SALINAN BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor tentang 23 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Tahun 2014 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Nasional Sistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Pembangunan Perencanaan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); i
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Kodefikasi, Dan Klasifikasi, Pembangunan Dan Perencanaan Tentang 2019 Nomenklatur Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026. DAERAH TENTANG Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya Indonesia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah ii
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pasal 2 (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Pasal 3 (1) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah; d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis; e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan i. BAB IX : Penutup. (2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. iii
Pasal 5 (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan c. terjadi perubahan yang mendasar. (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun. (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 24 Agustus 2021 BUPATI LIMA PULUH KOTA, ttd SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO Diundangkan di Sarilamak pada tanggal 24 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, ttd WIDYA PUTRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/48/2021) iv
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM Dalam rangka memberikan arah dan tujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasara, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 NOMOR 1 v
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : : 3 TAHUN 2021 24 AGUSTUS 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 TANGGAL DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR i iv x xii BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Latar Belakang Sistematika Penyusunan I-1 I-1 I-2 I-3 I-5 I-5 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.2 Wilayah Rawan Bencana 2.1.3 Demografi 2.1.4 Potensi Sumber Daya II-1 II-1 II-1 II-16 II-20 II-23 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 2.2.2 PDRB Per kapita 2.2.3 Kemiskinan 2.2.4 Indeks Gini 2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2.2.6 Angka Kriminalitas 2.2.7 Tingkat Penggangguran Terbuka 2.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2.2.9 Rasio Penduduk Yang Bekerja 2.2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja 2.2.11 Penguatan Cadangan Pangan II-39 II-39 II-45 II-46 II-48 II-49 II-51 II-52 II-53 II-54 II-54 II-55 2.3 2.3.1 Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan Fokus Layanan Penunjang Urusan pemerintahan Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 II-55 II-55 II-77 II-92 II-101 II-104 II-107 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus Fasilitas wilayah/Infrastruktur Fokus Iklim Investasi Fokus Sumberdaya Manusia II-109 II-109 II-111 II-112 II-112 2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II-113 2.6 Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - II-115 2041 i
BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII 2.6.1 2.6.2 Hasil Telaahan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2041 Hasil Telaahan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2041 2.7 Standar Pelayanan Minimal 2.8 Evaluasi capaian target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Kinerja Keuangan Daerah 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Kinerja Pelaksanaan APBD Analisis Kesehatan Fiskal Daerah Neraca Daerah 3.2 Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu 3.2.1 3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran Analisis Pembiayaan 3.3 Kerangka Pendanaan 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 Kondisi Perekonomian dan Keuangan Daerah Tahun 2020 Strategi dan Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan Penganggaran Kebijakan Barang Milik Daerah Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Penghitungan Kerangka Pendanaan PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Permasalahan Pembangunan 4.1 4.2 Isu Strategis 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Isu Strategis terkait Permasalahan Daerah Isu Strategis Nasional Isu Strategis Propinsi Isu Strategis KLHS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi 5.2 Misi 5.3 5.4 Tujuan dan Sasaran Agenda Prioritas dan Program Unggulan Pembangunan Daerah STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan Sinkronisasi Agenda Prioritas Daerah Dengan Agenda Prioritas Nasional Penyelarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap IV (2005-2025) Penelahaan Terhadap RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga Kebijakan Pembangunan Lintas Pemerintah Daerah 6.6 6.7 6.8 6.9 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1 Kerangka Pendanaan II-115 II-128 II-134 II-140 III-1 III-1 III-3 III-21 III-27 III-29 III-29 III-32 III-33 III-33 III-35 III-35 III-36 III-36 III-36 III-37 III-39 IV-1 IV-1 IV-6 IV-6 IV-8 IV-8 IV-8 V-1 V-1 V-1 V-5 V-11 VI-1 VI-1 VI-3 VI-16 VI-23 VI-23 VI-25 VI-26 VI-28 VI-30 VII-1 VII-1 ii
BAB VIII BAB IX 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PENUTUP VII-3 VIII-1 IX- 1 iii
Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 DAFTAR TABEL Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota Nama Sungai, Lokasi dan Panjangnya Kategori Curah Hujan Menurut BMKG Kualitas Air Hujan Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Bulan Maret Tahun 2018 Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Sebaran Lahan Sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Program pembangunan diarahkan kepada Penanganan Kesehatan dan prioritas lain, Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 - 2020 Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2020 Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020 Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Panen, Produksi dan Provitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Sebaran Lahan dan Produksi Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2020 Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Perkembangan Populasi Komoditi Peternakan per Kecamatan Tahun 2016- 2020 Indeks Daya Dukung per Kecamatan Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2020 Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020 Perkembangan Konstribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Jumlah Industri Formal, Unit Usaha, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 - 2020 Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2016-2020 Tingkat Perkembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota Nilai Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (dalam Juta Rupiah) Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (%) Nilai Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah) Halaman II-4 II-4 II-5 II-6 II-8 II-9 II-10 II-12 II-13 II-14 II-15 II-19 II-21 II-21 II-22 II-24 II-24 II-25 II-26 II-26 II-27 II-28 II-28 II-29 II-30 II-32 II-34 II-34 II-35 II-35 II-35 II-37 II-37 II-38 II-39 II-40 II-40 iv
Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58 Tabel 2.59 Tabel 2.60 Tabel 2.61 Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69 Tabel 2.70 Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (%) Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kab. Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Perbandingan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 Akibat Dampak Pandemi Covid-19 PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi Tahun 2016-2020 (juta rupiah) PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2016- 2020 (ribu rupiah) Perbandingan Garis Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional (ribu jiwa) Tahun 2016 - 2020 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2020 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Angka Kriminalitas Per 100.000 penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2016-2020 Pengangguran Terbuka (jiwa) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Penduduk Usia Kerja (PUK) Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Angkatan Kerja (AK) Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Data Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar, Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2016-2020 Persentase Angkatan Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016 -2020 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016- 2020 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Produktivitas kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Jumlah Sekolah Menurut Jenis nya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2020 Persentase Penduduk usia 5 tahun ke atas menurut tingkat partisipasi Sekolah dan jenis kelamin Tahun 2019 Jumlah Penduduk Berusia 25 Tahun ke atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-41 II-43 II-44 II-45 II-46 II-46 II-47 II-47 II-48 II-48 II-49 II-49 II-49 II-50 II-50 II-51 II-51 II-52 II-52 II-52 II-53 II-53 II-53 II-53 II-54 II-54 II-54 II-54 II-55 II-55 II-61 II-61 II-62 v
Tabel 2.71 Tahun 2020 Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Tabel 2.72 Tabel 2.73 Tabel 2.74 Tabel 2.75 Tabel 2.76 Tabel 2.77 Tabel 2.78 Tabel 2.79 Tabel 2.80 Tabel 2.81 Tabel 2.82 Tabel 2.83 Tabel 2.84 Tabel 2.85 Tabel 2.86 Tabel 2.87 Tabel 2.88 Tabel 2.89 Tabel 2.90 Tabel 2.91 Tabel 2.92 Tabel 2.93 Tabel 2.94 Tabel 2.95 Tabel 2.96 Tabel 2.97 Persentase Balita Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) dan Balita Underweight (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Prevalensi Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2016- 2020 Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 Data Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota Persentase PMKS Yang Diberdayakan Dan Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2020 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2020 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompeten Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2020 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Pencapaian Pemenuhan Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Perkembangan Indikator Rasio Izin Trayek dan Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Tabel 2.98 Tabel 2.99 Tabel 2.100 Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Tabel 2.101 Tabel 2.102 Lima Puluh Kota Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada II-62 II-63 II-64 II-65 II-67 II-68 II-72 II-73 II-74 II-74 II-75 II-75 II-76 II-77 II-77 II-77 II-78 II-78 II-78 II-78 II-79 II-79 II-80 II-80 II-81 II-81 II-82 II-83 II-84 II-85 II-86 II-87 vi
Tabel 2.103 Tabel 2.104 Tabel 2.105 Tabel 2.106 Tabel 2.107 Tabel 2.108 Tabel 2.109 Tabel 2.110 Tabel 2.111 Tabel 2.112 Tabel 2.113 Tabel 2.114 Tabel 2.115 Tabel 2.116 Tabel 2.117 Tabel 2.118 Di kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Jumlah investasi PMDN/ PMA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2019 Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Perkembangan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Penyelenggaraan Perpustakaan Di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Penyelenggaraan Kearsipan Di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dari Tahun 2016-2020 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Perbandingan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 Produktivitas dan Kebutuhan Jagung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2020 Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020 Pemakaian Benih Unggul Yang Bersertifikat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Pembangunan Infrastruktur Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Jaringan Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2020 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Alsintan di Kabupaten Lima Puluh Kota Sampai Tahun 2020 Tabel 2.119 Tabel 2.120 Data Penyediaan Bibit Sapi (Frozen Semen) Tabel 2.121 Kasus Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi Dan Kerbau Kabupaten Lima Indeks Daya Dukung Lahan Peternakan per Kecamatan Tabel 2.122 Tabel 2.123 Tabel 2.124 Tabel 2.125 Tabel 2.126 Tabel 2.127 Puluh Kota Tahun 2016-2020 Pasar Rakyat Berdasarkan Status Lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Pasar Rakyat Berdasarkan Status Keaktifan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tipe Pasar Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Rekapitulasi Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Jumlah Industri Formal, Unit Usaha, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 - 2020 Tabel 2.128 Komponen Penilaian SAKIP Tabel 2.129 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Tabel 2.130 Tabel 2.131 Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Tabel 2.132 Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tabel 2.133 Tabel 2.134 Tabel 2.135 Tabel 2. 136 Tabel 2.137 Tabel 2.138 Tahun 2016-2020 APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan) Kabupaten Lima Puluh Kota dari Tahun 2016-2020 (%) Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 II-88 II-89 II-89 II-89 II-90 II-90 II-92 II-92 II-93 II-94 II-94 II-95 II-95 II-96 II-96 II-96 II-97 II-97 II-98 II-98 II-99 II-99 II-100 II-100 II-101 II-101 II-102 II-103 II-103 II-103 II-104 II-104 II-104 II-105 II-105 II-106 vii
Tabel 2.139 Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tabel 2.140 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Penilaian Indikator Kinerja pada Inspektorat tahun 2016-2020. Tabel 2.141 PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2016 -2020 PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020 Tabel 2.142 Tabel 2.143 Tabel 2.144 Distribusi PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Tabel 2.145 Tabel 2.146 Tabel 2.147 Tabel 2.148 Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Lima Puluh Kota Tabel 2.149 Hasil Telahaan Strukrur Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2041 Tabel 2.150 Hasil Telahaan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - Tabel 2.151 2024 Target dan Capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 Tabel 2.152 Tabel 2.153 Tabel 3. 1 Tabel 3. 2 Tabel 3. 3 Tabel 3. 4 Tabel 3. 5 Tabel 3. 6 Tabel 3. 7 Tabel 3. 8 Tabel 3. 9 Tabel 3. 10 Tabel 3. 11 Tabel 3. 12 Tabel 3. 13 Tabel 3. 14 Tabel 3. 15 Tabel 3. 16 Dukungan Personil Untuk Mencapai SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2020 (Rp juta) Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Efektifitas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Realisasi Pendapatan Daerah Sesuai Klasifikasi PP 12/2019 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Sesuai PP 12 Tahun 2019Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Efektifitas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Efektifitas Pengeluaran Belanja Langsung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Realisasi Belanja Daerah Sesuai PP No. 58 Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta) Rasio Kemandirian Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2016- 2020 (%) Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2019 (%) Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) Tabel 3. 17 Tabel 3. 18 II-107 II-108 II-108 II- 109 II-110 II-110 II-111 II-111 II-113 II-114 II-115 II- 128 II-134 II-138 II-141 III-2 III-7 III-7 III-8 III-10 III-12 III-13 III-13 III-18 III-19 III-19 III-22 III-22 III-23 III-24 III-25 III-25 III-26 viii
Tabel 3. 19 Tabel 3. 20 Tabel 3. 21 Tabel 3. 22 Tabel 3. 23 Tabel 3. 24 Tabel 3. 25 Tabel 3. 26 Tabel 3. 27 Tabel 3. 28 Tabel 3. 29 Tabel 3. 30 Tabel 3. 31 Tabel 3. 32 Tabel 3. 33 Tabel 4. 1 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 6.3 Tabel 6.4 Tabel 6.5 Tabel 7.1 Tabel 7.2 Tabel 7.3 Tabel 7.4 Tabel 8.1 Tabel 8.2 Tabel 8.3 Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2016-2020 (Rp juta) Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2016-2020 (Rp juta) Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) Perbandingan Belanja Pemenuhan Aparatur Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) Realisasi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama, serta Earmark Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) Defisit Rill Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Penurunan Pendapatan Daerah Tahun 2020 (Rp juta) Penurunan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Rp juta) Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama, Serta Earmark Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021- 2026 (Rp juta) Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tingkat Capaian TPB Keselarasan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 Keselarasan Visi dan Misi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2021-2026 Visi,Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (dalam Rp. Juta) Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama, Serta Earmark Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021- 2026 (Rp juta) Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (dalam Jutaan Rupiah) Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Indikator Tujuan Kabupaten Lima Puluh Kota Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Indikator Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhdap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota III-27 III-29 III-30 III-30 III-31 III-31 III-32 III-33 III-33 III-34 III-35 III-38 III-38 III-39 III-39 IV-9 V-3 V-3 V-4 V-7 VI-1 VI-3 VI-17 VI-25 VI-26 VII-1 VII-1 VII-2 VII-4 VIII-1 VIII-2 VIII-4 ix
Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4 Grafik 2.5 Grafik 2.6 Grafik 2.7 Grafik 2.8 Grafik 2.9 Grafik 2.10 Grafik 2.11 Grafik 2.12 Grafik 2.13 Grafik 2.14 Grafik 2.15 Grafik 2.16 Grafik 2.17 Grafik 2.18 Grafik 2.19 Grafik 2.20 Grafik 2.21 Grafik 2.22 Grafik 2.23 Grafik 2.24 Grafik 2.25 Grafik 2.26 Grafik 2.27 Grafik 2.28 Grafik 2.29 Grafik 2.30 Grafik 2.31 Grafik 2.32 DAFTAR GRAFIK Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Curah Hujan Rata - Rata Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Curah Hujan Rata - Rata Bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Kabupaten Lima Puluh Kota Indeks Komposit Jasa Ekosistem Pengaturan Kabupaten Lima Puluh Kota Indeks Jasa Ekosistem Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Kepadatan Penduduk dengan Luas Masing-masing Kecamatan Tahun 2020 Priramida Penduduk Kaupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lima Puluh Kota dan propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 Akibat Dampak Pandemi Covid-19 APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) 16-18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) 7 - 12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) 13 - 15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) 16 - 18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi DanNasional Tahun 2016 - 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007, 2013, 2018 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2020 Angka Kematian Balita dari Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Persentase bayi yang diimunisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2020 Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2020 Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik 2016 - 2020 Halaman II-1 II-6 II-7 II-7 II-9 II-10 II-11 II-12 II-22 II-23 II-29 II-33 II-42 II-44 II-56 II-56 II-57 II-57 II-58 II-58 II-59 II-59 II-60 II-60 II-64 II-65 II-66 II-66 II-68 II-69 II-69 II-70 x
Grafi 2.33 Grafik 2.34 Grafik 2.35 Grafik 2.36 Grafik 2.37 Grafik 2.38 Grafik 2.39 Grafik 2.40 Grafik3.1 Grafik 3.2 Grafik3.3 Grafik 3.4 Grafik 3.5 Grafik 3.6 Grafik 3.7 Grafik 3.8 Grafik 3.9 Grafik 3.10 Grafik 3.11 Grafik 3.12 Grafik 3.13 Grafik 3.14 Grafik 3.15 Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2016 - 2020 Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2016 - 2020 Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2019 Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2020 Perkembangan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Manca Negara Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Proporsi Capaian TPB Kabupaten Lima Puluh Kota Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 ( Rp juta) Kontribusi Sumber Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 ( Rp juta) Kontribusi Sumber Pendapatan Asli DaerahPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Kontribusi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Kontribusi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Proporsi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) II-71 II-71 II-73 II-86 II-93 II -107 II-112 II-114 III-4 III-4 III-6 III-6 III-9 III-10 III-11 III-12 III-15 III-16 III-17 III-17 III-18 III-19 III-21 xi
Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 5.1 DAFTAR GAMBAR Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peta Kabupaten Lima Puluh Kota Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota Peta Jaringan Perairan Kabupaten Lima Puluh Kota Peta Sebaran Kasus Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota(sampai dengan pertengahan tahun 2021) Hubungan Agenda Prioritas dengan Misi Kepala Daerah Halaman I-4 II-2 II-3 II-3 II-5 II-18 V-11 xii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh aturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk peride 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), menyakatakn bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RTRW, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sehubungan dengan berakhirnya masa RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021, maka melekat kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun berikutnya sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang untuk kepala daerah terpilih. Hal tersebut merupakan perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun kedepan adalah RPJMD tahun 2021-2026 yang merupakan tahapan ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025. Dengan dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, maka Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan Nakasri resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2021-2024. Salah satu target oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota setelah dilantik adalah menyusun RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 meskipun periodesasi masa pemerintahan adalah 2021-2024. Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang menyatakan bahwa periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi derah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain: 1.) Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana I-1
program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda- agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2.) Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. 3.) Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4.) Pendekatan Atas-Bawah (top- down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Disamping itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 juga dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders/pemangku kepentingan. Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disebut dengan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan pemerintah daerah juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam proses perencanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Untuk pencapaian tujuan pembangunan, maka RPJMD menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program strategis atau money follow program. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. I-2
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota dan memperhatikan RPJMD kabupaten/kota berbatasan. RPJMD yang disusun ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk Menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hubungan dokumen RPJMD kabupaten dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : I-3
Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pedoman Acuan Diperhatikan Hubungan antar dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, keselarasan dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, memperhatikan RPJMD kabupaten/kota tentangga (Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh) serta mempertimbangkan asas pembangunan keberlanjutan. 3. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 telah mempedomani tujuan, arah kebijakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 4. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen I-4
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. 6. Dokumen perencanaan lain yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD adalah laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: a. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan periode 2021- 2026 yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dan propgram pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai acuan dan arahan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang terkoordinasi, sinergis dan partisipatif serta sekaligus sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. a. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah: 1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih. 2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan yang terarah dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021-2026. 3. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, serta penyusunan KUA dan PPAS serta Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dan sinergi dengan perencanaan nasional dan provinsi. 5. Sebagai bahan dasar dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan baik 5 tahunan maupun perencanaan tahunan daerah. 1.5 Sistematika Penyusunan Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, tujuan pembangunan berkelanjutan, standar pelayanan minimal sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan. Bab III Gambaran Keuangan Daerah Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan. Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah. Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran I-5
Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh BUpati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah. Bab IX Penutup Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun kedepan. I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 3.354,3 KM2. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten kampar dan Kabupaten Rokan Hulu). Secara administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kampar Provinsi Riau. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Agam dan Kab. Pasaman. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Kampar Provinsi Riau. Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, baik di sektor pariwisata dengan kondisi alam yang indah maupun dari sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan, sehingga bisa menjadi supplier bagi Provinsi tetangga. Luas areal lahan pertanian sawah dan perkebunan yang mencapai lebih dari 86.000 Ha dan akses yang tidak sulit dijangkau, maka sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi. Grafik 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (KM2) Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 Grafik diatas menggambarkan luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara administratif, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi ke dalam 13 Kecamatan, 79 Nagari, dan 429 Jorong. Berdasarkan grafik diatas, kecamatan yang paling luas terdapat di Kecamatan Kapur IX dengan luas 723,36 Km2 atau 21,57% dari total luas wilayah Kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Luak dengan luas 61,68 Km² atau 1,84% dari luas kabupaten. Dari sisi ketinggian dari puncak laut, Kecamatan Gunuang Omeh merupakan Kecamatan paling tinggi dari puncak laut dengan ketinggian 837 mdpl, sedangkan Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan yang paling rendah, dengan ketinnggian 118 mdpl. Letak dan batas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada peta di samping ini. II - 1
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Lima Puluh Kota b. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara titik koordinat 0025'28,71''LU-0022'14,52''LS serta antara 100015'44,10"-100050'47,80''BT, Kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Di daerah ini terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m) dan Gunung Sanggul (1.495 m). c. Topografi (Ketinggian dan Kemiringan Lahan) Topografi adalah representasi grafis secara rinci dan akurat mengenai keadaan alam di suatu daratan yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi dan dimensinya. Representasi grafis tersebut sekurang-kurangnya dapat berupa bentuk kemiringan lereng (kelerengan) dan ketinggian daratan. Secara topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota meliki jenis ketinggian yang bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 1.000 meter hingga 5.000 meter, ketinggian Kabupaten Lima Puluh Kota yang paling luas sebesar 144.823,65 Ha dengan ketinggian 100 meter dan ketinggian 5000 meter berada di Kecamatan Bukit Barisan yang merupakan wilayah paling tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebaran dan luasan topografi berdasarkan kelerengan dan ketinggian daratan dapat dilihat pada peta dibawah ini : II - 2
Gambar 2.2 PetaAdministrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber: Revisi RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota d. Geologi (Struktur dan Karakteristik serta Potensi Kandungan) Ditinjau dari segi geomorfologi regional daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan "Bukit Barisan" dan merupakan bagian dari "Volcanic Arc" tatanan atau kerangka tektonik lempeng daerah Sumatera. Struktur Geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk kedalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur Faulating system (sistem sesar bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sesar normal Kelok Sembilan - Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal lainnya yaitu Sesar Normal Batubalang, Sesar Normal Bukik Bulek Banjar Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanansan, Sesar Geser Taratak, dan Sesar Geser Suliki. Struktur perlipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa struktur Sinklin ke arah tenggara. Struktur geologi lainnya adalah kekar (joint) yaitu berupa Kekar Silang (Shear Joint) dan kekar Tarik (Tension Joint). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada busur magmatik Sunda-Banda berumur Miosen-Plistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara pulau Sumatera, terus ke pulau jawa sampai ke sebelah timur Nusa Tenggara. Gambaran geologi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada peta dibawah ini : Gambar 2.3 Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber: Revisi RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota II - 3
Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada di jalur perbukitan Bukik Barisan yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah, Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya gerakan tanah. Berdasarkan klasifikasi lereng dan luas menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi lereng, yaitu 0-5%, 5-15%, 15-40% dan >40%, Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.1 Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 No Kecamatan 0-5 % Klasifikasi Lereng dan Luas (Ha) 5-15% 15-40% > 40% Jumlah Gunuang Omeh 1 Suliki 2 Bukik Barisan 3 4 Guguak 5 Mungka 6 7 8 9 10 Lareh Sago Halaban 11 Harau 12 Pangkalan Koto Baru 13 Kapur IX Payakumbuh Akabiluru Luak Situjuah Limo Nagari 2.661,18 2.327,98 5.001,40 2.442,60 1.423,92 3.121,45 1.508,16 1.048,56 1.186,88 6.317,60 7.085,60 11.392,96 11.573,76 3.600,42 3.149,62 6.766,60 1.805,40 1.926,48 2.846,75 2.262,24 1.418,64 1.780,32 9.476,40 9.586,40 17.089,44 17.360,64 3.913,50 3.423,50 7.355,00 2.655,00 2.094,00 2.287,81 2.356,50 1.542,00 1.854,50 9.871,25 10.420,00 17.801,50 18.084,00 5.478,90 4.792,90 10.297,00 3.717,00 2.931,60 1.690,99 3.299,10 2.158,80 2.596,30 13.819,75 14.588,00 24.922,10 25.317,60 15.654,00 13.694,00 29.420,00 10.620,00 8.376,00 9.947,00 9.426,00 6.168,00 7.418,00 39.485,00 41.680,00 71.206,00 72.336,00 Jumlah 57.092,05 79.069,35 83.658,56 115.610,04 335.430,00 Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 e. Hidrologi Hidrologi berasal dari kata hydro (air) dan logia (ilmu), yang bermakna cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Namun pada dokumen ini yang akan dibahas adalah hanya kondisi air tanah dangkal /permukaan (freatik). Salah 1 (satu) air tanah dangkal/ permukaan tersebut adalah air sungai. Untuk hal ini dilihat dari rencana sistem jaringan sumber daya air yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Rencana sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Satuan Wilayah Sungai yang berada di kabupaten Lima Puluh Kota adalah termasuk kedalam Wilayah Sungai (WS) Indragiri dan WS Kuantan dengan status pengelolaannya sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional. Wilayah sungai lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri atas Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Tabik, Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Talawi. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 4 (empat) DAS yakni DAS Kampar, Indragiri, Rokan, dan Masang Kiri. Luas ke-empat DAS tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota No Nama DAS Luas (Ha) 1 2 3 4 Kampar Kanan Indragiri Rokan Masang Kiri 194.604,7 127.282,97 366,75 5.002,55 Sumber: Revisi RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota Dari 4 (empat) DAS tersebut dapat dijelaskan bahwa wilayah sungai yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahat yang bermuara ke DAS Kampar dan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Sinamar yang bermuara ke DAS Indragiri. Sub DAS Mahat dan Sub DAS II - 4
Sinamar terdiri atas: a.) Sub DAS Mahat antara lain Batang Mahat, Batang Kampar, Batang Kapur, Batang Paiti, Batang Mongan, Batang Mangilang, Batang Rompayan, Batang Samo dan Batang Nenan; b.) Sub DAS Sinamar antara lain Batang Sinamar, Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Pinago, Batang Mungo, Batang Coran, Batang Liki, Batang Sanipan dan Batang Namang. Terkait dengan sungai, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2021 bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai dengan lokasi dan panjang yang berbeda. Nama sungai, lokasi dan Panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Nama Sungai, Lokasi, dan Panjangnya No Nama Sungai Lokasi Panjang (Km) 1 Batang Sinamar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Batang Namang 11 Batang Mungo 12 Batang Sanipan 13 Batang Nenan 14 Batang Kampar* 15 Batang Harau 16 Batang Samo 17 Batang Buluah Kasok Batang Liki Batang Mahat Batang Lampasi Batang Agam Batang Kapur Batang Mongan Batang Paiti Batang Mangilang Gunung Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban Suliki Gunung Omeh Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru Akabiluru, Payakumbuh Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau Kapur IX Kapur IX Kapur IX Pangkalan Koto Baru Guguak, Payakumbuh Harau Harau Bukik Barisan Kapur IX Harau Pangkalan Koto Baru Harau 96,13 6,37 76,22 50,37 28,58 25,23 72,00 21,56 10,23 8,52 18,41 19,41 5,00 18,80 16,80 63,40 15,58 ) Sumber Kepres Nomor 12 Tahun 2012 Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 Terhadap jaringan perairan perairan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota secara peta dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 2.4 Peta Jaringan Perairan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber: Revisi RTRW 2012-2032 Kabupaten Lima Puluh Kota II - 5
f. Klimatologi (tipe, curah hujan, suhu, kelembaban) Curah Hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Kategori curah hujan menurut BMKG adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Kategori Curah Hujan Menurut BMKG No Curah Hujan (mm) Kategori 1 0 - 100 Rendah 2 100-300 Menengah 3 300-500 Tinggi 4 > 500 Sangat Tinggi Data curah hujan tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 berdasarkan hasil pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman di Pangkalan dan Politani Tanjung Pati, berkisar antara 1.922 mm sampai 4237 mm. Karena wilayahnya yang luas, curah hujan disetiap daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sama. Untuk daerah pangkalan sekitarnya, curah hujan tahunan paling banyak terjadi di tahun 2019 dengan rata-rata curah 4.237 mm. Untuk daerah Tanjung Pati dan sekitarnya curah hujan tahunan paling banyak juga terjadi pada tahun 2019 dengan rata- rata curah 2.858 mm. Hal ini tergambar dari grafik berikut ini. Grafik 2.2 Curah Hujan Rata- Rata Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Sumber BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2021 Data curah hujan bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 berdasarkan hasil pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman di Pangkalan dan Politani Tanjung Pati, dapat dilihat bahwa termasuk dalam kategori rendah sampai sangat tinggi. Puncak tertinggi curah hujan rata-rata bulanan terjadi pada bulan April (547 mm di Pangkalan dan 362 mm di Politani Tanjung Pati) dan terendah pada bulan Juli (187 mm di Pangkalan dan 79 mm di Politani Tanjung Pati) dan bulan Desember (65 mm di Politani Tanjung Pati). Hal ini tergambar dari grafik berikut ini. II - 6
Grafik 2.3 Curah Hujan Rata- Rata Bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Sumber BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2021 Suhu udara rata-rata bulanan di Kamus besar bahasa Indonesia adalah rata- rata suhu yang diamati selama perbulan secara terus menerus. Suhu udara di Kabupaten Lima Puluh Kota terakhir dapat dilihat pada tahun 2018. Suhu udara berkisar antara 20,3 sampai 22,8 0 C. Hal tersebut terjadi pada bulan Januari (22,8 0 C) dan Bulan Februari (20,3 0 C), sebagaimana yang terlihat dari grafik berikut : Grafik 2.4 Suhu Udara Rata- rata Bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Sumber BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2018 Hujan merupakan masukan dalam sistem hidrologi. Ditinjau dari kualitasnya dibandingkan dengan air alami lainnya. Air hujan merupakan air paling murni dalam arti komposisinya hampir mendekati H2O. Namun demikian, pada hakekatnya tidak pernah dijumpai air hujan yang betul-betul hanya tersusun atas H2O saja, berbagai faktor lingkungan telah mempengaruhi kualitas air hujan tersebut. Pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar, baik yang berupa buangan gas maupun emisi dari kendaraan bermotor. Serta buangan gas dari pabrik telah mempengaruhi kualitas air hujan yang jatuh di daerah kota. Air hujan di daerah pantai juga terpengaruh oleh laut dengan segala aktifitas dan komposisi airnya. Di daerah gunung api yang masih aktif air hujan juga dipengaruhi oleh aktifitas gunung api tersebut. Masing-masing lingkungan tersebut di atas mempengaruhi komposisi air hujan. II - 7
Tabel 2.5 Kualitas Air Hujan Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Bulan Maret Tahun 2018 Waktu Pemantauan (Bulan) PH DHL SO4 NO3 Cr NH4 Na Ca2+ Mg2+ Maret 6,62 6,2 1,63 1,8 <0,020 <0,294 <0,020 <0,020 <0,020 Sumber Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota, 2018 Kualitas air hujan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada bulan Maret Tahun 2018, sebagaimana tabel di atas dapat dilihat dari segi PH (6,62), masih sangat baik dan cendrung netral seperti air permukaan (6,1- 7). Dilihat dari Daya Hantar Listriknya (DHL) sebesar 6,2 mengindikasikan bahwa air hujan tersebut tidak hanya terdiri dari H2O saja, tetapi juga terdapat garam- garam yang terlarut yang dapat terionisasi. Komposisi garam- garam tersebut dapat dilihat dari tabel di atas. g. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009, Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Konsep jasa ekosistem dikelompokkan atas empat, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting). Dalam setiap kelompok tersebut dibagi pula atas beberapa bagian, sehingga secara total terdapat 23 klasifikasi jasa ekosistem sebagai berikut. a) Jasa penyediaan : (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias. b) Jasa Pengaturan : (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah c) Budaya : (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan indentitas budaya, (20) Spiritual dan keragaman, (21) Pendidikan d) Pendukung : (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah. Berdasarkan definisi dan pengelompokan di atas, terdapat kesamaan pengertian antara jasa ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengertian jasa penyediaan, budaya mencerminkan konsep daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan yang memiliki kesamaan dengan daya tampung lingkungan. Sedangkan jasa pendukung bisa bermakna daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Namun untuk kepentingan operasional, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan jasa ekosistem, menganut asumsi berikut : Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung). Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan) Teknik operasional dari konsep diatas dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Dari peta yang dihasilkan tersebut dapat diketahui luasan, distribusi, dan indek daya dukung jasa lingkungan. a) Jasa Ekosistem Penyediaan Indek komposit dihitung dari rata-rata indeks jasa ekosistem. Nilai indeks jasa ekosistem berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati satu berarti semakin tinggi indeks komposit yang berarti semakin besar pula daya dukung eksosistem dalam menyediakan jasa ekosistem tersebut. Ada dua jenis jasa ekosistem yang indeks kompositnya diatas 0,5, yaitu jasa penyediaan serat dan sumberdaya genetik, yang merupakan indeks tertinggi diantara jenis jasa penyediaan lainnya. Sementara indeks komposit terendah adalah jasa penyediaan pangan. Secara keseluruhan, indeks komposit jasa II - 8
ekosistem penyediaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah adalah 0.433 yang mengindikasikan bahwa daya dukung wilayah dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyediakan jasa penyediaan adalah lebih mendekati nol, dibanding mendekati angka 1. Indeks jasa ekosistem penyediaan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 2.5 Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 Jika diamati sebaran menurut kecamatan, seperti dalam tabel indeks jasa ekosistem penyediaan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebar hampir merata. Semua kecamatan memiliki daya dukung dalam menyediakan setiap jasa ekosistem penyediaan, namun kemampuannya berbeda. Indeks jasa ekosistem penyediaan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.6 Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Pangan Air Bersih Serat Energi Sumberdaya Genetik 1Akabiluru0.379 0.357 0.592 0.532 0.547 2Bukit Barisan0.204 0.236 0.609 0.439 0.532 3Guguak0.466 0.415 0.529 0.521 0.491 4Gunuang Omeh0.212 0.247 0.645 0.432 0.544 5Harau0.307 0.315 0.618 0.468 0.549 6Kapur IX0.201 0.255 0.683 0.473 0.592 7Lareh Sago Halaban0.298 0.273 0.651 0.439 0.525 8Luak0.416 0.250 0.569 0.328 0.390 9Mungka0.295 0.291 0.540 0.396 0.462 10Pangkalan Koto Baru0.203 0.256 0.643 0.443 0.555 11Payakumbuh0.547 0.484 0.531 0.541 0.496 12Situjuah Limo Nagari0.347 0.245 0.629 0.385 0.456 13Suliki0.267 0.285 0.632 0.502 0.553 Kabupaten Limapuluh Kota0.252 0.275 0.634 0.456 0.547 NoKECAMATAN Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 Sementara itu, indeks jasa penyediaan energi tertinggi berada di kecamatan Kapur IX, diikuti oleh kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Sulliki. Wilayah ketiga kecamatan ini memiliki ekoregion dominan pergunungan lipatan dan perbukitan dengan tutupan lahan dominan berupa hutan lahan kering sekunder dan perkebunan campuran. Sebagaimana diuraikan diatas, jenis ekoregion dan tutupan lahan yang sedemikian memberikan jasa ekosistem yang tinggi pada penyediaan energi. Terakhir, Indeks jasa penyediaan sumberdaya genetik secara umum adalah 0.547 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagaimana terlihat dalam tabel dan gambar diatas, indeks tersebut berbeda menurut kecamatan. Indeks tertinggi berada di kecamatan Kapur IX, 0.592, dan terendah di kecamatan Luak, 0.390. II - 9
b) Jasa Ekosistem Pengaturan Indeks komposit jasa ekosistem pengaturan Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat pada grafik dibawah ini. Ada 2 jenis jasa ekosistem yang indeks kompositnya diatas 0,5. Pertama adalah jasa pengaturan kualitas udara yang indeks kompositnya adalah tertinggi yaitu sebesar 0,580. Kedua adalah indeks komposit dari jasa pengaturan iklim sebesar 0,538. Sementara itu, indeks komposit terendah adalah pada jasa pengendalian hama dan penyakit sebesar 0,335. Grafik 2.6 Indeks Komposit Jasa Ekosistem Pengaturan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 Bila diamati menurut kecamatan, indeks jasa ekosistem pengaturan hampir homogen untuk semua kecamatan dan semua jenis jasa ekosistem berkisar antara 0,299-0,597. Indeks jasa ekosistem pengaturan iklim tertinggi berada di kecamatan Kapur IX dan terendah di kecamatan Mungka. Tutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder berkontribusi besar atas tingginya indeks komposit di kecamatan Kapur IX atas jasa pengaturan iklim. Sementara di kecamatan Mungka, sebagian besar tutupan lahan sudah berupa pertanian intensif seperti ladang dan sawah irigasi, sehingga indeks kompsit atas jasa pengaturan iklim menjadi rendah. Indeks jasa ekosistem pengaturan menurut kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.7 Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Iklim Tata Aliran Air dan Banjir Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Pemurnian Air Pengolahan dan Penguraian Limbah Kualitas Udara Penyerbukan Alami (Pollination) Pengendalian Hama dan Penyakit 1Akabiluru0.520 0.494 0.491 0.522 0.463 0.559 0.517 0.368 0.492 2Bukit Barisan0.549 0.387 0.377 0.465 0.349 0.579 0.447 0.289 0.430 3Guguak0.446 0.462 0.463 0.451 0.455 0.446 0.467 0.379 0.446 4Gunuang Omeh0.532 0.419 0.396 0.496 0.367 0.587 0.447 0.325 0.446 5Harau0.509 0.451 0.435 0.478 0.427 0.547 0.455 0.349 0.456 6Kapur IX0.591 0.432 0.424 0.505 0.382 0.643 0.491 0.342 0.476 7Lareh Sago Halaban0.558 0.503 0.502 0.472 0.405 0.588 0.469 0.326 0.478 8Luak0.487 0.577 0.579 0.405 0.396 0.486 0.395 0.258 0.448 9Mungka0.417 0.372 0.381 0.423 0.365 0.447 0.407 0.310 0.390 10Pangkalan Koto Baru0.527 0.419 0.407 0.499 0.374 0.587 0.454 0.339 0.451 11Payakumbuh0.386 0.513 0.508 0.472 0.523 0.403 0.461 0.444 0.464 12Situjuah Limo Nagari0.560 0.619 0.628 0.446 0.413 0.572 0.467 0.299 0.500 13Suliki0.572 0.426 0.419 0.480 0.381 0.597 0.488 0.323 0.461 Kabupaten Limapuluh Kota0.538 0.438 0.430 0.485 0.390 0.580 0.465 0.335 0.458 NoKECAMATAN Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Indeks Komposit Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 Indeks jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkisar antara 0,372 di kecamatan Mungka hingga 0,619 di kecamatan Situjuah Limo Nagari. Kecamatan Situjuan Limo Nagari merupakan kecamatan yang sebagian besar wilayahnya memiliki ekoregion kerucut dan lereng gunungapi serta kaki gunungapi dan tutupan lahan hutan lahan kering sekunder, sawah irigasi dan ladang, tentunya menyediakan daya dukung yang tinggi pada jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir. Mata air II - 10
dan anak-anak sungai terbetuk dan tersusun sedemikian rupa dari kerucut dan lereng gunungapi yang mengalirkan air ke wilayah dibawahnya dan menjadi sumber air bagi kegiatan pertanian dan domestik. Indeks jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana juga memperlihatkan kecenderungan yang sama, yakni tersebar hampir merata pada semua kecamatan. Namun indeks tertinggi berada di kecamatan Situjuah Limo nagari, 0,628, dan terendah di kecamatan Bukit Barisan, 0,377. Indeks jasa pemurnian air tertinggi ditemui di kecamatan Akabiluru yang mencapai 0,522. c) Jasa Ekosistem Budaya Indeks komposit jasa ekosistem budaya Kabupaten Lima Puluh Kota adalah relatif rendah. Indeks komposit untuk jenis jasa ekosistem budaya tidak ada yang lebih besar dari 0,5. Indeks komposit terendah adalah pada jasa tempat tinggal dan ruang hidup, yakni 0,273. Ekoregion yang dominan adalah kerucut dan lereng gunungapi, kaki gunung api, pergunungan lipatan dan perbukitan lipatan adalah ekoregion yang memberikan daya dukung yang relatif rendah pada jasa tempat tinggal dan ruang hidup. Keadaan ini semakin tertekan saat mana tutupan lahannya diubah oleh kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Grafik 2.7 Indeks Jasa Ekosistem Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 Indeks jasa ekosistem Estetika adalah yang tertinggi yaitu 0.338 dari jasa ekosistem budaya kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ekoregion dominan pegunungan lipatan, perbukitan lipatan dan lembah antar perbukitan dan pegunungan lipatan memberikan kontur alam yang indah dan menarik untuk estetika. Sesuai dengan sebaran ekoregion dan tutupan lahan diatas, maka sebaran indeks jasa ekosistem menurut kecamatan juga pada prinsipnya mengikuti sebaran ekoregion dan tutupan lahan dimaksud. Kecamatan-kecamatan yang indeks jasa ekosistem budaya yang tinggi adalah kecamatan yang memiliki ekoregion dan tutupan lahan yang tinggi pula indeks jasa eksosistemnya. Kecamatan Situjuah limo Nagari, Bukit Barisan, Gunung Omeh, Kapur IX, Luak, dan Pangkalan Koto Baru adalah kecamatan terendah indeks tempat tinggal dan ruang hidup. Pada kecamatan kecamatan tersebut, ekoregionnya sebagian besar adalah lipatan pegunungan, lipatan perbukitan dengan tutupan lahan dominan adalah hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder. Ekoregion dan tutupan lahan yang demikian memberikan daya dukung dan daya tampung yang masuk kategori sangat rendah dan rendah pada jasa tempat tinggal dan ruang hidup. Kenyataan demikian menyebabkan indeks jasa tempat tinggal dan ruang hidup yang rendah pada ketiga kecamatan tersebut. Sementara itu, kecamatan yang memiliki indeks jasa tempat tinggal dan ruang hidup yang tinggi adalah di kecamatan Guguak, Harau, Mungka dan Payakumbuh. Ke empat kecamatan ini memiliki ekoregion dataran Aluvial, dataran fluvio Gunung Api. Sementara tutupan lahan dominan adalah lahan pertanian dan perkebunan seperti sawah irigasi, ladang, dan perkebunan campuran. Ekoregion dan tutupan lahan yang demikian tentunya memberikan daya dukung dan daya tampung yang tinggi pada jasa tempat tinggal dan ruang hidup, sehingga tinggi pula indeks jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup. d) Komposit Jasa Ekosistem Pendukung Diantara empat jasa ekosistem pendukung di kabupaten Lima Puluh Kota, jasa biodiversitas memiliki indeks komposit tertinggi, yakni 0,443, dibanding dengan tiga jenis jasa ekosistem lainnya. Jasa ekosistem produksi primer berada diurutan kedua, 0,428, dan yang terendah adalah indeks komposit jasa siklus hara, 0,283 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : II - 11
Grafik 2.8 Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 Indeks jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, indeksnya relatif homogen menurut kecamatan, indeks terendah berada pada kecamatan Luak, 0,239, dan tertinggi pada kecamatan Payakumbuh, 0,383. Indeks jasa ekosistem siklus hara memiliki range yang lebih rendah dibanding indek jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Indeks terendah untuk jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pembentukan kesuburan tanah ini adalah 0,312 di kecamatan Luak dan tertinggi 0,461 di kecamatan Payakumbuh. Indeks jasa ekosistem produksi primer juga bervariasi menurut kecamatan. Indeks tertinggi adalah di kecamatan Payakumbuh, 0.471 dan terendah di kecamatan Mungka, 0,356. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa daya tampung jasa produksi primer sangat ditentukan oleh tutupan lahan, hutan lahan kering primer memberikan daya tampung yang sangat tinggi karena kemampuannya dalam proses fotosintesa yang menghasilkan oksigen. Tingginya indeks jasa ekosistem produksi pada kecamatan Payakumbuh disebabkan tutupan lahan sebagian besar kecamatan ini adalah hutan lahan kering primer dan sekunder yang menghasilkan banyak oksigen dari proses fotosintesanya. Indkes jasa ekosistem pendukung menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.8 Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Siklus Hara (Nutrient Cycle) Produksi Primer Biodiversitas 1Akabiluru0.413 0.327 0.463 0.454 0.414 2Bukit Barisan0.328 0.247 0.394 0.401 0.342 3Guguak0.399 0.340 0.436 0.371 0.387 4Gunuang Omeh0.359 0.267 0.418 0.433 0.369 5Harau0.402 0.297 0.444 0.429 0.393 6Kapur IX0.390 0.286 0.450 0.471 0.399 7Lareh Sago Halaban0.384 0.279 0.432 0.480 0.394 8Luak0.312 0.239 0.363 0.443 0.339 9Mungka0.323 0.275 0.356 0.354 0.327 10Pangkalan Koto Baru0.369 0.279 0.421 0.449 0.379 11Payakumbuh0.461 0.383 0.471 0.396 0.428 12Situjuah Limo Nagari0.358 0.257 0.413 0.538 0.392 71Suliki0.368 0.285 0.435 0.424 0.378 Kabupaten Limapuluh Kota0.375 0.283 0.428 0.443 0.382 NoKECAMATAN Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Indeks Komposit Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 II - 12
Indeks jasa siklus hara adalalah terendah pada semua kecamatan pada jasa ekosistem pendukung. Namun bila dicermati besaran indeks pada setiap kecamatan didapati range yang tinggi antara indeks terendah dan tertinggi. Indeks terendah adalah di kecamatan Mungka dan tertinggi di kecamatan Payakumbuh. Jasa ekosistem biodiversitas adalah jasa lingkungan hidup dalam menopang kehidupan hayati yang beragam. Keragaman hayati ini merupakan jasa pendukung bagi terciptanya jasa ekosistem yang lain. Pada ekosistem yang keragaman hayati yang tinggi akan tinggi pula jasa penyediaan air bersih, jasa rekreasi dan ekoturisme dan jasa penyerbukan alami misalnya. Indek jasa ekosistem biodiversitas yang tinggi di kecamatan Situjuah Limo Nagari disebabkan oleh ekoregionnya yang bervariasi dan tutupan lahannya yang dominan hutan lahan kering primer dan sekunder. Indeks jasa ekosistem yang tinggi juga memperlihatkan daya tampung yang tinggi pula dalam jasa biodiversitas ini. Evaluasi dari 20 jasa ekosistem Kabupaten Lima Puluh Kota, hanya 5 jasa ekosistem dengan kategori mencukupi, sedangkan 15 jasa ekosistem mempeunyai kategori tidak mencukupi, seperti pada tabel berikut. Tabel 2.9 Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Sumber : KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 h. Penggunaan Lahan (kawasan budidaya dan kawasan lindung) Penggunaan lahan secara garis besar dibedakan atas 4 jenis yaitu: a) hutan lindung b) hutan suaka alam dan wisata c) hutan produksi d) areal penggunaan lain Sesuai rencana pola ruang wilayah kabupaten, kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana dan kawasan cagar budaya. Areal penggunaan lain juga dibedakan atas lahan basah dan lahan kering. Guna lahan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 adalah hutan lindung dengan luas 114.667 Ha (34,19%) dan II - 13
pengggunaan lahan yang terkecil adalah lahan kering industri dengan luas 171 Ha (0,05%) diikuti oleh lahan basah rawa denganluas 221 Ha (0,07%). Guna lahan untuk kegiatan perkebunan seluas 38.150 Ha merupakan luas lahan terbesar kedua. Dengan demikian dapat terlihat bahwa sebagian besar guna lahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota masih merupakan guna lahan tidak terbangun. Luas lahan terlantar/ semak belukar di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tinggi yaitu 54.525 Ha atau 16,26%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 2.10 Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 2020 No 1 2 3 4 Jenis Penggunaan Lahan Hutan Lindung Hutan Suaka Alam & Wisata Hutan Produksi a. Hutan Produksi Tetap b. Hutan Produksi Terbatas c. Hutan Dapat dikonversi Areal Penggunaan Lain I. Lahan Basah a. Sawah Irigasi Produktif b. Sawah Irigasi tak Produktif c. Sawah Non Irigasi d. Rawa e. Kolam/Tebat/Embung f. Waduk/Danau II. Lahan Kering a. Perkebunan b. Permukiman/Pekarangan c. Industri d. Pertambangan e. Lahan Terlantar/Semak Belukar f. Penggunaan Lain Luas Lahan (Ha) 114.667 20.673 36.465 4.962 20.127 11.376 163.625 25.641 14.090 6.641 1.555 221 1.320 1.814 137.984 38.150 7.790 171 395 54.525 36.953 335.430 Persentase (%) 34,19 6,16 10,87 1,48 6,00 3,39 48,78 7,64 4,20 1,98 0,46 0,07 0,39 0,54 41,14 11,37 2,32 0,05 0,12 16,26 11,02 100 Jumlah Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 Penggunaan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di kabupaten. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan rencana pola ruang wilayah kabupaten, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Akalbiru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Guguak, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Mungka, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh, dan Kecamatan Suluki. Luas hutan lindung Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berdasarkan data Lima Puluh Kota Dalam Angka seluas 114.667 Ha. Luas kawasan permukiman tahun 2020 dari tabel diatas adalah seluas 7.790 Ha. Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota, perwujudan kawasan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman perdesaan, pengembangan kawasan permukiman perkotaan, penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan penyehatan lingkungan permukiman. II - 14
Kawasan pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan dan Kawasan peternakan menyebar di 13 kecamatan. Terkaiat dengan tanaman pangan yang terdiri dari tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering dan tanaman Hortikultura. Komoditi yang termasuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Fokus tanaman pangan untuk lahan basah adalah pada komoditi padi. Terkait dengan lahan sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini. No 1 2 Tabel 2.11 Sebaran Lahan Sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Lahan Potensi (Ha) 407,88 467,19 Sawah (Ha) Kecamatan Rawan Konversi Total Sawah LP2B LCP2B Suliki Harau 165,96 1.161,41 694,24 2.142,96 110,27 198,68 970,47 3.503,05 Total (Ha) 1378,35 2970,254 3 4 5 Pangkalan Kapur IX Situjuah Limo Nagari 166,12 343,95 1.337,53 78,39 46,21 348,89 61,35 76,96 49,83 305,86 467,12 1.736,25 161,28 119,78 0 467,14 586,90 1.736,25 6 Lareh Sago Halaban 1.356,51 1.018,80 248,78 2.624,09 0 2.624,09 7 Luak 983,43 291,22 131,44 1.406,09 0 1.406,09 8 9 Akabiluru Guguak 1.382,00 1.192,92 54,85 409,40 103,43 114,59 1.540,28 1.716,91 0,49 19,34 1.540,77 1.736,25 10 11 Mungka Payakumbuh 1.033,46 546,51 608,28 170,69 90,73 44,03 1.732,49 761,23 2,96 1,63 1.735,45 762,86 12 13 Bukit Barisan Gunuang Omeh 1.026,65 604,15 12.810,42 470,77 55,46 4.880,33 87,86 116,73 1.434,70 1.585,28 776,34 19.125,46 97,05 45,17 1.322,78 1.682,33 821,51 20.448,23 Sumber : Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Kawasan perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebar di seluruh Kecamatan. Komoditas perkebunan terdiri dari tanaman gambir, kakao, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, tembakau dan lain- lain. Komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah gambir. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi pada tahun 2020 adalah 7.826,69 ton dengan luas perkebunan mencapai 17.547,5 Ha (Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021). Kawasan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil dan unggas. Perkembangan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup baik sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat, baik untuk peternakan jenis unggas maupun ternak besar. Hal ini ditandai dengan sudah adanya beberapa kecamatan yang merupakan daerah atau sentra peternakan, seperti Kecamatan Mungka sebagai sentra perternakan ayam. Hal ini juga didukung dengan adanya Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mangatas yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. BPTUHPT Padang Mengatas memiliki luas areal mencapai 280Ha dengan populasi mencapai 1300 ekor, yang terdiri dari wilayah padang pengembalaan, kebun rumput dan lokasi perkandangan serta perkantoran. Kawasan perikanan dibagi dalam dua kelompok utama yaitu kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap yakni kawasan perikanan di kawasan umum seperti sungan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat di seluruh kecamatan, namum yang terluas terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Kawasan perikanan budidaya terdiri atas kolam air tenang, kolam air deras dan keramba jaring apung. Produk unggulan dari perikanan adalah ikan gurami sago, kerena ikan ini sudah di dipasarkan tidak hanya di dalam negeri tetapi sudah keluar negeri. Terhadap Kawasan Kawasan industri pertambangan dan energi berdasarkan rencana tata ruang wilayah, bahwa perwujudan kawasan pertambangan dn energi meliputi penetapan lokasi Kawasan pertambangan, peningkatan dan pengembangan system pengawasan dan pengendalian geologi dan II - 15
pertembangan, penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, rehabilitasi lahan pasca tambang, pengembangan usaha pertambangan yang lestari, dan pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang merusak lingkungan. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertambangan dan energi meliputi kegiatan pertambangan, pengolahan dan energi tersebar disetiap kecamatan yang memiliki potensi, kegiatan yang diarahkan/diizinkan yaitu kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan, dan kegiatan yang dibatasi/bersyarat meliputi kawasan permukiman untuk menunjang kegiatan pertambangaan dengana tetap memperhatikan aspek- aspek keselamatan serta kegiatan usaha pertambangan dengan syarat yang telah sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yng dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. WPN di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebar di Kecamatan Harau, Lareh Sago Halaban, Luak, Situjuah Limo Nagari, Gunuang Omeh, Bukik Barisan, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru. Kawasan peruntukan lainnya, yaitu kawasan pertahanan keamanan negara dan kawasan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan pertahanan keamanan negara di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Kodim 0306/ Lima Puluh Kota, Kompi Senapan C. Yonif 131/ Braja Sakti, Den Zipur 2/Prada Sakti dan Koramil yang berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Suliki, Lareh Sago Halaban, Harau, Guguak, Kapur IX dan Akabiluru, selanjutnya komando Rayon Militer (Koramil) beradar diseluruh kecamatan dan kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di seluruh kecamatan. 2.1.2 Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan rawan bencana merupakan salah satu kawasan penruntukan lindung. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan patahan aktif yang tersebar di Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Suliki. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam daerah rawan bencana gerakan tanah/ longsor dan Banjir Bandang/ Banjir kategori Menengah-Tinggi. Dengan kategori ini, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor. Hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik pulau Sumatera sebagai Great Sumatera Fault di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Adanya karakteristik ilkim di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah yang mengakibatkan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Ada beberapa bencana alam dan Non Alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah : a. Bencana Gempa Bumi Berdasarkan publikasi ilmiah "The Sumatra fault system, Indonesia" Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 4 kecamatan, yaitu Situjuah Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau, dan Bukit Barisan, Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain : 1,) Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2,) Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan, Untuk tahun 2020, di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terjadi bencana alam gempa bumi. b. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pda kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsoran, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar. II - 16
Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerkan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan, Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu, Sedangkan faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsoran lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan. Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan yang pada kiri kanan adalah areal perkebunan rakyat. Dijalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi daerah rawan longsor adalah di jorong ikan banyak banyak dan jorong sungai mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka, Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur. Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Penyebab longsoran sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari perlebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang geincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsoran yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada. Untuk tahun 2020, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi sebanyak 3 kejadian di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan. c. Bahaya Banjir Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Peristiwa bencana alam banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 terjadi di 4 nagri di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh, Situjuah Limo Nagari dan Bukik Barisan. d. Bahaya Angin Puting Beliung Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin putting beliung disebut juga dengan "angina Limbubu". Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada dengan indikator. Tidak rawan adalah kecamatan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut (Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh, Mungka). Rawan adalah kecamatan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir (Kecamatan Guguak, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabliru), Sangat rawan adalah peristiwa lebih dari 2 kali terjadi peristiwa angin ribut dan mempunyai dampak yang paling besar di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban. Jumlah kejadian bencana alam angina putting beliung pada tahun 2019 adalah sebanyak 6 kejadian. Bencana angin puting beliung ini tidak memakan korban jiwa ataupun luka-luka. Sedangkan untuk kerusakan rumah diakibatkan bencana alam angin puting beliung ini adalah 16 buah rumah rusak berat, 5 buah rumah rusak sedang dan 3 rumah rusak ringan. II - 17
e. Bahaya Kebakaran Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja ataupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (ground fire) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat. Pada tahun 2019 telah terjadi peristiwa kebakaran sebanyak 54 kejadian yang terjadi di rumah, kantor, lahan dan Kandang, Gudang serta kedai masyarakat, Jumlah kebakaran rumah ada 36 unit rumah yang terkena. Sedangkan kebakaran lahan ada sebanyak 13 lahan, Kebakaran juga terjadi di kantor KPHL yang berada di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau, Untuk kebakaran Kandang, gudang dan kedai ada sebanyak 8 unit. f. Pandemi Covid 19 Terkait dengan pandemi Covid-19, sampai tanggal 31 Juli 2021, pertambahan kasus positif di Kabupaten Lima Puluh Kota masih terjadi. Pertambahan kasus ini menyebabkan ada 3 Jorong dalam Zona Merah dan 10 Jorong dalam zona orange. Total kasus positif Covid-19 2.136 kasus, total sembuh 1.810 kasus, dan total meninggal 69 kasus. Kasus Aktif Covid-19 ada 257 kasus, Dirawat 1 kasus dan Isolasi Mandiri 18 kasus. Penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Juli 2021dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 2.5 Peta Sebaran Kasus Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota (sampai dengan 31 Juli 2021) Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021 II - 18
Perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota sejalan dengan perkembangan penanganan Covid di Indonesia, dimana program pembangunan diarahkan kepada Penanganan Kesehatan dan prioritas lain, Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.12 Program pembangunan diarahkan kepada Penanganan Kesehatan dan prioritas lain, Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial No Kegiatan Kesehatan dan Prioritas Lainnya I II 1 2 3 4 III IV Penanganan Covid Dukungan Vaksinasi Dukungan Operasional Vaksin Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Distribusi pengamanan penyediaan tempat penyimpanan vaksin Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Dukungan pada Nagari dalam rangka penanganan Covid-19 Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan covid-19 (Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, Bidan dan Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya Perlindungan Sosial I II III Bantuan Sosial Pemberian Makanan Tambahan Perlindungan Sosial Lainnya Pemulihan Ekonomi I II III Pemberdayaan UMKM Subsidi Pertanian Dukungan Ekonomi Lainnya Disamping itu, penanganan Covid-19 yang mendukung fokus pembangunan nasional dalam penanganan pandemi Covid-19, diarahkan pada 4 (empat) fokus yaitu: Pemulihan industri, pariwisata dan investasi, - Reformasi sistem kesehatan nasional, - Reformasi sistem perlindungan sosial, dan - Reformasi sistem ketahanan bencana Dalam mendukung pemulihan industri, pariwisata dan investasi, program-program dari beberapa Dinas di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah selaras dengan fokus ini yaitu dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Disamping itu, beberapa Dinas lain juga mempunyai program yang mendukung pemulihan ekonomi yaitu Dinas Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Perikanan. Selanjutnya, menyikapi fokus Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, maka Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun kebijakan dengan memperhatikan dua sisi yaitu sisi ketersediaan dan dari sisi kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, antara lain: a) Memenuhi kebutuhan di tingkat paling dasar dalam hal ini puskesmas baik dari sisi peralatan medis maupun tenaga kerja. Semakin banyak puskesmas dengan fasilitas yang memadai maka masyarakat akan dengan mudah mendapatkan penanganan kesehatan. b) Penguatan keamanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah penyakit- penyakit berbahaya caranya dengan respons cepat. c) Menggalakkan dan meningkatkan Gerakan Hidup Sehat (Germas) dan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) d) Pemenuhan cakupan air bersih dan sanitasi. e) Melanjutkan vaksinasi. Program pendukung kebijakan diatas terdapat pada Dinas Kesehatan, RSUD Achmad Darwis, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam mendukung fokus Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Dinas Sosial sudah menyusun beberapa program diantaranya pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin, pemberian beasiswa warga kurang mampu, penyelenggaraan pelatihan peningkatan ekonomi, dan program lainnya dalam rangka membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang menjadi fokus pembangunan dalam percepatan II - 19
pemulihan pembangunan pasca pandemi Covid-19, juga mendukung Prioritas Nasional yang ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Terkait dengan fokus Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dalam perkembangan kondisi terkini dan kebijakan penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Umum menghadapi Covid-19 dari Kementerian Dalam Negeri dan Surat Keputusan Bupati lima Puluh Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Protokol Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi Publik, Protokol Pengawasan Perbatasan, Protokol Area Institusi Pendidikan, serta Protokol Area Publik dan Transportasi. Sebagai payung hukum dan dasar pelaksanaan kegiatan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dikeluarkan beberapa Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Pernyataan, Edaran, dan Surat-surat terkait percepatan penanganan Covid-19. Kedepan, sistem ketahanan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota akan semakin disempurnakan dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan tidak hanya berfokus kepada bencana alam, tetapi juga bencana non-alam seperti pandemic Covid-19 ini. 2.1.3 Demografi Dalam proses pembangunan, penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian, karena penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Disamping itu juga dapat menimbulkan masalah yang dapat menghambat pembangunan. Masalah kependudukan yang terdapat di daerah bukan hanya menyangkut masalah kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi menyangkut pula masalah sosial budaya yang dapat menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah tidak saja menyerahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga pada upaya peningkatan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Menurut BPS, Penduduk adalah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel.informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal, sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus. Jumlah laju penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk yang begitu pesat telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berjumlah 383.525 jiwa, dimana jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, yaitu 191.789 jiwa dan laki-laki sebanyak 191.736 jiwa. Selama lima tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,996%, dimana laju tertinggi terjadi tahun 2019 sebesar 1,13% dan terendah tahun 2017 sebesar 0,93%. Dengan laju seperti ini maka selama lima tahun terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 10.957 jiwa dengan rata-rata penambahan 2.191 jiwa pertahun. Jumlah laju penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk yang begitu pesat telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berjumlah 383.525 jiwa, dimana jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, yaitu 191.789 jiwa dan laki-laki sebanyak 191.736 jiwa. Selama lima tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,996%, dimana laju tertinggi terjadi tahun 2019 sebesar 1,13% dan terendah tahun 2017 sebesar 0,93%. Dengan laju seperti ini maka selama lima tahun terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 10.957 jiwa dengan rata-rata II - 20
penambahan 2.191 jiwa pertahun. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.13 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 - 2020 Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah Laju Pertumbuhan (%) 2016 184.995 187.573 372.568 0,97 2017 186.821 189.251 376.072 0,93 2018 188.472 191.042 379.514 1,02 2019 190.298 192.519 382.817 1,13 2020* 191.736 191.789 383.525 0,93 2020* merupakan hasil SP 2020 Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2019-2021 Secara tabel, jumlah dan sebaran penduduk menurut kecamatan dan rata-rata jumlah penduduk nagari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.14 Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2020 NO Kecamatan 1 Payakumbuh Jumlah Nagari 7 Jumlah Penduduk 37.297 Laki-Laki 18.685 Perempuan 18.612 Rata-rata penduduk/ Nagari 5.328 2 Akabiluru 7 28.558 14.291 14.267 4.080 3 Luak 4 28.133 13.864 14.269 7.033 4 Lareh Sago Halaban 8 38.524 19.307 19.217 4.816 5 Situjuah Limo Nagari 5 23.274 11.594 11.680 4.655 6 Harau 11 55.451 27.949 27.502 5.041 7 Guguak 5 35.878 17.739 18.139 7.176 8 Mungka 5 27.024 13.365 13.659 5.405 9 Suliki 6 14.895 7.328 7.567 2.483 10 Bukik Barisan 5 22.867 11.284 11.583 4.573 11 Gunuang Omeh 3 14.019 7.006 7.013 4.673 12 Kapur IX 7 28.191 14.284 13.907 4.027 13 Pangkalan Koto Baru 6 29.414 15.040 14.374 4.902 Jumlah 79 383.525 191.736 191.789 4.855 Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas, untuk kondisi tahun 2020 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Harau (55.451 jiwa) dan paling sedikit di Kecamatan Gunuang Omeh (14.019 jiwa). Sedangkan untuk tingkat nagari, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Guguak (7.176 jiwa) dan yang paling sedikit di Kecamatan Suliki (2.483 jiwa). Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan letak kecamatan dan nagari dari pusat perlintasan. Hal ini yang juga ikut mempengaruhi adalah potensi dan geografis satu kecamatan dan nagari. Selanjutnya hal yang cukup penting dibahas dalam bidang kependudukan adalah tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 yang bersumber dari BPS adalah 114 jiwa per km2. Hal itu dapat dilihat pada grafik berikut. II - 21
Grafik 2.9 Tingkat Kepadatan Penduduk dengan Luas Masing-masing Kecamatan Tahun 2020 Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 Berdasarkan grafik diatas, kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu : Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Mungka dan Kecamatan Akabiluru. Sedangkan ada 5 kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Bukik Barisan dan Kecamatan Harau. Hal ini bisa saja dipengaruhi karena dari 5 kecamatan tersebut sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah perbatasan yang aksesibilitas serta infrastrukturnya masih rendah. Untuk tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 114 orang per KM. Kecamatan merupakan Kecamatan yang terpadat di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kecamatan Luak dan Kecamatan Payakumbuh. Sedangkan Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru memiliki tingkat kepadatan terendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.15 Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020 NO Kecamatan Jumlah Penduduk Luas (Km2) Kepadatan per (Km2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Koto Baru Jumlah / Rata-rata 37.297 28.558 28.133 38.524 23.274 55.451 35.878 27.024 14.895 22.867 14.019 28.191 29.414 383.525 99,47 94,26 61,68 394,85 74,18 416,8 106,2 83,76 136,94 294,2 156,54 723,36 712,06 3.354 375 303 456 98 314 133 338 323 109 78 90 39 41 114 Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 Karakteristik penduduk yang paling dan berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur, atau sering juga disebut komposisi penduduk menurut umur. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih. II - 22
Grafik 2.10 Priramida Penduduk Kaupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 Dari piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang bersumber dari BPS, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk umur 15-19 tahun paling banyak di Kabupaten Lima Puluh Kota dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun. Dari uraian mengenai kependudukan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh usia muda atau usia sekolah. Sementara itu jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Selain itu distribusi penduduk serta kepadatannya tidak merata antar kecamatan disebabkan akibat konsentrasi pemukiman, aktivitas sosial ekonomi serta aktivitas sosial budaya masyarakat. 2.1.4 POTENSI SUMBER DAYA Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, beberapa kawasan peruntukan budidaya antara lain kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri dan kawasan pariwisata. Kawasan pertanian ini meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang kesemuanya itu menyebar di kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan industri berupa sentra industri kecil dan menengah terdapat di kecamatan-kecamatan diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan pariwisata meliputi kawasan wisata alam dan kawasan wisata budaya. Kawasan pariwisata ini tersebar di kecamatan-kecaatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. a. Sektor Pertanian Hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe, bawang merah, tomat, kacang panjang, ketimun, buncis, kangkung, bayam, manggis dan jeruk. Jumlah produksi komoditi tertinggi pada tahun 2020 adalah padi dengan produksi sebesar 267.971,50 ton. Selanjutnya diikuti oleh ubi kayu sebanyak 66.897,70 ton, jeruk sebesar 58.193,05 ton dan jagung sebanyak 45.511,98 ton. Dari penggunaan lahan, karakteristik pertanian di Kabuputen Lima Puluh Kota memunculkan aneka potensi komoditi yang dipengaruhi oleh Kebutuhan akan bahan pokok, kesesuaian iklim, ketinggian tempat, pilihan komoditi petani, tingkat harga serta kemampuan skill pelaku usaha bidang pertanian. Dilihat dari sisi letak dan ketinggian Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satu komoditi yang dijadikan sebagai produk unggulan Daerah dengan Nama Jesigo (Jeruk Siam Gunuang Omeh) yang terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh dan sekitarnya. Bila kaji lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditi yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditi utama yang merupakan komoditi yang digarap oleh masyarakat petani. Komoditi ini dinilai punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi. Komoditi ini terdiri atas sub sektor tanaman pangan antara lain padi, jagung, dan ubi kayu. Untuk sub sektor hortikultura komoditi utamanya adalah jeruk, cabe, manggis. Sedangkan untuk sub sektor perkebunan komoditi utamanya adalah gambir, kakao, dan kopi robusta. II - 23
Selain komoditi utama juga berkembang komoditi pendukung yang dapat diartikan sebagai komoditi yang nilai ekonomi serta luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif tidak sebesar komoditi utama. Komoditi ini diantaranya adalah kacang tanah, jagung manis, jengkol, kelapa, karet, pinang, aneka sayuran dan buah-buahan seperti buncis, bawang merah, tomat, terung, semangka, durian, pepaya, pisang, dan lain-lain. Selanjutnya komoditi yang terkategori komoditi rintisan yang dapat diterjemahkan sebagai komoditi yang bernilai ekonomi namun belum dikembangkan secara luas seperti buah naga, sereh wangi, jahe, dan lemon. Khusus untuk komoditi rintisan karena pengembangannya masih bersifat sporadis secara statistik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota belum terdata secara lengkap. Sedangkan perkembangan produksi komoditi utama, pendukung dan rintisan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.16 Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 No Jenis data Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Luas Panen (Ha) Produksi (ton) 1 Padi 47.482,00 226.249,00 43.820,00 210.452,00 60.267,00 260.109,00 56.920,00 237.028,00 62.043,00 267.971,50 2 Jagung 4.538,10 25.298,21 5.447,00 30.252,00 6.601,00 39.627,90 6.836,00 41.353,90 6.683,00 45.511,98 3 Ubi kayu 1.383,00 71.893,00 1.785,00 91.603,00 1.123,00 49.062,34 1.095,00 56.484,80 1.203,00 66.897,70 4 Ubi Jalar 231,00 6.224,00 176,00 4,762,00 136,00 3.416,10 128,00 3.367,00 101,00 2.415,60 5 Kacang Tanah 211,00 330,05 178,80 337,00 189,00 300,66 189,80 376,00 182,20 269,05 6 Cabe 1.007,00 7.260,80 1.048,00 24.817,10 668,00 10.870,10 1072,00 23.757,20 1.109,00 26.140,46 7 Bawang Merah 90,00 577,00 84,00 531,50 138,00 998,70 138,00 934,30 104,00 1.009,60 8 Tomat 128,00 1.336,00 129,00 3.099,90 104,00 2.515,00 133,00 3.172,10 146,00 2.864,21 9 Kacang Panjang 236,00 1.390,00 265,00 2.485,00 247,00 1.701,80 331,00 4.486,00 330,00 5.225,40 10 Terung 344,00 3.757,00 434,00 18.626,00 352,00 7.760,30 483,00 16.374,00 504,00 17.678,60 11 Ketimun 276,00 3.017,00 312,00 9.884,00 303,00 5.868,40 397,00 11.932,10 422,00 12.687,80 12 Buncis 255,00 1.639,30 322,00 2.163,00 268,00 2.488,10 291,00 4.974,90 278,00 5.755,80 13 Bayam 6,00 39,00 5,00 90,00 23,00 160,00 46,00 228,80 53,00 349,90 14 Manggis 540,56 5.454,00 411,26 5.906,00 478,32 3.948,70 825,00 10.412,00 950,80 20.980,88 15 Jeruk 451,79 12.416,00 965,94 26.413,20 953,58 45.076,70 959,15 39.593,10 963,64 58.193,05 16 Gambir 16.199,00 9.181,95 17.357,13 9.444,00 16.778,63 6.794,00 17.521,50 7.137,98 17.547,50 7.826,69 17 Kakao 4.860,25 2.393,82 4.964,00 2.244,74 4.169,00 2.241,67 7.652,00 2.238,98 6.697,00 1.728,42 18 Kopi Robusta Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2017-2021 1.055,50 806,60 1.033,30 643,33 861,80 518,39 816,50 574,07 703,00 332,57 Terhadap komoditi padi, sebaran luas panen per-kecamatan pada tahun 2020 di Kecamatan Harau dengan luas panen 9.649 Ha, Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan luas panen 7.589 Ha, Kecamatan Guguak dengan luas panen 6.336 Ha dan Kecamatan Akabiluru dengan luas panen 6.061 Ha. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan lainnya seperti Payakumbuh (5.308 Ha), Bukik Barisan (5.287 Ha), Luak (5.109 Ha), Situjuah Limo Nagari (4.696 Ha), Suliki (3.153 Ha), Gunuang Omeh (3.082 Ha), Mungka (2.990 Ha), Kapur IX (1.773 Ha) dan Pangkalan Koto Baru (1.010 Ha). Komoditi utama padi per-kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.17 Panen, Produksi dan Provitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 No. Kecamatan Panen (Ha) Produksi (ton) Provitas (ton/Ha) 1 2 3 4 5 6 7 Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak 5.308,00 6.061,00 5.109,00 7.589,00 4.696,00 9.649,00 6.336,00 23.175,00 30.522,00 23.704,00 30.440,00 21.670,00 42.202,00 28.507,00 4,37 5,04 4,64 4,01 4,61 4,37 4,50 II - 24
No. Kecamatan Panen (Ha) Produksi (ton) Provitas (ton/Ha) 8 9 10 11 12 13 Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota 2.990,00 3.153,00 5.287,00 3.082,00 1.773,00 1.010,00 62.043,00 13.948,00 16.014,00 21.050,00 11.310,00 2.644,00 2.785,00 267.971,00 4,66 5,08 3,98 3,67 1,49 2,76 7,34 Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021 Dari sisi produktivitas komoditi padi tahun 2020, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,31 ton/hektar. Produktivitas ini masih rendah dibandingkan produktivitas Provinsi Sumatera Barat (4,69 ton/hektar) dan nasional (5,13 ton/hektar). Masih rendahnya produktivitas padi ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, akses petani terhadap pupuk, serta permodalan terhadap petani. Untuk sebaran komoditi jagung terdapat pada kecamatan Lareh Sago Halaban, Luak, Harau, Payakumbuh, Guguak, dan Mungka. Untuk Komoditi ubi kayu terdapat pada kecamatan Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau, Lareh Sago Halaban, dan Luak. Dilihat dari sebaran lahan dan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Luas tanam paling luas serta produksi terbanyak terdapat pada Kecamatan Lareh Sago Halaban. Produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 7,34 ton/Ha, dengan produkrivitas tertinggi di Kecamatan Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban yaitu sebesar 7,51 ton/Ha. Sebaran lahan dan produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.18 Sebaran Lahan dan Produksi Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 No. Kecamatan Tanam (Ha) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 824,00 242,00 694,00 1.526,00 676,00 993,50 532,00 671,00 290,50 52,00 5,00 92,50 4,00 6.602,50 Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021 Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota Panen Tua (Ha) 649,00 265,00 729,00 1.491,00 688,00 777,50 643,00 597,00 284,50 46,00 28,00 2,00 2,00 6.202,00 Produksi (ton) 4.875,10 1.909,40 5.094,80 11.198,00 4.999,00 5.761,20 4.814,20 4.398,00 1.981,60 302,88 165,60 5,00 7,00 45.511,98 Provitas (ton/Ha) 7,51 7,21 6,99 7,51 7,27 7,41 7,49 7,37 6,97 6,58 5,91 2,50 3,50 7,34 Panen Muda 103,00 38,00 0,00 3,00 0,00 173,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 143,00 2,00 481,00 Terhadap produktivitas jagung ini masih belum optimal. Pemenuhan kebutuhan jagung terhadap peternak ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum terpenuhi. Hal ini penyebabnya tidak jauh berbeda dengan penyebab tingkat produktivitas padi dan disamping itu juga penggunan lahan terlantar yang belum optimal yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk penanaman jagung ini. Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian baik terhadap padi maupun jagung antara lain rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi maupun inovasi non teknologi untuk peningkatan produksi pertanian menyebabkan rendahnya hasil produksi pertanian. Hal lain yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian adalah peningkatan dan penataan jaringan irigasi yang belum optimal sehingga pengairan terhadap pertanian masih banyak tergantung kepada sumber air yang ada dan tadah hujan. Disamping itu, masih rendahnya Kerjasama dengan Lembaga pendidikan tinggi dan Lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian. II - 25
b. Sektor Perkebunan Penyumbang utama kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Produksi komoditi perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.19 Produksi Komoditas Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Jenis Produksi Komiditi Perkebunan Jumlah Produksi (ton) pada tahun 2018 2.241,67 275,61 0,83 1.705,47 6.767,22 268,8 19,48 6.794 518,39 133,32 No 2016 2.393,82 1.026,01 0,85 5.448,49 10.702,05 394,13 57,1 9.181,95 806,6 976,86 2017 2.244,74 587,57 1,29 1.324,77 6.548,29 397,83 85,57 9.444 643,33 505,97 2019 2.238,98 556,9 92,68 4.057,17 6.557,62 557,49 90,34 7.137,98 574,07 491,5 Kakao Pinang Tembakau Kelapa Karet Kulit manis Cengkeh Gambir Kopi Robusta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Enau 2020 1.728,42 442,87 178,96 4.223,50 6.648,10 341,87 63,28 7.826,69 332,57 495,01 Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021 Dari tabel diatas, secara rata-rata produksi perkebunan selama kurun waktu lima tahun belum menunjukkan kenaikan yang signifikan dan ada terjadi penurunan produksi dalam kurun waktu tersebut seperti kopi robusta, kakao, pinang, karet, gambir, dan enau. Pada tahun 2020, perkembangan produksi beberapa jenis komoditi perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup bervariasi. Produksi tertinggi dari perkebunan tersebut adalah perkebunan gambir dengan produksi sebesar 7.826,69 ton dan selanjutnya diikuti oleh perkebunan karet dengan produksi sebesar 6.648,10 ton. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia (Uncaria Gambir). Luas perkebunan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 17.547,50 hektar dengan kondisi belum produktif seluas 645,50 Ha, produktif seluas 16.605 Ha serta rusak seluas 297 Ha pada tahun 2020 menurut Buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2021. Kandungan yang terdapat di dalam tanaman gambir antara lain zat katechine dan tanin, yang mana kandungan ini digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, penyamak kulit dan industri batik. Gambir bersama dengan karet, semen, dan kayu lapis termasuk dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatera Barat, Kebutuhan gambir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Gambir yang diekspor, pengirimannya melalui Medan, sedangkan untuk pasaran dalam negeri dikirim ke Jakarta. Terkait dengan permasalahan gambir ini, dalam hal lemahnya posisi tawar petani gambir terhadap pasar disebabkan oleh beberapa hal : Rendahnya kemampuan petani dalam mengakses pasar. Adanya keterikatan petani dengan tengkulak (sistem ijon). Kurangnya akses permodalan bagi petani Gambir. Luas dan produksi gambir perkebunan rakyat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.20 Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 No 1 2 3 4 5 6 7 8 Kecamatan Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Belum Produktif 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 175,00 0,00 280,00 Luas (Ha) Produktif Rusak 375,00 0,00 0,00 119,00 0,00 721,00 0,00 645,00 5,00 0,00 0,00 15,00 0,00 199,00 0,00 0,00 Jumlah 380,00 0,00 0,00 142,00 0,00 1.095,00 0,00 925,00 Produksi (ton) 210,00 0,00 0,00 73,78 0,00 235,41 0,00 60,00 II - 26
No Kecamatan Belum Produktif 28,00 42,50 0,00 108,00 4,00 645,50 Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021 9 10 11 12 13 Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota Luas (Ha) Produktif Rusak 132,00 2.625,00 0,00 7.643,00 4.345,00 16.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 297,00 Jumlah 160,00 2.667,50 0,00 7.751,00 4.427,00 17.547,50 Produksi (ton) 52,80 1.312,50 0,00 3.439,35 2.442,85 7.826,69 Komoditi perkebunan yang lain adalah kelapa sawit. Perkebunan rakyat terhadap kelapa sawit terdapat di Kecamatan Bukik Barisan, Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX. Luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2019 seluas 2.958 Ha bertambah menjadi 2.968 Ha di tahun 2020. Dari segi produksi, terjadi pula peningkatan dari 51.037,09 ton di tahun 2019 menjadi 53.450,78 ton. Sedangkan wujud produksi kelapa sawit masih berupa Tandan Buah Segar (tbs). Luas areal dan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat selama dua tahun dapat dilihat pada tabel disamping ini : Tabel 2.21 Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2020 2019 2020 Luas Areal (Ha) 0 0 6 0 0 0 7 0 0 20 67 2.673 195 2.968,00 Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab.Lima Puluh Kota Luas Areal (Ha) 0 0 6 0 0 0 7 0 0 23 67 2670 185 2.958,00 Kecamatan No Wujud Produksi Produksi (Ton) 0 0 2 0 0 0 140 0 0 3,09 67,5 50697 127,5 51.037,09 Gunung Omeh 1 Suliki 2 Bukik Barisan 3 4 Guguak 5 Mungka 6 7 8 9 10 11 Harau 12 13 - tbs - - - tbs - - tbs tbs tbs tbs Payakumbuh Akabiluru Luak Situjuah Limo Nagari Lareh Sago Halaban Pangkalan Koto Baru Kapur IX Produksi (Ton) 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 3,08 80,89 52.997,50 277,31 53.450,78 Wujud Produksi - tbs - - - tbs - - tbs tbs tbs tbs Jumlah c. Sektor Peternakan : 56/Permentan/ RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian yang mana Kawasan Peternakan adalah kawasan usaha peternakan eksisting atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai didukung ketersedian padang pengembalaan dan atau ketersedian hijauan makanan ternak. Kawasan peternakan merupakan gabungan dari sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan. Kawasan peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosisitem untuk budidaya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Lokasi Kawasan Peternakan dapat berupa satu hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang pengembalaan dan atau ketersedian hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak- perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura, jadi dapat di simpulkan Kawasan Peternakan adalah kawasan usaha peternakan eksisting atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor II - 27
kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai didukung ketersedian padang pengembalaan dan atau ketersedian hijauan makanan ternak. Batasan minimal populasi ternak dalam kawasan peternakan tergantung pada dukungan prasarana dan sarana kawasan tersebut Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Perternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.22 Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota No Komoditas Titik Sentra Kawasan 1. 2. 3. 4. 5. Sapi Potong / Klaster Tri Arga Sapi Potong / Sapi Simenthal Kambing Ayam Buras Ternak - Kakao Kec. Luak Kec. Guguak Kec. Situjuah Limo Nagari Kec. Gunung Omeh Kec. Luak Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Gunung Omeh Kec. Harau Kec. Situjuah Limo Nagari Kec. Gunung Omeh Kec. Situjuah Limo Nagari Kec. Guguak Kec. Suliki Kec. Harau Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Kab.Lima Puluh Kota Jenis peternakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Jumlah produksi daging, telur dan susu di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah produksi Daging, Telur dan susu di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.23 Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 NO KOMODITI 2016 2017 JUMLAH PRODUKSI (Kg) 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DAGING SAPI POTONG DAGING KERBAU DAGING KAMBING DAGING AYAM BURAS DAGING AYAM RAS PETELUR DAGING AYAM RAS PEDAGING DAGING ITIK DAGING BURUNG PUYUH TELUR AYAM BURAS TELUR AYAM RAS PETELUR TELUR ITIK TELUR BURUNG PUYUH SUSU SAPI PERAH SUSU KERBAU 1.025.354 197.252,75 29.919,78 513.605,50 3.629.025,40 8.578.292,70 112.134,50 96.294,80 270.121,90 38.223.751,40 1.046.970,50 992.128,50 1.120.944 161.548.75 73.319,40 384.393,87 4.627.269,92 16.003.879,68 71.481,98 62.008,65 203.785,68 48.830.567,97 667.408,32 728.356,86 1.053.184 176.467,50 90.962,99 397.514 5.433.233 16.176.855 77.668 60.134 210.454,48 57.319.609,50 725.163,12 723.724,48 1.091.904 151.318,75 75.599,56 422.327 5.442.618 17.549.234 82.176 82.176 223.342,74 57.418.459,41 767.259,34 754.015,62 1.180.290,58 143.152,35 70.154,28 475.293 5.671.975,20 12.604.133 85.396,42 67.323,76 247.098,50 59.741.706,00 797.323,68 693.638,76 13 14 42.840 134.480 71.910 114.768 71.910 123.265 53.550 123.285 64.260 99.920 Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021 II - 28
Terhadap produksi ternak, pada tahun 2020 populasi ternak menunjukkan terjadinya penambahan populasi dari tahun 2019. Populasi ayam pedaging mengalami penambahan yang cukup banyak dari 15.116,500 ekor menjadi 16.468,529 ekor. Selanjutnya populasi ayam petelur dari 7.450,450 ekor tahun 2019, menjadi 7.474,471 ekor. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya pergeseran produksi ayam petelur dengan ayam pedaging. Jumlah populasi ternak selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.24 Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 NO KOMODITI 2016 JUMLAH POPULASI (EKOR) PADA TAHUN 2018 2017 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KUDA KAMBING RUSA AYAM BURAS AYAM RAS PETELUR AYAM RAS PEDAGING ITIK BURUNG PUYUH KELINCI 28 35.494 13.448 82 25.042 36 421.736 4.978.625 7.911.655 190.705 972.675 2.830 47 36.043 11.477 75 26.335 28 318.167 6.349.407 14.947.100 121.568 642.290 2.153 47 39.589 12.327 82 27.939 36 328.578 7.450.450 15.116.500 132.088 623.819 2.153 39 42.708 12.329 95 30.313 36 348.700 7.474.471 16.468.528 139.756 656.316 3.140 42 45.071 9.992 98 29.379 NA 385.790 7.748.600 12.848.250 145.232 680.038 2.590 Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021 Produksi komoditas peternakan pada tahun 2020 didominasi oleh peternakan ayam. Produksi komoditas tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 2.11 Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2021 Dari grafik diatas, dari populasi ternak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, produksi telur ayam ras adalah yang terbanyak pada tahun 2020 yaitu 59.741.706 kg (72,91%), diikuti dengan produksi daging ayam ras pedaging sebanyak 12.604.133,25 kg (15,38%) dan daging ayam ras petelur sebanyak 5.671.975,2 kg (6,92%). Dari sisi perkembangan kawasan dan komoditi peternakan 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : II - 29
Tabel 2.25 Perkembangan Populasi Komoditi Peternakan per Kecamatan Tahun 2016-2020 No. Komoditi 1. Sapi Potong Kecamatan Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur lX Pangkalan Jumlah 2016 1.950 1.958 6.007 8.388 2.336 5.776 3.078 683 802 1.792 1.837 388 499 35.494 2017 1.754 2.040 6.528 8.851 3.091 5.001 2.905 851 1.040 2.313 785 237 647 36.043 Populasi 2018 2.148 2.248 8.216 9.639 3.801 5.299 3.054 1.045 827 2.239 310 247 616 39.689 2019 2,350 1,954 8,697 10,190 4,013 5,842 4,035 1,162 645 2,606 327 287 602 42,710 2. 3. 4. Kerbau Kambing Broiler Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Jumlah Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Jumlah Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka 1.102 1.892 831 1.950 1.435 1.158 589 250 843 1.079 862 768 689 13.448 2.258 3.137 1.666 2.641 2.272 3.150 803 2.164 257 3.285 1.025 1.369 1.015 25.042 955.020 955.600 928.860 658.635 763.500 876 1.351 778 1.764 1.042 942 392 188 793 995 898 762 697 11.478 1.726 2.398 2.193 3.575 1.925 3.576 628 2.274 728 3.886 1.357 1.055 1.013 26.334 3.811.500 997.500 2.671.000 1.093.500 393.000 963 1.754 866 1.647 1.348 880 428 201 765 986 976 831 682 12.327 2.293 2.294 2.453 3.934 2.059 3.404 914 2.496 851 3.859 1.286 1.065 1.031 27.939 3.884.200 999.000 2.671.000 1.093.500 452.000 921 1,862 925 1,776 1,322 859 329 261 786 1,106 650 833 699 12,329 2,601 2,015 2,872 4,550 2,217 3,578 1,024 2,814 1,108 4,406 981 1,110 1,037 30,313 4,223,700 1,493,000 2,492,800 1,293,100 534,500 1.816.800 559.000 1.124.400 3.629.000 1.800.000 238.800 3.668.000 1.800.000 242.000 4,382,500 1,433,500 259,999 2020 2.409 1.868 8.847 11.189 4.697 5.982 4.194 1.210 674 3.058 325 243 375 45.071 499 1.198 702 1.472 1.105 750 268 276 764 1.149 584 667 558 9.992 2.224 1.538 1.962 1.399 2.656 2.908 1.219 3.003 1.161 4.928 1.015 867 1.499 29.379 1.941.950 1.277.500 2.080.500 792.500 383.250 3.070.500 1.120.750 185.750 II - 30
No. Komoditi 5. Layer 6. Itik 7. Buras 8. Puyuh Kecamatan Suliki Bukik Barisan Pangkalan Jumlah Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Jumlah Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Jumlah Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Kapur IX Pangkalan Jumlah Payakumbuh Akabiluru Luak Lareh Sago Halaban Situjuah Limo Nagari Harau Guguak Mungka Suliki Bukik Barisan Pangkalan 2016 69.990 64.850 15.000 7.338.229 1.503.000 178.580 349.600 536.525 271.440 560.500 677.000 772.515 128.755 4556 4.982.471 82.805 22.092 12.842 9.075 7.711 24.995 8.426 8.479 3.786 5.958 1.927 1.139 1.470 190.705 9,964 17,274 26,887 37,855 45,713 25,443 42,745 73,606 17,641 29,307 3,443 10,667 11,191 421,736 441,265 5,200 12,725 19,900 25,405 19,380 185,960 262,840 - - 2017 200.000 112.000 - 14.242.005 2.156.540 9.6050 368.821 538.900 234.000 921.046 1.186.000 777.100 70.350 600 6.349.407 29.1741 9.053 19.415 5.985 4.457 15.923 4.995 19.356 3.258 5.837 2.409 669 1.039 384.137 33,437 18,645 35,175 39,642 21,340 26,836 19,635 70,371 17,173 23,286 3,215 910 8,502 318,167 277,600 2,000 18,500 6,200 1,000 33,500 166,100 127,450 7,940 800 1,200 Populasi 2018 194.000 112.000 - 14.358.458 2.325.000 148.750 711.500 403.700 237.000 1.341.000 1.182.500 1.036.000 59.000 6.000 7.444.456 28.178 8.622 19.771 5.915 4.457 24.838 5.504 20.553 3.136 6.191 2.459 669 1.795 132.088 35,026 17,721 34,692 37,687 21,174 35,458 19,986 69,914 18,455 22,879 6,397 925 8,265 328,579 267,811 2,000 18,961 6,200 1,000 32,500 157,795 127,450 7,702 - 2,400 2019 263,429 92,000 - 2020 255.000 75.000 30.000 16,468,528 12.848.250 1.941.950 1,977,000 176.400 180,700 534.500 553,771 468.000 402,600 237,500 204.000 1,605,000 1,326,800 1,114,000 63,400 13,700 7,474,471 24,745 8,072 27,075 8,345 1.914.000 1.319.800 1.115.500 58.800 15.950 7.748.600 20.995 7.889 27.710 8.175 4,907 5.867 27,232 5,799 18,364 4,319 5,989 2,445 669 1,795 39,756 43,037 19,223 37,134 25,597 37.250 5.691 18.364 3.969 4.749 2.224 928 1.421 145.232 45.814 19.042 39.398 23.205 20,648 28.921 38,415 25,517 68,094 35,008 23,400 6,314 1,777 8,536 352,700 302,061 2,000 23,203 - 49.407 22.443 69.077 35.315 25.925 6.567 10.437 10.239 385.790 272.200 - 43.554 40.000
33,525 157,475 122,450 14,402 - 1,200 19.500 154.270 123.950 26.555 - - II - 31
No. Komoditi Kecamatan Jumlah 2016 972,675 2017 642,290 Populasi 2018 623,819 2019 656,316 2020 680.038 Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota Perkembangan peternakan dan produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota terutama peternakan ayam semakin meningkat. Permasalahan yang terjadi adalah terhadap pakan ternak itu sendiri yang mana bahan pakan ternak terutama jagung masih belum mencukupi terhadap kebutuhan peternakan ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, bahan pakan lainnya masih tergantung kepada pakan yang diproduksi oleh perusahaan swasta yang berada di luar daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan harga pakan tersebut dikendalikan oleh pihak swasta itu sendiri. Hal ini harus menjadi perhatian serius kedepannya bagi pemerintah bagaimana mengatasi permasalahan ini. Terhadap ternak yang membutuhkan kawasan padang pengembala, kawasan peternakan ini harus didukung oleh ketersedian padang penggembalaan dan atau ketersedian hijauan makanan ternak. Penempatan ternak harus mempertimbangkan keseimbangan daya dukung diantara aspek ketersedian hijauan pakan ternak, limbah dari hasil industri pertanian yang melimpah. Adapun daya dukung wilayah terhadap ternak tersebut adalah kemampuan wilayah untuk menampung sejumlah ternak secara optimal yang sifatnya sangat spesifik antar agroekosistem. Daya dukung wilayah terhadap peternakan tradisional adalah kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan yang dapat mencukupi bagi kebutuhan sejumlah ternak, baik dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tambahan khusus. Untuk mengetahui keseimbangan ketersedian potensi hijauan lahan dan kebutuhan daya tampung ternak diperlukan indek daya dukung (IDD). IDD adalah angka yang menunjukan status nilai daya dukung hijauan pakan pada satu wilayah (Thahardkk, 1991) sedangkan daya dukung potensia adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan hijauan pakan berupa peluang peluang pengembangan budidaya dan pengolahannya. Berdasarkan data Master Plan Pembangunan Peternakan tahun 2005-2025 telah dilakukan penghitungan terhadap IDD per kecamatan. Indeks Daya Dukung per kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.26 Indeks Daya Dukung per Kecamatan No Kecamatan IDD Total Persediaan Pakan (BKC ton/th) Total Kebutuhan (BKC ton/th) Kemampuan Wilayah ( ST) Populasi Kapasitas Ruminansia Ruminansia ( ST) ( ST) Payakumbuh 1 Akabiluru 2 Luak 3 Lareh Sago Halaban 4 Harau 6 Situjuah Limo Nagari 5 7 Guguak 8 Mungka 9 10 11 12 Kapur IX 13 Suliki Bukik Barisan Gunuang Omeh Pangkalan Koto Baru Total 2,6 2,7 0,4 1,1 2,4 2,2 1,9 3,0 2,6 2,2 5,2 9,4 7,5 2,7 7.988,0 9.837,6 7.051,3 13.734,5 17.250,0 6.310,2 13.792,4 6.244,3 8.961,4 13.806,9 8.472,4 15.927,4 11.305,7 140.682,10 3.088,7 3.581,6 16.481,9 12.356,5 7.159,3 2.876,6 7.353,6 2.079,4 3.431,2 6.328,3 1.635,3 1.701,6 1.502,0 69.576,00 3.503,5 4.314,7 3,092,7 6.023,9 7.568,8 2.767,6 6.049,3 2.738,7 3.930,5 6055,7 3.716,0 6.985,7 4.958.7 53.654,40 2616,8 2862 7216,5 8974,5 5025,8 4.001,3 3273 1067,3 1073,3 2784 732,8 840 975,8 41.443,10 886,7 1452,7 4123,8 2950,6 2543 1.233,7 2776.3 1665.4 2857.2 3271.7 2983.2 6145.7 3982,9 17,173,40 Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota Pada data diatas memeperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami di kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mendukung populasi sebesar 53.654,40 ST, dengan status aman dengan IDD nya mencapai nilai 2. Secara keseluruhan kabupaten masih mampu menambah kapasitas sebesar 17.173,40 ST. Dari 13 Kecamatan terdapat 3 kecamatan dengan indek daya dukung dibawah 2 yaitu pada kecamatan Luak (0.4), kecamatan Lareh Sago halaban (1.1) dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan status wilayah tidak aman. Hal ini harus dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersedian pakan antara lain dengan melakukan budidaya hijauan pakan ternak dan penerapan teknologi pakan untuk memenuhi kebutuhan pakan terhadap ternak tersebut. II - 32
d. Sektor Perikanan Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu budidaya, penangkapan di perairan umum, konservasi dan pengolahan hasil perikanan/pasca panen. Penjelasan untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah : a. Kegiatan budidaya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pembesaran dan kegiatan pembenihan, Pada saat ini kegiatan budidaya sudah didukung oleh 491 kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN). 1. Seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi untuk usaha budidaya pembesaran ikan. Pada tahun 2020 tercatat produksi budidaya pembesaran sebesar 43.992,50 ton yang terdiri dari : Budidaya ikan di Kolam tahun 2020 tercatat sebesar 43.996,27 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 43.381,38 ton maka terjadi peningkatan sebesar 614,89 ton. Produksi yang paling banyak terdapat di Kecamatan Harau yaitu 6.432,76 ton selama tahun 2020, sementara produksi yang paling kecil terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh yang hanya sebesar 524,73 ton, dengan rata-rata produksi 28,35 ton/ha. Budidaya Sawah/ minapadi produksi tahun 2020 adalah sebesar 187 ton dengan produksi rata-rata adalah 3,67 ton/ha. Produksi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Akabiluru yaitu 40,55 ton selama tahun 2020. Sementara untuk Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Suliki, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru tidak ada menghasilkan ikan Budidaya Sawah/ minapadi. 2. Kegiatan Pembenihan atau usaha pembenihan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Luak, Lareh Sago Halaban, Mungka, Akabiluru, Suliki, Guguak, Harau, Bukik Barisan, Payakumbuh, Situjuah Limo Nagari dan Kapur IX. Kegiatan pengembangan pada kondisi saat ini dilakukan oleh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pada tahun 2020 tercatat 445.695.800 ekor bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR yang terdiri dari bibit ikan Mas, Gurami, Nila, dan ikan Lele. b. Penangkapan di Perairan Umum, dengan potensi perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan di waduk PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Koto Panjang di Kecamatan Pangkalan, sungai dan genangan air lainnya yang dilaksanakan oleh nelayan. Produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2020 tercatat sebesar 3.412,02 ton dimana produksi terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yaitu sebesar 2.000,56 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 3.801,69 ton, terjadi penurunan sebesar 389,67 ton dengan Produksi rata- rata 0,90 ton/ha pada tahun 2020. Perkembangan produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 2.12 Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021 Untuk produk unggulan dibidang perikanan adalah ikan gurami, hal ini dikarenakan komoditi ini sudah dipasarkan tidak hanya didalam negeri tapi sudah keluar negeri. Produksi ikan gurami selama II - 33
kurun waktu tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan ikan gurami sehingga produk unggulan dapat menjadi produk unggulan daerah yang bernilai jual tinggi dan dapat bersaing di pasar perikanan. Disamping ikan gurami, 6 (enam) jenis ikan lainnya yang merupakan produksi daerah selama kurun waktu tahun 2016-2020 secara rata-rata mengalami fluktuatif, yang artinya kenaikan produksi setiap tahunnya tidak stabil seperti produksi ikan gurami dikarenakan permintaan pasar dan persaingan pasar yang banyak. Produksi komoditas perikanan untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di samping. Secara nilai angka, perkembangan produksi ikan budidaya di Kab. Lima Puluh Kota tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.27 Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No Jenis Produksi Komiditi Perikanan 2016 Jumlah Produksi (ton) pada tahun 2017 2018 2019 2020 1 Ikan mas 10.451,21 12.403,30 10.972,66 11.017,95 10.582,59 2 Ikan nila 18.824,13 13.492,59 13.561,82 13.594,77 12.847,67 3 Ikan gurami 5.567,04 5.175,01 6.219,82 6.831,05 7.880,60 4 Ikan lele 8.043,92 7.671,21 7.787,07 6.907,40 8.239,31 5 Ikan patin 2.940,86 2.528,70 2.692,24 2.759,14 2.765,41 6 Ikan nilem 1.602,52 1.660,05 1.528,55 2.064,10 953,39 7 Ikan lainnya 1.252,34 1.060,89 1.230,34 1.238,50 1.238,56 Jumlah 43.560,15 43.991,75 43.992,50 44.412,91 44.507,53 Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021 Untuk tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah produksi perikanan Budidaya Kolam masih didominasi oleh Perikanan budidaya kolam sebesar 43.381,38 ton yang naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 42.939,70 ton. Tetapi untuk produksi perikanan budidaya sawah mengalami penurunan sebesar 26,92 ton dari tahun 2019 sebanyak 740,39 ton menjadi 713,47 ton di tahun 2020. Untuk Benih ikan secara series tetap bertambah setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 benih ikan yang diproduksi sebanyak 445.695.800 ekor benih. Peningkatan benih ikan ini merupakan keseriusan daerah dalam meningkatkan produksi perikanan, namun untuk terus meningkatkan produksi benih ikan ini, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sarana dan parasaran pengembangan benih ikan. Terhadap produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.28 Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 2 Produksi Perikanan Perikanan Budi daya sawah (ton) Perikanan Budidaya kolam (ton) 2016 2.747,48 40.282,90 Jumlah Produksi pada tahun 2018 2017 1.781,72 740,39 41.785,90 42.939,70 2019 713,47 43.381,38 2020 187 43.996,27 3 Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum (ton) 18.012,68 3.677,03 3.702,25 3.801,69 3.412,02 4 Benih Ikan (ekor) 257.628.000 406.944.570 428.268.450 440.990.000 445.695.800 Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021 Potensi Perikanan yang tersebar di 13 Kecamatan terdiri dari Kegiatan Budidaya, Penangkapan, Pengolahan Hasil Perikanan/Pasca Panen. Potensi perikanan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan baik untuk usaha budidaya Pembesaran, pembenihan, penangkapan di Perairan umum dan Pengolahan/Pasca Panen dan Pemasaran. Pada saat ini kegiatan perikananan ini sudah didukung oleh 640 kelompok perikanan yang terdiri dari 539 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 63 Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas), 22 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) dan 16 Kelompok Usaha Bersama (KUB). Jumlah kelembagaan perikanan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : II - 34
Tabel 2.29 Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020 No Kecamatan 1 Harau 2 Akabiluru Luak 3 KELEMBAGAAN KUB - - - Pokdakan Poklahsar 75 47 46 7 1 2 Pokmaswas 11 5 - Jumlah Total 93 53 48 4 5 Lareh Sago Halaban Payakumbuh 6 7 Kapur IX Pangkalan Koto Baru 65 46 36 41 4 4 - - 12 4 4 3 4 13 69 53 56 58 8 9 10 Guguak 11 Suliki 12 Gn Omeh 13 Mungka Jumlah Situjuah Limo Nagari Bukik Barisan 20 25 57 26 16 39 539 - 2 1 - 1 22 - - - - - 16 2 6 2 8 2 3 63 22 31 61 35 18 43 640 Sumber Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota e. Sektor Perindustrian Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2016-2020, konstribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan. Sebagaimana terlihat pada dibawah ini. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2016 sebesar 8,21 % menurun menjadi 7,19 % tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser konstribusi sektor industri, bahkan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia juga ikut menyebabkan penurunan konstribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap pendapatan daerah. Perkembangan kontribusi lapangan usaha industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.30 Perkembangan Konstribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan 2016 2017 Tahun 2018 2019* 2020** 1. Konstribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB % 8,21 7,85 7,61 7,25 7,19 2019* Angka sementara 2020** Angka sangat sementara Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021 Hal ini sesuai dengan data jumlah industri formal, unit usaha, nilai produksi dan tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 yang cenderung mengalami penurunan. Tren penurunan sektor perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota digambarkan dengan jelas pada tabel di bawah ini. Tabel 2.31 Jumlah Industri Formal, Unit Usaha, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 - 2020 Unit Usaha Produksi (Rp,000) Tenaga Kerja No Jenis Industri 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 1 Industri Pangan 2.514 2.533 937 710.298.606 3.750.330.299 62.968.161,107 5.689 5.769 NA 2 Industri Sandang dan Kulit 139 414 100 24.917.195 75.677.364.500 11.375.978,380 1.192 5.431 NA 3 Industri Kimia dan Bahan Bangunan 4.133 4.383 5.892 119.081.750 73.990.184.000 295.391.998,511 12.833 13.891 NA II - 35
Unit Usaha Produksi (Rp,000) Tenaga Kerja No Jenis Industri 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 4 Industri Logam dan Elektronika 9 9 48 1.113.400.000 113.400.000 7.485,515 25 25 5 Industri Kerajinan 277 277 203 166.375.951 166.375.951 1.378.206,307 4.498 4.498 Jumlah 7.072 7.616 7.180 2.134.073.502 153.697.654.750 371.121.829,820 24.237 29.614 2017* 8.193 780.518.815 24.314 2016* 8.193 780.518.815 24.314 Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021 Oleh sebab itu, diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan konstribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui : 1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaaan teknologi, antara lain usaha - usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni : membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti : mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir. 2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan IKM dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain : produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffe dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta. 3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan. f. Sektor Pariwisata Pengembangan pariwisata daerah sebagai sumber penghasil devisa di luar sektor migas diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan asing maupun domestik yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran dan belanja wisatawan akan menambah penghasilan penduduk setempat. Keuntungan lainnya adalah dibangunnya infrastruktur menuju lokasi wisata seperti akses jalan, ketersediaan transportasi dan akomodasi dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Di samping itu semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar karena interaksi langsung dengan wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan generasi muda. Secara geografis, sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota diuntungkan oleh aspek strategis yaitu terletak di pinggir jalan Negara Padang - Pekanbaru, iklim yang sejuk dan potensi alam yang indah. Begitu banyak destinasi wisata di kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritasnya adalah destinasi wisata alam dan Geo Park, Destinasi wisata buatan, destinasi wisata budaya dan sejarah serta destinasi wisata minat khusus yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi ini merupakan anugerah dari Alloh Tuhan Yang Maha Esa untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, kawasan peruntukan pariwisata diklasifikasikan menjadi kawasan utama pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensial pariwisata. Kawasan utama pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguak. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang terdapat di 7 kecamatan Kecamatan Luak, Mungka, Payakumbuh, Pangkalan Koto Baru, Suliki Bukik Barisan dan Akabiluru. Kawasan potensial adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih bersifat potensi terdapat di kecamatan Lareh Sago Halaban, Kapur IX , Gunuang omeh dan Situjuah Limo Nagari. Terdapat 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan yang terdiri dari wisata alam, Budaya dan II - 36 2020 NA NA NA
Hasil Buatan Manusia. Selanjutnya terdapat 104 daya tarik wisata alam, 84 daya tarik wisata Budaya dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, kita mempunyai 4 destinasi unggulan yang paling ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara atau domestik yaitu Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, Batang Tabik dan Rumah Godang Sungai Beringin. Jumlah kunjungan wisata Kapalo Bandar Taram tahun 2020 sebanyak 130.904 orang dengan jumlah Wisnu sebanyak 130.894 orang dan Wisman sebanyak 10 orang. Pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2019 sebanyak 9.322 orang. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Juni sebanyak 29.808 orang. Jumlah kunjungan wisata Lembah Harau Kecamatan Harau tahun 2020 sebanyak 379.927 orang dengan jumlah Wisnu sebanyak 379.325 orang dan Wisman sebanyak 602 orang. Pada tahun 2020 ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lembah Harau mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 4.110 orang. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 71.053 orang dan tidak ada wisatawan yang berkunjung pada bulan April dan Mei yang disebabkan oleh adanya kebijakan PSBB guna memutus penyebaran Virus Corona. Jumlah kunjungan wisata Pusako Rumah Gadang yang terletak di Sungai Beringin sebanyak 8.485 orang pada tahun 2020, dan mengalami penurunan dari tahun 2019 yang tercatat sebanyak 2.947 orang. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Juli dan Januari sebanyak 1.458 orang dan 1.449 orang. Terhadap wisata alam yang ada di Batang Tabit memiliki kenaikan kunjungan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2020 jumlah kunjungan sebanyak 135.659 orang yang terdiri dari 135.634 orang wisnu dan 25 orang wisman. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebesar 26.888 orang. Data kunjungan wisata selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.32 Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2016-2020 Tahun No Destinasi Wisata 2016 2017 2018 2019 2020 Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus 1. 2. 3. 4. Lembah Harau Kapalo Banda Batang Tabik Rumah Gadang S.Beringin Jumlah 340.693 Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019- 2021 2.219 202.420 2.631 259.560 44.908 80 47 49.643 90.372 41 268 94.812 2.993 95 72 8.041 412.056 2.607 2.847 5.188 129 99 142 5.558 398.642 92.428 104.402 9.489 604.961 6.833 162 135 186 7.316 377.204 121.420 126.913 11.246 636.783 379.325 130.894 135.634 8.443 654.296 602 10 25 42 679 Peningkatan kunjungan wisatawan dalam kurun waktu 2016-2020 masih didominasi oleh wisatawan nusantara atau domestik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan Negara. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan hal yang signifikan hal ini masih kurangnya Kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah, masih belum optimalnya promosi pariwisata, peningkatan sarana dan parasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta pengembangan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan daya inovasi untuk pengembangan pariwisata yang rendah. Terhadap perkembangan destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.33 Tingkat Perkembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Destinasi Wisata Lembah Harau Kapalo Banda Batang Tabik Kampuang Sarugo Aia Baba Kubua Jawi Camp Air Terjun Lubuak Batang Air Terjun Lubuak Bulan Air Terjun Sarasah Tanggo Ikan Banyak Bumi Perkemahan Guak Lago Embung Baboy Boncah godang Lokasi Nagari Harau Nagari Taram Nagari Sungai Kamuyang Nagari Koto Tinggi Nagari Halaban Nagari Sungai Kamuyang Nagari Koto Bangun Nagari Simpang Kapuak Nagari Sarilamak Pangam Gadang Nagari Limbanang Nagari Situjuah Batua Nagari Tanjuang Bungo Status Berkembang Berkembang Berkembang Rintisan Rintisan Rintisan Rintisan Rintisan Rintisan Rintisan Rintisan Rintisan Rintisan Capaian 60% 40% 60% 50% 60% 20% 40% 40% 60% 40% 40% 40% 60% II - 37
No 14 15 16 17 18 19 20 Destinasi Wisata Lokasi Nagari Gurun Air Terjun Burai Nagari Gurun Embung Aia Limpato Nagari Harau Aia Malanca Nagari Maek Air Terjun Sarasah Barasok Nagari Talang Maua Kawasan Wisata Talang Maua Nagari Maek Bukik Pao Ruso Nagari Tj Aro Sikabu-kabu Gunuang Sago Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Lima Puluh Kota Status Berpotensi Berpotensi Berpotensi Berpotensi Berpotensi Berpotensi Berpotensi Capaian 60% 60% 60% 80% 80% 100% 100% Dari 20 Destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota, baru 3 destinasi yang statusnya berkembang, sedangkan 10 destinasi berstatus rintisan dan 7 destinasi dengan status berpotensi. Ciri- ciri destinasi wisata dengan status berpotensi adalah Destinasi berpotensi dikembangkan menjadi objek wisata; Sarana dan prasarana wisata belum ada; Wisatawan yang berkunjung belum ada /masih sedikit; dan Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh / masih rendah. Destinasi wisata dengan status rintisan mempunyai ciri- ciri sebagai berikut : Destinasi sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan lokal; Fasilitas sarana dan prasarana wisata sudah berkembang tapi masih terbatas; Sudah mulai ada aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat; Sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata; dan Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait. Ciri- ciri destinasi wisata berkembang adalah Destinasi sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan; Fasilitas sarana prasarana pariwisata mulai berkembang; Sudah mulai ada aktivitas ekonomi dan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat; Sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata; dan Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait. Dari Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten LimaPuluh Kota Tahun 2016-2032, 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun daya tarik tersebut tersebar dalam 13 Kecamatan dan terdiri dari daya tarik wisata alam, Budaya dan Hasil Buatan Manusia. Dalam perda tersebut terdapat 104 daya tarik wisata alam, 84 daya tarik wisata Budaya dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.34 Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota NO. Kecamatan Alam Budaya Hasil Buatan Manusia Jumlah 1 Harau 17 8 6 31 2 Lareh Sago Halaban 17 7 1 25 3 Luak 19 6 1 26 4 Kapur IX 10 2 1 13 5 Pangkalan Koto Baru 6 6 1 13 6 Mungka 3 3
Payakumbuh 5
18 3
26 8
Gunuang Omeh 8
19 9
Suliki 4
4 10
Bukik Barisan 5
8 11
Akabiluru
2 12
Situjuah Limo Nagari 8
8 1
17 13
Guguak 2
12 Jumlah 104 84 14 202 Sumber Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPK Berdasarkan data-data di atas, kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren positif, namun hal ini bukan berarti sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak perlu untuk dibenahi. Bahkan sebaliknya, penguatan/peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus semakin intensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang perlu ditingkatkan tersebut, antara lain adalah : (1) menjadikan kawasan Lembah Harau sebagai kawasan Geopark, (2) menumbuhkan objek-objek wisata baru melalui potensi nagari, (3) meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah, (4) mengoptimalkan promosi pariwisata, (5) meningkatkan sarana dan parasarana wisata daerah yang betul- II - 38
betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta (6) mengembangkan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan (7) melakukan inovasi untuk pengembangan pariwisata daerah. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan harga konstan tahun 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan dari 10,192 trilliun rupiah tahun 2019 menjadi 11,062 trilliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami pertumbuhan negatif sekitar -1,16 persen, tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan negatif PDRB ini disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha akibat dari pandemi Covid 19. Sampai tahun 2020, struktur ekonomi menurut lapangan usaha atasdasar harga konstan Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (32,86 persen). Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Lima Puluh Kota, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (15,80 persen), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (9,88 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (7,57 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (7,19 persen), Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen. Secara lengkap nilai dan kontribusi sektor PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 2.35 Nilai Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (dalam Juta Rupiah) Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan D Pengadaan Listrik dan Gas E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estat M,N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya 3.338.542,35 780.648,03 789.187,00 1.586,63 2.915,74 456.127,93 1.427.029,25 921.377,47 56.412,22 523.619,30 165.676,85 111.954,91 2.872,34 529.812,23 258.550,64 3.448.743,55 804.766,28 795.029,18 1.684,21 3.162,75 498.295,99 1.523.011,49 1.011.854,34 61.835,92 580.604,42 169.332,15 116.656,54 3.030,10 558.206,06 280.754,71 3.549.375,97 829.436,82 811.045,71 1.787,82 3.314,18 534.556,71 1.633.580,72 1.104.620,62 66.427,97 633.511,48 169.886,88 122.075,07 3.205,10 596.839,32 303.199,61 3.627.500,32 855.610,00 811.718,30 1.853,11 3.448,65 576.507,07 1.754.972,44 1.207.400,99 70.685,02 693.219,28 174.527,09 128.414,00 3.415,68 637.024,58 328.613,00 3.635.364,98 837.299,80 795.494,80 1.727,58 3.573,62 545.559,45 1.747.641,03 1.093.136,56 63.130,22 746.881,02 175.242,95 128.472,23 3.221,18 631.755,80 344.062,49 132.543,94 143.762,19 156.121,44 169.892,46 181.746,75 112.407,70 122.917,73 134.276,05 147.624,00 128.000,62 Produk Domestik Regional Bruto 9.611.264,54 10.123.647,61 10.653.261,47 11.192.425,99 11.062.311,08 2019* Angka sementara 2020** Angka sangat sementara Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota Terhadap nilai kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : II - 39
Tabel 2.36 Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan (%) Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 34,74 34,07 33,32 32,41 32,86 B Pertambangan dan Penggalian 8,12 7,95 7,79 7,64 7,57 C Industri Pengolahan 8,21 7,85 7,61 7,25 7,19 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 F Konstruksi 4,75 4,92 5,02 5,15 4,93 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,85 15,04 15,33 15,68 15,80 H Transportasi dan Pergudangan 9,59 9,99 10,37 10,79 9,88 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,59 0,61 0,62 0,63 0,57 J Informasi dan Komunikasi 5,45 5,74 5,95 6,19 6,75 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,72 1,67 1,59 1,56 1,58 L Real Estat 1,16 1,15 1,15 1,15 1,16 M,N Jasa Perusahaan 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,51 5,51 5,60 5,69 5,71 P Jasa Pendidikan 2,69 2,77 2,85 2,94 3,11 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,38 1,42 1,47 1,52 1,64 R,S,T,U Jasa lainnya 1,17 1,21 1,26 1,32 1,16 Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2019* Angka sementara 2020** Angka sangat sementara Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota 2021 Untuk meningkatkan perekonomian disuatu daerah yang mesti diperhatikan adalah lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB daerah tersebut karena jika melakukan investasi di lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar maka akan lebih besar pengaruhnya terhadap nilai PDRB jika dibandingkan berinnvestasi di lapangan usaha yang memiliki kontribusi kecil. Nilai PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp. 15,533 trilliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 80,438 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 15,613 trilliun rupiah, turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh turunnya produksi di beberapa lapangan usaha. Sampai tahun 2020, struktur ekonomi menurut lapangan usaha Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (33,18 persen). Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Lima Puluh Kota, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (14,84 persen), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (9,92 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (8,1 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (6,36 persen), Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen. Nilai sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.37 Nilai Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah) Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B Pertambangan dan Penggalian 4.613.995,74 1.100.446,39 4.836.292,66 1.148.315,68 5.045.159,06 1.212.854,15 5.220.422,38 1.277.022,22 5.153.821,90 1.258.458,83 C Industri Pengolahan 970.538,10 973.393,24 1.002.780,57 973.286,14 987.902,39 D Pengadaan Listrik dan 2.064,19 2.227,79 2.389,39 2.730,00 2.578,30 II - 40
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** Gas E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.519,92 3.830,92 4.073,31 4.379,79 4.543,26 F Konstruksi 619.201,78 676.796,93 740.789,89 828.385,36 821.960,68 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.785.852,03 1.187.563,31 87.361,59 574.324,39 222.304,60 1.929.240,21 1.321.730,73 97.097,51 646.531,01 230.431,16 2.120.260,83 1.482.839,53 107.078,61 742.403,20 238.446,46 2.337.507,12 1.671.298,40 121.650,02 840.567,94 257.628,00 2.305.423,69 1.541.444,55 110.362,39 904.092,58 263.315,24 L Real Estat 145.263,07 153.477,60 164.508,64 178.677,00 180.974,62 M,N Jasa Perusahaan 3.798,01 4.064,32 4.500,21 4.948,39 4.710,44 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 666.710,73 741.549,91 799.916,63 910.648,45 982.826,57 P Jasa Pendidikan 368.737,60 406.135,25 451.124,85 516.705,00 543.521,55 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 167.549,02 184.422,71 207.655,42 236.112,23 259.993,88 R,S,T,U Jasa lainnya 158.314,03 175.657,10 198.702,47 231.527,00 207.126,54 Produk Domestik Regional Bruto 12.677.544,50 13.531.194,73 14.525.483,21 15.613.495,46 15.533.057,40 2019* Angka sementara 2020** Angka sangat sementara Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota Terhadap nilai kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.38 Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (%) Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan D Pengadaan Listrik dan Gas E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 36,4 8,68 7,66 0,02 0,03 35,74 8,49 7,19 0,02 0,03 34,73 8,35 6,9 0,02 0,03 33,44 8,18 6,23 0,02 0,03 33,18 8,1 6,36 0,02 0,03 F Konstruksi G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,88 14,09 5 14,26 5,1 14,6 5,31 14,97 5,29 14,84 H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estat M,N Jasa Perusahaan 9,37 0,69 4,53 1,75 1,15 0,03 9,77 0,72 4,78 1,7 1,13 0,03 10,21 0,74 5,11 1,64 1,13 0,03 10,7 0,78 5,38 1,65 1,14 0,03 9,92 0,71 5,82 1,7 1,17 0,03 II - 41
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,26 5,48 5,51 5,83 6,33 P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya 2,91 1,32 1,25 3 1,36 1,3 3,11 1,43 1,37 3,31 1,51 1,48 3,5 1,67 1,33 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 2019* Angka sementara 2020** Angka sangat sementara Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota Secara kontibusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Dari data dan informasi diatas dapat dilihat bahwa persentase kontirbusi lapangan usaha ini menurun diikuti dengan pertumbuhan lapangan usaha ini juga menurun. Hal ini disebabkan oleh belum dioptimalkan pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi yang terkait dengan pertanian, peternakan dan perikanan yang berkontribusi terhadap lapagan usaha ini. Disamping itu, terhadap penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi dan informasi masih rendah. Grafik 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lima Puluh Kota dan propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perekonomian Lima Puluh Kota dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami tren melambat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,32 persen turun menjadi -1,16 persen di tahun 2020. Disini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -1,16 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada di atas Sumatera Barat, sebagaimana yang terlihat dari grafik dibawah ini. Pada tahun 2020, sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar -13,29 persen, dan diikuti oleh Penyediaan akomodasi dan makan minum (-10,69 persen) dan Transportasi dan pergudangan (-9,46 persen). Hal ini disebabkan oleh diterapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Bberskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah secara Nasional untuk mencegah penyebaran virus Covid 19. Hal ini berdampak akses masyarakat untuk beraktifitas di luar ruah dibatasi sehingga berpengaruh terhadap sektor-sektor tersebut. Walaupun pertumbuhan II - 42
negatif, tetap ada sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan, yakni sektor informasi dan komunikasi (7,74 persen), Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial (6,98 persen) serta jasa pendidikan (4,7 persen). Ketiga sektor tersebut tetap tumbuh karena meningkatnya penggunaan akses internet di semua lini masyarakat, sehingga akses internet menjadi suatu kebutuhan pokok selama masa pandemi Covid 19 ini. Pertumbuhan PDRB ADHK selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.39 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kab. Lima Puluh Kota Periode 2016-2020 Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,95 3,3 2,92 2,2 0,22 B Pertambangan dan Penggalian 5,59 3,09 3,07 3,16 2,14 C Industri Pengolahan 5,77 0,74 2,01 0,08 2 D Pengadaan Listrik dan Gas E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan 10,01 6,78 6,91 7,16 9 6,15 8,47 9,24 6,73 9,82 6,15 4,79 7,28 7,26 9,17 3,65 4,06 7,85 7,43 9,3 6,77 3,62 5,37 0,42 9,46 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10,77 9,61 7,43 6,41 10,69 J Informasi dan Komunikasi 9,83 10,88 9,11 9,42 7,74 K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,51 2,21 0,33 2,73 0,41 L Real Estat 5,11 4,2 4,64 5,19 0,05 M,N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan 4,66 5,22 9,03 5,49 5,36 8,59 5,78 6,92 7,99 6,57 6,73 8,38 5,69 0,83 4,7 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,87 8,46 8,6 8,82 6,98 R,S,T,U Jasa lainnya 8,13 9,35 9,24 9,94 13,29 Produk Domestik Regional Bruto 5,32 5,33 5,23 5,06 1,16 2019* Angka sementara, 2020** Angka sangat sementara; Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota Jika dibandingkan pertumbuhan PDRB ADHK kondisi sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019) dengan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 (tahun 2020) terlihat dari 17 lapangan usaha, sebanyak 10 lapangan usaha mengalami kontraksi dan sebanyak 7 lapangan usaha tidak mengalami kontrasi. Ketujuh lapangan usaha yang tidak mengalami kontraksi adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; lapangana usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangaan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa pendidikaan; dan lapangan usaha Kesehatan dan kegiatan sosial. Walaupun ketujuh lapangan usaha tersebut tidak mengalami kontraksi, tetapi pertumbuhannya dari tahun 2019 mengalami penurunan. Dari ketujuh lapangan usaha tersebut yang paling besar penurunan pertumbuhannya adalah real estate (turun sebesar 5,14 persen), selanjutnya diikuti oleh jasa Pendidikan (turun sebesar 3,68 persen), jasa keuangan dana asuransi (turun sebesar 2,32 persen), pertanian, kehutanan dan perikanan (turun sebesar 1,98 persen), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (turun sebesar 1,84 persen), informasi dan komunikasi (turun sebesar 1,68 persen), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (turun sebesar 0,44 persen). Kebijakan pemerintah terhadap penanganan bencana Covid-19 mengakibatkan 10 lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Lapangan usaha yang sangat besar terdampak adalah lapangan jasa lainnya diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, kontruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reprasi mobil dan sepeda motor. Perbandingan pertumbuhan 17 lapangan usaha dalam PDRB ADHK tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : II - 43
Grafik 2.14 Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 Akibat Dampak Pandemi Covid-19 2019* Angka sementara, 2020** Angka sangat sementara; Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota (data diolah) Jika dibandingkan kontribusi terbesar dan urutan kontribusi terbesar sampai terkecil terhadap PDRB ADHK tahun 2019 dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan artinya 17 lapangan usaha PDRB tersebut secara persentase besaran kontribusi tahun 2019 dengan 2020 sama. Akibat pandemi covid-19, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan kontribusi terbesar pada tahun 2019 masih tetap berkontribusi terbesar pada tahun 2020 bahkan mengalami kenaikan dari 32,41 persen (tahun 2019) menjadi 32,86 persen (tahun 2020) atau naik sebesar 0,45 persen, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi sebesar 15,68 persen (tahun 2019) menjadi 15,8 persen (tahun 2020) atau naik sebesar 0,12 persen dan diikuti oleh 6 (enam) lapangan usaha lainnya yang mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB ADHK antara lain informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan, jasa keuangan dan asuransi, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan real estate. Tiga lapangan usaha mengalami kontribusi tetap antara lain pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa perusahaan, pengadaan listrik dan gas. Sedangkan 6 (enam) lapangan usaha lainnya mengalami secara kontribusi mengalami penurunan antara lain transportasi dan perdagangan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, kontruksi, jasa lainnya dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Tabel 2.40 Perbandingan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2019* Tahun 2020** Lapangan Usaha Kontribusi Pertumbuhan Kontribusi Pertumbuhan Urutan Nilai Urutan Nilai Urutan Nilai Urutan Nilai J Informasi dan Komunikasi 6 6,19 2 9,42 6 6,75 1 7,74 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11 1,52 4 8,82 10 1,64 2 6,98 P Jasa Pendidikan 9 2,94 5 8,38 9 3,11 3 4,70 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 15 0,03 12 4,06 16 0,03 4 3,62 K Jasa Keuangan dan Asuransi 10 1,56 15 2,73 11 1,58 5 0,41 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1 32,41 16 2,20 1 32,86 6 0,22 L Real Estat 13 1,15 11 5,19 13 1,16 7 0,05 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2 15,68 7 7,43 2 15,8 8 0,42 II - 44
Tahun 2019* Tahun 2020** Lapangan Usaha Kontribusi Pertumbuhan Kontribusi Pertumbuhan Urutan Nilai Urutan Nilai Urutan Nilai Urutan Nilai O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7 5,69 8 6,73 7 5,71 9 0,83 C Industri Pengolahan 5 7,25 17 0,08 5 7,19 10 2,00 B Pertambangan dan Penggalian 4 7,64 14 3,16 4 7,57 11 2,14 F Konstruksi 8 5,15 6 7,85 8 4,93 12 5,37 M,N Jasa Perusahaan 16 0,03 9 6,57 15 0,03 13 5,69 D Pengadaan Listrik dan Gas 17 0,02 13 3,65 17 0,02 14 6,77 H Transportasi dan Pergudangan 3 10,79 3 9,30 3 9,88 15 9,46 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14 0,63 10 6,41 14 0,57 16 10,69 R,S,T,U Jasa lainnya 12 1,32 1 9,94 12 1,16 17 13,29 Produk Domestik Regional Bruto 100 5,06 100 1,16 2019* Angka sementara; 2020** Angka sangat sementara; Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota (data diolah) Terhadap nilai sektor ekonomi terhadap pembentuk PDRB ADHK, akibat dampak pandemi covid-19 sebanyak 7 (tujuh) lapangan usaha mengalami kenaikan pada tahun 2020. Kenaikan terbesar adalah jasa informasi dan komunikasi naik sebesar 53.661,74 juta rupiah dan diikuti oleh jasa Pendidikan naik sebesar 15.449,49 juta rupiah, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial naik sebesar 11.854,29 juta rupiah, pertanian, kehutanan, perikanan naik sebesar 7.864,66 juta rupiah, jasa keuangan dan asuransi naik sebesar 715,86 juta rupiah, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang naik sebesar 124,97 juta rupiah dan real estate naik sebesar 58,23 juta rupiah. Sepuluh lapangan usaha lainnya mengalami penurunan dengan penurunan terbesar terdapat pada trasportasi dan pergudangan (turun sebesar 114.264,43 juta rupiah) dan terkecil pada lapangan pengadaan listrik dan gas (turun sebesar 125,53 juta rupiah). Secara rata-rata nilai ekonomi terhadap pembentuk PDRB ADHK pada tahun 2020 turun sebesar 130.114,91 juta rupiah. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi covid-19 serta kebijakan pemerintah terhadap penanganan pandemi covid seperti pembatasan/social distancing, refocussing anggaran dan lainnya yang berkibat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan yang drakti dari angak 5,06 persen (tahun 2019) menjadi -1,16 persen (tahun 2020). 2.2.2 PDRB Per kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilakan oleh seluruh kegiatan ekonomi terhadap jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Untuk menghitung PDRB per kapita ini digunakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terhadap jumlah penduduk, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.41 PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi Tahun 2016-2020 (juta rupiah) Wilayah 2016 2017 2018 2019 2020 Lima Puluh Kota 34,03 35,98 38,27 40,79 40,53 SUMATERA BARAT (Provinsi) 37,28 40,19 42,80 45,21 43,75 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat II - 45
Tren Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita (ADHB) tercatat sebesar 34,03 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 40,79 juta rupiah dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 260 ribu rupiah. Namun jika di bandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat, PDRB per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya terhadap PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.42 PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2016-2020 (ribu rupiah) Wilayah Lima Puluh Kota SUMATERA BARAT (Provinsi) 2016 25.797,34 28.164,93 2017 26.920,49 29.310,69 2018 28.077,73 30.477,76 2019 29.254,02 31.669,59 2020 28.843,78 30.618,67 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Dari tabel diatas, nilai PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita (ADHK) tercatat sebesar 25,797 juta rupiah dan naik pada tahun 2019 sebesar 29,25 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 410 ribu rupiah. PDRB per kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun masih dibawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat. 2.2.3 Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Gambaran garis kemiskinan di Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional dapat di lihat pada tabel di bawah. Tabel 2.43 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Daerah 2016 2017 Garis Kemiskinan 2018 2019 2020 Lima Puluh Kota 357.824,00 370.506,00 388.689,00 403.030,00 451.295,00 Provinsi 425.141,00 453.612,00 476.554,00 503.652,00 544.315,00 Nasional 354.386,00 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat 374.478,00 401.220,00 425.250,00 454.652,00 Semenjak tahun 2016-2020, Garis Kemiskinan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di Sumatera Barat. Dengan meningkatnya garis kemiskinan, maka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk miskin II - 46
Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.44 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional (ribu jiwa) Tahun 2016 - 2020 Wilayah 2016 2017 2018 2019 2020 Lima Puluh Kota 28,57 26,93 26,47 26,64 26,43 Sumatera Barat 371,55 364,51 357,13 348,22 344,23 Nasional 28.005,39 27.771,22 25.949,80 25.144,72 26.424,02 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Dari tabel di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi cenderung turun sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin naik kembali sebanyak 170 jiwa menjadi 26.640 jiwa. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan garis kemiskinan serta perubahan mekanisme penetapan data kemiskinan dari kementerian sosial. Terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan persentase penduduk miskin Privinsi Sumatare Barat dan nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.45 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Wilayah 2016 2017 2018 2019 2020 Lima Puluh Kota 7,59 7,15 6,99 6,97 6,86 Sumatera Barat 7,09 6,87 6,65 6,42 6,28 Nasional 10,86 10,64 9,82 9,41 9,78 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Secara persentase, penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2016 terus turun sampai tahun 2020 menjadi 6,86 persen. Bila dihubungkan dengan target penurunan kemiskinan pada RPJMD periode 2016-2021, persentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 6,99 telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 7,01 persen namun persentase penduduk miskin Tahun 2020 merupakan tahun pandemi covid, secara umum kondisi ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat namun hal ini ternyata tidak berpengaruh terhadap penambahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, bahkan penduduk miskin dari tahun 2019 turun jumlahnya sebanyak 120 jiwa menjadi 26.430 jiwa. Hal ini salah satunya dipengaruhi karena adanya program pemerintah untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat seperti melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar serta pemberian Bantuan Langsung Tunai dan Non Tunai kepada masyarakat yang miskin dan masyarakat yang terdampak pandemic Covid. Untuk memastikan bahwa dalam 5 tahun kedepan, jumlah penduduk miskin tidak bertambah, maka pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mempertahankan program-program yang pro masyarakat miskin yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan daya beli masyarakat. Disamping itu, tidak saja jumlah atau persentase penduduk miskin yang harus dikendalikan, tetapi Indeks Kedalam dan Keparahan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 0,78, lebih rendah dari Provinsi yang P1 nya 0,92 dan Nasional yang P1 nya adalah 1,61. Disini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai rata- rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan lebih pendek dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. II - 47
Tabel 2.46 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Daerah Lima Puluh Kota Provinsi Nasional 2016 1,06 1,10 1,94 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2019 2018 2017 0,51 1,09 1,09 0,94 1,04 1,00 1,55 1,71 1,83 2020 0,78 0,92 1,61 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,14 lebih rendah dari P2 Provinsi sebesar 0,2 dan Nasional sebesar 0,38. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dari pada Provinsi dan Nasional. Namun demikian, indeks kedalaman maupun indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, yaitu sebesar 0,07 untuk P1 dan 0,27 untuk P2. Hal ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya pandemic Covid 19 yang memukul perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.47 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Daerah Lima Puluh Kota Provinsi Nasional 2016 0,21 0,24 0,53 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2019 2018 2017 0,07 0,24 0,31 0,21 0,24 0,23 0,38 0,44 0,48 2020 0,14 0,2 0,38 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat 2.2.4 Indeks Gini Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarannya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran.Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita). Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika G< 0,3 berarti memiliki ketimpangan yang rendah, 0,3<G<0,5 berarti memilki ketimpangan yang sedang dan jika G>0,5 berarti memilki ketimpangan yang tinggi. Selain itu tingkat kemerataan menurut Bank Dunia yang dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk dapat dibagi menjadi 3 yaitu : 40 % Terendah : kelompok kurang beruntung 40 % Menengah : kelompok menengah 20 % Teratas : kelompok kaya Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :
Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. 2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 % dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yangmasuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.
48
Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 adalah sebesar 0,270 kemudian turun menjadi 0,222 persen di tahun 2020. Dengan nilai 0,222 berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun selalu lebih kecil dari nilai Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan perbandingan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.48 Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumbar Tahun 2016-2020 2017 0,318 0,262 Wilayah 2016 0,330 0,270 2018 0,321 0,283 2019 0,306 0,238 Sumatera Barat Kab.Lima Puluh Kota 2020 0,305 0,222 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat 2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 masih berada pada posisi sedang yaitu berada pada angka 68,37 sampai dengan 69,47, dan tidak ada peningkatan yang siginifikan dari tahun ke tahun bahkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebesar 69,47 turun 0,2 jika dibandingkan dengan IPM Tahun 2019. Penurunan IPM ini salah satunya disebabkan oleh turunnya nilai pengeluaran per kapita disesuaikan yang turun sebesar 246 ribu rupiah per tahun. Perkembangan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.49 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,37 68,69 69,17 69,67 69,47 Angka Harapan Hidup (tahun) 69,27 69,41 69,47 69,7 69,79 Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,25 13,26 13,27 13,28 13,29 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,92 7,96 7,97 7,98 7,99 Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu rp/org /th) 8.936,- 9.151,- 9.500,- 9.842,- 9.596,- Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Dari tabel diatas, IPM di pengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan antara lain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama kurun waktu 5 (lima) tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan begitu juga dengan dimensi kesehatan (angka harapan hidup) dan dimensi ekonomi (pengeluaran perkapita disesuaikan). Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, maka Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat ke 13. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan IPM ini. Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasipnal selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.50 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Wilayah 2016 Indeks Pembangunan Manusia 2017 2018 2019 2020 LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT NASIONAL 68,37 70,73 70,18 68,69 71,24 70,81 69,17 71,73 71,39 69,67 72,39 71,92 69,47 72,38 71,94 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Untuk tahun 2021, target pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang dituangkan di dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah 70,82 dan untuk pencapaian target IPM pada RPJPD sampai tahun 2025 adalah sebesar 78,5. Bila dibandingkan dengan realisasi pencapaian IPM di tahun 2020, maka target II - 49
tersebut belum tercapai baik terhadap target RPJMD tahun 2016-2021 maupun terhadap target RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peningkatan yang signifikan terhadap Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata Rata Lama Sekolah dan bahkan pengeluaran perkapita disesuaikan justru mengalami penurunan. Untuk perbandingan dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan ekonomi (pengeluaran perkapita yang disesuaikan) yang membangun terhadap IPM antara Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat dilihat pada uraian dibawah ini : a. Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live births) dan jumlah rata-rata yang masih hidup (still living children) per wanita usia (15 - 49) tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Semakin sejahtera dan terpenuhi akses kesehatan penduduk, angka Angka harapan Hidup (AHH) akan semakin tinggi. Pada komponen angka angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP. Angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar 69,79 tahun lebih rendah bila dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 71,47 tahun sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.51 Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Wilayah LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT NASIONAL 2016 69,27 68,73 70,9 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun) 2018 69,47 69,01 71,2 2017 69,31 68,78 71,06 2019 69,7 69,31 71,34 2020 69,79 69,47 71,47 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Dari tabel diatas, tidak adanya peningkatan terhadap angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat. b. Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sebesar 7,99 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya menjalani pendidikan selama 7,99 tahun atau dengan kata lain belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Secara umum rata- rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 masih berada di bawah provinsi dan Nasional dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini dipengaruh oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas. Angka rata- rata lama sekolah tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.52 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Wilayah LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT NASIONAL 2016 7,92 8,59 7,95 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2019 2018 2017 7,98 7,97 7,96 8,92 8,76 8,72 8,34 8,17 8,1 2020 7,99 8,99 8,48 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat II - 50
c. Harapan Lama sekolah Angka harapan lama sekolah didefenisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah di asumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur- umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat itu dan dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,29 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun atau hanya sampai pada strata diploma 2. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Dilihat perbandingan angka harapan sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi, maka angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.53 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Wilayah 2016 2017 2018 2019 2020 LIMA PULUH KOTA 13,25 13,26 13,27 13,28 13,29 SUMATERA BARAT 13,79 13,94 13,95 14,01 14,02 NASIONAL 12,72 12,85 12,91 12,95 12,98 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Bila dibandingkan antara rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota, masih ada selisih sebesar 5,3 tahun, artinya masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. d. Pengeluaran Perkapita di Sesuaikan Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin baiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Untuk tahun 2020, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 9.596 ribu rupiah per orang per tahun, yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar 9.596.000 rupiah. Pengeluran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi dan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.54 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 Wilayah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) 2016 2017 2018 2019 2020 LIMA PULUH KOTA 8.936 9.151 9.500 9.842 9.596 SUMATERA BARAT 10.126 10.306 10.638 10.925 10.733 INDONESIA 10.420 10.664 11.059 11.299 11.013 Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat 2.2.6 Angka Kriminalitas Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin tidak amannya kehidupan masyarakat, sehingga berdampak kepada semua aktivitas sosial dan ekonomi. Disamping itu tingginya angka kriminalitas juga menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia dari sisi perilaku, karakter dan lingkungan tidak sesuai dengan nilai dan norma social yang berlaku di masyarakat. Perkembangan angka kriminalitas dan persentase penyelesaian kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016- 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut: II - 51
Tabel 2.55 Angka Kriminalitas Per 100.000 penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Tahun Gangguan Kamtibmas Lapor Selesai Tunggakan Jumlah Penduduk Angka Kriminalitas Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%) 2016 719 410 309 372.568 193 57 2017 588 254 334 376.072 156 43 2018 1.397 594 776 379.514 368 43 2019 1.061 548 513 382.817 277 52 2020 968 798 229 383.525 252 82 Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2019-2021 (diolah) Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat di mana pada tahun 2020 angka kriminalitas sebesar 252 mengindikasikan bahwa setiap 252 orang dari 100.000 penduduk beresiko terkena tindak kejahatan. Dari sisi tingkat penyelesaian gangguan Kamtibmas sampai tahun 2020 belum maksimal. 2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka adalah adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tren yang menurun sampai tahun 2019 dan naik di tahun 2020. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah sebesar 2,60 persen dan turun menjadi 2,30 persen di tahun 2019 dan naik menjadi 3,03 persen di tahun 2020. Kenaikan TPT pada tahun 2020 ini lebih disebabkan oleh dampak dari Pandemi Covid 19 yang telah melanda Dunia dari awal tahun 2020 sampai sekarang. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu di bawah provinsi. Tabel 2.56 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2016-2020 Wilayah 2016 2017 2018 2019 2020 Lima Puluh Kota
2,60 2,73 2,30 3,03 SUMATERA BARAT (Provinsi) 5,09 5,58 5,66 5,38 6,88 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dapat digambarkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.57 Pengangguran Terbuka (jiwa) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Jenis Kelamin 2016 2017 2018 2019 2020 Laki-laki (org) 4.591 3.927 2.815 2.922 2.956 Perempuan (org) 2.507 1.118 2.492 1..616 3.292 7.098 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Jumlah 5.045 5.307 4.538 6.248 Disamping pengangguran terbuka, juga dapat digambarkan Penduduk Usia Kerja (PUK) yang berusia 15 tahun ke atas. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 PUK perempuan lebih besar dari PUK laki-laki. Data tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini. II - 52
Tabel 2.58 Penduduk Usia Kerja (PUK) Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Jenis Kelamin 2016 2017 2018 2019 2020 Laki-laki (org) 127.078 130.741 132.268 134.104 139.290 Perempuan (org) 132.985 136.368 137.792 139.319 144.524 267.109 Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021 Jumlah 260.063 270.060 273.423 283.814 Angkatan kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun keatas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, AK Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh laki-laki dan data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.59 Angkatan Kerja (AK) Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Jenis Kelamin 2016 2017 2018 2019 2020 Laki-laki (org) 104.516 109.639 110.606 115.869 118.093 Perempuan (org) 83.230 84.363 86.154 83.557 88.277 Jumlah 191.309 194.002 196.760 199.426 206.370 Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2017-2021 2.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, TPAK Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut : Tabel 2.60 Data Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar, Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pencari kerja terdaftar Pencari kerja ditempatkan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan -
1.908 183 0,095 2.529 222 0,088 1.901 534 0,281 1.475 369 0,250 Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Terhadap Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2016-2020 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara data dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.61 Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah mediator Jumlah peraturan perusahaan Jumlah perjanjian kerja bersama Jumlah SP/SB Jumlah lembaga kerjasama bipartite 5 1 1 1 8 1 1 0 6 1 1 0 3 1 1 0 8 1 1 - Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota II - 53
Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami kenaikan tetapi kenaikan yang belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.62 Persentase Angkatan Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016 -2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Laki- Laki 57,68 58,69 58,69 60,89 61,59 Perempuan 45,19 44,58 45,10 43,40 46,03 Jumlah 51,38 51,59 51,85 52,09 53,81 Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021 Tabel 2.63 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 2017 Uraian 2016 2018 2019 2020 Angkatan kerja Jumlah penduduk usia 15 th keatas Angka Partisipasi Angkatan Kerja 187.746 260.063 72,19 194.002 267.109 72,63 196.760 270.060 72,86 199.426 273.423 72,94 206.370 283.814 72,71 Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021 Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016- 2020 juga mengalami peningkatan namun belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 Jenis Kelamin 2016 2017 2018 2019 2020 Laki-laki (%) 82,25 83,86 83,62 86,40 84,78 Perempuan (%) 62,59 61,86 62,52 59,98 61,08 72,63 Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021 Jumlah 72,19 72,86 72,94 72,71 2.2.9 Rasio Penduduk Yang Bekerja Terhadap rasio penduduk yang bekerja, selama kurun waktu tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota rata-rata 97,12 persen, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.65 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Penduduk yang bekerja 180.648 188.957 191.453 194.888 200.122 Angkatan kerja 187.746 194.002 196.760 199.426 206.370 Rasio Penduduk yang Bekerja 96,22 97,40 97,30 97,72 96,97 Sumber BPS,Kabupaten Dalam Angka Tahun 2016-2021 2.2.10 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang dipergunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Memonitor tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Selama kurun waktu 2016-2020, produktivitas kerja dan Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini. II - 54
Tabel 2.66 Produktivitas kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 PDRB ADHK (Rp. Juta) Jumlah pekerja (penduduk umur>15 tahun) yang bekerja 9.611.264,54 180.648 10.123.647,61 188.957 10.653.261,47 191.453 11.192.425,99 194.888 11.062.311,08 200.122 3 Produktivitas kerja (Rp.juta) 53,20 53,58 55,64 57,43 55,28 4 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%) Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2017-2021 5,32 0,70 3,86 3,21 3,75 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%) dari tahun 2016-2019 selalu tumbuh walaupun melambat, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi, dimana laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja minus 3,75%. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid- 19 yang melanda Indonesia dan dunia. 2.2.11 Penguatan Cadangan Pangan Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2016-2020 ketersediaan pangan utama beras selalu melebihi jumlah kebutuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.67 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Tahun 2016 Produksi Beras (ton/Tahun) 133.830,000 Jumlah Penduduk (Jiwa) 372.568 Kebutuhan (Ton/Tahun) 40.870,710 Ketersediaan (Ton) 92.959,290 2017 134.775,000 376.072 41.255,098 93.519,902 2018 149.182,000 379.514 41.632,686 107.549,314 2019 154.232,000 382.817 41.995,025 112.236,975 2020 148.711,000 Catt : Konsumsi = 109,7 Kg/Kap/Tahun Sumber : Dinas pangan Kabupaten Lima Puluh Kota 383.525 42.072,693 106.638,307 Terhadap pangan ini, walaupun cadangan pangan masih terkendali namun yang menjadi permasalahan adalah pemanfaatan pangan itu sendiri. Pemanfaatan dan konsumsi pangan masih belum betul-betul diperhatikan oleh masyarakat dan hal ini berakibat kepada Kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat terjadinya berbagai penyakit di masyarakat dengan pola konsumsi yang tidak tepat dan juga terjadinya gangguan gizi pada balita dan anak sperti terjadinya gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal ini tidak terlepas dari masih belum optimalnya pemerintah dalam pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pola konsumsi dan pengawasan terhadap pangan. 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar. Hasil pelakasanaan pembangunan berdasarkan focus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar dan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar selama kurun waktu 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum masih ada yang belum memperlihatkan perkembangan kemajuan dan peningkatan yang cukup berarti. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemrintahan daerah. Urusan-urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : 2.3.1.1 Urusan Wajib Pendidikan a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah tanpa II - 55
memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan. Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. Berikut ditampilkan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020. Grafik 2.15 APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bila dilihat dari nilai persentasenya, maka angka 32,22 di tahun 2020 masih cukup rendah, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kualitas, aksesibilitas, sarana dan prasarana PAUD yang belum memadai serta tingkat perekonomian penduduk. Grafik 2.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat II - 56
Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami tren menurun, dari 111,46 persen di tahun 2016 menjadi 102,27 persen di tahun 2020. Namun demikian, angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah di usia 7- 12 sudah tinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mampu menampung penduduk usia sekolah tersebut lebih dari target yang sesungguhnya. Disamping itu, bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional, sampai dengan tahun 2017 APK 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota berada diatas nasional, akan tetapi sejak tahun 2018 APK 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah pencapaian provinsi dan nasional. Grafik 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sangat tinggi berada di atas Provinsi dan Nasional, artinya semua penduduk berusia 13-15 tahun tertampung semuanya di sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini menandakan bahwa tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik. Grafik 2.18 Angka Partisipasi Kasar (APK) 16-18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Angka Partisipasi Kasar (APK) 16-18 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2017 sampai tahun 2020 cukup positif berada di atas Provinsi dan Nasional, dimana pada tahun 2020 nilai APK 16-18 II - 57
tahun Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 92,74, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia SMA di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi. b. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Secara sederhana indikator ini juga merupakan ukuran daya serap penduduk usia sekolah di masing- masing jenjang pendidikan. Grafik 2.19 Angka Partisipasi Murni (APM) 7 - 12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Pada grafik diatas, APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 90,95 persen, artinya sekitar 90,95 persen penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/sederajat. Grafik 2.20 Angka Partisipasi Murni (APM) 13 - 15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Pada grafik diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuatif. Terjadi lonjakan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. APM 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.25 II - 58
menjadi 80.25 artinya hanya sekitar 80.25 penduduk kabupaten lima puluh kota 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/sederajat. Grafik 2.21 Angka Partisipasi Murni (APM) 16 - 18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Sumber BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Pada grafik diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) 16-18 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami tren yang positif. APM 16-18 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,27 menjadi 74,55, artinya hanya sekitar 74,55 persen penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMA/sederajat. c. Angka Partisipasi Sekolah Untuk melihat tingkat perkembangan pendidikan kabupaten Lima Puluh kota dapat digambarkan dengan Persentase Angka partisipasi Sekolah (APS), Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM). Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka partisipasi Sekolah (APS) dibagi dalam tiga kelompok umur yaitu 7-12 tahun untuk mewakili sekolah SD, 13-15 tahun mewakili SLTP dan 16-18 tahun mewakili SLTA Grafik 2.22 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat II - 59
Berdasarkan grafik diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 mengalami tren positif, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun sebesar 99,12, hal ini menunjukkan bahwa hanya 1 orang dari 100 orang penduduk usia 7-12 tahun yang tidak tertampung pada pendidikan dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Grafik 2.23 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan grafik diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 mengalami tren positif, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 sebesar 96.83, hal ini menunjukkan bahwa hanya 4 orang dari 100 orang penduduk usia 13-15 tahun yang tidak tertampung pada pendidikan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Grafik 2.24 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020 Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan grafik diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuatif cenderung mengalami peningkatan, Pada tahun2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun sebesar 76.25, hal ini menunjukkan bahwa hanya 76 orang dari 100 II - 60
orang penduduk usia 16-18 tahun yang sudah tertampung pada pendidikan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota. d. Ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah Dengan mengetahui rasio ketersediaan sekolah baik tingkat pendidikan dasar maupun menengah, maka akan diketahui tingkat kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk baik diusia pendidikaan dasar maupun menengah. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah dengan jumlah penduduk pada usia pendidikan dasar maupun menenggah dalam sepuluh 10.000 penduduk. Jumlah sekolah di kabupaten lima puluh kota dari tahun 2016-2020 cenderung terus bertambah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.68 Jumlah Sekolah Menurut Jenis nya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Jenis Sekolah 2016 2017 2018 2019 2020 TK 215 231 225 224 223 SD/ Sederajat 374 375 378 378 378 SMP/ Sederajat 78 79 82 83 84 SMA/ Sederajat 30 30 34 34 34 D1 s/d Universitas 1 1 1 1 1 Sumber BPS, Inkesra Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015-2019, Lima Puluh Kota dalam Angka 2021 Berdasarkan data jumlah sekolah diatas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia 7-15 tahun dan 16-19 tahun, maka diketahui rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar pada tahun 2020 adalah sebesar 72,49. Hal ini mengindikasikan bahwa tersedia 72 sekolah pendidikan dasar untuk 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah pada tahun 2020 adalah sebesar 37,92. Hal ini mengindikasikan bahwa tersedia 38 sekolah pendidikan menengah untuk 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan menengah. Dapat disimpulkan juga bahwa jumlah sekolah sudah cukup memadai, tinggal meningkatkan pemerataan dan kualitas dari sekolah itu sendiri. e. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sudah barang tentu akan membawa pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat dari pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya, maka cara berpikir mereka akan lebih maju sehingga lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan, berikut dapat digambarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan atau Ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 15 tahun keatas. Dari data yang disajikan pada tabel dibawah ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah pada tahun, sekitar 15,35 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan dasar, 4,70 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan 6,55 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Sedangkan penduduk yang tidak/ belum sekolah baik laki-laki maupun perempuan mencapai 2,20 persen dan penduduk yang tidak lagi sekolah sebesar 71,20 persen. Tabel 2.69 Persentase Penduduk usia 5 tahun ke atas menurut tingkat partisipasi Sekolah dan jenis kelamin Tahun 2019 Banyaknya No Tingkat Pendidikan Laki-laki (%) Perempuan (%) L + P (%) 1 Tidak/ Belum pernah sekolah 2,30 2,10 2,20 2 Masih sekolah SD 17,04 13,66 15,35 3 Masih sekolah SMP 4,30 5,11 4,70 II - 61
Banyaknya No Tingkat Pendidikan Laki-laki (%) Perempuan (%) L + P (%) 4 Masih sekolah > SMA 6,19 6,91 6,55 5 Tidak sekolah lagi 70,17 72,22 71,20 Jumlah 100 100 100 Sumber BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Apabila dikelompokkan lebih focus kepada penduduk berusia 25 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan, maka pada tahun2020 sebanyak 76.720 jiwa belum menamatkan pendidikan dasar / sederajat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tabel 2.70 Jumlah Penduduk Berusia 25 Tahun ke atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 Pendidikan Tidak/Belum sekolah Belum tamat SD/sederajat Tamat SD/sederajat SLTP/sederajat SLTA/sederajat Diploma I /II Akademi/Diploma III/Sarjana Muda Diploma I V/Strata I Strata II Strata III Jenis kelamin (jiwa) Pria 1.521 37.691 22.978 14.446 24.092 398 1.669 5.135 258 8 108.196 Wanita 1.636 39.029 22.626 13.915 23.503 1.346 2.944 9.140 277 4 114.420 Total (jiwa) 3.157 76.720 45.604 28.361 47.595 1.744 4.613 14.275 535 12 222.616 Jumlah Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota f. Pendidikan Kesetaraan Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan non formal sendiri menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya. Tabel 2.71 Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 No Uraian Jumlah 1. 2. 3. 4. Jumlah PKBM Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah di layani/ diintervensi Jumlah Sasaran Penduduk Usia 25 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota 24 2.226 1.068 725 Dari tabel diatas, baru 48 persen penduduk sasaran pendidikan kesetaraan berumur 7-21 tahun yang sudah terlayani untuk menamatkan pendidikan dasar dan menengah ditambah dengan 725 yang berumur 25 tahun yang sudah terdata, jumlah ini dapat saja makin bertambah setelah dilakukan pendataan yang lebih baik. Disamping itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan belum dapat memenuhi kebutuhan di seluruh Nagari, masih ada penduduk sasaran yang belum terlayani karena jarak PKBM dari tempat tinggalnya tidak mudah dijangkau, disamping tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya menamatkan pendidikan dasar dan menengah yang masih cukup rendah. II - 62
2.3.1.2 Urusan Wajib Kesehatan a. Persentase Balita Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) dan Prevalensi Balita Berat Badan Kurang / Underweight (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Wasting adalah suatu keadaan kekurangan gizi akut yang banyak terdapat di daerah dengan sosial- ekonomi rendah yang dapat disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak memadai dan adanya penyakit. Wasting diukur pada anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan menurut umur (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Sedangkan Underweight (berat badan kurang) adalah keadaan dimana seseorang memiliki berat badan yang indeks massa tubuhnya berada di bawah normal yaitu dibawah 18. Faktor yang berhubungan dengan underweight pada balita yaitu pola asuh pemberian makan balita, tingkat konsumsi energi, dan protein balita. Underweight merupakan gabungan berat badan kurang dan sangat kurang yang diukur pada anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD Perkembangan persentase balita wasting dan underweight di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015- 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.72 Persentase Balita Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) dan Balita Underweight (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. Tahun Jumlah Balita Ditimbang Persentase Balita Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) Prevalensi Balita Underweight (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) 1. 2016 25.774 2,7 8,6 2. 2017 27.455 3,2 7,7 3. 2018 26.000 2,9 7,3 4. 2019 24.242 4,1 7,8 5. 2020 23.674 4,9 7,8 Sumber Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Perkembangan persentase Balita Wasting dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terus meningkat lebih 80 %. Hal ini dapat disebabkan oleh pola asuh yang belum dilakukan dengan baik oleh orang tua terhadap balita sehingga menyebabkan balita tidak menerima asupan gizi yang memadai. Jumlah balita Wasting dapat diturunkan melalui intervensi penanganan yang baik melalui pemberian makanan tambahan serta melalui konseling dan pemantauan pertumbuhan tiap bulan. Perkembangan balita underweight dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami sedikit penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh pola asuh yang belum dilakukan dengan baik oleh orang tua terhadap balita sehingga menyebabkan balita tidak menerima asupan gizi yang memadai. Jumlah balita underweight dapat diturunkan melalui intervensi penanganan yang baik melalui pemberian makanan tambahan serta melalui konseling dan pemantauan pertumbuhan tiap bulan. b. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan balita Stunting, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia produktif. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013 dan 2018, angka balita Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan dari 29,8 % menjadi 40,1 %. Dengan ambang batas prevalensi nasional adalah 14 %, maka Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan menjadi lokus penanganan Stunting tahun 2020-2024, secara lengkap dapat dilihat pada grafik di samping ini : II - 63
Grafik 2.25 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2007, 2013, 2018 Sumber : Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan RI Berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 yang merupakan hasil integrasi data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka angka prevalensi Stunting sebesar 28,94 %. Sementara itu, angka prevalensi Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya ditentukan melalui data hasil penimbangan massal yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan dituangkan ke dalam e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik). Perkembangan angka balita Stunting sejak tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.73 Prevalensi Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. Tahun Jumlah Balita Ditimbang Prevalensi Stunting 1. 2016 25.774 15,5 2. 2017 27.455 14 3. 2018 26.000 12,3 4. 2019 24.242 10,9 5. 2020 23.674 8,29 Sumber e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan data diatas, sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, prevalensi Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan dari 15,25% menjadi 8,29%, artinya rata-rata penurunan per tahun sebesar 1,16%. Penggunaan 3 (tiga) sumber data diatas perlu dilakukan mengingat fungsi dari masing-masing data yang dihasilkan bagi pembangunan daerah. Terkait dengan digunakannya data e-PPGBM sebagai acuan dalam penanganan stunting, sudah sesuai dengan batasan kewenangan Kabupaten dan tidak tersedianya data tahunan Riskesdas maupun SSGBI oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dikarenakan Stunting tidak terjadi dalam waktu yang singkat sehingga pengaruh pandemi covid 19 terhadap angka prevalensi Stunting belum dapat dilihat pada tahun 2020, baru dapat dilihat minimal 2 (dua) tahun kemudian di tahun 2022. c. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Perkembangan Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada grafik dibawah ini : II - 64
Grafik 2.26 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Sumber BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka 2020-2021 Penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun 2016 ke 2020 menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin meningkat. Bila dibandingkan secara nasional, Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 sebesar 9,58, sudah jauh di bawah target nasional tahun 2024 sebesar 16 per 1000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan, pneumonia, diare dan beberapa penyebab lainnya. Jumlah kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.74 Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Tahun Penyebab Kematian Bayi 2016 2017 2018 2019 Berat Badan Lahir Rendah 5 18 16 7 Asfiksia 12 7 21 15 Kelainan Bawaan 2 3 5 6 Pneumonia 5 6 5 3 Diare 1 1 0 0 Lain-lain 52 21 14 26 Total 83 55 61 60 Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Kematian bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya status kesehatan ibu yang tidak baik yaitu pada saat kehamilan ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan penyakit penyerta lainnya. Kematian bayi dengan penyebab asfiksia, faktor yang dapat mengakibatkan pada kasus ini karena faktor komplikasi pada ibu hamil, faktor keterampilan dan sikap tenaga kesehatan penolong persalinan kurang baik. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, dikhawatirkan akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu intervensi yang tepat untuk 5 tahun yang akan datang. d. Angka Kematian Balita (AKBa) Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBa Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik berikut : II - 65 2020 16 11 3 2 1 27 60
Grafik 2.27 Angka Kematian Balita dari Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Dari grafik diatas, terlihat bahwa Angka Kematian Balita sejak tahun 2016 sampai 2020 sangat terjadi penurunan, dimana terjadi penurunan yang tajam dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 5,40. Tahun 2018 terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,7, namun selanjutnya terjadi penurunan yang kecil. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk peningkatan pemeliharaan kesehatan terhadap balita walau belum terlalu signifikan. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada balita perlu menjadi prioritas terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 agar Angka Kematian Balita tidak terus mengalami peningkatan. e. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 2.28 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2016-2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan grafik diatas, dalam 5 tahun terakhir terjadi lonjakan jumlah kematian ibu dari tahun 2018 ke 2019 sebanyak 11 kasus (170,5) dan tahun 2020 terjadi penurunan AKI menjadi 97,4. Semua kejadian kematian ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) baik II - 66
tingkat puskesmas maupun oleh Tim AMP tingkat kabupaten. Namun tahun 2020 tidak dilaksanakan pengkajian kematian ibu oleh Tim AMP tingkat kabupaten, karena adanya recofusing anggaran dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Tidak adanya peningkatan kapasitas petugas kesehatan baik di puskemas serta ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mampu pertolongan persalinan sesuai standar (puskesmas PONED) di tahun 2020 juga berpengaruh terhadap penurunan AKI di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). P4K bertujuan meningkatkan peran aktif suami(suami Siaga), keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Program ini juga meningkatkan persiapan menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian alat/ obat kontrasepsi pasca persalinan. Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Dalam kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan kelas ibu hamil di Kabupaten Lima Puluh Kota kurang optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. f. Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi, dimana pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tabel 2.75 Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2016-2020 Kecamatan Nama Puskesmas 2016 2017 Tahun 2018 2019 2020 Payakumbuh Koto Baru Simalanggang 42,81 63,97 70,40 82,40 44,10 Akabiluru Batuhampar 82,00 94,09 91,30 86,80 60,50 Piladang 53,09 70,25 84,20 84,40 52,30 Luak Mungo 55,45 62,48 54,50 77,70 35,20 Lareh Sago Halaban Halaban 37,90 61,07 83,90 84,60 46,70 Pakan Raba'a 61,01 72,44 56,80 74,40 24,30 Situjuah Limo Nagari Situjuah 57,76 58,73 45,50 73,60 17,80 Harau Taram 65,83 82,16 87,70 91,60 56,80 Tanjung Pati 71,74 76,69 81,10 87,00 51,60 Guguak Dangung-Dangung 80,20 83,17 68,80 81,40 42,30 Padang Kandis 59,46 92,11 96,80 88,70 21,70 Mungka Mungka 59,03 59,05 62,90 80,80 31,20 Suliki Suliki 68,69 53,36 83,10 83,30 20,70 Bukik Barisan Maek 71,72 109,66 129,60 84,40 34,60 Baruah Gunuang 91,49 87,96 62,60 83,70 33,60 Banja Laweh 82,35 118,49 81,40 75,20 59,50 Gunuang Omeh Koto Tinggi 59,69 89,69 81,20 84,00 5,90 Kapur IX Muaro Paiti 88,24 65,24 83,40 88,20 50,30 Sialang 132,51 81,53 79,80 87,30 32,90 Pangkalan Koto Baru Pangkalan 55,04 57,33 69,50 83,70 39,60 Rimbo Data 87,65 120,73 84,10 83,80 70,90 II - 67
Kecamatan Nama Puskesmas 2016 2017 Tahun 2018 2019 2020 Gunuang Malintang 122,06 94,20 87,00 90,40 75,20 Sumber Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021 Secara grafik terhadap persentase bayi yang diimunisasi selamaa kurun waktu 5 (lim) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 2.29 Persentase bayi yang diimunisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 Sumber Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021 Berdasarkan tabel dan grafik diatas, persentase bayi yang diimunisasi di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2016 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dimana hal ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan imunisasi akibat adanya pandemi Covid-19. Bila dikaitkan dengan target pencapaian RPJMN 2024 sebesar 90%, maka perlu upaya keras dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan imunisasi kembali, karena diperkirakan beberapa waktu ke depan pandemi Covid-19 masih tetap berlangsung. g. Cakupan kepesertaan JKN Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tabel 2.76 Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 No. 1 Tahun 2016 Jumlah penduduk sasaran 372.949 Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 220.428 Cakupan Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 59,10 2 2017 375.478 229.620 61,15 3 2018 380.173 250.987 66,02 4 2019 382.932 281.094 73,41 5 2020 385.986 297.826 77,16 Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Sampai tahun 2020, cakupan penduduk peserta JKN Kabupaten Lima Puluh Kota baru mencapai 77,16 persen, masih jauh dari capaian nasional yaitu sebesar 84,1 persen. Disamping itu, target yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2024 yaitu sebesar 98 persen perlu didukung oleh daerah dengan meningkatkan jumlah cakupannya. II - 68
2.3.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM. Untuk gambaran cakupan layanan air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2016- 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 2.30 Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2020 Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (Sustainable Development Goals) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030, Secara nasional capaian layanan akses penduduk terhadap air minum tahun 2019 adalah 89,27%, capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 80,04%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 79,17% dan tahun 2020 adalah 79,40% sedikit dibawah target yang telah ditetapkan di RPJMD sebelumnya yaitu 79,42%. Dari data tersebut terlihat cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh kota masih berada di bawah nasional dan provinsi sumatera barat. Disamping itu, grafik di atas juga menunjukkan bahwa setiap tahun peningkatan akses masyarakat terhadap air minum sangat rendah, yaitu rata-rata ± 1%, sementara target pemerintah dalam RPJMN untuk tahun 2024, adalah 100%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 21,6% sampai tahun 2024. b. Persentase Penduduk/Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Terhadap cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 2.31 Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2020 Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Lima Puluh Kota II - 69
Sama dengan Air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (Sustainable Development Goals) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Secara nasional proporsi rumah tangga yang sudah mendapatkan akses sanitasi tahun 2019 adalah 77,4%, untuk Provinsi Sumatera Barat capaiannya pada tahun 2020 adalah sebesar 81,68%, dan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 73,95% dan tahun 2020 adalah 76,45% diatas target RPJMD sebelumnya yaitu 74,25%. Dan dari data tersebut, capaian layan sanitasi Kabupaten juga masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Setiap tahun peningkatan aksesnya rata-rata juga sangat rendah yaitu ± 1%, kecuali di tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 2,5%. Dalam RPJMN untuk tahun 2024 target rumah tangga yang harus memiliki akses sanitasi adalah sebesar 90%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 13,55% sampai tahun 2024. Untuk mengurangi gap tersebut, maka perlu diupayakan agar peningkatan akses terhadap sanitasi lebih besar dari 2,5% pada setiap tahun. c. Kondisi Jalan Kabupaten Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang oleh pemerintah daerah, khususnya pada bidang jalan, dapat dilihat dari perkembangan pembangunan jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Ada 2 indikator yang dapat dijadikan sebagai instrument untuk mengukur kinerja pembangunan jalan, yaitu persentase Jalan Kabupaten dan kondisi baik dan tingkat kemantapan Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik. Kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 2.32 Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik 2016 - 2020 Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Lima Puluh Kota Jalan dengan kondisi baik baru mencapai 49,93 % dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.102 km dibawah dari target RPJMD yakni 50,67%. Kondisi jalan ini masih jauh dari yang diharapkan, dan kondisi baik ini pun pada umumnya baru terdapat pada daerah perkotaan dan pusat-pusat kecamatan, sementara didaerah pinggiran dan daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, kondisi jalan masih sangat buruk. Disamping itu, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih sangat perlu melakukan pembenaham jaringan dan kondisi jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK), walaupun pada umumnya kondisi jalan IKK sudah baik, namun belum memadai untuk mengoptimalkan fungsi jalan untuk kelancaran arus orang/barang di sebuah kota, karena pada beberapa titik masih terjadi kemacetan. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh karena status jalan yang berada di tengah - tengah Kota Sarilamak saat ini masih merupakan jalan kewenangan Nasional. II - 70
Pemerintah daerah juga perlu menyikapi proyek strategis nasional "Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera", dimana dalam perencanaanya menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah yang dilewati oleh trase jalan tersebut. Sinkronisasi program merupakan hal penting yang harus dilakukan, bisa dalam bentuk penambahan ruas jalan baru atau peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan jalan kabupaten dengan jalan tol Trans Sumatera tersebut. Sedangkan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah ruas-ruas Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang. Perkembangan pembangunan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 2.33 Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2016 - 2020 Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Lima Puluh Kota Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 berdasarkan data capaian terus mengalami peningkatan dari 39,19% pada tahun 2016 meningkat menjadi 54,79% pada tahun 2020. Capaian kemantapan jalan kabupaten ini jauh dibawah kemantapan jalan Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2020 capaian kemantapan jalan Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,00%. d. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal. Kondisi irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlihat dari grafik dibawah ini. Grafik 2.34 Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2016 - 2020 Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Lima Puluh Kota II - 71
Grafik di samping menunjukkan bahwa Persentase irigasi kondisi baik tahun 2020 sebesar 74,63% berada jauh di atas target RPJMD periode sebelumnya yang hanya 50,21%, dimana ada peningkatan luasan daerah irigasi yang mampu dilayani oleh sistem irigasi yang ada. Namun kondisi ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah. e. Ketersediaan Bangunan Strategis Pemerintah Bangunan strategis adalah bangunan yang mempunyai niai strategis bagi daerah seperti kantor pemerintah, rumah dinas, Islamic centre, terminal dan pasar. Aktivitas perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota belumlah seluruhnya berada di Kawasan IKK Sarilamak. Sampai pada tahun 2020, baru 71,74% bangunan strategis yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping kantor pelayanan pemerintahan, rumah dinas kepala daerah dan pejabat pemerintahan masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal, seperti Islamic Centre, pasar, dan terminal. 2.3.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan recana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, rencana struktur ruang salah satunya adalah rencana sistem pusat permukiman. Rencana sistem pusat permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas PKL, PPK, dan PPL. PKL merupakan perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa perkotaan serta pusat pengembangan pendidikan. PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPL meliputi PPL Pakan Sabtu di Kecamatan Luak dan PPL Maek di Kecamatan Bukik Barisan. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya perumahan dan permukiman menjadi salah satu sektor dari pembangunan infrastruktur dasar yang diprioritaskan pada RPJMN 2020-2024. Salah satu cakupan pelayanan infrastruktur dasar tersebut adalah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah daerah untuk mencapai target RPJMN tersebut. Salah satu indikator penyediaan hunian layak adalah rasio rumah layak huni. Perkembangan penyediaan hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari nilai rasio rumah layak huni pada tabel berikut : Tabel 2.77 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota Indikator 2017 2018 2019 2020 Rasio Rumah Layak Huni 0,142 0,143 0,150 0,153 Sumber DLHPP Kab. Lima Puluh Kota Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio rumah layak huni mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,011 dari tahun 2017. Semakin tinggi rasio rumah layak huni akan menggambarkan semakin tinggi rumah yang layak dihuni oleh penduduk. Secara rasio, masih belum optimalnya rumah yang layak dihuni oleh masyarakat. Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah kedepannya agar rumah yang layak dihuni oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota semakin baik. Pada saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi permasalahan dengan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak huni. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan terjadinya imigrasi penduduk sehingga membutuhkan penyediaan perumahan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai dilingkungan permukiman. Minimnya alokasi anggaran APBD mempengaruhi pencapaian akses masyarakat terhadap layanan dasar. Proyeksi kebutuhan rumah didasarkan pada pertumbuhan KK dan backlog. Analisis backlog dilakukan dengan menghitung jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga (KK) menempati satu rumah. Dengan kata lain jumlah rumah tangga (KK) yang belum memiliki rumah dapat dikatakan sebagai kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun proyeksi. Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan II - 72
backlog eksisting dengan kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk. Kebutuhan rumah total merupakan kebutuhan rumah tambahan dari tahun awal rencana. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel berikut : Tabel 2.78 Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2022 Jumlah KK (2017) Jumlah Rumah (2017) Backlog Rumah (2017) Proyeksi KK (2022) Demand akibat pertumbuhan KK Demand rumah (2022) (a) (b) (c = a-b) (d) (e = d-a) (f = e + c) 115.110 83.783 31.327 121.935 6.825 38.152 Sumber : Dokumen RP3KP (data diolah) Hasil proyeksi jumlah rumah tangga diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah rumah tangga (KK) di Kab Lima Puluh Kota akan terus mengalami peningkatan sehingga proyeksi kebutuhan akan rumah juga akan meningkat. Sedangkan yang menjadi faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman adalah adanya dukungan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi. Disamping ketersediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan dan permukiman juga lingkungannya yang ditangani melalui pengurangan kawasan kumuh. memperhatikan kondisi Perkembangan penanganan kawasan kumuh seperti dilihat pada grafik berikut : Grafik 2.35 Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2020 Sumber Dinas PUPR Kab. Lima Puluh Kota Data diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan areal kawasan kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun jika dibandingkan dengan total luasan kawasan kumuh sebesar 574,87 ha maka capaian tersebut masih sangat rendah karena baru dapat menangani 6,7 ha pertahun. Dan pada tahun 2020 telah dilakukan penghitungan kembali terhadap luasan kawasan kumuh, dan teridentifikasi luas kawasan kumuh sebesar 700,86 ha. Penambahan luasan ini terjadi bukan karena tumbuhnya kawasan kumuh baru, tetapi karena adanya penambahan batasan deliniasi kawasan kumuh di seluruh kecamatan. 2.3.1.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketenteraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam II - 73
Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing- masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus- kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 2.79 Data Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 No Keterangan 1 Rasio PSK (kasus) 2 Rasio kasus Lem (kasus) 3 Rasio Miras (kasus) 4 Rasio Warkel (kasus) 5 6 Kegiatan masyarakat yang berindikasi mengganggu Trantibum (kasus) Jumlah data dan informasi Trantib dan Perda (kasus) 8 Karaoke (kasus) 9 Gangguan Trantib dan Perda (kasus) 7 Balap liar (kasus) 2016 20 5 17 0 11 25 40 10 7 2017 5 10 10 5 35 28 56 10 10 Tahun 2018 15 15 5 4 27 20 56 12 10 2019 15 10 10 7 40 50 65 15 15 2020 15 15 8 7 45 55 70 15 17 Sumber Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang melapor dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.80 Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. Gangguan Kamtibmas 2016 2017 Lapor 2018 2019 2020 1 Pembunuhan 1 1 1
4 2 Curas 1 3 25 11 17 3 Pemerkosaan dan pembunuhan 112
4 Curat 78 113 340 299 194 5 Pencurian biasa 1 80 171 63 62 6 Penganiayaan berat 120 35 42 50 58 7 Penganiayaan 19 79 160 34 128 8 Pengrusakan 43 33 52 31 32 9 Penghinaan ringan 15 18 6 15 10 10 Penipuan 31 21 85 60 53 11 Curanmor 40 52 173 142 81 12 Setubuhan-perbuatan cabul 19 8 13 11 43 13 Perjudian 18 7 26 16 9 14 Asusila-Bersetubuh dengan perempuan di bawah umur 3
4 15
Penggelapan 47
41 92
45 59
16 Pengancaman
17 5
13 1
12 17
Perbuatan tidak menyenangkan 9
18 Pemerkosaan
1 19
Kawin liar 3
12 8
Gangguan Kamtibmas 2016
2017 Lapor
2018 2019
2020 20
Pengeroyokan 52
30 53
35 35
21 Narkotika 2
1 87
30 22
Pemalsuan 8
24 10
23 Perampasan tanah 4
4 24
Pencemaran nama baik 3
1 11
8 25
Bunuh diri 4
5 Jumlah 658 573 1336 905 855 Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2017-2021 a. Sub Bidang Kebencanaan Pada sub bidang Kebencanaan, pencapaian indikator persentase upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana pada tahun 2016 dengan capaian sebesar 55,00% yang kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 58,00%, tahun 2018 sebesar 40,00%, tahun 2019 83,33% dan tahun 2020 sebesar 75,00%. Capaian yang meningkat ini salah satunya diakibatkan karena adanya gladi lapangan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan apel siaga penanggulangan bencana, selain itu juga telah terbentuk kelompok Siaga Bencana (KSB) di Nagari-Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 62 KSB dengan jumlah anggota masing-masing KSB sebanyak 30 orang. Meskipun capaiannya meningkat, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, kinerja masih sangat rendah. Sedangkan untuk capaian penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) belum ada pencapaian, baru target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi) dan regulasi/ kebijakan tentang penanggulangan bencana, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.81 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana 2016 2017 2018 2019 2020 No Indikator Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1 Persentase upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana (%) 2 Penuruan Indeks Risiko Bencana (IRB) Sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 55 55,00 58 58,00 60 40,00
85
83,33
90 119,2 75,00
b. Sub Bidang Urusan kebakaran Pada Sub Bidang Kebakaran pencapaian indikator mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.82 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran NO Indikator Tahun 2016 Tahun 2017 Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Tahun 2021 Ket (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) II - 75
Capaian Kinerja NO Indikator Tahun 2016 Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Tahun 2021 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Prsentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran yang sesuai kebutuhan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) 38 38 46 54 77 2 Persentase Capaian Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)-(%) 44 47 50 56 67 Sumber Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Waktu tanggap atau lebih dikenal dengan Respon Time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama). Dengan adanya respon time, maka penanganan kebakaran dapat ditangani dengan baik, di Kabupaten Lima Puluh Kota capaian respon time megalami peningkatan dari Tahun 2017 sampaii dengan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar 44% dan 67%., Meskipun capaiannya meningkat, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, kinerja masih sangat rendah. Hal ini disebabkan belum terbentuknya Wilayah Managemen kebakaran (WMK) sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Idealnya di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 1(satu) kecamatan memiliki 1 (satu) WMK dan 1 (satu) WMK mempunyai minimal 1 (satu) pos. Sementara saat ini Kabupaten Lima Puluh kota baru memiliki 7 (tujuh) Pos WMK. Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.83 Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota No Nama Posko Wilayah Kerja 1. 2. 3. Induk Harau Lareh Sago Halaban Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Situjuah, Kecamatan Akabiluru Kecamatan Harau Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak 4. Mungka 5. Suliki 6. 7. Pangkalan Kapur Ix Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukit Barisan Kecamatan Pangkalan Kecamatan Kapur IX Sumber Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Disamping tugas pokok Pemadam Kebakaran (Damkar), Damkar juga dituntut berkontribusi dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sarana prasarana pendukung masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas 2.3.1.6 Urusan Wajib Sosial Pembangunan pada urusan wajib sosial difokuskan kepada pencapaian peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang saat ini telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi II - 76 Ket (10)
sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Dalam 5 tahun terakhir, persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.84 Persentase PMKS Yang Diberdayakan Dan Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Tahun No. Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 Persentase Penyandang Masalah Kesejehteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan Persentase Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sumber Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Potensi aktif 66,58 95% 62,33 95% 71,13 95% 79,96 95% 83,66 95% 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2.3.2.1 Urusan Wajib Tenaga Kerja Tenaga kerja merupakan urusan wajid. Beberapa informasi terkait dengan ketenaga kerajaan disajikan antara lain angka sangketa pengusaha pekerja, kasus terhadap perjanjian Bersama, keselamatan dan perlindungan, kepersetaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis berkompeten, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Selama kurun waktu lima tahun, angka sangketa ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.85 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah sengketa pengusahaan 10 10 10 11 12 Jumlah perusahaan 72 155 215 277 605 Angka sengketa 0,1389 0,0645 0,465 0,0397 0,0033 Sumber : Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Terhadap besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat diselesaiakan semuanya dari kasus yang ada. Gambaran besaran kasus tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.86 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Uraian Jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB 2016 10 2017 10 2018 10 2019 11 2020 12 Jumlah kasus yang dicatatkan 10 10 10 11 12 Besaran kasus Yang diselasaikan 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Terhadap keselamatan dan perlindungan kerja selama kurun waktu tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota secara rata-rata telah optimal, dimana dari jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dan II - 77
jumlah perubahan di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap keselamatan dan perlidungan kerjanya telah mencapai optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.87 Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 72 155 215 277 Jumlah perusahaan di Kab. Lima Puluh Kota 72 155 215 277 Keselamatan dan perlindungan Kerja 100% 100% 100% 100% Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Terhadap kepesertaan pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2020 kepesertaan pekerja menjadi anggota BPJS mencapai 100%. Artinya jumlah pekerja peserta BPJS sama dengan jumlah pekerja. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.88 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 Pekerja peserta BPJS 1205 3041 4576 5343 Jumlah pekerja 1465 3751 4896 5665 Besaran pekerja yang menjadi anggota BPJS 82,25% 81,07% 93,46% 94,32% Sumber : Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Dari sisi besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi selama kurun waktu 2016-2019 dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan, kesemuanya ditampung dan memperoleh pelatihan yang berbasis kompeten. Sedangkan di Tahun 2020, tidak dilaksanakan pelatihan akibat dari refocusing anggaran di Tahun 2020. Tabel 2.89 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompeten Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 Jumlah tenaga kerja yang dilatih Jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan 162 162 100% 102 102 100% 179 179 100% 176 176 100% Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Terhadap besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebanyak 100%. Untuk tahun 2019, tidak ada tenaga kerja yang dilatih sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan adalah 0% dan pada tahun 2020 kembali dilaksanakan pelatihan dengan tingkat capaian 100%. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.90 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 Jumlah tenaga kerja yang dilatih Jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan 150 150 390 390 60 60 0 0 II - 78 2020 605 605 100% 2020 5343 5343 100% 2020 0 0 0% 2020 70 70
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan 100% 100% 100% 0% 100% Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Dari sisi besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan selama kurun waktu tahun 2016-2019, persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatiah kewirausahaan adalah 100%, sedangkan di Tahun 2020 tidak dilaksanakan pelatihan kewirausahaan akibat dari refokusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.91 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah tenaga kerja yang dilatih 90 90 60 60 0 Jumlah tenaga kerja yang mendaftar pelatihan 90 90 60 60 0 Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan 100% 100% 100% 100% 0% Sumber Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota 2.3.2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perkembangan indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.92 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. 1 Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2016 94,64 2017 95,5 Tahun 2018 94,62 2019 94,33 2020 94,93 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) N/A N/A 46,89 50,18 51,09 3 Data perempuan kekerasan terhadap 7 7 11 10 10 4 5 Data kekerasan terhadap anak Tingkat pencapaian Kabupaten Layak Anak 43 Inisiasi 78 Pratama 78 Pratama 66 Madya 69 N/A 6 Persentase perempuan pemerintahan di partisipasi lembaga 86,45 86,53 86,62 86,71 86,79 7 Ratio KDRT 6,66 6,53 6,4 6,27 6,15 Sumber Dinas PPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki. Berdasarkan tabel diatas, mengindikasikan bahwa pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah semakin setara. Hal ini bertolak belakang dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang pencapaiannya masih cukup rendah sampai tahun 2020, yaitu sebesar 51,09. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, dengan demikian menjelaskan bahwa peranan perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal kehidupan ekonomi dan politik masih cukup rendah. II - 79
Terkait dengan Kabupaten Layak Anak yaitu kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berada pada level Madya. Dan hal ini dibuktikan juga dengan adanya penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan ratio KDRT di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020. Hal ini berbanding terbalik dengan semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga dalam 5 tahun ke depan perlu menjadi perhatian. 2.3.2.3 Urusan Wajib Pangan Urusan wajib pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator pada urusan ini adalah ketersediaan pangan utama yang sudah dijelaskan pada Sub bab 2.2.11 Penguatan Cadangan Pangan pada halaman II-55. 2.3.2.4 Urusan Wajib Pertanahan Ada dua indikator kinerja program pada urusan pertanahan, yaitu : Jumlah Terfasilitasinya penyelesaiaan konflik-konflik pertanahan (kasus). Untuk tahun 2020, target terfasilitasinya penyelesaian konflik- konflik pertanahan adalah 2 kasus. Untuk realisasinya, jumlah kasus yang terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahannya ada 2 kasus. Capaian kinerja untuk indikator terfasilitasinya penyelesaiaan konflik-konflik pertanahan sudah mencapai target. b. a. Luas terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (hibah tanah, tanah objek reformasi agraris dan pengadaan tanah). Tahun 2020, dilihat dari capaian Dilihat dari capaian kinerja terhadap indikator ini belum terealisasi dengan baik dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga perlu perhatian terhadap indikator ini. Selain itu, dilihat dari kebutuhan akan tanah untuk peningkatan berbagai aspek di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perumahan, lingkungan hidup dan sebagainya maka perlu ada nya penataan dan pemanfaatan yang baik dalam pertanahan. 2.3.2.5 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Selanjutnya Lingkungan Hidup merupakan salah satu sub urusan wajib pelayanan non dasar. Kinerja penyelenggaraan sub urusan ini selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.93 Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 NO 1 2 3 4 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 2016 66,211 47,50 90,87 61,75 2017 68,169 51,72 91,67 92,88 2018 69,119 54,17 92,88 62,51 2019 68,348 52,51 91,97 62,51 2020 69,13 50,00 90,87 61,75 Sumber Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Pada urusan lingkungan hidup didapatkan target akhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 sebesar 69,13 dengan kondisi pada tahun 2016 sebesar 66,211. Komponen utama IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan lahan (IKTL). Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, capaian pengurangan dan penanganan sampah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Sedangkan tahun 2016 dan 2017, Kabupaten Lima Puluh Kota belum menghitung timbulan sampah, pengurangan dan penanganan sampah. Tabel 2.94 Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2020 2018 No Indikator 2019 2020 1 Timbulan Sampah 55.455 55.993 56.536,00 II - 80
2 Pengurangan 4.920 9,709 9.709,00 3 Penanganan 3.832 5.731 6.591,90 Sumber Dokumen Jakstrada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota 2.3.2.6 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perkembangan indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.95 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. 1 2 3 4 Indikator Perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA Persentase Kepemilikan akta kelahiran Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun 2016 93,38 - 31,56 74,26 2017 92,90 - 36,53 81,97 Tahun 2018 96,16 2,79 40,05 86,99 2019 98,44 8,97 42,30 90,08 2020 98,48 24,99 44,52 91,09 Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Perkembangan pencapaian indikator Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 98,48. Beberapa faktor pendorong capaian tersebut dipengaruhi salah satunya oleh Inovasi daerah dalam memberikan pelayanan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal diatas berbanding terbalik dengan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA dan Kepemilikan akta kelahiran , dimana persentasenya masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya jangkauan layanan kepada anak usia 0-17 tahun dalam hal kepemilikan KIA serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran. Untuk Persentase Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun sudah cukup tinggi. 2.3.2.7 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang- Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27-0,92. Adapun lima status itu adalah: 1) Desa Sangat Tertinggal (< 0,491); 2) Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599); 3) Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707); 4) Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan 5) Desa Mandiri (> 0,815). Tabel 2.96 Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Tahun 2016 2017 Nagari Sangat Tertinggal 4 0 Nagari Tertinggal 29 9 Nagari Berkembang 41 51 Nagari Maju 5 19 Nagari Mandiri 0 0 Jumlah Nagari 79 79 II - 81
Tahun 2018 2019 2020 Nagari Sangat Tertinggal 0 0 0 Nagari Tertinggal 3 2 2 Nagari Berkembang 41 28 19 Nagari Maju 31 45 54 Nagari Mandiri 4 4 4 Jumlah Nagari 79 79 79 Sumber Kemendes RI Berdasarkan tabel diatas, masih ada nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Koto Lamo dan Nagari Galugua di Kecamatan Kapur IX. Dengan demikian, Nagari Galugua dan Koto Lamo perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 2 nagari tertinggal dan masih cukup banyaknya nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat di artikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 sebesar 0,7398 dengan Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,8063, Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,7017 dan Indeks Ketahanan Lingkungannya sebesar 0,7114. Rincian pencapaian komponen masing- masing indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi adalah sebagai berikut : Tabel 2.97 Pencapaian Pemenuhan Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 INDEKS KETAHANAN SOSIAL (IKS) DIMENSI KESEHATAN PERANGKAT INDIKATOR Pelayanan Kesehatan Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan INDIKATOR PERITEM Jarak ke sarana kesehatan terdekat Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain) Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu Jumlah Nagari Yang Telah Terpenuhi Indikatornya 79 33 63 Tingkat Aktivitas Posyandu 78 Jaminan Kesehatan Tingkat Kepesertaan BPJS 18 PENDIDIKAN Akses Pendidikan Dasar-Menengah Akses Pendidikan Non Formal Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM Kegiatan PAUD Kegiatan PKBM/Paket A-B-C 79 77 61 29 Kegiatan Kursus 30 Akses Pengetahuan Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa 41 MODAL SOSIAL Solidaritas Sosial Keterbukaan Ruang Publik 54 Terdapat Kelompok Olahraga 23 Terdapat Kegiatan Olahraga 57 PERMUKIMAN Rasa Aman Warga Desa Kesejahteraan Sosial Akses Air Bersih dan Layak Minum Kejadian Perkelahian Massal di desa Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan Pengemis) Mayoritas Warga MemilikI Sumber Air layak Minum Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci 72 79 71 78 79 II - 82
INDEKS KETAHANAN DIMENSI PERANGKAT INDIKATOR Akses ke Fasilitas Sanitasi Akses Ke Fasilitas Listrik INDIKATOR PERITEM Mayoritas Warga Memiliki Jamban Terdapat Tempat Pembuangan Sampah Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik Jumlah Nagari Yang Telah Terpenuhi Indikatornya 77 75 79 EKONOMI (IKE) KERAGAMAN PRODUKSI Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi Keragaman Produksi Masyarakat Desa Akses Internet di Kantor Desa Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk 66 53 PERDAGANGAN Tersedianya Pusat Perdagangan Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen) Terdapat Pasar Desa 45 53 AKSES DISTRIBUSI AKSES KREDIT Akses Distribusi Logistik Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket) Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR Akses Penduduk ke Kredit 76 15 15 20 LINGKUNGAN (IKL) LEMBAGA EKONOMI KETERBUKAAN WILAYAH KUALTIAS LINGKUNGAN POTENSI DAN TANGGAP BENCANA Lembaga Ekonomi Keterbukaan Wilayah Kualitas Lingkungan Potensi Rawan Bencana Tanggap Bencana Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi) Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Kualitas Jalan Desa Pencemaran Air, Tanah dan Udara Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan) Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam 11 40 64 79 78 64 18 Sumber Kemendes RI Disamping itu, IDM juga dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana potensi desa telah dioptimalkan oleh Nagari dalam pembangunan. Akan tetapi, potensi desa belum dapat dikembangkan secara optimal karena nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki profil nagari yang disebabkan juga oleh belum adanya batas nagari yang jelas. 2.3.2.8 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi diperoleh perbandingan dari peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur, atau PA/PUS x 100 persen. Bila dibandingkan dengan data nasional tahun 2019, maka CPR Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berada diatas nasional yaitu sebesar 73,24%, bahkan bila dibandingkan dengan target nasional tahun 2024, CPR Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sudah melampaui target. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ber-KB sudah cukup baik. Tabel 2.98 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. Indikator 2016 2017 Tahun 2018 2019 2020 II - 83
No. 1 Indikator Contraceptive prevalence rate (Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi)/ CPR 2016 73,93% 2017 72,88% Tahun 2018 73,95% 2019 73,24% 2020 73,14% 2 3 Unmet need (Kebutuhan ber- KB) LPP Penduduk) Sumber BPS dan DPPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota 12,12% (Laju Pertumbuhan 0,97 14,62% 0,93 13,86% 1,02 12,87% 1,13 13,64% 0,93 Unmet Need KB adalah wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi. Tingginya angka Unmet Need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat sebesar 8%, maka capaian Kabupaten Lima Puluh Kota belum mencapai target. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Penduduk berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota masih terkendali. 2.3.2.9 Urusan Wajib Perhubungan Penyediaan fasilitas angkutan umum merupakan indikator yang penting di dalam urusan perhubungan. Salah satu fasilitas umum tersebut adalah terminal. Kabupaten memiliki 3 buah terminal yaitu terminal Angkutan Penumpang Pangkalan, Terminal Angkutan Penumpang Limbanang dan Terminal Angkutan Barang Rimbo Data. Dari 33 fasilitas sebagai standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan, baru bisa dipenuhi sebanyak 7 fasilitas (21%). Fasilitas tersebut antara lain, Fasilitas Keselamatan Jalan; Pos, Fasilitas dan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum; Petugas Operasional Terminal; Toilet; Rumah Makan; Tempat Naik Turun Penumpang dan Tempat Parkir Kendaraan Umum dan Kendaraan Pribadi. Namun, kondisi tempat naik turun penumpang dan tempat parkir kendaraan umum yang tersedia belum memadai. Moda angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu mulai dari mini bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dan Angkutan perdesaan (Angdes). Disamping itu juga terdapat juga moda angkutan Becak Motor (Bentor) dan Bendi yang mendukung pelayanan di pasar- pasar tradisonal dan kawasan pariwisata. Pada tahun 2020, Jumlah moda AKDP ada 114 unit dan moda AKAP ada 4 unit dengan jumlah penumpang AKDP sebanyak 2.154,960 orang penumpang dan AKAP sebanyak 1.118.550 orang penumpang sehingga total jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 3.273.510 orang penumpang. Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Rasio jumlah izin trayek per 100.000 penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan yang berarti, hanya naik 0,06 selama 5 tahun. Dilihat dari Jumlah uji KIR kendaraan umum terlihat bertambah setiap tahunnya. Adapun penambahan nya selama 5 tahun adalah sebanyak 300 unit. Apabila dicermati selama bebrapa tahun terakhir ini, jumlah penumpang angkutan umum khususnya angkutan desa mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dengan tidak banyaknya jumlah moda angkutan desa dan kondisi angkutan desa tersebut yang tidak pernah ada pembaharuan. Disamping itu juga dimungkinkan karena adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan adanya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat. Perkembangan rasio izin trayek dan jumlah KIR angkutan Umum di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.99 Perkembangan Indikator Rasio Izin Trayek, Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dan Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1. Rasio izin trayek per 100.000 penduduk 2,74 2,76 2,77 2,78 2,8 II - 84
2. Jumlah uji KIR angkutan umum (unit) 7.401 7.475 7.550 7.625 7.701 3. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang) 2.700.488 2.371.352 2.786.520 4.004.601 3.273.510 Sumber Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota 2.3.2.10 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Dalam memenuhi Reformasi Birokrasi perlu diupayakan untuk peningkatan pelayanan publik, salah satunya ditunjang oleh sistem informasi pada pemerintahan daerah. Sistem informasi ini melingkupi keseluruhan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun sampai saat ini sistem informasi tersebut belum mencakup keseluruhan pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena adanya beberapa daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi atau yang biasa dikenal dengan blank spot di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni : Tabel 2.100 Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota No. Daerah/jorong Nagari Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Aia Angek disamping monumen Bela Negara Bukik Tuak-Tuak Jorong Bio bio Jorong Harau Jorong Kanpuang Tangah Jorong Koto Mesjid Jorong Landai Jorong Padang Panjang Jorong Padang Tarok Jorong Baliak Jorong Batu Balabuah 1 Jorong Botuang Jorong Kp Gaduang Jorong Kaludan Jorong Kuranji Jorong Labuah Tunggang Jorong Lokuang Jorong Mudiak Liki Jorong Nenan Jorong Tb. Gadang Jorong Belubus Jorong Koto Tinggi Jorong Simpang Goduang Kantor Wali Nagari Gelugur Jorong Padang Kandi Dekat Kantor Nagari Tanjuang Bungo Padang Longang Jorong Korek Hilia Pasar Koto Tangah arah Barah Jorong Koto Tangah Tebing Tinggi Jorong Aie Putiah Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Koto Tinggi Tanjuang Bungo Solok Bio-bio Harau Andaleh Gunuang Malintang Harau Tanjung Haro Sikabu-kabu Harau Simpang Sugiran Sungai Naniang Kurai Pandam Gadang Sungai Talang Guguak VIII Koto Simpang Kapuak Koto Tinggi Kurai Maek Pandam Gadang Sungai Talang Simpang Kapuak Simpang Kapuak Gelugur Guguak VIII Koto Tanjuang Bungo Tanjuang Bungo Koto Lamo Sarilamak Gunuang Omeh Suliki Harau Harau Luak Pangkalan Koto Baru Harau Luak Harau Guguak Bukit Barisan Suliki Gunuang Omeh Guguak Guguak Mungka Gunuang Omeh Suliki Bukit Barisan Gunuang Omeh Guguak Mungka Mungka Kapur IX Guguak Suliki Suliki Kapur IX Harau Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengatasi daerah blank spot adalah : 1. Telah mengupayakan permintaan menara Telekomunikasi ke instansi pusat dalam hal ini adalah BAKTI Kemenkominfo. 2. Dengan adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubung seluruh OPD, bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi, sehingga disepanjang jalur Jaringan intra Pemerintah yang disediakan oleh provider juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk telekomunikasi. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Dengan adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubung seluruh OPD, bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi, sehingga disepanjang jalur Jaringan intra Pemerintah yang disediakan oleh provider juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk telekomunikasi. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sesuai dengan UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan", maka dapat dipahami bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka koperasi dan usaha kecil menengah merupakan urat nadi dari perekonomian tersebut.Pengembangan koperasi dan usaha mikro, II - 85
kecil, menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan. Dari data jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh kota dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2020 terjadi penurunan jumlah koperasi. Jika di tahun 2016 jumlah koperasi adalah sebanyak 217 maka pada akhir tahun 2020 jumlah koperasi yang ada hanya sebanyak 212 koperasi. Dengan kata lain terjadi penurunan jumlah koperasi sebanyak 5 koperasi atau sekitar 3% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan jumlah koperasi di tahun 2017 terjadi karena adanya program revitalisasi koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi. Sehingga koperasi-koperasi yang tidak aktif dilakukan pembubaran lebih kurang sebanyak 30 koperasi. Jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.101 Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Tahun No Uraian 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Koperasi 217 188 196 212 2 Koperasi Aktif 137 138 120 123 3 Koperasi Tidak Aktif 80 50 76 89 Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota Grafik 2.36 Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Lima Puluh Kota Jika dilihat dari sisi jumlah koperasi aktif per tahunnya dalam rentang waktu yang sama maka terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2016 persentase koperasi aktif mencapai 63,13 persen maka diakhir tahun 2020 persentase yang aktif tinggal 58,96 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa hanya setengah dari jumlah koperasi yang aktif pada akhir tahun 2020. Penyebab dari rendahnya koperasi aktif yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena banyak koperasi-koperasi tersebut tidak memiliki bussiness plan yang jelas ditambah dengan masih rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi tersebut. Sehingga koperasi-koperasi yang lama dalam menjalankan usahanya.Untuk itu peran aktif dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi mutlak diperlukan. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik disamping. tersebut tidak bertahan Indikator lain yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur kinerja pengembangan koperasi di daerah adalah seberapa banyak dari koperasi yang aktif tersebut dalam kategori sehat. Indikator ini baru muncul pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018. Jadi data yang bisa dikumpulkan baru mulai dari tahun 2018. Berdasarkan tabel dibawah dapat II - 86 2020 212 125 87
dilihat pada tahun 2018 target koperasi sehat sebanyak 2% dari jumlah koperasi aktif (120 koperasi) atau sekitar 3 koperasi dimana realisasi hanya 1.71% atau sekitar 2 koperasi. Sementara di tahun 2019 target koperasi yang akan disehatkan sebanyak 33% atau sekitar 41 koperasi. Namun realiasinya hanya sebesar 27.90% atau sekitar 33 koperasi. Tantangan dalam penyehatan koperasi ini bersumber dari tidak adanya anggaran yang disediakan untuk melakukan audit keuangan terhadap koperasi tersebut. Banyak koperasi-koperasi aktif tersebut tidak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sehingga karakteristik laporan keuangan dari koperasi-koperasi tersebut tidak bisa diukur secara profesional. Sementara untuk saat sekarang, koperasi-koperasi tersebut menanggulangi sendiri biaya fee konsultan untuk menilai laporan keuangan masing-masingnya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan di masa depan bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan audit laporan keuangan bagi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga data koperasi yang sehat dapat lebih kredibel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maka usaha yang diklasifikasikan sebagai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah sebagai berikut : 1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Berdasarkan undang-undang tersebut, maka dalam kurun waktu empat tahun terakhir tingkat pertumbuhan usaha mikro kecil menengah cenderung lambat. Dari tabel dibawah, terlihat bahwa pada akhir tahun 2016 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2.622 unit. Sementara pada akhir tahun 2019 tercatat jumlah UMKM yang ada sebanyak 2.760 unit. Dalam kurun waktu 4 tahun tersebut jumlah UMKM tumbuh sebesar 5% dengan memakai tahun dasar di tahun 2016. Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.102 Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada Di kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No Tahun Mikro Skala Usaha Kecil Menengah Jumlah 1 2016 1899 687 36 2622 2 2017 1903 683 36 2622 3 2018 1941 683 36 2660 4 2019 2041 680 39 2760 5 2020 7308 763 40 8111 Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota Skala usaha UMKM yang ada tersebut didominasi oleh usaha mikro dimana pada tahun 2016 sebanyak 1.899 unit, sementara pada akhir tahun 2020 menjadi 7.308 unit. Usaha kecil punbertambah dari 687 di tahun 2016 menjadi 763 pada tahun 2020, begitu pun dengan usaha menengah juga bertambah. Pertumbuhan usaha kecil ini didominasi oleh jenis usaha barang harian dan makanan. Dari tabel terlihat bahwa upaya dalam mengembangkan skala usaha UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota masih jauh dari harapan. Persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil tidak mencapai II - 87
target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena program yang ada di APBD belum bisa menjadikan ukm potensial menjadi Kecil, baru bisa mendorong UKM potensial ke arah Kecil. Covid-19 sangat berdampak pada pelaku UKM, rata-rata omset mereka turun mencapai 75%, ini disebabkan adanya PSBB sehingga pengiriman barang agak terhalang akibatnya adanya penumpukan barang, sementara biaya operasional masih tetap dikeluarkan. Rendahnya Ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Lima Puluh kota. Ditambah dengan adanya ketakutan dari masyarakat tentang transparansi skala usahanya. Karena ukuran untuk melihat skala usaha tersebut adalah dari aset yang dimiliki dan atau omzet usaha secara tahunan, membuat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sulit untuk melakukan klasifikasi usaha mana saja yang sudah mengalami perkembangan dan mana yang tidak. Ketakutan dari masyarakat untuk transparan tentang omzet dan aset dipengaruhi oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan dirjen Perpajakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kriteria usaha yang dikenakan pajak dan mana yang tidak sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk memberikan data yang akurat terhadap perkembangan usahanya. Dan pada akhirnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat mengetahui dan memberikan bantuan baik dalam pengembangan usaha maupun penyelamatan usahanya. Disamping permasalahan diatas, permasalahan lainnya terkait dengan perdagangan, koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha, mutu dan harga barang yang belum terjaga, dan daya promosi produk yang masih rendah serta pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah, dan belum optimalnya pertumbuhan wirausahawan baru. Pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor pada tatanan ekonomi lokal juga memberikan dampak terhadap keberadaan UMKM. Pada aspek UMKM adanya pandemic ini menyebabkan turunnya daya beli ,terjadinya pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.Dalm situasi pandemic ini UMKM yang terdampak sangat serius ditandai dengan penurunan penjualan,permasalahan pada aspek pembiayaa, masalah pada distribusi barang dan kesulitan mendapatkan bahan baku. 2.3.2.12 a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Urusan Wajib Penanaman Modal Salah satu motor penggerak pembangunan perekonomian daerah adalah modal dalam negeri maupun modal asing yang ditanamkan investor di daerah untuk investasi, Kondisi internal daerah seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum akan mempengaruhi keinginan investor dalam menanamkan modalnya. Kehadiran investor akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi investor maupun pemerintah daerah. Jumlah unit usaha PMDN dari tahun 2016-2019 cukup beragam dan berfluktuasi. Pada Tahun 2016 jumlah unit usaha ada 238 unit dengan nilai investasi 6.540,00 juta rupiah. Pada tahun 2019 jumlah unit usaha ada 653 unit dengan jumlah investasi 490.093,52 juta rupiah. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. b. Penanaman Modal Asing (PMA) Dari sisi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu enam tahun terakhir ini cukup berfluktuasi. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp,694.706,66 juta rupiah dengan jumlah unit usaha 3 unit, sedangkan PMA pada tahun 2019 tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 2.103 Jumlah investasi PMDN/ PMA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2019 PMDN PMA Tahun 2016 Jumlah Unit Usaha 238 Nilai Investasi (Rp. Juta) 6.540,00 Jumlah Unit Usaha 3 Nilai Investasi (Rp. Juta) 694.706,66 2017 400 96.875,00 2 200.082,82 2018 499 179.590,59 2 1.130,63 2019 653 490.093,52 0 0 Sumber Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota. II - 88
Realisasi investasi dalam kurun waktu tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.104 Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota No < 500 jt Realisasi Investasi (Rp) > 500 jt Total Tahun 1. 94.872.222.301 25.450.500.000 120.322.722.301 2016 2. 154.514.300.000 30.000.540.000 184.514.840.000 2017 3. 72.559.920.481 43.105.582.534 115.665.503.015 2018 4. 65.417.494.805 42.416.915.362 107.834.410.167 2019 5. 104.160.000.000 253.224.911.179 357.384.911.179 2020 Sumber Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian realisasi investasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp. 249.550.501.111 (231%). Kenaikan ini dipacu oleh naiknya investasi yang lebih dari 500 juta. Walaupun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pemantauan, pembinaan dan pengawasan oleh aparatur terhadap pelaku usaha. Kemudian masih lemahnya sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam mematuhi peraturan perundang- undangan. Tabel dibawah ini terlihat bahwa pada tahun 2020, tidak pernah diadakan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal terhadap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020. Hal ini menunjukan disebabkan karena adanya wabah pandemi Covid 19, sehingga terjadi pembatasan kegiatan dan refokusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.105 Rekapitulasi Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No 1. 2. 3. 4. 5. Pemantauan 25 30 35 40 nihil Pembinaan 10 15 20 25 nihil Pengawasan 15 20 25 30 nihil Total 50 65 80 95 nihil Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota. 2.3.2.13 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Pencapaian pembangunan olahraga dapat dilihat dari indikator jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Indikator ini dapat menggambarkan kepedulian dan keaktifan pemuda dalam bidang keolahragaan. Perkembangan Klub olah raga dan Gedung olah raga dapat dilihat dari tabel berikut : NO 1 2 Tabel 2.106 Perkembangan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Capaian pembangunan 2019 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk 2016 2018 2017 13,68 11,61 11,39 0,40 0,40 0,39 11,31 0,39 2020 11,22 0,39 Sumber Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Selama kurun waktu 5 (lima) tahunn, perkembangan capaian pembangunan bidang olahraga cenderung menurun, dan juga tidak ada penambahan terhadap fasilitas olahraga seperti gedung olahraga. II - 89
2.3.2.14 Urusan Wajib Statistik Perkembangan dari indikator urusan wajib statistik, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya dari tahun 2016-2020. Perkembangan Buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota masih dilaksanakan oleh BPS bekerjasama dengan Dinas Kominfo, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, pada dua peraturan tersebut dinyatakan jika OPD yang menangani statistik sektoral adalah sebagai wali data. Terhadap ketersediaan Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka (KDA) dan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersedia dan hal ini merupakan sumber informasi terhadap kondisi-kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Lembaga resmi yang menerbitkan informasi terhadap statistik daerah ini adalah Badan Pusat Stattistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. 2.3.2.15 Urusan Wajib Persandian Pada tahun 2020 target dari pengaman informasi berupa Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk 43 Kepala OPD. Instruksi Gubernur tentang Izin Perjalanan Dinas bagi Pimpinan Tinggi Pratama melalui e- Sign, maka kepala Perangkat Daerah termasuk Rumah Sakit sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Sertifikat Elektronik). 2.3.2.16 Urusan Wajib Kebudayaan Pencapaian pembangunan seni dan budaya dapat dilihat berdasarkan jumlah group kesenian, jumlah gedung kesenian. Perkembangan Jumlah grup kesenian, Gedung kesenian dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.107 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 NO 1 2 Capaian pembangunan Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk 2016 1,88 0,03 2017 1,87 0,03 2018 3,21 0,03 2019 3,19 0,03 2020 7,12 0,03 Sumber Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Perkembangan capaian pembangunan di bidang kesenian dan budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian pemenuhan terhadap prasarana kesenian seperti gedung kesenian belum memadai. Arahan pengembangan kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Bangunan PDRI yang merupakan kawasan bersejarah berupa bangunan museum yang berlokasi di Kecamatan Gunuang Omeh. 2.3.2.17 Urusan Wajib Perpustakaan Perpustakaan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut maka perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumberdaya manusia. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten serta pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari jumlah perpustakaan, kunjungan pemustaka, koleksi buku dan kegiatan promosi perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut. Tabel 2.108 Penyelenggaraan Perpustakaan Di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. 1 Indikator Jumlah perpustakaan : a. Perpustakaan daerah b. Perpustakaan nagari Satuan Buah Buah 2016 1 51 2017 1 51 2018 1 51 2019 1 51 2020 1 51 II - 90
No. Indikator c. Perpustakaan masyarakat Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 (TBM) d. Rumah Baca e. Perpustakaan keliling f. Perpustakaan Sekolah: SD/sederajat SLTP/sederajat SLTA/sederajat g. Perpustakaan Perguruan Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah - 2 197 50 26 1 - 2 197 50 30 1 - 2 197 50 30 1 13 2 2 197 50 30 1 13 2 2 197 50 30 1 Tinggi 2 Jumlah pengunjung per tahun: a. perpustakaan umum Orang 6.124 6.500 5.278 4.536 1.043 daerah 3 b. perpustakaan keliling Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Orang Judul buku/ Jumlah buku 63.360 10.373/ 16.430 68.533 11.310/ 18.214 11.947 12.350/ 20.215 25.888 12.694/ 20.898 0 13.142/ 21.840 Sumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan tabel di atas, terhadap jumlah perpustakaan sekolah bila dibandingkan dengan jumlah sekolah maka untuk tingkat SD/sederajat baru mencapai 52%, lalu untuk tingkat SMP/sederajat mencapai 59% dan terakhir untuk tingkatan SMA/sederajat mencapai 88%. Disamping itu sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak ada penambahan perpustakaan sekolah di SD/sederajat, hanya 5 perpustakaan bertambah di tingkat SMP/sederajat pada tahun 2016 dan di tingkat SMA/sederajat pada tahun 2017 sudah semua SMA/sederajat memiliki perpustakaan, namun karena ada penambahan jumlah SMA/sederajat pada tahun 2018 sebanyak 4 unit, maka terdapat 4 SMA/sederajat yang tidak memiliki perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan umum daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana yang paling signifikan adalah dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain karena kondisi gedung perpustakaan yang kurang representatif bagi pemustaka, jumlah judul dan jumlah koleksi buku yang sangat minim penambahannya dari tahun ke tahun hanya sebesar 6,14% dan 7,43%, makin mudahnya akses internet juga dapat menjadi penyebab berkurangnya pengunjung perpustakaan. Di sisi lain rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan daerah pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Jika dilihat rasio jumlah kunjungan ke perpustakaan umum daerah dengan jumlah penduduk yang dilayani (usia 5-59 tahun) sebanyak 311.570 jiwa pada tahun 2020, berada pada angka 0,003 perkapita yang artinya belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional yaitu minimal 0,01 perkapita pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ditingkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Melihat kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat luas, untuk mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan perlu ditambah jumlah perpustakaan nagari, taman bacaan masyarakat dan perpustakaan keliling, dimana dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pertumbuhan perpustakaan nagari hanya 0%, kemudian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) baru muncul pada tahun 2019 sebanyak 13 TBM dan hanya ada 2 unit perpustakaan keliling. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016 sebanyak 10.373 judul buku/16.430 buku, tahun 2017 sebanyak 11.310 judul buku/ 18.214 buku, tahun 2018 sebanyak 12.350 judul buku/20.215 buku dan tahun 2019 sebanyak 12.694 judul buku/20.898 buku serta tahun 2020 sebanyak 13.142 judul buku/21.840 buku. 2.3.2.18 Urusan Wajib Kearsipan Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis pemerintah kabupaten dan BUMD serta arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah kabupaten, BUMD, organisasi kemasyarakatan/politik, pemerintah nagari dan perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam kabupaten. Gambaran mengenai penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dan jumlah kegiatan peningkatan SDM kearsipan. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut. II - 91
Tabel 2.109 Penyelenggaraan Kearsipan Di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dari Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku : a. OPD b. Nagari 3 7 Sumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota Unit Unit 3 11 4 21 7 27 7 27 Berdasarkan tabel di atas, bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perangkat daerah dan nagari, maka hanya 16% Perangkat Daerah dan 35% Nagari yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku. 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 2.3.3.1 Urusan Perikanan Urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh. Indikator pada urusan ini sudah dijelaskan pada sub bab 2.1.4 Potensi Sumber Daya point (d) Sektor Perikanan pada halaman II- 33 sampai II-35. 2.3.3.2 Urusan Pilihan Pariwisata Urusan Pariwisata lebih dititikberatkan perkembangannnya kepada dua (2) indikator, yaitu (a) kunjungan wisatawan mancanegara dan (b) kunjungan wisatawan nusantara. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan sebanyak 654.975 orang dengan kunjungan terbanyak adalah wisnus sebanyak 654.296 orang, sedangkan wisman sebanyak 679 orang. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 97.777 orang dan pada bulan April dan Mei tidak ada kunjungan wisatawan karena adanya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah terkait dengan terjadinya wabah pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pada tahun 2020 kunjungan wisata sebanyak 379.927 orang, dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 264.172 orang. Data kunjungan wisatawan ini terus mengalami peningkatan dan ini merupakan dampak positif ditengah lesunya aktifitas dunia pariwisata. Untuk dapat melihat perkembangan jumlah kunjungan wisata per bulan dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.110 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota No Bulan Wisatawan Nusantara Wisatawan Manca Negara Jumlah Total 1 Januari 85.505 169 85.674 2 Februari 36.682 179 36.861 3 Maret 26.575 331 26.906 4 April 0 0 0 5 Mei 0 0 0 6 Juni 71.637 0 71.637 7 Juli 77.307 0 77.307 8 Agustus 92.279 0 92.279 9 September 49.572 0 49.572 10 Oktober 47.927 0 47.927 11 November 69.035 0 69.035 12 Desember 97.777 0 97.777 2020 654.296 679 654.975 2019 636.783 7.316 644.099 2018 609.782 5.518 615.300 2017 419.691 3.382 423.073 2016 301.990 3.144 305.134 Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019- 2021 II - 92
Perkembangan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara selama kurun waktu tahun 2016- 2020, dimana wisatawan nusantara masih mendominasi dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan terutama tahun 2018 sangat signifikan kenaikan kunjungannya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wisatawan manca negara yang sangat signifikan yakni dari 7.316 orang pada tahun 2019 menjadi 679 orang pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan PSBB yang berlaku secara nasional. Secara perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 2.37 Perkembangan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Manca Negara Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Sumber BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019- 2021 2.3.3.3 Urusan Pilihan Pertanian a. Pertanian Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020, produksi padi mengalami fluktuasi setiap tahunnya (dapat dilihat pada tabel produksi komoditas pertanian). Produksi jagung menunjukkan tren meningkat tetapi belum mampu memnuhi kebutuhan lokal Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya untuk sektor peternakan. Produksi padi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dan 2019, bila dibandingkan produksi Kabupaten Solok sebagai lumbung padi di Propinsi Sumatera Barat masih rendah terlihat dari data produksi padi tahun 2018 yaitu 260.109 ton dan Kabupaten Solok Tahun 2018 produksi padinya 374.210,5 ton. Tahun 2019 produksi padi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 237.028 ton dan Kabupaten Solok produksinya sebesar 369.153,3 ton. Produksi jagung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 sampai 2018, bila dibandingkan produksi Kabupaten Pasaman Barat sebagai lumbung jagung di Propinsi Sumatera Barat masih rendah, terlihat dari data yang ada produksi jagung Tahun 2016 yaitu 25.298,21 ton, Tahun 2017 yaitu 30.252 ton dan Tahun 2018 yaitu 39.627,90 ton sedangkan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 produksi jagung 201.540 ton, tahun 2017 yaitu 340.916 ton dan tahun 2018 yaitu 367.865 ton. Jika dilihat dari perbandingan produktifitas tanaman padi antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat, Produktifitas tanaman padi di Kabupaten Lima Puluh ota selalu di bawah produktifitas Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.111 Perbandingan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 NO 1 2 3 4 5 TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020* Tanam (ha) 42,644 51,106 54,363 59,257 61,181 Panen (ha) 47,452 43,820 47,264 56,920 62,043 Produksi (ton) 226,170.00 210,452.00 223,075.28 237,028.00 267,971.50 Provitas (ton/ha) 4.77 4.80 4.72 4.16 4.32 Produktivitas Sumatera Barat (ton/ha) 5.11 5.27 4,73 4.76 4.69 ) Angka sementara Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota II - 93
Produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 produksi jagung adalah 25.298,21 ton meningkat menjadi 45.511,78 ton pada tahun 2020 dengan produktifitas sebanyak 7,34 ton per Ha. Jika dilihat dari tingkat kebutuhan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya selalu mengalami kekurangan dari jumlah produksi. Hal ini mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan lokal. Apabila dilihat dari data, produksi jagung lokal belum memenuhi kebutuhan lokal dimana rata-rata kekurangan jagung per tahun 138.086 ton/tahun terutama untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Produktifitas dan Kebutuhan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.112 Produktivitas dan Kebutuhan Jagung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 NO Tahun Tanam (ha) Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) Kebutuhan Jagung 1 2016 4.791 3.867 25.298,21 6,54 203.812,191 2 2017 5.547 4.776 30.252,00 6,33 198.858,401 3 2018 7.087 6.129 38.839,80 6,33 190.270,601 4 2019 6.619 6.523 41.353,90 6,34 187.756,501 5 6.202 Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota 2020* 6.603 45.511,78 7,34 183.598,621 Untuk peningkatan produksi pertanian, didukung dengan penambahan lahan pertanian, ketersediaan benih unggul, ketersediaan pupuk, dan saranadan prasarana pendukung pertanian. Dari data luas lahan di atas pemanfaatannya atau sebaran penggunaan lahan di seluruh kecamatan dapat terlihat bahwa lahan bukan sawah yang belum diusahakan seluas 5.190 ha. Dari data tersebut juga terlihat potensi luas lahan pertanian yang masih bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian seluas 54.029 ha. Tabel 2.113 Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020 Luas Lahan Pertanian (Lahan Bukan Sawah)(dalam Hektar) NO KECAMATAN Tegal/ Kebun Ladang- Huma Perkeb unan Hutan Rakyat Pdg Pengembala an/Pdg Rumput Hutan Negara Sement ara tidak diusaha kan Lainnya (tambak,kola m,empang dll) Total (Ha) 1 Gunuang Omeh 2,733 529 500 3,625 85 7,075 54 49 14,650 2 Suliki 3,827 502 620 2,373 155 3,677 120 103 11,377 3 Bukik Barisan 3,621 1,620 5,174 1,750
14,350 500
331 27,346 4
Guguak 2,340 121
1,071 801
83 2,130 397
65 7,008 5
Mungka 700
5 759
25 3,167
366 5,022 6
Payakumbuh 828
710 1,477 581
230 1,271 163
33 5,293 7
Akabiluru 983
1,012 2,022 1,464
1,083
61 6,625 8
Luak 1,431 243
926 605
186
73 95 3,559 9 10 Situjuah Limo Nagari Lareh Sago Halaban 1,118 4,768
60 1,097 1,910 1,140 3,476
20 1,018 25,300 212
62 110
147 4,695 35,743 11
Harau 2,821
1,683 392
964 21,468 417
174 27,919 12
Pangkalan 838
11,329
55,920 150
145 68,382 13
Kapur IX 5,346
20,518 29,413
7,322 3,042 75 65,716 Jumlah 31,353 4,802 49,086 45,620 1,748 143,781 5,190 1,754 283,333 Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota II - 94
Disamping penambahan lahan, peningkatan produksi pertanian juga di dukung dengan tersedianya bebih unggul yang berkualitas. Dari data diatas tergambar masih rendahnya ketersediaan benih padi yang bermutu dan bersertifikat dibanding dengan kebutuhan benih padi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan disamping masih terbatasnya jumlah penangkar dan luas penangkaran benih padi juga disebabkan karena tidak ada lagi keberadaan UPT Balai Benih Tanaman Pangan Situjuah sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam urusan pengelolaan, penyediaan, penyaluran dan pengawasan benih dan bibit tanaman pangan. Tabel 2.114 Pemakaian Benih Unggul Yang Bersertifikat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 NO. TAHUN REALISASI TANAM (Ha) KEBUTUHAN BENIH (Ton) BANTUAN BENIH APBN (Ton) PRODUKSI BENIH BERSERTIFIKAT (Ton) LUAS PENANGKARAN (Ha) PERSENTASE KETERSEDIAAN BENIH BERSERTIFIKAT (%) 1 2016 42,644 1,066.10 7.00 128.97 50 12.75 2 2017 51,106 1,277.65 25.00 115.87 47 11.03 3 2018 54,363 1,359.08 0 73.54 27 5.41 4 2019 59,257 1,481.43 0 98.93 42 6.68 5 2020 61,181 1,529.53 28.30 92.56 43 7.90 Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Disamping benih unggul, peningkatan produksi pertanian juga dapat dilakukan dengan pemberian pupuk secara rutin. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani belum lah mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Tabel 2.115 Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 2016 2017 2018 No. Jenis Pupuk Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton) Realisasi (Ton) % Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton) Realisasi (Ton) % Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton) Realisasi (Ton) % 1 Urea 7.920,27 5.133,74 64,82 7.920,27 5.085,06 64,20 10.020,53 5.270,95 52,60 2 SP-36 2.888,09 2.191,19 75,87 2.888,09 1.806,45 62,55 5.730,09 2.391,40 41,73 3 NPK 8.201,82 4.340,31 52,92 8.201,82 4.738,05 57,77 11.158,82 4.653,10 41,70 4 ZA 1.113,24 568,75 51,09 1.113,24 629,00 56,50 3.814,78 705,80 18,50 5 Organik 7.991,83 63.490,00 7,94 7.991,83 852,14 10,66 10.904,61 786,50 7,21 2019 2020 No. Jenis Pupuk Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton) Realisasi (Ton) % Kebutuhan Ppk Berdsrkan RDKK (Ton) Realisasi (Ton) % 1 Urea 8.507,21 4.140,25 48,67 8.160,94 4.701,13 57,61 2 SP-36 4.830,57 2.163,30 44,78 4.985,93 1.577,90 31,65 3 NPK 9.736,38 3.895,60 40,01 10.024,78 4.419,28 44,08 4 ZA 2.954,80 524,16 17,74 2.525,12 716,25 28,36 5 Organik 10.810,43 781,68 7,23 10.282,54 857,20 8,34 Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Sarana dan prasana untuk penunjang peningkatan produksi pertanian sangat lah penting. Sarana dan prasana tersebut dapat berupa Jaringan irigasi, Dam Parit, Embung dan Long Storage. Pembangunan II - 95
infrastruktur pertanian berupa dam parit selama lima tahun baru terbangun sebanyak 48 unit, terlihat bahwasanya dari tahun ke tahun pembangunan dam parit mengalami penurunan yang signifikan. Sedangkan embung terbangun 28 unit selama lima tahun sementara long storage terbangun 1 unit. Perkembangan pembangunan infrastruktur pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.116 Pembangunan Infrastruktur Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 NO JENIS INFRASTRUKTUR TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 DAM PARIT 15 Unit 13 Unit 11 Unit 7 Unit 2 Unit 2 EMBUNG 1 Unit 8 Unit 8 Unit 7 Unit 4 Unit 3 LONG STORAGE
1 Unit
Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Sarana dan prasarana pertanian lainnya adalah irigasi. Jaringan irigasi tersebut dapat berupa jaringan irigasi teknis dan setengah teknis. Untuk tahun 2020, Jaringan irigasi teknis dan setengah teknis baru tercapai 3.109 ha dari kebutuhan luas areal seluas 20.731 ha. Apabila dilihat persentase capaian luas areal sawah yang dialiri irigasi baru mencapai 14,99 %. Jaringan irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. NO 1 2 Tabel 2.117 Jaringan Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2020 Klasifikasi Jaringan Irigasi Luas (Ha) 1.667 1.442 3.109 Luas Lahan Sawah Irigasi (Ha) 20.731 Teknis Setengah Teknis Jumlah 20.731 Sumber Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota Kepemilikan alat mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Lima Puluh Kota ada 226 unit, Hal tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada, yakni sebanyak 1.477 kelompok tani. Jika dirata- ratakan alsintan pada kelompok tani masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, rata-rata capaiannya baru 15,30 %. Kepemilikan alsintan dan jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.118 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Alsintan di Kabupaten Lima Puluh Kota Sampai Tahun 2020 No. 1 2 3 4 5 Jenis Alsintan Traktor Roda Dua Cultivator Power Tresher Corn Planter Corn Sheller Jumlah (Unit) 112 67 19 19 9 Kecamatan Akabiluru Bukik Barisan Guguak Gunuang Omeh Harau Kapur IX Lareh Sago Halaban Luak Mungka Pangkalan Koto Baru Payakumbuh Situjuah Limo Nagari Suliki Jumlah Poktan 132 179 120 99 170 141 139 83 78 53 113 81 89 1.477 Jumlah 226 Sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota II - 96
b. Peternakan Populasi sapi potong dan kambing tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, rata-rata kenaikan populasi sapi sebesar 1.915 ekor/tahun dan kambing 867 ekor/tahun. Jumlah populasi Sapi potong dan Kambing di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 45.071 ekor dan 29.379 ekor. Bila dibandingkan populasi sapi potong Kabupaten Lima Puluh Kota dengan populasi sapi potong Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra produksi daging di Sumatera Barat masih rendah, berdasarkan data populasi sapi potong Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebanyak 83.687 ekor. Tabel 2.119 Indeks Daya Dukung Lahan Peternakan per Kecamatan No Kecamatan IDD Total Total Kemampuan Persediaan Kapasitas Populasi Kebutuhan Pakan (BKC ton/th) Ruminansia Wilayah ( ST) Ruminansia (BKC ton/th) ( ST) ( ST) 1 Payakumbuh 2 Akabulru 3 Luak 4 Lareh Sago Halaban 6 Harau Guguak 7 8 Mungka 9 10 Bukik Barisan 11 Gunuang Omeh 12 Kapur IX Suliki 2,6 2,7 0,4 1,1 2,4 1,9 3,0 2,6 2,2 5,2 9,4 7,5 7.988,0 9.837,6 7.051,3 13.734,5 17.250,0 13.792,4 6.244,3 8.961,4 13.806,9 8.472,4 15.927,4 11.305,7 3.088,7 3.581,6 16.481,9 12.356,5 7.159,3 7.353,6 2.079,4 3.431,2 6.328,3 1.635,3 1.701,6 1.502,0 3.503,5 4.314,7 3,092,7 6.023,9 7.568,8 6.049,3 2.738,7 3.930,5 6055,7 3.716,0 6.985,7 4.958.7 2616,8 2862 7216,5 8974,5 5025,8 3273 1067,3 1073,3 2784 732,8 840 975,8 886,7 1452,7 (4123,8) (2950,6) 2543 2776.3 1665.4 2857.2 3271.7 2983.2 6145.7 3982,9 13 Pangkalan Koto Baru Total 2,7 140.682,1 69.576,0 61.702,7 41.443,1 20.259.6 Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota Tabel diatas memperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mendukung populasi sebesar 61.702,7 ST, dengan status aman dimana IDDnya mencapai nilai 2. Secara keseluruhan Kabupaten ini masih mampu menambah kapasitas sebesar 20.259 ST. Dari 13 Kecamatan terdapat 3 kecamatan dengan indek daya dukung dibawah 2 yaitu masing- masing di kecamatan Luak (0.4), kecamatan Lareh Sago Halaban (1.1) dan Kecamatan Guguak (1,9) dengan status wilayah tidak aman, maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersedian pakan antara lain dengan melakukan budidaya hijauan pakan ternak. Tabel 2.120 Data Penyediaan Bibit Sapi (Frozen Semen) No. Tahun Jumlah Pengadaan Frozen Semen (Dosis) Kebutuhan Frozen Semen (Dosis) % Kebutuhan Frozen Semen yang terpenuhi 1. 2. 3. 4. 5. 3.000 2.000 1.000 1.828 8.000 15.828 Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah 15.497 17.178 17.172 17.066 15.898 82.811 19,36 11,64 5,82 10,71 50,32 19,11 Dari tabel di atas tergambar bahwa rata-rata pemenuhan kebutuhan frozen semen untuk ternak sapi adalah 19,11 %. II - 97
NO Tabel 2.121 Kasus Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi Dan Kerbau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 JUMLAH KASUS Penyakit Gangguan Reproduksi 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HipoFungsi Hypoplasia CLP Endometritis Silent Heat Atropi Cystic Ovari Normal Pyometra 148 - 15 46 - - 2 3 - 214 786 - 95 156 500 - 86 1 1 1625 145 2 11 27 65 - 4 - - 254 144 - 18 38 147 - 2 - - 349 49 2 5 9 11 - - - - 76 Jumlah Sumber Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota Gangguan reproduksi merupakan suatu hambatan atau permasalahan yang dihadapi oleh peternak dalam reproduksi ternak, sehingga kelahiran atau kebuntingan pada ternak tidak terjadi. Terjadinya gangguan reproduksi pada hewan ternak sapi dan kerbau disebabkan oleh beberpa faktor diantaranya adalah manajemen pemeliharaan, pakan yang diberikan, bibit ternak dan SDM dari Peternak. Drai jenis beberapa ganguan reproduksi yang paling banyak ditemukan adalah Hipofungsi dan Silent Heat. Yang dimaksud dengan Hipofungsi adalah tidak ada sel telur yang dihasilkan oleh ovarium atau kesuburan pada ternak mengalami gangguan. Dan Silent Heat adalah birahi yang tenang atau Birahi pada ternak tidak teramati oleh Peternak. Hipofungsi dan Silent Heat disebabkan karena jeleknya manjemen pemberian apakan yang berkualitas oleh peternak serta pengetahuan peternak dalam sistem reproduksi ternak. 2.3.3.4 Urusan Pilihan Perdagangan Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2019, sektor perdagangan berkontribusi sekitar 14,98% atau sekitar 2,3 trilyun terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara jika dilihat dari pertumbuhannya berdasarkan harga konstan maka sektor perdagangan berkontribusi sekitar 15,68%. Sebagai daerah penghubung antara bagian barat dan timur sumatera, seharusnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB tersebut harus lebih besar. Ditambah dengan dikenalnya daerah ini sebagai salah satu daerah lumbung pangan. Sehingga kontribusi 15,68% tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan. Cara dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan ini salah satunya dengan menyediakan pasar yang representatif sebagai lokasi transaksi antara penjual dan pembeli. Tabel 2.122 Pasar Rakyat Berdasarkan Status Lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota No Status Lahan Jumlah 1 Pasar Serikat 6 2 Pasar Nagari 54 3 Pasar Kabupaten 1 Jumlah 61 Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan data jumlah pasar yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada tahun 2019 terdapat 61 pasar rakyat dimana 54 unitnya merupakan pasar nagari, 6 unit pasar serikat dan 1 unit pasar kabupaten. dari 61 pasar rakyat tersebut hanya 1 pasar yang tidak aktif yaitu Pasar Puah Data yang berada di Nagari Koto Tinggi kecamatan Gunuang Omeh. II - 98
Tabel 2.123 Pasar Rakyat Berdasarkan Status Keaktifan di Kabupaten Lima Puluh Kota No Status Keaktifan Jumlah 1 Pasar Aktif 60 2 Pasar Tidak Aktif 1 Jumlah 61 Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan Permendag Nomor 37/M.DAG/PER/5/2007 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pasal 5, ada 4 tipe pasar dengan criteria sebagai yaitu : 1. Pasar Rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 2. Pasar Rakyat tipe B merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi). 3. Pasar Rakyat tipe C merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi). 4. Pasar Rakyat tipe D merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi). Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 61 pasar rakyat/ nagari yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak ada yang bertipe A atau B. Tipe D merupakan tipe pasar yang mayoritas ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 46 pasar, sementara 15 pasar lainnya bertipe C. Ditambah belum adanya pasar yang tersertifikasi secara SNI oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengakibatkan volume dagang di pasar rakyat tersebut cenderung stagnan. Sementara sampai saat sekarang data tentang ragam jenis komoditas yang diperdagangkan dipasar belum tersedia sehingga sangat menyulitkan untuk melihat sejauhmana proporsi transaksi dagang masyarakat dipasar-pasar rakyat tersebut dari sisi jenis komoditas. Tabel 2.124 Tipe Pasar Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota No Tipe Pasar Jumlah 1 Tipe A 0 2 Tipe B 0 3 Tipe C 15 4 Tipe D 46 Jumlah 61 Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota Berbicara tentang pasar tentu tidak lepas dari berbicara tentang perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu perlindungan konsumen yang merupakan kewenangan dari daerah tingkat II adalah perlindungan dari sisi ukuran timbangan atau Metrologi. Ketepatan dan akurasi hasil timbangan dalam setiap transaksi barang merupakan hak mutlak dari konsumen atau si pembeli. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jual- beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual harus memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Salah satu standar ekspektasi dari si pembeli adalah ketepatan hasil pengukuran dari barang yang mereka beli. Dalam terminologi metrologi, timbangan tersebut di sebut Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Pada tabel dibawah terlihat bahwa potensi UTTP yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2019 adalah sebanyak 4.452 UTTP. Dari data UTTP tersebut lebih dari 99% merupakan UTTP yang berjenis timbangan pasar. Dengan kata lain timbangan pasar merupakan target utama yang harus dilakukan tera atau tera ulang sehingga bisa menjadi ukuran dan II - 99
berat barang yang dibeli oleh konsumen sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan amanat UU No. 8 Tahun 1999 tersebut. Karena sampai saat ini dari 61 pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota belum satu pun ada pasar tertib ukur. Pasar tertib ukur merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi konsumen agar mendapatkan hasil pengukuran yang benar dan jujur dalam transaksi perdagangan. Sehingga dengan sendirinya, Kabupaten Lima Puluh Kota belum bisa masuk ke dalam kategori Daerah Tertib Ukur (DTU) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ketersediaan SDM dan anggaran memadai merupakan faktor utama dalam pencapaian pasar tertib ukur ini. Sehingga kedepannya Kabupaten Lima Puluh Kota bisa ditetapkan sebagai salah satu daerah tertib ukur yang mampu dalam menjalankan salah satu amanat dari UU No. 8 tersebut. Tabel 2.125 Rekapitulasi Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 No Jenis UTTP Jumlah 1 Timbangan Pasar 4.424 2 SPBU 7 3 Timbangan Jembatan 18 4 Timbangan AMP Elektronik 2 5 SPBE 1 Total 4.452 Sumber Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota 2.3.3.5 Urusan Pilihan Perindustrian Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2016-2020, konstribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan. Sebagaimana terlihat pada tabel kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2016 sebesar 7,66 % menurun menjadi 6,36 % tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser konstribusi sektor industri, bahkan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia juga ikut menyebabkan penurunan konstribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap pendapatan daerah. Tabel 2.126 Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. Indikator Satuan 2016 2017 Tahun 2018 2019 2020 1. Konstribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB % 7,66 7,19 6,9 6,23 6,36 2019* Angka sementara 2020** Angka sangat sementara Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota Hal ini sesuai dengan data jumlah industry formal, unit usaha, nilai produksi dan tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 yang cenderung mengalami penurunan. Tren penurunan sektor peridustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota digambarkan dengan jelas pada tabel di bawah ini. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan konstribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui : 1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaaan teknologi, antara lain usaha - usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni : membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan II - 100
bantuan peralatan produksi seperti : mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir. 2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan IKM dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain : produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffe dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta. 3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan. Tabel 2.127 Jumlah Industri Formal, Unit Usaha, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 - 2020 Unit Usaha Nilai Produksi (Rp,000) Tenaga Kerja No Jenis Industri 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 1 Industri Pangan 2.514 2.533 937 710.298.606 3.750.330.299 62.968.161,107 5.689 5.769 2 Industri Sandang dan Kulit 139 414 100 24.917.195 75.677.364.500 11.375.978,380 1.192 5.431 3 Industri Kimia dan Bahan Bangunan 4.133 4.383 5.892 119.081.750 73.990.184.000 295.391.998,511 12.833 13.891 4 Industri Logam dan Elektronika 9 9 48 1.113.400.000 113.400.000 7.485,515 25 25 5 Industri Kerajinan 277 277 203 166.375.951 166.375.951 1.378.206,307 4.498 4.498 Jumlah 7.072 7.616 7.180 2.134.073.502 153.697.654.750 371.121.829,820 24.237 29.614 2017* 8.193 780.518.815 24.314 2016* 8.193 780.518.815 24.314 Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2019-2021 2.3.4 Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan 2.3.4.1 Sekretariat Daerah a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Adapun komponen dalam penilaian SAKIP tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.128 Komponen Penilaian SAKIP No. Komponen Bobot Sub Komponen a) Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), 1. Perencanaan Kinerja 30% Kualitas Renstra (5%) dan Imlementasi Renstra (3%) b) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), Meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%) 2. Pengukuran Kinerja 25% a) Pemenuhan pengukuran (5%) b) Kualitas pengukuran (12,5%) c) Implementasi pengukuran (7,5%) II - 101 2020 NA NA NA NA NA NA
No. Komponen Bobot Sub Komponen 3. Pelaporan Kinerja 15% a) Pemenuhan pelaporan (3%) b) Kualitas pelaporan (7,5%) c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 4. 5. Evaluasi Internal Capaian Kinerja 10% 20% a) Pemenuhan evaluasi (2%) b) Kualitas evaluasi (5%) c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) a) Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b) Kinerja yang dilaporkan (Outcome) (10%) c) Kinerja tahun berjalan (Benchmark) (5%) Total 100% Sumber Inspektorat, Bapelitbang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perencanaan memiliki bobot nilai yang relatif besar, di ikuti oleh komponen pengukuran kinerja. Urusan yang terkait dengan penilaian SAKIP ini adalah perencanaan, keuangan dan pengawasan. Sedangkan untuk nilai Sakip terdiri atas 7 kategori mulai dari yang tertinggi yaitu AA sampai ke yang terendah D. Perkembangan hasil penilaian peringkat SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.129 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Peringkat Akuntabiliras Kinerja C C CC CC B Sumber Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 peringkat nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah "C" atau "Cukup" yang berarti masih kurang sistem dan tatanan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja daerah. Hal ini sistem untuk manajemen kinerja perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Pada tahun 2020, peringkat SAKIP daerah Kabupaten Lima Puluh Kota naik menjadi peringkat "B" atau "Baik", yang berarti akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan. Walaupun peringkat SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah Baik, namun masih sangat perlu perbaikan agar bisa menjadi lebih baik lagi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja daerah. b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. dapat dilihat pada tabel berikut. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 yang dilaksanakan pada 42 Perangkat Daerah dan Puskesmas, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara umum sudah menunjukkan hasil yang baik, antara lain : 5 (lima) Perangkat Daerah dan Puskesmas dengan mutu pelayanan A (sangat Baik) - 37 (Tiga puluh tujuh) Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan B (baik) Dari survey tersebut didapatkan Nilai Rata-rata Interval 3,39 dengan IKM 83,99 dengan dengan mutu pelayanan B dengan kinerja unit pelayanan Baik. Perkembangan nilai IKM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel disamping. II - 102
Tabel 2.130 Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat 77,67 76,86 80,11 82,76 83,99 Sumber Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Namun demikian unsur-unsur pelayanan yang masih perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kedepannya antara lain sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana dan sarana prasarana. c. Reformasi Birokrasi Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Walaupun sudah ada peningkatan, namun Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum optimal dalam pelaksanaan birokrasi reformasi. Perkembangan Indeks Reformasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.131 Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No 1 Indikator Indeks Reformasi Birokrasi 2016 NA 2017 NA Capaian 2018 57,14 2019 58,78 2020 69,87 Sumber Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota d. Potensi Zakat Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun fluktuatif. Memang pada umumnya setiap tahun terjadi peningkatan pengumpulan zakat, namun peningkatan tersebut tidak bersifat signifikan mengingat potensi zakat di Lima Puluh Kota yang begitu besar, yaitu Rp. 66.723.320.400,-. Persentase penerimaan terhadap potensi zakat hanya sebesar 5,96%. Potensi penerimaan zakat yang tertera pada tabel diatas tersebut baru untuk PNS. Muzzaki-muzzaki yang berasal dari pengusaha, kontraktor, petani dan muzzaki lainnya belum terjangkau oleh BAZNAS, sehingga dalam hal ini maqashid al-Syariah zakat untuk muzzaki di Lima Puluh Kota belum sepenuhnya terpenuhi. Pengumpulan yang dilakukan juga baru sebatas dana zakat, sedangkan untuk dana lain seperti infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya yang juga memiliki potensi luar biasa belum terkumpulkan oleh BAZNAS. Target dan penerimaan Zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.132 Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2016-2020 Potensi Penerimaan Zakat Realisasi Penerimaan Jumlah Dana yang Disalurkan Target Penerimaan No Tahun Orang Rp. Orang Rp. Orang Rp. Orang Rp. 1 2 3 4 5 2016 2017 2018 2019 2020 3.315 3.500 4.000 3.000 4.500 2.500.000.000 2.690.000.000 3.505.000.000 3.250.000.000 4.640.000.000 1.465 2.073.737.110 1.389 2.085.176.046 1.144 2.964.881.746 1.627 4.212.380.837 1.692 3.978.733.270 3.197 5.524 8.101 9.561 8.048 2.198.812.000 1.828.713.948 2.797.168.721 4.357.811.105 3.924.103.900 6.982.875.000 6.000 7.448.400.000 6.000 8.379.450.000 6.000 6.207 9.310.500.000 6.241 10.241.550.000 Sumber Baznaz Kabupaten Lima Puuh Kota Berkaitan dengan mustahiq yaitu pada penyaluran zakat. Program-program yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya masih bersifat konsumtif saja. Dari persentase dana yang terhimpun hanya 10% yang disalurkan untuk zakat produktif. Sehingga hal ini tidak akan menggerakkan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, jika dilihat dari dana yang berhasil terkumpul oleh BAZNAS masih sedikit hanya Rp. 2.000.000.000,- per tahunnya. juga belum mampu sepenuhnya memberikan kenyamanan terhadap muzzaki selama ini. Hal ini terbukti berdasarkan data dari beberapa muzzaki. Kepercayaan para sedangkan yang baru dikelola oleh BAZNAS adalah Rp. 3.978.733.270,- di tahun 2020. Selain pengumpulan zakat yang belum optimal, BAZNAS II - 103
e. Angka Partisipasi Kasar Surau/MDA/TPQ Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ diperoleh dari berapa jumlah anak yang mendapatkan akses belajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang terdapat di nagari-nagari yaitu TPQ, MDA dan Surau. Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.133 APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 No. Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1. APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun 59,64 66,15 62,66 64,59 65,67 Sumber Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Kasar Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ sebesar 65,67, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 7-15 tahun untuk belajar agama masih cukup rendah, masih ada sekitar 34 dari 100 penduduk usia 7-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan agama di Surau/MDA/TPQ. Tabel 2.134 Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 No. Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid 2016 2017 2018 2019 2020 1. TPQ 2. MDTA 3. Surau 4. Masjid 762 132 21 456 769 135 23 417 791 136 27 415 805 136 24 419 805 136 24 419 Sumber Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2.3.4.2 Sekretariat DPRD Capaian target indikator kinerja penunjang urusan sekretariat dewan 100% setiap tahunnya baik dilihat dari tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD, tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Indikator terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Renstra, Renja serta DPA setwan DPRD juga tersedia. Indikator tambahan lain adalah adanya Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan selama lima tahun selalu mengalami tren yang meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa Pimpinan dan anggota Dewan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD selam lima tahun terakhir. Perkembangan Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Kegiatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.135 Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 No. Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan terhadap DPRD Anggota Pelayanan DPRD Sekretariat dalam memfasilitasi Kegiatan Sumber Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota 88,57 91,43 85,71 88,57 91,42 2.3.5 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan 2.3.5.1 Perencanaan II - 104
Capaian target indikator kinerja penunjang urusan perencanaan 100% setiap tahunnya baik dilihat dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu maupun indikator evaluasi dokumen perencanaan daerah. Namun demikian bukan berarti urusan penunjang pemerintahan ini tidak mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan antara lain, yaitu : sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal; perumusan indikator kinerja dan penentuan kegiatan prioritas pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal; dan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan. Permasalahan lainnya terdapat pada pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang belum optimal, antara lain : belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan; dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, Spasial (THIS); belum optimalnya ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah; belum optimalnya dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah; pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah; peran Bapelitbang dalam perencanaan belum optimal dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Tabel 2.136 Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan) Kabupaten Lima Puluh Kota dari Tahun 2016-2020 (%) No 1 2 Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan waktu Evaluasi dokumen perencanaan daerah yang tepat 2016 2017 2018 2019 2020 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota 2.3.5.2 Keuangan Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. PAD merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat. PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan yang diterima, yakni masih di bawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tergantung dengan pemerintah Pusat. Perkembangan PAD dan Persentasenya terhadap Pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 2.137 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Uraian Pendapatan Asli Daerah 2016 68.060.267.475,94 2017 119.771.917.448,64 2018 73.440.842.296,03 2019 85.168.153.332,25 2020 77.429.483.703,61 Pendapatan Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan 1.178.893.526.250,94 5,77 1.275.862.309.267,64 9,39 1.257.168.413.662,03 5,84 1.336.485.510.303,25 6,37 1.209.471.396.990,61 6,40 Sumber Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2019-2021 II - 105
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni : Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Tidak wajar (adversed opinion) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun berturut- turut dari tahun 2016 - 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan a. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut. Tabel 2. 138 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 2020 2017 Indikator 2016 2018 2019 Indeks Profesionalitas ASN N/A 81,67 21,5
53,95 Sumber Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Lima Puluh Kota Dari tabel nilai Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 5 Tahun terakhir terjadi fluktuasi nilai akibat penilaian mandiri yang dilakukan pada tahun 2017 dengan nilai 81,67. Penurunan Indeks Profesionalitas ASN yang cukup signifikan pada tahun 2018 ini menjadi nilai 21,5 disebabkan karena adanya transisi dari penilaian mandiri menjadi penilaian terpusat melalui aplikasi Badan Kepagawaian Negara (BKN) sehingga terdapat perbedaan metode dan indikator penilaian. Tahun 2019 nilai tidak dikeluarkan oleh BKN karena adanya perbaikan sistem. Secara rata-rata, Indeks Profesionalitas ASN ini mengalami kenaikan karena adanya penilaian harian yang dilakukan oleh BKN. 2.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan Urusan Penunjang Pemerintahan untuk Layanan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini masih berada dalam satu subbidang (setingkat eselon IV) dibawah Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan pada perangkat daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) selama ini belum optimal karena terkendala dengan kedudukan organisasi Litbang yang masih eselon IV serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama belum adanya fungsional peneliti untuk urusan kelitbangan ini. Adapun beberapa kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan antara lain adalah inventarisasi pelaksanaan penelitian/ kajian yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk kegiatan inventarisasi inovasi yang dilaksanakan oleh OPD, Nagari dan individu. Selain itu, sejak tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah/ IGA (Innovation Government Award) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2017. II - 106
Grafik 2.38 Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Sumber Kementerian Dalam Negeri Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat bersama dengan 12 Kabupaten/ Kota mendapatkan predikat Provinsi/ Kabupaten/ Kota sangat Inovatif. Selanjutnya Kabupaten Tanah Datar dengan predikat Kabupaten Inovatif. Kemudian 6 Kabupaten/ Kota Lainnya termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat predikat Kurang Inovatif. Dilihat secara peringkat, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di peringkat 15 dari 19 Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat, di atas Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dhamasraya. Tabel 2.139 Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 1. 2. 3. 4. Tahun 2017 2018 2019 2020 Sumber Kementerian Dalam Negeri Nilai Indeks Inovasi Daerah N/A 1.870 3.010 197 Ket. - Sangat Inovatif Sangat Inovatif Kurang Inovatif Tabel di samping menunjukkan bahwa perlu peningkatan kinerja dan jumlah SDM dari urusan kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan dan pelaksanaan Inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka urusan kelitbangan ini perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan aspek daya saing daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 2.3.6.1 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka menilai pencapaian sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan saran perbaikan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan pencapaian sasaran reformasi birokrasi sehingga berdampak terhadap perbaikan reformasi birokrasi yang hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat. PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen, yaitu : Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab- akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. II - 107
Tabel 2.140 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 A Pengungkit I Pemenuhan Manajemen Perubahan Deregulasi Kebijakan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik II Hasil Antara Area Perubahan III Reform Manajemen Perubahan Deregulasi Kebijakan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 32,82 17,36 2,00 3,00 1,37 2,85 2,45 1,68 2,11 2,70 17,50 1,92 1,40 1,55 1,84 3,30 2,09 2,18 3,24 B Hasil Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Kinerja Organisasi 6,95 0,00 0,00 0,00 Sumber Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Program-program yang dicanangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran peningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Tabel 2.141 Penilaian Indikator Kinerja pada Inspektorat tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 1 Maturitas Pengendalian Pemerintah (SPIP) Peningkatan Kapabilitas 2 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Persentase tindak lanjut 3 temuan Ekstern 4 Intern Persentase laporan tindak 4 lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus disiplin pelanggaran pegawai Sumber Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Sistem Intern 1,3 1 plus 81,50 83,00 100 1,3 2 82,00 83,50 100 3,06 2 Plus 82,50 84,00 100 3,06 3 83,00 84,50 100 3,06 3 83,50 85,00 100 Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 berada pada indeks 3,06, artinya pada tingkatan ini Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi II - 108
yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Kapabilitas APIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 berada pada level 3, artinya APIP Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi,efektivitas, dan kehematan (dari operasi, aktivitas, atau program; atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian (governance, risk management, and control), dan hasil yang dicapai serta APIP telah melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan pedoman dan nasehat kepada manajeman. Jasa advis yang diberikan menambah nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Jasa advis diarahkan melalui fasilitasi bukannya penjaminan, yang termasuk di dalamnya adalah pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat. 2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Fokus Kemampuan ekonomi daerah Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cendrung melemah, perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016- 2020 dapat tetap tumbuh di 3,95 persen. PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran meningkat cukup signifikan, yakni 12.677.544,49 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 15.533.057,18 juta rupiah di tahun 2020. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi PDRB ADHB sebesar -1,16 persen. Hal ini terjadi karena turunnya semua kompenen pengeluaran dalam PDRB Menurut Pengeluaran. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indosesia sejak tahun 2020. Peerkembangan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2020 dapat dilihat dari Tabel berikut ini. Tabel 2.142 PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2016 -2020 Jenis pengeluaran Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Net Ekspor Barang dan Jasa PDRB 2016 6.847.554,13 136.050,61 1.272.101,97 3.921.136,19 26.540,06 474.161,55 2017 7.343.897,47 139.460,95 1.299.059,97 4.175.014,75 633,71 573.127,89 2018 7.964.755,93 151.619,31 1.411.319,16 4.507.317,79 1.068,88 489.402,15 2019 8.742.878,66 177.542,00 1.520.627,29 4.877.584,50 398,23 294.464,78 2020 8.480.857,54 173.484,57 1.404.583,62 4.789.336,14 1.462,63 683.332,69 12.677.544,49 13.531.194,73 14.525.483,21 15.613.495,46 15.533.057,18 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB penegluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Seperti halnya PDRB Menurut Pengeluaran ADHB, PDRB ADHK Menurut Pengeluaran juga mengalami kontraksi. Perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini. II - 109
Tabel 2.143 PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020 Jenis pengeluaran 2016 2017 2018 2019 2020 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Net Ekspor Barang dan Jasa PDRB 4.990.154,79 101.183,93 863.149,08 2.892.416,94 21.188,70 743.171,09 5.262.692,29 105.317,45 852.812,59 3.018.723,92 459,10 883.642,26 5.542.364,68 111.765,87 890.009,21 3.139.285,32 731,06 969.105,34 5.794.061,35 126.884,42 936.802,26 3.302.538,24 266,89 1.031.872,82 5.524.120,12 123.245,38 853.207,82 3.210.661,34 948,46 1.350.127,96 9.611.264,54 10.123.647,61 10.653.261,47 11.192.425,99 11.062.311,08 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak lepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, engeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor neto atau ekspor minus impor barang dan jasa. Dari tabel dibawah terlhat bahwa selama tahun 2016-2020, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, 54,01 persen - 54,6 persen. Pembentukan modal tetap bruto juga mempunyai kontribusi relative besar dari tahun 2016- 2020 yakni 30,93-30,83 persen. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah berada dalam rentang 10,03 persen (2016) dan 9,04 persen (2020). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Untuk net ekspor barang dan jasa berada pada rentang 3,74 persen (2016) dan 4,4 persen (2020), menunjukkan bahwa komponen ekspor yang cendrung lebih tinggi dari impor. Tabel 2.144 Distribusi PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020 Jenis pengeluaran 2016 2017 2018 2019 2020 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Net Ekspor Barang dan Jasa PDRB 54,01 1,07 10,03 30,93 0,21 3,74 54,27 1,03 9,6 30,85 0 4,24 54,83 1,04 9,72 31,03 0,01 3,37 56 1,14 9,74 31,24 0 1,89 54,6 1,12 9,04 30,83 0,01 4,4 100 100 100 100 100 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dari tabel disamping, selama tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh II - 110
Kota mengalami perlambatan, yakni sebesar 5,32 persen (2016); 5,33 persen (2017); 5,23 persen (2018) dan 5,06 persen (2019) dan -1,16 persen (2020). Tabel 2.145 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen), 2016-2020 Jenis pengeluaran 2016 2017 2018 2019 2020 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,61 5,46 5,31 4,54 4,66 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,58 4,09 6,12 13,53 2,87 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 0,68 1,2 4,36 5,26 8,92 Pembentukan Modal Tetap Bruto 6,55 4,37 3,99 5,2 2,78 Perubahan Inventori
Net Ekspor Barang dan Jasa
PDRB 5,32 5,33 5,23 5,06 1,16 Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 2.4.2.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio panjang jalan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Semakin besar rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, akan menggambarkan kepadatan pemakaian pengguna jalan. Tahun 2020, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 64,67 artinya dalam 1 km panjang jalan menampung 64,67 kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama kurun waktu 2016- 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.146 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Panjang Jalan 1.332,75 1.306,65 1.306,65 1.306,65 1.315,48 2 Jumlah kendaraan 91.610 91.610 94.969 101.193 85.070 3 Rasio 68,74 70,11 72,68 77,44 64,67 Sumber BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2019-2021 2.4.2.2 Ketaatan terhadap RTRW Penataan Ruang dalam kegiatan pembangunan merupakan urusan yang harus diperhatikan secara mutlak, karena kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan dan dilaksanakan pada ruang tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Manfaat penataan ruang ini akan sangat terlihat pada kawasan- kawasan strategis dan cepat tumbuh seperti IKK Sarilamak. Pesatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan IKK Sarilamak merupakan salah satu dampak positif dari ditetapkannya Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tetapi pesatnya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan penataan ruang yang baik, sehingga IKK Sarilamak saat ini terlihat sepeerti sebuah kota yang tidak teratur. Tidak saja sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu pengaturan dan penataan kawasan lebih lanjut. Belum optimalnya penataan IKK Sarilamak dapat dilihat dari : i) belum disahkannya aturan yang mengatur tentang penataan ruang (rencana detail tata ruang), walaupun pada saat ini proses penyusunan dokumen tersebut sudah dilakukan, dan ii) masih rendahnya target yang ditetapkan dalam ketaatan terhadap RTRW seperti yang ditampilkan pada Grafik 2.2 dibawah : II - 111
Grafik 2.39 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 Sumber DPUPR Kab. Lima Puluh Kota Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 60%, artinya masih ada 40% dari aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang menjadi kendala utama adalah belum selesainya proses revisi RTRW yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum, serta belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten. 2.4.2.3 Jenis dan jumlah Bank dan cabang Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021, pada tahun 2020 jumlah BPR/ LPN tercatat sebanyak 11 buah yang tersebar di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Suliki, dan Kapur IX dengan jumlah masing-masing 1 bank kecuali Kecamatan Payakumbuh, Situjuah Limo Nagari dan Kecamatan Harau masing-masing sebanyak 2 bank. Total modal dasar BPR/ LPN tersebut pada tahun 2020 tercatat sebesar 72 milyar rupiah dengan total asset sebesar 296 milyar rupiah. Asset terbesar terdapat di Kecamatan Harau, yaitu 88 Milyar rupiah dan asset terkecil di Kecamatan Kapur IX sebesar 9,9 milyar rupiah. 2.4.3 Fokus Iklim Investasi 2.4.3.1 Angka Kriminalitas Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah sebesar 252 yang berarti bahwa setiap 252 orang dari 100.000 penduduk beresiko terkena tindak kejahatan. Terkait penjelasan Angka Kriminalitas sudah dijelaskan pada subbab 2.2.6 Angka Kriminalitas halaman II-51. 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.4.1 Tingkat Ketergantungan Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas atau kelompok usia produktif dan non produktif. BPS merepresentasikan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) dengan memunculkan Angka Beban Tanggungan (ABT). Angka Beban Tanggungan (ABT) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Semakin besar ABT, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Angka Beban Tanggungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada II - 112
tahun 2015 sebesar 63 atau dapat dikatakan bahwa setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) akan menanggung 63 orang non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Untuk tahun 2020, Angka Beban Tanggungan Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada besaran 47-48. Perkembangan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Dapat dilihat dalam Tabel berikut. Tabel 2.147 Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 No. Kelompok Umur 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun Jumlah Penduduk Usia 65+ Tahun 109.803 235.200 27.565 109.939 237.718 28.415 110.038 240.046 29.430 110.014 242.219 30.584 92.272 259.325 31.928 4 % ABT 58,40 58,20 58,10 58,05 47,89 Sumber : BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2019-2021 2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk mengindentifikasi dan memberikan alternatif kebijakan, rencana dan/atau program yang dapat mengoreksi, menyempurnakan dan menambahkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: 1.)Tanpa Kemiskinan, 2.) Tanpa Kelaparan, 3.) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4.) Pendidikan Berkualitas, 5.) Kesetaraan Gender, 6.) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7.) Energi Bersih dan Terjangkau, 8.) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9.) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10.) Berkurangnya Kesenjangan, 11.) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12.) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 13.) Penanganan Perubahan iklim, 14.) Ekosistem Lautan, 15.) Ekosistem Daratan, 16.) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, 17.) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Berdasarkan Perpres No.59 Tahun 2017 di atas, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals dan jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator. Adapun untuk evaluasi capaian TPB terdapat 4 (emat) kategori tingkat pencapaian antara lain 1.) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 2.) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 3.) Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA), Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK). Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini. II - 113
Grafik 2.40 Proporsi Capaian TPB Kabupaten Lima Puluh Kota Sumber KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 Tingkat ketercapaian pelaksanaan TPB Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan 17 TPB dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.148 Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Lima Puluh Kota No Nama TPB TPB 1 TPB 2 TPB 3 TPB 4 TPB 5 TPB 6 TPB 7 Menjamin akses energi Tanpa Kemiskinan Tanpa Kelaparan Kehidupan sehat dan sejahtera Pendidikan berkualitas Kesetaraan gender Air bersih dan sanitasi layak Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak Infrastruktur,industri dan inovasi TPB 8 TPB 9 TPB 10 Mengurangi kesenjangan TPB 11 Kota dan pemukiman berkelanjutan Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan Penanganan perubahan iklim Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh Kemitraan untuk mencapai tujuan TPB 12 TPB 13 TPB 15 TPB 16 Jumlah Indikator 24 11 34 13 14 18 2 19 13 11 13 5 2 4 21 SS 9 7 25 6 7 9 1 8 4 5 2 2 1 13 Evaluasi Capaian SB 11 1 4 5 4 8 NA 3 3 5 2 3 7 1 4 4 5 3 1 2 1 2 2 1 6 2 TPB 17 Total Persentase 16 220 100% 10 109 50% 4 66 30% 1 29 13% Sumber KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 Dari gambar dan tabel diatas sebanyak 109 indikator (50%) sudah mencapai target dan tidak ada data/belum terlaksana (NA) dari capaian TPB tersebut sebanyak 29 indikator (13%). Pemerintah dan II - 114 BK 1 1 4 4 5 1 16 7%
masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota mungkin sudah melaksanakan kegiatan pembangunan terkait dengan indikator TPB tersebut, namun tidak tersedia data, sehingga tidak bisa dianalisis. Terhadap indaktor TPB yang bukan kewenangan sebanyak 16 indikator (7%). 2.6 Hasil Telahaan RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2041 investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang terpadu antar sektor, daerah dan masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pedoman dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten, pedoman untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten dan pedoman lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan pedoman dalam menentukan lokasi 2.6.1 Hasil Telahaan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2041 Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional . Struktur ruang terdiri dari pusat - pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana. Sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem digunakan untuk mengintegrasikan wilayah yang ada di kabupaten. Untuk melihat rencana struktur ruang yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut: jaringan lainnya yang Tabel 2.149 Hasil Telahaan Strukrur Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2041 Rencana Pemanfaatan Ruang Tahun Pelaksanaan No Rencana Struktur Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana I Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan I.1 Pemantapan Fungsi PKL Sarilamak Penyusunan RDTR Sarilamak IKK Sarilamak APBD Kabupaten Dinas PUPR Penyusunan RTBL Pusat Pemerintahan Penyusunan RTBL Kawasan Wisata Lembah Harau Pengembangan Fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung PKL Pengembangan sarana prasarana permukiman dan Pengembangan RTH Publik IKK Sarilamak Kawasan wisata Lembah Harau Kec. Harau Kec. Harau IKK Sarilamak APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten , Investasi Swasta APBD Kabupaten , Investasi Swasta APBD Kabupaten , Dana CSR Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR I.2 Pemantapan Fungsi PPK Penyusunan RDTR Perkotaan PPK Pengembangan Fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung PPK Perkotaan Suliki, Pangkalan Koto Baru, Sariak Laweh, Banda Dalam, Koto Baru, Dangung- dangung, Pakan Rabaa, Koto Tinggi, dan Maek, Kec.Suluki, Kec.Pangkala n Koto Baru, Kec. Akabiluru, Kec. Situjuah Limo Nagari, APBD Kabupaten APBD Kabupaten , Investasi Swasta Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, Swasta II - 115
No I.3 II II.1 Rencana Pemanfaatan Ruang Tahun Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi 2021 2022 2023 2024 Pemantapan Fungsi PPL Pengembangan sarana prasarana permukiman dan Pengembangan RTH Publik Rencana Pembangunan IPAL Penyusunan Perdes Rencana Tata Ruang Desa (Nagari) Pengembangan Fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung PPL Kec. Payakumbuh, Kec. Guguak, Lareh Kec. Sago Halaban, Kec. Gunung Omeh, dan Kec. Bukik Barisan Kec.Suluki, Kec.Pangkala n Koto Baru, Kec. Akabiluru, Kec. Situjuah Limo Nagari, Kec. Payakumbuh, Kec. Guguak, Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Gunung Omeh, dan Kec. Bukik Barisan Perkotaan Suliki, Pangkalan Koto Baru, Sariak Laweh, Banda Dalam, Koto Baru, Dangung- dangung, Pakan Rabaa, Koto Tinggi, dan Maek, Perkotaan Suliki, Pangkalan Koto Baru, Sariak Laweh, Banda Dalam, Koto Baru, Dangung- dangung, Pakan Rabaa, Koto Tinggi, dan Maek, Pakan Sabtu, Paiti, Muro Padang dan Loweh Kec. Luak, Kec. Kapur IX, Kec. Mungka Pengembangan sarana prasarana permukiman dan Kec. Luak, Kec. Kapur IX, Kec. Mungka Pengembangan RTH Publik Luak, Kec. Kec. Kapur IX, Kec. Mungka Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Transportasi) Sistem Jaringan Jalan Nasional Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Nasional Non Tol ruas batas Kabupaten Lima Puluh Kota (arah ke Pekan Baru) - Kota Payakumbuh - Selatan jaan utara Batas 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten , Investasi Swasta Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta APBD Kabupaten , Dana CSR Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten , Dana CSR Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten , Investasi Swasta APBD Kabupaten , Investasi Swasta APBD Kabupaten , Dana CSR Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, Swasta Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBN Kementerian PUPR II - 116
No II.2 II.3 Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Jalan Provinsi Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Kabupaten Lima Puluh Kota (arah ke Tanah Datar) Pembangunan Jalan Pekanbaru Padang Rencana Pengembangan Jalan Ruas Pangkalan - Sialang - Gelugur - Batas Provinsi Riau Rencana pengembangan ruas Tinggi - Bonjol Rencana pengembangan Jalan Buluh Kasok Riau Rencana pengembangan ruas Sarilamak - Luak Tol - jalan Koto jalanSimpul Rencana pengembangan ruas Luak - Akabiluru jalanSimpul Rencana pengembangan ruas Sarilamak Akabiluru jalanSimpul - Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Sarilamak - Suliki Menyesuaika n rencana Pangkalan, Gelugur Koto Tinggi - Bonjol Buluh Kasok Simpul melewati Bukik - Limbuku Tanjung Pati (ruas 47) - Taram - Bukik Limbuku (ruas 45) - Andaleh Taram (ruas 44) - Andaleh Mungko (ruas 120) - Andaleh Mungo (ruas 120) - Tarok - Andaleh (ruas 43) - Simpang - Yanita Saibaladuang (ruas 82) - Pinang Baririk Rogeh 64) Simpul jalan ini melewati Kota Payakumbuh, lurus sepanjang jalan negara hingga ke kecamatan Akabiluru Simpul berkembang mengikuti jalan negara dan jalan provinsi yang dari sarilamak Kecamatan Harau melewati kecamatan guguak hingga kecamatan suliki ini - (ruas ini ke 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBN dan/atau Investor Kementerian PUPR, Swasta APBD Provinsi Dinas PUPR Provinsi APBD Provinsi Dinas PUPR Provinsi APBD Provinsi Dinas PUPR Provinsi APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR II - 117
No Rencana Struktur Ruang Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Rencana pengembangan ruas jalan Simpul - Sarilamak Guguak Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Akabiluru -Suliki Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Suliki - Kapur IX Simpul berkembang mengikuti jalan negara dan jalan provinsi yang dari sarilamak Kecamatan Harau Hingga Kecamatan Guguak Simpul melewati Sp.Batu Hampar Suayan (ruas15) Suayan Siamang (ruas Bunyi - 107) Sp.Kubang - Siamang Bunyi 74) Selatan Mudiak (ruas 24) Simpul melewati Koto Tangah - Guntuang (ruas 29) - Maek - Tanjung Bungo (ruas 80) - Koto Lamo - Tanjung Bungo (ruas 90) - Lubuk Alai - Koto (ruas Lamo Jalan 72) - di Provinsi Kecamatan Kapur IX Simpul dihubungkan oleh provinsi ini ini - - - (ruas Suliki - Liki ini Rencana pengembangan ruas jalan Simpul - Kapur Pangkalan Koto Baru Rencana pengembangan ruas jalan Simpul - Guguak Pangkalan Koto Baru IX Rencana pengembangan ruas jalan Simpul Sarilamak - Pangkalan Koto Baru Rencana pengembangan ruas jalan Simpul guguak - Luak Rencana pengembangan ruas Jalan jalan Lingkar luas kota ini jalan Simpul dihubungkan oleh jalan provinsi dan jalan negara melewati kecamatan suliki Simpul dihubungkan oleh negara ini ini jalan Simpul dihubungkan oleh jalan - jalan provinsi - Pakan Sabtu - Mungo (ruas 41) IKK Sarilamak ini 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR II - 118
No II.4 II.5 II.6 Rencana Struktur Ruang Jaringan Jalan Strategis IKK Sarilamak Jaringan Jalan Strategis Kawasan Buluh Kasok Jaringan Jalan Sentra Produksi dan Agropolitan Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi sarilamak Pengajuan usulan izin perencanaan dan pembuatan median pada jalan Arteri Primer ( Jalan Negara) Pengusulan nama - nama ruas jalan ke DPRD Perencanaan dan Pembangunan Jalan Sekunder (AS) Perencanaan dan Pembangunan Jalan Sekunder (KS) Perenc Pembangunan Jalan Lokal LGP & LGS Perencanaan dan Pembangunan Terminal Tipe B Arteri Kolektor & IKK Sarilamak & Perencanaan Pemb, Jalan Tempat Parkir (off Street Parking) Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Perencanaan Pembangunan Trotoar Perencanaan Pembangunan Halte /Shelter/Laybay Perencanaan dan Pembangunan Perlengkapan Jalan Perencanaan dan Pembangunan Jalan Talago - Aia Putiah - Buluah Kasok Perencanaan dan Pembangunan jalan Ketinggian - Buluh Kasok Perencanaan dan Pembangunan Jalan Tanjung Pati - Batu Balang Perencanaan dan Pembangunan Bukik Jalan - Limbuku Pilubang - Buluh Kasok Perencanaan dan pembangunan perlengkapan jalan Perencanaan dan pembangunan Jalan Tanjung Pati - Lb Batingkok - Simalanggang - Taeh Baruah - Mungka & & & Kawasan Buluh Kasok Mungka 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi APBD Kabupaten Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR II - 119
No Rencana Struktur Ruang Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Tarantang - Solok Bio Bio -Simpang Balai - Padang Laweh - Mungka Pembukaan jalan di Jorong Mungka Tengah ke Nagari Jopang Pembukaan jalan di Jorong Mungka Tengah ke Nagari Jopang Pembukaan jalan di Jorong Lubuak Lintang ke dekat Camat Kantor (Simpang Tiga) Pembukaan jalan dari Batu Bulan ke Sungai Antuan Pembukaan jalan Rempuah dari Gadang ke Jorong Balai Koto Tinggi Kubang Balambak Pengembangan jaringan jalan dari lingkar Jopang ke Padang Mungka Peningkatan ruas jalan Simun (Jopang Manganti) Perencanaan dan Pembangunan Jalan Tanjung Pati - Bukik Limbuku - Taram - Andaleh Perencanaan dan Pembangunan Jalan Pakan Sabtu - Padang Mangateh - Jalan Negara Situjuah Batua - Situjuah Gadang - Sikabu - Madang Kodok - - Rogeh Sibaladuang - Padang Mangateh - Ketinggian Tarantang - Solok Bio Bio - Simp. Balai - Lb. Simato - Sei. - Padang Batang - Kampuang Tangah - Kubang Balambak - Maek - Tanjuang Bungo - Lolo - Sialang. Tanjung Pati - Lubuk Batingkok - - Gurun Aie - Simpang Kapuak - - Padang Laweh Talang Maua - Kubang Balambak - Maek - Ronah - Tanjung Bungo - Lolo - Sialang. kabu Antuan Talago Sonsang Lokasi Padang Mangateh Kapur IX Kapur IX 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR II - 120
No II.7 II.8 Rencana Struktur Ruang Jaringan Jalan Setra Tambang Jaringan Jalan Kawasan Tujuan Wisata Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Perencanaan dan Pembangunan jalan simp. Batu Hampa - Sariak Laweh - Bukik Apik - Kuranji - - Buka Tiaka Tungkek - Simpang Andiang - Maek Perencanaan dan Pembangunan Perlengkapan Jalan Perencanaan dan Pembangunan Jalan Simpang Kapuak - Kubang Balambak Perencanaan dan Peningkatan jalan Pangkalan - Batu Kajang (Jalan Provinsi) Perencanaan dan Peningkatan jalan Tanjuang Bungo - Koto Lamo - Lb. Alai Simp. Batu Hampa - Sariak Laweh - Bukik - Kuranji - Tiaka - Kubang Tungkek - Simpang Andiang - Maek - Tanjuang Bungo - Sialang Perencanaan dan peningkatan jalan ketinggian - Lb. Alai Perencanaan dan Peningkatan Jalan Simalanggang - Koto Baru Peningkatan Ruas Jalan Koto Baru - Limbanang - Suliki Koto - Tinggi - Pua Data Perenc & Pemb. Jalan Pua Data - Manggani 5. Perencanaan dan Pembangunan Perlengkapan Jalan Perencanaan dan Peningkatan Jalan Sarilamak - Harau Perencanaan & Peningkatan Jalan Ketinggian - Lubuak Limpato Perencanaan & Peningkatan Jalan Ketinggian - Tarantang Perencanaan dan Pembangunan Area Parkir di Kawasan Wisata Perencanaan dan Pembangunan Shelter Halte/Laybay Perencanaan Pembangunan Apik Lokasi Kapur IX Kapur IX Kecamatan Mungka Pangkalan Koto Baru Kapur IX Manggani Gunuang Omeh Lembah Harau / & 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR II - 121
No II.9 II.1 0 Rencana Struktur Ruang Jaringan Jalan Bandar Udara Piobang Jaringan Jalan Kawasan Terisolir Pembanguna n dan Penegmbang an Rencana Terminal Jaringan Rel Kereta Api Jaringan Trasnportasi Sungai Danau dan Penyebranga n Jaringan Sistem Transportasi Udara Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Perlengkapan Jalan Lokasi Andaleh - Batang Tabik Taeh Bukik - Air Sarasah Terjun Murai - Labuah Lintang Perencanaan dan Peningkatan Jalan Taram - Kapalo Banda Perencanaan dan Peningkatan Jalan Taram - Bukik Limbuku Perencanaan dan Peningkatan Jalan Solok Bio-Bio - Taeh Bukik Perencanaan dan Peningkatan Jalan Batuang Badarah - Lambeh Perencanaan dan Peningkatan Jalan Sungai Simpang Dadok - Pua Data Perencanaan dan Peningkatan Jalan Simpang Simpang Anding - Maek Baru Koto Parumpuang Piobang Simpang Cubadak - Sungai Beringin - Gando - Piobang Sialang - Galugua (Kapur IX) Baliak Bukik - Sei. Pimpiang - Lokasi Transmigrasi (Pangkalan Koto Baru) Maek - Tanjung Bungo Suayan - Siamang Bunyi Simpang Ipuh - Ampalu - Sungai Pembangunan Terminal Tipe B Sarilamak Batang Tabik Kecamatan Mungka Kecamatan Harau Kecamatan Gunuang Omeh Kecamatan Bukik Barisan Kecamatan Payakumbuh Kapur IX Pangkalan Koto Baru Kecamatan Bukik Barisan Kecamatan Akabiluru Kecamatan Lareh Halaban Sarilamak Sago Pembangunan Terminal Tipe C Suliki Pembangunan Terminal Tipe C Pangkalan Koto Baru Jalur Kereta Api - Payakumbuh Limbanang - Gunuang Omeh Pembangunan Dermaga Angkutan Pariwisata Danau Koto Panjang Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan udara piobang di Buatan Suliki Pangkalan Koto Baru pangkalan Kecamatan Payakumbuh 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR Dinas PUPR APBD Provinsi APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan APBN APBD Kabupaten Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Perhubungan II - 122
No III III.1 IV IV.1 V IV IV.1 Rencana Pemanfaatan Ruang Tahun Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi 2021 2022 2023 2024 2025 Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Energi) Pengembang an dan Pembanguna n Jaringan Energi Optimalisasi PLTA Koto Panjang PLTMH di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Pembebasan Tanah untuk Perluasan jaringan tenaga listrik Perluasan Jaringan dan Listrik Pembangunan Gardu listrik Pangkalan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh kecamatan Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Telekomunikasi) Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Telekomunik asi Optimalisasi Telepon Sentral (STO) Otomatis yang telah dibangun di Lubuk Basung, Maninjau dan Baso dengan memanfaatkan kabel optis Pembangunan Tower Bersama Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Sumber Daya Air) Peningkatan Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dan irigasi Pembangunan irigasi daerah yang potensial Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. pada irigasi Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Program Perwujudan Sistem Pengembangan Prasarana (Jaringan Prasarana Lingkungan Permukiman) Rencana Pengembang an Sistem Air Bersih Menurunkan tingkat kebocoran dan produksi air distribusi bersh Pelestarian sumber permukaan air tanah Membangun prasarana air bersih kran umum dan hidran umum Pembangunan Reservoar Mengoptimalkan sumber air bersih yang ada saat ini air dan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Provinsi, APBD Kabupaten APBD Provinsi, APBD Kabupaten APBD Provinsi, APBD Kabupaten APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN Dinas ESDM Provinsi, PT. PLN APBN, APBD Kabupaten PT. Telkom, Dinas Kominfo APBD Kabupaten , Investasi Swasata PT. Telkom, Dinas Kominfo, Provider Telekomunikas i APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR APBD Provinsi, APBD Kabupaten APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dinas PUPR Dinas PUPR APBD Kabupaten Dinas PUPR, PDAM APBD Kabupaten Dinas PUPR, PDAM APBD Kabupaten Dinas PUPR, PDAM APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR, PDAM Dinas PUPR, PDAM II - 123
No IV.2 Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembang an Sistem Persampahan Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Peningkatan kapasitas produksi distribusi dan dengan yaitu meningkatkan diameter penambahan jaringan transmisi, distribusi tersier Memperbaiki jaringan distribusi yang rusak serta memelihara dengan jaringan guna meminimalisasi kebocoran terjadi distribusi Menyediakan pompa - pompa cadangan pada tiap - tiap unit sehingga PDAM terjadi apabila kerusakan, dan produksi distribusi air bersih oleh PDAM tidak terganggu Pembebasan tanah perluasan untuk jaringan air minum Perluasan jaringan air bersih dan pembangunan distribusi bersih Pemanfaatan teknologi guna pengolahan sampah sampah organik skala kecil Pengelolaan sampah domestik dengan metoda 3 R Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan Pengadaan TPS untuk masing - masing kecamatan pipa, pipa dan baik tesebut yang selama air tepat dalam Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Penertiban pemisahan sampah non B3 dengan sampah B3 dari industri, bangunan rumah komersil, sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten Dinas PUPR, PDAM APBD Kabupaten Dinas PUPR, PDAM APBD Kabupaten Dinas PUPR, PDAM APBD Kabupaten Dinas PUPR, PDAM APBD Kabupaten Dinas PUPR, PDAM APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP II - 124
No IV.3 IV.4 Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembang an Sistem Air Limbah Rencana Pengembang an Sistem Jaringan Drainase Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Pembangunan lokasi Regional TPA Lokasi Seluruh Kecamatan Sosialisai penanganan limbah dengan menggunakan tangki seprik tank Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja Pembangunan instalas pengolahan limbah secara individual Program pengembangan kinerja pengelolaan limbah Normalisasi saluran drainase dan aliran sungai sistem kakus air industri Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Drainase Kawasan IKK Sarilamak Drainase Jalan Kabupaten - Balai Jr. Talang Maua Nagari Talang Kec. Maua Mungka Drainase Jalan Batas Kota - Padang Panjang Padang Panjang Nagari Tanjuang Haro Sikabu- kabu di Kecamatan Luak Drainase Jalan Bundo Kanduang Nagari Mauro di Palti Kecamatan Kapur IX Drainase Jalan Jr. Suka Karya Nagari Lubuk di Alai Kecamatan Kapur IX Drainase Jalan Kabupaten Jor. Koto Baru Nagari Mungka Kec. Mungka Drainase Jalan Kabupaten Kapalo Koto Nagari Andaleh Kec. Luak Drainase Jalan Kabupaten Padang Kandih Kec, Guguak Ruas Puskesmas di Jr. 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP II - 125
No Rencana Struktur Ruang Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Kecamatan Drainase Jalan kabupaten Subaladung Sei. Kamuyang Kec. Luak Drainase Jalan Kapalo Koto - Simalanggang Kec. Payakumbuh Drainase Jalan Kapoan - Date, Jr. Koto Sarikat di Kecamatan Guguak Drainase Jalan Koto Tuo Mungka Nagari Mungka Kecamatan Mungka Drainase Jalan Pakan Sabtu - Padang Mangatas Nagari Mungo di Kecamatan Luak Drainase Jalan Pasar Durian Tinggi ke Trans Nagari Durian Tinggi Kapur IX Drainase Jalan Pinang Balirik Nagari Sei. Kamuyang di Kecamatan Luak Drainase Jalan raya Kubu Gadang Kubang Menuju Simpang Subur Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Drainase Kabupaten Koto Tangah Simalanggang - Koto Baru di Kecamatan Payakumbuh Drainase Kabupaten Simpang Balai - Rupi Lapangan Bola Nagari Simalanggang di Kecamatan Payakumbuh Jl. Drainase Tanjung Anau - Batu Nan Pasuak Nagari IX Jl. Jl. 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP II - 126
No Rencana Struktur Ruang Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Mungo Kecamatan Luak Jln. Drainase Koto Tangah Koto Lamo Nagari Koto Lamo di Kecamatan Kapur IX Drainase Jor. Balai Tangah Nagari Lubuak Alai di Kecamatan Kapur IX Drainase Kampuang Trandam Sawah Padang Nagari Sariak Laweh di Kecamatan Akabiluru Drainase Samping Kantor Wali Nagari Bukik Sikumpa di Kecamatan Lareh Halaban Lanjutan Drainase Jalan Kabupaten Jr. KPL - Balai Gadang Atas di Kecamatan Luak Saluran Lapangan Bola Kaki Jr. Jambak Nagari Banja di Loweh Kecamatan Bukik Barisan Saluran Drainase Jalan Pakan Rabaa Balai - Panjang Padang Lowe Jr. Pakan Rabaa Nagari Batu Payuang di Kecamatan Lareh Sago Halaban Drainase Kawasan IKK Sarilamak di Jr. Sago Air Pembangunan Jaringan Drainase Drainase Jalan Labuah Lintang Nagari Sei. Antuan Kec. Mungka Drainase Jalan Nagari Pakan Sinayan - Padang Blimbing Nag. Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh di Sago 2021 2022 Tahun Pelaksanaan 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP II - 127
Rencana Pemanfaatan Ruang Tahun Pelaksanaan No Rencana Struktur Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sumber Dana Instansi Pelaksana Halaban Drainase Jalan Ompang Gadang Lubuak Batingkok Kec. Payakumbuh Jl. Drainase Tb. Ijuak - Parit Dalam Koto Tangah Simalanggang di Kecamatan Payakumbuh - APBD Kabupaten APBD Kabupaten Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Sumber : RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2041 2.6.2 Hasil Telahaan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Untuk perwujudan pola ruang kabupaten lima pulu kota hasil telahaan RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2041 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.150 Hasil Telahaan Pola Ruang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024 Rencana Pemanfaatan Ruang Tahun Pelaksanaan No Rencana Pola Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/Indikasi Program Lokasi 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 Sumber Dana Instansi Pelaksana PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG I I.1 PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindunga n Terhadap Kawasan Bawahannya dan Pemantauan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung Kawasan Hutan Lindung Sesuai MenLHK SK Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningka tkan fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung Sesuai MenLHK SK partisipasi Peningkatan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung Kawasan Hutan Lindung Sesuai MenLHK SK APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Dinas PUPR BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Dinas PUPR BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Dinas PUPR BBWS, Dinas PUPR I.2 Perwujudan Kawasan Perlindunga n Setempat dan Perlindungan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD BBWS, Dinas PUPR II - 128
No I.3 I.4 Rencana Pola Ruang Perwujudan Kawasan Konservasi Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/Indikasi Program Lokasi Pembuatan struktur buatan pengaman sungai Seluruh Kecamatan Pengembangan alami pengaman sungai struktur Seluruh Kecamatan Penentuan dan pengendalian pemanfaatan jalan kawasan sempadan tol batas kawasan sekitar jalan tol Penentuan dan pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan rel KA batas kawasan sekitar rel KA Penentuan pengendalian pemanfaatankawasan sempadan Danau batas dan Waduk Koto Panjang Penentuan dan pengendalian pemanfaatan kawasan sempadanSUTET/SUTT batas kawasan sekitar SUTET/SU TT Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan konservasi Seluruh Kawasan Konservasi Sosialisasi fungsi kawasan konservasi Seluruh Kawasan Konservasi dan Perlindungan pelestarian fungsi kawasan rawan bencana Seluruh Kabupaten Sosialisasi fungsi kawasan rawan bencana Seluruh Kabupaten 9 1 0 2 Tahun Pelaksanaan 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 Sumber Dana Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n Instansi Pelaksana BBWS, Dinas PUPR BBWS, Dinas PUPR BPJT KemenPUPR, Dinas PUPR Kementerian Perhubungan , Operator Jalan Tol, Dinas PUPR Dinas PUPR PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi,Dina s PUPR Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten II - 129
No II II.1 II.2 Rencana Pemanfaatan Ruang Rencana Pola Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/Indikasi Program Lokasi Penyusunan mitigasi bencana daerah rencana Seluruh Kabupaten PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA Perwujudan Kawasan Hutan Produksi pelestarian Kawasan Hutan Produksi berupa Hutan Produksi hutan produksi terbatas, hutan produksi dn hutan rakyat Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi Seluruh kawasan hutan produksi tetap, konversi, Seluruh kawasan hutan produksi Perwujudan Kawasan Pertanian Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi Seluruh Kecamatan Penetapan Perda LP2B Seluruh Kecamatan Rehabilitasi pertanian terdegradasi yang lahan sudah Seluruh Kecamatan Pengembangan tanaman pertanian sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal. Seluruh Kecamatan dan Pemantapan kawasan pelestarian pertanian dengan komoditas khas sebagai tanaman keunggulan pertanian daerah Seluruh Kecamatan 9 1 0 2 Tahun Pelaksanaan 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 Sumber Dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n Instansi Pelaksana BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, Bappedalitba ng BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP BKSDA, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas PUPR Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan II - 130
No Rencana Pola Ruang II.3 Perwujudan Kawasan Perikanan Kawasan Pertambang an dan Energi II.4 Kawasan Peruntukan Industri II.5 Kawasan Pariwisata Rencana Pemanfaatan Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/Indikasi Program Lokasi Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan dan pariwisata pengembangan agrowisata Seluruh Kecamatan Pengembangan khusus peternakan kawasan Seluruh Kecamatan Pengembangan prasarana perikanan tangkap Pengendalian pengaturan perikanan tetap lestari Pengembangan pertambangan lingkungan sarana pendukung dan kegiatan tangkap agar ramah Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Kawasan tambang Rehabilitasi kawasan pasca tambang Kawasan tambang Pengembangan pengelolaan sentra IKM sarana limbah pada Seluruh Kecamatan Pengembangan dasar & infrastruktur sarana pendukung usaha IKM Seluruh Kecamatan Pemulihan akibat kegiatan industri lingkungan Seluruh Kecamatan Penyusunan Rencana Induk Perindustrian Daerah Seluruh Kecamatan Penyusunan Raperda Rencana Induk Pariwisata (RIPDA) Seluruh Kecamatan Penyusunan master plan kawasan pengembangan pariwisata Seluruh Kecamatan 9 1 0 2 Tahun Pelaksanaan 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 Sumber Dana APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBN, APBD Provinsi APBN, APBD Provinsi APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n Instansi Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pariwisata Dinas Peternakan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Kementerian ESDM, Dinas Pertambanga n dan ESDM Provinsi Kementerian ESDM, Dinas Pertambanga n dan ESDM Provinsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan II - 131
Rencana Pemanfaatan Ruang No Rencana Pola Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/Indikasi Program Lokasi 9 1 0 2 Pelestarian, pemantapan, dan pengembangan Kawasan Pariwisata alam. Seluruh Kecamatan Pemantapan dan Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Pariwisata Sejarah, Budaya dan Pariwisata buatan. Rencana pengembangan UMKM dan industri kreatif di bidang pariwisata; Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Pemantapan dan pengelolaan kelembagaan kawasan pariwisata Seluruh Kecamatan II.6 Kawasan Permukima n Penyusunan RP3KP Dokumen Seluruh Kecamatan Fasilitasi di PSU permukiman perkotaan pembangunan Kawasan Seluruh Kecamatan Penanganan kumuh perkotaan kawasan Seluruh Kecamatan Fasilitasi PSU di permukiman perdesaan. pembangunan Kawasan Seluruh Kecamatan Rencana kawasan transmigrasi pengembangan Kecamatan Kapur IX III Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi III. 1 III. 2 Kawasan Perkotaan Sarilamak Kawasan Pertanian Lahan Basah Kecamatan Payakumbu h, Kecamatan Suliki dan Kecamatan Akabiluru. Penyusunan Kawasan Perkotaan Penyusunan Kawasan Pertanian RDTR RTRW Perkotaan Sarilamak Kecamatan Payakumbu h, Kecamatan Suliki dan Kecamatan Akabiluru Tahun Pelaksanaan 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 Sumber Dana APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n, investor swasta APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n Instansi Pelaksana Olahraga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Swasta Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup PRP, Dinas Tanaman Pangan, holtikultura dan perkebunan Dinas PUPR Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas PUPR II - 132
No III. 3 III. 4 III. 5 III. 6 III. 7 III. 8 III. 9 IV IV. 1 IV. 2 Rencana Pemanfaatan Ruang Tahun Pelaksanaan Rencana Pola Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/Indikasi Program Lokasi 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh Penyusunan RTR Kawasan Minapolitan Kawasan Mungo dan Andaleh Kawasan Agropolitan Mungka Penyusunan RTR Kawasan Agropolitan Kawasan Agropolitan Mungka Kawasan Perekonomi an dan Wisata Alam Penyusunan Kawasan Wisata Materplan Lemba Harau, Pemandian Batang Tabik dan Kapalo Bunda Kawasan Perbatasan Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbu h Perkotaan Pangkalan Koto Baru Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan Kawasan Strategi Berbatasan Dengan Kota Payakumbu h Penyusunan Perkotaan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalan Koto Baru Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Masteplan kawasan industri seperti tenun di Kubang dan sentra industri songket di Lareh Sago Halaban Jalan - Utama Perbatasan Prov. Riau Penyusunan Kawasan Cepat Tumbuh Kawasan Strategis Poros Barat Timur (Jalan Utama - Perbatasan Prov. Riau) Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial-Budaya Kawasan Wisata Budaya Penyusunan RTR Kawasan Perbatasan RTBL Penyusunan Kawasan Wisata Budaya kawasan tradisional Belubus, dan Museum Arkeologi Belubus Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh dan Kawasan Bersejarah PDRI Penyusunan Kawasan Bersejarah PDRI RTBL 4 2 0 2 6 2 0 2 Sumber Dana APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n APBD Kabupate n Instansi Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas PUPR Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas PUPR, Bappedalitba ng Dinas PUPR Dinas PUPR, Bappedalitba ng Dinas PUPR, Bappedalitba ng Dinas PUPR, Bappedalitba ng Dinas PUPR, Bappedalitba ng II - 133
Rencana Pemanfaatan Ruang Tahun Pelaksanaan No Rencana Pola Ruang Arah Pemanfaaatan Ruang/Indikasi Program Lokasi 9 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 6 2 0 2 Sumber Dana Instansi Pelaksana Lareh Sago Halaban V Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan V.1 Kawasan Wisata Alam Lembah Harau Sumber : RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024 Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Kawasan Lembah Harau APBD Kabupate n Dinas PUPR, Bappedalitba ng 2.7 Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Teknis lainnya. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib, berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sehingga SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ada 6 Bidang Urusan yaitu : SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta SPM Sosial. Di Kabupaten Lima Puluh Kota pelaksanaan SPM ini berada pada 8 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Sosial. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penerapan SPM dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2019, penerapan SPM berbeda dengan tahun sebelumnya berdasarkan aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pencapaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini : No Tabel 2.151 Target dan Capaian SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 2020 Jenis Pelayanan Dasar 2019 Indikator Pencapaian Hasil (%) Target Realisasi Target Realisasi Hasil (%) Bidang Urusan Pendidikan 1. Pendidikan Dasar Jumlah anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 98% 48.253 80,59% 55.800 54. 495 97,66 % II - 134
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian 2. Pendidikan Kesetaraan Jumlah anak Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan 3. Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD Bidang Urusan Kesehatan 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan k4 difaskes pemerintah atau swasta Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan balita sesuai standar 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Target 50% 75% 8.358 7.978 7.154 37.294 13.145 242.219 48.946 67.928 2019 Realisasi 254 8.179 6.930 6.471 6.393 28.893 12.835 14.386 33.015 17.197 Hasil (%) 14,00% 32,35% 82,9 81,1 89,4 77,5 97,6 5,9 67,5 25,3 Target 2.287 13.101 8.268 7.892 7.516 36.944 11.365 276.185 50.739 67.665 2020 Realisasi 2.250 12.802 6.266 6.162 5.965 23.950 7.574 15.298 28.420 8.791 II - 135 Hasil (%) 98,38 % 97,71 % 75,8 % 78,1 % 79,4 % 64,8 % 66,6 % 5,5 % 56 % 13 %
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian 9 Pelayanan kesehatan penderita DM Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (Psikotik) Jumlah ODGJ berat ( psikotik ) diwilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun 11 Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB) Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar dalam kurun satu tahun 12 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun Bidang Urusan Pekerjaan Umum 1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari Jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Bidang Urusan Perumahan Rakyat Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani. b. Jumlah total rencana unit 1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten a. rumah korban bencana yang akan ditangani. 2. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah a. Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan. b. Rumah Tangga Target 4.364 975 12.212 8.320 290.547 jiwa 6.420 jiwa
2019 Realisasi 2.061 720 5.098 3.897 300.296 jiwa 6.420 jiwa
Hasil (%) 47,2 73,8 41,7 46,8 79,17% 100%
Target 4.419 811 12.630 9.531 9.304 jiwa 5.250 jiwa N.A N.A N.A 2020 Realisasi 1.889 741 2.296 3.149 9.001 jiwa 5.000 jiwa 2 Unit
II - 136 Hasil (%) 42,7 % 91,4 % 18,2 % 33 % 96,74 % 95,24 %
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target 2019 Realisasi Daerah Penerima Fasilitasi Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah/Bangunan.
c. Rumah Tangga
Penerima Subsidi Uang Sewa. d. Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada 210 Kasus 210 Kasus 2. 3. Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah maysrakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah mayarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 77.635 jiwa 77.635 jiwa 77.635 jiwa 77.635 jiwa 4. 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 1.242 jiwa 376 Jiwa 1.242 jiwa 376 Jiwa Bidang Urusan Sosial 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti Jumlah masyarakat Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 175 Org 88 Org 2. 3. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah masyarakat Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 30 Org 2.500 Org 31 Org 3.011 Org Hasil (%) -
100% 100% 100% 100% 100 % 50,3% 103% 120,4% Target N.A N.A N.A 3.273 orang 7.305 7.305 1.403 312 Jiwa 72 Orang 12 Orang 2.420 Orang 2020 Realisasi
Hasil (%) -
3.273 orang 100 %
2.045 28,00 %
2.045 28,00 %
1.403 100 %
311 Jiwa 99,99 %
69 Orang 95,83 %
45 Orang 375 %
2.390 Orang 98,76 %
137
No 4. 5. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Indikator Pencapaian Jumlah masyarakat /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Jumlah masyarakat korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Target
3.000 Org 2019
Realisasi
2.721 Org Hasil (%)
90,7 %
Target
493 Orang 2020
Realisasi
493 Orang Hasil (%) - 100 % Sumber Sekretariat Daerah, Laporan SPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2020 Gambaran umum terhadap dukungan personil untuk mencapai dalam mencapai SPM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dan 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.152 Dukungan Personil Untuk Mencapai SPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2020 No Jenis Pelayanan Dasar 2019 2020 Bidang Urusan Pendidikan Pendidikan Dasar 1. Pendidikan 2. Kesetaraan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Jumlah Pegawai : 122, terdiri atas 21 orang Pejabat Struktural dan 101 orang pejabat fungsional Jumlah Pegawai : 3.651, terdiri atas 18 orang Pejabat Struktural dan 3.626 orang pejabat fungsional. Bidang Urusan Kesehatan Pelayanan kesehatan 1 ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 2 3 4 5 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Dukungan Peersonil terdiri atas Pegawai PNS (1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program puskesmas, 300 tenaga bidan di puskesmas/pustu/ poskesri) dan Pegawai Non PNS, terdiri dari 2 Bidan Nusantara Sehat Dukungan Personil sebanyak 515 orang yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Sanitarian, Petugas Labor dan petugas kesehatan lainnya yang tersebar di 22 Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Dukungan personil sebanyak 1 orang tenaga kesehatan di masing- masing puskesmas dan 306 kader Dukungan personil terdiri atas 1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program lansia di puskesmas Dukungan personil terdiri atas 45 orang dokter, 123 orang perawatdan 329 bidan Dukungan Peersonil terdiri atas Pegawai PNS (1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program puskesmas, 429 tenaga bidan di puskesmas/pustu/ poskesri) dan Pegawai Non PNS, terdiri dari 2 Bidan Nusantara Sehat Dukungan Personil sebanyak 861 orang yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Sanitarian, Petugas Labor dan petugas kesehatan lainnya yang tersebar di 22 Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Dukungan personil sebanyak 1 orang tenaga kesehatan di masing- masing puskesmas dan 384 kader Dukungan personil terdiri atas 1 pengelola program Dinas Kesehatan, 22 pengelola program lansia di puskesmas Dukungan personil terdiri atas 52 orang dokter, 172 orang perawatdan 424 bidan 8 9 10 11 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan penderita DM Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (Psikotik) Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB) Dukungan personil terdiri atas Dokter Umum dan Perawat di 14 Puskesmas Dukungan Personil terdiri atas seksi P2M Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, RS Rujukan, Kader Posyandu/ Kader P2M, Dukungan personil terdiri atas Dokter Umum dan Perawat di 14 Puskesmas Dukungan Personil terdiri atas seksi P2M Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, RS Rujukan, Kader Posyandu/ Kader P2M, II - 138
No 12 Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 2019 Kecamatan, BP2KB, BPMN, Dinas Sosial, Baznas , LSM dan lain- lain. 2020 Kecamatan, BP2KB, BPMN, Dinas Sosial, Baznas , LSM dan lain- lain. Bidang Urusan Pekerjaan Umum 1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik Dukungan Personil terdiri atas 17 Fasilitator Pamsimas dan 5 orang Aparatur Dinas PUPR Dukungan Personil terdiri atas 13 Fasilitator Sanitasi dan 5 orang Aparatur Dinas PUPR 2. Dukungan Personil terdiri atas 17 Fasilitator Pamsimas dan 5 orang Aparatur Dinas PUPR Dukungan Personil terdiri atas 13 Fasilitator Sanitasi dan 5 orang Aparatur Dinas PUPR Bidang Urusan Perumahan Rakyat 1. 2. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Bidang Urusan Sosial Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. Dukungan Personil terdiri atas 122 orang Pegawai Satpol PP (45 PNS, 5 PTT dan 74 THL) dan Tim SK 4 yang terdiri dari TNI/ Polri dan Satpol PP Dukungan Personil terdiri atas 31 orang PNS dan 29 orang PTT/ THL Dukungan Personil terdiri atas 37 orang PNS dan 112 orang THL/ PTT Dukungan Personil terdiri atas Pegawai Dinas Sosial (29 orang PNS dan 27 Orang Non PNS). Dukungan Personil terdiri atas 119 orang Pegawai Satpol PP (44 PNS, 5 PTT dan 73 THL) dan Tim SK 4 yang terdiri dari TNI/ Polri dan Satpol PP Dukungan Personil terdiri atas 31 orang PNS dan 30 orang PTT/ THL Dukungan Personil terdiri atas 37 orang PNS dan 115 orang THL/ PTT Dukungan Personil terdiri atas Pegawai Dinas Sosial (28 orang PNS dan 27 Orang Non PNS), 79 Orang PSM, 13 Orang TKSK, 66 Orang Pendamping PKH dan 25 orang Tagana. 5. II - 139
No Jenis Pelayanan Dasar 2019 2020 pasca bencana bagi korban bencana Sumber Sekretariat Daerah, Laporan SPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019-2020 Selama Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penerapan dan pencapaian terhadap target SPM namun masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya dikarenakan mulai awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan, ini juga berimbas dalam hal penanganan Covid- 19, dimana diberlakukannya refocussing anggaran pada hampir seluruh program kegiatan termasuk program dan kegiatan yang mendukung penerapan SPM. 2.8 Evaluasi capaian target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Capaian target Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja pemerintah daerah yang wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, Pemerintah Daerah bisa mengetahui kinerja Kepala Daerah selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya, sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Terhadap hasil evaluasi capaian RPJMD digunakan dokumen dari perubahan terhadap RPJMD tahun 2016-2026 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016- 2021 yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2018. Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan tahun 2021, ada beberapa target dan capaiaan yang bernilai NA dan hal ini merupakan indikator baru yang muncul sewaktu perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Jika terdapat di Bab II sub bab 2.1 sampai sub bab 2.4 realisasi terhadap nilai NA pada sub bab 2.8, hal tersebut pada sub bab 2.1 sampai sub bab 2.4 dinilai sebagai kondisi umum daerah secara keseluruhan. Namun untuk melihat capaian kinerja dan evaluasi RPJMD tahun 2016-2021 dilihat dari IKU hasil perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Data capaian terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini. II - 140
NO 1 a. 2 3 4 5 6 7 8 a. b. 9 10 11 12 13 Tabel 2.153 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 INDIKATOR MISI KONDISI AWAL 2015 TARGET 2016 CAPAIAN TARGET 2017 CAPAIAN TARGET CAPAIAN 2018 TARGET CAPAIAN Persentase Masjid / Musholla/ Surau/MDA/ TPQ yang dibantu oleh Pemda Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun di Mesjid/ Mushola/ Surau/ MDA/TPQ Menurunnya kasus pelanggaran Perda Persentase budaya lokal yang Dikembangkan Persentase Koperasi Sehat Persentase Usaha Mikro yang potensial Menjadi Usaha Kecil M1 M1 M1 M2 M2 7,27 N/A 50 45 0 0 7,27 59,64 50 45 N/A N/A 7,27 59,64 135 45 N/A N/A 7,42 66,15 55 55 N/A N/A 7,42 66,15 169 55 N/A N/A 7,55 62,66 60 65 2% N/A 6.82 62,66 164 65.7 1,71% N/A Persentase pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB M2 2,24 1,43 29,04 2,19 28,25 2,19 26,99 Persentase Pertumbuhan Sektor Peternakan Terhadap PDRB M2 3,32 2,05 4,0 2,64 3,97 2,64 4,20 Persentase Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB M2 8,11 5,71 3,36 7,61 3,43 7,15 3,53 Persentase Kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB 30,97 30,14 30,14 29,61 29,61 28,8 28,8 Persentase Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB 3,33 3,36 3,36 3,36 3,36 3,31 3,31 Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Sehat Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara M2 M2 M2 0 0 3,2 NA NA 25,37 NA NA 34,78 18.13% (93 IKM) 14.42% (15IKM) 18,19 4..87% (25 IKM) 38.46% (40 IKM) 53,29 20,47% (90 IKM) 31.73% (33 IKM) 19,24 8.57% (44 IKM) 58.65% (61 IKM) 24,66 Persentase Pertumbuhan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD M2 14,35 31,7 21,61 45,11 17,54 30,39 178,17 Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditasi A M3 34 34 47 39 52 44 76 II - 141 TARGET 7,7 64,59 65 75 33% 30% 2,17 2,44 6,82 27,32 3,47 22,03%(11 3 IKM) 49.04% (51 IKM) 20,2 35,73 79 2019 CAPAIAN 6.59 64,59 227 75 28.09% 0 2.05 2.05 4.98 27,32 3,47 23.19% (119 IKM) (62,25% (64 IKM) 26,87 35,82 31 2020 TARGET CAPAIAN 7,85 5,84 66,47 65,67 70 85 33% 247 75 0 35% 0 2,42 2,6 7,19 28,5 4,52 22,03% (113 IKM) 74,04% (77 IKM) Data belum rilis oleh BPS Data belum rilis oleh BPS Data belum rilis oleh BPS Data belum rilis oleh BPS Data belum rilis oleh BPS 45,81% (235 IKM) 33,65% (35 IKM) 28,19 26,70 37,08 Data belum rilis oleh BPS 94 107
NO INDIKATOR 14 Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional 15 16 17 18 19 20 Angka Usia Harapan Hidup Indek Pembangunan Gender (IPG) Persentase Penurunan Angka Kekerasan Thd Perempuan Dan Anak Persentase Penyandang Masalah Kesejehteraan Sosial (PMKS) Yang Diberdayakan Angka Kemiskinan Indeks Reformasi Birokrasi a. Nilai Opini BPK b. Nilai Indeks e-Government c. Nilai Akuntabilitas Kinerja d. Nilai Maturitas SPIP e. Nilai Indeks Profesionalitas ASN 21 22 Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju 23 Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik 24 25 26 27 Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Rasio rumah Layak Huni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Keterangan : Realisasi = Target Realisasi < target Realisasi > Target MISI M3 M3 M3 M3 M3 M3 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M5 M6 M6 M6 M6 M6 KONDISI AWAL 2015 10 68,83 95,5 0,019 50% 7,48 N/A N/A 1 100% 46 15202,5 Ha 40,1 66,8 N/A N/A TARGET 10 69,61 95,5 0,069 50% 7,59 N/A WTP 50 1 70 46 13493 Ha 41,5 73 N/A 64,00 2016 CAPAIAN 12 69,27 94,64 13,73 66.58% 7,59 N/A WTP 46.34 1 77.67 46 13493,19 Ha 40,52 74,02 N/A 66,211 TARGET 9 69,8 95,5 0,068 60% 7,15 N/A WTP 52 1 80 74,12 70 16346 Ha 44,61 75 0,148 64,70 2017 CAPAIAN 9 69,41 95,5 42,70 62.33% 7,15 N/A WTP 50.20 1 81,67 76.86 46 16345,37 Ha 44,61 75 0.142 68,169 II - 142 TARGET CAPAIAN 2018 TARGET CAPAIAN 8 6 70 95.5 69,47 94,62 0,067 4,30 70% 71.13% 7,12 67 WTP 2.8 60 3 83 6,99 57,14 WTP 2.47 54.79 3 Nilai tidak keluar di Aplikasi 75.23 80.11 70 70 18247,2 1 Ha 14374,81 Ha 46,69 47,34 76,35 0,150 65,00 75,03 0.143 69,119 TARGET 7 70,19 95,77 0,05 75% 7,08 69 WTP 2.8 67 3 85 76.22 72 18612,1 Ha 48,22 77,33 0,151 66,50 2019 CAPAIAN 10 69.7 94,33 16 79.96% 6.97% 58,78 WTP 3 56,39 3 21,5 82.76 72 11350,65 Ha 52,135 79,17 0.150 68,348 2020 TARGET 6 70,39 95,77 CAPAIAN Tidak ada nilai karena Ujian Nasional ditiadakan karena Pandemi Covid-19 69,79 94,93 0,03 13,00 80 83,66 7,05 73 WTP 2,9 70 3 6,86 69,87 WTP 3,17 56,39 3 85 53,72* 77,41 83,99 74 77 18.984,4 Ha 12021,5 Ha 49,8 52,66 79,42 0,155 68 79,4 0,153 69,13
Hasil pelaksanaan dan pengendalian evaluasi dari pelaksanaan peruban RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut : a. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 1 yaitu sebesar 70%. Capaian semua indikator pada tahun 2020 tidak mencapai target. Indikator yang mendukung Misi 1 tersebut yaitu Presentase Masjid/Mushola/Surau/MDA/TPQ yang dibantu oleh Pemda; Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun di Mesjid/Mushola/Surau/MDA/TPQ; Menurunnya kasus pelanggaran Perda; Persentase budaya lokal yang dikembangkan. b. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 2 yaitu sebesar 60%. Capaian untuk indikator yang merupakan data dari BPS belum bisa di dapatkan disebabkan karena data tersebut belum di rilis oleh BPS untuk tahun 2020. Sedangkan capaian untuk indikator presentase usaha mikro yang potensial menjadi usaha kecil, Presentase pertumbuhan industri kecil menengah dan Presentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara tidak memenuhi target. Indikator yang sudah memenuhi target yaitu Presentase industri kecil menengah (IKM) sehat. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 3 yaitu sebesar 65,71 % untuk 7 indikator kinerja utama. Dari 7 indikator tersebut terdapat 5 indikator yang capaiannya sudah mencapai target yaitu Jumlah lembaga pendidikan wajib belajar yang terakreditas A; Ranking rata-rata nilai Ujian Nasional; Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; Angka kemiskinan; dan Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan. Sedangkan untuk indikator yang tidak mencapai target terdapat 2 indikator yaitu Angka Usia harapan hidup; dan Indeks pembangunan gender (IPG). c. d. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 4 yaitu sebesar 62,88% dengan jumlah indikator yang mendukung sebanyak 2 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, capaiannya belum mencapai target disebabkan karena nilai akuntabilitas kinerja masih dibawah target dan nilai indikes profesionalitas ASN yang masih bersifat sementara dengan capaian yang rendah kurang dari target. Sedangkan untuk rata-rata nilai Indeks Kepuasan ASN sudah tercapai melebihi target. e. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 5 yaitu sebesar 80% dengan 1 indikator yaitu Jumlah f. Nagari yang berstatus berkembang dan maju. Capaian pada akhir tahun 2020 sudah melebihi target. Tingkat capaian IKU yang mendukung Misi 6 yaitu sebesar 76% dengan 5 indikator yaitu Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik; Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik; Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Rasio rumah Layak Huni; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian indikator yang tidak tercapai dari tahun 2017-2020 yaitu Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan rasio rumah layak huni. Sedangkan untuk indikator lainnya sudah tercapai pada tahun 2020. II - 143
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan dalam sistem terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mentaati asas-asas pengelolaan keuangan daerah, yakni tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan daerah, sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dimasa depan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi-proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada serta kemampuan daerah dalam mengelolanya pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah. 3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas (Modal). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah. Dari Laporan Realisasi Anggaran dapat dinilai perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Dari Neraca Pemerintah Daerah dapat dianalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi Utang melalui analisis perkembangan elemen utama Aset Daerah, Kewajiban Daerah, dan Ekuitas Daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Dalam periode analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2020, terjadi 3 perubahan/kejadian mendasar yang berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah. Perubahan pertama tahun 2017 sehubungan dengan pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota karena pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Pengurangan kewenangan urusan tersebut mengakibatkan pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya pengurangan ini mengakibatkan penurunan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU), karena jumalah PNS merupakan salah satu variabel penentuan besaran DAU. Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 berpengaruh besar terhadap pelaksanaan APBD; tidak hanya penyesuaian jumlah DAU yang diterima daerah tetapi juga kebijakan refocusing Belanja Daerah. Perubahan ketiga adalah pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan perubahan antara lain klasifikasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dengan demikian, analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mempertimbangkan perubahan kondisi yang terjadi tahun 2017 dan tahun 2020. Jumlah dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 3.1. III-1
No A A.1 1 2 3 4 A.2 1 2 3 4 A.3 1 2 3 4 B B.1 1 2 3 4 5 6 B.2 1 2 3 C C.1 1 Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN DAERAH 1.178.893,53 1.275.862,31 1.257.168,41 1.336.485,51 1.209.471,40 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah 68.060,27 14.060,80 4.158,01 2.117,81 119.771,92 17.667,23 4.495,40 2.422,00 73.440,84 20.369,95 4.986,25 2.425,07 85.168,15 24.181,11 4.534,57 2.675,28 77.429,48 23.556,95 3.691,64 3.226,73 47.723,64 95.187,28 45.659,56 53.777,19 46.954,16 DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) 1.010.102,02 18.856,79 808,58 760.431,50 230.005,15 992.052,78 17.590,34 1.187,13 747.892,92 225.382,40 997.618,22 12.907,39 1.576,59 747.073,17 236.061,07 1.016.024,13 10.773,96 1.897,80 768.836,01 234.516,36 948.966,94 13.360,70 1.800,04 696.866,98 236.939,22 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan 100.731,24 453,83 40.388,31 53.280,09 164.037,61 1.320,30 43.072,07 118.245,24 186.109,35 3.040,02 44.151,38 138.917,95 235.293,23 9.642,27 51.554,99 174.095,96 183.074,97 10.334,00 45.117,45 127.623,53 6.609,00 1.400,00
BELANJA DAERAH 1.244.704,81 1.258.249,16 1.245.812,18 1.362.116,35 1.217.117,59 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 759.564,34 654.444,29 7.876,80 1.730,20 873,31 90.166,02 738.449,19 574.794,09 8.182,90 3.760,31 1.922,67 147.605,50 746.697,67 588.765,86 8.365,70 6.717,95 1.733,62 140.966,68 798.401,84 625.294,97 10.369,06 3.881,04 2.560,88 155.636,03 830.554,55 590.402,06 47.055,18 3.691,63 2.715,54 150.578,40 4.473,72 2.183,72 147,86 659,86 36.111,74 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL 485.140,47 30.147,77 202.026,19 252.966,50 519.799,97 27.074,15 259.608,39 233.117,43 499.114,52 19.811,24 246.666,67 232.636,60 563.714,51 22.827,37 287.976,62 252.910,52 386.563,04 24.118,18 209.732,77 152.712,09 Surplus/Defisit 65.811,28 17.613,15 11.356,23 25.630,84 7.646,19 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 126.710,63 126.710,63 57.899,35 57.899,35 72.512,50 72.512,50 80.874,73 80.874,73 38.843,99 38.843,99 Pertumbuha n Rata-Rata per Tahun (%) 0,64 3,28 13,77 (2,93) 11,10 (0,41) (1,55) (8,25) 22,15 (2,16) 0,75 16,11 118,45 2,81 24,41 (0,56) 2,26 (2,54) 56,34 20,86 32,79 13,68 68,56 (5,52) (5,43) 0,94 (11,85) (41,62) (25,59) (25,59) III-2
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 C.2 1 Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 3.000,00 3.000,00 123.710,63 57.899,35 3.000,00 3.000,00 54.899,35 72.512,50 2.994,00 2.994,00 69.518,50 80.874,73 15.359,00 15.359,00 65.515,73 39.884,89 2.350,00 2.350,00 36.493,99 28.847,80 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD A. Pendapatan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah. 2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,64% per tahun, yaitu dari Rp1.178.893,53 juta tahun 2016 menjadi Rp1.209.471,40 juta tahun 2020. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan kewenangan daerah dan dampak kebijakan penurunan DAU. Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Namun demikian, penurunan DAU tersebut diikuti dengan kenaikan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah lebih tinggi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Dana Perimbangan turun dari Rp1.010.102,02 juta tahun 2016 menjadi Rp992.052,78 juta tahun 2017, tapi dalam periode yang sama, PAD naik dari Rp68.060,27 juta menjadi Rp119.771,92 juta, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yag Sah juga naik dari Rp100.731,24 juta menjadi Rp164.037,61 juta. Berbeda dengan kondisi tahun 2017, Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 mengakibat penurunan Dana Perimbangan dan juga sumber Pendapatan Daerah lainnya. Bahkan, penurunan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah jauh lebih besar, yaitu sebesar 22,19% dari Rp235.293,23 juta tahun 2019 menjadi Rp183.074,97 juta tahun 2020. Sedangkan penurunan Pendapatan Asli Daerah hanya turun 9,09%, yaitu dari Rp85.168,15 juta menjadi Rp77.429,48 juta. Penurunan Dana Perimbangan lebih kecil lagi, yaitu 6,60% dari Rp1.016.024,13 juta menjadi Rp948.966,94 juta. Sekalipun terjadi penurunan yang lebih besar namun laju pertumbuhan PAD dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan. Sebaliknya Dana Perimbangan menunjukkan tren penurunan. Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.1. Pertumbuha n Rata-Rata per Tahun (%) (5,92) (5,92) (26,30) (15,98) III-3
Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 ( Rp juta) 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00RealisasiPendapatan Daerah Dana Perimbangan1,010,102.0992,052.78997,618.221,016,024.1948,966.94 Pendapatan Asli Daerah68,060.27119,771.9273,440.8485,168.1577,429.48 Jumlah Pendapatan Daerah1,178,893.51,275,862.31,257,168.41,336,485.51,209,471.4 Lain-Lain Pendapatan Daerahyang Sah100,731.24164,037.61186,109.35235,293.23183,074.97 20162017201820192020 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota mengakibatkan alokasi DAU turun sehingga kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah turun pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 85,68% menjadi 77,76%. Pada tahun- tahun berikutnya mengalami sedikit peningkatan sehingga menjadi 78,64% tahun 2020. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan laju pertumbuhan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan PAD, dan juga secara konsisten mengalami peningkatan antara tahun 2017-2020. Akibatnya, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 8,54% tahun 2016 menjadi 17,61% tahun 2019, tetapi turun menjadi 15,14% tahun 2020. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah berfluktuasi dengan tren cenderung meningkat, tetapi lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2017 sempat naik. Tetapi kenaikan ini disebabkan kebijakan perlakuan atau pencatatan Dana Bos sebagai bagian dari Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2017, sedangkan tahun-tahun berikutnya Dana Bos ini dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.2. Grafik 3.2 Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Pendapatan Asli Daerah5.779.395.846.376.40 Lain-Lain Pendapatan Daerahyang Sah8.5412.8614.8017.6115.14 20162017201820192020 Dana Perimbangan85.6877.7679.3576.0278.46 Kotribusi Pendapatan Daerah Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 III-4
Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 1. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (regulatory) untuk berbagai kebijakan daerah. 2. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan BLUD serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN). Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Lain-lain PAD yang Sah, dengan jumlah pendapatan cendrung berfluktuasi. Jika tahun 2016 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah berjumlah Rp47.723,64 juta dan meningkat menjadi Rp95.187,28 juta tahun 2017, tetapi tahun 2018 turun menjadi Rp45.659,56 juta. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 ini disebabkan pendapatan Dana Bos dicatat sebagai bagian dari Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Akibat pandemik Covid-19, Lain-lain PAD yang Sah yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 turun menjadi Rp46.954,16 juta. Dengan demikian, laju pertumbuhan rata-rata per tahun antara tahun 2016-2020 hanya sebesar 0,41%. Lebih dari 90,00%, pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tersebut berasal dari pendapatan RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikelola dengan mengguna Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah memiliki tren peningkatan, kecuali yang terjadi tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah penerimaan Pajak Daerah Rp14.060,80 juta menjadi Rp24.181,11 tahun 2019, tetapi tahun 2020 turun menjadi Rp23.556,95 juta. Dengan demikian, dalam periode 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata 13,77% per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada Retribusi Daerah; dari tahun 2016-2019 selalu menunjukkan peningkatan tetapi dengan laju pertumbuhan yang jauh lebih rendah. Retribusi Daerah tahun 2016 berjumlah Rp4.158,01 juta dan tahun 2019 menjadi Rp4.534,57 juta. Tapi tahun berikutnya turun menjadi Rp3.691,64 juta. Dengan demikian, dalam periode 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata minus 2,93% per tahun. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan relatif kecil namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp2.117,81 juta menjadi Rp3.226,73 juta tahun 2020. Berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,10%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal Bank Nagari. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Grafik 3.3. III-5
Grafik 3.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 ( Rp juta) Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yg dipisahkan2.117,82.422,02.425,12.675,33.226,7 Lain-lain PAD47.723,695.187,345.659,653.777,246.954,2 Pendapatan Asli Daerah68.060,3119.771,973.440,885.168,277.429,5 20162017201820192020 Pajak Daerah14.060,817.667,220.370,024.181,123.556,9 Retribusi Daerah4.158,04.495,44.986,34.534,63.691,6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Akibat adanya perbedaan pencatatan Dana Bos dan laju pertumbuhan antara sumber PAD, mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan dari kontribusi sumber sumber PAD. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terbesar tetapi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2016 adalah 70,12%, naik menjadi 79,47% tahun 2017, tetapi tahun-tahun berikutnya turun sehingga menjadi 60,64% tahun 2020. Kontribusi terbesar kedua adalah Pajak Daerah, yang kontribusinya mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 20,66% tahun 2016 menjadi 30,42% tahun 2020. Kontribusi Retribusi Daerah sempat mengalami peningkatan sehingga mencapai 6,79% pada tahun 2018, tetapi tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga hanya 4,77% tahun 2020. Sedangkan kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di Bank Nagari. Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4. Grafik 3.4 Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 III-6
Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran (efektifitas penerimaan) PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong kurang efektif, karena tidak setiap tahun dalam periode tahun 2016-2020 di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 84,11%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2017 yaitu sebesar 96,07%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber-sumber PAD tersebut, pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki tingkat efektifitas penerimaan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahkan, efektifitas penerimaan Retribusi Daerah dalam 5 tahun terakhir rata-rata hanya 78,36%. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah fokus kebijakan yang mutlak perlu ditingkatkan. Perkembangan efektifitas penerimaan PAD dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah 2016 2017 2018 2019 2020 93,10 90,52 76,25 96,07 84,11 87,74 89,34 77,90 89,04 77,02 95,64 86,68 71,91 84,85 70,99 104,44 92,88 81,99 90,45 96,21 95,28 97,60 84,67 90,81 97,26 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (1,03) (3,69) 0,25 (2,03) 0,52 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Analisis lebih rinci terhadap jenis Pajak Daerah menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah sumber utama dan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah, dengan laju pertumbuhan 12,75 per tahun. Jenis Pajak Daerah terbesar kedua adalah Pajak Meneral Bukan Logam dan Batuan, yang menunjukkan laju pertumbuhan lebih tinggi yaitu 32,33% per tahun. BPHTB sebagai jenis Pajak Daerah terbesar ke tiga juga menunjukkan pertumbuhan positif. Tetapi, pendapatan dari PBB P2 yang merupakan sumber pendapatan yang berpotensi besar mendukung PAD daerah, ternyata memiliki pertumbuhan minus 5,21%. Secara logika hal ini tidak mungkin terjadi seandainya wajib pajak patuh untuk melunasi kewajibannya. Sedangan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan beberapa jenis Pajak Daerah lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Perkembangan realisasi Pajak Daerah menurut jenisnya dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) No Uraian 1 Pajak hotel 2016 3,55 2017 23,43 2018 22,54 2019 31,94 2020 17,18 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) 48,32 2 Pajak restoran 647,59 885,98 912,89 1.190,12 940,78 9,79 3 Pajak Hiburan 7,45 2,11 6,90 21,40 93,50 88,22 4 5 6 Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah 293,38 7.227,12 202,97 248,34 10.322,11 206,56 223,69 11.813,60 208,31 181,91 12.193,23 178,26 177,82 11.679,47 0,84 (11,77) 12,75 (74,65) 7 8 9 Pajak sarang walet Pajak Mineral bukan logam dan batuan PBB P2
2.285,34 1.817,31
2.764,13 1.916,71
3.777,90 1.305,47
6.278,96 1.747,15 0,10 7.007,37 1.467,46 32,33 (5,21) 10 BPHTB 1.576,09 1.278,86 2.098,68 2.358,15 2.172,43 8,35 Jumlah Pajak Daerah 14.060,79 17.648,23 20.369,98 24.181,11 23.556,95 13,77 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Capaian kinerja yang kurang bagus sebagaimana dijelaskan di atas juga terjadi pada Retribusi Daerah. Kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan yang saat ini juga sudah dimasukkan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah, memberikan kontribusi yang masih rendah, dan cendrung mengalami penurunan sehingga secara keseluruhan Retribusi Daerah mengalami laju pertumbuhan minus 2,04%. Penurunan kinerja ini secara tidak langsung mengambarkan penurunan pelayanan OPD terkait. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan, strategi, dan inovasi khusus untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa datang. Perkembangan Realisasi Retribusi menurut jenisnya dapat di lihat di Tabel 3.4. III-7
Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uraian Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Parkir ditepi jalan umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Alat Pemadam 2016 1.353,34 40,91 9,10 305,99 396,09 2017 1.377,50 51,92 9,53 83,27 394,01 2018 1.447,22 51,16 10,29 494,66 2019 71,63 11,86 485,02 2020
78,68 11,50 437,14 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) - 16,18 6,82
3,92 7. 1,90 7,10 12,15 17,00 8. 9. RetribusinTera Ulang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 675,25 721,68 683,21 1,79 781,48 0,79 637,11 0,24 10. Retribusi Terminal 373,33 442,87 426,02 426,89 397,92 0,8 11. Retribusi Tempat Khusus Parkir 26,30 39,06 26,05 23,93 24,09 7,02 12. Retribusi Rekreasi dan Olahraga 655,97 951,87 1.623,63 1.719,85 1.643,38 20,8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 14. Retribusi IMB 13. 27,50 199,62 35,66 321,90 84,95 131,71 112,21 887,72 117,99 326,06 34,04 21,93 15. Retribusi Izin Gangguan 93,25 63,95 16. Retribusi Izin Trayek 1,37 0,27 0,27 0,05
Jumlah Retribusi Daerah 4.158,01 4.495,39 4.986,25 4.534,57 3.691,64 2,04 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/dana pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). 1. DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi. 2. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Khusus untuk DAK Fisik besarannya ditentukan setelah adanya persetujuan pemerintah atas usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappenas. dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Dana Perimbangan mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya karena pengurangan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dari Rp1.010.102,02 juta tahun 2016 menjadi Rp992.052,78 juta tahun 2017. Pada tahun-tahun berikutnya berfluktuasi tetapi cendrung turun sehingga tahun 2020 jumlah Dana Perimbangan Pemerintah III-8
Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Rp948.966,94 juta. Penurunan yang terjadi tahun 2020 adalah karena kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sehingga ada pengurangan Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penerimaan Dana Perimbangan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 minus 1,55%. Analisis berdasarkan tingkat pertumbuhan menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata minus tertinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun Dana Bagi Hasil Pajak adalah minus 8,25%, yaitu dari Rp18.856,79 juta tahun 2016 menjadi Rp13.360,70 juta tahun 2020. Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan Dana Perimbangan yang memiliki pertumbuhan minus tertinggi kedua, yaitu dari Rp760.431,50 juta tahun 2016 menjadi Rp696.866,98 juta tahun 2020, atau tumbuh minus 2,16% per tahun. Sedangkan pendapatan DAK dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan masih mengalami pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 0,75% dan 522,15%. Perkembangan Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.5. Grafik 3.5 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Jumlah pendapatan DAU jauh lebih besar dibandingkan sumber penerimaan Dana Perimbangan lainnya tetapi memiliki laju pertumbuhan yang minus, dan DAK memiliki jumlah terbesar kedua tetapi memiliki laju pertumbuhan positif. Akibatnya, kontribusi DAU mengalami penurunan dari 75,28% pada tahun 2016 menjadi 73,43% tahun 2020 Sedangkan Kontribusi DAK naik dari 22,77% pada tahun 2016 menjadi 24,97% tahun 2020. Lebih lanjut perbedaan kontribusi kedua sumber utama Dana Perimbangan yang awalnya lebar tetapi tahun 2020 perbedaannya mengecil. Dengan demikian, ada kecendrungan peningkatan Dana Perimbangan melalui sumber dana DAK yang pada masa datang yang dapat diusahakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini juga didukung karena adanya batasan jumlah DAU sebesar 26% dari APBN. Perkembangan kontribusi jenis pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.6. III-9
Grafik 3.6 Kontribusi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%, kecuali DBH Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Efektifitas penerimaan terrendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 96,59%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2018 yaitu sebesar 98,61%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber-sumber Dana Perimbangan tersebut, Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan sumber Dana Perimbangan yang memiliki tingkat efektifitas penerimaan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber Dana Perimbangan lainnya. Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel 3.5. Tabel 3.5 Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Uraian DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 2017 2018 2019 2020 96,98 98,61 109,33 104,70 99,34 92,19 96,59 97,18 84,58 83,09 50,70 130,81 22,92 51,22 61,35 100,00 100,00 100,00 100,00 99,22 92,77 99,89 87,70 93,74 88,04 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun 0,05 (6,22) 4,88 (0,20) 1,41 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, selama periode tahun 2016 sampai 2020 hanya ada 4 sumber penerimaan, terkecuali dana darurat. 1. Pendapatan hibah, pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Sumber pendapatan hibah selama ini berasal dari badan usaha atau perusahaan yang berada di wilayah Lima Puluh Kota. 2. Bagi hasil pajak dari provinsi, alokasi bagi hasil pajak provinsi ditetapkan melalui SK gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2011, tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera barat, terdapat 5 (lima) jenis bagi hasil pajak provinsi terhadap kab/kota yaitu: pajak kendaran bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor III-10
(BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan terakhir adalah pajak rokok. 3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus. Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana penyesuaian bisa dikatakan dibelanjakan bukan dalam bentuk belanja langsung, namun di kabupaten hanya berfungsi sebagai "uang singgah" dan disalurkan melalui belanja tidak langsung. Misalnya dana desa yang masuk melalui dana penyesuaian, lalu di alokasikan ke nagari dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa/nagari yang berasal dari dana desa yang dianggarkan langsung oleh pusat serta alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten, besaran alokasi dana desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar dana alokasi khusus (DAK). Sejalan dengan peningkatan dana yang ditransfer ke nagari, maka perlu menjaga kualitas penggunaan dana desa melalui intensifikasi peran kabupaten untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa tersebut. 4. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, merupakan dana yang diterima oleh pemerintah kabupaten dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. jenis pendapatan ini dapat bersifat umum maupun bersifat khusus. Artinya jika bersifat umum maka kabupaten dapat mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun jika bersifat khusus maka kabupaten sudah menerima dana sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditentukan sebelumnya. Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir mengalami tren perkembangan yang positif, kecuali tahun 2020. Sumber utama penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Dana Penyesuaian dan Bagi Hasil Pajak Provinsi. Dari kedua sumber tersebut, Bagi Hasil Pajak Provinsi relatif mengalami perkembangan yang stabil, kecuali tahun 2020. Perkembangan jumlah pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2016 Rp40.388,31 juta dan meningkatkan menjadi Rp51.554,99 juta tahun 2019. Sejalan penurunan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tahun 2020 jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga turun menjadi Rp45.117,45 juta. Secara keseluruhan, pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,81%. Pendapatan Dana Penyesuaian meningkat signifikan dari Rp35.357,32 juta tahun 2016 menjadi Rp174.095,96 juta tahun 2019, dan mengalami penurunan signifikan tahun 2020 menjadi Rp127.623,53 juta. Dengan demikian, dalam tahun 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 24,41%. Pendapatan Hibah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 3 tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan. Pendapatan Hibah yang diperoleh tahun 2018 berjumlah Rp3.040,02 juta dan meningkat menjadi Rp10.334,00 juta tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.7. Grafik 3.7 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 III-11
Perkembangan pendapatan Dana Penyesuaian yang terbesar dengan laju pertumbuhann positif, dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang memiliki laju pertumbuhan negative, mengakibatkan terjadinya perubahan kontribusi kedua sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan sumber lainnya relatif kecil sehingga tidak berpengaruh besar terhadap perubahan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada Grafik 3.8. Grafik 3.8 Kontribusi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Analisis efektifitas penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 92,93%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2017 yaitu sebesar103,71%. Kecuali Pendapatan Hibah, sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah lainnya di atas 90,00%. Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel 3.6. Tabel 3.6 Efektifitas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Uraian 2016 2017 2018 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 97,49 102,37 103,71 101,66 81,29 548,63 100,58 112,49 115,31 100,00 100,00 98,49 69,94 100,00 2019 93,90 42,85 100,92 98,36 2020 92,93 45,10 96,62 100,18 Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) (1,19) (18,53) (1,00) 0,04 Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bahi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan. Pertumbuhan rata-rata per tahun lain-lain pendapatan daerah yang sah minus 1,19%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan 0,40% dalam kurun waktu tahun 2016-2020, yaitu dari Rp1.103.770,43 juta tahun 2016 menjadi Rp1.121.707,91 juta tahun 2020. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah mengalami peningkatan dari Rp7.062,83 juta tahun 2016 menjadi Rp10.334,00 juta tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Daerah dan kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8. III-12
Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Uraian 2016 2017 2018 2019 PENDAPATAN DAERAH 1.178.893,5 3 1.275.862,3 1 1.257.168,4 1 1.336.485,5 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 68.060,27 119.771,92 73.440,84 85.168,15 Pendapatan Pajak Daerah 14.060,80 17.667,23 20.369,95 24.181,11 Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah 4.158,01 2.117,81 47.723,64 4.495,40 2.422,00 95.187,28 4.986,25 2.425,07 45.659,56 4.534,57 2.675,28 53.777,19 PENDAPATAN TRANSFER 1.103.770,4 3 1.153.370,0 9 1.180.687,5 5 1.241.675,0 9 PENDAPATAN TRANSFER PUSAT: DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) 1.010.102,0 2 18.856,79 808,58 992.052,78 17.590,34 1.187,13 997.618,22 12.907,39 1.576,59 1.016.024,1 3 10.773,96 1.897,80 760.431,50 747.892,92 747.073,17 768.836,01 Dana Alokasi Khusus (DAK) PENDAPATAN TRANSFER PUSAT LAINNYA Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 230.005,15 53.280,09 40.388,31 225.382,40 118.245,24 43.072,07 236.061,07 138.917,95 44.151,38 234.516,36 174.095,96 51.554,99 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah 7.062,83 453,83 2.720,30 1.320,30 3.040,02 3.040,02 9.642,27 9.642,27 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 1.400,00 6.609,00 Bantuan Keuangan
Tabel 3.8 Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) No Uraian 2016 2017 2018 2019 A.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100,00 100,00 100,00 100,00 1 Pendapatan Pajak Daerah 20,66 14,75 27,74 28,39 2 3 4 Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah 6,11 3,11 70,12 3,75 2,02 79,47 6,79 3,30 62,17 5,32 3,14 63,14 B B.1.1 1 PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER PUSAT: DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak 100,00 91,51 1,71 100,00 86,01 1,53 100,00 84,49 1,09 100,00 81,83 0,87 2020 1.209.471,4 0 77.429,48 23.556,95 3.691,64 3.226,73 46.954,16 1.121.707,9 1 948.966,94 13.360,70 1.800,04 696.866,98 236.939,22 127.623,53 45.117,45 10.334,00 10.334,00
2020 100,00 30,42 4,77 4,17 60,64 100,00 84,60 1,19 Pertumbuha n Rata-Rata per Tahun (%) 0,64 3,28 13,77 (2,93) 11,10 (0,41) 0,40 (1,55) (8,25) 22,15 (2,16) 0,75 24,41 2,81 9,98 118,45 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) - 10,16 (6,01) 7,58 (3,57)
(1,94)
(8,62)
III
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) 2 3 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) 0,07 68,89 0,10 64,84 0,13 63,27 0,15 61,92 0,16 62,13 21,66 (2,55) 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) 20,84 19,54 19,99 18,89 21,12 0,34 B.1.2 1 B.1.3 1 PENDAPATAN TRANSFER PUSAT LAINNYA Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus PENDAPATAN TRANSFER PROVINSI Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4,83 3,66 10,25 3,73 11,77 3,74 14,02 4,15 11,38 4,02 23,91 2,39 C 1 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah 100,00 6,43 100,00 48,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
98,62 2
Bantuan Keuangan 93,57 51,46
Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan besar dalam keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah masih besarnya ketergantungan daerah atas pendanaan dari pemerintah pusat. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) rata-rata lima tahun terakhir hanya sebesar 6,77%. Artinya kontribusi rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan rendah masih sangat rendah. Jika dilihat rasio kemandirian daerah dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Dana Perimbangan, juga tergambar struktur pendanaan di kabupaten Lima Puluh Kota dimana rasio kemandirian daerah rata -rata selama lima tahun terakhir baru sebesar 8,54%. Situasi ini mengharuskan daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dan konkrit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada posisi yang strategis yaitu berada pada jalan lintas yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan ditunjang pula oleh banyaknya aset wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari data BPS terlihat jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari tahun ke tahun. Namun, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat wisata, retribusi parkir relatif kecil dan tidak menunjukkan penambahan yang signifikan. Permasalahan lain dalam pengelolaan pendapatan daerah kabupaten Lima Puluh Kota adalah belum optimal dalam penggunakan sistim teknologi informasi. Langkah ini baru dimulai pada tahun 2019 dengan dilakukannya kerjasama dengan Bank Nagari untuk pembayaran PBB secara online. Metode pembayaran secara online ini seharusnya juga berlaku untuk pembayaran pajak lainnya. Sebagaimana disinggung di atas, kurangnya kesadaran wajib pajak masih merupakan kendala dalam pemungutan pendapatan daerah. Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana yang telah dilakukan masih perlu ditingkatkan. Selama ini terhadap wajib pajak yang tidak taat belum dilakukan tindakan tegas. Jika penghitungan pajak terutang secara self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, dianggap tidak wajar, pemerintah daerah belum melakukan mekanisme-mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah. B. Belanja Daerah Belanja Daerah disusun berdasarkan anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan lapangan kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dilakukan berdasarkan klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung lebih fokus untuk pengeluaran/operasional rutin pemerintah daerah, dan tidak berhubungan dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Sedangkan Belanja Langsung III-14
berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Jumlah Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dari Rp1.244.704,81 juta tahun 2016 menjadi Rp1.362.116,35 juta tahun 2019, tetapi sedikit turun menjadi Rp1.217.117,59 juta pada tahun 2020. Hal ini berarti terjadi laju pertumbuhan rata-rata per tahun dalam periode tersebut sebesar minus 0,56%. Penurunan ini karena dampak pandemi Covid-19. Belanja Tidak Langsung setiap tahun selalu menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan jumlah pegawai, kenaikan golongan, kenaikan gaji, dan masa kerja dari pegawai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah Tidak Belanja Langsung mengalami peningkatan dari Rp759.564,34 juta tahun 2016 menjadi Rp830.554,55 juta tahun 2020. Dengan demikian, dalam periode tahun 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,26%. Belanja Langsung mengalami perkembangan berfluktuasi, tahun 2016 berjumlah Rp485.140,47 juta dan meningkat menjadi Rp519.799,97 juta tahun 2017, tetapi turun menjadi Rp499.114,52 juta tahun 2018. Walaupun pada tahun 2019 mengalami peningkatan, namun Belanja Langsung ini kembali turun menjadi Rp386.563,04 juta tahun 2020. Fenomena naik turun Belanja Langsung seperti ini lebih menunjukkan keterbatasan Sumber Dana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga prioritas utama adalah untuk membiayai kebutuhan Belanja Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama. Penurunan Belanja Langsung tahun 2020 ini secara tidak langsung terjadi karena kebijakan Pemerintah Pusat melakukan pengurangan dana DAU dan refocusing anggaran guna membantu mengatasi Pemerintah Pusat dampak pandemi Covid-19. Penurunan tahun 2020 telah mengakibatkan laju pertumbuhan Belanja Langsung dalam waktu 5 tahun terakhir menjadi minus 5,52%. Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.9. Grafik 3.9 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Karena keterbatasan dana atau pendapatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan laju pertumbuhan Belanja Tidak Langsung yang lebih besar dibandingkan Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas, maka Proporsi Belanja Tidak Langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dari 61,02% tahun 2016 menjadi 68,24% tahun 2020. Sebaliknya proporsi Belanja Langsung turun dari 38,98% tahun 2016 menjadi 31,76% tahun 2020. Proporsi Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.10. III-15
Grafik 3.10 Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Belanja Tidak Langsung Analisis lebih rinci dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan dominasi Belanja Pegawai; rata- rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 68,45% Belanja Tidak Langsung tersebut merupakan Belanja Pegawai. Kecuali tahun 2017, jumlah Belanja Tidak Langsung menunjukkan tren peningkatan. Penurunan Belanja Tidak Langsung tahun 2017 tersebut disebabkan penurunan jumlah pegawai akibat pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Akibat penurunan jumlah pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan Belanja Pegawai Tidak Langsung mengalami penurunan dari Rp654.444,29 juta tahu 2016 menjadi Rp574.794,09 juta. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi Rp625.294,97 juta tahun 2019 dan turun menjadi Rp590.402,06 juta tahun 2020. Dengan demikian, terdapat tren peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung dengan laju pertumbuhan rata-rata minus 2,54% per tahun. Belanja Tidak Langsung terbesar kedua adalah Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa/Parpol, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun 13,68%, yaitu dari Rp90.166,02 juta menjadi Rp155.636,03 juta tahun 2019, dan turun menjadi Rp150.578,40 juta tahun 2020. Belanja Hibah juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar, khususnya 3 tahun terakhir. Jumlah Belanja Hibah tahun 2016 berjumlah Rp7.876,80 juta, dan meningkat menjadi Rp10.369,06 juta tahun 2019, dan kembali mengalami peningkatan yang lebih besar tahun 2020 menjadi Rp47.055,18 juta. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Belanja Tidak Terduga relatif kecil, dan tidak banyak berubah sampai tahun 2019. Namun, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kebijakan khusus untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan tahun 2020. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 berjumlah Rp4.473,72 juta, dan tahun-tahun berikutnya tidak banyak perubahan. Tetapi tahun 2020, Belanja Tidak Terduga naik drastis menjadi Rp36.111,74 juta. Hal ini menunjukkan tekad Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengurangi beban masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi dan proporsi Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.11 dan Grafik 3.12. III-16
Gambar 3.11 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Sekalipun jumlah Belanja Pegawai memiliki tren yang meningkat sebagaimana dijelaskan di atas, namun dari segi proporsinya terhadap total Belanja Tidak Langsung menunjukkan tren sedikit penurunan. Demikian juga dengan Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa/Parpol juga dari segi jumlah menujukkan tren peningkatan, tetapi dari segi proporsi menunjukkan tren sedikit penurunan. Hal disebabkan tren peningkatan jumlah Belanja Hibah yang lebih tinggi mengakibatkan proporsinya pun menunjukkan tren yang lebih tinggi pula. Grafik 3.12 menunjukan perkembangan proporsi Belanja Tidak Langsung. Grafik 3.12 Proporsi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektifitas pengeluaran diantara jenis Belanja Tidak Langsung. Namun setiap tahunnya rata-rata di atas 90%. Kecuali Belanja Tidak Terduga, semua jenis belanja yang membentuk Belanja Tidak Langsung memiliki tingkat efektifitas pengeluaran di atas 90%. Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Tabel 3.9 III-17
Tabel 3.9 Efektifitas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 2016 2017 2018 2019 95,21 94,66 95,42 97,02 96,81 95,34 97,76 84,65 72,84 86,86 94,06 91,83 81,88 95,39 91,21 98,03 28,53 77,50 57,92 68,49 99,51 99,76 98,58 99,57 2020 96,49 96,07 98,91 91,57 76,91 99,67 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) 0,33 0,19 3,97 1,33 28,13 0,04 69,90 43,67 4,48 65,99 90,24 6,59 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Belanja Langsung Sejalan dengan Instruksi Presiden (INPRES) tentang refocussing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, maka Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Namun demikian, karena hanya untuk kebutuhan mengikat maka Belanja Barang dan Jasa tetap menunjukkan peningkatan, dari tahun 2016 adalah Rp202.026,19 juta dan meningkat menjadi Rp209.732,77 juta tahun 2020. Sebaliknya, Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren penurunan. Belanja Modal tahun 2016 berjumlah Rp252.966,50 juta dan tahun 2017 dan turun menjadi Rp152.712,09 juta tahun 2020. Di samping disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, penurunan tahun 2020 khususnya disebabkan refocussing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Grafik 3.13. Grafik 3.13 Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Tren peningkatan dan penurunan jumlah Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan adakalanya proporsi Belanja Barang dan Jasa yang lebih besar dibandingkan Belanja Modal. Atau Sebaliknya, Belanja Modal lebih besar dibandingkan Belanja Barang dan Jasa. Hal ini terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017. Tetapi secara keseluruhan, proporsi Belanja Barang dan Jasa jauh lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal. Perkembangan proporsi jenis Belanja Langsung tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.14. III-18
Grafik 3.14 Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Langsung menunjukkan capaian yang cukup baik, karena semua jenis Belanja Langsung dan selama 5 tahun periode yang dianalisis tingkat capaiannya mendekati 90%. Capaian efektifitas pengeluaran Belanja Langsung seperti ini membutuhkan peningkatan kualitas perencanaan anggaran kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat dibelanjakan secara lebih efektif atau di atas 90,00%. Penghematan belanja tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan saja, tetapi sudah dimulai dari penyusunan perencanaan, antara lain dengan menggunakan Analisis Standar Belanja sebagai dasar dalam menentukan jumlah belanja suatu kegiatan. Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Tabel 3.10. Tabel 3.10 Efektifitas Pengeluaran Belanja Langsung Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 Uraian BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 2016 2017 2018 2019 2020 88,57 92,05 88,87 87,79 88,48 86,35 86,28 91,66 90,67 87,53 86,49 85,96 90,56 89,95 97,89 90,43 93,26 87,13 90,09 85,36 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) (0,03) (1,48) 1,19 (1,13) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Dengan adanya perubahan peraturan pemerintah dari Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 ke Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, terhadap realisasi belanja Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2020 masih berdasarkan PP no. 58 tahun 2005 dan penerapan PP No. 12 tahun 2019 untuk realisasi tahun 2021. Adapun realisasi belanja daerah tahun 2016-2020 sesuai PP No. 58 tahun 2005 sebagai berikut: Tabel 3.11 Realisasi Belanja Daerah Sesuai PP No. 58 Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuha n Rata-Rata per Tahun (%) Belanja Daerah 1.244.704,81 1.258.249,16 1.245.812,18 1.362.116,35 1.217.117,59 (0,56) Belanja Tidak Langsung 759.564,34 738.449,19 746.697,67 838.970,31 830.554,55 2,26 III-19
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Belanja Pegawai 654.444,29 574.794,09 588.765,86 630.882,95 590.402,06 Belanja Bunga
Belanja Hibah 7.876,80 8.182,90 8.365,70 33.749,62 47.055,18 Belanja Bantuan Sosial 1.730,20 3.760,31 6.717,95 15.480,98 3.691,62 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/K ota dan Pemerintahan Desa 873,31 1.922,67 1.733,628 2.560,88 2.715,54 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/K ota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 90.166,02 147.605,50 140.966,68 155.636,03 150.578,39 Belanja Tidak Terduga 4.473,721 2.183,72 147,86 659,86 36.111,74 Belanja Langsung 485.140,47 519.799,97 499.114,52 563.714,51 386.563,04 Belanja Pegawai 30.147,77 27.074,15 19.811,24 22.827,37 24.118,18 Belanja Barang dan Jasa 202.026,19 259.608,39 246.666,67 281.976,62 209.732,77 Belanja Modal 252.966,50 233.177,43 232.636,60 252.910,52 152.712,09 Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2016-2020 Rata-rata pertumbuhan per tahun belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0.56%. hal ini disebabkan secara rata-rata per tahun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,56% namun pada belanja tidak langsung mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2,26%. C. PEMBIAYAAN Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga selisihnya akan menghasilkan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp 123.710,63 juta tahun 2016 menjadi Rp 36.493,99 juta tahun 2020. Penerimaan Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan terjadi setiap tahun untuk Penyertaan Modal pada BUMD. Dengan demikian, penurunan pembiayaan netto tersebut mengambarkan pelaksanaan APBD yang lebih efektif sehingga SiLPA tahun 2020 menjadi kecil. Perkembangan realisasi pembiayaan ini dapat dilihat pada Grafik 3.15. Pertumbuha n Rata-Rata per Tahun (%) (2,54) 56,34 20,86 32,79 13,68 68,56 (5,52) (5,43) 0,94 (11,85) III-20
Grafik 3.15 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 3.1.2. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah Salah satu analisis yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menilai Kesehatan Fiskal Daerah adalah konsep yang dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993). Analisis fiskal ini menggunakan beberapa indikator rasio untuk menilai kondisi kesehatan fiskal Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur utang. Analisis kesehatan fiskal daerah ini dilakukan berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3 terbitan, tahun 2015-2016, tahun 2017-2018, dan tahun 2019- 2020. Data keuangan tersebut tidak semuanya realisasi tetapi juga anggaran. Data anggaran keuanga terdiri tahun 2016, 2018, dan 2020. Sedangkan data realisasi terdiri dari tahun 2017 dan tahun 2019. Namun dengan keterbatasan seperti itu, maka dalam analisis lebih ditekanan data tahun 2017 dan tahun 2019. 1. Pendapatan Daerah Per Kapita Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung pemerintah, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran rill dari pendapatan daerah, sehingga diharapkan analisis rasio ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang. Rasio ini dihitung dengan membagi total pendapatan daerah dengan jumlah penduduk, atau dengan formula sebagai berikut: Total Pendapatan DaerahJumlah PendudukIndikator Pedapatan Daerah Per Kapita= Analisis data penduduk dan pendapatan daerah kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk kabupaten se-Sumatera Barat, dan laju pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata per tahun di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Laju pertumbuhahan seperti itu mengakibatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membiayai pelayanan kepada penduduknya sedikit di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membiayai pelayanan penduduknya tahun 2017 adalah Rp3,39 juta dan naik menjadi Rp3,49 juta tahun 2019. Sedangkan data tahun 2020, diperkirakan (anggaran) bisa naik menjadi Rp3,60 juta. Jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se- Sumatera Barat, kemampuan membiayan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di bawah rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat. III-21
Untuk meningkatkan rasio ini, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan berbagai sumber PAD serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan lain guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Perkembangan kemampuan membiayai pelayanan penduduk menurut kabupaten se-Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.12. Tabel 3.12 Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta) No Kabupaten Kepulauan Mentawai 1 Pesisir Selatan 2 Solok 3 Sijunjung 4 Tanah Datar 5 Padang Pariaman 6 Agam 7 Lima Puluh Kota 8 Pasaman 9 10 Solok Selatan 11 Dharmasraya 12 Pasaman Barat Rata-rata 2016* 2017 2018* 2019 2020* 10,52 3,34 3,31 4,13 3,69 3,24 2,97 3,34 3,73 5,06 4,01 2,66 4,17 10,35 3,31 3,10 4,24 3,88 3,38 2,84 3,39 3,62 4,81 4,03 2,51 4,12 10,73 3,20 3,07 3,89 3,63 3,51 2,91 3,38 3,46 4,64 3,71 2,73 4,07 10,99 3,66 3,36 4,20 3,85 3,63 3,08 3,49 3,68 5,34 4,12 2,72 4,34 11,13 3,54 3,15 3,62 3,59 3,44 2,89 3,60 3,56 5,03 4,51 2,97 4,25 Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) 1,42 1,46 (1,26) (3,23) (0,68) 1,51 (0,64) 1,87 (1,17) (0,16) 2,97 2,75 0,51 Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 2. Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah; semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas money follows function atau saat ini menekankan money follows program. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Pendapatan Asli DaerahTotal Pendapatan DaerahIndikator Kemandirian Keuangan Daerah= Data tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa ketergantuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Sumber Dana dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah 9,39% dan turun menjadi 6,37% tahun 2019. Jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se- Sumatera Barat, rasionya sedikit di bawah capai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, masing-masing adalah 11,11% dan 7,54%. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus membuat kebijakan dan upaya- upaya peningkatan PAD harus menjadi fokus OPD terkait, agar kemandirian Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bisa ditingkatkan; mendekati capaiaan kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten se Sumatera Barat. Perkembangan rasio kemandirian kabupaten se-Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.13. Tabel 3.13 Rasio Kemandirian Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) No 1 2 3 4 5 6 7 Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam 2016* 5,75 5,51 4,12 6,73 9,03 5,33 6,74 2017 7,46 11,69 9,90 11,06 12,87 10,18 11,73 2018* 8,23 8,48 6,29 8,06 12,07 8,12 7,47 2019 3,96 7,93 5,95 8,41 9,69 6,73 8,18 2020* 5,16 8,75 6,11 6,90 12,35 7,40 8,18 Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) (2,66) 12,28 10,34 0,63 8,17 8,54 4,96 III-22
No 8 9 10 11 12 Kabupaten Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Rata-rata 2016* 5,78 6,41 4,76 7,48 6,99 6,22 2017 9,39 14,29 9,50 10,43 14,83 11,11 2018* 6,60 10,23 3,05 8,93 8,64 8,02 2019 6,37 9,51 7,43 7,74 8,61 7,54 2020* 7,29 8,99 7,74 10,16 11,15 8,35 Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) 5,95 8,81 12,90 7,98 12,38 7,64 Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 3. Ruang Fiskal Daerah Ruang fiskal daerah merupakan konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin leluasa pemerintah daerah dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas daerah. Ruang fiskal daerah dihitung berdasarkan pendapatan daerah selain yang sudah memiliki earmark (DAK, hibah, dana penyesuaian dan otsus, dan dana darurat) yang dapat digunakan untuk membiayai belanja diskresi (belanja selain belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Rasio Ruang Fiskal Daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Ruang Fiskal DaerahTotal Pendapatan Daerah Indikator Ruang Fiskal Daerah = Pengurangan kewenangan kabupaten akibat implementasi UU 23 tahun 2014 tidak berpengaruh signifikan dari dana earmark yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. DAK Fisik yang dihasilkan sedikit meningkat dari Rp83.649,69 juta tahun 2016 menjadi Rp85.260,46 juta tahun 2017. Namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah dana earmark juga menujukkan peningkatan, sehingga tahun menjadi Rp90.281,28 juta. Namun demikian, peningkatan dana earmark tersebut juga diikuti dengan peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung yang jauh lebih besar. Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Pegawai Langsung tahun 2016 Rp juta menjadi Rp574.794,09 juta tahun 2017, dan tahun-tahun berikutnya meningkat signifikan sehingga tahun 2020 menjadi Rp590.402,06 juta. Akibat peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Pegawai Langsung yang lebih besar daripada peningkatan dana earmark mengakibatkan dana yang dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lainnya menjadi turun. Akibatnya terjadinya penurunan Ruang Fiskal Daerah dari 40,30% tahun 2017 dan menjadi menjadi 32,05% tahun 2020. Dengan ruang fiskal yang terbatas seperti dijelaskan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dilihat pada Tabel 3.14 Tabel 3.14 Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Rp juta) 2017 1.275.862,31 85.260,46 118.245,24 No Uraian 2016 1.178.893,53 83.649,69 53.280,09 2019 1.336.485,51 88.575,66 174.095,96 2018 1.257.168,41 86.902,25 138.917,95 Pendapatan Daerah A B1 Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Hibah Belanja Pegawai Selisih Ruang Fiskal Daerah (%) B2 3.040,02 568.833,61 459.474,58 36,55 1.320,30 556.825,92 514.210,39 40,30 453,83 545.071,70 496.438,21 42,11 9.642,27 581.100,24 483.071,39 36,14 B3 B4 B C 2020 1.209.471,40 90.281,28 127.623,53 10.334,00 593.631,39 387.601,20 32,05 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 4. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan daerah III-23
dalam mengkonversi potensi penerimaan menjadi realisasi penerimaan yang semakin besar. Indikator peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPendapatan Domestik Regional BrutoIndikator Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah = Rasio tersebut juga dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya rasio ini bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (tax burden) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya tax burden terkait dengan ability to pay, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. Tax burden terkait pula dengan keadilan. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota relatif kecil, tetapi sedikit di bawah capaian rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Rasio yang dicapai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 adalah 0,16% sedangkan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat adalah 0,18%. Sedangkan rasio yang dicapai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 adalah 0,21% sedangkan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat adalah 0,22%. Indikasi penyebab rendahnya capaian kinerja ini di antaranya adalah belum optimalnya unit pemungut pajak dan retribusi dalam melakukan intensifikasi pemungutan dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak dan retribusi yang masih perlu ditingkatkan. Kebijakan dan penguatan terhadap peraturan terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga perlu dilakukan agar penegakkan disiplin dan atau sanksi yang lebih keras dapat dilaksanakan secara efektif. Perkembangan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB menurut kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.15. Tabel 3.15 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) No Kabupaten 2016* 2017 2018* 2019 2020* 0,37 0,18 0,20 0,20 0,19 0,31 0,19 0,18 0,13 0,20 0,30 0,22 0,22 Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD Kepulauan Mentawai 1 Pesisir Selatan 2 Solok 3 Sijunjung 4 Tanah Datar 5 Padang Pariaman 6 Agam 7 Lima Puluh Kota 8 Pasaman 9 10 Solok Selatan 11 Dharmasraya 12 0,33 0,18 0,17 0,23 0,20 0,39 0,19 0,16 0,19 0,18 0,21 0,18 0,22 0,36 0,28 0,21 0,20 0,23 0,39 0,20 0,21 0,16 0,28 0,25 0,21 0,25 0,45 0,29 0,22 0,14 0,30 0,31 0,23 0,24 0,17 0,24 0,33 0,26 0,27 0,39 0,21 0,20 0,20 0,22 0,32 0,19 0,18 0,18 0,19 0,21 0,16 0,22 Pasaman Barat Rata-rata Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) 5,31 13,46 1,93 (8,14) 12,59 (0,07) 5,18 7,52 6,69 4,37 2,17 4,94 4,57 5. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Penerimaan DaerahPengeluaran DaerahKemampuan Mendanai Belanja Daerah= Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendanai Belanja Daerah relatif terkendali, namun kencendrungannya menunjukkan sedikit penurunan. Jika tahun 2017 rasio III-24
kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 105,75% dan turun menjadi 102,90% tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat, yang mengalami penurunan dari 107,14 % tahun 2017 menjadi 104,64% tahun 2019. Perkembangan rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 3.16. Tabel 3.16 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2019 (%) No Kabupaten 2017 2019 1 Kepulauan Mentawai 101,33 103,02 2 Pesisir Selatan 105,85 100,99 3 Solok 103,40 103,36 4 Sijunjung 114,55 109,10 5 Tanah Datar 116,88 105,05 6 Padang Pariaman 101,88 103,91 7 Agam 104,22 104,38 8 Lima Puluh Kota 105,75 102,90 9 Pasaman 107,74 109,38 10 Solok Selatan 102,39 107,69 11 Dharmasraya 103,37 100,37 12 Pasaman Barat 118,38 105,57 Rata-Rata 107,14 104,64 Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 6. Belanja Modal Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan proporsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Modal. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif. Karena, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Di samping itu, Belanja Modal memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio Belanja Modal, diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio Belanja Modal, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja modal daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Belanja ModalTotal Belanja DaerahIndikator Belanja Modal = Data tahun 2016-2020 menunjukan penurunan dalam rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Rasio Belanja Modal tahun 2017 adalah 18,53% dan turun menjadi 18,57% tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat, di mana terjadi penurunan dari 22,32% tahun 2017 menjadi 19,70% tahun 2019. Perkembangan rasio Belanja Modal menurut kabupaten di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.17. Tabel 3.17 Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) No Kabupaten 2016* 2017 2018* 2019 2020* Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) 1 2 3 4 5 6 Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman 30,88 20,54 17,58 25,43 15,38 20,31 31,01 17,04 17,39 21,18 16,24 25,95 32,69 18,31 16,21 21,55 13,89 20,60 30,15 19,18 15,61 20,41 15,02 18,22 24,18 22,92 11,69 12,38 12,62 17,82 (5,94) 2,78 (9,70) (16,47) (4,82) (3,21) III-25
No Kabupaten 2016* 2017 2018* 2019 2020* Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) 7 8 9 10 11 12 Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Rata-rata 14,08 20,24 25,32 31,00 29,64 26,04 23,04 19,33 18,53 18,51 28,04 28,91 25,76 22,32 15,81 19,11 13,83 29,34 26,00 29,18 21,38 18,63 18,57 12,44 24,25 22,07 21,87 19,70 14,53 19,03 16,21 24,71 23,26 22,64 18,50 0,79 (1,53) (10,54) (5,51) (5,88) (3,45) (5,34) Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 7. Belanja Pengawai Tidak Langsung Dalam konteks manajemen kinerja, Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau program, yang berarti tidak berhubungan dengan target kinerja tertentu. Semakin kecil rasio belanja pegawai tidak langsung ini, maka akan semakin besar proporsi Belanja Dearah yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung guna meningkatkan kinerja daerah. Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: Belanja Pegawai Tidak LangsungTotal Belanja DaerahIndikator Belanja Pegawai Tidak Langsung = Pengurangan pegawai akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan terjadinya penurunan Belanja Pegawai Tidak Langsung di seluruh kabupaten di Indonesia, termasuk di Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Analisis data tahun 2017 menunjukkan bahwa proporsi rata-rata Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh pemerintahan kabupaten di Sumatera Barat adalah 40,01% dari Belanja Daerah dan naik menjadi 41,19% tahun 2019. Sedangkan proporsi belanja ini lebih tinggi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu 45,68% tahun 2017 dan meningkat menjadi 46,32% tahun 2019. Tabel 3.18 berikut memperlihatkan perkembangan dan perbandingan proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh kabupaten di Sumatera Barat. Tabel 3.18 Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kabupaten Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam Lima Puluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Rata-rata 2016* 23,07 51,40 54,65 41,63 54,76 56,47 56,71 54,13 44,07 37,47 41,53 46,65 46,88 2017 22,58 42,43 45,66 38,00 46,16 43,04 45,31 45,68 41,73 33,68 33,81 42,07 40,01 2018* 22,74 44,39 49,51 42,25 44,82 43,62 48,24 46,30 46,98 38,69 38,57 36,77 41,91 2019 25,71 40,55 48,15 38,07 44,08 46,30 45,04 46,32 44,91 37,90 37,02 40,25 41,19 2020* 28,30 38,84 49,60 41,78 44,07 44,46 46,00 44,54 44,73 37,07 38,78 38,71 41,41 Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) 5,24 (6,76) (2,39) 0,09 (5,28) (5,80) (5,10) (4,76) 0,37 (0,26) (1,70) (4,55) (3,05) Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah) */ Data APBD 8. Kemampuan Pembayaran Pokok Utang dan Bunga Daerah Indikator kemampuan pembayaran pokok utang dan bunga daerah menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi jaminan pengembalian utang dari suatu Pemerintah Daerah. Indikator kemampuan pembayaran pokok utang dan bunga daerah dihitung berdasarkan formula berikut: III-26
Pembayaran Pokok Pinjaman dan BungaTotal Pendapatan DaerahKemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga= Karena adanya peraturan dan pembatasan yang ketat dari Pemerintah Pusat, maka sampai saat ini tidak banyak daerah yang telah melakukan Pinjaman (Utang) Daerah. Kabupaten di Sumatera Barat yang saat ini memiliki pinjaman sehingga menimbulkan belanja bunga dan angsuran pokok pinjaman hanya Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sampai saat ini tidak memiliki Utang (kecuali utang belanja) sehingga tidak menimbulkan Belanja Bunga. 3.1.3. Neraca Daerah Neraca mengambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban. Secara keseluruhan Total Aset atau Total Kewajiban dan Ekuitas Dana mengalami peningkatan dari Rp1.482.209 juta tahun 2016 menjadi Rp1.743.570 juta tahun 2020, sehingga pertumbuhan rata-rata per tahun 4,14%. Analisis kinerja Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2020 terlihat bahwa rata-rata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 72,17%, 5,28%, dan 0,87% sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Perbandingan atau perkembangan proporsi kelompok aset tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan antara tahun 2016-2020. Analisis berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2016 nilai aset hanya sebesar Rp1.482.209 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp1.743.570 juta tahun 2020, yang berarti dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,28%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Dari 5 kelompok aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut, pertumbuhan jumlah Investasi Jangka Panjang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun Investasi Jangka Panjang 26, adalah 26,11%, yaitu dari Rp19.870 juta tahun 2016 dan menjadi Rp50.252 juta tahun 2020. Pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua adalah Aktiva Tetap dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,56%, yaitu dari Rp1.249.813 juta tahun 2016 dan menjadi Rp1.611.713 juta tahun 2020. Sedangkan Aset Lancar dan Aset Lainnya mengalami pertumbuhan minus. Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah asset harus sama dengan perumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas. Pertumbuhan rata-rata per tahun jumlah ekuitas lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah kewajiban, yaitu 4,16% berbanding minus 9,45%. Tabel 3.19 berikut menyajikan perkembangan jumlah pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun. Tabel 3.19 Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2016-2020 (Rp juta) No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumuhan Rata-Rata per Tahun (%) A ASET a. ASET LANCAR 79.875 103.235 105.021 69.989 68.021 (3,94) 1 2 3 b. 1 2 Kas Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Lainnya Penyisihan Investasi Non Permanen lainnya Penyertaan Modal 59,916 7,946 12,013 19.870 760 (259) 72,556 7,611 23,067 22,328 760 (290) 80.882 9,698 14,438 35,665 760 (311) 39,915 18,686 11,387 48,05 760 (311) 28.878 55,918 12.103 50.252 760 (442) 26,11 3 19,87 21,858 35,216 47,602 49.934 III-27
No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumuhan Rata-Rata per Tahun (%) Pemerintah Daerah c. ASET TETAP 1.249.813 1.362.337 1.461,99 1.595.265 1.611.713 6,56 1 Tanah 117,763 116,498 116,518 116,865 115.939 2 3 4 5 6 7 c. Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ASET LAINNYA JUMLAH ASET DAERAH KEWAJIBAN 276,274 666,852 1,095,429 65,085 7,449 (979,042) 132.650 1.482.209 316,383 706,115 1,229,389 78,511 12,169 (1,096,729) 12.406 1.500.307 345,209 739,379 1,378,070 91,411 18,955 (1,227,552) 11.433 1.614.113 384,956 771,612 1,547.785 100,23 19,535 (1,345,719) 11.607 1.724.913 435.956 809.911 1.611.519 103.123 14.724 (1.479.461) 13.583 1.743.570 (43,43) 4,14 B 2.478 3.095 3.081 5.616 1.666 (9,45) a. 1 2 3 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga Dana Titipan pada Fihak Ketiga Pendapatan diterima dimuka 2.478 16 292 3.095 43 641 3.081 7 45 5.616 34,004 56 1.666 30 80 (9,45) 4 4 5 C Utang Jangka Pendek Lainnya EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2,169 1.479.731 1.482.209 2,41 1.497.211 1.500.307 3,027 1.611.031 1.614.113 5,526 1.719.296 1.724.913 1.550 1.741.904 1.743.570 4,16 4,14 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Secara konsepsual ada 4 macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. 1. Rasio likuiditas Rasio Likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi utangnya. Analisi rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang lancarnya pada saat jatuh tempo, tatapi kas rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. 2. Rasio Solvabilitas Analisis solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh utangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (utang jangka pendek dan utang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total utang dengan total aset, dan atau total utang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan permerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan. 3. Rasio Profitabilitas Analisis rasio profitabilitas bertujuan menilai kemampuan menghasilkan laba. Karena organisasi pemerintah daerah tidak bertujuan laba maka perhitungan dan analisis rasio ini menjadi tidak relevan dilakukan. Karena rasio profitabilitas tidak relevan dilakukan pada organisasi pemerintahan, maka dalam pembahasan berikutnya, analisis rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hanya berdasarkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas saja. III-28
Baik rasio lancar maupun rasio kas menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, namun semua rasio ini menunjukkan penurunan. Penurunan ini bukan berarti adanya penurunan kemampuan dalam melunasi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi lebih disebabkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan. Tetapi, dengan pemberlakukan basis akrual dari tahun 2016, maka pada setiap ahir tahun harus diakui utang belanja yang akan dilunasi pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, jumlah kewajiban jangka pendek tahun 2019 jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun 2016. Rasio lancar mengalami peningkatan dari 3.223,37% tahun 2016 menjadi 4.082,89% tahun 2020. Sedangkan rasio quick naik dari 3.222,88% tahun 2016 menjadi 3.356,42% tahun 2020. Hal yang sama ditunjukankan oleh rasio kas; naik dari 2,42% tahun 2016 menjadi 1.733,37% tahun 2020. Ketiga rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kemampuan untuk melunasi utang lancar puluhan kali lipat. Peningkatan kemampuan melunasi utang tersebut terutama disebabkan penurunan jumlah utang yang sangat sgnifikan tahun 2020 sehingga jumlah utang Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat kecil sekali. Namun dari sisi lain, jumlah kas yang sangat besar ini kurang baik dari fungsi pemerintah sebagai pengerak pembangunan. Pada masa datang, saldo kas pada akhir tahun hanya sebatas kebutuhan minimal bulanan pelaksanaan kegiatan administrasi rutin tahun berikut. Kondisi jumlah utang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total utang terhadap ekuitas dan atau total aset kurang dari 1%. Artinya, utang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hanya kurang dari 1% dari jumlah aset atau ekuitas. Dengan demikian, ke 5 (lima) rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat baik dalam melunasi seluruh utangnya. Tabel 3.20 berikut menyajikan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. No. 1 2 3 3 Tabel 3.20 Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) 2020 Uraian RASIO LIKUIDITAS Rasio lancar Rasio cepat Rasio Kas RASIO SOLVABILITAS Rasio total hutang terhadap total aset Rasio hutang terhadap modal 2016 2017 2019 2018 3.223,37 3.222,88 2,42 3.335,54 3.334,80 2,34 1.246,24 1.246,04 0,71 3.408,67 3.408,20 2.625,19 0,21 0,17 0,19 0,33 4.082,89 3.356,42 1.733,37 0,10 4 0,17 0,21 0,19 0,33 0,10 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2021 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum telah dicapai hasil perbaikan tata kelola yang ditunjukkan dengan opini dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencakup: Proporsi Penggunaan Anggaran, dan Analisis Pembiayaan. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Proporsi belanja dapat menunjukkan perbandingan besaran anggaran operasional serta belanja program dan kegiatan. Semakin tinggi anggaran operasional maka semakin kecil anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan atau seballiknya. Analisis ini bertujuan untuk melihat mengevaluasi kinerja belanja dan efektifitas dari penggunaan anggaran untuk pembangunan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terjadi perubahan proporsi yang lebih besar antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung. Namun tahun 2020, proporsi Belanja Tidak Langsung jauh lebih besar dibandingkan Belanja Langsung, yaitu 68,24% berbanding 31,76%. Analisis lebih rinci menunjukkan bahwa Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Belanja Pegawai Langsung merupakan komponen paling besar dengan rata-rata dalam 5 tahun terakhir 47,99% dari total belanja daerah, dan kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa yang didalamnya termasuk belanja barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pelaksanaan program dan kegiatan III-29
pembangunan dengan rata-rata 19,01% dari belanja daerah. Sedangkan rata-rata belanja daerah yang digunakan untuk belanja hibah dan bantuan sosial hanya sebesar 1,32% dan 0,31%. Tabel 3.21 menyajikan Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah. Tabel 3.21 Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2016-2020 (Rp juta) Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) BELANJA DAERAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 61,02 52,58 0,63 0,14 0,07 7,24 58,69 45,68 0,65 0,30 0,15 11,73 59,94 47,26 0,67 0,54 0,14 11,32 58,61 45,91 0,76 0,28 0,19 11,43 68,24 48,51 3,87 0,30 0,22 12,37 2,83 (1,99) 57,22 21,54 33,54 14,32 0,36 0,17 0,01 0,05 2,97 69,50 BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 38,98 2,42 16,23 20,32 41,31 2,15 20,63 18,53 40,06 1,59 19,80 18,67 41,39 1,68 21,14 18,57 31,76 1,98 17,23 12,55 (4,99) (4,89) 1,51 (11,36) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 Untuk dapat melihat besaran anggaran belanja daerah yang sudah dibelanjakan untuk pemenuhan belanja program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerja daerah maka perlu diketahui pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam menjalankan tupoksinya dan belanja wajib mengikat serta prioritas utama: A. Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja daerah untuk aparatur, termasuk belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu tahun 2016-2020, kebijakan belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur juga menunjukkan kebijakan yang relatif baik dengan rata-rata 56,88% dan cendrung mengalami peningkatan yaitu dari Rp695.207 juta (55,12% dari belanja daerah) tahun 2017 menjadi Rp701.877 juta (57,56% dari belanja daerah) tahun 2020. Dapat dilihat Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur pada Tabel 3.22 dan Tabel 3.23. Tabel 3.22 Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) Belanja Tidak Langsung 654.237 574.794 588.766 625.295 590.399 (2,53) Belanja Gaji dan Tunjangan 621.805 545.201 546.516 568.968 533.565 (3,75) Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDh/WKdh Belanja Pemungutan Pajak DAN Retribusi Daerah 28.686 3.026 721 26.425 3.040 128 38.290 3.100 861 50.433 4.977 916 52.474 3.129 1.231 16,30 0,84 14,31 Belanja Langsung 128.994 120.413 91.903 124.907 111.478 (3,58) Belanja Honorarium PNS 16.885 13.906 9.962 11.341 11.123 (9,91) Belanja Uang Lembur 5.998 5.910 3.299 5.588 1.288 (31,93) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 189 320 127 67 (100,00) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS 6.813 11.794 9.380 23.798 2.835 (19,68) Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.312 3.960 3.307 6.919 12.078 38,19 III-30
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Rata- Rata per Tahun (%) Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 2.335 1.522 1.033 1.227 1.079 (17,55) Jumlah Belanja Aparatur 783.231 695.207 680.669 750.202 701.877 (2,70) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 Tabel 3.23 Perbandingan Belanja Pemenuhan Aparatur Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) Tahun Belanja Aparatur Pengeluaran Daerah (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) Persentase 2016 783.231 1.247.705 62,77 2017 695.207 1.261.249 55,12 2018 680.669 1.248.806 54,51 2019 750.202 1.377.475 54,46 2020 701.877 1.219.468 57,56 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 B. Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Perhitungan Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta earmark dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja ini terdiri dari: 1) Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya da dibayar setiap tahunnya oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, bunga atau belanja sejenisnya 2) Belanja periodik dan prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dan prioritas daerah seperti operasional kantor, operasional pelayanan kesehatan, pendidikan dll Hasil pengolahan data Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta earmark menunjukkan bahwa terjadi peningkatan realisasi belanja ini dari Rp824.738,79 juta tahun 2016 menjadi Rp828.016,39 juta tahun 2020, atau mengalami peningkatan rata-rata 0,10%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari Belanja Pegawai terutama kenaikan gaji ASN dan belanja tambahan penghasilan ASN seiring perubahan perhitungan dari Tunjangan Daerah menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai yang perhitungannya mengarah ke berbasis kinerja. Selain itu dari sisi belanja barang dan jasa peningkatan terjadi pada belanja yang diperuntukan operasional kantor dan pelayanan masyarakat terutama pada pos belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor, premi asuransi (jamkesda). Sedangkan untuk belanja transfer keuangan disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan anggaran dana desa setiap tahunnya serta kebijakan pemerintah untuk menganggarkan kewajiban pemerintah daerah untuk desa/nigari sebesar 10% dari dana transfer Dana Alkasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Realisasi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta earmark Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir rata-rata 64,92% dari Belanja Daerah. Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta earmark yang harus dianggarkan setiap tahunnya. Semakin besar Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta earmark ini maka semakin kecil kapasitas fiskal pemeritah daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan. Dapat dilihat pada Tabel 3.24. Tabel 3.24 Realisasi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama, serta Earmark Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) Uraian Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 2016 621.804,68 3.025,83 2.510,98 2017 545.200,93 3.039,70 1.477,13 2018 546.515,84 3.099,60 3.123,94 2019 568.968,47 4.976,90 2.664,24 2020 533.565,61 3.129,63 2.579,13 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) 2,16 0,85 0,67 III-31
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Premi Asuransi Belanja BLUD Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik Jumlah 873,31 90.166,02 3.311,66 - 103.046,30 1.922,67 147.605,50 3.959,62 - 77.505,22 1.733,62 140.966,68 3.307,21 34.091,22 75.096,77 2.560,88 155.636,03 6.919,01 39.257,54 82.797,03 2.715,54 150.578,40 12.078,00 41.300,73 82.069,35 32,79 13,68 38,19 10,07 (5,53) 824.738,79 780.710,77 807.934,87 863.780,09 828.016,39 (0,10) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 3.2.2. Analisis Pembiayaan A. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill Analisis ini bertujuan untuk melihat gambaran masa lalu tentang kebijakan untuk menutup defisit rill anggaran pemerintah daerah. Pada Tabel 3.22 dan Tabel 3.23, bahwa dari realisasi anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode tahun 2016-2020, defisit anggaran hanya terjadi tahun 2016 dan 2017 dengan defisit anggaran sebesar 35.369,60 juta dan Rp28.776,79 namun defisit ini bisa tertutupi oleh SILPA Anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 realisasi antara pendapatan dengan belanja daerah sudah surplus, hal ini disebabkan karena terdapatnya kegiatan yang optimal terealisasi secara keseluruhan atau karena penghematan belanja maupun kelebihan dari realisasi pendapatan daerah. Surplus anggaran ini akan menjadi SILPA anggaran tahun berkenaan dan bisa digunakan untuk penutup defisit penganggaran tahun berikutnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah cukup baik terutama tahun 2018-2020 dimana realisasi pendapatan sudah dapat menutupi realisasi belanja daerah, dapat dilihat pada Tabel 3.25. Tabel 3.25 Defisit Rill Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) No Uraian 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.178.893,53 1.275.862,31 1.257.168,41 1.336.485,51 1.209.471,40 Dikurangi realisasi: 2 Belanja Daerah 1.244.704,81 1.258.249,16 1.245.812,18 1.362.116,35 1.217.117,59 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.000,00 3.000,00 2.994,00 15.359,00 2.350,00 1 2 3 4 5 6 DEFISIT RIIL Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (68.811,28) 126.710,63
126.710,63 14.613,15 57.899,35 57.899,35 8.362,23 72.512,50
72.512,50
(40.989,84)
80.874,73
80.874,73
(9.996,19)
38.843,99
38.843,99 57.899,35 72.512,50 80.874,73 39.884,89 28.847,80 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 Analisis ini dilakukan untuk memberikan komposisi pembentuk sisa lebih perhitungan anggaran. Pada Tabel 3.25 dapat dilihat bahwa komposisi utama pembentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan periode tahun 2016-2020. Penyebab utamanya SiLPA adalah karena terdapatnya kegiatan yang tidak terealisasi secara keseluruhan atau karena penghematan belanja dan pembiayaan daerah serta kelebihan dari realisasi pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun berkenaan dengan besaran belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka besaran SILPA tahun berkenaan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikatakan cukup baik, dapat dilihat pada Tabel 3.26. III-32
Tabel 3.26 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp juta) No Uraian 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 1 Jumlah SiLPA 57.899,35 72.512,50 80.874,73 39.884,89 28.847,80 2 3 4 5 6 Pelampauan penerimaan PAD Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan (5.041,95) (31.424,45) (2.596,09) 96.961,84 (4.902,89) (13.971,66) 5.862,00 85.525,04 (13.875,22) (6.648,41) 3.032,01 98.366,35 (11.898,71) (35.848,80) (15.287,98) 102.920,38 (9.236,55) (27.532,97) (13.928,74) 79.546,06 7 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 3.3. KERANGKA PENDANAAN Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran lainnya. Ketersediaan dana dan pemaksimalan penggunaan dan yang tersedia berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta kebijakan pengelolaan aset daerah. Kebijakan-kebijakan keuangan sendiri diambil berdasarkan kondisi perekonomian dan keuangan daerah sebelum dan pada saat kebijakan tersebut diambil sebagai dasar untuk memproyeksikan kondisi di masa depan. 3.3.1. Kondisi Perekonomian dan Keuangan Daerah Tahun 2020 Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian nasional dan daerah. Pandemi yang mewabah sejak bulan Februari 2020 ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi 2,07% secara year to year, atau denga kata lain pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 sebesar -2,07%. Hal ini menyebabkan secara ekonomi dan keuangan negara mengalami tekanan yang luar biasa. Hal yang sama terjadi pada Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan New Normal sangat berpengaruh terhadap kegiatan dan ekonomi masyarakat. Meskipun tidak terkontraksi sebesar perekonomian nasional, perekonomian Kabupaten Lima juga mengalami penurunan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,16%. Puluh Kota Pertumbuhan ekonomi dihitung dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Berikut disajikan Tabel 3.27 tentang Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020. Tabel 3.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%) Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,95 3,30 2,92 2,20 0,22 B Pertambangan dan Penggalian 5,59 3,09 3,07 3,16 (2,14) C Industri Pengolahan 5,77 0,74 2,01 0,08 (2,00) D Pengadaan Listrik dan Gas 10,01 6,15 6,15 3,65 (6,77) E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,78 8,47 4,79 4,06 3,62 F Konstruksi 6,91 9,24 7,28 7,85 (5,37) G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,16 6,73 7,26 7,43 (0,42) H Transportasi dan Pergudangan 9,00 9,82 9,17 9,30 (9,46) I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10,77 9,61 7,43 6,41 (10,69) J Informasi dan Komunikasi 9,83 10,88 9,11 9,42 7,74 III-33
Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,51 2,21 0,33 2,73 0,41 L Real Estat 5,11 4,20 4,64 5,19 0,05 M, N Jasa Perusahaan 4,66 5,49 5,78 6,57 (5,69) O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,22 5,36 6,92 6,73 (0,83) P Jasa Pendidikan 9,03 8,59 7,99 8,38 4,70 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,87 8,46 8,60 8,82 6,98 R, S, T, U Jasa lainnya 8,13 9,35 9,24 9,94 (13,29) Produk Domestik Regional Bruto 5,32 5,33 5,23 5,06 (1,16) Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Pada tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2020 sebagian besar sektor perekonomian mengalami pertumbuhan negatif. Tercatat ada tujuh lapangan usaha yang tetap tumbuh di tengah pandemi yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estat, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, meskipun pertumbuhaanya tidak sebesar pada saat sebelum pandemi tahun 2016-2019. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar -1,16%. Kontraksi yang cukup besar terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan -10,69%. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembatasan dan pelarangan berkumpul dan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan bayak orang serta penutupan objek wisata memberikan pengaruh besar pada sektor ini. Akibatnya, untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Surat Edaran Bupati Lima Puluh kota Nomor: 920/921/BK-LK/2020 Tentang Penghentian Sementara Pemungutan Pajak Hotel, Restoran/Rumah Makan, Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Pasar. Penurunan ekonomi masyarakat sebagi dampak pandemi, berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Penutupan objek-objek wisata di masa PSBB, yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati sebagaimana dijelaskan di atas, membuat penurunan yang significan terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Di sisi lain, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat pemerintah daerah harus melakukan refocusing belanja daerah untuk penanganan Covid-19. Penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut ini. Tabel 3.28 Penurunan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Rp juta) Tahun Target Pendapatan Realisasi Pendapatan Pertumbuhan Anggaran (%) Pertumbuhan Realisasi (%) 2015 1.146.800,24 1.136.714,77 2016 1.217.956,02 1.178.893,53 6,20 3,71 2017 1.288.874,85 1.275.862,31 5,82 8,23 2018 1.274.660,03 1.257.168,41 1,10 1,47 2019 1.399.521,00 1.336.485,51 9,80 6,31 Rata-rata 2015-2019 5,18 4,19 2020 1.260.169,66 1.209.471,40 (9.96) (9,50) Rata-rata 2015-2020 2,15 1,45 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tabel 3.28 menjelaskan penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020. Penurunan ekonomi nasional dan refocusing anggaran pemerintah untuk penangan Covid-19 membuat pemerintah mengurangi dana transfer ke daerah. Di daerah pun sama, dana yang ada juga harus direfocusing untuk penangangan Covid-19. Akibatnya, Kabupaten Lima Puluh Kota yang ketergantungan atas dana puasat III-34
masih sangat besar, mengalami penurunan pendapatan sebsar 9,96% untuk penganggaran, dan 9,50% untuk realisasi dibandingkan tahun 2019. Penurunan pendapatan daerah ini bukan hanya disebabkan karena berkurangnya dana transfer ke daerah, namun juga disebabkan oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan PAD ini antara lain disebabkan oleh penurunan ekonomi masyarakat karena pembatasan-pembatasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Penurunan Pendapatan Asli daerah ini dapat dilihat pada tabel 3.29. Tabel 3.29 Penurunan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Rp juta) Tahun Target PAD Realisasi PAD Pertumbuhan Anggaran (%) Pertumbuhan Realisasi (%) 2016 73.102,22 68.060,27 14,34 8,15 2017 124.674,81 119.771,92 70,55 75,98 2018 87.316,06 73.442,65 29,96 38,68 2019 97.066,64 85.168,15 11,17 15,97 Rata-rata Tahun 2016-2019 17,25 17,75 2020 86.666,04 77.429,48 10,72 9,09 Rata-rata 2016-2020 11,08 10,47 Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Pada tabel di atas dapat dilihat penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 mencapai 10,72% untuk penganggaran dan untuk realisasi menurun sebesar 9,09%. Penurunan ini membuat rata- rata pertumbuhan realisasi PAD tahun 2016-2020 menjadi sebesar 10,47%, sementara pertumbuhan realisasi PAD tahun 2016-2019 adalah sebesar 17,75%. Untuk penangan Covid-19 pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 telah mengalokasikan pada belanja tidak terduga yang diperuntukan bagi penanganan dan penanggulangan dampak pandemic Covid-19 termasuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak pengamanan jaringan social (social safety net). Pemberian bantuan langsung ini bertujuan untuk mempertahanlan tingkat konsumsi masyarakat, mengingat Konsumsi memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto dari sisi pengeluaran. 3.3.2. Strategi dan Kebijakan Pendapatan Daerah Mengatasi rendahnya kapasitas fiscal Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah dengan pendanaan pusat, maka perlu dirumuskan stategi dan kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut: Strategi 1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah 2. Meminimalisir kebocoran retribusi daerah 3. Penyesuaian dasar pengenaan pajak 4. Peningkatan basis data perpajakan 5. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah 6. Melakukan efisiensi pemungutan 7. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan 8. Meningkatkan pengawasan Kebijakan 1. 2. Menerapkan uang elektronik 3. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah 4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah 3.3.3. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah bertujuan agar ketersediaan dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk tercapainya ppeningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2021- 2026 adalah sebagi berikut : III-35
1. Optimalisasi belanja barang dan jasa dan meningkatkan belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. 3. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Ibukota Kabupaten Sarilamak 4. Peningkatan fasilitas penunjang di sektor pariwisata, peternakan dan perikanan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan insfrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 6. Peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan. 7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. 8. Alokasi anggaran untuk mendukung sarana dan prasarana pendukung pendapatan daerah. 3.3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah Sedangkan keijakan pembiayaan daerah dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SILPA 2. Meningkatkan pemanfaatan pengeluaran pembiayaan untuk investasi non permanen 3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD 3.3.5. Kebijakan Penganggaran 1. Mematuhi jadwal penyusunan dan pembahasan RAPBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2. Pemenuhan Mandatory Spending 3. Peningkatan ASB 4. Memastikan terdapatnya kegiatan-kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di OPD teknis. 5. Penganggaran belanja mempedomani IKU Kepala Daerah dan IKU daerah 6. Penganggaran yang tepat dan efisien pada kelembagaan sesuai dengan perundang-undangan. 3.3.6. Kebijakan Barang Milik Daerah Kebijakan Barang Milik Daerah bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah baik untuk operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah maupun untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pengelolaan barang milik daerah meliputi : a. Pemanfaaatan Barang Milik Daerah Pemanfaatan barang milik daerah menggunakan metode sebagai berikut : 1) Sewa Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang muka tunai. 2) Pinjam pakai Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. 3) Kerjasama Pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah. Dengan metode ini pemerintah daerah memperoleh kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umun Daerah. 4) Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain fasilitasnya, kemudian dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau III-36
sarana berikut didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalan jangka waktu tertentu yang disepakati. fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk b. Pengamanan Pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan pengamanan atas barang milik daerah daerah. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan secara pisik, administrasi maupun legalitas hukum. c. Penatausahaan Peningkatan kualitas penatausahaan barang milik daerah yang meliputi : Pengadaan barang milik daerah Pencatatan barang milik daerah Pelaporan barang milik daerah d. Pemindahtanganan Pemindahtanganan barang milik daerah berupa penjualan barang milik daerah, tukar menukar barang milik daerah, hibah dan penyertaan modal e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 3.3.7. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional Untuk mewujudkan pembangunan daerah, maka diperlukan peningkatan pendapatan daerah yang cukup besar. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Peningkatan ini sangat diperlukan akan tetapi harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, kinerja tahun-tahun sebelumnya, perkiraan kondisi perekonomian Nasional, Provinsi dan Daerah yang mungkin dihadapi pada masa mendatang. Untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan maka yang perlu diperhitungkan adalah pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Dilihat dari kinerja beberapa tahun belakangan dapat dilihat bahwa belanja transfer (nasional dan provinsi) sangat mempengaruhi naik turunnya pedapatan daerah. Hal ini dikarenakan derajat fiskal daerah yang memang masih rendah, oleh sebab itu pertumbuhan pedapatan asli daerah harus menjadi prioritas untuk digali dan ditingkatkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat asas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format balance (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit. Ini mengakibatkan pengeluaran daerah (belanja daerah dan pengeluarann pembiayaan daerah) akan mengikuti besaran penerimaan daerah baik berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah. Dalam memproyeksikan pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sampai tahun 2026 digunakan beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 telah melalui analisis oleh eksekutif, sehingga dapat dijadikan tolok ukur atau standar dalam menentukan metode statistik yang sebaiknya dipakai dan atau tahun dasar yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan. Secara umum, berbagai metode statistik dapat digunakan dalam memproyeksikan pendapatan. Metode mana yang lebih tepat dan akan dipilih, tergantung kepada trend dan atau konjungtur data-data keuangan masa lalu yang akan digunakan sebagai dasar proyeksi. Setelah dilakukan proses trial and error maka alternatif yang paling baik adalah berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2017- 2019 yang terbebas dari pengaruh penurunan kewenangan dan bebas dari pengaruh kebijakan pengurangan DAU dan refocusing anggaran. Sebagai akibat dampak dari wabah Covid-19, maka tahun 2021 secara bertahap Dunia mulai menunjukkan pemulihan ekonomi, termasuk Indonesia. Dampak terhadap Kabupaten Lima Puluh Kota diperkirakan realisasi pendapatan dan belanja tidak akan mengalami perubahan dari APBD tahun 2021. Selanjutnya, tahun 2022 diperkirakan kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih sehingga capaian kinerja pendapatan dan belanja 5 tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam memproyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Lima Puluh Kota. III-37
Hasil proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Rp1.320.968 juta pada tahun 2021 menjadi Rp1.534.296 juta pada tahun 2026. Hasil proyeksi pendapatan sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel 3.32. Sedangkan pada tabel 3.33 dapat dilihat proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, yang mengalami peningkatan dari Rp 1.354.715 juta tahun 2021 menjadi Rp 1.579.791 juta pada tahun 2026. Tabel 3.30 Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026 A PENDAPATAN 1.320.968 1.358.564 1.395.954 1.440.104 1.486.255 1.534.296 1 Pendapatan Asli Daerah 102.717 115.947 119.071 139.311 153.800 169.450 Pajak Daerah 34.859 37.727 38.859 47.600 55.948 60.660 Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD 7.990 3.477 56.391 14.466 3.600 60.154 16.788 3.744 59.780 19.649 3.894 68.168 23.176 4.050 70.626 27.522 4.211 77.057 2 Pendapatan Transfer 1.146.556 1.167.911 1.202.949 1.226.958 1.251.548 1.276.579 a. Transfer Pemerintah Pusat 1.088.725 1.108.635 1.141.894 1.164.732 1.188.026 1.211.787 1. Dana Perimbangan 976.561 996.470 1.026.365 1.046.892 1.067.830 1.089.186 a) Dana Transfer Umum 723.949 743.859 766.175 781.498 797.128 813.071 DBH 14.560 14.924 15.372 15.680 15.993 16.313 DAU 709.389 728.935 750.803 765.819 781.135 796.758 b. - Dana Transfer Khusus 252.611 252.611 260.190 265.394 270.701 276.116 DID 30.442 30.443 31.355 31.982 32.622 33.274 DanaDesa 81.722 81.722 84.174 85.858 87.575 89.326 c. Transfer Antar Daerah 57.830 59.276 61.054 62.225 63.521 64.791 Pendapatan Bagi Hasil 57.830 59.276 61.054 62.225 63.521 64.791 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah 71.695 22.114 74.704 22.114 73.835 24.264 73.835 24.264 80.907 31.337 88.268 38.697 Bantuan Operasional Sekolah Pendapatan atas pengembalian hibah 49.571 10 52.590 49.571 49.571 49.571 49.571 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tabel 3.31 Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) No B 1 2 3 4 Uraian BELANJA Belanja Operasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil b. Belanja Bantuan Keuangan 2021 1.354.714 1.012.648 692.140 272.806 38.935 8.767 172.217 3.500 165.809 4.100 2022 1.374.980 1.011.550 706.550 245.000 50.000 10.000 194.120 3.500 165.810 4.101 2023 1.437.588 1.041.897 727.747 252.350 51.500 10.300 220.843 3.500 171.348 4.788 2024 1.482.987 1.074.497 752.802 258.659 52.530 10.506 227.728 3500 177.262 5.705 2025 1.530.425 1.107.681 778.259 265.125 53.581 10.716 235.457 4000 183.287 6.584 2026 1.579.791 1.142.809 805.473 271.753 54.652 10.930 243.880 4.000 189.103 7.098 161.709 161.709 166.560 171.557 176.703 182.005 PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan Pengeluaraan pembiayaan 33.747 35.697 1.950 18.366 16.416 1.950 44.634 41.634 3.000 45.883 42.883 3.000 47.170 44.170 3.000 48.495 45.495 3.000 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota III-38
3.3.8 Penghitungan Kerangka Pendanaan Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Kabupaten Lima Puluh Kota dalam periode tahun 2021- 2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang. Langkah pertama adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta earmark. Sama halnya proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, untuk memproyeksikan Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, serta Earmark juga digunakan asumsi-asumsi sebagaimana disampaikan sebelumnya. Hasil proyeksi Belanja Wajib, Mengikat, serta Earmark dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut: Tabel 3.32 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, Serta Earmark Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Premi Asuransi Belanja BLUD Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik Jumlah 545.071,70 3.156,14 2.596,46 2.797,54 155.627,29 12.539,30 42.375,49 83.649,69 556.825,92 3.182,86 2.613,90 2.882,01 160.845,48 13.018,22 43.478,23 85.260,46 568.833,61 3.209,81 2.631,46 2.969,04 166.238,64 13.515,43 44.609,66 86.902,25 581.100,24 3.237,00 2.649,13 3.058,69 171.812,62 14.031,63 45.770,53 88.575,66 593.631,39 3.264,41 2.666,93 3.151,05 177.573,51 14.567,55 46.961,61 90.281,28 593.631,39 3.264,41 2.666,93 3.151,05 177.573,51 14.567,55 46.961,61 90.281,28 847.813,61 868.107,08 888.909,89 910.235,50 932.097,72 932.097,72 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan demikian, Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dari hasil proyeksi Pendapatan Daerah dan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, serta Earmark. Hasil perhitungan untuk memperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperlihatkan pada Tabel 3.33 berikut. Tabel 3.33 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021- 2026 (Rp juta) No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I II 2.a Kapasitas Rill keuangan Daerah Dikurangi: Rencana alokasi pengeluaran I Belanja wajib dan mengikat dan Earmark Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran I (I-II) Dikurangi: Rencana alokasi 1.320.968,00 1.358.564,00 1.395.954,00 1.440.104,00 1.486.255,00 1.534.296,00 847.813,61 868.107,08 888.909,89 910.235,50 932.097,72 932.097,72 473.154,39 490.456,92 507.044,11 529.868,50 554.157,28 602.198,28 III III-39
No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 3.a IV 4. 4.a 4.b 4.c pengeluaran II (Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah) Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran I dan II (I-II-III) Dikurangi: Rencana alokasi pengeluaran III Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BelanjaTidak Terduga Surplus Anggaran Rill Berimbang (I-II- II-IV) Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 421.951,39 426.956,92 441.744,11 63.500,00 65.300,00 51.202,00 51.202 63.500 65.300 38.935 51.500 50.000 10.000 10.300 8.767 3.500 3.500 3.500 462.281,50 67.587,00 67.587 53.581 10.506 3.500 485.860,28 68.297,00 68.297 53.581 10.716 4.000
Berdasarkan tabel diatas, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021- 2026 dapat digambarkan bahwa rencana keuangan terdiri rencana alokasi pengeluaran I, rencana alokasi pengeluaran II dan rencana alokasi pengeluaran III. Untuk rencana alokasi pengeluaran I diperuntukan untuk alokasi belanja wajib dan mengikat dan Earmark yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya pemerintah daerah. Untuk rencana alokasi pengeluaran II diperuntukan untuk alokasi pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta fungsi pelayanan pemerintah. Sedangkan rencana alokasi pengeluaran III diperuntukan untuk belanja program dan kegiatan diluar visi dan misi kepala daerah serta fungsi pelayanan pemerintah yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. 2026 532.616,28 69.582,00 69.582 54.652 10.930 4.000
III
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. 4.1. Permasalahan Pembangunan Gambaran umum kondisi daerah pada Bab 2 memberikan informasi berbagai aspek pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama lima tahun terakhir. Namun demikian Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan. Untuk itu dibutuhkan identifikasi permasalahan pembangunan sebagai dasar untuk mengatasinya melalui arah kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan untuk masa lima tahun ke depan. Pada gambaran umum kondisi daerah terdapat sejumlah permasalahan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang memerlukan perhatian karena mempengaruhi arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang. Adapun permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu: a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota masih dibawah IPM Propinsi Sumatera Barat dan berada di peringkat 13 dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Selama kurun waktu lima tahun (tahun 2016-2020) secara rata-rata IPM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 68,84 persen melambat dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Propinsi Sumatera Barat sebesar 0,14 persen per-tahun (tabel 2.49 dan tabel 2.50). Tingkat kemiskinan (tabel 2.43, tabel 2.44 dan tabel 2.45) juga mempengaruhi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Melambatnya pertumbuhan IPM ini disebabkan oleh: 1. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (tabel 2.52) disebabkan oleh: Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap pendidikan kesetaraan (tabel 2.71). Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun keatas dari dana DAK (bab 3.1). Belum optimalnya pendataan rata-rata lama sekolah. Kurangnya minat usia diatas usia sekolah untuk menyelesaikan Pendidikan dasar. 2. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah (tabel 2.53) disebabkan oleh: Masih belum tertanganinya biaya penunjang pendidikan anak usia pendidikan dasar. Masih belum optimalnya biaya pendidikan anak tamatan sekolah menengah/kejuruan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 3. Usia Harapan Hidup yang cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun (tabel 2.51) Masih banyaknya kasus kematian ibu (grafik 2.28). Masih banyaknya kasus kematian bayi/balita (grafik 2.26, tabel 2.74, grafik 2.27). Tingginya angka prevalensi stunting (tabel 2.73, grafik 2.25). Masih banyak terdapat penyakit. b. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun penerapan ini masih cukup rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melihat masih adanya penyakit masyarakat dan peningkatan angka kriminalitas (tabel 2.56), kekerasan terhadap perempuan dan anak (tabel 2.92) serta kesadaran masyarakat khususnya muslim dalam membayar zakat juga belum optimal (tabel 2.132). Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh: 1. Masih rendahnya APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun (tabel 2.133). 2. Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya (Tabel 2.55, tabel 2.107, tabel 2.132, tabel 2.133, tabel 2.134). 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz. 4. Belum optimalnya pengumpulan zakat (tabel 2.132). IV - 1
c. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami trend melambat, dan pada tahun 2020 jatuh menjadi -1,16 % (tabel 2.13). Jika dilihat kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri pengolahan sebagai potensi yang dimiliki. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,66 % per tahun dan sektor industri pengolahan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,26% per tahun (tabel 2.35, tabel 2.36). Yang menjadi permasalahan dan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan (tabel 2.16, tabel 2.17, tabel 2.18, tabel 2.19, tabel 2.20, tabel 2.21, tabel 2.23, grafik 2.11, grafik 2.12, tabel 2.27 dan tabel 2.28), masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota (tabel 2.32) dan masih rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) (tabel 2.31). 1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan disebabkan oleh : Lahan terlantar belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung, padi, perikanan budidaya dan peningkatan populasi ternak sapi serta kambing (tabel 2.10). Ketersediaan Air pada Jaringan Irigasi yang belum mencukupi untuk mengaliri luas areal pertanian dan perikanan (tabel 2.116, tabel 2.117, grafik 2.34) Disamping itu belum cukup tersedia jalan usaha tani dan jalan produksi. Masih kurangnya ketersediaan dan distribusi benih unggul padi, jagung, dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi (tabel 2.115). Masih kurangnya benih dan induk ikan unggul (tabel 2.27, tabel 2.28), Belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penyakit hewan ternak dan penyakit pada ikan. Belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan, dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan. Masih kurangnya alsintan, peternakan dan perikanan dan rendahnya SDM pengelola alsintan (tabel 2.118). 2. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Terhadap rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh: Pembangunan kawasan wisata Geopark Harau belum optimal. Pembenahan dan pembukaan objek wisata baru antara lain Nagari Wisata belum optimal (tabel 2.33, tabel 2.34). Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada objek pariwisata belum optimal. Kerjasama dan kemitraan dalam investasi pariwisata belum optimal. Belum optimalnya kerjasama pemasaran pariwisata dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat. Masih rendahnya upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk pelaku pariwisata dan industri pariwsata. Kapasitas SDM pariwisata masih rendah. 3. Rendahnya pengembagan Industri Kecil Menengah (IKM). Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah: Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi (tabel 2.127). Terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha. Masih rendahnya penumbuhan kewirausahaan. industri pengolahan tekstil, pengembangan 4. Rendahnya PAD terhadap APBD Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD (tabel 2.137). Masih belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber PAD. Belum adanya OPD yang melaksanakan fungsi penanggung jawab. d. Belum optimalnya pengelolaan potensi Nagari dalam pembangunan daerah Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan mempunyai arti dan kedudukan yang strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan tempat penyelenggaraan IV - 2
pemerintahan dengan memanfaatkan potensi nagari. Potensi Nagari adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki nagari sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kelangsungan dan perkembangan nagari. Walaupun Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum memiliki banyak potensi, namun belum tergali secara komprehensif dimasing-masing nagari. Disamping itu potensi nagari juga belum dikelola secara optimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh: 1. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif (uraian subbab 2.3.2.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Halaman II-81sampai II-83), disamping itu penentuan batas nagari belum optimal dilakukan. Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi di masing-masing nagari umumnya masih berada pada nilai sedang (tabel 2.93). 2. e. Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dimulai sejak tahun 2018, dimana sampai tahun 2020 belum menunjukkan hasil yang optimal (tabel 2.131). Hal ini dipengaruhi oleh: 1. Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja (tabel 2.129) 2. Rendahnya indeks inovasi daerah (grafik 2.38, tabel 2.139) 3. Belum optimalnya maturitas sistem pengendalian intenal (SPIP) (tabel 2.141) 4. Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat (tabel 2.130) f. Cakupan pelayanan infrastruktur daerah belum memadai Kondisi infrastruktur di suatu daerah mempunyai pengaruh yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur daerah selama 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Beberapa permasalahan pokok pembangunan infrastruktur Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut: 1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah. Perkembangan pembangunan jalan yang berstatus jalan kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahun. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 baru mencapai 54,79% (grafik 2.33). Capaian ini masih jauh dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kemantapan jalan ini belum merata pada semua wilayah. Kemantapan jalan yang cukup baik terdapat di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak, tapi belum memadai untuk mendukung seluruh aktivitas angkutan barang/orang sebagai layaknya sebuah ibu kota kabupaten sekaligus pusat pemerintahan. Sementara itu, akses di wilayah perbatasan dan pinggiran, terutama yang akses menghubungkan langsung dengan daerah kabupaten/kota tetangga masih sangat terbatas dengan tingkat kemantapan jalan yang rendah. Demikian juga halnya dengan tingkat kemantapan jalan akses menuju kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi. Beberapa hal yang menjadi kendala selama ini adalah: Belum tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah pembangunan jalan kabupaten. Belum tertibnya administrasi penyelenggaraan pembangunan jalan. Penanganan jalan masih mengutamakan aspek pemerataan. Belum tegaknya aturan tonase kendaraan sesuai design perencanaan jalan. Masih terbatasnya alokasi anggaran. 2. Cakupan layanan air minum dan sanitasi belum optimal Data tahun 2020 menunjukkan bahwa cakupan akses air minum dan sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah masing-masing 79,40% dan 76,45% (grafik 2.30 dan grafik 2.31). Cakupan akses ini masih jauh dari target universal access yang menetapkan 100% untuk air minum dan sanitasi. Cakupan akses air minum yang masih rendah disebabkan antara lain oleh: Belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada. Sistem jaringan air minum yang ada belum mampu melayani pendistribusian air bersih ke seluruh masyarakat. Sementara untuk Cakupan akses sanitasi yang masih rendah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tingginya persentase saluran pembuangan air limbah masyarakat yang tidak sesuai standar. Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi di tingkat masyarakat. IV - 3
Disamping itu, masih rendahnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan rencana program/ kegiatan juga menjadi faktor lambatnya pemenuhan layanan akses air minum dan sanitasi. 3. Kinerja irigasi pertanian belum optimal Sampai tahun 2020 sistem jaringan irigasi pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota belum mampu melayani semua daerah irigasi yang ada. Capaian layanan baru berada pada angka 74,63% (grafik 2.34). Hal ini disebabkan antara lain oleh : Kualitas sistem dan jaringan irigasi masih rendah. Kuantitas dan kualitas sumber air baku belum memadai. Keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas lapangan Operasi Pemeliharaan (OP) Irigasi, terutama Juru dan Pengamat. Tidak aktifnya sebagian besar P3A dan rendahnya peran serta petani dalam pengelolaan irigasi. Pengaturan distribusi pemakaian air yang belum optimal. 4. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal Kinerja penyediaan rumah dan permukiman layak huni diukur melalui indikator rasio rumah layak huni dan tingkat penanganan kawasan kumuh. Sampai tahun 2020, tingkat rasio rumah layak huni adalah 0,153 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat (tabel 2.77). Hal ini disebabkan oleh: Rendahnya progress penanganan rumah tidak layak huni. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan rumah yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan tingkat penanganan kawasan kumuh sampai tahun 2020 baru mencapai 0,21% (grafik 2.35). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : Kondisi jalan dan drainase lingkungan belum memadai. Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memadai. Layanan sistem pengelolaan sampah di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman Sistem proteksi kebakaran belum memadai. masih rendah. Belum optimalnya penyediaan air minum dan sanitasi di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. 5. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai Pembangunan Prasarana dan Sarana merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantara sasaran yang ditetapkan pada tahap IV (RPJMD ke-4) ini adalah telah berfungsinya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak sesuai target yang direncanakan. Sedangkan Pada RPJMD ke-3 (2016 - 2020) sasaran pembangunan adalah pemindahan seluruh aktivitas pemerintahan pada lokasi kawasan perkantoran dan terbangunnya Masjid Raya/ Islamic Centre di IKK Sarilamak. Sampai tahun 2020, belum seluruh aktivitas perkantoran pemerintahan kabupaten berada di IKK Sarilamak. Saat ini, baru mencapai 78% kantor pelayanan pemerintahan yang sudah berada pada wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, dan 22% masih berada di wilayah administratif Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Daerah dan pejabat pemerintahan, Islamic Centre, pasar, dan terminal belum bisa direalisasikan, kondisi ini disebabkan oleh : Tidak sesuainya pemanfaatan lahan yang tersedia dengan perencanaan yang telah ditetapkan; Terbatasnya ketersediaan lahan; dan Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. 6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka aktivitas pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup dengan terus mengupayakan secara optimal langkah- langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkunagn hidup Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut: a. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah dilihat dari nilai IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2020 masih berada di bawah target dan capaian Provinsi IV - 4
Sumatera Barat dan Nasional. Pencapaian IKLH Kabupaten Lima Kota tahun 2020 adalah 69,13 (tabel 2.93). Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah : Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sesuai dengan ketentuan. Penanganan terhadap bahaya kebakaran belum optimal. Kinerja pengurangan timbulan dan penanganan sampah masih rendah (tabel 2.94). Indeks kualitas air masih rendah (tabel 2.93). Kualitas air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter- parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik Di lain pihak, sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan tidak terkecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota terlihat yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan konsumsi energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan luas tutupan lahan saat ini, termasuk RTH, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, belum mampu mengimbangi pencemaran udara yang ditimbulkan. hal ini akan akan berdampak serius pada kesehatan manusia dan lingkungan. Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi (0,93) mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Sampai tahun 2020, penambahan volume sampai belum dapat diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan maupun penanganan, sehingga sampah masih menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah. Belum adanya peraturan daerah serta master plan pengelolaan sampah, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana persampahan mengakibatkan cakupan layanan pengelolaan sampah belum dapat menjangkau seluruh kecamatan. Layanan setiap hari baru bisa dilaksanakan pada nagari-nagari yang termasuk dalam kawasan IKK Sarilamak, walaupun belum maksimal. Sedangkan layanan terhadap nagari yang lain di Kecamatan Harau serta di nagari-nagari yang menjadi pusat kecamatan baru dapat diupayakan 1 kali dalam seminggu sesuai kemampuan. b. Masih rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tingkat ketaatan terhadap tata ruang akan memiliki kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampai tahun 2020, tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 60%, yang dapat diartikan bahwa baru 60% dari pemanfaatan ruang yang terjadi saat ini yang sesuai dengan peruntukan yang sudah direncanakan dalam RTRW. Dari fakta dan realita yang ada, tingkat ketaatan terendah terjadi pada kawasan IKK Sarilamak. Hal ini disebabkan oleh : Belum optimalnya fungsi RTRW sebagai acuan dalam aktivitas pembangunan. Belum terpenuhinya norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang yang dibutuhkan. Belum optimalnya penataan kawasan kawasan strategis dan pusat pusat pertumbuhan. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. c. Rendahnya Kapasitas Managemen Pengurangan Risiko Bencana Kejadian bencana secara langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Makin tinggi kuantitas kejadian bencana maka makin besar dampaknya terhadap penurunan kondisi lingkungan hidup. Pada sisi lain, upaya pengurangan resiko bencana akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja upaya pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan di bandingkan tahun 2019, serta masih berada dibawah target ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh: Kapasitas kelembagaan daerah dalam penanganan bencana belum optimal. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana masih rendah. IV - 5
4.2. Isu Strategis 4.2.1. Isu Strategis terkait Permasalahan Daerah Isu strategis menyangkut permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan IPM untuk menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 adalah 69,47 masih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Rendahnya IPM ini disebabkan olah masih rendahnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup. Disamping itu juga masih tingginya angka prevalensi stunting. Dengan meningkatkan IPM ini kedepannya, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya Pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tafiz serta masih beum optimalnya pengmpulan zakat. Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. 3. Mendorong Potensi Nagari sebagai poros pembangunan dengan menyusun profil nagari dan penetapan batas nagari serta meningkatkan status Nagari Mandiri Status nagari, profil nagari dan batas nagari merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh nagari guna meningkatkan status nagari. Hal ini belum optimal dan disebabkan olah belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif serta belum optimalnya penentuan batas nagari. Disamping itu juga indeks ketahanan social, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang. Dengan meningkatkan dan menata hal ini kedepannya akan dapat tergali secara komprehensif dimasing-masing potensi-potensi yang ada di nagari. 4. Optimalisasi pelayanan publik melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik Tujuan dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. Namun hal ini belum optimal dan disebabkan oleh masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja daerah, indeks inovasi daerah dan belum optimalnya maturitas sistem pengendalian intenal (SPIP) indeks kepuasan masyarakat. Melalui penekanan dan peningkatan hal pokok penyebab tersebut kedepannya akan dapat optimal pelayanan publik di daerah. 5. Optimalisasi tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah minus 1,16 %, artinya kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun 2019. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan serta rendahnya pengembangan industri kecil menengah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, kedepannya diharapkan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik dan akan pulih sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud. 6. Kapasitas layanan infrastruktur daerah Upaya mengejar ketertinggalan kabupaten lima puluh kota dalam pembangunan sektor perekonomian dan sumber daya manusia mutlak harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang baik. Untuk itu, pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam periode RPJMD 5 tahun yang akan datang. Beberapa isu pembangunan yang perlu menjadi fokus dalam mengoptimalkan layanan infrastruktur adalah : a. b. Peningkatan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Peningkatan akses dan kemantapan jalan kabupaten. IV - 6
c. d. Pemenuhan kebutuhan terhadap bangunan strategis pemerintahan. e. Dalam pelaksanaannya, penanganan isu pembangunan tersebut akan terkait dengan penataan ruang wilayah. Oleh sebab itu, rencana penanganan isu pembangunan infarstruktur harus berjalan selaras dengan rencana tata ruang, sehingga akan terwujud pembangunan yang serasi, efektif dan efisien. Kedepannya, dengan pengembangan dan peningkatan kapasitas layanan infrastruktur daerah akan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh. Peningkatan kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten. 7. Pembangunan IKK Sarilamak. Pemindahan IKK dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak sudah dilaksanakan sejak tahun 2004.Namun sampai saat ini, IKK Sarilamak belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai. Beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti : beberapa kantor pemerintah yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, terminal, Islamic center sebagai pusat interaksi keagamaan dan kebudayaan dalam konteks implementasi falsafah minangkabau "ABS-SBK", serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dan jika dilihat dari sisi penataan ruang, banyak terjadi tumpang tindih fungsi ruang, tidak tampak batasan yang jelas antara kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan perkantoran. Melihat kondisi tersebut, pembangunan IKK harus lebih ditingkatkan sehingga kawasan pemerintahan terpadu yang diharapkan sesuai amanat RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005- 2025 dapat diwujudkan. Beberapa isu penting yang perlu memperoleh perhatian 5 tahun yang akan datang adalah : a. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK yang berupa percepatan pemenuhan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), baik RTRW, RDTR, RTBL, dan peraturan pendukung lainnya. b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dengan lebih tegas dan sistematis. c. Pemindahan objek-objek vital Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke IKK Sarilamak. d. Penyediaan lahan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur IKK. terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan infrastruktur di Kawasan IKK Sarilamak yang merupakan pusat pemerintahan daerah. Dengan peningkatan pembangunan IKK Sarilamak maka akanberdampak 8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan pada Sub bab 4.2, maka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu perhatian yang lebih serius di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan pada periode jangka menengah yang akan datang adalah: a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan focus utama pada peningkatan indeks kualitas air; b. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dengan pengurangan dan penanganan c. timbulan sampah; dan Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fokus utama pada kawasan perkotaan. Apabila isu-isu tersebut dapat ditangani dengan baik, maka akan mendukung kepada keberlanjutan pembangunan yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan. Jika indeks kualitas air menurun dan tidak diperhatikan maka dapat berdampak kepada kesehatan manusia, estetika lingkungan, dan berdampak pada kehidupan biota air, untuk itu perlu dilakukan pengoptimalan pengawasan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki izin PPLH. Pelayanan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi isu yang cukup serius dirasakan mengingat volume sampah yang kian hari kian bertambah, sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Saat ini penganan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan TPA Regional Payakumbuh. Diperkirakan kapasitas TPA Regional Payakumbuh cukup menampung volume sampah untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi dan kebijakan khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sistem 3R dan meningkatkan cakupan layanan sampai dengan Ibukota Kecamatan. Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengaplikasian konsep Kota Hijau, yang salah satu diantaranya adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Untuk itu perlu diwujudkan yaitu perencanaan kota yang sensitif terhadap kota hikau, perwujudan kualitas dan IV - 7
kualitas RTH dan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau. Pada saat ini juga Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki pendataan RTH di luar IKK Sarilamak. Dengan semakin menurunnya ruang terbuka hijau, terutama di kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Kondisi lingkungan yang makin rusak tentu diperlukan upaya untuk memperbaikinya, bisa melakukannya dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. 9. Peningkatan Kapasitas Managemen Pengurangan Resiko Bencana. Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya jenis bencana, maka dalam "Menengah-Tinggi", serta cukup sering mengalami berbagai penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 tahun kedepan menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas penanganan. Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana harus dapat diimplementasikan di daerah.Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana.Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana, serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana. Dalam konteks ini, ada 2 (dua) isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu : a. Optimalisasi perencanaan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana; dan b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana. Pada prinsipnya penanggulangan bencana dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat, pengkajian dan pemantauan resiko bencana serta pengembangan sistem peringatan dini, pengurangan faktor- faktor mendasar penyebab timbulnya/ meningkatnya risiko bencana, penguatan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan.Dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengurangan resiko bencana akan mampu nantinya menurukan resiko bencana daerah. 4.2.2. Isu Strategis Nasional 1. Pemulihan pandemi Covid-19. 2. Percepatan penanganan stunting. 3. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama. 4. 5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. 6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. 7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. 8. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Infrastruktur Pelayanan Dasar. 4.2.3. Isu Strategis Propinsi 1. Pembangunan Manusia 2. Pembangunan Kebudayaan 3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian. Kehutanan dan PerikananBerkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda 4. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas 6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Isu Strategis KLHS 4. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas 6. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Isu Strategis KLHS 1. Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Hasil Konsultasi Publik yaitu : a. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3 b. Tingginya Intensitas Bencana Alam c. Menurunnya kualitas air dan rendahnya kapasitas penyediaan air bersih d. Tingginya Intensitas Alih Fungsi Lahan e. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 2. Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yaitu : IV - 8
a. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan b. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air dan menekan pencemaran air permukaan dan air tanah c. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat. d. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industri e. Memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk permukiman, tanpa merusak daya dukungnya. Pada wilayah yang pertumbuhan penduduk sangat tinggi, diperlukan upaya pengembangan permukiman vertikal f. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan g. Pengembangan ekonomi daerah berbasiskan kekayaan biodiversitas, pengembangan energi baru dan terbarukan. 3. Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tingkat Capaian TPB yaitu : Tabel 4.1 Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tingkat Capaian TPB No TPB 1 TPB 2 TPB 3 TPB 4 TPB 5 TPB 6 TPB 7 TPB 8 TPB 9 TPB 10 TPB 11 TPB 12 TPB 13 TPB 15 TPB 16 TPB 17 Nama TPB Tanpa Kemiskinan Tanpa Kelaparan Kehidupan sehat dan sejahtera Pendidikan berkualitas Kesetaraan gender Air bersih dan sanitasi layak Menjamin akses energi Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak Infrastruktur, industri dan inovasi Mengurangi kesenjangan Kota dan pemukiman berkelanjutan Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan Penanganan perubahan iklim Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh Kemitraan untuk mencapai tujuan Total Jumlah Indikator 24 11 34 13 14 18 2 19 13 11 13 5 2 4 21 16 220 Evaluasi Capaian SB 11 1 4 5 4 8 7 4 5 3 2 2 6 4 66 Persentase 100% 30% . IV - 9
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pengertian visi ini sesuai menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyajian dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD. Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya yaitu RPJMN tahun 2020-2024, RTRW Daerah 2012-2032, RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah: MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Madani adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beradat dan berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam. 5.2. MISI Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullahyang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan V-1
derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi. Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah. 3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya- upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan yang utuh dengan perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD Kabupaten Lima Puliuh Kota Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yaitu RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, RPJMD Provinsi V-2
Sumbar 2021-2026, dan RPJM Nasional 2020-2024. Tabel keselarasan visi misi dokumen dimaksud diuraikan sebagai berikut : Tabel 5.1 Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 RPJPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2005-2025 2021 - 2026 VISI Terwujudnya Masyarakat Madani Sejahtera Berbasis Agribisnis Yang Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah MISI 1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya filsafah: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" berdasarkan Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan 2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah (Good-Local Governance), yang demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif baik Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya 3. Mewujudkan sumberdaya manusia profesional melalui dan kesehatan sosial, berkualitas perbaikan keterampilan, masyarakat dan kesejahteraan pemuda dan olahraga dan mutu pendidikan derajat : Meningkatkan kualitas sumber daya Misi 1 manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan 4. Mewujudkan sentra Agribisnis Terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global pengembangan Misi perkembangan ekonomi memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional 2 : Mendorong dan lintas sektoral yang pertumbuhan 5. Mewujudkan sarana prasarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik dan Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik 6. Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Tabel 5.2 Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2021 - 2026 RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2021 - 2026 VISI Terwujudnya Sumatera Barat madani yang Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, V-3
unggul dan berkelanjutan Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah MISI 1. Misi 1 : Meningkatkan SDM yang sehat, terampil dan berdaya berpengetahuan, saing Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan 2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan berdasarkan kemasyarakatan sosial falsafah ABS SBK Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan 3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan pertanian, produktifitas perkebunan, peternakan dan perikanan produk Misi perkembangan ekonomi memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional 2 : Mendorong dan lintas sektoral yang pertumbuhan 4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital Misi perkembangan ekonomi memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional 2 : Mendorong dan lintas sektoral yang pertumbuhan 5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan Misi perkembangan ekonomi memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional 2 : Mendorong dan lintas sektoral yang pertumbuhan 6. Misi 6 : Meningkatkan pembangunan dan infrastruktur berkelanjutan yang berkeadilan Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik 7. Misi 7 tata kelola Mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas : Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya Tabel 5.3 Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020 - 2024 Dan RPJMD 2021 - 2026 RPJMN 2020 - 2024 RPJMD 2021 - 2026 VISI Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah MISI 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Misi perkembangan ekonomi memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional 2 : Mendorong dan lintas sektoral yang pertumbuhan 3. Pembangunan Berkeadilan Yang Merata dan Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah 4. Mencapai Berkelanjutan Lingkungan Hidup Yang Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik 5. Kemajuan Budaya Kepribadian Bangsa Mencerminkan Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan V-4
RPJMN 2020 - 2024 RPJMD 2021 - 2026 6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya 7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya 8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya 9. Sinergi Pemerintah Kerangka Negara Kesatuan Daerah Dalam Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya 5.3. TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD pada tahapan ke-4. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact ) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD tahun 2021-2026 pada tabel berikut: MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat 1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, dengan sasaran : 1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DITINGKAT LOKAL DAN REGIONAL Tujuan : 1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota 1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan 1.3. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan : V-5
1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya status nagari MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA Tujuan : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik INSFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MISI 5 MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK" : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis 1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan 1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat 1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada 1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat 2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan sasaran : 2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2.2 Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah 2.3 Menurunnya resiko bencana daerah V-6
Tabel 5.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah VISI: Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah N O MISI 1 1. Meningkatkan 2 kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan TUJUAN/SASARAN 3 Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sasaran : 1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat INDIKATOR 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah KONDISI AWAL 2020 5 69,47 7,99 13,29 2021 6 69,85 8,16 13,48 2022 7 70,23 8,23 13,76 TARGET CAPAIAN 2023 8 2024 9 70,61 70,98 8,30 8,37 13,35 14,13 2025 10 71,36 8,44 14,32 2. Menorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan 1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah Sasaran : 1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Angka harapan hidup Angka prevalensi stunting Indeks ABS-SBK Indeks ABS SBK Pertumbuhan ekonomi PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta) PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta) 69,79 8,29 NA NA 1,16 28,84 40,53 69,86 7,29 NA NA 2,39 29,67 42,36 69,93 6,29 1,5 1,5 2,99 30,49 44,19 70,00 5,29 1,7 1,7 4,28 31,32 46,02 70,07 4,29 1,9 1,9 4,62 32,14 47,85 70,14 3,29 2,1 2,1 4,72 32,97 49,68 2026 11 71,74 8,52 14,50 70,20 2.29 2,3 2,3 4,86 33,80 51,51 Kondisi Akhir 12 71,74 8,52 14,50 70,20 2.29 2,3 2,3 4,86 33,80 51,51 V-7
N O MISI 1 2 regional 3. Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya TUJUAN/SASARAN 3 Sasaran : 1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota 1.2 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan 1.3. Meningkatnya pengembangan industri Kecil dan Menengah 1.4. Meningkatnya pendapatan asli daerah Tujuan : 1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari Tujuan : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.2. Meningkatnya kualitas INDIKATOR 4 Tingkat capaian kunjungan wisatawan Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Persentase PAD terhadap Pendapatan Indeks desa membangun Indeks desa membangun Indeks reformasi birokrasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks inovasi daerah KONDISI AWAL 2020 5 2021 6 2022 7 TARGET CAPAIAN 2023 8 2024 9 2025 10 32,75 33,74 40,49 47,24 53,98 60,73 26,81 27,64 28,47 29,31 30,14 30,97 3,61 3,67 3,72 3,78 3,83 3,89 6,36 6,49 6,62 6,75 6,88 7,01 6,40 7,78 8,53 8,53 9,67 10,35 0,7246 0,7404 0,7562 0,7720 0,7878 0,8036 0,7246 0,7404 0,7562 0,7720 0,7878 0,8036 42,50 (C) 47,92 (C) 53,33 (CC) 58,75 (CC) 64,17 (CC) 69,58 (B) 60,23 (B) 61,71 (B) 64,37 (B) 67,02 (B) 69,68 (B) 72,34 (BB) 197 83,99 510 85,98 700 87,98 1.000 89,97 1.200 91,97 1.500 93,96 2026 11 67,48 31,80 3,94 7,14 11,04 0,8149 0,8149 75,00 (B) 75,00 (BB) 1.700 95,96 Kondisi Akhir 12 67,48 31,80 3,94 7,14 11,04 0,8149 0,8149 75,00 (B) 75,00 (BB) 1.700 95,96 V-8
N O MISI 1 2 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan EkonomiDan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik TUJUAN/SASARAN INDIKATOR 3 dan kuantitas unsur pelayanan publik 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Indeks Pembangunan Infrastruktur Sasaran : 1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis Persentase gedung strategis yang terbangun 1.2 Meningkatnya Kualitas Jalan Tingkat Kemantapan Jalan 1.3 Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat 1.4 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada kabupaten Indeks Kelancaran Lalu Lintas Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Rasio luas daerah irigasi kewengan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio rumah layak huni 1.5 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat KONDISI AWAL 2020 5 71,40 71,74 54.79 0,58 79,40 76,45 74,63 0,153 2021 6 73,93 76,09 55.81 0,53 81,62 78,45 77,52 0,157 2022 7 75,88 80,43 57.05 0,53 83,12 80,5 78,32 0,160 TARGET CAPAIAN 2023 8 2024 9 77,88 79,75 84,78 89,13 58.65 59.95 0,52 0,51 84,72 86,42 81,65 83,35 79,12 79,92 0,163 0,166 2025 10 81,78 93,48 61.43 0,50 88,22 85,05 80,72 0,169 2026 11 83,82 97,83 62.78 0,50 90,12 86,85 81,52 0,173 Kondisi Akhir 12 83,82 97,83 62.78 0,50 90,12 86,85 81,52 0,173 V-9
N O 1 MISI 2 TUJUAN/SASARAN 3 Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sasaran : 2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2.2 Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah 2.3 Menurunnya resiko bencana daerah INDIKATOR 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase ketaatan terhadap RTRW Indeks Risiko Bencana Daerah KONDISI AWAL 2020 5 69,13 69,13 60 119,2 2021 6 71,05 71,05 65 85-79 2022 7 71,46 71,46 70 79-73 TARGET CAPAIAN 2023 8 2024 9 71,86 72,27 71,86 72,27 75 80 73-67 67-61 2025 10 72,68 72,68 85 61-55 2026 11 73,09 73,09 90 55-49 Kondisi Akhir 12 73,09 73,09 90 55-49 V-10
5.4 Agenda Prioritas dan Program Unggulan Pembangunan Daerah Agenda prioritas dan program unggulan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Agenda prioritas dan program unggulan daerah ini merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota. Agenda prioritas pembangunan daerah Tahun 2021-2026 adalah : 1. Pengembangan Masyarakat Madani 2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak 3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat 4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis 5. Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah Keterhubungan antara agenda prioritas pembangunan dengan misi kepala daerah dapat tergambar pada gambar dibawahi ini : Gambar 5.1 Hubungan Agenda Prioritas dengan Misi Kepala Daerah AGENDA PRIORITAS 1 Pengembangan Masyarakat Madani MISI 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan AGENDA PRIORITAS 2 Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak MISI 2 Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional AGENDA PRIORITAS 3 Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat MISI 3 Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah AGENDA PRIORITAS 4 Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis MISI 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya AGENDA PRIORITAS 5 Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah MISI 5 Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Sedangkan program unggulan daerah yang dituangkan kedalam lima misi kepala daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan Dengan program unggulan sebagai berikut : a) Peletakan pondasi Pembangunan Islamic Center b) Penyediaan beasiswa untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu c) Pembangunan Rintisan Rumah Sakit Daerah d) Penguatan peran pemangku adat dan lembaga agama 3. Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional Dengan program unggulan sebagai berikut : a) Pengembangan tanaman jagung seluas 20.000 Ha b) Pengembangan Geopark Harau dan 50 objek wisata c) Peningkatan penerimaan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang dan 1.000 wirausaha baru 3. Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Dengan program unggulan sebagai berikut : a) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah nagari. b) Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan, dan pemberdayaan nagari V-11
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya Dengan program unggulan sebagai berikut : a) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan b) Penguatan kelembagaan demokrasi c) Penguatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi 5. Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik" Dengan program unggulan sebagai berikut : a) Penataan dan pembangunan kawasan IKK Sarilamak b) Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol c) Pembangunan RTH, Fasum dan Fasos. V-12
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 6.1 Strategi Hubungan strategi, arah kebijakan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan Tujuan Strategi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia akses Pendidikan Masyarakat 1. Meningkatkan kualitas dan tata Kelola Pendidikan 2. Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi pendidikan kesetaraan 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1. Menurunkan angka kematian ibu 2. Menurunkan angka kematian bayi/balita 3. Menurunkan prevalensi penyakit 4. Meningkatkan sarana dan parasana Kesehatan 2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah 1. Optimalnya pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya 5. Menurunkan angka prevalensi stunting 1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman keagaman 2. Meningkatkan fasilitasi dan pengelolaan mesjid/surau/TPQ 3. Meningkatkan peran dan pengeloaan keuangan sosial mesjid/surau dan lembaga keagamaan 4. Meningkatkan penghayatan dan penerapan adat dan budaya 5. Meningkatkan peran dan pengelolaan lembaga adat dan budaya Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional Tujuan Sasaran Strategi VI-1
1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota 1. Meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik Pariwisata di objek utama pariwisata daerah dan di objek Nagari Wisata. 2. Meningkatkan upaya pemasaran pariwisata daerah dalam negeri dan luar negeri bekerja sama dengan pihak Asita dan Perhotelan. 3. Meningkatkan upaya pengembangan ekonomi kreatif terutama untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata. 4. Meningkatkan upaya pengembangan SDM Pariwisata Daerah. 2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan 5. Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi wisata baru. 1. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Meningkatkan upaya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. Meningkatkan upaya pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian 4. Meningkatkan upaya-upaya penyuluhan pertanian 5. Meningkatkan upaya pengendalian Kesehatan hewan 6. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan tangkap 7. Melaksanakan upaya pengelolaan perikanan budidaya 3. Meningkatnya 8. Melaksanakan upaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 1. Melaksanakan perencanaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pembangunan industrI 2. Mengoptimalkan pengembangan industri pengolahan tekstil, industri pengolahan pangan, industri pengolahan non pangan dan industri aneka kerajinan 4. Meningkatnya pendapatan asli daerah 4. Meningkatnya pendapatan asli daerah Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Tujuan Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan Sasaran 1. Meningkatnya status nagari Strategi 1. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan 2. Mendorong peningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari 3. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan nagari 4. Melaksanakan penyelesaian batas nagari Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan terintegrasi 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik Misi 5 : meningkatkan pembangunan insfrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Tujuan Sasaran Strategi VI-2
1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur 1. Meningkatnya pemenuhan 1. Percepatan pembangunan gedung strategis 1. Percepatan pembangunan gedung strategis 2. Penataan dan pembangunan Kawasan IKK Sarilamak 2. Meningkatnya Kualitas Jalan 1. Pembangunan Jalan yang berkualitas secara merata dengan memperhatikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi : management keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas. 2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat 6. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada 5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1. Peningkatan penyediaan akses air minum layak dan aman. 2. Percepatan pembangunan sanitasi perumahan dan pemukiman. Penambahan kapasitas peningkatan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks resiko bendungan, peningkatan dan efisiensi kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komiditas pertanian bernilai tinggi. Peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan permukiman yang layak dan aman 1. Peningkatkan pengelolaan sumber daya yang lingkungan hidup dan alam berkelanjutan 2. Peningkatkan upaya pengurangan volume timbunan sampah 2. Meningkatnya kinerja 3. Optimalisasi perwujudan RTH sesuai peraturan perundang undangan 1. Mewujudkan kesesuaian rancana tata 3. Optimalisasi perwujudan RTH sesuai peraturan perundang undangan 1. Mewujudkan kesesuaian rancana tata Penataan ruang wilayah 3. Menurunnya resiko bencana daerah 6.2 Arah Kebijakan Selanjutnya arah kebijakan pembangunan tahunan untuk masing-masing sasaran selama kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut : Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan No Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Pengembangan kurikulum kesetaraan dan kurikulum muatan lokal Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X VI-3
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan No Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 3 4 kependidikan Pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan Penerimaan Tenaga PPPK Guru Agama, SD dan SMP X X X X X X X X 5 Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis IT untuk mendukung Wajib Belajar Sembilan Tahun Peningkatan Kualitas Pendidikan PAUD Pengadaan speaker Murotal 6 7 X X X X X X X X X X X X 8 Mengembangkan sarana prasarana pendidikan yang siaga bencana X X X X 9 Meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar 10 Memperluas jangkauan dan akses PKBM 11 Menekan angka putus X X X X X X X X sekolah ( drop out) 12 Memperluas jangkauan dan akses PAUD 13 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan X X X X X X X X X X X X 14 Meningkatkan Kompetensi guru X X X X 15 Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung proses belajar tingkat Pendidikan dasar 16 Mengembangan sistem X X X X 17 pendidikan layanan khusus Peningkatan kapasitas guru agama tingkat Pendidikan dasar X X X X X X X X 18 Mendorong tumbuh 19 20 21 kembangnya PKBM di masing-masing nagari Penyusunan regulasi terkait pengelolaan pendidikan Pemberian beasiswa untuk tingkat Pendidikan dasar berupa bantuan perlengkapan sekolah dan pemberian makanan tambahan Pemberian beasiswa berupa bantuan biaya Pendidikan untuk tingkat Pendidikan menengah/kejuruan dan X X X X X X X X X X X X X VI-4 Tahun 2026 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan No Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Pendidikan tinggi Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit tidak menular Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan Peningkatan kapasitas sumber Daya manusia kesehatan Peningkatan pemenuhan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Pelaksanan 8 aksi konvergensi stunting Pembangunan rintisan rumah sakit daerah Pemenuhan sarana dan prasana kesehatan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 34 X X X X 35 Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap sampai usia 23 bulan X X X X 36 Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam kampanye gizi seimbang 37 Meningkatkan partisipasi publik dalam penyediaan bahan makanan gizi seimbang X X X X X X X X 38 Meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak X X X X 39 Meningkatkan pola asuh keluarga X X X X 40 Meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan X X X X VI-5 Tahun 2026 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan No Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 dan penanggulangan stunting 41 Meningkatkan sanitasi lingkungan X X X X 42 Membudayakan asupan Gizi seimbang untuk ibu dan bayi 43 Meningkatkan X X X X ketersediaan sarana prasarana pendukung aktifitas dan kreatifitas anak X X X X 44 Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menanggulangi masalah malnutrizi X X X X 45 Meningkatkan pola hidup sehat pada remaja putri dan ibu hamil X X X X 46 Meningkatkan apresiasi publik terhadap ibu menyusui 47 Meningkatkan X X X X pengetahuan masyarakat akan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi X X X X 48 Meningkatkan akses persalinan X X X X 49 Meningkatkan sistem informasi imunisasi 50 Meningkatkan partisipasi seluruh sektor dalam upaya deteksi dini hipertensi 51 Meningkatkan X X X X X X X X pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) X X X X 52 Meningkatkan sistem informasi pengelolaan obat dan vaksin berbasis data kependudukan 53 Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan Peningkatan pendidikan penghafal Al-Quran Peningkatan pendidikan TPQ, MDA, TPA, didikan subuh dan pembinaan Remaja Masjid Peningkatan kelembagaan masjid/ surau /TPQ Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan Peningkatan optimalisasi perantau dan anak nagari dalam partisipasi kegiatan 54 55 56 57 58 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X VI-6 Tahun 2026 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan No Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 keagamaan, lembaga budaya, pelestarian adat. 59 Dukungan anggaran untuk lembaga adat dan lembaga agama Peningkatan peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya yang sesuai ASB SBK Penyusunan Perda Pelestarian Adat dan Perda lainnya yang terkait dengan adat Peningkatan pembinaan terhadap niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat Peletakan pondasi pembangunan Islamic Center 60 61 62 63 64 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional No Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 Penetapan kebijakan destinasi utama wisata dan Nagari Wisata Perencanaan destinasi utama wisata dan Nagari Wisata X X X X
3 Melaksanakan pengadaan/ 4 pemeliharaan/rehabilitasi sapras di lokasi utama wisata dan di Nagari Wisata Pengembangan kawasan wisata Geopark Harau. X X X X X X X X 5 Mengelola investasi pariwisata 6 Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata 7 Melakukan pemasaran pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri untuk mempromosikan destinasi utama wisata dan nagari Wisata 8 Mengembangkan ekosistem ekonomi X X X X X X X X X X X X X X X kreatif X X X X X 9 Meningkatkan kapaisitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreaif 10 Mengawasi penggunaan sarana pertanian X X X X X X X X X X 11 Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi X X X X X 12 Mengelola Sumber Daya Genetik X X X X X VI-7
Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional No Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tumbuhan dan Mikro Organisme 13 Pembangunan dan pengembangan X X X sarana dan prasarana pertanian X X 14 Membuka 20.000 Ha lahan terlantar untuk peningkatan produksi jagung dan holtikultura X X X X X 15 Mendorong investasi dalam pengolahan pasca panen X X X
16 Pengendalian OPT tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan X X X X X 17 Penanganan dampak perubahan iklim pertanian X X X
18 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam penciptaan Teknologi Tepat Guna X X X X X 19 Hilirisasi gambir dan jeruk 20 Peningkatan kapasitas kelembagaan X penyuluhan pertanian
21 Pengembangan kapasitas kelembagaan petani X X X
22 Meningkatkan kemitraan antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan X X X X X 23 Pengendalian dan penanggulangan X penyakit hewan dan zoonosis X
X X 24 Meningkatkan kualitas pemberian pakan X X X X X 25 Meningkatkan populasi sapi dari 45.000 menjadi 100.000 ekor. X X X X X 26 Meningkatkan populasi kambing menjadi 1 juta ekor. X X X X X 27 Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap X X
28 Pengembangan kapasitas usaha perikanan tangkap X X X X X 29 Pemberdayaan pembudidaya ikan 30 Pengelolaan pembudidaya ikan 31 Membuka 1.000 ha kawasan X X X pembesaran ikan. X X X X X X X X X X X X 32 Menghasilkan 20 juta bibit ikan per bulan. X X X X X 33 Pembinaan mutu dan keamanaan hasil X perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan X
34 Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan untuk usaha pengolahan. X X X X X 35 Penyusunan rencana pembangunan industri X X X
36 Kooordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry X X
37 Memfasilitasi akses pasar bagi pelaku IKM X X X X X 38 Memfasilitasi akses permodalan 39 Pemanfaatan penggunaan teknologi 40 Membentuk lembaga pengelola X X X X X - X X - X X - X X - VI-8
Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional No Tahun 2021 pendapatan Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 41 Mengefektifkan pengelolaan sumber- sumber pendapatan asli daerah X X X X X 42 Membuka akses pasar untuk produk- produk unggulan daerah X X X X X 43 Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi-destinasi wisata baru X X X X X 44 Memberikan bantuan peralatan dan mesin-mesin produksi bagi usaha mikro dan kecil, pertanian dan peternakan X X X X X 45 Menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi X X X X X 46 Memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk usaha mikro dan kecil X X X X X 47 Memfasilitasi pemenuhan persyaratan produk usaha mikro dan kecil untuk masuk dan internasional ke pasar nasional X X X X X 48 Peningkatan penerimaan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang dan 1.000 wirausaha baru X X X X X Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah No Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Meningkatkan penguatan regulasi terkait batas nagari, pemanfaatan dana desa, pemanfatan alokasi dana desa, BUMNag X X X
2 Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari X X X X X 3 Meningkatkan optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan X X X X X 4 Meningkatkan alokasi dana nagari sesuai dengan ketentuan yang ada 5 Meningkatkan hibah untuk X X X X X peningkatan kinerja lembaga lembaga yang ada di nagari 6 Meningkatkan kemampuan X X X X X aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik 7 Meningkatan kualitas X X X X X administrasi pemerintahan nagari X X X
8 Memberikan reward kepada nagari berprestasi X X X X X VI-9
Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah No Arah Kebijakan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 9 Meningkatan tata wilayah desa/ nagari X X X 10 Meningkatkan penyelengaraan penataan ruang nagari X X X 11 Meningkatan fasilitasi kerjasama antar nagari 12 Pemenuhan indikator indeks X X X ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan 13 Meningkatkan fasilitasi penyusunan profil desa/nagari Meningkatkan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa X X X X X X 14 Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari X X X Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya Tahun 2025 Tahun 2021 Tahun 2023 Tahun 2022 Tahun 2024 No Arah Kebijakan 1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Peningkatan penerapan e- goverment dalam penyelenggaraan pemerintah Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 4 Peningkatan inovasi daerah 5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian 2 3 X X X X X X X X X X X X X X X 6 Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah X X X 7 Meningkatkan penataan dan kualitas kepegawaian daerah X X X 8 Meningkatkan kualitas 9 penataan kelembagaan dan pelaporan AKIP Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan etos kerja, budaya kerja, profesionalisme serta penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kapabilitas. X X X X X X 10 Penguatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan dan beban kerja X X X VI-10 Tahun 2025
Tahun 2026
Tahun 2026 X
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya Tahun 2025 Tahun 2021 Tahun 2023 Tahun 2022 Tahun 2024 No Arah Kebijakan 11 Penguatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah X X X X 12 Peningkatan advokasi hukum dalam menjamin pelaksanaan pembangunan di daerah 13 Peningkatan dan X X X X pengembangan kemitraan dan kerjasama pada tingkat lokal, nasional dan internasional X X X X 14 Mengembangkan inklusivitas layanan sosial terhadap penyandang disabilitas rumah tangga miskin 15 Meningkatkan kuantitas dan X X X X kualitas SDM pendamping korban bencana Sosial X X X X 16 Penataan Organisasi Perangkat Daerah X X 17 Meningkatkaan kualitas manajemen pelayanan X X X X 18 Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat X X X X 19 Meningkatkan kuantitas dan kualitas saranan dan prasarana pelayanan publik X X X X Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2025 No Arah Kebijakan 1 Melaksanakan koordinasi 2 3 4 5 konsolidasi lahan Penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor perangkat daerah Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial IKK Penyediaan data dan informasi yang valid serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan Pembukaan akses jalan di X X X X X X X X X X X
X 6
VI
11 Tahun 2026 X
X Tahun 2026
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2025 No Arah Kebijakan 7 8 daerah pinggiran dan terisolir Peningkatan akses jalan pada pusat pertumbuhan ekonomi Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol X X X X X X X X 9 Memperkuat koordinasi antar unit kerja para pemangku kepentingan. Penyediaan sarana dan prasaran yang memenuhi standar keselamatan. 10 X X X X X X X X 11 Meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola layanan air mimum. 12 Meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum. X X X X X X X X 13 Meningkatkan 14 pengembangan dan pengelolaan SPAM. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai karakteristik dan kebutuhan. X X X X X X X X 15 Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sarana prasaran air minum. 16 Meningkatkan kapasitas X X X X institusi dalam mengelola layanan sanitasi. 17 Meningkatkan kapasitas penyelenggara sanitasi. X X X X X X X X 18 Meningkatkan 19 pengembangan dan pengelolaan SPAM. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai karakteristik dan kebutuhan. X X X X X X X X 20 Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sarana prasaran sanitasi. X X
21 Menyusunan Perencanaan 22 23 infrastruktur pengairan dengan protocol berkelanjutan Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu. Peningkatan dan pemulihan kondisi jaringan irigasi. X X X X X
VI
12 Tahun 2026 X
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2025 No Arah Kebijakan 24 Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi. Peningkatan efektifitas air irigasi. 25 X X X X X X X X 26 Meningkatkan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif 27 X X X X X X X X 28 Menyediakan data dan informasi yang valid serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 29 Meningkatkan penyediaan X X X X perumahan yang terjangkau, terpadu dan sesuai tata ruang dengan layanan prasaran sarana dan utilitas permukiman. X X X X 30 Melaksanakan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Penyusunan dokumen rinci tata ruang Penerapan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang 33 Meningkatkan pengawasan pengelolaan lingungan hidup dan upaya penegakkan hukum lingkungan secara konsisten 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X 34 Meningkatkan pemulihan media lingkungan tercemar 35 Memperketat implementasi kebijakan pengelolalan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 36 Meningkatkan kapasitas X X X X X X X X sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan X X X X 37 Meningkatkan sarana prasarana pelayanan pengangkutan dan pengelohan sampah. 38 Mengurangi sampah X X X X semaksimal mungkin dari sumbernya. X X X X 39 Meningkatkan koordinasi pengelolaan sampah lintas sektoral X X X X 40 Menyediakan data dan X X X X VI-13 Tahun 2026 X X X X X X X X X X X X X X X X X
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2025 No Arah Kebijakan informasi yang valid terkait penyediaan RTH. 41 Mendorong percepatan penyelesaian dokumen penataan ruang X X X X 42 Melaksanakan pembangunan RTH secara bertahap terutama di kota Sarilamak X X X X 43 Mengoptimalkan pelayanan informasi rawan bencana. X X X X 44 Mengoptimalkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. X X X X 45 Menguatkan kapasitas lembaga dan mengoptimalkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha. 46 Meningkatkan X X X X penyelamatan dan evakuasi korban bencana. X X X X 47 Meningkatkan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana. X X X X 48 Meningkatkan sistem management resiko dan mitigasi bencan non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman. X X
49 Menyediakan sarana dari akses untuk kemudahan penanggulangan bencana. X X X X 50 Meningkatkan system mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana. X X X X 51 Meningkatkan upaya 52 mitigasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana. Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah daerah X X X X X X X X 53 Membangun jalan-jalan baru yang menghubungkan antar kabupaten dan antar propinsi, serta jalan-jalan untuk membuka keterisoliran dan membangun pusat-pusat X X X X VI-14 Tahun 2026 X X X X X X X
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2025 No Arah Kebijakan pertumbuhan ekonomi baru (jalan ke destinasi wisata, jalan ke sentra-sentra produksi unggulan dan lain sebagainya) 54 Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai utama dan rawan bencana Peningkatan kualitas air minum 55 jaringan dan X X X X X X X X 56 Meningkatkan masyarakat sanitasi berkelanjutan kesadaran terhadap dan layak X X X X 57 Mengembangkan pemetaan rumah tangga yang belum terjangkau akses sanitasi layak dan berkelanjutan X X X X 58 Meningkatkan jangkauan layanan sanitasi layak dan berkelanjutan X X X X 59 Meningkatkan pengelolaan terhadap sumber air baku yang ada X X X X 60 Mengembangkan kelembagaan pengelolaan baku dalam air sumber X X X X 61 Mengembangkan infrastruktur dengan skala komunal 62 Meningkatkan air limbah terpusat sistem akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 63 Meningkatkan kapasitas siaga masyarakat dalam bencana X X X X X X X X X X X X sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 65 Mengembangkan kebijakan resiko 64 Mengembangkan pengurangan bencana X X X X X X X X 66 Meningkatkan sarana dan tanggap darurat korban prasana bencana bencana 67 Optimalisasi bagi infrastruktur siaga bencana X X X X X X X X 68 Mengembangkan pola pencegahan bencana yang sistematis dan terencana X X X X 69 Meningkatkan kelayakan publik kajian infrastruktur X X X X 70 Meningkatkan perencanaan X X X X VI-15 Tahun 2026 X X X X X X X X X X X X X X X X X
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2025 No Arah Kebijakan bebasis daya dukung dan daya tampung (kerawanan bencana) 6.3 Program Pembangunan Daerah Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Sebagai sebuah proses yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan, maka pembangunan harus direncanakan secara cermat agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien berupa program pembangunan daerah yang terstruktur. Sebagaimana yang diketahui, program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berisi program prioritas yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, sesuai dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. 2. Perumusan program pembangunan Daerah dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD. 3. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional. 4. Program pembangunan yang sifatnya strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. 5. Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya. Berdasarkan pemahaman diatas, maka dirumuskan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang dijabarkan pada tabel berikut. VI-16 Tahun 2026
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kode 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif (Juta rupiah) Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come) Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2022 2023 Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp Misi 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat 1 2 Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Pengelolaan pendidikan dasar Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 80 75 85 75 36.124,73 446,08 90 83 37.208,47 459,46 95 91 38.324,72 473,25 95 98 39.474,46 487,44 Sasaran 2 :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1 2 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana 10 60 20 65 37.478,28 743,82 30 67 38.602,63 766,13 40 69 39.760,71 789,12 50 71 39.760,71 812,79 Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah Sasaran 1 : Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya 1 2 3 Program pengembangan kebudayaan Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan Persentase Terlaksanananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat 56 100 50 62 100 55 600 9.567,27 700 67 100 60 618 9.854,29 721 73 100 65 636,54 10.149,92 742,63 79 100 70 655,54 10.454,41 764,91 Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional VI-17 target 100 100 60 73 86 100 75 2026 Rp 40.658,70 502,07 40.953,53 832,18 675,31 10.768,05 787,86 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp 100 40.658,70 100 502,07 60 40.953,53 73 832,18 86 675,31 100 10.768,05 75 787,86 Perangkat Daerah PenanggungJawab DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SETDA (BAGIAN KESRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come) Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 target Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota 1 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2 Program pemasaran pariwisata 3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwasata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata) 10 10 29,73 15 12 33,78 Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan 1 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas 48 50 Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas 2 4 2 3 4 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Program penyuluhan pertanian Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Penyediaan Prasarana pertenakan Yang Berkualitas Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Peningkatan kelas 68 2 80 3 70 4 80 4 2022 Rp 4.100 2.300 1.200 15.000 2.700 6.433,22 350 563,33 1.326,85 target 20 15 37,83 55 6 72 6 80 6 Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 2025 Rp target Rp target Rp 4.223 25 4.349,69 30 4.480,18 2.369 17 2.440,07 20 2.513,27 1.236 43,24 1.273,08 45,95 1.311,27 15.450 60 15.913,5 62 16.390,91 2.781 8 2.864,43 10 2.950,36 6.626,22 75 6.825,00 78 7.029,75 360,5 8 371,32 10 382,45 580,23 82 597,64 85 615,57 1.366,66 8% 1.407,66 10% 1.449,88 VI-18 target 35 25 50,00 65 12 80 12 90 12% 2026 Rp 4.614,59 2.588,67 1.350,61 16.882,63 3.038,87 7.240,65 393,93 634,03 1.493,38 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp 35 4.614,59 25 2.588,67 50 1.350,61 65 16.882,63 12 3.038,87 80 7.240,65 12 393,93 90 634,03 12% 1.493,38 Perangkat Daerah PenanggungJawab DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS TANAMAN
2 2 2 2 2 2 2 2 Kode 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 5 6 7 8 1 2 3 Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come) Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 kelompok tani Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan 2 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program pengelolaan perikanan tangkap Program pengelolaan perikanan budidaya Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner Persentase Peningkatan Produksi Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Budiaya 2 5% / tahun 6% / tahun Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan 38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun Sasaran 3 : Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program perencanaan dan pembangunan industri Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas 3,65 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja 26,61 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan 5 target 4 4 5% / tahun 6% / tahun 40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun 5,50 36,18 15 2022 Rp 350 650 1.137,83 12.000 737,74 5.400 118,74 1.329,96 target 6 6 5% / tahun 6% / tahun 41 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5 % /tahu n 7,42 52,14 20 Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 2025 Rp target Rp target Rp 360,50 8 371,32 10 382,45 669,50 8 689,59 10 710,27 1.171,96 5% / tahun 1.207,12 5% / tahun 1.243,34 12.360 6% / tahun 12.730,80 6% / tahun 13.112,72 759,87 42 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5% / tahun 782,67 43 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5% / tahun 806,15 5.562 10,02 5.728,86 13,32 5.900,73 122,30 68,09 125,97 84,05 129,75 1.369,86 25 1.410,95 30 1.453,28 VI-19 target 12 12 5% / tahun 6% / tahun 44 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5% / tahun 16,68 100 35 2026 Rp 393,93 731,58 1.280,64 13.506,11 830,33 6.077,75 133,64 1.496,88 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp 12 393,93 12 731,58 25% 1.280,64 30% 13.506,11 44 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5% / tahun 830,33 16,68 6.077,75 100 133,64 35 1.496,88 Perangkat Daerah PenanggungJawab PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIA N TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIA N TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 Kode 1 3 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come) Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2022 2023 Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan 2024 2025 2021 target Rp target Rp target Rp target Rp 4 Program pengembangan UMKM Persentase pelaku usaha yang dikembangkan 5 15 759,98 20 782,78 25 806,26 30 830,43 Sasaran 4 : Meningkatnya pendapatan asli daerah 1 Program pengelolaan pendapatan daerah Persentase PAD terhadap pendapatan 6,5 8,53 1.948,40 8,53 2.006,85 9,67 2.067,06 10,35 2.129,07 Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Tujuan : Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan Sasaran : Meningkatnya status nagari 1 Program administrasi pemerintahan desa Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 100 100 3.000 100 3.090 100 3.182,7 100 3.278,18 Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik 1 2 3 4 5 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program penelitian dan pengembangan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks kualitas perencanaan Indeks pengelolaan barang milik daerah Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB Jumlah inovasi daerah Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah 70 90 81 55 100 73 91 82 65 100 2.288,49 1.208,37 1.000 900 75 92 83 75 100 2.357,14 1.244,62 1.030 927 78 93 84 85 100 3.427,86 1.281,96 1.060,90 954,81 80 94 85 95 100 3.427,86 1.320,42 1.092,73 983,45 Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Jalan VI-20 target 35 11,04 100 85 95 86 105 100 2026 Rp 855,36 2.192,94 3.376,53 2.575,72 1.360,03 1.125,51 1.012,96 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp 35 855,36 11,04 2.192,94 100 3.376,53 85 2.575,72 95 1.360,03 86 1.125,51 105 1.012,96 100 Perangkat Daerah PenanggungJawab DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH BADAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI BAPELITBANG BADAN KEUANGAN INSPEKTORAT BAPELITBANG SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 2 2 1 1 2 3 4 1 2 1 1 2 Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come) Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2022 2021 target Rp target Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
30 300 25 Program Penataan bangunan gedung Persentase Bangunan Gedung yang layak 68 71 30.820 75 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap 55,81 57,05 154.690 58,65 Program Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) Indeks Kelancaran Lalu Lintas 0,53 0,53 500 0,52 Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak 81,62 78,45 83,12 80,05 9.000 10.750 84,72 81,65 Sasaran 4 : Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada Program Pengelolaan Sumber Daya Air Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik 77,52 78,32 52.950 79,12 Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat Program Kawasan permukiman. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 62,5 65,00 7.600,81 67,5 Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 25,60 31,20 3.207,90 36,80 Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 2025 Rp target Rp target Rp 309 25 318,27 20 327,82 31.744 77 32.696,94 80 33.677,85 159.330,7 59,95 164.110,6 61,43 169.033,9 515 0,51 530,45 0,50 546,36 9.270 86,42 9.548,1 88,22 9.834,54 11.072,5 83,35 11.404,68 85,05 11.746,82 54.538,5 79,92 56.174,66 80,72 57.859,89 7.828,83 70,00 8.063,70 72,5 8.305,61 3.304,14 42,40 3.403,26 48 3.505,36 VI-21 target
85 62,78 0,50 90,12 86,85 81,52 75 53,60 2026 Rp
34.688,18 174.104,9 562,75 10.129,58 12.099,22 59.595,69 8.554,78 3.610,52 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp 100 327,82 85 34.688,18 62,78 174.104,9 0,50 562,75 90,12 10.129,58 86,85 12.099,22 81,52 59.595,69 75 8.554,78 53,60 3.610,52 Perangkat Daerah PenanggungJawab DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5 5 5 5 5 5 5 5 Kode 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 4 1 1 Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah IndikatorKinerja (Tujuan/Impact/Out come) Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Air (IKA) 55,79 Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3). Persentase peningkatan pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) 18 Program Pengelolaan sampah Persentase pengurangan sampah. 22 Persentase penanganan sampah 20 Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati) Persentase kawasan kehati yang terkelola 4,87 Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah Program Penyelenggaraaan penataan ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW (%) 65 Sasaran 3 : Menurunnya resiko bencana daerah Program Penanggulangan bencana Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota 85-79 target 55,89 21 26 35 5,07 70 79-73 2022 Rp 8.604,06 52,32 3.800 2.286,78 1.190 10.690,28 target 55,99 24 27 50 5,09 75 73-67 Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 2025 Rp target Rp target Rp 8.862,18 56,09 8.128,05 56,19 9.401,89 500 27 515 30 530,45 3.914 28 4.031,42 30 4.152,36 60,00 70 2.355,38 5,11 2.426,04 5,13 2.498,83 1.225,7 80 1.262,47 85 1.300,35 11.010,99 67-61 11.341,32 61-55 11.681,56 VI-22 target 56,29 35 30 70 5,15 90 55-49 2026 Rp 9.683,95 546,36 4.276,93 2.573,79 1.339,36 12.032,00 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp 56,29 9.683,95 35 546,36 30 4.276,93 70 5,15 2.573,79 90 1.339,36 55-49 12.032,00 Perangkat Daerah PenanggungJawab DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
6.4 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan 6.4.1 Kawasan Agrowisata Sektor pariwisata memiliki peluang yang cukup menjanjikan sebagai faktor pendorong pertumbuhan pembangunan lainnya seperti sektor pertanian, perkebunan dan perindustrian. Pada saat ini sektor yang belum digarap secara maksimal adalah dengan menggabungkan unsur hasil pertanian sebagai potensi sektor pertanian dengan unsur keindahan alam pertanian sebagai potensi sektor pariwisata atau yang lebih dikenal dengan istilah Agrowisata. Perpaduan antara keindahan alam, kehidupan masyarakat perdesaan dan potensi pertanian di suatu kawasan apabila dikelola secara baik maka dapat menjadi suatu daya tarik wisata. Ada 2 kawasan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki komoditi unggulan sebagai penghasil jeruk yaitu kawasan Gunuang Omeh seluas 1.012,98 Ha dan kawasan Gunuang Sago seluas 98,95 Ha yang layak dikembangkan sebagai kawasan agrowisata. Aktifitas penduduk dalam pertanian seperti memetik jeruk dan mengelola perkebunan serta nilai-nilai budaya dan adat yang ditawarkan akan menjadi pengalaman rekreasi pagi wisatawan. Dengan melibatkan peran serta dari masyarakat perdesaan dan pelaku pariwisata dalam perencanaan pengembangan suatu kawasan maka diharapkan konsep kawasan agrowisata dapat memberikan manfaat bagi petani, masyarakat dan para pelaku pariwisata. 6.4.2 Kawasan Agropolitan Kawasan yang juga layak untuk dikembangkan adalah kawasan agropolitan dimana kabupaten Lima Puluh Kota yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dapat dikembangkan dengan suatu sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, dan menjadi penarik kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Konsep dari kawasan agropolitan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan suatu wilayah melalui optimalisasi potensi sumber daya yang ada seperti tumbuhan dan hewan dengan melibatkan unsur pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kabupaten Lima puluh Kota memiliki kawasan pertanian yang merupakan penghasil komoditas pertanian dengan komoditi utama adalah padi yang berada dikawasan Situjuah yaitu di Kec. Situjuah Limo nagari, Kec. Akabiluru dan Kec. Guguak dan kawasan Luhak seluas 4.993,44 Ha serta kawasan Luhak di Kec. Harau, Kec. Lareh Sago Halaban dan Kec. Luhak seluas 7.533,23 Ha. Untuk data panen, produksi dan provitas padi menurut kecamatan di Kab. Lima Puluh Kota tahun 2020 dapat dilihat pada table 2.12. Sedangkan kawasan agropolitan peternakan yang akan dikembangkan di wilayah Kab Lima Puluh Kota adalah kawasan yang berada di Kec. Mungka yang merupakan penghasil ternak ayam terbesar tidak hanya di Kab. Lima Puluh Kota tapi juga diwilayah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah produksi komoditi ayam buras sebanyak 69.077 kg. Agropolitan selayaknya menjadi sarana dalam pembangunan suatu kawasan sehingga pengembangan kawasan andalan dan pengelolaan agropolitan dapat menampung dan mempromosikan hasil komoditas pertanian di kawasan tersebut. 6.4.3 Kawasan minapolitan Kawasan minapolitan adalah merupakan konsep dari pengembangan kawasan agropolitan yang dibentuk karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti adanya potensi perikanan, lahan dan dukungan dari masyarakat. dengan luas rata-rata lahan potensial yang bisa dikembangkan yaitu sebesar 10-15 Ha adalah Nagari Guguak VII Koto Talago Kec. Guguak, Nagari Solok Bio- bio Kec. Harau, Nagari Bukit Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban dan Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka. Jenis usaha budidaya perikanan yang dikembangkan adalah pembenihan dan pembesaran ikan gurame, ikan nila dan ikan mas Kawasan yang memiliki potensi perikanan 6.4.4 Kawasan agroindustri Kawasan agroindustri adalah suatu kegiatan yang mengelola hasil pertanian (komiditi unggulan) yang menghasilkan suatu produk/hasil yang memberikan nilai tambah bagi produk pertanian tersebut. Berdasarkan data potensi kawasan pertanian, dimana untuk komiditi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Jeruk di Kawasan Gunuang Omeh dan Gunuang Sago, Untuk meningkatkan kesejahteraan petani baik dalam bentuk pendapatan dan memperluas lapangan kerja maka direncanakan di dua (2) kawasan tersebut menjadi kawasan agroindustri. Keberadaan sektor agroindustri diharapkan menjadikan, petani tidak hanya mampu menjual bahan baku berupa jeruk tetapi menjadikan jeruk tersebut menjadi produk olahan yang dapat diterima konsumen. Jadi kasawan agroindustri dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian serta dapat memacu tumbuhnya industri lain yang memerlukan bahan baku dari sektor pertanian. Potensi tersebut dapat ditingkatkan apabila terjadi permintaan kegiatan yang membutuhkan bahan baku terutama hasil pertanian 6.5 Sinkronisasi Agenda Prioritas Daerah Dengan Agenda Prioritas Nasional Agenda Prioritas daerah adalah program utama pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 VI-23
dijabarkan ke dalam lima agenda prioritas pembangunan, yaitu : Agenda Prioritas 1 : Pengembangan Masyarakat Madani Nilai-nilai serta norma-norma adat mulai memudar dalam memberikan pedoman bagi generasi muda untuk merajut kehidupan sosial dan masa depannya. Kondisi ini diperburuk dengan turunnya fungsi Limbago Adat sebagai pilar terdepan dalam menjaga dan menyelesaikan masalah masalah sosial. Sehingga banyak masalah masalah langsung masuk ke ranah hukum pidana tanpa adanya upaya-upaya awal yang bisa menyelesaikan masalah tersebut di tingkat masyarakat. Penurunan fungsi Limbago Adat inilah menjadi titik tolak yang harus kembali dikuatkan. Jika limbago adat berjalan sesuai dengan fungsinya maka diharapkan degradasi moral yang kini melanda generasi muda kita dapat di tekan dan dengan sendirinya kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak pun akan menurun. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. SDM yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi. Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Revolusi mental, pembangunan kebudayaan dan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Agenda Prioritas 2 : Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak Berbicara tentang pentingnya membangun pusat pertumbuhan baru yang berada di Nagari Sarilamak, maka kita perlu berbicara tentang pentingnya menyelesaikan produk hukum yang akan memayungi pengaturan tata ruang tadi sebagai titik awal dari pembangunan IKK Sarilamak. Disamping itu untuk tahapan eksekusi kita perlu menyelesaikan masalah konsolidasi tanah perkotaan yang berada di Nagari Sarilamak tadi. Jika kedua hal ini bisa diselesaikan (aturan kawasan dan konsolidasi tanah perkotaan) maka dalam waktu yang tidak terlalu lama IKK Sarilamak akan bisa dilihat secara nyata. Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Agenda Prioritas 3 : Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat Untuk sektor pariwisata, pengembangan di arahkan pada optimalisasi pengembangan potensi pariwisata serta pengingkatan pengelolaan objek wisata. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata antara lain melalui kerjasama pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui banding dan promosi pemasaran objek wisata. Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Agenda Prioritas 4 : Pengembangan Pertanian dan Perikanan menuju agribisnis Untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih di arahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan petani dan peternak terhadap teknologi dan informasi. Salah satu untuk pengembangan pertanian adalah membuka lahan terlantar. Membuka lahan terlantar untuk dijadikan lahan produktif seperti di tanami jagung dan holtikultura. Hal ini sejalan dengan menjaga suplai pakan ayam untuk industri/perternakan ayam, dan bisa menggerakkan ekonomi di Nagari-nagari, dan membuka lapangan kerja baru. Hal ini memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Agenda Prioritas 5 : Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah Jalan merupakan faktor yang sangat mendasar dalam pengembangan pembangunan suatu daerah. Jalan menjadi urat nadi utama dalam mendukung mobilitas orang dan barang. Jalan juga menjadi faktor penentu tinggi rendahnya tingkat harga yang harus di bayar oleh konsumen dan tingkat biaya produksi yang di keluarkan produsen. Sehingga pemerintah daerah berkewajiban menjaga dan meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan. Prioritas ini sinkron dengan agenda prioritas nasional yaitu : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. VI-24
6.6 Penyelarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 Untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara provinsi dan daerah, maka dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Untuk itu dalam penyusunan agenda prioritas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari 5 (lima) prioritas, yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Prioritas pada Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat selaras dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pengembangan Masyarakat Madani. Kemudian untuk prioritas pada Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, selaras dengan Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak. Selanjutnya prioritas Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis selaras dengan agenda prioritas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agribisnis. Prioritas Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur selaras dengan agenda prioritas Lima Puluh Kota yaitu Peningkatan Pembangunan Infrastruktur. Prioritas Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi selaras dengan Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian prioritas Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana selaras dengan Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah. Sedangkan prioritas terakhir Provinsi Sumbar Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal selaras dengan prioritas Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat. Keselarasan berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan agenda prioritas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada di bawah ini. Tabel 6.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Agenda Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat (Rankhir RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026) Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur Pengembangan kemaritiman dan kelautan Agenda Prioritas Daerah Kab. Lima Puluh Kota (Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026) Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani Pengembangan Masyarakat Madani Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agribisnis Peningkatan Pembangunan Infrastruktur 7. 8. 9. 10. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat VI-25
6.7 Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap IV (2005-2025) Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005- 2025 adalah : "Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis". Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 6 (enam) misi RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025 yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya berdasarkan filsafah: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"; 2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (Good-Local Governance), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif; 3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional melalui perbaikan mutu pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga. 4. Mewujudkan pengembangan sentra Agribisnis Terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global; 5. Mewujudkan prasarana dan sarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik; 6. Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. indikator kinerja pembangunan secara umum. Dalam hal ini terdapat 5 indikator kinerja utama pencapaian visi dan misi RPJP Lima Puluh Kota sebagai berikut: Untuk memudahkan penyusunan target perencanaan, diperlukan beberapa (a) Indek Pembangunan Manusia (IPM) minimum 78,5; (b) Pendapatan perkapita sekitar US 5.445 dengan Indek Gini Ratio paling tinggi 0,25; (c) Tingkat pengangguran 5,0 %; (d) Persentase penduduk miskin 7,5 %; (e) Tingkat pembayaran zakat 50% dari jumlah wajib zakat. Tabel 6.5 Matrik Arah dan Pentahapan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 No. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 RPJM Ke-4 (2021-2025) A Pembangunan Budaya 1. Terwujudnya Tata Kehidupan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Dilandasi ABS-SBK 1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang beradat dan berbudaya. 2. Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan 2. Terwujudnya masyarakat berbudi luhur dan berakhlak mulia. 2. Terwujudnya masyarakat berbudi luhur dan berakhlak mulia. 3. Terwujudnya masrakat yang bermoral dan mengikuti norma adat dan budaya. 4. Terlaksananya Pengelolaan Zakat, Infaq dan 4. Terwujudnya pengelolaan dana zakat, infak Sedekah secara Profesional 5. Terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan terjaga dan sedekah secara profesional 5. Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multikultur. B Pembangunan Pemerintahan dan Hukum 1. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Demokratis 1. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis 2. Terbangunnya Sinergitas antara Pelaku 2. Terwujudnya sinergitas antara pelaku Pembangunan Daerah pembangunan daerah 3. Terlaksananya Tata Pemerintahan yang Partisipatif dan Terpadu 3. Terwujudnya tata pemerintahan yang beretika, partisipatif dan terpadu 4. Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Profesional 4. Terciptanya aparatur pemerintahan yang Bersih dan Profesional serta memiliki kompetensi 5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima 5. Terwujudnya pelayanan publik yang prima. C Pembangunan Sosial dan Sumber Daya VI-26
No. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 Manusia 1. Terwujudnya Pemerataan Kualitas Pendidikan 2. Terwujudnya Institusi Pendidikan Keterampilan yang Profesional 3. Terlaksananya dan Berkembangnya Mutu Pendidikan dengan Sistem Berasrama 4. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan Lebih Merata 5. Terwujudnya Penerapan IPTEKS Tepat Guna D Pembangunan Ekonomi 1. Terwujudnya Sentra Produksi Padi, Jagung dan Tanaman Pangan Lainnya 2. Terlaksananya Pengembangan Usaha Agribisnis, Perkebunan dan Peternakan Secara Efisien dan Berdaya Saing Tinggi 3. Terwujudnya Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya yang Menarik 4. Terwujudnya Praktek Ekonomi yang Beretika dan Berkeadilan 5. Berkembangnya Usaha Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Jasa E Pembangunan Prasarana dan Sarana 1. Terbangunnya Jaringan Jalan dan Jembatan ke Seluruh Wilayah 2. Tersedianya Sarana Transpor tasi dan Telekomunikasi yang Cukup dan Tersebar Luas 3. Terbangunnya sistem Irigasi yang cukup dan terpadu 4. Tersedianya perumahan dan lingkungan VI-27 RPJM Ke-4 (2021-2025) 1. Telah terlaksananya pemerataan kualitas pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan 2. Pendidikan keterampilan yang ada sudah terakreditasi secara nasional dengan baik 3. Telah mampu menghasilkan tenaga yang siap bekerja dimana saja 4. Telah berjalannya dengan baik sekolah yang berstandar internasional 5. Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat 6. Terdapatnya tenaga medis dan paramedis yang profesional 7. Berkembangnya RS Khusus Orthopedi sebagai rujukan untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah. 8. Terwujudnya penerapan IPTEK yang tinggi dan tepat guna 8. Terwujudnya penerapan IPTEK yang tinggi dan tepat guna 1. Terwujudnya usaha perkebunan rakyat yang maju dan modern guna peningkatan pendapatan pertani 2. Terwujudnya usaha agribisnis maju dalam bidang perkebunan dan peternakan terpadu dan mempunyai daya saing tinggi. 3. Terwujudnya Kabupaten Limapuluh Kota sebagai salah satu daerah tujuan wisata dalam Propinsi Sumatera Barat. 4. Terwujudnya kegiatan ekonomi yang seimbang antara syariah dan Konvensional yang beretika dan berkeadilan. 5. Terwujudnya pengembangan usaha perdagangan dan jasa secara efisien dan berdaya saing tinggi. 6. Terbangunnya pasar satelit yang representatif di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 1. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas dan melayani seluruh pelosok wilayah 2. Terbangunnya jaringan jalan dan jembatan yang cukup pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten. 3. Tersedianya fasilitas pelengkap jalan. 4. Tersedianya fasilitas telekomunikasi yang cukup dan berkualitas untuk seluruh pelosok wilayah. 5. Lanjutan pembangunan sarana dan fasilitas transportasi ke seluruh wilayah. 6. Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi secara bertahap 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi dan drainase 8. Lanjutan pembangunan Perumnas dan Rumah Dinas 8. Lanjutan pembangunan Perumnas dan Rumah Dinas 9. Peningkatan penerapan ketentuan perizinan bagi seluruh bangunan yang ada
No. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 RPJM Ke-4 (2021-2025) 5. Tersedianya fasilitasTenaga Listrik dan Air 10. Tersedianya tenaga listrik dan air minum Minum Yang Cukup yang cukup dan tersebar keseluruh pelosok wilayah 6. Terwujudnya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak 11. Pembangunan Lanjutan dan penyempurnaan kawasan pemerintahan dengan target fungsi Kota Sarilamak telah berjalan sesuai target yang direncanakan. F Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1. Terwujudnya Tata Ruang yang Serasi, Efektif dan Efisien 1. Terwujudnya pembangunan yang serasi, efektif dan efisien serta berwawasan Tata- ruang. 2. Terpeliharanya Kawasan Lindung dan 2. Terpeliharanya Kawasan hutan lindung dan konservasi Alam 2. Terpeliharanya Kawasan hutan lindung dan konservasi Alam 3. Terbudayakannya Perilaku Masyarakat Sadar 3. Terwujudnya masyarakat sadar lingkungan. Lingkungan 4. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya 4. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 4. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Dari tabel diatas arah dan pentahapan pembangunan Kabupaten Lima Puluh kota akan dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan kewenangan daerah dan perangkat daerah. 6.8 Penelahaan Terhadap RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak lepas dari perhatian pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten/kota tetangga antara lain Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini guna adanya keselarasan pembangunan dengan kabupaten/kota tetangga. Beberapa kabupaten yang periode RPJMD nya sama dengan Kabupaten Lima Puluh Kota juga sedang menyusun RPJMD yang baru, sehingga di rancangan teknokratik ini yang ditampilkan adalah visi misi dari RPJMD yang sedang berlaku saat ini. Visi dan misi kabupaten/kota tetangga tersebut antara lain : 1. RPJMD Kota Payakumbuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan Visi "Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang". Visi ini dicapai dengan beberapa misi yaitu: 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif; 2) Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama 3) Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan; 4) Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih; 5) Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 2. RPJMD Kabupaten Agam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam tahun 2021-2026 dengan visi "Mewujudkan Kabupaten Agam maju, masyarakat sejahtera, menuju Agam mandiri, berprestasi yang Madani", dengan misi yaitu: 1.) Menghadirkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih, auntabel dan melayani, 2.) Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata, 3.) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana, 4.) Membangun masyarakat yang mandiri, berdayaa saing, berkualitas dan berkarakter, 5.) Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK. 3. RPJMD Kabupaten Tanah Datar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 dengan visi "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara', VI-28
Syara' Basandi Kitabullah", dengan misi yaitu: 1.) Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya, 2.) Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM, 3.) Meningkatkan sumbardaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4.) Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam, 5.) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, 6.) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. RPJMD Kabupaten Sijunjung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan Visi "Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani", dengan Misi yaitu : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsive berbasis reformasi birokrasi, Misi 2) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata, Misi 3) Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), Misi 4) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan. 5. RPJMD Kabupaten Pasaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2021-2026 dengan visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih baik dan bermatabat", dengan 6 (enam) misi yaitu 1.) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan pean Lembaga adat, 2.) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, 3.) Mewujudkan kualitas dan kuantitas layanan dasar, 4.) Meningkatkan kapasitas infrastruktur, 5.) Mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis keuanggulan lokal, 6.) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 6. RPJMD Kabupaten Kampar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dengan Visi Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2020, dengan Misi 1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global; 2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berwawasan kedepan; 4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun internasional; 5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan; 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama. 7. RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu dengan visi "Bertekat Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis Dan Berbudaya", ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dengan Visi Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya, dengan Misi 1) Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat; 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketakwaan; 3) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksebilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan; 5) Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman. VI-29
Berdasarkan visi dan misi tersebut maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan sejalan dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan tujuh kabupaten/kota tetanggayaitu pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. 6.9. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINTAS PEMERINTAH DAERAH Kerjasama Antar Daerah merupakan hal yang krusial dilakukan karena setiap kabupaten/kota memiliki keterbatasan dalam aspek yang berbeda satu sama lain. Karakteristik smart city yang berdaya tahan (resilient), efisien, berkelanjutan (sustainable), ramah lingkungan, dan layak huni belum dapat dipenuhi jika hanya mengandalkan sumber daya lokal yang ada di suatu daerah. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kekayaan alam, wilayah yang luas dan potensi untuk dikembangkan yang belum terkelola dengan baik. Pengembangan dan pengelolaan potensi tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri tapi membutuhan dukungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah yang berada disekitarnya. Ada beberapa daerah yang berpeluang untuk melakukan kerjasama tersebut yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar atau yang lebih dikenal dengan BUKAPALIPATAR. BUKAPALIPATAR bersepakat melakukan Kerjasama yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kesepakatan Kerjasama ini tertuang dalam MoU yang ditandatangi oleh Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Walikota BUKAPALIPATAR pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor 120-15.1/GSB.2017, Nomor 10 TAHUN 2017, Nomor 139/21/BLK/VII/2017, Nomor 2/SPJ/BTD/2017, Nomor180/12/HUK- E/2017, Nomor5/MOU/2017, Nomor180/3/HUKUM&HAM/PP/2017. Adapun tujuan diadakan kesepakatan Bersama ini adalah untuk Menyusun konsep perencanaan, pengembangan Kawasan BUKAPALIPATAR. Sedangkan objek kesepakatan ini adalah rencana pengembangan Kawasan BUKAPALIPATAR. Sedangkan ruang lingkup kesepakatan Bersama ini adalah konsep perencanaan dalam aspek ekonomis, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah. Beberapa potensi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang layak untuk diajukan dan ditindaklanjuti dalam suatu kerjasama antar daerah yaitu : potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Perlu adanya kerjasama dalam paket perjalanan wisata dan pertukaran informasi pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Potensi industri berupa kain songket Halaban yang memerlukan ruang untuk mempromosikan keunggulannya berupa penyediaan rumah pajang di kawasan pariwisata yang padat wisatawan. Potensi lainnya yang tak kalah penting adalah potensi peternakan sapi potong, produksi ayam pedaging dan petelur. Sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi perikanan budidaya darat yaitu dalam hal pembenihan dan pembesaran jenis ikan gurame, ikan nila dan ikan mas akan membutuhkan adanya kerjasama budidaya dan penerapan teknologi untuk dikembangkan. Isu lainnya terkait infrastruktur jalan yang membutuhkan adanya kerjasama adalah kerjasama pembangunan pada ruas jalan penghubung antar daerah dikawasan untuk efisiensi jarak tempuh dan waktu serta kelancaran akses transportasi. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan Bukapalipatar perlu dilakukan Kerjasama antar kabupaten/kota dalam kawasan BUKAPALIPATAR, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, optimalisasi sinkronisasi kebijakan dan pembangunan daerah serta peningkatan daya daya saing daerah. VI-30
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1 KERANGKA PENDANAAN Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tercermin pada tabel 7.1, tabel 7.2 dan tabel 7.3 sebagai berikut : Tabel 7.1 Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (dalam Rp. Juta) No 1 Uraian BELANJA Belanja Operasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan 2021 1.354.714 1.012.648 692.140 272.806 38.935 2022 1.374.980 1.011.550 706.550 245.000 50.000 2023 1.437.588 1.041.897 727.747 252.350 51.500 2024 1.482.987 1.074.497 752.802 258.659 52.530 2025 1.530.425 1.107.681 778.259 265.125 53.581 2026 1.579.791 1.142.809 805.473 271.753 54.652 2 3 4 Sosial Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil b. Belanja Bantuan Keuangan 8.767 172.217 3.500 166.349 4.100 161.709 10.000 194.120 3.500 165.810 4.101 161.709 10.300 220.843 3.500 171.348 4.788 166.560 10.506 227.728 3500 177.262 5.705 171.557 10.716 235.457 4000 183.287 6.584 176.703 10.930 243.880 4000 189.103 7.098 182.005 PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan Pengeluaraan pembiayaan 33.747 35.697 1.950 18.366 16.416 1.950 41.634 41.634 3.000 45.883 42.883 3.000 47.170 44.170 3.000 48.495 45.495 3.000 Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 Tabel 7.2 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, Serta Earmark Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 (Rp juta) Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Premi Asuransi 545.071,70 3.156,14 2.596,46 2.797,54 155.627,29 556.825,92 3.182,86 2.613,90 2.882,01 160.845,48 568.833,61 3.209,81 2.631,46 2.969,04 166.238,64 581.100,24 3.237,00 2.649,13 3.058,69 171.812,62 593.631,39 3.264,41 2.666,93 3.151,05 177.573,51 593.631,39 3.264,41 2.666,93 3.151,05 177.573,51 12.539,30 13.018,22 13.515,43 14.031,63 14.567,55 14.567,55 Belanja BLUD 42.375,49 43.478,23 44.609,66 45.770,53 46.961,61 46.961,61 Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik 83.649,69 85.260,46 86.902,25 88.575,66 90.281,28 90.281,28 Jumlah Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 847.813,61 868.107,08 888.909,89 910.235,50 932.097,72 932.097,72 VII-1
Tabel 7.3 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021- 2026 (Rp juta) No I II 2.a III 3.a IV 4. 4.a 4.b Uraian Kapasitas Rill keuangan Daerah Dikurangi: Rencana alokasi pengeluaran I Belanja wajib dan mengikat dan Earmark Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran I (I-II) Dikurangi: Rencana alokasi pengeluaran II (Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah) Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran I dan II (I-II-III) Dikurangi: Rencana alokasi pengeluaran III Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BelanjaTidak Terduga Surplus Anggaran Rill Berimbang (I-II- II-IV) 2021 1.320.968,00 847.813,61 473.154,39 421.951,39 51.202,00 51.202 38.935 8.767 2022 1.358.564,00 868.107,08 490.456,92 426.956,92 63.500,00 63.500 50.000 10.000 2023 2024 1.395.954,00 1.440.104,00 888.909,89 910.235,50 507.044,11 529.868,50 441.744,11 462.281,50 65.300,00 67.587,00 65.300 67.587 51.500 53.581 10.300 10.506 2025 2026 1.486.255,00 1.534.296,00 932.097,72 932.097,72 554.157,28 602.198,28 485.860,28 532.616,28 68.297,00 69.582,00 68.297 69.582 53.581 54.652 10.716 10.930 4.c 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 4.000
Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020 Kerangka pendanaan sebagaimana disajikan pada Tabel diatas dialokasikan untuk menerapkan kebijakan umum pembangunan dngan menganut prinsip "money follow program". Kebijakan umum menggambarkan upaya yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. 2. Pemindahan objek objek vital pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh Ke IKK Sarilamak. 3. Penataan produk-produk hukum daerah yang memayungi percepatan pembangunan daerah. 4. Menjalin komunikasi yang intensif antar pemerintahan baik ke atas dan ke bawah untuk meningkatkan sumber sumber keuangan untuk pembangunan. VII-2
5. Melakukan penataan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga tidak membebani keuangan daerah. 6. Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. 7. Mendorong investasi dalam pengolahan pasca panen sehingga harga-harga komoditas inti daerah menjadi lebih bernilai. 8. Meningkatkan kemitraan antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan. 9. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam penciptaan teknologi tepat guna khususnya di sektor pertanian dan peternakan. 10. Meningkatkan peran serta niniak mamak dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah sako pusako dan sangsako serta pemanfaatan tanah ulayat. 11. Mendorong limbago adat nagari untuk menyusun tambo adat masing masing. 12. Peningkatan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah. 13. Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 14. Penarapan adat dan budaya pada kehidupan masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat. 15. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan peningkatan pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial. 7.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.4 dibawah ini : VII-3
KODE x x x 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Urusan Pemerintahan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Persentase pengelolaan pendidikan dasar Persentase pengembangan kurikulum Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Persentase pngendalian perizinan pendidikan Persentase pengembangan Bahasa dan sastra KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 100 80 100 60 100 70 TABEL 7.4 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (dalam Jutaan Rupiah) CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 100 780.243,2 7 100 877.213,3 6 100 831.619,50 100 873.660,47 100 867.405,7 2 100 860.870,8 5 100 6.464.602,0 0 80 74.105,34 85 72.249,45 90 88.480,27 95 94.294,32 95 93.822,50 100 93.658,30 100 146.414,02 100 97,44 100 44,76 100 63,78 100 66,52 100 66,04 100 84,27 100 422,82 75 457,54 75 446,08 83 1.502,52 91 1.626,50 98 1.618,36 100 1.615,53 100 2.525,53 100 146,16 100 67,15 100 93,03 100 94,67 100 91,99 100 115,16 100 608,15 75 194,88 80 101,73 85 159,47 90 179,09 95 188,69 100 252,81 100 1.076,67 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SELURUH PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN VII-4
KODE 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Bidang Kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar Persentase ketersediaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan Persentase sarana kefarmasian yang mempunyai izin Persentase IRT- P yang mempunyai izin Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana Persentase Indikator Standar Pelayanan Minima l (SPM) yang tercapai target KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 0 66 45 100 65 58 81,72 TAHUN 2021 T E G R A T P R 10 42631,61 66 7.084,69 50 198,02 100 632,46 67 60 615,84 81,72 754,84 TAHUN 2022 T E G R A T P R 20 74956,56 66 16.203,70 50 75,69 100 53,72 68 65 743,82 82 948,73 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 30 66399,67 40 51568,00 50 50587,32 67 21.765,01 68 19.481,76 69 26.215,30 60 171,69 70 23,03 80 21,23 100 74,42 100 82,38 100 78,31 70 75 78 67 539,25 69 737,96 71 733,78 82 848,87 83 874,34 84 859,95 TAHUN 2026 T E G R A T P R 60 48507,78 70 20.626,52 90 29,77 100 97,19 80 73 732,43 84 799,60 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 60 376.529,74 70 32.245,00 90 519,43 100 1.018,47 80 73 4,777 84 1.250 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN. RSUD DR. ACHMAD DARWIS RSUD DR. ACHMAD DARWIS DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN RSUD DR.ACHMAD DARWIS VII-5
KODE 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 3 7 1 3 8 1 3 9 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Umum Dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Permukiman Program Penataan bangunan gedung Program Penataan Bangunan Dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%) Persentase Kawasan Permukiman yang telah dikembangkan (%) Persentase Bangunan Gedung yang layak Persentase Bangunan dan Lingkungan KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 74,63 79,40 50 76,45 40 0 65 50 TAHUN 2021 T E G R A T P R 77,52 35.532 81,62 7.000
78,45 9.333 42
6.368,52 0
68 3.145 50
TAHUN 2022 T E G R A T P R 78,32 52.950 83,12 9.000 55 1.927,63 80,05 10.750 44 3.479,27 10 1.159,76 71 30.820 55 1.098,72 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 79,12 54.538 79,92 56.174 80,72 57.859 84,72 9.270 86,42 9.548 88,22 9.834 60 5.501,60 65 3.888,87 70 4.127,61 81,65 11.072 83,35 11.404 85,05 11.746 46 5.262,40 48 5.833,30 50 6.273,96 20 1.855,13 30 2.123,53 40 2.259,57 75 31.744 77 32.696 80 33.677 60 1.610,61 65 1.770,46 70 1.835,01 TAHUN 2026 T E G R A T P R 81,52 59.595 90,12 10.129 75 5.505,65 86,85 12.099 52 8.595,54 50 3.061,81 85 34.688 75 2.376,41 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 81,52 59.595 90,12 10.129 75 20.951,36 86,85 12.099 52 35.813,00 50 10.459,79 85 34.688 75 8.691,22 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN VII-6
KODE 1 3 1 0 1 3 1 1 1 3 1 2 1 4 1 4 2 1 4 3 1 4 4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraaan penataan ruang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan permukiman. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) yang telah ditata (%) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina (%) Persentase ketaatan terhadap RTRW (%) Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Persentase areal kawasan kumuh KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 54,79 0 60 0 60 0,21 TAHUN 2021 T E G R A T P R 55,81 150 95 792,17 65 999 0 467,70 62,5 5.698,39 0,21 7.912,98 TAHUN 2022 T E G R A T P R 57,05 154,690 100 777,24 70 1.190 29,30 352,81 65,00 7.600,81 0,20 3.635,19 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 58,65 159,379 59,95 164,069 61,43 169.033 100 1.342,55 100 160,67 100 1.338,45 75 1.260 80 1.330 85 1.400 30,60 506,94 31,90 536,80 33,20 494,87 67,5 6.871,55 70,00 5.487,24 72,5 6.728,48 0,18 5.223,33 0,16 5.530,96 0,14 5.608,86 TAHUN 2026 T E G R A T P R 62,78 174.104 100 1.844,33 90 1.470 34,50 648,30 75 4.954,75 0,13 7.347,82 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 62,78 174.104 100 6.255,41 90 7.649 34,50 3.007,43 75 46.859,77 0,13 35.259,14 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN VII-7
KODE 1 4 5 1 4 6 1 5 1 5 2 1 5 3 1 5 4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase cakupan pelayanan sertifikasi Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase peningkataan ketentraman dan ketertiban umum Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 20 N.A 60 119,2 65 TAHUN 2021 T E G R A T P R 25,60 8.189,88
62 2.552,87 85-79 1.510,32 70 7.224,02 TAHUN 2022 T E G R A T P R 31,20 3.047,42
67 1.636,60 79-73 10.690,28 75 3.661,57 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 36,80 2.794,22 42,40 3.024,78 48 2.736,04 25 50,35 50 54,17 75 60,23 72 2.458,48 77 2.721,60 82 2.885,39 73-67 3.886,32 67-61 4.274,96 61-55 4.702,45 85 5.662,66 100 5.999,61 100 7.176,37 TAHUN 2026 T E G R A T P R 53,60 2.731,25 100 86,29 87 3.951,78 55-49 5.172,70 100 7.887,11 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 53,60 27.174,66 100 251,04 87 16.206,72 55-49 30.237,05 100 37.611,35 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN VII-8
KODE 1 6 1 6 2 1 6 3 1 6 4 1 6 5 1 6 6 1 6 7 2 2 7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) Persentase PSKS yang di Berdayakan Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Korban Bencana yang Tertangani Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 60 95 25 85 85 100 95 TAHUN 2021 T E G R A T P R 60 95 1.539,51 25 73,08 85 2.461,27 85 1.145,87 100 265,03 95 152,98 TAHUN 2022 T E G R A T P R 70 95 767,07 25 30,52 85 1.526,40 85 662,49 100 535,12 95 69,18 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 85 100 100 95 1.123,18 95 1.238,81 95 1.259,04 25 39,87 25 38,38 25 35,38 85 1.816,33 85 1.987,42 85 2.024,18 85 898,33 85 903,14 85 867,97 100 250,37 100 244,59 100 252,37 95 95,68 95 97,22 95 94,35 TAHUN 2026 T E G R A T P R 100 95 1.641,58 25 42,14 85 2.609,00 85 1.061,80 100 303,94 95 117,98 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 100 95 7.569,18 DINAS SOSIAL 25 259,37 DINAS SOSIAL 85 12.424,60 DINAS SOSIAL 85 5.539,60 DINAS SOSIAL 100 1.851,41 DINAS SOSIAL 95 627,38 DINAS SOSIAL VII-9
KODE 2 7 2 2 7 3 2 7 4 2 7 5 2 8 2 8 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Bidang Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaandi Kabupaten Lima Puluh Kota Indeks Pembangunan gender (IPG) KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 5 5 12,57 100 94,93 TAHUN 2021 T E G R A T P R 10 0 10 469,06 26,61 95,22 100 47,80 95,77 627,50 TAHUN 2022 T E G R A T P R 20 46,80 20 264,50 36,18 118,74 100 30,52 95,80 529,65 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 40 15,95 60 17,91 80 18,87 40 635,21 60 667,76 80 724,10 52,14 122,73 68,09 134,81 84,05 160,71 100 69,10 100 54,24 100 93,40 95,85 761,05 95,90 805,86 95,95 297,75 TAHUN 2026 T E G R A T P R 100 25,28 100 929,78 100 137,53 100 150,56 96 1.070,23 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 100 124,81 100 3.690,42 100 993,73 100 445,62 96 4.092,04 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIA N TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN VII-10
KODE 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Program Perlindungan Khusus Anak INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga Persentase Informasi Layak Anak Tingkat Capaian Kab Layak Anak (KLA) Persentase Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 100 0 100% Madya 100 TAHUN 2021 T E G R A T P R 100 111,08 30 0 100% 68,21 Mady a 45,80 100 176,36 TAHUN 2022 T E G R A T P R 100 192,98 40 0 100% 143,24 Nindy a 292,99 100 163,18 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 100 276,94 100 293,20 100 297,66 50 67,13 60 72,23 70 80,98 100% 205,71 100% 217,98 100 % 220,77 Nindy a 420,99 Utama 445,68 Utam a 452,38 100 234,95 100 248,69 100 251,90 TAHUN 2026 T E G R A T P R 100 389,89 80 117,07 100% 289,33 KLA 592,13 100 330,34 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 100 1.561,75 80 337,40 100% 1.145,25 KLA 2.249,98 100 1.405,41 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN VII-11
KODE 2 9 2 9 2 2 9 3 2 9 4 2 9 5 2 1 0 2 1 0 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Program Pengelolaan Izin Lokasi INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) terpadu Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 16,45 50,11 21,52 88
TAHUN 2021 T E G R A T P R 1,3 662,33 59,13 960,33 16,46 198,30 90 116,26 100
TAHUN 2022 T E G R A T P R 3,8 1.584,94 68,98 374,28 12,66 92,95 90 54,94 100 81,38 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 1,3 469,89 1,3 459,64 1,3 468,46 78,01 631,64 92,47 640,83 95,18 706,47 8,86% 151,04 6,33 154,31 3,80 161,95 92 126,87 95 160,87 97 201,44 100 138,20 100 153,51 100 169,82 TAHUN 2026 T E G R A T P R 1,3 614,78 100 1.012,57 0 222,20 100 313,54 100 224,72 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 26,75 4.260,04 100 4.326,12 0 980,75 100 973,92 100 767,64 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ANAK DINAS PANGAN DINAS PANGAN DINAS PANGAN DINAS PANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG VII-12
KODE 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 3 4 5 6 7 8 9 1 0 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program penyelesian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Program Penetapan Tanah Ulayat Program Pengelolaan Tanah Kosong Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Program Penatagunaan Tanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Pesentase Fasilitasi Pengadaan Tanah Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat Persentase Tanah Kosong yang telah dikelola Persentase izin membuka tanah yang difasilitasi Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 0 100 NA 0 0 0 0 0 TAHUN 2021 T E G R A T P R 0
100 144,94
30 103,28 20 70,21 TAHUN 2022 T E G R A T P R 100 406,93 100 101,73 30 300 20 423,21 20 150,56 20 183,12 40 146,50 20 155,47 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 100 531,56 100 511,69 100 471,72 100 148,84 100 163,74 100 169,82 25 309 25 318,27 20 327,82 20 552,82 20 532,16 20 490,60 20 196,68 20 189,33 20 174,54 20 239,20 20 230,26 20 212,28 50 201,99 60 204,68 70 202,84 20 213,71 20 205,73 0
TAHUN 2026 T E G R A T P R 100 561,80 100 219,11
20 584,27 20 207,86 20 252,81 80 263,48 20 185,39 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 100 2.483,70 100 948,18 100 950 100 2.583,06 100 918,97 100 1.117,68 80 1.122,77 100 830,51 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN Program Penataan bangunan gedungRUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN VII-13
KODE 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Perencanaan lingkungan hidup Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati) Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3). Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Puluh Kota Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air (IKA) Persentase kawasan kehati yang terkelola Persentase peningkatan pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 15 50,00 4,87 12,00 75 TAHUN 2021 T E G R A T P R 21 47,21 55,79 8.189,88 4,87 509,97 15 31,40 78,5 66,07 TAHUN 2022 T E G R A T P R 50 132,82 55,89 3.047,42 5,07 2.286,78 18 52,32 82 87,16 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 57 190,85 71 202,09 86 186,31 55,89 2.794,22 56,09 3.024,78 56,19 2.736,04 5,09 2.096,78 5,11 2.269,79 5,13 2.053,12 21 47,97 24 51,93 27 46,97 85,5 125,25 89 132,62 92,5 122,26 TAHUN 2026 T E G R A T P R 100 244,07 56,29 2.731,25 5,15 2.049,53 30 46,90 96 160,17 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 100 1.003,35 56,29 27.174,66 5,15 14.607,90 30 354,48 96 693,53 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RUANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN VII-14
KODE 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 7 8 9 1 0 1 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Pengelolaan Lingkunga Hidup (PPLH). Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup Program Pengelolaan sampah INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) PPLH dan peraturan perundang- undangan lingkungan hidup (%) Persentase pendampingan pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindak- lanjuti Persentase pengurangan sampah. KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 0 7 6,33 100 17,17 TAHUN 2021 T E G R A T P R 0
17 72,52 12,66 70,93 100 18,56 22 2.565,04 TAHUN 2022 T E G R A T P R 12 20,75 33 149,43 18,99 31,13 100 20,75 26 2.841,10 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 29 29,82 47 31,58 71 29,11 50 214,71 67 227,35 83 209,60 25,32 81,33 31,65 86,12 37,97 87,33 100 29,82 100 31,58 100 29,11 27 4.736,43 28 5.127,26 30 4.637,82 TAHUN 2026 T E G R A T P R 100 38,13 100 274,58 44,3 104,00 100 38,13 30 4.629,71 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 100 149,39 100 1.148,18 44,3 460,83 100 167,95 30 32.001,26 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN VII-15
KODE 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 4 5 2 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program pendaftaran penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Program penataan desa Program Peningkatan Kerjasama Desa INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase penanganan sampah Persentase peningkatan pendafataran penduduk Persentase pengelolaan pencatatan sipil Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penyusunan Profil Kependudukan Persentase Nagari yang difasilitasi dalam penataan Nagari Persentase Nagari yang difasilitasi KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 11,66 90 90 90 100 2,5 50 TAHUN 2021 T E G R A T P R 20 90 791,02 90 430,90 90 442,19 100 27,32 2,5 69,18 0,2 22,41 TAHUN 2022 T E G R A T P R 35 92 508,67 91 193,29 92 239,78 100 46,60 2,5 59,41 54,43 158,30 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 50 60,00 70 93 770,75 94 741,95 96 542,49 92 271,10 93 274,78 95 262,28 94 366,85 95 409,65 96 429,73 100 51,10 100 51,24 100 47,24 5 159,47 7,5 153,51 10 141,51 56,96 257,80 82,27 278,87 88,66 285,39 TAHUN 2026 T E G R A T P R 70 98 814,61 96 349,44 98 576,33 100 67,41 12,5 179,78 100 379,21 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 70 98 4.169,49 96 1.781,78 98 2.464,52 100 290,92 12,5 762,86 100 1.381,98 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PERMUKIMAN DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA/NAGARI DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT VII-16
KODE 2 1 3 2 1 3 2 1 4 2 1 4 2 1 4 4 5 2 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program administrasi pemerintahan desa Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dalam Kerjasama Antar Nagari Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraa n pemerintahan Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyeenggaraan pemerintahan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate) KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 100 50 1,41 73,14 TAHUN 2021 T E G R A T P R 100 450 50 450,00
1,27 18,51 73,18 2.519,74 TAHUN 2022 T E G R A T P R 100 5.806,26 55 3.000
1,25 82,61 73,5 3.030,42 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 100 1.812,72 100 1.819,37 100 1.601,24 60 3.090 65 3.182,7 70 3.278,18
1,2 119,07 1,1 125,88 0,95 102,36 74,3 4.336,43 74,6 4.590,40 74,8 5.065,87 TAHUN 2026 T E G R A T P R 100 483,32 75 3.376,53
0,95 167,42 75,0 6.616,33 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 100 11.972,91 75 3.376,53 0,95 615,85 75,0 26.159,20 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DESA/NAGARI DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA/NAGARI DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA/ NAGARI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK VII-17
KODE 2 1 4 2 1 5 2 1 5 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 7 4 2 2 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Program Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program pengelolaan aplikasi informatika Urusan Pemerintahan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Total Fertility Rate (TFR) Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan Persentase peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik. Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 2,48 0,58 3,29 15 75 TAHUN 2021 T E G R A T P R 2,37 718,12 0,53 5.698,15 3,13 20 3.496,14 83 3.464,83 TAHUN 2022 T E G R A T P R 2,24 336,94 0,53 70.983,93 2,97 22 2.024,13 85 2.023,32 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 2,22 440,13 2,2 466,16 2,18 472,67 0,52 19.976,99 0,51 22.827,17 0,50 17.644,63 2,82 2,68 2,55 35 2.392,10 55 2.696,42 75 2.556,22 87 2.392,09 89 2.696,42 90 2.556,08 TAHUN 2026 T E G R A T P R 2,16 619,11 0,50 12198,08 2,42 85 3.345,00 92 3.345,00 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 2,16 3.053,12 0,50 179.195 2,42 85 16.510,02 92 16.477,74 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VII-18
KODE 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 8 2 1 8 3 4 5 6 7 8 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program pengembangan UMKM Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Program Pengembangan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan Koperasi yang telah diawasi Persentase peningkatan KSP/USP yang sehat Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan Persentase peningkatan skala usahanya Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan Persentase pelaku usaha yang dikembangkan Persentase peningkatan KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 10 5 40 5 5 5 5 TAHUN 2021 T E G R A T P R 15 144,21 0 0 5 93,25 20 109,32 5 344,70 5 874,41 5 572,10 TAHUN 2022 T E G R A T P R 10 32,56 10 48,83 10 48,83 15 36,62 15 1329,96 15 759,98 10 191,26 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 10 46,77 10 49,53 10 50,23 10 70,17 10 74,19 10 75,01 10 70,17 10 74,19 15 75,33 10 52,62 15 55,72 20 56,51 20 1219,46 25 1320,08 30 1313,19 20 696,83 25 754,33 30 750,00 15 277,74 10 294,10 10 298,23 TAHUN 2026 T E G R A T P R 10 65,80 10 98,31 15 98,65 20 73,99 35 1310,70 35 749,07 10 390,70 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 65 389,10 50 366,51 65 460,43 100 384,79 35 8.900 35 5.781,00 60 2.024,13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANANMAN VII-19
KODE 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 9 2 1 9 2 1 9 3 4 5 6 2 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program pelayanan penanaman modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Penetapan Kebijakan Penanaman Modal Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan pelayanan modal yang berinovasi Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda Persentase fasilitasi pengembangan Olahraga KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 5 5 10% 5 100 100 TAHUN 2021 T E G R A T P R 5 61,96 10 123,27 10% 361,99 10 21.500 100 1.196,34 100 4.254,42 TAHUN 2022 T E G R A T P R 5 48,83 20 75,28 20% 153,82 10 87,49 100 599,56 100 2.132,18 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 10 70,17 10 74,30 10 75,34 20 108,17 20 114,54 20 116,15 20% 221,02 20% 234,04 20% 237,33 15 125,71 10 133,15 10 135,01 100 939,80 100 1.085,64 100 1.201,01 100 3.342,19 100 3.860,77 100 4.271,07 TAHUN 2026 T E G R A T P R 20 98,71 10 152,17 10% 310,92 10 176,85 100 1.688,31 100 6.103,92 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 60 429,31 100 689,58 100% 1.519,12 60 22.158,21 100 6.710,66 100 23.964,55 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANANMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANANMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANANMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA VII-20
KODE 2 1 9 2 2 0 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 5 6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program pengembangan kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman Urusan Pemerintahan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) prestasi Persentase fasilitasi pengembangan Pramuka Persentase Pemanfaatan data/ Informasi/ Statistik Daerah Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan Persentase pengembangan keseniaan tradisonal Persentase Pembinaan Sejarah Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan Persentase Pengelolaan Permuseuman KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 100 75% 20 50 55 40 40 40 TAHUN 2021 T E G R A T P R 100 526,16 78% 216,98 25 187,54 56 1.225,35 66 454,39 45 82,82 45 124,92 50 24,36 TAHUN 2022 T E G R A T P R 100 263,69 81% 181,09 29,86 135,73 62 1.194,66 77 189,77 50 34,59 50 52,17 60 10,17 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 100 413,34 100 477,46 100 528,21 83% 304,58 85% 320,99 87% 326,92 35,83 193,49 41,88 203,65 47,48 204,25 67 794,84 73 860,43 79 856,12 80 61.067,80 83 64,67 86 65,58 60 69,71 70 73,81 80 74,85 60 133,25 70 141,10 80 143,08 70 14,62 80 15,48 90 15,6 TAHUN 2026 T E G R A T P R 100 629,05 89% 429,97 49,93 266,86 86 854,63 89 85,90 90 98,06 90 187,44 90 15,6 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 100 2.837,91 89% 1.780,52 49,93 1.191,53 86 1.336,02 89 61.928,10 90 433,82 90 781,95 90 64,63 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN VII-21
KODE 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 2 5 2 3 2 3 4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Program Perizinan Penggunaan Arsip Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku Pesentase OPD/ Nagari dan Instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip Persentase Regulasi Izin Penggunaan Arsip yang besifat tertutup di daerah Kabupaten KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 1,44 NA 27,87 NA NA TAHUN 2021 T E G R A T P R 7,49 411,05 100 19,75 39,34 269,71 100 153,06 NA
TAHUN 2022 T E G R A T P R 7,49 371,66 100 61,04 53,28 231,50 100 139,98 100 14,24 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 7,49 752,25 7,49 800,45 7,49 888,08 100 217,94 100 230,26 100 221,71 67,21 330,79 78,69 352,05 90,16 336,34 100 247,24 100 278,18 100 299,87 100 20,73 100 23,03 100 22,64 TAHUN 2026 T E G R A T P R 7,49 1.154,65 100 286,52 100 417,86 100 418,37 100 29,21 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 46,40 4.378,15 100 1.037,22 100 1.938,25 100 1.536,69 100 109,85 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN VII-22
KODE 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 4 5 6 2 3 4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program pengelolaan perikanan tangkap Program pengelolaan perikanan budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Program pemasaran pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Peningkatan Produksi Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Budiaya Persentase Peningkatan Pengawasan Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas Persentase pelaku wisata ekonomi kreatif sektor pariwisata yang produktif KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 5% 5% 5% 36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 10 10 58,84 TAHUN 2021 T E G R A T P R 5% / tahun 442,63 6% / tahun 3.457,22
38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 717,71 10 2,221,274 10 2,033,210 62,23 1,089,388 TAHUN 2022 T E G R A T P R 5% / tahun 1.137,83 6% / tahun 4.470,77 5% / tahun 55,86 40 KG/ Kapit a/ Tahun , dan 5 % /tahu n 737,74 15 2,665,529 12 2,439,852 68,28 559,98 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 5% / tahun 1.043,29 5% / tahun 1.129,38 5% / tahun 1.116,68 6% / tahun 4.099,31 6% / tahun 4.437,56 6% / tahun 4.415,35 5% / tahun 78,93 5% / tahun 82,05 5% / tahun 81,55 41 KG/ Kapita / Tahun , dan 5 % /tahu n 680,40 42 KG/ Kapita / Tahun , dan 5% / tahun 732,26 43 KG/ Kapit a/ Tahu n, dan 5% / tahun 728,60 20 3,198,635 25 3,838,362 30 4,606,034 15 2,927,822 17 3,513,386 20 4,216,064 75,06 1.053,04 82,81 1.236,08 91,77 1.511,75 TAHUN 2026 T E G R A T P R 5% / tahun 1.121,76 6% / tahun 4.407,63 5% / tahun 104,59 44 KG/ Kapita / Tahun , dan 5% / tahun 727,32 35 5,527,241 25 4,216,064 100 2.380,71 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 25% 7.312,40 30% 28.731,84 25% 402,98 44 KG/ Kapit a/ Tahun , dan 5% / tahun 4.471,19 35 5,527,241 25 5,059,280 100 7.830,96 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA VII-23
KODE 3 2 6 3 2 7 3 2 7 3 2 7 3 2 7 5 2 3 4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwasata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata) Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Penyediaan Prasarana pertenakan Yang Berkualitas Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 29,73 45 99,74 65 100 100 TAHUN 2021 T E G R A T P R 29,73 1.061,47 48% 842,18 2 1.024,09 68 5.276,15 2 154,45 2 266,90 TAHUN 2022 T E G R A T P R 33,78 1.241,86 50 15.056,89 4 364,61 70 6.433,22 4 94,71 4 1.481,95 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 37,83 1.242,20 43,24 1.466,95 45,95 1.592,30 55 21.634,86 60 22.909,02 62 23.231,60 6 499,66 8 553,14 10 586,43 72 5.488,37 75 5.088,64 78 3.706,27 6 83,15 8 94,10 10 97,88 6 1.322,40 8 1.496,59 10 1.556,78 TAHUN 2026 T E G R A T P R 50,00 1.734,02 65 30.434,41 12 803,16 80 3.305,23 12 102,15 12 1.624,70 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 50 2.710,74 65 114.108,95 12 3.831,10 80 30.657 12 782,52 12 10.172,83 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN VII-24
KODE 3 2 7 3 2 7 3 2 7 3 3 0 3 3 0 3 3 0 5 6 7 2 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program penyuluhan pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) masyarakat Veteriner Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian Peningkatan kelas kelompok tani Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izin Persentase peningkatan pasar nagari KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 80 0 99,76% 3 100 4% 33% TAHUN 2021 T E G R A T P R 80 27,19 0
2% 58,57 3 158,47 2 1.071,21 5% 55,34 11% 1.166,33 TAHUN 2022 T E G R A T P R 80 563,33 100 121,06 4% 76,15 4 1.326,85 4 4.820,17 10% 48,83 11% 488,32 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 80 437,90 82 430,94 85 402,49 100 159,15 100 154,28 100 143,31 6% 116,41 8% 128,87 10% 136,63 6 1.156,90 8 1.309,29 10 1.361,95 6 2.378,74 8 2.081,43 10 2.178,09 10% 70,17 10% 74,19 10% 75,01 11% 70,17 11% 742,98 11% 753,35 TAHUN 2026 T E G R A T P R 90 358,22 100 174,89 12% 187,12 12 1.421,37 12 2.002,20 10% 98,31 11% 986,52 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 90 2.829,00 100 752,68 12% 703,76 12 8.854,67 12 12.017,00 55% 421,85 66% 4.207,67 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA VII-25
KODE 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 1 3 3 1 3 3 1 4 5 6 7 2 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam negeri Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program perencanaan dan pembangunan industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) yang di revitalisasi Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Persentase fasilitasi pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan Pengawasan Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 60 10 100 100 1,83 100 TAHUN 2021 T E G R A T P R 5 76,10 10 100 256,07 100 667,54 3,65 1.551,88 100 31,75 TAHUN 2022 T E G R A T P R 15 142,43 20 162,77 100 284,85 100 101,73 5,50 3.468,26 100 22,38 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 20 204,65 20 216,70 20 219,73 40 233,89 60 247,66 80 250,96 100 409,30 100 433,40 100 439,18 100 146,18 100 154,79 100 156,97 7,42 3.299,04 10,02 3.250,34 13,32 3.279,89 100 34,55 100 35,82 100 33,02 TAHUN 2026 T E G R A T P R 20 287,86 100 328,99 100 575,28 100 205,62 16,68 2.966,84 100 50,56 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 20 1.147,47 100 1.224,27 100 2.398,08 1.432,82 100 16,68 22.871,89 100 208,08 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERINDUSTRIA N TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN VII-26
KODE 3 3 1 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 1 4 1 1 4 1 2 4 1 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Program Administrasi Umum Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) IPKI Kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS) Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Persentase pengembangan satuan permukiman pada tahap Kemandirian Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Persentase Terlaksananya Fasilitasi kegiatan bidang KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 100 60 95 100 100 TAHUN 2021 T E G R A T P R 100 259,81 60
100 28.137,06 100 8.252,96 100 1.233,56 TAHUN 2022 T E G R A T P R 100 280,78 60 63,08 100 13.562,2 3 100 8.217,27 100 540,81 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 100 372,09 100 383,77 100 358,51 70 82,39 80 89,54 90 82,55 100 20.145,43 100 22.232,05 100 14.200,86 100 7.003,19 100 7.053,18 100 6.537,79 100 742,05 100 749,63 100 725,98 TAHUN 2026 T E G R A T P R 100 455,06 100 101,12 100 21.426,5 0 100 6.086,57 100 907,87 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 100 2.110,02 100 418,68 100 119.704,1 4 100 9.515,00 100 4.899,90 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TRANSMIGRASI DINAS DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIATD AERAH SEKRETARIAT DAERAH VII-27
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 4 2 Sekretariat DPRD 4 2 1 Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota 4 2 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Unsur Penunjang 5 5 1 5 1 2 5 1 3 Urusan Pemerintahan Perencanaan Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5 2 Keuangan 5 2 2 5 2 3 5 2 4 Program pengelolaan keuangan daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program pengelolaan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Perekonomian Persentase Terselenggarany a Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terselenggarany a Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Indeks kualitas perencanaan Indeks kualitas perencanaan lingkup bidang koordinasi perencanaan Opini BPK Indeks pengelolaan barang milik daerah Persentase PAD terhadap KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 100 100 NA NA WTP 88 6,40 TAHUN 2021 T E G R A T P R 100 19.164,03 100 17.117,84 70 1.265,71 70 2.018,91 WTP 168.672,2 8 90 1.110,79 6,5 1.325,15 TAHUN 2022 T E G R A T P R 100 10.943,6 2 100 11.758,3 0 73 2.288,49 73 1.973,62 WTP 70.900,5 8 91 1.208,37 8,53 1.948,40 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 100 15.558,64 100 17.236,90 100 19.974,32 100 27.550,1 3 100 16.180,56 100 16.110,66 100 15.770,29 100 18.260,2 0 75 2.357,14 78 3.427,86 80 3.427,86 85 2.575,72 75 2.639,17 78 2.830,18 80 2.900,65 85 3.804,51 WTP 95.391,95 WTP 94.582,40 WTP 89.810,62 WTP 110.168, 49 92 1.037,33 93 1.051,24 94 979,79 95 916,02 8,53 1.672,40 9,67 1.695,69 10,35 1.579,64 11,04 1.476,38 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 100 110.427,6 4 100 95.197,85 85 2.575,72 85 16.167,04 WTP 629.526,3 3 95 1.432,00 11,04 2.308,00 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD BAPELITBANG BAPELITBANG BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN VII-28
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN pendapatan daerah 5 3 Kepegawaian 5 3 2 Program kepegawaian daerah 5 4 Pendidikan Dan Pelatihan 5 4 2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 4 5 5 2 6 6 1 Penelitian Dan Pengembangan Program penelitian dan pengembangan daerah Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah 6 1 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan 6 1 3 7 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Unsur Kewilayahan 7 1 Kecamatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) pendapatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah inovasi daerah Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB Level Kapabilitas APIP KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 1.53 20 45 80 Level 3 TAHUN 2021 T E G R A T P R 1. 65 1.1341,73 20 55 291,34 81 1.880,55 Level 3 594,06 TAHUN 2022 T E G R A T P R 1. 68 4.968,64 20 65 900 82 2.199,62 Level 3 332,20 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 1. 70 7.710,21 1. 75 7.931,24 1. 80 8.090,11 20 20 20 75 927 85 954,81 95 983,45 83 2.221,49 84 2.533,60 85 2.635,50 Level 3 499,03 Level 3 552,44 Level 3 585,67 TAHUN 2026 T E G R A T P R 1. 85 10.983,1 9 20 105 1.012,9 6 86 2.750,48 Level 4 802,14 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 1. 85 51.025,12 100 105 1.012,96 86 4.299,76 Level 4 3.365,54 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAPELITBANG INSPEKTORAT INSPEKTORAT VII-29
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 7 1 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 1 Kecamatan 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 63,12 70 10,54 70 14,50 70 23,22 70 131,71 70 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 36,28 72 11,32 72 14,78 72 24,05 72 34,97 72 21,77 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 102,06 76 98,25 78 90,57 74 17,01 76 17,91 78 17,45 74 18,61 76 22,52 78 23,58 74 47,84 76 42,47 78 44,81 74 79,20 76 66,62 78 93,02 74 24,98 76 24,05 78 22,17 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 107,87 80 20,79 80 28,09 80 53,37 80 110,78 80 26,41 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 498,15 80 95,02 80 122,08 80 235,76 80 516,31 80 119,39 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN LUAK KECAMATAN LUAK KECAMATAN LUAK KECAMATAN LUAK KECAMATAN LUAK KECAMATAN SULIKI VII-30
KODE 7 1 3 7 1 4 7 1 5 7 1 6 7 1 7 1 2 7 1 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 51,76 70 13,02 70 38,09 70 28,28 70 47,13 70 45,88 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 25,84 72 6,10 72 22,58 72 65,92 72 7,64 72 27,21 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 39,87 76 40,93 78 38,68 74 9,04 76 9,21 78 9,15 74 31,36 76 30,45 78 30,66 74 29,76 76 28,66 78 32,36 74 9,98 76 9,61 78 8,85 74 38,91 76 37,61 78 34,67 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 51,12 80 11,23 80 39,33 80 39,33 80 10,55 80 41,30 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 248,20 80 57,75 80 192,48 80 224,31 80 93,75 80 225,58 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN SULIKI KECAMATAN SULIKI KECAMATAN SULIKI KECAMATAN SULIKI KECAMATAN GUNUANG OMEH KECAMATAN GUNUANG OMEH VII-31
KODE 7 1 4 7 1 5 7 1 6 7 1 7 1 2 7 1 3 7 1 4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 4,90 70 5,51 70 101,33 70 55,31 70 66,78 70 15,87 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 4,45 72 4,57 72 45,57 72 23,87 72 27,21 72 6,83 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 5,82 76 5,60 78 7,92 74 5,97 76 5,75 78 5,30 74 32,95 76 31,72 78 29,25 74 31,18 76 30,01 78 27,67 74 38,91 76 37,61 78 34,67 74 8,93 76 8,59 78 7,92 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 9,43 80 6,31 80 34,82 80 32,95 80 41,30 80 9,43 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 38,13 80 33,40 80 275,65 80 201,00 80 246,48 80 57,57 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN GUNUANG OMEH KECAMATAN GUNUANG OMEH KECAMATAN GUNUANG OMEH KECAMATAN MUNGKA KECAMATAN MUNGKA KECAMATAN MUNGKA VII-32
KODE 7 1 5 7 1 6 7 1 7 1 2 7 1 3 7 1 4 7 1 5 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 7,51 70 162,26 70 9,28 70 28,51 70 9,48 70 12,14 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 4,57 72 61,79 72 5,49 72 46,80 72 6,10 72 7,93 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 5,97 76 5,75 78 5,30 74 32,95 76 31,72 78 29,25 74 24,98 76 24,05 78 22,17 74 26,58 76 58,85 78 23,58 74 10,63 76 10,24 78 9,44 74 13,29 76 12,79 78 11,79 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 6,31 80 34,82 80 26,41 80 64,60 80 11,23 80 14,04 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 35,40 80 352,79 80 112,39 80 248,92 80 57,12 80 71,99 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN MUNGKA KECAMATAN MUNGKA KECAMATAN AKABILURU KECAMATAN AKABILURU KECAMATAN AKABILURU KECAMATAN AKABILURU KECAMATAN AKABILURU VII-33
KODE 7 1 6 7 1 7 1 2 7 1 3 7 1 4 7 1 5 7 1 6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 66,26 70 55,31 70 66,78 70 15,87 70 7,51 70 162,26 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 118,82 72 23,87 72 27,20 72 6,83 72 4,57 72 61,79 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 37,21 76 35,82 78 33,02 74 31,18 76 30,01 78 27,67 74 38,91 76 37,61 78 34,67 74 8,93 76 8,59 78 7,92 74 5,97 76 5,75 78 5,30 74 32,95 76 31,72 78 29,25 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 39,33 80 32,95 80 41,30 80 9,43 80 6,31 80 34,82 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 330,46 80 201,00 80 246,47 80 57,57 80 35,40 80 352,79 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN AKABILURU KECAMATAN BUKIK BARISAN KECAMATAN BUKIK BARISAN KECAMATAN BUKIK BARISAN KECAMATAN BUKIK BARISAN KECAMATAN BUKIK BARISAN VII-34
KODE 7 1 7 1 2 7 1 3 7 1 4 7 1 5 7 1 6 7 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 44,12 70 97,21 70 19,65 70 5,71 70 138,98 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 17,11 72 20,99 72 6,01 72 8,04 72 48,85 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 23,00 76 32,72 78 22,17 74 30,15 76 65,66 78 23,58 74 8,63 76 9,14 78 4,72 74 11,55 76 12,23 78 4,72 74 62,03 76 66,83 78 58,78 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 29,04 80 30,90 80 6,18 80 6,18 80 75,74 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 168,17 80 268,49 80 54,33 80 48,44 80 451,20 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN GUGUAK KECAMATAN GUGUAK KECAMATAN GUGUAK KECAMATAN GUGUAK KECAMATAN GUGUAK VII-35
KODE 7 1 2 7 1 3 7 1 4 7 1 5 7 1 6 7 1 7 1 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 30,49 70 43,93 70 22,68 70 30,60 70 77,08 70 91,83 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 16,18 72 20,99 72 12,86 72 15,90 72 40,96 72 53,56 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 23,25 76 33,00 78 22,17 74 30,15 76 65,66 78 23,58 74 18,47 76 19,55 78 9,44 74 22,85 76 24,20 78 11,79 74 78,34 76 82,95 78 28,30 74 76,96 76 74,07 78 68,29 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 29,04 80 30,90 80 12,36 80 15,45 80 37,08 80 81,33 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 154,13 80 215,21 80 95,36 80 120,79 80 344,71 80 446,05 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN HARAU KECAMATAN HARAU KECAMATAN HARAU KECAMATAN HARAU KECAMATAN HARAU KECAMATAN HARAU KECAMATAN KAPUR IX VII-36
KODE 7 1 3 7 1 4 7 1 5 7 1 6 7 1 7 1 2 7 1 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 25,91 70
70 3,22 70 42,08 70 65,13 70 31,09 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 42,04 72 7,86 72 6,69 72 105,26 72 27,54 72 21,14 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 60,41 76 58,15 78 53,61 74 11,30 76 10,88 78 10,03 74 9,61 76 9,25 78 8,53 74 151,25 76 145,59 78 134,23 74 48,16 76 46,36 78 42,74 74 18,61 76 17,91 78 16,51 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 63,84 80 11,94 80 10,16 80 159,85 80 50,90 80 19,66 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 303,95 80 52,02 80 47,46 80 738,27 80 280,82 80 124,91 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN KAPUR IX KECAMATAN KAPUR IX KECAMATAN KAPUR IX KECAMATAN KAPUR IX KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN VII-37
KODE 7 1 4 7 1 5 7 1 6 7 1 7 1 2 7 1 3 7 1 4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 9,40 70 7,70 70 181,43 70 51,14 70 53,81 70 6,42 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 8,14 72 3,20 72 143,41 72 19,73 72 22,55 72 3,26 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 10,63 76 10,24 78 9,44 74 8,51 76 8,19 78 7,55 74 9,04 76 8,70 78 8,02 74 28,36 76 24,79 78 24,19 74 33,47 76 35,43 78 111,82 74 4,68 76 4,95 78 4,72 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 11,23 80 8,98 80 9,55 80 31,69 80 146,49 80 6,18 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 59,08 80 44,13 80 360,14 80 179,90 80 403,58 80 30,21 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KECAMATAN PAYAKUMBUH KECAMATAN PAYAKUMBUH KECAMATAN PAYAKUMBUH VII-38
KODE 7 1 5 7 1 6 7 1 7 1 2 7 1 3 7 1 4 7 1 5 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 14,61 70 59,23 70 26,56 70 33,90 70 9,74 70 23,92 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 6,71 72 42,24 72 12,72 72 39,47 72 9,53 72 11,25 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 9,64 76 10,21 78 9,41 74 58,23 76 61,66 78 63,08 74 26,11 76 26,16 78 25,06 74 61,13 76 70,10 78 70,29 74 9,04 76 11,25 78 11,32 74 21,26 76 22,52 78 22,64 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 12,33 80 82,64 80 30,98 80 95,51 80 11,32 80 28,65 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 62,91 80 367,08 80 147,59 80 370,40 80 65,49 80 130,24 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN PAYAKUMBUH KECAMATAN PAYAKUMBUH KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI VII-39
KODE 7 1 6 7 1 7 1 2 7 1 3 7 1 4 7 1 5 7 1 6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Nagari Persentase peningkatan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik Persentase peningkatan fasilitasi musrenbang Nagari dan Kecamatan serta Dana Desa Persentase peningkatan koordinasi Trantib, Penegakan Perda dan Perkada Persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan, konflik sosial dan koordinasi Forkompinca Persentase peningkatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 53,48 70 57,69 70 54,95 70 70 4,73 70 115,70 TAHUN 2022 T E G R A T P R 72 101,64 72 26,50 72 25,25 72 72 2,17 72 48,99 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 74 37,21 76 36,33 78 36,33 74 23,25 76 33,00 78 22,17 74 30,15 76 65,66 78 23,58 74 20,06 76 19,55 78 9,44 74 22,85 76 24,20 78 11,79 74 84,05 76 65,70 78 54,50 TAHUN 2026 T E G R A T P R 80 46,63 80 23,42 80 30,90 80 12,36 80 15,45 80 71,39 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 80 311,61 80 186,04 80 230,49 80 61,41 80 81,18 80 440,34 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU VII-40
KODE 8 8 1 8 1 2 8 1 3 8 1 4 8 1 5 8 1 6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Pemerintahan Nagari Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) 70 70 70 70 70 TAHUN 2021 T E G R A T P R 70 421,90 70 999,71 70 107,18 70 644,06 70 727,86 TAHUN 2022 T E G R A T P R 85 451,69 80 603,07 80 86,27 80 292,18 80 431,35 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R 85 649,03 85 687,72 90 634,00 80 1.032,28 85 1.368,78 85 1.014,21 85 132,89 85 140,72 90 141,51 82 400,79 85 405,26 85 392,47 80 599,60 85 606,36 85 586,83 TAHUN 2026 T E G R A T P R 90 830,34 90 1.193,82 90 196,63 85 490,45 90 733,71 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R 90 3.674,68 90 6.211,88 90 805,20 85 2.625,21 90 3.685,70 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK VII-41
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Nasional di Daerah KONDI SI KINERJ A AWAL RPJMD (TAHU N 2020) TAHUN 2021 T E G R A T P R TAHUN 2022 T E G R A T P R CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 T E G R A T P R T E G R A T P R T E G R A T P R TAHUN 2026 T E G R A T P R KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD T E G R A T P R PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB VII-42
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Penetapan indikator kinerja daerah juga memperhatikan capaian target pembagunan yang telah terwujud pada masa pemerintahan sebelumnya. Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Disamping IKU dalam bab ini juga disajikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD sebagaimana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Tujuan Kabupaten Lima Puluh Kota Target No Misi/Indikator Tujuan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing 1 2 berlandaskan keimanan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks ABS-SBK 69,85 NA 70,23 1,5 70,61 1,7 70,98 1,9 71,36 2,1 71,74 2,3 Misi 2 : Menorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki 1 keunggulan ditingkat lokal dan regional Pertumbuhan ekonomi 2,39 2,99 4,28 4,62 4,72 4,86 2 PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta) 29,67 30,49 31,32 32,14 32,97 33,80 3 PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta) 42,36 44,19 46,02 47,85 49,68 51,51 Misi 3 : Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah 1 Indeks desa membangun 0,7404 0,7562 0,7720 0,7878 0,8036 0,8149 Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya 1 Indeks reformasi birokrasi 47,92 (C) 53,33 (CC) 58,75 (CC) 64,17 (CC) 69,58 (B) 75,00 (B) Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan EkonomiDan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik" VIII-1
Target No Misi/Indikator Tujuan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Indeks Pembangunan Infrastruktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 73,90 71,05 75,88 71,46 77,78 71,86 79,75 72,27 81,78 72,68 83,82 73,09 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota Target No Misi/Indikator Sasaran 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan Rata-rata lama sekolah 1 2 Harapan lama sekolah Angka harapan hidup 3 8,16 13,48 69,86 8,23 13,76 69,93 8,30 13,35 70,00 8,37 14,13 70,07 8,44 14,32 70,14 8,52 14,50 70,20 4 Angka Prevalensi stunting 7,29 6,29 5,29 4,29 3,29 2.29 5 Misi 2 : Menorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki Indeks ABS SBK NA 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 keunggulan ditingkat lokal dan regional 1 2 3 Tingkat capaian kunjungan wisatawan Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB 33,74 27,64 3,67 40,49 28,47 3,72 47,24 29,31 3,78 53,98 30,14 3,83 60,73 30,97 3,89 67,48 31,80 3,94 4 5 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Persentase PAD terhadap Pendapatan 6,49 7,78 6,62 8,53 6,75 8,53 6,88 9,67 7,01 10,35 7,14 11,04 Misi 3 : Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah 1 Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya 1 Nilai Sistem Akuntabilitas 61,71 (B) Indeks desa membangun 0,7404 0,7562 0,7720 0,7878 0,8036 0,8149 64,37 (B) 69,68 (B) 67,02 (B) 72,34 (BB) 75,00 (BB) Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2 Indeks inovasi daerah 510 700 1.000 1.200 1.500 1.700 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85,98 87,98 89,97 91,97 93,96 95,96 Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan EkonomiDan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik" VIII-2
No Misi/Indikator Sasaran 1 2 1 2 3 4 5 Persentase gedung strategis yang terbangun Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten Indeks Kelancaran Lalu Lintas Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 6 Rasio luas daerah irigasi kewengan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 7 Rasio rumah layak huni 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase ketaatan terhadap RTRW Indeks Risiko Bencana Daerah 9 10 2021 3 76,09 55.81 0,53 81,62 78,45 77,52 0,157 71,05 65 85-79 2022 4 80,43 57.05 0,53 83,12 80,5 78,32 0,160 71,46 70 79-73 Target 2023 5 84,78 58.65 0,52 84,72 81,65 79,12 0,163 71,86 75 73-67 2024 6 89,13 59.95 0,51 86,42 83,35 79,92 0,166 72,27 80 67-61 2025 7 93,48 61.43 0,50 88,22 85,05 80,72 0,169 72,68 85 61-55 2026 8 97,83 62.78 0,50 90,12 86,85 81,52 0,173 73,09 90 55-49 VIII-3
NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pertumbuhan PDRB (ADHK) / Pertumbuhan ekonomi Angka kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin PDRB per kapita (ADHK) PDRB per kapita (ADHB) Pengeluaran per kapita Indeks Gini Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka rata-rata lama sekolah Angka harapan lama sekolah Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk Prevalensi balita gizi kurang Pravalensi Stunting Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Satuan 3 Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 2021 5 2022 6 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 % 1,16 2,39 2,99 4,28 4,62 % ribu jiwa Juta rupiah 6,86 26,43 28,84 7,02 27,17 29,67 6,90 26,95 30,49 6,77 26,71 31,32 6,65 26,44 32,14 Juta rupiah Ribu rupiah Indeks 40,53 9.596 0,222 42,36 9.714 0,238 44,19 9.760 0,237 46,02 9.931 0,234 47,85 10.140 0,230 % 93,14 92,98 93,1 93,23 93,35 Indeks 69,47 69,85 70,23 70,61 70,98 Tahun 7,99 8,16 8,23 8,30 8,37 Tahun 13,29 13,48 13,76 13,35 14,13 Tahun 69,79 69,86 69,93 70,00 70,07 % 4,9 4,6 4,3 4,0 3,7 % 7,8 7,68 7,56 7,44 7,32 % 8,29 7,29 6,29 5,29 4,29 % 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6 2025 9 4,72 6,52 26,16 32,97 49,68 10.364 0,225 93,48 71,36 8,44 14,32 70,14 3,4 7,20 3,29 3,5 2026 10 4,86 6,39 25,86 33,80 51,51 10.606 0,220 93,61 71,74 8,52 14,50 70,20 3,1 7,08 2.29 3,5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 4,86 6,39 25,86 33,80 51,51 10.606 0,220 93,61 71,74 8,52 14,50 70,20 3,1 7,08 2,29 3,5 OPD Pelaksana 12 BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK VIII-4
NO 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Cakupan desa/nagari siaga aktif Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Rasio penduduk yang bekerja Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase PAD terhadap pendapatan Opini BPK Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penguatan cadangan pangan Satuan 3 % % % % % % % % % % predikat skor % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 83,99 60 53,81 72,71 3,03 96,97 72,4* 78,78* 83,99 6,40 WTP 2021 5 85,98 65 54,30 72,81 2,82 98,83 73,4 78,83 85,98 7,78 WTP 81,76 455,94 2022 6 87,98 70 54,78 72,92 2,73 98,85 74,4 78,93 87,98 8,53 WTP 81,82 555,94 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 89,97 91,97 75 80 55,27 55,75 73,02 73,13 2,57 2,44 98,88 98,90 75,4 76,4 79,03 79,13 89,97 91,97 8,53 9,67 WTP WTP 81,88 81,94 655,94 755,94 2025 9 93,96 85 56,24 73,23 2,27 98,93 77,4 79,23 93,96 10,35 WTP 82,00 855,94 2026 10 95,96 90 56,73 73,33 2,07 98,95 78,4 79,33 95,96 11,04 WTP 82,06 1.005,94 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 95,96 90 56,73 73,33 2,07 98,95 78,4 79,33 95,96 11,04 WTP 82,06 1.005,94 OPD Pelaksana 12 SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN DINAS PANGAN DINAS PANGAN VIII-5
NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1 2 30 Penanganan daerah rawan pangan 31 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB I A ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 1 Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 Angka partisipasi kasar (APK) a. Angka partisipasi kasar (APK) PAUD b. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A c. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 3 Angka partisipasi murni (APM) a. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A b. Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Satuan 3 jumlah % Lembaga % % % % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 3,55 279 32,22 102,27 108,05 90,95 82,11 2021 5 11 3,61 283 51,19 108,04 85,91 99,29 81,68 2022 6 9 3,67 287 51,69 108,92 87,54 99,46 83,11 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 7 5 3,73 3,79 295 301 52,19 52,69 109,80 110,68 89,17 90,8 99,63 99,80 84,54 85,97 2025 9 3 3,85 315 53,19 111,56 92,43 99,97 87,40 2026 10 0 3,91 320 53,69 112,44 94,06 99,97 88,83 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 0 3,91 320 53,69 112,44 94,06 9,97 88,83 OPD Pelaksana 12 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PERIKANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN VIII-6
NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1 2 4 Angka partisipasi sekolah (APS) a. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A b. Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 5 Angka Putus Sekolah : a. Angka Putus Sekolah SD/MI b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 6 Angka kelulusan (AL) : a. Angka kelulusan (AL) SD/MI b. Angka kelulusan (AL) SMP/MTs 7 Angka melanjutkan (AM) : a. Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs 8 Fasilitas Pendidikan: a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi Satuan 3 % %s % % % % % Ruang Ruang Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 99,12 96,83 0,002 0,01 100 100 103,69 756 382 2021 5 99,21 97,04 0,002 0,01 100 100 100 1006 407 2022 6 99,30 97,25 0,001 0,01 100 100 100 1256 432 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 99,39 99,48 97,46 97,67 0,001 0,001 0,01 0,01 100 100 100 100 100 100 1506 1756 457 482 2025 9 99,57 97,88 0,001 0,01 100 100 100 2006 507 2026 10 99,66 98,09 0,001 0,01 100 100 100 2509 642 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 99,66 98,09 0,001 0,01 100 100 100 509 642 OPD Pelaksana 12 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS VIII-7
NO 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Satuan 3 % % % % % % % % % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 88,74 25,87 10,66 8,70 0,44 1,75 42,75 86,91 45,92 2,70 2021 5 88,85 25,89 10,70 8,72 0,45 1,76 43,25 87,66 46,02 2,75 2022 6 88,95 25,89 10,75 8,75 0,46 1,79 43,75 88,41 46,12 2,80 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 88,95 89,00 25,90 25,90 10,80 10,86 8,77 8,80 0,47 0,48 1,80 1,81 44,25 44,75 89,16 89,91 46,22 46,32 2,85 2,90 2025 9 89,05 25,91 10,90 8,82 0,49 1,82 45,25 90,66 46,42 2,95 2026 10 89,10 25,92 10,85 8,84 0,50 1,84 45,75 91,41 46,52 3,00 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 89,10 25,92 10,85 8,84 0,50 1,84 45,75 91,41 46,52 3,00 OPD Pelaksana 12 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN VIII-8
NO 1 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 KESEHATAN Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita Angka Kematian Neonatal Angka Kematian Ibu Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Cakupan balita pneumonia yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penderita diare yang ditangani Angka kejadian Malaria Satuan 3 / 1000 KH / 1000 KH / 1000 KH / 100.000 KH 1000 penduduk 30.000 penduduk 1.000 penduduk % % % % % % % 100.000 Penduduk 100.000 Penduduk % % % % 1.000 Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 9,70 10,7 8,78 97,4 14,81 8,78 0.003 77,2 78,1 60 100 95 100 24,39 262 9,7 100 73,8 100 100 0 2021 5 9,58 10,55 8,77 97,4 15 8,78 0.003 77,5 78,3 80 100 95 100 74 277 < 10 100 90 100 100 < 1 2022 6 9,57 10,54 8,76 97,4 16 8,79 0.003 77,8 78,6 80 100 95 100 90 290 < 10 100 90 100 100 < 1 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 9,56 9,55 10,53 10,52 8,75 8,74 97,3 97,2 17 18 8,8 8,8 0.003 0.003 78 78,3 78,9 79,1 80 80 100 100 95 95 100 100 90 90 280 284 < 10 < 10 100 100 90 90 100 100 100 100 < 1 < 1 2025 9 9,54 10,51 8,73 97,1 19 8,8 0.003 78,5 79,3 80 100 95 100 90 284 < 10 100 90 100 100 < 1 2026 10 9,53 10,5 8,72 97,0 20 8,8 0.003 79 79,6 80 100 95 100 90 284 < 10 100 90 100 100 < 1 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 9,53 10,5 8,72 97,0 20 8,8 0.003 79 79,6 80 100 95 100 90 284 < 10 100 90 100 100 < 1 OPD Pelaksana 12 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS VIII-9
NO 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Tingkat kematian akibat malaria Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Rasio daya tampung RS Rujukan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Satuan 3 Penduduk 1.000 Penduduk 1.000 Penduduk % % / 30.000 pddk /17.000 pddk % % % % Orang % % % % % % % % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 0 0,08 100 76,7 1,7 3,9 76.7 75.6 57,8 62 481 100 100 100 90 0,036 75,8 78,1 79,4 64,8 2021 5 0 < 0,1 100 76,8 1,7 3,9 76.8 75.8 57,4 62,3 485 100 100 100 90 0.039 100 100 100 100 2022 6 0 < 0,1 100 76,9 1,7 3,9 76.9 76 57,2 62,6 485 100 100 100 90 0.038 100 100 100 100 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 0 0 < 0,1 < 0,1 100 100 77 77,1 1,7 1,7 3,9 3,9 77 77.1 76.2 76.4 57 56,8 62,8 63 490 490 100 100 100 100 100 100 90 90 0.037 0.036 100 100 100 100 100 100 100 100 2025 9 0 < 0,1 100 77,2 1,7 3,9 77.2 76.5 56,6 63,3 495 100 100 100 90 0.035 100 100 100 100 2026 10 0 < 0,1 100 77,3 1,7 3,9 77.3 76.6 56,4 63,5 500 100 100 100 90 0.034 100 100 100 100 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 0 < 0,1 100 77,3 1,7 3,9 77.3 76.6 56,4 63,5 500 100 100 100 90 0.034 100 100 100 100 OPD Pelaksana 12 KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN VIII-10
NO 1 42 43 44 45 46 47 48 49 III a. 1 2 3 4 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase penderita hipertensi mendapatkan kesehatan seusai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pekerjaan Umum: Indeks Pembangunan Infrastruktur Persentase gedung strategis yang terbangun Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Satuan 3 % % % % % % % % % % % Rasio Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 66,6 5,5 56 42,7 91,4 13 18,2 33 71,40 71,74 57,67 0,0034 2021 5 100 100 100 100 100 100 100 100 73,90 76,09 55,81 0,0034 2022 6 100 100 100 100 100 100 100 100 75,88 80,43 57,05 0,0034 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 77,78 79,75 84,78 89,17 58,65 59,95 0,0034 0,0033 2025 9 100 100 100 100 100 100 100 100 81,78 93,48 61,43 0,0033 2026 10 100 100 100 100 100 100 100 100 83,82 97,83 62,78 0,0033 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 100 100 100 100 100 100 100 100 83,82 97,83 62,78 0,0033 OPD Pelaksana 12 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN VIII-11
NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1 2 5 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 6 Persentase rumah tinggal bersanitasi 7 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 8 Persentase penduduk berakses air minum 9 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 10 Persentase areal kawasan kumuh b. Penataan Ruang: 1 Ketaatan terhadap RTRW IV PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 Rasio rumah layak huni Satuan 3 % % % % % % % Rasio Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 49,93 76,45 74,63 79,40 79,40 0,15 60 0.155 2021 5 67,55 78,45 77,52 78,45 78,45 0,21 65 0.157 2022 6 69,05 80,05 78,32 80,05 80,05 0,20 70 0.160 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 70,98 72,56 81,65 83,35 79,12 79,92 81,65 83,35 81,65 83,35 0,18 0,16 75 80 0.163 0.166 2025 9 74,35 85,05 80,72 85,05 85,05 0,14 85 0.169 2026 10 75,98 86,85 81,52 86,85 86,85 0,13 90 0.173 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 75,98 86,85 81,52 86,85 86,85 0,13 90 0.173 OPD Pelaksana 12 RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN VIII-12
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Rasio permukiman layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Persentase lingkungan pemukiman kumuh Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Satuan 3 Rasio (%) (%) (%) (%) (%) Unit Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 N/A N/A N/A N/A 28,00 27,75 500 2021 5 0,6961 27,01 70,00 0,60 28,00 27,75 150 2022 6 0,6963 28,45 70,07 0,63 29,30 29,05 264 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 0,6974 0,6985 29,87 31,37 77,07 84,78 0,66 0,69 30,60 31,90 30,35 31,65 264 264 2025 9 0,6996 32,94 89,01 0,72 33,20 32,95 264 2026 10 0,7008 34,58 93,46 0,76 34,50 34,25 264 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 0,7019 36,31 98.14 0,80 34,50 34,25 264 OPD Pelaksana 12 PEMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAH DAN PEMUKIMAN VIII-13
NO 1 V 1 2 3 4 5 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran Persentase pelayanan pencegahan dan penyelamatan evakuasi non kebakaran SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase PMKS yang tertangani Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Satuan 3 % % % % % % % % % % % % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 20% 20% 20% 40 39 80 83,66 85 95 95 60 11,0 100 2021 5 20% 20% 20% 46 46 83 93 93,1 98 98 62 7,6 100 2022 6 20% 20% 20% 52 53 85,2 93,5 93,3 98 98 63 7,6 100 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 20% 20% 20% 20% 20% 20% 58 64 60 67 86,8 88,2 94,3 95,2 93,6 93,8 98 98 98 98 64 65 7,6 7,6 100 100 2025 9 20% 20% 20% 70 74 89,6 96,2 94,0 98 98 66 7,6 100 2026 10 100% 100% 100% 76 81 91,3 97,1 94,3 98 98 67 7,6 100 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 100% 100% 100% 76 81 91,3 97,1 94,3 98 98 67 7,6 100 OPD Pelaksana 12 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL VIII-14
NO 1 B. I 1 2 3 5 6 9 10 II 1 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 daerah kota URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase partisipasi perempuan di Satuan 3 kasus kasus orang orang orang orang orang % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 12 12 369 5083 0 70 0 68,42 2021 5 10 10 400 5500 180 70 60 7,8 2022 6 10 10 400 6000 180 70 60 8,19 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 10 10 10 10 500 550 6500 7000 180 180 70 70 90 90 8,59 9,01 2025 9 10 10 600 7250 180 70 90 9,4 2026 10 10 10 650 7500 180 70 90 9,8 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 9,8 OPD Pelaksana 12 DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS VIII-15
NO 1 2 4 5 6 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 lembaga pemerintah Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Satuan 3 % % Orang % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 5,71 0,001 88277 100 2021 5 7,8 0,002 42000 100 2022 6 8,57 0,004 45000 100 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 8,57 14,28 0,004 0,003 99750 99800 100 100 2025 9 17,14 0,002 100000 100 2026 10 17,14 0,001 102000 100 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 17,14 0,001 102000 100 OPD Pelaksana 12 PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA VIII-16
NO 1 7 8 9 10 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Satuan 3 % % % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 100 100 100 100 2021 5 100 100 100 100 2022 6 100 100 100 100 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 100 100 100 100 100 100 100 100 2025 9 100 100 100 100 2026 10 100 100 100 100 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 100 100 100 100 OPD Pelaksana 12 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN VIII-17
NO 1 11 12 13 III 1 2 3 4 IV 1 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD) PANGAN Ketersediaan pangan utama Ketersediaan energi dan protein perkapita Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Satuan 3 % % % Kg/ka/thn Kg/ka/thn % % Ada / Tidak Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 100 0,004 4 353,53 6,159 84.09 18,37 ada 2021 5 100 0,004 4,6 368,54 6.248 70 24,3 ada 2022 6 100 0,0036 5,06 380,85 6.337 78 35,14 ada Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 100 100 0,0029 0,0029 5,56 6,1 393,15 6.426 405,45 6.515 80 82 41,14 53,14 ada ada 2025 9 100 0,0029 6,7 417,75 6.604 84 74,15 ada 2026 10 100 0,0029 7,3 430,06 6.693 86 100 Ada Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 100 0,0029 7,3 430,06 6.693 86 100 Ada OPD Pelaksana 12 ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PANGAN DINAS PANGAN DINAS PANGAN DINAS PANGAN DINAS VIII-18
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota Indeks kualitas Air (IKA) Indeks kualitas Udara (IKU) Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKL) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Satuan 3 ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Indeks Indeks Indeks (%) Jumlah PPLHD Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 ada ada ada 50,00 90,87 61,75 75 0 2021 5 ada ada 55,79 89,45 63,23 78,5 0 2022 6 ada ada 55,89 89,55 64,71 82 0 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 ada ada ada ada 55,99 56,06 89,66 89,77 66,19 67,67 85,5 89 1 2 2025 9 ada ada 56,15 89,88 69,15 92,5 2 2026 10 Ada Ada 56,24 89,98 70,63 96 2 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 Ada Ada 56,24 89,98 70,63 96 7 OPD Pelaksana 12 LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP VIII-19
NO 1 9 10 11 12 13 14 15 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Penetapan hak MHA Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Satuan 3 persen objek objek MHA (%) (%) persen Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2021 5 0 0 0 0 0 23,07 23,07 17 2022 6 12 13 3 1 23,07 23,07 33 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 29 47 13 17 6 9 1 1 20,93 23,33 20,93 23,33 50 67 2025 9 71 17 14 2 24,05 24,05 83 2026 10 100 18 19 2 24,05 24,05 100 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 100 79 51 7 26,45 26,45 100 OPD Pelaksana 12 PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN VIII-20
NO 1 16 17 18 19 20 21 22 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Timbulan sampah yang ditangani Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Persentase jumlah sampah yang tertangani Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan Satuan 3 persen (%) (%) (%) (%) Nilai operasional TPA (%) Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 6,33 100 11,66 17,17 >=71 0 2021 5 12,66 100 20 24 74,00 >=71 0 2022 6 18,99 100 35 26 73 >=71 0 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 25,32 31,65 100 100 50 60 27 28 72 71 >=71 >=71 0 2 2025 9 37,97 100 70 30 70 >=71 2 2026 10 44,30 100 70 30 70 >=71 2 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 44,30 100 70 30 70 >=71 2 OPD Pelaksana 12 PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN VIII-21
NO 1 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persentaseanak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun) Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan akta kelahiran Perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA Kepemilikan akta kelahiran Satuan 3 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Dokumen Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 98,42 91,09 100 100 98,42 43,08 98,48 24,99 7500 2021 5 98,50 95 100 100 98,50 43,1 97,5 30 7500 2022 6 98,55 95 100 100 98,55 43,2 98,85 35 7500 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 98,60 98,65 95 95 100 100 100 100 98,60 98,65 43,3 43,4 99 99,20 40 45 7500 7500 2025 9 98,70 95 100 100 98,70 43,5 99,40 50 7500 2026 10 98,75 95 100 100 98,75 43,6 99,50 55 7500 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 98,75 95 100 100 98,75 43,6 99,50 55 45000 OPD Pelaksana 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN VIII-22
NO 1 VI 1 2 3 VII 1 2 3 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Persentase pengentasan desa tertinggal Persentase peningkatan status desa mandiri PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Total Fertility Rate (TFR) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Satuan 3 % % % % % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 80 2,5 5 1,41 2,48 40 2021 5 80 2,5 5 1,27 2,37 45 2022 6 81 2,5 5 1,25 2,24 50 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 82 84 1,25 1,25 5 8 1,20 1,1 2,22 2,20 55 60 2025 9 85 0 10 0,95 2,18 65 2026 10 86 0 12 0,95 2,16 70 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 86 0 14 0,95 2,16 70 OPD Pelaksana 12 DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN VIII-23
NO 1 4 5 6 7 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Daerah melalui Kampung KB Ratio Akseptor KB Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1.000 perempuan usia 15²19 tahun (ASFR 15-19) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Satuan 3 % % angka % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 1 : 4 73,14 23 0,7 2021 5 1 : 6 73,18 23 0,7 2022 6 1 : 6 73,5 23 0,7 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 1 : 6 1 : 5 74,3 74,6 23 22 0,6 0,6 2025 9 1 : 4 74,8 22 0,5 2026 10 1 : 4 75,0 22 0,5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 1 : 4 75,0 22 0,5 OPD Pelaksana 12 PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN VIII-24
NO 1 8 9 10 11 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Satuan 3 % % % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 13,64% 25,74% 75 75 2021 5 10,25% 26,13% 75 75 2022 6 10,1% 26,3% 75 75 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 9,1% 8,63% 26,7% 27,1% 77 80 77 80 2025 9 8,25% 27,5% 83 83 2026 10 7,8% 28,2% 85 85 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 7,8% 28,2% 85 85 OPD Pelaksana 12 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK VIII-25
NO 1 12 13 14 15 16 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Satuan 3 % Unit % % rasio Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 80 2 70 60 1 : 1,3 2021 5 80 2 75 60 1 : 1,3 2022 6 80 2 76 65 1 : 1,3 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 82 83 5 6 76 78 65 70 1 : 1,2 1 : 1,2 2025 9 84 8 78 70 1 : 1 2026 10 85 9 79 70 1 : 1 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 85 9 79 70 1 : 1 OPD Pelaksana 12 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA VIII-26
NO 1 17 18 19 20 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Satuan 3 % % % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 100 100 100 60 2021 5 100 100 100 60 2022 6 100 100 100 60 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 100 100 100 100 100 100 65 65 2025 9 100 100 100 70 2026 10 100 100 100 70 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 100 100 100 70 OPD Pelaksana 12 BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN VIII-27
NO 1 21 22 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 IX 1 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan tumbuh kembang anak dan pembinaan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) PERHUBUNGAN Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Persentase layanan angkutan darat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Pemasangan Ramburambu Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Satuan 3 % % orang per 100.000 penduduk unit persen persen persen orang kendaraan kelompok Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 60 73,14 3.273.510 2,92 5847 1,92% 85% 59% 3.273.510 120.000 16 2021 5 60 73,18 4.100.000 2,93 5920 1,95% 87% 60% 4.100.000 125.000 0 2022 6 60 73,5 4.200.000 2,94 5976 1,98% 89% 60% 4.200.000 130.000 16 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 65 65 74,3 74,6 4.300.000 4.400.000 2,95 2,96 6069 6162 2,00% 2,20% 91% 93% 61% 62% 4.300.000 4.400.000 135.000 140.000 18 18 2025 9 70 74,8 4.500.000 2,97 6237 2,40% 93% 63% 4.500.000 145.000 20 2026 10 70 75,0 4.500.000 2,98 6313 2,60% 95% 65% 4.500.000 150.000 22 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 70 75,0 4.500.000 2,98 6313 2,60% 95% 65% 4.500.000 150.000 22 OPD Pelaksana 12 PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS VIII-28
NO 1 2 3 5 X 1 2 3 4 5 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Indek keterbukaan Informasi Publik Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Persentase diselenggarakan terintegrasi Layanan secara Publik online yang dan KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase koperasi aktif Jumlah koperasi aktif Persentase Usaha Mikro dan Kecil Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Satuan 3 Indeks Indeks % % Unit UMKM % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 76 3,17 57 66,43 129 6,225 0,94 27 2021 5 77 2,80 57 60,28 129 7.532,25 1,94 27,9 2022 6 78 3,00 70 63,26 136 753.225 2,94 28,3 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 79 80 3,18 3,40 80 85 66,20 69,12 143 150 828.547,5 911.402,25 3,94 4,94 28,6 29,25 2025 9 81 3,50 90 72,02 157 911.402,25 5,94 29,35 2026 10 82 3,60 95 74,89 164 911.402,25 6,94 29,40 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 82 3,60 95 74,89 164 911.402,25 6,94 29,40 OPD Pelaksana 12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH VIII-29
NO 1 XI 1 2 3 4 XII 1 2 3 4 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 PENANAMAN MODAL Jumlah (PMDN/PMA) investor berskala nasional Jumlah nilai (PMDN/ PMA) investasi berskala nasional Nilai Realisasi PMDN Nilai realisasi PMA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Persentase organisasi pemuda yang aktif Persentase wirausaha muda Cakupan pembinaan olahraga Cakupan pembinaan atlet muda Satuan 3 Proyek Rupiah Rupiah Rupiah % % Cabor Orang Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 2.787 363.751.048.351 344.821.663.410 2.081.609.450 30% 0,01% 4 64 2021 5 2.926 381.938.600 .769 362.062.746 .581 2.185.689.9 23 35% 0,02% 5 88 2022 6 3.073 401.035.53 0.807 380.165.88 3.910 2.294.974.4 19 40% 0,03% 6 104 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 3.226 3.388 421.087.30 7.347 442.141.67 2.715 399.174.17 8.105 419.132.88 7.011 2.409.723.1 40 2.530.209.2 97 50% 60% 0,04% 0,05% 7 8 110 114 2025 9 3.557 464.248.75 6.350 440.089.53 1.361 2.656.719.7 61 65% 0,06% 9 122 2026 10 3.735 487.461.19 4.168 462.094.00 7.929 2.789.555.7 49 70% 0,07% 10 134 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 3.735 487.461.194.168 462.094.007.929 2.789.555.749 70% 0,13% 10 134 OPD Pelaksana 12 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA VIII-30
NO 1 5 6 XIII 1 2 XIV 1 XV 1 2 3 4 5 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi olahraga STATISTIK Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah PERSANDIAN Tingkat keamanan informasi pemerintah KEBUDAYAAN Penyelenggaraan festival seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Terlestarikannya Cagar Budaya Satuan 3 Orang Orang OPD OPD % kali situs buah buah % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 39 22 100 100 NA 2 95 60 8 61 2021 5 43 26 34 34 23,98 2 95 68 14 70 2022 6 134 35 50 50 29,85 4 105 68 14 75 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 54 142 42 44 55 65 55 65 35,83 41,88 4 5 105 110 70 70 20 20 80 85 2025 9 58 46 75 75 47,47 5 110 75 25 90 2026 10 150 50 80 80 47,60 6 115 75 25 95 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 150 50 80 80 47,6
OPD Pelaksana 12 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS VIII-31
NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1 2 XVI PERPUSTAKAAN 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 7 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 8 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat XVII KEARSIPAN 1 Persentase mengelola arsip secara baku Perangkat Daerah yang 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 3 4 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Satuan 3 orang buku % % Judul orang % Indeks % orang % % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 1.043 21.840 0,075 0.33 13.142 1 7,31 2 19.54 50 34,05 11,67 2021 5 2.400 22.816 1,00 0.80 13.337 1 8,30 2,5 24,54 30 43,00 35,00 2022 6 2.436 25.416 1,00 0.80 13.842 1 9,28 3 29,54 60 55,00 40,00 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 2.473 2.510 28.316 31.416 1,00 1,00 0.81 0.82 14.407 15.012 3 6 10,25 11,00 3,5 4 34,54 39,54 60 60 60,00 64,00 55,00 59,00 2025 9 2.548 34.716 1,00 0.83 15.657 8 12,25 4,5 44,54 60 70,00 64,00 2026 10 2.586 38.316 1,00 0.83 16.362 9 13,25 5 49,54 60 75,00 70.00 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 95 2586 38.316 1,00 0.83 16.362 9 13,25 5 49,54 330 75,00 70,00 OPD Pelaksana 12 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS VIII-32
NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1 2 sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat C. URUSAN PILIHAN I PARIWISATA 1 Kunjungan wisata 2 Lama kunjungan Wisata 3 PAD sektor pariwisata 4 Tingkat hunian akomodasi II PERTANIAN 1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar III 1 PERDAGANGAN Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku IV PERINDUSTRIAN 1 Cakupan bina kelompok pengrajin Satuan 3 orang hari Rp % Ton/ha % Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 654.951 0,4 1.643.000.000 67,92 4,32 26,3 2021 5 785.941 0,5 1.643.380.0 00 67,92 4,58 28 0,0618 2022 6 943.931 0,6 6.000.000.0 00 70,12 4,78 35 0,0667 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 1.133.873 1.362.420 0,7 0,8 12.000.000. 000 18.000.000. 000 73,34 75,06 4,98 5,18 45 50 0,0731 0,0807 2025 9 1.637.312 0,9 24.000.000. 000 79,02 5,38 55 0,0887 2026 10 1.858.136 1 30.000.000. 000 83,28 5,58 60 0,0986 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 1.858.136 1 30.000.000.000 83,28 5,58 60 0,0986 OPD Pelaksana 12 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PERDAGANGGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN VIII-33
NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1 2 V PERIKANAN 1 Produksi perikanan 2 Konsumsi ikan 3 Cakupan bina kelompok nelayan 4 Produksi perikanan kelompok nelayan 5 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP) D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN I SEKRETARIAT DEWAN Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD 1 2 3 E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN I Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD 1 2 3 Satuan 3 Ton Kg/Kapita/T ahun % Ton Ton Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 44.507,53 38 77 3.412,02 Data tangkap: 3.412 Data budidaya: 44.507,53 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2021 5 44.744,38 39 79 3.500 Data tangkap: 3.500 Data budidaya: 44.744,38 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2022 6 44.981,22 40 80 3.700 Data tangkap: 3.700 Data budidaya: 44.981,22 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 45.218,07 45.454,91 41 42 83 85 3.900 4.100 Data tangkap: 3.900 Data budidaya: 45.218,07 Data tangkap: 4.100 Data budidaya: 45.454,91 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2025 9 45.691,76 43 87 4.300 Data tangkap: 4.300 Data budidaya: 45.691,76 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2026 10 45.928,60 44 90 4.500 Data tangkap: 4.500 Data budidaya: 45.928,60 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 45.928,60 44 90 4.500 Data tangkap: 4.500 Data budidaya: 45.928,60 Ada Ada Ada Ada Ada Ada OPD Pelaksana 12 TRANSMIGRASI DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG VIII-34
NO 1 4 5 II 1 2 3 4 5 6 7 8 III 1 2 3 4 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD KEUANGAN Opini BPK terhadap laporan keuangan Persentase SILPA terhadap APBD Persentase belanja pendidikan (20%) Persentase belanja kesehatan (10%) Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Penetapan APBD KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional Satuan 3 Ada/Tidak Persen Persen Persen Rp. Perda Orang/JP % % Jabatan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 Ada Ada WTP 3,69 35,60 13,10 14.763.998.245 Tepat Waktu N/A 12,38 38 164 2021 5 Ada Ada WTP 3,75 35,7 13,2 14.560.438. 245 Tepat Waktu 3 12,50 40 200 2022 6 Ada Ada WTP 3,75 35,82 13,32 14.851.647. 010 Tepat Waktu 5 12,60 45 250 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 Ada Ada Ada Ada WTP WTP 3,75 3,75 35,92 35,98 13,46 13,56 15.148.679. 950 Tepat Waktu 15.451.653. 549 Tepat Waktu 7 10 12,80 13 50 55 300 350 2025 9 Ada Ada WTP 3,75 36,08 13,69 15.760.686. 620 Tepat Waktu 13 13,50 60 400 2026 10 Ada Ada WTP 3,75 36,15 13,79 16.075.900. 352 Tepat Waktu 15 13,75 65 500 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 Ada Ada WTP 3,75 36,15 13,79 16.075.900.352 Tepat Waktu 15 13,73 65 500 OPD Pelaksana 12 BAPELITBANG BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN VIII-35
NO 1 5 6 7 8 9 IV 1 2 3 4 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2 tertentu pada instansi pemerintah Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Merit System Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkandi daerah. Satuan 3 % % % Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 40,11 5,78 100 NA 53,95 NA NA 20,93 NA 2021 5 65 8 100 Kurang 60 NA NA 23,26 17,44 2022 6 68 15 100 Kurang 65 20 100 25,58 23,26 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 70 73 25 30 100 100 Baik Baik 70 75 20 20 100 100 27,91 30,23 23,26 23,26 2025 9 75 40 100 Sangat baik 80 20 100 32,56 23,26 2026 10 78 50 100 Sangat baik 85 20 100 34,88 23,26 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 78 50 100 Sangat Baik 85 100 100 34,88 23,26 OPD Pelaksana 12 KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG BAPELITBANG VIII-36
NO Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1 2 F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 2 3 Persentase tindak lanjut temuan Ekstern Intern Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Satuan 3 Persen Persen Level Level Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020 4 80,19 82,09 Level 3 Level 3 2021 5 81,50 83,00 Level 3 Level 3 2022 6 82,00 83,50 Level 3 Level 3 Target Capaian Setiap Tahun 2023 7 2024 8 82,50 84,00 83,00 84,50 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 2025 9 83,50 85,00 Level 3 Level 3 2026 10 85,00 86,00 Level 3 Level 3 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 11 85,00 86,00 Level 3 Level 3 OPD Pelaksana 12 INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT VIII-37
BAB IX PENUTUP RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program- program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran, serta merupakan pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam menyusun dan menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari). Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sebagai berikut: 1. RPJMD dilaksanakan sesuai urusan dan kewenangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan mengarahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati dalam kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 2. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). 3. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 4. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran. 5. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 6. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru. 7. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 8. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional. BUPATI LIMA PULUH KOTA SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO IX-1
LAMPIRAN I : TARGET INDIKATOR MAKRO RPJMN TAHUN 2020-2024, RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026 DAN RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026 RPJMN TAHUN 2020-2024 RPJMN TAHUN 2020-2024 RPJMD PROVINSI No Indikator Pembangunan TARGET NASIONAL DALAM RPJMN TARGET PROVINSI DALAM RPJMN TARGET PROVINSI DALAM RPJMD PROVINSI 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,30 5,4-5,7 5,7-6,0 6,0-6,3 6,2-6,5 5,00 5,50 5,80 6,00 6,10 1,60 3,44 3,40 4,57 4,60 4,70 Kab. Lima Puluh Kota 2 Tingkat Kemiskinan (%) 8,5-9,0 8,0-8,5 6,0-7,0 5,94 5,46 5,13 4,85 4,55 6,56 6,40 6,28 6,16 6,03 5,90 Kab. Lima Puluh Kota 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,8-5,0 4,8-5,0 3,6-4,3 5,50 5,30 5,20 4,70 4,40 6,88 6,70 6,60 6,45 6,31 5,94 Kab. Lima Puluh Kota 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,51 73,26 75,54 72,38 72,56 72,74 73,23 73,60 74,16 Kab. Lima Puluh Kota 5 Rasio Gini 0,375- 0,380 0,375-0 ,379 0,360- 0,370 0,301 0,299 0,298 0,296 0,293 0,289 Kab. Lima Puluh Kota 6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) 27,3 Kab. Lima Puluh Kota 2026 4,84 5,77 4,38 74,60 0,284 RPJMD KABUPATEN/KOTA TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD PROVINSI 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,16 2,39 2,99 4,28 4,62 4,72 7,17 7,02 6,90 6,77 6,65 6,52 3,03 2,82 2,73 2,57 2,44 2,27 69,47 70,05 70,63 71,18 71,74 72,31 0,240 0,238 0,237 0,234 0,230 0,225 RPJMD KABUPATEN/KOTA TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD KAB/KOTA 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 4,86 1,16 2,39 2,99 4,28 4,62 4,72 6,39 6,86 7,02 6,9 6,77 6,65 6,52 2,07 3,03 2,82 2,73 2,57 2,44 2,27 72,77 69,47 69,85 70,23 70,61 70,98 71,36 0,220 0,222 0,238 0,237 0,234 0,23 0,225 2026 4,86 6,39 2,07 71,74 0,22 1
LAMPIRAN II : PENYELARASAN TARGET PROGRAM PRIORITAS RPJMN TAHUN 2020-2024, RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026 DAN RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026 RPJMN TAHUN 2020-2024 RPJMD PROVINSI No KODE (PN/PP) Indikator Target BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Target 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen) 13.4 14.5 15.7 17.9 19.5 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%) 28 29 33.3 35.7 51.7 Indeks Ketahanan Energi (Indeks) 68 68 68.8 69.2 70.3 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%) Rasio Elektrifikasi (%) 28 99.3 29 99.5 33.3 99.6 35.7 99.7 51.7 99.8 Peningkatan kuantitas/ketahana n air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Produktivitas air (water productivity) (US$/m3) 4 4.4 4.7 5.1 5.4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%) 52.28 53.78 55.28 56.78 58.28 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%) 68.8 70.36 71.92 73.48 75.04 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) Indeks Tutupan Hutan (indeks) Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit) 64.75 61.41 20 66.51 60.98 20 68.27 60.55 20 70.03 60.12 20 71.79 59.69 20 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai) 1 3 3 3 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c)) 90.4 91.6 92.8 94 95.2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun) 291.79 292.98 294.15 295.31 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%) 82.5 83 84 84.5 2026 51.8 51.8 99.9 59.78 76.6 73.5 59.26 20 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 100% 100% 100% 74.63% 77.52% 78.32% 16.45% 1.30% 3.80% 50.11% 59.13% 68.98% Target 2023 100% 79.12% 1.30% 78.01% 2024 100% 79.92% 1.30% 92.47% 2025 100% 80.72% 1.30% 95.18% 2026 100% 81.52% 1.30% 100%
No KODE (PN/PP) Indikator Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari) Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undernourishm ent/PoU) Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES) 2020 2100 57 6.2 5.2 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2100 2100 2100 57 57 57 5.8 5.5 5.2 4.8 4.5 4.2 2024 2100 57 5 4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%) Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%) Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%) Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%) Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%) Persentase Keamanan pangan masyarakat (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 2022 291.79 82.5 291.79 82.5 291.79 82.5 291.79 82.5 22 83 Target 2023 292.98 83 292.98 83 292.98 83 292.98 83 24 83.5 2024 294.15 84 294.15 84 294.15 84 294.15 84 27 84 2025 295.31 84.5 295.31 84.5 295.31 84.5 295.31 84.5 28 84.5 2026 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 50.11% 59.13% 68.98% 50.11% 59.13% 68.98% 50.11% 59.13% 68.98% 50.11% 59.13% 68.98% 21.52% 16.46% 12.66% 88% 90% 90% Target 2023 78.01% 78.01% 78.01% 78.01% 8.86% 92% 2024 92.47% 92.47% 92.47% 92.47% 6.33% 95% 2025 95.18% 95.18% 95.18% 95.18% 3.80% 97% 2026 100% 100% 100% 100% 0 100%
No KODE (PN/PP) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan Indikator Konservasi kawasan kelautan (Juta ha) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen) <64 2020 23.4 <64 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 24.2 25.1 <72 <76 26 ?80 2024 26.9 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%) Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton) Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th) Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (%) Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%) Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%) Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan) Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang) Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2) Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%) Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan) Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang) RPJMD PROVINSI 2020 2021 6.3 15,633 39.27 20 41.18 7 20,000 250 41.18 7 20,000 2022 6.49 16,652 40 45 20 47.06 7 20,000 250 47.06 7 20,000 Target 2023 7.26 17,861 40.5 50 20 52.94 7 25,000 300 52.94 7 25,000 2024 7.95 19,280 41.6 55 20 58.82 7 25,000 350 58.82 7 25,000 2025 8.05 20,832 42.4 60 20 64.71 7 25,000 350 64.71 7 25,000 2026 11 22,742 44 100 70.59 7 30,000 350 70.59 7 30,000 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Peningkatan kelas kelompok tani Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan Persentase Peningkatan Produksi Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Budiaya Persentase Peningkatan Pengawasan RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun 3% 3% 4% 100% 2% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 5%
5% Target 2023 41 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun 6% 6% 5% 6% 5% 2024 42 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 8% 8% 5% 6% 5% 2025 43 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 10% 10% 5% 6% 5% 2026 44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 12% 12% 5% 6% 5%
No KODE (PN/PP) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi Indikator Rasio kewirausahaan nasional (Persen) Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen ) Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen ) 2020 3.6 61 5.2 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 3.7 3.8 62 63 5.2 5.3 3.9 64 5.4 2024 4 65 5.5 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit) Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota) Meningkatnya produksi budidaya laut (ton) Meningkatnya Pengawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%) Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton) Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th) Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%) Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%) Jumlah koperasi modern (koperasi) Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk) RPJMD PROVINSI 2020 2021 250 3.32 256,747 5 17 52 80 6.3 15,633 39.27 60 60 50 45 2022 250 3.33 262,256 20 17 67 82 6.49 16,652 40 60 60 50 100 Target 2023 300 3.39 274,280 40 17 72 84 7.26 17,861 40.5 63 63 60 120 2024 350 3.71 284,467 60 19 79 86 7.95 19,280 41.6 65 65 70 125 2025 350 3.78 295,226 80 19 85 90 8.05 20,832 42.4 67 67 80 130 2026 350 3.97 306,934 100 19 93 92 11 22,742 44 69 69 90 615 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Persentase peningkatan Koperasi yang telah diawasi Persentase peningkatan skala usahanya Persentase Usaha Mikro Kecil dan Usaka Mikro yang diberdayakan RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun 10% 15% 10% 5% 20% 15% 5% 5% 15% Target 2023 41 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun 10% 10% 20% 2024 42 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 10% 15% 25% 2025 43 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 10% 20% 30% 2026 44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 10% 20% 35%
No KODE (PN/PP) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi Indikator Pertumbuhan PDB pertanian (Persen) Kontribusi PDB kemaritiman (Persen) 2020 3.7 6.5 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 3.7 3.9 6.9 7.2 4 7.5 2024 4.1 7.8 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Keamanan pangan masyarakat (%) Persentase Peningkatan sarana TPHP (%) Peningkatan Produksi Daging (%) Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%) Peningkatan Prasarana Peternakan (%) Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) Meningkatnya sarana prasaranan penangkapan ikan (unit) Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan (unit) Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (dokumen) Meningkatanya Pro duksi Perikanan Tangkap (ton) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%) Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) RPJMD PROVINSI 2020 2021 1.4 20 0.93 1,400 3 100 220,615 3.32 256,747 2022 83 5 1.45 5 20 0.63 0.99 1,423 3 100 222,693 3.33 262,256 Target 2023 83.5 5 1.51 5 20 0.6 1.07 1,590 3 100 225,081 3.39 274,280 2024 84 5 1.57 5 20 0.57 1.09 1,739 3 100 227,546 3.71 284,467 2025 84.5 5 1.62 5 20 0.54 1.11 1,768 3 100 230,081 3.78 295,226 2026 1.68 100 1.17 1,800 3 100 232,762 3.97 306,934 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Penyediaan Prasarana pertenakan Yang Berkualitas Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Peningkatan Produksi Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Budiaya RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 88% 90% 90% 45% 48% 50% 99.74% 2% 4% 65% 68% 70% 100% 2% 4% 80% 80% 80% 5% 5% 5% 5% 6% 6% Target 2023 92% 55% 6% 72% 6% 80% 5% 6% 2024 95% 60% 8% 75% 8% 82% 5% 6% 2025 97% 62% 10% 78% 10% 85% 5% 6% 2026 100% 65% 12% 80% 12% 90% 5% 6%
No KODE (PN/PP) Indikator Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen) Kontribusi PDB pariwisata (Persen) 2020 5 4.8 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 5.5 6.5 5 5.2 7.5 5.3 2024 8.1 5.5 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit) Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota) Meningkatnya produksi budidaya laut (ton) Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%) Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton) Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th) Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%) Jumlah pelaku industri (unit usaha) Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali) Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW) RPJMD PROVINSI 2020 2021 5 17 52 6.3 15,633 39.27 4 11 2022 20 17 67 6.49 16,652 40 20 72 41,373 6 19 Target 2023 40 17 72 7.26 17,861 40.5 20 74 43,263 10 19 2024 60 19 79 7.95 19,280 41.6 25 76 45,363 12 19 2025 80 19 85 8.05 20,832 42.4 25 78 47,673 15 19 2026 100 19 93 11 22,742 44 17 19 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas Persentase fasilitasi penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten berbasis (SIINAS) Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun 1.83% 3.65% 5.50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 10% 15% Target 2023 41 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun 7.42% 100% 100% 20% 2024 42 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 10.02% 100% 100% 25% 2025 43 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 13.32% 100% 100% 30% 2026 44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 16.68% 100% 100% 35%
No KODE (PN/PP) Indikator Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun) Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen) RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2020 2021 2022 2023 1.189-1.214 1.314-1.333 1.439 - 1.452 1.564-1.570 5.6 6.2 6.9 7.8 2024 1,689 8.4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%) Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%) Rata-rata lama tinggal wisman (hari) Rata-rata lama tinggal wisnus (hari) Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk) Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang) Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%) Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%) Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat) Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp (triliun)) Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 1 1.5 3.19 1.58 0 196 2 100 4 4.8 15 2022 2.5 3 3.21 1.64 50 296 4 100 4 5.1 20 Target 2023 4 4.5 3.23 1.7 100 396 6 100 4 5.6 40 2024 5.5 6 3.25 1.76 150 496 8 100 5 6.1 60 2025 7 7.5 3.27 1.82 200 596 10 100 5 6.7 80 2026 8.5 9 3.29 1.88 250 696 12 100 23 7.5 100 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas Persentase pelaku wisata ekonomi kreatif sektor pariwisata yang produktif Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwasata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata) Persentase peningkatan Penetapan Kebijakan Penanaman Modal Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan Pemantauan, pembinaan, pengawasan Investor Persentase peningkatan penyajian data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 10% 10% 12% 58.84% 62.23% 68.28% 29.73% 29.73% 33.78% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 10% 10% 20% 5% 10% 10% Target 2023 15% 75.06% 37.83% 15% 10% 20% 15% 2024 17% 82.81% 43.24% 10% 10% 20% 10% 2025 20% 91.77% 45.95% 10% 10% 20% 10% 2026 25% 100% 50.00% 10% 20% 10% 10%
No KODE (PN/PP) Indikator Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen) Kontribusi tenaga kerja industri (Persen) Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang) Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang) Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang 2020 2,7-3,0 3,0-3,3 14.2 19.7 13 19 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2,7-3,0 2,7-3,0 2,7-3,0 3,1-3,5 3,2-3,7 3,2-4,0 14.6 15 15.2 20.3 20.9 21.4 13.5 14 14.5 20 20 21 2024 2,7-3,0 3,5-4,5 15.7 22 15 21 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen) Persentase tenaga kerja yang kompeten (%) Persentase serapan tenaga kerja (%) Persentase tenaga kerja yang kompeten (%) Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra) Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra) Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali) Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW) Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%) Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%) Rata-rata lama tinggal wisman (hari) Rata-rata lama tinggal wisnus (hari) Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk) RPJMD PROVINSI 2020 2021 0 28.62 31.77 28.62 4 11 1 1.5 3.19 1.58 0 2022 2 31.4 35.52 31.4 20 20 6 19 2.5 3 3.21 1.64 50 Target 2023 1 35.72 36.01 35.72 20 20 10 19 4 4.5 3.23 1.7 100 2024 1 36.04 36.5 36.04 25 25 12 19 5.5 6 3.25 1.76 150 2025 1 36.34 36.99 36.34 25 25 15 19 7 7.5 3.27 1.82 200 2026 1 36.68 37.97 36.68 17 19 8.5 9 3.29 1.88 250 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan perencanaan ketenagakerjaan Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas Persentase pelaku wisata ekonomi kreatif sektor pariwisata yang produktif RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 5% 10% 20% 5% 10% 20% 12.57 26.61 36.18 5% 10% 20% 1.83% 3.65% 5.50% 1.83% 3.65% 5.50% 10% 10% 15% 10% 10% 12% 58.84% 62.23% 68.28% Target 2023 40% 40% 52.14 40% 7.42% 7.42% 20% 15% 75.06% 2024 60% 60% 68.09 60% 10.02% 10.02% 25% 17% 82.81% 2025 80% 80% 84.05 80% 13.32% 13.32% 30% 20% 91.77% 2026 100% 100% 100% 100% 16.68% 16.68% 35% 25% 100%
No KODE (PN/PP) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Indikator Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen) Neraca perdagangan barang (USD miliar) Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar) Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen) Biaya logistik terhadap PDB (Persen) Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat) 2020 3.9 0.3 21 4.2 23.2 N.A. RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 4.2 4.8 5.5 1 3 7.5 23 25 27.5 4.3 4.3 4.4 22.2 21.1 20.1 34-39 N.A. 29-34 2024 N.A. 6.2 15 30 4.4 18 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang) Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%) Nilai ekspor (juta US$) Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%) Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%) Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali) Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW) Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%) Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%) Rata-rata lama tinggal wisman (hari) Rata-rata lama tinggal wisnus (hari) Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali) RPJMD PROVINSI 2020 2021 196 2 4 11 1 1.5 3.19 1.58 4 2022 296 4 1,420.99 5.5 6 6 19 2.5 3 3.21 1.64 6 Target 2023 396 6 1,449.41 5.8 6 10 19 4 4.5 3.23 1.7 10 2024 496 8 1,478.40 6.2 6 12 19 5.5 6 3.25 1.76 12 2025 596 10 1,507.97 6.5 6 15 19 7 7.5 3.27 1.82 15 2026 696 12 17 19 8.5 9 3.29 1.88 17 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwasata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata) Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten Persentase peningkatan pasar nagari yang di revitalisasi Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 29.73% 29.73% 33.78% 10% 10% 20% 33% 11% 11% 60% 5% 15% 10% 10% 15% 10% 10% 12% 10% 10% 15% Target 2023 37.83% 40% 11% 20% 20% 15% 20% 2024 43.24% 60% 11% 20% 25% 17% 25% 2025 45.95% 80% 11% 20% 30% 20% 30% 2026 50.00% 100% 11% 20% 35% 25% 35%
No 2 KODE (PN/PP) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan sektor/ komoditas/kegiata n unggulan daerah Distribusi pusat- pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah Indikator 0 0 0 0 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 0 0 0 0 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW) Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%) Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%) Rata-rata lama tinggal wisman (hari) Rata-rata lama tinggal wisnus (hari) Persentase Peningkatan sarana TPHP (%) Peningkatan Produksi Daging (%) Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%) Peningkatan Prasarana Peternakan (%) Rasio Kemantapan Jalan (%) Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%) Persentase SKPD yang terinovatif (%) Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah) RPJMD PROVINSI 2020 2021 11 1 1.5 3.19 1.58 1.4 20 73.92 42.85 20 2 2022 19 2.5 3 3.21 1.64 5 1.45 5 20 75 50 30 10 Target 2023 19 4 4.5 3.23 1.7 5 1.51 5 20 77 50 30 10 2024 19 5.5 6 3.25 1.76 5 1.57 5 20 79 62.5 40 10 2025 19 7 7.5 3.27 1.82 5 1.62 5 20 81 62.5 40 12 2026 19 8.5 9 3.29 1.88 1.68 100 82 62.5 50 12 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Penyediaan Prasarana pertenakan Yang Berkualitas Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap Jumlah inovasi daerah RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 10% 10% 12% 45% 48% 50% 99.74% 2% 4% 65% 68% 70% 100% 2% 4% 54.79 55.81 57.05 45 55 65 Target 2023 15% 55% 6% 72% 6% 58.65 75 2024 17% 60% 8% 75% 8% 59.95 85 2025 20% 62% 10% 78% 10% 61.43 95 2026 25% 65% 12% 80% 12% 62.78 105
No KODE (PN/PP) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata. Indikator 0 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 0 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) APK SMA (%) APK SMK (%) APM SLB (%) Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 50.88 31.27 52.87 69.07 73.8 91 85 81 92 252 91 2022 52.38 32.27 53.8 71.07 74.8 92 86 82 92 231 92 Target 2023 53.88 34.27 54.72 74.07 76 93 87 83 93 211 93 2024 55.38 34.27 54.72 77.07 78 94 88 84 94 190 94 2025 56.88 37.27 56.57 80 80 95 89 85 95 190 95 2026 58.38 37.27 56.57 83.02 82 96 90 86 96 190 96 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase pengelolaan pendidikan dasar Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase pengembangan kurikulum Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 80 80 85 60 75 75 100 100 100 100 100 100 0 10 20 66 66 66 Target 2023 90 83 100 100 30 67 2024 95 91 100 100 40 68 2025 95 98 100 100 50 69 2026 100 100 100 100 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 21.1 2022 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 Target 2023 2 6 18 37 94 8.8 81 100 88.16 100 15.43 2024 2 6 18 38 96 8.7 83 100 89.47 100 14 2025 2 8 18 39 98 8.6 85 100 90.79 100 12.5 2026 2 8 19 40 100 8.5 87 100 92.11 100 10.6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 45 50 50 Target 2023 60 2024 70 2025 80 2026 90
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%) Persentase cakupan layanan air limbah regional (%) Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%) Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%) Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%) Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 82 81 0 77 75 70 2022 82 83 3 79 77 71 100 100 100 100 Target 2023 84 85 3 81 79 72 100 100 100 100 2024 86 87 3 83 81 73 100 100 100 100 2025 88 88 3 85 83 74 100 100 100 100 2026 90 90 3 87 85 75 100 100 100 100 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota Persentase peningkataan ketentraman dan ketertiban umum Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 58 60 65 79.40% 81.62% 83.12% 76.45 78.45 80.05 60 62.5 65 0 0 29.30 60 62 67 119.2 85-79 79-73 85 85 85 Target 2023 67 84.72% 81.65 67.5 30.60 72 73-67 85 2024 69 86.42% 83.35 70 31.90 77 67-61 85 2025 71 88.22% 85.05 72.5 33.20 82 61-55 85 2026 72 90.12% 86.85 75 34.50 87 55-49 85
No 3 KODE (PN/PP) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan Indikator 0 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 0 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%) Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%) Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan (%) Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi) Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%) Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen) Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%) Prevalensi KB (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 26.66 97.16 91.47 100 100 100 3 1.5 3 80 54.44 2022 100 40 97.75 94 100 100 100 6 1.4 3 80 55.12 Target 2023 100 50 98 95 100 100 100 9 1.3 3 85 55.46 2024 100 60 98.25 96 100 100 100 12 1.2 3 90 55.89 2025 100 70 98.5 97 100 100 100 15 1.1 3 90 56.32 2026 100 80 99 98 100 100 100 18 1 3 90 56.75 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Korban Bencana yang Tertangani Persentase peningkatan pendafataran penduduk Persentase pengelolaan pencatatan sipil Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penyusunan Profil Kependudukan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 85 85 85 100% 100% 100% 90 90 92 90 90 91 90 90 92 100 100 100 1.41 1.27 1.25 73.14 73.18 73.5 Target 2023 85 100% 93 92 94 100 1.2 74.3 2024 85 100% 94 93 95 100 1.1 74.6 2025 85 100% 96 95 96 100 0.95 74.8 2026 85 100% 98 96 98 100 0.95 75
No KODE (PN/PP) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Indikator Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) 2020 78.7 65.2 230 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 0 0 217 205 194 2024 98 80 183 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks pembangunan keluarga (indeks) Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai) Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkata n Anak (orang) Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%) Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 51.74 73.8 91 85 81 92 252 91 2022 59.3 0.687 0.687 25 100 30 74.8 92 86 82 92 231 92 Target 2023 61.38 0.687 0.687 25 100 35 76 93 87 83 93 211 93 2024 63.46 0.687 0.687 25 100 40 78 94 88 84 94 190 94 2025 65.54 0.687 0.687 25 100 50 80 95 89 85 95 190 95 2026 67.62 0.687 0.687 25 100 82 96 90 86 96 190 96 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Total Fertility Rate (TFR) Persentase PSKS yang di Berdayakan Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Korban Bencana Alam Yang Tertangani Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 2.48 2.37 2.24 95 95 95 85 85 85 85 85 85 100 100 100 0 10 20 66 66 66 Target 2023 2.22 95 85 85 100 30 67 2024 2.2 95 85 85 100 40 68 2025 2.18 95 85 85 100 50 69 2026 2.16 95 85 85 100 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 21.1 2022 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 Target 2023 2 6 18 37 94 8.8 81 100 88.16 100 15.43 2024 2 6 18 38 96 8.7 83 100 89.47 100 14 2025 2 8 18 39 98 8.6 85 100 90.79 100 12.5 2026 2 8 19 40 100 8.5 87 100 92.11 100 10.6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM KESEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN MAKANAN MINUMAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan Persentase Saran Kefarmasian yang mempunyai izin Persentase IRT/P yang mempunyai izin RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 45 50 50 100 100 100 65 67 68 Target 2023 60 100 70 2024 70 100 75 2025 80 100 78 2026 90 100 80
No KODE (PN/PP) Indikator Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup) 2020 20.6 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 19.5 18.6 17.6 2024 16 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) RPJMD PROVINSI 2020 2021 73.8 91 85 81 92 252 2022 74.8 92 86 82 92 231 Target 2023 76 93 87 83 93 211 2024 78 94 88 84 94 190 2025 80 95 89 85 95 190 2026 82 96 90 86 96 190 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Air Minum Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Sanitasi Yang Layak Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan masyarakat Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 79.4 81.62 83.12 76.45 78.45 80.05 85 85 85 85 85 85 21.52 16.46 12.66 88 90 90 0 10 20 66 66 66 Target 2023 84.72 81.65 85 85 8.86 92 30 67 2024 86.42 83.35 85 85 6.33 95 40 68 2025 88.22 85.05 85 85 3.8 97 50 69 2026 90.12 86.85 85 85 0 100 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 91 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 21.1 2022 92 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 Target 2023 93 2 6 18 37 94 8.8 81 100 88.16 100 15.43 2024 94 2 6 18 38 96 8.7 83 100 89.47 100 14 2025 95 2 8 18 39 98 8.6 85 100 90.79 100 12.5 2026 96 2 8 19 40 100 8.5 87 100 92.11 100 10.6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 Target 2023 2024 2025 2026
No KODE (PN/PP) Indikator Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup) 2020 12.9 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 12.2 11.6 11 2024 10 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 73.8 91 85 81 92 252 91 2 4 17 34.4 90 2022 74.8 92 86 82 92 231 92 2 4 17 35 92 Target 2023 76 93 87 83 93 211 93 2 6 18 37 94 2024 78 94 88 84 94 190 94 2 6 18 38 96 2025 80 95 89 85 95 190 95 2 8 18 39 98 2026 82 96 90 86 96 190 96 2 8 19 40 100 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0 10 20 66 66 66 Target 2023 30 67 2024 40 68 2025 50 69 2026 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 9 78.6 100 85.53 100 21.1 2022 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 Target 2023 8.8 81 100 88.16 100 15.43 2024 8.7 83 100 89.47 100 14 2025 8.6 85 100 90.79 100 12.5 2026 8.5 87 100 92.11 100 10.6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Air Minum Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Sanitasi Yang Layak Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan masyarakat Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman Persentase peningkatan Kapasitas kelembagaan masyarakat adat RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 79.4 81.62 83.12 76.45 78.45 80.05 85 85 85 85 85 85 21.52 16.46 12.66 88 90 90 50 55 60 Target 2023 84.72 81.65 85 85 8.86 92 65 2024 86.42 83.35 85 85 6.33 95 70 2025 88.22 85.05 85 85 3.8 97 75 2026 90.12 86.85 85 85 0 100 75
No KODE (PN/PP) Indikator Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15- 19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen) 2020 61.8 8.6 25 24.1 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 62.2 62.5 62.9 8.3 8 7.7 24 21 20 21.1 18.4 16 2024 63.4 7.4 18 14 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Prevalensi KB (%) Prevalensi KB (%) Prevalensi KB (%) Indeks pembangunan keluarga (indeks) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 54.44 54.44 54.44 51.74 73.8 91 85 81 92 252 91 2022 55.12 55.12 55.12 59.3 74.8 92 86 82 92 231 92 Target 2023 55.46 55.46 55.46 61.38 76 93 87 83 93 211 93 2024 55.89 55.89 55.89 63.46 78 94 88 84 94 190 94 2025 56.32 56.32 56.32 65.54 80 95 89 85 95 190 95 2026 56.75 56.75 56.75 67.62 82 96 90 86 96 190 96 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Total Fertility Rate (TFR) Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 73.14 73.18 73.5 73.14 73.18 73.5 73.14 73.18 73.5 2.48 2.37 2.24 0 10 20 66 66 66 Target 2023 74.3 74.3 74.3 2.22 30 67 2024 74.6 74.6 74.6 2.2 40 68 2025 74.8 74.8 74.8 2.18 50 69 2026 75 75 75 2.16 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota) RPJMD PROVINSI 2020 2021 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 21.1 2022 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 8 Target 2023 2 6 18 37 94 8.8 81 100 88.16 100 15.43 11 2024 2 6 18 38 96 8.7 83 100 89.47 100 14 14 2025 2 8 18 39 98 8.6 85 100 90.79 100 12.5 17 2026 2 8 19 40 100 8.5 87 100 92.11 100 10.6 19 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 58 60 65 Target 2023 67 2024 69 2025 71 2026 73
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota) Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota) Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%) Persentase cakupan layanan air limbah regional (%) Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%) Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 82 81 1 2022 8 8 82 83 20 100 100 100 100 291.79 82.5 Target 2023 11 11 84 85 20 100 100 100 100 292.98 83 2024 14 14 86 87 20 100 100 100 100 294.15 84 2025 17 17 88 88 20 100 100 100 100 295.31 84.5 2026 19 19 90 90 20 100 100 100 100 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Indikator Standar Pelayanan Minima l (SPM) yang tercapai target Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 81.72 81.72 82 79.40% 81.62% 83.12% 76.45 78.45 80.05 20 25.60 31.20 85 85 85 50.11% 59.13% 68.98% Target 2023 82 84.72% 81.65 36.80 85 78.01% 2024 83 86.42% 83.35 42.40 85 92.47% 2025 84 88.22% 85.05 48 85 95.18% 2026 84 90.12% 86.85 53.60 85 100%
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%) Persentase Keamanan pangan masyarakat (%) Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma) Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat) Jumlah LPM Mandiri (LPM) Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu) Indeks pembangunan keluarga (indeks) Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%) Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 10,800 299 0 2,319 51.74 5 6.3 2022 22 83 11,300 350 7 2,400 59.3 10 6.49 Target 2023 24 83.5 11,800 400 15 2,500 61.38 20 7.26 2024 27 84 12,300 450 25 2,600 63.46 30 7.95 2025 28 84.5 12,800 500 37 2,700 65.54 40 8.05 2026 13,300 544 50 2,800 67.62 50 11 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Total Fertility Rate (TFR) Persentase peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik. Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 21.52% 16.46% 12.66% 88% 90% 90% 50 50 55 2.48 2.37 2.24 15 20 22 36 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 38 KG/ Kapita/ Tahun, dan5 % /tahun 40 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun Target 2023 8.86% 92% 60 2.22 35 41 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 % /tahun 2024 6.33% 95% 65 2.2 55 42 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 2025 3.80% 97% 70 2.18 75 43 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun 2026 0 100% 75 2.16 85 44 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5% / tahun
No KODE (PN/PP) Indikator Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen) 2020 8.1 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 7.8 7.5 7.3 2024 7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton) Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th) Persentase Peningkatan sarana TPHP (%) Peningkatan Produksi Daging (%) Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%) Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen) Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi (%) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 15,633 39.27 1.4 73.8 91 85 81 2022 16,652 40 5 1.45 0.63 4 100 74.8 92 86 82 Target 2023 17,861 40.5 5 1.51 0.6 8 100 76 93 87 83 2024 19,280 41.6 5 1.57 0.57 12 100 78 94 88 84 2025 20,832 42.4 5 1.62 0.54 16 100 80 95 89 85 2026 22,742 44 1.68 82 96 90 86 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Indeks kualitas perencanaan lingkup bidang koordinasi perencanaan Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 45% 48% 50% 99.74% 2% 4% 80 80 80 100 100 100 NA 70 73 0 10 20 66 66 66 Target 2023 55% 6% 80 100 75 30 67 2024 60% 8% 82 100 78 40 68 2025 62% 10% 85 100 80 50 69 2026 65% 12% 90 100 85 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 92 252 91 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 85.53 2022 92 231 92 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 86.84 Target 2023 93 211 93 2 6 18 37 94 8.8 81 100 88.16 2024 94 190 94 2 6 18 38 96 8.7 83 100 89.47 2025 95 190 95 2 8 18 39 98 8.6 85 100 90.79 2026 96 190 96 2 8 19 40 100 8.5 87 100 92.11 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 Target 2023 2024 2025 2026
No KODE (PN/PP) Indikator Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) 2020 0.21 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 0.21 0.19 0.19 2024 0.18 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) RPJMD PROVINSI 2020 2021 100 21.1 73.8 91 85 81 92 252 91 2 4 17 2022 100 18.44 74.8 92 86 82 92 231 92 2 4 17 Target 2023 100 15.43 76 93 87 83 93 211 93 2 6 18 2024 100 14 78 94 88 84 94 190 94 2 6 18 2025 100 12.5 80 95 89 85 95 190 95 2 8 18 2026 100 10.6 82 96 90 86 96 190 96 2 8 19 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0 10 20 66 66 66 Target 2023 30 67 2024 40 68 2025 50 69 2026 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 2020 272 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 252 231 211 2024 190 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 21.1 73.8 91 85 81 2022 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 74.8 92 86 82 Target 2023 37 94 8.8 81 100 88.16 100 15.43 76 93 87 83 2024 38 96 8.7 83 100 89.47 100 14 78 94 88 84 2025 39 98 8.6 85 100 90.79 100 12.5 80 95 89 85 2026 40 100 8.5 87 100 92.11 100 10.6 82 96 90 86 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0 10 20 66 66 66 Target 2023 30 67 2024 40 68 2025 50 69 2026 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 92 252 91 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 85.53 2022 92 231 92 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 86.84 Target 2023 93 211 93 2 6 18 37 94 8.8 81 100 88.16 2024 94 190 94 2 6 18 38 96 8.7 83 100 89.47 2025 95 190 95 2 8 18 39 98 8.6 85 100 90.79 2026 96 190 96 2 8 19 40 100 8.5 87 100 92.11 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 Target 2023 2024 2025 2026
No KODE (PN/PP) Indikator Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 2020 325 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 345 365 385 2024 405 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) RPJMD PROVINSI 2020 2021 100 21.1 73.8 91 85 81 92 252 91 2 4 17 2022 100 18.44 74.8 92 86 82 92 231 92 2 4 17 Target 2023 100 15.43 76 93 87 83 93 211 93 2 6 18 2024 100 14 78 94 88 84 94 190 94 2 6 18 2025 100 12.5 80 95 89 85 95 190 95 2 8 18 2026 100 10.6 82 96 90 86 96 190 96 2 8 19 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0 10 20 66 66 66 Target 2023 30 67 2024 40 68 2025 50 69 2026 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator Insidensi hepatitis B (persen) 2020 1.68 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 1.54 1.39 1.24 2024 1.09 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 21.1 73.8 91 85 81 2022 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 74.8 92 86 82 Target 2023 37 94 8.8 81 100 88.16 100 15.43 76 93 87 83 2024 38 96 8.7 83 100 89.47 100 14 78 94 88 84 2025 39 98 8.6 85 100 90.79 100 12.5 80 95 89 85 2026 40 100 8.5 87 100 92.11 100 10.6 82 96 90 86 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0 10 20 66 66 66 Target 2023 30 67 2024 40 68 2025 50 69 2026 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 92 252 91 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 2022 92 231 92 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 Target 2023 93 211 93 2 6 18 37 94 8.8 81 100 88.16 100 2024 94 190 94 2 6 18 38 96 8.7 83 100 89.47 100 2025 95 190 95 2 8 18 39 98 8.6 85 100 90.79 100 2026 96 190 96 2 8 19 40 100 8.5 87 100 92.11 100 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 Target 2023 2024 2025 2026
No KODE (PN/PP) Indikator Persentase merokok penduduk usia 10- 18 tahun 2020 9.1 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 9 8.9 8.8 2024 8.7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 21.1 73.8 91 85 81 92 252 91 2 4 17 34.4 2022 18.44 74.8 92 86 82 92 231 92 2 4 17 35 Target 2023 15.43 76 93 87 83 93 211 93 2 6 18 37 2024 14 78 94 88 84 94 190 94 2 6 18 38 2025 12.5 80 95 89 85 95 190 95 2 8 18 39 2026 10.6 82 96 90 86 96 190 96 2 8 19 40 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0 10 20 66 66 66 Target 2023 30 67 2024 40 68 2025 50 69 2026 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen) 2020 21.8 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 21.8 21.8 21.8 2024 21.8 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota) Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota) Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 90 9 78.6 100 85.53 100 21.1 73.8 91 2022 92 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 8 8 8 74.8 92 Target 2023 94 8.8 81 100 88.16 100 15.43 11 11 11 76 93 2024 96 8.7 83 100 89.47 100 14 14 14 14 78 94 2025 98 8.6 85 100 90.79 100 12.5 17 17 17 80 95 2026 100 8.5 87 100 92.11 100 10.6 19 19 19 82 96 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana Persentase Indikator Standar Pelayanan Minima l (SPM) yang tercapai target Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 58 60 65 81.72 81.72 82 0 10 20 66 66 66 Target 2023 67 82 30 67 2024 69 83 40 68 2025 71 84 50 69 2026 73 84 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 85 81 92 252 91 2 4 17 34.4 90 9 78.6 2022 86 82 92 231 92 2 4 17 35 92 8.9 79.6 Target 2023 87 83 93 211 93 2 6 18 37 94 8.8 81 2024 88 84 94 190 94 2 6 18 38 96 8.7 83 2025 89 85 95 190 95 2 8 18 39 98 8.6 85 2026 90 86 96 190 96 2 8 19 40 100 8.5 87 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 Target 2023 2024 2025 2026
No KODE (PN/PP) Indikator Persentase tekanan darah tinggi 2020 34.1 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 34.1 34.1 34.1 2024 34.1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota) Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota) Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 100 85.53 100 21.1 73.8 91 85 81 92 2022 100 86.84 100 18.44 8 8 8 74.8 92 86 82 92 Target 2023 100 88.16 100 15.43 11 11 11 76 93 87 83 93 2024 100 89.47 100 14 14 14 14 78 94 88 84 94 2025 100 90.79 100 12.5 17 17 17 80 95 89 85 95 2026 100 92.11 100 10.6 19 19 19 82 96 90 86 96 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana Persentase Indikator Standar Pelayanan Minima l (SPM) yang tercapai target Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 58 60 65 81.72 81.72 82 0 10 20 66 66 66 Target 2023 67 82 30 67 2024 69 83 40 68 2025 71 84 50 69 2026 73 84 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 252 91 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 21.1 2022 231 92 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 Target 2023 211 93 2 6 18 37 94 8.8 81 100 88.16 100 15.43 2024 190 94 2 6 18 38 96 8.7 83 100 89.47 100 14 2025 190 95 2 8 18 39 98 8.6 85 100 90.79 100 12.5 2026 190 96 2 8 19 40 100 8.5 87 100 92.11 100 10.6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 Target 2023 2024 2025 2026
No KODE (PN/PP) Indikator Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi 2020 65 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 70 80 90 2024 100 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota) Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota) Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) RPJMD PROVINSI 2020 2021 73.8 91 85 81 92 252 91 2 4 17 2022 8 8 8 74.8 92 86 82 92 231 92 2 4 17 Target 2023 11 11 11 76 93 87 83 93 211 93 2 6 18 2024 14 14 14 78 94 88 84 94 190 94 2 6 18 2025 17 17 17 80 95 89 85 95 190 95 2 8 18 2026 19 19 19 82 96 90 86 96 190 96 2 8 19 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana Persentase Indikator Standar Pelayanan Minima l (SPM) yang tercapai target Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 58 60 65 81.72 81.72 82 0 10 20 66 66 66 Target 2023 67 82 30 67 2024 69 83 40 68 2025 71 84 50 69 2026 73 84 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator Persentase rumah sakit terakreditasi 2020 80 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 85 90 95 2024 100 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 21.1 73.8 91 85 81 2022 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 18.44 74.8 92 86 82 Target 2023 37 94 8.8 81 100 88.16 100 15.43 76 93 87 83 2024 38 96 8.7 83 100 89.47 100 14 78 94 88 84 2025 39 98 8.6 85 100 90.79 100 12.5 80 95 89 85 2026 40 100 8.5 87 100 92.11 100 10.6 82 96 90 86 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0 10 20 66 66 66 Target 2023 30 67 2024 40 68 2025 50 69 2026 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 92 252 91 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 85.53 100 2022 92 231 92 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 86.84 100 Target 2023 93 211 93 2 6 18 37 94 8.8 81 100 88.16 100 2024 94 190 94 2 6 18 38 96 8.7 83 100 89.47 100 2025 95 190 95 2 8 18 39 98 8.6 85 100 90.79 100 2026 96 190 96 2 8 19 40 100 8.5 87 100 92.11 100 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 Target 2023 2024 2025 2026
No KODE (PN/PP) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas Indikator Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun) 2020 1. NA; 2. NA; 3. NA 1. NA; 2. NA; 3. NA 8.75 13.41 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4 1. NA; 2. NA; 3. NA 1. NA; 2. NA; 3. NA 1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49 1. NA; 2. NA; 3. NA 1. NA; 2. NA; 3. NA 8.85 8.95 9.06 13.6 13.79 13.97 2024 1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2 1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51 9.16 14.16 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) APK SMA (%) APK SMK (%) APM SLB (%) APK SMA (%) APK SMK (%) APM SLB (%) APK SMA (%) APK SMK (%) APM SLB (%) APK SMA (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 21.1 50.88 31.27 52.87 50.88 31.27 52.87 50.88 31.27 52.87 50.88 2022 18.44 52.38 32.27 53.8 52.38 32.27 53.8 52.38 32.27 53.8 52.38 Target 2023 15.43 53.88 34.27 54.72 53.88 34.27 54.72 53.88 34.27 54.72 53.88 2024 14 55.38 34.27 54.72 55.38 34.27 54.72 55.38 34.27 54.72 55.38 2025 12.5 56.88 37.27 56.57 56.88 37.27 56.57 56.88 37.27 56.57 56.88 2026 10.6 58.38 37.27 56.57 58.38 37.27 56.57 58.38 37.27 56.57 58.38 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase pengelolaan pendidikan dasar Persentase pengembangan kurikulum Persentae Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase pengelolaan pendidikan dasar Persentase pengembangan kurikulum Persentae Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase pengelolaan pendidikan dasar Persentase pengelolaan pendidikan dasar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 80 80 85 100 100 100 60 75 75 100 100 100 80 80 85 100 100 100 60 75 75 100 100 100 80 80 85 80 80 85 Target 2023 90 100 83 100 90 100 83 100 90 90 2024 95 100 91 100 95 100 91 100 95 95 2025 95 100 98 100 95 100 98 100 95 95 2026 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
No KODE (PN/PP) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) Indeks Pembangunan Gender (IPG) RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2020 2021 2022 2023 2024 66.34 68.1 69.87 71.66 73.49 Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018) Menurun Menurun Menurun Menurun 91.2116475 91.2779428 91.2789623 91.3346958 91.3862702 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) APK SMK (%) APM SLB (%) Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen) Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%) Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%) Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota) Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%) Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota) Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%) Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 31.27 52.87 27 69.07 6 2 83.5 2 83.5 11.54 2022 32.27 53.8 33 71.07 21 3 84 3 84 11.54 Target 2023 34.27 54.72 39 74.07 36 4 88 4 88 13.2 2024 34.27 54.72 45 77.07 51 5 92 5 92 13.2 2025 37.27 56.57 51 80 66 6 96 6 96 15.09 2026 37.27 56.57 57 83.02 81 7 100 7 100 15.09 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen) Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%) Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%) Persentase pengembangan kurikulum Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Persentase pngendalian perizinan pendidikan Tingkat Capaian Kab Layak Anak (KLA) Persentase Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu Tingkat Capaian Kab Layak Anak (KLA) Persentase Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu Indeks Pembangunan gender (IPG) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 100 100 100 60 75 75 100 100 100 100 100 100 60 75 75 100 100 100 Madya Madya Nindya 100 100 100 Madya Madya Nindya 100 100 100 94.93 95.77 95.8 Target 2023 100 83 100 100 83 100 Nindya 100 Nindya 100 95.85 2024 100 91 100 100 91 100 Utama 100 Utama 100 95.9 2025 100 98 100 100 98 100 Utama 100 Utama 100 95.95 2026 100 100 100 100 100 100 KLA 100 KLA 100 96
No KODE (PN/PP) Pengentasan kemiskinan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2020 2021 2022 2023 2024 73.2448102 73.5005004 73.7405192 73.9659203 74.1774755 52.512 53.134 53.756 54.378 55 Menurun dari 9,4 (Baseline 2016) Menurun Menurun Menurun Menurun 55.33 56.5 56.5 58.17 57.67 27.9 0 40 25.6 0 50 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%) Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) Indeks Kualitas Keluarga (indeks) Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%) Jumlah wirausaha muda baru (orang) Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai) Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai) RPJMD PROVINSI 2020 2021 11.54 11.54 84 69.5 14 230 2022 11.54 11.54 84 70 15 268 0.687 0.687 Target 2023 13.2 13.2 88 70.5 16 348 0.687 0.687 2024 13.2 13.2 92 71 17 348 0.687 0.687 2025 15.09 15.09 96 71.5 18 348 0.687 0.687 2026 15.09 15.09 100 72 20 1890 0.687 0.687 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Pembangunan gender (IPG) Indeks Pembangunan gender (IPG) Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda Persentase PSKS yang di Berdayakan Persentase PSKS yang di Berdayakan Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 94.93 95.77 95.8 94.93 95.77 95.8 100 100 100 0 30 40 100 100 100 95 95 95 95 95 95 85 85 85 85 85 85 0 10 20 60 62.5 65 Target 2023 95.85 95.85 100 50 100 95 95 85 85 30 67.5 2024 95.9 95.9 100 60 100 95 95 85 85 40 70 2025 95.95 95.95 100 70 100 95 95 85 85 50 72.5 2026 96 96 100 80 100 95 95 85 85 60 75
No KODE (PN/PP) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing Indikator Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha) Bidang tanah yang diredistribusi Bidang tanah yang dilegalisasi Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 2020 630000 750000 6286087 44.8 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 1600000 1850000 1350000 0 0 46.6 48.4 50.2 2024 1100000 7750000 56286087 52.1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Tutupan Hutan (indeks) Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar) Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti (%) Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%) Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftark an dalam buku tanah (%) Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%) APK SMA (%) APK SMK (%) APM SLB (%) Persentase tenaga kerja yang kompeten (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 61.41 20 50,000 65 80 75 50 50.88 31.27 52.87 28.62 2022 60.98 20 50,000 70 85 80 55 52.38 32.27 53.8 31.4 Target 2023 60.55 20 50,000 75 90 85 60 53.88 34.27 54.72 35.72 2024 60.12 20 50,000 80 95 90 70 55.38 34.27 54.72 36.04 2025 59.69 20 50,000 85 95 95 75 56.88 37.27 56.57 36.34 2026 59.26 20 50,000 90 95 95 80 58.38 37.27 56.57 36.68 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMERINTAHANN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase terlaksananya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Persentase Pengelolaan pendidikan dasar Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang telah diselesaikan Pesentase Fasilitasi Pengadaan Tanah Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota Persentase pengelolaan pendidikan dasar Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 100 100 100 80 80 85 0 0 20 0 0 100 0 0 20 0 20 20 80 80 85 5% 10% 20% Target 2023 100 90 20 100 20 20 90 40% 2024 100 95 20 100 20 20 95 60% 2025 100 95 20 100 20 0 95 80% 2026 100 100 20 100 20 20 100 100%
No 4 KODE (PN/PP) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia Indikator Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500 Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%) 0 0 2020 1. 0; 2. 1; 3. 2. 43 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 1. 0; 2. 1; 3. 2. 1. 0; 2. 1; 3. 2. 1. 0; 2. 1; 3. 2. 45 47 48 0 0 2024 1. 1; 2. 2; 3. 3. 50 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase tenaga kerja yang kompeten (%) Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai) Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya) Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional) Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya) Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (Cagar Budaya) Jumlah aktivitas masyarakat di museum (kali) Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum (orang) RPJMD PROVINSI 2020 2021 28.62 2.7 2022 31.4 2.71 8 21 11 15 15 30000 Target 2023 35.72 2.72 8 23 16 15 15 35000 2024 36.04 2.73 8 23 21 15 15 40000 2025 36.34 2.74 8 23 26 15 15 45000 2026 36.68 2.75 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Persentase Fasilitasi Pengembangan Pemuda Persentase peningkatan pelatihan tenaga kerja Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan Persentase pengembangan keseniaan tradisonal Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan Persentase Pengelolaan Permuseuman RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0 10 20 100 100 100 5% 10% 20% 70 70 85 50 56 62 55 66 77 40 45 50 40 50 60 Target 2023 30 100 40% 85 67 80 60 70 2024 40 100 60% 85 73 83 70 80 2025 50 100 80% 90 79 86 80 90 2026 60 100 100% 90 86 89 90 90
No 5 KODE (PN/PP) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Infrastruktur Pelayanan Dasar Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama 0 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) 2020 92.84 82.35 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 0 0 93.44 94 94.63 83.5 84.8 86 2024 95 87 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen) Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai) Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen) Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang) Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%) Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%) Persentase SKPD yang terinovatif (%) Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah) Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%) Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 3.09 N/A N/A 42.85 20 2 0 0 2022 4 3.1 3 6 1.41 50 30 10 3 3 Target 2023 8 3.11 6 12 1.52 50 30 10 3 3 2024 12 3.12 9 18 1.62 62.5 40 10 3 3 2025 16 3.13 12 24 1.72 62.5 40 12 3 3 2026 3.14 15 30 62.5 50 12 3 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Persentase meningkatnya kerukunan umat beragama dan pengawasan terhadap aliran atau paham keagamaan di masyarakat Persentase pengembangan Bahasa dan sastra Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan Jumlah inovasi daerah Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 100 100 100 70 70 80 70 75 80 1.44 7.49 7.49 N/A 100 100 45 55 65 0 0 29.30 0 0 29.30 Target 2023 100 82 85 7.49 100 75 30.60 30.60 2024 100 85 90 7.49 100 85 31.90 31.90 2025 100 85 95 7.49 100 95 33.20 33.20 2026 100 85 100 7.49 100 105 34.50 34.50
No KODE (PN/PP) Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%) Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%) Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) 2020 55.46 3.05 78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman 5.95 72.92% penanganan; 3.70% pengurangan 91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%) RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 56.85 58.23 59.62 3.1 3.3 3.6 79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman 82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman) 86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman 4.46 2.98 1.49 73.70% penanganan; 5.51% pengurangan 75.28% penanganan; 9.13% pengurangan 77.64% penanganan; 14.57% pengurangan 93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%) 95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%) 97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%) 2024 60 4 90% akses layak (termasuk 15% akses aman) 0 80% penanganan; 20% pengurangan 100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%) BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftark an dalam buku tanah (%) Persentase cakupan layanan air limbah regional (%) Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota) Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota) Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota) Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%) Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatiha n dan penyuluhan lingkungan hidup (%) Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 75 81 1 1 75 73.8 91 2022 80 83 20 8 8 8 20 75 74.8 92 Target 2023 85 85 20 11 11 11 20 75 76 93 2024 90 87 20 14 14 14 20 75 78 94 2025 95 88 20 17 17 17 20 75 80 95 2026 95 90 20 19 19 19 20 75 82 96 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase fasilitasi penetapan Tanah Ulayat Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana Persentase Indikator Standar Pelayanan Minima l (SPM) yang tercapai target Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0 0 20 76.45 78.45 80.05 20 25.60 31.20 58 60 65 81.72 81.72 82 20 25.60 31.20 7 17 33 0 10 20 66 66 66 Target 2023 20 81.65 36.80 67 82 36.80 50 30 67 2024 20 83.35 42.40 69 83 42.40 67 40 68 2025 20 85.05 48 71 84 48 83 50 69 2026 20 86.85 53.60 73 84 53.60 100 60 70
No KODE (PN/PP) Indikator 2020 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Akreditasi Rumah Sakit (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah) Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA (kabupaten/kota) Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%) Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota) Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%) Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 85 81 92 252 91 2 4 17 34.4 90 9 78.6 100 2022 86 82 92 231 92 2 4 17 35 92 8.9 79.6 100 Target 2023 87 83 93 211 93 2 6 18 37 94 8.8 81 100 2024 88 84 94 190 94 2 6 18 38 96 8.7 83 100 2025 89 85 95 190 95 2 8 18 39 98 8.6 85 100 2026 90 86 96 190 96 2 8 19 40 100 8.5 87 100 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 Target 2023 2024 2025 2026
No KODE (PN/PP) Indikator Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%) Volume tampungan air per kapita (m3/kapita) Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2020 2021 2022 2023 2024 7.3 8.4 10 12.2 52.5018962 55.1814629 57.0599984 58.1049827 58.4986321 1 2 3 2 15 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%) Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota) Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota) Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota) Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%) Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%) Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%) Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%) Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%) Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 85.53 100 21.1 1 82 0 52.28 68.8 64.75 52.28 2022 86.84 100 18.44 8 8 8 20 82 3 53.78 70.36 66.51 53.78 Target 2023 88.16 100 15.43 11 11 11 20 84 3 55.28 71.92 68.27 55.28 2024 89.47 100 14 14 14 14 20 86 3 56.78 73.48 70.03 56.78 2025 90.79 100 12.5 17 17 17 20 88 3 58.28 75.04 71.79 58.28 2026 92.11 100 10.6 19 19 19 20 90 3 59.78 76.6 73.5 59.78 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana Persentase Indikator Standar Pelayanan Minima l (SPM) yang tercapai target Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 58 60 65 81.72 81.72 82 20 25.60 31.20 79.40% 81.62% 83.12% 0 0 29.30 74.63% 77.52% 78.32% Target 2023 67 82 36.80 84.72% 30.60 79.12% 2024 69 83 42.40 86.42% 31.90 79.92% 2025 71 84 48 88.22% 33.20 80.72% 2026 73 84 53.60 90.12% 34.50 81.52%
No KODE (PN/PP) Infrastruktur Ekonomi Indikator Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang beririgasi meningkat (Hektare) Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik) Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen) Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km) Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan) RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2020 2021 2022 2023 2024 45229.1667 115942.708 116142.708 116342.708 116342.708 20 20 20 20 20 4.27 11.4325 11.4325 11.4325 11.4325 53 55 57 60 65 0 0 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%) Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%) Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%) Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%) Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%) Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%) Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%) Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi (lokasi) Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%) Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%) Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 68.8 64.75 52.28 68.8 64.75 70 52.28 68.8 64.75 1 20 1.45 80 2022 70.36 66.51 53.78 70.36 66.51 71 53.78 70.36 66.51 10 20 1.45 85 Target 2023 71.92 68.27 55.28 71.92 68.27 72 55.28 71.92 68.27 10 40 1.45 90 2024 73.48 70.03 56.78 73.48 70.03 73 56.78 73.48 70.03 10 60 1.45 95 2025 75.04 71.79 58.28 75.04 71.79 74 58.28 75.04 71.79 10 80 1.45 95 2026 76.6 73.5 59.78 76.6 73.5 75 59.78 76.6 73.5 10 100 1.45 95 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan Pesentase Fasilitasi Pengadaan Tanah RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 74.63% 77.52% 78.32% 74.63% 77.52% 78.32% 119.2 85-79 79-73 74.63% 77.52% 78.32% 0.58 0.53 0.53 3.29 3.13 2.97 0 0 100 Target 2023 79.12% 79.12% 73-67 79.12% 0.52 2.82 100 2024 79.92% 79.92% 67-61 79.92% 0.51 2.68 100 2025 80.72% 80.72% 61-55 80.72% 0.50 2.55 100 2026 81.52% 81.52% 55-49 81.52% 0.50 2.42 100
No KODE (PN/PP) Infrastruktur Perkotaan Energi Dan Ketenagalistrikan Transformasi Digital Indikator Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%) Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's) Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota) Rasio elektrifikasi (%) Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh) Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton) Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata- rata) Persentase pengguna internet (Persentase) Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59% Proporsi individu yang menguasai/memil iki telepon genggam (Persentase) 2020 100 1142 4.71 8.8 72.6 97.5 70 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 0 0 0 100 100 100 1203 1268 1336 4.92 5.36 5.91 8.8 8.8 8.8 74.2 79.2 80.7 98 98.5 99 72 73 74 2024 100 1408 6.07 8.8 82.3 100 75.7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi (dokumen) Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%) Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%) Rasio Elektrifikasi (%) Rasio Elektrifikasi (%) Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%) Indeks SPBE ( Skala 1-5) (indeks) RPJMD PROVINSI 2020 2021 1 20 1.45 99.3 99.3 28 3 2022 1 20 1.45 99.5 99.5 29 3.2 Target 2023 1 40 1.45 99.6 99.6 33.3 3.3 2024 1 60 1.45 99.7 99.7 35.7 3.4 2025 1 80 1.45 99.8 99.8 51.7 3.5 2026 5 100 1.45 99.9 99.9 51.8 3.6 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0.58 0.53 0.53 3.29 3.13 2.97 75 83 85 Target 2023 0.52 2.82 87 2024 0.51 2.68 89 2025 0.50 2.55 90 2026 0.50 2.42 92
No 6 KODE (PN/PP) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim Pembangunan Rendah Karbon Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL) Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen) Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit) Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen) Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen) 2020 84.1 55.1 58.5 61.6 0.1 0.34 5 11.8 45.8 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 84.2 84.3 84.4 55.2 55.3 55.4 59 59.5 60 62.5 63.5 64.5 0.1 0.1 0.1 0.59 0.81 1 4.5 4 3.5 12.5 12.8 12.8 50.7 53.1 57.2 2024 84.5 55.5 60.5 65.5 0.1 1.15 3 13.2 58.3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%) Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%) Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%) Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%) Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya (Kabupaten/Kota) Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%) Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%) Persentase Peningkatan sarana TPHP (%) Peningkatan Produksi Daging (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 60 60 60 60 19 70 28 1.4 2022 60 60 60 60 19 71 29 5 1.45 Target 2023 65 65 65 65 19 72 33.3 5 1.51 2024 70 70 70 70 19 73 35.7 5 1.57 2025 75 75 75 75 19 74 51.7 5 1.62 2026 80 80 80 80 19 75 51.8 1.68 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Air (IKA) Persentase kawasan kehati yang terkelola Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 50.00 55.79 55.89 50.00 55.79 55.89 50.00 55.79 55.89 50.00 55.79 55.89 4.87 4.87 5.07 119.2 85-79 79-73 45% 48% 50% 99.74% 2% 4% Target 2023 55.89 55.89 55.89 55.89 5.09 73-67 55% 6% 2024 56.09 56.09 56.09 56.09 5.11 67-61 60% 8% 2025 56.19 56.19 56.19 56.19 5.13 61-55 62% 10% 2026 56.29 56.29 56.29 56.29 5.15 55-49 65% 12%
No KODE (PN/PP) Indikator Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen) Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen) 2020 8.5 2 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 9 9.3 2.3 2.5 9.4 2.6 2024 9.4 2.9 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%) Peningkatan Prasarana Peternakan (%) Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%) Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%) Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian (%) Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (%) Indeks Tutupan Hutan (indeks) Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit) Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai) Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi) Persentase cakupan layanan air limbah regional (%) Terlaksananya pengelolaan drainase kewenangan provinsi (Km) Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat (%) Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%) RPJMD PROVINSI 2020 2021 20 3 3 61.41 20 1 2 81 1 60 2022 5 20 1.08 0.63 5 3 60.98 20 3 2 83 2 60 60 Target 2023 5 20 1.28 0.6 7 3 60.55 20 3 3 85 10 65 65 2024 5 20 1.44 0.57 8 3 60.12 20 3 3 87 15 70 70 2025 5 20 1.65 0.54 10 3 59.69 20 3 3 88 25 75 75 2026 100 5.48 15 59.26 20 3 3 90 36 80 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Penyediaan Prasarana pertenakan Yang Berkualitas Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik (%) Persentase pengurangan sampah. Persentase penanganan Indeks Kualitas Air (IKA) RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 65% 68% 70% 100% 2% 4% 100 2 4 80% 80% 80% 0 0 100 99.76 2 4 50
55 76.45 78.45 80.05 40 42 44 17.17 22 26 11.66 20 35 50.00 55.79 55.89 Target 2023 72% 6% 6 80% 100 6 60 81.65 46 27 50 55.89 2024 75% 8% 8 82% 100 8 65 83.35 48 28 60 56.09 2025 78% 10% 10 85% 100 10 70 85.05 50 30 70 56.19 2026 80% 12% 12 90% 100 12 75 86.85 52 30 70 56.29
No 7 KODE (PN/PP) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Konsolidasi Demokrasi Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Indikator Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen) Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan) Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Le mbaga) dengan Indeks RB Baik Keatas PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas 2020 6.5 75.3 95.07 70 50 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 6.6 6.8 7 75.35 75.4 75.45 95.27 95.47 95.67 75 80 85 60 70 80 2024 7.3 75.5 95.67 85 85 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PENATAAN ORGANISASI PROGRAM PENATAAN ORGANISASI PROGRAM PENATAAN ORGANISASI PROGRAM PENATAAN ORGANISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%) Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%) Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%) Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan) Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang) Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2) Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai) Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%) Penataan Jabatan Perangkat Daerah (%) Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis (Perangkat Daerah) Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) (Perangkat Daerah) RPJMD PROVINSI 2020 2021 20 1.45 41.18 7 20,000 250 3.26 100 100 8 7 2022 20 1.45 47.06 7 20,000 250 3.27 100 100 12 8 Target 2023 40 1.45 52.94 7 25,000 300 3.28 100 100 16 10 2024 60 1.45 58.82 7 25,000 350 3.29 100 100 18 12 2025 80 1.45 64.71 7 25,000 350 3.3 100 100 20 14 2026 100 1.45 70.59 7 30,000 350 3.31 100 100 22 16 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 0.58 0.53 0.53 3.29 3.13 2.97 70 70 80 100 100 100 Target 2023 0.52 2.82 80 100 2024 0.51 2.68 85 100 2025 0.50 2.55 85 100 2026 0.50 2.42 90 100
No KODE (PN/PP) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Indikator Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas Global Fire Power Index Global Terorism Index Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian 2020 30 0.26 4.44 >55% RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 35 45 55 0.25 0.24 0.22 4.39 4.34 4.29 >55% >55% >60% 2024 4.24 >60% 70 0.2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENATAAN ORGANISASI PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah) Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%) Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai) Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai) Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai) RPJMD PROVINSI 2020 2021 5 65 3.09 3 3.09 2022 7 70 3.1 3.01 3.1 Target 2023 9 75 3.11 3.02 3.11 2024 11 80 3.12 3.03 3.12 2025 13 85 3.13 3.04 3.13 2026 15 90 3.14 3.05 3.14 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Indeks Kualitas Perencanaan Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Opini BPK Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIB BB Nilai Indeks Profesionalitas ASN Jumalh Inovasi Daerah Level Kapabilitas APIP Persentase meningkatnya kerukunan umat beragama dan pengawasan terhadap aliran atau paham keagamaan di masyarakat Persentase meningkatnya trantibmas demi terjaganya stabilitas nasional di daerah Persentase meningkatnya kerukunan umat beragama dan pengawasan terhadap aliran atau paham keagamaan di masyarakat RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 N/A 70 73 100 100 100 88 90 91 WTP WTP WTP 80 81 82 1.53 1.65 1.68 45 55 65 Level 3 Level 3 Level 3 70 70 80 70 70 80 70 70 80 Target 2023 78 100 92 WTP 83 1.7 75 Level 3 82 80 82 2024 80 100 93 WTP 84 1.75 85 Level 3 85 85 85 2025 85 100 94 WTP 85 1.8 95 Level 3 85 85 85 2026 85 100 95 WTP 85 1.85 105 Level 4 85 90 85
No KODE (PN/PP) Indikator Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional 2020 3.1 RPJMN TAHUN 2020-2024 Target 2021 2022 2023 3.2 3.2 3.3 2024 3.4 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai) Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai) Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai) RPJMD PROVINSI 2020 2021 3 3.09 3 2022 3.01 3.1 3.01 Target 2023 3.02 3.11 3.02 2024 3.03 3.12 3.03 2025 3.04 3.13 3.04 2026 3.05 3.14 3.05 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase meningkatnya trantibmas demi terjaganya stabilitas nasional di daerah Persentase meningkatnya kerukunan umat beragama dan pengawasan terhadap aliran atau paham keagamaan di masyarakat Persentase meningkatnya trantibmas demi terjaganya stabilitas nasional di daerah RPJMD KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 70 70 80 70 70 80 70 70 80 Target 2023 80 82 80 2024 85 85 85 2025 85 85 85 2026 90 85 90
VISI MISI TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD LEADING SECTOR OPD TERKAIT KERANGKA LOGIS MISI I Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah M.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai nilai keagamaan T.1 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia T.2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah Indeks Pembangunan Manusia Indeks ABS SBK S.1 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat S.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat S.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya Rata Rata Lama Sekolah Angka Harapan Hidup Indeks ABS SBK Harapan Lama Sekolah Angka Prevalensi Stunting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Sekretariat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Dinas Kesehatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DLHPP Dinas Sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Bapelitbang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DLHPP Dinas Sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika Bapelitbang Dinas Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Perikanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPMDN DPPKBP3A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP DPPKBP3A Dinas Sosial Dinas Parpora Kecamatan
Visi Misi Tujuan RPJMD Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Leading Sector OPD Terkait 1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan DISPARPORA DINAS PUPR SATPOL-PP DINAS PERHUBUNGAN DISPERINNAKER DISPERDAGKOP DINAS LHPP DISDIKBUD DINAS KESEHATAN DISTANHORBUN DISKAN DPMPT-SP BADAN KEUANGAN DPMDN KERANGKA LOGIS MISI 2 RPJMD KAB. LIMA PULUH KOTA MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DITINGKAT LOKAL DAN REGIONAL Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB perkapita ADHK (Rp.Juta) 3. PDRB perkapita ADHB (Rp.Juta) 2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan 3. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB 2. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB DISTANHORBUN DISPERINNAKER DISNAKKESWAN DINAS PERIKANAN DISPERDAGKOP DPMPT-SP DISPERINNAKER DISPERDAGKOP DINAS PUPR DINAS LHPP DINAS LHPP DINAS PANGAN SETDA-BAGIAN PEREKONOMIAN KECAMATAN DPMPT-SP DINAS PMDN DLHPP DINAS PANGAN DINKES DISPARPORA DISTANHORBUN DISNAKKESWAN SETDA-BAGIAN PEREKONOMIAN KECAMATAN 4. Meningkatnya pendapatan daerah Persentase peningkatan PAD terhadap Pendapatan BADAN KEUANGAN OPD YANG BERKONSTRIBUSI TERHADAP PAD : BADAN KEUANGAN SETDA DINKES RSUD ACHMAD DARWIS DAMKAR DISPARPORA DISTANHORBUN DINAS PUPR DISHUB DISKAN DLHPP DISPERDAGKOP UMK DPMPT-SP DISPERINNAKER SATPOL-PP
VISI MISI TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD LEADING SECTOR OPD Terkait KERANGKA LOGIS MISI 3 Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah M.3. Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah T.1. Mendorong Potensi Nagari Indek Desa Membangun S.1. Meningkatnya status nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan Indek Desa Membangun Persentase Penyelesaian Profil Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas PUPR Dinas Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika DLHPP Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM BPBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Parpora Satpol PP Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan Kecamatan
VISI MISI TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD LEADING SECTOR OPD TERKAIT KERANGKA LOGIS MISI 4 Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Indeks Inovasi daerah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) BAPELITBANG BK INSPEKTORAT SETDA SELURUH PD
VISI MISI TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN LEADING SECTOR OPD TERKAIT KERANGKA LOGIS MISI V MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH V M.5 . Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik I T.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Indeks Pembangunan Infrastruktur S.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis S.2 Meningkatnya Kualitas Jalan S.3 Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat S.4 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat terhadap sistem irigasi yang ada Meningkatnya S.5 ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat S.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Persentase gedung strategis yang terbangun 1. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten Indeks kelancaran lintas 1. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten Indeks kelancaran lintas lalu 1. Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum jaringan melalui SPAM perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten jumlah 2. Persentase tangga layanan limbah domestik rumah yang memperoleh air pengolahan Rasio irigasi luas daerah kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio rumah layak huni Indeks Kualitas hidup lingkungan DPUPR DPUPR DPUPR DLHPP DLHPP DISHUB DISDAGKOP UMKM DLHPP DISTANHORBUN DPUPR DPUPR BADAN KEUANGAN DISPARPORA DISTANHORBUN DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN) DINAS PERIKANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DINAS SOSIAL BPBD DINAS KESEHATAN DINAS PERHUBUNGAN KECAMATAN DISNAKESWAN DINAS PERIKANAN DISINAKER DISDAGKOP UMKM SATPOL PP T.2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup S.2 Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah kinerja Persentase Ketaatan terhadap RTRW DPUPR DLHPP SATPOL PP DPMPTSP DISTANHORBUN DPMDN DISPARPORA DINAS PERIKANAN DISNAKESWAN BPBD KECAMATAN S.3 Menurunnya resiko bencana daerah Indeks Risiko Bencana Daerah BPBD DLHPP DPUPR DINAS SOSIAL DINAS PEMADAM KEBAKARAN SATPOL PP DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PANGAN
Cascading Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 Visi : "Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" MISI I : "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan" TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sasaran 1.1: Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 69.85 70.23 70.61 70.98 71.36 71.74 71.74 Rata - Rata Lama Sekolah Angka 8.01 8.03 8.04 8.06 8.08 8,10 8,10 2021 2022 2023 2024 Harapan Lama Sekolah Angka 13.48 13.66 13.85 14.03 14.22 14,40 14,40 Rata - Rata Lama Sekolah Angka 8.01 8.03 8.04 8.06 Harapan Lama Sekolah Angka 13.48 13.66 13.85 14.03 Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Dasar TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase Pengelolaan pendidikan dasar % 80 85 90 95 Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan Persentase pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan % 75 75 83 91 1. DINAS KESEHATAN Sasaran 1.2: 1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tujuan : 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2021 2022 2023 2024 Angka harapan hidup Angka 69.86 69.93 70 70.07 70.14 70.2 70.2 Angka harapan hidup % 69.86 69.93 70 70.07 Angka prevalensi stunting Angka 7.29 6.29 5.29 4.29 3.29 2:29 2:29 Angka prevalensi stunting % 7.29 6.29 5.29 4.29 Sasaran 1: Meningkatnya Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2021 2022 2023 2024 Persentase Peningkatan upaya kesehatan perorangan dan Masyarakat % 10 20 30 40 Sasaran 2: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2021 2022 2023 2024 Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana % 60 65 67 69 2025 8.08 14.22 2025 95 98 2025 70.14 3.29 2025 50 2025 71 2026 8,10 14,40 2026 100 100 2026 70.2 2:29 2026 60 2026 73 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 8,10 14,40 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 100 100 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 70.2 2:29 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 60 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 73
Tujuan 2: Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Indeks ABS-SBK indeks NA 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 2.3 Indeks ABS SBK Sasaran 1.1: Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks NA 1.5 1.7 1.9 2025 2.1 2026 2.3 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 2.3 INDIKATOR KINERJA Indeks ABS SBK INDIKATOR KINERJA Persentase terlaksananya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat INDIKATOR KINERJA Indeks ABS SBK INDIKATOR KINERJA Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan INDIKATOR KINERJA Persentase Pengelolaan pendidikan dasar INDIKATOR KINERJA Indeks ABS SBK INDIKATOR KINERJA Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat 1. SEKRETARIAT DAERAH (KESRA) Tujuan : 2. Mengoptimalkan pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks NA 1.5 1.7 1.9 Sasaran 1: Meningkatnya kualitas koordinasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 100 100 100 100 2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tujuan : 2. Mengoptimalkan pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks NA 1.5 1.7 1.9 Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 56 62 67 73 Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Dasar TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 80 85 90 95 3. DPMD/N Tujuan : 2. mengoptimalkan pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya SATUAN Indeks 2021 NA 2022 1.5 2023 1.7 TARGET 2024 1.9 Sasaran 1: Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat SATUAN 2021 2022 2023 TARGET 2024 % 50 55 60 65 2025 2.1 2025 100 2025 2.1 2025 79 2025 95 2025 2.1 2025 70 2026 2.3 2026 100 2026 2.3 2026 86 2026 100 2026 2.3 2026 75 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 2.3 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 100 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 2.3 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 86 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 100 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 2.3 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 75
Cascading Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota RPJMD Th. 2021-2026 Visi : "MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH" MISI II : "MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DITINGKAT LOKAL DAN REGIONAL" TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH Tujuan : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT Sasaran 1. 1: "MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN KE KABUPATEN LIMA PULUH KOTA" 1. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 INDIKATOR KINERJA SATUAN Tujuan : 1. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Lima Puluh Kota TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2.39 2.99 4.28 4.62 4.72 4.86 4.86 2021 2022 2023 2024 PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta) PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta) 29.67 42.36 30.49 44.19 31.32 46.02 32.14 47.85 32.97 49.68 33.80 51.51 33.80 51.51 Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan % 33.74 40.49 47.24 53.98 60.73 67.48 67.48 Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan % 33.74 Sasaran 1: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 40.49 47.24 53.98 TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak % 10 15 20 25 Sasaran 2 : Peningkatan Pemasaran Pariwisata Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas % 10 12 15 17 Sasaran 3 : Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase peningkatan kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata) % 29.73 33.78 37.83 43.24 Sasaran 1.2: "MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN DAN PERIKANAN" 1. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 INDIKATOR KINERJA SATUAN Tujuan : 1. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Pertanian TARGET Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB % 27.64 28.47 29.31 30.14 30.97 31.80 31.80 2021 2022 2023 2024 Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB % 3.67 3.72 3.78 3.83 3.89 3.94 3.94 Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB % 27.64 28.47 29.31 30.14 Sasaran 1: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase peningkatan sarana pertanian yang berkualitas % 48 50 55 60 Sasaran 2 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase penyediaan prasarana pertanian yang berkualitas % 68 70 72 75 Sasaran 3 : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang berkualitas % 80 80 80 82 Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan kelas kelompok tani % 3 4 6 8 Persentase peningkatan kualitas pelayanan penyuluhan % 2 4 6 8 2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Tujuan : 1. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Pertanian (Sektor Peternakan) TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB % 27.64 28.47 29.31 30.14 Sasaran 1: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase peningkatan sarana peternakan yang berkualitas % 2 4 6 8 Sasaran 2 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase penyediaan prasarana peternakan yang berkualitas % 2 4 6 8 Sasaran 3 : Peningkatan Pengengdalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang berkualitas % 2 4 6 8 3. DINAS PERIKANAN Tujuan : 1. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB % 3.67 3.72 3.78 3.83 Sasaran 1: Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase Peningkatan Produksi Tangkap % 5 5 5 5 Sasaran 2 : Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Produksi Budiaya % 6 6 6 6 Sasaran 3 : Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %/ tahun 38 40 41 42 2025 60.73 2025 30 20 45.95 2025 30.97 2025 62 78 85 10 10 2025 30.97 2025 10 10 10 2025 3.89 2025 5 6 43 2026 67.48 2026 35 25 50.00 2026 31.80 2026 65 80 90 12 12 2026 31.80 2026 12 12 12 2026 3.94 2026 5 6 44 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 67.48 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 35 25 50.00 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 31.80 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 65 80 90 12 12 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 31.80 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 12 12 12 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 3.94 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 25 30 44
Sasaran 1.3: "MENINGKATNYA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH" TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB % 6.49 6.62 6.75 6.88 Sasaran 1.4: "MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH" TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase PAD terhadap Pendapatan % 7.78 8.53 8.53 9.67 2025 7.01 2025 10.35 2026 7.14 2026 11.04 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 7.14 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 11.04 INDIKATOR KINERJA Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB INDIKATOR KINERJA Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas INDIKATOR KINERJA Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja INDIKATOR KINERJA Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB INDIKATOR KINERJA Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan INDIKATOR KINERJA Persentase pelaku usaha yang dikembangkan INDIKATOR KINERJA Persentase PAD terhadap Pendapatan INDIKATOR KINERJA Persentase PAD terhadap Pendapatan 1. DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Tujuan : 1. Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 6.49 6.62 6.75 6.88 Sasaran 1: Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 3.65 5.50 7.42 10.02 Sasaran 2: Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 26.61 36.18 52.14 68.09 2. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tujuan : 1. Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 6.49 6.62 6.75 6.88 Sasaran 1: Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 5 15 20 25 Sasaran 2: Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah (UMKM) TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 5 15 20 25 1. BADAN KEUANGAN Tujuan : 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 7.78 8.53 8.53 9.67 Sasaran 1: Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 6.5 8.53 8.53 9.67 2025 7.01 2025 13.32 2025 84.05 2025 7.01 2025 30 2025 30 2025 10.35 2025 10.35 2026 7.14 2026 16.68 2026 100.00 2026 7.14 2026 35 2026 35 2026 11.04 2026 11.04 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 7.14 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 16.68 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 100.00 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 7.14 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 35 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 35 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 11.04 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 11.04
Cascading Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 Visi : "MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH" MISI 3 : "Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah" TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tujuan 1 : Mendorong Potensi Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungn Sasaran 3.1: Meningkatnya status nagari DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / NAGARI INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 INDIKATOR KINERJA UTAMA Tujuan 1 : Meningkatkan Status Nagari SATUAN TARGET Indeks Desa membangun Indeks 0.7404 0.7562 0.772 0.7878 0.8036 0.8149 0.8149 Indeks Desa membangun Indeks 0.7404 0.7562 0.772 0.7878 0.8036 0.8149 0.8149 2021 2022 2023 2024 Indeks desa membangun Indeks 0.7404 0.7562 0.772 0.7878 Sasaran 1.3: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan % 100 100 100 100 2025 0.8036 100 2026 0.8149 100 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 0.8149 100
Cascading Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 Visi : "MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH" MISI 4 : "Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya" TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tujuan 1 : "1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik" Sasaran 4.1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. INSPEKTORAT INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik TARGET INDEKS REFORMASI BIROKRASI Indeks 47,92 (C) 53,33 (CC) 58,75 (CC) 64,17 (CC) 69,58 (B) 75,00 (B) 75,00 (B) Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Nilai 61,71 (B) 64,37 (B) 67,02 (B) 69,68 (B) 72,34 (BB) 75,00 (BB) 75,00 (BB) INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks inovasi daerah Indeks 510 700 1.000 1.200 1.500 1,700 1700.00 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Nilai 61,71 (B) 64,37 (B) 67,02 (B) 69,68 (B) IKM Indeks 85.98 87.98 89.93 91.97 93.96 95.96 95.96 Indeks inovasi daerah Indeks 510 700 1.000 1.200 IKM Indeks 85.98 87.98 89.93 91.97 Sasaran 4.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB Nilai 81 82 83 84 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Indeks 85.98 87.98 89.97 91.97 93.96 95.96 95.96 2. BAPELITBANG Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Indeks inovasi daerah IKM Indeks Kualitas Perencanaan Jumlah Inovasi Daerah TARGET SATUAN 2021 61,71 (B) 510 85.98 2023 67,02 (B) 1.000 89.93 Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan 75 2022 64,37 (B) 700 87.98 2024 69,68 (B) 1.200 91.97 Nilai Indeks Indeks Indeks 73 70 78 Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah 85 inovasi 55 65 75 3. BADAN KEUANGAN Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Indeks inovasi daerah IKM SATUAN Nilai Indeks Indeks 2021 61,71 (B) 510 85.98 2022 64,37 (B) 700 87.98 2023 67,02 (B) 1.000 89.93 TARGET 2024 69,68 (B) 1.200 91.97 Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Indeks 90 91 92 93 4. SEKRETARIAT DAERAH Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Nilai 61,71 (B) 64,37 (B) 67,02 (B) 69,68 (B) Indeks inovasi daerah Indeks 510 700 1.000 1.200 IKM Indeks 85.98 87.98 89.93 91.97 Sasaran 1: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kinerja dan Pelayanan PD Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah % 100 100 100 100 2025 72,34 (BB) 1.500 93.96 85 2025 72,34 (BB) 1.500 93.96 80 95 2025 72,34 (BB) 1.500 93.96 94 2025 72,34 (BB) 1.500 93.96 100 2026 75,00 (BB) 1,700 95.96 86 2026 75,00 (BB) 1,700 95.96 85 105 2026 75,00 (BB) 1,700 95.96 95 2026 75,00 (BB) 1,700 95.96 100 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 75,00 (BB) 1700.00 95.96 86 Kondisi Kinerja Pada Tahun 75,00 (BB) 1700.00 95.96 85 105 Kondisi Kinerja Pada Tahun 75,00 (BB) 1700.00 95.96 95 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 75,00 (BB) 1700.00 95.96 100
" INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Pembangunan Infrastruktur TUJUAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks 73.9 75,88 77.78 79,75 2025 81,78 2026 83,82 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 83,82 CASCADING PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026 VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH MISI 5 : MENIGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Sasaran 1.1: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
Tujuan 1 : Tujuan 2 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis Meningkatkan kualitas jalan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN Persentase gedung strategis yang terbangun % 76,09 80,43 84,78 89,13 93,48 97,83 97,83 2021 2022 2023 2024 Persentase gedung strategis yang terbangun % 76,09 80,43 84,78 89,13 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten % 55,81 57,05 58,65 59,95 Indeks Kelancaran Lalu Lintas Indeks 0,53 0,53 0,52 0,51 Sasaran 1 : Meningkatnya penyelesian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase penyelesian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan %
30 25 25 Sasaran 2 : Meningkatnya penataan bangunan gedung pemerintah TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase Bangunan Gedung yang layak % 68 71 75 77 Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan kabupaten TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap % 55,81 57,05 58,65 59,95 Sasaran 1.2: Meningkatnya Kualitas Jalan DINAS PERHUBUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
Tujuan 1 : Tujuan 2 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis Meningkatkan kualitas jalan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten % 55,81 57,05 58,65 59,95 61,43 62,78 62,78 2021 2022 2023 2024 Indeks Kelancaran Lalu Lintas Indeks 0,53 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 0,50 Persentase gedung strategis yang terbangun % 76,09 80,43 84,78 89,13 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten % 55,81 57,05 58,65 59,95 Indeks Kelancaran Lalu Lintas Indeks 0,53 0,53 0,52 0,51 Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks kelancaran lalu lintas % 0,53 0,53 0,52 0,51 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sasaran 1.3: Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Tujuan : Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 TARGET 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 TARGET 2024 Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten % 81,62 83,12 84,72 86,42 88,22 90,12 90,12 Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten % 81,62 83,12 84,72 86,42 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 78,45 80,5 81,65 83,35 85,05 86,85 86,85 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 78,45 80,5 81,65 83,35 Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum % 81,62 83,12 84,72 86,42 Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak % 78,45 80,5 81,65 83,35 2025 93,48 61,43 0,50 2025 20 2025 80 2025 61,43 2025 93,48 61,43 0,50 2025 0,50 2025 88,22 85,05 2025 88,22 2025 85,05 2026 97,83 62,78 0,50 2026 2026 85 2026 62,78 2026 97,83 62,78 0,50 2026 0,50 2026 90,12 86,85 2026 90,12 2026 86,85 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 97,83 62,78 0,50 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 100 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 85 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 62,78 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 97,83 62,78 0,50 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 0,50 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 90,12 86,85 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 90,12 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 86,85
Tujuan 2 : "Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 71,05 71,46 71,86 72,27 2025 72,68 2026 73,09 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 73,09 Sasaran 1.4: Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Rasio luas daerah irigasi kewenagan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi % 77,52 78,32 79,12 79,92 80,72 Sasaran 1.5: Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Rasio rumah layak huni Rasio 0,157 0,160 0,163 0,166 0,169 Sasaran 2.1: " Meningkatnya kualitas lingkungan hidup" TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks 71,05 71,46 71,86 72,27 72,68 2026 81,52 2026 0,173 2026 73,09 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 81,52 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 0,173 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 73,09 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tujuan : Mengoptimalkan persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Rasio luas daerah irigasi kewenagan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi % 77,52 78,32 79,12 79,92 80,72 Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya air TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik % 77,52 78,32 79,12 79,92 80,72 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RAKYAT Tujuan :Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Rasio rumah layak huni Rasio 0,157 0,160 0,163 0,166 0,169 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Persentase penanganan rumah tidak layak huni % 62,5 65,00 67,5 70,00 72,5 Sasaran 2 : Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 25,60 31,20 36,80 42,40 48,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 71.05 71.46 71.86 72.27 72.68 Sasaran 2.1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks 55.79 55.89 55.99 56.09 56.19 Sasaran 2.2 : Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Persentase peningkatan pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) % 18,00 21,00 24,00 27,00 30 Sasaran 2.3: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Persentase Pengurangan Sampah % 22,00 26,00 27,00 28,00 30,00 Persentase Penanganan Sampah % 20,00 35,00 50,00 60,00 70,00 Sasaran 2.4 : Meningkatnya pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati) TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025 Persentase kawasan kehati yang terkelola % 4,87 5,07 5,09 5,11 5,13 2026 81,52 2026 81,52 2026 0,173 2026 75 2026 53,60 2026 73.09 2026 56.29 2026 35 2026 30,00 70,00 2026 5,15 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 81,52 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 81,52 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 0,173 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 75 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 53,60 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 73.08 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 56.29 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 35 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 30,00 70,00 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 5,15
INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase ketaatan terhadap RTRW INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Risiko Bencana Daerah Sasaran 2.2: " Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah" TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 65 70 75 80 Sasaran 2.3: " Menurunnya resiko bencana daerah" TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks 85-79 79-73 73-67 67-61 2025 85 2025 61-55 2026 90 2026 55-49 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 90 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 55-49 INDIKATOR KINERJA Persentase ketaatan terhadap RTRW INDIKATOR KINERJA Persentase ketaatan terhadap RTRW INDIKATOR KINERJA Indeks risiko bencana daerah INDIKATOR KINERJA Penurunan indeks risiko bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tujuan : Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 65 70 75 80 Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraaan penataan ruang TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 % 65 70 75 80 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Tujuan : Menurunkan Risiko Bencana Daerah TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks 85-79 79-73 73-67 67-61 Sasaran 2.1 : Meningkatnya sinergitas penanggulangan bencana TARGET SATUAN 2021 2022 2023 2024 Indeks 85-79 79-73 73-67 67-61 2025 85 2025 85 2025 61-55 2025 61-55 2026 90 2026 90 2026 55-49 2026 55-49 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 90 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 90 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 55-49 Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026 55-49
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT PERKANTORAN BUPATI LIMA PULUH KOTA Jln. Drs. Aziz Haily, MA - Sarilamak Kode Pos 26271