JURNAL TANAH PILIH - VOL. 2 NO. 1 (2022) E-ISSN 2777-1113 Jurnal Tanah Pilih Vol. 2, No. 1, 2022 E-ISSN 2777-1113 Strategi Aliansi Perempuan Merangin (APM) dalam Mengadvokasi Perempuan di Kabupaten Merangin, Jambi: Meninjau Kembali Program Anti Kekerasan 1. Roza Fitria Corresponding Email: edikurniawan@uinjambi.a c.id UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia 2. Edi Kurniawan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia Article's History Submitted: March 2022 Revised: April 27, 2022 Accepted: April 27, 2022 Published: May 3, 2022 16, Copyright © 2022 The Author(s) This article under CC BY 4.0 License is licensed Published by 3. Siti Marlina UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia Abstrak Artikel ini mendiskusikan advokasi program anti kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang digerakkan oleh Aliansi Perempuan Merangin (APM), strategi pelaksanaannya dan kendala yang dihadapi. Tulisan ini merupakan kajian lapangan di mana data-data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di satuan kerja APM Merangin, Dusun Marga Mulya, Desa Pulau Tujuh, Kecamatan Pamenang Barat, Merangin. Hasil kajian menyimpulkan bahwa strategi APM dalam mengadvokasi perempuan Merangin dilaksanakan dengan cara dialog publik, kampanye, sosialisasi, dan melalui siaran radio. Sementara strateginya dilakukan adalah dengan dengan cara menjalin mitra kerja, sosialisasi, pelayanan pada korban dan pengumpulan dana. Adapun kendala yang dihadapi oleh APM dalam mengadvokasi perempuan Merangin adalah kurangnya partisipasi masyarakat, yaitu tidak berani melapor. Upaya dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan cara membuat acara sosialisasi menarik, penjadwalan ulang, dan aktif berpastisipasi. Kata Kunci: Strategi, Advokasi, Aliansi Perempuan Merangin (APM), Anti Kekerasan terhadap Pempuan. Abstract This paper discusses the advocation program of the anti- violence program against women in Merangin Regency, Jambi, run by its implementation strategy and the obstacles faced. This paper uses an empirical juridical approach with data collection the Merangin Women's Alliance (APM), TANAH PILIH 75
JURNAL TANAH PILIH - VOL. 2 NO. 1 (2022) E-ISSN 2777-1113 interviews, and form of observation, methods documentation. This research was carried out in the Merangin APM work unit, Marga Mulya, Pulau Tujuh Village, West Pamenang District, Merangin. This paper concludes that the implementation of the anti-violence program against women in APM Merangin through public dialogue, campaigns, outreach, and through radio broadcasts. Meanwhile, the strategy is carried out by establishing work partners, socialization, services to victims and fundraising. As for the obstacle faced by APM in advocating of Merangin women is the lack of community participation, not daring to report. Efforts to deal with it are by making interesting socialization events, rescheduling, and actively participating. in the is carried out Keywords: Strategy, Advocation, Merangin Women's Alliance (APM), Anti-Violence Program against Women. PENDAHULUAN Beberapa tahun terakhir ini, kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan, tidak terkecuali di Kabupaten Merangan, Provinsi Jambi. Untuk tingkat Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin menduduki tingkat tertinggi ketiga pada tahun 2019 2021). Berikut adalah data korban kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa di Kabupaten Merangin. Tabel.1. Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Perempuan dan Perempuan Dewasa di Kabupaten Merangin Kategori Kasus Tahun No 2017 2018 2019 2020 2021 1. Persetubuhan 7 9 16 5 8 2. Pencabulan 3 9 9 15 2 3. Pelecehan 5 5 2 2 2 4. Pemerkosaan 2 4 2 1 0 5. KDRT 7 8 7 4 3 6. Penelantaran 5 1 1 0 0 Total 29 36 37 27 15 (Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin) TANAH PILIH 76
JURNAL TANAH PILIH - VOL. 2 NO. 1 (2022) E-ISSN 2777-1113 Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan rata-rata pertahun mengalami peningkatan meskipun menurut salah satu pegawai di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, masih banyak kasus yang belum tercatat karena takut untuk memberikan laporan ke Dinas dan menganggap akan mengumbar aib keluarga dan ancaman lain dari pelaku kasus tersebut (Fauziah, 2021). Hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Perempuan Merangin (APM), menarik untuk dikaji. LSM ini terhadap didirikan untuk mengadvokasi perempuan Merangin dalam perempuan, bermitra dengan 8 LSM Perempuan di Sumatera (Hamirul & Nasir, 2019: 180). Oleh karena itu, tulisan ini mendiskusikan bagaimana program advokasi perempuan Merangin oleh APM, strategi yang digunakan serta kendala yang dihadapi. tindak kekerasan Kajian-kajian tentang advokasi perempuan dalam mencegah terjadinya kekerasan telah menarik perhatian banyak peneliti dalam berbagai perspektif dan pendekatan. Mulai dari perspektif yuridis (Afriani, 2014; Setiamandani & Suprojo, 2018), psikologis (Anindya et al., 2020; Ariyanti & Ardhana, 2020; Rahman & Nurhayati, 2004), pendidikan (Hadziq, 2018; Setiani, 2016), politik (Nugroho, 2013; Perempuan, 2018), sastra (Fitriani & Wildan, 2017; Prasetyo & Haryadi, 2017), agama (Arifin & Santoso, 2016; Prasetyo & Haryadi, 2017), sampai pada kajian budaya (Israpil, 2017; Rima, 2009). Gerekan-gerakan NGO-NGO anti terhadap perempuan juga menaruh perhatian para peneliti (Rachmat, 2018; SHOLICHAH, 2017; Ulhaq, 2021). Hanya saja, dalam konteks NGO Aliansi Perempuan Merangin, sejauh ini baru diteliti oleh Hamirul dan Muhammad Nasir. Hanya saja, pendekatannya lebih kepada pendekatan konseling (Hamirul & Nasir, 2019). Karena itu, kajian tentang advokasi anti kekeran terhadap perempuan mengangin belum tersentuh oleh para peneliti terdahulu. METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Lokasinya di satuan kerja APM, jl. Poros Pulau Tujuh, RT 03, Marga Mulya, Pamenang Barat, Merangin. Selanjutnya dalam teknik analisis data menggunakan langkah-langkah analisis data kualitatif yakni mereduksi data, penyajian data dan verivikasi data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan ialah dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara observasi dan wawancara. Informan wawancara adalah ketua pelaksana APM, Community Center (CC), perwakilan Forum Remaja laki-laki, perwakilan Forum Remaja Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, BPD Pulau Tujuh, Kasi Pengarustamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Merangin. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen APM, internet, buku, dan jurnal. HASIL DAN PEMBAHASAN Bagian ini memperkenalkan profil Alianasi Perempuan Merangin (APM) mulai dari sejarah sampai pada kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya, mendiskusikan program-program anti kekerasan terhadap perempuan pada APM Merangin serta strategi APM Merangin menjalankan program- program tersebut dan kendala yang dihadapi. a. Sekilas tentang Aliansi Perempuan Merangin (APM) APM merupakan organisasi perempuan berbadan hukum yang lahir pada tanggal 01 Januari TANAH PILIH 77
JURNAL TANAH PILIH - VOL. 2 NO. 1 (2022) E-ISSN 2777-1113 tahun 2003 dan merupakan perkumpulan orang-orang melalui kelompok yang disebut dengan community center (CC). APM berkomitmen untuk menegakkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, APM membangun jaringan strategis dan mitra kerja/masyarakat sebagai kandidat utama seperti pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, swasta, organisasi masyarakat, masyarakat dan APM itu sendiri. Anggota APM, saat ini, berjumlah 14 kelompok Community Center (CC). Kolompok ini merupakan pusat belajar dan dikusi untuk mengadvokasi para perempuan dari tindak kekerasan pada wilayah kerjanya yang tersebar di enam Kecamatan di Kabupaten Merangin. Untuk jangkauan informasi, beberapa kegiatan telah di lakukan di desa Rantau Ale kecamatan Batang Masumai, Kecamatan Tabir Selatan, dan lingkungan sei Mas Kelurahan Pasar Atas Kec. Bangko- Merangin. b. Program Anti Kekerasan terhadap Perempuan Dasar dari program ini adalah UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." (Ibrahim et al., 2019: 91). Artinya, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian tidak memandang bulu dan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sama berhak untuk dimanusiakan. Untuk mencapai tujuan ini, APM membuat beberapa sebagai berikut: Pertama, dialog publik. Dialog publik diselenggarakan bersama para remaja dan komunitas- komunitas lain pada setiap desa dengan menghadirkan nara sumber dari mitra kerja baik tingkat lokal maupun nasional. (Sualjimah, 2021). Sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh beberapa NGO lain, cara semacam ini cukup efektif dalam mendidik perempuan (Mahfiana, 2015; Nur & Hastuti, 2004), hal ini karena dialog-dialog semacam ini akan membuka wawasan perempuan tentang ilmu rumah tangga, relasi antara suami dan istri, sikap kedewasaan, cara menghindar agar tidak didiskriminasi dan lain-lain. Hal ini juga dirasakan oleh para peserta dialog publik yang diselenggarakan oleh APM. Hal di atas penting untuk dilakukan karena, dalam konteks lebih luas, perempuan merupakan salah satu korban perdagangan manusia yang berwajah Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Mereka dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan bekerja di luar negeri. Tetapi faktanya, jauh dari janji manis. Mereka sering tertipu sehingga menjadi istri kontrak, pekerja seks, bahkan perempuan yang masih anak-anak menjadi budak pelampiasan nafsu orang yang mempunyai penyimpangan seksual seperti pedofilia (Pramudini et al., 2021: 259). Kedua, program selanjutnya yang dilakukan oleh APM adalah peringatan hari perempuan, baik tingkat Nasional maupun Internasional dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang ada. Hal ini diakui oleh Sutiyem, Devisi Koordinator Program APM: "Mengkampanyekan program dengan siaran radio agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, juga dengan zoom melalui Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI), Jaringan Buruh Taiwan, dan Hongkong. Memperingati International Women Day (IWD), 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, May Day atau Perayaan Hari Buruh"(Sutiyem, 2021). c. Strategi APM Strategi merupakan suatu rencana cermat mengenai jalannya program agar mencapai sasaran (Darmanto & Dwiyani, 2015: 1). Begitu pula yang dilakukan Aliansi Perempuan Merangin (APM), dalam menggerakkan program Anti Kekerasan terhadap Perempuan, mereka juga memilik beberapa strategi (Taufik, 2013: 190). Adapun strategi-stategi tersebut sebagai berikut: TANAH PILIH 78
JURNAL TANAH PILIH - VOL. 2 NO. 1 (2022) E-ISSN 2777-1113 Pertama, membangun mitra kerja. Mitra kerja merupakan pihak lain yang terlibat guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi bisa sebagai pembantu atau pendukung program-program yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Sebagai sebuah organisasi, APM telah membangung beberapa mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah, organisasi nirlaba yang ada disekitar masyarakat, dan berbagai pihak-pihak baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Hal ini diakui oleh Sualjimah, Badan Pelaksana Aliansi Perempuan Merangin (APM) (Sualjimah, 2021). Pengakuan Sualjimah diakui oleh Fauziah, KASI Pengarustamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin: "Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dilibatkan dalam kemitraan kerja berkolaborasi dengan APM bersinergitas sudah sepuluh tahun. APM juga sangat membantu kami terlebih dalam hal menangani korban di daerah yang jauh untuk Dinas jangkau, kami menangani pada bidang psikologis untuk korban" (Fauziah, 2021). Juga diakui oleh Supriyadi, Ketua BPD Desa Pulau Tujuh: "APM juga menjalin mitra dengan Pemerintah Desa Pulau Tujuh, Kami juga terlibat pada dialog ataupun sosialisasi tidak hanya di desa ini saja melainkan di desa-desa di Merangin cakupan APM. Masyarakat disini juga sangat terbantu adanya dari program APM tersebut" (Supriyadi, 2021). Tidak hanya kerjasama dengan Pengarustamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dan BPD Desa Pulau Tujuh, APM juga bekerjasama dengan tokoh agama, seperti yang diakui oleh Muslimin, seorang tokoh agama: "dalam menanggapi program APM, kami selaku tokoh agama mensupport dimana APM menjalankan program dengan berdasar pada nilai dan norma agama sehingga terjadi keseimbangan juga dilibatkan ketika tanpa melupakan Tuhan. Berbagai acara APM bermusyawarah, dan dialog publik" (Muslimin, 2021). Selain itu, APM juga bermitra di Ketua Forum Pertahanan Adat Kabupaten Merangin sebagai yang diakui oleh ketuanya, Eka Anwar: "APM telah menjalin mitra kerja dengan tokoh adat sejak awal berdiri, perempuan itu wajib dilindungi kami selaku tokoh adat juga membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada dengan cara mendatangi kerumah untuk musyawarah mufakat juga dihadiri RT/RW, Kadus, dan Kades, serta Hansip. Saat ini kausus KDRT dalam wilayah cakupan APM tinggal 40% tidak sebanyak sebelum adanya program dari APM" (Eka, 2021). Kedua, sosialisasi program anti kekerasan terhadap perempuan. Sosialisasi merupakan proses dalam memperlajari nilai, norma, dan peran untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial (Khairani Kurniawati, 2018). Dalam sosialisasi, pastipasi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, pemberdayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sugandi, 2011: 183). Dengan demikian, dalam hubungannya dengan program-program APM, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat tahu tujuan APM (Darmo, 2019: 1), yakni agar hilangnya atau sekurang-kurangnya berkurang kekerasan terhadap perempuan. Sejauh ini, APM telah melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk kegiatan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti diakui oleh Sutiyem, Devisi Koordinator Program Aliansi Perempuan Merangin (APM) mengatakan: "Selama beberapa ini upaya dalam menjalankan program yakni dengan melakukan sosialisasi, berdiskusi dan berdialog. Memberikan pemahaman dan himbauan baik untuk anak muda sampai lansia, namun dalam masa pandemi Covid-19 melalui aplikasi zoom dan ada juga pertemuan face to face dengan jumlah peserta yang dibatasi dan tetap menaati protokol kesehatan" (Sutiyem, 2021). tahun TANAH PILIH 79
JURNAL TANAH PILIH - VOL. 2 NO. 1 (2022) E-ISSN 2777-1113 Fauziah, kasi Pengarustamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, juga mengakui bahwa Dinas tersebut dilibatkan dalam mensosialisasikan program anti kekerasan terhadap perempuan: "Dinas juga dilibatkan dalam sosialisasi program anti kekerasan terhadap perempuan sebagai narasumber dengan tujuan agar meningkatkan pemahaman masyarakat terutama perempuan agar tidak menjadi korban baik yang sudah menikah ataupun belum. Mengenalkan masyarakat dengan Dinas sebagai mitra kerja APM" (Fauziah, 2021). Dari sosialisasi yang dilakukan oleh APM ini, ternyata juga mendapatkan wawasan kepada masyarakat, seperti yang diakui oleh Imam Syaifuddin, Ketua Forum Remaja Laki-Laki: "Dengan adanya sosialisasi, diskusi, dan juga pelatihan-pelatihan yang diadakan APM terkait dengan Program Anti Kekerasan terhadap Perempuan saya pribadi mendapatkan tambahan wawasan yang luas dan banyak teman baru ketika mengikuti kegiatan APM" (Imam, 2021). Senada dengan Imam Syaifuddin, Ernawati Meiliana, dari Forum Remaja Perempuan Desa Bukit Bungkul, juga mengakui banyak mendapatkan wawasan dari program APM. Ia merasa dibimbing agar terhindar dari kekerasan. Ernawati mengakui: "saya merasa lebih beruntung karena dibimbing cara menjaga diri agar terhindar dari kekerasan dan dari APM mendapatkan perlindungan serta pendampingan jika terjadi kasus terhadap perempuan yang fatal, kita bisa dibantu dalam menyelesaikannya sampai ke ranah hukum yang seadil-adilnya" (Ernawati, 2021). Radja Muammar Khadafi, siswa MTs N 5 Merangin, juga anggota Forum Laki-Laki dari Generasi Remaja Sehat(GreS) Desa Pinang Merah mengakui bahwa ia mendapatkan wawasan dari APM yang tidak ia dapatkan di bangku sekolah (Radja, 2021). Sementara Lily, dari Forum Remaja Perempuan Desa Mampun Baru, merasa dirinya banyak mendapatkan pengalaman organisasi sekaligus dapat mendalami materi-materi program APM seperti KDRT, hamil yang tidak diinginkan dan lain-lain (Lily, 2021). Ketiga, pelayanan dan pendampingan. Pelayanan ada dua macam, yaitu fisik dan administratif. Pelayanan yang sering dilakukan oleh APM adalah pelayanan fisik. Polanya dengan melayani mereka yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Tidak sebatas pelayanan, APM juga mendampingi para korbannya memotivasi dan menguatkan para korban sekaligus memberikan solusi dan rancangan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah (Munandar Sulaiman, 2019,: 89). Seperti diakui oleh Sutiyem, Devisi Koordinator Program APM, "APM memberikan pelayanan berupa konsultasi, mediasi, advokasi, dan pendidikan kritis, biasanya para korban berkonsultasi mendatangi anggota APM di desa masing-masing, terkadang juga meminta pendampingan" (Sutiyem, 2021). Caranya seperti yang dijelaskan oleh Sualjimah, Ketua Badan Pelaksana APM, yakni dengan ".... melakukan mediasi tingkat APM atas persoalan yang dialami oleh suami dan Istri. Kemudian di pertemukan sesuai tingkatan kasus dan penyelesaian. Tahapan awal untuk korban yaitu penyadaran terhadap korban salah satu penyebabnya adalah ketidak beranian melapor, setelah itu mengananlisis masalah untuk membantu memecahkan, selanjutnya pendampingan dan konseling, terahir penguatan segi psikis yang ditangani oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Kabupaten Merangin" (Sualjimah, 2021). Hasilnya, seperti yang diakui oleh Atik, anggota APM CC Pinang Sehat, orang yang pernah didampingi oleh APM: "sangat luar biasa. Dulu saya pernah didampingi APM dan alhamdulillah sekarang keluarga saya masih bisa diperbaiki. Selain pernah didampingi APM, saya juga ikut menjadi anggota APM ikut mendampingi perempuan lain yang mendapatkan kekerasan biasanya korban datang kerumah. Salah satunya masalah penelantaran rumah tangga TKW bekerja di Malaysia, meskipun mendapat ancaman namun saya tetap memperjuangkan hak perempuan" TANAH PILIH 80
JURNAL TANAH PILIH - VOL. 2 NO. 1 (2022) E-ISSN 2777-1113 (Atik, 2021). Keempat, dana pelaksanaan. Dana merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Tanpa dana, rasanya suatu organisasi, tidak berjalan secara efektif, termasuk APM. Dalam menjalankan roda organisasi, APM mendapat bantuan dana PEMDA Merangin, MoU baik berupa PERDA maupun PERDES (Hamirul & Nasir, 2019). Hal ini diakui oleh Sualjimah bahwa: "anggaran dana untuk program dapat dilaksanakan biasanya itu dari penggalangan dana (fundraising) baik upaya pengajuan di pemerintah daerah, kerjasama dengan PERMAMPU, sumbangan relawan, dan juga dari dana sukarela anggota APM " (Sualjimah, 2021). d. Kendala Program-program yang telah dilakukan oleh APM, tidak semuanya berjalan mulus, melain terjadi berbagai kendala yang dihadapi. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh APM: Pertama, minimnya partisipasi masyarakat karena APM dianggap "kepo" terhadap rumah tangga orang lain. Hal ini dijelaskan oleh Eka Anwar, Ketua Forum Pertahanan Adat Kabupaten Merangin: "Dalam menjalankan program anti kekerasan terhadap perempuan masyarakat masih menganggap APM terlalu mengurusi masalah keluarga atau maslaah pribadi seseorang sehingga mengakibatkan orang-orang kurang berpartisipasi dalam mengikuti program APM dan beranggapan negatif" (Eka, 2021). Kedua, korban tidak berani melapor. Hal ini terjadi karena, seperti dijelaskan oleh Fauziah, malu menggumbarkan aib keluarga, walaupun mereka membutuhkan peyanan dan pendampingan (Fauziah, 2021). Hal yang senada juga diakui oleh Sutiyem: "banyak terjadi kasus namun tidak berani melapor dikarenakan malu dan sebagian orang beranggapan bahwa itu aib keluarga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ingin mempertahankan rumah tangganya, dan masih cinta" (Sutiyem, 2021). Ketiga, provokator perceraian. Munculnya stigma ini karena, sepeti dijelaskan oleh Syaifuddin dari Ketua Forum Lelaki sebagai berikut: "saya selaku ketua forum remaja lelaki sangat mendukung penuh dengan pelaksanaan program anti kekerasan terhadap perempuan karena mempnyai banyak manfaat positifnya namun ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa APM mengajarkan seorang perempuan untuk berani melawan laki-laki atau suami jika yang sudah berumah tangga dan bahkan menagnggap APM sebagai profokator perceraian keluarga" (Imam, 2021). Keempat, mitra kerja sulit mengkoordinasikan waktu. Maksudnya, mitra kerja yang menjadi narasumber misalnya, terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga sulit untuk mencocokkan waktunya. Hal ini diakui oleh Sualjimah selaku Ketua Badan Pelaksana APM: "Kendala APM dalam menjalankan program kurangnya repon dinas yang terkait dalam sosialisasi, misalnya akan dilaksanakan diskusi terkait program pihak dinas yang diharapkan sebagai narasumber tidak dapat hadir dengan alasan masih banyak kegiatan di jam kantor dan acara bertepatan dengan jam kerja dinas untuk biaya transportasi tidak ada" (Sualjimah, 2021). Kelima, terbatasnya dana. Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa dana merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Tanpa dana, rasanya suatu organisasi, tidak berjalan secara efektif. APM termasuk organisasi yang mengalami kendala dana seperti diakui oleh Atik, anggota Community Centere (CC): "dalam pelaksanaan program anti kekerasan terhadap perempuan terdapat kendala keterbatasan dana, dimana saat ini dalam melaksanakan diskusi untuk anggota Community Centere (CC) dan remaja agar ada TANAH PILIH 81
JURNAL TANAH PILIH - VOL. 2 NO. 1 (2022) E-ISSN 2777-1113 partisipasinya pasti membutuhkan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana pendukung kegiatan" (Atik, 2021). KESIMPULAN Berdasarkan diskusi-diskusi di atas, tulisan ini menyimpulkan bahwa strategi APM Merangin dalam mengadvokasi perempuan di Kabupaten Merangin, Jambi, dilakukan dengan cara menyelenggarakan dialog publik, sosialisasi, seminar, kampanye melalui poster dan radio dimana kegiatan-kegiatan ini tidak hanya melibatkan kelompok perempuan tetapi juga laki-laki. Program-program tersebut digerakkan dengan cara bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan dan organisasi nirlaba disekitar masyarakat untuk mengenalkan program kerja mereka serta pendampingan hukum terhadap korban kekerasan. Dalam menjalankan program- program tersebut, kendala yang dialami APM adalah lemahnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya dana. Lemahnya partisipasi masyarakat karena APM dianggap terlalu mengurusi wilayah privasi keluarga orang lain dan dicap sebagai provokator perceraian. Karena itu, beberapa korban kekerasan tidak berani melapor kepada pihak APM karena menganggap masalah tersebut sebagai aib keluarga mereka. Walaupun demikian, APM tidak patah semangat. Kelompok-kelompok masyarakat yang mencap negatif program APM diajak dan diundang untuk berdialog, baik secara pribadi maupun mengikuti dialog publik dengan mengundang pembicara yang kompeten tentang tema terkait. DAFTAR PUSTAKA Afriani, T. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(6). Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Terapan Informatika Nusantara, 1(3), 137-140. Arifin, B., & Santoso, L. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah, 8(2), 113. Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali. Jurnal Kajian Bali, 10(1), 283- 304. Darmanto, S. W., & Dwiyani, T. (2015). Bauran Orientasi Strategi Dan Kinerja Organisasi Penerapan Variabel Anteseden, Moderasi Dan Mediasi Dalam Penelitian Ilmiah. Deepublish. Darmo, M. P. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Deepublish. Fitriani, D., & Wildan, W. (2017). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Novel Bidadari Hitam Karya Ti Thamrin. Master Bahasa, 5(2), 79-87. Hadziq, A. (2018). Pendidikan Anti Kekerasan Berwawasan Lingkungan. At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam, 3(1), 55-71. Hamirul, H., & Nasir, M. (2019). Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Perempuan Merangin untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Marketing, 3(1), 178-193. Ibrahim, L. F., Seran, G. G., & Pratidina, G. G. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bogor. Jurnal Governansi, 5(1), 89-97. TANAH PILIH 82
JURNAL TANAH PILIH - VOL. 2 NO. 1 (2022) E-ISSN 2777-1113 Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). Pusaka, 5(2), 141-150. Khairani Kurniawati. (2018). Sosialisasi Kepribadian. Sentra Edukasi Media. Mahfiana, L. (2015). Perempuan dan Diskriminasi (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan). Al-'Adl, 8(2), 110-122. Merangin, A. P. (2021). Arsip Sekretrariat Kantor Aliansi Perempuan Merangin. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak di Jambi Meningkat, Didominasi Faktor Ekonomi. Merdeka.Com. Munandar Sulaiman. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum. PT Refika Aditama. Nugroho, H. (2013). Multikulturalisme dan Politik Anti Kekerasan. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2(2). Nur, R., & Hastuti, T. (2004). Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Komunikasi Pemasaran Sosial Non-Goverment Organization (NGO) Untuk Isu-Isu Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Cut Nyak Dien YOGYAKARTA Dan Solidaritas Perempuan Untuk Ha. Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(2), 102661. Perempuan, K. (2018). Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme. Catatan Tahunan. Pramudini, P., Sormin, E., Nadeak, B., Yesyca, M., Lase, F. J., Panggabean, M. L., Novitasari, I., & Jovani, A. (2021). Sosialisasi Tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dalam Rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. JURNAL Comunità Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan, 3(1), 542-551. Prasetyo, Y., & Haryadi, H. (2017). Kekerasan Terhadap Tokoh Perempuan dalam Novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas dan Lelaki Harimau Karya Eka Kurniawan. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 6(2), 152-160. Rachmat, A. P. (2018). Peranan UN Women Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan. Universitas Andalas. Rahman, F., & Nurhayati, S. R. (2004). Model Pendampingan Psikologis Berbasis Gender dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam Jurnal Penelitian Humaniora, 12. Rima, F. (2009). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rekonstruksi Budaya. Respons: Jurnal Etika Sosial, 14(02). Setiamandani, E. D., & Suprojo, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Reformasi, 8(1), 37-46. Setiani, R. E. (2016). Pendidikan anti kekerasan untuk anak usia dini: Konsepsi dan implementasinya. Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 1(2), 39- 56. SHOLICHAH, H. (2017). Advokasi LSM Rifka Annisa Study Kasus: Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Gunungkidul. Universitas Gadjah Mada. Sugandi, Y. S. (2011). Administrasi Publik. Graha Ilmu. Ulhaq, F. (2021). Kontribusi Non-Governmental Organization (NGO) Dalam Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia (2010-2018). Universitas Pelita Harapan. TANAH PILIH 83