertian HAM telah mendapatkan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, dalam Pasal 1 angka 1 nya telah dirumuskan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormat, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia." harkat Jaminan HAM, khususnya hak hidup yang menyangkut penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana lama korupsi memang telah cukup diperdebatkan, namun sepertinya tidak akan pernah usang untuk dikaji. Di UUD 1945 ketentuan hak untuk hidup setiap orang sudah diatur di dalam 2 pasal yaitu Pasal 28 A UUD 1945 dan di Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Hal ini berartu bahwa setiap orang mempunyai hak, dan hak tersebut melekat pada diri yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Manusia tidak berhak menentukan hidup JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 395-404 atau matinya seseorang karena yang berhak untuk menentukan hidup atau matinya seseorang adalah Tuhan. tersebut pandangan salah dan memang benar tidaklah demikian. Namun yang perlu direnungkan adalah cara untuk hidup atau matinya yang seseorang, menentukan, melainkan kembali kepada manusia itu sendiri yang menentukan cara hidupnya dan cara matinya dalam ini. Setiap yang kehidupan di dunia bernyawa pasti akan mati, tetapi cara memilih kematian apakah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, manusialah yang memilih. Jika manusia menginginkan untuk menentukan cara untuk tidak mati dalam keadaan buruk tidak maka melakukan suatu kejahatan. Mengenai bukanlah Tuhan sudah seyogyanya ia Apabila manusia dalam hidupnya melakuan kejahatan maka sesungguhnya ia telah memilih untuk tidak mati dalam keadaan baik, terlebih jika ia adalah orang yang berpendidikan dan memiliki status terhormat di mata masyarakat karena ia pasti telah mengetahui bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu tindakan yang melanggar ajaran agama dan hukum negara. Merestorasi pelaku kejahatan yang telah menimbulkan disharmoni tersebut adalah bentuk atau upaya pengembalian sosial dalam masyarakat kehormatan tersebut. Penjatuhan sanksi pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah dilihat sebagai sebagai upaya untuk suatu mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut. restorasi Selain itu, di dalam hukum pidana sangatlah sulit utnuk menghilangkan sama pembalasan sekali restributif pemidanaan karena melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri, jika semata-mata dilihat dari perspektid orang yang dijatuhi sanksi pidana dan korban tindak pidana. Namun, kesan ini akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali apabila pengenaan adanya kesan aspek 401
termasuk sanksi suatu sanksi pidana, pidana mati, dilihat dari perspektif uaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati. Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah sejarah dipahami masyarakat dapat menerima penghapusan sanksi pidana mati. Demikian bilamana ditelusuri dari sejarah perkembangan konstitusi negara Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku yaitu UUD 1945 sebelum amandemen, konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, UUDS 1950, UUD 1945 Pasca Amandemen. Dalam UUD 1945 sebelum Amandemen bahkan tidak memuat secar eksplisit dan lengkap pengaturan tentang HAM, termasuk untuk hidup. Kemudian UUD bahwa kesadaran Indonesia belum Pasca Amandemen yang berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 28 J nya juga melanjutkan paham konstitusi yang dianut oleh konstitusi-konstitusi sebelumnya yaitu merumuskan akan pembatasan HAM, termasuk hak untuk hidup, sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini semakin mempertegas pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga dewasa tidak menganut azas kemutlakan HAM. Dengan demikian dalam konteks perkembang sejaRah bangsa Indonesia, penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklang melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang secara hukum dan moral. 1945 bahwa ini 5. SIMPULAN Simpulan 1. Pidana mati merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh pemerintahan suatu Negara yang dianggap merupakan pidana tertua dilihat dari terberat dan Undang-Undang sejarahnya. Nomor 35 Tahun 2009 tentang upaya Narkoitika pemberantasan tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. mengatur terhadap 2. Sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebabnya adalah kasusnya dan akibat adalah terkena hukumnya. Orang yang akibat akan memeperoleh sanksi, biasanya akan terkena hukuman dari pihak berwajib. Sanksi dalam hukum pidana diatur di dalam KUH dan peraturan perundang- undangan Penerapan lainnya. sanksi sebagai upaya penegakan hukum tentu harus dilaksanakan. Secara bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Bentuk- bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. eksplisit 3. Sebagaimana suatu hak, maka setiap orang berkewajiban untuk dan menjunjung menghormati tinggi atas hak tersebut, dengan kata lain harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.. Untuk itulah secara sistematis, setelah Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan penghormatan akan hak orang lain ternyata dilanggar, berlanjut ke Pasal 28 J ayat (2) UUD yang mengatur bagaimana HAM dapat dibatasi . Sehingga pembatasan akan suatu HAM seseorang, termasuk hak untuk hidup, telah dibenarkna oleh konstitusi melalui Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang merupakan pasal penutup dari ketentuan HAM. Merestorasi pelaku kejahatan yang telah menimbulkan disharmoni tersebut adalah bentuk atau upaya pengembalian kehormatan sosial 1945 402 PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM Teguh Samuel Praise Purba 1)
tersebut. masyarakat dalam Penjatuhan sanksi pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah restorasi dilihat untuk sebagai sosial mengembalikan harmoni dari akibat terganggu yang kejahatan Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat sanksi menerima ini semakin pidana mati. Hal mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman hingga kemerdekaan dewasa ini tidak menganut azas Dengan kemutlakan konteks demikian perkembang bangsa sanksi Indonesia, pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklang melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang secara hukum dan moral. sebagai suatu upaya tersebut. penghapusan HAM. dalam sejatah penjatuhan Saran 1. Disarankan penerapan dalam pidana mati terhadap pelaku tindak pidana lebih dipertegas dalam hal ketentuan- yang memenuhinya. ketentuan Sehingga ada frasa yang dapat memastikan tindak pidana mana yang dapat dijatuhi pidana mati atau tidak dengan secara jelas. 2. Disarankan dalam sanksi pidana mati agar eksistensinya masih tetap dipertahankan dalam RUU KUHP Tahun 2012 dan diancamkan terhadap perbuatan-perbautan tertentu yang dilarang termasuk tindak pidana terhadap pelaku narkotika. narkotika agar JURNAL RECTUM, Volume 3, No. 2, Juli (2021) : 395-404 3. Disarankan adanya penyuluhan tentang Pidana Mati, hukum seluruh lapisan sehingga masyarakat dapat memahami bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan yang melanggar HAM, justru sebaliknya adalah hal yang melindungi HAM 6. DAFTAR PUSTAKA Buku - Buku Achmad Ali, 2010Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum (Buku 1), Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Andi Hamzah & Sumangelipu, 1983, Pidana Mati Indonesia, Dimasa Lalu, Kini dan Masa , G Depan, Cetakan Pertama hlmia Indonesia, Jakarta di Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Cetakan Pertama, G hlmia Indonesia Banda Nawawi Arief, 2012, Pidana Mati, Prespektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor, Pustaka Magister Semarang Esmi Warasih, Pranata, 2005, Hukum : Sosiologis, Sebuah Telaah Suryandaru Utama, Semarang, E.Y. kanter, S.H., et.al, 1982, Asas-Asas Indonesia, Hukum Pidana di Alumni AHM-PTHM, Jakarta. H. Siswanto S, 2012, Politik Hukum Undang Dalam Undang 403
Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W, 2013, Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nha Medika, Yogyakarta Perundang Undangan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang Undang Dara Republik Indonesia Kurnia, , 2004 "Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" Ilmu Hukum, (Tesis Magister Program Pasca Sarjana Ilmu Huum , Program Pasca Sarja Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 1945 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Moeljatno, 2008, Asas Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta Internet Satochid Kartanegara, 1998, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta Sudikno Mertokusum, Mengenal Hukum : Liberty, Suatu Yogyakarta, 1986 Pengantar, Roeslan Saleh, 1978, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar - Dasar Indonesia, Hukum Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya bakti, Bandung Pidana W.J.S. Poerwodarminta, 1983, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Pengembangan Indonesia Departemen Bahasa Pendidikan 404 PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM Teguh Samuel Praise Purba 1)