IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG (Studi Kasus Gelandangan pada Kecamatan Subang) Aliska Felusi Suharto 198010002 Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan di Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018. Dan berupaya menemukan faktor-faktor/elemen krusial yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Subang. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Objek penelitian ini adalah proses pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kecamatan Subang. Teknik pengumpulan data digunakan adalah penelitian lapangan. Instrumen pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa jika dilihat dari karakteristik masalah, implementasi kebijakan tersebut sulit dalam pelaksanaannya. Kebijakan penanggulangan gelandangan sudah dilaksanakan 5 tahun namun belum memberikan dampak yang signifikan. Kurangnya komunikasi antar pihak, sumber daya manusia, finansial yang tidak memadai, faktor sosial implementasi kebijakan yang belum tegas menjadi faktor utama dalam kurangnya penanganan yang maksimal. Jika dilihat dari karakteristik kebijakannya, kebijakan tersebut sudah memiliki aturan yang jelas untuk dilaksanakan. Sedangkan jika dilihat dari lingkungan kebijakan, masyarakat belum mulai terbuka dan menerima kebijakan tersebut, terlihat dengan belum adanya partisipasi masyarakat. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini yaitu adanya sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan faktor penghambat yaitu keberadaan gelandangan yang tidak dapat diprediksi, sarana dan prasarana penunjang untuk penegakan sanksi hukum belum dapat terpenuhi, dan mindset gelandangan itu sendiri yang sulit untuk diubah. Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Kecamatan Subang ABSTRACT This research was conducted to study and analyze the implementation of the policy for overcoming homelessness in Subang Regency based on the Regent's Regulation Number 78 of 2018. And to try to find the crucial factors/elements that influence the course of implementing the policy based on the Van Meter and Van Horn theories. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The research was conducted in Subang District. The research design used is a case study. The object of this research is the process of implementing the Social Sector Minimum Service Standard Policy in Subang District. The data collection technique used was field research. Data collection instruments consist of observation, interviews and documentation. The results of the research show that when viewed from the characteristics of the problem, the implementation of the policy is difficult to implement. The homeless prevention policy has been implemented for 5 years but has not had a significant impact. Lack of communication
between parties, human resources, inadequate finances, social factors of unclear policy implementation are the main factors in the lack of optimal handling. When viewed from the characteristics of the policy, the policy already has clear rules to implement. Meanwhile, when viewed from the policy environment, the community has not begun to be open and accept these policies, as seen by the implementation of this policy are financial resources and competent human resources. While the inhibiting factors are the unpredictable existence of homeless people, supporting facilities and infrastructure for enforcing legal sanctions cannot be fulfilled, and the mindset of homeless people themselves is difficult to change. the absence of community participation. Factors supporting Keywords: Social Sector Minimum Service Standards, Subang District RINGKESAN Ieu panalungtikan dilaksanakeun pikeun ngulik jeung nganalisis palaksanaan kawijakan ngungkulan panyumputan di Kabupatén Subang dumasar kana Peraturan Bupati Nomor 78 Taun 2018. Sarta pikeun nyobaan néangan faktor/unsur krusial anu mangaruhan kana lumangsungna palaksanaan kawijakan dumasar kana éta Téori Van Méter jeung Van Horn. Ieu panalungtikan mangrupa panalungtikan kualitatif kalawan pamarekan déskriptif. Panalungtikan dilaksanakeun di Kacamatan Subang. Desain panalungtikan anu digunakeun nya éta studi kasus. Objék dina ieu panalungtikan nya éta prosés ngalaksanakeun Kabijakan Standar Pelayanan Minimal Sektor Sosial di Kacamatan Subang. Téhnik ngumpulkeun data anu digunakeun nya éta panalungtikan lapangan. Instrumén ngumpulkeun data ngawengku observasi, wawancara jeung dokuméntasi. Hasil panalungtikan némbongkeun yén lamun ditilik tina karakteristik masalah, palaksanaan kawijakan téh hésé dilaksanakeun. Kabijakan pencegahan homeless parantos dilaksanakeun salami 5 taun tapi henteu ngagaduhan pangaruh anu signifikan. Kurangna komunikasi antar pihak, SDM, kauangan anu teu nyukupan, faktor sosial palaksanaan kawijakan anu teu jelas mangrupa paktor utama kurangna penanganan anu optimal. Upama ditilik tina ciri- ciri kawijakan éta, kawijakan éta geus ngabogaan aturan anu jelas pikeun dilaksanakeun. Samentara éta, lamun ditilik tina lingkungan kawijakan, masarakat tacan mimiti terbuka jeung narima éta kawijakan, katempona henteuna partisipasi masarakat. Faktor anu ngarojong kana palaksanaan kawijakan ieu nyaéta sumberdaya kauangan jeung SDM anu kompeten. Sedengkeun faktor anu ngahambat nya éta ayana para gelandangan anu teu bisa diprediksi, sarana jeung prasarana pangrojong pikeun ngalaksanakeun sanksi hukum henteu bisa kacumponan, sarta pola pikir para gelandangan sorangan hese dirobahna. Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimum Sektor Sosial, Kabupaten Subang PENDAHULUAN sering dijumpai di sekitar adalah permasalahan sosial yang memang dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan seperti banyaknya gelandangan, pengemis maupun anak yang terlantar/jalanan fisilitas-fasilitas berkumpul Fenomena yang lingkungan tidak bisa di umum, traffic light bahkan masuk di wilayah pemukiman warga. ini merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, lain sebagaianya. kesehatan dan Kemiskinan merupakan faktor menyebabkan yang dominan terlantar/jalanan, banyaknya anak Permasalahan sosial
pengamen. gelandangan memaksa Kemiskinan gelandangan seseorang menjadi karena tempat tidak memiliki tinggal yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena kondisi yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi. dan dapat kemiskinan Faktor yang menjadi kendala menjadikan masyarakat sejahtera adalah masih angka kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik penduduk persentase miskin Kabupaten Subang pada tahun 2019 mencapai 129,20 juta orang (8,12%), tahun 2020 149,81 juta orang (9,31%) dan pada tahun 2020 sekitar 158,97 juta orang (10,03%). tingginya yang rendah juga dapat menjadi kendala untuk memperoleh seseorang yang pekerjaan Pada layak. umumnya pendidikan tingkat gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tingkat pendidikan pendidikan Rendahnya merupakan hal yang terpenting terhadap kesejahteraan seseorang. berpengaruh sangat Pendidikan terhadap persaingan di dunia kerja, itu pendidikan yang oleh sebab terlampau dapat kemiskinan. menimbulkan Rendahnya pendidikan tingkat gelandangan inilah yang membuat dalam mereka sampai keterbatasan rendah terpaksa hidup yang mengakibatkan mereka harus tinggal di alam terbuka dan bekerja dengan cara (Lia meminta-minta. Muliawaty, 2019) Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. UUD 1945 melalui Pasal 31 Ayat 2 bahkan untuk mewajibkan membiayai dasar. Ketentuan tegas undang-undang tersebut memperjelas bahwa negara dalam hal ini adalah pemerintah yang berkewajiban mendanai dan setiap menjamin generasi di negara tersebut. pemerintah pendidikan pendidikan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bertujuan untuk menghidupi atau membesarkan anak-anak miskin dan terlantar. Namun, begitulah realitas sosial. Orang-orang miskin ini bertambah karena tidak ada rencana untuk dan memberdayakan mengurangi mereka. Gelandangan, pengemis, pengamen dan anak terlantar/jalanan semakin meningkat di kota-kota besar. Terlepas dari apakah gelandangan dan anak tergolong miskin terlantar/jalanan dan jelas terlantar, mereka merupakan indikator kemiskinan di suatu daerah. Diakui beberapa telah pemerintah kabupaten/kota mampu membersihkan wajah para gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan di kotanya, namun jumlah kabupaten/kota masih sangat sedikit. merupakan salah satu tahapan dari kebijakan. Implementasi
Studi implementasi merupakan studi kajian mengenai suatu kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139), implementasi kebijakan adalah yang tindakan-tindakan individu- dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan keputusan dalam kebijaksanaan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks jarang bermuatan bahkan tidak politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. implementasi kebijakan, tentu ada berbagai faktor- mempengaruhi yang faktor kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa membuat implementasi kebijakan berhasil maupun gagal. Apabila faktor tersebut baik maka suatu akan kebijakan terimplementasikan dengan baik. Sebaliknya apabila faktor tersebut buruk, maka suatu kebijakan justru tidak sesuai target dan akan gagal diimplementasikan. Dalam setiap Subang merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan sosial seperti uraian di atas. Keberadaan menimbulkan mereka berbagai masalah lintas, lalu ketertiban, dan keamanan. Dengan hal ini, pemerintah Kabupaten Subang memiliki kebijakan yang berkaitan penanganan permasalahan sosial yaitu Perbup tentang Nomor 78 Tahun 2018 Kabupaten sering dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sosial Daerah Kabupaten Subang yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal. Standar Pelayanana Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak setiap warga Negara diperoleh secara Minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Diharapkan dengan dapat peraturan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Kabupaten Subang. ini akan yang mendasari pemerintah Kabupaten Subang untuk meminimalisir sebab akibat dari gelandangan. Mengingat dan keberadaan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri atau lain dan ketentraman di orang tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi tindak kekerasan, sehingga dan Subang pemerintah Kabupaten menganggap dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Peratuan inilah gelandangan perlu Ternyata semua sasaran dan bisa tujuan secara maksimal. terlaksanakan Berdasarkan bukti yang saya lihat tersebut belum
dari banyak berbagai gelandangan persimpangan lampu merah. Bahkan sekarang muncul fenomena baru pengemis yang berkedok manusia silver dan badut yang saat ini marak muncul Subang di Kabupaten merupakan imbas pandemi Covid- 19. Ini dampak dari pandemi karna dulu tidak ada. Artinya, ini situasi pandemi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat. lapangan masih di Berdasarkan realita lapangan bahwa Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial belum maksimal. Karena masih banyak di jumpai gelandangan yang lampu berada dijalan sekitaran merah. Dari meningkatnya masalah sosial di buktikan, berdasarkan data PMKS hanya 5 bahwa dilakukan penjaringan pada tahun 2017 dan 2021 saja. Hal ini bisa di lihat bahwa jumlah gelandangan yang terjaring pada tahun 2017 jumlahnya 85 orang dan 2021 berjumlah 33 orang. 2018 gelandangan dapat dari tahun Kabupaten Subang memiliki kebijakan yang berkaitan penanganan permasalahan sosial yaitu Perbup Nomor 78 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang dengan Diharapkan Sosial. peraturan ini akan menjadi dasar meminimalisir masalah hak-hak. Dalam krisis ekonomi, menjadi pengemis adalah pilihan sebagian orang. Karena penghasilan dari mengemis cukup besar. Sebagian orang yang tersentuh hatinya bisa rezeki kepada memberi sedikit pengemis, gelandangan, bahkan ada Pemerintah dengan yang menganggap pengemis dan sebagai masalah gelandangan sosial. beberapa dasarnya, gelandangan ini dapat melakukan pekerjaan lebih baik dari pada gelandangan. Tapi sampai sekarang bisa profesi dilepaskan, kalau dipukuli, mereka hanya berpindah- pindah dari satu tempat ke tempat lain. Lain halnya dengan pengemis dan gelandangan yang berjiwa lanjut akan abnormal atau usia secara memperlakukan mereka berbeda. Pada pengemis tidak buktinya Rumusan Masalah 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang (Studi Kasus Gelandangan pada Kecamatan Subang) ? 2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasian Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang (Studi Kasus Gelandangan pada Kecamatan Subang)? 3. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kebijakan dalam proses berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Studi pada Gelandangan Kasus Kecamatan di Kabupaten Subang? Subang) METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Dengan metode tersebut dapat membantu peneliti dalam dan mengambil, secara menyajikan proses komprehensif mengenai implementasi standar kebijakan pelayanan minimal bidang sosial. mengolah data Unit Analisis Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kelapa Dinas Sosial Kabupaten Subang, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Gelandangan di Kabupaten Subang. Sumber Data Ada 2 data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer berupa diperoleh langsung di lapangan dari sumber yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer ini berupa catatan wawancara yang diperoleh melalui wawancara dan serta observasi pengumpulan data berupa catatan situasi dan kejadian di lapangan. data yang lapangan Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber penelitian pertama dilakukan. Data primer diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua seperti internet, jurnal, Perbup Nomor 78 Tahun 2018, dan dokumentasi lembaga, atau institusi yang bersangkutan. Instrumen dalam penelitian itu sendiri dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi serta atau objek artikel, ini adalah peneliti dokumen-dokumen yang di dapatkan dari data sekunder. Teknik Analisis Data yang ini digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik analisis data HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN DAN Gambaran Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Subang ibu Subang yang kota Kabupaten sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Subang. Subang masih Gelandangan Pengemis (Gepeng) kerap terlihat titik di beraksi di beberapa perempatan besar. jalan Gelandangan pengemis (Gepeng) itu diduga banyak datang dari luar Kota Subang. Subang adalah menjadi dihantui kondisi tersebut maka pemerintah membuat kebijakan dalam menanggulangi gelandangan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun tentang Standar Pelayanan 2018 Minimal Bidang Sosial (SPM). Standar pelayanan minimal (SPM) adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi wajib. urusan pemerintahan Pelayanan dasar bidang sosial adalah pelayanan publik untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, Untuk mengatasi yaitu tentang
lanjut usia terlantar, gelandangan- pengemis, dan korban bencana. Subang Pemerintah mengeluarkan untuk permasalahan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Subang. kota kebijakan Sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 78 tahun Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (SPM) bahwa bentuk pelayanan dasar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang ini Dinas Sosial hal dalam Kabupaten Subang atas terdiri empat bentuk pembinaan. Ketiga bentuk pembinaan tersebut yaitu, Pembinan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, dan Usaha Rehabilitasi Sosial, yaitu: 2018 tentang 1. Pembinaan Pencegahan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Subang yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya gelandangan. Pembinaan pencegahan sendiri dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni pendataan yang untuk mengetahui bertujuan mereka sebab kenapa (gelandagan, dan pengamen) ada dijalanan. Dinas telah ini sosial melaksanakan pembinaan pencegahan antara lain: Pembinaan penyebaran pengemis, selama a) Pendataan b) Pemantauan, pengendalian, pengawasan dan c) Kampanye dilanjutkan kegiatan sosialisasi yang dengan 2. Pembinaan Lanjutan lanjutan merupakan yang menitikberatkan pada jumlah peminimalisiran gelandangan dan pengemis yang melakukan di Para tempat-tempat gelandangan, dan pengamen setelah di data, apabila masih terjaring pada saat razia akan mendapatkan teguran dan kesempatan sebanyak tiga kali. Teguran pertama gelandangan, pengemis dan pengamen masih diberikan nasehat dan teguran. Selanjutnya apabila masih terjaring, maka Dinas Sosial akan tua atau menghubungi orang keluarga bersangkutan untuk kemudian membuat surat pernyataan mengenai apabila masih bersangkutan yang terjaring oleh Dinas Sosial, maka keluarga harus rela apabila Dinas yang Sosial mengamankan bersangkutan. Pada teguran yang ketiga, secara otomatis Dinas Sosial akan memberikan shock teraphy lalu akan dibawa ke panti sosial. Pembinaan pembinaan aktifitasnya umum. pengemis yang Gelandangan dan pengemis yang dibawa ke panti sosial tersebut akan di tes urin terlebih dahulu. Lalu, apabila hasilnya langsung positif maka akan diarahkan ke YKP2N untuk
menjalani rehabilitasi khusus disana. Sedangkan yang hasil tes urinnya negtif, maka mereka akan ditampung secara sementara lebih 10 hari selama kurang dilakukan pembinaan. untuk dilakukan yang Pembinaan selama masa dalam penampungan sementara terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan mental bimbingan hukum. Selama dalam kegiatan pembinaan maka dilakukan pula pendekatan awal dan kepada cara pengemis mengindetifikasi dan menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ini melakukan masih saja aktivitasnya di jalanan. Dari identifikasi dan seleksi tersebut, dapat diketahui permasalahan utama hadapi gelandangan dan pengemis ini. spiritual, tersebut gelandangan dengan yang di 3. Usaha Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial bertujuan taraf untuk kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu kehidupan dalam bermasyarakat. Gelandangan dan pengemis tersebut ada yang dikembalikan secara bersyarat pendidikan untuk mengikuti formal maupun nonformal, dan ada juga yang masih berada di dalam panti rehablitasi guna mengikuti pembinaan rehabilitasi melalui sistem yang ada di dalam panti sosial tersebut antara lain: memantapkan tata a. Bimbingan spiritual mental b. Bimbingan fisik c. Bimbingan sosial d. Bimbingan dan pelatihan keterampilan e. Bantuan stimulans peralatan kerja f. Penempatan Pemerintah Kabupaten Subang berencana untuk membuat rumah singgah yang berfungsi untuk tempat gelandangan, pengemis. Kebijakan tersebut adalah upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Subang untuk mensejahteraakan kehidupan gelandangan, pengemis. Mendirikan atau membangun rumah singgah untuk diperlukan pendataan terlebih dahulu agar dapat memastikan dengan pasti banyaknya jumlah gelandangan yang tersebar di wilayah Kabupaten Subang, karena data yang diperoleh sebelumnya tidak menjadi jaminan bahwa jumlah yang sesungguhnya, karena lapangan menunjukan fakta di jumlah gelandangan yang banyak, terkadang petugas hanya melakukan pendataan atau beberapa wilayah di Kabupaten Subang, tidak secara menyeluruh sehingga banyak gelandangan yang belum terdata oleh petugas. tinggal gelandangan satu wilayah disediakan pemerintah untuk pembuatan rumah untuk singgah jenis Penyandang menangani 25 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), anggaran yang kecil tersebut jauh dari harapan karena semakin meningkatnya jumalah PMKS yang tersebar di wilayah sebagai Kabupaten besarnya di daerah pantura. Sehari- Anggaran yang sangat kecil Subang,
hari gelandangan tersebut mengemis atau mengamen dijalanan serta tidur di emper-emper toko karena tekanan hidup tersebut mereka tidak bisa mengenyam pendidikan formal yang menjadi setiap hak warga negara seperti dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. telah diatur Program pemerintah sejalan dengan yang di amanatkan undang- undang, pelaksaanya harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan jangan hanya sebatas wacana belaka, tanpa adanya upaya yang pasti dilapangan. Hal ini yang banyak disuarakan kalangan berbagai maupun tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Subang. Menurut pendapat penulis rencana pemerintah sangat baik bila kita memang pandang dari satu sisi, namun di sisi yang lain kadang terbalik dengan aplikasi dilapangan, seharusnya ada lembaga khusus yang mengawasi kinerja baik dari jalur pemerintahan itu diluar pemerintahan, kita harus mengawal di dengan lapangan, baik dari segi anggaran- anggaran yang disiapkan pemerintah daerah jangan sampai anggaran yang sedianya sudah kecil dirampas oleh orang-orang tidak bertanggungjawab, jangan gelandangan, pengemis yang seharusnya dipelihara oleh negara baik menurut Undang- Undang Dasar 1945 ditelantarkan. sendiri maupun baik pelaksaannya sampai pengemis mempunyai hak-hak yang dilindungi, baik secara hukum maupun secara kelangsungan ekonomi tumbuh kembang mereka, bila tidak Gelandangan, untuk diatasi secara merata faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya gelandangan, pengemis dari tahun ke tahun, maka negara akan mengalami penurunan karena masa depan negara ada ditangan generasi muda, muda ditelantarkan, di kriminalisasi hal ini akan menyebabkan psikis dan mental mereka menjadi lemah, peran negara sangat penting, untuk di sini Kesejahteraan melindungi. gelandangan, pengemis tidak hanya dapat diatasi dengan upaya-upaya pemerintah di atas, malah akan menimbulkan permasalahan baru apabila pemerintah memberikan bantuan langsung uang pembinaan untuk pengemis akan tersebut, mereka malah cenderung malas bekerja dan potensi dia sehingga pemerintah harus memberikan suatu kepastian agar kesejahteraan mereka bisa dijaga bukan saat ini saja melainkan ke depanya. ini generasi bila gelandangan, akan tertutup, Kondisi Lapangan dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Subang pertumbuhan ekonomi di Kota Subang, sangat tumbuh berpengaruh kembangnya Gelandangan Pengemis. Gelandangan datang menyerbu kota ini bukan sendirian, namun dikerahkan oleh beberapa orang. Data Dinas Sosial Kota Subang mencatat, beberapa titik favorit tempat mangkal Gelandangan yang kerap meresahkan publik dan Pemerintah Kabupaten Subang. Lokasi tersebut diantaranya, Jalan Otista, Lampu Merah Sinta, Jalan Jendral Ahmad Yani, Perempatan Meningkatnya bagi Pengemis
Pasar Impres, Lampu merah pintu tol Subang. gelandangan temuan drop-dropan, pengemis Dinas Sosial mendapati mereka sudah sewa kost di sekitar kawasan yang biasa dijadikan tempat bekerja atau mengais rezeki. Ada juga yang harus pulang-pergi dari rumah menuju ke lokasi biasa kerja. Dari jumlah data gelandangan yang hanya di lakukan penjaringan pada tahun 2017 dan 2021 saja. Dapat di katakan bahwa memang penjaringan tahunnya tidak dilakukan setiap sehingga menyebabkan jumlah gelandangan dan pengemis yang naik setiap tahunnya. Menanggapi Pemerintah Kabupaten Subang, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Subang melaksanakan Peratutan untuk menanggulangi tersebut gelandangan dan pengemis melalui beberapa cara misalnya sosialisasi Pemerintah dan merumuskan. Kabupaten Subang saat ini tengah mengupayakan Rumah Singgah. Namun sampai saat ini Rumah Singgah tersebut belum terealisasi. Padahal berguna sebagai tempat shelter para PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Subang Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis dilakukan dengan wawancara dan observasi di lapangan mendalam secara berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Teori dari Van meter dan Van Horn ini terdiri dari 6 elemen Penelitian ini yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi para komunikasi antarorganisasi & aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. pelaksana, Standar dan Sasaran Kebijakan Tujuan kebijakan penanganan gelandangan di Kabupaten Subang dalam hal implementasi kebijakan bahwa kebijakan ini di dasari oleh adanya penyakit sosial yang ada di masyarakat di samping mereka mengganggu ketertiban umum dan juga terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh dan pergelandangan akibat pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi yang masyarakat anggota menghayati serta harga memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. agar tidak diri, Standar keberhasilan kebijakan dalam penanggulangan gelandangan di Kabupaten Subang sudah di sesuai dengan SKPD. jalankan Sasaran dari kebijakan standar pelayanan minimal bidang sosial di Kabupaten Subang adalah para penyandang masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis. Serta untuk meningkatkan kualitas hidup setiap masnyarakat. Sumber Daya
Sumber daya manusia dalam bupati peraturan implementasi Nomor 78 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial bahwa kualitas sumber daya manusianya sudah memiliki kemampuan yang sesuai pada bidangnya. Karna memang sudah ada kebijakan dari pemerintah yang bahwa tertentu menempati suatu memang harus dari jalur pendidikan yang sesuai atau linier. Tetapi jika memang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka wajib mengikuti uji kompetensi. setiap pegawai jabatan Sumber daya finansial dalam bupati peraturan implementasi Nomor 78 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial bahwa memang terbatas anggaran rencana membuat ini pengetasan permasalah sosial dapat dilakukan secara keseluruhan, sehingga harus dilaksanakan secara bertahap mengikuti jumlah anggaran tersedia. Kemudian, data yang jumlah para penyandang penyakit jumlah social untuk angkanya tersebut membuat dikurangi, hal Dinsos Kabupaten Subang lebih bekerja ekstra tetapi hal tersebut juga segi harus finansialnya. dana tidak yang semua tersebut yang tidak mudah didukung dari dalam Sarana prasarana bupati peraturan implementasi Nomor 78 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah sosial bahwa ada kesejahteraan beberapa fasilitas penunjang untuk jika tetapi melakukan pendataan memang melakukan ingin penjaringan atau penertiban Dinas Sosial Kabupaten Subang akan melakukan koordinasi dengan sanpol PP. Jadi sarana prasarana yang ada ada tetapi memang belum maksimal. Karakteristik Agen Pelaksana melaksanakan penertiban pihak Dinas Sosial Kabupaten Subang sudah berjalan dengan baik, dengan adanya perintah dalam penertiban gelandangan dan pengemis mereka akan langsung melakukan kegiatan penjaringan. Dalam melaksanakan kebijakan disesuaikan tersebut, dengan objek yang ditemukan di lapangan pada saat patroli. Bila dengan para penyandang penyakit social ini dapat diamankan dengan baik, maka petugas tidak akan bertindak dengan keras. Tetapi, apabila objek di lapangan berusaha melawan atau melarikan diri, maka petuga akan bertindak dengan tegas dan keras dalam menertibkan para penyandang penyakit social tersebut. Dalam melakukan cara persuasif Komunikasi dalam implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial pada masalah kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Subang pihak mereka berkoordinasi dengan pihak eskternal dan internal. Adapun koordinasi yang dibangun dengan pihak internal antar bidang. yakni koordinasi Koordinasi kebijakan penyandang
Sedangkan koordinasi yang dibangun dengan pihak eskternal diantaranya dengan satpol PP. dalam implementasi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Subang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melalui sosial media dan juga untuk membuat masyarakat bahwa adanya larangan memberi uang kenapa gelandangan. Sosialisasi banner/spanduk Disposisi atau sikap pelaksana Sosial Kabupaten Subang memberikan respon yang baik kepada masyarakat maupun kepada tugas yang telah diberikan. Dan tidak terlepas dari tugas, fungsi dan peran yang telah ditetapkan kepada setiap bidang. penelitian Hasil menunjukkan bahwa respon para implementator sudah cukup baik, dan mereka selalu siap walaupun pada pelaksanaan dan tugas fungsinya belum terlaksana dengan maksimal. Jika ada penugasan yang diluar tugas yang telah ditetapkan, mereka melalukan respon terlebih dahulu melalui konfirmasi kepada para kepala bidangnya masing- masing. juga mengindikasikan bahwa pemahaman para implementator sudah terbentuk dengan baik. Respon Dinas tentunya pokok Hal tersebut Pemahaman para pelaksana kebijakan standar pelayanan minimal bidang sosial pada penyandang masalah kesejahteraan sosial ini para pelaksana sudah pasti terlebih dahulu diberikan pembekalan kepada para pegawai melaksanakan kegiatan dan dengan melakukan bagian perencanaan. pemahaman Lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak bisa menjamin bahwa gelandangan dan pengemis ini tidak akan kembali ke jalanan. memang Bahwa gelandangan dan pengemis ini sangat menggangu ketertiban masyarakat sekitar juga pengguna lampu lalu lintas. dan gelandangan ini terjun ke jalan karna menjadikan pengemis ini sebagai mata pencaharian mereka karna menurut mereka pengemis tidak melelahkan dan mendapatkan hasil yang lebih banyak di bandingkan menjadi asisten rumah tangga. Dinas Sosial segala melakukan tahun untuk kemungkinan setiap mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis Dinsos dapat menjamin para penyandang penyakit social yang sudah mendapatkan pembinaan nantinya tidak akan turun lagi ke jalanan. Namun Dinsos selalu berusaha untuk mengurangi jumlah anjal dan gepeng setiap tahunnya. Kembali individu masing-masing, karena tidak sedikit mereka yang bisa berubah dan mereka memiliki harapan hidup yang lebih baik. Masyarakat Kabupaten Subang masih ada yang belum berperan aktif dalam membantu pemerintah melakukan kebijakan ini, karena masih banyak yang berdonasi untuk gelandangan dan pengemis dengan berbagai alasan. Dinas Sosial Para pengemis tidak lagi kepada Faktor Penghambat dalam Impelementasi Kebijakan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Kabupaten Subang Dalam proses implementasi kebijakan sering kali muncul faktor lain penghambat masalah kebijakan, informasi dan eksternal. dukungan lingkungan tidak Dukungan eksternal yang memadai faktor kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kita juga harus untuk mempertimbangkan lingkungan menglonggarkan eksternal implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik. tertentu, antara akan menjadi agar No Hambatan Keterangan 1 Tidak tempat penampungan bagi gelandangan yang terjaring adanya Tidak tempat penampungan sementara pelatihan gelandangan sehingga gelandangan masih tetap melakukan kegiatannya sehari- hari di Kabupaten Subang. adanya untuk 2 Kurangnya Dana yang Dana diberikan kurang untuk mengatasi masalah penertiban gelandangan. 3 Mengetahui ketika mobil Dinas Sosial dan PP Satpol datang untuk menertibkan gelandangan lari Gelandangan ketika melihat mobil Dinas Sosial dan PP Satpol Kabupaten Subang. 4 Gelandangan berulang terjaring razia kali lakukan Di pendataan dan pembinaan, namun kembali berkeliaran di jalanan. 5 Kurangnya faktor sosial Kurangnya kesadaran masyarakat seringkali masyarakat memberikan sesuatu kepada gelandangan dan yang pengemis berada di jalanan, baik berupa uang atau lainnya. Upaya-upaya Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam proses kebijakan perdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial bagi gelandangan Kabupaten Subang memiliki lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan terhadap sosial pelayanan pengemis. dan gelandangan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di dapatkan data dan fakta terkait dengan Upaya Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Subang sebagai berikut : Pemerintah 1. Upaya preventif Upaya preventif dalah usaha yang terorganisir secara penyuluhan, meliputi latihan, bimbingan, pemberian pendidikan, serta bantuan, pengawasan kepada pembinaan ada berbagai pihak yang dengan hubungannya dan pergelandangan pengemisan. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di masyarakat, yang kepada baik ditujukan lanjut
perorangan maupun kelompok yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Upaya preventif ini di lakukan dengan cara: a) Penyuluhan dan bimbingan sosial b) Pembinaan sosial c) Bantuan sosial d) Perluasan kerja kesempatan e) Pemukiman lokal f) Peningkatan kesehatan derajat Dalam hal ini komunikasi serta kerjasama yang baik sangat dalam diperlukan pelaksanaan pembinaan pengemis dan gelandangan sesuai berjalan sehingga dengan awal. tujuan Berdasarkan hasil wawancara dan yang pengamatan dilakukan, diperoleh informasi bahwa kegiatan pencegahan gepeng di Kabupaten Subang sudah dilakukan oleh aparat Dinas Sosial, yaitu dengan melakukan kegiatan pendataan, sosialisasi, dan penyuluhan. Kegiatan pendataan dilakukan untuk dengan tujuan akurat secara mengetahui jumlah dan sebaran tempat gepeng beroperasi. Sosialisasi ditujukan kepada tokoh masyarakat, agar mereka ikut terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya gepeng. Sedangkan penyuluhan ditujukan kepada masyarakat, terutama yang rawan menjadi gepeng mereka agar mengetahui dan memahami adalah gepeng bahwa biasa perbuatan yang dilarang oleh pemerintah (perda). Disamping itu juga dilakukan pemasangan spanduk di titik-titik tertentu yang isinya larangan terhadap kegiatan pergelandangan dan pengemisan di tempat-tempat umum. pencegahan gepeng juga dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yaitu dengan melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dengan melakukan patroli secara rutin ditempat- tempat yang rawan operasi para gepeng. Namun demikian, upaya preventif yang dilakukan oleh aparat Dinas Sosial dan tersebut hasilnya Satpol PP terbukti belum maksimal, masih banyak para gepeng menjalankan berkeliaran operasinya di tempat-tempat umum yang strategis. Kegiatan 2. Upaya represif Upaya adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan untuk pergelandangan dan pengemisan serta mencegah meluasnya di masyarakat. represif Upaya represif ini bertujuan untuk atau mengurangi meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik seseorang maupun kepada kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Usaha represif ini dilakukan dengan cara:
a. Razia b. Penampungan untuk sementara setelah diseleksi tersebut gelandangan dirazia dan diseleksi, maka tindakan selanjutnya adalah: a) Dilepaskan dengan syarat b) Dimasukkan dalam panti social c) Dikembalikan kepada keluarganya d) Diserahkan pengadilan ke e) Diberikan pelayanan kesehatan c. Pelimpahan Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, informasi bahwa diperoleh kegiatan penanggulangan gepeng di Kabupaten Subang, terutama kegiatan razia sudah umumnya dilakukan. Pada sebelum gepeng razia Tim dilakukan Penanggulangan (Dinas Sosial, Satpol PP, Polres, Polsek) melakukan rapat koordinasi. lapangan Ketika turun ke kegiatan melakukan penanggulangan (razia) masing-masing anggota Tim Gabungan tersebut melaksanakan tugasnya sesuai hasil rapat. kesepakatan Biasanya tempat-tempat yang menjadi sasaran razia yaitu sepanjang jalan Jalan Otista, Lampu Merah Sinta, Jalan Yani, Ahmad Jendral Perempatan Impres, Lampu merah pintu tol Subang dan pusat keramaian lainnya. Pasar hasil dapat pengamatan ditarik kesimpulan bahwa upaya penanggulangan gepeng yang dilakukan oleh Tim Gabungan tersebut belum maksimal, karena keterbatasan sarana prasarana dan anggaran yang masih kurang dimiliki pemkab, terbatasnya tempat penampungan sementara yang ada dan tidak rehabilitasi/ adanya panti sehingga pembinaan gepeng yang sudah terjaring dalam razia tersebut tidak bisa maksimal dilakukan, dan sering terjadi para gepeng sudah terjaring dan yang diberikan pembinaan tersebut kembali menggelandang dan mengemis kembali. Berdasarkan tersebut suatu yaitu tempat sosial, 3. Upaya rehabilitatif Upaya rehabilitatif adalah terorganisir upaya usaha-usaha meliputi pemberian penyantunan, latihan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah masyarakat, pengawasan serta sehingga lanjut, bimbingan dengan para demikian gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara RI. ini di rehabilitative Usaha yang dan
lakukan dengan usaha-usaha seleksi, penampungan, penyantuanan, tindak lanjut, yang kesemuanya itu dilaksanakan melalui panti sosial. dan Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa Pemkab Subang dalam upaya penanggulangan gepeng hanya kegiatan preventif dan represif saja, itu pun belum maksimal. Pemkab Subang tidak bisa melakukan kegiatan sosial, rehabilitasi karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang, rehabilitasi yaitu sosial/panti untuk menampung para gepeng yang sudah mendapatkan pembinaan di penampungan sementara. Tempat rehabilitasi sosial/panti sosial merupakan tempat yang sangat penting untuk pembinaan/bimbingan lanjutan bagi gepeng yang sudah mendapat pembinaan di tempat penampungan sementara. sebatas tempat sosial tempat Di tempat ini mindset/sikap mental gepeng digodok dan dirubah, diberikan serta pembekalan keterampilan dan bantuan peralatan kerja untuk pemberdayaan diri gepeng. Dengan cara itu diharapakan tingkat kesejahteraan mereka terangkat dan refungsionalisasi kehidupannya di masyarakat sehingga pulih kegiatan menggelandang dan mengemis mereka tinggalkan. kembali, itu KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada gelandangan di Kabupaten Subang dapat disimpullkan bahwa: 1. Pemerintah Subang dalam permasalahan megatasi PMKS membuat kebijakan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (SPM) telah diatur secara rinci dan sangat jelas tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Subang dalam menangani masalah gelandangan. Dalam menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya dengan berjalan tidaklah mudah sesuai dengan apa sesuai yang diharapkan dengan dari perpub tersebut. Terbukti dari masih jumlah banyaknya gelandangan dan pengemis yang di Subang. Kabupaten Pemerintah Kabupaten Subang belum memiliki rumah singgah untuk tempat tinggal gelandangan karna pada kenyataannya pemerintah masih kesulitan dengan jumlah anggaran yang sedikit karna harus di bagi untuk beberapa permasalan sosial lainnya. bait-perbait berkeliaran telah 2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada gelandangan di
Kabupaten Subang belum cukup berjalan dengan baik dapat dilihat dari: a. Standar dan Sasaran Kebijakan Masih adanya standar dan sasaran yang belum tercapai oleh Dinsos Kabupaten Subang dalam hal ini masih adanya keberadaan gelandangan dan pengamen bahkan di waktu-waktu pada saat Dinsos tidak melakukan patroli keliling. b. Sumber Daya Dari sumber Daya sendiri, terdapat sumber daya dana dimana sumber daya dana tambahan guna menunjang serta meningkatkan kinerja para terutama pegawai yang setiap hari turun melaksanakan patroli dan berhubungan langsung dengan kegiatan di lapangan. Organisasi pegawai c. Karakteristik Pelaksana Karakteristik dari Dinsos Kabupaten Subang dalam melaksanakan kebijakan ini, mereka menyesuaikan dengan objek yang ditemukan pada saat di lapangan. Bila para gelandangan dan pengemis tidak bisa diamankan secara persuasive maka petugas di bertindak akan lapangan secara terutama represif, kepada para objek yang bahkan kabur berusaha melawan pada saat patroli dan razia berlangsung. d. Komunikasi Antar Organisai Dinsos Kabupaten Subang merupakan pelaksana utama untuk menerapkan kebijakaan pembinaan. Dinsos dibantu oleh beberapa elemen seperti rehabilitasi, KBP3A, panti PP. Dinsos satpol dan menganggap bahwa koordinasi dan komunikasi terhadap pihak satpol PP sudah cukup baik. e. Disposisi/Sikap Pelaksana Dinsos Kabupaten Subang tugas dalam melaksanakan wajib dan prinsip menerapkan dan koordinasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal. Dinsos Kabupaten Subang tugas mempunyai menegakkan Peraturan Bupati menyelenggarakan gelandangan, pembinaan pengemis dan pengamen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sesuai dengan para peraturan, dasarnya pelaksana sudah mengetahui tugas fungsi bidang pokok dan walaupun masing-masing, pada tugas pelaksanaan pokok dan fungsinya belum terlaksana dengan maksimal, tetapi dan komunikasi koordinasi selalu dilakukan guna meminimalisir masalah yang akan timbul. Para fungsinya integrasi baik sikap pada f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik Dinsos Kabupaten Subang tidak para menjamin penyandang penyakit social yang telah mendapatkan pembinaan dan kembali lagi Namun ke jalanan.
setidaknya. Dinsos telah mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah keberaaan mereka. Namun individu pada kembali masing-masing. Tidak sedikit dari mereka yang telah terjaring kemudian tetap sudah dibina namun memilih untuk kembali ke jalanan. Walaupun banyak ingin dari mereka pula berubah merekan dan arah hidup menginginkan yang layak. lebih Kesimpulannya yakni, masih ada masyarakat yang belum berperan secara aktif dalam membantu Pemerintah Kabupaten Subang terutama dalam menerapkan kebijakan ini, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang memberi uangnya kepada para dan gelandangan pengemis. razia 3. Faktor pengahambatnya yaitu: a. Kurangnya sumber daya fianansial faktor gelandangan yang tahunnya, tiap bertambah dan kurangnya tempat pusat pembinaan untuk gelandangan menampung dan pengemis. Selama ini program berjalannya pemberdayaan dan pembinaan gelandangan dan pengemis, dari Dinas Sosial Kabupaten Subang yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, berasal pemberdayaan, pembinaan gelandangan dan pengemis sangat terkendala. Hal ini dapat setiap dimaklumi tahun Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan semakin (PMKS), meningkat, sedangkan anggaran Pusat harus dapat dibagi ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia. b. Sumber daya manusia dari Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang. Dinas Sosial Kabupaten Subang bahwa pada Kepala bidang Rehabilitasi Sosial sampai saat ini masih kosong dan jumlah tenaga ahli pertama untuk bidang ini pun hanya terdapat 3 orang saja 2 di antaranya adalah pegawai Sosial Dinas kontrak. Kabupaten Subang belum memiliki daya manusia yang cukup untuk pembinaan melaksanakan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Padahal untuk melakukan penjaringan di butuhkan Tim TRC (Tim Reaksi Cepat) berjumlah 33 orang terdiri dari ketua, yang sekretaris, 6 orang satpol pp, 6 orang polisi dan 19 orang dari Dinas Sosial. Kemudian untuk satpol pp yang bertugas juga rata-rata tua sehingga sudah agak dilakukan patroli setiap hari kurang efektif, terjadi apalagi jika pengejaran terhadap gelandangan dan pengemis yang berusaha kabur karena sumber yang
takut dibawa, satu/dua biasanya hanya orang yang bisa mengejar karena yang lainnya sudah tidak terlalu kuat lari untuk kesadaran masyarakat. Masyarakat yang pada terjaring penertiban gelandangan dan pengemis ini ialah kategori anak-anak, lanjut usia yang beraktifitas di Pada merah. lampu faktor adalah dasarnya ekonomi lingkup dan internal keluarga yang tidak keluarganya, menasehati sehingga terjadilah penyimpangan anak jalanan. Sosialisasi yang diberikan ketika dalam penertiban baik pemberian nasihat, dan pembinaan mental rohani, ternyata sangat sulit karena dengan mengemis di jalanan lebih mudah dalam tanpa mendapatkan uang dan payah bersusah akhirnya dibina setelah mereka kembali kejalanan. Sedangkan masalah lainnya seringkali adalah, masyarakat memberikan sesuatu kepada gelandnagan dan pengemis yang berada di jalanan, baik berupa uang atau lainnya, seakan akan sosial, berjiwa mereka padahal dengan kejadian dapat seperti ini tumbuh menyebabkan suburnya anak jalanan. 4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penaggulangan gelandangan dan pengemis di sudah Kabupaten c. Kurangnya remaja, Subang dilakukan upaya pencegahan (preventif), upaya penanggulangan (represif), dan upaya rehabilitasi (rehabilitatif). penanggulangan Upaya-upaya gelandangan dan pengemis yang Pemerintah dilakukan tersebut Kabupaten maksimal, masih terutama rehabilitasi belum terlaksana dengan baik. upaya- Belum maksimalnya penaggulangan upaya gelandangan pengemis tersebut, disebabkan beberapa kendala, antara lain : kurangnya jumlah aparat, baik pada Dinas Sosial maupun Satpol PP, kurangnya anggaran alokasi untuk penanggulangan gepeng, dan belum tersedianya sarana dan pembinaan prasarana gepeng sesuai kebutuhan. melalui Subang belum upaya dan Saran Berdasarkan kesimpulan yang kemukakan telah maka peneliti sebelumnya, menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat ditanggapi untuk dipertimbangkan bahan masukan agar mencapai hasil yang Implementasi lebih baik dalam Kebijakan Pelayanan Standar Minimal Bidang Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Subang (Studi Kasus Gelandangan) sebagaimana dituangkan sebagai berikut : peneliti sebagai 1. Dari meningkatnya jumlah data mengenai gelandangan dan pengemis Kabupaten di Subang diharapkan bagi para Sosial Dinas pegawai diharapkan untuk lebih aktif menangani dalam
permasalahan pengemis dan lebih optimal khususnya bisa lebih memberikan pengarahan serta pembekalan terhadap para penyandang PMKS ini, dan selebihnya pihak pemerintah sendiri untuk bisa segera memberikan fasilitas rumah singgah guna untuk memperlancar proses jalannnya lebih pembinaan dalam maksimal penanganannya. untuk agar 2. Disarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Subang membuat semacam kampanye kepada masyarakat luas untuk dan meningkatkan peduli kesadaran terhadap gelandnagan dan pengemis yang ada di ini khususnya di Kabupaten Subang melalui poster, iklan, layanan dan sebagainya. Indonesia 3. Bagi masyarakat Kabupaten Subang hendaknya sendiri mematuhi kebikjasanaan yang dikeluarkan oleh Dinsos untuk tidak memberi apapun kepada para dan pengemis gelandangan. DAFTAR PUSTAKA Jurnal Andriyani Mustika N. 2012. "Ekploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di Daerah Yogyakarta." Jurnal Jurispridence Vol. 1 No. 1 Bulan Juli Tahun 2012. Suandi, I Wayan. "Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. No. 1 Tahun 2010. Buku A.M. Huberman., & M.B Miles. (1994). Analisis Data Kualitatif. Pendidikan Jakarta: Universitas Indonesia. Abdul Wahab, Solichin .2005. Analisis Kebijaksaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara Analisis ________2005. Kebijaksanaan dari Forulasi ke Implementasi dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara. ________2012.Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusun Model- model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Melalui Geovernance Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press. Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabet. Allen, L. A., Atmosudirjo, P., Beisline, J. R., Fayol, H., Gullich, L., Newman, W. H., ... & Urwick, L. F. DASAR-DASAR MANAJEMEN. Budi, Winarno.2002. Kebijakan Publik, Proses. Teori Yogyakarta: Media Presindo. dan
________2007. Kebijakan Publik: (Edisi Teori Revisi),Yogyakarta: Media Pressindo. dan Proses, Chandler dan Plano. 2004. Enam Administrasi Dimensi Strategis Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Medi. Edward Implementing Washington Quarterly III, George C.1980. Public Policy. DC:Congressional Press.
Prof. Dr. Hamidi. M.Si. 2010. Teori Metode Komunikasi. Malang: UMM Press. penelitian dan Frederickson, G. H., 1997. The Spirit of Public Administration. San Francisco: Jessey Bass Publishers. Gordon, George, J, 1982. Public Administration In America (ed.2th). New York:St. Martin's Press. Grindle, Marilee. S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World.New Jersey: Princeton University Press. Handayaningrat, 1995. Administrasi Jakarta : PT.Toko Gunung Agung Drs.Soewarno. Ilmu Studi dan Manajemen. Pengantar Hopkins. (1993). Desain Penelitian Tindakan Kelas (Model Ebbut). Yogyakarta : Pustaka Belajar. Islamy. Irfan, 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan X, Jakarta:Bumi Aksara. James E. Anderson, dkk.1984.Public Policy in America.California: Brooks/Cole Publishing Company. and Politics J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Kristiadi,J.B.1996, Administrasi dan Manajemen Pembangunan.Jakarta:LAN Lia Muliawaty. (2019). PELUANG TANTANGAN DAN DAYA SUMBER ERA MANUSIA DISRUPSI. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 1- 11. DI Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy. USA : Scott Foresman and Compan. Nugroho,Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. Ulber Silalahi.(2012).Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. Samodra,Wibawa.1994.Kebijakan Publik :Proses dan Analisis, Cet.Ke- 1, Jakarta:Intermedia Silalahi, Ulbert.2016. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi.Bandung: Baru Algensindo. Sinar Siagian Sondang.2001. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi.Jakarta:Rieneka Cipta. Subarsono.2013.Analisis Kebijakan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta : Bandung. ________.2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung:
Sunggono, Bambang.1994.Hukum dan Kebijaksanaan Publik.Jakarta: PT Karya Unipress. Suradinata, 1993. dan Kebijakan, Kebijaksanaan. Bandung: Mandar Maju. Ermaya. Keputusan Prinsip-prinsip Suharno. Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press. 2008. Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI Thoha, Administrasi Rajawali Press, cet.keVIII. Miftah. 2003.Ilmu Negara.Jakarta: Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Publik. Bandung: Alfabeta. Administrasi Pfiffner, Presthus, John M dan Robert Public 1960, Administration.New Ronald Press Co. York:The Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Publik. Kebijakan Yogyakarta:Media Pressindo. ________.2007. Kebijakan Publik: (Edisi Teori Media Revisi),Yogyakarta: Pressindo. dan Proses, Peraturan Perundang-undangan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Subang. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang.