Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi : Studi Kasus Pada Kabupaten Jembrana Bali Esa Wahyu Endarti* Abstract Administrative reform led to the concept of reinventing government and has been adapted in Indonesia. The transformation of bureaucracy is not easy, especially the bureaucracy in Indonesia are already getting a bad image in society. Renewal of the government bureaucracy- based entrepreneurship is done to improve the performance and efficiency, create new innovations are creative, and become bureaucracies more responsive and accountable. The concept has been developed and implemented one of the local government district of Jembrana. Head of the Regency of Jembrana has been able to fix one by one arrangement of the bureaucracy. First, the restructuring of government organizations become leaner intended to obtain an effective and efficient organization. Second, every program and activities undertaken in the district of Jembrana coupled with a clear regional regulation that is able to accommodate the interests of local communities. Third, the ability and commitment to achieve the objectives of the Regional Head of development by providing good public service to the society with its priorities. Jembrana was one area that can be role models for innovation programs that better governance (good governance). Reform of the administration (bureaucracy) in response to government demands for the establishment of an efficient government apparatus, effective, responsible, clean and free of corruption. Keyword: Administrative Reform, and Reinventing Government Pendahuluan karena selama ini birokrasi dipandang buruk oleh masyarakat. merupakan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan visi dan misi yang jelas serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas pemerintah sangatlah kompleks meliputi berbagai macam kehidupan masyarakat baik itu sosial, politik, budaya, ekonomi dan hamkam sehingga harus melibatkan manajemen pemerintahan yang itu memerlukan handal. Oleh revitalisasi dan pembaruan di beberapa bidang Birokrasi pemerintah karena diucapkan sebagai arena reformasi dalam memperbaiki sesuatu ke arah yang lebih baik. Saat ini pembaruan dan revitalisasi pembangunan publik diarahkan untuk mewujudkan birokrasi publik secara efektif, efisien, responsif dan jawab. Keberhasilan pem- bertanggung bangunan publik ini salah satunya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang benar sesuai dengan kaidah Pembaruan seringkali Direktur Program Pasca sarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya
GOVERNANCE Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.2, No.1, April 2011 dan pembangunan dapat berjalan lancar. norma yang berlaku sehingga Sejak tahun 1980-an suatu gerakan reformasi global telah dimulai. Gerakan ini didorong oleh empat variabel besar yaitu : a. Politik, dan kekuatan publik serta keunggulan sistem pasar dan menimbulkan tekanan politik di berbagai negara di dunia untuk melakukan transformasi peran pemerintah dalam mengurangi peran dan fungsinya. Langkah ini kemudian diikuti dengan tuntutan utnuk mengakui peran society) dan masyarakat mebangun kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga pemerintah. keunggulan demokrasi dan meningkatkan (civil sipil b. Sosial, beberapa negara di dunia telah mengalami perubahan sosial yang sangat mendasar, yaitu melakukan rekonstruksi kembali terhadap tatanan hukum, ekonomi, sosial dan plitik ditandai pula dengan adanya perubahan mendasar masyarakat industri kepada masyarakat informasi. Perubahan ini menuntut juga perubahan pada pemerintahan di seluruh negara- negara di dunia. dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta yang waktu itu dijabat oleh Soerjadi Soedirja, menetapkan Surat Keputusan Gubernur No. 1092 tentang Perubahan 1995 (Reinventing Pemerintahan Manajemen Government Manajement) di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Kemudian dari pengeluaran SK ini diikuti oleh penyeleng- garan kegiatan dan program-program lain yang mendukung. tahun Tahap berikutnya yang paling penting adalah dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk perubahan sistem peme- rintahan sentralisasi ke desentralisasi yang diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebabkan karena dirasa kurang komprehensif dan banyak penafsiran yang berbeda sehingga regulasi perlu tersebut. Dengan munculnya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan hak tertentu yang lebih besar untuk mengelola dan mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing sesuai kondisi daerah tersebut. untuk menyempurnakan c. Ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1990- an di berbagai negara di dunia melakukan reformasi di bidang perpajakan untuk menarik juga melakukan langkah-langkah privatisasi sebagai respon terhadap tekanan ekonomi. d. Institusional, semua negara di dunia telah menjadi bagian dari sistem eknomi dan politik global. Kondisi ini ditandai dengan semakin berkembangnya kelembagaan di luar negara, seperti world bank, IMF, WTO, ADB yang mengatur globalisasi dunia. Di juga semakin banyak LSM. investor masuk, dan tingkat lokal Tekanan-tekanan inilah yang kemudi-an mendorong gerakan reformasi administrasi (birokrasi) di berbagai bidang baik itu terkait dengan model pelayanan publik, sistem pemerintahan, maupun dari sisi kebijakan suatu negara. Di Indonesia reformasi adminis- trasi sendiri diikuti dnegan debirokratisasi dan langkah konkrit yang deregulasi seperti Pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan penyelenggara para pemerintahan atau perangkat kelembagaan yang ada di daerah tersebut. Kemampuan dalam menjalankan pelayanan publik yang baik sangat mendukung keseluruhan program-program yang telah disusun sebelumnya yaitu dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. oleh kepada masyarakat akan Namun demikian, yang selama ini kita lihat ternyata sering terjadi permasalahan- permasalahan publik baik itu dalam skala kecil maupun besar yang terjadi di daerah. Hal ini dinyalir karena ketidak mampuan sumber daya aparat pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sehingga sering terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Birokrasi pun tak dapat mengelak 2
Esa Wahyu Endarti : Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi : Studi Kasus Pada Kabupaten Jembrana terhadap penilaian dari pemerintah daerah yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dengan demikian diperlukan reformasi administrasi dengan dukungan dari berbagai aspek politik, sosial, maupun ekonomi. masyarakat administrasi sebagai "the artificial induce- ment of administrative transformation againts resistance". Definisi Caiden ini mengandung beberapa implikasi : 1. Reformasi merupakan administrasi kegiatan yang dibuat oleh manusia (manmade), tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah; Konsep Reformasi Administrasi 2. Reformasi administrasi merupakan suatu proses; Reformasi administrasi publik sebagai salah satu bidang kajian administrasi yang selalu menarik untuk dikritisi. Reformasi administrasi terjadi melalui tahapan yang kompleks dan melibatkan banyak kepen- tingan, regulasi, dan aktivitas operasional antar beberapa institusi. Reformasi akan merubah tatanan yang telah ada sebelumnya dengan menuju keberhasialan. administrasi Seringkali (birokrasi) memang dianggap sebagai suatu KKN. sarat sistem Ketidaksempurnaan administrasi tidak akan dipandang sebagai situasi yang suram, jika kesemrawutan administrasi ini tidak merebak ke seluruh pelosok negeri, baik pada arah regional maupun arah nasional. Kondisinya dipersuram lagi dengan adanya keinginan dari birokrasi pemerintah untuk mempertahankan status quo dan menerapkan pola otokratik dan otoriter. Peran pemerintah yang amat dominan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, membuat semuanya menjadi lebih parah. pembaruan untuk yang dengan ini seandainya kondisi 3. Resistensi beriringan dengan dengan proses reformasi administrasi. telah diperkenalkan di berbagai negara ber- kembang, reformasi menurut Zauhar, administrasi merupakan suatu pola yang menunjukkan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai telah ditetapkan. Sementara itu, Wallis mengatakan bahwa pembaharuan administrasi meliputi tiga aspek, harus yaitu merupakan perbaikan dari keadaan sebelum- nya, perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan, perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak sementara. Dengan demikian reformasi memerlukan usaha yang keras hasil-hasilnya melalui dalam mencapai perbaikan yang nyata dalam kehidupan pemerintahan. Reformasi administrasi peningkatan tujuan yang bahwa suatu perubahan Istilah reformasi administrasi (adminis- trasi reform) mengandung banyak makna, memiliki fungsi yang beragam dan dimaknai berbeda oleh setiap orang. Tetapi di dalamnya mengandung harapan yang begitu besar terhadap peningkatan birokrasi yang leih baik. Bahkan dapat diidentikan dengan konsep perubahan (administrative change) Meskipun banyak juga membawa pertentangan antar kalangan setelah terjadi reformasi reformasi administrasi merupakan perubahan terencana aparatur pe- terhadap yang dilakukan merintahah baik lokal maupun nasional. Caiden (1969:69) mendefinisikan reformasi administrasi tersebut. Saat ini Sri Juni Woro Astuti dalam tulisannya memperjelas administrative perbedaaan reform dan administrative change, hal ini dapat dilihat tiga hal : pertama, perubahan yang dimaksud dalam reformasi meliputi scope (cakupan) yang terbatas, yang meliputi apa yang disebut oleh Leemans sebagai " luas dan reorganisasi dari scope yang intensitas yang tinggi". Kedua, reformasi cenderung mempunyai makna positif yang diindikasikan atau penciptaan "good administration" dan oleh karenanya sarat dengan nilai-nilai normatif. Ketiga, reformasi administrasi meliputi apa yang dikemukakan oleh Dror yaitu perubahan terencana terhadap aspek utama administrasi. dengan peningkatan 3
GOVERNANCE Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.2, No.1, April 2011 administrasi di pahami sebagai sistem administrasi yang lebih efektif untuk perubahan sosial, di mana instrument membawa persamaan politik, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Jadi reformasi itu bukan sekedar masalah teknis administratif. Karena apabila reformasi hanya pada tahapan teknis, maka instrumen yang digunakan akan sangat mungkin bernuansa dan di terjemahkan oleh kepentingan elit yakni politik. Reformasi 4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Organisasi pelaksanan yang menjalankan tugas harus sesuai dengan aturan-aturan organisasi yang berdasarkan misi. 5. Pemerintah yang berorientasi hasil yang diperoleh 6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan bukan birokrasi 7. Pemerintahan yang memiliki semangat wirausaha Reinventing Government Reformasi ke Indonesia : Adaptasi haruslah disusun dengan rencana yang komprehensif, menyeluruh tidak sporadis dan parsialistik. Merancang reformasi birokrasi sesungguhnya bermakna merumuskan suatu model birokrasi yang dapat memperkuat kapasitas negara, melalui pendefinisian ulang dan lingkup intervensi pemerintah. Merancang reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah pola pikir (mind set) dan pola budaya (cultural set) birokrasi untuk berbagi peran dengan peran tata kelola aktor non negara dalam pemerintahan yang baik. Sehingga pelak- sanaan reformasi harus disiapkan secara matang dan melibatkan berbagai komponen dalam membangun untuk birokrasi yang baru. Pembaharuan Birokrasi bekerjasama 8. Pemerintahan yang bersifat antisipatif 9. Pemerintahan yang desentalisasi 10. Pemerintahan yang berorientasi pasar dan mendongkrak perubahan melalui pasar. Melakukan tranformasi birokrasi tidaklah mudah, apalagi birokrasi di Indoneisa sudah terlanjut mendapatkan citra buruk di masyarakat. Pembaruan birokrasi pemerintah yang ini dilakukan unutk meningkatkan kinerja dan efisiensi, menciptakan inovasi-inovasi baru yang kreatif, serta menjadi birokrasi yang lebih responsive dan akuntabel. berdasarkan kewirausahaan Menurut Drajat Tri Kartono, reformasi administrasi pemerintah di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal berikut : 1. Sentralisasi dari Jakarta menuju ke desentralisasi pelayanan di daerah 2. Perluasan ruang diskresi dari pusat ke unit pelaksana di daerah Pada tahun 1980-an gerakan reformasi muncul ke permukaan sebagai upaya dalam perbaikan birokrasi pemerintahan. Salah satu tokoh ide mewirausahakan birokrasi (reinventing go- vernment) yaitu David Osborn dan Ted Gaebler. Berdasarkan konsep yang telah diusung oleh David Osborn dan Ted Gaebler, terdapat 10 prinsip reinventing government, yaitu : yang mengemukakan 3. Pengurangan penyeragaman gerakan inovasi dan menghargai pembangunan menuju ke prakarsa kebhinekaan local dan 4. Perluasan ruang keterlibatan public dalam pengambilan kepurusan pemerintahan di bidang informasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil monitoring/evaluasi pembangunan 6. Akuntabilitas publik yang semakin luas 7. Pemisahan birokrasi dari bisnis, politik, 5. Keterbukaan 1. Pemerintah hanya mengarahkan dan bukan melaksanakan katalis yang rakyat, pemerintah memberdayakan masyarakat agar mampu melayani dirinya sendiri. 3. Pemerintahan harus mampu menciptakan 2. Pemerintahan adalah milik sesuatu yang kompetitif serta militer 8. Peningkatan terhadap tanggungjawab Negara kesadaran masyarakat dan hak warga Negara 9. Pengurangan monopoli Negara 10. Profesionalisme aparat dan peningkatan kebersihan pejabat dari korupsi dan kolusi. 4
Esa Wahyu Endarti : Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi : Studi Kasus Pada Kabupaten Jembrana Meskipun poin-poin di atas belum sepenuhnya dapat mengimplentasikan langkah-langkah yang disarankan oleh Osborn Gaebler, namun hal ini cukup membawa angin segar dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia ynag sudah lama kering. Dalam menindaklanjuti langkah reformasi ini maka dibentuklah Undang- Undang Otonomi Daerah yang dapat memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah birokrasinya sendiri. dalam mengelola inovasi di daerahnya. Sejumlah Program tersebut bidang pendidikan; perekonomian; tenaga kerja dan kependudukan, kesehatan dan bidang lainnya. dapat dilihat melalui Dalam bidang pendidikan, pemerintah inovasi kabupaten dengan langkah-langkah sebagai berikut : Jembrana melakukan 1. Memberikan untuk mengenyam pendidikan yang seluas- luasnya bagi setiap warga masyarakat di Kabupaten Jembrana melalui: kesempatan Reformasi Administrasi : Studi Kasus Pada Kabupaten Jembrana Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan nyata pelaksanaan otonomi daerah. Konsekuensi pelimpahan wewenang yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat menjadi lebih berat karena segala urusan daerah telah menjadi urusan itu, daerah. Oleh pemerintah pemerintah daerah harus memiliki kapasistas yang memadai dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, serta menunjung efisiensi, efektivitas, efisiensi, dan tanggungjawab. karena Dalam konteks desentrasilisasi, pe- layanan publik harus memiliki sifat yang inovatif dan kretaif terhadap kepentingan masyarakat.Pergeseran paradigma yang telah terjadi dari sentralistik ke arah desentralisasi (good governance) dan memiliki orientasi kepada masyarakat menuntut adanya kepemimpinan yang inovatif pula. Di Indo- nesia telah pola-pola diimplementasikan di beberapa daerah. Yang beberapa kemudian kegiatan-kegiatan atau program-program yang mendukung pemerintahan menjadi lebih baik. Salah satu daerah yang telah mencoba untuk melakukan reformasi di bidang administrasi yaitu Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. sendiri inovasi diterapkan dalam Pembebasan SPP, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA bagi seluruh sekolah negeri yang ada (Pendidikan Gratis). Memberikan Bea Siswa bagi yang menempuh pendidikan pada lembaga atau sekolah swasta, dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi Negeri. dan sarana 2. Peningkatan prasarana pendidikan, untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar bagi anak didik dan guru. sarana pendidikan ini, melalui Block Grant atau pola yang mengedepankan partisipasi masya-rakat, melalui Komite Sekolah yang dan Pemerintah memfasilitasi ada. memberikan bantuan berupa dana atau material. Dipilihnya pola dan bukan diproyekkan, bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat juga bertujuan pendidikan untuk dan pemanfaatan dana yang lebih optimal, dengan sasaran akhir yang lebih maksimal. 3. Peningkatan SDM Pendidik, dengan memberikan kesempatan yang seluas- luasnya bagi para guru dan pendidik, untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni melalui program D-3, S-1, dan S-2, dengan tanggungan pembiayaan yang dibantu oleh Pemerintah sebesar 50%. Peningkatan kualitas itu sendiri, melakukan efesiensi Pada tataran reformasi birokrasi dan good governance, kabupaten Jembrana patut menjadi lain di contoh daerah-daerah Indonesia karena memiliki beberapa program 4. Meningkatkan kualitas proses belajar dan langkah bulannya pendidik, mengajar disekolah, dengan memberikaninsentif kepada setiap maupun guru 5
GOVERNANCE Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.2, No.1, April 2011 tambahan Rp.5.000./jam memberikan mengajar, serta bonus sebesar Rp. 1 juta untuk setiap tahunnya. luasnya lahan pertanian, sarana prasarana, akses jalan yang baik, serta wadah organisasi kelompok tani di beberapa daerah di Jembrana. Pada uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sangat perkembang-an pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah Jembrana menganggap bahwa pendidikan merupakan modal utama untuk menjaga kehormatan bangsa diantara bangsa yang lain. Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak melarang orang tua membantu sekolah, hanya sifat bantuannya menjadi bukan lagi keharusan, tetapi bantuan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan sekolah. Gebrakan dalam bidang pendidikan itu tidak berdiri sendiri tetapi diikuti dengan efisiensi yang ketat untuk mengurangi biaya subsidi yang untuk meningkatkan mutu sekolah yang diukur melalui indikator tingkat kelulusan ujian akhir nasional atau UAN. memperhatikan kemudian diarahkan Lain halnya dengan Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Program Peningkatan Daya Beli Masyarakat yaitu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam Negeri yaitu, melalui pembentukan Koperasi-koperasi Profesional. Koperasi yang telah dibentuk ada 3 yaitu oleh Koperasi Megumi, bergerak dibidang Penyulingan air Laut menjadi air Mineral, lokasi di Desa Perancak dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 39 orang. Koperasi Mekepung, bergerak di-bidang Pemotongan Prosesing Sapi Daging. Lokasi di Desa Lelateng, Kecamatan Negara dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 49 orang dan ini meningkatkan dan menuntaskan wajib belajar dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2006 Tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten adanya kebijakan ini akan mendukung terlaksananya program pendidikan dengan baik karena telah diatur secara jelas melalui produk kebijakan daerah Jembrana. Keseriusan pemerintahan dalam Jembrana. Dengan seperti Dalam bidang perekonomian Kabupaten Jembrana juga memiliki berbagai program. Perekonomian dari Jembrana berbagai bidang yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri dan per- tersebut dagangan. Masing-masing bidang memiliki produk-produk unggulan yang kemudian dalam mengembangkan produksinya oleh Pemerin- tah Kabupaten Jembrana melalui sarana dan prasana serta pelatihan dan pembinaan secara khusus. Misalnya pada bidang pertanian, pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Jembrana didukung oleh banyak hal yaitu ditopang diberikan dukungan Koperasi Wisata Samudra, bergerak taman wisata dan kolam dibidang renang, lokasi di Desa Delodbrawah dengan anggota sekaligus karyawan sebanyak 42 orang. Pemerintah memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk sebagai dana bergulir pembimbing koperasi- koperasi tersebut dapat mandiri dan akan menopang kekuatan ekonomi Kabupaten Jembrana. serta konsultan dengan harapan peluang bekerja Pemerintah bekerjasama dengan HRI (Hotel Restaurant International) dan IMM Jepang, dengan pendidikan dan pelatihan dilakukan di Jembrana. Biaya pendidikan dan pelatihan Pemerintah. ditanggung sepenuhnya Peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok-kelompok masya- rakat (Pokmas) dengan bantuan peralatan kerja. Dalam rangka membuka di Luar Negeri 6
Esa Wahyu Endarti : Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi : Studi Kasus Pada Kabupaten Jembrana dalam mengelola masalah kependudukan dan tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya dengan menempatkan training atau magang di Jepang pada bidang peternakan, menempatkan tenaga kerja di Batam pada bidang elektronika serta menempatkan TKI di Malaysia. Pelayanan publik lainnya yang dilakukan oleh Kabupaten Jembrana adalah sistem pelayanan satu pintu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Terkait kebijakan perizinan serta pelayanan akta catatan sipil dan bidang kependudukan yang jumlah totalnya ada 57 jenis (perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil 5, dan pelayanan bidang kependudukan 2), cukup dilayani dalam 1 pintu. Untuk proses perizinan yang memerlukan pengecekan ke lapangan, waktu prosesnya paling lama 14 hari kerja, sedangkan jenis lainnya seperi KTP/KK cukup 3 hari saja. Jika melihat sistemnya, tertutup kemungkinan bagi pejabat untuk bertatap muka langsung dengan warga, sehingga mempersempit kesempatan bagi pejabat melakukan pungutan liar atau korupsi penggunaan terhadap warga. Dengan teknologi informasi ini Kabupaten Jembrana dapat dalam cukup memberikan pelayanan publik secara online dapat kepada meminimalisir penyelewengan- penyelewengan publik. Sementara itu, dinilai berhasil masyarakat sehingga Pemkab Jembrana, Bali, menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) untuk mengatasi problem kesehatan masyarakat. Subsidi bidang kesehatan semula diarahkan pada pengadaan obat-obatan di RSUD dan puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat. ini kemudian dialihkan Namun, subsidi langsung kepada pengguna jasa kesehatan, yakni masyarakat sendiri, dengan itu mekanisme asuransi jaminan kesehatan. Subsidi ini diberikan dalam bentuk premi biaya rawat jalan tingkat pertama di unit-unit pelayanan kesehatan yang telah melakukan kesepakatan dalam bentuk kontrak kerja dengan Badan Penyelenggara JKJ. Karena subsidi untuk obat-obatan telah dialihkan ke premi asuransi JKJ, RSUD dan puskemas 7 Pada bidang kesehatan, mesti mencari sendiri pembiayaan untuk pengadaannya. Peserta JKJ adalah seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dengan perolehan kartu keanggotaan JKJ yang untuk menjalani bisa pengobatan rawat jalan di unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. Kebijakan subsidi kesehatan dan pengaturan retribusi di Kabupaten Jembrana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara. dipergunakan Faktor-Faktor Reformasi Administrasi Yang Mempengaruhi Konsep desentralisasi dan otonomi daerah selalu mewarnai bahasan tentang pemerintahan. Pencapaian pemerintahan yang baik (good governance) menjadi salah satu tujuan dalam membentuk pemerintahan daerah yang responsif dan akuntabel. Dalam proses pencapaian tata pemerintahan yang tentunya banyak dipengaruhi oleh baik kondisi aparat kemampuan pemerintahan dalam menjalankannya. Melihat pencapaian keberhasilan Kabupaten Jembrana melakukan inovasi birokrasi di atas, maka hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan suatu birokrasi. Menurut Agus Dwiyanto hal-hal yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah tersebut, antara lain : 1. Kemampuan Memenuhi Hak-Hak Politik dan para politik masyarakat dapat dilihat melalui tiga hal yaitu dan pemberian ruang aspirasi. Partisipasi dalam hal ini tentunya pemberian ruang gerak yang luas terhadap masyarakat untuk turut serta aktif dalam pembuatan kebijakan dan program pemerintah. Sehingga dalam hal ini masyarakat akan merasa tidak terabaikan dan tetap dapat ikut mengontrol terselenggaranya kebijakan tersebut. Pemenuhan hak-hak partisipasi, transparansi, Perubahan masyarakat yang kian berkembang ke arah masyarakat yang lebih peka informasi menuntut pemerintah daerah untuk lebih transparan. terhadap
GOVERNANCE Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.2, No.1, April 2011 kemudahan mengukur Transparansi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang berbagai program dan kebijakan pemerintah, termasuk informasi tentang anggaran.Akses informasi yang tersebar luas di seluruh daerah akan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi warga. untuk menyampaikan aspirasi dan kritikan ter- hadap pemerintah menjadi hal yang penting untuk masukan serta evaluasi. Kritikan- kritikan yang semakin banyak dapat membawa pemerintahan menjadi lebih akuntabel. Tersedianya ruang 2. Kemampuan Menyelenggarakan Pelayanan Publik kan tindak korupsi masih terbatas, masih banyak terjadi penyelewengan. Oleh karena itu diperlukan konsistensi pemerintah untuk bersikap tegas dalam menangani masalah korupsi tersebut. 4. Kemampuan Mewujudkan Stabilitas Politik terjadi dalam kehidupan pemerintahan. Apalagi masyara- kat latar terdiri dari berbagai macam belakang yang berbeda dapat memicu terjadinya pertentangan antar satu dengan yang lainnya. Lembaga-lembaga pemerin- tah maupun non pemerintah yang ada merupakan tempat penyelesaian masalah yang tepat. Pengelolaan konflik yang baik stabilitas tidak masyarakat di suatu daerah. akan mengganggu Konflik akan selalu Kinerja pemerintah salah satunya dapat dinilai melalui pemberian pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Birokrasi yang tidak professional seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme akan menjadi hambatan yang besar dalam terselenggaranya pelayanan publik. Oleh karena tubuh itu, perubahan dalam birokrasi harus terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Kemampuan Mengendalikan Korupsi Korupsi merupakan patologi birokasi yang cenderung menghinggapi perilaku korupsi aparat menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara pribadi maupun utnuk kepentingan ini adalah golongan. Perilaku korupsi sangat bentuk bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. pemerintah. Praktik adanya pelanggaran yang Pemberantasan korupsi yang saat ini dalam menjadi memperbaiki pemerintahan kinerja seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik Apalagi mungkin. regulasi/kebijakan tentang pemberantasan korupsi sudah tertera jelas dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahkan telah dibentuk komisi khusus yatiu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sayangnya kemampuan dalam mengendali- concern pemerintah 5. Kemampuan Membuat Perda Yang Sehat Kewenangan daerah yang semakin besar membuat pemerintah daerah lebih leluasa membuat peraturan dan kebijakan otonomi sendiri. tentang daerahnya ini dibuat dalam Peraturan-peraturan rangka memperjelas arah pembangunan di daerah tersebut. Sehingga dapat menjadi pijakan/pedoman dalam mengimplemen- tasikannya. pemerintah Kemampuan daerah dalam membuat Perda ini harus diikuti dengan kemampuan analisa yang baik terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat menghindari kesalahan dan kualitas yang buruk. 6. Kemampuan Menegakkan Hukum Penegakkan hukum di 6. Kemampuan Menegakkan Hukum Penegakkan hukum di Indonesia masih terlihat carut marut di berbagai lembaga hokum yang ada. Penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap keadilan yang merata masih mejadi masalah utama karena akan menimbulkan ketidak- hal percayaan publik terhadap konsistensi hukum di Indonesia. Keinginan warga masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum harus dijamin oleh kepastian hukum yang jelas sehingga masyarakat akan karena merasa penegakan hukum dapat menjadi landasan untuk mendapatkan keadilan yang merata. nyaman dan aman 8
Esa Wahyu Endarti : Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi : Studi Kasus Pada Kabupaten Jembrana Penutup Penyelenggaraan pemerintahan pada Kabupaten Jembrana tidak terlepas dari peran Kepala Daerahnya yaitu Prof. I Gede Winasa dalam mendorong reformasi adminitrasi. Dilihat dari beberapa faktor di atas, Kepala Daerah Kabupaten Jembrana telah mampu memperbaiki satu persatu penataan birokrasi. Pertama, restrukturisasi organisasi lebih untuk ramping mendapatkan organisasi yang efektif dan efisien. Untuk mendapatkan sumber daya manusia berkualitas, Kabupaten Jembrana menerapkan sistem rekruitmen yang ketat untuk menghindari terjadinya KKN. itu dalam menghindari patologi Selain ini, birokrasi Kabupaten e- government dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. terjadinya pemerintahan menjadi yang dimaksudkan yang yang sangat berbahaya Jembrana menerapkan kan nilai dan prinsip-prinsip good governan- ce, dan sumber daya manusia aparatur negara yang memiliki integritas, kompetensi, dan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip jajaran eksekutif, tersebut, baik dalam legislatif, maupun yudikatif. Akhirnya untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada misi atau perannya yang posisi dan sebenarnya diperlukan kemampuan dan kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang mencakup revitalisasi birokrasi dan perbaikan cara kerja yang saling berinteraksi dalam memberikan kepada prima masyarakat dan memberdayakan instansi- instansi pemerin-tahan sesuai dengan tugas dan kewajibannya secara maksimal untuk terus melakukan gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahan. pelayanan Daftar Pustaka Kedua, setiap program dan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Jembrana dibarengi dengan Peraturan Daerah yang jelas yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat setempat. Ketiga, kemampuan dan komitmen Kepala Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dengan memberikan terhadap pelayanan publik yang baik masyarakat dengan menentukan prioritasnya. Hal juga didorong oleh keterlibatan masyarakat dan organisasi lokal setempat dan dalam pengawasan, serta evaluasi kebijakan. Dengan keterlibatan suatu pemerintahan daerah dapat memberikan motivasi, dukungan politik, serta keberhasilan program-program daerah. Demikian, ini penyusunan, pelaksanaan, semua pihak dalam Astuti, Sri Juni W. Reformasi Administrasi : Tinjauan dan Birokrasi Pemerintah Perspektif Djumiarti, Titik. Menggagas Strategi Government. Melalui Reinventing 19403/1/Artikel_Forum_Nasionalisme_b aru_sekali.pdf.[27 April 2011] Dwiyanto, Agus. 2007. Kinerja Tata Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Yogyakarta Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajdah Mada bekerja sama dengan Kemitraan Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah yang dapat menjadi tauladan karena inovasi-inovasi program yang pemerintahan lebih baik (good governance). Reformasi administrasi (birokrasi) pemerintahan sebagai jawaban atas tuntutan akan tegaknya aparatur pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, bersih dan bebas KKN memerlukan pendekatan dan dukungan sistem administrasi negara yang mengindah- bahwa Flassy, Dance Y. dan Sasli Rais. Reformasi Administrasi Publik Untuk Membangun daya Saing Daerah : Kajian perspektif Resource Melalui Based. [20 April 2011] Holidin, Defny. Reformasi dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Indonesia. Melalui Regional sector-reform/.[26 April 2011] di 9
GOVERNANCE Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.2, No.1, April 2011 Ibid, melalui ?module=tenaga_kerja.[25 April 2011] Kabupaten Jembrana. Pendidikan. Melalui ? module=pendidikan. [25 April 2011] Kartono , Drajat Tri. Reformasi Administrasi : Dari Reinventing ke Pesimisme. Spirit Publik, volume 2, nomor 1, hal 51-62. April 2006. Kultural. Jurnal Governance (Kebijakan dan Manajemen Publik), volume 1, nomor 2, hal 96-184. Edisi Oktober-Maret 2011. Kettl dalam Drajat Tri Kartono. 2006. Reformasi Dari Administrasi Reinventing ke Pesimisme. Spirit Publik, volume 2, nomor 1, hal 51-62. : Pasal 28F UUD 1945 hasil amandemen Rakhmat,Dr. Reformasi Administrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah yang Demokratis. Melalui KHMAT.pdf.[20 April 2011] Suyono, Haryono. Kabupaten dan Masalah Lokal : Jembrana Bikin Gebrakan Baru. Melalui gebrakan-baru/.[27 April 2011] 10