BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia yang sama baik universal maupun dimata hukum sebagai hakikat dari manusia itu sendiri. Menurut John Locke, bahwa setiap orang dikaruniai hak atas kehidupan yang bebas dan kepemilikan sendiri yang tidak dapat dipindahkan maupun dicabut oleh negara, kecuali atas persetujuan pemilikinya (Arifin, 2019: 9). Hal ini menjadi kepunyaan paling dasar bagi setiap orang dalam kehidupannya. Hak tersebut juga harus diakui dan dijunjung tinggi keberlangsungannya oleh negara seperti tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negera menjadi salah satu faktor penting dalam melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak warga negara. Dengan memperhatikan setiap hak warga negara, Negara Indonesia membentuk ketentuan-ketentuan mengenai HAM maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh warga negara sebagai wujud negara melindungi dan menjamin hak warga negara. Pemerintah bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang dimiliki oleh setiap warga negaranya yang telah diatur konstitusi maupun instrumen HAM internasional seperti yang dimaksud dalam Pasal 71 UU HAM. Adapun menurut Dahlan Thaib, setidaknya terdapat 15 prinsip HAM, salah satunya yaitu hak untuk bekerja (Muhtaj, 2017: 88). 1
Bekerja adalah salah satu usaha manusia untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraannya agar dapat memperoleh penghidupan yang layak. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan pekerjaan yang layak baik di sektor publik maupun swasta. Negara menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut Pasal 27 UUD RI Tahun 1945. Selain itu, negara menjamin setiap orang mendapat perlakuan dan pengupahan yang adil di tempat kerja menurut Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dalam memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi yang terjadi baik dari segi individu maupun kelompok. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Perlakuan tersebut bertujuan agar setiap orang dapat memiliki pekerjaan untuk penghidupan yang layak. Perlakuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksud dengan; "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Terdapat kondisi yang beragam yang dialami tiap penyadang disabilitas seperti yang dimuat pada Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas, mulai dari fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menjadikan para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas maupun berinteraksi baik dalam 2
lingkungan maupun masyarakat sekitar. Maka dari itu, perlunya perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas terutama dari segi pemenuhan hak-haknya. Penyandang disabilitas juga memiliki status, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Namun, karena keterbatasan yang dimiliki, mereka berhak mendapat perlakuan khusus. Perlakuan ini bukanlah bantuan yang berlebihan, melainkan perlindungan terhadap diskriminasi oleh berbagai pihak dan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan tersebut dianggap melindungi, memajukan dan melaksanakan hak asasi manusia secara universal (Muhtaj, 2013: 275). Begitu pula pada pemenuhan hak atas kerja bagi penyandang disabilitas. Dalam Pasal 11 UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas tempat kerja non-diskriminatif yang diselenggarakan oleh negara, pemerintah provinsi, atau sektor swasta. Pada penegasan ini, penyandang disabilitas berhak mendapat pekerjaan yang layak seperti masyarakat pada umumnya. Namun, kerap pemenuhan hak ini cukup sulit untuk didapatkan oleh para penyandang disabilitas karena keterbatasan yang dimilikinya. Akhirnya kekhawatiran dalam kehidupan kerja para penyandang disabilitas timbul mulai dari kurangnya penerimaan kerja, fasilitas kerja yang memadai, sampai pemutusan hubungan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Sumatera Utara, dalam update data terakhir pada 9/6/2020, dari 22.622 penyandang disabilitas di Sumatera Utara terdapat 790 penyandang disabilitas di Kota Medan 3
Dalam data tenaga kerja, penyandang disabilitas tidak memiliki data khusus yang menyatakan bahwa mereka didata sebagai tenaga kerja, khususnya di Kota Medan. BPS Sumut masih belum memiliki data yang cukup akurat untuk menyajikan data tenaga kerja penyandang disabilitas yang membuat kurangnya data untuk diakses dalam menambah wawasan pengetahuan berapa penyandang disabilitas yang sudah memiliki pekerja atau menjadi tenaga kerja khususnya di Kota Medan. Beberapa penyedia lapangan kerja memiliki persyaratan yang irasional dalam proses rekrutmen menjadi hambatan awal bagi penyandang disabilitas untuk bekerja disektor tersebut. Lingkungan yang kurang ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor yang membuat minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor pekerjaan normal. Lalu, masih kurangnya akomodasi sarana dan prasarana baik infrastruktur fisik maupun nonfisik bagi penyandang disabilitas juga menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh pihak pemberi kerja (Hidayat, 2020: 29). Tingkat ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di bawah UU Penyandang Disabilitas wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dan dipekerjakan di instansi/perusahaan mereka dan menyediakan aksesibilitas dan lingkungan yang inklusif serta tempat kerja yang mendukung yang memfasilitasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sehingga mudah beradaptasi dan bergerak bebas untuk bekerja (Devryano, 2022: 146). Dewasa ini, pemerintah sudah mulai serius untuk menangani dan melaksanakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama hak atas pekerjaan. Pada Rabu (22/7/2020), Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 4
5 kesepakatan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberiikan pekerjaan dan terus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak atas pekerjaan dan sebagai bukti peran dan partisipasi mereka dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan untuk mengajak BUMN dan pimpinan perusahaan BUMN untuk menandatangani komitmen tersebut dan selalu mengingatkan Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemda untuk merealisasikan UU Penyandang Disabilitas. Ia menegaskan kalau kuota pekerja penyandang disabilitas belum memenuhi maka segara sampai terpenuhi (Binapenta & PKK, 2020). Demikian pula Pemko Medan yang ingin mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk bekerja melalui Unit Layanan Penyandang Disabilitas untuk mendorong perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, menggelar sosialisasi jaminan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Hotel Saka pada Rabu (31/08/2022). Wakil Walikota Medan Aulia Rachman menyatakan, "Pemko Medan juga membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan perawatan dan kemampuan untuk disampaikan kepada pemberi kerja agar bisa mempekerjakan mereka." Joli Afriani, Presiden Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Medan (PPDI), menyatakan: "Kami akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengimplementasikan aturan tentang jaminan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dan kami berharap perusahaan juga memperhatikan dari orang cacat. penyandang disabilitas"
Namun, Kota Medan masih belum memiliki Perda tentang Penyandang Disabilitas yang dapat memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas secara khusus di daerah serta untuk menguatkan program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Ini akan menimbulkan keraguan terhadap pemenuhan hak- hak penyandang dsabilitas dan juga upaya-upaya Pemerintah Kota Medan terhadap penyandang disabilitas karena tidak adanya peraturan yang mengikatnya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Medan Edwin Sugesti Nasution menyatakan, 25 (dua puluh lima) rancangan peraturan daerah telah disiapkan bersama Pemerintah Kota Medan, salah satunya tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lansia di Kota Medan, Perlindungan dan Pembangunan disabilitas-dan-umkm). Walaupun sudah menjadi Ranperda, ini juga masih menunjukkan bahwa belum adanya Perda khusus tentang Penyandang Disabilitas. Menyikapi pekerja disabilitas, perusahaan swasta PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi) memulai gerakan untuk menyediakan lapangan kerja dan penghidupan yang layak bagi pekerja disabilitas dengan membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan pada job fair Departemen Tenaga Kerja di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (29/10/2022). Manajemen Alfamidi menyatakan bahwa pekerja disabilitas akan ditempatkan di store crew, serta menambahakan bahwa tidak ada perlakuan khusus kepada karyawan penyandang disabilitas dan hanya diberikan rompi khusus atau PIN sebagai 6 UKM
7 penanda bahwa mereka adalah penyandang disabilitas. Selain dari itu, perlakuan yang diberikan sama sehingga diharapkan dapat membantu para konsumen disabilitas yang ingin berbelanja Dengan uraian-uraian tersebut, pemerintah harus memperhatikan lebih lanjut khususnya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Upaya-upaya yang dilakukan haruslah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki panyandang disabilitas, sehingga pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Maka dari itu, penelitian ini akan mengacu pada "Upaya Dinas Tenaga Kerja Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Medan". 1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi permasalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih rendah. 2. Jaminan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Peraturan Daerah Kota Medan masih belum ada. 3. Perlindungan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih belum terlihat. 4. Fasilitas khusus bagi pekerja penyandang disabilitas masih minim. 5. Upaya pemerintah dalam memenuhi hak terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas masih belum terlihat.
1.3. Batasan Masalah Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak meluas, maka dibutuhkannya pembatasan masalah sehingga penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. 1.4. Rumusan Masalah Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1. Bagaimana upaya pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan di Kota Medan? 2. Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan? 1.5. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu; 1. Untuk mengetahui upaya pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan di Kota Medan. 2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dimiliki dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. 1.6. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1) Bagi Penulis, diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi peneliti di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum, khususnya 8
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dan ketenagakerjaan. 2) Bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan dan masukkan dalam melakukan upaya-upaya guna pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. 3) Bagi Masyarakat Kota Medan, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas sehingga dapat menjadi landasan untuk masyarakat memberi masukkan dan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. 9