Industri Jasa Keuangan Syariah Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia.
4 Sambutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) X). Selanjutnya pada tahun 2016, meletakkan program peningkatan bekerja sama dengan Kementerian literasi keuangan dan perluasan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, akses masyarakat terhadap industri OJK telah menerbitkan buku literasi keuangan formal sebagai salah satu keuangan untuk perguruan tinggi yang program prioritas. Sebagai panduan, bertujuan untuk meningkatkan pema- OJK telah menerbitkan Strategi haman mahasiswa atas industri jasa Nasional Literasi Keuangan Indonesia keuangan yang dinamis dan mencipta- (SNLKI) bagi Lembaga Jasa Keuangan kan aset bangsa yang mandiri secara agar upaya peningkatan literasi dan finansial. inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis. Berbeda dengan cetakan seri buku literasi keuangan sebelumnya yang Salah satu pilar dalam SNLKI terse- terdiri dari 9 buku yang meliputi buku: but adalah penyusunan dan penye- (1) Otoritas Jasa Keuangan dan diaan materi literasi keuangan pada Pengawasan Mikroprudensial, (2) setiap jenjang pendidikan formal. Perbankan, (3) Pasar Modal, (4) Pera- OJK bersama-sama dengan Kemen- suransian, (5) Lembaga Pembiayaan, terian Pendidikan dan Kebudayaan (6) Dana Pensiun, (7) Lembaga Jasa serta Industri Jasa Keuangan telah Keuangan Lainnya, (8) Industri Jasa menerbitkan buku literasi keuangan Keuangan Syariah, (9) Perencanaan "Mengenal Jasa Keuangan" untuk Keuangan, dan pada tahun 2019, OJK tingkat SD (kelas IV dan V), serta buku juga mewujudkan kolaborasi dengan "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Industri Jasa Keuangan" untuk Kementerian Keuangan yang selama tingkat SMP dan tingkat SMA (kelas ini telah terbina dengan menambahkan
buku (10) Aspek Perpajakan Sektor rian Keuangan, ADB serta segenap Jasa Keuangan, untuk memberikan anggota Kelompok Kerja Penyusun gambaran yang lebih menyeluruh buku yang merupakan perwakilan dari dan aplikatif tentang produk dan jasa industri jasa keuangan, dosen Fakul- keuangan. tas Ekonomi, serta rekan narasumber dari OJK. OJK juga mengambil manfaat dari perkembangan teknologi internet dan Akhir kata, kami berharap buku digital yang memberikan kesempatan ini bermanfaat bagi mahasiswa bagi mahasiswa dan pembelajar dalam meningkatkan pemahamannya secara mandiri menentukan keber- hasilannya secara efisien dan efektif jasa keuangan mengenai sektor sehingga mampu mengelola keuangan melalui platform digital. Pada revisi dengan baik yang pada akhirnya dapat seri buku perguruan tinggi terbitan mewujudkan masyarakat Indonesia tahun 2019 ini atas bantuan Asian yang sejahtera. Development Bank (ADB), buku seri literasi keuangan tersebut kemudian dapat diakses secara bebas melalui dalam bentuk modul e-book. Pada akhirnya, OJK menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, DJP, Kemente- Jakarta, Juli 2019 Tirta Segara Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. 5
6 Kata Pengantar Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Negara Republik Indonesia tahun Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 5 1945, para pendiri bangsa telah UU No. 20/2003 menjelaskan bahwa merumuskan bahwa tujuan Negara pendidikan diselenggarakan dengan Kesatuan Republik Indonesia adalah mengembangkan budaya membaca, melindungi segenap bangsa dan menulis, dan berhitung bagi segenap seluruh tumpah darah Indonesia, warga masyarakat. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Sementara itu, UNESCO dan ikut serta melaksanakan ketertiban Deklarasi Praha pada tahun 2003 kemerdekaan, dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. telah merumuskan tatanan budaya literasi dunia yang dikenal dengan istilah literasi informasi yang terkait Dalam rangka mencerdaskan dengan kemampuan untuk mengiden- kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (3) tifikasi, menentukan, menemukan, mengamanatkan bahwa pemerintah mengevaluasi, menciptakan secara mengusahakan dan menyeleng- efektif dan terorganisir, menggunakan garakan satu sistem pendidikan dan mengkomunikasikan informasi nasional, yang meningkatkan keima- untuk mengatasi berbagai persoalan. nan dan ketakwaan serta akhlak Kemampuan-kemampuan tersebut mulia dalam rangka mencerdaskan merupakan kompetensi dasar yang kehidupan bangsa, yang diatur perlu dimiliki setiap individu sebagai dengan Undang-Undang. Pada saat syarat untuk berpartisipasi dalam ini pengaturan tersebut diimplemen- masyarakat informasi, dan itu bagian tasikan dengan Undang-Undang dari hak dasar manusia menyangkut
pembelajaran sepanjang hayat. kan keterampilan mahasiswa dan Namun demikian, berdasarkan survei masyarakat pada umumnya dalam nasional literasi keuangan yang dilaku- mengelola keuangan. Di samping itu, kan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada materi pada buku ini juga memberi- tahun 2013, didapat bahwa indeks kan informasi yang lebih lengkap dan literasi keuangan masyarakat Indone- aplikatif mengenai industri jasa keuan- sia baru mencapai 21,84%, sementara gan sebagai bekal dalam memasuki indeks inklusi keuangan adalah sebe- dunia kerja. Diprakarsai langsung sar 59,74%. Seri buku ini diharapkan oleh otoritas yang membawahi jasa dapat meningkatkan indeks literasi keuangan, buku ini layak menjadi dan inklusi tersebut. Kemenristekdikti acuan utama di kalangan perguruan menyambut baik upaya Otoritas tinggi dalam mempelajari produk dan Jasa Keuangan dalam meningkatkan jasa keuangan di Indonesia. literasi keuangan melalui penerbitan seri buku ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dengan terdistribusikannya materi tim penyusun buku yang terlibat di literasi keuangan kepada seluruh dalamnya. Semoga seri buku ini dapat mahasiswa khususnya mahasiswa memberikan manfaat yang besar, fakultas ekonomi yang mencapai tidak hanya bagi kalangan mahasiswa lebih dari 1 juta (sekitar 18% dari total namun juga bagi para pendidik dan mahasiswa) pada tahun 2015 secara masyarakat pada akhirnya. terstruktur dan komprehensif dengan materi lainnya, diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkat- Jakarta, Agustus 2016 Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 7
8 Sekapur Sirih Puji syukur kepada Tuhan Yang Syariah secara lebih mendalam, yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat membahas mengenai keberadaan dan karunia-Nya sehingga kami dapat berbagai IJK Syariah di Indonesia menyelesaikan penyempurnaan buku meliputi latar belakang, konsep dasar, Seri Literasi Keuangan untuk Tingkat sistem operasional, akad-akad yang Perguruan Tinggi. Buku Seri ini terdiri digunakan, jenis dan produk, serta dari 10 (sepuluh) buku yaitu (1) OJK pengaturan dan pengawasan IJK dan Pengawasan Mikroprudensial; syariah. Disampaikan pula simulasi (2) Perbankan; (4) Perasuransian; (3) Pasar Modal; (5) Lembaga dan profesi yang ada di IJK syariah, sebagai informasi bagi mahasiswa Pembiayaan; (6) Program Pensiun; dalam memanfaatkan peluang untuk (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, meniti karir di sektor jasa keuangan (8) Industri Jasa Keuangan Syariah, syariah setelah lulus. (9) Perencanaan Keuangan, dan terakhir buku (10) Aspek Perpajakan Berdasarkan hasil Survei Nasional Sektor Jasa Keuangan, merupakan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun kolaborasi dengan Direktorat Jenderal 2016 yang dilakukan oleh OJK, ting- Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, kat literasi keuangan syariah masih berisi mengenai pengetahuan yang sangat rendah yaitu sebesar 8,1% lebih menyeluruh dan aplikatif tentang dan begitu pula dengan tingkat inklusi pajak dari produk dan jasa keuangan. keuangan syariah yaitu 11,1%. Untuk itu, buku ini diharapkan dapat menjadi Buku Seri Literasi Keuangan
pedoman bagi mahasiswa Fakultas Industri Jasa Keuangan (IJK) Syariah Ekonomi maupun jurusan lain dalam disusun untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan pemahaman dan mahasiswa dalam mengenal IJK wawasan, memberikan gambaran
secara jelas mengenai IJK Syariah. menggunakan produk dan jasa Selain itu, buku ini juga diharapkan keuangan syariah. sebagai pengayaan materi yang pada akhirnya dapat membantu mening- Akhir kata, Tim Penyusun menyadari katkan literasi keuangan masyarakat bahwa buku ini tidak luput dari terhadap lembaga dan produk serta kekurangan dan kesempurnaan. Tim layanan jasa keuangan syariah. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepercayaan Tim Penyusun yang terdiri dari yang diberikan dan pihak terkait yang akademisi dan praktisi terpercaya telah membantu dan mendukung di masing-masing industri berharap penyusunan serta penyelesaian Buku Seri Literasi Keuangan untuk materi Buku Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi
IJK Syariah ini. Semoga buku ini bermanfaat dapat memberikan manfaat dalam bagi masyarakat luas dan bangsa meningkatkan pengetahuan dan Indonesia. keyakinan tentang lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam Jakarta, Juli 2019 Tim Penyusun 9
10 Daftar Isi Sambutan 4 Kata Pengantar 6 Sekapur Sirih 8 Daftar Isi 10 Daftar Gambar 18 Daftar Tabel 21 Pengantar Keuangan Syariah 23 Prinsip-Prinsip Dasar Syariah 33 Perbankan Syariah 40 Keterkaitan Antar Bab 41 Bab 1. Pendahuluan 42 Bab 2. Konsep Uang dalam Islam 50 Pengertian Uang 51 Bentuk Uang 53 Uang dalam Sistem Ekonomi Islam 55 Instrumen Keuangan / Perbankan Syariah 58 Bab 3. Konsep Dasar Perbankan Syariah 60 Konsep Operasional Bank Syariah 61
Produk dan Jasa Perbankan Syariah 63 Produk Pendanaan 63 Produk Pembiayaan 69 Jasa Perbankan 77 Transaksi Perbankan Syariah Kontemporer 79 Akad Bank Syariah 84 Bab 4. Pengaturan Perbankan Syariah 100 Undang-Undang dan Regulasi Perbankan Syariah 101 Larangan Perbankan Syariah 102 Perbankan Syariah dan Kelembagaannya 103 Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah 105 Struktur Perbankan Syariah 106 Dewan Pengawas Syariah (DPS) 106 Cara Mengenali Layanan Perbankan Syariah 108 Perkembangan Sektor Perbankan Syariah 109 Bab 5. Pengawasan Perbankan Syariah 112 Prinsip-Prinsip Pengawasan 113 Tujuan Pengawasan Bank 114 Tugas Pengawas Bank 114 Strategi Pengawasan 115 Bentuk Pengawasan 115 Siklus Pengawasan dan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan 116 Proses Penilaian Tingkat Kesehatan 118 Penilaian Profil Risiko 119 11
12 Bab 6. Profesi di Perbankan Syariah 122 Jenis-Jenis Profesi 123 Sertifikasi Profesi/ Kompetensi 125 Sertifikasi Manajemen Risiko 127 Pasar Modal Syariah 128 Keterkaitan Antar Bab 129 Bab 7. Pendahuluan 130 Bab 8. Jenis Akad, Produk, dan Jasa Syariah di Pasar Modal 140 Jenis-Jenis Akad dalam Pasar Modal 141 Bab 9. Transaksi di Pasar Modal Syariah 162 Indeks Saham Syariah 163 Bab 10. Pengaturan dan Perkembangan Pasar Modal Syariah 172 Pengaturan Pasar Modal Syariah 173 Bab 11. Profesi di Pasar Modal Syariah 184 Profesi di Pasar Modal Syariah 185
Asuransi Syariah 188 Keterkaitan Antar Bab 189 Bab 12. Pendahuluan 190 Sejarah Asuransi Syariah 191 Dasar Teori Asuransi Syariah 195 Prinsip Dasar Asuransi Syariah 198 Dasar Hukum Asuransi Syariah 201 Transaksi yang Dilarang dalam Praktik Asuransi Syariah 206 Akad 212 Bab 13. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah 218 Aspek Perbedaan 219 Bab 14. Skema Kegiatan dan Produk Asuransi Syariah 224 Skema Kegiatan Asuransi Syariah 225 Jenis Risiko dan Produk 229 Bab 15. Pengaturan dan Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia 230 Pengaturan Asuransi Syariah di Indonesia 231 Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia 237 Perkembangan Sektor Asuransi Syariah 239 13
14 Bab 16. Pelaku dan Profesi di Industri Asuransi Syariah 240 Pelaku Perasuransian Syariah 241 Profesi di Industri Asuransi Syariah 243 Pembiayaan Syariah 244 Keterkaitan Antar Bab 245 Bab 17. Pendahuluan 246 Bab 18. Konsep dan Perkembangan Pembiayaan Syariah 250 Konsep Pembiayaan Syariah 251 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia 253 Bab 19. Akad Pembiayaan dan Model Bisnis Pembiayaan Syariah 256 Akad Pembiayaan Syariah 257 Prinsip-Prinsip Akad 260 Akad Pembiayaan 264 Bab 20. Operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah 270 Operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah 271 Pencairan Pembiayaan Syariah 272
Penagihan dan Penanganan Konsumen Syariah 274 Pencatatan dan Laporan Pembukuan Syariah 276 Bab 21. Pengaturan Perusahaan Pembiayaan Syariah 280 Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan 281 Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah 284 Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan Syariah 290 Pergadaian Syariah 295 Keterkaitan Antar Bab 296 Lahirnya Sahabat Rakyat 297 Bab 22. Pendahuluan 298 Rahn 300 Bab 23. Pergadaian Syariah di Indonesia 308 Maksud dan Tujuan Pergadaian Syariah 309 Dasar Hukum Pergadaian Syariah 310 Dasar Hukum Positif Indonesia Untuk Pergadaian Syariah 319 Fungsi dan Peran Pergadaian Syariah di Indonesia 320 Bab 24. Proses Bisnis Pergadaian Syariah 322 Proses Pemberian Pinjaman Gadai Syariah (Marhun bih) 323 Proses Pokok Dalam Pemberian Marhun bih 325 Lelang Marhun dan Pembayaran Uang Kelebihan 334 15
16 Bab 25. Pengaturan dan Pengawasan Serta Profesi di Pergadaian Syariah 336 Pengaturan Pergadaian Syariah 337 Pengawasan Pergadaian Syariah 338 Profesi di Pergadaian Syariah 340 Sertifikasi Profesi di Pergadaian Syariah 341 Modal Ventura Syariah 342 Pendahuluan 343 Pengaturan dan Pengawasan Modal Ventura Syariah 345 Perkembangan Modal Ventura Syariah 346 Dana Pensiun Syariah 347 Pendahuluan 348 Konsep Program Pensiun Syariah 348 Dasar Hukum 348 Pelaku Dana Pensiun Syariah 349 Akad yang Digunakan Dalam Dana Pensiun Syariah 350 Perbedaan Dana Pensiun Konvensional dengan Dana Pensiun Syariah 352 Jenis Dana Pensiun Syariah 353 Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah 354
Jenis Program Pensiun 354 Jenis Investasi Dana Pensiun Syariah 355 Skema Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah 356 Penjaminan Syariah 357 Pendahuluan 358 Prinsip Penjaminan (Kafalah) 358 Rukun dan Syarat Kafalah 359 Proses Bisnis Industri Penjaminan (Kafalah) 361 Produk Penjaminan 364 Pengaturan dan Pengawasan Penjaminan Syariah 368 Perkembangan Perusahaan Penjaminan Syariah 369 Kosa Kata 371 Daftar Pustaka 388 17
18 Daftar Gambar Gambar 1 Akad dan Produk Perbankan Syariah 63 Gambar 2 Bentuk Produk Pendanaan 64 Gambar 3 Perbedaan Operasi Bank Syariah dan Bank Konvensional 79 Gambar 4 Jenis Akad/ Transaksi Bank Syariah 85 Gambar 5 Jenis-jenis Akad Bank Syariah 85 Gambar 6 Skema Produk Berbasis Musyarakah Mutanaqisha (MMQ) 91 Gambar 7 Skema Transaksi Pola Sewa 96 Gambar 8 Siklus Pengawasan Bank Berdasarkan Risk Based Supervision (RBS) 116 Gambar 9 Proses Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 118 Gambar 10 Bidang Kompetensi Industri Perbankan 126 Gambar 11 Milestones Pasar Modal Syariah 133 Gambar 12 Peran Pasar Modal Syariah 134 Gambar 13 Konsep Pasar Modal Syariah 135 Gambar 14 Tipe Saham Syariah 144 Gambar 15 Skema Penerbitan Sukuk 146 Gambar 16 Contoh Penerbitan Sukuk dengan Menggunakan Akad Ijarah 147 Gambar 17 Contoh Penerbitan Sukuk dengan Menggunakan Akad Mudharabah 147 Gambar 18 Skema Penerbitan Sukuk Akad Wakalah 148 Gambar 19 Skema Reksa Dana Syariah 150 Gambar 20 Jenis Reksa Dana Syariah dan Tingkat Risikonya 152 Gambar 21 Jenis-Jenis Reksa Dana Syariah 153
Gambar 22 Skema KIK-EBA Syariah 156 Gambar 23 Flow KIK-EBA Syariah 156 Gambar 24 Skema EBA Syariah Berbentuk Surat Partisipasi 157 Gambar 25 Skema DIRE Syariah 158 Gambar 26 Sistem Online Trading Syariah (SOTS) 160 Gambar 27 Perkembangan Indeks JII dan ISSI Periode 2013 hingga 28 Desember 2018 164 Gambar 28 Indeks Saham Syariah Indonesia 164 Gambar 29 Jakarta Islamic Index (JII) 165 Gambar 30 Perkembangan Indeks JII70 selama Tahun 2018 166 Gambar 31 Perkembangan Saham Syariah 176 Gambar 32 Proporsi Saham Syariah dan Kapitalisasi Saham Syariah dibandingkan dengan Nonsyariah 177 Gambar 33 Perkembangan Sukuk Korporasi 177 Gambar 34 Market Share Nilai Sukuk Korporasi dan Market Share Jumlah Sukuk Korporasi 178 Gambar 35 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Outstanding 178 Gambar 36 Perkembangan Reksa Dana Syariah 179 Gambar 37 Market Share NAB dan Jumlah Reksa Dana Syariah 180 Gambar 38 Laporan Keuangan Perusahaan yang Bergerak di Bidang Properti dan Real Estat 181 Gambar 39 Skema Umum Kegiatan Asuransi Syariah 225 Gambar 40 Grafik Pertumbuhan Aset Perasuransian Syariah 239 19
20 Gambar 41 Grafik Jumlah Perasuransian Syariah 239 Gambar 42 Konsumen dengan Pembiayaan Syariah 249 Gambar 43 Market Share Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah terhadap Total Aset Perusahaan Pembiayaan per Desember 2018 255 Gambar 44 Model Bisnis Perusahaan Pembiayaan 261 Gambar 45 Bisnis Model Transaksi Pembiayaan 272 Gambar 46 Beberapa contoh jenis barang yang dapat dijadikan sebagai marhun 324 Gambar 47 Alur dan Penjelasan Pemberian Marhun bih 328 Gambar 48a Alur dan Penjelasan Pelunasan Rahn 329 Gambar 48b Alur dan Penjelasan Pelunasan Rahn 330 Gambar 49 Alur dan Penjelasan Perpanjangan Rahn 331 Gambar 50 Alur Proses Lelang dan Pengambilan Uang Kelebihan 335 Gambar 51 Pengawasan terhadap Pergadaian Syariah 339 Gambar 52 Profesi Utama di Pergadaian Syariah 340 Gambar 53 Skema Penyertaan Perusahaan Modal Ventura 343 Gambar 54 Skema Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah 356 Gambar 55 Proses Bisnis Industri Penjaminan 361
Daftar Tabel Tabel 1 Prinsip Produk Pendanaan 64 Tabel 2 Produk-Produk Pembiayaan 70 Tabel 3 Produk-Produk Jasa Perbankan 77 Tabel 4 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 78 Tabel 5 Perbedaan Ijarah dan Leasing 97 Tabel 6 Data Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (per 31 Desember 2018) 111 Tabel 7 Jenis Produk Syariah di Pasar Modal 142 Tabel 8 Perbedaan Sukuk dan Obligasi 146 Tabel 9 Perbedaan antara Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional 151 Tabel 10 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah 170 Tabel 11 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah 219 Tabel 12 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2013-2018 253 Tabel 13 Perbedaan Perusahaan Pembiayaan (Full) dengan Unit Usaha Syariah 254 Tabel 14 Perkembangan Jumlah Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2013-2018 254 Tabel 15 Skema Pendanaan dan Akad yang Digunakan 263 Tabel 16 Simulasi Perhitungan Pembiayaan Murabahah 264 Tabel 17 Perbedaan antara Akad Murabahah dan Kontrak Kredit 265 Tabel 18 Simulasi Perhitungan Pembiayaan IMBT 266 21
22 Tabel 19 Simulasi Perhitungan Pembiayaan Ijarah 267 Tabel 20 Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak 267 Tabel 21 Perbedaan antara Ijarah dan Leasing 268 Tabel 22 Perbedaan Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah 268 Tabel 23 Penerimaan Nonhalal 277 Tabel 24 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Modal Ventura Syariah 346 Tabel 25 Perkembangan Total Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah 346 Tabel 26 Perbedaan Dana Pensiun Konvensional dengan Syariah 352 Tabel 27 Risiko yang Dijamin 360 Tabel 28 Perbedaan Penjaminan Langsung dan Penjaminan Tidak Langsung 363 Tabel 29 Ringkasan Produk Penjaminan dan Proses Penjaminan 367 Tabel 30 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah 370 Tabel 31 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan Syariah (dalam triliun rupiah) 370
Pengantar Keuangan Syariah Model Metzler (1951) Fitur mendasar yang membedakan model Metzler (1951) dengan teori klasik dari suku bunga adalah pada kondisi riil dari permintaan dan penawaran dan penolakan pengaruh kebijakan moneter atau kebijakan perbankan. Teori klasik percaya bahwa terdapat suku bunga unik, atau pola unik dari suku bunga jangka panjang dan jangka pendek, di mana sistem ekonomi berada dalam keseimbangan dan suku bunga unik ini tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan kuantitas uang. Sebagaimana perkataan Ricardo sebagai representasi model klasik: "Interest for money ... is not regulated by the rate at which the bank will lend, whether it be 5, 4, or 3 per cent, but by the rate of profits which can be made by the employment of capital, and which is totally independent of the quantity or of the value of money. Whether a bank lent one million, ten millions, or a hundred millions, they would not permanently alter the market rate of interest; they would alter only the value of money which they thus issued. In one case, ten or twenty times more money might be required to carry on the same business than what might be required in the other." Teori suku bunga modern dapat ditemukan pada sistem Scitovszky- Pigou-Haberler. Dalam sistem ini, tidak ada suku bunga tunggal dan tidak ada pola suku bunga tunggal di mana ekonomi dalam keadaan keseimbangan. Sebaliknya, terdapat jumlah tak hingga dari suku bunga yang berbeda yang dapat menjalankan fungsi penyeimbangan, dan suatu tingkat bunga tertentu yang tetap pada periode waktu tertentu bergantung pada kebijakan regulator perbankan. 23
24 Berbeda dengan model Keynesian dimana fokus pada 'wage-and cost reduc- tion', Pigou memilih hubungan 'saving-wealth'. Ketika upah dan harga turun, mengakibatkan kenaikan nilai riil dari saldo uang akan menstimulasi perminta- an secara independen terhadap perubahan suku bunga. Saldo uang merupa- kan bagian dari kekayaan privat, dan peningkatan pada sebelumnya akan meningkatkan yang setelahnya. Ketika nilai riil dari kekayaan privat meningkat, jumlah simpanan pada tingkat 'full-employment' dari pendapatan riil akan turun. Dengan cara ini, kelebihan simpanan potensial melebihi investasi potensial yang dianggap sebagai 'initial unemployment' yang akan dieliminasi. Dengan ketiadaan hambatan terhadap 'price-and-cost reduction', sistem secara otoma- tis mendekati kondisi 'full employment'. Simpanan bergerak sejalan dengan investasi namun tidak melalui reduksi suku bunga, namun melalui deflasi umum dan terkait kenaikan pada nilai riil dari penawaran uang. Terdapat dua jenis kenaikan atau penurunan kuantitas uang. Tipe pertama adalah perubahan yang terjadi melalui transaksi pasar terbuka dari bank sentral. Karakteristik utama dari perubahan ini adalah bahwa perubahan ini berisi suatu pertukaran dari satu bentuk aset ke bentuk lainnya. Ketika uang yang dipegang meningkat melalui pembelian sekuritas oleh bank sentral, sebagai contoh, sekuritas yang dipegang di luar bank sentral akan berkurang. Tipe kedua dari perubahan mengandung kenaikan atau penurunan langsung dalam penawaran uang tanpa adanya perubahan 'off-setting' pada aset lain yang dipegang oleh privat. Penawaran uang mungkin berkurang, sebagai contoh, dengan suatu refor- masi mata uang dimana satu unit uang baru ditukar dengan dua unit uang lama (redenominasi mata uang). Atau penawaran uang berkurang melalui kebijakan surplus anggaran pemerintah, menyebabkan terjadinya kelebihan penerimaan moneter. Dalam kedua contoh, penawaran uang terjadi tanpa mengubah aset lain yang dipegang oleh privat, dan inilah yang membedakan tipe kedua dengan tipe yang pertama.
Metzler (1951) menyatakan bahwa teori suku bunga implisit pada sistem Scitovszky-Pigou-Haberler adalah suatu teori moneter jika perubahan kuanti- tas uang adalah tipe pertama dan suatu teori riil jika perubahannya adalah tipe kedua. Ini berarti bahwa transaksi pasar terbuka dari bank sentral akan memiliki pengaruh permanen pada suku bunga dimana sistem berada dalam keseimbangan, bahkan setelah bank menghentikan pembeliannya atau penjualan sekuritas. Jika perubahan kuantitas uang tidak dipengaruhi oleh aset lain yang dipegang privat, maka itu tidak akan ada pengaruhnya pada suku bunga. Sedangkan teori klasik adalah teori riil dari suku bunga dari sudut pandang kedua tipe perubahan moneter. Berdasarkan doktrin klasik, pembelian atau penjualan sekuritas oleh bank sentral atau arbitrase kenaikan atau penurunan kuantitas uang akan memiliki efek pada suku bunga ketika sistem ekonomi kembali ke keseimbangan. Keseimbangan suku bunga di teori klasik adalah tingkat dimana simpanan potensial pada 'full-employment' adalah sama dengan investasi poten- sial pada 'full-employment', dan tingkat keseimbangan ini bersifat independen baik terhadap kuantitas uang maupun kebijakan bank sentral. Karenanya, teori klasik adalah teori nonmoneter atau teori riil dari suku bunga, tanpa memandang apakah perubahan moneter adalah tipe pertama atau tipe kedua. Berdasarkan Keynes, suku bunga diatur oleh keputusan pemegang aset terkait proporsi dimana mereka ingin memegang uang dan sekuritas, yang mana dalam termi- nologi Keynes, tingkat ini ditentukan oleh preferensi likuiditas. Sistem ekonomi dari model Metzler (1951) adalah pasar modal yang dipengaruhi oleh tiga hal utama. 1. Pengaruh simpanan dan tabungan saat ini, seperti di teori klasikal atau neoklasikal; 2. Pengaruh keputusan terkait kas atau sekuritas yang dipegang, seperti di doktrin Keynes terkait preferensi likuiditas; dan 3. Pengaruh kekayaan pada simpanan saat ini, seperti rekonstruksi Scitovszky-Pigou-Haberler atas teori klasik. Di model ini, Metzler (1951) mengasumsikan bahwa keseimbangan suku bunga atau keseimbangan pola suku bunga, ditentukan oleh interaksi di antara ketiga pengaruh. 25
26 Asumsi selanjutnya, bahwa: 1. Ekonomi bersifat tertutup dengan sejumlah tetap dari tenaga kerja; 2. Tingkat upah cenderung naik ketika permintaan untuk tenaga kerja lebih besar dari penawaran tetap dan turun ketika permintaan lebih kecil dari penawaran tetap; 3. Semua agen produksi kecuali tenaga kerja diproduksi oleh alat produksi dan semua produksi terjadi pada tingkat skala yang konstan sehingga harga relatif dari semua komoditas dan jasa ditentukan secara independen terhadap komposisi komoditas dari pendapatan nasional; 4. Pemilik kekayaan privat memegang kekayaan hanya pada dua bentuk, uang (termasuk giro) dan saham, dan bahwa semua saham dianggap memiliki tingkat risiko yang sama; dan 5. Bank sentral secara legal berwenang untuk membeli dan menjual saham yang dipegang oleh privat dan bahwa saham ini merupakan aset nonmoneter dari sistem perbankan. Berdasarkan kelima asumsi di atas, ekonomi dapat beroperasi pada dua pasar yang berbeda yaitu pasar barang dan jasa secara keseluruhan dan pasar sekuritas. Pada pasar barang dan jasa, stabilitas tingkat harga keseluru- han mensyaratkan bahwa total permintaan berasal pendapatan riil pada 'full- employment' adalah sama dengan kapasitas produksi ekonomi, dan ini ekuivalen terhadap kebutuhan bahwa simpanan potensial dari pendapatan pada 'full-em- ployment' seharusnya sama dengan investasi potensial. Jika investasi potensial pada 'full-employment' melebihi simpanan potensial, permintaan untuk barang dan jasa secara keseluruhan melebihi output pada 'full-employment'; harga dan biaya akan cenderung naik. Jika investasi pada 'full-employment' jatuh di bawah simpanan pada 'full-employment', maka permintaan akan barang dan jasa secara keseluruhan akan jatuh di bawah output pada 'full-employment', dan karenanya harga dan biaya akan turun.
Model Khan (1986) Artikel yang ditulis oleh Khan (1986) merupakan artikel pertama yang mencoba menjelaskan konsep dan model bank Islam (bank tanpa bunga) dengan kerangka pikir neoklasik. Untuk mengembangkan model bank Islam, Khan (1986) menggu- nakan model yang sebelumnya digunakan oleh Metzler (1951), yaitu model bank yang berdasarkan ekuitas dan bukan utang. Terdapat dua model dasar yang digunakan. Pertama adalah harga bersifat tetap, atau ditentukan sebelumnya, dan output riil bersifat endogen. Kedua adalah harga diasumsikan fleksibel, dan output diasumsikan bersifat eksogen. Model Pasar dengan Harga Tetap Model makroekonomi mengandung pasar modal, pasar uang, dan pasar barang. Untuk penyederhanaan, diasumsikan bahwa semua pendapatan riil ditentukan oleh modal daripada dibagi di antara modal dan tenaga kerja. Metzler (1951), sebagai contoh, mengasumsikan bahwa modal merupakan suatu proporsi konstan dari pendapatan nasional. Ketiga pasar dalam model ini dijelaskan sebagai berikut: Pasar Modal Misalkan suatu ekonomi di mana bank hanyalah perantara yang menghubung- kan simpanan dan investasi. Bank ada ketika terdapat perusahaan yang mener- bitkan saham (deposit) dan mendapatkan penghasilan dari investasi. Agen ekonomi memegang simpanannya dalam bentuk deposit yang nilai nominalnya tidak dijamin, dan tingkat imbal hasil yang mereka terima dari deposit ini (yakni imbal hasil dari saham) juga tidak ditentukan di awal dan dapat bervariasi. Tidak ada restriksi yang menghalangi tingkat imbal hasil menjadi negatif, karena ini hanya akan berimplikasi pada turunnya nilai saham. Semua investasi dalam ekonomi juga diasumsikan dijalankan dengan meminjam dari bank. 27
28 Karena tingkat harga telah ditentukan, model pendiskonto sederhana dari Metzler (1951) dapat digunakan untuk menghubungkan nilai riil dari saham bank terhadap nilai kapitalisasi dari penghasilan riil bank di masa depan: Persamaan 1 S/P = s = y/r S = nilai nominal saham; P = tingkat harga; s = nilai riil saham; y = pendapatan riil; dan r = imbal hasil riil dari saham. Jika bank diasumsikan tidak memegang cadangan dan memiliki kekayaan bersih nol, maka persamaan (1) merupakan neraca dari sistem perbankan. Asumsi bahwa bank tidak dapat menyerap kerugian melalui cadangan atau modal bersih juga tidak krusial, karena model ini tidak sedang menjelaskan kebangkrutan. Mengabaikan cadangan atau modal bersih dari bank adalah indentik dengan mengasumsikan bahwa kerugian potensial yang akan terjadi pada kejadian kegagalan melebihi provisi yang bank dapat ekspektasikan. Neraca dari sistem perbankan agregat dapat dituliskan sebagai: Sistem Perbankan Aset Utang y/r S/p
Pasar Uang Uang adalah aset dalam model dan dianggap hanya memiliki nilai tukar, dan diasumsikan secara eksogen ditawarkan oleh pemerintah. Semua uang di dalam model adalah 'outside money'. Total kekayaan riil w didefinisikan sebagai w=m+s, dimana m adalah saldo uang riil (m=M/P) dan M adalah fr < 0, fy < 0, fm > 0 persamaan (7) eksogen terhadap nilai nominal dari uang. Keseimbangan dalam pasar uang ditentukan dengan: Persamaan 2 m/s = g(r), gr < 0 Dimana proporsi kekayaan yang dipegang dalam bentuk uang bergantung secara negatif terhadap tingkat imbal hasil riil dari saham. Dari persamaan (1), s=y/r; kondisi keseimbangan dalam pasar uang dapat dituliskan kembali sebagai: Persamaan 3 m = g(r) . y/r Pasar Barang Pada pasar barang, proses penyesuaian diasumsikan lambat dan output diasumsikan merespon variasi kelebihan permintaan agregat. Hubungan antara pendapatan riil, atau output, dan kelebihan permintaan agregat dapat diturunkan dari kerangka kerja tipe Keynesian, dengan asumsi ekonomi tertutup dan secara eksplisit tidak ada sektor pemerintah. Permintaan agregat riil (y^d) didefinisikan sebagai: 29
30 Persamaan 4 yd = S (r,w) + I (r) Cr < 0, Cw > 0, Ir < 0 Dimana C(r,w) adalah fungsi konsumsi standar, dengan kekayaan sebagai variabel skala yang relevan, dan I(r) adalah fungsi investasi. Dari persamaan (1), total kekayaan dapat dituliskan sebagai: Persamaan 5 w = m + y / r Asumsi bahwa penyesuaian lambat pada pasar barang dapat direpresentasi- kan dengan persamaan turunan output berikut: Persamaan 6 dy dt = y = ß [C(r,m + y/r) + I(r) - y], ß > 0 Dimana rumus di dalam kurung merupakan kelebihan permintaan agregat. Formula ini dapat dituliskan sebagai bentuk model tereduksi: Persamaan 7 y = f(r,y;m) fr < 0, fy < 0, fm > 0
Persamaan (7) dapat dipandang sebagai bentuk dinamis dari kurva IS dimana pendapatan riil merespon positif terhadap kelebihan permintaan agregat, dan merupakan fungsi negatif dari tingkat imbal hasil riil dan (dengan 'marginal propensity to consume', ∂C/∂y, diasumsikan kurang dari satu) adalah pendapa- tan riil. Perubahan pada pendapatan riil adalah fungsi positif dari saldo uang riil (eksogen). Model ini merupakan varian dinamis dari model standar IS-LM, dan tidak ada faktor spesial di dalamnya. Dalam menganalisis sistem perbankan Islam, poin krusial yang harus diingat adalah bahwa nilai nominal dari saham (S) tidak dijamin untuk depositor dan karenanya diperlakukan sebagai variabel sempurna. Dalam model, persamaan (3) menjamin bahwa pasar modal dan uang bersifat kontinyu dalam keseimbangan, dimana dari persamaan (7) pendapatan riil menyesuaikan secara lambat ke berbagai kejutan atas kelebihan permintaan agregat. Dari persamaan (3) untuk pasar uang dan persamaan (7) untuk output, kita dapat menurunkan diagram standar IS-LM untuk menentukan nilai keseimbangan dari tingkat imbal hasil riil r* dan pendapatan riil y*. Salah satu kesimpulan penting dari artikel yang ditulis oleh Khan (1986) adalah bahwa model bank Islam yang ia kembangkan membuktikan bahwa bank Islam akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan bank konvensional, terutama ketika melakukan penyesuaian terhadap shock yang terjadi dalam sistem perekonomian. Bank Islam yang menggunakan konsep equity based akan lebih stabil dalam merespon shock karena produk deposito yang dimiliki oleh bank Islam menggunakan konsep ekuitas (bagi hasil) dan bukan menggunakan konsep utang yang harus dijamin pembayarannya. Pada bank berbasis utang, bank harus menanggung seluruh risiko bisnis dan keuangan yang ada ketika guncangan terjadi pada sisi aset bank. Sehingga, bank konvensional berbasis utang akan sangat rentan terhadap berbagai jenis risiko dan stabilitas sistem perbankan pun cenderung rapuh. Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, diperlukan adanya suatu institusi yang berfungsi untuk menjamin dana simpanan yang ada di perbankan. Sementara pada bank berbasis ekuitas, produk deposito yang bank tawarkan memiliki karakteristik yang mirip dengan ekuitas atau saham dimana nilai pasar dari saham bergantung dari kinerja perusahaan penerbit saham tersebut. Dengan model tersebut, setiap guncangan yang bank hadapi akan langsung diserap oleh ekuitas (deposito) yang bank miliki. Dengan demikian, bank Islam yang berbasis ekuitas akan lebih stabil dibandingkan bank konvensional. 31
32 Model Mirakhor (1996) Mirakhor (1996) menyatakan bahwa biaya modal dapat dihitung tanpa suku bunga pasar, yakni menggunakan modifikasi Tobin's Q. Dalam menghitung biaya modal, dimana instrumen berbasis utang dihilangkan, pembiayaan ekuitas menjadi satu-satunya sumber modal keuangan. Ekonomi menjadi sangat bergantung pada pasar modal. Lebih lanjut, investor dibedakan menjadi dua, yaitu investor keuangan (investor, pihak surplus) dan pengusaha (pihak defisit). Dari rencana bisnis yang dibawa pengusaha, diperoleh ukuran pasar untuk modal fisik yang akan divaluasi investor pada pasar modal, dan terjadilah interaksi antara keduanya di pasar modal. Interaksi ini menentukan penawaran harga modal (terealisasi dalam bentuk nisbah, margin, dan discount price). Tobin's Q mengukur imbal hasil berdasarkan rasio dari valuasi keuangan terhadap 'replacement cost' dari modal. Model ini dinilai terlalu bergantung pada pasar modal. Padahal, di pasar modal terlalu banyak 'noise' pada pembentukan harganya. Iqbal (2006) menyatakan bahwa Tobin's Q yang ditawarkan Mirakhor (1996) bukanlah ukuran yang sesuai untuk keuangan Islam. Lebih lanjut, Iqbal (2006) mengusulkan suatu model yang mampu menjembatani kondisi mikro-makro dengan biaya modal dan investasi dari bisnis, namun, sayangnya, belum disertai dengan kerangka empiris. Dalam rangka mengembangkan model imbal hasil, Saba dan Al-Sayed (2010) menghitung imbal hasil sebagai 'spread' antara KIBOR dan tingkat keuntungan syariah. Namun disayangkan, pendekatan ini masih terkait dengan sistem riba. DiVianna (2010) menganalisis indeks syariah berdasarkan 'pool of sharia invest- ment' menggunakan 'Mudarabah Interbank Investment' (MII), seperti di Malaysia, dimana MII dianggap cukup mewakili sektor riil. Bank Indonesia menggunakan pendekatan yang sama untuk membangun instrumen keuangan di pasar uang antar bank Islam (PUAS), yakni SIMA (sertifikat investasi mudharabah). Namun kenyataannya, hampir tidak mungkin mengasosiasikan kinerja riil di sektor riil dengan imbal hasil SIMA. Berbagai model penetapan harga sebagaimana digunakan pada pendekatan investasi ini masih mengasumsikan bahwa pasar keuangan berada dalam kondisi efisien, dimana tingkat profitabilitas perusa- haan secara signifikan dapat tercermin dari nilai perusahaan. Pendekatan ini valid jika dilakukan di negara yang pasar keuangannya sudah berkembang pesat dan efisien (Slade, 2003). Sayangnya, di dunia ini tidak ada satupun negara yang memiliki pasar yang efisien secara sempurna.
Prinsip-Prinsip Dasar Syariah Hal utama yang membedakan antara lembaga jasa keuangan konvensional dan syariah terletak pada pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada intinya prinsip syariah mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (Hablum Minallah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablum Minannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu: 1. Akidah Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah SWT sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah SWT. 2. Syariah Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (Hablum Minallah) maupun dalam bidang muamalah (Hablum Minannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. 3. Akhlak Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah sebagaimana Hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah". Terdapat beberapa tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut: 33
34 1. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang. 2. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah SWT sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah SWT sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar- besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia. 3. Bekerja dan/ atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi risiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko). 4. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. 5. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntan dan notaris).
6. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifes- tasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan. 7. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih, dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional lembaga jasa keu- angan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Maisir Menurut bahasa, maisir berarti gampang/ mudah. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, kondisi seseorang bisa untung atau rugi. Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. 2. Gharar Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya 35
36 membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. 3. Riba Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertum- buhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Sebagaimana lazimnya negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam lain, Indonesia memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia yang dikenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air. MUI memiliki lembaga dibawahnya yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, diantaranya adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Berikut adalah tugas DSN-MUI: 1. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lainnya; 2. Mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKS dan LPS lainnya; 3. Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan
fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS dan LPS lainnya; 4. Mengeluarkan surat edaran (ta'limat) kepada LKS dan LPS lainnya; 5. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/ atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS dan LPS lainnya; 6. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait; 7. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS dan LPS lainnya; 8. Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LPS lainnya yang memerlukan; 9. Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS dan LPS lainnya; 10. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan 11. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Adapun wewenang DSN-MUI adalah sebagai berikut: 1. Memberikan peringatan kepada LKS dan LPS lainnya untuk menghen- tikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI; 2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan; 3. Membekukan dan/ atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran; 4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan; 5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkem- bangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan 6. Menjalin kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. 37
38 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mewadahi ulama Islam di Indonesia, telah mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Pada fatwa tersebut menegaskan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya adalah haram. Baik praktik tersebut dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, lembaga keuangan lainnya ataupun dilakukan oleh individu. Selain itu, berdasarkan fatwa tersebut, untuk wilayah yang sudah ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Namun, jika pada wilayah yang belum ada kantor/ jaringan LKS, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat. Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019 Dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia, OJK telah menyusun strategi pengembangan yang terencana, komprehensif, dan terukur yang dituangkan dalam Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah tahun 2017 - 2019. Adapun misi utama yang merupakan strategi dalam pengembangan keuangan syariah untuk periode 2017 - 2019, yaitu: 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien; 2. Memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; dan 3. Meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Dalam menjalankan misi tersebut terdapat beberapa program unggulan yang
dilakukan untuk membesarkan keuangan syariah, antara lain: 1. Penguatan kapasitas kelembagaan industri jasa keuangan syariah; 2. Peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah; 3. Pemanfaatan financial technology dalam rangka memperluas akses keuangan syariah; 4. Perluasan jaringan layanan keuangan syariah; 5. Optimalisasi promosi keuangan syariah; 6. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); dan 7. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan keuangan syariah di Indonesia. 39
40 Perbankan Syariah Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.
Keterkaitan Antar Bab Bab 1 Bab 2 Pendahuluan Konsep Uang dalam Islam 1. Membahas kebutuhan masyarakat akan bank syariah; 1. Membahas definisi uang; 2. Membahas perkembangan bank syariah. 2. Membahas fungsi uang dalam sistem ekonomi islam; 3. Membahas instrumen keuangan dalam perbankan syariah. Bab 4 Bab 3 Pengaturan Perbankan Syariah Konsep Dasar Perbankan Syariah 1. Membahas penerapan enam kelom- 1. Membahas konsep operasional bank syariah; 1. Membahas konsep operasional bank syariah; 2. Membahas cara mengenali layanan 2. Membahas produk dan jasa bank syariah; 2. Membahas produk dan jasa bank syariah; 3. Membahas perkembangan perban- 3. Membahas perbedaan bank konven- sional dan bank syariah 3. Membahas perbedaan bank konven- sional dan bank syariah 4. Membahas transaksi perbankan syariah kontemporer. 5. Membahas jenis dan kelompok akad. Bab 5 Pengawasan Perbankan Syariah Bab 6 Membahas prinsip dan implementasi pengawasan. Profesi Di Perbankan Syariah Membahas profesi dan lembaga/ badan sertifikasi. 41
42 Bab 1. Pendahuluan
Dewasa ini semakin banyak bermunculan bank-bank yang menggunakan sistem syariah. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah saat ini merupakan hasil konversi dari bank-bank konvensional yang mencoba sebuah alternatif lain untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Terdapat sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik untuk menggunakan dan mengembangkan sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial yang besar, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim untuk berperilaku secara Islami termasuk didalamnya yaitu aspek muamalah atau berniaga. Dalam hal ini masyarakat mendapatkan pilihan kepada sistem keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhannya. Di samping itu, masyarakat memiliki alternatif lain dalam melaku- kan aktivitas keuangannya. Hal tersebut memberi dampak akan kebutuhan bank syariah yang semakin tinggi. 43
44 Bank syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan margin keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Dengan sistem ini bank syariah tidak akan mengalami negative spread. Hal inilah yang menjadi pendo- rong berkembangnya perbankan syariah di negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas. Sebagai contoh, 60% nasabah Bank Islam di Singapura adalah nonmuslim. Kalangan perbankan di Eropa pun sudah melirik potensi perbankan syariah. BNP Paribas SA, bank terbesar di Perancis telah membuka layanan syariahnya yang diikuti oleh UBS Group, sebuah kelompok perbankan terbesar di Eropa yang berbasis di Swiss, telah mendirikan anak perusahaan yang diberi nama Noriba Bank yang juga beroperasi penuh dengan sistem syariah. Demikian halnya dengan HSBC dan Chase Manhattan Bank yang juga membuka window syariah. Bahkan kini di Inggris, tengah dikembangkan konsep pembiayaan real estate dengan skema syariah. Ini semua membuktikan bahwa konsep ekonomi Islam diminati dan dapat digunakan oleh semua masyarakat nonmuslim dan lintas keyakinan. Jelas ini merupakan sebuah peluang bisnis dan investasi yang menggoda. London adalah pusat perbankan syariah di negara barat, dan nampak- nya Belanda ingin mengambil posisi tersebut dari London. Bank syariah kini memposisikan diri sebagai alternatif dalam sistem perbankan di barat, terbukti bahwa kebanyakan muslim di Inggris lebih memilih produk perbankan syariah dibandingkan produk bank konvensional. Di Eropa, bank syariah kini tidak hanya melayani kaum muslim namun juga para nonmuslim. Di London sendiri, sudah banyak nasabah bank syariah berasal dari masyarakat nonmuslim. Perkembangan saat ini, dua kota besar dunia yaitu London dan Dubai, terus bersaing untuk menjadi pusat keuangan syariah terbesar di dunia barat. Beberapa tahun terakhir, keuangan syariah mulai menjadi jantung industri keuangan di Inggris dan Uni Emirat Arab (UEA). Di tahun 2015, Dubai meluncurkan tantangan paling berani yang belum dilakukan London pada keuangan syariah. Dubai menetapkan aturan global untuk menegakkan standar pada keuangan syariah dan industri halal, seperti makanan halal, farmasi halal, dan kosmetik halal. Meski demikian Inggris tidak mau ketinggalan. Pemerintah Inggris baru-baru ini membentuk gugus tugas keuangan syariah yang bertujuan meremajakan industri keuangan syariah di Inggris.
Pertimbangan lain yang dapat dijadikan alasan bahwa pada saat dunia perbankan nasional yang umumnya berbasis konvensional (menerapkan konsep bunga) mengalami apa yang dinamakan negative spread yaitu beban untuk membayar bunga atas dana tabungan/deposito jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bisa dihasilkan dari bunga atas kredit yang diberikan. Tetapi tentu saja, bank syariah tidak akan mengalami negative spread seperti itu. Menurut Muhammad Syafii Antonio, seorang pakar ekonomi Islam, bank syariah memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan biaya dana dan tidak dibebani oleh biaya yang memang tidak bisa ditutup pendapatan karena bank syariah menganut prinsip bagi hasil. Dijelaskan lagi, kalaupun terjadi rugi, maka harus dilihat apakah kerugiannya per proyek atau kerugian secara keseluru- han. Mungkin ada satu atau dua proyek yang rugi, tetapi kerugian ini mungkin akan dikompensasi oleh proyek-proyek lain yang mengalami keuntungan. Jadi, pada akhir bulan hasil akan tetap positif meski keuntungannya berkurang. Yang terjadi tetap keuntungan (besar atau kecil) dan bukan kerugian. Disitulah letak kekuatan sebuah bank dengan prinsip syariah. Ketika perbankan konvensional mengalami negative spread, bank syariah yang berprinsip bagi hasil tidak akan mengalami itu. Meski bisa dipastikan tidak mengalami negative spread, namun bank syariah pastinya harus bekerja keras bersaing dengan bank-bank nasional, terutama dalam merebut Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menimbulkan tantangan besar. Bagaimana tidak? Di saat bank syariah hanya dapat memberi bagi hasil, setara dengan bunga sekitar 12% sampai 14%, sedangkan perbankan konvensional dapat menawarkan bunga sampai 70%. Tentu sulit bagi bank syariah untuk menahan nasabah-nasabah yang ingin memindahkan dananya ke bank konvensional, terutama terjadi pada nasabah nonperseorangan atau lembaga yang berorientasi pada keuntungan dari bunga. Pada kenyataannya, bank syariah masih diminati oleh nasabah yang menyimpan dana di bank syariah tersebut yang ditunjukkan dengan jumlah simpanan yang terus meningkat. Padahal dalam kurun waktu yang sama, tabungan masyarakat di perbankan swasta nasional/ konvensional mengalami penurunan sampai sebesar 8,56%. Angka-angka itu jelas membuktikan bahwa meskipun dihadapkan pada tawaran bunga yang sangat tinggi sebagian besar nasabah bank syariah tetap loyal. Masyarakat yang umumnya bermotif ekonomi, bersedia menyimpan uangnya di bank syariah menunjukkan bahwa bagi hasil bank syariah bisa lebih tinggi 45
46 dibanding bunga bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga membidik nasabah dari umat Islam yang secara tuntunan agama tidak ingin terlibat dalam praktik riba. Hal ini terbukti ketika suku bunga bank meningkat ke level 70% pada masa kritis, nasabah fanatik tersebut tetap bertahan dengan tingkat bagi hasil yang jelas jauh lebih rendah. Rush yang diramalkan ternyata tidak terjadi. Bank-bank syariah tetap bertahan ketika banyak bank konvensional yang bangkrut dikarenakan rush penarikan dana dan negative spread. Gejala ini menjadi bukti lain yang menunjukkan bahwa sistem syariah memiliki keunggulan tersendiri dengan tidak tergantung pada naik-turunnya harga. Bank syariah juga menunjukkan kesuksesan dalam menerapkan aturan-aturan syariat di bidang bisnis. Kunci sukses tersebut utamanya terletak pada metode penerapan yang bisa dipetakan menjadi tiga proses. Pertama adalah kajian ilmiah tentang riba dan alternatif riba dengan menggu- nakan teori-teori ekonomi, terutama moneter modern. Hasil kajian tersebut kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal profesional agar bisa menjadi konsumsi dan bahan diskusi publik, khususnya masyarakat akademik. Penerbitan dan publikasi jurnal tersebut kemudian melahirkan perbincangan-perbincangan ilmiah tanpa harus melibatkan soal iman, dogma, dan doktrin keagamaan. Kajian tersebut pun perlahan bisa diterima oleh komunitas akademik untuk kemudian dijadikan bahan diskusi, bahkan menjadi mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa di universitas terkemuka di dunia, seperti Harvard dan Oxford. Kedua, hasil kajian ilmiah mengenai perbankan syariah juga dikemas menjadi produk-produk perbankan dan ditawarkan di pasar bebas kepada masyarakat dan dunia bisnis. Sebagian masyarakat menerima produk tersebut berdasar- kan keyakinan agama, tetapi dunia bisnis pada umumnya mempertimbangkan produk-produk syariah tersebut berdasarkan logika rasional-ekonomis, yakni persoalan untung-rugi. Inilah yang menjadi alasan bagi sebagian pemilik dana untuk menyimpan dan menginvestasikan uangnya ke bank syariah. Ketiga, seperti halnya kebijakan moneter dan perbankan yang memerlukan legislasi untuk menjamin kepastian hukum, perbankan syariah juga dilegislasi setelah menjadi bahan diskusi publik melalui seminar-seminar terbuka. Legis-
lasi perbankan syariah juga dilakukan secara demokratis di parlemen. Meskipun UU dan peraturan perbankan syariah telah menjadi hukum positif, realisasinya tetap bersifat sukarela sebab menurut Sjafruddin Prawiranegara, Gubernur Bank Indonesia pertama, hukum syariat merupakan sebuah voluntary law. Dengan perlindungan hukum, bank syariah kemudian berkembang di pasar dan mampu bersaing dengan bank-bank konvensional di mana konsumen dipersilakan memilih diantara keduanya. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Iran, di mana perbankan syariah diberlakukan sebagai satu-satunya bank yang diakui secara nasional dengan menutup bank-bank konvensional. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan alasan perbankan syariah bisa sukses berkembang: Pertama, produk bank syariah memiliki keunggulan, antara lain penyimpan dana dan pengguna dana terhindar dari risiko fluktuasi suku bunga sehingga sangat memudahkan perencanaan usaha. Kedua, produk bank syariah cukup variatif, bahkan ada sebagian yang tidak didapatkan di bank konvensional, seperti sistem gadai atau rahn dan mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana bisa menunjuk sendiri pemakai dananya dan dapat memilih bidang yang hendak dijadikan target investasinya. Sistem lainnya adalah Ijarah Muntahiya bit Tamlik atau sewa dengan hak untuk memiliki barang di akhir sewa atau hak untuk membeli barang yang telah disewa. Namun bank syariah juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan untuk berkembang. Pertama, bank syariah tidak mudah mengeluarkan produk baru karena pertimbangan syubhat atau meragukan hukum suatu produk yang berada di grey area berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah. Kedua, jika terdapat kelebihan dana, hukum syariat melarang bank untuk menyimpan- nya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sebagai gantinya uang bisa disimpan di Giro Wadiah Bank Indonesia yang bagi hasil/ bonusnya lebih kecil dibanding suku bunga SBI. Ketiga, bank syariah terkena pajak untuk transaksi murabahah karena dianggap sebagai produk perdagangan, bukan hanya produk bank. Untuk bisa berkembang lebih lanjut, bank syariah harus bisa membukti- kan keunggulan dan kemampuannya dalam memberikan manfaat, baik bagi 47
48 masyarakat umum dan dunia bisnis. Dewasa ini banyak investor nonmuslim yang tertarik untuk berinvestasi di bank syariah. Demikian pula, nasabah rasional sudah melebihi 50% dari seluruh nasabah, sehingga bisa dikatakan bahwa bank syariah telah diterima oleh pasar. Di Amerika Serikat, para ahli keuangan sudah melirik sektor ini bahkan sudah mulai mempelajari apakah konsep syariah sudah bisa menjadi alternatif dalam sistem keuangan global yang saat ini sedang dilanda turbulensi. Sedangkan di Indonesia, gerakan perkreditan mikro juga bertanya-tanya apakah pendekatan syariah bisa mendukung sistem perkreditan mikro yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam rangka memberikan lebih banyak informasi bagi masyarakat, OJK telah melengkapi informasi terkait perkembangan industri jasa keuangan syariah pada website Selain itu, terdapat website yang berisikan infor- masi terkait keuangan syariah di Indonesia : com
49
50 Bab 2. Konsep Uang dalam Islam
Pengertian Uang Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut: Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 1. Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang (Samuelson). 2. Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang (Lawrence Abbott). 3. Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan. 51
52 Dalam fikih Islam biasa digunakan istilah nuqud atau tsaman untuk meng- ekspresikan uang. Definisi nuqud dalam Islam, antara lain: 1. Semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik Dinar emas, Dirham perak, maupun fulus tembaga. 2. Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apa pun. 3. Sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. 4. Satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran. Berdasarkan definisi dan teori tentang uang, dapat dipahami secara umum bahwa uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditas. Oleh karena itu motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga bukan untuk spekulasi. Penggunaan uang sesungguhnya diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk infak keluarga, zakat, dan nazar yang jatuh waktu. Setelah itu, uang dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya sunah (infak keluarga, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, dan lain-lain), mubah (produksi, perdagangan, kerja sama, pertukaran, dan aspek ekonomi lainnya), serta makruh (memenuhi kebutuhan barang mewah). Sebaliknya, penggunaan uang diharamkan dalam hal ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi/ spekulasi, riba, monopoli, bermegah-megahan, dan sebagainya.
Bentuk Uang Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya... (Ali 'Imran: 75) Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa Dirham saja... (Yusuf: 20) Menurut pendapat Muhammad Rawas Qal'ah Ji, syarat minimal sesuatu dapat dianggap sebagai uang adalah substansi benda tersebut tidak bisa diman- faatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat, dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbit- kan uang seperti Baitul Maal atau bank sentral. Namun pada masa pemerintahan Bani Umayyah (661M), pembuatan uang (Dinar dan Dirham) bukan merupakan otoritas pihak tertentu dalam pemerintahan. Dalam sejarah Islam, bentuk uang yang digunakan pada umumnya adalah full bodied money atau uang intrinsik, dan nilai intrinsiknya sama dengan nilai ekstrinsiknya (harga uang sama dengan nilainya). Jenis yang umum adalah Dinar emas seberat 4,25 gram dan Dirham perak seberat 2,975 gram. Sementara itu, uang dalam bentuk fiat money atau uang ekstrinsik adalah uang yang nilai ekstrinsiknya tidak sama dengan nilai intrinsiknya (harga uang tidak sama dengan nilainya). Fiat money berupa uang kertas pernah digunakan pada jaman Pemerintahan Utsmaniah sejak tahun 1254 H dan disebut Al-Qai'mah. Namun, setelah beredar selama 23 tahun, pada tahun 1278 H dibekukan karena terlalu banyak fiat money yang sudah beredar sehingga kehilangan kepercayaan masyarakat. Uang kertas kemudian diberlakukan kembali secara paksa pada 1293 H sampai jatuhnya Pemerintahan Utsmaniah pada 1332 H. Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat full bodied money atau fiat money dengan 53
54 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, yaitu membatasi penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Namun demikian, full bodied money mempunyai keunggulan karena ia memiliki fungsi uang yang sebenarnya, yaitu sebagai penyimpan nilai. Sementara itu, fiat money yang digunakan dalam ekonomi konvensional saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang sah dari kacamata Islam karena fiat money tersebut tidak memiliki nilai atau tidak di-back up dengan cadangan emas senilai harga yang tercantum dalam uang tersebut. Penciptaan fiat money zaman sekarang mengandung unsur riba karena bertambahnya uang tidak diikuti dengan adanya 'Iwad (equivalen counter- value) berupa risiko, kerja dan usaha, atau tanggungan). Dalam istilah ekonomi konvensional, penciptaan uang baru menimbulkan keuntungan seigniorage yang dinikmati oleh otoritas pencipta uang. Dalam hal ekonomi, mekanisme survival of the fittest (seleksi alam) telah mendapatkan bentuk idealnya saat mata uang emas menggantikan sistem barter. Mata uang emas diimprovisasi dan dimodernisasi yang pada akhirnya di dalam transaksi ekonomi sehari-hari difasilitasi dengan uang kertas, sehingga bisa dicetak seberapapun oleh penguasa dan tidak bisa ditukar dengan koin emas (karena memang tidak ada sekeping pun emas yang sengaja dicadangkan untuk mendukungnya). Uang kertas ini menjadi berharga dan secara sah berfungsi sebagai alat pembayaran (legal tender) barang dan jasa ataupun utang, karena diterbitkan oleh pemerintah yang diakui. Artinya, kalau pemerintah itu kehilangan keper- cayaan, demikian pula yang terjadi dengan uang kertas yang diciptakan. Ia tidak akan berharga, kecuali seharga kertas dan biaya produksi yang diperlukan. Dengan kata lain, uang kertas tidak dapat diandalkan sebagai alat penyimpanan nilai. Karena ia tidak memiliki nilai intrinsik sebagaimana logam mulia. Sedang- kan koin emas yang diterbitkan oleh sebuah kerajaan atau pemerintahan tetap bisa beredar dan bernilai, meskipun penguasa yang menerbitkannya sudah sirna. Sebab, koin emas itu bernilai bukan karena dekret penguasa, melainkan karena ia memang berharga dan memiliki nilai. Pasar yang menghargai, bukan Pemerintah. Namun meskipun koin emas bernilai, tapi di satu sisi ia kurang praktis. Membawa koin emas dalam jumlah besar, selain bulky, juga bisa mengundang kejahatan. Inilah kenapa ide membuat uang kertas mengemuka. Dengan selem- bar kertas, uang dapat dilipat dan dibawa kemana-mana. Tidak ada suara gemer- incing logam beradu. Pembawanya tidak was-was dan lebih merasa aman.
Karena tidak perlu back up logam mulia, otoritas moneter di negara manapun mudah tergoda untuk mencetak uang seolah tanpa batas. Satu-satunya batas yang harus diperhitungkan adalah menjaga agar uang yang diciptakannya tidak menimbulkan inflasi. Ketika penciptaan uang melebihi jumlah barang dan jasa atau output riil yang bisa diproduksi, maka fenomena inflasi terjadi. Harga-harga barang dan jasa mengalami tren naik dari waktu ke waktu. Mereka yang hidupnya memiliki sumber penghasilan yang sifatnya tetap, seperti buruh dan pegawai yang paling terpukul oleh dampak yang ditimbulkannya. Itu karena gaji yang mereka terima, nilai riilnya sudah terpotong sekian persen oleh inflasi akibat jumlah uang (fiat money) yang beredar melebihi kapasitas barang dan jasa yang tersedia. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam Sepanjang sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah SAW yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggu- nakan media uang (Dinar atau Dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu. Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perpu- taran harta (velocity) di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizya hushr, dan lain-lainnya akan menjadi lebih lancar dan optimal pelaksanaannya. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat (Sakti, 2006). 55
56 Islam sangatlah menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, di mana barang saling dipertukarkan. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan dan kelema- han-kelemahan sistem pertukaran barter ini. Beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka. Kebijakan Rasulullah SAW dalam hal ini dapat dijumpai dalam Hadis-Hadis antara lain seperti diriwayatkan oleh Atha Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said al-Khudri. Ternyata, Rasulullah SAW tidak menyetujui transaksi dengan sistem barter untuk barang sejenis, tetapi berbeda kualitasnya. Untuk itu, beliau menganjurkan penggunaan uang. Tampaknya, beliau melarang bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsur 'riba' di dalamnya. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditas menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditasnya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikotomi sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produkti- vitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena tidak digunakannya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil, dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi atau trading. Dalam konsep Islam tidak dikenal money demand for speculation. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-be-
sarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat. Oleh karenanya menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian. Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan musyarakah atau mudharabah, yaitu bisnis dengan konsep bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil risiko yang mungkin timbul karena ber-musyarakah atau ber-mudharabah, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan qardh, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apa pun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba. Secara mikro, qardh tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang meminjamkan, tapi secara makro, qardh akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian qardh membuat velocity of money bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian sehingga pendapatan nasional meningkat. Karena pendapatan nasional meningkat, si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya. Hal ini karena purchasing power aggregate masyarakat meningkat. Demikian pula untuk pengeluaran sedekah, yang juga akan memberikan manfaat yang kurang lebih sama dengan pemberian qardh. Islam tidak mengenal konsep time value of money. Islam mengenal konsep economic value of time, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh-bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah SAW adalah orang-orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan time value of money, namun karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Dapat dijelaskan apabila barang dijual tunai dengan keuntungan Rp500,00, maka penjual dapat membeli lagi dan menjualnya kembali sehingga dalam satu hari itu keuntungannya adalah sebesar Rp1.000,00. Adapun bila dijual tangguh- bayar, hak penjual tertahan sehingga dia tidak dapat membeli lagi dan menjualnya lagi. Akibatnya lebih jauh dari itu, hak keluarga dan anak penjual untuk makan malam pada hari itu akan tertahan oleh pembeli. Untuk alasan inilah, yaitu 57
58 tertahannya hak penjual yang telah memenuhi kewajibannya (menyerahkan barang), Islam membolehkan penetapan harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai. Instrumen Keuangan / Perbankan Syariah Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (equity financing) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing). Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (profit and loss sharing), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing), dan akad-akad jual beli (Al Bai') untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing). Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan instrumen keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip: 1. Prinsip Bagi Hasil; 2. Prinsip Jual Beli; 3. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli; 4. Prinsip Qardh; 5. Prinsip Titipan; dan 6. Prinsip Jasa lainnya.
59
60 Bab 3. Konsep Dasar Perbankan Syariah
Konsep Operasional Bank Syariah Sebagai industri jasa keuangan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan/ pembiayaan bagi para nasabah. 61
62 Lembaga Yurisprudensi Hukum Syariah Dalam tatanan hukum di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki kekuatan hukum mengikat bagi bank syariah. Bank syariah harus mematuhi prinsip syariah. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Fatwa syariah sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini berarti bahwa kesesuaian akad syariah terkait keuangan syariah, secara hukum, merupakan wewenang DSN-MUI. Tidak ada lembaga/ individu lain yang secara legal dapat mengeluarkan fatwa resmi terkait dengan keuangan syariah di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi DSN-MUI ini merupakan bagian dari struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang wajib dibentuk di Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit usaha Syariah (UUS). DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS memegang peranan penting dalam menjaga perbankan syariah agar tetap sesuai dengan syariah. Disinilah diperlukan efektivitas pelaksanaan DPS. Selain melakukan penilaian aspek kehatian-hatian, bank syariah harus memas- tikan kesesuaian operasional yang dilakukan dengan ketentuan syariah dengan melibatkan peran aktif DPS di bank masing-masing. Kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi bank syariah adalah adanya jaminan atas kepercayaan nasabah bahwa bank syariah melaksanakan norma dan prinsip syariah secara konsisten. Untuk itu, kepercayaan kepada bank syariah adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan DPS memiliki andil yang besar dalam menjalankan amanah tersebut.
Produk dan Jasa Perbankan Syariah Gambar 1 Akad dan Produk Perbankan Syariah Produk Pendanaan Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama wadi'ah (titipan), qardh (pinjaman), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa). Produk-produk pendanaan bank syariah dapat menggunakan empat prinsip yang berbeda (lihat Tabel 1): 63
64 Tabel 1 Prinsip Produk Pendanaan Wadi'ah Qardh Mudharabah Ijarah Giro V V Tabungan V V V Deposito/ V Investasi Obligasi/ V V Sukuk Dari Tabel 1 dapat juga disimpulkan bahwa produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu (lihat juga Gambar 2): 1. Giro, dengan prinsip wadi'ah atau qardh; 2. Tabungan, dengan prinsip wadi'ah, qardh, atau mudharabah; 3. Deposito/ Investasi, dengan prinsip mudharabah; dan 4. Obligasi/ Sukuk, dengan prinsip mudharabah, ijarah, dan lain-lain. Gambar 2 Bentuk Produk Pendanaan
Pendanaan dengan Prinsip Wadi'ah Giro Wadi'ah Giro wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro wadi'ah ini mirip dengan giro pada bank konvensional. Nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disedia- kan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka. Dalam aplikasinya ada giro wadi'ah yang memberikan bonus dan ada giro wadi'ah yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro wadi'ah memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberi- kan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, giro wadi'ah tidak diberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro wadi'ah adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusa- hakan. 65
66 Tabungan Wadi'ah Tabungan wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (savings account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadi'ah, tetapi tidak sefleksibel giro wadi'ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan wadi'ah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro wadi'ah, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro wadi'ah, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro wadi'ah, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan wadi'ah biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro wadi'ah. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka. Pendanaan dengan Prinsip Qardh Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh. Prinsip qardh yang merupakan pinjaman kebajikan dalam hal ini bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apa saja, dan dari pendapatan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau nonuang. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh ketika sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian.
Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah Tabungan Mudharabah Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (savings account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Dalam mudharabah untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Deposito/ Investasi Umum (Tidak Terikat) Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (general investment account) dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah (URIA: Unrestricted Investment Account). Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukan bagi nasabah tertentu. Rekening investasi ini, lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam mudharabah al-muthlaqah, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai shahibul maal. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Deposito/ Investasi Khusus (Terikat) Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (special investment account) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang 67
68 dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah (RIA: Restricted Investment Account). Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Nasabah menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, misalnya dana digunakan untuk bisnis tertentu, digunakan dengan akad-akad tertentu dan digunakan untuk nasabah tertentu. Rekening investasi khusus ini, biasanya ditujukan kepada para nasabah/ investor besar dan institusi. Dalam mudharabah al-muqayyadah ini, bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih. Sukuk Al-Mudharabah Akad mudharabah juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghim- punan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pem- biayaan berjangka panjang. Pendanaan dengan Prinsip Ijarah Sukuk Al-Ijarah Akad ijarah dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil (sukuk al- mudharabah dan sukuk al-Musyarakah), menggunakan prinsip jual beli (sukuk al-Murabahah, sukuk al-Salam, dan sukuk al-Istishna'), menggunakan prinsip sewa (sukuk al-Ijarah), dan sebagainya.
Produk Pembiayaan Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya return bearing financing yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan. Pemilik modal bersedia menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan, yang ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (investment financing) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditur) menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (trade financing) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna') dan pola sewa (ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik). Dapat disimpulkan bahwa produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda. 1. Pola bagi hasil, untuk investment financing: a. Musyarakah; b. Mudharabah; 2. Pola jual beli, untuk trade financing: a. Murabahah; b. Salam; c. Istishna'; 3. Pola sewa, untuk trade financing: a. Ijarah; b. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik; 4. Pola pinjaman, untuk dana talangan: Qardh. Contoh produk-produk pembiayaan bank syariah dan akad yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. 69
70 Tabel 2 Produk-Produk Pembiayaan NO. PRODUK PEMBIAYAAN PRINSIP 1 Modal kerja Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam 2 Investasi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik 3 Pengadaan barang investasi, aneka barang Mudharabah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah 4 Perumahan, properti Mudharabah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah 5 Proyek Mudharabah, Musyarakah 6 Ekspor Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 7 Produksi agribisnis/ sejenis Salam, Salam Paralel 8 Manufaktur, konstruksi Istishna', Istishna' Paralel 9 Penyertaan Musyarakah 10 Surat berharga Mudharabah, Qardh 11 Sewa beli Ijarah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik 12 Akuisisi aset Ijarah, Ijarah Muntahiya bit Tamlik Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqisah), pola jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), ataupun pola sewa (ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik).
Pembiayaan Modal Kerja Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain: 1. Bagi hasil: Mudharabah, Musyarakah; dan 2. Jual beli: Murabahah, Salam. Bagi Hasil Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengu- rangi kemungkinan risiko, seperti moral hazard, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah. Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. 2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara,yaitu: a. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing); b. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing). 3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. 71
72 4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah melanggar perjanjian dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: 1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi; b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya; c. Memberi pinjaman kepada pihak lain; d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digan- tikan oleh pihak lain; dan e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. 2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. 3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Jual Beli Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan
harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko. Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut: 1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp5.000,00/kg, akan diserahkan pada saat panen dua bulan mendatang; 2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad nasabah maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan; dan 3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti BULOG, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam. Pembiayaan Investasi Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain: 1. Bagi hasil: Mudharabah, Musyarakah; 2. Jual beli: Murabahah, Istishna'; dan 3. Sewa: Ijarah atau Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. 73
74 Bagi Hasil Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral hazard (tanggung jawab moril), maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad musyarakah. Jual Beli Kebutuhan investasi sebagiannya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan. Kebutuhan investasi yang memerlukan waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi dengan akad istishna', misalnya untuk industri berteknologi tinggi, seperti industri pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif, dan kapal, selain berbagai tipe mesin yang dibuat oleh perusahaan atau bengkel besar. Selain itu, akad istishna' juga dapat diaplikasikan dalam industri konstruksi, misalnya, gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas, dan sebagainya. Ketentuan umum pembiayaan istishna' adalah sebagai berikut: 1. Spesifikasi barang pesanan yang akan dibuat harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. 2. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. 3. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.
Sewa Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara bagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bit tamlik. Sebagai contoh, pembiayaan pesawat terbang, kapal, dan sejenisnya. Selain itu, pembiayaan ijarah dapat juga digunakan untuk pembiayaan peralatan industri, mesin-mesin pertanian, dan alat-alat transportasi. Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari scheme ini dengan terpenuhinya kebutuhannya investasi yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar. Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain: 1. Bagi hasil: Musyarakah Mutanaqisah; 2. Jual beli: Murabahah; dan 3. Sewa: Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. Bagi Hasil Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah mutanaqisah, misalnya: pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian dapat disewakan kepada nasabah. Hasil dari pendapatan sewa tersebut dibagihasilkan antara bank dengan nasabah. Bagian 75
76 sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian (aset bertahap) aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu (saat jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah. Jual Beli Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap. Sewa Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Sementara itu, nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya. Dari ketiga produk pembiayaan utama tersebut di atas, akad berpola bagi hasil dan jual beli selalu dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bervariasi. Selain itu, akad murabahah merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah diterapkan dan berisiko kecil, sehingga tidak mengherankan jika porsi terbesar portofolio bank syariah menggunakan akad murabahah. Akad bagi hasil merupakan akad yang dipercaya lebih mencermin- kan esensi bank syariah untuk mendorong kelancaran usaha produktif di sektor riil. Oleh karena itu, akad bagi hasil seharusnya menjadi akad utama produk pembiayaan bank syariah, dan bank syariah selayaknya berkembang menuju memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil dalam portofolionya.
Jasa Perbankan Jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabarru' yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad tabarru' adalah akad sharf yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan Ujr yang merupakan bagian dari ijarah (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (ujroh) atau fee. Contoh jasa perbankan dan akad yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Produk-Produk Jasa Perbankan NO. PRODUK PRINSIP Jasa Keuangan 1 Dana talangan Qardh 2 Anjak piutang Hiwalah 3 L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dsb. Wakalah 4 Jual beli valuta asing Sharf 5 Gadai Rahn 6 Payroll Ujr/ Wakalah 7 Bank garansi Kafalah Jasa Non- Keuangan 8 Safe Deposit Box (SDB) Wadi'ah yad amanah/ Ujr Jasa Keamanan 9 Investasi terikat (channeling) Mudharabah Muqayyadah Kegiatan Sosial 10 Pinjaman sosial Qardhul Hasan 77
78 Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa esensi dan karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirangkum dalam Tabel 4. Tabel 4 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah PRODUK PRINSIP Fungsi dan kegiatan bank Intermediasi, jasa keuangan Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan Mekanisme dan Tidak anti-riba dan anti-maisir Anti-riba dan anti-maisir objek usaha Prinsip dan operasi Prioritas pelayanan 1. Bebas nilai (prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditas 3. Bunga 1. Tidak bebas nilai 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komiditas 3. Bagi hasil, jual beli, sewa Kepentingan publik 1. Tidak bebas nilai 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komiditas 3. Bagi hasil, jual beli, sewa Kepentingan publik Orientasi Keuntungan Tujuan sosial-ekonomi islam, keuntungan Bentuk Bank komersial Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi-purpose Evaluasi nasabah Kepastian pengembalian pokok dan bunga (credit worthiness and collateral) Lebih hati-hati karena partisipasi dalam Risiko Hubungan nasabah Terbatas debitor-kreditur Erat sebagai mitra usaha Sumber likuiditas jangka pendek Pinjaman yang diberikan Lembaga Pasar uang, bank sentral Komersial dan nonkomersial berorientasi laba Pasar uang syariah, bank sentral Komersial dan nonkomersial berorientasi laba dan nirlaba penyelesaian Pengadilan, Arbitrase Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional sengketa 1. Risiko bank tidak terkait 1. Dihadapi bersama antara Risiko usaha langsung dengan debitur, Risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2. Kemungkinan terjadi negative spread 2. Tidak mungkin terjadi negative spread Struktur organisasi pengawas Dewan komisaris Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional Investasi Halal dan haram Halal sumber: diolah dari berbagai sumber
Sementara itu, perbedaan operasi bank syariah dan bank konvensional dapat diperhatikan pada Gambar 3. Gambar 3 Perbedaan Operasi Bank Syariah dan Bank Konvensional Transaksi Perbankan Syariah Kontemporer Perkembangan bank syariah di Indonesia sudah menginjak 3 dekade. Berbagai transaksi, produk dan jasa yang lebih maju dirancang untuk dapat memenuhi permintaan konsumen perbankan syariah. Produk dan jasa yang dikeluarkan oleh perbankan syariah tentunya harus sejalan dengan prinsip syariah yang terangkum dalam bentuk fatwa DSN-MUI. Adapun beberapa transaksi perbankan syariah yang kini sedang menjadi tren diantaranya sebagai berikut: 79
80 1. Uang Elektronik Syariah Alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia. Sehingga DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Akad yang digunakan untuk transaksi antara penerbit (bank syariah) dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. Sedangkan akad yang digunakan untuk transaksi antara penerbit (bank syariah) dengan para pihak penyelenggara uang elektronik (principle, acquirer, pedagang/ merchant, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, ju'alah dan wakalah bil ujrah. Adapun akad yang digunakan untuk transaksi antara penerbit (bank syariah) dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, ju'alah dan wakalah bil ujrah. Dalam fatwa tersebut juga diatur mengenai ketentuan biaya layanan fasilitas serta batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik. 2. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Jasa layanan keuangan kini mulai mengalami perubahan. Pada awalnya, masyarakat harus datang ke kantor untuk dapat mengakses produk perban- kan. Namun, seiring berkembangnya teknologi juga kemudahan akses internet, masyarakat dapat membuka rekening, mengajukan pembiayaan melalui aplikasi di smartphone ataupun website. Melihat perubahan tersebut, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 117/ DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagaimana tercantum dalam fatwa tersebut, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui
sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang diatur dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembiayaan anjak piutang (factoring), yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). 2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (purchase order), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. 3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan. secara online (online seller), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform e-commerce/market place) yang telah menjalin kerja sama dengan penyelenggara. 4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara. 5. Pembiayaan untuk pegawai (employee), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerja sama potong gaji melalui institusi pemberi kerja. 6. Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas. 81
82 3. Voucher Multi Manfaat Syariah DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah. Pada fatwa tersebut yang dimaksud dengan Voucher Multi Manfaat Syariah adalah voucher komersial yang ditawar- kan kepada konsumen untuk mendapatkan hak akses multi media pendidikan dan hiburan (edutainment) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memberikan tambahan manfaat. ADAPUN BENTUK VOUCHER DAPAT BERUPA: 1. Tabungan investasi jangka panjang sebagai akses dan dorongan untuk memperoleh layanan keuangan syariah; 2. Diskon atas produk halal untuk kebutuhan sehari-hari; dan 3. Bonus hadiah yang diundi secara periodik. SYARAT PENJUAL/ PENERBIT VOUCHER ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 1. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad (manfaat voucher/mabi'); 2. Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis (termasuk pusat pengolahan data) untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat voucher. PENERBIT VOUCHER BOLEH MENENTUKAN: 1. Batas waktu pemanfaatan voucher; dan 2. Syarat-syarat atau ketentuan yang terkait manfaat voucher untuk memperoleh bagi hasil tabungan investasi jangka panjang dan bonus yang berupa hadiah.
Beberapa hal yang saat ini menjadi pembahasan pada perbankan syariah, antara lain: Ta'widh (Ganti Rugi) Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) harus beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Namun, para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjan- jian. Hukum Islam mengatur agar semua pihak yang melakukan transaksi, baik nasabah maupun LKS tidak dirugikan hak-haknya. Apabila dirugikan, maka para pihak yang menimbulkan kerugian wajib menggantinya. Kondisi tersebut mendorong DSN-MUI untuk mengeluarkan Fatwa tentang Ta'widh No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Pada fatwa tersebut diatur bahwa ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Adapun besar ganti rugi (ta'widh) sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah). Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dikeluarkan mengingat terdapat nasabah yang mampu membayar, namun terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran angsuran kepada bank syariah, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain. Sehingga pada fatwa tersebut diatur bahwa sanksi hanya dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran 83
84 dengan disengaja. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana yang berasal dari denda dapat digunakan bank syariah untuk dana sosial. Namun, bank tidak boleh memberikan sanksi kepada nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan force majeur. Akad Bank Syariah Jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dibagi ke dalam enam kelom- pok akad, yaitu: 1. Akad Titipan, seperti Wadi'ah yad Amanah dan Wadi'ah yad Dhamanah; 2. Akad Pinjaman, seperti Qardh dan Qardhul Hasan; 3. Akad Bagi Hasil, seperti Mudharabah dan Musyarakah; 4. Akad Jual Beli, seperti Murabahah, Salam, dan Istishna'; 5. Akad Sewa, seperti Ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik/ Ijarah wa Iqtina; dan 6. Akad Lainnya, seperti Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Ujr, Sharf, dan Rahn.
Secara skematis berbagai jenis akad bank syariah dapat disampaikan pada Gambar 4. Pola Titipan Wadiah yad Dhamanah (Giro, Tabungan) Pola Bagi Hasil Mudharabah Musharakah (Investment Financing) Pola Lainnya Wakalah, Khafalah, Hawalah, Rahn, Ujr, Sharf (Jasa Keuangan) Pola Pinjaman Qardhatul Hasan (Pinjaman Kebajikan) Pola Pinjaman Qardh (Giro, Tabungan) Pola Bagi Hasil Mudharabah Mutlaqoh Mudharabah Muqayyadah (Executing) Tabun- gan, Deposito, Investasi, Obligasi Pola Jual Beli Mudharabah Salam Istishna' (Trade Financing) Pola Sewa Ijarah Ijarah wa Iqtina (Trade Financing) Pola Pinjaman Qardh (Talangan) Pola Titipan Wadi'ah yad Amanah (Jasa Non Keuangan) Pola Bagi Hasil Mudharabah Muqayyadah (Chanelling) (Jasa Keuangan) Pola Sewa Ijarah (Obligasi) Gambar 4 Jenis Akad/ Transaksi Bank Syariah Secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan kegiatan sosial dengan berbagai prinsip syariah yang digunakan dalam akadnya, seperti ditampilkan pada Gambar 5. Gambar 5 Jenis-Jenis Akad Bank Syariah 85
86 Akad Titipan Akad titipan (wadi'ah) ada dua, yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Pada awalnya, wadi'ah muncul dalam bentuk tangan amanah (yad al-amanah) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan tangan penanggung (yad dhamanah). Akad wadi'ah yad dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. Titipan Wadi'ah yad Amanah Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/ aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja jika penyimpan menghendaki. Barang/ aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah tangan amanah (yad al-amanah) yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/ aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/ aset titipan. Biaya penitipan dapat dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/ aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/ aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/ aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/ aset penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasa disebut wadi'ah yad amanah. Titipan Wadi'ah yad Dhamanah Dari prinsip yad al-amanah 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yad dhamanah 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada
barang/ aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor/penjamin keamanan barang/ aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/ aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/ aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja). Dengan prinsip ini penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yad dhamanah, akad titipan seperti ini biasa disebut wadi'ah yad dhamanah. Syarat wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut: 1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan 2. Bonus tidak disyaratkan atau diperjanjikan sebelumnya. Prinsip wadi'ah yad dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu: 1. Giro (current account) Wadi'ah 2. Tabungan (savings account) Wadi'ah Beberapa ketentuan wadi'ah yad dhamanah, antara lain: 1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan; 2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan; 87
88 3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok, jika modal berkurang karena merugi/ terdepresiasi; 4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan 5. Penitip tidak memiliki hak suara. Akad Pinjaman Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qardh dan turunannya qardhul hasan. Mengingat bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qardhul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. Pinjaman/ Qardh Qardh merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang- barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinja- man qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapat- kan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan peminjam hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar dari pokok utang sebagai ucapan terima kasih. Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (Al-Omar dan
Abdel-Haq, 1996). Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinja- man pokok, biaya ini tidak menjadi bunga terselubung sebagai komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ashker, 1987). Akad Bagi Hasil Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (trustee profit sharing) dan musyarakah (joint venture profit sharing). Prinsipnya adalah al-ghunm bi'l-ghurm atau al-kharãj bi'l-damãn, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995). Masalah bagi hasil dan partnership telah dibahas oleh Muhammad bin Hasan Al Syaibani yang hidup pada 132 - 189 AH / 750 - 804 AD (MN Shiddiqi dalam Karim, 2002) dalam konteks perbankan Islam modern. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fikih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (joint venture) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (running business) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku fikih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep "running business" tidak mendapat perhatian. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Musyarakah Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks scheme pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam (Usmani, 1999). Syirkah berarti 89
90 berbagi (sharing), dan di dalam terminologi fikih Islam dibagi dalam dua jenis: 1. Syirkah al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan 2. Syirkah al-'aqd atau syirkah 'ukud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang diten- tukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modal- nya. Sementara itu, kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad musyarakah. Musyarakah mutanaqishah dapat diaplikasi- kan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tetap tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak nasabah dan bank.
Mekanisme musyarakah mutanaqishah berdasarkan prinsip syirkah 'inan. Bank dan nasabah bekerja sama untuk membeli aset tertentu menggunakan akad syirkah. Setelah itu, bank dan nasabah (para syarik) secara bersama menyewakan aset tersebut kepada nasabah/pihak lain. Pada saat penyewa membayarkan nilai sewa kepada bank, maka bank akan membagi pendapa- tan sewa tersebut kepada para syarik (bank dan nasabah). Porsi pendapatan nasabah akan digunakan oleh nasabah untuk membeli porsi modal (hishshah) milik bank. Porsi modal milik bank akan berkurang disebabkan oleh pembe- lian atau pengalihan komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah) kepada syarik (mitra) yang lain yaitu nasabah. Pada akhir perjan- jian seluruh aset yang dibiayai tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Produk musyarakah mutanaqishah dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan kepemilikan aset produktif ataupun konsumtif seperti rumah, pabrik, mesin maupun kendaraan baik baru maupun lama. Struktur produk berbasis akad musyarakah mutanaqishah dibuat secara multiakad (hybrid) yang terdiri dari akad musyarakah, akad ijarah (leasing)/ ijarah mawsufah fi zimmah (advance/ forward lease) ataupun bai al musawamah (penjualan). Gambar 6 Skema Produk Berbasis Musyarakah Mutanaqisha (MMQ) 91
92 Keterangan: 1. Bank syariah dan nasabah perorangan atau perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah (MMQ) dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang disepakati para pihak dengan total modal kemitraan MMQ senilai misalnya Rp500 juta dimana porsi bank sebesar 72% atau atau Rp360 juta dan porsi nasabah sebesar 28% atau senilai Rp140 juta dengan nisbah pemba- gian keuntungan 60:40. 2. Bank menyalurkan dana senilai porsi modalnya (hishshah) dan nasabah menyetorkan dana senilai porsi modalnya (hishshah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini porsi modal (hishshah) milik nasabah dapat berupa DP (Down Payment) atas kepemilikan aset. 3. Pembiayaan MMQ digunakan untuk pembelian aset MMQ sebagai modal usaha bersama antara bank dan nasabah. Sebagai contoh digunakan untuk membeli aset berupa mobil atau rumah untuk disewakan (ijarah). 4. Penyewaan aset/ aktiva MMQ sebagai objek usaha bersama yang dapat disewa sendiri oleh nasabah selaku konsumen penyewa (mu'jir) dengan membayar sewa (ujrah) yang hasilnya dibagihasilkan antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. 5. Pembayaran uang sewa (ujrah) oleh nasabah selaku konsumen penyewa (musta'jir) kepada kemitraan usaha yang dimiliki bersama (bank dan nasabah MMQ) selaku pemberi sewa (mu'jir) sebesar misalnya Rp10juta per bulan. 6. Pembagian hasil usaha penyewaan rumah atau mobil berupa pendapatan Rp10 juta per bulan antara bank dan nasabah sesuai nisbah bagi hasil, bank mendapat bagi hasil sebesar Rp6 juta dan nasabah mendapat bagi hasil sebesar Rp4 juta. 7. Bagi hasil milik bank sebesar Rp6 juta per bulan diakui sebagai pendapatan bank dan pendapatan bagi hasil milik nasabah selaku nasabah mitra MMQ sebesar Rp4 juta per bulan digunakan sebagai sumber pembelian porsi modal (hishshah) bank oleh nasabah (pembayaran angsuran pokok untuk pengambilalihan hishshah).
Mudharabah Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga orang tersebut mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004). Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul maal/rabbul maal, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Pemodal (shahibul maal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan pengelola atau entrepreneur (mudharib) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usaha- nya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. 93
94 Akad Jual Beli Jual beli (buyu', jamak dari bai') atau perdagangan/ perniagaan atau trading secara terminologi fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso, 2003). Jual beli dibolehkan syariah berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' (konsensus) para ulama. Dalam QS 2:275 disebutkan bahwa "Allah SWT menghalalkan perniagaan (Al-Bai') dan mengharamkan riba". Sedangkan dalam QS 4:29 disebutkan "Hai orang-orang yang beriman, jangan- lah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu". Murabahah Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang terse- but, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendi- rinya mengandung konsep pembayaran tertunda (deferred payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam. Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah bebe- rapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penamba- han keuntungan/ margin tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil/ angsur.
Salam Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyer- ahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus dipesan terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlah- nya) lainnya. Barang-barang non fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai. Istishna' Istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi/membuat barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istishna' merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh syariah. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/ akad istishna' muncul. Agar akad istishna' menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna' pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang. Selain itu, istishna' biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Kontrak istishna' menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli sebelum perusahaan mulai membuat/ memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak istishna' tidak dapat diputuskan secara sepihak. 95
96 Akad Sewa Transaksi yang bukan bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengam- bil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam yaitu: 1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah. 2. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut musta'jir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu'jir/ muaajir, sedangkan biaya sewa disebut ujrah. Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah. Secara skematis, transaksi berpola sewa atau ijarah bentuk kedua dapat dilihat pada Gambar 7. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. Ijarah wa Iqtina atau Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa. Gambar 7 Skema Transaksi Pola Sewa
Ijarah mempunyai kemiripan dengan leasing pada sistem keuangan konven- sional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Namun demikian, karakter keduanya berbeda seperti diperlihatkan pada Tabel 5. Tabel 5 Perbedaan Ijarah dan Leasing NO. ITEM IJARAH LEASING 1 Objek Manfaat barang dan jasa Manfaat barang saja Tidak semuanya jelas 1. Operating Lease - Jelas: tidak ada 2 Alih kepemilikan 1. Ijarah - tidak ada 2. Financial Lease - ada 2. IMBT - ada pilihan untuk membeli atau tidak pada akhir periode Tidak boleh karena 3 Sewa Beli ada unsur gharar (tidak jelas) antara Boleh sewa dan beli 4 Safe and Lease Back Boleh Boleh Sumber: Nazir dan Hasanuddin (2004), diolah Ijarah Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. 97
98 Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjan- jian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain: 1. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa; 2. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu; 3. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen; dan 4. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Akad Lainnya Selain pola-pola yang telah dijelaskan, masih ada jenis akad lain yang biasa digunakan perbankan syariah, yaitu: Wakalah Wakalah (deputy ship) atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
Kafalah Kafalah (guarantee) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kaafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful). Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi, secara singkat kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Hawalah Hawalah (transfer service) adalah pengalihan utang/ piutang dari orang yang berutang/ berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/ menerimanya. Rahn Rahn (mortgage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Sharf Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Ujr Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad ujr diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (fee based services), seperti untuk penggajian, penyewaan Safe Deposit Box, penggunaan ATM, dan sebagainya. 99
100 Bab 4. Pengaturan Perbankan Syariah
Undang-Undang dan Regulasi Perbankan Syariah Pendirian Bank Syariah Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/ atau dimiliki oleh: a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/ atau badan hukum Indonesia; b. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/ atau badan hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing (WNA) dan/ atau badan hukum asing secara kemitraan; atau c. Pemerintah Daerah (Pemda). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; b. Pemerintah Daerah (Pemda); atau c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh Warga Negara Asing (WNA) dan/ atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 101
102 Larangan Perbankan Syariah Dalam melakukan kegiatannya bank syariah dilarang untuk melakukan sejum- lah kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit usaha Syariah (UUS) a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; c. Melakukan penyertaan modal, selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas; d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK; d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Perkreditan Rakyat (BPR); f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS.
Perbankan Syariah dan Kelembagaannya Pengertian Perbankan Syariah Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik di bank syariah, karena hakikatnya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak, dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud. 103
104 Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). UU Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasihat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN-MUI untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Secara umum bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.
Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah: 1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menya- lurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 105
106 Struktur Perbankan Syariah Berdasarkan kegiatannya, bank syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi: 1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank; 3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; 4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Untuk menjadi DPS, pemohon wajib memenuhi syarat-syarat menjadi anggota DPS: 1. Integritas, yang paling kurang mencakup: a. Memiliki akhlak dan moral yang baik; b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (sustainable); dan d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh OJK. 2. Kompetensi, yang setidaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; 3. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup: a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan. 107
108 Cara Mengenali Layanan Perbankan Syariah Perkembangan pesat perbankan syariah menuntut layanan prima dari industri perbankan syariah sehingga semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Berikut adalah cara untuk mengenali layanan perbankan syariah dengan cepat: 1. Perhatikan logo Islamic Banking (iB) yang tertera di depan kantor bank yang telah resmi beroperasi sebagai bank syariah (BUS, UUS dan BPRS), baik kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor layanan syariah. Logo iB juga dimuat pada papan reklame, spanduk, neon sign, atau billboard. 2. Masyarakat juga dapat memperoleh layanan perbankan syariah di bank-bank konvensional yang membuka layanan office channeling bank syariah dengan tanda stiker logo iB layanan syariah, umumnya tertera di pintu masuk kantor cabang bank konvensional. Selain itu, di depan counter pelayanan syariah, bank juga menempatkan banner atau poster yang memberikan penjelasan mengenai produk dan jasa perbankan syariah yang tersedia. Informasi lebih lengkap layanan syariah ini juga dapat diperoleh melalui customer service atau staf di kantor bank konvensional tersebut. 3. Layanan bank syariah juga bisa ditemukan di kantor pos terdekat. Beberapa bank syariah telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam rangka memperluas jaringan layanan kepada masyarakat. 4. Layanan pengambilan uang tunai dan transfer saat ini menjadi lebih mudah, masyarakat dapat menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank syariah, ataupun ATM bank konvensional yang mencantumkan Logo iB di mesin ATM. Bank-bank syariah juga telah bekerja sama dengan lebih dari 6.000 jaringan ATM Bersama dan 7.000 jaringan ATM Prima dan BCA. Melalui jaringan ATM di seluruh Indonesia, nasabah dapat menarik tunai, transfer, dan melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan seperti membayar tagihan telepon, listrik, internet, pesan tiket pesawat dan masih banyak lagi. 5. Kartu debit bank syariah juga dapat digunakan untuk berbelanja di supermarket, mall, restoran dan tempat-tempat wisata yang mempu- nyai hubungan kerja sama dengan bank syariah.
Perkembangan Sektor Perbankan Syariah Milestone Perbankan Syariah di Indonesia 1990-2000
1990: Rekomendasi Lokakarya MUI untuk mendirikan Perbankan Syariah
1992: Berdiri Bank Umum Syariah (BUS) pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia
1992: Indonesia memasuki era dual banking system - bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil (UU No. 7/1992)
1998: Diberlakukannya ketentuan kelembagaan bank syariah yang sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah (UU No.10/1998)
1998: Bank konvensional boleh mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) (UU No.10/1998)
1999: Penegasan peranan BI sebagai otoritas moneter dapat melaksan- akan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (UU No.23/1999)
1999: Pertama kalinya UUS dan BPRS beroperasi
2000: Diterapkannya instrumen keuangan syariah pertama (Pasar Uang Antar Bank Syariah/PUAS) dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (PBI No.2/8/PBI/2000). 2001-2009
2001: Dibentuk satker khusus (Biro Perbankan Syariah) di BI untuk menangani pengembangan bank syariah secara komprehensif
2002: Peluncuran "Cetak Biru" Pengembangan Syariah Indonesia 2002 2011
2004: Dikeluarkan fatwa bunga bank haram oleh MUI (Fatwa MUI No.1/2004 Tentang Bunga) 109
2005: Diberlakukan ketentuan prudential pertama sesuai dengan karakteristik bank syariah yaitu KAP (Kualitas Aktiva Produktif) dan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) bagi bank syariah (PBI No.7/2/PBI/2005)
2005: Diberlakukannya ketentuan CAR (Capital Adequacy Ratio) bagi pihak umum berdasarkan prinsip syariah sesuai standar internasional IFSB (PBI No.7/13/PBI/2005)
2007: Diperkenalkannya logo iB sebagai identitas industri perbankan syariah
2008: Telah terbit UU No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah
2009: Pengaturan mengenai dimungkinkannya layanan syariah (office channeling) di kantor cabang bank umum konvensional yang menjadi induk UUS
2009: Peraturan perpajakan yang mendorong netralitas perpajakan bank syariah (Peraturan Pemerintah No.25/2009). 2013-2017
2013: Gerakan Ekonomi Syariah (GRES)
2013: Fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan bank beralih dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (UU No.21/2011)
2014: Sistem pelaporan BUS/UUS secara XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
2014: Pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) OJK
2015: Peresmian Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah oleh Presiden RI Joko Widodo pada Pasar Rakyat Syariah 14 Juni 2016
2015: Peluncuran Roadmap Perbankan Syariah 2015-2009
2015: Kebijakan Stimulus Perbankan Syariah (POJK No.12/ POJK.03/2015)
2016: Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) (Perpres No.91/2016)
2017: Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 27 Juli 2017
2018
2018: Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK No. 23/POJK.03/2018)
2018: Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK No. 24/POJK.03/2018)
2018: Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Tabel 6 Data Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (per 31 Desember 2018) Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah BUS 12 12 13 13 14 Jumlah UUS 22 22 21 21 20 Jumlah BPRS 163 163 166 167 167 Jumlah Jaringan Kantor 2.483 2.301 2.201 2.169 2.229 (BUS & UUS) Total Aset (Rp Trilliun) 278,92 304,00 365,66 435,02 489,69 Pertumbuhan Aset (yoy) 12,42% 8,99% 20,28% 18,97% 12,57% Market Share 4,88% 4,87% 5,34% 5,78% 5,96% Pembiayaan (Rp Triliun) 204,33 218,76 254,65 293,46 329,28 DPK (Rp Triliun) 221,89 235,98 285,15 341,87 379,96 111
112 Bab 5. Pengawasan Perbankan Syariah
Prinsip-Prinsip Pengawasan Pengawasan bank syariah secara garis besar memiliki kesamaan dengan bank konvensional dimana terdapat penambahan pada aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah dan adanya tambahan kewenangan untuk melakukan penyitaan data/ dokumen bank. 113
114 Tujuan Pengawasan Bank Memastikan bank dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik (good corporate governance) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah. Tugas Pengawas Bank 1. Memastikan pemilik dan pengurus bank menjalankan roda usaha bank sesuai dengan aturan-aturan baku yang telah ditetapkan. 2. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengopti- malkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memeli- hara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. 3. Tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam mengambil keputusan bisnis. 4. Tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut, bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya yang diperbolehkan. 5. Dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan pasar, dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu.
Strategi Pengawasan 1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision) Menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan keten- tuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. 2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision) Merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Pengawasan/ pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). Bentuk Pengawasan Pengawasan langsung (on site supervision) 1. Minimal satu kali setahun; 2. Fokus pada risiko dan aktivitas fungsional yang tergolong tinggi (risk based approach); 3. Memanfaatkan hasil audit internal dan eksternal (akuntan publik) serta hasil pengawasan termasuk informasi pihak ketiga sebagai salah satu dasar pelaksanaan audit; 4. Otoritas dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama otoritas melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. 115
116 Pengawasan tidak langsung (off site supervision) 1. Pengawasan normal/ rutin; 2. Pengawasan intensif (intensive supervision); 3. Pengawasan khusus (special surveillance). Siklus Pengawasan dan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Rencana & realisasi monitoring tindak lanjut isu strategis Gambar 8 Siklus Pengawasan Bank Berdasarkan Risk Based Supervision (RBS)
1. Know Your Bank (KYB) Pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank. 2. Penilaian tingkat kesehatan bank Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. 3. Perencanaan pengawasan a. Penentuan pengawasan tahunan b. Pengawasan off site tahunan c. Rencana kerja pemeriksaan - Audit Working Plan (AWP) 4. Pemeriksaan berdasarkan risiko a. Pemeriksaan yang diarahkan pada risiko yang signifikan sesuai hasil penilaian risiko b. Dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun apabila terdapat indikasi adanya risiko-risiko yang mengkhawatirkan. 5. Pengkinian tingkat kesehatan bank Melakukan penilaian kembali terhadap tingkat kesehatan bank dengan memperhatikan data dan informasi hasil pemeriksaan maupun penga- wasan. 6. Tindakan pengawasan dan monitoring a. Menyampaikan surat pembinaan agar bank melakukan upaya perbaikan pada satu atau lebih faktor penilaian; b. Meminta pengurus dan pemegang saham bank untuk menyam- paikan action plan pada satu atau lebih faktor penilaian; c. Mengadakan pertemuan dengan pengurus maupun pejabat bank apabila diperlukan untuk membahas hasil penilaian bank dan Bank Indonesia, maupun untuk menyampaikan upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh bank; d. Mengubah status pengawasan. 117
118 n a t a h e s e K t a k g n T n a i a l i i n a p u k u c e K a j r e n K i e r u t c u r t S k n a B n a t a h e s e K t a k g n T n a a i i l i n e P s e s o r P 9 r a b m a G n e P s e s o r P
Penilaian Profil Risiko Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 10 risiko yaitu: 1. Kredit Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. 2. Pasar Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar. 3. Likuiditas Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. 4. Operasional Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 5. Hukum Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang- undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak. 6. Reputasi Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. 119
120 7. Strategic Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi dan/ atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. 8. Kepatuhan Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah. 9. Imbal hasil Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. 10. Investasi Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Penilaian terhadap faktor Good Corporate Governance (GCG) merupa- kan penilaian terhadap manajemen bank umum syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber- sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (sustainability learnings) bank umum syariah. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan bank umum syariah.
122 Bab 6. Profesi di Perbankan Syariah
Jenis-jenis Profesi Beberapa diantara profesi, bidang pekerjaan, atau bidang keilmuan dan keahlian yang ada di bidang keuangan dan perbankan syariah: 1. Profesi sebagai audit keuangan dan perbankan syariah (profesi controller/ auditor internal dengan bidang pekerjaan controller/ auditor internal perusahaan komersial dengan bidang keahlian melakukan penetapan kebijakan akuntansi, monitoring, controlling, dan evaluasi kinerja manajemen perusahaan/institusi). 2. Profesi sebagai treasury dealer, settlement, money broker dengan bidang pekerjaan sebagai basic treasury dealer, intermediate treasury dealer, advance treasury dealer, basic settlement, advance settlement, basic money broker, advance money broker dengan bidang keahlian mengelola keuangan perbankan dan perusahaan berbasis syariah. 3. Profesi sebagai wealth management dengan bidang pekerjaan sebagai konsultan/ advisor dengan bidang keahlian mengelola keuangan perbankan dan perusahaan berbasis syariah serta mampu menganalisis kondisi ekonomi dan laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan pembiayaan, investasi, dan lain-lain. 4. Profesi sebagai risk management dengan bidang pekerjaan sebagai manajer yang bertindak sebagai pengawas ataupun internal controller dengan bidang keahlian melakukan penetapan kebijakan 123
124 akuntansi syariah, monitoring, controlling, dan evaluasi kinerja manajemen perusahaan/ institusi. 5. Profesi sebagai pengelola financing untuk bidang pekerjaan sebagai account officer dengan keahlian melaksanakan analisis proses pembiayaan bank syariah dan lembaga keuangan syariah sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Profesi sebagai pengelola funding dengan bidang pekerjaan sebagai funding officer, memasarkan produk dan jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah. 7. Profesi sebagai customer services dengan bidang pekerjaan memberikan informasi produk dan jasa, menawarkan produk keuangan dan perbankan syariah serta melakukan pembukaan rekening. 8. Profesi di bidang operasional sebagai financing support, collection/debt recovery officer, dan clearing officer dengan keahlian melaksanakan operasional bank syariah dan lembaga keuangan syariah dan mampu menyusun laporan keuangan berbasis syariah. 9. Profesi di general banking dengan bidang pekerjaan yang memiliki keahlian melaksanakan operasional bank syariah dan lembaga keuangan syariah serta melaksanakan fungsi-fungsi manajerial berdasarkan etika syariah dan ketentuan berlaku. 10. Profesi analis keuangan dengan bidang pekerjaan analis keuangan di perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya serta perusahaan komersial, dengan bidang keahlian menganalisis laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan kredit, investasi, dan lain-lain.
Sertifikasi Profesi/ Kompetensi Ikhtisar Menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) ,dan sikap (attitude) yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan. Standar kompetensi kerja adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari atas pengeta- huan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, dan/ atau standar khusus. Otoritas industri perbankan telah mengeluarkan beberapa ketentuan terkait sertifikasi kompetensi, yaitu: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/ PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 125
126 Sampai saat ini Institut Bankir Indonesia (IBI) telah mengidentifikasi 13 bidang kompetensi di industri perbankan, yaitu general banking, manajemen risiko, internal audit, compliance, treasury, wealth management, lending, funding and services, operation, sales and marketing, human resources, finance, dan teknologi informasi. Di samping itu terdapat kompetensi bidang general banking yang dibutuhkan oleh bankir untuk tingkat pimpinan. Bidang kompetensi tersebut mencakup perbankan umum maupun perbankan syariah. Gambar 10 Bidang Kompetensi Industri Perbankan
Sertifikasi Manajemen Risiko Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis perbankan, dimana kondisi mikro perbankan nasional mengalami kerentanan terhadap gejolak ekonomi yang disebabkan antara lain oleh pengabaian prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional, tingginya risiko kemacetan kredit, kemampuan manajerial bank yang lemah sehingga mengakibatkan penurunan kualitas aset produktif serta semakin meningkatnya risiko yang dihadapi bank. Krisis tersebut menunjuk- kan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dan didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal. Pada tanggal 9 Januari 2004 Bank Indonesia selaku otoritas perbankan saat itu, meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai salah satu upaya menyehatkan kembali industri perbankan nasional. API bertujuan untuk menghasilkan serangkaian kebijakan sehingga tercipta sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Upaya meningkatkan kualitas manajemen risiko dan penerapan GCG di sektor perbankan Indonesia, memerlukan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang qualified dan memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko serta memiliki standar profesi dan kode etik yang baik, oleh karenanya dalam upaya menciptakan SDM sebagaimana yang diharapkan maka Bank Indonesia meluncurkan Program Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang juga berlaku untuk bank syariah. Program sertifikasi ini dibuat dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi bank, masing-masing tingkatan memiliki bobot peneka- nan yang berbeda-beda terhadap 5 aspek penilaian, yaitu masa kerja di industri perbankan (years of service), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), perilaku/sikap (attitude), dan pengalaman (experience). industri perbankan memiliki kewenangan untuk mengakui/ tidak mengakui sertifikat manajemen risiko yang dimiliki pengurus dan pejabat bank apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan. Otoritas yang mengatur dan mengawasi 127
128 Pasar Modal Syariah Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.
Keterkaitan Antar Bab Bab 7 Bab 8 Pendahuluan 1. Membahas sejarah pasar modal syariah; 2. Membahas maksud dan tujuan pasar modal syariah; 3. Membahas fungsi dan peran pasar modal syariah; Jenis Akad, Produk, dan Jasa Syariah di Pasar Modal 1. Membahas berbagai jenis akad di pasar modal syariah; 2. Membahas berbagai jenis produk dan jasa syariah di pasar modal. 4. Membahas landasan fikih dan landasan hukum pasar modal syariah. Bab 9 Bab 10 Transaksi di Pasar Modal Syariah Pengaturan dan Perkembangan Pasar Modal Syariah 1. Membahas Peraturan OJK terkait dengan pasar modal syariah; 2. Membahas data perkembangan pasar modal syariah; 1. Membahas indeks saham syariah yang menjadi acuan investor; 2. Membahas mekanisme transaksi di pasar modal syariah; 3. Membahas transaksi yang dilarang di pasar modal syariah; 4. Membahas perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Bab 11 Profesi di Pasar Modal Syariah Membahas profesi di pasar modal syariah. 129
130 Bab 7. Pendahuluan
Definisi pasar modal sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusa- haan publik yang berkaitan dengan efek yang diter- bitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah menyesuaikan keseluruhan produk dan aktivitas transaksi maupun efeknya berdasarkan syariat/ hukum Islam. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Pengertian prinsip syariah di pasar modal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu "Prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepan- jang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/ atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI". Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seluruh aktivitas di pasar modal syariah berlandaskan pada dua hukum yaitu landasan fikih yang bersumber dari 131
132 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan landasan hukum positif yakni merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan OJK. Konsep pasar modal syariah, tidak dapat disamakan dengan perbankan, di mana terdapat dikotomi antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pemisahan antara bank konvensional dan bank syariah terjadi karena skema operasional maupun bisnisnya sangat berbeda. Pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan sama sekali dalam mekanisme transaksi efeknya, setiap investor yang ingin berinvestasi secara syariah maupun tidak, sama-sama harus menggunakan jasa atau fasilitas broker yang terhubung pada sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) - JATS Next-G. Selain itu OJK dan BEI sama sekali tidak menerapkan perbedaan dalam proses pencatatan efeknya, terlepas emiten tersebut dikategorikan menerbitkan efek syariah, semua diper- lakukan sama dan setara dalam prosesnya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pasar modal syariah bukan merupakan pasar yang berdiri sendiri tetapi bagian dalam industri pasar modal yang keseluruhan aktivitas transaksi maupun efeknya dibatasi oleh fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK. Keberadaan investasi syariah di pasar modal atau lebih mudah dikenal dengan pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tanggal 3 Juli 1997 oleh Danareksa dan mulai lebih dikenal tepat 3 tahun setelahnya yaitu saat Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII), di mana di dalamnya terdapat saham-saham syariah.
Buku 8 - Industri Jasa Keuangan SyariahSeri Literasi Keuangan Gambar 11 Milestones Pasar Modal Syariah 133
134 Maksud dan Tujuan VISI PASAR MODAL SYARIAH Menjadi pasar modal syariah yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat. MISI PASAR MODAL SYARIAH 1. Menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat. 2. Mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan accountable. 3. Mewujudkan sumber daya manusia di pasar modal syariah yang berkualitas dan amanah. Peran Pasar Modal Syariah di Indonesia Pasar modal syariah mempunyai peran sebagai: 1. Sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan (efek syariah); dan 2. Sarana investasi (efek syariah) bagi investor. Gambar 12 Peran Pasar Modal Syariah
Keunggulan pasar modal syariah dibandingkan dengan pasar modal konven- sional adalah dilihat dari luasnya cakupan investor yang berinvestasi. Pada pasar modal konvensional, yang bisa berinvestasi hanya investor konvensional, sedangkan pada pasar modal syariah yang dapat berinvestasi adalah investor konvensional dan investor yang memiliki preferensi syariah. Sehingga dalam hal ini, cakupan investor pada pasar modal syariah lebih luas dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Keunggulan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menerbitkan efek syariah. Semakin luas cakupan investornya, maka peluang terserapnya dana yang dibutuhkan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Perusa- haan yang menerbitkan efek syariah tersebut tidak terbatas hanya perusahaan yang menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah (misalnya bank syariah, asuransi syariah), namun juga perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah (misalnya perusahaan pertambangan, manufaktur). Untuk pengawasan terkait aspek kesyariahannya, perusahaan tersebut wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah. Konsep Pasar Modal Syariah Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Sederhananya kata syariah ini memiliki implikasi baik pada barang, dalam hal ini efeknya, maupun cara atau transaksinya yang harus sesuai dengan prinsip syariat/ hukum Islam, artinya satu hal saja tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah. memerintahkannya Gambar 13 Konsep Pasar Modal Syariah 135
136 Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman. 1. Gharar merupakan ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. 2. Riba merupakan tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. 3. Maisir merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya. 4. Risywah merupakan suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan yang batil sebagai sesuatu yang benar. 5. Maksiat dan zalim merupakan suatu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan. Landasan Fikih Pasar Modal Syariah Salah satu landasan dalam pasar modal syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seluruh transaksi dan efek dalam Pasar Modal Syariah harus sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan, bahkan peraturan-peraturan OJK mengenai pasar modal syariah pun menggunakan fatwa dalam penyusunannya. Fatwa secara bahasa artinya penjelasan atau penerangan, sedangkan pengertiannya adalah penjelasan hukum syariah dalam suatu persoalan sebagai jawaban para ulama atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa mengenai pasar modal sebenarnya sudah cukup lengkap bahkan telah terbit sejak tahun 2001, fatwa tersebut antara lain mencakup pencatatan efek-efek syariah maupun mengenai transaksinya. Adapun fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:
1. Fatwa DSN-MUI Nomor: 6/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Ishtishna 2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 7/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) 3. Fatwa DSN-MUI Nomor: 8/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Musharakah 4. Fatwa DSN-MUI Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah 5. Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 Wakalah 6. Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 Kafalah 7. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah; 8. Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah; 9. Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah Mudharabah; 10. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; 11. Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah; 12. Fatwa DSN-MUI Nomor: 59/DSN-MUI/IV/2007 Obligasi Syariah Mudharabah Konversi; 13. Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah); 14. Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 Waran Syariah; 15. Fatwa DSN-MUI Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara; 16. Fatwa DSN-MUI Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008 Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; 17. Fatwa DSN-MUI Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 Sale and Lease Back; 18. Fatwa DSN-MUI Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back; 19. Fatwa DSN-MUI Nomor: 76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN Ijarah Asset To Be Leased; 20. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/VI/2011 Penerapan Prinsip 137
138 Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek; 21. Fatwa DSN-MUI Nomor: 94/DSN-MUI/IV/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah; 22. Fatwa DSN-MUI Nomor: 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah; 23. Fatwa DSN-MUI Nomor: 120/DSN-MUI/II/2018 Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah; dan 24. Fatwa DSN-MUI Nomor: 124/DSN-MUI/XI/2018 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu. Fatwa yang paling komprehensif menjelaskan mekanisme transaksi efek di Pasar Modal Syariah adalah fatwa DSN-MUI Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini tidak hanya menjelaskan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga menjelaskan berbagai jenis transaksi efek yang dilarang. Inti dari fatwa tersebut terkait perdagangan efek antara lain adalah: 1. Perdagangan efek di pasar reguler bursa efek menggunakan akad jual beli (bai'). 2. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas yang sesuai prinsip syariah. 3. Harga dalam jual beli dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan (bai' al-musawamah). 4. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilak- sanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukmi.
Indonesia yang menggunakan sistem T+2 atau proses settlement transaksi efek yang dapat selesai setelah dua hari menjadikan kesyariahan dalam suatu proses transaksi tercapai jika saham ditransaksikan dalam jangka panjang atau lebih dari dua hari. Padahal ketika seorang investor sudah membeli saham dan transaksinya dinyatakan telah selesai maka dia boleh menjualnya kembali walaupun sebelum dua hari. Hal ini dijelaskan dalam fatwa tersebut, bahwa saham yang sudah dibeli karena transaksinya sudah selesai, maka kepemilikan- nya telah berpindah walaupun secara administratif belum mencapai T+2, ini merupakan konsep kepemilikan secara hukum atau qabdh hukmi. Hal ini juga didukung oleh Standard AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) Nomor 21 yaitu "Diperbolehkan bagi pembeli saham untuk melakukan transaksi atas saham yang telah dibelinya, dengan cara menjual saham tersebut kepada pihak lain atau cara lainnya setelah selesainya formalitas transaksi jual beli dan adanya transfer hak dan kewajiban kepadanya meskipun penyelesaian transaksi (settlement) untuk kepentingannya belum terjadi. Sistem Transaksi Continuous Auction Sesuai dengan Bai Al Musawammah Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek (BEI), menjelaskan bahwa sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan continuous auction atau lelang berkesinambungan sesuai dengan prinsip syariah. Karena sebelum fatwa ini terbit, banyak pihak sudah memahami 139
140 bahwa efek di Pasar Modal sudah ada yang sesuai dengan prinsip syariah, namun banyak dari pihak tersebut yang mempertanyakan apakah transaksi lelang tersebut juga sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menjawab bahwa transaksi tersebut tergolong transaksi Bai Al Musawammah atau transaksi yang bertujuan mencari harga paling efektif dan penjual tidak wajib memberitahukan harga perolehannya. Dalam penerapan prinsip syariah di pasar modal, pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal syariah (termasuk BEI) tidak hanya menggunakan fatwa sebagai satu-satunya acuan karena fatwa bersifat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pihak-pihak yang terkait tersebut tetap harus mengacu pada landasan hukum positif yaitu UUPM dan Peraturan OJK. Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Landasan hukum positif merupakan salah satu komponen penting dalam pasar modal syariah, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK sebagaimana dipaparkan pada bab mengenai Pengaturan dan Perkembangan Pasar Modal Syariah. Selain itu, terkait penerbitan Surat Berharga Syariah Negara mengacu pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
142 Bab 8. Jenis Akad, Produk, dan Jasa Syariah di Pasar Modal
Jenis-Jenis Akad dalam Pasar Modal Beberapa akad yang digunakan dalam industri pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal adalah sebagai berikut: 1. Ijarah yaitu perjanjian antara pihak pemberi sewa/ pemberi jasa dan pihak penyewa/ pengguna jasa untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/ atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/ atau upah (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. 2. Istishna' yaitu perjanjian antara pihak pemesan/ pembeli dan pihak pembuat/ penjual untuk membuat objek istishna' yang dibeli oleh pihak pemesan/ pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. 3. Kafalah yaitu perjanjian antara pihak penjamin (guarantor) dan pihak yang dijamin (orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (orang yang berpiutang). 143
144 4. Mudharabah yaitu perjanjian kerja sama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. 5. Musyarakah yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. 6. Wakalah yaitu perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Jenis-Jenis Produk dan Jasa Syariah di Pasar Modal Produk dan jasa syariah yang terdapat di pasar modal pada dasarnya hampir sama dengan yang terdapat pada pasar modal secara umumnya. Yang membe- dakan adalah produk dan jasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Tabel 7 Jenis Produk Syariah di Pasar Modal Konvensional Syariah Saham Saham Syariah Obligasi Sukuk Surat Utang Negara SBSN (Sukuk Negara) Reksa Dana Reksa Dana Syariah Exchange Traded Fund Exchange Traded Fund Efek Beragun Aset Syariah Efek Beragun Aset Syariah Dana Investasi Real Estat DIRE Syariah (DIRE)
Saham Syariah Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep, saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten/ perusa- haan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikate- gorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh: 1. Emiten/ perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten/ perusahaan publik tersebut sesuai dengan prinsip syariah (emiten/ perusahaan publik syariah); atau 2. Emiten/ perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten/ perusahaan publik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, namun memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi; 2. Perdagangan yang dilarang menurut syariah (contoh: perda- gangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/ jasa dan perdagangan dengan penawaran/ permintaan palsu); 3. Jasa keuangan ribawi (contoh: bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga); 4. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan/ atau judi (contoh: asuransi konvensional); 5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/ atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya; barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/ atau barang atau jasa yang merusak moral dan/ atau bersifat mudarat; 6. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. 145
146 b. Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut; 1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%; atau 2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Gambar 14 Tipe Saham Syariah Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK. PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) Daftar Efek Syariah (DES) dapat diterbitkan oleh:
Otoritas Jasa Keuangan, untuk efek syariah dalam negeri
Pihak penerbit DES yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK, untuk efek syariah luar negeri. WAKTU PENERBITAN Daftar Efek Syariah (DES) diterbitkan oleh OJK baik secara periodik maupun insidental. Penerbitan secara periodik dilakukan setiap bulan Mei dan bulan
November dan berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember. Penerbitan bulan Mei berdasarkan laporan keuangan emiten per Desember tahun sebelumnya. Sedangkan penerbitan pada bulan November berdasarkan atas laporan keuangan emiten bulan Juni. Penerbitan secara insidental dilakukan sewaktu-waktu pada saat terjadinya corporate action dari emiten, seperti adanya penawaran umum perdana atau IPO (Initial Public Offering) penerbitan saham baru atau mulai tercatatnya sebuah emiten di Bursa Efek Indonesia. Sukuk Korporasi Kata sukuk memiliki arti sertifikat/ bukti kepemilikan/ bagian penyer- taan. Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, sukuk merupakan sertifikat/ bukti kepemilikan yang bernilai sama dan tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemi- likan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Aset yang menjadi dasar sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sesuai ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI. Aset yang Menjadi Dasar Sukuk (Underlying Asset Sukuk) Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, aset dasar yang dapat menjadi dasar penerbitan sukuk terdiri atas: 1. Aset berwujud tertentu (Al-A'yan Al-Maujudat). 2. Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a'yan) tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. 3. Jasa (Al-Khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada. 4. Aset proyek tertentu (maujudat masyru' mu'ayyan). 5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah). 147
148 Sukuk memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan obligasi. Perbedaan antara sukuk dengan obligasi adalah sebagai berikut: Tabel 8 Perbedaan Sukuk dan Obligasi Deskripsi Sukuk Obligasi Prinsip Dasar Bukan merupakan surat utang, Surat pernyataan utang dari melainkan bukti kepemilikan issuer bersama atas suatu aset/ proyek/ Investasi Klaim Klaim kepemilikan didasarkan Emiten menyatakan sebagai pada aset/ proyek/ investasi pihak peminjam yang spesifik Penggunaan Dana Harus digunakan untuk Dapat digunakan untuk apa kegiatan usaha yang tidak saja bertentangan dengan prinsip syariah Jenis Penghasilan Imbal hasil berupa bagi hasil/ Bunga/ kupon margin/ fee Underlying Asset Wajib ada Tidak Wajib ada Kepatuhan Syariah Ada menggunakan jasa tim ahli Tidak perlu syariah (TAS/Dewan Pengawas Syariah (DPS)) Sampai dengan Desember 2018, jenis akad yang pernah digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia adalah ijarah, mudharabah, dan wakalah. Pada prinsipnya, skema penerbitan sukuk digambarkan sebagai berikut: Gambar 15 Skema Penerbitan Sukuk
Gambar 16 Contoh Penerbitan Sukuk dengan Menggunakan Akad Ijarah Gambar 17 Contoh Penerbitan Sukuk dengan Menggunakan Akad Mudharabah 149
150 Gambar 18 Skema Penerbitan Sukuk Akad Wakalah Kesesuaian Syariah Sukuk yang diterbitkan oleh emiten wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah (TAS). Anggota DPS atau TAS tersebut wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk merupakan: 1. Dokumen tambahan yang wajib disertakan dalam dokumen yang disampaikan ke OJK pada saat mengajukan pernyataan pendaftaran; dan 2. Wajib diungkapkan dalam prospektus. Sukuk tidak lagi menjadi efek syariah jika: 1. Tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar sukuk; dan/ atau 2. Terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jika terjadi demikian, sukuk berubah menjadi utang piutang dan emiten wajib menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang sukuk.
Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Selain diterbitkan oleh korporasi, sukuk juga dapat diterbitkan oleh negara yang disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Jenis-jenis produk SBSN adalah: 1. Islamic Fixed Rate (IFR); 2. Sukuk Ritel (SR); 3. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); 4. Sukuk Global (SNI); 5. Islamic T-Bills/ Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S); 6. Project Based Sukuk (PBS); dan 7. Sukuk Tabungan (ST). Berbeda halnya dengan sukuk korporasi yang pengaturan, proses penerbitan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK, sedangkan untuk pengaturan dan proses penerbitan SBSN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Namun demikian, perdagangan SBSN dilakukan di Bursa Efek Indonesia, sehingga pengawasan perdagangan juga dilakukan oleh OJK. Reksa Dana Syariah Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shabib al-mal/ rabb al-mal), yang selanjutnya dana ini diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Reksa dana syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana 151
152 untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengeta- huan yang terbatas. Reksa dana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan penerbitan reksa dana syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997. Sebagai salah satu instrumen investasi, reksa dana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Gambar 19 Skema Reksa Dana Syariah
Tabel 9 Perbedaan antara Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional Reksa Dana Syariah Reksa Dana Konvensional Dikelola sesuai prinsip syariah Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah Investasi hanya pada efek syariah yang Investasi pada seluruh efek yang diper- diperbolehkan bolehkan Terdapat mekanisme pembersihan Tidak menggunakan konsep harta nonhalal (cleansing) pembersihan harta Dikelola oleh manajer investasi yang Dikelola oleh manajer Investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang profesional bertentangan dengan prinsip syariah Reksa dana syariah merupakan salah satu alternatif investasi di pasar modal bagi investor, baik investor besar maupun investor kecil. Karakteristik yang dimiliki reksa dana syariah antara lain adalah sebagai berikut: 1. Terjangkau, dengan minimum investasi Rp10.000,00. 2. Diversifikasi investasi pada berbagai jenis efek, sehingga dapat menye- barkan risiko. 3. Kemudahan investasi, dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional. 4. Efisiensi biaya dan waktu, karena investor tidak perlu menganalisis investasi secara terus menerus. 5. Hasil yang optimal, dengan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang. 6. Likuiditas terjamin, dengan pencairan dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu. 7. Transparansi informasi, karena investor dapat mengetahui hasil investasinya secara berkala. 8. Sesuai dengan syariah, karena hanya dapat diinvestasikan di efek syariah. 9. Legalitas terjamin, karena diawasi oleh OJK dan dikelola oleh Manajer Investasi yang memperoleh izin dari OJK. 153
154 Dalam pemilihan jenis reksa dana syariah yang tepat, investor wajib mengeta- hui besar kecilnya risiko yang berbanding lurus dengan besar kecilnya return yang akan diterima. Risiko yang dapat terjadi dalam berinvestasi di reksa dana syariah tersebut antara lain adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, serta risiko kondisi politik dan ekonomi. Gambar 20 menunjukkan jenis-jenis reksa dana syariah dan tingkat risiko yang menyertainya. Gambar 20 Jenis Reksa Dana Syariah dan Tingkat Risikonya Dalam pelaksanaannya, jika pada portofolio reksa dana syariah terdapat efek yang tidak lagi memenuhi kriteria syariah (contohnya saham perusahaan yang tidak lagi terdaftar dalam Daftar Efek Syariah), maka manajer investasi wajib menjual secepat mungkin, paling lambat 10 hari sejak efek tersebut tidak lagi memenuhi kriteria syariah.
Jenis Reksa Dana Syariah Gambar 21 Jenis-Jenis Reksa Dana Syariah Penjelasan jenis reksa dana syariah: 1. Reksa Dana Syariah Pasar Uang Reksa dana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. 2. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. 3. Reksa Dana Syariah Saham Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. 4. Reksa Dana Syariah Campuran Reksa dana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, berpendapatan tetap, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari Nilai Aktiva Bersih, di mana 155
156 dalam portofolio reksa dana syariah tersebut wajib terdapat efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap. 5. Reksa Dana Syariah Terproteksi Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 70% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyak 30% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk saham syariah dan/ atau sukuk yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. 6. Reksa Dana Syariah Indeks Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam efek syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuannya. 7. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa/ Exchange Traded Fund (ETF) Syariah Exchange Traded Fund (ETF) syariah merupakan reksa dana syariah yang dapat diperjualbelikan di bursa efek sebagaimana saham. ETF syariah merupakan produk yang terdiri dari sekumpulan efek yang sesuai dengan prinsip syariah dan biasanya memiliki indeks acuan. Pasar modal syariah telah memiliki ETF syariah yaitu ETF JII (XIJI) yang mengacu pada Jakarta Islamic Index (JII). 8. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional, yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek syariah atau portofolio yang berkaitan langsung dengan proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalkan sektor riil, sektor infrastruktur, perumahan dan lain lain. Unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas hanya ditawarkan secara terbatas hanya kepada pemodal profesional dan dilarang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 pihak atau lebih.
9. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri Reksa dana syariah yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari Nilai Aktiva Bersih reksa dana syariah pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit DES. 10. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Reksa dana syariah yang melakukan investasi pada sukuk dengan komposisi paling sedikit 85% dari Nilai Aktiva Bersih reksa dana syariah diinvestasikan pada sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum, Surat Berharga Syariah Negara, dan/ atau sukuk yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah) Efek Beragun Aset (EBA) Syariah adalah EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya, akad dan cara pengelolaannya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Terdapat 2 (dua) jenis Efek Beragun Aset Syariah: 1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBA Syariah) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset Syariah di mana Manajer Investasi diberi wewenang 157
158 untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Gambar 22 Skema KIK-EBA Syariah Gambar 23 Flow KIK-EBA Syariah 2. Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP) Efek Beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi yang selanjutnya disingkat EBAS-SP adalah efek beragun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang
atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP. Portofolio KPR Syariah Penitipan kolektif Gambar 24 Skema EBA Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRES) Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRES) adalah wadah yang diperguna- kan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat (bangunan mall, hotel atau rumah sakit), aset yang berkaitan dengan real estat, dan/ atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DIRES berbentuk kontrak investasi kolektif memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika akad, cara pengelolaan, aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/ atau kas dan setara kas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. 159
160 DIRE diwajibkan menginvestasikan setidaknya 80% dari dana yang dikelo- lanya ke sektor properti, di mana minimal 50% harus berbentuk aset properti langsung. Sub-contract Gambar 25 Skema DIRE Syariah Jasa Syariah di Pasar Modal Selain produk yang telah disebutkan di atas, terdapat pula jasa/ layanan syariah di pasar modal yaitu: PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH (PP DES) Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES) merupakan pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES di mana DES tersebut berisikan efek-efek syariah yang diterbitkan di luar negeri dan selain DES yang telah diterbitkan oleh OJK. MANAJER INVESTASI YANG MENGELOLA REKSA DANA SYARIAH Manajer investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola porto- folio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelom- pok nasabah.
Manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki Dewan Penga- was Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah tersebut bertugas melakukan pengawasan reksa dana syariah yang diterbitkan sesuai dengan pemenuhan prinsip syariah. Hingga akhir tahun 2018, telah ada 54 manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah. Berdasarkan POJK No. 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi, setiap manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib untuk membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS). Hingga akhir tahun 2018, UPIS yang sudah terbentuk sebanyak 53 UPIS. Sedangkan manajer investasi yang berdasarkan prinsip syariah telah ada satu perusahaan yaitu PT Paytren Asset Management (PAM), sebagai manajer investasi syariah pertama yang mendapat izin dari OJK. SISTEM ONLINE TRADING SYARIAH (SOTS) Untuk memudahkan investor, Bursa Efek Indonesia menyusun suatu model bisnis yang merupakan bagian dari fasilitas perdagangan saham secara online namun mengadopsi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sehingga investor terhindar dari berbagai transaksi yang dilarang secara syariah. Fasilitas ini dinamakan Sistem Online Trading Syariah (SOTS) yang merupakan sistem perdagangan saham secara online, di mana saham-saham yang bisa ditransaksikan adalah saham-saham yang memenuhi prinsip syariah. Selain itu mekanisme transaksi yang digunakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga jika investor ingin bertransaksi dengan cara yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka sistem akan mem-block secara otomatis. Contoh transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah margin trading dan short selling. SOTS ini adalah sistem perdagangan saham online yang pertama dan satu- satunya di dunia sehingga menjadi ciri khas tersendiri dari pasar modal syariah di Indonesia. Gambaran mengenai bentuk SOTS dapat dilihat pada Gambar 26. Pada Gambar 26 dapat dilihat karakteristik dari SOTS ini yang sangat berbeda dari online trading yang lazim ada saat ini, yaitu terdapat aturan yang ditetapkan dalam fatwa diadopsi oleh sistem sehingga otomatis mencegah investor untuk melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. 161
162 Adapun fitur-fitur tersebut antara lain adalah: 1. Hanya dapat melakukan transaksi atas saham-saham syariah Sebagaimana diketahui bahwa untuk berinvestasi secara syariah harus membeli saham yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES), namun jumlah saham syariah ini sangatlah banyak yang bahkan mencapai lebih dari 50% dari keseluruhan saham yang tercatat di BEI. Sistem ini memudahkan investor agar tidak perlu mencari informasi, apakah saham yang diinginkan masuk sebagai konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau tidak, karena jika investor dapat melakukan order pada saham tersebut dan sistem menerimanya maka saham tersebut adalah saham syariah, sedangkan jika tidak termasuk sebagai saham syariah, maka SOTS ini memberikan kode bahwa tidak dapat dilakukan order atas saham tersebut atau bahkan muncul pop up warning. Gambar 26 Sistem Online Trading Syariah (SOTS) 2. Tidak dapat melakukan margin trading dan short selling Dengan menggunakan SOTS, investor juga akan terhindar dari transaksi Bai' Al Maksyuf dan Bai' Al Madum. Investor tidak dapat melakukan short selling atau menjual efek yang tidak dimiliki, secara otomatis sistem akan menolak jika
investor berupaya melakukan hal tersebut melalui pop up warning. Selain itu fasilitas margin yang lazim digunakan oleh anggota bursa kepada investor tidak dapat diberikan melalui sistem ini, artinya investor tidak akan mampu melakukan pembelian saham melebihi jumlah uang yang dimiliki dalam Rekening Dana Nasabah (RDN). 3. Cash Basis Transaction dan Pemisahan Portofolio Salah satu fitur penting dalam SOTS adalah perlakuan cash basis, artinya inves- tor tidak dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimiliki karena tidak ada fasilitas margin. Jika jumlah pembelian melebihi nilai uang yang dimiliki, maka secara otomatis sistem akan menolak transaksi tersebut. Hal ini akan tetap berlaku walaupun investor memiliki jumlah saham yang sangat besar sekalipun karena memang ada pemisahan portofolio di mana saham tidak dapat dinilai sebagai uang. Hanya ada dua cara jika pembelian saham investor melebihi dana yang dimiliki, yaitu melakukan top up atas atau menjual saham yang dimiliki. Layanan Kustodian Syariah Layanan kustodian syariah merupakan layanan yang dapat diberikan oleh bank umum dalam produk investasi syariah (seperti reksa dana syariah dan efek beragun aset syariah) berupa jasa penitipan efek syariah, penyelesaian transaksi efek syariah, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Layanan Wali Amanat Syariah Layanan wali amanat syariah merupakan layanan yang dapat diberikan oleh bank umum dalam penerbitan sukuk yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 163
164 Bab 9. Transaksi di Pasar Modal Syariah
Indeks Saham Syariah Pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki indeks saham syariah yang menjadi acuan bagi para investor dalam mengukur kinerja portofolionya. Indeks saham tersebut antara lain adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Indeks saham syariah memegang peranan penting dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, bukan hanya menjadi instrumen untuk benchmark atau acuan bagi para investor, tetapi juga menjadi landasan pengukuran kinerja suatu reksa dana syariah bahkan menjadi landasan suatu produk ETF (Exchange Traded Fund). 165
166 Pada tahun 2018 perkembangan pasar modal syariah mengalami penurunan. Sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini, pada tanggal 28 Desem- ber 2018, indeks ISSI ditutup pada level 184 atau menurun sebesar 3,09% dibanding akhir tahun 2017. Pada periode yang sama, indeks JII juga mengalami penurunan sebesar 9,73% jika dibandingkan akhir 2017, yaitu dari 759,07 poin menjadi 685,22 poin. Gambar 27 Perkembangan Indeks JII dan ISSI Periode 2013 hingga 28 Desember 2018 Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki instrumen utama yaitu indeks composite yang memperhitungkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks tersebut dinamakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Adapun proses penerbitan ISSI adalah sebagai berikut: Gambar 28 Indeks Saham Syariah Indonesia
Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia terdiri dari saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penen- tuan kriteria saham yang diatur dalam DES diatur dalam POJK Nomor 35/ POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Jakarta Islamic Index (JII) Selain ISSI, pasar modal syariah juga memiliki indeks berbasis kinerja yaitu Jakarta Islamic Index (JII) yang konstituennya terdiri dari 30 saham yang memiliki likuiditas paling tinggi di Bursa Efek Efek Indonesia (JII 30). Adapun proses pemilihan saham-saham yang termasuk dalam JII adalah sebagai berikut: Gambar 29 Jakarta Islamic Index (JII) Untuk menjadi konstituen JII, suatu saham harus terlebih dahulu masuk sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), setelah itu saham yang tergabung dalam konstituen ISSI akan dipilih 60 saham yang memiliki kapitalisasi pasar (market capitalization) paling tinggi. Kapitalisasi pasar ini didapat dari hasil perkalian jumlah saham yang beredar di kali dengan harga yang berlaku. Dari 60 saham tersebut akan diambil 30 saham syariah yang memiliki nilai rata-rata transaksi terbesar. Selain itu, pada tanggal 17 Mei 2018, Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks saham syariah baru, yaitu Jakarta Islamic Index 70 (JII 70). Konstituen JII 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK. 167
168 BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII 70. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII 70 adalah sebagai berikut: 1. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir. 2. Dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. 3. Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. 4. Tujuh puluh saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Pada penutupan akhir tahun 2018, JII70 ditutup pada level 227,5 meningkat 1,29% sejak diterbitkan. Berikut perkembangan indeks JII70 sejak diluncurkan pada bulan Mei 2018 hingga akhir tahun 2018. Gambar 30 Perkembangan Indeks JII70 selama Tahun 2018 Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Syariah Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80 bahwa mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan continuous auction atau lelang berkesinambungan telah diperbolehkan. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi efeknya adalah akad jual beli Bai Al Musawammah di mana dalam akad ini penjual tidak perlu menginformasikan harga perolehan dan harga dalam transaksi jual beli tercapai atas dasar kesepakatan dua belah pihak melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan.
Dalam tawar-menawar yang dilakukan antara kedua belah pihak, diperbolehkan suatu sistem lelang yang memprioritaskan harga penawaran (price priority) dan waktu (time priority). Dalam tawar-menawar yang mendapat prioritas utama adalah penawaran dengan harga beli paling tinggi sedangkan penawaran jual yang akan didahulukan adalah penawaran jual dengan harga paling rendah. Dengan demikian harga kesepakatan terbentuk dari harga jual paling rendah dengan harga penawaran beli yang paling tinggi. Pada umumnya, cara bertransaksi dalam berinvestasi secara syariah tidak berbeda dengan transaksi efek di pasar modal, yakni menggunakan fasilitas anggota bursa, menggunakan JATS Next-G, dijamin oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta dicatatkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hal utama yang membedakan adalah bahwa dalam bertransaksi dilarang berten- tangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Transaksi yang Dilarang di Pasar Modal Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa transaksi efek dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah jika yang ditransaksikan adalah saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang. Adapun beberapa transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut; 1. Tadlis Tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabui pihak pembeli. Contoh transaksi yang tergolong tadlis di pasar modal antara lain adalah: a. Front Running: Anggota bursa melakukan transaksi terlebih dahulu berdasarkan informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. b. Misleading Information: Menciptakan pernyataan atau informasi yang tidak benar untuk mempengaruhi harga efek. 2. Taghrir Upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Contoh transaksi yang tergolong taghrir di pasar modal antara lain adalah: 169
170 a. Wash Sale: Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemi- likan efek untuk membentuk harga dan memberi kesan seolah- olah suatu efek aktif diperdagangkan. b. Pre Arrange Trade: Pemasangan pemesanan jual beli pada waktu yang hampir sama karena sudah ada perjanjian antara pembeli dan penjual sebelumnya untuk membentuk harga. 3. Najsy Upaya menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya (penawaran palsu). Contoh transaksi yang tergolong najsy di pasar modal antara lain adalah: a. Pump and Dump: Transaksi dengan menciptakan uptrend agar harga efek mencapai level tinggi, kemudian diikuti dengan transaksi jual dengan volume yang signifikan. b. Hype and Dump: Transaksi dengan menciptakan uptrend dengan penyebaran informasi yang tidak benar agar harga efek mencapai level tinggi, kemudian diikuti dengan transaksi jual dengan volume yang signifikan. c. Creating Fake Demand/ Supply: Transaksi dengan melakukan pemasangan order jual/beli pada harga terbaik kemudian di-amend atau di-withdraw secara berulang-ulang untuk memberikan kesan seolah-olah terjadi demand/supply yang tinggi. 4. Ikhtikar Upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga lebih mahal. Contoh transaksi yang tergolong ikhtikar di pasar modal antara lain adalah: a. Pooling Interest: Transaksi yang diciptakan seolah-olah likuid pada suatu periode tertentu yang hanya diramaikan oleh beberapa anggota bursa saja dengan volume transaksi yang relatif sama. b. Cornering: Pemegang saham mayoritas menciptakan penawaran semu sehingga harga turun pada pagi hari dan mendorong investor publik melakukan short selling dan kemudian pemegang
saham mayoritas melakukan upaya beli sehingga harga meningkat di sore hari yang menyebabkan pelaku short selling mengalami kerugian. 5. Ghisysy Salah satu bentuk ghisysy yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatannya. Contoh transaksi yang tergolong ghisysy di pasar modal antara lain adalah: a. Marking at The Close: Penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan untuk menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan. b. Alternate Trade: Transaksi oleh sekelompok anggota bursa dengan memasukkan order jual dan beli secara bergantian dengan tujuan untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan. 6. Ghabn Fahisy Ghabn secara bahasa adalah ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad dalam tingkat berat, seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah pasar. Salah satu contoh ghabn di pasar modal adalah praktik insider trading yaitu suatu kondisi di mana terjadinya pemanfaatan informasi terbatas yang dimiliki oleh internal emiten sehingga mendorong dilakukannya suatu transaksi di pasar modal. 7. Bai' Al-Ma'dum Jual beli yang objeknya (mabi') tidak ada pada saat akad. Contohnya adalah short selling yaitu penjualan efek yang belum dimiliki dengan harapan akan membeli kembali di harga yang rendah. 8. Bai Al Maksyuf Jual beli secara tunai atas efek padahal penjual tidak memiliki efeknya. Contohnya adalah margin trading yaitu transaksi efek dengan fasilitas pinjaman berbasis riba. 171
172 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah Tabel 10 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah Aspek Konvensional Syariah Instrumen Saham Saham Syariah Investasi Obligasi Sukuk Reksa Dana Reksa Dana Syariah Indeks Saham IHSG (Indeks Harga Saham ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) Acuan Gabungan) LQ-45 JII (Jakarta Islamic Index) Tipe Obligasi Obligasi Berkupon Tetap Sukuk Ijarah (Sewa) Obligasi Berkupon Variabel Sukuk Mudharabah (Bagi Hasil) Obligasi Zero Coupon Sukuk Wakalah Jenis Reksa Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pasar Uang Syariah Dana Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Reksa Dana Campuran Reksa Dana Campuran Syariah Reksa Dana Saham Reksa Dana Saham Syariah Reksa Dana Dollar Reksa Dana Dolar Syariah Reksa Dana Terproteksi Reksa Dana Indeks Reksa Dana Terproteksi Syariah KIK-EBA (Kontrak Investasi Reksa Dana Indeks Syariah Kolektif Efek Beragun Aset) Reksa Dana Saham Syariah DIRE (Dana Investasi Real Estat) KIK EBA Syariah Reksa Dana Penyertaan DIRE Syariah Terbatas Reksa dana Penyertaan Terbatas Syariah Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk
Ketentuan Tidak ada pembatasan Tidak termasuk bidang usaha yang Bidang Usaha melanggar kaidah syariah seperti minuman keras, penjudian, riba (bunga), ketidakpastian dan bisnis nonsyariah lainnya Rasio utang berbasis bunga dibanding- kan total aset ≤ 45% Ketentuan Tidak ada Pembatasan Total Pendapatan nonsyariah maksimal Keuangan 10% Ketentuan Sesuai dengan jenis reksa Sesuai jenis reksa dana ditambah Pengelolaan dana dengan adanya tambahan ketentuan Reksa Dana cleansing (pembersihan reksa dana dari pendapatan yang sifatnya nonsyariah untuk selanjutnya diamalkan) Dewan Tidak ada Ada Pengawas Syariah 173
174 Bab 10. Pengaturan dan Perkembangan Pasar Modal Syariah
Pengaturan Pasar Modal Syariah Regulasi yang terkait dengan pasar modal syariah adalah: 1. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah jenis usaha dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, kategori pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, serta jenis pelaporan dari masing-masing pihak. 2. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah perizinan dan persyaratan ASPM, tata cara permohonan izin ASPM, masa berlaku dan perpanjangan izin ASPM, tugas, tanggung jawab, wewenang dan kewajiban ASPM, pelaporan, serta pengembalian izin ASPM. 175
176 3. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi emiten/ perusahaan publik syariah yang menerbitkan efek syariah, jenis dokumen yang perlu disam- paikan ke OJK, keterbukaan informasi dalam prospektus, persyaratan bagi emiten/ perusahaan publik syariah yang ingin mengubah anggaran dasarnya menjadi tidak lagi berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, serta persyaratan bagi emiten/ perusahaan publik yang ingin mengubah anggaran dasarnya menjadi berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. 4. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah jenis-jenis under- lying asset, kewajiban mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah bagi emiten yang melakukan penawaran umum sukuk, jenis dokumen yang perlu disampaikan ke OJK, keterbukaan informasi dalam prospektus, perubahan status sukuk, serta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk (PWA Sukuk). 5. Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Manajer investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah (RDS), keterbukaan informasi dalam prospektus, pembubaran RDS, serta persyaratan dari masing-masing jenis RDS. Jenis RDS yang diatur dalam peraturan ini adalah RDS Pasar Uang, RDS Pendapatan Tetap, RDS Saham, RDS Campuran, RDS Terproteksi, RDS Indeks, RDS Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, RDS Berbasis Sukuk, RDS Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek, serta RDS Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. 6. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah) Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah kewajiban
memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi manajer investasi yang mengelola EBA Syariah, keterbukaan informasi dalam prospektus, serta penerbitan EBA Syariah Berbentuk Surat Partisipasi. 7. Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain adalah persyaratan serta hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dalam akad. Jenis akad yang diatur dalam peraturan ini adalah ijarah, istishna', kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. 8. POJK No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain meliputi: akad, cara pengelolaan, aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat dan/ atau kas dan setara kas tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. 9. POJK No. 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain meliputi definisi Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS), ketentuan persyaratan dan perizinan MIS dan UPIS, ketentuan terkait persyaratan bagi pengurus MIS dan UPIS, kegiatan usaha MIS, ketentuan permodalan MIS, dokumen perizinan usaha, pelaporan MIS dan UPIS, dan ketentuan peralihan. 10. POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Hal-hal yang diatur pada peraturan ini antara lain meliputi jenis efek dan kriteria efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES), periode penetapan dan penggunaan DES, ketentuan mengenai DES yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES, persetujuan dan persyaratan pihak penerbit DES, tata cara permohonan persetujuan pihak penerbit DES, dan pengumuman dan pelaporan Pihak Penerbit DES. 177
178 11. POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk Hal-hal yang ditambahkan pada peraturan ini antara lain meliputi fleksi- bilitas ketentuan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sukuk dan keterbukaan informasi terkait zakat. Perkembangan Sektor Pasar Modal Syariah Data Perkembangan Saham Syariah (data per 30 Desember 2018) Gambar 31 Perkembangan Saham Syariah Jumlah saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah Periode I yang ditetap- kan pada akhir Mei 2018 adalah 407 saham. Selanjutnya, sampai dengan akhir Desember 2018, total jumlah saham syariah adalah 413 saham. Dari 413 saham syariah tersebut, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan menjadi konstituen ISSI adalah 399 saham.
Gambar 32 Proporsi Saham Syariah dan Kapitalisasi Saham Syariah dibandingkan dengan Nonsyariah Sampai dengan akhir Desember 2018, jika dilihat dari proporsinya, mayoritas jumlah saham yang tercatat di OJK adalah saham syariah dengan komposisi sebesar 60,12%. Di samping itu, jika dilihat nilai kapitalisasi pasar saham yang tercatat di bursa, mayoritas juga merupakan saham syariah yang merupakan konstituen ISSI dengan komposisi sebesar 52,21%. Gambar 33 Perkembangan Sukuk Korporasi Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah sukuk korporasi outstanding mencapai 104 Sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 14,94% dari total jumlah obligasi dan sukuk korporasi outstanding. Selanjutnya, jika dilihat 179
180 dari nilai nominal, nilai sukuk korporasi outstanding mencapai Rp22,02 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 5,21% dari total jumlah obligasi dan sukuk korporasi outstanding sebesar Rp422,85 triliun. Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 177 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp36,54 triliun. Ditinjau dari nilai nominal sukuk korporasi outstanding, sampai dengan akhir Desember 2018, terjadi peningkatan nilai sebesar 39,92% atau sebesar Rp6,28 triliun dari nilai nominal akhir tahun 2017. Gambar 34 Market Share Nilai Sukuk Korporasi dan Market Share Jumlah Sukuk Korporasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) (Data per 31 Desember 2018) Gambar 35 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Outstanding
Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah SBSN outstanding mencapai 65 SBSN dengan proporsi jumlah SBSN mencapai 35,13% dari 185 total jumlah Surat Berharga Negara outstanding. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai SBSN outstanding mencapai Rp646,45 triliun dengan proporsi mencapai 17,63% dari total jumlah Surat Berharga Negara outstanding sebesar Rp3.666,16 triliun. Reksa Dana Syariah (Data per 31 Desember 2018) Gambar 36 Perkembangan Reksa Dana Syariah Secara kumulatif sampai dengan akhir Desember 2018 terdapat 228 reksa dana syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total reksa dana, maka proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 10,86% dari total 2.099 reksa dana. Sedangkan ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksa dana syariah pada akhir Desember 2018 mencapai Rp34,49 triliun. Apabila dibanding- kan dengan total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp505,39 triliun, maka proporsi NAB reksa dana syariah mencapai 6,82% dari total NAB reksa dana aktif. 181
182 Market Share NAB Reksa Dana Syariah Market Share Jumlah Reksa Dana Syariah Reksa Dana Syariah Reksa Dana Konvensional Reksa Dana Syariah Reksa Dana Konvensional Gambar 37 Market Share NAB dan Jumlah Reksa Dana Syariah Roadmap Pasar Modal Syariah Untuk mempercepat industri pasar modal syariah secara keseluruhan, OJK telah menyusun strategi pengembangan yang terencana, komprehensif, dan terukur yang dituangkan dalam Roadmap Pasar Modal Syariah tahun 2015 2019. Beberapa hal yang merupakan strategi utama pengembangan pasar modal syariah adalah: 1. Penguatan pengaturan; 2. Peningkatan supply and demand; 3. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi; 4. Promosi dan edukasi; dan 5. Sinergi kebijakan dengan pihak terkait. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Roadmap Pasar Modal Syariah dapat diunduh melalui
Studi Kasus dan Simulasi Contoh simulasi penelaahan Daftar Efek Syariah (DES): Berikut adalah laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estat per 30 Juni 2018: Gambar 38 Laporan Keuangan Perusahaan yang Bergerak di Bidang Properti dan Real Estat 183
184 Tahapan dalam menelaah apakah saham perusahaan tersebut masuk DES atau tidak: 1. Berdasarkan kegiatan usaha Perusahaan tersebut bergerak di bidang properti dan real estat, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini perusahaan memenuhi kriteria kegiatan usaha. 2. Berdasarkan rasio utang berbasis bunga terhadap total aset Sesuai laporan keuangan perusahaan, utang berbasis bunga yang dimiliki adalah utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang dengan total Rp56.642.144.495,00 Sedangkan total aset perusahaan adalah Rp1.127.405.679.315,00. Besarnya rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan adalah 5,02%. Dalam hal ini perusahaan juga memenuhi kriteria yang kedua karena rasio utang berbasis bunga terhadap aset tidak lebih besar dari 45%. 3. Berdasarkan rasio pendapatan nonhalal terhadap total pendapatan Sesuai laporan keuangan perusahaan, pendapatan nonhalal yang dimiliki perusahaan adalah pendapatan keuangan (pendapatan bunga) sebesar Rp2.015.463.674,00, sedangkan total pendapatan perusahaan terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan keuangan dengan total Rp23.274.928.880,00. Besarnya rasio pendapatan nonhalal terhadap total pendapatan perusa- haan adalah 8,66%. Dalam hal ini perusahaan juga memenuhi kriteria ketiga karena rasio pendapatan nonhalal terhadap total pendapatan tidak lebih besar dari 10%. Berdasarkan hasil penelaahan laporan keuangan perusahaan di atas, perusahaan tersebut memenuhi ketiga kriteria yang dipersyaratkan sehingga dalam hal ini saham perusahaan masuk DES periode II tahun 2018.
185
186 Bab 11. Profesi di Pasar Modal Syariah
Berbagai Profesi di Pasar Modal Syariah Profesi penunjang yang terkait dengan pasar modal syariah pada dasarnya adalah sama dengan profesi yang terkait dengan pasar modal secara umum, baik itu akuntan, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Selain itu, terdapat profesi lain yang khusus terkait dengan pasar modal syariah, yaitu Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). ASPM selanjutnya dapat berperan pada kegiatan di pasar modal syariah menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/ atau Tim Ahli Syariah (TAS). Sebelum melakukan kegiatannya di pasar modal syariah, baik DPS maupun TAS wajib memiliki izin sebagai anggota Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK. Pihak yang mengajukan izin sebagai ASPM wajib memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Ahli Syariah Pasar Modal adalah pihak yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas terkait dengan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan opini kesesuaian 187
188 terhadap prinsip syariah atas produk/ jasa syariah di pasar modal. Dalam praktiknya, ASPM dapat dilaku- kan oleh perseorangan maupun badan usaha. ASPM dapat bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS) dalam penerbitan efek syariah. Dengan adanya ASPM diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap produk syariah di pasar modal. Sampai akhir tahun 2018, pemegang izin ASPM yang telah mendapat izin dari OJK sebanyak 92 orang. Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM sebagai Dewan Penga- was Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS), diantaranya: 1. DPS a. Memberikan nasihat dan saran terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. b. Mengawasi pemenuhan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan. c. Mendampingi/mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan DSN-MUI. d. Memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah di pasar modal atau produk/jasa syariah di pasar modal. 2. TAS a. Menelaah pemenuhan prinsip syariah di pasar modal atas produk/jasa syariah yang diterbitkan oleh perusahaan. b. Memberikan pendapat terkait kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah di pasar modal atas produk/jasa syariah di pasar modal. c. Meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka memberikan nasihat dan melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal.
Pihak yang wajib memiliki DPS antara lain adalah: 1. Emiten/ Perusahaan Publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah; 2. Manajer Investasi yang mengelola produk investasi syariah. Sedangkan pihak yang wajib memiliki TAS adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk. 189
190 Asuransi Syariah Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.
Keterkaitan Antar Bab Bab 12 Bab 13 Pendahuluan 1. Membahas sejarah asuransi syariah, 2. Membahas pengertian asuransi syariah, prinsip dasar asuransi syariah, landasan hukum, transaksi yang dilarang dalam praktik asuransi serta akad yang digunakan pada asuransi syariah. Perbedaan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah Membahas secara umum perbedaan asuransi konvensional dan syariah dari berbagai aspek, serta terminologi dalam asuransi syariah. Bab 14 Skema Kegiatan dan Produk Asuransi Syariah Membahas skema kegiatan dan produk-produk asuransi syariah. Bab 15 Pengaturan dan Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia Bab 16 Pelaku dan Profesi di Industri Asuransi Syariah 1. Membahas secara umum ketentuan-ketentuan dalam pengaturan asuransi syariah. 2. Membahas Risk Based Supervision (RBS) pada asuransi syariah. 1. Membahas pelaku industri asuransi syariah serta Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. 3. Membahas perkembangan asuransi syariah. 2. Membahas profesi dan sertifikasi profesi pada asuransi syariah. 191
192 Bab 12. Pendahuluan
Sejarah Asuransi Syariah Asal Mula Asuransi Syariah Konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang disebut dengan aqilah. Aqilah sudah dilakukan suku Arab sejak zaman dulu, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh (Patrick, 2001). Saudara terdekat pembunuh tersebut, yang disebut aqilah, yang harus membayar uang darah atas nama pembunuhan. Menurut Khan (1979), kata aqilah berarti asabah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari aqilah adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi keuangan atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi di praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan aqilah mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi sekarang. Hal ini merupakan bentuk perlindungan keuangan untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban. 193
194 Pada perkembangan selanjutnya, sistem Al-Aqilah diterima oleh Nabi Muhammad SAW menjadi bagian dari hukum Islam dan kemudian dibuat menjadi wajib selama periode khalifah ke-2 Umar bin Khatab (Zulkifly, Rahma, Yassin, dan Ramly, 2012). Hal tersebut dapat dilihat pada Hadis Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail. Salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu sehingga mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian itu ke Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita, sedangkan kompensasi membunuh wanita adalah uang darah (diyat) yang harus dibayar oleh aqilah (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah ra). Selanjutnya menurut Zulkifly, Rahma, Yassin, dan Ramly, (2012), sistem pembayaran uang darah (diyat) ini tetap dipertahankan setelah datangnya Islam karena manfaatnya, antara lain sebagai berikut: 1. Mengurangi pertumpahan darah dan perseteruan; 2. Menggantikan tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab bersama; 3. Beban keuangan individu menjadi berkurang; dan 4. Mengembangkan semangat kerja sama dan persaudaraan. Sistem Al-Aqilah ini menjadi dasar dalam pengembangan praktik asuransi syariah. Beberapa konsep lainnya yang terdapat dalam literatur fikih klasik yang mengarah kepada konsep At-Ta'min atau asuransi, yang juga dapat dijadikan dasar dalam mengakomodir konsep asuransi syariah adalah Al-muwalad, Al-Qa- samah, At-Tanahud, Aqd Al-Hirasah, Dhiman Khatr Tariq, Al-wadi'ah Bi Ujrin serta Nizam At-Taqa'ud. 1. Al-Muawalad, perjanjian jaminan, yaitu penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung diyat-nya, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah (tindak pidana). Apabila orang yang dijamin meninggal, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada warisnya.
2. Al-Qasamah, adalah usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya. 3. At-Tanahud, makanan yang dikumpulkan dari para peserta perjalanan (safar) kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka. 4. Aqd Al-Hirasah, merupakan kontrak pengawal keselamatan, yaitu seorang membayar sejumlah uang kepada pengawal dengan kompen- sasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal. 5. Dhiman Khatr Tariq, merupakan kontrak jaminan keselamatan lalu lintas. Seseorang membayar sejumlah uang kepada orang atau kelompok yang menjamin keselamatan perjalanan dari berbagai gangguan lalu lintas di daerah rawan. 6. Al-Wadi'ah Bi Ujrin, seseorang menitipkan barang kepada orang lain dan membayar sejumlah uang, dengan catatan bila terjadi kerusakan pada barang tersebut, orang yang dititipkan barang harus mengganti barang tersebut. 7. Nizam At-Taqa'ud, sistem pensiun yaitu tunjangan hari tua yang diterima oleh seorang pegawai (pensiunan) dari hasil pemotongan gajinya selama ia bekerja. Lintas Sejarah Asuransi Syariah Selanjutnya dijelaskan dalam Sula (2004), sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi kepada dunia.
Pada abad ke-2 Hijriah, banyak saudagar muslim yang mulai merintis sistem takaful, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan digunakan untuk menolong para pengusaha satu sama lainnya yang sedang menderita kerugian; seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak 195
196 karang dan tenggelam atau ketika seorang saudagar dirampok yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh hartanya.
Pada abad ke-9 Hijriah, sistem at-ta'awun diadopsi oleh para pelaut Eropa, dengan melakukan investasi dari kumpulan uang tersebut yang kemudian dibungakan. Sistem ini mengubah dasar tolong-menolong menjadi perusahaan asuransi yang bertujuan profit.
Pada abad ke-19 Masehi, kelompok muslim mulai mengenal sistem asuransi setelah mereka mengadakan kontak dagang dengan orang- orang Eropa, terutama pada masa penjajahan.
Pada abad ke-19 Masehi, ulama pertama yang membicarakan masalah asuransi adalah Ibnu Abidin (1784-1836), dalam kitabnya "Hasyah Ibn Abidin". Beliau mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dengan alasan asuransi itu bentuk "ilzamu ma la yalzam - mewajibkan sesuatu yang tidak wajib".
Pada tahun 1976, dilaksanakan muktamar ekonomi Islam di Mekkah yang merekomendasikan konsep asuransi mutual (at-Ta'min at-ta'awun) yang halal, menggantikan konsep asuransi konvensional yang diharamkan karena mengandung riba dan gharar.
Pada tahun 1979, Majma' Al-Fiqih Al-Islami Al-Alami (Kesatuan Ulama Fikih Dunia) bersidang di Mekkah dan mayoritas ulama memutuskan bahwa asuransi perniagaan haram hukumnya baik asuransi jiwa maupun yang lainnya.
Pada tahun 1985, Majma' Al-Fiqh Al-Islami bersidang di Jeddah dan memperkuat keputusan muktamar sebelumnya, yaitu mengharamkan jenis asuransi konvensional - at-tijari dan membolehkan jenis asuransi mutual - at-ta'awuni dan menyerukan agar umat Islam menggunakan jenis asuransi - at-ta'awuni.
Berdirinya Perusahaan Asuransi Syariah Dalam materi pelatihan asuransi syariah, IIS (Islamic Insurance Society, 2016), disampaikan bahwa pada dekade 70-an, di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan Al-Takaful Al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, Syarikat Takaful Sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984. Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara baik muslim maupun nonmuslim. Dasar Teori Asuransi Syariah Pengertian Asuransi Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan. Dari istilah aasuran- tie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung dan geasureerde bagi tertanggung (Yafie, 1994 dan Simanjuntak, 1982). Secara baku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata asuransi atau pertanggungan diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan 197
198 jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi merupakan perjanjian di antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk: 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/ pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau 2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Secara umum pengertian asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi, bilamana terjadi suatu kerugian akibat dari ketidakpastian (risiko) maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Pengertian Asuransi Syariah Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-Ta'min, penanggung disebut mu'am- min, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min (Ma'ud, 1965). At-Ta'min memiliki arti memberi perlindungan ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut (Al-Jufri, 1400 H). Al-Fanjari mengartikan tadhamun, takaful, at-Ta'min, atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi ta'min ke dalam tiga bagian, yaitu ta'min at taawunity, ta'min al tijari, dan ta'min al hukumiy (Al-Fanjari, 1994). Dalam buku 'Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu, Az-Zarqa dalam Sula (2004) juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum syariah merupakan sistem ta'awun dan tadhamun yang memiliki tujuan untuk menutupi kerugian atas peristiwa atau
musibah yang terjadi. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Penggantian tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Pengertian asuransi syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: 1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/ pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasar- kan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa Nomor 21/ DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, mendefinisikan asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhamun) sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengem- balian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 199
200 Prinsip Dasar Asuransi Syariah Menurut Pasal 53 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuranasi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut: a. Dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan b. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek haram. Tolong-Menolong (Ta'awun) Menurut Sula (2004), prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong baik untuk asuransi jiwa maupun umum. Tolong menolong atau dalam bahasa arabnya disebut ta'awun adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ini merupakan fondasi dasar dalam menegak- kan konsep asuransi syariah.
Saling Menanggung (Takaful) Prinsip yang digunakan untuk asuransi syariah adalah takaful. Kata takaful berasal dari takafala-yatakafalu, secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling menanggung risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling menanggung risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru', dana ibadah, sumbangan, derma, yang ditunjukan untuk menanggung risiko (Sula, 1996). Takaful dalam pengertian muamalah di atas ditegakkan atas tiga prinsip dasar (Syarikat Takaful Malaysia, 1984): 1. Saling bertanggung jawab; 2. Saling bekerja sama dan saling membantu; dan 3. Saling melindungi. Semangat asuransi takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan di antara mereka. Persaudaraan disini meliputi dua bentuk yaitu persaudaraan berdasarkan persamaan keyakinan (ukhuwah islamiah) dan persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia (ukhuwah insaniah) (Praja, 1995). Hibah/ Dana Kebajikan (Tabarru') tabarru' berasal dari kata artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut mutabarri yang berarti dermawan. tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Sula, 1996). 201
202 Dalam konteks akad asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong (Sula, 1996). Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial semata. Dalam akad tabarru' atau hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola (Fatwa DSN-MUI, 2001). lagi bahwa asuransi ta'awuni atau tolong menolong dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, tidak diragukan termasuk akad tabarru' dan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi (Az-Zuhaili, 1996).
Dasar Hukum Asuransi Syariah Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko keuangan yang timbul akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang. Pengembangan asuransi syariah didasarkan kepada Al Qur'an dan Al-Hadist serta Ijma' para ulama yang terkait dengan hal ini. Berikut adalah beberapa firman Allah SWT, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan kaidah fikih serta pendapat para ulama yang menjadi dasar pengembangan asuransi syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah serta sumber lainnya. Al Qur'an Firman Allah SWT tentang perintah bersiap-siap menghadapi masa depan tercantum dalam QS Al-Hasyr (59 : 18) : Hai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan henda- klah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akherat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam amal kebajikan tercantum dalam QS. Al-Maidah (5 : 2) : Dan tolong tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 203
204 Firman Allah SWT tentang prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksana- kan maupun yang harus dihindarkan diantaranya tercantum dalam: QS. An-Nisa (4:29) yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." QS. Al-Maidah (5:1) yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hu- kum menurut yang dikehendaki-Nya". QS. Al-Maidah (5:90) yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". QS. Al-Baqarah (2:275) yang artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba". QS. Al-Baqarah (2:278) yang artinya: "Hai orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman".
Al-Hadist Nabi Muhammad SAW Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, menyebutkan prinsip bermuamalah menguatkan konsep tolong-menolong dalam asuransi syariah, yaitu: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah). Dalam Hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa: Perumpamaan orang beriman dalam hal kasih sayang, saling mengasihi, dan mencintai kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita". (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir). Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain. (HR Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari). Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'I, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurai- rah). Dalam Ali, Odierno, dan Ismail (2008), Nabi Muhammad SAW mengajarkan prinsip mitigasi atau mengurangi risiko sebelum berserah diri kepada Allah SWT, dalam Hadis berikut: Nabi Muhammad SAW melihat seorang Badui meninggalkan untanya tanpa diikat dan ia bertanya kepada orang Badui tersebut, "Kenapa tidak anda ikat unta anda?" Orang Badui itu menjawab, "Saya bertawakal kepada Allah". Nabi berkata, "Ikat unta anda terlebih dahulu, baru berserah diri kepada Allah". (HR. Al-Tirmizi). 205
206 Menurut Ali, Odierno, dan Ismail (2008), Hadis ini sangat jelas menyampai- kan bahwa seseorang harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi dirinya atau harta bendanya dari risiko kerugian. Menurut Frens dan Soualhi (2010), syariah mendukung praktik penyebaran risiko diantara sebanyak mungkin peserta, sebagaimana yang disampaikan dalam Hadis berikut: Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa: Kemudian Nabi Muhammad SAW membagi sebuah batalion di sepanjang pantai, menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai pemimpinnya sementara ada 300 orang termasuk saya. Begitu kami sampai di lokasi tertentu, makanan kami habis. Setelah ibu Abu Ubaidah memerintahkan semua makanan yang ada di batalion tersebut untuk dikumpulkan, dari saya menyumbang kurma. Setiap hari dia memberikan makanan kepada semua sedikit makanan sampai habis. Setelah itu kami mulai mendapatkan satu butir kurma untuk setiap orang. (HR.Bukhari). Dari Hadis tersebut terkait dengan asuransi syariah, takaful adalah strategi dari mitigasi risiko dengan cara menanggung dan berbagi risiko secara bersa- ma-sama diantara sebanyak mungkin peserta. Kaidah Fikih dan Pendapat Para Ulama Kegiatan operasional asuransi syariah merupakan bagian dari muama- lah, maka dalam pengembangan konsep asuransi syariah juga berpedoman kepada kaidah fikih yang berbunyi: Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60).
Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin. (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60). Perlu diketahui dan dipahami apa saja hal yang dilarang dalam praktik asuransi berdasarkan fikih muamalah tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi dan meninggalkan hal yang dilarang tersebut dalam mengembangkan asuransi syariah. Menurut Ali, Odierno, dan Ismail (2008), dalam kaidah fikih tersebut mensyaratkan bahwa jika suatu kerusakan terjadi, maka harus dilakukan usaha untuk menghilangkannya. Asuransi syariah dapat dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kerugian atau kerusakan ketika hal itu terjadi dengan membayar santunan kepada korban atau keluarga korban. Pendapat para ulama tentang bolehnya asuransi syariah dalam Fatwa DSN- MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji. Tidak diragukan lagi bahwa asuransi ta'awuni (tolong-menolong) dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad tabarru' dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan karena setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi (Wahbah Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami, cet. IV tahun 1997, juz V/3416). Asas pelarangan dalam asuransi (konvensional) adalah karena ia mengandung (unsur) gharar yang dilarang oleh syariat. Larangan syariah terhadap gharar yang dimaksud disini adalah pada akad-akad pertukaran (mu'awadhah). (Husain Hamid Hasan, Hukmu Al-Syari'ah al-Islamiyyah fi 'Uquud al-Ta'miin, Darul I'tisham, 1977) Dengan berpedoman pada firman Allah SWT, Hadis Nabi Muhammad SAW serta kaidah fikih dan pendapat para ulama tersebut di atas, maka dikembangkan konsep asuransi syariah yaitu asuransi yang dikelola sesuai dengan syariah Islam untuk memberikan perlindungan dan ganti rugi baik kepada individu maupun badan hukum terhadap kerugian atau bahaya bagi dirinya dan harta bendanya. 207
208 Transaksi yang Dilarang dalam Praktik Asuransi Syariah Menurut Frenz dan Soualhi (2010), Islam sangat mendukung dan mendorong manajemen risiko, namun asuransi konvensional tidak diperbolehkan untuk digunakan karena praktiknya tidak sesuai dengan syariah Islam yakni mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam diantaranya riba, gharar, maisir, dan juga barang-barang haram. Hal yang lebih lengkap disyaratkan dalam POJK Nomor 69/ POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuranasi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, bahwa usaha asuransi syariah dijalankan dengan menerapkan prinsip dasar yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian/ ketidakjelasan (gharar), perjudian (maisir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek haram. Demikian pula yang ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bahwa ketentuan umum dalam menjalankan akad asuransi syariah adalah yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung ketidakjelasan (gharar), perjudian (maisir), riba, penganiayaan (zhulm), suap (risywah), barang haram, dan maksiat.
Ketidakpastian/ Ketidakjelasan (Gharar) Menurut Wahbah Zuhaili mengenai Financial Transaction in Islamic Juris- prudence, dalam Ali, Odierno, dan Ismail (2008), gharar berarti ketidakpastian, penipuan, risiko, bahaya, dan ketidaktahuan. Pengertian gharar menurut para ahli hukum (fuqaha) adalah sebagai berikut: 1. Menurut Al-Sarakhsi dari Mazhab Hanafi, gharar adalah suatu yang tersembunyi konsekuensinya. 2. Menurut Al-Qarafi dari Mazhab Maliki, gharar adalah apa yang tidak diketahui keberadaannya di masa depan, misalnya burung-burung di udara dan ikan di dalam air. 3. Menurut Al-Shirazi dari Mazhab Shafi'i, gharar adalah bahwa yang secara alami dan yang memiliki konsekuensi yang tersembunyi. 4. Menurut Ibnu Hazm, gharar adalah di mana pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual. Dalam gharar kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan baik dalam bentuk kualitas, kuantitas, harga, waktu, dan penyerahan. Misalnya petani yang menjual hasil pertanian secara ijon dimana hasil pertanian tersebut sudah dijual pada saat belum dipanen. Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (ihtimal) semata (Ahmadi Sukarno, 2003). Inilah yang disebut gharar atau 'ketidakjelasan' yang dilarang dalam Islam. Keunggulan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak terzalimi atau dizalimi. Menurut Islam, gharar ini merusak akad (Baltaji, 1983). Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa larangan gharar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. 209
210 Secara konvensional, kata Syafi'i, kontrak dalam asuransi jiwa dapat dikate- gorikan akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggu- ngan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah SWT yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah gharar terjadi pada asuransi konvensional. Perjudian (Maisir) Kata maisir dalam bahasa Arab, secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al Qur`an adalah kata 'azlam' yang berarti praktik perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilaku- kan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntung- kan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu (Mishri, 1993). Judi pada umumnya (maisir) dan penjualan undian khususnya (azlam) serta segala bentuk taruhan, undian, atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-ben- tuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, speku- lasi, dan ramalan serta bukan diperoleh dari bekerja (Rahman, 1974). Dalam industri asuransi, adanya maisir atau gambling disebabkan adanya gharar dalam sistem dan mekanisme pembayaran klaim. Dengan judi terjadi illat- nya karena terdapat unsur gharar. Adanya unsur gharar menimbulkan al-qumaar (Zarqa, 1992), sedangkan al-qumaar sama dengan al-maisir, gambling, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung, tetapi ada pula pihak yang dirugikan.
Pada kesempatan lain, Antonio menjelaskan tentang maisir dalam asuransi konvensional, bahwa maisir adalah suatu bentuk kesepahaman antara beberapa pihak, namun pada akhirnya yang dihasilkan hanya satu atau sebagian kecil saja yang diuntungkan (Antonio, 1994). Sedangkan, maisir dalam asuransi jiwa konvensional terjadi dalam tiga hal: 1. Ketika seorang pemegang polis mendadak terkena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika ini terjadi, nasabah diuntungkan. 2. Sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh/ lunas, maka perusahaanlah yang diuntungkan. 3. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reserving period, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (cash value) sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus. Bunga (Riba) Riba artinya ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam (Antonio, 1999). Ulama mazhab Syafi'i dan Ibnu hajar al-Hitsami membagi riba dalam kategori: riba al-fadl, riba ad-yadd, dan riba an-nasi'ah. Kemudian Al-Mutawally menam- bahkan jenis keempat, yaitu riba Al-qard. Ia juga mengatakan bahwa semua jenis ini diharamkan dalam Ijma' berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam kaitan apakah riba sama dengan bunga bank, Wahbah Az-Zuhaili kemudian mengatakan, "bunga bank haram hukumnya, karena bunga bank adalah riba na'siah. Sama saja apakah bunga itu mengembang atau menumpuk. 211
212 "Karena perbuatan bank adalah janji dan janji, sungguh bunga bank merupakan riba yang jelas, bunga adalah haram hukumnya seperti riba." (Zuhaili, 1996). Pada asuransi konvensional, seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba baik dalam penentuan bunga, teknik investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga (Sula, 2004). Suap Menyuap (Risywah) Perbuatan risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Allah SWT telah menyinggung praktik suap menyuap pada sejumlah ayat Al Quran. Di antaranya firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2:188) yang artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Rasulullah SAW pun telah memberi peringatan secara tegas untuk menjauhi praktik risywah (suap menyuap). Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus perantara suap yang menjadi penghubung antara keduanya. (HR. Ahmad) Praktik suap menyuap ini seringkali tidak terlalu jelas karena telah menjadi budaya dalam masyarakat. Dalam pemasaran asuransi terkadang praktik ini ditemui untuk "memudahkan urusan". Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW untuk mendapatkan harta secara baik dan halal.
Penganiayaan (Zulm) Dalam bertransaksi antara kedua belah pihak harus sama-sama rela dan memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Di antaranya tidak boleh menganiaya pihak lain (misalnya dengan mengenakan bunga pada pinjaman) sehingga walaupun dilakukan dengan rela tetapi hal itu termasuk dilarang dalam kaidah transaksi berdasarkan syariat Islam (IIS, 2016). Barang Haram dan Maksiat Transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor haram zatnya dimana substansinya diharamkan Allah SWT, seperti minuman keras (khamr), dan daging babi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5:3) yang artinya, Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..., Serta dalam QS. Al-Maidah (5:90) yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 213
214 Akad Lafal akad berasal dari lafal Arab al-'aqad yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan al-ittifaq. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan: Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak yang berpengaruh pada objek perikatan. (Ibn'Abidin, 1272 Hijriah). Akad adalah kontrak antara dua belah pihak. akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing- masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, syarat dan ketentuan sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Karim, 2004). Akad mempunyai peranan yang penting dalam muamalah, karena dengan akad dapat diketahui apakah urusan yang dilakukan itu sah atau sebaliknya. Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dan sebaliknya. Selain itu akad penting karena akan mengatur implikasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan kontrak berdasarkan akad tersebut. Pada umumnya dalam muamalah di bidang ekonomi ada tiga rukun agar akad dapat terlaksana yaitu: 1. Pelaku, dua pihak yang berakad; 2. Objek akad (al-ma'qud alaih); dan 3. Ijab dan Kabul (sighah). Bila rukun dalam suatu akad atau transaksi sudah terpenuhi, tetapi syaratnya tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi rusak (fasik).
Dalam menentukan syarat dalam akad tidak boleh: 1. Menghalalkan yang haram; 2. Mengharamkan yang halal; 3. Menggugurkan rukun; 4. Bertentangan dengan rukun; dan 5. Mencegah berlakunya rukun. Kejelasan akad dalam praktik muamalah sangat penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalah tersebut secara syariah (Sula, 1996). Jenis Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad tabarru' dan akad tijarah/ mu'awadah. Akad Tabarru' Akad tabarru' adalah segala macam transaksi yang menyangkut transaksi nirlaba yang bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan secara komersil. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa arab yang artinya kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya yang terkait. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Pihak yang melakukan tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru'. akad yang termasuk dalam akad tabarru diantaranya adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf, sedekah, hadiah, dan lainnya. Pada dasarnya akad tabarru' adalah transaksi yang terkait dengan memberikan sesuatu atau 215
216 meminjamkan sesuatu. Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu maka objek pinjamanya dapat berupa uang atau jasa (dalam Karim, 2006). Terdapat tiga bentuk umum akad tabarru' yaitu meminjamkan uang, meminjam- kan jasa dan memberikan sesuatu. Akad tabarru tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (akad komersil) apabila akad sudah disepakati. Namun sebaliknya akad tijarah boleh diubah menjadi akad tabarru' jika para pihak sepakat demikian. Akad Tijarah Menurut Karim (2006), akad tijarah (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Akad dalam Asuransi Syariah Kejelasan akad yang digunakan dalam praktik muamalah adalah sesuatu yang penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalah. Demikian pula halnya dalam transaksi asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (aqad tabaduli) atau akad tolong menolong (aqad takafuli). Karena kedua akad ini memiliki syarat yang berbeda dan tentu pula akan memberikan implikasi yang berbeda. Dalam asuransi konvensional akad yang melandasinya adalah akad jual beli. Karena akadnya jual beli maka syarat-syarat dalam akad tersebut harus terpe- nuhi dan tidak melanggar ketentuan syariah. Syarat-syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan akadnya. Pada asuransi konvensional, penjual dan pembelinya, barang yang diperjualbelikan serta akadnya jelas, tetapi yang menjadi masalah adalah besarnya nilai penggantian kerugian serta waktu terjadinya ganti rugi belum pasti. Pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan akad jual melain- kan akad tolong-menolong. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa Asuransi Syariah (ta'min, takaful,
tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud, adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan/ketidakjelasan), maisir (perjudian), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), risywah (suap), barang haram serta perbuatan maksiat. Berdasarkan POJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perusa- haan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusa- haan Reasuransi Syariah adalah: 1. Akad Tabarru' Akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. 2. Akad Tijarah Akad tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial. 3. Akad Wakalah bil Ujrah Akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). 4. Akad Mudharabah Akad mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. 217
218 5. Akad Mudharabah Musytarakah Akad mudharabah musytarakah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola investasi dana tabarru' dan/ atau dana Investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. 6. Akad Hibah Tanahud Akad hibah tanahud adalah akad hibah sejumlah dana dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif untuk membentuk Dana Tanahud pada produk anuitas syariah untuk program Pensiun.
219
220 Bab 13. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
Aspek Perbedaan Tabel 11 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah No. Aspek Konvensional Syariah 1 Konsep Transfer of risk, perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penang- gung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Sharing of risk, usaha saling tolong menolong (ta'awuni) dan saling melindungi (takafuli) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabbaru' yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. 2 Akad Tidak ada akad Akad tabarru' (hibah) dan akad tijarah (wakalah, bil ujrah, mudharabah, mudharabah musyarakah) 3 Kepemilikan dana Dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya. Dana kontribusi, sebagian merupakan milik peserta (shahibul maal) dan sebagian milik perusahan sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut. 4 Investasi Bebas melakukan investasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terbatas pada halal dan haramnya instrumen investasi yang digunakan. Bebas melakukan investasi pada instrumen syariah sesuai ketentuan, yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu terbebas dari riba dan tempat investasi yang terlarang. 5 Sumber pembayaran klaim Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Sumber pembayaran klaim dari rekening tabarru' yang merupa- kan rekening peserta yang saling menanggung risiko. 221
222 6 Surplus Underwriting Surplus underwriting seluruhnya menjadi milik perusahaan Surplus underwriting, dapat dibagikan antara cadangan dana tabarru', perusahaan, dan peserta, apabila kondisi perusa- haan memenuhi ketentuan berlaku. 7 Asal usul Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffee House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional Dari al-Aqilah, kebiasaan suku Arab yang kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. 8 Sumber hukum Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alam, dan contoh sebelumnya Bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ulama dan hukum positif. 9 Misi Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishad) dan misi pemberdayaan umat (sosial) 10 Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tidak ada, sehingga dalam praktiknya terdapat hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ada DPS untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan perusa- haan sesuai dengan prinsip syariah Islam.
Berikut ini adalah definisi dari istilah-istilah yang banyak digunakan dalam Asuransi Syariah berdasarkan POJK Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyeleng- garaan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 1. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; 2. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjan- jian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; 3. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; 4. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah; 5. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah; 6. Akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial; 7. Akad tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial; 8. Akad Wakalah bil ujrah adalah Akad tijarah yang memberikan kuasa 223
224 kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee); 9. Akad Mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya; 10. Akad Mudharabah Musytarakah adalah Akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya; 11. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; 12. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 13. Ujrah adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada perusahaan sebagai imbalan atas pengelolaan dana dan/ atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan; 14. Iuran tabarru' adalah bagian dari kontribusi yang dimasukkan ke dalam dana tabarru' untuk membayar santunan asuransi;
15. Santunan/ klaim adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak; 16. Surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta kedalam dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/ klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan (cadangan) teknis, dalam satu periode tertentu; 17. Qardh adalah pinjaman dana dari perusahaan kepada dana tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana tabarru', untuk membayar santunan/ klaim kepada peserta; dan 18. Cadangan dana tabarru' adalah sejumlah dana yang diperoleh dari surplus underwriting dana tabarru' yang tidak dibagikan kepada peserta dan/ atau perusahaan. 225
226 Bab 14. Skema Kegiatan dan Produk Asuransi Syariah
Skema Kegiatan Asuransi Syariah Berikut adalah proses bisnis asuransi syariah yang menggambarkan skema umum kegiatan asuransi syariah. ALUR ALOKASI DANA PESERTA KONTRIBUSI Hibah Tabarru'/ Tanahud Wakalah Kontribusi Tabarru' Mudharabah Ujrah Mudharabah Kontribusi Investasi Peserta Hasil Investasi Bagi Hasil Investasi Hasil Investasi Manfaat Pembagian Surplus Underwriting Kontribusi Reasuransi Penyisihan Teknis Modal Hasil Investasi DP Manfaat/ Penarikan Investasi Surplus Underwriting Beban Investasi Biaya Operasional Qardh DANA TABARRU'/ TANAHUD DANA PERUSAHAAN DANA INVESTASI PESERTA Khusus untuk Produk Investment Link Gambar 39 Skema Umum Kegiatan Asuransi Syariah 227
228 Dalam peraturan dan praktik yang ada, perusahaan asuransi syariah memiliki dua jenis dana untuk asuransi umum/ asuransi syariah, yaitu dana tabarru' dan dana perusahaan, sedangkan untuk asuransi jiwa syariah di samping kedua dana tersebut, terdapat dana investasi peserta untuk asuransi yang berbasis unit link. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah akan dibagi menjadi iuran untuk dana tabarru', dibayarkan kepada dana perusahaan (ujrah) dan jika ada unit link maka terdapat kontribusi yang disetorkan ke dalam dana investasi peserta. Pengeluaran terkait dengan klaim dan reasuransi akan dibebankan kepada dana tabarru', sedangkan dana perusahaan akan membiayai operasional perusahaan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan skema perusa- haan asuransi syariah. 1. Pemisahan Dana Dalam asuransi syariah, kontribusi yang dibayarkan oleh konsumen dibagi dua. Yang pertama, dana untuk asuransi umum dan kerugian serta reasuransi, sedangkan yang kedua, dana untuk asuransi jiwa yang memiliki unit link. Kontribusi akan dipisahkan ke dalam dana tabarru', dana perusahaan, dan dana investasi peserta sesuai dengan akad yang tercantum dalam polis. Dana tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepa- kati. Penerimaan utama dari dana tabarru' berasal dari kontribusi bagian dana tabarru' dan hasil investasi yang ditempatkan pada jenis-jenis investasi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, pengeluaran utama dari dana tabarru' ini adalah pembayaran manfaat (klaim) kepada peserta yang berhak dan pembayaran reasuransi. Dana perusahaan merupakan dana pengelola asuransi syariah. Aset dan ekuiti perusahaan secara umum terlihat pada dana perusahaan. Penerimaan dana perusahaan berasal dari ujrah yang merupakan bagian dari kontribusi peserta yang menjadi hak pengelola. Selain ujrah, penerimaan dana perusahaan juga berasal dari hasil investasi dan hasil pembagian surplus underwriting. Segala biaya terkait dengan pengelolaan asuransi syariah akan dikeluarkan dan dibayar- kan oleh dana perusahaan.
Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki unit link terdapat dana investasi peserta yang di dalamnya merupakan bagian dari kontribusi peserta yang akan diinvestasikan. Penerimaan berasal dari kontribusi khusus untuk investasi dan hasil dari investasi sedangkan pengeluarannya terutama jika terjadi penarikan investasi atau pembayaran manfaat. 2. Akad yang Digunakan Dalam praktiknya, secara umum akad yang digunakan dalam kegiatan asuransi atau reasuransi syariah adalah sebagai berikut. Akad tabarru' merupakan akad untuk menghibahkan dana dari peserta ke dana tabarru' untuk tujuan saling menolong dan saling melindungi. akad ini bersifat dan bertujuan no komersial. Akad tijarah bersifat dan bertujuan komersial. Pengelolaan dana berdasarkan akad Wakalah bil ujrah, mudharabah, atau mudharabah musyarakah. Akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru' dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee). Akad mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusa- haan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru' dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Akad mudharabah musyarakah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru' dan/ atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusa- haan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/ klaim, kontribusi reasu- ransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Surplus dana tabarru' wajib dibagikan dengan pilihan: 229
230 1. Seluruhnya ditambahkan ke dana tabarru'; 2. Sebagian ditambahkan ke dana tabarru' dan sebagian lagi dibagikan kepada peserta; dan 3. Terakhir, dibagikan kepada dana tabarru', peserta, dan kepada perusa- haan. 3. Qardh Qardh adalah pinjaman dana dari perusahaan kepada dana tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana tabarru' untuk membayar santunan/ klaim kepada peserta. Pemberian qardh dari dana perusahaan ke dana tabarru' secara peraturan dilakukan untuk menutup kekurangan pemba- yaran manfaat/ klaim dari dana tabarru' kepada tertanggung. 4. Sifat Bisnis Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional selain prinsip-prinsip syariah juga terkait risiko. Dalam asuransi syariah, risiko ditanggung bersama-sama di antara peserta (risk sharing) sedangkan dalam asuransi konvensional risiko dialihkan kepada perusahaan sebagai pengelola (risk transfer). 5. Tanggung Jawab dan Intensi Pemegang Polis/ Peserta Peserta menghibahkan sebagian kontribusinya untuk kepentingan saling menolong dan saling melindungi dengan peserta lainnya atas musibah/ risiko yang terjadi. 6. Kepemilikan Dana Kelolaan Dana tabarru' dan dana investasi peserta dimiliki peserta sesuai dengan akad/ perjanjian.
7. Praktik yang Diharamkan Praktik-praktik yang dilarang adalah yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Jenis Risiko dan Produk Jenis Risiko Jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi/ reasuransi syariah pada prinsipnya sama dengan jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi/ reasuransi konvensional. Risiko khusus yang dihadapi perusahaan asuransi/ reasuransi syariah terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. Jenis Produk/ Lini usaha 1. ASURANSI JIWA 1. Asuransi Jiwa Berjangka 3. Asuransi Kesehatan (Term Insurance) 4. Asuransi Kecelakaan Diri 2. Asuransi Jiwa Dwiguna 5. Unit Link (Endowment Insurance) 2. ASURANSI KERUGIAN 1. Asuransi Harta Benda 7. Asuransi Energy Onshore 2. Asuransi Kendaraan 8. Asuransi Energy Offshore Bermotor 9. Asuransi Rekayasa 3. Asuransi Pengangkutan 10. Asuransi Tanggung Gugat 4. Asuransi Rangka Kapal 11. Asuransi Kecelakaan Diri 5. Asuransi Rangka Pesawat 12. Asuransi Kesehatan 6. Asuransi Satelit 13. Asuransi Aneka 231
232 Bab 15. Pengaturan dan Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia
Pengaturan Asuransi Syariah di Indonesia Pengaturan mengenai asuransi syariah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. OJK sebagai regula- tor industri asuransi syariah menyusun peraturan pelaksana dari Undang Nomor 40 Tahun 2014 dalam bentuk peraturan OJK. Adapun aspek-aspek pengaturan yang diatur dalam Peraturan OJK adalah sebagai berikut: Perizinan dan Kelembagaan Peraturan mengenai perizinan dan kelembagaan asuransi syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Adapun pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan OJK ini antara lain: (i) bentuk badan hukum, kepemilikan, nama perusahaan dan permodalan, (ii) perizinan usaha, (iii) pemegang saham pengendali, (iv) unit syariah (v) susunan organisasi, (vi) sumber 233
234 daya manusia, (vii) tenaga ahli, aktuaris dan auditor internal, (viii) kantor di luar kantor pusat, (ix) keanggotaan pada asosiasi, (x) pendaftaran agen asuransi (xi) perubahan kepemilikan (xii) pelaporan, dan (xiii) penggabungan dan peleburan. Kegiatan usaha Peraturan yang mengatur mengenai kegiatan usaha asuransi syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Adapun Pokok-pokok materi yang diatur dalam POJK ini antara lain: (i) ruang lingkup usaha perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah, (ii) standar perilaku usaha, (iii) penerapan prinsip syariah dalam penyelengga- raan usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah dan usaha reasuransi syariah, (iv) pengalihan sebagian portofolio pertangguhan, (v) kerja sama, (vi) co-asuransi, (vii) fraud dan APU PPT, dan (viii) program asuransi wajib. Tata Kelola Peraturan yang mengatur mengenai tata kelola asuransi syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Peraturan OJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian syariah ditetapkan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 73/ POJK.05/2016. Peraturan tersebut mengatur untuk perusahaan perasuransian konvensional dan perusahaan perasuransian syariah. Peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sebagian besar pengaturan dalam Peraturan OJK ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pokok-pokok materi yang diatur dalam POJK ini antara lain: (i) penerapan tata kelola, (ii) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (iii) Direksi, (iv) Dewan Komisaris, (v) Dewan Pengawas Syariah (DPS), (vi) Pemegang Saham, (vii) Komite
dan auditor eksternal, (viii) praktik kebijakan remunerasi, (ix) tata kelola investasi, (x) tata kelola teknologi informasi, (xi) manajemen risiko dan pengendalian internal, (xiii) rencana strategis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, (xiv) keterbukaan informasi, (xv) hubungan dengan pemangku kepentingan, (xvi) etika bisnis, (xvii) self assessment dan pelaporan, dan (xviii) monitoring dan evaluasi. Selain peraturan mengenai kelembagaan, perizinan usaha, kegiatan usaha dan tata kelola, sebagaimana yang disebutkan diatas, terdapat juga peraturan lainya yaitu: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Asuransi Yang Menyelenggarakan Sebagian usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (Bancassurance) 4. Surat Edaran OJK Nomor 9 /SEOJK.05/2017 tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro 5. Surat Edaran OJK Nomor 23 /SEOJK.05/2017 tentang Dasar Penilaian Aset Dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. 6. Surat Edaran OJK Nomor 25 /SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. 7. Surat Edaran OJK Nomor 26 /SEOJK.05/2017 tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi Pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 8. Surat Edaran OJK Nomor 28 /SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan 235
236 Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. 9. Surat Edaran OJK Nomor 29 /SEOJK.05/2017 tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Kelembagaan 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan atas pengajuan produk asuransi baru dari asuransi syariah dan persetujuan pengajuan pemasaran produk asuransi syariah bekerja sama dengan bank (bancassurance). 2. OJK memberikan izin pendirian terhadap perusahaan perasuransian syariah baru dan izin pembukaan unit usaha syariah serta memberikan izin pembukaan kantor cabang perusahaan-perasuransian syariah dan melakukan pencatatatan pendaftaran terhadap kantor pemasaran perusahaan perasuransian syariah. 3. OJK melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan kepada Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah perusahaan perasuransian syariah. Ketentuan Kepemilikan 1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/ atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; 2. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/ atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud di atas bersama-sama dengan Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum asing yang harus merupakan perusa- haan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian sejenis.
Ketentuan Permodalan Berdasarkan Pasal 6 POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah ketentuan permodalan untuk asuransi/ reasuransi syariah adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). 2. Perusahaan Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). 3. Perusahaan Asuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 4. Perusahaan Reasuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah). 5. Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/ atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia. 6. Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 wajib disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia. 237
238 Kewajiban menjadi Anggota Asosiasi Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 67 tahun 2016 tentang Perizinan usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah diatur bahwa setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi serta perusahaan penunjang usaha asuransi wajib menjadi anggota asosiasi yang sejenis dengan usahanya. Seluruh peraturan yang berlaku bagi usaha asuransi/ reasuransi konvensional berlaku bagi usaha asuransi/ usaha reasuransi syariah, kecuali secara khusus dikecualikan dalam peraturan dimaksud. Selain menggunakan peraturan asuransi/ reasuransi konvensional, terdapat pula peraturan yang secara khusus mengatur tentang asuransi/ reasuransi syariah. Peraturan tersebut adalah: 1. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah 2. POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan di atas selanjutnya akan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan praktik yang berlaku umum dalam bidang asuransi/ reasuransi syariah dan atau adanya ketentuan baru yang lebih tinggi. Contohnya adalah ketentuan di atas akan disesuaikan setelah munculnya Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Selain harus memperhatikan peraturan yang berlaku, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah juga harus memperhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dari fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, di bawah ini adalah fatwa yang terkait dengan asuransi/ reasuransi syariah. 1. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; 2. Fatwa DSN-MUI Nomor 51/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudhar- abah Musyarakah pada Asuransi Syariah;
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 52/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; 4. Fatwa DSN-MUI Nomor 53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; dan; 5. Fatwa DSN-MUI Nomor 81/ DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. 6. Fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI selanjutnya akan menjadi salah satu rujukan oleh regulator termasuk di dalam penyusunan peraturan terkait dengan asuransi/ reasuransi syariah. Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perusahaan asuransi/ reasuransi syariah sesuai dengan ketentuan dan praktik yang berlaku umum, OJK sesuai dengan undang-undang memiliki wewenang melakukan pengawasan termasuk terhadap perusahaan asuransi/ reasuransi syariah. Pengawasan perusahaan perasuransian syariah secara garis besar sama dengan pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan perasuransian konven- sional. Pengawasan secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penga- wasan tidak langsung yang dapat dilakukan melalui analisis (analisis laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, kepatuhan, dan risiko) dan pengawasan langsung yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap perusa- haan asuransi/ reasuransi syariah. 239
240 Sebelum tahun 2015, pengawasan yang dilakukan oleh OJK didasarkan atas kepatuhan perusahaan asuransi/ reasuransi syariah terhadap ketentuan perundang-undangan (compliance). Namun, sejak tahun 2015 pengawasan terhadap perusahaan asuransi/ reasuransi syariah didasarkan atas risiko (risk based supervision). Risk Based Supervision (RBS) merupakan pengawasan yang bersifat ke depan (forward looking) yang lebih menitikberatkan pada identifikasi permasalahan potensial yang dihadapi perusahaan asuransi/ reasuransi syariah sehingga dapat mendeteksi permasalahan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang tepat waktu dan tepat guna. Tujuan RBS adalah untuk mengetahui risiko perusahaan asuransi/ reasuransi syariah dalam menyelenggarakan kegiatannya dan kemungkinan perusa- haan asuransi/ reasuransi syariah akan mengalami kegagalan sehingga dapat mendeteksi dini risiko yang dialami perusahaan dan memfokuskan monitor- ing terhadap perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Probabilitas perusahaan asuransi/ reasuransi syariah akan mengalami kegagalan dinilai secara kuanti- tatif dengan rentang nilai risiko 0 sampai dengan 4. Semakin tinggi nilai risiko maka semakin tinggi kemungkinan bahwa perusahaan asuransi syariah akan mengalami kegagalan. Sebaliknya apabila nilai risiko semakin kecil maka kemungkinan kegagalan relatif kecil. Dalam melakukan penilaian berdasarkan risiko, OJK membagi risiko perusa- haan asuransi/ reasuransi syariah menjadi 7 risiko, yaitu: 1. Kepengurusan; 2. Tata Kelola; 3. Strategi; 4. Operasional; 5. Aset dan Liabilitas; 6. Asuransi; dan 7. Dukungan Dana (permodalan).
Perkembangan Sektor Asuransi Syariah Perkembangan asuransi salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan asetnya. Dari tahun ke tahun pertumbuhan aset asuransi syariah semakin meningkat. Berikut adalah perkembangan aset asuransi syariah dalam lima tahun terakhir. Gambar 40 Grafik Pertumbuhan Aset Perasuransian Syariah Jumlah perusahaan perasuransian syariah sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebanyak 62 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan asuransi full pledged dan 49 unit usaha asuransi syariah. Gambar 41 Grafik Jumlah Perasuransian Syariah 241
242 Bab 16. Pelaku dan Profesi di Industri Asuransi Syariah
Pelaku Perasuransian Syariah Pelaku Asuransi Syariah di Indonesia Asuransi syariah mulai ada di Indonesia pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga. Pendirian perusahaan asuransi syariah ini didorong oleh berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia di tahun 1992 yang membutuhkan dukungan asuransi dari asuransi syariah baik untuk perusahaan dan nasabahnya. Jumlah pelaku industri asuransi syariah di Indone- sia mulai bertumbuh pada tahun 2000 yang dimulai dengan 3 perusahaan dan pada tahun 2018 jumlahnya menjadi sebanyak 62 perusahaan yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi jiwa syariah dan 6 perusahaan asuransi umum syariah, 23 unit usaha asuransi jiwa syariah, dan 24 unit usaha asuransi umum syariah serta 2 unit usaha reasuransi syariah. Dengan jumlah pelaku asuransi syariah yang banyak ini menjadikan Indonesia memiliki jumlah perusahaan asuransi syariah (unit maupun full pledged) yang terbanyak di dunia. 243
244 Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 67 tahun 2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah diatur bahwa setiap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi serta perusahaan penunjang usaha asuransi wajib menjadi anggota asosiasi yang sejenis dengan usahanya. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI didirikan pada tanggal 14 Agustus 2003, yang merupakan satu-satunya wadah bagi perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah, dan perusahaan penunjang perasuransian syariah serta perusahaan jaminan pembiayaan syariah yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, bertanggung jawab, amanah dalam menopang perkem- bangan industri perasuransian nasional. Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, AASI berasaskan syariah islam dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip silahturahmi, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, amanah, profesionalisme, serta kemasla- hatan. Sampai bulan Desember 2018, AASI telah beranggotakan 72 perusahaan yang terdiri dari 29 perusahaan asuransi jiwa, 29 perusahaan asuransi umum, 3 perusahaan reasuransi, 11 perusahaan broker asuransi dan broker reasuransi.
Profesi di Industri Asuransi Syariah Profesi Secara umum profesi di industri asuransi syariah sama dengan profesi yang ada di industri asuransi konvensional, namun secara khusus yang mengawasi kesyariahan industri asuransi adalah dewan pengawas syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari struktur perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS pada industri asuransi syariah terdiri atas satu orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh (Rapat Umum Pemegang Saham ) RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi Profesi Islamic Insurance Society (IIS) Merupakan lembaga di bawah naungan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang bertugas untuk memberikan gelar sertifikasi keahlian asuransi yaitu Fellow of Islamic Insurance Society (FIIS) untuk setingkat ahli dan Associate of Islamic Insurance Society (AIIS) untuk setingkat ajun ahli. Tujuan pembentukan IIS adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan dan standarisasi aplikasi ketentuan- ketentuan syariah dalam praktik bisnis asuransi, baik umum maupun jiwa; 2. Mendorong terlaksananya praktik bisnis asuransi yang sesuai dengan ketentuan syariah; 3. Merumuskan dan memberlakukan kode etik bagi para anggota society; 4. Memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dan ajun ahli asuransi syariah; dan 5. Mempromosikan/ mensosialisasikan pengetahuan ilmu asuransi syariah, baik di industri asuransi dalam negeri maupun luar negeri. 245
246 Pembiayaan Syariah Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia.
Keterkaitan Antar Bab Bab 17 Bab 18 Pendahuluan 1. Membahas latar belakang pendirian perusahaan pembiayaan syariah; 2. Membahas aturan dan dasar pendirian perusahaan pembiayaan syariah. Konsep dan Perkembangan Pembiayaan Syariah 1. Membahas definisi dari perusahaan pembiayaan syariah; 2. Membahas perkembangan dari perusahaan pembiayaan syariah, Bab 20 Operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah Bab 19 1. Membahas pencairan pembiayaan syariah; 2. Membahas penagihan dan penanganan konsumen syariah; Akad Pembiayaan dan Model Bisnis Pembiayaan Syariah 3. Membahas pencatatan dan laporan pembukuan syariah. 1. Membahas akad pembiayaan syariah; 2. Membahas kegiatan/ transaksi pembiayaan syariah; 3. Membahas prinsip-prinsip akad; Bab 21 4. Membahas modal usaha/ pendanaan. Pengaturan Perusahaan Pembiayaan Syariah 1. Membahas penyelenggaraan Usaha Pembiayaan syariah; 2. Membahas kepengurusan perusahaan pembiayaan syariah; 3. Membahas etika bisnis dan pelaporan di perusahaan pembiayaan syariah. 247
248 Bab 17. Pendahuluan
Sejarah hadirnya perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan barang dan/ atau jasa melalui pembiayaan selain dari bank dengan menggunakan prinsip syariah. Seperti diketahui bersama, bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan dalam Islam hal-hal yang terkait transaksi perekonomian, akad jual beli, sewa-menyewa harus berdasar- kan prinsip syariah. Adanya perusahaan pembiayaan syariah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sehingga hajat hidupnya dapat terpenuhi dan kuali- tas kehidupan dapat meningkat dengan tanpa melanggar prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud adalah kebutuhan akan modal kerja, investasi, penyewaan barang atau pembelian barang dan jasa. Ketentuan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan dilanjutkan dengan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor 04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan yang mengatur Perusahaan pembiayaan syariah, yaitu: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, yang kemudian digantikan dengan 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan POJK Nomor Usaha Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Dalam penyusunan peraturan OJK terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah ini, Pemerintah juga bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) selaku institusi yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa atau standar terkait dengan muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah. 249
250 Sesuai dengan perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia, sampai dengan akhir 2018 telah berdiri entitas bisnis pembiayaan syariah yang terdiri dari 3 perusahaan pembiayaan syariah, yaitu 1) PT Al Ijarah Indonesia Finance; 2) PT Amanah Finance; dan 3) PT Citifin Multi Finance serta 32 unit usaha syariah di Indonesia yang telah menyalurkan pembiayaan syariah dalam bidang pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan multiguna. Produk pembiayaan syariah sendiri adalah produk yang bersifat universal yaitu produk yang dapat digunakan atau dipakai oleh seluruh masyarakat tanpa melihat kepada latar belakang atau agama tertentu. Kisah Inspiratif ini dari konsumen yang mengenal pembiayaan syariah dimulai dari usaha yang digeluti oleh orang tuanya sejak dahulu dan diteruskan oleh anaknya setelah orang tuanya meninggal dunia. Awalnya, Ayahanda dari Ahmad Yani adalah pendiri usaha ini dengan memulai usaha tahun 1976. Dimulai dengan 1 kapal ikan ukuran kecil di Pulau Tidung. Singkatnya sejak penunjukan Pulau Tidung dijadikan objek wisata nasional pada tahun 1995, maka Ayahanda membuat kapal motor penyeberangan pada tahun 1995 dan hingga saat ini memiliki dua kapal penyeberangan yaitu, KM "Putra Gangga" dan KM "Bima". Dari setiap kapal dapat menampung 200 orang untuk menyeberang dari Muara Angke ke Pulau Tidung dengan kemampuan rata-rata setiap kapalnya mengangkut sebanyak 900-1.200 orang perbulannya, dengan harga karcis Rp40.000/orang, sehingga pendapatan Rp42.000.000,00/ bulan ((1.200+900)/2 = 1.050 orang dikalikan Rp40.000,00). Selain kapal, Ayahanda juga memiliki tiga buah unit penginapan terletak di Pulau Tidung, ada 10 kamar dengan tarif sewa Rp300.000,00 per kamar per malam (tarif yang berlaku tahun 2014). Pada bulan Oktober 2014, Ayahanda meninggal dunia. Ahmad yang mengam- bil alih bisnis keluarganya. Langkah awal yang dilakukannya adalah membenahi laporan keuangan yang masih sederhana. Langkah kedua, melakukan perema- jaan armada usaha yang dimiliki dengan melihat kondisi sekarang ini perlu adanya perbaikan atau mengganti sebagian kondisi kapal yang sudah tidak terawat selama ini. Akhirnya Ahmad mencari sumber pendanaan dan bertemu
Gambar 42 Konsumen dengan Pembiayaan Syariah dengan salah satu marketing perusahaan pembiayaan syariah dan akhirnya terjadi kesepakatan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan syariah untuk pembiayaan kapalnya. Konsep pembiayaan yang ditawarkan dan disepa- kati adalah dengan akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT). Karena mengguna- kan akad IMBT, maka konsumen melakukan pembayaran sewa kepada perusa- haan pembiayaan syariah setiap bulannya dengan jangka waktu yang disepakati sampai akhir sewa akan menjadi milik konsumen (opsi beli). Perawatan dan peremajaan kapal kayu ini sesuai dengan arahan dari Pemerintah DKI yang menunjuk pelayaran rakyat seperti kapal kayu sebagai penganti kapal-kapal fiber penyeberangan dengan memberikan syarat kenyamanan dan syarat keselamatan yang harus dipenuhi oleh kapal kayu milik swasta. Setelah mendapatkan pembiayaan syariah dan dilakukan perbaikan kapal, terjadi peningkatan jumlah penumpang rata-rata setiap kapalnya sebanyak 1.000-1.400 orang perbulannya, dengan harga karcis Rp40.000,00 per orang, sehingga pendapatan menjadi Rp48.000.000,00 per bulan ((1.000+1.400)/2 = 1.200 orang dikalikan Rp40.000,00). Singkatnya dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari perusahaan lebih berkem- pembiayaan syariah, maka usaha Ahmad dapat menjadi bang, terbukti dengan didapatnya kenaikan omzet dari pendapatan jasa penyeberangan Rp100.000.000,00 dibanding tahun sebelumnya. 251
252 Bab 18. Konsep dan Perkembangan Pembiayaan Syariah
Konsep Pembiayaan Syariah Apa itu Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP Syariah)? Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/ pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah dan dalam struktur oganisasi kepengurusan organisasinya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah telah dijalankan dengan benar dan baik. Berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 10/POJK.05/ 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, prinsip kegiatan usaha syariah adalah: 1. Prinsip Keadilan ('Adl); 2. Prinsip Keseimbangan (Tawazun); 3. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah); 4. Prinsip Universalisme (Alamiyah); dan 5. Tidak mengandung gharar, maisir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram. 253
254 POJK Nomor 10/POJK.05/ 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan syariah, yaitu: 1. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. 2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. 3. Pembiayaan Jasa adalah pemberian/ penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/ atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. 4. Kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK. Pada pembiayaan syariah, setiap kegiatan usaha harus merujuk kepada akad yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh DSN-MUI atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI. Kemudian setiap akan melakukan suatu kegiatan usaha yang berlandaskan akad syariah, baik tunggal dan/ atau gabungan, PP syariah wajib melapor dan harus mendapatkan izin dari OJK.
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia Perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia lima tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dilihat dari pertum- buhan jumlah perusahaan pembiayaan syariah, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah dan market share aset pembiayaan syariah per Desember 2018 dapat dilihat pada tabel dan penjelasan berikut: Tabel 12 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Perkembangan Jumlah PP Murni Syariah Full Pledged 2 3 3 3 3 3 Perkembangan Jumlah PP yang Memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) 42 41 37 38 34 32 Jumlah Pelaku Pembiayaan Syariah 44 44 40 41 37 35 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pelaku Pembiayaan Syariah Tahunan 29,4% 0% 9,1% 2,5% 9,7% 5,4% Sumber : OJK, 2019 Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan pembiayaan syariah yang murni syariah full pledged di tahun 2013 berjumlah 2 dan meningkat menjadi 3 perusahaan pembiayaan syariah di akhir tahun 2018. Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang sebelumnya berjumlah 42 di tahun 2013 menjadi 32 di akhir tahun 2018. 255
256 Berdasarkan informasi pada Tabel 12, terdapat informasi mengenai perusa- haan pembiayaan murni syariah full pledge dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun perbedaan antara kedua perusahaan dimaksud adalah: Tabel 13 Perbedaan Perusahaan Pembiayaan (Full) dengan Unit Usaha Syariah No. Keterangan Pembiayaan Syariah (Full) Unit Usaha Syariah/ UUS 1 Pimpinan Perusahaan Direktur Utama Kepala Unit Syariah/ Kepala Divisi/ General Manager 2 Ekuitas Minimal Rp100.000.000.000 Minimal Rp25.000.000.000 3 Pencatatan Pembukuan Pembukuan sendiri Mengikuti pembukuan induk (terdapat pembukuan secara terpisah) Pertumbuhan jumlah perusahaan pembiayaan syariah selama 6 tahun terakhir, belum diikuti oleh pertumbuhan jumlah aset dari perusahaan pembiayaan syariah secara konsisten. Tabel di bawah ini menyajikan fluktuasi data pertum- buhan jumlah aset dari perusahaan pembiayaan syariah mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Tabel 14 Perkembangan Jumlah Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Aset (miliar rupiah) 24,64 23,77 22,35 35,74 32,26 22,18 Tingkat Pertumbuhan Tahunan 8,71% 3,53% 5,97% 59,91% 9,74% 31,25% Tingkat Pertumbuhan Rata-rata 3,02%
Masih belum konsistennya pertumbuhan pembiayaan syariah setiap tahun- nya dan belum terbiasanya masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk syariah menyebabkan pangsa pasar dari pembiayaan syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Untuk melengkapi pemahaman dari perkembangan industri pembiayaan syariah di Indonesia, selain melihat data dari dua tabel diatas maka akan dilihat juga data pangsa pasar dari aset perusahaan pembiayaan syariah dibandingkan dengan total aset dari perusa- haan pembiayaan berdasarkan data per Desember 2018. Gambar 43 Market Share Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah terhadap Total Aset Perusahaan Pembiayaan per Desember 2018 Gambar 43 menunjukkan bahwa total jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah hanya sebesar 4,39% jika dibandingkan dengan total aset perusahaan pembiayaan. Pemerintah melalui OJK sangat mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan syariah, hal itu ditunjukkan dengan telah disusun dan telah dijalankannya roadmap IKNB Syariah 2015-2019. Roadmap IKNB Syariah merupakan panduan bagi regulator, pelaku industri dan seluruh stakeholder terkait arah kebijakan dan pengembangan IKNB Syariah. 257
258 Bab 19. Akad Pembiayaan dan Model Bisnis pembiayaan syariah
Akad Pembiayaan Syariah Akad/perjanjian dalam transaksi pembiayaan syariah sangat penting karena akad menentukan status suatu transaksi yang berimplikasi pada keten- tuan hukum tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah: Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan/ eksploitasi. Sebab, pada asalnya harta orang lain tidak halal kecuali jika dipindahkan haknya dengan cara yang diridhai-Nya. 259
260 Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan: Kegiatan Pembiayaan Syariah PEMBIAYAAN JUAL BELI Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, dengan akad: 1. Murabahah, yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak; 2. Salam, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh; dan/atau 3. Istishna', yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pemba- yaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak. PEMBIAYAAN INVESTASI Pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, dengan akad: 1. Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak; 2. Musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak;
3. Mudharabah Musytarakah, yaitu bentuk mudharabah dimana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerja sama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan/atau 4. Musyarakah Mutanaqishah, yaitu musyarakah atau syirkah yang kepemi- likan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishsah) secara bertahap oleh pihak lainnya. PEMBIAYAAN JASA Pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, dengan akad: 1. Ijarah, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri; 2. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, yaitu ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa'd) setelah masa ijarah selesai; 3. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah, yaitu pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya; 4. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah, yaitu pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi; 5. Kafalah atau Kafalah bil ujrah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul'anhu, ashii); 261
262 6. Ju'alah, yaitu janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang diten- tukan dari suatu pekerjaan; dan/atau 7. Qardh, yaitu pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Prinsip-prinsip Akad Prinsip kegiatan usaha syariah: 1. Prinsip keadilan ('adl) 2. Prinsip keseimbangan (tawazun) 3. Prinsip kemaslahatan (maslahah) 4. Prinsip universalisme (alamiyah) 5. Tidak mengandung gharar, maisir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram. Modal Usaha/ Pendanaan dan Pembiayaan Syariah Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan pembiayaan syariah mempunyai model bisnis yang secara umum sama dengan model bisnis lainnya. Hanya dalam pembiayaan syariah semua kerja sama dengan pihak-pihak terkait disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga kesepakatan dan saling keterbukaan menjadi kunci paling utama.
Gambar 44 Model Bisnis Perusahaan Pembiayaan Gambar 44 di atas menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan syariah mendapatkan modal usaha dari pemegang saham/ shareholder sebagai modal awal untuk memulai bisnis. Setelah itu perusahaan pembiayaan sangat memer- lukan dana dari bank syariah dan pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk terus berkembang dan meningkatkan aset. Penjual adalah pihak yang mendukung perusahaan pembiayaan dalam ketersediaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh perusahaan pembiayaan seperti dealer, supplier, dan lain-lain. Mitigasi risiko pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengalihkan risiko pembiayaan syariah melalui mekanisme penjaminan syariah; 2. Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau 3. Melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan syariah. 263
264 Modal Usaha Berdasarkan Pasal 66 POJK Nomor 10/POJK.05/2019, tentang Penyelengga- raan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusa- haan Pembiayan, perusahaan pembiayaan syariah hanya dapat memperoleh pendanaan berupa: 1. Penambahan modal disetor tidak melalui penawaran umum saham atau penambahan modal kerja bagi UUS; 2. Pendanaan dari lembaga Pemerintah, bank, industri keuangan non-bank, lembaga, dan/ atau badan usaha lain; 3. Pendanaan subordinasi; 4. Penerbitan efek syariah melalui penawaran umum; 5. Penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum; 6. Sekuritisasi aset produktif sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 7. Pendanaan kepada UUS dari perusahaan pembiayaan induknya. Akad Pendanaan Kegiatan Usaha Untuk kegiatan usahanya dalam menyalurkan pembiayaan kepada konsu- men, perusahaan pembiayaan syariah harus mempunyai sumber dana yang cukup dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Adapun akad pendanaan antara perusahaan pembiayaan syariah dan bank/ pemilik dana berdasarkan Pasal 67 POJK Nomor 10/POJK.05/2019: a. Mudharabah; b. Mudharabah Musytarakah; c. Musyarakah; d. Ijarah; e. Qardh; dan/ atau f. Akad pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam hal perusahaan pembiayaan syariah menerima pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain, perusahaan pembiayaan syariah wajib menerima pendanaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah pendanaan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan; b. Jangka waktu pengembalian pendanaan paling singkat 1 (satu) tahun; dan c. Dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara perusahaan pembiayaan syariah dengan pemberi pendanaan; dan d. Tidak dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over). Tabel 15 Skema Pendanaan dan Akad yang Digunakan Skema Porsi Bank Porsi PP Syariah Pencatatan Risiko Akad Executing Ditentukan sesuai kesepakatan bank dan perusahaan pembiayaan syariah Seluruh porsi pembiayaan bank dicatat sebagai kewajiban perusahaan pembiayaan syariah dalam neraca Seluruh risiko ditanggung oleh perusahaan pembiayaan syariah Mudharabah, Musyarakah Channeling 100% 0% Seluruh pembiayaan yang disalurkan kepada end-user dicatatkan sebagai aset dalam neraca bank Seluruh risiko ditanggung oleh bank/ pemilik dana Wakalah bil Ujrah Joint Financing (POJK Nomor 10/ POJK.05/2019 tentang Penye- lenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan) Ditentukan sesuai kesepakatan bank dan perusahaan pembiayaan syariah Perusahaan pembiayaan syariah hanya mencatatkan porsi pembiayaannya saja sebagai aset dalam neraca dan sisanya dicatat bank sebagai aset dalam neracanya Ditanggung bank dan perusahaan pembiayaan syariah sesuai porsi partisi- pasinya masing- masing Akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 265
266 Akad Pembiayaan Akad pembiayaan adalah akad yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dalam melakukan proses pembiayaan kepada nasabah. Akad-akad yang biasa digunakan antara lain: 1. Murabahah Murabahah adalah kontrak jual beli barang sesuai harga asli yang ditambah- kan dengan keuntungan (margin) yang disepakati, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian dan pembayaran atas pembelian barang itu bisa dilaku- kan secara bertahap atau dengan cara dicicil. Contoh perhitungan pembiayaan murabahah yang biasa digunakan untuk pembiayaan kendaraan baik mobil maupun motor dapat dilihat simulasi pembiayaan syariah di bawah ini: Tabel 16 Simulasi Perhitungan Pembiayaan Murabahah Perhitungan Keuntungan Perusahaan Pembiayaan Syariah Harga Mobil 120.000.000 Uang Muka Konsumen 24.000.000 Biaya Perusahaan Pembiayaan Syariah 96.000.000 Margin Keuntungan Perusahaan Pembiayaan Syariah 9.600.000 (96.000.000 × 10% × 1) Fasilitas Murabahah Harga Mobil 120.000.000 Margin Keuntungan Perusahaan Pembiayaan Syariah 9.600.000 Harga Jual Perusahaan Pembiayaan Syariah 129.600.000 Uang Muka Konsumen 24.000.000 Sisa Angsuran/ Kewajiban Konsumen 105.600.000 Margin Keuntungan Perusahaan Pembiayaan Syariah 8.800.000 (105.600.000 : 12)
Dalam perusahaan pembiayaan syariah, akad murabahah dapat diguna- kan untuk kegiatan usaha pembiayaan multiguna. Perbedaan mendasar antara akad murabahah dan kontrak kredit konvensional dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 17 Perbedaan antara Akad Murabahah dan Kontrak Kredit a Akad Murabahah (Jual/Beli) Kontrak Kredit Dasar transaksi Jual beli barang/ manfaat Pinjam-meminjam uang Hubungan perusahaan pembiayaan dan nasabah Penjual dan Pembeli Lender (kreditur) dan borrower (debitur) Sebesar pokok ditambah Sebesar harga jual bungan Jumlah utang Berjumlah tetap sampai Jumlahnya dapat dengan berakhirnya jangka waktu berubah-ubah (fluktuatif) sampai dengan jangka waktu berakhir Keuntungan (profit) Dalam bentuk margin yang sudah termasuk di dalam harga jual Dalam bentuk bunga yang harus dibayarkan bersama dengan pengembalian pokok Pelunasan dipercepat Melunasi sisa piutang (harga jual), namun perusahaan pembiayaan dapat memberikan muqasah/ diskon sisa harga jual Melunasi sisa pokok saja ditambah dengan denda (jika ada) Dasar akuntansi PSAK 102: Murabahah PSAK 50 dan PSAK 55: Instrumen Keuangan Sharia compliance Ya Tidak 267
268 2. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) merupakan sebuah perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan syariah dengan konsumen, dengan persetujuan membayar uang sewa atas suatu barang selama masa sewa yang disepa- kati. Pada akhir masa sewa, perusahaan pembiayaan memiliki hak opsi untuk memindahkan kepemilikan barang yang menjadi objek perjanjian sewa tersebut kepada penyewa. Contoh perhitungan pembiayaan IMBT untuk pembiayaan kendaraan, mesin, alat berat, dan lain-lain dapat dilihat pada simulasi di bawah ini: Tabel 18 Simulasi Perhitungan Pembiayaan IMBT Harga perolehan Rp4.016.250.000,00 Uang muka sewa Rp1.204.875.000,00 Biaya administasi Rp56.300.000,00 Pokok sewa Rp227.721.375,00 Jangka waktu: 48 bulan Margin sewa Rp1.442.101.230,00 Total pembayaran sewa Rp4.257.101.230,00 Sewa bulanan Rp88.689.610,00 Opsi beli 1 3. Ijarah Ijarah adalah sebuah perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen baik perusahaan atau perorangan yang setuju untuk menyewa suatu barang milik perusahaan pembiayaan dan membayar uang sewa selama masa sewa yang disepakati. Contoh perhitungan pembiayaan ijarah untuk pembiayaan kendaraan, mesin, alat berat dapat dilihat pada simulasi di bawah ini:
Tabel 19 Simulasi Perhitungan Pembiayaan Ijarah Harga perolehan Rp4.016.250.000,00 Uang muka sewa Rp1.204.875.000,00 Biaya administasi Rp56.300.000,00 Pokok sewa Rp227.721.375,00 Jangka waktu: 48 bulan Margin sewa Rp1.442.101.230,00 Total pembayaran sewa Rp4.257.101.230,00 Sewa bulanan Rp88.689.610,00 Opsi beli
Ijarah dan IMBT secara prinsip keduanya sama, yaitu tentang akad sewa atas suatu barang, yang membedakan adalah bahwa pada akad IMBT nasabah mempunyai opsi beli atas barang yang disewa, sedangkan akad ijarah konsu- men tidak ada kesepakatan opsi beli. Untuk tanggung jawab para pihak dan perbedaan antara ijarah dan leasing konvensional dapat dilihat secara jelas pada dua tabel di bawah ini. Tabel 20 Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak LESSOR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH NASABAH 1. Membayar sewa dan bertanggung- jawab menjaga keutuhan aset yang disewakan serta menggunakannya sesuai kontrak 1. Menyediakan aset yang disewakan. 2. Menanggung biaya pemeliharaan yang 2. Menanggung biaya pemeliharaan aset. tidak material 3. Tidak bertanggungjawab atas kerusa- kan, jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran kelalaiannya. 269
270 Tabel 21 Perbedaan antara Ijarah dan Leasing a Ijarah Leasing Hubungan perusahaan pembiayaan dengan nasabah Mu'jir dan Musta'jir Lessor dan Lesse 1. Operating lease: tidak terdapat perpindahan kepemilikan. Kepemilikan barang Mu'jir 2. Financial lease: terdapat opsi perpindahan kepemilikan objek sewa di akhir periode (hal tersebut sudah disepakati pada awal perjanjian). Dasar perhitungan sewa Biaya depresiasi aset dan profit margin Pengembalian pokok dan bunga Dasar akuntansi PSAK 107: Akuntansi ijarah PSAK 30: Sewa Hanya berpengaruh terhadap laporan laba-rugi karena seluruh pembayaran sewa dibukukan sebagai biaya sewa 1. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. 2. Objek ijarah disusutkan atau Pencatatan/ akuntansi perushaan pembiayaan diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusu- tan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Berpengaruh terhadap neraca dan laporan laba-rugi sebagaimana pencatatan kredit atau pembiayaan yang diterima Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
a Ijarah Leasing Pengikatan (akad) Ijarah sama dengan operating lease tidak terdapat perpindahan kepemili- kan. Tetapi jika Musta'jir berkeinginan memiliki objek sewa, maka pada awal akad Mu'jir dapat menambahkan akad Wa'ad untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut ke Musta'jir pada akhir masa sewa. Proses perpindahan kepemilikan Ijarah ada 2 (dua), yaitu dengan akad jual (Bai') atau Hibah. Apabila proses perpindahan kepemilikan Ijarah menggunakan akad Bai', maka skema ini disebut akad Al-Ijarah Al-Mun- tahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT). Sewa dan jual beli menjadi satu kesatuan dalam satu perjanjian Sharia compliance Ya Tidak Jadi secara umum perbedaan antara pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah adalah: Tabel 22 Perbedaan Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah No. Prinsip Pembiayaan Konvensional Pembiayaan Syariah 1 Akad/ perjanjian Perjanjian pembiayaan Akad disesuaikan dengan transaksinya 2 Sumber pembiayaan Bank konvensional Pemerintah dan swasta Bank syariah Pemerintah dan swasta 3 Hukum Mengacu pada hukum positif Mengacu pada hukum positif dan hukum syariah 4 Keuntungan/ profit Menjadi milik perusahaan sepenuhnya yang disebut bunga Menjadi milik perusahaan sepenuhnya yang disebut margin bagi hasil, dan imbal jasa 5 Asuransi Asuransi konvensional Pemerintah dan swasta Asuransi syariah Pemerintah dan swasta 6 Denda Menjadi pendapatan lain-lain perusahaan Menjadi dana kebajikan umat (bukan pendapatan perusahaan) 271
272 Bab 20. Operasional Perusahaan pembiayaan syariah
Operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah Dalam kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah mempunyai ketentuan dan aturan yang menjadi ciri khas dalam menjalankan operasionalnya, sehingga menjadi perbedaan dengan pembiayaan konvensional. Beberapa hal pemba- hasan kegiatan pembiayaan operasional syariah menjadi perbedaan dapat dijumpai dalam bentuk seperti: 1. Pencairan pembiayaan syariah. 2. Penagihan dan penanganan konsumen syariah. 3. Pencatatan dan laporan pembukuan syariah. 273
274 Pencairan Pembiayaan Syariah Dalam transaksi keuangan syariah terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan. Para pihak tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sehingga tercapainya kesepakatan transaksi diantara pihak-pi- hak tersebut. Secara umum transaksi yang melibatkan beberapa pihak dapat dilihat dari transaksi yang menggunakan akad seperti murabahah, ijarah, IMBT, salam dan lainnya. Sehingga pola transaksinya dapat dilihat di bawah ini: Gambar 45 Bisnis Model Transaksi Pembiayaan Konsumen Peranan konsumen adalah sebagai pihak yang mengajukan transaksi pembiayaan syariah. Konsumen tersebut yang menentukan barang apa yang diinginkan. Dalam hal ini konsumen bisa menentukan dealer/ supplier yang sudah ditetapkan atau diserahkan kepada pihak lain (perusahaan pembiayaan syariah). Konsumen dalam proses transaksinya harus menyiapkan dokumen-dokumen terkait permohonan pembiayaan syariah seperti: KTP pemohon, KTP pasangan, Kartu Keluarga dan lainnya.
Dealer/ Supplier Dealer/ supplier adalah pihak yang menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen sehingga perlu kerja sama dengan perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka mempercepat proses. Dealer/ supplier harus melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perusahaan pembiayaan syariah. Kedudukan dealer/supplier dalam kerja sama dengan perusahaan pembiayaan syariah dapat berbeda-beda tergantung dengan transaksi pembiayaan syariah yang akan dilakukan. Namun demikian, keumumannya dealer/supplier ini menyediakan barang untuk perusahaan pembiayaan syariah, yang mana barang tersebut kemudian akan dijadikan obyek transaksi pembiayaan syariah dengan komsumen. Dalam konteks ini perusahaan pembiayaan syariah harus secara prinsip memiliki barang tersebut dahulu sebelum dilakukan transaksi pembiayaan syariah dengan konsumen. Perusahaan Pembiayaan Syariah Berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi keinginan konsumen dalam hal transaksi pembiayaan secara mengangsur/ mencicil. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan syariah akan menjalankan fungsi dan tugasnya seperti: 1. Melakukan analisis calon konsumen melalui survei lokasi. 2. Melakukan analisis dokumen-dokumen pengajuan transaksi pembiayaan. 3. Melakukan validasi akad pembiayaan dan memberikan penjelasan. 4. Melakukan verifikasi terhadap jaminan pembiayaan. Semua hal di atas dilakukan sebelum transaksi pembiayaan syariah dengan konsumen ditandatangani, sehingga perusahaan pembiayaan syariah dalam operasional kegiatan transaksi pembiayaan ini benar-benar harus melakukan fungsinya dengan baik dan terkontrol. Bank Syariah Bank syariah sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam penyediaan dana. Semakin banyak ketersediaan dana dari bank syariah maka semakin terbuka bagi perusahaan pembiayaan syariah untuk terus berkembang. 275
276 Asuransi Syariah Asuransi syariah sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam melindungi barang jaminan konsumen jika terjadi risiko dalam masa pembiayaan. Dalam hal ini perlindungan asuransi syariah disesuaikan dengan objek barang dan jenis asuransi yang ditawarkan. Penjaminan Syariah Penjaminan syariah sebagai salah satu mitigasi risiko perusahaan pembiayaan syariah untuk melindungi pembiayaan yang diberikan kepada konsumen. Jangka waktu penjaminan syariah paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan syariah. Penagihan dan Penanganan Konsumen Syariah Penagihan pada perusahaan pembiayaan syariah kepada konsumen syariah lebih mengedepankan kesepakatan dan dilakukan secara kekeluargaan. Hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesepakatan yang terjalin sebelum penandatanganan akad kedua belah pihak sudah memahami semua yang tercantum dalam akad syariah tersebut. Pada kenyataannya masih sering terjadi konsumen yang melanggar dari kesepakatan, sehingga perlu adanya teguran atau peringatan agar kembali pada kesepakatan di awal.
Denda/ Penalti Dalam hal penagihan konsumen yang melalaikan kewajibannya maka perusa- haan pembiayaan syariah berhak memberikan penalti kepada konsumen berupa: 1. Ta'zir - Denda Ta'zir (denda) adalah sanksi terhadap konsumen mampu yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Denda yang dikenakan ini diperuntukkan untuk kegiatan sosial, dapat ditetapkan di depan (pada saat akad). 2. Ta'widh - Ganti Rugi Ta'widh (ganti rugi) sanksi terhadap konsumen mampu yang menun- da-nunda pembayaran kewajibannya, yang tidak dapat ditetapkan di depan (pada saat akad) karena biaya yang timbul belum diketahui. Ganti rugi yang dikenakan ini dapat diakui sebagai pendapatan perusahaan pembiayaan. Boleh dikenakan secara bersamaan, ta'widh (ganti rugi) dapat dievaluasi selama periode tertentu, jika ada kelebihan maka dapat digunakan sebagai dana sosial. Dana sosial yang terkumpul di dalam perusahaan pembiayaan syariah tidak dapat diakui sebagai pendapatan perusahaan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyalurkan dana sosial tersebut seperti santunan fakir miskin, khitanan massal, pembuatan sumur bersih dan lainnya. Intinya adalah untuk kemasla- hatan umat. Ketentuan penalti ta'zir dan ta'widh diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). 277
278 Penanganan Konsumen Bermasalah Perusahaan pembiayaan syariah dalam penanganan penyelesaian konsumen yang tidak mampu menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dapat melakukan beberapa tahap penyelesaian dengan ketentuan: 1. Obyek pembiayaan dan/ atau jaminan lainnya dijual oleh konsumen kepada atau melalui perusahaan pembiayaan syariah dengan harga pasar yang disepakati. 2. Konsumen melunasi sisa utangnya kepada perusahaan pembiayaan syariah dari hasil penjualan. 3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka perusahaan pembiayaan syariah mengembalikan sisanya kepada konsumen. 4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang konsumen. 5. Apabila konsumen tidak mampu membayar sisa utangnya, maka perusahaan pembiayaan syariah dapat membebaskannya dengan proses analisis sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dalam penanganan konsumen bermasalah cukup berat maka perusahaan pembiayaan syariah diperbolehkan menggunakan pihak ketiga yaitu Professional Collection (PC) untuk melakukan penagihan atau penarikan unit sepanjang proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku. Keberhasilan dalam penanganan konsumen bermasalah maka pihak ketiga PC bisa diberikan imbalan/ fee oleh PC. PC harus telah mengikuti sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan dan Laporan Pembukuan Syariah Sedangkan dalam pencatatan pembukuan perusahaan pembiayaan syariah setiap transaksi pencatatannya secara konsep sebagian besar sama dengan konvensional. Hanya terdapat beberapa laporan khusus yang tidak ada
di konvensional. Laporan keuangan syariah standar sebagai berikut: 1. Laporan posisi keuangan/neraca. 2. Laporan laba rugi komprehensif. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan nomor 1 sampai nomor 4 adalah unsur-unsur laporan keuangan yang sudah dikenal selama ini secara konvensional, sedangkan yang terakhir bersifat khas. Laporan yang terakhir ini timbul karena perbedaan peran dan fungsi perusahaan pembiayaan syariah, dibandingkan perusahaan pembiayaan konvensional. Dalam pembukuan syariah, laporan neraca terdapat pencatatan yang menyebutkan penerimaan nonhalal. Sumber penerimaan tersebut berasal dari penempatan dana di bank konvensional. Penerimaan nonhalal, dalam penca- tatan pembukuan tidak dapat dimasukkan dalam pendapatan perusahaan, sehingga dana tersebut hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Untuk pencatatannya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 23 Penerimaan Nonhalal NERACA Kas dan setara kas Rp XXX Utang murabahah Rp XXX Piutang murabahah Rp XXX Utang musyarakah Rp XXX Liabilitas lain-lain: Piutang lain-lain Rp XXX Rp XXX Penerimaan Nonhalal 279
280 Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK), mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK Nomor 102 (Revisi 2013), "Akuntansi Murabahah", PSAK Nomor 105, "Akuntansi mudharabah", PSAK Nomor 106, "Akuntansi Musyarakah", PSAK Nomor 107, "Akuntansi ijarah", yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Piutang Pembiayaan Murabahah Piutang adalah tagihan yang terjadi atas transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, perusahaan terlebih dahulu melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Saat akad murabahah disetujui, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang pembiayaan murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Margin pembiayaan murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang pembiayaan murabahah. Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo untuk piutang murabahah diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya. Muqasah atau diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan di awal. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan aset itu sendiri. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) adalah ijarah
dengan wa'ad (janji) perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu. Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan obyek sewa (ijarah) dan diakui sebesar harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam IMBT disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai buku. IMBT adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam IMBT dapat dilakukan dengan cara: 1. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima; 2. Pembelian sebelum akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati; 3. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati; dan 4. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima. Pengakuan Pendapatan Pendapatan Margin Pendapatan margin murabahah diakui pada saat terjadinya, apabila akad berakhir pada tahun laporan keuangan yang sama, atau selama periode akad apabila akad melampaui satu tahun laporan keuangan. Pendapatan Sewa Ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik Pendapatan sewa ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. 281
282 Bab 21. Pengaturan Perusahaan Pembiayaan Syariah
Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Setiap perusahaan pembiayaan dalam pengelolaan aset harus memiliki izin usaha yang baik dan benar. Sehingga pengaturan perizinan usaha dan kelem- bagaan harus diatur dengan jelas, komprehensif dan memberikan kepastian hukum. 283
284 Bentuk Badan Hukum, Izin Usaha dan Permodalan 1. Bentuk Badan Hukum Perusahaan pembiayaan syariah harus didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Perusahaan yang berbentuk badan hukum PT, sahamnya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, badan hukum Indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing, negara Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan untuk ketentuan kepemilikan perusahaan dengan badan hukum koperasi mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. 2. Izin Usaha Direksi perusahaan pembiayaan syariah harus mengajukan dan mendapatkan izin usaha dari OJK sebelum melakukan kegiatan usaha. Pengajuan permohonan izin usaha harus dilampiri dengan kelengkapan dokumen seperti akta, daftar kepemilikan, pemegang saham dan dokumen lainnya seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan sejak izin usaha ditetapkan oleh OJK. Perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. 3. Permodalan Perusahaan harus memenuhi ketentuan modal disetor: a. Paling sedikit Rp100.000.000.000,00 bagi perusahaan dengan badan hukum perseroan terbatas; atau b. Paling sedikit Rp50.000.000.000,00 bagi perusahaan dengan badan hukum koperasi.
Struktur Organisasi Setiap perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambar- kan secara jelas paling sedikit fungsi: 1. Administrasi dan pembukuan. 2. Pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan. 3. Manajemen risiko, termasuk pengendalian internal. 4. Penerapan prinsip mengenal nasabah. Seluruh struktur organisasi wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis. Sumber Daya Manusia Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dibawah direksi, penasihat dan konsultan. Tenaga asing tersebut wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan kepada pegawai perusahaan. Perusahaan juga wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 30 hari kalender sebelum tenaga kerja asing dipekerjakan. Jika tenaga asing lulus penilaian maka paling lambat 10 hari kalender wajib dilaporkan sejak pengangkatan. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan secara tertulis kepada OJK paling lambat satu bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya. Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai. 285
286 Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah Perjanjian Pembiayaan Syariah Perjanjian pembiayaan syariah dengan konsumen wajib dibuat secara tertulis, paling sedikit memuat: 1. Judul perjanjian pembiayaan syariah yang menggambarkan jenis akad pembiayaan syariah yang digunakan; 2. Nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan syariah; 3. Identitas para pihak; 4. Objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan/atau jasa); 5. Tujuan pembiayaan; 6. Nilai objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan/atau jasa); 7. Mekanisme dan cara pembayaran serta besarannya; 8. Kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan; 9. Jangka waktu pembiayaan syariah; 10. Nisbah, margin, dan/atau imbal jasa pembiayaan syariah; 11. Obyek jaminan; 12. Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan syariah antara lain: a. Biaya survei; b. Biaya asuransi/Penjaminan/fidusia; c. Biaya provisi; dan d. Biaya notaris. 13. Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembe- banan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah; 14. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyele- saian perselisihan;
15. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 16. Ketentuan mengenai denda (ta'jir) dan/atau ganti rugi (ta'widh). Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah Mitigasi risiko pembiyaan syariah dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengalihkan risiko pembiayaan syariah melalui mekanisme penjaminan syariah; 2. Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/ atau 3. Melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah yang melakukan pengalihan risiko wajib menggunakan lembaga penjaminan yang telah mendapatkan izin usaha dan tidak dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dari OJK. Jangka waktu penjaminan syariah paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah dilarang melakukan eksekusi atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikasi jaminan fidusia dan menyerahkannya pada perusahaan pembiayaan syariah. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah Tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan syariah meliputi: 1. Rasio permodalan; 2. Kualitas Aset Produktif; 3. Rentabilitas; dan 4. Likuiditas. 287
288 Perusahaan pembiayaan syariah wajib memenuhi rasio permodalan paling rendah sebesar 10%. Perusahaan pembiayaan syariah wajib menilai, memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas aset produktif. Rasio Aset Produktif Perusahaan Pembiayaan Syariah terhadap Total Aset Perusahaan pembiayaan syariah wajib memiliki aset produktif neto paling rendah 40% dari total aset. Pemenuhan ketentuan aset produktif wajib dipenuhi perusahaan pembiayaan syariah paling lambat tiga tahun terhitung sejak memperoleh tanggal izin usaha. Ekuitas Perusahaan pembiayaan syariah yang berbentuk badan hukum: a. Perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00; b. Koperasi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00; c. Unit Usaha Syariah wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah (BMPPS) Perusahaan pembiayaan syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% dari ekuitas perusahaan syariah.
Kerja Sama Pembiayaan Syariah Perusahaan syariah dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (channeling) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilarang bertentangan dengan prinsip syariah. Pihak-pihak yang dapat dijadikan rekan kerja sama adalah bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro, dan/atau perusa- haan syariah. Pembiayaan penerusan (channeling) dilakukan dengan menggu- nakan akad Wakalah bil Ujrah dengan risiko berada pada pihak penyedia dana/ modal/barang. Larangan Perusahaan pembiayaan syariah dilarang: 1. Menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2. Memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain; 3. Menerbitkan surat sanggup bayar (promisorry note), kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan; 4. Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/ atau 5. Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku 289
290 Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perusahaan pembiayaan syariah wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi: KETERBUKAAN (TRANSPARENCY) Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusa- haan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY) Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-un- dangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. KEMANDIRIAN (INDEPENDENCY) Keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
KESETARAAN DAN KEWAJARAN (FAIRNESS) Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perun- dang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penye- lenggaraan usaha pembiayaan yang sehat Pelaporan Perusahaan pembiayaan syariah wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala. Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku. 291
292 Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan Syariah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perun- dang-undangan dan anggaran dasar perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur, kreditur, dan kepentin- gan pemegang saham minoritas. Pemegang Saham Setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali perusahaan pembiayaan syariah wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. Pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan. Pemegang saham perusahaan pembiayaan syariah dilarang mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS. Direksi • Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit tiga orang anggota direksi. Untuk perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota Direksi.
Perusahaan pembiayaan syariah yang didalamnya terdapat kepemi- likan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% anggota direksi yang merupakan warga negara Indonesia. Bagi anggota direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang.
Direksi perusahaan pembiayaan syariah wajib menyelenggarakan rapat direksi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Direksi perusahaan pembiayaan syariah wajib menghadiri rapat direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat direksi dalam periode satu tahun.
Direksi perusahaan pembiayaan syariah harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif. Dewan Komisaris • Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit satu orang Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Anggota Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan syariah dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari tiga perusahaan lain.
Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit dua orang Anggota Dewan Komisaris.
Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit satu (1) orang Komisaris Independen yang mempunyai tugas 293
294 pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib membentuk Komite Audit.
Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki total aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan syariah wajib menyelengga- rakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode satu tahun. Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pembiayaan syariah dan Unit usaha Syariah (UUS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS yang dimaksud adalah orang ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan Pasal 33 POJK Nomor 33/POJK.05/2014, tugas dan wewenang DPS antara lain: 1. Memberikan nasihat serta saran kepada direksi agar kegiatan perusa- haan pembiayaan syariah atau UUS sesuai dengan prinsip syariah. 2. Mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah atau UUS. 3. Sebagai wakil perusahaan pembiayaan syariah dan UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat-syarat menjadi Anggota DPS yaitu: 1. Integritas, yang paling kurang mencakup: a. Memiliki akhlak dan moral yang baik; b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perusahaan yang sehat dan tangguh (sustainable); dan d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh OJK. 2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan 3. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup: a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan. DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada perusahaan pembiayaan syariah yang sama dan menjadi anggota DPS pada lebih dari empat lembaga keuangan syariah lainnya. DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit enam kali dalam satu tahun. Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. 295
296 Etika Bisnis Direksi, dewan komisaris, DPS, dan karyawan perusahaan dilarang menawar- kan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direksi, dewan komisaris, DPS, dan karyawan perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar keten- tuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan. Perusahaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi organisasi perusahaan dan seluruh karyawan perusahaan.
Pergadaian Syariah Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Pergadaian Syariah di Indonesia. 297 P e r g a d a i a n S y a r i a h
298 Keterkaitan Antar Bab Bab 22 Bab 23 Pendahuluan 1. Membahas teori Rahn; Pergadaian Syariah di Indonesia 2. Membahas hak dan kewajiban para 1. Membahas maksud dan tujuan pihak yang bertransaksi; pergadaian syariah; 3. Menjelaskan sejarah Rahn. 2. Membahas dasar hukum pergadaian syariah. Bab 25 Pengaturan dan Pengawasan Serta Profesi di Pergadaian Syariah Bab 24 1. Membahas pengaturan dan penga- wasan pergadaian syariah; Proses Bisnis Pergadaian Syariah 2. Membahas profesi yang ada di pergadaian syariah. 1. Membahas proses bisnis pergadaian syariah; 2. Membahas pendanaan di pergadaian syariah. P e r g a d a i a n S y a r i a h
Lahirnya Sahabat Rakyat Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang potensial. Selain kuantitas, kualitas SDM Indonesia juga layak dibanggakan. Menjadi pengusaha atau wirausahawan bukan hanya sebuah pilihan namun telah menjadi budaya di sebagian wilayah Nusantara. Etos kerja menjadi pengusaha perlu didukung dengan ilmu pengetahuan dan keahlian, dan yang tidak kalah penting adalah modal usaha. Sesungguhnya, modal usaha tidaklah harus berupa uang pribadi namun bisa didapatkan dari sumber lain, misalnya perbankan dan pergadaian. Banyak sekali UKM Indonesia yang telah teruji ketahanannya dalam menghadapi serangan produk impor, meningkatnya persaingan bisnis, bahkan krisis ekonomi. Setelah ditelisik lebih dalam, banyak sekali UKM Indonesia yang selalu berusaha untuk kreatif dan produktif dalam menyiasati berbagai tantan- gan. UKM juga menghadapi berbagai permasalahan klasik, diantaranya, akses modal, akses pasar, akses teknologi, manajemen bisnis, dan kualitas SDM. Agar berkembang lebih baik, tentu UKM tidak dapat mengandalkan dukungan dari sektor pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentin- gan untuk memajukan sektor UKM. Salah satu institusi keuangan yang berperan adalah Pergadaian Syariah. Sejak awal beroperasi tahun 2003 Pergadaian Syariah selalu menjadi sahabat rakyat kecil, dan selalu mengalami berbagai perubahan dan inovasi. Inovasi adalah kunci pertumbuhan perusahaan. Keberhasilan Pergadaian Syariah dalam inovasi bisnis karena mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pergadaian Syariah tidak hanya menjadi sahabat rakyat kecil atau pedagang di pasar. Pergadaian Syariah juga telah menjadi penggerak masa depan bangsa Indonesia dengan melahirkan tidak sedikit pengusaha sukses yang memulai usahanya dengan bantuan modal dari Pergadaian Syariah. Pergadaian Syariah tidak hanya menjadi lembaga andalan masyarakat tidak mampu, tetapi sudah menjadi solusi keuangan bagi para pengusaha kecil dan menengah. Solusi keuangan yang cepat dengan syarat yang mudah telah meneguhkan eksistensi Pergadaian Syariah sebagai lembaga keuangan paling bersahabat. Banyak pengusaha kecil, menengah, dan besar yang menggunakan jasa Perga- daian Syariah. (Diadaptasi dari : Semua Orang Bisa Sukses - Joko Intarto & Anab Afifi - Pegadaian 2014) 299 P e r g a d a i a n S y a r i a h
300 Bab 22. Pendahuluan P e r g a d a i a n S y a r i a h
Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap manusia membu- tuhkan interaksi dengan manusia lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka, khususnya yang berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu pihak ke pihak lainnya. Utang piutang tidak dapat dihindari, walaupun banyak fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya saat ini, sehingga setiap orang/pihak meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Utang piutang dengan jaminan dikenal dengan gadai, sedangkan pihak atau lembaga yang menjalankan usaha utang piutang dengan jaminan disebut pergadaian. Saat ini, usaha pergadaian sudah banyak dikelola dan dijalankan, baik oleh pemerintah maupun swasta. 301 P e r g a d a i a n S y a r i a h
302 Rahn Pengertian Rahn Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan berkelanjutan. Ada yang menyatakan kata rahn bermakna tertahan dengan dasar Firman Allah SWT. "Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuat- nya," (QS. Al Muddassir. 74:38). Kata "rahienah" bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. Ibnu Faaris menyatakan bahwa huruf Raa, Haa' dan Nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata inilah makna kata al rahn yaitu sesuatu yang digadaikan. Adapun definisi rahn dalam istilah syariah, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, "Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya" atau rahn bermakna "Harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk dilunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berutang". "Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berutang tidak mampu melunasinya." Sedangkan Syeikh al Basaam mendefinisikan, al rahn sebagai "Jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya." Selanjutnya, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, rahn adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang. Dasar Hukum Rahn P e r g a d a i a n S y a r i a h Dasar hukum rahn menurut Islam adalah Al Qur'an, sunah, dan ijtihad. Ayat Al Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum gadai adalah Q.S. Al Baqarah ayat 282 dan 283 yang berbunyi:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan- nya." Dan "Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikkan amanatnya (utangnya)... Terdapat Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar pensyariatan rahn. Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603) Sedangkan menurut ijtihad, terdapat perbedaan, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian, namun Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian. Setiap manusia berbeda dalam tingkat kehidupannya, ada yang berkecuku- pan dan ada yang kekurangan. Pada waktu tertentu, manusia sangat membu- tuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak, yang di saat itu, tidak ada yang dapat menolong, bersedekah ataupun yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang bersedia menjaminnya. Pada kenyataannya, seseorang membeli barang yang dibutuhkannya tersebut dengan cara berutang sesuai kesepakatan kedua belah pihak, atau meminjam sejumlah uang dengan ketentuan memberikan jaminan yang disimpan oleh pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan gadai (al-rahn) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin), pemberi utang (murtahin), dan masyarakat. Untuk rahin, akan memperoleh kebaikan karena dapat memenuhi kebutuhan- nya. Manfaat lainnya, bagi rahin yaitu bisa menyelamatkannya dari krisis dan 303 P e r g a d a i a n S y a r i a h
304 menghilangkan kegundahan di hatinya, serta bisa berusaha dan berdagang dengan dana tersebut. Sedangkan bagi pihak pemberi utang (murtahin) akan merasa tenang dan aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan secara syar'i, bila dilandasi dengan niat baik maka mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan kepada masyarakat, adalah memperluas interaksi perda- gangan dan saling memberikan bantuan, kecintaan, dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Di samping itu, dapat menjadi solusi dalam kondisi krisis yang dihadapi oleh masyarakat. Rukun Rahn Mayoritas ulama memandang rukun gadai (rahn) ada empat, yaitu: 1. Barang yang digadaikan (marhun). 2. Utang (marhun bih). 3. Ijab kabul (shighat). 4. Dua pihak yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan pemberi utang (murtahin). Sedangkan mazhab Hanafiyah memandang gadai (rahn) hanya memiliki satu rukun yaitu shighat, karena pada hakekatnya adalah transaksi. Syarat Rahn Syarat-syarat rahn adalah sebagai berikut: P e r g a d a i a n S y a r i a h 1. Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi atau aqid, yaitu pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) yang memiliki kompetensi dalam beraktivitas.
a. Baligh. b. Berakal; dan c. Kemampuan mengatur (rusyd). 2. Syarat yang berhubungan dengan barang yang digadaikan (marhun) : a. Marhun itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, ketika tidak mampu melunasinya b. Marhun tersebut adalah milik orang yang menggadaikan atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan Rahn. c. Marhun tersebut harus diketahui dengan jelas ukuran, jenis dan sifatnya, karena rahn adalah transaksi atas harta sehingga disyaratkan hal ini. 3. Syarat yang berhubungan dengan utang (marhun bih), adalah utang yang bersifat wajib atau yang pada akhirnya menjadi wajib. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Bertransaksi 1. Hak penerima gadai (murtahin): a. Menjual marhun jika rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai dengan jatuh tempo. b. Mendapat biaya penggantian atas biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan marhun. c. Menahan marhun dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi. 2. Kewajiban dari penerima gadai (murtahin) adalah: a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keutuhan marhun. b. Tidak menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi. c. Memberitahukan kepada rahin sebelum menjual marhun ketika rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai dengan jatuh tempo. 305 P e r g a d a i a n S y a r i a h
306 3. Hak pemberi gadai (rahin) adalah: a. Menerima kembali marhun jika telah melakukan pelunasan marhun bih. b. Menuntut ganti rugi atas rusak atau hilangnya marhun yang disebabkan kelalaian murtahin. c. Menerima uang kelebihan dari hasil penjualan/ lelang marhun setelah dikurangi biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang/ penjualan marhun. Apabila diketahui terdapat penya- lahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhun-nya kembali. 4. Kewajiban pemberi gadai (rahin) adalah : a. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan. b. Merelakan penjualan atas marhun miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi pinjamannya. Pemanfaatan Marhun dan Berakhirnya Akad Rahn Mayoritas ulama membolehkan murtahin memanfaatkan barang yang digadai- kan selama mendapat izin dari rahin, selain itu murtahin harus menjamin barang tersebut aman terjaga dan utuh. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian atau biaya." (HR Syafi'i dan Daruqutni). Sedangkan sebagian ulama lainnya, selain mazhab Hambali, berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak boleh mempergunakan barang rahn. P e r g a d a i a n S y a r i a h Adapun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menyebutkan bahwa perusahaan pergadaian syariah selaku murtahin dilarang untuk:
a. Menggunakan barang jaminan; b. Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah; c. Memiliki barang jaminan; dan/atau d. Menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain. Akad rahn berakhir apabila telah terjadi hal-hal seperti di bawah ini: 1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. 2. Rahin membayar/ melunasi utangnya. 3. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh murtahin. 4. Memanfaatkan barang rahn dengan penyewaan, hibah atau sedekah baik dari pihak rahin maupun murtahin. Kegiatan Pelelangan Pelelangan dapat dilakukan apabila rahin tidak dapat mengembalikan pinja- mannya. Sebelum dilakukan pelelangan, harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada rahin. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 24 POJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang usaha Pergadaian diatur bahwa sebelum pelelangan dapat disepa- kati antara rahin dan murtahin mengenai penjualan marhun dengan mekanisme selain lelang (dengan jangka waktu maksimal 20 hari). Setelahnya apabila dalam jangka waktu tersebut belum terjual juga maka harus dilanjutkan penjualan dengan mekanisme lelang. 307 P e r g a d a i a n S y a r i a h
308 Sejarah Rahn Internasional Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA, disebutkan bahwa Rasullullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Artinya praktik gadai (rahn) telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Gadai yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sudah dapat dipastikan tidak mengandung unsur riba. Memang secara tersurat dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA, tidak disebutkan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengembalikan pinjaman Beliau kepada orang Yahudi dan berapa jumlah pengembaliannya. Namun dari dalil Al Qur'an dan Hadis tentang larangan riba maka dengan sendirinya tidak diperkenankan ada unsur riba dalam transaksi rahn. Gadai sebenarnya telah dipraktikkan jauh sebelum era Nabi Muhammad SAW yaitu sekitar 2000-3000 tahun yang lalu di negeri China. Gadai di China saat itu sangat diawasi dengan ketat, sehingga sangat mustahil melakukan penipuan dan pendustaan. Secara khusus, pelanggan diberi waktu tiga tahun untuk menebus barang milik mereka, dan mereka tidak dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi dari 3% per tahun. Indonesia Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman masyarakat khususnya masyarakat muslim terhadap ajaran Islam semakin meningkat. Hal ini membuat semakin banyak masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi secara syariah, khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan dana. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan pemahaman ajaran Islam yang sudah mening- kat, merupakan pasar dan basis konsumen yang potensial bagi pengembangan produk-produk keuangan yang berbasis syariah. Hadirnya pergadaian berdasarkan prinsip syariah di Indonesia tidak dapat P e r g a d a i a n S y a r i a h dilepaskan dari dorongan permintaan masyarakat yang membutuhkan transaksi gadai secara syariah. Memenuhi keinginan masyarakat muslim akan adanya produk atau layanan gadai secara syariah menjadi sebuah keharusan. Untuk
pertama kalinya kegiatan pergadaian berdasarkan prinsip syariah dilakukan pada tanggal 4 Januari 2003, yang ditandai dengan pembukaan layanan perga- daian syariah melalui Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) oleh PT Pegadaian (Persero) sebagai perusahaan pergadaian pemerintah. ULGS dimaksud selan- jutnya harus memperoleh izin Unit usaha Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.31/2016 tentang usaha Pergadaian (POJK 31/2016). Dan melalui POJK 31/2016 tersebut, dibuka- lah perizinan perusahaan pergadaian syariah kepada pihak swasta. Pergadaian syariah menunjukkan perkembangan yang baik. Indikator kinerja yang digunakan untuk melihat kinerja pergadaian syariah di antaranya adalah penyaluran pinjaman dan Out Standing Loan (OSL), yaitu jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang belum dilunasi. 309 P e r g a d a i a n S y a r i a h
310 Bab 23. Pergadaian Syariah di Indonesia P e r g a d a i a n S y a r i a h
Maksud dan Tujuan Pergadaian Syariah Maksud dan tujuan pergadaian syariah pada dasarnya adalah sejalan dengan maksud dan tujuan pergadaian pada umumnya. Jika awal pembentukan dan pendirian pergadaian pada masa pemerintahan Belanda adalah untuk memberi manfaat peminjam (dalam hal ini masyarakat kecil) dan merupakan suatu sarana pemberantasan lintah darat (rentenir), maka maksud dan tujuan ini pun sejalan dengan maksud dan tujuan gadai syariah (rahn). Kehadiran pergadaian syariah membawa dua tujuan, yaitu secara ekonomis memberikan solusi kebutuhan dan masalah keuangan masyarakat dalam rangka turut mendukung perbaikan dan peningkatan perekonomian masyarakat, serta memberikan alter- natif pemenuhan kebutuhan pendanaan yang aman secara syariah. 311 P e r g a d a i a n S y a r i a h
312 Dasar Hukum Pergadaian Syariah Pergadaian syariah didasarkan atas beberapa kategori dasar hukum, yaitu: dasar hukum dari Al Qur'an dan Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), kaidah fikih, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan dasar dari Hukum Positif Indonesia. Dasar Hukum dari Al Qur'an dan Hadis Al Qur'an merupakan pedoman bagi semua manusia yang di dalamnya menga- tur segenap aspek kehidupan manusia, termasuk mengatur aspek ekonomi, rahn merupakan bagian darinya. Sebagaimana istilahnya "rahn" atau gadai syariah, maka yang mendasari dan mengatur praktik rahn adalah dalil dalam Al Qur'an dan Hadis. Beberapa dalil dari Al Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar dan rujukan dalam mengatur operasional rahn adalah: 1. AL QUR'AN Al-Baqarah Ayat 282 - 283: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan- nya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan henda- klah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan P e r g a d a i a n S y a r i a h jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi- saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbul- kan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (282). Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan- nya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (283). Ayat-ayat tersebut meliputi petunjuk Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam bermuamalah di antara mereka yaitu pemeliharaan hak-hak mereka dengan cara-cara yang bermanfaat dan bermaslahat yang tidak ada ahli-ahli pikir mampu memberikan sarannya yang lebih baik dan lebih sempurna 313 P e r g a d a i a n S y a r i a h
314 dari-Nya, karena di dalamnya banyak sekali faedah-faedahnya, di antaranya: 1. Bolehnya muamalah dalam bentuk utang piutang. 2. Wajibnya menyebutkan tempo dalam seluruh utang piutang. Apabila tempo itu tidak diketahui maka itu tidak dibolehkan, karena dengan tidak diketahuinya tempo berarti utang piutang mengandung unsur ketidakpastian. 3. Allah SWT memerintahkan untuk mencatat utang piutang. Pekerjaan mencatat mengandung pengertian menyelenggarakan administrasi yang baik atas transaksi utang piutang. 4. Disyariatkannya penulisan dokumen berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi 5. Bahwasanya boleh bermuamalah tanpa ada pencatatan (dokumen- tasi) maupun saksi-saksi atas dasar Firman Allah SWT, "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)". Namun dalam kondisi yang seperti ini dibutuhkan sifat ketakwaan dan takut kepada Allah. Karena jika tidak demikian, maka pemilik hak dalam posisi yang dirugikan atas haknya. Karena itu dalam kondisi seperti ini Allah memerintahkan orang yang menanggung hak orang lain untuk bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanat yang ditanggungnya. Adapun dibatasinya muamalah dengan bepergian (musafir) padahal hal itu boleh saja dilakukan saat tidak bepergian adalah karena kebutuhan akan hal tersebut dan karena tidak adanya juru tulis maupun saksi. Dan Allah menutup ayat ini dengan menyebut bahwa Dia Maha Mengetahui atas segala apa yang diperbuat oleh para hamba, sebagai dorongan bagi mereka untuk bermua- malah yang baik dan peringatan dari muamalah yang buruk. 2. HADIS P e r g a d a i a n S y a r i a h Hadis adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan serta persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al Qur'an, Ijma, dan qiyas, dalam hal ini, kedudukan Hadis
merupakan sumber hukum kedua setelah Al Qur'an. Beberapa Hadis tentang rahn antara lain: A. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari A'isyah RA.: Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al Bukhori nomor 2513 dan Muslim nomor 1603) Melalui Hadis ini, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh praktik rahn. Sesuai dengan pengertian rahn: "Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya", maka dalam Hadis di atas Nabi Muhammad SAW menjadikan salah satu harta benda berharga yang dimilikinya, yaitu baju besi sebagai jaminan atas utangnya. Praktik rahn yang dilakukan di pergadaian syariah sesuai dengan hadis tersebut di atas, yaitu pergadaian syariah menyelenggarakan rahn dengan menahan harta berharga tertentu dari nasabah sebagai jaminan atas utang nasabah. B. Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari al Syafii, Daruquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang mengga- daikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya (Hadis riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i) Hadis ini mengatur tentang kepemilikan barang gadai. Pemilik barang gadai tetap berhak penuh atas kepemilikan barang yang digadaikannya. Penerima gadai atau pemberi utang bisa memperoleh manfaat atas barang gadai dengan syarat menanggung biaya pemanfaatan dan menanggung risiko yang timbul akibat pemanfaatan tersebut. 315 P e r g a d a i a n S y a r i a h
316 Namun jika penerima gadai tidak mengambil manfaat atas barang gadai dan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penjagaan barang gadai tersebut, maka penerima gadai berhak untuk memungut biaya pemeliharaan dana penjagaan dari pemberi gadai. C. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan an-Nasa'i, Nabi Muham- mad SAW Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang mengguna- kan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. 3. Ijma (Kesepakatan Ulama) Para ulama sepakat membolehkan akad rahn. (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181) 4. Kaidah fikih Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kaidah ini menunjukkan keluasan ajaran Islam dalam bermuamalah dan bahwa ragam muamalah yang diperbolehkan jauh lebih banyak dari pada yang diharamkan. Hal ini sebagai salah satu wujud dari rahmat Allah SWT kepada manusia. P e r g a d a i a n S y a r i a h Jual beli boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Pinjam meminjam boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Begitu pula rahn diperbolehkan karena tak dijumpai dalil yang mengharamkannya.
Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat). Agama Islam disebut juga al-khair atau kebaikan. Syariat Islam ada dalam rangka menegakkan kebaikan. Adat kebiasaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan pengamalan syariat Islam. Dengan demikian adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam sama dengan yang berlaku berdasarkan syara'. Jika adat kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sama dengan yang berlaku berdasarkan syara', maka terlebih lagi praktik-praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk praktik rahn. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Rahn Fatwa merupakan penjelasan hukum syariah yang diberikan oleh orang-orang (mufti) yang memiliki dan menguasai pengetahuan hukum syariah. Fatwa diberikan oleh para pakar hukum syariah yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Landasan hukum yang tertera dalam Al Quran dan Hadis yang berhubungan dengan transaksi rahn dijelaskan dalam beberapa fatwa terkait. 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. 317 P e r g a d a i a n S y a r i a h
318 A. Ketentuan umum: 1. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun (barang jaminan) sampai dengan utang rahin dilunasi. 2. Barang jaminan (marhun) tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin. 3. Ongkos dan biaya penyimpanan marhun (barang) ditanggung oleh penggadai (rahin). 4. Biaya penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat di atas besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman. 5. Apabila jatuh tempo murtahin harus memperingatkan rahin, apabila tidak dapat melunasi utang, marhun dijual untuk melunasi utang dan biaya. Kelebihan/ kekurangannya menjadi hak/ kewajiban rahin. Penjelasan: 1. Murtahin adalah pihak yang menerima barang jaminan atau penerima gadai atau pemberi pinjaman, dalam hal ini adalah pergadaian. Rahin adalah pihak yang menyerahkan barang jaminan atau pemberi gadai atau penerima pinjaman. 2. Biaya penyimpanan tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman. Biaya penyimpanan boleh didasarkan pada selain besarnya pinjaman, antara lain; taksiran barang jaminan, berat barang jaminan, kadar barang jaminan, dan lain-lain. Jika didasarkan pada besarnya pinjaman berarti memberikan tambahan pembayaran atas pinjaman (sama dengan membungakan pinjaman) yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. B. Ketentuan Penutup: 1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah. (TMT 2004, melalui Pengadilan Agama). 2. Fatwa berlaku sejak tanggal penerbitan (26 Juni 2002) dan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat diubah/ disempurnakan P e r g a d a i a n S y a r i a h sebagaimana mestinya.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas. Ringkasan fatwa adalah : 1. Rahn emas dibolehkan berdasar prinsip rahn sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn. 2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung penggadai (rahin). 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat di atas, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. 4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad ijarah. Penjelasan:
Biaya penyimpanan tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman. Biaya penyimpanan boleh didasarkan pada selain besarnya pinjaman, antara lain; taksiran barang jaminan, berat barang jaminan, kadar barang jaminan, dan lain-lain. Jika didasarkan pada besarnya pinjaman berarti memberikan tambahan pembayaran atas pinjaman (sama dengan membungakan pinjaman) yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. 3. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily. Rahn tasjily dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Rahn menyerhkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin. 2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. 3. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin atau melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. 319 P e r g a d a i a n S y a r i a h
320 4. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepatakan. 5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah. 6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud sebelumnya, tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin. 7. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. 8. Biaya asuransi rahn tasjily ditanggung oleh rahin. 4. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tanggal 2 April 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (at-Tamwil al Mautsuq bil al Rahn) Dalam hal rahn (dain/ marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliha- raan/ penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ijarah. Penjelasan: Berdasarkan fatwa di atas, maka pendapatan murtahin adalah mu'nah, yaitu jasa pemeliharaan atau penjagaan atas marhun yang besarnya ditetapkan saat akad. P e r g a d a i a n S y a r i a h
Dasar Hukum Positif Indonesia Untuk Pergadaian Syariah Walaupun operasional rahn telah memiliki landasan hukum syar'i dari Al Qur'an, Hadis, ijma' para ulama, dan fatwa DSN-MUI, namun masih tetap dibutuhkan landasan hukum positif di Indonesia sehingga terjadi harmonisasi dalam pelaksanaannya. Operasional rahn di pergadaian didasarkan pada: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian Sesuai dengan Pasal 31 POJK 31/POJK.05/2016 diatur ketentuan bahwa kegiatan Usaha Perusahaan Pergadaian meliputi: a. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai; b. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia; c. Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau d. Pelayanan jasa taksiran. Selain menjalankan kegiatan usaha dimaksud, perusahaan pergadaian juga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lainnya meliputi: a. Kegiatan lain yang tidak terkait dengan usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-un- dangan dibidang jasa keuangan; dan/atau b. Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. Kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas dapat diselenggarakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 321 P e r g a d a i a n S y a r i a h
322 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian Dalam SEOJK 51/SEOJK.05/2017 diatur mengenai teknis permohonan izin, persetujuan, pelaporan, yang harus dilakukan oleh perusahaan pergadaian syariah ketika akan atau sedang menjalankan kegiatan usaha dibidang pergadaian syariah. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam SEOJK 53/SEOJK.05/2017 diatur mengenai teknis penyeleng- garaan usaha yang meliputi akad yang digunakan dalam menjalankan kegiatan pergadaian syariah, persetujuan kegiatan usaha lain yang harus mendapat persetujuan dari OJK, klasifikasi dan persyaratan barang jaminan, klasifikasi dan persyaratan tempat penyimpanan, nilai minimum perbandingan uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan, dan uang kelebihan dari eksekusi barang jaminan. Fungsi dan Peran Pergadaian Syariah di Indonesia Mendukung Ekonomi Kerakyatan Paradigma yang kini dikembangkan pergadaian mengingatkan kepada kalimat yang pernah disampaikan pakar penanggulangan kemiskinan dunia C.K. Prahalad: "Jika kita berhenti menganggap masyarakat miskin sebagai korban atau beban dan mulai memandang mereka sebagai para wirausahawan yang P e r g a d a i a n S y a r i a h tangguh dan kreatif serta sebagai konsumen yang peduli nilai, seluruh peluang dunia baru akan terbuka". Dengan paradigma baru itu, pergadaian syariah sedang berjalan seiring dengan langkah dan kebijakan pemerintah mengembangkan keuangan inklusif
(financial inclusion) sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai lembaga keuangan resmi milik pemerintah, pergadaian syariah memiliki potensi besar untuk dapat berperan sebagai agen pembangunan (agent of development) guna memacu peningkatan akses keuangan masyarakat Indonesia. Dengan paradigma memandang masyarakat kelas menengah-bawah sebagai para "wirausahawan yang tangguh dan kreatif serta sebagai konsumen yang peduli nilai" sebagaimana dikatakan Prahalad, maka sebuah peran besar dan sangat penting dalam membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kini menantang pergadaian syariah. Peran dan tantangan tersebut tetaplah dalam semangat dan latar belakang pendirian pergadaian syariah: untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya; meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil; dan, mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Tantangan sekaligus peluang terbesar pergadaian ke depan adalah menjawab kebutuhan lebih 80% usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia yang hingga saat ini kurang mendapat akses keuangan dari perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Rendahnya akses keuangan kelompok UMK telah menyebabkan sebagian mereka hidup dengan mendapatkan pinjaman dari rentenir dan tengkulak dengan bunga yang tinggi. Mendukung Pengembangan Perekonomian Syariah Bahwa sekitar 56 juta unit UMK menyumbang lebih separuh pendapatan nasional (PDB) Indonesia, tetapi mereka hanya mendapatkan alokasi kurang dari 4% dari total kredit perbankan yang per akhir tahun 2013 tercatat sekitar Rp3.000 triliun. Dengan demikian UMK merupakan penggerak roda perekono- mian yang sangat strategis di Indonesia. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pergadaian syariah. Pergadaian syariah selalu melakukan inovasi-inovasi produk dan pelayanan, serta melakukan penyempurnaan-penyempurnaannya guna meningkatkan perannya di sektor pemberdayaan UMK. Jika pergadaian syariah dapat mengam- bil peran secara maksimal di sektor UMK yang merupakan penggerak strategis perekonomian di Indonesia, maka pergadaian syariah akan menjadi penyokong tumbuh kembangnya perekonomian syariah, khususnya di Indonesia. 323 P e r g a d a i a n S y a r i a h
324 Bab 24. Proses Bisnis Pergadaian Syariah P e r g a d a i a n S y a r i a h
Proses Pemberian Pinjaman Gadai Syariah (Marhun bih) Pemberian marhun bih dalam gadai syariah didasarkan pada, barang-barang yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai jaminan rahn. Dalam konsep rahn, pada prinsipnya barang yang dapat diterima sebagai jaminan rahn (marhun) adalah semua barang yang memiliki nilai ekonomis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan barang yang dapat diterima sebagai marhun dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 325 P e r g a d a i a n S y a r i a h
326 Gambar 46 Beberapa contoh jenis barang yang dapat dijadikan sebagai marhun Barang yang dapat diterima sebagai marhun: a. Barang perhiasan seperti emas, intan, permata, dan berlian; b. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda; c. Barang rumah tangga seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik; d. Mesin yang dapat dipindahkan seperti traktor, pompa air, generator, dan gergaji mesin (chainsaw); e. Tekstil seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan permadani/ ambal; f. Aksesoris seperti jam tangan, tas, dompet, topi, sepatu, dan kacamata; dan/atau P e r g a d a i a n S y a r i a h g. Surat berharga, surat bukti kepemilikan, surat penting, dan surat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis.
Barang yang tidak dapat diterima sebagai marhun: a. Barang milik pemerintah seperti perlengkapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); b. Barang yang mudah busuk, susut, dan/atau kadaluarsa, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan; c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti korek api, mercon (petasan), mesiu, bensin, minyak tanah, tabung berisi gas, dan senjata api; d. Barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba (ganja, opium, heroin, sabu, dan sejenisnya); dan/atau e. Barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diperdagangkan. Proses Pokok Dalam Pemberian Marhun bih Dalam pemberian marhun bih terdapat dua proses pokok, yaitu: 1. Proses penilaian marhun. 2. Proses menentukan nilai marhun bih. Proses Penilaian Marhun Proses penilaian marhun, adalah proses menentukan nilai barang berdasar- kan kondisi, harga pasar, dan ketentuan lain berdasarkan kebijakan perusahaan pergadaian syariah (yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-un- dangan) kemudian melakukan perhitungan untuk menghasilkan nilai taksiran dari marhun yang akan digadai. 327 P e r g a d a i a n S y a r i a h
328 Penilaian marhun pada setiap perusahaan pergadaian syariah dapat berbe- da-beda tergantung dari kebijakan yang diambil perusahaan. Namun demikian secara umum dapat diperoleh dari pertimbangan sebagai berikut: a. Mempertimbangkan fluktuasi harga di masa lalu. b. Mempertimbangkan standar harga barang second dari masing-masing jenis marhun. c. Mempertimbangkan kondisi barang. d. Mempertimbangkan kecepatan proses pemberian marhun bih produk sejenis dari produsen lain. e. Mempertimbangkan tingkat permintaan dan penawaran dari marhun; f. Mempertimbangkan nilai jual kembali selama periode marhun bih. Proses Menentukan Nilai Marhun bih Penentuan nilai marhun bih didasarkan pada persentase tertentu dari nilai taksiran marhun yang harus mengacu pada pedoman perusahaan pergadaian syariah. Penetapan persentase tertentu atas nilai marhun bih terhadap nilai taksiran ditentukan harus memenuhi ketentuan: 1. Untuk marhun berupa barang perhiasan, marhun bih yang diberikan kepada nasabah paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai taksiran marhun; 2. Untuk marhun berupa kendaraan bermotor, marhun bih yang diberikan kepada nasabah paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari nilai taksiran marhun; 3. Untuk marhun berupa peralatan elektronik, maka marhun bih yang diberikan kepada nasabah paling rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai taksiran marhun; dan P e r g a d a i a n S y a r i a h 4. Untuk marhun selain perhiasan, kendaraan bermotor, dan barang elektronik, marhun bih yang diberikan kepada nasabah paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai taksiran marhun.
Perusahaan pergadaian syariah dapat memberikan marhun bih lebih rendah dari ketentuan tersebut apabila nasabah sepakat untuk itu dan dituangkan dalam surat bukti gadai/rahn. Dalam memberikan marhun bih, perusahaan pergadaian syariah perlu menilai risiko yang memungkinkan akan terjadi dan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari underlying transaksi gadai. Untuk itu, dalam proses penen- tuan marhun bih terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi acuan seperti: 1. Tenor (jangka waktu) marhun bih. 2. Biaya modal kerja (cost of capital). 3. Bea lelang. 4. Pertumbuhan ekonomi berskala nasional. 5. Faktor-faktor lain yang berhubungan langsung dengan risiko dalam periode marhun bih. Jenis Pemberian Marhun bih Pemberian marhun bih di perusahaan pergadaian syariah: 1. Pemberian Marhun bih Baru Perusahaan pergadaian syariah dapat memberikan marhun bih pada saat nasabah menyerahkan marhun. Pemberian marhun bih baru dilakukan di kantor perusahaan pergadaian syariah dengan menyerahankan marhun. 2. Penambahan Marhun bih Perusahaan pergadaian syariah dapat menambah marhun bih yang diminta oleh nasabah jika nilai taksiran marhun bisa menutupi marhun bih lama ditambah dengan ujrah/mu'nah dari marhun bih lama. Penam- bahan marhun bih dapat dilakukan di kantor perusahaan pergadaian syariah tempat penyerahan marhun. 329 P e r g a d a i a n S y a r i a h
330 Alur Pemberian Marhun bih Dari uraian di atas, maka flowchart pemberian pinjaman dapat dijelaskan sebagai berikut (contoh alur pemberian pinjaman merujuk pada alur di PT Pegadaian (Persero)): Approval approval copy P e r g a d a i a n S y a r i a h Rahn Gambar 47 Alur dan Penjelasan Pemberian Marhun bih
Pelunasan Marhun bih Pelunasan marhun bih terbagi atas dua bagian, yaitu: 1. Pelunasan keseluruhan. 2. Perpanjangan. Pelunasan Keseluruhan Pelunasan keseluruhan atau disebut "pelunasan" saja yaitu transaksi pemba- yaran sebesar marhun bih ditambah dengan mu'nah pemeliharaan oleh nasabah. Pembayaran pelunasan gadai dapat dilakukan dilakukan di semua kantor perga- daian syariah. Alur Pelunasan Rahn Alur pelunasan dapat dijelaskan dengan gambar berikut (contoh alur peluna- san rahn merujuk pada alur di PT Pegadaian (Persero)) : Gambar 48a Alur dan Penjelasan Pelunasan Rahn 331 P e r g a d a i a n S y a r i a h
332 Gambar 48b Alur dan Penjelasan Pelunasan Rahn Perpanjangan Perpanjangan adalah transaksi pembayaran sebagian marhun bih ditambah dengan mu'nah pemeliharaan, atau pembayaran mu'nah pemeliharaan saja, atau permintaan tambah marhun bih dengan membayar mu'nah pemeliharaan, Dengan demikian perpanjangan yang dilakukan nasabah mencakup transaksi berikut ini. 1. Ulang rahn, yaitu transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai sebesar marhun bih yang lama. 2. Cicil, yaitu transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai dengan didahului pembayaran sebagian marhun bih 3. Minta tambah , yaitu transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai dengan mendapatkan tambahan marhun bih dan membayar mu'nah pemeliharaan. Alur Perpanjangan Rahn P e r g a d a i a n S y a r i a h Transaksi perpanjangan rahn dilakukan oleh nasabah rahn merupakan fasili- tas dari Perusahaan Pergadaian Syariah untuk mencicil, menambah marhun bih dan untuk memperpanjang jangka waktu gadai. Contoh alur perpanjangan rahn berikut merujuk pada alur di PT Pegadaian (Persero).
Proses pelunasan rahn dapat dilakukan pada kantor Perusahaan Pergadaian Syariah. Pengambilan marhun juga hanya dapat dilakukan di kantor pergada- ian tempat pertama kali melakukan pinjaman gadai syariah. Pelunasan rahn dihitung berdasarkan seluruh jumlah marhun bih ditambah dengan ujrah atau mu'nah pemeliharaan yang dihitung dari tanggal pencairan marhun bih sampai dengan tanggal pelunasan rahn. Gambar 49 Alur dan Penjelasan Perpanjangan Rahn Simulasi Pemberian Marhun bih dan Pelunasannya Pada tanggal 1 Desember 2015 seorang nasabah datang ke kantor cabang pergadaian syariah menggadaikan barang berupa cincin emas. Setelah dilaku- kan pengujian oleh penaksir, diketahui bahwa cincin berkadar 22 karat berat 5 gram. Asumsi Standar Taksiran Logam (STL) Emas yang berlaku pada tanggal 01 Desember 2015 Rp500.000,00. Tanggal 12 Desember 2015 nasabah melunasi marhun bih rahn-nya. Pemberian Marhun bih: Nilai Taksiran: Rp500.000,00 x (22/24) x 5 gram Rp2.291.667,00 Marhun bih: Rp2.291.667,00 x 92% Rp2.108.333,00 Marhun bih dibulatkan Rp2.150.000,00 Biaya Mu'nah akad Sesuai Ketentuan yang Berlaku Rp20.000,00 Diterima nasabah : Rp2.150.000,00 - Rp25.000,00 Rp2.130.000,00 333 P e r g a d a i a n S y a r i a h
334 Pelunasan Marhun bih: Jangka waktu marhun bih: 12 hari, pembulatan 10 hari 20 hari Tarif mu'nah pemeliharaan 0,71% per 10 hari Besar mu'nah pemeliharaan: Rp2.291.667,00 x (20/10) x 0,71% Rp32.541,00 Besar mu'nah pemeliharaan dibulatkan Rp32.600,00 Jumlah marhun bih Rp2.150.000,00 Jumlah kewajiban nasabah Rp2.182.600,00 Penyimpanan Marhun Marhun merupakan aset milik nasabah yang menjadi jaminan utang nasabah, sehingga penyimpanannya harus dikelola dengan baik dengan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan yang dituangkan dalam pedoman tertulis. Persyaratan tempat penyimpanan marhun ditetapkan berdasarkan jenis marhun sebagai berikut: 1. Barang perhiasan seperti emas, intan, permata, dan berlian; aksesoris seperti jam tangan, tas, dompet, topi, sepatu, dan kacamata; dan surat berharga, surat bukti kepemilikan, surat penting, serta surat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis harus disimpan di ruangan tempat penyimpanan (kluis) dan/atau lemari besi; untuk barang perhiasan dibuat dengan memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan yang memiliki paling sedikit: a. Struktur bangunan yang tidak mudah diruntuhkan, dihancurkan, dan didobrak; P e r g a d a i a n S y a r i a h b. Tembok keliling yang dibangun secara permanen; c. Pintu berupa pintu besi dengan menggunakan kunci kombinasi; dan
d. Sekat pembatas berupa dinding yang memisahkan tempat penyimpanan barang jaminan dan tempat pelayanan nasabah, dalam hal tempat penyimpanan barang jaminan berada di lokasi yang sama dengan tempat pelayanan nasabah. 2. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda dapat disimpan di gedung dan/ atau di luar gedung dengan dilengkapi atap pelindung dan/atau penutup (cover) kendaraan, dengan mempertimbangkan kerahasiaan identitas barang jaminan; dan 3. Barang rumah tangga seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik; mesin yang dapat dipindahkan seperti traktor, pompa air, generator, dan gergaji mesin (chainsaw); dan tekstil seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei, serta permadani/ambal harus disimpan di gudang. Untuk marhun kendaraaan dan barang rumah tangga, standar minimum keamanan dan keselamatan paling sedikit mampu melindungi dari bahaya cuaca dan pencurian. Perusahaan pergadaian syariah paling sedikit menggunakan 2 (dua) kombinasi perlengkapan keamanan sebagai berikut: a. Kunci tambahan; b. Alarm monitoring system; c. Closed circuit television (CCTV); d. Door contact; dan/atau e. Panic button. Dalam melakukan penyimpanan perusahaan pergadaian syariah dapat menggunakan: a. Satu tempat penyimpanan untuk menyimpan barang jaminan yang berasal dari beberapa unit layanan (outlet) (sistem clustering); atau b. Tempat penyimpanan barang jaminan yang disediakan oleh pihak lain (outsourcing). 335 P e r g a d a i a n S y a r i a h
336 Lelang Marhun dan Pembayaran Uang Kelebihan Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, perusahaan pergadaian dapat melelang barang jaminan. Sebelum pelaksanaan lelang dan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang tertuang dalam surat bukti gadai, barang jaminan dapat dijual dengan cara: a. Nasabah menjual sendiri barang jaminannya, yang dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo; atau b. Nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan pergadaian untuk menjual barang jaminannya. Penjualan ini dapat dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap perusahaan pergadaian. Barang jaminan yang dijual sebelum tanggal lelang dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan pergadaian atau pegawainya. Syarat dan tata cara penjualan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dengan cara lelang, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-un- dangan. Perusahaan pergadaian wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan dengan cara lelang dan mencatat uang kelebi- han tersebut secara terpisah. Alur proses lelang pada perusahaan pergadaian swasta dapat dilihat di bawah ini. Alur Proses Lelang Alur proses lelang dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini. Dalam P e r g a d a i a n S y a r i a h gambar ditambahkan pula dengan proses pengambilan uang kelebihan. Uang kelebihan adalah kelebihan yang diperoleh dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi dengan kewajiban nasabah. Kewajiban nasabah terdiri dari marhun bih, mu'nah pemeliharaan, biaya proses lelang, dan bea lelang. Contoh alur proses lelang berikut merujuk pada alur di PT Pegadaian (Persero).
Gambar 50 Alur Proses Lelang dan Pengambilan Uang Kelebihan Sumber Pendanaan Untuk mendanai operasionalnya yang terus berkembang pergadaian syariah membutuhkan pendanaan yang cukup. Sesuai dengan sistem syariah yang diterapkan dalam operasionalnya, maka sumber pendanaan pergadaian syariah harus bersumber dari lembaga keuangan syariah. Selama ini pergadaian syariah mendapatkan dana dari beberapa bank syariah dengan sistem musyar- akah. 337 P e r g a d a i a n S y a r i a h
338 Bab 25. Pengaturan dan Pengawasan Serta Profesi di Pergadaian Syariah P e r g a d a i a n S y a r i a h
Pengaturan Pergadaian Syariah Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang antara lain menyata- kan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawa- san terhadap kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang termasuk di dalamnya Pergadaian, maka pengawasan terhadap Pergadaian dilakukan oleh OJK. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Perusahaan Pergadaian Syariah yang telah diatur oleh OJK, yaitu: 1. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank; 2. Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; 3. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha Pergadaian; 4. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Pegadaian (Persero); 5. Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank; 6. Surat Edaran OJK Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan usaha, dan Kelembagaan Perusa- haan Pergadaian; 7. Surat Edaran OJK Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan usaha Berdasarkan prinsip Syariah 339 P e r g a d a i a n S y a r i a h
340 Pengawasan Pergadaian Syariah Pengawasan Perusahaan Pergadaian Syariah berdasarkan Pasal 41-48 POJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang usaha Pergadaian, yaitu: 1. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang dapat terdiri dari: a. Pegawai OJK yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan; b. Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK; atau c. Gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain yang ditunjuk oleh OJK. 2. Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap setiap Perusahaan Pergadaian Syariah dilakukan secara berkala sesuai dengan rencana Pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau setiap waktu bila diper- lukan. 3. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan: a. Persiapan Pemeriksaan; b. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan; dan c. Pelaporan hasil Pemeriksaan. Persiapan Pemeriksaan dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung. Pelaksanaan kegiatan Pemer- iksaan dilakukan dengan cara Pemeriksaan di Perusahaan Pergadaian Syariah, Pemeriksaan di kantor OJK, atau Pemeriksaan di tempat lain yang ditentukan oleh OJK. 4. Perusahaan Pergadaian Syariah yang diperiksa dilarang menolak dan/ atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan. Perusahaan Perga- daian Syariah yang diperiksa wajib untuk: a. Memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan P e r g a d a i a n S y a r i a h buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinannya; b. Memberikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan aspek diperiksa baik lisan maupun tertulis;
c. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu; d. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa; dan/atau e. Menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada Pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan. 5. Setelah pelaksanaan Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan. Laporan hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan hasil Pemeriksaan sementara dan laporan hasil Pemeriksaan final. 6. Pemeriksa menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sementara kepada Perusahaan Pergadaian Syariah paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan. Dalam hal hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi OJK yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah, maka Perusahaan Pergadaian Syariah wajib melakukan rekomendasi tersebut. Pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian Syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 1. Memperoleh gambaran mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank 2. Menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank terhadap peraturan perundang- undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Gambar 51 Pengawasan terhadap Pergadaian Syariah 341 P e r g a d a i a n S y a r i a h
342 Profesi di Pergadaian Syariah Profesi - profesi utama di pergadaian syariah adalah sebagai berikut. Gambar 52 Profesi Utama di Pergadaian Syariah Di samping profesi tersebut di atas, di pergadaian syariah juga terdapat beberapa profesi untuk menunjang kelancaran operasional, antara lain: 1. Profesi Internal Auditor, profesi ini berfungsi untuk mengawasi opera- sionalisasi dan eksekusi di lapangan sehingga sesuai dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Profesi Kasir, profesi ini berfungsi untuk melakukan pengeluaran uang (pemberian kredit, pembelian dan lainnya) dan penerimaan uang di unit kerjanya. 3. Profesi Risk Management, profesi yang berfungsi untuk menelaah dan menganalisis potensi risiko atas suatu keputusan manajemen sehingga dipersiapkan mitigasinya. 4. Profesi Teknologi dan Informasi, profesi ini berfungsi untuk meren- canakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi implementasi sistem teknologi dan informasi serta mengembangkan produk-produk berbasis teknologi informasi. P e r g a d a i a n S y a r i a h
Sertifikasi Profesi di Pergadaian Syariah Sertifikasi profesi merupakan suatu kualifikasi tertentu baik dalam hal hard skills maupun soft skills atas profesi tertentu yang menjadi ukuran standar kemampuan dan keahlian yang mendasarinya dalam menjalankan profesi dan membuat keputusan-keputusan secara bertanggung jawab sehingga menghasilkan suatu proses kerja yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi dalam mengambil keputusannya. Dalam bisnis pergadaian syariah, profesi utama yang memiliki peranan paling penting dalam proses bisnis dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis pergadaian adalah penaksir. Semakin baik kualitas seorang penaksir, baik dalam pemeriksaan dan penilaian barang jaminan serta dalam pelayanannya, maka semakin baik kontribusi dalam bisnis pergadaian, semakin besar kontri- busi yang diberikan maka semakin besar pula pertumbuhan usaha pergadaian. Sertifikasi profesi penaksir, akan menjaga kualitas kemampuan dan keahlian dalam memeriksa, menilai barang jaminan dan dalam pelayanan serta integritas penaksir dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. 343 P e r g a d a i a n S y a r i a h
344 Modal Ventura Syariah Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Modal Ventura di Indonesia. M o d a l V e n t u r a S y a r i a h
Pendahuluan Saat ini Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan definisi sebagaimana termuat dalam POJK Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yaitu bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee. Usaha modal ventura tersebut adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha Pasangan Usaha (PU) atau debitur. Gambar 53 Skema Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Kegiatan usaha PMV bertujuan untuk: 1. Pengembangan suatu penemuan baru; 2. Pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 345 M o d a l V e n t u r a S y a r i a h
346 4. Membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha; 5. Mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha; 6. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa; 7. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau 8. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Perusahaan modal ventura di Indonesia melakukan kegiatan usaha berupa: 1. Investasi, yang terdiri dari: a. Penyertaan saham (equity participation); b. Pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi; c. Pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha (PU) pada tahap rintisan awal (start-up) dan/ atau pengembangan usaha; dan/ atau d. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. 2. Pelayanan jasa. Produk dan Jenis Kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah 1. Penyertaan Saham (Equity Participation) dapat dilakukan dengan ketentuan: M o d a l a. Wajib dilakukan dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada Pasangan Usaha (PU) yang berbentuk badan V e n t u r a S y a r i a h hukum PT. b. Wajib dilakukan divestasi paling lama 10 tahun atau maksimal 20 tahun bagi PMV yang melakukan restrukturisasi terhadap PU.
c. Divestasi dilakukan melalui penawaran umum melalui pasar modal, menjual kepada PMV / investor baru melalui penawaran terbatas atau menjual kembali kepada PU. 2. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Syariah Konversi dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Wajib dilakukan dalam bentuk pembelian obligasi syariah konversi yang diterbitkan oleh Pasangan Usaha (PU) yang berbentuk badan hukum PT. b. Pembelian obligasi dapat berupa pembelian sertifikat obligasi syariah konversi atau pembelian sukuk. c. Obligasi syariah konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham (equity participation) pada saat jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu. 3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Dilakukan dalam bentuk penyediaan modal kepada Pasangan Usaha (PU) dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepa- katan para pihak. b. Dapat dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan/atau mudharabah musytarakah. Pengaturan dan Pengawasan Modal Ventura Syariah Ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan modal ventura syariah termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu: 1. POJK No. 34 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura 2. POJK No. 35 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura 347 M o d a l V e n t u r a S y a r i a h
348 3. POJK No. 36 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura 4. POJK No. 37 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura Perkembangan Modal Ventura Syariah Jumlah pelaku perusahaan modal ventura syariah masih sedikit dibandingkan dengan industri syariah lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terdapat pertumbu- han sebesar 100% yaitu dari 4 perusahaan di tahun 2014 menjadi 8 perusahaan di tahun 2018. Adapun 8 perusahaan tersebut terdiri dari 4 perusahaan berbentuk full pledged syariah dan 4 perusahaan dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Tabel 24 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Modal Ventura Syariah 2014 2015 2016 2017 2018 Perusahaan Modal Ventura Syariah 4 6 7 7 8 Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan aset perusahaan modal ventura syariah mengalami peningkatan yang cukup baik dilihat dari total aset maupun pembiayaan/ penyertaan modal ventura. Total aset perusa- haan modal ventura syariah pada akhir tahun 2018 sebesar Rp1,23 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 215,39% dibandingkan total aset pada posisi akhir tahun 2014, yaitu sebesar Rp0,39 triliun. M o d a l Tabel 25 Perkembangan Total Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah V e n t u r a S y a r i a h Perusahaan Modal Ventura Syariah (dalam triliun rupiah) 2014 0,39 2015 0,48 2016 1,09 2017 1,11 2018 1,23
Dana Pensiun Syariah Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Dana Pensiun di Indonesia. 349 D a n a P e n s i u n S y a r i a h
350 Pendahuluan Program pensiun berdasarkan prinsip syariah secara resmi diperkenalkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa DSN-MUI Nomor 88/XIII/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Selanjutnya, pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 33/ POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang menjadi dasar penye- lenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Konsep Program Pensiun Syariah Secara umum program pensiun syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah memasuki masa tidak kerja. Dalam konteks ini, fungsi program pensiun syariah tidak berbeda dengan program pensiun konvensional. Perbedaan utama antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional adalah kegiatan pada dana pensiun syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, misalnya adanya akad pada saat menjadi peserta atau pada saat pembayaran iuran. Selain itu, kegiatan investasi dana pensiun syariah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dasar Hukum D a n a P e n s i u n S y a r i a h Dasar hukum dana pensiun syariah di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan 4. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun 6. Peraturan OJK Nomor 05/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun 7. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun 8. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun 9. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Perubahan OJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun 10. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun yang Menyeleng- garakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Pelaku Dana Pensiun Syariah Pada tahun 2017, OJK mengesahkan dana pensiun syariah pertama di Indonesia yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan penjualan paket investasi syariah dari DPLK Mandiri. Selanjutnya di tahun 2018, OJK mengesahkan penjualan paket investasi syariah dari DPLK BNI dan Dana Pensiun Syariah Rumah Sakit Islam Jakarta. Sehingga total pelaku industri dana pensiun syariah saat ini adalah 4 dana pensiun syariah yang terdiri dari 2 dana pensiun syariah full dan 2 penjualan paket investasi syariah di DPLK. 351 D a n a P e n s i u n S y a r i a h
352 Akad yang Digunakan Dalam Dana Pensiun Syariah Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelengga- raan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, akad yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah adalah: 1. Akad Hibah Akad yang berupa pemberian dana (mauhub bih) dari pemberi kerja (wahib) kepada pekerja (mauhub lah) dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. 2. Akad Hibah bi Syarth Hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. 3. Akad Hibah Muqayyadah Akad hibah dimana pemberi kerja (wahib) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidak- bolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (locking in). 4. Akad Wakalah Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. 5. Akad Wakalah bil ujrah Akad wakalah dengan imbalan upah (ujrah). 6. Akad Mudharabah D a n a P e n s i u n S y a r i a h Akad kerja sama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak lain sebagai pengelola (mudharib) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan
kerugian dibebankan kepada dana pensiun apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola. 7. Akad Ijarah Akad penyaluran dana untuk pemindahan guna (manfaat) barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai penyewa (musta'jir) dengan pemberi sewa (mu'ajir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. 8. Akad lain yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan divalidasi oleh DSN-MUI serta dilaporkan kepada OJK. Akad hibah bi syarth dan akad hibah muqayyadah adalah akad yang diguna- kan pemberi kerja kepada peserta dalam hal pembayaran iuran dana pensiun, sedangkan untuk akad wakalah dan akad wakalah bil ujrah adalah akad pemberi kerja/ peserta dengan dana pensiun. Dalam hal dana pensiun melakukan kegiatan pelimpahan kuasa dengan imbal jasa/ fee kepada pihak ketiga maka akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah atau akad mudharabah. Sedangkan apabila dana pensiun akan memakai jasa pihak ketiga maka dana pensiun dapat menggunakan akad ijarah. 353 D a n a P e n s i u n S y a r i a h
354 Perbedaan Dana Pensiun Konvensional dengan Dana Pensiun Syariah Tabel 26 Perbedaan Dana Pensiun Konvensional dengan Syariah No. Aspek Konvensional Syariah 1 2 3 Pengelolaan Kekayaan Kepengurusan Keterlambatan Pembayaran Iuran Dikelola berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang dana pensiun Kepengurusannya hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan denda berupa bunga yang layak Dikelola berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan prinsip syariah Selain pengurus dan dewan pengawas, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan sanksi ta'zir yang dimasukkan ke dalam dana sosial 4 Instrumen Investasi Instrumen investasi yang digunakan tidak harus sesuai dengan prinsip syariah Instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah 5 Akad Tidak menggunakan akad Menggunakan akad Iuran Pensiun Pembayaran iuran program pensiun berdasarkan prinsip syariah harus sesuai D a n a P e n s i u n S y a r i a h dengan peraturan di bidang dana pensiun dan prinsip syariah terkait dengan keterlambatan pembayaran iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pemberi kerja akan dikenakan ta'zir, berupa pengenaan denda uang dengan jumlah tertentu. Jumlah denda/dana ta'zir sebesar denda yang layak per bulan dari akumulasi tunggakan iuran dan dana ta'zir tersebut dimasukkan sebagai dana sosial.
Pembayaran Manfaat Pensiun Secara teknis, aspek pembayaran manfaat pensiun dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah tidak berbeda dengan aspek pembayaran manfaat pada skema program pensiun konvensional. Namun pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menerapkan akad yang sesuai. Jenis Dana Pensiun Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, jenis dana pensiun dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menim- bulkan kewajiban terhadap peserta. 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. 355 D a n a P e n s i u n S y a r i a h
356 Jenis Program Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, jenis program pensiun dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. 2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, diatur bahwa Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilaku- kan dengan cara: D a n a P e n s i u n S y a r i a h 1. 2. 3. 4. Pendirian dana pensiun syariah Konversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah Pembentukan unit syariah di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Penjualan paket investasi syariah di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Jenis Investasi Dana Pensiun Syariah Di dalam POJK No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun diatur batasan-batasan bagi dana pensiun dalam melakukan pengelolaan kekayaan/ investasi. Dana pensiun dilarang menempatkan investasi kecuali pada jenis investasi berikut: 1. Tabungan pada bank; 2. Deposito on call pada bank; 3. Deposito berjangka pada bank; 4. Sertifikat deposito pada bank; 5. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; 6. Surat berharga negara; 7. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia; 8. Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia; 9. Reksa dana; 10. MTN; 11. Efek beragun aset; 12. Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK; 13. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 14. REPO; 15. Penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri; 16. Tanah di Indonesia dan/ atau; 17. Bangunan di Indonesia. Dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 357 D a n a P e n s i u n S y a r i a h
358 Skema Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah Gambar 54 Skema Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah D a n a P e n s i u n S y a r i a h Jumlah Aset Dana Pensiun Syariah Berdasarkan data per Desember 2018 total aset dana pensiun syariah adalah Rp3,27 triliun.
Penjaminan Syariah Bagian ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Penjaminan Syariah di Indonesia. 359 P e n j a m n a n S y a r i a h i
360 Pendahuluan Penjaminan syariah atau kafalah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah atau hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. Dari kegiatan penjaminan syariah tersebut, perusahaan penjaminan syariah akan mendapatkan imbal jasa yang berupa fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (kafalah bil ujrah). Besaran fee tersebut harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan dan kafalah bil ujrah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Prinsip Penjaminan (Kafalah) Perusahaan penjaminan syariah mempunyai 4 prinsip di dalam melakukan kegiatan penjaminan syariah. Adapun 4 prinsip tersebut adalah: 1. Kelayakan usaha Penjaminan pembiayaan hanya diberikan apabila kreditur (pemberi fasilitas pembiayaan) dan penjamin pembiayaan berpendapat proposal/ proyek layak dibiayai. Apabila salah satu pihak menyatakan tidak layak, maka tidak bisa diterbitkan penjaminannya. 2. Supplementary System ini, merupakan pelengkap dari suatu Penjaminan pembiayaan pembiayaan. Penjaminan pembiayaan diterbitkan setelah adanya akad pembiayaan antara kreditur dan debitur (penerima fasilitas pembiayaan). 3. Pelengkap Agunan Penjaminan pembiayaan diberikan kepada debitur yang belum memenuhi persyaratan teknis perbankan termasuk dalam hal kecukupan agunan P e n j a m n a n S y a r i a h i 4. (belum bankable). Pembayaran Subrogasi Subrogasi adalah pengalihan utang sejumlah klaim yang dibayar lembaga penjamin pembiayaan kepada kreditur atas kemacetan pembiayaan
kreditur, dari yang semula utang debitur kepada kreditur menjadi utang debitur kepada lembaga penjaminan pembiayaan. Penarikan subrogasi ini tetap menjadi tugas kreditur. Rukun dan Syarat Kafalah Selain memiliki prinsip kegiatan, perusahaan penjaminan syariah juga memiliki rukun dan syarat dalam menjalani kegiatan penjaminan syariahnya. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pihak Penjamin (kafiil) a. Balig (dewasa) dan berakal sehat b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rida dengan tanggungan kafalah tersebut. 2. Pihak orang yang berutang (Terjamin - Ashiil, Makfuul 'Anhu) a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin b. Dikenal oleh penjamin 3. Pihak orang yang berpiutang (Penerima Jaminan - Makful Lahu) a. Diketahui identitasnya b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa c. Berakal sehat 4. Objek Penjaminan (Makful Bihi) a. Merupakan tanggungan pihak/ orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin; c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; e. Tidak bertentangan dengan syariah. 361 P e n j a m n a n S y a r i a h i
362 Tabel 27 Risiko yang Dijamin Jenis kafalah Risiko yang dijamin Kafalah pembiayaan murabahah (makfuul lahu (penerima jaminan) berupa jual beli barang antara makfuul lahu (penerima jaminan) dengan makfuul `anhu (terjamin) dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati). (Pokok + Margin) Kafalah pembiayaan salam (pembiayaan dari makfuul lahu (penerima jaminan) berupa jual beli barang antara makfuul lahu (penerima jaminan) dengan makfuul `anhu (terjamin) akan diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka). (Pokok + Margin) Kafalah pembiayaan istihna` (pembiayaan dari makfuul lahu (penerima jaminan) berupa jual beli barang antara makfuul lahu (penerima jaminan) dengan makfuul `anhu (terjamin) dimana jual beli tersebut berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara makfuul lahu (penerima jaminan) dengan makfuul `anhu (terjamin), sedangkan pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil atau ditangguhkan pada masa yang akan datang). (Pokok + Margin) Kafalah pembiayaan murabahah (pembiayaan berupa kerja sama usaha antara makfuul lahu (penerima jaminan) dengan makfuul `anhu (terjamin) mengelola usaha terse- but akan dibagi kepada makfuul lahu (penerima jaminan) dan makfuul `anhu (terjamin) sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati). (Pokok) Kafalah pembiayaan musyarakah (pembiayaan berupa kerja sama antara makfuul lahu (penerima jaminan) dan makfuul `anhu (terjamin) sesuai dengan nisbah bagi hasil (Pokok) yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kontribusi dana masing- masing). Kafalah pembiayaan ijarah (pembiayaan berupa peminda- han hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dari makfuul lahu (penerima jaminan) dalam waktu tertentu (Nilai sewa selama P e n j a m n a n S y a r i a h i melalui pembayaran sewa/ upah dari makfuul `anhu atau terjamin, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri). perjanjian)
Proses Bisnis Industri Penjaminan (Kafalah) Gambar 55 Proses Bisnis Industri Penjaminan Proses penjaminan pembiayaan melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak, yaitu: 1. Badan usaha pemberi pembiayaan yang dalam hal ini disebut Penerima Jaminan (makfuul lahu) 2. Debitur pembiayaan yang dalam hal ini disebut Terjamin (makfuul anhu) 3. Perusahaan penjamin pembiayaan yang dalam hal ini disebut Penjamin (kafiil) Mekanisme di dalam proses penjaminan dibagi menjadi dua yaitu: 363 P e n j a m n a n S y a r i a h i
364 Penjaminan Langsung Penjaminan langsung adalah penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin guna mendapatkan jaminan (kafalah) untuk kebutuhan pembiayaan tanpa terlebih dahulu melalui pihak penerima jaminan. 1. Kerja sama antara penjamin dan penerima jaminan. 2. Calon terjamin mengajukan permohonan penjaminan dan membayar Imbal Jasa Kafalah (IJK) apabila telah dinilai layak. 3. Penjaminan melakukan analisis kelayakan usaha. Apabila layak, penjamin akan menerbitkan sertifikat kafalah. 4. Terjamin mendatangi Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya untuk meminta fasilitas pembiayaan. 5. Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya memproses permohonan dengan mempertimbangkan sertifikat terjamin. 6. Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya memberitahukan kepada penjamin bahwa terjamin telah diberikan fasilitas pembiayaan/ ditolak. Penjaminan Tidak Langsung Penjaminan tidak langsung adalah penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan penerima jaminan. Dalam hal ini, terdapat perjanjian kerja sama antara penjamin dan penerima jaminan terlebih dahulu. 1. Perjanjian penjaminan pembiayaan antara penjamin dan penerima jaminan. 2. Calon terjamin mengajukan permohonan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya. 3. Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya melakukan penilaian kelayakan usaha dan analisis lainnya sebelum diberikan P e n j a m n a n S y a r i a h i 4. fasilitas pembiayaan. Apabila layak, Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya melakukan permohonan penjaminan kepada penjamin.
5. Calon terjamin mengajukan permohonan penjaminan kepada penjamin. 6. Penjamin melakukan analisis kelayakan usaha dan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan keuangan terjamin. 7. Penjamin memberitahukan persetujuan penjaminan atau penolakan kepada Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya. 8. Apabila penjaminan disetujui, Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya mencairkan pembiayaan. 9. Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank/ Institusi lainnya mengirimkan pemberitahuan kepada penjamin atas pembiayaan yang telah dicairkan dan mentransfer Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang dibayar oleh terjamin. 10. Penjamin menerbitkan sertifikat kafalah. Berikut perbedaan antara mekanisme penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung: Tabel 28 Perbedaan Penjaminan Langsung dan Penjaminan Tidak Langsung Penjaminan Langsung Penjaminan Tidak Langsung Calon terjamin melakukan permohonan Permohonan penjaminan melalui penerima langsung kepada Penjamin jaminan Tidak harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara penjamin dengan penerima jaminan Terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara penjamin dengan penerima jaminan Imbal Jasa Kafalah (IJK) dibayarkan secara IJK dibayarkan oleh terjamin melalui pener- langsung oleh terjamin kepada penjamin ima jaminan Analisis terhadap calon terjamin dapat dilakukan secara simultan oleh penjamin dan penerima jaminan Analisis terhadap calon terjamin dilakukan oleh penerima jaminan terlebih dahulu. analisis yang dilakukan penjamin terhadap calon terjamin dituntut cepat. Penjamin telah mengenal calon terjamin, Lembaga penjamin berfungsi sebagai sehingga lembaga penjamin berfungsi pelengkap pembiayaan karena kebutuhan sebagai lembaga yang memberikan "pasar jaminan kredit biasanya hal terakhir yang pembiayaan" bagi perbankan/ lembaga masih belum dimiliki untuk pemenuhan keuangan lainnya. persyaratan pembiayaan. 365 P e n j a m n a n S y a r i a h i
366 Produk Penjaminan Terdapat 7 produk di dalam kegiatan Penjaminan, yaitu sebagai berikut. 1. Penjaminan Pembiayaan Umum Kafalah pembiayaan umum adalah penjaminan pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/ proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/ return dari kegiatan tersebut. Jenis Kafalah Pembiayaan Umum Kafalah Pembiayaan Modal Kerja 1. 2. Kafalah Pembiayaan Investasi Risiko dan Coverage Persentase kafalah maksimal 75% dari plafon pembiayaan atau sesuai kesepakatan antara perusahaan penjaminan syariah dengan penerima jaminan (makfuul lahu). Klaim dapat diajukan jika pembiayaan berada pada posisi kolek- tabilitas 4 (diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 2. Penjaminan Pembiayaan Mikro Kafalah pembiayaan mikro adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberi- kan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan/ atau investasi dengan plafon maksimum sebesar Rp250.000.000,00 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penerima jaminan (makfuul lahu) atau sesuai kesepakatan tertulis antara perusahaan penjaminan syariah dan P e n j a m n a n S y a r i a h i penerima jaminan (makfuul lahu).
Risiko dan Coverage Persentase kafalah maksimal 75% dari plafon pembiayaan. Klaim dapat diajukan pada saat pembiayaan berada pada posisi kolektabilitas 4 (diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 3. Penjaminan Surety Bond Surety bond adalah pemberian jaminan kepada obligee (makfuul lahu) atas risiko kegagalan/ wanprestasi principal (makfuul 'anhu) dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan kepada obligee (makfuul lahu). Risiko dan Coverage Coverage surety bond adalah 100% dari nilai proyek sesuai dengan yang diper- janjikan oleh terjamin/ principal (makfuul 'anhu) kepada pemilik proyek (obligee). Klaim dapat diajukan pada saat terjamin/ principal (makfuul 'anhu) gagal (wanprestasi) memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan kepada pemilik proyek (obligee). 4. Penjaminan Customs Bond Customs bond adalah perikatan penjaminan antara tiga pihak. Penjamin (kafiil) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari principal/ terjamin (makfuul 'anhu) terhadap pemilik proyek (obligee) dalam hal principal/ terjamin (makfuul 'anhu) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Risiko dan Coverage Coverage customs bond adalah 100% dari nilai proyek sesuai dengan yang diperjanjikan oleh principal/ terjamin (makfuul 'anhu) kepada pemilik proyek (obligee). Klaim dapat diajukan pada saat principal/ terjamin (makfuul 'anhu) gagal (wanprestasi) memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan kepada pemilik proyek (obligee). 367 P e n j a m n a n S y a r i a h i
368 5. Penjaminan Pembiayaan Multiguna Kafalah pembiayaan multiguna adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan (makfuul lahu) kepada terjamin (makfuul 'anhu) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/ gaji dan pendapatan lain per bulan yang sah dari tempat terjamin (makfuul 'anhu) bekerja. Jenis Kafalah Pembiayaan Multiguna 1. Kafalah pembiayaan kepemilikan rumah 2. Kafalah pembiayaan kepemilikan kendaraan 3. Kafalah pembiayaan melalui koperasi (linkage atau executing) Risiko dan Coverage Persentase kafalah maksimal adalah sebesar 100% dari plafon pembiayaan untuk penyebab kematian, 75% untuk sebab PHK dan lainnya. 6. Penjaminan Distribusi Pengertian Penjaminan distribusi adalah penjaminan atas pembiayaan/ penyaluran barang dari penerima jaminan (produsen barang) kepada terjamin yang mewajib- kan terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Risiko dan Coverage P e n j a m n a n S y a r i a h i Persentase kafalah maksimal adalah sebesar 100% dari plafon pembiayaan/ penyaluran barang.
7. Penjaminan Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa Kafalah pembiayaan konstruksi dan pengadaan barang/ jasa adalah penja- minan atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan (makfuul lahu) kepada terjamin (makfuul 'anhu) untuk keperluan tambahan modal kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kontrak kerja antara terjamin (makfuul 'anhu) dengan bowheer (pemilik proyek). Risiko dan Coverage Coverage kafalah adalah sebesar 75% dari plafon pembiayaan. Klaim dapat diajukan pada saat pembiayaan berada pada posisi kolektabilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dari produk-produk penjaminan tersebut ada yang hanya bisa dilakukan dengan skema penjaminan langsung, ada juga yang hanya bisa dilakukan dengan skema penjaminan tidak langsung, dan ada yang bisa dilakukan dengan keduanya. Tabel 29 Ringkasan Produk Penjaminan dan Proses Penjaminan Produk Penjaminan Penjaminan Langsung Penjaminan Tidak Langsung Penjaminan umum
Penjaminan mikro
Surety bond
Customs bond
Penjaminan pembiayaan multiguna
Penjaminan distribusi barang
Penjaminan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa
369 P e n j a m n a n S y a r i a h i
370 Pengaturan dan Pengawasan Penjaminan Syariah Peraturan terkait penjaminan syariah yang disusun oleh OJK sampai saat ini masih tergabung di dalam peraturan penjaminan konvensional. Adapun peraturan tersebut adalah dapat dilihat di Buku Industri Jasa Keuangan Lainnya tentang Perusahaan Penjaminan. Namun ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi perusahaan penjaminan syariah dan unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yaitu sebagai berikut. 1. OJK melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) perusahaan penjaminan syariah dan unit usaha syariah perusahaan penjaminan. 2. Modal kerja minimum Unit Usaha Syariah (UUS) adalah sebagai berikut: a. Rp25.000.000.000,00 untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah nasional; b. Rp10.000.000.000,00 untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah Provinsi; dan c. Rp5.000.000.000,00 untuk UUS dari Perusahaan Penjaminan dengan lingkup wilayah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dalam hal perusahaan penjaminan: a. Memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset perusahaan induknya; atau b. Lima belas tahun sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2016 tersebut P e n j a m n a n S y a r i a h i maka perusahaan penjaminan tersebut wajib melakukan pemisahan UUS menjadi perusahaan penjaminan syariah.
Perusahaan penjaminan dapat melakukan sebagian kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk perusahaan penjaminan yang membentuk UUS, maka wajib memenuhi ketentuan: a. Memuat maksud dan tujuan perusahaan penjaminan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah dalam anggaran dasarnya; b. Mempunyai pembukuan terpisah dari perusahaan penjaminan; dan c. Wajib menunjuk satu orang pegawai untuk menjadi pimpinan UUS. Pimpinan UUS tidak boleh melakukan rangkap jabatan dengan fungsi lain pada perusahaan penjaminan yang sama, kecuali pimpinan UUS adalah direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada perusahaan penjaminan syariah sama dengan pengawasan kepada perusahaan penjaminan konvensional, yaitu didasarkan atas kepatuhan perusahaan penjaminan syariah terhadap ketentuan perundang-undangan (compliance). Adapun sistem pengawasan tersebut dapat dilihat di Buku Industri Jasa Keuangan Lainnya tentang Perusahaan Penjaminan. Perkembangan Perusahaan Penjaminan Syariah Jumlah perusahaan penjaminan syariah terus berkembang selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2018. Walaupun terlihat tidak signifikan, akan tetapi jumlah ini kian bertambah dari tahun ke tahun. Perkembangan perusahaan penjaminan syariah baru dapat terlihat mulai tahun 2013, di mana yang semula tercatat berupa satu perusahaan penjaminan syariah berbentuk full pledge dan satu berbentuk unit syariah. Bahkan bagi perusahaan yang memiliki unit syariah, secara asetnya tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan pencatatannya 371 P e n j a m n a n S y a r i a h i
372 masih dilaporkan bersama dengan kegiatan perusahaan konvensionalnya. Selanjutnya, pada akhir tahun 2018 jumlah entitas sudah berkembang 300% dari awal industri penjaminan syariah berdiri. Di akhir tahun 2018, terdapat 6 (enam) perusahaan penjaminan syariah yang terdiri dari 2 (dua) perusahaan penjaminan syariah full pledged dan 4 (empat) perusahaan penjaminan syariah dengan membentuk UUS. Tabel 30 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah 2 3 4 4 6 6 Dari tahun 2013 sampai dengan 2018, perusahaan penjaminan syariah mengalami peningkatan yang cukup baik dilihat dari total asetnya. Total aset perusahaan penjaminan syariah pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1,38 trilliun. Total aset perusahaan penjaminan syariah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 28,97% dibandingkan dengan total aset perusahaan penjaminan syariah pada akhir Desember 2017 yang berjumlah Rp1,07 Triliun. Tabel 31 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan Syariah (dalam triliun rupiah) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Aset Perusahaan Penjaminan Syariah 0,10 0,38 0,62 0,74 1,07 1,38 P e n j a m n a n S y a r i a h i
Kosa Kata Perbankan Syariah AL QARD Pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang harus dikem- balikan pada waktu yang diperjanjikan, dengan jumlah yang sama tanpa disertai imbalan/tambahan dalam bentuk apapun. AL QARD AL HASAN Pinjaman untuk membantu usaha yang sangat kecil atau untuk sektor sosial. Tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. FULL BODIED MONEY Atau uang penuh adalah uang dimana nilai yang tertera di atasnya mempunyai nilai yang sama dengan nilai yang terkandung di dalamnya, dengan kata lain nilai intrinsik (nilai bahan) uang, sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). FIAT MONEY Suatu barang yang diterbitkan oleh negara (dalam hal ini bank sentral) yang secara hukum dianggap memiliki nilai ekonomi, yakni memiliki daya tukar terhadap barang dan jasa yang ditransaksikan di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, uang yang nilainya berasal dari regulasi, hukum atau ditetap- kan oleh pemerintah. HAWALAH Akad pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, Hawalah adalah pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar utang). 373
374 ISTISHNA' Akad jual beli antara pemesan/ pembeli dengan pihak produsen/ penjual atas suatu barang tertentu yang harus dipesan terlebih dahulu, dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Sementara pembayarannya dapat dilakukan di muka, di tengah atau pada saat penyerahan barang. IJARAH Akad pengalihan hak penggunaan atas manfaat suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa, tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tersebut. IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK Akad sewa menyewa atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu yang diakhiri dengan opsi pengalihan kepemilikannya kepada penyewa. KAFALAH Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. MUSYARAKAH Akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan suatu kegiatan/ usaha tertentu secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian/risiko ditanggung secara propor- sional sesuai dengan kontribusi modal. MUSYARAKAH MUTANAQISAH Akad kerja sama antara dua pihak (bank dengan nasabah) dalam kepemili- kan suatu aset, ketika akad ini telah berlangsung/terlaksana, modal/ dana/ aset salah satu mitra dari keduanya akan berpindah ke mitra yang satunya, dengan
perpindahan dilakukan melalui mekanismepembelian/ pembayaran secara bertahap/ angsuran. MUDHARABAH Akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). MUDHARABAH MUTHLAQAH Nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad apa yang nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip mudharabah Muthlaqah lebih memberikan keleluasaan bagi bank. MUDHARABAH MUQAYYADAH Nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-bat- asan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpan- nya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang akan digunakan atau kepada siapa atau nasabah yang mana dan lain-lain. MURABAHAHAH Akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga pokok pembelian atas barang tersebut dan besarnya tambahan keuntun- gan/margin yang ditetapkan, sehingga menjadi sebuah harga jual. NEGATIVE SPREAD Menunjukkan suku bunga kredit (dana yang dipinjamkan ke dunia usaha) lebih rendah, dibandingkan dengan suku bunga simpanan (dana yang diperoleh perbankan dari masyarakat). 375
376 RAHN Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinja- man yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. RUSH Penarikan tunai secara besar-besaran/massal di luar perkiraan karena menurunnya kepercayaan nasabah penyimpan dana karena adanya kekhawati- ran bank akan ditutup/ dilikuidasi. SALAM Akad jual beli atas suatu barang dengan harga, jenis, spesifikasi, jumlah, dan kualitas tertentu yang harus dipesan terlebih dahulu dan penyerahannya dilaku- kan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera (di muka). SHARF Perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Valuta asing atau al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. SURVIVAL OF THE FITTEST Ungkapan yang berasal dari Charles Darwin, teori evolusi sebagai cara untuk menggambarkan mekanisme seleksi alam. TIME VALUE OF MONEY Atau disebut nilai waktu uang, adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaaan waktu. UJRAH Pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang/ kelembagaan/ instansi terhadap orang
lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya. WADIAH Akad antara seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). WADIAH YAD AMANAH Akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/ uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. WADIAH YAD DHAMANAH Akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. WAKALAH Akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwak- ilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa. Jadi Wakalah tidak terkait pada barang tetapi pada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain. 377
378 Pasar Modal Syariah ANGGOTA BURSA EFEK Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana BEI sesuai dengan peraturan BEI. BATASAN PADA JAMINAN NASABAH Nilai maksimum dari efek dan atau saldo kredit yang dapat ditahan oleh perusahaan efek sebagai jaminan penyelesaian pesanan terbuka dan kewajiban nasabah lainnya yang tidak termasuk kewajiban dalam rekening efek margin. BENTURAN KEPENTINGAN Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan. BIRO ADMINISTRASI EFEK Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. AFILIASI
Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. BURSA EFEK Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana
untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. DAFTAR EFEK SYARIAH (DES) Daftar Efek Syariah adalah adalah daftar saham dan obligasi yang telah memenuhi kaidah syariah. DES menjadi panduan investasi bagi pihak penggu- nanya semisal manajer investasi penegelola reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang ingin berinvestasi pada portofolio Efek Syariah. DES dikeluar- kan setiap 6 bulan oleh OJK dan IDX dan dapat diperbaharui sewaktu-sewaktu. DEWAN PENGAWAS SYARIAH Dewan yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga jasa keuangan EFEK Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. EFEK BEBAS Efek yang tercatat sebagai posisi long dalam buku pembantu efek nasabah pada perusahaan efek yang merupakan kelebihan atas batasan pada jaminan nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening efek setiap saat. EFEK BERAGUN ASET Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit (credit enhancement)/ arus kas (cash flow), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Dengan demikian efek beragun aset bukan merupakan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pasar Modal. 379
380 EFEK BERSIFAT EKUITAS Saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham. EFEK JAMINAN Efek yang ada dalam rekening efek nasabah pada perusahaan efek pada posisi long yang bukan merupakan efek bebas. EFEK UTAMA Efek yang dititipkan pada bank kustodian yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat penitipan efek indonesia. EMITEN Pihak yang melakukan penawaran umum. HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) Hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikon- versikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. hak tersebut harus dapat dialihkan. INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN Indeks saham yang mencerminkan pergerakan seluruh saham yang ada di Indonesia. INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA indeks saham yang mencerminkan pergerakan seluruh saham yang memenuhi kaidah syariah di Indonesia. KLIRING Proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa.
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF Kontrak antara Manajer Investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. KUSTODIAN Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan Penjaminan penyelesaian transaksi bursa. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kusto- dian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. LQ-45 Indeks saham yang terdiri dari 45 saham yang transaksinya paling aktif dalam Indeks Harga Saham Gabungan MANAJER INVESTASI Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana Pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. NETTING Kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh efek yang ditransaksikan. 381
382 ORDER DRIVEN MARKET Kondisi pasar modal di mana dalam bertransaksi saham, semua pembeli dan penjual dalam mempublikasikan harga beli dan harga jual serta jumlah transaksi yang diinginkannya PASAR MODAL Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. PEMEGANG SAHAM UTAMA Setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan. PENASIHAT INVESTASI Pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. PENAWARAN EFEK Semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk membeli efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari penawaran efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan. PENAWARAN UMUM Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Un- dang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. PENITIPAN KOLEKTIF Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian. PENJAMIN EMISI EFEK Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran
umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. PERANTARA PEDAGANG EFEK Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. PERNYATAAN PENDAFTARAN Dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik. PERSEROAN Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. PERUSAHAAN EFEK Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Peran- tara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. PERUSAHAAN PUBLIK Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. PORTOFOLIO EFEK Kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak. PRINSIP KETERBUKAAN Pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasi- kan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. 383
384 PROSPEKTUS Setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. PROSPEKTUS AWAL Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, Penja- minan emisi efek, tingkat bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. REKSA DANA Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. REKSA DANA CAMPURAN Reksa dana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana saham. REKSA DANA PASAR UANG Reksa dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. REKSA DANA PENDAPATAN TETAP Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. REKSA DANA SAHAM Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % dari aktivanya dalam efek bersifat ekuitas. REKSA DANA SYARIAH Reksa dana yang pengelolaannya memenuhi kaidah syariah.
REMOTE TRADING SYSTEM Sistem perdagangan jarak jauh. SCRIPTLESS TRADING Suatu mekanisme perdagangan di pasar modal, di mana saham-saham diper- dagangkan secara elektronik. TRANSAKSI BURSA Kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam-meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. TRANSAKSI DI LUAR BURSA Transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. TRANSAKSI NASABAH PEMILIK REKENING Transaksi efek yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara Perusahaan Efek dengan nasabah tersebut, yang dibuat sesuai dengan angka 5 Peraturan Nomor V.D.3 dan angka 4 Peraturan Nomor V.D.6. TRANSAKSI NASABAH UMUM Transaksi melalui pemesanan efek dalam penawaran umum oleh pemodal yang tidak mempunyai rekening efek pada Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 3) Peraturan Nomor V.D.3. UNIT PENYERTAAN Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. WALI AMANAT Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. 385
386 WARAN Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk 6 bulan atau lebih. Asuransi Syariah ASURANSI SYARIAH Usaha saling tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. PESERTA Orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah. AKAD Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan/ikatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. AKAD TABARRU' Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. AKAD TIJARAH Akad antara peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial. AKAD WAKALAH BIL UJRAH akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru' dan/ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee).
AKAD MUDHARABAH Akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. AKAD MUDHARABAH MUSYARAKAH Akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. KONTRIBUSI Sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan untuk dikelola sebagai dana tabarru' dan ujrah sesuai dengan akad. DANA TABARRU' Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati. UJRAH Dana yang dihibahkan oleh peserta kepada perusahaan sebagai imbalan atas pengelolaan dana dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. IURAN TABARRU' Bagian dari kontribusi yang dimasukkan ke dalam dana tabarru' untuk memba- yar santunan asuransi. SANTUNAN/KLAIM Sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak. 387
388 SURPLUS UNDERWRITING Selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/ klaim, kontribusi reasuransi, dan penyisihan (cadangan) teknis, dalam satu periode tertentu. QARDH Pinjaman dana dari perusahaan kepada dana tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan dana tabarru', untuk membayar santunan/ klaim kepada peserta. CADANGAN DANA TABARRU' Sejumlah dana yang diperoleh dari surplus underwriting dana tabarru' yang tidak dibagikan kepada peserta dan/ atau perusahaan. Pergadaian Syariah RAHN Menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Dalam hal rahn terjadi karena peminjaman uang. RAHIN Rahin adalah pihak yang berutang/menerima pinjaman dengan menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan pengertian tersebut maka rahin di pergadaian syariah adalah nasabah di pergadaian kovensional. MURTAHIN Murtahin adalah pemilik dana yang memberikan pinjaman kepada rahin dengan menerima barang sebagai jaminan pelunasan pinjaman yang diberi- kan kepada rahin. Dengan pengertian ini, maka murtahin di pergadaian syariah adalah pergadaian di pergadaian konvensional.
MARHUN Marhun adalah harta/ barang yang dijadikan sebagai jaminan. Marhun di pergadaian syariah adalah agunan atau barang jaminan di pegadaian konvensional. MARHUN BIH Marhun bih adalah pinjaman yang diterima rahin berdasarkan akad (perjan- jian) yang dilakukan antara rahin dan murtahin. Marhun bih merupakan utang. Marhun bih bermakna uang pinjaman di pergadaian konvensional. SIGHAT Sighat adalah ijab qabul antara rahin dan murtahin yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad. Perjanjian atau akad dituangkan dalam Surat Bukti rahn (SBR). Di pergadaian konvensional ijab qabul sama dengan penandatan- ganan akad, yang merupakan kesepakatan antara pergadaian dengan nasabah tentang materi perjanjian dalam Surat Bukti Kredit (SBK). AKAD Perjanjian, yaitu pertalian ijab qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad. akad atau perjanjian telah menjadi terminologi umum, sehingga hampir tidak ada perbe- daan istilah tentang akad antara di pergadaian syariah dengan di pergadaian konvensional. MU'NAH PEMELIHARAAN Pergadaian mengenakan mu'nah pemeliharaan (jasa pemeliharaan/ penjagaan) atas marhun (barang jaminan) yang besarnya ditetapkan pada saat akad. 389
390 Daftar Pustaka Perbankan Syariah Al-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed. (1996). Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges. Karachi: Zed Books Ltd. Amin, A. Riawan.(2007). Satanic Finance. Jakarta: PT. Senayan Abadi. Antonio, Muhammad Sya 'i. (2002). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Antonio, Muhammad Sya 'i dan Karnaen Perwataatmadja. (1992). Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhak Wakaf. Arifin, Zainul. (2002). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Gema Insani Press. Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia. (2002). Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia. Baraba, Achmad. (2000). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. Diakses dari bempvol2no3des99.pdf. Dewan Syariah Nasional (DSN). (2003). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. Direktorat Perbankan Syariah. (2004). Himpunan Ketentuan Perbankan Syaria Indonesia Mei 1999 - Desember 2003. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia. Raharjo, M. Dawam. (2015). Arsitektur Ekonomi Islam. Bandung: Mizan Media Utama (MMU). Karim, Adiwarman. (2003). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought. Khan, M. Fahim. (1995). Essays in Islamic Economics, Economics Series - 19. United Kingdom: The Islamic Foundation. Bank Muamalat. (2002). Ketika Bagi Hasil Tiba, Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia.
Sakti, Ali. (2006). Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern. Jakarta: Aqsa Publishing. Usmani, M. Taqi. (1999). An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma'arif. Mursito, Hardian. (2014). Keunggulan dari Siswa Perbankan Syariah (Perbandingan dengan Sistem Konvensional). Diakses dari ah-perbandingan- dengan-sistem-konvensional. Aji, Ibrahim. (2014). Mengintip Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Barat. Diakses dari bankan-syariah-di-negara-barat/. Rostati Qommaria. 2013. London dan Dubai Bersaing Perebutkan Takhta Keuangan Syariah Diakses dari Ikatan Banking Indonesia. Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan ("LSPP") com/home/content.php?id=4 Badan Sertikasi Manajemen Risiko (BSMR). tentang BSMR. Diakses dari bsmr.org/ Pasar Modal Syariah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Dasar Efek Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah Mudhar- abah. Fatwa Dewan Syariah Nasional 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa Dewan Syariah Nasional 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah. Fatwa Dewan Syariah Nasional 59/DSN-MUI/IV/2007 Obligasi Syariah Mudhar- abah Konversi. 391
392 Fatwa Dewan Syariah Nasional 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah). Fatwa Dewan Syariah Nasional 66/DSN-MUI/III/2008 Waran Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional 69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara. Fatwa Dewan Syariah Nasional 70/DSN-MUI/VI/2008 Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Fatwa Dewan Syariah Nasional 71/DSN-MUI/VI/2008 Sale and Lease Back. Fatwa Dewan Syariah Nasional 72/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back. Fatwa Dewan Syariah Nasional 76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN Ijarah Asset To Be Leased. Fatwa Dewan Syariah Nasional 80/DSN-MUI/VI/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa Dewan Syariah Nasional 94/DSN-MUI/IV/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah. Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Da ar Efek Syariah (DES). Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah). Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Asuransi Syariah Adawiah, Engku Rabiah, Hassan Scott Odierno, dan Azman Ismail. (2008). Essential guide to Takaful (Islamic Insurance). Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd. Al-Arabiyah, Majma'ul Lughah. (1960). Al-Mu'jam al-Wasit. Mesir. Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. (1994). Al-Islam wa at Ta'min Riyadh. Al-Imam an-Nawawi, Al-Majmu'Syarh al-Muhazzab, Dar Ilya'at-Turath al-Arabi, Jilid 9. Baltaji,'Uqud at-Ta'min. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, lihat Bab Buyu' dalam semua cetakan. Antonio, Muhammad Syafi'i. (2002). Spekulasi Dalam Asuransi Syariah dalam Republika Antonio, Syafii. (1999). Bank Syariah Wacana Ulama dan Cedekiawan. Bogor: Tazkia Institute. Antonio, Syafii. (2011). Bisnis Cara Rasulullah SAW: Uang Bukan Modal Utama. Diakses dari modal-utama. As-Sarakhsi. (1980). Al-Mabsuth, Dar al Fikr, jilid 13. Beirut. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 39/ DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji. 393
394 Frenz,Tobiaz and Soualhi, Younes. (2010). Takaful & Retakaful: Majud Princi- ples & Practices. Kuala Lumpur: IBFIM & Munich Re. Ibn'Abidin, Radd al-Muhtar' ala ad-Dur al-Mukhtar, Amiriya, Mesir, jilid II. Jubran MA'ud, Ar-Ra'id, Mu'jam Lughawy' Ashry, Bairut, Dar Al'Islami Li Al Malayin, t.t, Jilid 1. Juhaya S. Praja. (1995). Makalah Seminar Asuransi Islam Daya Saing Asuransi Takaful Menuju Era Librelisasi Ekonomi. Bandung: Universitas Padja- jaran. Khalil, Jafril. (2003). Akad-akad Produk Keuangan Islam. Materi Training Certi- fied Islamic Insurance Specialist - CIIS. LPKG Lembaga Diklat Depkeu. Khalil, Jafril. (2003). Makalah Workshop Asuransi Syariah Asuransi dalam Hukum Islam. Ikatan Bankir Indonesia. Khan, Muhammad Muhsin. (1979). The Translation of The Meanings of Shahih Bukhari. Lahore. M.M Billah. (2011). Principles of Contract Affecting Takaful and Insurance: A Comperative Analysis, Australian Journal of Business and Management Research Vol. 1 No. 8. Diakses dari AJBMR_17_41i1n8a4.pdf. Mark R. Greene. (1984). Life and Health Insurance Companies as Financial Institution, LOMA. Mehr, Robert I. (1985). Life Insurance Theory and Practice. Business Publica- tion Inc. Muhaimin Iqbal. (2003). Makalah diskusi intern AASI Asuransi Setelah Fatwa Bunga Bank Riba. Muhammad Syafi'i Antonio, Muhammad. (1984). Asuransi dalam Prespektif Islam. Jakarta: STI. Mutahhari, Murtadha. (1995). Asuransi dan Riba. Surabaya: Pustaka Hidayah. Patrick, Thomas dalam M.M. Billah. (2001). Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared. Malaysia: International Islamic University. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.0.10/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan usaha Asuransi dan usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Rahman, Afzalur. (1974). Economic Doctrines of Islam, Volume 1. Islamic Publications. Said Sabiq. Fiqhus Sunnah Jilid 12. Segaf, Al Jufri, Salim. (1400 H), Ar-Riba wa Ashraruhu alal Mujtama' Al-Islami.
Simanjuntak, Emmy P. (1982). Hukum Pertanggungan. Yogyakarta: UGM. Syakir Sula, Muhammad. (1996). Konsep Asuransi Dalam Islam. Bandung: PPM FI Zhilal. Syakir Sula, Muhammad. (2004). Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Opera- sional. Jakarta: Gema Insani. Syarikat Takaful Malaysia. (1984). Panduan Syarikat Takaful Malaysia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuran- sian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan tentang usaha Perasuransian Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa'Adillatuhu.Juv IV. Dar al-Fikr. Damascus. Syria. Wahbah az-Zuhaili. (1996). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dar Wl Fikr. Libanon. Yafie, Ali. (1994). Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial. Bandung: Mizan. Yanggo, Huzaemah T.. (2003). Asuransi Hukum dan Permasalahannya, Jurnal AAMAI Tahun VII No 12-2003. Zarga, Mushthofa Ahmad. (1968). Al-Ightushodi Al-Islamiyah - Nidzomu a'min. Bairut, Dar al- Fikr. Zulkifli, Ahmad Mazlan. (2012). Basic Takaful Practices - Entry Level for Practioners. Kuala Lumpur: IBFIM. Pergadaian Syariah Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. (1994). Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Syafei, Rahmat. (2000). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. Sabiq, Sayid. (1987). Fiqih Sunnah 13, Bandung, PT Al- Ma'arif. Heri, Sudarsono. (2003). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia. 395
396 Tjitrosudibio, R. dan R. Subek. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-21. Jakarta: Pradnya Paramita Indo Research. (2012). Executive Summary & Recommendation Market Intel- legence & Business Analysis Bisnis Gadai Emas. Abdur Rahman bin Nashir as-Sa'di, Syaikh. Tafsir as-Sa'di. Penerbit: Pustaka Sahifa Al-Zuhaili. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu V:181. Sethyon Ketut, (2002). Menapak Ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu Dalam Pegadaian Seratus tahun, edisi pertama. Jakarta: Perum Pegadaian Kantor Pusat. Intarto, Joko dan Anab A. (2014). Semua Orang Bisa Sukses. Jakarta: PT Pegadaian (Persero) Subek, R. dan R. Tjitrosudibio. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Cetakan Ke-21. Jakarta: Pradya Paramita. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Menjadi Jawatan Pegadaian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Az-Zuhaili , Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani Press. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Dewan Syariah Nasional - MUI Bank Indonesia,2006.
Modal Ventura Syariah Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura Dana Pensiun Syariah Fatwa DSN-MUI Nomor 88/XIII/2013 tentang Pedoman Umum Penyelengga- raan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 397
Buku 4 - Perasuransian Otoritas Jasa Keuangan 2019