Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Tanggal Tentang : Tahun 2021 : : Rencana Pembangunan Jangka Menengah BAB I PENDAHULUAN Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 1.1 Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Pada tataran teknis operasional, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk: a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 1
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pada daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan Daerah adalah: 1. Pendekatan Politik yang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; 2. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu; 3. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk menyalurkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; 2
4. Pendekatan Atas-Bawah (top down) dan Bawah-Atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan serta Desa dan Pedukuhan. Sedangkan substansi rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan: 1. Pendekatan Holistik-Tematik: substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema pembangunan atau tiap tema pembangunan disusun secara holistik (komprehensif) dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, peluang dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. 2. Pendekatan Integratif: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. 3. Pendekatan Spasial: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. RPJMD 2021-2026 merupakan tahapan ketiga dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031. Sesuai dengan visi dalam RPJPD yang berupaya mewujudkan masyarakat religius, sejahtera, dan maju berdaya saing, RPJMD periode ini tetap mengusung visi tersebut sebagai kesinambungan pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya. Periode 2021-2026 diarahkan untuk peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan citra masyarakat yang relijius serta berkemampuan tinggi dalam beradaptasi, berkompetisi dan berdaya saing. Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 didasarkan pada amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, pada pasal 201 dan ayat 7. RPJMD adalah dokumen perencanaan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan pendekatan teknokratik dalam Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelumnya dengan program pembangunan yang diajukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD dimulai sejak pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD mencakup: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. perumusan gambaran keuangan Daerah; c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; e. perumusan isu strategis Daerah; f. visi, misi, tujuan dan sasaran; dan g. strategi dan arah kebijakan; 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduk; 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 5
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 6
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 27. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56); 30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : 12/297/2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127); 31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7); 7
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8); 1.3 Hubungan antar Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut. RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026 RenstraOPD RKPD Lombok Tengah VisiMisiBupati/Wabup2021-2026 RPJPD Kab.LombokTengah 2011-2031 KLHS Lombok Tengah RenjaOPD RTRW Lombok Tengah RPJMN 2020-2024 Diintegrasikan Dijabarkan Gambar 1. 1 Alur Hubungan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada gambar di atas terlihat bahwa RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Di satu sisi, RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi pembangunan jangka panjang tahun 2011-2031. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut: 8
1.3.1 RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2011-2031. Visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Religius, Sejahtera, dan Maju Berdaya Saing", merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005- 2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu : a. Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang religius, menjunjung tinggi hukum dan berbudaya luhur; yaitu masyarakat Lombok Tengah yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta ajaran agama yang dianutnya, menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta nilai- nilai budaya yang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara material dan spiritual, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lapangan kerja yang mantap dan terkendali serta kebutuhan hidup lainnya; c. Mewujudkan pembangunan yang merata, seimbang dan berkelanjutan; yaitu pembangunan yang dilakukan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan hendaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekarang saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan juga dimaksudkan agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk kelestarian lingkungan dan resiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi; d. Mewujudkan peningkatan perekonomian dan daya saing yaitu melalui pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian daerah daerah 9
berbasis agrobisnis dan pengembangan pariwisata, mengedepankan pembangunan SDM yang berkualitas berbasis penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembanguan sarana prasarana yang terpadu, dan terwujudnya pemerintahan yang menerapkan prinsip good governance, serta penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan kerja sama antar skala wilayah, swasta dan masyarakat. Tahap ketiga RPJPD ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD periode pertama dan merupakan hasil evaluasi, pengembangan serta pemantapan pelaksanaan program RPJMD periode sebelumnya. Pemantapan pelaksanaan program sebelumnya antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah serta upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pada periode ketiga ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat sebagai dampak dari Pandemi COVID 19 yang dimulai dari akhir tahun 2019, akan tetapi secara menyeluruh perekonomian Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan dengan baik meskipun tingkat pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah, baik akibat kelahiran maupun migrasi penduduk pasca beroperasinya KEK Madalika dan tumbuhnya dunia usaha di sektor pariwisata. Bidang pertanian masih mendapat porsi terbesar dalam menyumbangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengelolaan bidang pertanian mutlak diperlukan, baik melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi maupun diversifikasi pertanian. Pada periode ketiga ini pengembangan agrobisnis diarahkan selain untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Lombok Tengah juga diharapkan dapat menyuplai kebutuhan bagi daerah lainnya. Untuk itu pembangunan agrobisnis harus bersinergi dengan bidang pembangunan lainnya seperti kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan agar terjamin kesinambungan pembangunan bidang pertanian. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terus ditingkatkan mengingat semakin menggeliatnya usaha perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah sehingga harus didukung oleh kondisi infrastruktur yang memadai. Pada periode ini infrastruktur jalan terutama di daerah-daerah perdesaan harus tetap terpelihara dan terus ditingkatkan, demikian juga halnya dengan jaringan irigasi harus tetap terpelihara dengan baik. 10
Pada periode ketiga ini peningkatan kualitas SDM diprediksi sudah memadai yang ditandai oleh semakin meningkatnya IPM Lombok Tengah seiring perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Gambar 1. 2 Keterkaitan Antara RPJPD dengan RPJMD 1.3.2 RPJMD dan RTRW Kabupaten Lombok Tengah Penyusunan RPJMD 2021-2026 telah berpedoman pada pola dan struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 sebagai dasar penetapan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan perencanaan pembangunan dalam RPJMD ini sejalan dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah yaitu mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di sisi lain dalam upaya menyeimbangkan ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. 1.3.3 RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional 11
RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024. 1.3.4 RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Nusa tenggara Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. 1.3.5 RPJMD dengan RZWP3K Penyusunan RPJMD memperhatikan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RZWP3K Provinsi NTB Tahun 2017-2037 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program/pembangunan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang ruang laut di Kabupaten Lombok Tengah. 1.3.6 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah dengan RPJMD kabupaten tetangga Penyusunan dan Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021- 2026, sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan regional, diperlukan adanya koordinasi pembangunan dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur, baik menyangkut teritorial maupun isu strategis regional lainnya. 1.3.7 RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan 12
bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD) 1.3.8 RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Gambar 1. 3 Keterkaitan Antara RPJMD dengan Renstra 1.3.9 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang memuat prioritas 13
program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. 1.4 Maksud dan Tujuan 1.4.1 Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai situasi dan kondisi yang berubah, baik dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan wilayah sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan sehingga dapat dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Lombok Tengah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang. 1.4.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut: 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka menengah serta indikator kinerja pembangunan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi daerah; 2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran; 3. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional 1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Awal Kabupaten Lombok Tengah ini disajikan dalam sistematika berikut ini: Bab I Pendahuluan Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. 14
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan. Bab III Gambaran Keuangan Daerah Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 - 2026. Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Tengah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan Daerah dalam jangka menengah. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan strategi dan arah kebijakan dari setiap strategi menguraikan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Menguraikan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra SKPD beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan SKPD penanggung jawab berdasarkan urusan. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Menyajikan penetapan indikator kinerja daerahbeserta target capaian indikator kinerja pertahun yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran serta 15
keberhasilan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir peroide masa jabatan. BAB IX PENUTUP Menguraikan aturan untuk mengatasi kekosongan acuan perencanaan pembangunan daerah pada masa peralihan sejak akhir berlakunya RPJMD 2021- 2026 sampai dengan ditetapkannya RPJMD 2026-2031 serta menguraikan kaidah pelaksanaan RPJMD ini bilamana terjadi keadaan yang bersifat luar biasa. 16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dibandingkan 10 kabupaten dan kota lainnya di NTB, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Pulau Lombok setelah Kabupaten Lombok Timur. Menurut data BPS Lombok Tengah (2021), luas wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah 1.208,39 km² (120.839 ha) atau hampir seperempat luas daratan pulau Lombok secara umum. Gambar 2. 1 Peta Orientasi Kabupaten Lombok Tengah terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2020 Secara administratif, wilayah Kabupaten Lombok Tengah berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah Selatan terbentang Samudra Hindia, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Lombok Timur. 17
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Secara absolut lokasi wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah dari 11605' Bujur Timur sampai 11624' Bujur Timur dan 824' Lintang selatan sampai 857' Lintang Selatan. Dari lokasi asbolut tersebut, dapat diketahui Kabupaten Lombok Tengah berada di tengah- tengah Pulau Lombok. Keberadaan Bandara Internasional Lombok (Lombok International Airport) menjadikan Lombok Tengah sebagai gerbang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui jalur udara. Disamping itu, keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Awang yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk lalu lintas komoditas perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya terbagi menjadi tiga. Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata dan sebagian Kecamatan Jonggat dan sebagian termasuk areal Taman Nasional Gunung Rinjani. Curah hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain kawasan hutan, wilayah ini merupakan wilayah potensial pengembangan hortikultura dan wisata alam pegunungan dengan air terjun dan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk. Bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi oleh hamparan lahan persawahan dengan potensi komoditas pertanian padi dan palawija meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat. Bagian selatan merupakan daerah perbukitan kapur yang berbatasan dengan Samudera Hindia, meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang laut yang cukup fantastik, dan merupakan kawasan strategis pengembangan wisata bahari. 2.1.3 Topografi Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lombok Tengah di setiap kecamatan tidak merata dengan ketinggian dan kemiringan lereng yang variatif. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah dan kedalaman air 18
tanah serta mempengaruhi besar erosi. Secara umum letak ketinggian Kabupaten Lombok Tengah adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.1 dan kelas kemiringan lahan dapat dilihat pada tabel2.2 berikut ini. Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut ketinggian (Ha) di Kabupaten Lombok Tengah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan Praya Barat Praya Barat Daya Pujut Praya Timur Janapria Ko pa n g Praya Praya Tengah Jonggat Pringgarata Batukliang Batukliang Utara 0-100 5.421 3.614 9.643 7.679 5.064 763 3.971 5.435 6.826 2.118 215 673 51.422 Ketinggian (dpl) 100- 500 5.715 3.810 6.325 825 1.100 2.919 1.273 1.743 94 1.460 2.480 7.797 35.541 500-1000 4.296 2.864 5.305 - 293 1.049 124 172 235 1.700 1.717 5.399 23.154 1000+ 1.841 1.226 2.082 - - 621 - - - - 1.195 3.757 10.722 Jumlah (Ha) 17.273 11.514 23.355 8.504 6.457 5.352 5.368 7.350 7.155 5.278 5.607 17.626 120.839 Jumlah Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021 Tabel 2. 2 Luas Wilayah menurut Kemiringan (Ha) di Kabupaten Lombok Tengah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan Praya Barat Praya Barat Daya Pujut Praya Timur Janapria Kopang Praya Praya Tengah Jonggat Pringgarata Batukliang Batukliang Utara 0 - 2 7.274 4.915 9.733 3.436 0 0 719 1.004 3.388 673 0 0 31.142 Kelas kemiringan (%) 15 - 40 2 - 15 412 9.587 121 6.478 0 13.622 0 5.068 0 6.457 592 4.760 0 4.649 0 6.346 0 3.767 30 4.575 1.379 2.623 4.336 8.247 6.870 76.179 > 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.605 5.043 6.648 Jumlah (Ha) 17.273 11.514 23.355 8.504 6.457 5.352 5.368 7.350 7.155 5.278 5.607 17.626 120.839 Jumlah Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021 Seperti gambaran data yang disajikan pada tabel di atas, kemiringan lereng Kabupaten Lombok Tengah dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu: 1) Kemiringan lereng 0 - 2%, merupakan daerah datar, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Janapria, Kopang, Batukliang dan 19
Batukliang Utara) dengan luas daerah 31.142 Ha atau25,77% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 9.733 Ha atau 31,25% dari luas daerah dengan kemiringan 0 - 2%. 2) Kemiringan lereng 2 - 15%, merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas daerah 76.179 Ha atau 63,04% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 13.522 Ha atau 17,88% dari luas daerah dengan kemiringan 2 - 15%. 3) Kemiringan lereng 15 - 40%, merupakan daerah agak miring sampai miring, penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Pujut, Praya Timur, Janapria,Praya, Praya Tengah dan Jonggat) dengan luas daerah 6.870 Ha atau 5,69% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 4.336 Ha atau 63,11% dari luas daerah dengan kemiringan 15 - 40%. Kemiringan lereng >40% merupakan daerah sangat miring sampai curam, penyebarannya meliputi Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara dengan luas daerah 6.648 Ha atau 5,50% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 5.043 Ha atau 75,86% dari luas daerah dengan kemiringan > 40%. 2.1.4 Geologi Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Lombok yang termasuk ke dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda dalam gunung api sebelah barat. Kondisi ini mengakibatkan secara umum Kabupaten Lombok Tengah rentan terhadap bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Khusus di bagian selatan juga rentan terhadap bencana tsunami. Berdasarkan sejarah pembentukan geologi Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasiran dan endapan lahar dengan materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh jenis Komplek Mediteran Coklat, Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol yang pada kondisi tertentu labil dan berpotensi mengalami pergerakan tanah. 20
2.1.5 Hidrologi Kabupaten Lombok Tengah berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai terutama yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah hanya berair pada musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Keberadaan dua bendungan besar yaitu Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga memiliki peran penting bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah secara umum. Selain berfungsi sebagai penampungan air, kedua bendungan ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sentra budidaya perikanan air tawar dan sebagai obyek wisata. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukan hampir di setiap wilayah namun sumber mata air terdapat di bagian utara. Kemampuan Lombok Tengah untuk memenuhi kebutuhan air dapat dilihat dari analisis neraca air. Penentuan status daya dukung lingkungan berbasis neraca air ini dihitung berdasarkan selisih antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Menurut Rustiadi, et.al. (2010), jika SA > DA, daya dukung air dinyatakan belum terlampaui (surplus) dan sebaliknya jika SA < DA, daya dukung air dinyatakan terlampaui (defisit). Selain itu perhitungan juga didasarkan pada nilai rasio SA dan DA. Jika rasio SA/DA > 2, maka daya dukung lingkungan aman (sustain), jika SA/DA = 1-2, daya dukung lingkungan aman bersyarat (conditional sustain), dan jika SA/DA < 1, daya dukung lingkungan dianggap terlampaui (overshoot). No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kecamatan Praya Barat Praya Barat Daya Praya Tengah Praya Timur Pringgarata Pujut Batukliang Batukliang Utara Janapria Jonggat Kopang Praya Tabel 2. 3 Analisis Kebutuhan Air Kabupaten Lombok Tengah dan Daya Dukung Air (DDA) Tahun Proyeksi 2040 Potensi Sumberdaya Air (SA) (m3/th) 6.207.725 4.804.949 8.675.903 11.899.554 6.139.138 32.885.615 7.231.664 22.130.233 9.067.439 9.362.597 8.271.854 7.210.942 133.887.613 Kebutuhan Air (DA) (m3/th) J.PEND. 2040 KAHL (m3 air/kapita/t h) 2040 2019 120.546.469 88.753.428 104.097.947 107.772.370 112.093.717 167.793.064 122.236.305 83.296.783 122.216.940 152.873.127 128.881.937 180.891.861 1.491.455.968 93.317 69.927 92.593 80.202 98.541 134.759 97.807 74.015 70.997 121.597 97.545 156.490 1.187.790 1600 Kebutuhan Air (DA) (m3/th) 2040 149.307.200 111.883.200 148.148.800 128.323.200 157.665.600 215.614.400 156.491.200 118.424.000 113.595.200 194.555.200 156.072.000 250.384.000 1.900.466.040 DDA 201 9 0,05 0,05 0,08 0.11 0,05 0.20 0,06 0.27 0,07 0,06 0,06 0,04 0,09 204 0 0,04 0,04 0,06 0,09 0,04 0.15 0,05 0.19 0,08 0,05 0,05 0,03 0,07 Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2019 21
Berdasarkan hasil analisis, total kebutuhan air (DA) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 1.491.455.968 m3/tahun dengan potensi Sumber Daya Air (SA) sebesar 133.887.613 m3/tahun. Kondisi ini menunjukan bahwa Kabupaten Lombok Tengah mengalami defisit terhadap daya dukung air. Adapun untuk proyeksi selama 20 tahun kedepan, angka kebutuhan air Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2040 diperkirakan sebesar 1.900.466.040 m3/tahun. Jika potensi sumber daya air di Kabupaten Lombok Tengah tetap yakni sebesar 133.887.613 m3/tahun, maka untuk 20 tahun kedepan Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Lombok Tengah tetap mengalami defisit dan akan mengalami penurunan sebesar 0,02 jika dibandingkan kondisi tahun 2019. 2.1.6 Klimatologi Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim D dan E yaitu hujan tropis dengan musim kemarau kering. Musim hujan mulai sekitar Bulan November sampai dengan Bulan April/Mei dengan curah hujan rata-rata tertinggi di tahun 2020 adalah pada bulan Maret dan terendah pada Bulan Juli/Agustus. Tabel 2. 4 Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 No Bulan Hari Hujan Curah Hujan 1 2 3 Maret 4 April 5 Mei Juni 6 Juli 7 8 Agustus 9 10 Oktober 11 November 12 Desember Januari Februari September 16 19 16 14 11 3 3 4 4 8 14 22 174 156 319 124 210 14 4 5 12 79 282 274 Sumber : Lombok Tengah dalam Angka 2021 Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering. Musim hujan yang cukup tinggi di sepanjang tahun. Pada tahun 2020, jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 3 hingga 22 hari dengan curah hujan berkisar antara 4 mm hingga 319 mm. Di tahun tersebut, bulan yang memiliki 22
hari hujan terbanyak adalah bulan Februari sedangkan bulan yang memiliki jumlah hari hujan paling sedikit adalah bulan Juni - Juli. Dilihat menurut kecamatan (tidak termasuk Kecamatan Praya Barat Daya) wilayah yang memiliki hari hujan terbanyak yakni kecamatan Praya dan sebaliknya kecamatan Kopang dan Janapria merupakan kecamatan dengan jumlah hari hujan paling sedikit. 2.1.7 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Tengah secara umum dibagi menjadi dua yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah (tanah kering) yang terdiri dari pekarangan rumah (permukiman), tegal/kebun, tambak, kolam/empang, tanah sementara tidak diusahakan, hutan lebat, hutan belukar, tanah perkebunan dan tanah lainnya. Adapun perbandingan penggunaan lahan antara tanah sawah dan tanah kering adalah 45%:55%. Berdasarkan perkembangannya, luas wilayah budidaya yang dimanfaatkan di Lombok Tengah selalu dinamis. Luas wilayah budidaya yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian, permukiman dan sektor-sektor yang menghasilkan produksi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2. 5 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lombok Tengah No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 Luas Wil Produktif Luas Seluruh Wil. Budidaya Rasio [(1)/(2)] 72.929,00 102.650,55 0,710 77.289 79.968 77.424 102.650,55 100.990,27 100.990,27 0,753 0,813 0,767 Sumber: Dinas Pertanian Lombok Tengah dan Analisis Data Citra Landsat 2018 (Data diolah, 2020) Dari tabel di atas diperoleh gambaran rata-rata penggunaan wilayah produktif dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami perubahan meskipun tidak terlalu siginifikan dengan ratio luas wilayah budidaya rata-rata 0,788 dari luas wilayah produktif secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang selama ini masih bertumpu pada pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan sektor- sektor lainnya yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam belum mempengaruhi kapasitas keruangan yang tersedia atau dapat dikatakan bahwa proyeksi penyediaan lahan untuk aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masih memadai. 23
Tabel 2. 6 Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2019 No 1 2 3 4 Jenis Lahan 2016 54.353 22.336 371 70 Sawah (Ha) Tegal/kebun (Ha) Ladang/huma (Ha) Lahan sementara tidak diusahakan (Ha ) Total Sumber: Kementerian Pertanian (2020) 77130 2017 54.355 22.257 321 70 77003 2018 49.253 24.319 1.062 70 74704 2019 50.282 11.664 11.243 0 73189 Jika dilihat berdasarkan peruntukannya untuk lahan pertanian, luas wilayah produktif di Lombok Tengah masih didominasi oleh sawah. Berdasarkan tabel di atas, penggunaan lahan untuk sawah masih paling dominan meskipun cenderung mengalami penurunan sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir. Selama kurun waktu 2017 hingga 2019 setidaknya terjadi alih fungsi lahan sawah ke non sawah seluas 47 Ha atau rata -rata 23,5 Ha per tahun dengan laju penyusutan sebesar 0,022% per tahun. Alih fungsi lahan sawah tersebut paling besar terjadi di Kecamatan Praya sebesar 19 Ha, selanjutnya Praya Tengah 18 Ha dan Praya Barat Daya 9 Ha. Penyusutan luas sawah ini menunjukkan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memanfaatkan lahan mereka dari sektor pertanian ke non pertanian. Dinamika ini perlu disikapi oleh semua pihak mengingat berdasarkan hasil sinkronisasi dan intergrasi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lombok Tengah ke dalam revisi RTRW Provinsi NTB tanggal 12 November 2019, deliniasi kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B di Kabupaten Lombok Tengah seluas 52.957,17 Ha dengan sebaran per kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 2. 7 Sebaran KP2B Per Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah No Kecamatan Luas KP2B (Ha) 1 Praya 2.710,290 2 Praya Tengah 4.528,085 3 Praya Barat 6.339,228 4 Praya Barat Daya 6.022,105 5 Pujut 7.357,057 6 Praya Timur 6.246,423 7 Janapria 5.511,473 8 Kopang 2.683,631 9 Batukliang 2.348,052 10 Batukliang Utara 2.024,187 11 Pringgarata 2.415,016 12 Jonggat 4.717,623 2020 24
No Kecamatan Luas KP2B (Ha) Total 52.957,170 Sumber: Bappeda Kab Lombok Tengah, 2020 2.1.8 Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan terhadap kejadian bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Terdapat 12 (dua belas) potensi bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi,banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang ekstrem dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, dan bencana lainnya. Semua potensi tersebut setidaknya pernah terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari, sehingga diperlukan pencegahan atau mitigasi bencana. Tabel 2. 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Lombok Tengah No Jenis Bencana Banjir Gelombang Ekstrim dan Abrasi Gempa bumi 3 Kekeringan 4 Cuaca ekstrim 5 Tanah Longsor 6 Banjir Bandang 7 Tsunami 8 Letusan Gunungapi Rinjani 9 Kebakaran hutan dan lahan 10 Sumber : BPBD Kab. Lombok Tengah, 2017 1 2 Tingkat Bahaya Sedang Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Rendah Tinggi Tingkat Kerentanan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tingkat Kapasitas Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Tingkat Resiko Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 diketahui dari 10 jenis bahaya di Kabupaten Lombok Tengah, 6 jenis bahaya tergolong memiliki tingkat bahaya yang tinggi, 3 jenis bahaya pada tingkatan bahaya sedang dan 1 jenis bahaya dengan tingkat rendah. Dari hasil pengkajian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dihasilkan tingkat risiko setiap bencana sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 yang menunjukkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi untuk pada 9 jenis bencana dari 10 jenis bencana yang ada. a. Bencana Letusan Gunung Rinjani Secara keseluruhan bahaya letusan Gunungapi Rinjani memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Lombok Tengah dengan total 3.882 Ha yang berada pada 25
kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terpapar bahaya letusan Gunungapi Rinjani yaitu Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang dan Pringgarata. b. Kawasan Rawan Bencana Longsor Potensi bahaya tanah longsor mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luasan mencapai 26.814 hektar dan tergolong kelas tinggi. Kecamatan yang memiliki kawasan rawan longsor terluas adalah Pujut, Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya. c. Kawasan Rawan Tsunami Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir selatan Lombok Tengah sepanjang 97 km rawan dilanda tsunami meliputi Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan Pantai Putri Mandalika (Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting dan Kuta), Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok dan Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang- Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur (Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya). d. Kawasan Rawan Kekeringan Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscilation). Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Janapria, Jonggat, Kopang, Batukliang, Praya, dan Kecamatan Praya Barat. e. Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lombok Tengah berada di beberapa lokasi yaitu wilayah perkotaan Praya, Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur dan Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. Kedua dusun ini terletak di dekat bantaran sungai dari DAS Renggung dan dekat dengan muara sungai. 26
f. Gempa Bumi Propinsi NTB terletak di jalur gunung api dunia (ring of fire) yang merupakan pertemuan 3 lempeng besar (India Australia, Eurosia dan Pasifik) yang menimbulkan potensi gempa bumi. Disamping itu di sebelah utara pulau Lombok terdapat patahan Flores yang merupakan salah satu patahan yang aktif. Kejadian gempa bumi mulai tanggal 29 Juli s/d Agustus 2018 telah terjadi sekitar 814 kali gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal 27.039 unit, jaringan jalan 7.045 meter, 52 unit fasilitas kesehatan, 1.093 unit bangunan fasilitas pendidikan, 47 unit bangunan fasilitas peribadatan dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum lainnya dengan nilai kerusakan diperkirakan sebesar Rp.934,002,280,000,- dengan nilai kerugian sebesar Rp.177,741,523,639,- dan total kerugian dan kerusakan Rp.1,111,743,803,639,-. g. Kawasan Rawan Kebakaran Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah berada pada kawasan permukiman terutama kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan- kawasan pusat perekonomian. 2.1.9 Pengembangan Wilayah 2.1.9.1 Struktur Ruang Wilayah Berdasarkan dokumen revisi RRTW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2030 diketahui struktur ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk membangkitkan keunggulan daya saing kawasan yang dapat berupa konsentrasi aktivitas ekonomi unggulan, baik berhirarki, maupun tidak. Kegiatan ekonomi unggulan yang ditetapkan antara lain pariwisata, pertanian dan perikanan. Kegiatan unggulan tersebut diharapkan dapat terwujud melalui perencanaan sistem perkotaan dan perdesaan serta sistem rencana jaringan sebagai berikut. A. Sistem Perkotaan dan Perdesaan Pusat-pusat pelayanan perkotaan atau pusat-pusat pelayanan permukiman dalam Kabupaten Lombok Tengah merupakan bagian dari sistem kota atau sistem pusat pelayanan wilayah Provinsi NTB, dan pusat pelayanan baru lainnya yang dimunculkan sesuai karakter dan potensi pengembangannya dalam Kabupaten Lombok Tengah 27
sehingga dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, hierarki perkotaan dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut. Tabel 2. 9 Sistem Perkotaan dalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah Sistem Perkotaan Cakupan Fungsi Luas (Ha) a. PKN b. PKW Perkotaan Praya Cakupan : Praya, Semayan, Prapen, Tiwugalih, Panjisari, Leneng, Renteng, Gerunung, Banut Baok, Gonjak, Mertak Tombok, Jago, Montong Terep, Aik Mual, Mekar Damai, Batujai, Penujak, Sukarara, Puyung, Kawo, Tanakawu, Ketare, Segale Anyar, Jurang Jeler, Prai Meke, Jontlak, Gerantung, Sesake, Batunyala, Lajut, Ungga Fungsi : • Pusat pelayanan pemerintahan (Regional dan Kabupaten) Pendidikan skala regional Perdagangan dan jasa Transportasi Regional Kesehatan skala Regional Pariwisata dan Budaya Permukiman 17.161,51 Ha c. PKL ▪ Kopang Fungsi : • Pusat pelayanan 3.123,10 Ha ▪ Sengkol ▪ Mujur pemerintahan (Lokal) • Simpul Transportasi skala (lokal) • Kesehatan skala 3.504,21 Ha 3.908 Ha (lokal) permukiman • Pelayanan sektor unggulan dan sektor penunjang wilayah d. PPK ▪ Selong Belanak ▪ Mantang ▪ Janapria ▪ Teratak ▪ Ubung ▪ Pringgarata Perdagangan dan Jasa (lokal) Pertanian • Pariwisata • Permukiman • Pelayanan sektor unggulan dan sektor penunjang wilayah pusat pengembangan kawasan perdesaan, e. PPL Barebali, Selebung, Sukadana, Pengembur, Pengengat, Selebung Rembiga, Langko, Saba, Bakan, Bondir, Mangkung, Mekarsari, Ganti, Sukaraja, Kidang, Aik Bukak, Lantan, Tanak Beak, Aik Berik, Dasan Baru, Bebuaq, Muncan, Batu Jangkih, Pelambik, Bonjeruk, Pengenjek, Jelantik, Labulia, Sepakek, Sintung, Bagu, Montong Terep Permukiman skala lingkungan Permukiman skala lingkungan Pelayanan sektor unggulan dan sektor penunjang wilayah pusat pengembangan kawasan perdesaan, 28
Sumber : Revisi RTRW Kab. Lombok Tengah Sistem perdesaan dalam Tata Ruang Wilayah mencakup seluruh kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten maupun kawasan yang secara fungsional bercirikan perdesaan yang mencakup dua atau lebih kabupaten dalam satu provinsi. Tujuan perencanaan sistem perdesaan ini adalah untuk membentuk pelayanan desa secara berhirarki yang memiliki keterhubungan dengan PPL untuk mendukung KPPN, Agropolitan, Agrowisata, Minapolitan dan Kawasan Desa Wisata. Di Lombok Tengah terdapat satu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu Selong Belanak, dua kawasan agropolitan yaitu kawasan Hortipark Tastura di Desa Karang Sidemen dan Kawasan Agropolitan Aik Meneng. Satu perdesaan agrowisata yatu Wajageseng dan satu perdesaan minapolitan yaitu Gerupuk, Awang. Adapun kawasan wisata pedesaan antara lain Desa Wisata Kute, Desa Wisata Selong Belanak, Desa Wisata Bile Bante, Desa Wisata Mertak Tombok (Brobus), Desa wisata Lantan, Desa wisata Sukarara, Desa wisata Penujak, Desa wisata Beleka, Desa wisata Ungga, Desa Wisata Stanggor, Desa Wisata Mas-Mas, Desa Wisata Labulia dan Dusun Tradisional Sade. B. Sistem Jaringan Transportasi Darat Jaringan transportasi darat yang direncanakan untuk ditingkatkan adalah: 1) Jaringan jalan nasional dengan fungsi arteri primer, jalan penghubung BIL dan KEK Mandalika, serta jaringan jalan menuju pantai yang masuk dalam KPSN pantai selatan Lombok; 2) jaringan jalan nasional dengan fungsi kolektor primer dengan panjang 37,49 km. Adapun jaringan jalan baru yang akan dibangun antara lain jalan Bypass BIL-KEK Mandalika sepanjang 17,46 km, jalan Wakul (IPDN)-Bypass BIL sepanjang 3,50 km dan penghubung PPN Awang - BIL tanpa melalui KEK Mandalika sepanjang 1,71 km. Selain itu terdapat jaringan jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer (JKP-2) sepanjang 152,44 km dan sejumlah ruas jaringan jalan kabupaten dengan fungsi jalan kolektor primer (JKP- 4) yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa untuk ditingkatkan dan dipelihara. Terminal penumpang tipe B terletak di kota Praya sedangkan terminal tipe C tersebar di Kopang, Sengkol dan Mujur. Selain itu, direncanakan ketersediaan jaringan terminal di KEK Mandalika, TNGR, KSPN Pantai Selatan Lombok, kawasan agropolitan dan Kawasan minapolita. C. Sistem Jaringan Transportasi Laut 29
Sistem kepelabuhan yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah adalah Pelabuhan Pengumpul Lokal yang berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar kecamatan dalam Kab/Kota. Pelabuhan Pengumpul Lokal terletak di PPN Awang di Desa Mertak. Selain itu untuk menunjang kegiatan pariwisata, direncanakan pula pengembangan dermaga di KEK Mandalika, Selong Belanak dan akses menuju Gili. Alur pelayaran Awang mencakup 7 alur yaitu PPN Awang menuju Labangka, Benete, Cempi, Calabai, Kempo, Waworada dan Sape. D. Sistem Jaringan Energi Untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan pipa minyak dan gas bumi tersebar di Praya, Puyung, Batujai, Jontlak, Mujur, Kopang dan Aik Darek untuk dikembangkan ke seluruh kecamatan. Jaringan tersebut diarahkan untuk menopang simpul depo gas yang terletak di Praya, Puyung, Penujak, Tampar-ampar, Sengkerang, Kopang dan Pancor Dao. Kecamatan Batukliang di arahkan sebagai lokasi pengembangan stasiun pengisian bulk Elpiji sementara Kecamatan Pujut diarahkan dalam sistem jaringan energi untuk pengembangan pengolahan migas (kilang). Pengembangan pembangkit energi listrik terbarukan direncanakan antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro PLTMH, PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE), PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), PLTGL (Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut) dan PLTAL (Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut). Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150kv menghubungkan Jerangjang - Sengkol - Selong, jaringan Jeranjang - Sengkol - Kuta, dan jaringan Jeranjang - Mantang. Untuk itu, gardu induk diletakkan di Sengkol, Kuta dan Mantang (Barabali. E. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Sistem jaringan sumberdaya air mencakup: 1) Sistem jaringan sumberdaya air Lintas negara & lintas provinsi dan 2) Sumber Air. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas wilayah sungai (WS) kabupaten termasuk waduk, situ dan embung. WS Lombok yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah antara lain 67 di SWS Dodokan, 32 di SWS Menanga, dan 8 di SWS Putih. Sistem prasarana sumber daya air mencakup: 1) daerah irigasi (DI) yang masuk dalam kewenangan pusat dengan luasan di atas 3000 Ha mencakup Batujai, Jurang Batu, Jurag Sate Hulu, Jurang Sate Hilir, Mujur II, Surabaya dan Pengga; 2) Daerah Irigasi yang masuk kewenangan provinsi seperti Bisoq Bokah, Gede Bongoh, 30
Parung dan Renggung; 3) Daerah Irigasi Primer di bawah 1.000 ha dengan sebaran di Kecamatan Jonggat, Pringgarata, Batukliang, Kopang, Janapria, Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya; 4) Daerah irigasi (DI) dengan luasan dibawah 1.000 Ha Sekunder; 5) Embung; 6) Rencana Bendungan Mujur. F. Sistem jaringan persampahan wilayah Sistem jaringan persampahan wilayah mencakup pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengembangan Sementara (TPS). TPA berlokasi di Pengengat seluas 10 hektar dengan sistem sanitary landfill dan TPS T dikembangkan di tiap desa. G. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya o Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sistem penyediaan air minum meliputi: a. Sistem penyediaan air baku untuk air minum, meliputi: pemanfaatan air baku untuk air minum yang berasal dari sungai, mata air dan embung, danau/waduk; sumber air bersih di Perkotaan Sengkol Rencana pengembangan sumber air baku meliputi : bendung dan sungai Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah; SPAM di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumberdaya air untuk menjamin ketersediaan air. Pengembangan jaringan perpipaan air baku dan air minum diseluruh kecamatan
Instalasi air minum terdapat diseluruh lokasi kecamatan yang memiliki sumber air baku. b. Sistem distribusi jaringan air minum 1. Sistem penyediaan air minum perpipaan mencakup pengembangan SPAM, penyusunan RISPAN, SANIMAS dan PANSIMAS, sistem penyediaan air minum perpipaan SPAM Kota Praya, SPAM Sengkol, SPAM Mujur dan SPAM Kopang. Selain itu dikembangkan pula sistem jaringan air minum Aik Bone, Benang Stokel, Tibu Nangklok I, Tibu Nangklok II di Kecamatan Batukliang Utara, SPAM di Nyeredep di Kecamatan Kopang; Danau Biru, Otak Pemasir dan Cerorong. 2. Sistem penyediaan air minum bukan perpipaan berupa Water Treament Plant (WTP) Penujak di Kecamatan Praya Barat dan Rencana pengembangan WTP Dam Pengga dan Dam Mujur. 31
o Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Sistem pengelolaan limbah meliputi pengelolaan limbah rumah tangga maupun pengelolaan limbah bukan rumah tangga. o Sistem jar. evakuasi bencana (jalur & ruang evakuasi bencana) Jalur evakuasi bencana meliputi: a. pengembangan sistem peringatan dini; b. pengembangan jalur - jalur evakuasi bencana yang merupakan jalur - jalur jalan yang digunakan sebagai jalur darurat bila terjadi bencana alam menuju ke tempat yang lebih aman, terdiri atas jalan - jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana dan jalur - jalur jalan yang digunakan untuk membawa korban bencana ke ruang evakuasi bencana; dan c. Pemberian arah jalur evakuasi bencana ke tempat ruang evakuasi bencana terdekat. d. memanfaatkan daerah/kawasan yang berada disekitar lokasi rawan bencana dengan topografi yang lebih tinggi dari lokasi rawan bencana; e. memanfaatkan bangunan publik sebagai posko - posko evakuasi bencana meliputi : lapangan umum, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, maupun ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; f. evakuasi diarahkan ke utara (menjauhi kawasan pesisir untuk kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang); dan g. Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) bencana 2.1.9.2 Pola Ruang Wilayah Rencana pola ruang wilayah terbagi menjadi peruntukan Kawasan lindung dan budidya. Kawasan lindung dibagi menjadi : A. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya. Kawasan Hutan Lindung seluas 9449,62 ha dengan lokasi di RTK Gunung Rinjani (8.082,41 ha), RTK Mareje Bonga (727,44 ha), RTK Gunung Pepe (404 ha), dan RTK Pelangan (383 ha); B. Kawasan Perlingungan Setempat mencakup kawasan sempadan sungai dengan luas 375,67 ha, sempadan pantai seluas 605,24 ha, sempadan embung seluas 66,95 ha, sempadan waduk seluas 185,93 ha, sempadan mata air di 121 titik mata air, serta kawasan RTH baik yang bersifat publik maupun privat. 32
C. Kawasan Konservasi. Jenis kawasan konservasi yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah adalah: 1) taman nasional yang mencakup desa Aik Berik, Karang Sidemen, Setiling, Aik Bual dan Wajageseng dengan luas total 3.203,85 ha; 2) taman hutan rakyat (tahura) di Karang Sidemen dan Lantan dengan luas 1.021,23 ha; 3) Taman Wisata Alam Tanjung dan Gunung Tunak dengan luas 2.199,32 ha serta kawasan konservasi perairan laut daerah (KLD) di Teluk Bumbang, terumbu karang di Teluk Mawun, Batu Jangkak, Mertak dan Ujung Batu, Lekon Ujung, Begulang. Termasuk dalam kategori ini adalah padang lamun di Kuta dan kawasan mangrove seluas 135 ha di Gerupuk, Sereneng, Blonsong dan Awang. D. Kawasan Lindung Geologi E. Kawasan lindung rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi F. Kawasan Cagar Budaya seluas 10,7 ha seperti Makam Nyatok, Makam Serewe, Situs Batu Rijang, Situs Memelak, Masjid Kuno Pujut, Masjid Kuno Rambitan, Desa Tradisional Sade dan Ende serta kawasan kota tua di sekitar masjid Jami' Praya. G. Kawasan Ekosistem Mangrove yang tersebar di sepanjang garis pantai Kabupaten Lombok Tengah. Kawasan budidaya yang menjadi kewenangan Kabupaten dan merupakan kawasan strategis kabupaten, dapat berupa kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 5.670,51 ha, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian pangan seluas 49.252 ha, kawasan peruntukan perkebunan seluas 4.623,51 ha, kawasan peruntukan peternakan, kawasan perikanan laut seluas 459,23 ha, kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan di beberapa kecamatan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata seluas 7202,79 ha, kawasan permuiman seluas 16.193,78 ha, kawasan peruntukan lainnya. Distribusi peruntukan kawasan lindung dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 10 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lombok Tengah Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Hutan Lindung Taman Hutan Raya Taman Nasional Taman Wisata Alam Luas (Ha) 18825,41 9449,72 1021,23 3203,85 2199,32 Prosentase (%) 16,11 8,08 0,87 2,74 1,88 33
Rencana Pola Ruang Sungai Sempadan Sungai Sempadan Pantai Embung Sempadan Embung Waduk Sempadan Waduk Kawasan Cagar Budaya Kawasan Budidaya Hutan Produksi Tetap Kawasan Bandara Kawasan Pertanian Kawasan Perkebunan Kawasan Perikanan Kawasan Pariwisata Kawasan Permukiman Luas (Ha) 439,92 375,67 605,24 102,33 66,95 1165,18 185,93 10,07 98056,49 5670,51 523,12 63383,55 4623,51 459,23 7202,79 16193,78 116881,80 Prosentase (%) 0,38 0,32 0,52 0,09 0,06 1,00 0,16 0,01 83,89 4,85 0,45 54,23 3,96 0,39 6,16 13,85 100 KABUPATEN LOMBOK TENGAH Sumber : Revisi RTRW Kab. Lombok Tengah 2.1.9.3 Pengembangan Kawasan Strategis Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Tengah No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu : (i) Kawasan Kuta dsk; (ii) Kawasan Selong Belanak dsk; (iii) Kawasan Sade dsk; (iv) Kawasan Perkotaan Praya; dan (v) Kawasan Agropolitan Aik Meneng; (vi) Kawasan Minapolitan Gerupuk dan Awang. Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 386 Tahun 2019, BWP Kawasan sekitar KEK Mandalika seluas 3.778,83 Ha yang berada di Kecamatan Pujut, meliputi : 1. Desa Kuta dengan luas 1604,08 hektar; 2. Desa Prabu dengan luas 576,84 hektar; 3. Desa Mertak dengan luas 529,37 hektar; 4. Desa Sengkol dengan luas 170,94 hektar; 5. Desa Rambitan dengan luas 419,80 hektar; dan 6. Desa Sukadana dengan luas 306,94 hektar. 2.1.10 Demografi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 berjumlah 1.034.859 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap tahun 34
dalam kurun waktu 2010-2020 sebesar 1,8%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren meningkat. Di tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,2% dan naik di tahun 2020 menjadi 1,8%. Adanya lonjakan peningkatan pada jumlah penduduk ini secara statistik disebabkan karena adanya perapihan data kependudukan setelah Sensus Penduduk 2020 oleh BPS. Pada Gambar 2.2 disajikan grafik yang menggambarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020. Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Lombok Tengah rentang waktu tahun 2016-2020 masih didominasi oleh kelompok usia 15-64 tahun. Fenomena ini dapat diilustrasikan melalui gambar piramida penduduk Lombok Tengah yang termasuk piramida stasioner seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. Besarnya jumlah populasi penduduk usia produktif ini merupakan bonus demografi yang diprediksi akan terus diterima hingga tahun 2030. Laju Pertumbuhan 922,088 930,797 939,409 947,488 1,034,859 880,000 900,000 920,000 940,000 960,000 980,000 1,000,000 1,020,000 1,040,000 1,060,000 Jumlah Pendududk Gambar 2. 2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumber : BPS Lombok Tengah, 2020 (data diolah) Sebagai konsekuensi adanya bonus demografi tersebut, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kelompok usia kerja memiliki proporsi terbesar sebesar 65,53 persen dengan kecenderungan besaran yang tidak berubah jika dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Lombok Tengah karena memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup sehingga kebutuhan akan tenaga kerja dapat terpenuhi. Namun disisi yang lain pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja justru menimbulkan dampak meningkatnya angka pengangguran. 35
Tabel 2. 11 Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Usia Usia 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 2016 95.258 89.196 84.834 81.488 72.072 74.159 70.916 71.183 63.24 56.397 47.509 38.624 30.041 20.605 13.578 12.988 922.088 52.25 2017 94,454 89,525 85,626 81,434 72,403 74,464 70,781 71,628 64,116 57,910 48,756 39,765 31,452 21,197 14,018 13,268 930,797 51.92 2018 93,653 89,597 86,659 81,311 72,698 74,788 70,636 71,998 64,908 59,386 50,075 40,827 32,935 21,878 14,518 13,542 939,409 51.62 2019 92,828 89,371 87,713 81,317 72,871 75,076 70,563 72,255 65,557 60,708 51,431 41,901 34,330 22,690 15,056 13,821 947,488 51.35 2020 88.77 103.514 84.471 80.196 85.181 87.172 88.155 82.617 79.346 66.555 58.147 43.337 35.021 22.945 15.724 13.708 1.034.859 46,64 Jumlah Dependency Ratio (%) Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2021 Nilai rasio ketergantungan atau dependency ratio Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari semula 52,25% di tahun 2016 menjadi 46,64% di tahun 2020. Rasio ketergantungan ini mengisyaratkan setiap 100 orang penduduk usia tidak produktif bekerja ditanggung oleh 46,64 orang di tahun 2020. Berikut disajikan penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kelompok usia pada kurun waktu 2016-2020. Jumlah 70-74 60-64 2020 Pr 50-54 40-44 2020 Lk 30-34 2016 Pr 20-24 2016 Laki 10-14 0-4 Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 dan 2020 Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2020 (diolah) 36
Sex ratio menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lombok Tengah didominasi perempuan dengan sex ratio pada tahun 2020 sebesar 90 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 90 penduduk laki-laki. Sex ratio ini juga berimplikasi pada angka tingkat partisipasi agkatan kerja dimana perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Persebaran penduduk jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, maka persebaran penduduk di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk sebesar 791 jiwa/km2 dengan tingkat kepadatan tertinggiada di Kecamatan Praya. Dengan semakin tingginya kepadatan penduduk maka penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan melalui antara lain instrumen penataan ruang dan wilayah sehingga kedepannya mampu mewujudkan tingkat kepadatan penduduk yang proporsional. Berikut disajikan perkembangan sex ratio dan kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020. Tabel 2. 12 Perkembangan Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Laki-Laki 436.155 440.292 444,480 448,270 514.355 Jumlah Perempuan 485.933 490.505 494,929 499,218 520.504 Total 922.088 930.797 939.409 947,488 1.034.859 Sex Ratio 89,76 89,76 89,8 90 98,8 Kepadatan Penduduk (Km2) 763 770 777 791 856 Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2020 37
05001000150020002500 2010 2020 Gambar 2. 4 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan 2010 dan 2019 Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2020 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Salah satu indikator untuk mendapatkan gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi adalah dengan melihat Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi di suatu daerah dalam satu tahun tertentu sehingga nilai ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta, masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut. Tabel 2. 13 Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2016-2020 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun Nilai (Juta Rupiah) Pertumbuhan (%) Nilai (Juta Rupiah) Pertumbuhan (%) 2016 14.423.751,17 9,89 10.854.980,04 5,65 2017 15.789.214,15 9,40 11.551.693,67 6,43 2018 16.702.136,71 5,93 11.916.532,02 3,16 2019* 17.853.805,79 6,98 12.400.273,33 4,07 2020** 16.670.395,40 11.571.990,69 6,68 Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021 38
Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 dimana menurut data tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.17,88 Triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.12,40 Triliun. NIlai PDRB turun kembali di tahun 2020 dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 16,67 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 11,57 Triliun. Jika dilihat dari pertumbuhan pertahunnya, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2020 dan 2018. Rendahnya pertumbuhan PDRB di tahun 2018 adalah dampak gempa bumi yang melanda pulau Lombok pada medio Juli hingga Agustus 2018. Adapun di tahun 2020, pertumbuhan PDRB berada pada posisi minus 6,68 sebagai capaian terendah dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat resesi ekonomi yang melanda dunia sejak berlangsungnya pandemi global Covid-19 di sepanjang tahun 2020. Tabel 2. 14 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 Lapangan Usaha 1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 2 3 4 5 6 Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 7 8 Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pengangkutan 9 10 11 12 Real Estate 13 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Perusahaan 2016 25,9 6 4,34 5,73 0,08 0,12 12,7 1 10,9 5 17,2 5 1,07 1,80 2,00 3,44 0,15 5,24 2017 25.97 4.37 5.63 0.07 0.12 12.8 11.09 17.19 1.08 1.82 2.1 3.45 0.14 5.05 2018 25.75 4.48 5.54 0.07 0.12 13.09 11.37 16.5 1.07 1.86 2.17 3.51 0.15 4.93 2019 25.16 4.86 5.51 0.08 0.11 14.45 11.61 14.97 1.05 1.86 2.12 3.54 0.15 4.9 15 16 17 dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya Total 4,38 2,49 2,29 100 4.35 2.48 2.29 100 4.46 2.59 2.34 100 4.59 2.65 2.38 100 2020 26.80 5.31 5.74 0.09 0.12 16.00 11.75 8.82 0.89 2.25 2.59 3.85 0.15 5.41 4.98 2.84 2.40 100 39
Sumber: BPS Lombok Tengah, 2021 Tabel 2. 15 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 1 2 3 4 5 6 Pertanian, Kehutanan, Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 7 8 Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pengangkutan 9 10 11 12 Real Estate 13 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Perusahaan 24.7 3.79 4.85 0.06 0.12 11.3 5 10.8 3 21.4 6 1.24 1.39 1.93 3.67 0.14 5.84 24.95 3.91 4.79 0.07 0.12 11.47 11.09 20.87 1.26 1.43 2.03 3.66 0.14 5.62 25.36 4.04 4.67 0.07 0.11 11.99 11.48 19.14 1.24 1.43 2.11 3.77 0.14 5.57 24.80 4.48 4.63 0.07 0.11 13.62 11.84 17.33 1.22 1.42 2.04 3.76 0.14 5.43 15 16 17 dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya Total 4.42 2.19 1.97 100 4.41 2.17 2.02 100 4.51 2.30 2.07 100 4.63 2.36 2.12 100 Tabel 2. 16 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pertanian, Kehutanan, Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pengangkutan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan 2.86 9.36 3.21 9.85 5.34 8.47 8.28 5.86 9.54 9.05 9.90 6.54 6.72 6.25 7.12 4.60 5.43 4.70 7.24 8.10 6.23 7.01 8.02 11.57 6.81 5.35 2.45 6.53 1.67 1.10 (0.99) 5.49 5.41 (1.15) 1.86 4.92 6.81 4.94 5.07 1.55 13.09 3.60 9.59 (0.43) 15.14 6.33 (5.55) 1.78 4.24 1.49 4.98 5.16 2020* * 27.05 4.95 4.88 0.08 0,11 15.38 12.11 9.67 1.03 1.74 2.5 4.1 0.15 6.28 5.16 2.58 2.19 100 2020* * (0.42) 1.08 (3.05) 9.72 (1.78) 3.04 (5.57) (45.02) (20.43) 12.92 14.20 1.42 (2.87) 40
Lapangan Usaha 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 2016 2.31 2017 2.56 2018 0.76 2019* 3.43 2020* * 2.96 15 16 17 Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya Total 6.01 5.98 6.65 5.67 5.62 6.02 6.81 6.47 5.53 7.34 4.66 3.12 6.96 6.18 5.36 4.06 1.60 0.72 (5.41) (6.68) Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi sektor primer yakni sektor pertanian dengan kontribusi pada tahun 2019 sebesar 24,80% (ADHB) dan 25,16% (ADHK). Kontribusi sektor ini turun jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 25,96%. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas panen akibat alih fungsi lahan sawah serta perubahan cuaca pada beberapa tahun terakhir yang menyebabkan curah hujan menurun sehingga berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian. Sektor kedua yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sektor transportasi dan pengangkutan sebesar 17,33% (ADHB) dan 14,96% (ADHK). Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya berkisar antara 0,05% - 12,19%. Berikut adalah kontribusi masing-masing sektor dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lombok Tengah. 2.2.1.2 Indeks Gini Untuk melihat pemerataan pembangunan di suatu wilayah dapat digunakan indeks gini. Indeks gini merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana distribusi pendapatan dapat tersebar menyeluruh di suatu daerah. Semakin mendekati angka 1, ketimpangan yang terjadi semakin besar dan sebaliknya semakin menjauhi angka 1 menunjukkan ketimpangan yang ada semakin kecil. Indeks Gini menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai indeks gini di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 adalah 0,312 jauh lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 0,340 di tahun tersebut. Bahkan jika dibandingkan capaian nilai indeks gini provinsi NTB di tahun yang sama sebesar 0,374, capaian di Lombok Tengah dapat dikatakan jauh lebih baik. Dibandingkan kondisi tahun 2016, kondisi indeks gini di Kabupaten Lombok Tengah terus menurun dari semula 0,352 menjadi 0,312 di tahun 2019. Semakin rendahnya nilai 41
indeks gini ini menunjukkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah semakin baik. 2.2.1.3 Laju Inflasi Besaran laju inflasi Kabupaten Lombok Tengah menggunakan besaran laju inflasi Kota Mataram karena perhitungan laju inflasi oleh BPS di Nusa Tenggara Barat hanya dilakukan di dua kota yaitu Mataram dan Bima. Berdasarkan pendekatan tersebut, laju inflasi di Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tahun 2016-2020 diketahui mengalami fluktuasi sebagaimana ditnjukkan pada grafik di bawah. Grafik tersebut menunjukkan penurunan laju inflasi dengan nilai persamaan Y= -0,561x +3,993. Secara aktual nilai inflasi pada tahun 2016 sebesar 2,47%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,58%. ) % ( i s a l f n i u j a L 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 y = -0.561x + 3.993 Inflasi (%) Linear (Inflasi (%)) 2016 2017 2018 2019 2020 Inflasi (%) 2.47 3.59 3.15 1.76 0.58 Gambar 2. 5 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2020 Sumber : BPS NTB, 2021 Fluktuasi angka laju inflasi daerah ini telah disikapi oleh pemerintah daerah dengan upaya pengendalian agar inflasi yang terjadi tetap berada dalam batas aman . Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait, pemeritah daerah menerapkan kebijakan 4K yaitu menjaga [K]etersediaan pasokan, menjamin [K]elancaran distribusi komoditas, menjalin [K]omunikasi yang efektif, dan menjamin [K]eterjangkauan harga di tingkat konsumen salah satunya dengan pelaksanaan operasi pasar. 2.2.1.4 Daya Beli Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan 42
wilayah lain berbeda. Daya beli juga menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi penduduk. Berdasarkan kajian BPS (2019), daya beli masyarakat Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2016, daya beli masyarakat berkisar pada angka Rp. 9,07 Juta sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp. 10,19 juta. Peningkatan daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Berikut ditampilkan perkembangan daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019. 10400 10200 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 8400 9.079 9.319 9.796 10.196 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 6 Perkembangan Daya Beli Masyarakat Pertahun Selama Kurun Waktu 2016-2019 (Ribu Rupiah) Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2019 2.2.1.5 Pendapatan Perkapita Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2016-2020 dari Rp.11.771.000 pada tahun 2016 menjadi Rp 12.112.000 pada tahun 2020. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 17 PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 PDRB Perkapita (Juta Rp) Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 2010 2016 2017 15,915 17,440 11,771 12,415 2018 2019*) 17,779 18,843 12.685 13.088 2020**) Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021 17.448 12.112 43
2.2.1.6 Kemiskinan Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2020 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 18 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase P1 (Kedalaman) P2 (Keparahan) 2016 145.370 15,80 2,74 0,64 2017 142.412 15,31 2,81 0,75 2018 130.000 13,87 2,31 0,54 2019 128.820 13,63 1,56 0,23 2020 128.100 13,44 1,42 0,26 Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021 Penurunan jumlah penduduk miskin Lombok Tengah sebesar 2,36% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Indikator kemiskinan lainnya juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masing-masing menurun rata-rata sebesar -0,33 per tahun dan rata-rata 0,095 per tahun dalam kurun waktu terakhir. Data ini menunjukkan kinerja program- program pengentasan kemiskinan membuahkan hasil yang positif. Meskipun masih banyak peluang untuk memaksimalkan penurunan jumlah penduduk miskin, Kedalaman dan Keparahan. Tabel 2. 19 Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 Tahun Garis Kemiskinan (Rp.) 2016 357.337 2017 369.645 2018 386.676 2019 404.633 2020 421.439 Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2020 2.2.1.7 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang menggambarkan besaran persentase penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi baik bekerja maupun 44
mencari kerja atau mempersiapkan usaha. Jika melihat perkembangannya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Lombok Tengah dari tahun 2017 ke tahun 2019 berfluktuatif. TPAK terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 66,97 % yang dapat dirinci nilai TPAK perempuan 57,38% sedangkan TPAK laki-laki 78,30%. 72 71 70 71.13 69 68 69.31 67 66 66.97 65 64 2017 2018 2019 Gambar 2. 7 Perkembangan TPAK di Kabupaten Lombok Tengah Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, Tahun 2020 Jika dibandingkan data pengangguran tiap tahunnya, angka pengangguran laki-laki di tahun 2017 cenderung lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran perempuan. Ini berarti perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi memiliki kecenderungan untuk terserap di lapangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi berbalik di tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dari angka pengangguran laki-laki. Perkembangan tingkat pengangguran menurut jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 sebagaimana gambar berikut. 4.2 3.7 3.83 3.49 n e s r e P 3.2 2.7 2.9 2.72 3.08 2.76 2.44 Lk Pr 2.2 1.88 2.16 Total 1.7 1.2 2017 2018 2019 Gambar 2. 8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2019 Sumber: Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 45
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1 Pendidikan (a) Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun keatas menunjukkan keadaan yang meningkat dari tahun 2016-2019. Nilai AMH dapat dilihat berdasarkan klasifikasi jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah. Persentase jumlah penduduk laki-laki yang melek huruf terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Kondisi di tahun 2019, penduduk laki- laki yang melek huruf sebanyak 87,27 persen. Pencapaian penduduk laki-laki ini lebih tinggi dari penduduk perempuan dengan selisih mencapai 10,79 persen. Angka melek huruf perempuan yang lebih rendah ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi kelompok perempuan dalam pendidikan. Capaian ini menunjukkan pula kecenderungan penduduk perempuan masih terkukung dalam budaya patriarki di lingkungannya. Budaya patriarki yang kuat menyebabkan perempuan tersubordinasi dalam pembagian kerja yang tidak proporsional. Hingga saat ini perempuan masih dituntut untuk lebih mengutamakan urusan domestik rumah tangga sehingga setiap kesempatan untuk pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan keaksaraan fungsional tidak dianggap penting. Selain faktor kultural, rendahnya melek huruf perempuan secara pragmatis juga disebabkan oleh alasan ekonomi yang menyebabkan perempuan lebih banyak memilih institusi pernikahan sebagai pelarian dari tuntutan ekonomi keluarga yang menghimpit serta mengabaikan kesempatan lain untuk meningkatkan kualitas pribadi melalui pendidikan. 90 86.52 86.92 87.27 89.53 85 80 76.29 77.36 76.48 78.36 Laki 75 Pr 70 65 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 9 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2016-2019 Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2019 46
Adanya ketimpangan angka melek huruf penduduk laki-laki dan perempuan ini menjadi tantangan tersendiri untuk pembangunan daerah Lombok Tengah ke depan. Oleh karena itu maka akses kelompok perempuan terhadap pendidikan masih perlu ditingkatkan. Berikut disajikan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2016-2019. (b) Rata-Rata Lama Sekolah Indikator penting dalam pendidikan lainnya yakni rata-rata lama sekolah. Selama periode 2016-2020, rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah naik dari 5,52 tahun pada tahun 2014 menjadi 6,28 tahun pada tahun 2020. Meskipun rata-rata lama sekolah Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat, nilai rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah masih tetap berada di bawah capaian Provinsi NTB. NTB Lombok Tengah Gambar 2. 10 Rata-rata Lama sekolah Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Lombok Tengah, 2021 2.2.2.2 IPM Secara umum pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2016- 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Lombok Tengah tercatat sebesar 63,22 dan terus meningkat hingga mencapai 66,43 pada tahun 2020. Hal mengindikasikan bahwa kondisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk Lombok Tengah semakin membaik. ini 47
73 71 70.18 70.81 71.39 71.92 71.94 69 67 65.81 66.58 67.3 68.14 68.25 65 63 61 63.22 64.36 65.36 66.36 66.43 2016 2017 Lombok Tengah 2018 NTB 2019 Indonesia 2020 Gambar 2. 11 IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2021 2.2.2.3 Kesehatan (a) Angka Harapan Hidup Dalam kurun waktu 2016-2020, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup Lombok Tengah mencapai 65,01 tahun yang berarti anak yang lahir di Lombok Tengah berpeluang untuk hidup hingga berusia 65,01 tahun. Angka harapan hidup tersebut terus meningkat hingga mencapai 65,28 pada tahun 2017. Peningkatan terendah terlihat pada periode 2016 - 2017 dimana angka harapan hidup hanya bertambah 0,17 poin. Pada tahun 2020 angka harapan hidup tercatat 66,21 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,22 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019. 65.99 66.21 65.59 65.28 65.01 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 2. 12 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, Tahun 2021 Angka harapan hidup ini sangat berkaitan dengan angka kematian bayi, dikarenakan penghitungannya menggunakan pendekatan tidak langsung melalui metode trussel dengan model West, dimana salah satu indikator kunci adalah angka anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Dengan demikian untuk meningkatkan angka 48
harapan hidup masyarakat ini harus diupayakan dengan cara menekan angka kematian bayi. (b) Angka Kematian Ibu dan Bayi Salah satu pembentuk angka harapan hidup adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian ibu merupakan perbandingan antara jumlah kematian ibu sampai dengan 42 hari sejak melahirkan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dikali 100.000, sedangkan angka kematian bayi merupakan perbandingan antara jumlah kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dikali 1.000. Sepanjang tahun 2016-2020, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lombok Tengah mengalami fluktuasi. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan 153,2 kasus dari 100.000 kelahiran hidup di tahun tersebut. Angka ini diperoleh dari jumlah kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 30 kasus dan 19.577 kelahiran hidup. Angka kematian bayi juga menunjukkan tren meningkat di tahun 2019. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka kematian bayi di tahun 2019 naik 1,6 poin sehingga angka kematian bayi di tahun 2019 sebesar 10,5 per 1.000 kelahiran hidup. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan ibu dan bayi menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh sehingga hal ini perlu menjadi perhatian (prioritas) dalam perencanaan program kegiatan kesehatan khususnya dalam rangka menekan AKI dan AKB. Perkembangan kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat di bawah ini. 160 140 120 135.26 Angka Kematian Ibu 122 123.1 153.2 141.1 12 11 10 9 10 Angka Kematian Bayi 11.8 8.9 10.5 100 8 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 13 Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Lombok Tengah Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2020 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Lombok Tengah tetap menjadi penekanan oleh pemerintah sebab merupakan sektor pendukung untuk fokus- 9.44 2020 49
fokus pembangunan utama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. Tabel 2. 20 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah No 1 2 3 Capaian Pembangunan Jumlah atraksi budaya yang memadukan keanekaragaman Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Sanggar seni yang aktif 2016 5 16 11 2017 5 16 14 Tahun 2018 10 16 21 2019 12 16 27 2020 10 16 21 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, 2020 Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan pembinaan terhadap kesenian/budaya daerah yang meliputi atraksi budaya, pelestarian situs dan cagar budaya serta sanggar seni yang aktif. Atraksi budaya dan sanggar seni yang aktif mengalami peningkatan kuantitas yang ditunjukkan dengan tumbuhnya sanggar-sanggar seni. Sedangkan untuk benda situs dan kawasan cagar budaya mengalami peningkatan kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan terus menerus secara bertahap. Pada fokus pembangunan bidang keolahragaan Pemerintah Daerah telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1). Pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten melalui kegiatan olimpiade olahraga dan seni nasional (O2SN); (2). tingkat kabupaten. (3). Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (4). Pembinaan dan pengembangan organisasi olahragatingkat kabupaten. Untuk pelaksanaan point 2, 3 dan 4 melalui program kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Tengah. 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Pendidikan Hasil penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan jumlah siswa putus sekolah. 50
(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar menunjukkan tren fluktuatif selama kurun waktu 2016-2019. APK PAUD mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu dari 61,44% hingga 68,86%. Sedangkan APK SD/MI/MTs dari tahun 2016-2019 lebih bergerak fluktuatif karena mengalami penurunan di tahun 2018 dan bergerak naik lagi di tahun 2019. 112.28 116.81 112.5 106.19 PAUD 104.66 102.69 97.49 103.35 SD 67.72 67.72 68.86 SMP 61.44 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 14 APK PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah, 2020 (b) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2016-2019. APM SMP/MTs mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 76,42 pada tahun 2017 menjadi 77,54 pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi NTB, APM SMP/MTs di Lombok Tengah masih rendah. APM SMP/MTs Provinsi NTB di tahun 2019 sebesar 83,92 sehingga APM SMP/Mts Lombok Tengah berada 6,5 poin lebih rendah di bawah Provinsi NTB. 97.35 99.97 98.11 98.61 75.38 76.42 77.54 77.42 SD SMP 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 15 APM Pendidikan Dasar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2020 (c) Jumlah Siswa Putus Sekolah Jumlah siswa putus sekolah SD meningkat dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 9 orang dan kembali turun tahun 2019 dengan jumlah 109 orang siswa. Jumlah siswa putus 51
sekolah SMP menunjukkan tren meningkat tajam dari 68 siswa di tahun 2017 menjadi 327 siswa di tahun 2019. Jumlah siswa SMP putus sekolah dengan demikian meningkat hingga 4 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun terakhir. Berikut disajikan perkembangan angka putus sekolah tahun 2016-2019. Tabel 2. 21 Jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2019 Jenjang 2016 2017 2018 2019 SD n/a 126 135 109 SMP n/a 68 313 327 Sumber: Neraca Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2019 Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lombok Tengah patut diduga berkaitan dengan beberapa hal. Dari sisi ekonomi, persoalan kemiskinan masih menjadi penghalang anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Kultur kebiasaan pada masyarakat miskin menyebabkan mereka meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, tingginya kasus pernikahan anak juga menyumbang tingginya angka putus sekolah. Penanganan angka putus sekolah ini membutuhkan kebijakan yang bersifat multidimensi dan harus bebas dari bias sektoral. Tingginya angka putus sekolah tidak berkaitan dengan ketersediaan sarana pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah ataupun swasta dikarenakan ketersediaan sarana pendidikan di Lombok Tengah sudah cukup baik dan hanya perlu meningkatkan kualitas pelayanan saja. Pada tahun 2019 terdapat 1.732 unit sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMA/SMK yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi untuk menampung 180.934 orang siswa. Tabel 2. 22 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2019 No Tingkat Pendidikan Sekolah Murid Guru Rasio Guru : Murid 1 PAUD 829 40.070 2.976 1 : 13 2 SD 605 90.367 5.475 1 : 17 3 SLTP 177 24.661 2.450 1 : 10 4 SMU 55 14.101 1.069 1 : 13 5 SMK 62 11.444 927 1 : 12 6 SLB 4 291 55 1 : 5 2019 1.732 180.934 12.952 2018 1.965 180.452 10.896 52
No Tingkat Pendidikan Sekolah Murid Guru Rasio Guru : Murid 2017 1.660 172.279 12.958 2016 1.176 154.359 11.988 Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka, 2020 Nilai rasio guru murid digunakan untuk melihat kapasitas guru berdasarkan jumlah murid yang tersedia. Berdasarkan standar Permendikbud 23 Tahun 2013, untuk satu guru SD mengampu tidak lebih dari 32 murid dan satu guru di tingkat SMP diharapkan dapat mengampu tidak lebih dari 36 murid. Adapun berdasarkan Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, satu guru mengampu tidak lebih dari 15 murid PAUD yang berusia 4-6 tahun. Di jenjang SMA dan SMK, standar yang berlaku satu orang guru memiliki beban tidak lebih dari 20 murid. Dengan melihat standar yang berlaku, dapat disimpulkan rasio guru murid di Lombok Tengah telah memenuhi standar kelayakan. Namun jika melihat distribusi guru PNS di lembaga-lembaga sekolah yang ada, perlu dilakukan pemerataan guru PNS baik di lembaga SD maupun SMP. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah 2019, indeks pemerataan guru kelas SD sebesar 0,24 sedangkan indeks pemerataan guru mata pelajaran SD sebesar 0,46. Pada tingkat SMP, indeks pemerataan guru mata pelajaran yang di-UN-kan sebesar 0,38 sementara pemerataan guru mata pelajaran yang tidak di-UN-kan memiliki indeks sebesar 0,57. Nilai indeks pemerataan guru yang lebih besar dari 0 menunjukkan distribusi guru PNS belum merata. (d) Sertifikasi Guru Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah adalah dengan melihat kualitas pendidiknya. Kualitas pendidik dapat diukur salah satunya dengan pendekatan sertifikasi guru. Sertifikasi guru secara umum bertujuan meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik dalam segala aspek atas bidang profesinya dalam kependidikan. Persentase guru yang telah mendapatan sertifikasi guru untuk jenjang PAUD terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019 dari semula 33,5 persen di tahun 2016 menjadi 41 persen di tahun 2019. Adapun jumlah guru yang tersertifikasi untuk jenjang SD dan SMP mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018 namun kembali meningkat di tahun 2019. Di tahun 2019, persentase guru SD yang tersertifikasi adalah 42,1 persen sedangkan guru SMP yang bersertifikat sebanyak 42,1 persen. 53
70 60 50 40 30 20 10 0 Guru PAUD Guru SD Guru SMP 2016 2017 2018 2019 Guru PAUD 33.5 33.51 33.5 41 Guru SD 62.1 46.68 37.9 42.1 Guru SMP 65 46.01 35 36.4 Gambar 2. 16 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah, 2020 Masih rendahnya persentase guru bersertifikat di jenjang TK, SD dan SMP menunjukkan masih tingginya jumlah guru yang belum memperoleh sertifikasi guru dalam mengemban tugas mulianya. Untuk menjamin kualitas pendidikan yang semakin baik, jumlah dan sebaran guru bersertifikasi ini harus ditingkatkan untuk pengembangan profesi pendidik dan kependidikan di Kabupaten Lombok Tengah. (e) Kualifikasi Lembaga Pendidikan Sampai dengan tahun 2020 terdapat 1.162 unit sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut 1.004 unit sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah untuk jenjang TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Jumlah lembaga pendidikan berupa sekolah swasta di Lombok Tengah terus mengalami peningkatan bahkan melampaui peningkatan yang dialami sekolah negeri. Di tahun 2016, dari 870 lembaga mulai TK hingga SMA/SMK sebanyak 79,9 persen merupakan sekolah negeri sisanya 20,1 persen adalah swasta. Kondisi ini menunjukkan peningkatan di tahun 2020 dimana dari 1.162 lembaga yang ada sebanyak 69,2 persen adalah sekolah negeri dan 30,8 persen adalah swasta. Semakin besarnya kontribusi yang disumbangkan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan menunjukkan makin tingginya animo masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya pembangunan SDM di kabupaten ini. Pihak swasta yang banyak terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Lombok Tengah mencakup beberapa lembaga yayasan baik berupa yayasan keagamaan, sosial ataupun kemanusiaan. 54
100% 80% 60% 40% Swasta 20% Negeri 0% 2016 2017 2018 2019 2020 Swasta 20.1 21.5 22.8 23.3 30.8 Negeri 79.9 78.5 77.2 76.7 69.2 Gambar 2. 17 Persentase Jumlah Sekolah Berdasarkan Status di Kabupaten Lombok Tengah 2016 - 2020 Sumber : dapo.kemdikbud.go.id, 2020, diolah 100 80 60 40 TK 20 SD 0 SMP m A B C u e B l m A B C u e B l m A B C u e B l 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 18 Persentase Sekolah Berdasarkan Akreditasi di Kabupaten Lombok Tengah 2017-2019 Sumber : Neraca Pendidikan Daearah, 2019 Sampai dengan tahun 2019, masih terdapat 65,4 persen TK/PAUD yang belum terakreditasi dan belum ada yang memperoleh predikat akreditasi A di tahun 2019. Pada jenjang SD, baru 13,6 persen yang sudah terakreditasi A dan sebagian besar masih pada level akreditasi B. Hanya 1,5 persen lembaga pendidikan SD di Kabupaten Lombok Tengah yang belum terakreditasi. Jumlah lembaga SMP yang terakreditasi di Lombok Tengah lebih sedikit dari capaian akreditasi pada jenjang SD. Masih terdapat 8,5 persen SMP yang belum terakreditasi sampai tahun 2019. Hanya 10,2 persen SMP yang memperoleh akreditasi A dan lebih didominasi oleh SMP terakreditasi B dan C dengan jumlah mencapai 55,9 persen dan 25,4 persen. Jika melihat tren yang terjadi dari tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup baik dalam capaian akreditasi sekolah di kabupaten Lombok Tengah. 2.3.1.2 Kesehatan 55
(a) Rasio Posyandu per 100 Balita Posyandu adalah wadah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita pada khususnya. Peran posyandu sangat penting dalam upaya pemantauan tumbuh kembang balita. Dengan adanya pemantauan perkembangan bayi dan balita ini diharapkan mampu mengidentifikasi adanya gangguan pertumbuhan sejak dini bagi anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah. Tabel 2. 23 Rasio Posyandu Per 100 Balita Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019 Jumlah Posyandu 1.624 1.653 1.682 1.686 Tahun 2016 2017 2018 2019 Sumber : Profil Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2021 No 1 2 3 4 Jumlah Balita Rasio Posyandu per 100 balita 2,65 2,93 2,94 2,84 61.324 56.507 57.271 59.271 Standar rasio posyandu menurut Kementerian Kesehatan adalah 1 posyandu untuk 50 balita atau dengan persamaan lain minimal ada 2 posyandu untuk 100 balita. Dengan melihat tren rasio posyandu per 100 balita di Kabupaten Lombok Tengah, dapat diketahui di tahun 2016 terdapat 1,65 unit posyandu untuk menangani 100 balita dan sampai tahun 2019 tercatat 2,84 posyandu yang menangani 100 balita. Rasio ini menunjukkan jumlah posyandu di Lombok Tengah sudah memenuhi standar rasio sebagaimana dianjurkan oleh Kementrian Kesehatan. (b) Rasio Puskemas Sampai dengan tahun 2019, jumlah puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat hingga menjadi 28 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah. Perkembangan rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sampai dengan tahun 2019 disajikan pada grafik berikut. 56
1 : 30.000 1 : 33.000 1 : 33.000 1: 34.147 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 19 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2019 Rasio ketersediaan puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2020 menurut aturan dari Kementerian Kesehatan masih belum memadai. Idealnya, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah adalah 1:30.000. Saat ini Kabupaten Lombok Tengah memiliki 28 Puskesmas, jumlah ini diharapkan dapat meningkat menjadi 35 puskesmas untuk dapat memenuhi rasio ideal. Peningkatan jumlah puskesmas diharapkan akan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Keberadaan Puskemas selain memiliki fungsi kuratif juga berperan dalam menjalankan fungsi preventif. Peningkatan jumlah puskesmas diharapkan akan dapat berimplikasi pada optimalisasi implementasi fungsi puskesmas tersebut, apalagai saat ini tren atau kecenderungan perkembangan penyakit yang terjadi di kalangan masyarakat adalah penyakit tidak menular. Disamping intervensi terhadap puskesmas, peningkatan kualitas layanan RSUD menjadi hal penting sebagai wujud dukungan pelayanan kesehatan di tingkat rujukan. Layanan Puskesmas dan RSUD bersifat saling melengkapi sehingga keberadaan puskesmas yang ada harus pula ditopang oleh peningkatan layanan tingkat rujukan di rumah sakit. Tuntutan ini menjadi penting mengingat sejumlah fasilitas kesehatan telah mengalami peningkatan di tahun 2019 baik berupa pukesmas pembantu, polindes dan posyandu. Berikut disajikan perkembangan jumlah sarana kesehatan tahun 2016-2019. Tabel 2. 24 Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016-2020 57
Puskemas Terakreditasi 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 28 Kecamatan Puskesmas* 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 28 28 28 28 28 Sumber:*Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, 2019 ** BPS Lombok Tengah, 2021 1. Praya Barat 2. Praya Barat Daya 3. P u j u t 4. Praya Timur 5. Janapria 6. K o p a n g 7. P r a y a 8. Praya Tengah 9. Jonggat 10. Pringgarata 11. Batukliang 12. Batukliang Utara Jumlah 2020 2019 2018 2017 2016 1. Praya Barat 2. Praya Barat Daya 3. P u j u t 4. Praya Timur 5. Janapria 6. K o p a n g 7. P r a y a 8. Praya Tengah 9. Jonggat 10. Pringgarata 11. Batukliang 12. Batukliang Utara Jumlah 2020 2019 2018 2017 2016 Polindes* 8 9 15 8 11 8 15 12 12 10 8 7 123 123 123 124 124 Posyandu** 126 128 204 174 143 135 149 117 148 124 147 91 1.686 1.686 1.668 1.586 1.624 Unsur penunjang fasilitas kesehatan lainnya yang tidak kalah penting adalah tenaga kesehatan. Pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 44 orang tenaga medis/dokter, 511 orang tenaga perawat dan 313 orang tenaga kebidanan. Pada tahun 2018 dan 2019, jumlah tenaga medis dalam tabel merupakan tenaga medis berstatus PNS dan non PNS sedangkan pada tahun 2020, data jumlah tenaga medis/dokter yang dimasukkan adalah tenaga medis yang berstatus sebagai PNS. Perbedaan data ini disebabkan karena adanya perbedaan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi NTB. Tabel 2. 25 Jumlah Tenaga Medis Yang Tersebar di Puskesmas Tahun 2016-2020 Tahun Tenaga Medis/Dokter Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan 2016 2017 2018 2019 2020 44 44 132 132 44 491 491 830 830 511 272 271 431 431 313 Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, 2020 (c) Puskemas PONED Kesehatan ibu melahirkan dan bayi adalah salah satu isu besar dalam dunia kesehatan. Salah satu strategi penanggulangan resiko pada ibu dan bayi adalah dengan menggalakkan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar). Puskesmas PONED adalah puskemas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk 58
melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar serta termasuk dalam Puskemas yang harus siap 24 jam. Dari tahun 2016 hingga 2019, dari 28 jumlah puskesmas terdapat 11 puskesmas berstatus PONED di Kabupaten Lombok Tengah. Tidak ada perubahan status PONED pada 11 puskesmas tersebut dari tahun ke tahun yaitu Puskesmas Praya, Puskesmas Pringgarata, Puskesmas Mujur, Puskesmas Janapria, Puskesmas Sengkol, Puskesmas Ubung, Puskesmas Kopang, Puskesmas Mantang, Puskesmas Teratak, Puskesmas Penujak dan Puskesmas Puyung. (d) Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular Penemuan kasus TB yang dihitung menurut CDR (Case Detection Rate) yang ditargetkan sebesar 70%. Prevalensi TB meningkat dari 1,14 persen di tahun 2016 menjadi 1,17 persen di tahun 2019. Di tahun 2017 dan 2018 prevalensi TB sempat turun hingga mencapai angka 0,26 persen di tahun 2017. Prevalensi HIV/AIDS menunjukkan tren meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Di tahun 2016 angka prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 18,76 persen dan meningkat dari tahun ke tahun hingga di tahun 2019 mencapai angka 26,08 persen. Untuk penyakit menular lainnya seperti malaria, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 API (Annual Parasite Insidens) kurang dari 1 per mil. Hal tersebut berarti bahwa hanya boleh ada 1 kasus setiap seribu penduduk serta tidak ada laporan kematian karena malaria. 30 25 20 18.76 21.81 23.42 26.08 Demam Berdarah 15 HIV/AIDS 10 TB 5 0 1.14 0.22 0.26 0.08 1.05 0.04 1.17 0.15 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 20 Prevalensi Penyakit Menular 2016-2019 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2020 Kasus demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi sepanjang tahun 2016 hingga 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2016 kejadian DBD sebanyak 199 kasus dan menurun pada tahun 2017 menjadi 71 kasus. Angka ini meningkat tajam di tahun 2019 menjadi 144 kasus. 59
Dibandingkan DBD, penyakit malaria memiliki kecenderungan menurun di tahun 2019 dari 35 kasus sebelumnya di tahun 2016 menjadi 16 kasus di tahun 2019. 250 200 199 150 144 Demam Berdarah 100 Malaria 50 0 35 71 46 40 19 16 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 21 Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2016-2019 Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2019 Selain dari jumlah kasus beberapa jenis penyakit menular, kesehatan masyarakat dapat dilihat juga dari penemuan kasus penyakit tidak menular yang dilaporkan di Kabupaten Lombok Tengah. Di tahun 2019, jenis penyakit tidak menular dengan angka prevalensi terbesar adalah hipertensi (10,79%), Diabetes Militus (4,17%), dan kesehatan indera (2,88%). Perhatian kepada jumlah kasus penyakit tidak menular diharapkan mempertajam arah pembangunan daerah untuk menyehatkan masyarakat secara paripurna karena jumlah kematian akibat penyakit tidak menular di dunia mencapai 70% jika dibandingkan kasus kematian akibat penyakit menular. Tabel 2. 26 Prevalensi Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Lombok Tengah Jenis Penyakit Hipertensi Jantung Koroner Gagal jantung DM Obesitas Penyakit tiroid Stroke Asma Bronchiale SLE Thalaasemia PPOK Osteoporosis Ginjal kronik 2016 0.61 0 0 0.21 0.02 0 0 0.26 0 0 0 0 0 2017 0.88 0.02 0 0.57 0.13 0 0 0.47 0 0 0 0 0 2018 6.2 0.04 0.15 2.54 0.25 0.05 0.27 1.72 0.01 0.06 0.07 1.16 0.07 2019 10.79 0.11 0.14 4.17 0.65 0.05 0.23 2.74 0.05 0.01 0.28 2.24 0.23 60
Jenis Penyakit Tumor Payudara Retinoblastoma Leukemia Kanker serviks Cedera kibat kecelakaan lalin Cedera akibat KDRT Cedera akibat lain Gangguan jiwa berat Kesehatan indera (jml kasus katarak 2016 0 0 0 0 0.11 0 0.01 0 0 2017 0 0 0 0 0.26 0 0.03 0 0 2018 0.02 0 0.01 0 1.4 0.04 0.38 2.14 3.1 2019 0.08 0 0 0.04 1.87 0.09 0.85 2.62 2.88 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2020 (e) Stunting dan Gizi Buruk Stunting adalah masalah kesehatan yang sangat mengancam ketangguhan generasi masa depan. Stunting dimaknai sebagai permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Stunting Gizi Buruk 22062 16317 30625 18580 18471 38 33 29 31 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 22 Jumlah Kasus Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2020 Persentase balita yang menderita stunting di NTB mencapai 33%. Angka ini berarti satu dari tiga balita di NTB bertubuh pendek di bawah rata-rata usianya karena kekurangan gizi kronis. Persentase balita stunting di NTB ini melebihi angka prevalensi nasional yaitu 30,8%. Sebagai salah satu kabupaten di NTB, Lombok Tengah menyumbang jumlah kasus stunting yang cukup tinggi karena pada tahun 2018 sebanyak 30.625 balita Kabupaten Lombok Tengah diindentifikasi mengalami stunting. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun angka ini turun di tahun 2020 menjadi 18.471 anak (27,79%). 18 2020 61
Besarnya jumlah stunting ini merupakan tantangan besar bagi penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah di masa mendatang. Selain itu, Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2020 belum bisa terbebas dari gizi buruk. Kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Tengah sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018 namun meningkat kembali di tahun 2019 meskipun akhirnya turun kembali di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 jumlah kasus gizi buruk mencapai 18 kasus. Kejadian gizi buruk ini diakibatkan oleh rendahnya nutrisi dari asupan makanan yang diterima anak dan disebabkan oleh masalah yang cukup kompleks seperti masalah ekonomi, kesehatan mental, gangguan organ pencernaan, kurang aktifitas fisik dan juga masalah sanitasi dan kebersihan air yang buruk. 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelenggaraan urusan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator antara lain panjang jalan mantap, irigasi, rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi dan tata ruang. (a) Panjang Jalan Mantap Jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2016 sepanjang 477,31 Km (64,55%) dari total panjang jalan kabupaten. Di tahun 2017 terjadi peningkatan jalan mantap menjadi 535,85 Km (72,5%). Pada tahun 2018 kondisi jalan mantap turun menjadi 70,62% karena adanya penambahan panjang jalan kabupaten sepanjang 70,44 km dari beberapa ruas jalan desa sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keterangan Bupati Lombok Tengah Nomer 208 tahun 2017. Dengan adanya tambahan panjang jalan ini maka total panjang jalan kabupaten menjadi 809,88 Km. Di tahun 2020, panjang jalan dengan kondisi mantap menjadi 65,03%. Tabel 2. 27 Perkembangan Jalan Mantap Kabupaten Lombok TengahTahun 2016 - 2020 Panjang jalan Kabupaten Km 739,44 739,44 809,88 809,88 809,88 Jalan Mantap Jalan Tidak Mantap Tahun % 64,55 72,5 70,62 67,68 65,03 Km 477,31 535,85 571,94 548,09 526,66 Km 262,13 203,59 237,94 261,79 283,21 % 35,45 27,5 29,38 32,32 34,97 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2021 Tantangan bidang kebinamargaan adalah mempertahankan umur teknis jalan agar tetap dalam kondisi mantap dengan melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap 62
ruas jalan yang sudah ada serta meningkatkan jalan dan jembatan kabupaten yang belum mantap. Gambar 2. 23 Peta Jaringan Jalan Kab. Lombok Tengah Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2020 Untuk memenuhi kondisi jalan yang mantap 100% maka perlu pemeliharaan sepanjang 90,91 Km (hotmix 73,07 km dan lapen 17,84 km). Adapun jalan yang perlu ditingkatkan tersebar di beberapa ruas dengan panjang keseluruhan mencapai 261,79 Km. (b) Irigasi Jaringan irigasi di Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten pada tahun 2016 dalam kondisi baik sebesar 73,44% atau sepanjang 380.711 m. Dari jumlah tersebut sepanjang 58.563,98 m (46,01%) merupakan wewenang kabupaten. Pada tahun 2020, jaringan irigasi dalam kondisi baik turun menjadi 45,72% (58.207 m) disebabkan adanya refocusing anggaran bidang irigasi. 63
Tabel 2. 28 Luas Areal Irigasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 No 1 2 3 Daerah Irigasi >3.000 Ha kewenangan Pusat 1.000 - 3.000 Ha kewenangan Propinsi <1.000 Ha kewenangan Kabupaten Total Luas Areal (Ha) Potensial 24.828 Irigasi 24.495 13.933 12.911 14.196,17 12.403.35 52.957,17 49.809.81 Panjang Saluran (meter) Sekunder 191.065 Induk 60.601 Total 251.666 30.654 108.724 139.378 37.720 89.593 127.313 128.975 389.382 518.357 Sumber: Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2019 Untuk mengukur kinerja bidang irigasi digunakan Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). IKSI adalah adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Ada 6 aspek yang diukur dalam Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) antara lain Prasarana Fisik (45%), Produktifitas (15%), Sarana Penunjang (15%), Organisasi Personalia (15%), Dokumentasi (5%), dan P3A (10%) sehingga total indikator menjadi 100%. Data IKSI Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 2. 29 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kab. Lombok Tengah No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Standar Kinerja Sistem Irigasi 60 60 60 60 60 60 2 Indeks Kinerja Sistem Irigasi 61,5 61,5 66,3 69,0 63,0 56,1 Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2020 Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebagai berikut: 80-100 : kinerja sangat baik; 70-79 : kinerja baik; 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian; <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian. Penggunaan nilai indikator 60 persen berdasarkan kemampuan pemda dan pusat dalam penyediaan APBD maupun APBN. (c) Sanitasi dan Air Bersih Salah satu capaian kinerja bidang air minum adalah persentase cakupan layanan air minum. Setelah pemenuhan target MDGs di tahun 2019 berakhir, target tersebut dituangkan kembali dalam SDGs meskipun mengalami perubahan redaksi indikator menjadi cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan. Istilah aman ini adalah indikator pemenuhan terhadap air minum untuk kebutuhan sehari-hari tersedia setiap saat atau aman. 64
Indikator cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan adalah dengan membagi jumlah penduduk atau KK yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk atau kk secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persen (%). Di tahun 2017, akses air minum terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang terlayani oleh sumber air minum dari PDAM baru mencapai 37,28 persen dengan total penduduk 912.879 jiwa dan jumlah penduduk terlayani hanya 340.312 jiwa. Selain air bersih, ketersediaan fasilitas buang air besar (BAB) merupakan salah satu syarat penting yang dapat menjamin kesehatan lingkungan masyarakat sampai level rumah tangga. Tidak adanya fasilitas buang air besar terutama milik sendiri akan menyebabkan ketidaknyamanan, karena kebutuhan akan fasilitas ini datangnya tak terduga. Untuk bisa memiliki fasilitas BAB sendiri di rumah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu selain penting bagi kesehatan, fasilitas BAB juga menjadi indikasi kesejahteraan rumah tangga. 120 e s a t n e s r e P 100 80 60 19.4 29.5 15.7 25.8 0.77 21.62 15.86 18.4 MCK Komunal Umum Tidak Ada 40 20 51.1 58.6 77.6 65.74 Menggunan Fasilitas BAB Sendiri 0 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 24 Persentase Jumlah KK Berdasarkan Jenis Fasilitas BAB di Kabupaten Lombok Tengah Sumber : Inskesra Kab. Lombok Tengah, 2019 Kesadaran penduduk akan pentingnya keberadaan fasilitas BAB sepertinya sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri. Pada tahun 2019, sebesar 65,74 persen rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah sudah memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri/bersama. Meskipun demikian, masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena kebersihan lingkungan sangat menentukan tingkat kesehatan masyarakat. 65
Capaian penanganan sanitasi di Kabupaten Lombok Tengah dapat diukur pula dari peningkatan jumlah desa ODF. Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) adalah Desa/ kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban. Untuk tahun 2020, jumlah desa ODF adalah 81 desa yang tersebar di seluruh Kecamatan, hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan perubahan perilaku dan pola hidup bersih yang sehat di tengah masyarakat. (d) Tata Ruang Perencanaan spasial wilayah terdiri dari rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan rencana rinci berupa Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Peta Struktur Ruang Peta Pola Ruang Peta Kawasan Strategis Gambar 2. 25 Peta RTRW Kabupaten Lombok Tengah 2011-2030 Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2020 Hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang, baik RTR Kawasan Strategis maupun RDTR, yang menjadi acuan pembangunan di Kawasan Sekitar KEK Mandalika. Sampai dengan tahun 2020, Perda RDTR tersebut masih dalam proses penyusunan. Keberadaan Perda ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung KEK Mandalika untuk mendorong masuknya investasi di sekitar Kawasan KEK Mandalika. 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah kerusakaan rumah pada saat terjadi bencana gempa bumi pada tahun 2018 sebesar 24.218 unit dengan kriteria rusak berat 4.483, rusak ringan 3.096 unit dan rusak 66
ringan sebesar 16.639 unit. Adapun Rehab rumah yang sudah dikerjakan sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 berjumlah 23.384 unit. Tabel 2. 30 Jumlah Rumah yang Direhablitasi Akibat Bencana No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Batukliang Batukliang Utara Janapria Jonggat Kopang Praya Praya Barat Praya Barat Daya Praya Tengah Praya Timur Pringgarata Pujut Total kerusakan RB 2002 1481 36 53 269 23 14 1 13 12 549 30 4483 Kriteria Kerusakan RS 1072 623 55 93 375 64 5 2 30 6 717 54 3096 RR 4705 2737 1545 1329 1865 299 42 11 187 76 3625 218 16639 Jumlah Kerusakan 7779 4841 1636 1475 2509 386 61 14 230 94 4891 302 24218 Data 634 yang belum dikerjakan RS 28 32 RB 44 26 RR 137 154 3 1 4 1 2 6 19 34 33 4 8 86 14 1 84 1 82 464 Jumlah kerusakan 209 212 23 37 43 4 0 0 0 1 104 1 634 Sebaran yang sudah dikerjakan RR RS RB 4568 1044 1958 2583 591 1455 33 52 265 23 14 1 54 91 369 64 5 2 1526 1295 1832 295 42 11 13 30 187 12 541 30 4397 6 703 53 3012 75 3543 218 16175 Sumber: BPBD Kab. Lombok Tengah, 2020 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dari inventarisasi yang dilakukan Dinas Perkim pada tahun 2019 sebesar 32.280 unit. Pada Tahun 2019, penanganan RTLH yang dilakukan sebesar 1.739 unit yang bersumber dari dana APBD, DAK perumahan, BSPS Strategi dan Reguler serta Aspirasi. Untuk Tahun 2020, penanganan RTLH ditargetkan sebesar 1.574 unit sehingga sisa RTLH yang belum tertangani adalah 28.967 unit. Tabel 2. 31 Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lombok Tengah Uraian Data RTLH tahun 2019 RTLH yang ditangani tahun 2019 RTLH yang ditangani tahun 2020 Sisa belum tertangani Jumlah RTLH (unit) 32.280 1.739 1.574 28.967 Sumber: Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah, 2020 Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah berdasar atas tujuh aspek yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman. Tujuh aspek tersebut adalah kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Pada tahun 2020, pengurangan kawasan kumuh sebanyak 6,31 Ha sehingga total pengurangan kawasan kumuh sampai tahun 2020 sebanyak 58,16 Ha. Dengan demikian luas kawasan kumuh yang belum tertangani sebanyak 51.84 Ha. Tabel 2. 32 Luas Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020 2016 2017 2018 2019 Jumlah kerusakan 7570 4629 1613 1438 2466 382 61 14 230 93 4787 301 23584 2020 67
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan 110 60,14 69,43 58,15 51.84 Sumber : Evaluasi RPJMD 2016-2021 Tahun 2020 Dalam perkembangan penangan kawasan kumuh, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan inventarisasi ulang kawasan kumuh dengan melakukan pendataan lebih luas dengan tujuan agar semua kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dapat tertangani. Berdasarkan hasil pendataan tersebut dihasilkan delienasi kawasan kumuh seluas 815,37 ha di tahun 2020 dan ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah dengan SK Nomer 384.a Tahun 2020, sebagaimana peta dibawah ini. Gambar 2. 26 Peta Kawasan Kumuh Lombok Tengah berdasarkan SK No.384.a Tahun 2020 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah, 2020 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama tahun 2016-2019 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Berdasarkan data capaian RPJMD 2016-2021, persentase penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah selalu berada di angka 100%. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah sudah melakukan upaya terbaik dalam mewujudkan trantib dan linmas yang kondusif. Dari aspek keamanan, jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2016 sebanyak 1.024 kasus, pada tahun 2017 turun menjadi 987 kasus, pada tahun 2018 68
meningkat lagi menjadi 1.085 kasus dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 439 kasus. Jenis kejahatan yang dilaporkan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) selalu menjadi jenis kejahatan terbanyak di tiap tahunnya. Tabel 2. 33 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Jenis Kejahatan Dilaporkan 2016 2017 2018 2019 Pembunuhan Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan KDRT Perkosaan Penculikan Pencurian dengan Kekerasan Pencuian Biasa Curanmor Pencurian dengan Pemberatan Pengerusakan Barang Pembakaran dengan sengaja Narkotika Penipuan Penggelapan Korupsi Kejahatan terhadap Ketertiban Umum 3 2 148 54 6 0 126 7 297 172 17 1 11 52 2 1 0 2 0 154 39 2 0 150 34 261 150 19 0 65 19 12 3 0 2 3 199 57 4 0 171 0 257 14 0 0 144 20 0 1 0 1 0 75 17 2 0 29 20 100 81 5 1 21 15 6 0 0 Sumber : BPS NTB (2019) Bencana merupakan ancaman paling nyata bagi eksistensi kehidupan manusia sehingga sebagai daerah yang masuk sebagai wilayah beresiko bencana, Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi sebagai upaya mengurangi dampak bencana yang dihadapi masyarakat. Jenis bencana yang terjadi dari tahun 2016- 2019 menunjukkan fluktuasi angka sebagaimana ditunjukkan pada tabel. Tabel 2. 34 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019 Jenis Bencana 1. Bencana Alam a. Banjir b.Puting Beliung c.Tanah Longsor d.Gempa Bumi e.Kekeringan 2. Bencana Non Alam a.Kebakaran b.Kegagalan Teknolog/Kontruksi 3. Bencana Sosial a.Kerusuhan Sosial/Politik 2016 28 2 21 5 0 0 19 19 0 0 0 2017 71 22 33 6 1 9 27 27 0 0 0 2018 46 6 23 2 7 8 15 15 0 0 0 2019 18 3 7 0 0 8 26 26 0 0 0 69
Jenis Bencana b.Konflik Sosial Total 2016 0 47 2017 0 98 2018 0 61 2019 0 44 Sumber : BPS Lombok Tengah, 2020; BPBD Kab. Lombok Tengah, 2020 2.3.1.6 Sosial Menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urgensi pelaksanaan urusan sosial bagi pemerintah daerah ini adalah sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan dasar penanggulangan masalah sosial bagi seluruh masyarakat di wilayah kabupaten. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai indikator pelaksanaan pelayanan sosial tersebut dapat dilihat pada tabel yang disajikan di bawah ini yaitu terkait dengan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dan program daerah sendiri. Program pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka perlindungan sosial diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH), program beras miskin, jaminan kesehatan dan beasiswa bagi masyarakat miskin. Selain itu ada juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini memberikan dampak pada peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung pencapaian target pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Program daerah yang dilaksanakan mengacu pada target-target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilihat capaian kinerjanya dalam tabel dibawah ini. Indikatornya terkait dengan PMKS yang memperoleh Bantuan sosial terkait pemenuhan kebutuhan dasar, PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Layanan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia, Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyandang cacat yang dilatih. Program-program pokok tersebut bersama pendukungnya memiliki dampak langsung untuk mengatasi persoalan dibidang sosial. Tabel 2. 35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2019 Uraian Indikator kinerja Persentase PMKS Skala Kabupaten yg memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar 2016 47,38 2017 40,00 Tahun 2018 28,27 2019 40,37 Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah, 2020 70
2.3.1.7 Tenaga Kerja Jumlah penduduk usia kerja meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, maka pemerintah daerah perlu memperluas kesempatan kerja untuk menyerap tambahan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 sebanyak 677.576 orang dari total jumlah penduduk 947.488 orang. 922088 930797 939409 947488 644129 663060 670,880 677,576 2016 2017 2018 2019 Penduduk Penduduk Usia Kerja Gambar 2. 27 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Penduduk Usia Kerja Tahun 2016-2019 ( jiwa) Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020 Adapun capaian kinerja makro ketenagakerjaan disajikan sebagai berikut. Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Makro Ketenagakerjaan 2018 2017 Angkatan Kerja Jumlah Orang Bekerja Jumlah Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka TPAK 459.945 446.607 13.338 2,90% 69,37% 449.288 435.450 13.838 3,08% 66,97% 2019 481.960 470.200 11.760 2,44% 71,13% Tabel 2. 37 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Sektor di Kabupaten Lombok Tengah 2016 18,39 81,61 Sektor Formal Informal Sumber : BPS Lombok Tengah, 2019 2017 17,26 82,74 2018 21,32 78,68 2019 19,17 80,83 71
Menurut BPS (2019), tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi oleh tenaga kerja di sektor informal. Sampai dengan tahun 2019, tenaga kerja informal menyerap 80,83% tenaga kerja yang ada dan hanya 19,17% saja yang terserap oleh sektor formal. Angka ini juga menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor informal jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besarnya kesenjangan jumlah tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor formal menunjukkan besarnya tantangan Pemerintah Daerah ke depan agar sumberdaya tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah dapat terserap lebih banyak di sektor formal. Guna menyiapkan sumberdaya tenaga kerja terlatih, pelatihan keterampilan bekerja dilaksanakan melalui penyelenggaran lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal maupun informal. Selain itu Pemerintah Daerah juga memfasilitasi penyelanggaraan pelatihan bagi pencari kerja bersertifikat di BLK dengan jenis pelatihan yang cukup beragam. Dari tahun 2016 hingga 2019 sudah dilangsungkan 17 jenis pelatihan dengan jumlah peserta mencapai 1.104 orang. Jenis pelatihan dengan peserta terbanyak antara lain pelatihan perbengkelan sepeda motor, menjahit dan tata rias. 2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sampai dengan tahun 2019, tercatat ada 6 lembaga informal yang terbentuk sebagai respon terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah lembaga ini bertahan dari tahun 2016 yaitu LPA, PEKKA, KPI, JARPUK, GAGAS, dan SANTAI. Lembaga tersebut telah berdiri dari tahun 2008 dan masih aktif melangsungkan pendampingan dan advokasi terkait perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah. Perkembangan usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan angka rata-rata usia perempuan di kabupaten ini yang semakin dini melangsungkan pernikahan pertama. Di tahun 2016 rata-rata usia kawin pertama adalah 19,57 tahun namun di tahun 2019 menjadi 19,18 tahun. Turunnya usia kawin pertama perempuan ini menunjukkan tingkat kerawanan yang diakibatkan oleh belianya usia perkawinan perempuan semakin besar. Selain kerawanan dari sisi kesehatan perempuan, pernikahan dini juga berhubungan dengan kerawanan secara sosial budaya terutama 72
terkait mutu dan kualitas perempuan baik dari sisi pendidikan dan keterampilan yang akan berdampak pada ketangguhan keluarga yang dibangunnya. 19.57 19.59 19.39 19.18 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 28 Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019 Sumber : DP3A2KB Kab. Lombok Tengah, 2020 Khusus mengenai perlindungan terhadap anak, Pemerintah kabupaten Lombok Tengah bersama DPRD telah menetapkan regulasi lokal yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Tabel 2. 38 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani 72 53 84 55 43 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani 80 59 41 33 44 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 72 53 84 55 43 80 59 41 33 44 Sumber : DP3AP2KB Kab. Lombok Tengah, 2021 2.3.1.9 Pangan Konsepsi ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.Berdasarkan analisis tiga pilar ketahanan pangan tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 menunjukkan bahwa ketahanan pangan berkinerja baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya desa di Kabupaten Lombok 73
Tengah yang berstatus rawan pangan. Gambaran ketahanan pangan komposit dapat dilihat pada grafik berikut. Gambar 2. 29 Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas Kerawanan dan Kerentanan Pangan Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah, 2019 Grafik di atas menunjukkan terdapat 4% desa di Lombok Tengah yang tergolong desa rentan tinggi terhadap kerawanan pangan (prioritas 1). Desa yang berketegori rentan sedang terhadap kerawanan pangan (prioritas 2) sebesar 8% dan 12% desa lain berkategori rentan rendah terhadap kerawanan pangan (prioritas 3). Grafik di atas juga menunjukkan sebanyak 76% desa memiliki status aman terhadap kerawanan pangan (prioritas 4 -6). Secara aktual dari aspek ketersediaan pangan, indikator ketahanan pangan berupa tersedianya pangan utama bagi masyarakat. Ketersediaan pangan utama tersebut harus terpenuhi dengan jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja ketahanan pangan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja baik yang diindikasikan dengan tercukupinya kebutuhan pangan pokok masyarakat. Bahkan produksi pangan mengalami surplus dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan utama (beras) dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut. 74
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 Kebutuhan Beras (Ton) 300000.00 200000.00 Ketersediaan Beras (Ton) 100000.00
2015 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 30 Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (Beras) di Kabupaten Lombok TengahTahun 2015 - 2019 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah, 2020 Angka kecukupan konsumsi energi dan protein juga menunjukkan capaian yang baik, dimana tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Lombok Tengah melebihi standar konsumsi energi protein dan energi yang telah ditetapkan. Pada aspek keragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan kinerja yang baik pula dengan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan konsumsi energi, konsumsi protein dan skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 39 Perkembangan Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 No 1. 2 3 Komponen Konsumsi energi (Kkal/Kap/Hai) Konsumsi Protein (gr/kap/hr) Skor PPH Target/Standar 2.000 52 85 Capaian Skor PPH Kabupaten Lombok Tengah 2016 2019 2.565,36 2.317,0 2017 2.518,9 2018 2.440,67 96,6 128,3 71,19 76,92 85,9 86,2 85,5 90,7 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019 2.3.1.10 Pertanahan Kegiatan pengadaan tanah pada Tahun 2016-2019 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan usulan dari SKPD. Selain itu pengadaan tanah juga difokuskan pada partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2016, pemerintah daerah telah menyediakan tanah bagi pembangunan fasilitas dan atau penyelenggaraan kepentingan umum seperti pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum. 75
Tabel 2. 40 Pemanfaatan Tanah untuk Fasilitas Umum Kab. Lombok Tengah Tahun 2019 Pendopo Bupati Rusus Nelayan Bilelando Rusus Nelayan Selong Belanak Jalan BIL-Mandalika * Luas (Ha) 0,02 1 1 100 Tahun 2020 Puskesmas Awang Puskesmas Awang Pengganti SD Toer dan SMP 15 Pujut SPAM Mandalika Puskesmas Bagu Pengganti Lapangan Sengkol Luas (Ha) 0,04 0,04 1,1 2,3 2,85 1 Jumlah 102.2 7,29 Sumber: Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah, 2020 Pada tahun 2017, pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan usulan dari SKPD terkait serta untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2018, pengadaan tanah dilaksanakan untuk pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum. Pada tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pembangunan pendopo Bupati Lombok Tengah, rusus nelayan di Bilelando dan Selong Belanak dan jalan BIL - Mandalika. Tahun 2020, pengadaan tanah oleh Pemda berupa lahan puskesmas Awang, puskesmas Bagu, pengganti SD Toner dan SMP 15 Pujut, lahan SPAM Mandalika dan pengganti lapangan umum Sengkol. 2.3.1.11 Lingkungan Hidup (a) Lingkungan Hidup Berdasarkan hasil penilaian indeks kualitas lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementrian LHK pada tahun 2020, Kabupaten Lombok Tengah memiliki Indeks Kualitas Udara sebesar 93,964 point dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,48 point. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Lombok Tengah di tahun yang sama adalah sebesar 51,11 point. Tabel 2. 41 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah Tahun 2020 IKA IKU IKTL 51,11 * 93,964 33,48 Sumber:Kementrian LHK, 2020 Pada tahun 2019, jumlah mata air berdasarkan hasil survey PDAM berjumlah 68 sumber mata air dengan debit air berjumlah 1.889 lt/detik. Adapun sember mata air yang 76
digunakan oleh PDAM dalam memerilan layanan air bersih berasal dari 6 sumber yakni mata air Tibu lempanas, Benang stokel, Benang Kelambu, Aik Bone, Tibu Nangklok, WTP dengan Debit kapasitas terpasang sebesar 916 ltr/dtk, namun kapasitas produksi hanya sekitar 516 ltr/detik. Tabel 2. 42 Kondisi Sumber Air Baku PDAM Lombok Tengah No 1 2 3 Sumber Air Baku Nama Sumber Aik Bone Mata Air Tibu Nangklok Mata Air Benang Stokel Mata Air Kap Terpasang (l/detik) 70 160 60 Kap Produksi (l/detik) 60 160 60 Daerah Pelayanan Kecamatan Praya, Kopang Kecamatan Jonggat, Praya Kecamatan Batuliang, Pringgarata Keterangan Baik Baik Baik 4 5 6 Nyeredep Sesere Lempanas Mata Air Mata Air Mata Air 26 200 200 80 50 Kecamatan Janapria, Praya Timur, Batukliang Kecamatan Praya Tengah, Pujut Tidak Berfungsi Baik Baik 7 WTP Danau 200 160 Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut Baik Sub Total 916 516 Sumber : PDAM Lombok Tengah, 2020 No Keterangan Tabel 2. 43 Indikator Pelayanan PDAM Lombok Tengah Tahun 2018 Satuan 2017 2019 1 2 3 Jumlah Penduduk Administrasi Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan Jumlah Penduduk terlayani Jiwa Jiwa Jiwa 936.012 755.312 331.83 939.409 719.334 328.066 948.101 725.989 310.332 77
No Keterangan Satuan 2017 Tahun 2018 2019 4 Cakupan % 35,45% 34,92% 32,73% Pelayanan Teknis 5 Cakupan % 43,93% 45,61% 42,75% 6 Pelayanan Administrasi Jumlah Sambungan SR 51.591 51.23 51.722 7 Kapasitas Liter/Detik 895 895 916 Terpasang 8 Kapasitas Produksi 9 Kapasitas Distribusi 10 Konsumsi Air 11 12 Kehilangan Air 13 Jumlah Air terjual Idle Capacity Liter/Detik Liter/Detik M³ M³ % Liter/Detik 488 488 16,80 11.114.023 26,80% 407 517 509 18,48 12.043.255 23,93% 386 546 456 18,25 11.920.043 15,96% 460 Sumber : PDAM Lombok Tengah, 2020 PDAM Kabupaten Lombok Tengah memiliki pelanggan sebesar 51.722 SR dimana cakupan pelayanan administrasi baru sebesar 42,75 % dan cakupan pelayanan teknis sebesar 32,73%. Kegiatan Perlindungan Mata Air (PerMatA) berhasil menyelamatkan mata air sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 176 titik meningkat dari tahun 2010 yang hanya berjumlah 95 titik. Pada Tahun 2019, Jumlah Mata Air berdasarkan hasil survey PDAM berjumlah 68 sumber mata air dengan debit air berjumlah 1.889 lt/detik. Adapun sember mata air yang digunakan oleh PDAM dalam memerilan layanan air bersih berasal dari 6 sumber yakni mata air Tibu lempanas, Benang stokel, Benang Kelambu, Aik Bone, Tibu Nangklok, Nyeredep dengan Debit sekitar 550 ltr/detik. Jumlah debut tersebut bisa melayani pelanggan sebesar 51.354 pelanggan . Pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yaitu tindak lanjut laporan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.Di Bidang Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, telah dilakukan pemantauan, inventarisasi dan indentifikasi terhadap perusahaan atau kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan limbah dan telah mengolah air limbah serta membuang air limbah ke media lingkungan. Disamping melaksanakan upaya-upaya di atas, pemerintah daerah juga telah melaksanakan kegiatan pemulihan lahan kritis dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2015 Luas lahan kritis yang dipulihkan sampai dengan Tahun 2015 seluas 2.000 Ha dan dilakukan secara 78
bertahap selama 5 Tahun atau tiap tahun 400 Ha Lahan yang dikonservasi dengan cara penanaman pohon, sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait. (b) Persampahan Volume timbunan sampah perhari di Kabupaten Lombok Tengah dengan asumsi kontribusi sampah per orang per hari sebesar 2 liter/org/hr adalah sebesar 1.716 m3/hari dan dalam satu tahun sebesar 625.513 m3/tahun, dimana penyumbang sampah terbesar terdapat di Kecamatan Praya sebesar 83%. Kemampuan armada untuk pengangkutan sampah pada tahun 2018 sebesar 22% dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 25%. Adapun sampah yang terangkut masih di ibu kota Kecamatan. Tabel 2. 44 Analisis Produksi Sampah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 No Ibukota Kecamatan Total Produksi Sampah 2018 m3/hari m3/tahun m3/hari m3/tahun Praya 1 Batunyala 2 3 Ubung 4 Mujur 5 6 7 8 9 10 11 Mantang 12 168 47 37 29 37 56 74,083 44,137 64,525 47,324 56,159 70,300 50,241 37,673 50,244 44,254 52,778 33,795 625,513 203 121 177 130 154 193 138 103 138 121 145 93 1,716 61,320 17,155 13,505 10,585 13,505 20,440 Kopang Rembiga Sengkol Penujak Darek Janapria Pringgarata Teratak Jumlah 136,510 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah, 2019 374 Sawah Terangkut 2019 % m3/hari m3/tahun 83 39 21 22 24 29 0 0 0 0 0 0 22 168 47 37 29 37 56 25 61,320 17,155 13,505 10,585 13,505 20,440 9,125 4 1,460 5 1,825 408 148,920 2020 % m3/hari m3/tahun 83 39 21 22 24 29 18 0 3 0 3 0 24 174 47 37 29 37 56 25 4 4 63,510 17,155 13,505 10,585 13,505 20,440 9,125 1,460 1,460 10 4 427 3,650 1,460 155,855 Kondisi sarana persampahan masih terbatas dimana jumlah truk sampah sebesar 10 unit dan hanya 5 unit saja dalam kondisi baik. Begitu juga dengan peralatan lainnya seperti arm roll, pick up, alat berat maupun roda tiga yang masih sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam melayani persampahan di Kabupaten Lombok Tengah. Tabel 2. 45 Jumlah dan Kondisi Sarana Persampahan Kab. Lombok Tengah Kondisi No 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Sarana Truck sampah Arm roll Truck biasa Pick Up Alat berat Roda tiga Container sampah TPA Baik 5 4 1 4 3 21 19 Rusak Ringan 4 4 - - 1 5 5 Rusak Berat 1 - - - - 1 3 Jumlah 10 8 1 4 4 27 27 8 1
1 Sumber: Dinas LH Kabupaten Lombok Tengah, 2020 % 86 39 21 22 24 29 18 4 3 0 7 4 25 79
Jumlah petugas kebersihan adalah 221 orang yang terdiri dari pengawas kebersihan, petugas retribusi, tukang sapu sampai petugas jaga malam TPA. Adapun untuk tukang sapu berjumlah 108 orang, dimana ASN berjumlah 5 orang dan Honorer berjumlah 103 orang. Hal ini tentu saja masih sangat terbatas sehingga layanan yang sanggup diberikan masih terbatas berupa pembersihkan ruas jalan di dalam kawasan Kota Praya. Tabel 2. 46 Jumlah Petugas Kebersihan Tahun 2020 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Petugas Pengawas Kebersihan Petugas Retribusi Tukang Sapu Pengangkut Sampah Sopir Dump Truck Operator Alat Berat Operator Roda Tiga Pencatat Volume Sampah TPA Petugas Jaga Malam TPA Petugas PDU Jumlah Jumlah ( Orang ) PNS Honorer 11 7 5 11 6 - 1 - - - 41 - 103 33 12 3 14 1 2 12 180 Jumlah 11 7 108 44 18 3 15 1 2 12 221 Sumber: Dinas LH Kabupaten Lombok Tengah, 2020 2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pelayanan pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Pada kurun waktu 2016-2019 Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melayani pembuatan kartu penduduk sebanyak 681.774 orang atau 91,15% dari 747.929 penduduk wajib KTP. Perkembangan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 47 Kepemilikan KTP di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Penduduk Tahun 2016 2017 2018 2019 Jumlah Penduduk 1.029.170 1.033.619 1.041.664 1.043.759 Wajib KTP 752.808 746.396 751.772 747.929 Yang sudah punya KTP 534.223 574.193 659.432 681.774 Persentase yang punya KTP 70,96 76,93 89,52 91,15 Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lombok Tengah, 2020 Disamping pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang membuat Kartu Keluarga sebanyak 217.516 keluarga atau sebanyak 71,21% dari jumlah kepala keluarga. Kepemilikan kartu 80
keluarga meningkat sebanyak 20,87% pada tahun 2017 menjadi 262.916 KK atau 78,10% dari jumlah kepala keluarga. Sedangkan yang membuat Akta Kelahiran pada tahun 2017 berjumlah 758.730jiwa, meningkat sebanyak 15,74% dibandingkan tahun 2016. Data kepemilikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 48 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 No. Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Praya Jonggat Batukliang Pujut Praya Barat Praya Timur Janapria Pringgarata Kopang Praya Tengah Praya Barat Daya Batukliang Utara Tahun 2016 % Keluarga Sudah Cetak KK 90,31 84,31 78,78 81,82 66,53 65,92 Keluarga Sudah Cetak KK 30.299 24.219 18.059 26.132 16.441 15.432 17.164 15.945 16.386 15.576 63,72 67,08 56,46 68,21 11.279 62,88 10.584 53,86 Tahun 2017 % Keluarga Sudah Cetak KK 84,19 83,67 81,64 92,72 67,93 85,69 Keluarga Sudah Cetak KK 33.052 26.834 22.443 33.424 18.132 21.373 20.052 21.034 21.431 20.147 68,21 83,73 69,34 83,48 12.442 63,87 12.552 59,54 2018 Keluarga Sudah Cetak KK 30.526 26.892 21.040 27.165 15.785 14.350 % Keluarga Sudah Cetak KK 79.73 78.97 7.66 77.02 62.88 18.616 14.503 18.011 13.194 6.08 69.51 61.20 63.09 57.38 10.247 56.30 11.874 62.59 2019 Keluarga Sudah Cetak KK 37.775 33.629 27.384 35.240 21.859 19.434 % Keluarga Sudah Cetak KK 93,61 95,87 95,84 96,13 83,93 79,99 24.835 19.042 24.057 17.872 89,73 78,20 81,64 75,70 14.853 78,60 16.275 82,94 71,21 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2019 TOTAL 217.516 262.916 78,10 222.203 68.80 292.255 87,63 Tabel 2. 49 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 N o. Kecamat an Jumlah Pendud uk Pendud uk Memilik i Akta Kelahira n Persenta se Pendudu k Memiliki Akta Kelahira n 60,06 Jumlah Pendud uk Pendud uk Memilik i Akta Kelahira n Persenta se Pendudu k Memiliki Akta Kelahira n 65,81 Jumlah Pendud uk Pendud uk Memilik i Akta Kelahira n Persenta se Pendudu k Memiliki Akta Kelahira n 78,18 Jumlah Pendud uk Pendud uk Memilik i Akta Kelahira n Persenta se Pendudu k Memiliki Akta Kelahira n 79,92 1 Praya 118.315 71.064 121.871 80.201 127.081 88.864 126.502 101.1 2 Jonggat 95.975 60.769 63,32 97.104 69.812 71,89 107.924 75.917 84,39 107.464 85.373 79,44 3 Batuklian g 78.37 54.759 69,87 83.46 64.976 77,85 87.926 70.206 77,75 88.945 78.176 87,89 4 Pujut 112.665 57.906 51,40 116.212 69.502 59,81 116.115 78.218 80,31 116.988 86.234 73,71 81
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 N o. Kecamat an Jumlah Pendud uk Pendud uk Memilik i Akta Kelahira n Persenta se Pendudu k Memiliki Akta Kelahira n 61,86 Jumlah Pendud uk Pendud uk Memilik i Akta Kelahira n Persenta se Pendudu k Memiliki Akta Kelahira n 76,61 Jumlah Pendud uk Pendud uk Memilik i Akta Kelahira n Persenta se Pendudu k Memiliki Akta Kelahira n 82,27 Jumlah Pendud uk Pendud uk Memilik i Akta Kelahira n 5 Praya Barat 84.896 52.519 84.094 64.423 81.473 67.185 82.516 69.848 6 Praya Timur 75.79 47.367 62,50 74.868 55.599 74,26 73.63 58.125 73,89 73.902 61.302 7 Janapria 87.342 55.629 63,69 87.121 63.953 73,41 83.912 69.795 80,07 84.795 73.919 8 Pringgar ata 78.37 54.759 69,87 76.968 61.713 80,18 76.422 65.034 78,45 76.53 70.075 9 Kopang 96.839 58.872 60,79 95.153 66.537 69,93 92.958 71.464 78,05 92.935 77.397 10 Praya Tengah 76.129 52.684 69,20 74.289 58.785 79,13 73.695 64.153 83,98 73.99 68.232 11 Praya Barat Daya 58.845 40.683 69,14 58.143 46.763 80,43 57.615 49.616 64,67 57.888 48.855 12 Batuklian g Utara 64.893 46.038 70,94 64336 56.466 87,77 60.803 59.392 81,06 61.304 53.153 Total 1.029.1 70 655.548 63,70 1.033.6 19 758.73 73,41 1.040.5 94 817.879 78,60 1.043.7 59 873.664 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2018 2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam kurun waktu 2016-2019, jumlah kerjasama desa terus meningkat dari semula 20 buah kerjasama menjadi 32 kerjasama di tahun 2019. Peningkatan jumlah kerjasama antar desa ini menunjukkan pemberdayaan desa di Kabupaten Lombok Tengah cukup berhasil mendorong pemerintah desa untuk berinovasi dengan menyelenggarakan kerjasama untuk kepentingan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Persenta se Pendudu k Memiliki Akta Kelahira n 84,65 82,95 87,17 91,57 83,28 92,22 84,40 86,70 83,70 82
Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi APBDES merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa tentang APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 32 20 20 20 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 31 Jumlah Kerjasama antar Desa di Kabupaten Lombok Tengah Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020 Salah satu parameter atau ukuran untuk menentukan sejauhmana APBDES dinilai baik atau berkualitas adalah ketepatan waktu dalam penetapan APBDES. Persentase jumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah dengan APBDES tepat waktu dari tahun 2016 terus meningkat dari semula 15% menjadi 30%. Data ini menunjukkan sampai dengan tahun 2019, sebagian besar desa di Kabupaten Lombok Tengah masih terlambat menetapkan APBDES-nya. 100% 80% 60% 85 80 73 70 Tidak Tepat Waktu 40% Tepat Waktu 20% 15 20 27 30 0% 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 32 Persentase Desa Berdasarkan Ketepatan Waktu Penetapan APBDes 2016-2019 Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020 Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Meskipun jumlah lembaga yang dibina sangat fluktuatif, upaya pembinaan ini terus dilaksanakan sebagai salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Di tahun 2016 terdapat 127 lembaga kemasyarakat desa yang tersebar di 127 desa yang ada sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 5 lembaga yang dibina karena keterbatasan anggaran yang 83
dikelola. Pada tahun 2018 terdapat 139 lembaga kemasyarakatan yang dibina dan turun kembali di tahun 2019 sebanyak 30 lembaga. 150 127 139 h a m u J l 100 50 30 5 0 2016 2017 2018 2019 Tahun Gambar 2. 33 Jumlah Lembaga Kemasyarakat Desa yang Dibina 2016-2019 Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020 Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa telah dilakukan peningkatan pada aspek SDM, kelembagaan dan system. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur telah dilaksanakan berbagai jenis pelatihan sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. 50 Jenis dan Peserta Pelatihan Perangkat Desa Tahun 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Jenis Bintek Kepala Desa Bintek camat dan perangkat kecamatan Bintek sekretaris desa Jumlah Peserta 127 orang 36 orang 127 orang Jenis Pelatihan Kepala Desa Bintek administrasi desa
Jumlah Peserta 15 orang 127 orang
Jenis Bintek penyusunan laporan administrasi desa Bintek anggota BPD Bintek Kepala Dususn Jumlah Peserta 127 orang 681 orang 321 orang Jenis Diklatsar kepala desa Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes Pelatihan pengelolaan keuangan desa Jumlah Peserta 97 orang 127 orang 127 orang Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020 Untuk peningkatan kapasitas keuangan pemerintah desa telah dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Lainnya sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. 51 Jumlah ADD, DD dan Bantuan Keuangan Lainnya untuk Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 NO TAHUN ADD dan DD BANTUAN KEUANGAN LAINNYA TOTAL 1 2016 200.704.825.700 3.359.800.000 204.064.625.700 2 2017 224.955.767.464 4.987.000.000 229.942.767.464 84
NO TAHUN ADD dan DD BANTUAN KEUANGAN LAINNYA TOTAL 3 2018 261.938.694.400 1.692.000.000 263.630.694.400 4 2019 303.772.9700.200 2.363.200.000 306.136.170.200 5 2020 322.044.237.700 5.456.400.000 327.500.637.700 Sumber: DPMD Kabupaten Lombok Tengah, 2020 Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan daerah tentang pemerintahan desa yakni: 1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa 2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes yang ditetapkan setiap tahun. 3. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan setiap tahun. 4. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan ADD yang ditetapkan setiap tahun 5. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa 6. Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Adat di setiap desa 7. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8. Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Masyarakat Desa 9. Peraturan Bupati tentang Pilkades Serentak 10. Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Ekowisata 11. Rancangan Peraturan Bupati tentang Bumdes 12. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa 13. Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa 14. Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Pemdes dan BPD 15. Peraturan Bupati tentang BPD. 2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perbandingan antara jumlah akseptor aktif dan pasangan usia subur di Kabupaten Lombok Tengah berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2018, persentase akseptor aktif terhadap PUS mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya namun kembali meningkat tajam di tahun 2019. Tingkat partisipasi akseptor ditunjukkan juga oleh angka drop-out KB dan angka unmet need KB yang memiliki 85
kecenderungan meningkat dari tahun 2016-2019. Peningkatan ini berakibat pada makin rendahnya partisipasi aktif penduduk pasangan usia subur menjadi akseptor KB. Perkembangan pasangan usiasubur dan akseptor aktif tahun 2016-2019 sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. 52 Tingkat Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Tahun 2016 2017 2018 2019 Pasangan Usia Subur 234.065 234.065 217.775 161.073 Akseptor Aktif 166.967 166.967 146.114 139.642 % Akseptor Aktif Terhadap PUS 71,44 71,44 67,09 86,7 Drop- out KB 13.765 18.944 24.199 24.976 Unmet need 31.650 33.250 32.906 36.333 Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2020; DP3A2KB Kab. Lombok Tengah, 2019 2.3.1.15 Perhubungan Sampai dengan tahun 2020 jumlah rambu jalan yang dimiliki sebanyak 2.316 buah. Pagar pengaman jalan telah terpasang di 532 m dan patok tikungan sebanyak 560 buah. Hal tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Tabel 2. 53 Fasilitas Keselamatan LLAJ (Rambu / RPPJ) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 No Fasilitas Satuan 2016 Jumlah Terpasang 2018 2017 2019 2020 1 Traffic Light 2 Warning Light 3 RPPJ 4 Marka Jalan 5 Pagar Pengaman Jalan 6 Rambu Jalan 7 Patok Tikungan 9 Traffic Cone, Rambu Pengalih Arus, Road Barrier Unit Unit Buah m2 M Buah Buah Buah 11 1 15 4.075 472 2.001 390 - - 12 1.531 - 105 40 42 - 10 1 60 110 100 140 - - - - 100 30 40 - - - - - - - Sumber : Dishub Kab. Lombok Tengah, 2020 Capaian kinerja di bidang perhubungan adalah tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang memadai dan tersedianya layanan moda transportasi, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Jumlah 11 1 37 6.606 532 2.316 560 222 86
Tabel 2. 54 Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019 Indikator Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan Jumlah terminal yang berfungsi Satuan % Terminal Realisasi 2016 50 0 Realisasi 2017 100 0 Realisasi 2018 65 1 Cakupan layanan trayek angkutan kawasan strategis yang terlayani Trayek 8 10 10 Sumber : Laporan Capaian RPJMD 2016-2021 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat peningkatan fasilitas keselamatan jalan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 namun karena adanya penambahan panjang jalan kabupaten dan minimnya pemeliharaan terhadap fasilitas tersebut maka trennya menurun hingga di tahun 2019. Sampai tahun 2020 sudah tersedia 11 traffic light yang terpasang di tempat-tempat yang termasuk strategis meskipun beberapa diantaranya ada yang tidak bisa difungsikan karena rusak. Dari 4 (empat) unit terminal yang ada hanya 1 unit yang berfungsi yaitu Terminal Mujur. Terminal Renteng sudah menjadi kewenangan provinsi dan Terminal Kopang sudah beralih fungsi menjadi pusat pertokoan. Terminal Sengkol juga telah berubah menjadi puskemas dan belum ada terminal baru sebagai penggantinya. Realisasi cakupan layanan trayek sebanyak 80% hingga tahun 2019. Cakupan layanan angkutan jalan yaitu jaringan angkutan jalan Dinas Perhubungan telah memiliki moda transportasi perdesaan sebanyak 8 unit untuk melayani wilayah strategis termasuk KSPN Mandalika. Di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan telah memiliki UPT PKB. Sedangkan cakupan layanan di bidang prasarana angkutan jalan telah memiliki sarpras jalan dan keselamatan jalan namun belum berfungsi baik. Selain itu untuk mendukung kelancaran sarana transportasi untuk masyarakat terdapat 8 (delapan) jalur perintis yang tersebar di beberapa kecamatan baik di wilayah selatan, tengah maupun utara. Pembukaan trayek perintis ini diharapkan mampu mendukung aktifitas ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Tabel 2. 55 Trayek dan Trayek Perintis No Trayek Lama Trayek Perintis 1 Renteng- Mantang - Aik Bukak Mantang - Aik Bukak-Setiling Realisasi 2019 65 1 10 87
No Trayek Lama Trayek Perintis 2 3 4 5 6 7 8 Renteng- Mantang - Pancor Dao Renteng- Kopang - Mt. Gamang-Janapria-Ganti Renteng -Darek-Batujangkih Renteng-Kopang-Wajegeseng Renteng- Mujur - Awang Renteng- Mujur - Janapria Renteng- Mujur - Kruak Renteng-Batunyale-Sengkol- Kuta Mantang - Pancor Dao- Tratak Renteng-Pemepek-Rarung Selong Blanak-Kuta -Awang Renteng- Sengkol-Kuta Gerupuk Sengkol-Teruwai-Awang Renteng-Puyung. (Bus angkot dalam Kota/angkutan Pelajar) 9 10 11 12 Renteng-Penujak-Sengkol- Kuta Renteng-Penujak-Mangkung- Selong Blanak Renteng-Darek- Pelambik Renteng- Puyung- Bunjeruk Sumber: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Lombok Tengah Tahun 2019 Dari 14 jalur trayek sesuai dengan SK Bupati Nomor 1075 Tahun 2001 tentang Jalur Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, semuanya sudah tidak beroperasi lagi. Hasil survey membuktikan rata-rata para pengemudi angkutan perdesaan adalah pemilik langsung dari armada yang dikemudikannya tersebut. Mereka mencari penumpang dengan karakter perjalanan dari pintu ke pintu (door to door service) tanpa melewati rute yang telah ditetapkan. Dengan kondisi lapangan tersebut, pelayanan angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah dapat dikatakan menyimpang dari trayek yang telah ditetapkan. Saat ini angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah hanya melayani 3 lintasan yaitu lintasan utara (LU), lintasan timur (LT), dan lintasan selatan (LS). Pada lintasan inilah terdapat ruas-ruas jalan yang sering dilalui oleh angkutan umum untuk melayani masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Meningkatnya populasi kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat membuat layanan angkutan umum semakin terpinggirkan. Di sisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga berimplikasi pada keharusan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan yang memadai termasuk penyedian kantong-kantong parker demi kenyamanan dan ketertiban masyarakat dalam berkendara. Sampai dengan tahun 2020, baru terdapat 165 titik parkir yang berijin. Ini menunjukkan masih banyak lokasi potensial parkir yang belum tersentuh dan ditangani oleh pemerintah daerah. Besarnya potensi nilai 88
retribusi yang dapat ditarik pemerintah melalui lahan parkir perlu menjadi perhatian sehingga membawa manfaat yang lebih bagi daerah. Tabel 2. 56 Lokasi Parkir yang Berijin No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokasi Toko Unggul Jaya BNI Sinar Terang Prima Dona Toko Orint dan Bata Tk.Garuda Tk.Saparua Tk.Matahari Tk.Utama-Alisamanhudi Keterangan Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 No Lokasi 34 Chiken Puyung 35 Alfamart Puyung 36 Pasar Puyung 37 Timur Pasar Bunjeruk 38 Barat Pasar Bunjeruk 39 Alpamart Ubung 40 Pasar Sengkol 41 Bg. Rende 42 Salon Sejahtera/planet Keterangan Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Rumah Makan Ria jaya 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Alfamart Pengkores Bakso Melia 20 Bakso Perempatan 21 22 Depan pertokoan 23 24 JE Seluler BPJS Renteng Toko Mas Intan Toko Mas Dayu Toko Segi Tiga Indomart Renteng BRI unit Renteng Toko Mahajaya Renteng Bank NTB Kopang BRI Pengadang Meksi Pengadang 25 26 Depan Becingah (bg. Selatan) 27 Depan Becingah (bg. Utara) 28 29 30 31 32 33 Pasar Peringgarata Ex Pol PP RM. Pawon Sasak Klinik Winerk BRI Puyung Pegadaian Puyung Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 43 Pertokoan Soping 44 FIF 45 BRI Sariah Jogja 46 47 Alfamart Perum 48 Barat Pertamina Biao 49 Warung Murah 50 Shelter Janapria 51 Tk. Mas Berlian Mujur 52 Tk.BigBox 53 Alfamart Mujur 54 Alfamart Ganti 55 Belakang Tk.Orient 56 Bakso Selatan M. 57 Alfamart & Bank Md.Renteng 58 Alfamart Puyung 59 Puskesmas Pringgarata 60 Alfamart Pemepek 61 Tk.Toni 62 Depan BRI Mantang 63 Tk.Jaya Abadi 64 Depan Pasar Mantang 65 Pegadaian Mantang 66 Samping Pasar Mantang Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Roda 2 dan 4 Mini Market Puyung Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah, 2020 Jumlah armada yang masih aktif kondisi bulan Oktober 2020 adalah sebanyak 76 buah armada dengan jumlah kecelakaan tercatat di angka 201. Angka kecelakaan menunjukkan ada peningkatan dibandingkan tahun 2017. Tabel 2. 57 Angka Kecelakaan Kab. Lombok Tengah 2017 - 2019 Indikator 2017 2018 2019 Angka Kecelakaan 160 210 201 89
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah, 2020 2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika Dalam rangka peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah berinvestai infrastuktur jaringan pada semua OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu untuk komunikasi data dan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah membangun situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni dengan rata-rata kunjungan pada tahun 2019 sejumlah 38.395 pengunjung atau meningkat 150% dari tahun 2018 sejumlah 15.375 pengunjung. dan terus mengembangkannya mengikuti teknologi informasi yang terus berkembang. Di bidang pengelolaan e-government telah dimanfaatkan beberapa sistem informasi yang mendukung pelaksanaan urusan umum pemerintahan diantaranya SIPD- SIMDA Penganggaran, e-MONEV, SIMTASKIN, SIMPBB, SIMPEG, SIMKESDA, e-AUDIT, SIAK, e-PROUCEMENT, SIM pengadaan barang dan jasa, dalam proses pelaksanaan SIMDA Perencanaan dan 32 website OPD yang lokasi penyimpanan datanya sudah di server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Website untuk pelayanan publik yang sudah ada di Kabupaten Lombok Tengah antara lain : a. Website Korona untuk informasi covid -19 : b. Website GIS Menara : c. Website Lombok Tengah : d. Website Satu Data : e. Website PPID : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID akan menjadi media pelayanan publik agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi secara online. Kabupaten Lombok Tengah memiliki sistem informasi yang bisa memanajemen permintaan informasi ke semua OPD secara online untuk selanjutnya disampaikan ke publik. Dalam upaya menciptakan dan menjamin kelancaran pelayanan 90
informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah telah disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. PPID utama Kabupaten Lombok Tengah telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik Menuju Informatif Katagori kabupaten/kota Provinsi NTB pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik "informatif". Pengembangan sistem informasi di Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan dukungan penambahan server fisik dan virtual, penambahan infrastruktur jaringan, server aplikasi, dan peningkatan Storage server untuk menampung aplikasi dan bandwidth dedicated. Selain itu diperlukan komitmen semua OPD untuk menjalankan dan mengupdate informasi pada website masing-masing, dan peningkatan HDD server yang masih kurang untuk menampung semua aplikasi pelayanan publik. Perkembangan hasil penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2016-2019 secara umumnya menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 58 Perkembangan Hasil Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi Kab.Lombok Tengah No 1 2 3 4 Indikator Jumlah OPD Yang Terkoneksi dan terintegrasi di Jaringan Intra Pemerintah atau akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo Jumlah Layanan Publik Yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Sesuai PM Kominfo No. 5/2015) Jumlah pengunjung Website Pemerintah Lombok Tengah Jumlah OPD yang memiliki PPID Jumlah OPD yang memiliki portal dan 2016 1
43 Tahun 2017 1 6
44 2018 1 6 15.375 44 2019 1 6 38.395 44 Keterangan BPKAD Dukcapil, Perijinan, LPSE, TKI, Kesbangpol, PPID 5 3 11 20 32 91
No Indikator 2016 Tahun 2017 2018 2019 Keterangan situs Web yang sesuai Standar Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Lombok Tengah, 2020 2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menegah Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan khususnya terhadap UMKM kategori usaha mikro. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Lombok Tengah untuk menciptakan 10.000 wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pelatihan serta bantuan sarana usaha bagi para wirausaha baru. Tabel 2. 59 Jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Tahun 2017 2018 2019 Mikro 20.053 20.011 20.511 Kategori Usaha Kecil 394 397 400 Menengah 9 10 12 Jumlah 20.456 20.418 20.923 Sumber: Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Tengah, 2020 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mendorong peninkatan kinerja UMKM, melakukan fasilitasi kemitraan permodalan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Capaian realisasi fasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat baik dari jumlah UMKM penerima KUR maupun dari jumlah dana yang terserap. Pada tahun 2020 perkembangan KUR mencapai peningkatan sebesar 121,6% dibandingkan dengan realisasi penyerapan KUR tahun 2017. Nilai aktual realisasi KUR 2020 sebesar Rp. 440.561.000.000,-. Tabel 2. 60 Rekap Penyerapan KUR oleh UMKM di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2020 Tahun UMKM Penerima KUR Realisasi (Rp.) 2017 2018 2019 2020 Total 10.943 7.845 9.351 13.450 41.589 198.791.700.000 170.506.620.405 231.910.000.000 440.561.000.000 1.041.769.320.405 92
Sumber: Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Tengah, 2020 Sampai dengan tahun 2019, jumlah koperasi aktif yang tercatat di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebanyak 219 unit. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di Kecamatan Praya yaitu sebanya 60 unit dan paling sedikit di Kecamatan Kopang sebanyak 7 unit. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah koperasi aktif di tahun 2019 mengalami penurunan dari semua 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah terjadi penyusutan jumlah koperasi aktif mencapai 20 unit. Tabel 2. 61 Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2019 2018 12 7 41 23 14 11 64 10 19 15 13 10 239 Sumber : BPS Lombok Tengah, 2021 Kecamatan Praya Barat Praya Barat Daya Pujut Praya Timur Janapria Kopang Praya Praya Tengah Jonggat Pringgarata Batukliang Batukliang Utara Jumlah 2019 15 9 38 15 10 7 60 9 15 18 13 10 219 2.3.1.18 Penanaman Modal Capaian kinerja urusan penanaman modal daerah selama kurun waktu 2016-2019 secara umum mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi ini antara lain didukung oleh pengembangan perizinan dan penanaman modal secara regional dan nasional serta adanya berbagai perbaikan dari sistem pelayanan dan proses penerbitan ijin investasi. Capaian ini juga didukung oleh pengembangan sistem informasi penanaman modal, quick respon pengaduan masyarakat terkait perijinan serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan perijinan. Hal tersebut berdampak positif terhadap jumlah ijin investasi yang diterbitkan serta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah. 93
Tabel 2. 62 Target & Realisasi investasi Kab. Lombok Tengah 2016-2019 2016 2017 2018 2019 No 1 2 Indikator Kinerja Nilai Investasi PMDN Nilai Investasi PMA Satuan Juta Rupiah Ribu US Dolar Target 785096 123907 2 Realisasi (Akumula si) 281807 (970.851) 135350,6 8 (1.338.96 0,68) Targ et 8960 00 1276 091 Realisasi (Akumula si) 71004 (1.041.85 4,91) 67151,02 (1.406.11 1,70) Targ et 1021 044 1315 022 Realisasi (Akumul asi) 130275, 9 (1.172.1 31) 69804,5 (1.475.9 16) Targ et 1164 044 1354 067 Realisasi (Akumul asi) 118809 (1.290.9 40) 69927,3 4 (1.545.8 44) Sumber : DPMPTSP Kab. Lombok Tengah, 2020 Dari aspek regulasi telah ditetapkan pula Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan. Selain itu ditertibkan pula Peraturan Bupati tentang Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal serta Peraturan Bupati tentang Perijinan Online. 2.3.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga Dalam rangka pembinaan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembinaan melalui organisasi-organisasi induk, seperti Pramuka, KNPI, Karang Taruna, OSIS dan KONI dalam bidang keolahragaan. Pembinaan yang dilakukan berupa pemberian dana hibah dan pelaksanaan kompetisi-kompetisi untuk meningkatkan prestasi dalam kedua bidang tersebut. Dalam kurun lima tahun terakhir bidang kepemudaan Kabupaten Lombok Tengah sering kali mengirimkan duta-dutanya dalam ajang pemuda pelopor dan karang taruna teladan tingkat nasional yang berhasil meraih juara I, II dan III. Dalam bidang olahraga untuk kalangan pelajar pembinaan dan penjaringan bibit- bibit atlet potensial pada tingkat SD, SMP, SMA dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Selanjutnya untuk olahraga prestasi pembinaan dilaksanakan melalui KONI Kabupaten dengan tolok ukur kegiatan melalui pekan olahraga berjenjang yaitu Pekan Olahraga Kabupaten, Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Nasional. Dalam rangka menunjang pola-pola pembinaan keolahragaan tersebut, untuk kalangan pelajar di masing-masing sekolah telah disediakan fasilitas olahraga minimal. 94
Sedangkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut: 1. Gedung olahraga sebanyak 2 unit di Kelurahan Praya dan Desa Puyung; 2. Lapangan dan fasilitas olahraga skala Kabupaten untuk cabang-cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, bola basket, bola volly, sepak takraw dan panjat tebing; 3. Lapangan olahraga skala kecamatan sebanyak 12 unit di 12 Kecamatan. Dengan pembinaan yang didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki, prestasi yang diraih oleh atlet-atlet Kabupaten Lombok Tengah secara perorangan maupun beregu dari beberapa cabang olahraga pada setiap multi event olahraga mengalami peningkatan, baik di level daerah, nasional dan internasional. Perkembangan prestasi olahraga di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 63 Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 No. 1 2 3 Tahun 2016 2017 2018 Cabang Olahraga Tarung Derajat Panjat Tebing Pencak Silat Panjat tebing Taekwondo Karate Kempo Atletik IMI Motor Bola Voli Renang Bulu tangkis Bridge beregu Atletik Billiard Karate Kempo Panahan Panjat Tebing Futsal Taekwondo Tarung derajat IMI Motor Balap sepeda Bridge Daerah (PORPROV/Kejur Prov) 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 2 2 1 4 4 14 13 2 10 1 10 13 4 4 6 Prestasi Nasional (PON/Kejurnas) 1 1 0 1 1 13 6 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Internasional 0 0 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
No. 4 Tahun 2019 Cabang Olahraga Renang Tenis meja Bola voli Muathai Sepak takraw Pencak silat Tenis lapangan Tinju Sepakbola Karate Sepak bola Voli pantai Tarung derajat Taekwondo Atletik Panjat tebing Kempo Futsal Daerah (PORPROV/Kejur Prov) 15 5 1 5 1 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 5 Prestasi Nasional (PON/Kejurnas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Internasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lombok Tengah, 2020 Prestasi pemuda di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditunjukkan dengan prestasi pemuda di bidang-bidang tertentu. Dari tahun 2016 hingga 2019, Lombok Tengah selalu mengutus duta paskibraka di tingkat Nasional bahkan di tahun 2017 sebanyak jumlah pemuda yang diutus sebagai paskibraka mencapai 3 orang. Data prestasi pemuda ditunjukkan oleh tabel berikut. Tabel 2. 64 Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 No 1 2 3 4 5 6 Bidang Paskibraka Pemuda pelopor JPI PPAN dan KPN Kirab pemuda Pemuda peduli lingkungan bersih dan sehat (Pepilisngsih) 2016 0 1 0 0 0 0 2017 3 0 1 0 2 1 Tahun 2018 1 1 1 1 1 1 2019 2 0 1 1 0 0 7 Wirausaha muda Jumlah 1 2 1 8 6 1 5 Sumber : Dinas Kepemudaan & Olahraga Kab. Lombok Tengah, 2020 2.3.1.20 Statistik 96
Dalam rangka penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan berbagai program dan kerjasama penyediaan data dan informasi pembangunan daerah seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 65 Jenis Kegiatan Urusan Statistik di Kabupaten Lombok Tengah No Kegiatan 2014 2015 Tahun 2016 2017 2018 2019 Kerjasama Penyusunan Lombok Tengah Dalam Angka/ Statistik dan Spasial kabupaten Lombok Tengah Kerjasama penyusunan analisa PDRB Kab. Lombok Tengah Kerjasama Penyusunan Kecamatan Dalam Angka/Statistik dan Spasial Kecamatan Kerjasama Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Koordinasi, Konsolidasi, dan Validasi Data Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Lombok Tengah Koordinasi dan Konsolidasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Penyusunan Statistik Sektoral (Profil Pendidikan, Kesehatan, Bencana, Infrastruktur, Statistik Lingkungan Hidup Daerah, Ketersediaan Pangan) Inisiasi Forum Data Daerah Sumber: Diskominfo Kab. Lombok Tengah, 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Dalam rangka menunjang layanan data di Kabupaten Lombok Tengah telah diperkenalkan aplikasi Satu Data berbasis web sehingga masyarakat diharapkan dapat mengakses data yang cepat tanpa alur birokrasi yang panjang. Bagi Pemerintah, aplikasi satu data ini mempermudah perangkat pemerintah daerah dalam mengakses data-data statistik sektoral. Beberapa permasalahan dalam pengembangan Satu Data Lombok Tengah adalah pengelolaan data sektoral belum optimal, kapasitas SDM teknis belum memadai, koordinasi antara OPD/ instansi/lembaga terkait masih lemah. Gambaran perkembangan hasil penyelenggaraan urusan Statistik Kabupaten Lombok Tengah seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2. 66 Perkembangan Hasil Penyelenggaraan Urusan Statistik Kabupaten Lombok Tengah 2018-2019 No 1 U r a i a n Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018 2 Tahun 2019 2 Keterangan Bappeda dan Bag. APU 97
No 2 3 U r a i a n Jumlah survey statistik sektoral yang telah dilakukan Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi statistic Tahun 2018 32 OPD dan 12 Instansi Vertikal/Instansi lainnya 32 OPD dan 12 Instansi Vertikal/Instansi lainnya 2019 32 OPD dan 12 Instansi Vertikal dan Instansi lainnya 32 OPD dan 12 Instansi Vertikal dan Instansi lainnya Keterangan 4 5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS
1 1 Sumber: Diskominfo Kab. Lombok Tengah, 2020 2.3.1.21 Persandian Dalam rangka percepatan penyampaian informasi kebijakan kepala daerah telah dibangun SMS gateway sebagai media informasi dan komunikasi internal kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dan media komunikasi eksternal kepala daerah dengan masyarakat. Pengamanan informasi daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak ada permasalahan yang berarti, karena selama ini pengamanan informasi daerah mencapai 100% atau tidak ada kebocoran informasi, tetapi ketersediaan sumber Daya Manusia Persandian perlu dipersiapkan karena tenaga yang ada saat ini terbatas dan akan segera purna tugas. 2.3.1.22 Kebudayaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mendefinisikan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kabupaten Lombok Tengah memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang kaya ragam, corak dan bernilai adi luhung. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. 67 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Lombok Tengah No 1. Manuskrip 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nama Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah 13 3 5 11 9 48 24 1 12 Tradisi Lisan Adat Istiadat Ritus Pengetahuan Tradisional Teknologi Tradisional Seni Bahasa Permainan Rakyat 98
No 10. Olah Raga Tradisional Cagar Budaya 11. Nama Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah 5 43 Sumber : Dinas Budpar Kab. Lombok Tengah, 2020 Untuk meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan terhadap OPK. Capaian pemajuan objek kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 68 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah No 1 2 Capaian Pembangunan Penyelenggaraan atraksi budaya yang memadukan keanekaragaman Pelestarian benda situs dan kawasan cagar budaya 2016 5 16 2017 5 16 Tahun 2018 7 16 2019 10 16 2020 12 16 3 Pembinaan sanggar seni yang aktif 11 14 17 21 27 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, 2020 2.3.1.23 Perpustakaan Dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca, Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki satu unit Perpustakaan Daerah dan dilengkapi dengan dua unit perpustakaan keliling. Disamping itu pembinaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat (masjid dan desa) terus dilakukan secara intensif. Untuk mengetahui tingkat kunjungan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 69 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2019 No 1 2 3 4 Tahun 2016 2017 2018 2019 Jumlah Pengunjung (Orang) 22.169 22.950 24.706 33.758 Jumlah Koleksi Buku (Eksemplar) 74.567 79.841 32.234 56.147 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2020 Tabel 2. 70 Jumlah Perpustakaan yang Dibina di Kabupaten Lombok Tengah Jenis Perpustakaan Perpustakaan desa 2016 Na 2017 Na Tahun 2018 83 2019 83 99
Perpustakaan sekolah Perpustakaan rumah ibadah 25 16 29 18 60 23 60 23 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2020 2.3.1.24 Kearsipan Untuk meningkatkan kualitas kearsipan di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan data yang ada jumlah tenaga arsiparis di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 stagnan, dimana jumlah tenaga arsiparis hanya 2 (dua) orang. Tabel 2. 71 Jumlah Arsiparis dan Arsip Inaktif Yang dipilah No 1 2 3 4 Tahun 2016 2017 2018 2019 Jumlah Arsiparis 2 2 2 2 Arsip Inaktif Dipilah na 135 140 216 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2018 Pengelolaan arsip yang baik menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam penemuan kembali arsip saat diperlukan. Semakin cepat penemual kembali arsip menunjukkan semakin baik pengelolaan arsip yang ada. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah (2019), nilai rata-rata kecepatan pencarian dan penemuan arsip di Lombk Tengah masih tergolong cepat yaitu antara 2-3 jam/arsip. Hal ini menunjukkan sampai tahun 2019, secara rata-rata penemuan arsip tidak sampai melebihi 3 jam. 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1 Perikanan Produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lombok Tengah bersumber dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap meliputi penangkapan dilaut dan penangkapan di perairan umum daratan (PUD), sedangkan perikanan budidaya yang dikembangkan yaitu budidaya ikan di air tawar, air payau dan budidaya laut serta pengembangan rumput laut. Perkembangan produksi perikanan dapat dilihat pada grafik berikut. 100
0 0 0 0 1 x 8.00 7.00 6.00 Tahun 2016 Tahun 2017 5.00 Tahun 2018 n o T 4.00 Tahun 2019 3.00 2.00 1.00 0.00 Produksi Rumput Laut Produksi perikanan budidaya ( Ikan) Produksi Perikanan Tangkap (ikan) Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan Produksi Garam Rakyat Kategori Produksi Perikanan Gambar 2. 34 Perkembangan Produksi Perikanan 2016 - 2019 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Tengah, 2020 Produksi perikanan khususnya produksi ikan didominasi dari hasil produksi perikanan budidaya. Produksi ikan dalam periode empat tahun terakhir rata - rata sebanyak 34.415 ton/tahun dimana kontribusi perikanan budidaya sebesar 93% dan hanya 7% dari perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya (ikan) mengalami kecenderungan meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pada tahun 2016 produksi sebanyak 30.723,81 ton menjadi 31.333,62 ton di tahun 2019. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan produksi olahan hasil perikanan cenderung konstan pada empat tahun terakhir. Produksi rumput laut cenderung menurun dari tahun ke tahun karenasemakin sempitnya ruang untuk budidaya rumput laut, sedangkan produksi garam cenderung meningkat secara signifikan dari 712,18 ton pada tahun 2016 menjadi 3.708,98 ton pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 420%. 2.3.2.2 Pariwisata (a) Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Wilayah Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tahun 2009- 2019, pariwisata dunia terus mengalami peningkatan. Wisatawan internasional (intemational tourist) meningkat dari 892 juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019. Indikator kinerja lain menunjukkan nilai strategis dari pariwisata dunia tahun 2019 antara lain: pertumbuhan 4%; satu dari sepuluh lapangan kerja di dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata; berkontribusi 7% dari ekspor global. Berdasar laporan World Travel and Tourism Council (WTTC) pada tahun 2017sumbangan pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia mencapai10 101
persen. Sementara penerimaan dari kunjungan wisatawan internasionalmenyumbang tujuh persen dari total ekspor barang dan jasa dunia atau 30persen dari total ekspor jasa dunia. Dilihat dari penciptaan lapangan kerja, satudari 10 tenaga kerja diciptakan karena adanya kegiatan pariwisata (UNWTO,2018). Peranan pariwisata dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurutpenggunaan (sisi demand) dapat diidentifikasi melalui: (1) porsi konsumsirumah tangga untuk kegiatan wisata dalam negeri dan pengeluaran wisatawanIndonesia ke luar negeri sebelum meninggalkan dan setelah tiba di Indonesia;(2) porsi pengeluaran konsumsi pemerintah, untuk berbagai kegiatan terkaitpariwisata; (3) porsi ekspor yang mencakup pengeluaran wisatawanmancanegara selama mereka berada di Indonesia; (4) porsi yangmencakup pengeluaran wisatawan Indonesia selama mereka berada di luarnegeri; dan (5) porsi investasi untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata. Tabel 2. 72 Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca Pengeluaran Tahun 2017 (triliun rupiah) Komponen Pariwisata PDB Nasional Share pariwisata (%) Sumber : BPS, 2019 Konsumsi rumah tangga 261,5 7.627,00 3,43 Konsumsi pemerintah 13,6 1.236,90 1,1 Investasi 160 4.370,60 3,66 Ekspor 198,9 2.768,10 7,19 Impor 110,9 2.604,40 4,26 Sementara itu kontribusi pariwisata (hotel dan restoran) di Provinsi NTB terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 2,03 % (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019) sedangkan kontribusi sektor pariwisata (pajak hotel dan restoran) di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 terhadap PAD sebesar 10 %. Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian diseluruh dunia terkena dampak Covid-19. Dalam merespon wabah Covid-19, UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negatif 1% hingga 3%. (b) Potensi Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Salah satu potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Tengah, pengunjung dapat memiliki pengalaman akan banyaknya atraksi wisatawan, banyaknya karakteristik pariwisata, atau bahkan banyaknya aktivitas pariwisata di dalam satu impor 102
Kabupaten. Hal ini menjadi sebuah pengalaman pariwisata yang lengkap dalam satu kabupaten. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi potensi yang besar untuk menangkap seluruh segmen pasar dan dapat menjadi diferensiasi dari destinasi lainnya di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Gambar 2. 35 Skema Konsep Complete Tourism Experience Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019 (c) Jumlah Wisatawan Wisatawan nusantara atau domestic tourists adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial dan atau menginap di akomodasi komersial dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi- pulang. Berdasarkan tabel berikut kunjungan wisatawan nusantara ke Lombok Tengah dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan dari 59.148 orang menjadi 113.959 orang, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 70.539 orang sebagai dampak bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok di tahun tersebut. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan turun drastis menjadi 44.559 orang sebagai dampak pandemi Covid19. Tabel 2. 73 Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2016-2020 Tahun JumlahWisatawanKategori Overnight Visitor (Orang) Asing Domestik Total Rata -Rata Lama Tinggal (Hari) 2016 2017 2018 2019 2020 49.769 86.524 83.176 74.875 17.849 59.148 113.959 70.539 61.700 26.710 108.917 200.483 153.715 136.575 44.559 3,25 3,50 3.00 3,00 3,00 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, 2021 (d) Asal Wisatawan Asing 103
Sesuai dengan International Recommendations Tourism Statistics (IRTS) 2008 yang diterbitkan United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations World Tourism Organization (UNWTO), definisi wisatawan mancanegara (wisman) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok Tengah melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 berdasarkan tabel di bawah didominasi oleh wisatawan dari Malaysia, Australia, China, Inggris, Jerman, Singapura, dan Perancis. Tabel 2. 74 Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Menurut Kebangsaan Melalui Bandara Internasional Lombok 2016 S/D 2019 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Negara Asal/ Kebangsaan Brunei Darussalam Malaysia Filipina/Phillippiness Singapura/Singapore Thailand Vietnam Myanmar Asean Lainnya/Other Asean TOTAL ASEAN 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hongkong India Jepang/Japan Korea Selatan/Korea Rep. Pakistan Bangladesh Sri Lanka Taiwan Tionghoa/China Timor Leste Asia Lainnya/Other Asia TOTAL ASIA (Excl.ASEAN) Saudi Arabia 20 Bahrain 21 22 Kuwait 23 Mesin/Egypt 24 Uni Emirat Arab/U.Arab Emirates Yaman/Yemen Qatar Timur Tengah Lainnya 25 26 27 TOTAL MIDDLE EAST 28 Austria 2016 134 49 456 287 5 838 395 105 19 3 784 60 018 261 887 868 2 375 1 53 40 291 4 088 133 8 997 74 3 3 26 3 10 0 58 177 285 2017 142 54 710 400 5 364 1 077 279 74 17 237 79 283 397 867 1 079 4 492 3 78 37 511 8 154 259 15 877 88 1 6 45 16 19 2 86 263 487 2018 85 36 765 204 3 251 1 031 189 54 6 424 48 003 332 828 891 1 640 16 117 30 626 7 778 - 271 12 529 98 1 2 41 1 20 - 55 218 279 2019 46 13 023 212 2 410 309 150 27 1 613 17 790 108 815 877 752 34 92 55 268 6 115 - 130 9 246 40 2 - 14 1 7 - 64 128 255 104
No. Belgia/Belgium 29 Denmark 30 Perancis/France 31 Jerman/Germany 32 Italia/Italy 33 Belanda/Nederlands 34 Spanyo/Spain 35 Portugal*) 36 Swedia/Sweden 37 Swiss/Switzerland 38 Inggris/United Kingdom 39 Finlandia/Finland 40 41 Norwegia/Norway No. Negara Asal/ Kebangsaan 42 Negara Asal/ Kebangsaan 2016 452 472 2 353 2 824 708 1 230 503 108 497 832 3 873 359 217 2016 282 2017 416 377 2 757 3 958 797 1 705 1 357 174 637 1 053 4 937 276 248 2017 323 2018 248 286 1 937 2 506 533 1 000 492 119 523 917 3 297 193 248 2018 235 2019 289 272 1 824 2 768 512 897 577 139 488 759 3 573 180 282 2019 276 43 44 Eropa Barat Lainnya/Other West Europe Rusia/Russia Eropa Timur Lainnya/Other East Europe 398 1 086 554 1 553 457 1 064 317 1 109 45 46 47 48 49 TOTAL EUROPE Amerika Serikat/USA Kanada/Canada Amerika Tengah/Central America Amerika Selatan/South America Amerika Lainnya/Other America*) 16 479 1 664 454 14 220 48 21 609 2 133 722 10 478 55 14 334 1 574 432 15 437 42 14 517 1 195 513 6 339 44 50 51 52 53 54 55 TOTAL AMERICA Australia Selandia Baru/New Zealand Papua New Guinea Oceania Lainnya/Other Oceania TOTAL OCEANIA Afrika Selatan/South Africa Afrika Lainnya/Other Africa TOTAL AFRICA GRAND TOTAL 2 400 2 526 258 1 2 785 136 110 246 91 102 3 398 2 211 410 0 2 621 181 156 337 123 388 2 500 1 594 277 - 1 1 872 156 195 351 79 807 2 097 12 857 774 - 3 13 634 234 117 351 57 763 Sumber : PT. Angkasa Pura II (Persero), 2019 (e) Key Destination Area Wisata Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Parisiawata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lombok Tengah, telah ditentukan beberapa lokasi kunci sebagai tujuan wisata yang terapat di Kecamatan Pujut dan Praya Barat. Key destination area di Kecamatan Pujut antara lain Pantai Mawun, sekitar Mandalika, Desa Sade-Ende, dan Teluk Awang. Sedangkan di Kecamatan Praya Barat antara lain Pantai Selong Belanak. 105
Gambar 2. 36 Tema dan Rencana Aksi Prioritas Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, 2019 2.3.2.3 Pertanian Pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Peran sektor pertanian tergambarkan dari kontribusinya terhadap PDRB. Pada periode tahun 2016-2020 sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi terhadap PDRB, meskipun tren kontribusinya menurun. Share pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik berikut. 26,80 di tahun 2020. 24.00 23.50 23.53 23.00 22.77 22.50 22.45 22.00 y = -0.364x + 23.65 22.21 21.50 2015 2017 2018 2019 Kontribusi Sektor Pertanian (%) Linear (Kontribusi Sektor Pertanian (%)) Gambar 2. 37 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah Sumber : Bappeda Lombok Tengah, 2020 Adapun perkembangan produksi pertanian unggulan daerah adalah sebagai berikut: 106
(a) Padi Produksi padi di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat dalam tiga tahun terakhir meskipun terjadi penurunan kembali di tahun 2019. Produksi padi di tahun 2019 sebanyak 509.914ton turun dari capaian tahun 2018 sebesar 527.796 ton. Turunnya produksi padi di tahun 2019 paralel dengan penyusutan luas lahan sawah dari 54.355 ha di tahun 2017 menjadi 49.253 ha di tahun 2018. Perkembangan produksi padi dapat dilihat pada grafik berikut. 540000.0 530000.0 520000.0 510000.0 500000.0 490000.0 480000.0 470000.0 460000.0 450000.0 479871.0 501706.0 527796.0 509914.0 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 38 Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020 Indikator provitas tanaman padi menunjukkan kecenderungan yang meningkat, pada tahun 2016 provitas sebesar 52, 79 ton/ha menjadi 56,43 ton per hektar pada tahun 2019. Perkembangan provitas dapat dilihat grafik berikut. 56.30 54.81 52.79 51.81 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 39 Provitas Padi di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019 Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020 Perbandingan provitas padi di Kabupaten Lombok Tengah relatif baik bila debandingkan dengan provitas tanaman padi di Provinsi NTB. Pada tahun 2018 provitas padi NTB berkisar pada angka 50,70 ton ha, sedangkan di Kabupaten Lombok Tengan provitas sudah mencapai angka 56,66 ton.ha atau 11,7% diatas provitas rata - rata tanaman padi di Provinsi NTB. (b) Jagung 107
Jagung merupakan komoditi yang potensial dikembangkan menjadi bahan pangan pokok karena kandungannya yang kaya akan serat komponen fungsional. Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki produksi komoditas jagung potensial. Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB (2014), hasil evaluasi lahan secara fisik menunjukkan bahwa kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang tergolong sangat sesuai (S1) seluas 7.973 ha (6,99%), cukup sesuai (S2) seluas 64.226 ha(56,33%) dan sesuai marginal (S3) seluas 36.032 ha (31,60%). 92.784 71.967 54.428 23.189 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 40 Produksi Jagung Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2019 Produksi jagung dalam periode lima tahun berfluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh intervensi program dari pemerintah dan peningkatan preferensi masyarakat terhadap komoditas jagung. Semakin besar intervensi program maka akan meningkatkan produksi jagung. Perkembangan produksi jagung dapat dilihat grafik di atas. Indikator provitas jagung berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, provitas pada tahun 2019 54,86 kw/ha atau meningkat sebesar 6,4% dibandingkan provitas tahun 2016.Dibandingkan dengan provitas jagung rata - rata nasional tahun 2018 sebesar 52,41,maka provitas jagung Lombok tengah Lebih tinggi. 56.72 55.83 54.86 53.43 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 41 Provitas Jagung di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019 Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020 108
(c) Kedelai Produksi kedelai menurun dalam beberapatahun terakhir, pada 2016produksi kedelai sebesar 32.708ton namundi tahun 2019produksinya hanya mencapai 13.502 ton atau menurunhingga mencapai59 persen. Penurunan produksi disebabkanberkurangnya luasan areal tanam akibat menurunnya preferensi petani terhadap komoditas kedelai dan produktivitas tanaman kedelai yang stagnan setiap tahunnya.Perkembangan produksi kedelai sebagai berikut. 32707.0 26551.0 25684.0 Produksi (Ton) Linear... y = -5848.2x + 39232 13502.0 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 42 Produksi Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016- 2019 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020 Indikator produktivitas tanaman kedelai berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, namun demikian masih memiliki tren positif. Provitas pada tahun 2016 sebesar 13,23 kw/ha terus meningkat dan provitas tertinggi pada tahun 2018 dengan provitas sebesar 16,21 ton/ha. Jika dibandingkan dengan provitas kedelai rata-rata nasional sebesar 14,44 kw/ha, provitas kedelai Lombok Tengah masih lebih tinggi. Perkembangan provitas tanaman kedelai dapat dilihat pada grafik berikut. 16.21 13.23 13.75 y = 0.174x + 13.61 12.99 2016 2017 2018 2019 Provitas (KW/Ha) Linear (Provitas (KW/Ha)) Gambar 2. 43 Provitas Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016- 2019 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020 (d) Ternak Besar tahun 109
No 1. 2. Perkembangan peternakan khususnya ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) menunjukkan kinerja yang positif dalam periode tahun 2016-2019. Perkembangan populasi ternak besar dapat dilihat tabel berikut. Tabel 2. 75 Populasi Ternak Sapi, Kerbau dan Kuda di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2020 Jumlah Populasi (ekor) No 1 Jenis Ternak Sapi 2017 168.220 2018 173.266 2019 176.982 2020 179.189 2 Kerbau 20.457 21.132 21.545 21.772 3 Ternak 1.260 1.748 1.845 1.567 Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020 Populasi ternak besar meningkat jumlahnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Perkembangan jumlah populasi khususnya sapi merupakan dampak dari intervensi program dalam bidang peternakan. Upaya peningkatan jumlah ternak sapi dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah indukan dan optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) serta peningkatan layanan keswan. 2.3.2.4 Perkebunan Pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas tanaman bernilai ekonomi. Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Komoditas tembakau khususnya tembakau virginia, pengembangan komoditas ini telah dilaksanakan secara baik yang menerapkan konsep agribisnis yang ditandai dengan adanya pola kemitraan antara private sector dan petani sehingga komoditas tembakau virginia telah berkembang menjadi unggulan daerah dan berkontribusi secara nasional. Perkembangan produksi tanaman unggulan perkebunan dapat dilihat di tabel berikut. Tabel 2. 76 Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 Tanaman 2016 2017 Jumlah Produksi (Ton) 2018 2019 Tembakau Virginia 12.577 18.641 14.946 19.896 Tembakau Rajangan/Rakyat 1.275 1.006 686 924 Sumber : BPS, 2020 2020 20.224 707 110
Perkembangan provitas tembakau virginia berfluktuatif namun masih menunjukkan tren positip. Pada tahun 2017 provitas tembakau virginia sebesar 1.756 kg/ha sedangkan pada tahun 2019 mencapai 1.851 Kg/ha. 1900 1850 1851 1800 y = 47.5x + 1669 Provitas (Kg/Ha) 1750 1756 1700 1685 Linear (Provitas (Kg/Ha)) 1650 1600 2017 2018 2019 Gambar 2. 44 Perkembangan Provitas Tembakau Virginia Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020 2.3.2.5 Perdagangan Peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah sangat strategis yang dapat dilihat dari kontribusinya/share terhadap PDRB. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan share sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, perdagangan menyumbang 10,83% terhadap PDRB, tahun 2017sebesar 11,09%, tahun 2018 sebesar 11,47% dan di tahun2019berkontribusi sebesar 11,84%. Salah satu yang mendukung peningkatan share perdagangan terhadap PDRB adalah meningkatnya jumlah sarana distribusi perdagangan baik pasar, toko maupun kios. Ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang berkualitas khususnya pasar sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah, untuk itu rehabilitasi dan revitalisasi pasar menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing pasar. Jumlah sarana perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 77 Jumlah Prasarana Pasar dan Toko Modern di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Tahun Pasar Toko Modern 2019 45 134 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lombok Tengah, 2020 2.3.2.6 Industri 111
Industri yang banyak berkembang di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh industri kecil yang terkonsentrasi pada olahan pangan dan kerajinan. Industri kecil khususnya kerajinan merupakan unggulan daerah, dengan produk unggulannya diantaranya tenun dan songket, anyaman bambu dan roket, perak dan gerabah. Perkembangan industri kecil dan serapan tenaga kerja dapat dilihat tabel berikut. Tabel 2. 78 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2019 No . Cabang Industri 2017 2018 2019 Unit usah a (unit) tenag a kerja (oran g) nilai produksi (rp. 000) unit usaha (unit) tenaga kerja (orang) nilai produksi (rp. 000) unit usaha (unit) tenag a kerja (oran g) nilai produksi (rp. 000) 1 Industri Agro 6,304 17,63 177,685,300 6,245 7 17,623 267,605,700 6,272 17,65 5 267,849,700 2 3 4 5 Industri Sandang Industri Kimia & Bahan Bangunan Industri Kerajinan Industri Logam, Mesin, Elektronika دan Aneka JUMLAH 8,034 1,503 18,78 9 726 35,35 6 8,377 3,927 26,11 3 1,714 57,76 8 18,061,160 131,717,548 93,576,563 29,584,550 450625120 8,034 1,503 18,85 5 734 35,37 1 8,377 3,927 26,247 1,714 57,888 18,061,160 131,717,548 103,680,963 29,584,550 550649920 8,141 8,484 1,503 3,927 19,267 759 26,75 1 1,732 35,942 58,54 9 18,061,160 131,717,548 103,772,043 30,784,550 552185000 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020 Perkembangan IKM dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkkan kecenderungan yang membaik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha, jumlah tenaga terserap dan nilai produksi. Jumlah unit usaha tahun 2017 sebanyak 35.356 unit terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mencapai 35.942 unit usaha. Demikian halnya jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha IKM meningkat dari 57.768 orang pada tahun 2017 menjadi 58.549 orang pada tahun 2019. Nilai produksi IKM pada tahun 2019 meningkat sebesar 22,53% dari nilai produksi tahun 2017. Nilai produksi aktual tahun 2019 sebesar Rp. 552.185.000.000,- 2.3.2.7 Transmigrasi Dalam rangka penataan persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan RWPT dan RTSP di rencana Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) Desa Plambik dan Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya termasuk Kegiatan 112
penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi seluas 300 Ha dengan jumlah sasaran 300 KK. Sampai dengan tahun 2019, jumlah transmigran yang dibina sebanyak 5 KK. Tabel 2. 79 Jumlah Trasmigran yang Dibina di Kabupaten Lombok Tengah 2016 2017 2018 2019 5 KK 5 KK 20 KK 5 KK Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Lombok Tengah, 2020 Sedangkan untuk kawasan transmigrasi yang sudah ada yakni Desa Batu Jangkih dan Mekar Sari masih diarahkan pada pemberdayaan keluarga transmigran dengan rumah tangga sasaran sejumlah 270 KK dengan luas kawasan 270 ha. 2.3.3 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan 2.3.3.1 Administrasi Pemerintahan Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diukur dengan nilai SAKIP. Nilai SAKIP sampai dengan kondisi tahun 2020 adalah CC. Nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu B. Nilai SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Nilai EKPPD Kabupaten Lombok Tengah masih berkisar di angka 30-31. Semula nilai EKPPD yang diraih adalah 31,269 poin pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2020, nilai EKPPD menjadi 30,479 poin di tahun 2020. Nilai tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat target akhir RPJMD untuk EKPPD di tahun 2021 adalah 31,545. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menunjukkan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Idealnya tidak ada gap antara nilai hasil EKPPD dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kinerja pemda. Dari nilai hasil EKPPD ini, tingkat kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat diamati. 113
Keberhasilan pemerintah daerah sebelumnya dalam melibatkan peran aktif rumah ibadah dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang gemilang. Program pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah merupakan program yang dilaksanakan agar terpelihara kerukunan antar umat beragama dengan indikator turunnya konflik berlatar belakang agama. Pelaksanaan program ini diitikberatkan pada penguatan kelembagaan rumah ibadah, peningkatan kapasitas pengurus rumah ibadah, pembinaan serta peningkatan peran serta pemerintah dalam peringatan hari-hari besar.Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Semula hanya terdapat 2 persen rumah ibadah yang tercatat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi pemerintah namun di tahun 2020 persentase tersebut meningkat menjadi 17%. Capaian ini diharapkan dapat memenuhi target 2021 yang menargetkan 19% rumah ibadah di tahun 2021. Evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 100% di tahun 2020. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui inspektorat telah mengevaluasi sejumlah kebijakan dan dapat ditindaklanjuti seluruhnya oleh setiap perangkat daerah sebagai penanggungjawab program kegiatan. Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun terakhir. Adapun dalam hal legislasi daerah, peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan juga mengalami peningkatan. Semula di tahun 2016 sebanyak 38,64% rancangan perda telah ditetapkan menjadi perda. Capaian ini meningkat menjadi 96,13% di tahun 2020 dan melampaui target 2021 yang menargetkan 57% ranperda yang selesai di tetapkan menjadi perda. Pencapaian target ini juga dialami oleh 12 kecamatan yang berhasil mencapai target rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan sebesar 100%. 2.3.3.2 Pengawasan Persentase tindaklanjut hasil temuan pengawasan 94% di tahun 2020, meningkat dari tahun 2016 sebesar 82% dan melampaui target 2021 yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Kapabilitas APIP masih pada level 2 di tahun 2020. 114
Pencapaian ini belum memenuhi target level 3 di tahun 2021. Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Capaian APIP yang masih bertahan di level 2 atau infrastruktur ini menunjukkan peran dan layanan APIP masih pada audit ketaatan dan belum mencapai peran layanan konsultasi dan audit kinerja. Pengelolaan SDM pengawasan juga masih pada identifikasi dan rekrutmen serta pengembangan profesi individu dan belum pada pengembangan, koordinasi dan kualifikasi profesionalitas tim. 2.3.3.3 Perencanaan Pembangunan Kinerja perencaan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan hasil yang baik karena persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD selalu 100%. Kesesuaian antara RKPD dan APBD ini dapat diwujudkan dengan inovasi penggunaan aplikasi berbasis website yang sengaja dirancang oleh pemerintah daerah maupun pemerintah. Beberapa aplikasi perencanaan yang pernah dan masih dimanfaatkan dalam menjalankan fungsi perencanaan antara lain SIMDA Perencanaan, SI-Monev, e-Musrenbang, SIPD dan e-Planning. 2.3.3.4 Keuangan Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan ditandai tertibnya pengelolaan pendapatan/retribusi daerah, tertibnya pengelolaan belanja daerah, dan tertibnya pengelolaan aset daerah. Kedepannya dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, maka akan menjadi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat tetap mempertahankan opini WTP atas LKPD. 115
Sementara jika dilihat dari perkembangan APBD Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu tahun 2016-2020, ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD telah sesuai target yang diharapkan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan APBD setelah ditetapkannya RKPD adalah 7 bulan sehingga jika RKPD dapat ditetapkan bulan Mei, Perda APBD berikut Perkada Penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir Desember. 2.3.3.5 Kepegawaian dan Diklat Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal utama yang menjadi unsur pendukung adalah SDM aparatur yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semakin besar kuantitas maupun kualitas PNS yang dimiliki maka semakin besar pula pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Jumlah aparatur sipil negara yang berstartus PNS Daerah di Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2020 adalah 8.274 orang. Jika dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 10.633 orang, jumlah pegawai daerah di tahun 2020 telah berkurang hingga 2.000-an orang. Pengurangan jumlah pegawai ini disebabkan adanya pengalihan status kepegawaian guru SMA/SMK dari pegawai daerah kabupaten menjadi pegawai provinsi. Selain itu, pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena jumlah pegawai yang memasuki pensiun setiap tahunnya. Secara keseluruhan jumlah pegawai negeri berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai negeri laki-laki. Terdapat 3.511 orang pegawai negeri perempuan atau 41,92 persen dari jumlah pegawai negeri keseluruhan. Jumlah pegawai laki-laki sebesar 4.763 orang dan secara riwayat pendidikan sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana ke atas. Dengan makin meningkatnya kualifikasi pendidikan rata-rata aparatus sipil, persentase PNS yang kompeten terus meningkat hingga di tahun 2020 mencapai 64%. Sementara itu, sebagai bentuk kualitas pelayanan kepegawaian indeks kepuasan layanan kepegawaian juga meningkat hingga di tahun 2020 tercatat angkanya sebesar 79,51 persen. 2.3.3.6 Penelitian dan Pengembangan Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan sebesar 100% karena setiap penelitian dan pengembangan selalu berdasarkan kebutuhan 116
daerah. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dengan memadukan sinergi antara hasil riset dan litbang dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. 2.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitasi wilayah atau infrastruktur, iklim dan sumberdaya manusia. 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah Kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program - program pembangunan menunjukan peningkatan, pada tahun 2016 APBD Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 1.930.329.082.305,70 menjadi Rp. 2.155.687.126.109,00 pada tahun 2019 atau meningkat menjadi 11,67% dalam lima tahun terakhir. Indeks kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah masih pada kategori belum mandiri (Rasio PAD terhadap APBD masih dibawah 25%). Berdasarkan capaian RPJMD sebelumnya, di tahun 2019 tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah baru 9,65%. Meskipun menunjukkan trend realisasi PAD meningkat, rendahnya kemandirian fiskal ini menjadi tantangan di masa depan. Tabel 2. 80 Target dan Realisasi APBD Tahun 2016 s/d 2018 No 1 2 3 4 Tahun 2016 2017 2018 2019 Target 1.923.943.135.886,31 1.939.411.562.943,73 2.000.817.203.189,17 2.152.687.126.109,00 Realisasi 1.930.329.082.305,70 1.917.035.737.682,65 1.976.693.763.598,60 2.155.687.126.109,00 % 100,33 98,85 98,79 100,14 Sumber : BPKAD Kab. Lombok Tengah, 2019 Tabel 2. 81 Target dan Realisasi PAD Tahun 2016 s/d 2019 Tahun 2016 2017 2018 2019 Sumber : BPKAD Kab. Lombok Tengah, 2019 No 1 2 3 4 Target 157.674.326.963,00 280.671.302.747,73 194.640.639.337,17 199.768.850.000,00 Realisasi 166.443.247.023,43 286.691.384.414,65 187.324.721.970,60 204.512.599.142,12 % 105,56 102,14 96,24 102,37 117
Persentase realisasi PAD terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020 dari 8,60 persen di tahun 2016 menjadi 10,05 persen di tahun 2020. Masih kecilnya kontribusi PAD dalam pendapatan daerah menyebabkan pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana transfer yang dikucurkan pemerintah pusat. Perkembangan porsi PAD terhadap pendapatan daerah ditunjukkan dalam grafik berikut. 100% 80% 60% 40% 20% 8,60 14,95 9,48 9,52 10.05 0% 2016 2017 2018 2019 2020 PAD Pendapatan Daerah Gambar 2. 45 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2016-2020 Sebagai gambaran tingkat kemampuan daya beli masyarakat, NTP membandingkan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun dengan biaya produksi. Berdasarkan tren dari tahun 2016 hingga 2020 diketahui NTP Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari 104,36 menjadi 109,22. 110 108 106 104.36 105.51 104.76 107.13 109.22 104 102 100 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 2. 46 Perkembangan Nilai Tukar Petani Lombok Tengah 2016-2020 118
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016, rata-rata pengeluaran penduduk Lombok Tengah sebesar Rp. 660.235,-/kapita/bulan dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 977.842/kapita/bulan. 1,200,000 1,000,000 876,758 977,842 800,000 660,235 760,567 600,000 400,000 375,223 449,333 522,181 502,733 475,109 200,000 285,012 311,234 354,577 0 2016 2017 2018 2019 Makanan Non Makanan Total Gambar 2. 47 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabaupaten Lombok Tengah Dalam lima tahun terakhir, komposisi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan masih mendominasi dan semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah masih cenderung ke konsumsi makanan. Kebutuhan akan makanan merupakan kebutuhan yang menjadi prioritas untuk dipenuhi oleh setiap individu. Sedangkan kebutuhan non makanan seperti pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya merupakan kebutuhan kedua setelah makanan yang pemenuhannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu. 2.4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur Jalan kabupaten yang kondisinya baik (mantap) di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Hanya saja karena ada penambahan panjang ruas jalan kabupaten dan umur teknis dari jalan yang terus menyusut, persentase jalan mantap dilaporkan turun dari tahun 2017 hingga 2020. 119
74 72 70 68 66 64 62 60 64.55 2016 72.5 2017 70.62 2018 67.68 2019 65.03 2020 820 800 780 760 740 720 700 Panjang Jalan 739.44 739.44 809.88 809.88 809.88 % Mantap 64.55 72.5 70.62 67.68 65.03 Gambar 2. 48 Panjang Jalan dan Persentase Jalan Mantap di Kabupaten Lombok Tengah RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai rencana umum tata ruang telah ditetapkan pada tahun 2011 sebagai pijakan umum pembangunan spasial di kabupaten. Sebagai tindak lanjut operasionalnya diamanatkan untuk menyusun rencana rinci berupa kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Tahun 2015 Pemerintah Lombok Tengah telah menetapkan sejumlah dokumen rencana tata ruang antara lain RTRW yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2011; RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2006; Rancangan RDTRKawasan Perkotaan Praya dan Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Kopang. Selain itu telah disusun pula RTBL Kawasan Strategis Perkotaan Praya berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015 dan RTBL Kawasan Strategis Kuta melalui Perbup Nomor 81 Tahun 2015. Persentase cakupan layanan air minum adalah persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang dimaksud adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % secara rata-rata oleh masyarakat sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhan air bersih minimal 60 liter atau 0,06 m3 setiap harinya. Kondisi cakupan layanan air minum dari tahun 2016 sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2. 82 Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Lombok Tengah No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Target Layanan Air Minum 67,5 74,5 76 78 80 2 Cakupan Layanan Air Minum 67,5 74,6 76 77,28 77,28 Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2020 120
Dari tabel di atas dapat dilihat tren pencapaian layanan air minum sudah mencapai target sampai dengan tahun 2018 dan turun di tahun 2019 dan 2020 karena kegiatan pendukung dari APBN dan DAK tidak terealiasi di tahun tersebut dan pertumbuhan penduduk juga menambah beban layanan secara keseluruhan. 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi RTRW sebagai salah satu rencana tata ruang merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan polaruang wilayah daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011- 2031. Dari tahun 2016 hingga 2019 tidak terjadi perubahan realisasi luasan kawasan lindung di Kabupaten Lombok Tengah yaitu seluas 18.188,45 hektar. Luasan ini telah mendekati rencana peruntukan kawasan lindung dalam RTRW sebesar 18.198,45 hektar dengan rasio realisasi mencapai 99 persen. Tabel 2.23 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016-2019 di Kabupaten Lombok Tengah No Uraian 2016 2017 2018 2019 1 2 3 Realisasi RTRW (Kawasan Lindung) Rencana Peruntukan Ruang (Kawasan Lindung) Rasio (1/2) 16.982,45 16.992,45 0,99941 16.982,45 16.992,45 0,99941 16.982,45 16.992,45 0,99941 16.982,45 16.992,45 0,99941 Sumber: Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2019 Kejahatan yang dilaporkan yang dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 mengalami penurunan dari 1.024 kasus dilaporkan pada tahun 2016 menjadi 439 kasus di tahun 2019. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.31, selama kurun waktu 2016-2019 jenis kejahatan terbanyak adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang jumlahnya tetap tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi tantangan terbesar dalam upaya menciptakan keamanan wilayah demi terwujudnya iklim berinvestasi yang kondusif. Berdasarkan capaian RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 dengan target 121
indikator kinerja daerah sebnayak 275 kasus, realisasi masih lebih besar dari target yaitu sebanyak 295 kasus angka kriminalitas. Untuk menggambarkan ancaman kriminalitas yang terjadi terhadap penduduk, di tahun 2016 ancaman kriminalitas yang terjadi adalah 14,86 kasus/100.000 penduduk. Angka ini dilaporkan meningkat sehingga kondisi akhir di tahun 2020 dicapai angka kriminalitas sebesar 48,36 kasus/100.000 penduduk sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah ini. Data yang disampaikan Satpol PP ini juga memperkuat anggapan bahwa persoalan keamanan masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Lombok Tengah. Jml Pddk Crime Rate 60.0 1,060,000 1,040,000 50.0 48.4 1,020,000 40.0 1,000,000 980,000 30.0 31.1 960,000 20.0 10.0 14.9 23.0 25.2 940,000 920,000 900,000 880,000
860,000 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 2. 49 Angka Kriminalitas dan Jumlah Penduduk Kab. Lombok Tengah 2016-2020 Terkait ketertiban umum dan masyarakat, dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik, jumlah demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dalam tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tercatat 38 kasus demonstrasi dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 58 kasus dan bertambah lagi di tahun 2018 dengan 64 kasus demonstrasi. Adapun konflik sosial yang tertangani dapat dipertahankan capaiannya dari tahun 2016 hingga 2020 pada capaian 100 persen. 58 64 38 2016 2017 2018 2019 Gambar 2. 50 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2019 Sumber : BPS NTB, 2019 2.5 Capaian Program RPJMD Periode 2016-2021 122
Dalam Perubahan RPJMD 2016-2021, struktur RPJMD terdiri dari 5 (lima) tujuan, 13 (tiga belas) sasaran, 13 (tiga belas) indikator kinerja utama (IKU) dan 130 indikator kinerja daerah. Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016- 2021 telah memperhatikan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada setiap periode pelaksanaan RPJMD dapat dicapai. Dari 13 indikator kunci utama (IKU), sebanyak 5 (lima) indikator di tahun 2020 memiliki tingkat capaian melampaui 100 persen jika dibandingkan terhadap target akhir 2021. Lima indikator tersebut adalah: 1) Indeks Toleransi yang mencapai 3,72 poin lebih tinggi 0,27 poin dibandingkan target 2021; 2) Tingkat kriminalitas yang berhasil ditekan hingga mencapai 48,36 kasus/100.000 penduduk di tahun 2020 sehingga melampaui target yang diharapkan tercapai di tahun 2021 81,63 kasus/100.000 penduduk; 3) Angka Kemiskinan telah berkurang dengan jumlah penduduk miskin 13,44 persen di tahun 2020 lebih kecil dari target yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar 13,86 persen; 4) Indeks Wiliamson sebagai gambaran distribusi kekayaan secara spasial yang telah mencapai 0,36 poin di tahun 2020 lebih kecil dari target yang ditetapkan di tahun akhir 2021 yaitu sebesar 0,39 poin; dan 5) Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah yang berhasil meraih predikat WTP berturut-turut sesuai target yang diharapkan terwujud di tahun 2021. Tingkat realisasi terendah dalam capaian indikator IKU adalah Nilai Sakip yang baru memperoleh nilai CC sementara target tahun 2021 adalah nilai B. Jika dikalkulasi berdasarkan poin yang dicapai terhadap poin Sakip yang diharapkan capaian nilai SAKIP baru 66,57 persen terhadap target akhir tahun 2021. Dalam RPJMD sebelumnya terdapat 135 butir Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dibagi ke dalam 3(tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dalam aspek kesejahteraan terdapat 18 indikator dimana 6 indikator telah melampaui target akhir 2021 yaitu Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Wiliamson, Usia Harapan Hidup, dan persentase tradisi budaya yang dilestarikan. Dalam aspek pelayanan umum terdapat 107 indikator dengan 48 indikator diantaranya telah melampaui target 2021. Terdapat 9 indikator dalam aspek pelayanan umum yang capaiannya masih dibawah 50% jika 123
dibandingkan target 2021 yaitu angka morbiditas, spot kawasan kumuh dan rawan bencana, penanganan PMKS, lembaga sosial yang aktif, jumlah pemuda berprestasi, jumlah kunjungan ke perpustakaan, angka kunjungan wisatawan asing, angka kunjungan wisatawan domestik, dan target produksi kedelai. Pada aspek daya saing, terdapat 10 indikator dimana 4 indikator telah melampaui target 2021 yaitu Rata-rata Nilai Tukar Petani, skor Pola Pangan Harapan, Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR dan Tingkat Kriminalitas. Rincian rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Daerah lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 83 Capaian Kinerja IKU RPJMD 2016-2021 di Tahun 2019 N o Misi/ Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondi si Awal 2016 Realisa si 2019 Realisa si 2020 Targe t Akhir 2021 I Misi 1 : Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal 1.1 T-1 Meningkatny Indeks Toleransi Poin 3,56 #N/A a harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama 3,72 3,45 1.1. 1 1.1. 2 S-1 S-2 Terpeliharan ya Stabilitas Sosial Terpeliharan ya kerukunan umat beragama Tingkat kriminalitas Konflik berlatar belakang agama Kasus/100.0 00 penduduk Kasus 99,01 0 39,37 0 48,36 0 81,63 0 II Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender 2.1 2.1. 1 T- 2 S- 3 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan IPM Angka Kemiskinan Tingkat Penganggur an Terbuka Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah PAUD terakreditasi A Poin % % Tahun Tahun % 63,22 15,80 2,90 5,6 12,83 0,31 66,36 13,63 2,44 5,96 13,50 0 66,43 13,44 3,74 6,28 13,67 1,11 67,87 13,86 2,83 6,88 14,15 1,53 Tingka t Capaia n Kinerja (%) 103 152 100 98 102 114 86.63 95.19 0 124
N o Misi/ Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondi si Awal 2016 Realisa si 2019 Realisa si 2020 Targe t Akhir 2021 2.1. 2 S- 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat SD terakreditasi A SMP terakreditasi A Usia Harapan Hidup % % Tahun 3,01 1,68 65,01 13,6 10,2 65,59 5,79 9,5 66,21 6,86 13,97 66,06 2.1. 3 S- 5 Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja Angka PMKS tingkat partisipasi angkatan kerja Pengeluaran per Kapita disesuaikan Orang % Rp (000/tahun) 9.319 71,81 9.079 214.14 6 71,13 9.796 68.752 75,04 9.952 1.092 74,65 10.25 2 III Misi 3 : Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas 3.1 Laju Pertumbuha n Ekonomi Indeks Gini Laju Pertumbuha n PDRB Sektor Industri Pengolahan Laju Pertumbuha n PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Rata-rata Nilai Tukar Petani Skor Pola Pangan Harapan T- 3 Meningkatnya Perekonomian Daerah % Poin % 3.1. 1 S- 6 Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah % 3.1. 2 S- 7 Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan Poin Poin 5,67 0,352 3,21 9,54 104,3 6 85,00 4,07 0,312* 3,52 2,60 107,13 90,70 6.08 0.312* -3.05 20.43 109.22 93.8 6,61 0,332 4,68 8,81 105,6 9 86,00 IV Misi 4 : Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai 4.1 T- 4 Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan Indeks Wiliamson Poin 0,42 0,36 0.36* 0,39 Tingka t Capaia n Kinerja (%) 198.25 73.01 99.29 6096 95 96 62 87 75.21 29.51 101.36 105.47 107.69 125
N o Misi/ Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Kondi si Awal 2016 Realisa si 2019 Realisa si 2020 Targe t Akhir 2021 4.1. 1 S- 8 Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis % 60,62 70,62 67,55 79,11 4.1. 2 S- 9 Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 45,17 66,25 66,25 53,5 Ketaatan terhadap RTRW % 77,32 #N/A 81,40 86,71 4.1. 3 4.1. 4 S- 1 0 S- 1 1 Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukimam Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri Luasan Kawasan Kumuh Spot kawasan kumuh dan rawan bencana Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang Ha Spot Desa 110 13 15 58,15 #n/a 27 14,86 6 33 11,65 1 35 V Misi 5 : Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 5.1 T- 5 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan Nilai EKPPD Poin 31,26 9 30,479 3,0479 * 31,54 5 5.1. 1 5.1. 2 S- 1 2 S- 1 3 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan daerah Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah Nilai SAKIP Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Nilai Poin % CC WTP 8,6 CC WTP 9,65 CC* WTP* WTP B 9,64* 9,35 Sumber : Evaluasi RPJMD 2016-2021 Tahun 2020 Tabel 2. 84 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 KO DE INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL (2016) REALISASI 2019 Realisasi 2020 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Tingka t Capaia n Kinerja (%) 89.27 95.5 299 77 96,62 66,57 100 103.21 TARGET AKHIR RPJMD (2021) 126
KO DE INDIKATOR KINERJA A B FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Gini Indeks Wiliamson FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL IPM Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah C Persentase melek huruf usia 15-55 tahun PAUD terakreditasi A SD terakreditasi A SMP terakreditasi A Usia Harapan Hidup Angka PMKS FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA Persentase tradisi budaya yang dilestarikan Jumlah atlet berprestasi (Provinsi, nasional dan internasional) ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN PENDIDIKAN APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi % PTK PAUD bersertifikasi % PTK SD bersertifikasi % PTK SMP bersertifikasi BIDANG URUSAN KESEHATAN Indeks Kepuasan layanan kesehatan dasar Angka morbiditas Indeks Kepuasan layanan kesehatan rujukan BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis I A 1 2 3 SATUAN % % % % % Poin Poin Poin Tahun Tahun % % % % Tahun Orang % Orang % % % % % % % % % Poin % Poin % KONDISI AWAL (2016) 5,67 3,21 9,54 15,80 2,90 0,352 0,42 63,22 5,6 12,83 79,67 0,31 3,01 1,68 65,01 9.319 5 13 63,27 112,28 104,66 95,71 96,42 64,98 84,20 85,25 78,22 62,51 28,35 62,52 60,62 REALISASI 2019 4,07 3,52 2,60 13,63 2,44 0,312* 0,36 66,36 5,96 13,50 89,87 0 13,6 10,2 65,59 68.752 10 27 68.86 112.5 103.35 98.61 77.42 79,42 41 42.1 36.4 76,8 3,15 86,62 70,62 Realisasi 2020 6.68 -3.05 20.43 13.44 1.74 0.312* 0.36*s 66.43 6.28 13.67 89.91 1.11 5.79 9.5 66.21 68.752* 12 0 67.21 111.17 110.57 98.22 87.11 80.14 96.6 90.51 90.32 77.8 4.75 74 67.55 TARGET AKHIR RPJMD (2021) 6,61 4,68 8,81 13,86 2,83 0,332 0,39 67,87 6,88 14,15 92,8 1,53 6,86 13,97 66,06 1.092 5 20 81,99 106,99 100 100 100 85,5 92,86 97,57 95,01 70,71 12,00 68,02 79,11 127
KO DE 4 5 6 B 1 2 3 4 INDIKATOR KINERJA Cakupan Layanan jaringan Irigasi Persentase panjang saluran dalam kondisi baik Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Luasan Kawasan Kumuh Spot kawasan kumuh dan rawan bencana Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani Persentase kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, pju) BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Indeks Toleransi Konflik berlatar belakang agama Angka kejadian konflik antar etnis Angka partisipasi pemilih pada pilpres, pileg dan pilkada Konflik sosial yang terselesaikan Penyakit masyarakat Angka pelanggaran Perda danPerkada Desa tangguh bencana Persentase korban bencana yang tertangani Rata-rata Kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kebakaran BIDANG URUSAN SOSIAL Penanganan PMKS Lembaga sosial yang aktif URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN TENAGA KERJA Pencari kerja terdaftar yang terserap Sengketa ketenagakerjaan BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak BIDANG URUSAN PANGAN Konsumsi Protein Konsumsi Energi BIDANG URUSAN PERTANAHAN SATUAN Ha % % Ha Spot Unit % Poin Kasus Kejadian % % Kasus Kasus Desa % Menit % % % Kasus % Gram/kapita/ hari Kilokalori/kap ita/hari KONDISI AWAL (2016) 49.517 82,52 76,92 110 13 236 21,4 NA 0 0 0 100 57 288 3 100 15 13,1 30,96 92,58 14 100 83 2.436,00 REALISASI 2019 49.517 90.3 67.68 58,15 #N/A 1739 32.38 3,56 0 0 76.87 100 30 208 20 100 15 40.37 52.77 95,24 12 100 76,92 2.565,36 Realisasi 2020 49.517 85.68 67.55 14.86 6 705 53,23 3,72 0 0 72.37 100 10 41 23 100 15 49.34 49.34 86,45 41 100 79,63 2.588,63 TARGET AKHIR RPJMD (2021) 49.517 96 83 11,65 1 5.986 54,10 3,45 0 0 70 100 36 270 23 100 15 42,56 50,2 95,31 14 100 81 2.3 128
KO DE 5 6 7 8 9 10 11 12 INDIKATOR KINERJA Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks kualitas lingkungan hidup Sumber mata air yang debit airnya terjaga Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tingkat kepemilikan KTP elektronik Tingkat kepemilikan akta kelahiran tingkat kepemilikan kartu keluarga BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang Rata-rata unit usaha BUMDes Jumlah desa wisata Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif Jumlah lembaga adat aktif Penetapan APBDes Tepat waktu Rata-rata Realisasi APBDes BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN Angka kecelakaan lalu lintas Rasio kendaraan per jumlah penumpang BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Koperasi berkualifikasi berkualitas dan sangat berkualitas BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL Nilai investasi PMA Nilai investasi PMDN SATUAN % Poin Titik M3/hari % % % Desa Unit Desa Lembaga Lembaga % % % % Kasus Ratio % % Buah US $ 000 Rp (juta) KONDISI AWAL (2016) 100 45,17 4 17,54 70,96 63,7 71,21 15 NA 1 NA 2 3,15 90,78 59,25 40 184 1:40 10 0,33 116 1.203.061 689.044 REALISASI 2019 #N/A 51,11 8 24 91.15 83.7 87.63 27 1.26 22 26 16 30 95.02 67.6 48.2 201 0:36 90 #N/A #N/A 1.545.844 1.290.940 Realisasi 2020 87,78 66,25 8 25 96.85 87.07 91.88 33 2.5 39 30 30 16.54 92 68.37 65.31 158 1:40 100 2,36 133 1.617.440 1.446.171 TARGET AKHIR RPJMD (2021) 100 53,50 12,00 20,82 96,93 93,41 97,23 35 2,30 21 45 45 26,77 97,90 69,7 68 110 1:40 36,36 0,33 171 1.395.031 1.327.046 129
KO DE 13 14 15 16 17 18 II 1 2 3 4 INDIKATOR KINERJA BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jumlah pemuda berprestasi Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif BIDANG URUSAN STATISTIK Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik BIDANG URUSAN PERSANDIAN Persentase pengamanan informasi daerah BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN Persentase situs budaya yang dilestarikan BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN Jumlah kunjungan ke perpustakaan BIDANG URUSAN KEARSIPAN Indeks Kecepatan layanan permintaan kebutuhan arsip Persentase dokumen arsip yang terselamatkan URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi Perikanan Budidaya - Ikan Produksi Perikanan Budidaya - Rumput Laut Produksi Perikanan Tangkap Produksi Olahan Hasil Perikanan Produksi garam rakyat BIDANG URUSAN PARIWISATA Angka kunjungan wisatawan asing Angka kunjungan wisatawan domestik Rata-rata lama tinggal BIDANG URUSAN PERTANIAN Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan - Padi - Jagung - Kedelai Produksi Hasil Perkebunan Unggulan - Tembakau virginia - Tembakau rajangan - Melon - Kopi Populasi ternak sapi BIDANG URUSAN PERDAGANGAN Nilai omset perdagangan/nilai transaksi Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang menempati ruang sesuai peruntukannya SATUAN Orang Organisasi % % % Orang/Tahun Poin % ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun ton/tahun Orang/Tahun Orang/tahun hari Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun Kw/tahun Kw/tahun Ton/tahun Ekor Rupiah % KONDISI AWAL (2016) 0 3 100 100 10 22.149 3 100 33.792,53 38.106,47 2.363 4.084,03 1.214 59.148 49.769 3 475 39.322 42.387 12.577 547 11.444 434,10 163.962 10.250.31 0 13,8 REALISASI 2019 5 9 100 100 16 33.758 3 100 31334.62 43740.91 2950.8 4404.36 3708.98 74.875 61.7 3 502639 70450 16321 20798 924.38 26374 539.97 176992 5.679.183. 000 16,1 Realisasi 2020 6 11 100 100 16 8.083 3 100 22.646,35 39.506,96 2.704,90 3.537,65 3.372,84 17.849 26.71 3 499.071 63.914 2.053 20.224 707 15320 476 181.143 14.168.15 6 16,9 TARGET AKHIR RPJMD (2021) 23 5 100 100 10 29.964 3 100 35.515 40.049 2.482 4.509,09 3.407 119.907 83.782 4,25 511.597 43.396 48.337 20.712 1.176 12.631 408 172.521 11.679.22 7 17,8 130
KO DE INDIKATOR KINERJA 5 BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN Nilai Produksi IKM 6 III 1 2 URUSAN TRANSMIGRASI Jumlah keluarga transmigrasi yang difasilitasi URUSAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD KEUANGAN Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD Indeks rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan Validitas data aset daerah Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Target Pendapatan Asli Daerah KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase PNS yang kompeten Indeks kepuasan layanan kepegawaian PENGAWASAN Persentase tindaklanjut hasil temuan pengawasan Kapabilitas APIP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan PEMERINTAHAN UMUM Nilai EKPPD Nilai SAKIP Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti Tercukupinya kebutuhan kedinasan KDH Perda yang ditetapkan Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan ASPEK DAYA SAING DAERAH A 3 4 5 6 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH Pengeluaran per kapita disesuaikan B Rata-rata Nilai Tukar Petani Skor Pola Pangan Harapan FOKUS FASILITAS WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR SATUAN Rupiah KK % Poin Poin Poin % % Rupiah % % % level % Poin Nilai % % % % % Rp (ribu)/tahun Poin Poin KONDISI AWAL (2016) 40.550.42 1 25 100 2 4 3 79 8,6 165.997.9 00.000 58,70 61,51 82 2 100 31,269 CC 2 100 100 36,84 100 9.079 104,36 85,00 REALISASI 2019 16.825.56 2.500 284 100 2 4 3 82.91 9.65 204.512.5 99.142 61.69 79.51 95,33 2 100 30,479 CC 17 100 100 98,22 100 10 196 107,13 90,70 Realisasi 2020 55.332.98 0 234 100 2* 4 2 96 9,64 203.926.7 08.187 64 79,51 94 2* 100 3,0479** CC* 17 100 100 96.13 100 9 952 109.22 93.8 TARGET AKHIR RPJMD (2021) 54.773.76 5 39 100 2,00 4 3 90 9,35 209.339.7 30.000 66 70,71 90 3 100 31,545 B 19 100 100 57 100 10.252 105,69 86,00 131
KO DE C INDIKATOR KINERJA Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap) Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih FOKUS IKLIM INVESTASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN % % % KONDISI AWAL (2016) 72,47 8,33 67,5 REALISASI 2019 67.68 25 77.28 Realisasi 2020 65.03 55 80 TARGET AKHIR RPJMD (2021) 75,79 33,33 82 Tingkat Kriminalitas Ketaatan terhadap RTRW Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan Tingkat partisipasi angkatan kerja Kasus/100.00 0 penduduk % Poin % 99,01 77,32 75,00 71,81 39,37 #N/A 75 71,13 48,36 81.4 77 71.13* 81,63 86,71 80 74,65 Sumber : Evaluasi RPJMD, 2020 2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejumlah indikator dalam SDGs menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD 2016-2021 karena secara umum Kabupeten Lombok Tengah masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam upaya pencapaiannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah capaian indikator TPB yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan dari 220 indikator, jumlah data yang tidak tersedia sebanyak 142 (65%) indikator, jumlah data tersedia sebanyak 75 (34%) indikator, dan dari 75 indikator TPB (data tersedia) di Kabupaten Lombok Tengah yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) baru mencapai 21% (47 indikator) sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 28 indikator (13%). Rekapitulasi capaian selengkapnya ditunjukkan dalam tabel berikut. 132
Tabel 2. 85 Rekapitulasi Capaian Indikator TPB Kabupaten Lombok Tengah No Tujuan SDGs Jumlah Indikator Jumlah Data Tersedia Tercapai Target (SST) Tidak Tercapai (SBT) Data Tidak Tersedia (NA) Tidak Sesuai Karakteristik (TKD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tanpa Kemiskinan Tanpa Kelaparan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Pendidikan Berkualitas Kesataraan Gender Air Bersih dan Sanitasi Layak Energi Bersih dan Terjangkau Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi dan Infrastruktur Berkurangnya Kesenjangan Kota dan Permukiman Berkelanjutan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Penanganan Perubahan Iklim Ekosisitim Lautan Ekosisitim Daratan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 24 11 34 13 14 18 2 19 13 11 13 5 2 0 4 21 (A+B+C) 11 5 17 8 8 5 0 5 2 3 3 0 0 0 1 4 A 4 4 14 4 5 2 0 2 0 3 2 0 0 0 1 3 B 7 1 3 4 3 3 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 D 13 6 17 5 6 13 2 14 7 8 10 5 2 0 4 17 E 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 17 16 3 3 0 13 0 Jumlah Persen 220 100% 75 34% 47 21% 28 13% 142 65% 4 2% Sumber : KLHS RPJMD Kab. Lombok Tengah, 2021 2.7 Capaian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berikut disajikan beberapa capaian indikator dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal. Tabel 2. 86 Capaian Indikator SPM 2020 Bidang Urusan Indikator SPM Target Realisasi Satuan % Pendidikan 1 2 3 Jumlah WargaNegaraUsia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah Warga Negara Usia 7- 15Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs). Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 58,459 172,808 225,069 33,840 Orang 153,509 Orang 192,344 Orang 57.9 88.8 85.5 133
Bidang Urusan Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat Ketentraman , Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Indikator SPM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanankesehatan Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapatkan layanan kesehatan 1 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan bukan jaringan perpipaan terlindungi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 2 1 2 1 Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada 2 Pelayanan Informasi rawan bencana 3 Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 5 Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Target 21,383 20,312 19,354 72,756 86,570 596,857 88,994 176,903 47,311 2,484 16,766 51,931 80 3,136 50 24,218 120 270 20 0 0 108 Realisasi Satuan 21,244 Orang 20,370 Orang 20,185 Orang 50,672 Orang 69,274 Orang 68,759 Orang 7,607 Orang 40,464 Orang 848 Orang 974 Orang 1,854 Orang 15,042 Orang 78 % 3,136 KK (TS) 50 KK (IPAL) 24,136 KK 120 Orang 40 Kejadian( orang) 20 Orang 0 Orang 0 Orang 108 Orang % 99.3 100.3 104.3 69.6 80.0 11.5 8.5 22.9 1.8 39.2 11.1 29.0 97.7 100.0 100.0 99.7 100.0 14.8 100.0 100 100 100.0 134
Bidang Urusan Indikator SPM Target Realisasi Satuan Sosial 1 2 3 4 5 Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 4,614 4,390 19,002 186 457 2,471 Orang 1,054 Orang 406 Orang 82 Orang 457 Orang Sumber : Laporan SPM Kab. Lombok Tengah Tahun 2020 Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan belum optimal. Pertama, masih kurangnya jumlah Puskesmas yang menyebabkan rasio ketersediaan puskesmas belum sesuai dengan jumlah penduduk. Kedua, masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan. Secara kuantitas, rasio tenaga kesehatan masih belum memenuhi standar atau belum sesuai dengan rasio jumlah penduduk. Ketiga, kurang optimalnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat. % 53.6 24.0 2.1 44.1 100.0 135
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan tersedianya sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, baik dari segi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana, optimalisasi pendapatan dan penerimaan daerah, serta menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk menyusun kerangka pendanaan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun kedepan. 136
3.1 Kinerja Keuangan 2016-2019 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2019 Secara umum komponen APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Aggaran 2016- 2019 terdiri dari (1) Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. (2) Belanja Daerah yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. (3) Pembiayaan dengan sub komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2016-2020 meliputi perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3. 1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Tahun Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) % Selisih (Rupiah) Pendapatan Daerah 2016 1.923.943.135.886,31 1.930.329.082.305,70 100,33 6.385.946.419,39 2017 1.939.411.562.943,73 1.917.035.737.682,65 98,85 22.375.825.261,08 2018 2.000.817.203.189,17 1.976.693.763.598,60 98,79 24.123.439.590,57 2019 2.161.842.234.622,38 2.148.565.721.033,12 99,39 13.276.513.589,26 Belanja Daerah 2016 1.959.225.561.383,46 1.832.981.039.172,41 93,56 126.244.522.211,05 2017 2.052.183.649.573,77 1.930.401.187.345,90 94,07 121.782.462.227,87 2018 2.180.147.657.905,96 2.028.961.899.494,27 93,07 151.185.758.411,69 2019 2.279.133.654.703,50 2.195.368.068.434,96 96,32 83.765.586.268,54 Penerimaan Pembiayaan 2016 105.504.646.558,46 105.743.246.558,46 100,23 238.600.000,00 2017 134.849.068.630,44 134.813.886.380,44 99,97 35.182.250,00 2018 179.330.454.716,79 110.626.287.216,79 61,69 68.704.167.500,00 2019 127.127.668.821,12 117.436.026.499,59 92,38 9.691.642.321,53 Pengeluaran Pembiayaan 137
Tahun Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) % Selisih (Rupiah) 2016 70.222.221.061,31 68.272.221.061,31 97,22 1.950.000.000,00 2017 22.076.982.000,40 22.076.982.000,40 100,00 -- 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 9.836.248.740,00 9.836.248.740,00 100,00 0,00 Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020 3.1.2 Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Angka rata- rata realisasi pertumbuhan pendapatan daerah dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah di masa yang akan datang. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah mengalami tren pertumbuhan positif dari Rp. 1.930.329.082.305,70 pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.195.368.068.434,96 pada tahun 2019 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,63% pertahun pada kurun waktu 2016-2019. Rata-rata kontribusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tersebut 10,64% bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 75,16% dari Dana Perimbangan dan 14,20% dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada kurun waktu tahun 2016-2019 dari sisi pendapatan daerah, Kabupaten Lombok Tengah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber- sumber pendapatan dari pusat. Namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pada kurun waktu yang sama, PAD mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni rata-rata 7,20% pertahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah sudah mengarah pada upaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Berikut ini disajikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2019: 138
Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 TAHUN URAIAN 2016 2017 2018 2019 PENDAPATAN 1.930.329.082.305,70 1.917.035.737.682,65 1.976.693.763.598,60 2.148.565.721.033,12 Pendapatan Asli Daerah 165.997.896.761,43 286.691.384.414,65 187.324.721.970,60 204.512.599.142,12 Pajak Daerah 51.228.643.227,00 69.785.785.673,00 68.570.515.135,41 77.650.264.291,17 Retribusi Daerah 14.459.604.276,00 14.982.585.692,63 13.543.930.700,00 14.653.920.891,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 10.962.220.871,49 12.644.709.583,72 9.351.612.387,20 8.901.639.456,38 Lain-Lain PAD Yang Sah 89.347.428.386,94 189.278.303.465,30 95.858.663.747,99 103.306.774.503,57 Dana Perimbangan 1.568.614.254.085,00 1.428.941.613.611,00 1.449.014.029.739,00 1.537.058.189.781,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 113.357.166.873,00 97.188.246.179,00 84.263.046.837,00 72.767.261.200,00 Dana Alokasi Umum 998.650.731.000,00 981.107.649.000,00 985.217.157.000,00 1.032.033.870.000,00 Dana Alokasi Khusus 456.606.356.212,00 350.645.718.432,00 379.533.825.902,00 432.257.058.581,00 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 195.716.931.459,27 201.402.739.657,00 340.355.011.889,00 406.994.932.110,00 Hibah 37.419.221.061,31 1.043.026.546,00 89.683.789.400,00 98.934.764.986,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 59.653.716.135,96 74.262.538.111,00 78.308.522.693,00 100.077.991.424,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 97.903.644.000,00 126.097.175.000,00 171.944.598.000,00 207.459.593.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 740.350.262,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga 0,00 0,00 418.101.796,00 522.582.700,00 Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 3,63 7,20 14,87 0,45 6,71 4,96 0,68 13,74 1,10 1,81 27,64 38,28 18,82 28,44 100,00 Rata-Rata Kontribusi (%) 100,00 10,64 3,34 0,72 0,53 6,04 75,16 4,65 50,20 20,32 14,20 2,78 3,90 7,50 0,01 0,01 139
3.1.3 Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip-prinsip Pengelolaan Belanja Daerah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil/kinerja. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan, pengaturan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dan peningkatan proporsi belanja publik yang dapat dirasakan secara langsung untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung keberlangsungan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Jika dilihat dari struktur belanja langsung dan tidak langsung dalam postur anggaran belanja pemerintah daerah dalam kurun waktu 2016-2019, proporsi belanja tidak langsung pada setiap tahun anggaran masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja langsung, meskipun demikian proporsi belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung pada periode ini mengalami tren perubahan proporsi yang lebih baik dari proporsi 37,43% berbanding 62,57% pada tahun 2016 menjadi 45,75% berbanding 54,25% pada tahun 2019 dengan rata-rata proporsi pada kurun waktu tahun 2016-2019 sebesar 42,91% berbanding 57,09%. Berikut disajikan disajikan proporsi belanja langsung dan tidak langsung kurun waktu 2016-2019. 140
PROPORSI BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 - 62.57 37.43 55.60 44.40 55.96 44.04 54.25 45.75 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 3. 1 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2016-2019 (%) Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Proporsi belanja tidak langsung selama kurun waktu 2016-2019 yang masih lebih tinggi dari proporsi belanja langsung dipengaruhi oleh pengalokasian belanja pegawai termasuk di dalamnya belanja untuk pembayaran gaji. Dari total belanja daerah, belanja pegawai pada belanja tidak langsung memiliki rata-rata proporsi yaitu sebesar 42,07% kemudian diikuti belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan rata-rata proporsi sebesar 12,55%. Sementara itu, komposisi belanja langsung dalam kurun waktu 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata proporsi sebesar 42,91%. Belanja modal memiliki multiplier effect yang paling signifikan diantara berbagai komponen pengeluaran pemerintah yang lain, dalam kurun waktu 2016-2019 belanja modal memiliki rata-rata proporsi sebesar 18,52% dari keseluruhan belanja daerah. Oleh karena itu, proporsi belanja modal ini diharapkan tidak saja dapat dipertahankan, namun mampu ditingkatkan mengingat masih tingginya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam pembangunan daerah. Kebijakan ini juga penting sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan ekonomi daerah untuk menunjang ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang dalam mendorong investasi di daerah. Berikut disajikan data perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2016-2019. 141
Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Tahun Uraian 2016 2017 2018 2019 BELANJA 1.832.981.039.172,00 1.930.401.187.346,00 2.028.961.899.494,27 2.195.368.068.434,96 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.146.934.371.485,00 1.073.301.948.074,00 1.135.382.675.948,00 1.190.932.327.574,65 825.067.591.213,00 Belanja Pegawai 1.415.319.751,00 Belanja Bunga 42.387.258.000,00 Belanja Hibah 6.446.921.364,00 Belanja Bantuan Sosial 6.953.411.442,65 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal 901.836.479.300,00 1.852.718.318,00 31.127.000.000,00 1.912.582.251,00 5.098.872.930,00 800.837.649.141,00 338.219.116,00 33.804.600.000,00 826.686.989,00 6.391.177.227,00 811.655.077.049,00 0,00 44.131.958.500,00 7.523.589.830,00 6.319.638.432,00 230.649.303.601,00 307.661.858.054,00 264.754.910.137,00 204.849.662.836,00 999.967.750,00 893.579.223.546,27 1.004.435.740.860,31 52.551.832.063,00 538.496.208.205,69 413.387.700.591,62 454.312.000,00 857.099.239.272,00 52.124.520.443,00 436.449.312.027,00 368.525.406.802,00 257.055.850,00 686.046.667.687,00 33.836.937.850,00 313.935.304.661,00 338.274.425.176,00 997.502.000,00 59.358.658.800,00 475.285.394.838,27 358.935.169.908,00 Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 6,20 1,26 - 2,92 - 8,59 10,84 49,94 10,89 14,52 57,27 13,55 15,81 19,71 6,91 Rata- Rata Proporsi (%) 100,00 57,09 42,07 0,05 1,89 0,20 0,31 12,55 0,03 42,91 2,47 21,92 18,52 142
3.1.4 Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup : 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa); 2. Pencairan dana cadangan; 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4. Penerimaan pinjaman daerah; 5. Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah; 6. Penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjamankepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup : 1. Pembentukan dana cadangan; 2. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah; 3. Pembayaran pokok utang; 4. Pemberian pinjaman daerah. Adapun realiasi pembiayan daerah Kabupaten Lombok Tengah kurun waktu tahun 2016-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut: 143
Tabel 3. 4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Tahun Uraian 2016 2017 2018 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah Penerimaan piutang daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020 105.743.246.558,46 105.504.646.558,46 0,00 0,00 0,00 238.600.000,00 0,00 68.272.221.061,31 0,00 43.472.221.061,31 24.800.000.000,00 0,00 37.471.025.497,15 134.813.886.380,44 134.756.886.380,44 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 0,00 22.076.982.000,40 0,00 5.000.000.000,00 17.076.982.000,40 0,00 112.736.904.380,04 110.626.287.216,79 99.371.454.716,79 0,00 0,00 11.189.482.500,00 65.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.626.287.216,79 2019 117.436.026.499,59 58.370.394.699,59 0,00 0,00 58.990.531.800,00 75.100.000,00 0,00 9.836.248.740,00 0,00 9.836.248.740,00 0,00 0,00 107.599.777.759,59 Rata-rata Pertumbuhan (%) 3,56 -17,91 31,98 47,58 39,06 -100,00 42,14 144
3.1.1 Neraca Daerah Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui likuiditas dan solvabilitas pemerintah daerah. Likuiditas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek dan membiayai seluruh operasionalnya. Likuiditas digambarkan dari Current Ratio dan Quick Ratio. Current Ratio merupakan perbandingan antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Quick Ratio merupakan perbandingan antara Aset Lancar setelah dikurangi Persediaan dengan Kewajiban Jangka Pendek, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid. Sementara itu, untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi semua kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangdigunakan analisis solvabilitas. Solvabilitas digambarkan dengan perbandingan seluruh aset dengan seluruh kewajiban. Berikut disajikan neraca Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2019. 145
Tabel 3. 5 Neraca Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 No URAIAN 2016 2017 ASET 1 ASET LANCAR 2 Kas dan Setara Kas 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Penerimaan 5 Kas di Bendahara Pengeluaran 6 Kas di BLUD 7 Setara Kas 8 Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) 9 Kas di Bendahara BOS 10 11 Kas Lainnya 12 Piutang Pendapatan 13 14 15 Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah 134.864.181.168,44 71.763.644.840,51 25.446.000,00 171.179.143,00 4.600.468.484,93 45.000.000.000,00 13.303.442.700,00 - - 45.554.737.735,21 27.423.031.006,00 1.705.423.272,60 479.616.198,72 99.438.917.896,79 40.270.101.894,33 31.675.500,00 39.732.368,00 8.517.495.465,46 45.000.000.000,00 5.579.912.669,00 - - 67.390.682.019,66 35.001.385.097,00 1.223.076.635,60 10.680.757.615,67 yang dipisahkan 16 17 18 19 20 Piutang Lainnya 21 22 23 24 25 Beban Dibayar Dimuka Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Piutang Transfer Pemerintah Pusat Penyisihan Piutang Pendapatan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Uang Muka Kerja Piutang Lain-lain Lainnya Penyisihan Piutang Lainnya 6.362.104.773,00 16.017.753.887,00 - (6.433.191.402,11) 715.100.000,00 402.686.800,00 2.687.453.800,00 (2.375.040.600,00) 135.487.666,67 9.150.640.872,00 17.656.907.283,00 - (6.322.085.483,61) 31.256.235.838,00 - 31.240.628.700,00 1.996.360.938,00 (1.980.753.800,00) 201.579.466,67 2018 58.907.925.406,68 35.168.268.260,61 40.735.400,00 9.134.401,00 6.855.567.319,83 10.000.000.000,00 6.186.684.976,24 646.120.000,00 1.415.049,00 76.486.018.741,08 43.495.740.995,59 3.219.748.821,94 7.893.510.751,38 8.681.517.113,00 20.283.874.259,00 - (7.088.373.199,83) 29.863.169.000,00 - 29.849.510.100,00 1.991.012.700,00 (1.977.353.800,00) 236.127.996,00 2019 60.991.953.238,60 41.433.955.239,61 4.000.000,00 122.366,00 4.028.231.840,83 - 9.614.938.338,76 5.909.253.000,00 1.452.453,40 73.029.789.575,46 50.598.607.844,42 3.887.826.310,50 8.355.311.852,38 9.450.639.065,00 5.091.042.776,00 2.064.744.514,00 (6.418.382.786,84) 903.677.018,00 - 235.769.325,00 2.645.261.493,00 (1.977.353.800,00) 185.842.333,34 Rata-Rata Pertumbuhan (%) (23,24) (16,73) (46,03) (91,06) (4,33) (100,00) (10,26) 17,04 22,65 31,61 159,23 14,10 (31,76) (0,08) 8,11 (100,00) (0,53) (5,93) 11,11 146
No URAIAN 26 Persediaan 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ASET TETAP 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ASET LAINNYA 48 49 50 51 52 53 54 JUMLAH ASET LANCAR (3+12+20+25+26) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Dana Bergulir Penyisihan dana bergulir Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (30+33) Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP (38 sd 44) Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain 2016 16.798.587.340,50 198.068.093.910,82 531.154.000,00 26.509.368.426,67 (25.978.214.426,67) 129.339.457.784,40 129.339.457.784,40 129.870.611.784,40 329.417.307.191,00 307.196.873.135,50 663.169.414.269,64 1.675.378.974.705,07 41.086.433.206,29 35.427.010.490,00 (998.296.546.832,94) 2.053.379.466.164,56 783.428.570,58 (467.597.869,68) 29.727.729.200,00 (1.740.298.064,67) 1.118.289.000,00 - 64.044.565.458,92 2017 31.188.420.357,00 229.475.835.578,12 141.004.500,00 26.370.815.426,67 (26.229.810.926,67) 134.783.364.748,97 134.783.364.748,97 134.924.369.248,97 356.430.199.299,00 347.812.296.466,20 675.164.449.590,63 1.802.773.485.554,07 61.974.662.647,83 77.854.567.345,00 (1.126.471.291.217,97) 2.195.538.369.684,76 1.970.482.530,19 (622.042.968,99) 29.727.729.200,00 (1.740.298.064,67) 952.689.000,00 - 123.978.340.663,79 2018 29.242.868.147,00 194.736.109.290,76 34.587.501,00 26.305.465.426,67 (26.270.877.925,67) 137.152.058.450,89 137.152.058.450,89 137.186.645.951,89 365.214.201.910,24 363.772.819.430,58 849.945.889.085,64 1.891.341.466.028,07 75.488.576.705,83 117.473.130.831,00 (1.246.502.651.658,73) 2.416.733.432.332,63 1.842.835.913,08 (680.128.878,19) 29.727.729.200,00 (1.740.298.064,67) - - 93.853.049.790,86 2019 24.022.917.143,00 159.134.179.308,40 5.000.000,00 26.230.365.426,67 (26.225.365.426,67) 149.304.101.097,98 149.304.101.097,98 149.309.101.097,98 487.093.115.583,00 430.229.417.600,10 938.233.341.470,52 1.967.026.486.988,19 93.874.970.841,83 293.520.750.690,11 (1.420.862.106.012,59) 2.789.115.977.161,16 2.014.068.040,39 (733.586.078,36) 29.727.729.200,00 (1.740.298.064,67) - - 25.915.616.482,16 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 12,66 (7,04) (78,89) (0,35) 0,32 4,90 4,90 4,76 13,93 11,88 12,26 5,50 31,71 102,35 12,49 10,75 36,99 16,20 - - (100,00) (26,03) 147
No URAIAN 55 56 57 58 59 60 KEWAJIBAN 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA (48 sd 55) JUMLAH ASET KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Transfer Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (62 sd 68) 70 71 72 73 74 75 76 77 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN (69+73) EKUITAS EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (74+76) Sumber : BPKAD Kab. Lombok Tengah, 2020 2016 (36.051.406.657,73) 57.414.709.637,42 2.438.732.881.497,20 29.312.296,00 246.311.747,33 17.076.982.000,40 269.074.627,12 23.162.154.375,65 6.501.400,00 - 40.790.336.446,50 - 40.790.336.446,50 2.397.942.545.050,70 2.438.732.881.497,20 2017 (34.051.111.597,73) 120.215.788.762,59 2.680.154.363.274,44 54.847.164,00 - - 454.172.483,67 16.003.900.121,35 6.501.400,00 - 16.519.421.169,02 - 16.519.421.169,02 2.663.634.942.105,42 2.680.154.363.274,44 2018 (63.394.445.837,62) 59.608.742.123,46 2.808.264.929.698,74 32.655.673,00 - - 626.564.395,01 25.211.499.960,90 20.205.500,00 89.202.506,05 25.980.128.034,96 11.189.482.500,00 11.189.482.500,00 37.169.610.534,96 2.771.095.319.163,78 2.808.264.929.698,74 2019 0,00 55.183.529.579,52 3.152.742.787.147,06 32.632.652,00 85.917.571,00 19.901.253.244,00 602.954.867,67 28.738.659.136,16 20.205.500,00 89.262.739,24 49.470.885.710,07 50.278.761.056,00 50.278.761.056,00 99.749.646.766,07 3.052.993.140.380,99 3.152.742.787.147,06 Rata-Rata Pertumbuhan (%) (100,00) (1,31) 8,94 3,64 (29,61) 5,23 30,86 7,46 45,93 #DIV/0! 6,64 34,73 8,38 8,94 148
Dari Tabel Neraca Daerah tersebut dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas yang meliputi rasio lancar (current ratio), rasio cair (quick ratio), rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang dapat disajikan pada tabel berikut: Tabel 3. 6 Hasil Perhitungan Neraca Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 No Uraian 2016 2017 2018 2019 A. Rasio Likuiditas Rasio Lancar (Current Ratio) 4,86 13,89 7,50 3,22 2 Rasio Cair (Quick Ratio) 4,44 12,00 6,37 2,73 B. Rasio Solvabilitas 1 Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt 0,017 0,006 0,013 0,032 to Assets Ratio) 2 Rasio Hutang Terhadap Modal (Debt 0,017 0,006 0,013 0,033 to Equity Ratio) Sumber :BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa likuiditas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tahun 2016-2019 dengan melihat Rasio Lancar (Current Ratio) dan Rasio Cair (Quick Ratio) rata-rata sebesar 7,36 dan 6,39 yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar 7,36 kali dari jumlah kewajiban jangka pendeknya dan memiliki aset lancar yang lebih likuid 6,39 kali dari jumlah kewajiban jangka pendeknya. Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa solvabilitas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari rata-rata Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dan Rasio Hutang Terhadap Modal pada kurun waktu tahun 2016-2019 hanya sebesar 0,017 yang berarti bahwa hutang pemerintah daerah hanya sebesar 1,7% dari total aset dan modal yang dimiliki pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat kuat dalam pelunasan kewajiban- kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya cukup besar untuk melakukan pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan-pembangunan. Hal merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Rata- Rata 7,36 6,39 0,017 0,017 ini 149
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020 Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016-2020 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik, peningkatan kualitas layanan pemerintah, pengentasan kemiskinan, perluasan akses lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan pada kinerja anggaran yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien, dimana semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakinrendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah. Adapun hasil analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. 7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) Prosentase No Uraian 1 2 3 4 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 (a) 935.673.417.150,00 852.962.169.584,00 871.013.735.849,00 877.619.423.276,00 (b) 1.901.253.260.233,72 1.952.478.169.346,30 2.028.961.899.494,27 2.205.204.317.174,96 a/b x 100 49,21 43,69 42,93 39,80 Rata-rata 884.317.186.464,75 2.021.974.411.562,31 43,74 Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2019 mengalami tren penurunan dari 49,21% di 150
tahun 2016 menjadi 39,80% di tahun 2019 atau mengalami rata-rata penurunan 6,83% pertahun pada kurun waktu tersebut dengan rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran sebesar 43,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2019 membaik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak lagi mendominasi terhadap total pengeluaran dalam postur anggaran. Namun, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran diharapkan terus mampu ditekan sehingga proporsi untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam pembangunan daerah dapat meningkat. Kebijakan ini juga penting sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan ekonomi daerah untuk menunjang ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang dalam mendorong investasi di daerah. 3.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untukmenutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer kedana cadangan. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah. Berikut disajikan gambaran Defisit Riil Anggaran dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019: 151
Tabel 3. 8 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 No. Uraian 2016 2017 Tahun 2018 2019 1 Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit riil = 1 - (2+3) 2 3 A Sumber :BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 1.930.329.082.305,70 1.917.035.737.682,65 1.976.693.763.598,60 2.148.565.721.033,12 1.832.981.039.172,41 1.930.401.187.345,90 2.028.961.899.494,27 2.195.368.068.434,96 9.836.248.740,00 (56.638.596.141,84) 68.272.221.061,31 29.075.822.071,98 22.076.982.000,40 (35.442.431.663,65) (52.268.135.895,67) Tabel 3. 9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 No. Uraian 2016 2017 Tahun 2018 2019 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 105.504.646.558,46 134.819.068.630,44 99.371.454.716,79 58.370.394.699,59 2 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3 Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 4 Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya 11.189.482.500,00 58.990.531.800,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 5 Penerimaan dari Pengembalian Pokok Investasi 238.600.000,00 57.000.000,00 65.350.000,00 75.100.000,00 6 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada perusahaan Negara B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 105.743.246.558,46 134.876.068.630,44 110.626.287.216,79 117.436.026.499,59 A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 134.819.068.630,44 99.371.454.716,79 58.358.151.321,12 60.797.430.357,75 Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 152
Dari Tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa pada kurun waktu tahun 2016-2019 defisit riil anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 mengalami surplus sebesar Rp. 29.075.822.071,98, kemudian turun dan terjadi defisit sebesar Rp. (35.442.431.663,65) pada tahun 2017, defisit sebesar (52.268.135.895,67) pada tahun 2018 dan kembali defisit sebesar Rp. (56.638.596.141,84) pada tahun 2019 sebagai akibat peningkatan belanja daerah. Kemudian dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa komponen utama penutup defisit riil tahun 2016 dan 2017 adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangkan penutup defisit riil tahun 2018 dan 2019 utamanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Lombok Tengah berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, pelampauan penerimaan pembiayaan daerah dan sisa pengeluaran pembiayaan daerah dengan kontribusi terbesar bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Adapun perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) kabupaten lombok tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 153
Tabel 3. 10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 Tahun N o Uraian Rp 2016 % dari SILPA Rp 2017 % dari SILPA Rp 2018 1 Jumlah SILPA 2 Pelampauan Penerimaan PAD 3 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 4 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 5 Pendapatan Lainnya 6 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 7 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir 134.819.068. 630,44 8.768.920.06 0,43 (8.950.041.5 15,00) 6.567.067.87 3,96 126.244.522. 211,05 - 100,00 6,50 (6,64) 4,87 93,64
99.371.454.7 16,79 6.020.081.66 6,92 (29.190.312. 038,00) 794.405.110, 00 121.782.462. 227,87 - 100,00 6,06 (29,37) 0,80 122,55
58.358.151.3 21,12 (7.315.917.3 66,57) (11.198.011. 261,00) (6.027.612.7 59,00) 418.101.796, 00 151.185.758. 411,69 - tahun belum terselesaikan 8 Kegiatan Lanjutan 9 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah 238.600.000, 00 0,18
27.000.000,0 0 0,03
- 1 0. 1 1 1 1 Pinjaman Dalam Daerah Sisa Pengeluaran Pembiayaan Daerah Koreksi SiLPA 1.950.000.00 0,00
- 1,45
(62.182.250, 00)
(0,06)
(68.769.517. 500,00) 65.350.000,0 0 - Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 2019 % dari SILPA Rp 100,00 (12,54) (19,19) (10,33) 0,72 259,07 60.797.430.3 57,75 1.412.744.62 8,74 (34.743.474. 219,00 19.833.252.3 01,00 220.963.700, 00 83.765.586.2 68,54 -
- (117,84) (9.778.985.7 00,00) 75.100.000,0 0
- 12.243.378,4 7 0,11 % dari SILPA 100 2,32 (57,15) 32,62 0,36 137,78
(16,08)
0,12 0,02 154
3.3 Kerangka Pendanaan Pendanaan pembangunan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah karena perumusan kerangka kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk: 1. Menjamin proses pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yang berkelanjutan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. 2. Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. 3. Meminimalkan resiko fiskal untuk menjamin keberlanjutan anggaran pemerintah daerah. Kebijakan pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah juga bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, kemampuan pengeluaran investasi dan dinamika ekonomi yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021-2026 diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta perbaikan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun regional. Untuk itu diperlukan analisis yang komprehensif terkait kerangka pendanaan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah digambarkan dari total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat. 155
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 3.3.1.1 Pendapatan Daerah Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan memajukan pembangunan di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut berdasarkan peraturan perundang- undangan berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang dapat dipacu, digali dan dapat dikendalikan seoptimal mungkin oleh pemerintah daerah itu sendiri. Meningkatnya kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan target dan capaian Pendapatan Asli Daerah semakin besar. Peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. 156
Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di masa depan difokuskan pada langkah- langkah sebagai berikut: 1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah. 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 3. Peningkatan layanan berbasis online untuk menunjang kemudahan pembayaran, kecepatan pelayanan dan memperoleh informasi, serta mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah. 4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah. 5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. 6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah. 7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah. 8. Peningkatan peran dan fungsi sedahan sebagai ujung tombak pelayanan publik. 9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi Pendapatan Asli Daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait. (b) Pendapatan Transfer Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. 1. Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek: a) Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil 157
pendapatan (revenue sharing policy). Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Strategi, arah dan kebijakan terhadap Dana Perimbangan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mengoptimalkan target dan capaian realisasinya yaitu melakukan upaya peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga perolehan pendapatan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan alokasi yang direncanakan. Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek: (1) Dana Transfer Umum Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Dana Bagi Hasil terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH- Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH- Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan DBH-Perikanan. (b) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 158
Dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAU) perlu dikelola dengan sebaik- baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. (2) Dana Transfer Khusus Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Penganggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 juga diproyeksikan sama dengan besaran target pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapatdiajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Dalam rangka optimalisasi capaian target Pendapatan Transfer khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan diperlukan peningkatan koordinasi, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan, pemenuhan kewajiban penggunaan dana transfer yang diarahkan (mandatory spending), pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu, mendorong percepatan proses pelaksanaan pekerjaan khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian diharapkan penyaluran dan realisasi dana perimbangan tidak mengalami kendala baik penundaan maupun pemotongan. b) Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta upaya melakukan perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan yang meliputi peningkatan Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas Pelayanan dasar publik bidang Pendidikan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang kesehatan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, penurunan 159
kemiskinan dan perbaikan indeks pembangunan manusia, perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perbaikan kualitas perencanaan daerah, inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatkan kemudahan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). c) Dana Desa Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Transfer Antar Daerah Pendapatan transfer antar-daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah adalah pendapatan bagi hasil pajak daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan koordinasi dan menjaga jalinan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta turut serta dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan membawa dampak terhadap peningkatan capaian pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Selain itu, pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, sehingga Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. (c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang direncanakan bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain 160
pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kebijakan sebagai berikut: 1) Pendapatan Hibah Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. 2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten. Beberapa asumsi yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah tahun 2021-2026 diharapkan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan rata-rata 8,12% pertahun dengan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada lima tahun ke depan, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian nasional kembali membaik seiring dengan keberhasilan upaya recovery pasca pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditunjang dengan adanya peningkatan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih baik dan kontribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah yang diperkirakan tumbuh rata-rata mencapai 4,95% pertahun. Untuk itu diperlukan upaya-upaya: 161
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan dukungan data yang valid dan berkualitas, perbaikan regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. b. Optimalisasi penerimaan retribusi daerah melalui perbaikan sistem dan kemudahan layanan, perbaikan regulasi, dan peningkatan intensitas monitoring evaluasi terhadap pemungutan retribusi daerah. c. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah. d. Optimalisasi pendapatan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan kualitas layanan. e. Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah di lokasi-lokasi strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga. f. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui penerapan idle cash management guna meningkatkan penerimaan jasa giro dan penerimaan bunga deposito. 2. Kontribusi utama pendapatan transfer adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana perimbangan yang bersumber Dana Alokasi Umum, mengalami tren peningkatan yang positif sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan selama empat tahun terakhir (2016-2019) sebesar 1,1% dan menjadi dasar proyeksi angka pertumbuhan Dana Alokasi Umum pada lima tahun ke depan, demikian pula pendapatan komponen dana perimbangan lainnya, baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam maupun Dana Alokasi Khusus juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,1%, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Sementara sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Insentif Daerah maupun Dana Desa diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5%, dengan pertimbangan angka pertumbuhan rata-rata pertumbuhan tahun 2016-2019 relatif sangat tinggi, namun perolehan pendapatan transfer dari pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah sangat bergantung pada tingkat capaian indikator kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada masing-masing pemerintah 162
daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Desa sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pemerataan pembangunan di tingkat perdesaan. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 9,28% yang didasarkan pada rencana bagi hasil pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023 serta didasarkan pula pada realisasi rata-rata pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2019 yang relatif cukup tinggi, yaitu sebesar 18,82%. 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan Lain- lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah khususnya yang berasal dari pemerintah pusat, sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pemerataan pembangunan di daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 10,32% pada tahun 2021-2026. Berdasarkan beberapa pendekatan perhitungan dan asumsi tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu 2021-2026 diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sebesar 3,28% pertahun sebagaimana tabel berikut: 163
Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbanga n Dana Transfer Umum - Dana Bagi Tabel 3. 11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2.197.459.508.962 2,268,906,413,785 2,340,090,064,654 2,416,502,621,83 8 2,498,695,154,898 2,587,285,235,09 6 232.385.801.437 255,029,352,732 274,656,988,932 296,534,737,098 320,966,783,286 348,301,078,060 76.630.219.700 29.180.781.800 91,025,133,369 31,618,493,527 104,114,470,701 32,062,770,930 119,150,192,495 32,513,712,494 136,421,726,119 32,971,418,181 156,261,536,793 33,435,989,454 11.507.005.000 11,622,075,050 11,738,295,801 11,855,678,759 11,974,235,546 12,093,977,902 115.067.794.937 120,763,650,786 126,741,451,500 133,015,153,350 139,599,403,440 146,509,573,911 1.855.601.719.525 1.893.107.563.891 1.932.200.166.453 1.972.985.339.235 2.015.577.227.411 2.060.099.014.753 1.764.348.082.000 1.793.385.588.804 1.823.223.992.078 1.853.896.175.878 1.885.436.589.694 1.917.881.325.856 1.517.433.264.000 1.534.125.029.904 1.551.000.405.233 1.568.061.409.691 1.585.310.085.197 1.602.748.496.134 77.357.990.000 78.208.927.890 79.069.226.097 79.938.987.584 80.818.316.447 81.707.317.928 Rata-rata Pertumbuhan (%) 3.32 8.43 15.32 2.76 1.00 4.95 2,11 1,68 1,10 1,10 Rata-rata Kontribusi (%) 100,00 11,87 4,63 1,27 0,50 5,46 82,21 77,39 65,65 3,35 164
Uraian Hasil (DBH) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Insentif Daerah Dana Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah 2021 969.942.081.000 230.638.544.000 239.494.649.000 36.052.724.000 210.862.094.000 91.253.637.525 2022 980.611.443.891 233.175.567.984 242.129.090.139 37.855.360.200 221.405.198.700 99.721.975.087 Tahun 2023 2024 991.398.169.774 1.002.303.549.641 235.740.499.232 238.333.644.723 244.792.510.131 247.485.227.742 39.748.128.210 41.735.534.621 232.475.458.635 108.976.174.375 244.099.231.567 119.089.163.357 2025 2026 1.013.328.888.687 1.024.475.506.463 240.955.314.815 243.605.823.278 250.207.565.247 252.959.848.465 43.822.311.352 46.013.426.919 256.304.193.145 130.140.637.717 269.119.402.802 142.217.688.897 Rata-rata Pertumbuhan (%) 1,10 1,10 1,10 5,00 5,00 9,28 Rata-rata Kontribusi (%) 41,96 9,98 10,36 1,71 10,03 4,81 165
Uraian 2021 2022 Pendapatan Bagi Hasil 91.253.637.525 99.721.975.087 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 109.471.988.000 18.923.188.000 90.548.800.000 120.769.497.162 20.876.061.002 99.893.436.160 Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2020 Tahun 2023 108.976.174.375 133.232.909.269 23.030.470.497 110.202.438.772 2024 119.089.163.357 146.982.545.505 25.407.215.052 121.575.330.453 2025 130.140.637.717 162.151.144.201 28.029.239.646 134.121.904.556 2026 142.217.688.897 178.885.142.283 30.921.857.177 147.963.285.106 Rata-rata Pertumbuhan (%) 9,28 10,32 10,32 10,32 Rata-rata Kontribusi (%) 4,81 5,92 1,02 4,90 166
3.3.1.2 Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi kedalam 4 (empat) kelompok belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Keempatnya memiliki karakteristik atau definisi masing-masing sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku. (a) Belanja Operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 1) Belanja Pegawai Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. 167
Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya memperhitungkan pula besaran acress dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya yang merupakan implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. 3) Belanja Bunga Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Belanja Hibah Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan 168
daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. 5) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. (b) Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset tidak berwujud. (c) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi: 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 169
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat; 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. (d) Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah yang diarahkan kepada pemerintah desa, terdiri dari : 1) Belanja Bagi Hasil Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran berkenaan. 2) Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka 170
diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang dilakukan, yaitu: 1. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SiLPA) ataupun dana dana yang bersifiat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah. 2. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (sufficient condition) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kabupaten Lombok Tengah. 3. Belanja daerah harus disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (performance-based budgeting). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain: (1) Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan sejenisnya. (2) Belanja langsung yang dipergunakan menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi daerah berupa belanja modal, belanja barang jasa dan belanja operasional lainnya. 4. Belanja diprioritaskan pada belanja periodik yang wajib dan mengikat yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, alokasi dana 171
desa, belanja bunga, belanja jasa kantor dan belanja-belanja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. 6. Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performance-based budgeting). Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas disusun proyeksi belanja daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut: 172
Uraian BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat Belanja barang dan jasa BOS Belanja barang dan jasa BLUD Belanja Bunga Tabel 3. 12 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2.199.994.358.51 2 2.281.572.653.69 9 2.346.029.156.59 7 2.436.820.438.15 7 2.514.479.352.32 7 1.591.668.309.32 5 978.806.730.198 1.636.079.367.94 3 1.678.841.247.82 7 1.739.344.814.87 8 1.791.217.640.27 2 604.422.966.627 109.332.354.930 199.089.056.759 1.000.923.101.33 9 619.533.540.793 109.332.354.930 202.565.931.955 1.022.864.805.63 9 635.021.879.312 109.332.354.930 205.154.750.237 1.046.733.019.91 5 650.897.426.295 109.332.354.930 208.914.021.413 1.070.482.434.46 5 667.169.861.953 109.332.354.930 211.752.174.039 24.975.964.600 147.210.833 24.975.964.600 147.210.833 24.975.964.600 147.210.833 24.975.964.600 147.210.833 24.975.964.600 147.210.833 1.053.600.000 1.053.600.000 1.053.600.000 1.053.600.000 1.053.600.000 29.041.634.000 10.743.942.449 32.038.730.629 11.275.767.600 35.345.127.630 11.833.918.096 38.992.744.801 12.419.697.042 43.016.796.065 13.034.472.046 560.669.970.649 243.386.424.848 138.010.993.949 51.269.907.284 31.108.205.602 2.632.750.000 584.841.286.087 252.485.676.288 143.170.676.689 53.186.685.420 32.271.217.815 2.731.178.062 606.699.147.474 260.092.368.035 147.484.011.294 54.789.052.441 33.243.459.923 2.813.460.867 643.862.719.814 275.375.113.269 156.150.011.714 58.008.397.693 35.196.809.545 2.978.776.774 671.671.149.671 285.437.035.250 161.855.571.728 60.127.964.581 36.482.864.583 3.087.618.198 38.514.138.600 55.747.550.366 42.488.797.704 58.507.054.109 46.873.641.627 61.403.153.288 51.711.001.442 64.442.609.375 57.047.576.791 67.632.518.539 3.767.062.477 2.185.623.349,00 839.773.459,00
2026 2.599.347.641.16 1 1.847.812.942.15 6 1.095.231.501.82 7 683.849.108.502 109.332.354.930 214.737.455.132 24.975.964.600 147.210.833 1.053.600.000 47.456.129.418 13.679.678.412 703.198.938.416 297.070.047.052 168.452.009.974 62.578.485.134 37.969.726.979 3.213.454.353 62.934.886.716 70.980.328.207
Rata-rata Pertumbuha n (%) 3,39 3,03 2,27 2,50 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 10,32 4,95 4,63 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 10,32 4,95 100,00 173
Uraian 2021 2022 Belanja Hibah Belanja Bansos BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 46.029.046.001 2.395.500.000 248.192.156.087 7.845.000.000 106.226.343.412 99.023.331.415 34.545.365.850 552.115.410 46.313.957.375 1.815.399.792 70,59 257.471.074.725 8.138.293.381 110.197.724.350 102.725.420.353 35.836.879.829 572.756.812 BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga 21.648.691.000 21.648.691.000 10.000.000.000 10.000.000.000 BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Hasil Retribusi Daerah Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Dana Desa Trantib Pengurus Rumah Ibadah 338.485.202.100 10.581.101.000 7.663.022.000 2.918.079.000 327.904.101.100 109.836.007.100 210.862.094.000 3.891.600.000 3.314.400.000 378.022.211.032 11.764.364.000 8.802.514.000 2.961.850.000 366.257.847.032 137.646.648.332 221.405.198.700 3.891.600.000 3.314.400.000 Sumber :BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2020 2023 46.602.002.774 1.835.518.482 265.227.962.671 8.383.477.544 113.517.675.536 105.820.251.785 36.916.545.424 590.012.383 10.000.000.000 10.000.000.000 391.959.946.098 13.117.726.000 10.111.448.000 3.006.278.000 378.842.220.098 139.160.761.463 232.475.458.635 3.891.600.000 3.314.400.000 Tahun 2024 46.893.216.673 1.855.858.477 280.812.469.873 8.876.081.585 120.187.850.935 112.038.134.920 39.085.721.563 624.680.870 10.000.000.000 10.000.000.000 406.663.153.406 14.666.392.000 11.615.020.000 3.051.372.000 391.996.761.406 140.691.529.839 244.099.231.567 3.891.600.000 3.314.400.000 2025 47.187.633.924 1.876.422.212 291.073.067.243 9.200.404.431 124.579.390.769 116.131.892.555 40.513.873.426 647.506.063 10.000.000.000 10.000.000.000 422.188.644.813 16.439.315.000 13.342.173.000 3.097.142.000 405.749.329.813 142.239.136.668 256.304.193.145 3.891.600.000 3.314.400.000 2026 47.485.289.765 1.897.212.149 302.935.776.031 9.575.367.733 129.656.634.939 120.864.858.182 42.165.019.947 673.895.230 10.000.000.000 10.000.000.000 438.598.922.973 18.469.753.000 15.326.154.000 3.143.599.000 420.129.169.973 143.803.767.171 269.119.402.802 3.891.600.000 3.314.400.000 Rata-rata Pertumbuha n (%) 0,62 -4,56 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 14,31 -14,31 5,32 11,79 14,87 1,50 5,08 5,54 5,00 0,00 0,00 174
3.3.1.3 Pembiayaan Daerah Pada penerimaan pembiayaan daerah, angka rata-rata penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang relatif cukup tinggi pada kurun waktu tahun 2016-2017 yakni sebesar -17,91% menunjukkan adanya progres perencanaan dan penganggaran yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka SiLPA pada tahun-tahun mendatang diproyeksikan mengalami rata-rata penurunan sama sebesar -17,91%. Pada pengeluaran pembiayaan daerah, pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai plafon sebesar Rp. 79.605.012.992,00 pada tahun 2018 mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus membayar pokok hutang sebesar Rp. 19.901.253.248,00 setiap tahun mulai tahun 2020 hingga tahun 2023. Selanjutnya untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah terutama dalam memperkuat layanan infrastruktur bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengajukan kembali pinjaman kepada PT. SMI sebesar 200 milyar rupiah dengan jangka waktu pinjaman 7 tahun. Adapun proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut: 175
Tabel 3. 13 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 Uraian 2021 2022 2023 Tahun 2024 2025 2026 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah 22.534.849.550,00 37.567.493.161,59 30.840.345.190,40 25.317.816.319,87 20.784.197.428,70 17.062.406.066,05 22.534.849.550,00 37.567.493.161,59 30.840.345.190,40 25.317.816.319,87 20.784.197.428,70 17.062.406.066,05 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 20.000.000.000,00 19.901.253.248,00 19.901.253.248,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang
20.000.000.000,00 19.901.253.248,00 19.901.253.248,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.534.849.550,00 17.666.239.913,59 10.939.091.942,40 25.317.816.319,87 20.784.197.428,70 17.062.406.066,05 Sumber :BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2020
176
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan Analisis rencana penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan. Langkah awal yang harus ditempuh adalah mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana serta mengidentifikasi belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, alokasi dana desa, belanja bunga, belanja jasa kantor dan belanja-belanja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program pembangunan tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut: 177
Tabel 3. 14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 N o 1 2 3 4 5 6 7 Uraian Pendapatan Daerah Pencairan dana cadangan Sisa lebih riil perhitungan anggaran Total penerimaan dikurangi: Belanja Operasi Belanja Pegawai selain Belanja Pegawai BOS dan BLUD Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Pengeluaran pembiayaan Kapasitas Riil Tahun 2021 2022 2023 2024 2.197.459.508.962,00 2.263.906.413.785,69 2.335.090.064.654,18 2.411.502.621.837,07 - 25.317.816.319,87 22.534.849.550,00 37.567.493.161,59 30.840.345.190,40 2025 2.493.695.154.898,50 - 20.784.197.428,70 2026 2.582.285.235.094,55 - 17.062.406.066,05 2.219.994.358.512,00 2.301.473.906.947,28 2.365.930.409.844,57 2.436.820.438.156,94 2.514.479.352.327,20 2.599.347.641.160,59 991.212.762.227,00 1.007.923.583.626,42 1.024.963.054.627,30 1.044.069.653.221,29 995.320.578.071,66 939.021.153.749,00 957.608.603.110,42 975.685.759.912,47 1.063.495.222.490,69 1.014.431.166.354,43 1.083.478.195.910,09 1.034.095.693.996,34 3.767.062.477,00 46.029.046.001,00 2.395.500.000,00 21.648.691.000,00 338.485.202.100,00 20.000.000.000,00 848.647.703.185,00 2.185.623.349,00 46.313.957.375,00 1.815.399.792,00 10.000.000.000,00 378.022.211.031,53 19.901.253.248,00 885.626.859.041,33 839.773.459,00 46.602.002.774,11 1.835.518.481,71 10.000.000.000,00 391.959.946.098,18 19.901.253.248,00 919.106.155.871,10 47.485.289.765,16 1.897.212.148,59 10.000.000.000,00 438.598.922.973,19 - 976.087.631.529,63 1.018.795.485.023,92 1.067.270.522.277,32 46.893.216.672,62 1.855.858.477,01 10.000.000.000,00 406.663.153.406,02 - 47.187.633.924,01 1.876.422.212,26 10.000.000.000,00 422.188.644.812,59 - Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2018 178
Berdasarkan hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program pembangunan sebagaimana tabel di atas dapat dilihat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah 2021-2026 cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan seiring dengan adanya proyeksi peningkatan pendapatan daerah dalam kurun waktu tersebut serta menurunnya beban kewajiban pembayaran bunga pinjaman daerah dan pelunasan pokok pinjaman di tahun 2023. Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut ditetapkan kebijakan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2021-2026 agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya alokasi anggaran untuk rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok prioritas, yaitu Prioritas I dan Prioritas II. 1. Prioritas I Program Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Belanja prioritas I meliputi belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, belanja Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belanja non kapitasi, belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, belanja kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBl, belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, belanja sebagai akibat penerimaan pendapatan hibah, pembayaran Pembangunan Kantor Bupati, belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (50% dari target pendapatan), belanja Dana Alokasi Khusus (semua DAK kecuali DAK Non Fisik 179
Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru yang diperhitungkan sebagai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada belanja pegawai, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Kesetaraan yang dianggarkan melalui belanja hibah, DAK Fisik Penugasan Perkim serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dialokasikan melalui Belanja Bantuan Sosial), belanja jasa tenaga pendidikan, belanja jasa tenaga kesehatan, belanja jasa tenaga laboratorium, belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan, belanja jasa tenaga perhubungan, belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan, belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga pelayanan umum, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga caraka, belanja jasa tenaga supir, belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, belanja jasa tenaga lnformasi dan teknologi, serta pembayaran beban tetap pemerintah untuk belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja kawat/faksimili/internet, belanja rekening Penerangan Jalan Umum, dan pengalokasian belanja untuk Kelurahan sekurang-kurangnya sebesar Dana Desa terendah yang diterima Pemerintah Desa. 2. Prioritas II Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Adapun rincian rencana penggunaan kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut: 180
Tabel 3. 15 Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 Tahun Uraian 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kapasitas riil kemampuan keuangan 848.647.703.185,00 885.626.859.041,33 919.106.155.871,10 976.087.631.529,63 1.018.795.485.023,92 1.067.270.522.277,32 Prioritas I 696.134.531.871,50 698.319.759.400,26 723.177.524.365,89 749.858.050.524,45 778.526.062.886,02 809.362.229.068,97 Belanja Dana BOS 90.548.800.000,00 99.893.436.160,00 110.202.438.771,71 121.575.330.452,95 134.121.904.555,70 147.963.285.105,85 Belanja BLUD 69.296.655.000,00 72.726.839.422,50 76.326.817.973,91 80.104.995.463,62 84.070.192.739,07 88.231.667.279,66 Belanja Kapitasi JKN 34.026.718.000,00 35.711.040.541,00 37.478.737.047,78 39.333.934.531,64 41.280.964.290,96 43.324.372.023,36 Belanja non kapitasi 10.247.628.557,00 10.401.342.985,36 10.557.363.130,14 10.715.723.577,09 10.876.459.430,74 11.039.606.322,20 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.374.678.826,00 3.374.678.826,00 3.374.678.826,00 3.374.678.826,00 3.374.678.826,00 3.374.678.826,00 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBl 5.098.993.200,00 5.098.993.200,00 5.098.993.200,00 5.098.993.200,00 5.098.993.200,00 5.098.993.200,00 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 24.347.055.600,00 24.347.055.600,00 24.347.055.600,00 24.347.055.600,00 24.347.055.600,00 24.347.055.600,00 Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 1.308.076.315,00 1.308.076.315,00 1.308.076.315,00 1.308.076.315,00 1.308.076.315,00 1.308.076.315,00 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.374.431.856,00 5.374.431.856,00 5.374.431.856,00 5.374.431.856,00 5.374.431.856,00 5.374.431.856,00 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 Belanja sebagai akibat penerimaan pendapatan hibah 18.923.188.000,00 20.876.061.001,60 23.030.470.496,97 25.407.215.052,25 28.029.239.645,64 30.921.857.177,07 Pembangunan Kantor Bupati, 25.800.000.000,00 Belanja DBH-CHT 51.568.196.000,00 52.135.446.156,00 52.708.936.063,72 53.288.734.360,42 53.874.910.438,38 54.467.534.453,20 Belanja DBH-PR (50% dari target) 18.269.918.235,50 19.965.366.647,75 21.818.152.672,67 23.842.877.240,69 26.055.496.248,63 28.473.446.300,50 Belanja DAK (Semua DAK kecuali DAK Fisik Penugasan Perkim, DAK NF TPG, Tamsil Guru, BOP PAUD-Kesetaraan dan 58,25% dari target pendapatan DAK NF Dana Ketahanan Pangan & Pertanian) 269.483.234.000,00 272.447.549.574,00 275.444.472.619,31 278.474.361.818,13 281.537.579.798,13 284.634.493.175,91 181
Uraian Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Tenaga Caraka Belanja Jasa Tenaga Supir Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Belanja Jasa Tenaga lnformasi dan Teknologi Belanja telepon Belanja air Belanja listrik Belanja kawat/faksimili/internet Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum Alokasi Belanja untuk Kelurahan Prioritas II Tahun 2021 2022 2023 2024 3.476.400.000,00 3.476.400.000,00 3.476.400.000,00 3.476.400.000,00 1.215.693.000,00 1.215.693.000,00 1.215.693.000,00 1.215.693.000,00 136.540.367,00 136.540.367,00 136.540.367,00 136.540.367,00 4.480.572.500,00 4.480.572.500,00 4.480.572.500,00 4.480.572.500,00 1.776.000.000,00 1.776.000.000,00 1.776.000.000,00 1.776.000.000,00 604.800.000,00 604.800.000,00 604.800.000,00 604.800.000,00 321.600.000,00 321.600.000,00 321.600.000,00 321.600.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 308.085.500,00 308.085.500,00 308.085.500,00 308.085.500,00 2.008.150.000,00 2.008.150.000,00 2.008.150.000,00 2.008.150.000,00 11.311.539.000,00 11.311.539.000,00 11.311.539.000,00 11.311.539.000,00 3.449.789.000,00 3.449.789.000,00 3.449.789.000,00 3.449.789.000,00 4.326.839.160,00 4.326.839.160,00 4.326.839.160,00 4.326.839.160,00 1.457.000.000,00 1.457.000.000,00 1.457.000.000,00 1.457.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 226.710.000,00 226.710.000,00 226.710.000,00 226.710.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 448.600.000,00 448.600.000,00 448.600.000,00 448.600.000,00 4.797.600,00 4.941.528,00 5.089.773,84 5.242.467,06 1.010.146.900,00 1.040.451.307,00 1.071.664.846,21 1.103.814.791,60 3.667.378.307,00 3.777.399.656,21 3.890.721.645,90 4.007.443.295,27 2.933.815.628,00 3.021.830.096,84 3.112.484.999,75 3.205.859.549,74 12.000.001.320,00 17.304.000.000,00 17.823.120.000,00 18.357.813.600,00 13.200.000.000,00 13.860.000.000,00 14.553.000.000,00 15.280.650.000,00 152.513.171.313,50 187.307.099.641,07 195.928.631.505,21 226.229.581.005,17 2025 3.476.400.000,00 1.215.693.000,00 136.540.367,00 4.480.572.500,00 1.776.000.000,00 604.800.000,00 321.600.000,00 17.500.000,00 308.085.500,00 2.008.150.000,00 11.311.539.000,00 3.449.789.000,00 4.326.839.160,00 1.457.000.000,00 4.500.000,00 226.710.000,00 25.000.000,00 448.600.000,00 5.399.741,07 1.136.929.235,34 4.127.666.594,13 3.302.035.336,23 18.908.548.008,00 16.044.682.500,00 240.269.422.137,90 2026 3.476.400.000,00 1.215.693.000,00 136.540.367,00 4.480.572.500,00 1.776.000.000,00 604.800.000,00 321.600.000,00 17.500.000,00 308.085.500,00 2.008.150.000,00 11.311.539.000,00 3.449.789.000,00 4.326.839.160,00 1.457.000.000,00 4.500.000,00 226.710.000,00 25.000.000,00 448.600.000,00 5.561.733,30 1.171.037.112,40 4.251.496.591,96 3.401.096.396,32 19.475.804.448,24 16.846.916.625,00 257.908.293.208,35 182
Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2020 183
3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya Dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Obligasi, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 3.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah selain bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi. 3.4.2 Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yag telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya. 3.4.3 Obligasi 184
Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarna tersebut digunkan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah. 3.4.4 Pinjaman Daerah Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. 185
3.4.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. 186
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu- isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Tengah. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Sedangkan pada sisi permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. 4.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi permasalahan pembangunan umumnya timbul karena kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal dan ancaman yang belum bisa diantisipasi secara baik. Identifikasi permasalahan pembangunan di kabupaten Lombok tengah disajikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut: 4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 4.1.1.1 Urusan Pendidikan lain, 187
Masih rendahnya pendidikan di Lombok Tengah ditandai dengan capaian rata- rata lama sekolah yang hanya sebatas tamat SD (6,28 tahun). Jika dibandingkan dengan capaian provinsi 7,31 tahun, hal ini menunjukkan capaian Lombok Tengah ini masih rendah. Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan rata-rata lama sekolah : 1. APM SMP/MTs di Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 77,42. Jika dibandingkan dengan APM SMP/MTs Provinsi NTB di tahun 2019 sebesar 83,92, APM SMP/Mts Lombok Tengah berada 6,5 poin lebih rendah di bawah Provinsi NTB. 2. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah dibandingkan laki- laki ditandai dengan angka melek huruf perempuan sebesar 78,36 persen dibandingkan laki-laki sebesar 89,53 persen di tahun 2019. 3. Dari aspek tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan persentase guru yang tersertifikasi di pendidikan dasar masih di bawah 50 persen. 4.1.1.2 Urusan Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat dilihat dari angka morbiditas. Tahun 2019 angka morbiditas 31,67 persen sementara provinsi NTB 22,69 persen. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat masih rendah dengan tingginya angka keluhan terkena penyakit tertentu. Beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor kesehatan antara lain : 1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak masih belum optimal yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu pada tahun 2019 sebesar 153,2 kasus dari 100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan provinsi 93,92 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sebesar 10,5 per 1.000 kelahiran hidup jika dibandingkan provinsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup. 2. Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2019 belum bisa terbebas dari gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2019 mencapai 31 kasus. 3. Walaupun terjadi penurunan angka stunting dari tahun 2018 sebesar 31,05 persen menjadi 27,79 persen di tahun 2020, stunting masih merupakan masalah yang harus diperhatikan. 188
4. Prevalensi penyakit menular menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. HIV/AID dari tahun 2017 sebesar 21,81 persen meningkat menjadi 26,8 persen di tahun 2019, TB dari 0,26 di tahun 2017 meningkat menjadi 1,17 di tahun 2019. Pandemi COVID yang terjadi juga berdampak kepada menurunnya derajat kesehatan masyarakat. 5. Prevalensi penyakit tidak menular masih didominasi hipertensi dan diabet masing-masing 10,79 persen dan 4,17 persen di tahun 2019. Sedangkan penyakit tidak menular lainnya rata-rata kurang dari 2,5 persen. 6. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan masih dibawah SPM antara lain rasio puskesmas dengan jumlah penduduk baru mencapai 1:33.000 dan jumlah puskesmas PONED baru mencapai 39 persen. 4.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Masih adanya ruas jalan kabupaten dengan kondisi tidak mantap sebesar 34,97 persen; 2. Perencaaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan masih perlu ditingkatkan agar umur jalan sesuai dengan umur teknis 3. Cakupan layanan air minum masih 77,28 persen di tahun 2020 4. Total kebutuhan air (DA) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 1.491.455.968 m3/tahun dengan potensi Sumber Daya Air (SA) sebesar 133.887.613 m3/tahun. Kondisi ini menunjukan bahwa Kabupaten Lombok Tengah mengalami defisit terhadap daya dukung air. 5. Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar 56,1 masih di bawah standar sebesar 60. 6. Masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB. 7. Belum semua kawasan strategis kabupaten memiliki Perda Rencana Detil Tata Ruang. 4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1. Masih terdapat 28.967 unit rumah tidak layak huni yang belum tertangani 2. Terdapat kawasan kumuh seluas 815,37 ha di tahun 2020 189
3. Persentase sampah yang tertangani baru 25% 4. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau. 4.1.1.5 Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat a. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1. Angka kriminalitas yang dilaporkan mengalami penurunan dari 987 kasus di tahun 2017 menjadi 439 kasus di tahun 2019, namun masih perlu ditekan untuk mendukung stabilitas pembangunan terutama di kawasan-kawasan strategis; 2. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi b .Bencana 1. Kualitas mitigasi dan penanganan kebencanaan belum optimal; 2. Ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi dan penananganan kebencanaan terbatas; 3. Kuantitas dan kualitas tenaga kebencanaan perlu ditingkatkan; 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum optimal ; 4.1.1.6 Sosial 1. Cakupan layanan PMKS baru mencapai 40,37%; 2. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal; 3. Pembinaan dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial (SKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal; 4. Penanganan pasca bencana alam dan sosial belum optimal 4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 4.1.2.1 Tenaga Kerja 1. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja sektor formal baru 19,17 persen 2. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; 3. Kesempatan/peluang kerja terbatas; 4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dan pekerja migran; 190
5. Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan BLK masih belum optimal; 6. Database ketenagakerjaan belum tersedia. 4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Rata-rata usia kawin pertama perempuan mengalami penurunan dari 19,57 tahun menjadi 19,18 tahun dan masih lebih rendah dari provinsi sebesar 20,27 tahun. 2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 43 kasus di tahun 2020 dan kekerasan terhadap anak sebesar 44 kasus. 3. Pembinaan dan peran lembaga formal dan informal dalam pemberdayaan 4. dan perlindungan perempuan dan anak perlu diitingkatkan Implementasi regulasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal; 5. Belum optimalnya upaya pengarusutamaan gender (PUG) dilihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam penentuan jabatan eselon baru sebesar 22,42 %. 4.1.2.3 Pangan 1. Masih terdapat 24% desa yang tergolong rawan pangan dengan kategori rentan tinggi (4%), rentan sedang (8%) dan rentan rendah (12%) 4.1.2.4 Lingkungan Hidup 1. Kualitas Daya Dukung Lingkungan masih perlu ditingkatkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Tahun 2019 sebesar 59,52 sedangkan Nasional sebesar 66,55. 4.1.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Belum semua wajib KTP yang memiliki KTP yaitu dari 747.929 orang wajb KTP di tahun 2019 baru 681.774 orang (91,5%) yang sudah memiliki KTP 2. Persentase penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran sebesar 16,3 % 3. Belum semua data kependudukan belum bisa di akses secara luas oleh masyarakat. 191
4.1.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu baru mencapai 30% 2. Kapasitas aparatur (Sumber Daya Manusia) penyelenggara pemerintahan desa perlu ditingkatkan; 3. Pengelolaan keuangan dan penataan aset desa belum optimal; 4. Penguatan lembaga kemasyarakatan desa belum optimal. Jumlah BUMDes sebanyak 127 lembaga yang aktif sebanyak 114 lembaga ( 89,76%) 5. Kuantitas dan kualitas infrastruktur desa perlu ditingkatkan. 4.1.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80% jika dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 1,03%. 2. Cakupan layanan Keluarga Berencana belum optimal. Dari 161.073 pasangan usia subur baru 86,7 % yang menjadi akseptor KB aktif. Angka dropout KB juga masih tinggi yaitu sebanyak 24.976 PUS. Jumlah pasangan usia subur unmeet need masih tinggi yaitu 36.333 PUS. 4.1.2.8 Perhubungan 1. Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan masih 65% 4.1.2.9 Komunikasi dan Informatika 1. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik. Hingga saat ini jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (sesuai PM Kominfo No. 5/2015) baru mencapai 6 layanan. 4.1.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1. Masih lambannya perkembangan UMKM Skala Kecil dan Menengah. Pada tahun 2017 jumlah UMKM Skala Kecil adalah 394 unit dan bertambah menjadi 400 unit di tahun 2019; 192
2. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019. 3. Persentase koperasi sehat tahun 2020 2 koperasi dari 635 4.1.2.11 Penanaman Modal 1. Realisasi investasi PMA cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2016 realisasi PMA sebesar US$ 135.350,68 Ribu menjadi US$ 69.927,34 Ribu di tahun 2019; 2. Rata-rata pertumbuhan investasi di Lombok Tengah terhadap pertumbuhan realisasi investasi Provinsi NTB 2016-2020 4.1.2.12 Kepemudaan dan Olahraga 1. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina masih terbatas. Dari 93 lembaga organisasi kepemudaan yang di di Lombok Tengah tahun 2020, yang dibina baru sebanyak 11 lembaga (11,83%). 2. Jumlah atlet berprestasi sampai dengan tahun 2019 masih terbatas yaitu 29 orang. 4.1.2.13 Statistik Belum optimal penyediaan data sektoral yang valid dan berkualitas 4.1.2.14 Persandian Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah. 4.1.2.15 Kebudayaan 1. Jumlah tradisi dan situs yang lestari masih terbatas 2. Jumlah/frekwensi event budaya perlu ditingkatkan 3. Kurangnya implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017 4.1.2.16 Perpustakaan 1. Minat baca masyarakat masih rendah 4.1.2.17 Kearsipan 1. Pengelolaan arsip belum optimal. 193
4.1.3 Urusan Pemerintah Pilihan 4.1.3.1 Kelautan dan Perikanan 1. Peningkatan produksi perikanan cenderung stagnan. 4.1.3.2 Pariwisata 1. 2. Jumlah kunjungan wisatawaan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 200.483 orang, turun menjadi 44.559 orang pada tahun 2020. Rata-rata lama tinggal wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Rata-rata lama tinggal sebesar 3,5 hari, turun menjadi 3,00 hari pada tahun 2020. 4.1.3.3 Pertanian 1. 2. Rata-rata produktivitas padi masih 71,4% dari potensi varietas benih Skala usaha peternakan ternak besar mayoritas berskala kecil. 4.1.3.4 Perdagangan 1. 2. Persentase pasar baik masih rendah dibandingkan jumlah pasar Penataan pedagang kaki lima belum optimal. 4.1.3.5 Perindustrian Perkembangan unit usaha IKM tumbuh lambat dari 35.356 unit di tahun 2017 menjadi 35.942 unit di tahun 2019 atau tumbuh 1,7%. 4.1.3.6 Transmigrasi
4.1.4 Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan 4.1.4.1 Sekretariat Daerah Permasalahan pada urusan ini adalah penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih perlu ditingkatkan. Nilai SAKIP masih CC. 4.1.4.2 Sekretariat DPRD
4.1.4.3 Perencanaan Permasalahan pada urusan ini adalah kualitas perencanaan dan sinergitas antar dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan. 194
4.1.4.4 Keuangan 1. 2. Tingkat kemandirian fiskal masih rendah tahun 2019 baru mencapai 9,3 persen Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Validasi aset belum mencapai 100%. 4.1.4.5 Kepegawaian 1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian; 4.1.4.6 Pendidikan dan Pelatihan 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. 4.1.4.7 Penelitian dan Pengembangan 1. Belum optimalnya pengelolaan kelitbangan sebagai salah satu rujukan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. 4.1.5 Unsur Pengawas 4.1.5.1 Inspektorat Daerah 1. Tindak lanjut pemeriksaan masih perlu ditingkatkan. 4.1.6 Unsur Kewilayahan 4.1.6.1 Kecamatan
4.1.7 Unsur Pemerintahan Umum 4.1.7.1 Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri 1. Kurangnya pemahaman dan penyelenggaraan serta pembinaaan organisasi kemasyarakatan tentang wawasan kebangsaan. 4.2 Isu Strategis Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 2021-2025 tidak terlepas dari dinamika berbagai isu yang terjadi baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sehingga diharapkan dari isu strategis yang telah disusun tidak saja mampu mengarahkan pembangunan pada usaha-usaha penyelesaian permasalahan pembangunan di masa lalu namun juga mampu menghadirkan arah pembangunan yang 195
memiliki visi kedepan dan bersifat antisipatif terhadap berbagai ancaman dan peluang di masa mendatang. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. 4.2.1 Isu Internasional 4.2.1.1 Pencapaian SDG's Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Develoment Goals (SDGs) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 220 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan dari 220 indikator, jumlah data yang tidak tersedia sebanyak 142 (65%) indikator, jumlah data tersedia sebanyak 75 (34%) indikator, dan dari 75 indikator TPB (data tersedia) di Kabupaten Lombok Tengah yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) baru mencapai 21% (47 indikator) sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 28 indikator (13%). 4.2.1.2 Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunitas global, tuntutan untuk tetap turut serta dalam upaya-upaya pencapaian tujuan bersama tidak dapat dihindari. Sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Tahun 1997 di Kuala Lumpur yang merumuskan visi menjadikan kawasan asia tenggara di tahun 2021 lebih maju dan makmur dengan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi setiap negara anggotanya, dicetuskan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan empat karakteristik utama yaitu 196
1) pasar tunggal dan basis produksi; 2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; 3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan 4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian tak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia turut serta mendapat pengaruh dan dampak besar dari pelaksanaan MEA secara global maupun regional. Tantangan yang dihadapi daerah di era MEA adalah tuntutan untuk meningkatkan kualitas produk daerah, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, penyediaan infrastruktur pendukung dan pewujudan iklim investasi yang kondusif untuk cipta lapangan kerja seluas- luasnya. 4.2.1.3 Revolusi Indutri 4.0 Dunia global saat ini telah masuk dalam era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan otomasi dan penerapan kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembaharuan konsep di bidang industri saat ini membutuhkan kesiapan dari semua daerah tak terkecuali Kabupaten Lombok Tengah untuk ikut bertransformasi. Perubahan yang mendunia ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih berinovasi dalam menjalankan fungsinya demi kemajuan daerah karena revolusi industri 4.0 tidak hanya menyasar sistem produksi semata namun juga akan berimbas pada pelayanan publik ke masyarakat. 4.2.1.4 Pandemi COVID-19 Penyebaran penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus Disease 2019 telah ditetapkan oleh WHO menjadi pandemi global sejak 11 Maret 2020. Upaya pencegahan penyebaran telah diupayakan oleh setiap otoritas pemerintah negara dunia namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang baik. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan secara global dan berpengaruh pada semua sektor kehidupan. Sektor ekonomi adalah sektor paling terdampak dalam masa pandemi ini. Pertumbuhan ekonomi secara nasional dilaporkan terus menyusut hingga jatuh di taraf resesi dan efeknya terasa hingga ke daerah-daerah. Berlangsungnya pandemi ini dengan rentang waktu yang lama dan belum ada kepastian ujung akhirnya menyebabkan Kabupaten Lombok Tengah perlu mempertimbangkan pandemi ini sebagai tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah hingga lima tahun mendatang. 197
4.2.2 Isu Nasional Dalam tataran Nasional Isu yang harus diperhatikan adalah substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020- 2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. 2. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak 198
lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 3. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. 4. Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. 5. Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 4.2.3 Isu Provinsi Nusa Tenggara Barat 1. Daerah Rawan Bencana 2. Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal 2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal 3. Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah 199
4. Mutu dan Daya Saing Proses dan Hasil Pendidikan Belum Optimal Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal 6. Pertumbuhan Pertanian/Agribisnis dan Investasi relatif lambat 7. Pembangunan Pariwisata melambat karena dampak Pandemi Covid-19 9. Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal 9. Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal 4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Tetangga Isu strategis yang termuat di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: 1. Isu Tata Kelola Pemerintahan. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan baik dan bersih, serta masih rendahnya kualitas pelayanan publik. 2. Isu Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur belum merata. 3. Isu Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Masih rendahnya peranan perekonomian sector unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Isu Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan. 5. Isu Pembangunan Manusia. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. 6. Isu Kualitas Lingkungan Hidup dan Daerah Rawan Bencana. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan masih tingginya resiko bencana daerah. Adapun dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023, isu strategis yang diangkat antara lain: 1. Isu pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, perumahan dan permukiman. 2. Isu kualitas sumber daya manusia. Belum terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan rujukan serta pendidikan yang bermutu dan terjangkau. 3. Isu pembangunan dan pemerataan hasil ekonomi. Masih lambannya pertumbuhan ekonomi daerah karena belum terbinanya ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif 200
berbasis potensi lokal sehingga daya saing masih rendah dan belum dipergunakannya bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah. 4. Isu pemberdayaan gender. Masih rendahnya pembinaan kepemudaan dan olah raga, kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan masih terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan terhadap anak. 5. Isu toleransi umat beragama. Belum terwujudnya keamanan dan ketertiban terutama dalam pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang religius. 6. Isu reformasi birokrasi. Belum terwujudnya Reformasi sistem akuntabilitas kinerja tata kelola instansi pemerintahan yang baik sehingga kualitas pelayanan publik belum meningkat. 4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Lombok Tengah Dengan memperhatikan berbagai permasalahan diatas, dapat diperoleh beberapa isu strategis yang menjadi dasar kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 5 tahun kedepan, yaitu: 1. Stabilitas Hubungan Sosial Masyarakat dan Keamanan Kawasan Strategis Penguatan hubungan sosial masyarakat melalui penanaman dan pelestarian nilai budaya yang sejalan dengan ajaran agama dalam upaya membendung dampak budaya negatif pada era globalisasi. Penanaman nilai-nilai budaya dan agama diimplementasikan dengan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat serta stakeholders lainnya dalam menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan. Untuk mendukung kondusifitas kemasyarakat dipelukan upaya pemakmuran rumah ibadah. 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Rendah Kesenjangan partisipasi sekolah masih merupakan masalah sentral pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, hal ini disebabkan masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP sederajat. Disamping itu rata- rata lama sekolah masih berkisar 6,28 tahun (hanya lulus SD), hal ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini maupun pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Untuk itu, diperlukan kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan, pemberian stimulus dan standarisasi pelayanan pendidikan 201
pada semua fasilitas pendidikan serta mengembangkan program pendidikan inlklusif, kreatif dan inovatif. Selain hal tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia, diperlukan perhatian khusus melalui pemberian beasiswa bagi Hafizh Al-Qur'an dari keluarga miskin untuk merangsang minat siswa melanjutkan pendidikan sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang Cerdas, Mandiri dan Unggul. 3. Derajat Kesehatan Masyarakat Masih Rendah Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan yang sesuai standar merupakan prasyarat mutlak yang didukung oleh upaya promosi kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, penanggulangan penyakit menular, PHBS, pengawasan peredaran obat makanan dan pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan. Untuk itu penanganan pengurangan stunting, pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan Tipe RSUD dan peningkatan kualitas pelayanan pertama (puskesmas) menjadi hal yang harus diprioritaskan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta ramah anak dan untuk disabilitas. Selain itu harus tetap dilakukan upaya untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. 4. Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan masih menjadi permasalahan disemua daerah termasuk di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mendorong keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan upaya-upaya Bersama dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin secara sinergis dengan stakeholder terkait. Selain itu diperlukan upaya memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yang berfungsi mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 5. Kualitas Pelayanan Publik Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu isu yang masih perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah kabupaten Lombok Tengah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan berujung pada peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui 202
peningkatan kapabilitas dan integritas sumberdaya manusia, penyediaan sistem layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik yang didukung sarana prasarana memadai. 6. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperlukan Reformasi Birokrasi yang diarahkan pada peningkatkan sistem pengawasan internal, penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah serta pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP. 7. Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha Struktur penduduk Kabupaten Lombok Tengah ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan kedepan didalam penyediaan lapangan kerja. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan investasi yang berkualitas melalui pengembangan iklim investasi. 8. Nilai Tambah Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif Sektor UMKM dan ekonomi kreatif berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diperlukan peningkatan nilai tambah dan pengembangan ekonomi kratif melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 9. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastuktur Pendukung Perekonomian Peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar mutlak menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena dengan pemenuhan infrastruktur dasar akan menimbulkan multiplier effect yang positif dalam pembangunan di daerah. Kondisi infratruktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 41% tahun 2011 menjadi 69,74 di tahun 2017. Namun dengan semakin bertambahnya panjang jalan kabupaten karena peningkatan status jalan desa tentunya hal ini masih perlu mendapatkan perhatian terutama dari segi kualitas dan pemeliharaannya. Kondisi cakupan layanan air bersih juga terus mengalami peningkatan, namun dengan makin bertambahnya jumlah penduduk dan sumber air yang cenderung menurun tentunya 203
memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Infrastruktur dasar lain yang masih perlu mendapat perhatian adalah kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi yang masih belum merata. 10. Penataan Ruang, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pembangunan dan dampak perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang holistik, tematik dan integratif dalam ruang spasial dan aspasial menuju pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas. Sebagai daerah yang letak geografisnya rawan terhadap ancaman bencana, perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi (pengurangan dampak) resiko bencana dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga mengurangi resiko bencana. Penurunan kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun. Terkait dengan layanan air bersih terjadi permasalahan degradasi sumber daya air baik kuantitas maupun kualitas air, kekeringan dan kerusakan hutan. Pemanfaatan ruang dalam pembangunan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Selain itu muncul permukiman kumuh di Kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh. 204
BAB V VISI MISI TUJUAN SASARAN Visi dan misi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kabupaten Lombok Tengah pada akhir periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021- 2026, yaitu: 5.1 Visi Visi Kabupaten Lombok Tengah yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP Bupati Lombok Tengah Dr. H. NURSIAH, S.Sos, M.Si Wakil Bupati Lombok Tengah MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Makna dari visi tersebut adalah: a. Beriman merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat; b. Sejahtera menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah; 205
c. Bermutu merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional; d. Maju memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif; e. Berbudaya dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The Heart of Lombok). 5.2 Misi Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah: a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat; Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba. b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul; Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri. c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efesien. d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas; Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah. e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur. 206
Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat. 5.3 Keselarasan Misi Pembangunan Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. 2. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak 207
lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 3. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. 4. Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. 5. Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut. 208
Visi RPJMN 2020-2024 : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Visi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016- 2021 : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Misi 1 : Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Misi 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Misi 2 : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul Misi 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Misi 3 : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih Misi 6 : Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Misi 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Misi 4 : Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas Misi 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,Efektif, dan Terpercaya Misi 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Misi 5 : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur Gambar 5. 1 Keselarasan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026 Sumber : Hasil Analisis, 2021 Selanjutnya visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang". Dalam visi yang diusung tersebut terdapat kata kunci "NTB GEMILANG" yang bermakna: 209
1. Suatu kondisi masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai. 2. Suatu kondisi masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, budaya dan ekonomi, yang dipenuhi dari hasil kreativitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan. 3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur. Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hasil dari elaborasi permasalahan dan isu strategis, mempertimbangkan misi dan arahan RPJPD Provinsi NTB tahun 2005-2025 tahap ke-4, serta misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut: 1. NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. 2. NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. 3. NTB Sehat dan Cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. 4. NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. 5. NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. 6. NTB Aman dan Berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Thun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagai berikut. 210
Visi Ranwal RPJMD Provinsi 2019-2023 : Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG Visi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016- 2021 : Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Misi 1 : NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah Misi 1 : Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat Misi 2 : NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi Misi 3 : NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah Misi 2 : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul Misi 4 : NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan Misi 3 : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi Misi 6 : NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan Misi 4 : Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas Misi 5 : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur Gambar 5. 2 Keselarasan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dan RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026 Sumber : Hasil Analisis, 2021 Jika diuraikan secara paralel, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah memiliki keselarasan dengan RPJMD Provinsi maupun RPJM Nasional. Misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah selaras dengan misi keenam RPJMD Provinsi NTB dan selaras dengan misi ketujuh RPJMN yaitu Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. Misi kedua dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah selaras dengan misi ketiga RPJMD Provinsi dan misi pertama RPJMN. Misi ketiga RPJMD Lombok Tengah selaras dengan misi kedua RPJMD Provinsi dan misi kedelapan serta kesembilan dalam RPJMN. Misi keempat RPJMD Lombok Tengah 211
selaras dengan Misi pertama dan misi kelima RPJMD Provinsi NTB serta sejalan dengan misi kedua dan ketiga RPJMN. Adapaun misi kelima dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah selaras dengan misi keenam RPJMD Provinsi dan misi ketujuh RPJMN sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar 2. 51 Keselarasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 Tabel 5. 1 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Lombok Tengah terhadap RPJMD Provinsi NTB dan RPJM Nasional RPJMD Kab. Lombok Tengah Misi 1: Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat Misi 2 : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul RPJMD Provinsi NTB Misi 6 : NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan Misi 3 : NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah RPJMN Misi 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 212
RPJMD Kab. Lombok Tengah Misi 3 : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih Misi 4 : Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas RPJMD Provinsi NTB Misi 2 : NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi Misi 1 : NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah RPJMN Misi 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,Efektif, dan Terpercaya Misi 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Misi 5 : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi Misi 6 : NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan Misi 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Misi 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 5.4 Tujuan dan Sasaran Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran sebagai berikut: Misi Pertama : Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dan (2) Meningkatnya moderasi beragama. Misi Kedua : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul Misi kedua ini mempunyai tujuan meningkatnya kualitas SDM, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran: 213
(1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat; (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Misi Ketiga : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih Misi ketiga ini mempunyai tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran: (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; dan (2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Misi Keempat : Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas Misi keempat ini mempunyai tujuan: a. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, yang dapat dicapai dengan pencapaian sasaran: (1) Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial; dan (2) Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif. b. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran: (1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah; (2) Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten; (3) Meningkatnya akses air minum aman; (4) Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukimam; (5) Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH; dan (6) Meningkatnya ketahanan bencana. Misi Kelima : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur Misi kelima ini mempunyai tujuan meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dicapai dengan mewujudkan sasaran (1) Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya. 214
Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah juga dapat disinergikan dengan tujuan dalam RPJMD Provinsi NTB maupun RPJM Nasional sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 5. 2 Keselarasan Tujuan RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026 dengan Tujuan RPJMD Provinsi NTB dan RPJM Nasional RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026 RPJMD Prov. NTB 2019-2023 RPJM Nasional 2020-2024 Tujuan Tujuan Arahan Presiden Agenda Pembangunan Nasional Terwujudnya nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya kualitas SDM Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia) Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan Penyederhan aan Regulasi Pembanguna n SDM Penyederhan aan Birokrasi Pembanguna n Infrastruktur Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 215
RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026 Tujuan Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah RPJMD Prov. NTB 2019-2023 Tujuan Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan Terwujudnya perindustrian yang unggul RPJM Nasional 2020-2024 Arahan Presiden Agenda Pembangunan Nasional Pembanguna n Infrastruktur Transformasi Ekonomi Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 216
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA) N o Misi/Tujuan/sasaran Indikator Satuan Kondi si Awal (2020 ) 2021 2022 Target Capaian 2023 2024 1 Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat T1 S- 1.1 Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat S- 1.2 Meningkatnya moderasi beragama Indeks Toleransi Persentase penurunan penyakit masyarakat Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama poin Persen Persen 3,72 3,75 3,79 3,81 100 100 100 100 100 100 100 100 3,82 100 100 2 Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul; IPM Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan T2 Meningkatnya kualitas SDM S- 2.1 S- 2.2 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Poin Poin Poin 66.43 66.65 66.88 67.17 67.45 0.602 0.589 0.592 0.596 0.599 0.711 0.714 0.717 0.721 0.725 3 Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik T3 Indeks Reformasi Birokrasi Predikat CC CC B B B 2025 3,84 100 100 67.73 0.606 0.729 B 2026 3,88 100 100 68.01 0.609 0.734 BB Kondi si akhir (2026) 3,88 100 100 68.01 0.609 0.734 BB 217
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA) N o S- 3.1 S- 3.2 Misi/Tujuan/sasaran Indikator Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Nilai SAKIP Meningkatnya kualitas pelayanan public Persentase OPD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik Satuan Predikat Persen Kondi si Awal (2020 ) CC 80 2021 CC 80 2022 B 85 Target Capaian 2023 2024 B B 90 95 4 Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas; T- 4.1 S- 4.1. 1 S- 4.1. 2 Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif Laju Pertumbuha n Ekonomi Indeks Gini Angka Kemiskinan Tingkat Penganggur an Terbuka Rata-rata pengeluaran perkapita Laju pertumbuha n PDRB sektor industri pengolahan Persen Poin Persen Persen Juta Rupiah/Ta hun Persen 6.68 2.07 3.10 4.06 0.331 0.328 13.44 13.28 13.03 12.72 0.330 0.329 3.74 3.29 2.80 2.66 9,95 9,96 9,971 10,00 (3.05) 0.43 1.33 2.53 4.51 0.327 12.40 2.52 10,03 3.03 2025 B 95 4.98 0.324 12.07 2.40 10,06 3.53 2026 BB 100 5.30 0.323 11.72 2.28 10,09 3.83 Kondi si akhir (2026) BB 100 5.30 0.323 11.72 2.28 10,09 3.83 218
N o T- 4.2 S- 4.2. 1 S- 4.2. 2 S- 4.2. 3 Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Misi/Tujuan/sasaran Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan Indikator Laju pertumbuha n PDRB sektor akomodasi dan makan minum Laju pertumbuha n PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Indeks Infrastruktur Wilayah Indeks Konektivitas Satuan Persen Persen Poin Kondi si Awal (2020 ) (20.4 3) (0.42) NA 2021 0.65 1.06 65.05 2022 1.55 1.16 66.55 Target Capaian 2023 2024 2.75 3.25 1.26 1.36 68.05 69.55 2025 3.75 1.46 71.05 Meningkatnya konektivitas antar wilayah Poin NA 66.28 73.02 2 79.76 4 86.506 93.248 Meningkatnya cakupan kabupaten layanan Meningkatnya akses air minum aman sistem irigasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi Cakupan layanan air minum Poin Persen 56.1 77.28 58.6 77.78 61.1 78.28 63.6 78.78 66.1 79.28 68.6 79.78 2026 4.05 1.56 72.55 99.99 71.1 80.28 Kondi si akhir (2026) 4.05 1.56 72.55 99.99 73.6 80.78 219
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA) N o S- 4.2. 4 S- 4.2. 5 S- 4.2. 6 Misi/Tujuan/sasaran Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukimam Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH Meningkatnya ketahanan bencana Indikator Luasan penanganan kawasan kumuh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cakupan layanan persampaha n Indeks Resiko Bencana Satuan Ha/tahun Poin Persen Poin Kondi si Awal (2020 ) 815.3 7 59,51 25.3 NA 2021 805.3 7 59,9 26.3 166,1 2 2022 795.3 7 60,33 27.3 166,0 8 Target Capaian 2023 2024 2025 2026 785.3 7 775.37 765.37 755.37 60,60 60,87 61,10 61,40 28.3 29.3 30.3 31.3 166,0 2 155,98 155,95 155,93 5 Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur. T-5 Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat S-5 Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya Persentase pelanggaran diselesaikan melalui krame adat Persentase krama adat aktif Persen Persen NA NA 100 75 100 75 100 77 100 78 100 80 100 85 Kondi si akhir (2026) 745.3 7 61,40 32.3 155,9 3 100 85 220
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung layanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021- 2026 dirumuskan melalui metode brainstorming dengan memperhitungkan SWOT daerah, yakni kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) daerah yang dihadapi pada saat ini, serta peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) pembangunan daerah yang akan datang. 6.1 Strategi Strategi merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Strategi juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yang efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dipaparkan pada Bab V, selanjutnya dirumuskan Strategi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 6.1. 221
Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi Misi 1: Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat 1). Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat 1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat 1) Menjaga stabilitas keamanan di kawasan strategis dan wilayah penyangga 1) Koordinasi, kerjasama dan perumusan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 2) Penegakan peraturan daerah 3) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 4) Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya 2) Meningkatnya moderasi beragama 1) Internalisasi nilai-nilai yang sesuai ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat 5) Pencegahan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak 1) Pelibatan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menjaga harmonisasi sosial 2) Mencegah berkembangnya paham radikal Misi 2: Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul 1). Meningkatnya kualitas SDM 1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 1) Peningkatan partisipasi 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 222
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Arah Kebijakan 2) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan Tujuan Sasaran Strategi 3) Pemerataan sumberdaya dan kualitas pendidikan 4) Pemberian stimulus pendidikan 5) Pemenuhan SPM Pendidikan 6) Meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan 7) Pemanfaatan TIK dalam pelayanan pendidikan 8) Meningkatkan minat baca 9) Pengembangan mitra perpustakaan 10) Pengembangan pemuda dan atlit berprestasi 2) Meningkatnya 1) Peningkatan kualitas layanan kesehatan 1) Peningkatan kualitas layanan kesehatan 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 2) Pemenuhan SPM Kesehatan 3) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan 4) Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Misi 3: Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih 223
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Arah Kebijakan 1) Peningkatan kualitas Tujuan 1). Terwujudnya tata kelola pemerintahan Strategi Sasaran 1) Peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan 1) Meningkatnya yang baik akuntabilitas kinerja pemerintah daerah perencanaan, penelitian dan inovasi daerah 2) Penyediaan data dan informasi pembangunan 3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah 4) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 5) Optimalisasi pendapatan daerah 6) Peningkatan profesionalisme ASN 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan ramah 7) Peningkatan tata kelola pemerintahan desa 8) Peningkatan sarana prasarana aparatur 1) Pengembangan sentra pelayanan publik 2) Digitalisasi pelayanan publik 3) Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik 4) Penyesuaian regulasi pelayanan publik Misi 4: Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas 224
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi 1). Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah 1) Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial 1) Meningkatkan investasi di 1) Menciptakan iklim ramah investasi 1) Menciptakan iklim ramah investasi 2) Peningkatan pelayanan dan promosi investasi 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja 1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 2) Penyiapan tenaga siap kerja dari kelompok masyarakat miskin 3) Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin 1) Peningkatan cakupan perlindungan sosial masyarakat miskin 2) Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin 3) Peningkatan bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin 4) Verifikasi, validasi dan pemanfaatan data kemiskinan 2) Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif 1) Meningkatkan nilai tambah 1) Standarisasi mutu produk unggulan daerah 1) Standarisasi mutu produk unggulan daerah 2) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 225
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Arah Kebijakan 3) Penguatan mutu bahan baku dan integrasi hulu hilir Tujuan Sasaran Strategi 4) Penguatan pemanfaatan ekonomi digital 2) Memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif 5) Peningkatan akses pasar dan permodalan 1) Memperkuat citra kepariwisataan daerah melalui media promosi 2) Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas objek destinasi tujuan wisata 4) Pengembangan dan penguatan desa wisata tematik 5) Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan 3) Meningkatkan daya saing sektor agraris untuk mendukung ketahanan pangan 1) Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2) Peningkatan volume dan mutu produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 226
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Arah Kebijakan 3) Pemberdayaan kelembagaan Tujuan Sasaran Strategi dan SDM pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 4) Perlindungan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5) Penguatan ketersediaan, distribusi dan diversifikasi pangan 6) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2). Meningkatnya dukungan infrastruktur yang 1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah 1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas serta sistem jaringan infrastruktur jalan 1) Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju kawasan strategis 2) Peningkatan kapasitas SDM jasa konstruksi 3) Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan 2) Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten 1) Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi 1) Peningkatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi 2) Pembinaan dan pengembangan 227
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Arah Kebijakan kelembagaan pengelola irigasi Tujuan Sasaran Strategi 3) Meningkatnya akses air minum aman 1) Peningkatan kapasitas layanan air minum 1) Peningkatan kualitas sistem penyediaan air minum daerah 2) Peningkatan dan perlindungan sumber air 3) Pembinaan dan pengembangan SDM dan kelembagaan 4) Pengembangan jaringan air bersih 4) Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukimam 1) Peningkatan sinergitas penanganan kawasan kumuh 1) Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan kumuh 2) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin 3) Peningkatan kualitas dan cakupan sanitasi di kawasan kumuh 5) Meningkatnya 1) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup 1) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup 1) Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup 2) Peningkatan kualitas udara, air dan tutupan lahan 228
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi 3) Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) 4) Pengendalian pelaksanaan izin lingkungan 5) Konservasi dan perlindungan mata air 2) Peningkatan pelayanan 1) Peningkatan sarana persampahan prasarana persampahan 2) Peningkatan peran serta masyarakat peduli sampah 3) Penguatan tata kelola dan regulasi pengelolaan sampah menuju Lombok Tengah zero waste 6) Meningkatnya ketahanan bencana 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan (mitigasi) dan penanggulangan bencana 1) Penguatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana 2) Pembentukan desa dan kelompok masyarakat tangguh bencana 3) Pengendalian pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana 229
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Strategi 4) Peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana 5) Penguatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan Misi 5: Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur 1) Peningkatan peran serta 1) Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat 1) Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya 1) Penanaman nilai budaya luhur 1) Penanaman nilai budaya luhur 2) Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah 3) Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan 230
6.2 Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Arah kebijakan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut : Tabel 6. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 Strategi Arah Kebijakan 2021 2022 2023 2024 2025 1 Menjaga stabilitas 1 Koordinasi dan kerjasama keamanan di kawasan penyelenggaraan keamanan strategis dan wilayah dan ketertiban umum penyangga 2 Penegakan peraturan daerah 3 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 4 Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya 5 Pencegahan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak 2026 231
2 3 4 5 Strategi Internalisasi nilai-nilai yang sesuai ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat Peningkatan partisipasi sekolah Peningkatan kualitas layanan kesehatan Peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan Arah Kebijakan 6 Pelibatan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menjaga harmonisasi sosial 7 Mencegah berkembangnya paham radikal 8 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 9 Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan 10 Pemerataan sumberdaya dan kualitas pendidikan 11 Pemberian stimulus pendidikan 12 Pemenuhan SPM Pendidikan 13 Meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan 14 Pemanfaatan TIK dalam pelayanan pendidikan 15 Meningkatkan minat baca 16 Pengembangan mitra perpustakaan 17 Pengembangan pemuda dan atlit berprestasi 18 Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan 19 Pemenuhan SPM Kesehatan 20 Peningkatan kualitas tenaga Kesehatan 21 Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 22 Peningkatan kualitas perencanaan, penelitian dan inovasi daerah 23 Penyediaan data dan informasi pembangunan 24 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah 25 Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 232
6 7 8 9 10 Strategi Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan ramah Meningkatkan investasi di daerah Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan Arah Kebijakan 26 Optimalisasi pendapatan daerah 27 Peningkatan profesionalisme ASN 28 Peningkatan tata kelola pemerintahan desa 29 Peningkatan sarana prasarana aparatur 30 Pengembangan sentra pelayanan publik 31 Digitalisasi pelayanan publik 32 Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik 33 Penyesuaian regulasi pelayanan publik 34 Menciptakan iklim ramah investasi 35 Peningkatan pelayanan dan promosi investasi 36 Peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 37 Penyiapan tenaga siap kerja dari kelompok masyarakat miskin 38 Peningkatan cakupan perlindungan sosial masyarakat miskin 39 Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin 40 Peningkatan bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin 41 Verifikasi, validasi dan pemanfaatan data kemiskinan 42 Standarisasi mutu produk unggulan daerah 43 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 44 Penguatan mutu bahan baku dan integrasi hulu hilir 45 Penguatan pemanfaatan ekonomi digital 2021 2022 2023 2024 2025 2026 233
11 12 13 Strategi Memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatkan daya saing sektor agraris untuk mendukung ketahanan pangan Peningkatan kualitas dan kapasitas serta sistem jaringan infrastruktur jalan Arah Kebijakan 46 Peningkatan akses pasar dan permodalan 47 Memperkuat citra kepariwisataan daerah melalui media promosi 48 Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif 49 Peningkatan kualitas dan kuantitas objek destinasi tujuan wisata 50 Pengembangan dan penguatan desa wisata tematik 51 Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan 52 Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 53 Peningkatan volume dan mutu produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 54 Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 55 Perlindungan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 56 Penguatan ketersediaan, distribusi dan diversifikasi pangan 57 Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 58 Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju kawasan strategis 59 Peningkatan kapasitas SDM jasa konstruksi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 234
14 15 16 17 18 Strategi Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi Peningkatan kapasitas layanan air minum Peningkatan sinergitas penanganan kawasan kumuh Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan pelayanan persampahan 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Arah Kebijakan Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan Peningkatan operasional dan pemeliharaan daerah irigasi Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi Peningkatan kualitas sistem penyediaan air minum daerah Peningkatan dan perlindungan sumber air Pembinaan dan pengembangan SDM dan kelembagaan Pengembangan jaringan air bersih Pengurangan luasan kawasan kumuh Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin Peningkatan kualitas dan cakupan sanitasi di kawasan kumuh Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup Peningkatan kualitas udara, air dan tutupan lahan Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Pengendalian pelaksanaan izin lingkungan Konservasi dan perlindungan mata air Peningkatan sarana prasarana persampahan Peningkatan peran serta masyarakat peduli sampah Penguatan tata kelola dan regulasi pengelolaan sampah menuju Lombok Tengah zero waste 2021 2022 2023 2024 2025 2026 235
Strategi Arah Kebijakan 2021 2022 2023 2024 2025 19 Peningkatan peran serta 78 Penguatan mitigasi bencana, masyarakat dalam tanggap darurat dan pencegahan (mitigasi) dan penanganan pasca bencana penanggulangan bencana 79 Pembentukan desa dan kelompok masyarakat tangguh bencana 80 Pengendalian pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana 81 Peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana 82 Penguatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan 20 Peningkatan peran serta 48 Penanaman nilai budaya luhur lembaga sosial dan budaya 49 Peningkatan kecintaan dalam pembangunan terhadap budaya dan seni daerah 50 Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan Keterangan: : Prioritas Tahun Berjalan 6.3 Program Unggulan dan Program Pembangunan Daerah 6.3.1 Program Unggulan Kepala Daerah Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah merupakan janji-janji kampanye yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Program Unggulan ini terdiri dari 5 klaster unggulan yaitu Loteng Soleh, Loteng Sejahtera, Loteng Sareng Karye, Loteng Cerdas Lan Unggul dan Loteng Trasne. Masing-masing klaster unggulan kemudian dapat diuraikan dalam beberapa program sebagaimana jabaran yang telah disajikan sebagai berikut. A. LOTENG SOLEH Merupakan program unggulan Kepala Daerah dalam rangka menjawab tantangan globalisasi dan ancaman budaya asing melalui peningkatan kualitas layanan keagamaan, peningkatan peran tokoh agama dalam pembinaan umat dan penguatan pendidikan keluarga. 2026 236
B. LOTENG SEJAHTERA Merupakan program unggulan Kepala Daerah dalam rangka mengembangkan UMKM (PIRT) yang diintegrasikan dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Unggulan di Zona Aik Meneng serta perlindungan keberlangsungan usaha petani dan nelayan melalui asuransi. C. LOTENG SARENG KARYE Merupakan program ungggulan dari kepala daerah terpilih yang berupaya membangun dan melibatkan partisipasi seluruh stakeholder menuju arah pembangunan daerah yang selaras melalui penguatan kapasitas SDM dan kewilayahan. D. LOTENG CERDAS LAN UNGGUL Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan potensi daerah. E. LOTENG TRASNE Merupakan program unggulan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kelima kluster program unggulan dapat dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 berdasarkan tujuan dan indikator sasaran sehingga dapat diketahui hubungan keterkaitannya sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut. 237
IndeksKualitasLingkunganHidup T-4.1. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah LajuPtum. PDRB IndstriP'olahan S-4.2.5 S-1.1 MISI 4 LOTENG SOLEH T2. MeningkatnyakualitasSDM S-4.2.4 LOTENG TRASNE T1. Meningkatnya Implementasi nilai-nilai Agama dalam kehidupan bermasyarakat Luasanpenang. kawasankumuh Persentase Krame Adat aktif MISI 2 LajuP'tum.PDRBAkmdsi,MknMnm T5. Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat T-4.2. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan Indekspendidikan S-3.1 IndeksResikoBencana S-4.2.2 Persentase Pekat tertangani LajuPtum. PDRB Ptanian, kehut, ikan LOTENG SARENG KARYE Indekskonektivitas S-1.2 Cakupanlayananpersampahan S-3.2 S-4.1.1 S-4.2.1 LOTENG SEJAHTERA Predikat SAKIP MISI 1 Indekskesehatan T3. baik Konflik Berlatar SARA S-4.1.2 LOTENG CERDAS LAN UNGGUL S-4.2.6 Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Cakupanlayananair minum Indekskinerjasistemirigasi MISI 3 MISI 5 S-5 Rata2 pengeluaranperkapita Tingkat PengangguranTerbuka S-2.2 S-2.1 S-4.2.3 Gambar 6. 1 Keterkaitan RPJMD dan Kluster Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2021-2026 6.3.2 Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah disusun berdasarkan nomenklatur program yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka program pembangunan daerah yang disusun sebanyak 54 program pembangunan berikut indikator dan target capaiannya sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut. lebih 238
No 1 Misi/Tujuan/sasaran/Program M1 Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat S-1.1 Meningkatnya stabilitas T1 sosial masyarakat 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Indeks Toleransi Poin 3,72 3,75 3,79 3,81 3,82 Persentase penurunan penyakit masyarakat Persentase Perda yang ditegakkan Persen Persen 100 33.33 100 33.33 100 46.00 100 60.00 100 72.00 Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba" Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat Persen Persen Persen N/A 100 100 30.77 100 100 38.46 100 100 46.15 100 100 53.85 100 100 2025 3,84 100 86.00 61.54 100 100 2026 3,88 100 100.00 69.23 100 100 Kondisi Akhir (2026) 3,88 100 100 69.23 100 100 Perangkat Daerah Penanggung jawab SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DINAS P3AP2KB KECAMATAN 239
No 2 Misi/Tujuan/sasaran/Program S-1.2 Meningkatnya moderasi beragama 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT M2 Mencapai Sumber Daya T2 Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul; Meningkatnya kualitas SDM S-2.1 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama Persentase penyelesaian konflik social Persen Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan Persen Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 IPM Poin 66.43 66.65 66.88 67.17 67.45 Indeks Pendidikan APK PAUD Poin Poin 0.589 64.88 0.592 66.61 0.596 68.34 0.599 70.07 0.602 71.80 APK SD Poin 110.7 108.97 107.24 105.51 103.78 2025 100 100 100.00 100.00 67.73 0.606 73.53 102.05 2026 100 100 100.00 100.00 68.01 0.609 75.26 100.00 Kondisi Akhir (2026) 100 100 100.00 100.00 68.01 0.609 75.26 100.00 Perangkat Daerah Penanggung jawab BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 240
No Misi/Tujuan/sasaran/Program 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN S-2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 APK SMP/MTs Poin 110.36 108.63 106.90 105.17 103.44 PAUD Terakreditasi SD Terakreditasi A SMP Terakreditasi A Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi Persentase PTK SD tersertifikasi Persentase PTK SMP tersertifikasi Jumlah atlit berprestasi Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen 34.6 13.6 10.2 98.24 89.63 70.46 70.18 36.10 15.60 12.20 98.74 90.63 72.96 72.68 37.60 17.60 14.20 98.94 92.63 75.46 75.18 39.10 19.60 16.20 98.96 94.63 77.96 77.68 40.60 21.60 19.20 98.98 96.63 80.46 80.18 Orang 39.00 39.00 44.00 49.00 54.00 Peningkatan kunjungan perpustakaan Indeks Kesehatan Persen Poin 76 0.711 25 0.714 50 0.717 80 0.721 15 0.725 Persentase balita stunting Persen 27,79 27,09 26,29 25,29 24,09 2025 101.71 42.10 23.60 22.20 99.18 98.63 84.96 84.68 59.00 16 0.729 22,79 2026 100.00 43.60 25.60 24.20 100.00 100.00 87.46 87.18 64.00 17 0.734 21,39 Kondisi Akhir (2026) 100.00 43.60 25.60 24.20 100.00 100.00 87.46 87.18 64.00 17 0.734 21,39 Perangkat Daerah Penanggung jawab DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS KESEHATAN, RSUD DINAS KESEHATAN 241
No 3 Misi/Tujuan/sasaran/Program 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN M3 T3 Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik S-3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Indeks Kepuasan Layanan Rujukan Persentase PIRT yang diterbitkan Kasus/100.000 KH Kasus/1.000 KH Poin Persen 141 10 74.00 70.00 136 9.4 77.00 75.00 130 9.3 79.00 80.00 125 9.2 81.00 85.00 120 9.1 83.00 90.00 Persentase PUS akseptor KB Persen 58.50 59.5 60.5 61.50 62.50 Persentase nakes yang kompeten di pelayanan dasar Persen 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan Persen 80.00 85.00 90.00 95.00 97.00 Indeks Reformasi Birokrasi Predikat SAKIP Predikat Predikat CC CC CC CC B B B B B B 2025 115 9.0 84.00 95.00 63.50 100.00 100.00 B B 2026 110 8.9 85.00 100.00 64.50 100.00 100.00 BB BB Kondisi Akhir (2026) 110 8.9 85.00 100.00 64.50 100.00 100.00 BB BB Perangkat Daerah Penanggung jawab DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN RSUD DINAS KESEHATAN DINAS P3AP2KB DINAS KESEHATAN, RSUD RSUD 242
No Misi/Tujuan/sasaran/Program 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 2025 Persentase peningkatan status desa mandiri Realisasi Penerimaan PAD Persen Rupiah 7.87 203,926,70 8,187.53 10.24 232,385,80 1,437 12.6 255,029,35 2,732 14.96 274,656,9 88,932 17.32 296,534,73 7,098 19.69 320,966,7 83,286 Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada pemerintah daerah Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan Validasi data asset Persen Persen Ketepatan Hari kerja 100.00 95.00 Tepat waktu 2 100.00 95.00 Tepat waktu 2 100.00 95.00 Tepat waktu 2 100.00 95.00 Tepat waktu 2 100.00 95.00 Tepat waktu 2 100.00 95.00 Tepat waktu 2 Persen 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50 2026 22.05 348,301,0 78,060 100.00 95.00 Tepat waktu 1 99,00 Kondisi Akhir (2026) 22.05 348,301,07 8,060 100 95.00 Tepat waktu 1 99,00 Perangkat Daerah Penanggung jawab DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH INSPEKTORAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 243
No Misi/Tujuan/sasaran/Program 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD S-3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi Rasio jabatan fungsional bersetifikat kompetensi Prosentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu Persentase kebijakan pada bidang pemerintahan yang dilaksanakan Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas Jumlah berita yang dipublikasikan Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Persen Persen Persen Persen Persen Berita Persen 60.00 0.00 70.00 100 60.00 733 80 62.00 30.00 95.00 100 60.00 733 80 64.00 34.00 95 100 65 750 85 66.00 35.00 95.00 100 67.50 750 90 68.00 36.00 95.00 100 70.00 760 95 2025 70.00 38.00 95.00 100 72.50 760 95 2026 72.00 40.00 95.00 100 75.00 760 100 Kondisi Akhir (2026) 72.00 40.00 95.00 100 75.00 760 100 Perangkat Daerah Penanggung jawab BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD 244
No Misi/Tujuan/sasaran/Program 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.12.23 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online Persentase kepemilikan akta kelahiran Persen Persen 60.00 95.90 75.00 96.50 80.00 97.00 85.00 97.50 90.00 98.00 Persentase kepemilikan KTP Elektronik Persen 97.13 97.6 98.07 98.54 99.01 Persentase penerbitan KIA Persen 9,92 19,92 29,92 39,92 49,92 Persentase penerbitan surat pindah Persen N/A 100 100 100 100 Persentase penyelenggaraa n pelayanan yang dilimpahkan Persentase permohonan perijinan yang dilayani Persen Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2025 95.00 98,5 99.48 59,92 100 100.00 100.00 2026 100.00 99.00 99.95 69,92 100 100.00 100.00 Kondisi Akhir (2026) 100.00 99.00 99.95 69,92 100 100 100.00 Perangkat Daerah Penanggung jawab DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 245
No 4 Misi/Tujuan/sasaran/Program M4 7.1.3.8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas T-4.1 Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah S- 4.1.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 2025 Gedung pemerintah terbangun Unit 2 0 1 3 3 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Rata-rata pengeluaran perkapita Nilai investasi PMDN Persen Poin Persen Persen Juta Rupiah/Tahun Rupiah 6,68 0.331 13.44 3.74 9,95 583,136,792, 100 2,07 0.330 13.28 3.29 9,96 584,187,000 ,000 3,10 0.329 13.03 2.80 9,971 585,239,000 ,000 4,06 0.328 12.72 2.66 10,00 586,293,00 0,000 4,51 0.327 12.40 2.52 10,03 587,349,000 ,000 4,98 0.324 12.07 2.40 10,06 588,407,00 0,000 Nilai investasi PMA Rupiah 1,288,573,50 1,709 1,289,605,0 00,000 1,290,637,0 00,000 1,291,670,0 00,000 1,292,704,0 00,000 1,293,739,0 00,000 Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M Proyek 253 260 267 274 281 289 2026 0 5,30 0.323 11.72 2.28 10,09 589,467,00 0,000 1,294,774,0 00,000 297 Kondisi Akhir (2026) 10 5,30 0.323 11.72 2.28 10,09 589,467,000, 000 1,294,774,00 0,000 297 Perangkat Daerah Penanggung jawab DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN 246
No Misi/Tujuan/sasaran/Program 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL S- 4.1.2 Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Persentase tenaga kerja yang terlatih Persen 87.36 75.00 76.00 77.00 78.00 Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Persen Persen Persen Persen Persen 52, 61 (3,05) (20,43) 0.42 100 54,96 0,43 0,65 1.06 100 61,71 1,33 1,55 1.16 100 70,43 2,53 2,75 1.26 100 73,69 3,03 3,25 1.36 100 2025 79.00 78,12 3,53 3,75 1.46 100 2026 80.00 83,68 3,83 4,05 1.56 100 Kondisi Akhir (2026) 80.00 83,68 3,83 4,05 1.56 100 Perangkat Daerah Penanggung jawab PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 247
No Misi/Tujuan/sasaran/Program 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Industri Kabupaten Nilai omset perdagangan (Rp.) Juta Rupiah 114,502.22 115,002.22 115,502.22 116,002.2 2 116,502.22 Pertumbuhan omset aset UMKM Persen 0.00 25.00 28.00 30.00 33.00 Pertumbuhan Omset Aset Koperasi Persen 0.19 0.19 0.37 0.57 0.75 Persentase destinasi wisata yang dikembangkan Media promosi online yang aktif Persen Media 20 1 25 1 40 1 60 1 75 1 Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya Produksi komoditas pertanian unggulan : Orang 240 300 100 100 100 2025 117,002.2 2 35.00 0.94 85 1 100 2026 117,502.2 20 38.00 1.13 100 1 100 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung jawab 117,502.22 DINAS 38.00 PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N DINAS KOPERASI DAN UKM 1.13 DINAS KOPERASI DAN UKM 100 1 800 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 248
No Misi/Tujuan/sasaran/Program 3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.25.04.PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT T-4.2 Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan Meningkatnya konektivitas antar wilayah 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN S- 4.2.1 Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Padi (GKG) Ton/Tahun 318.322 323,097 323,733 324,370 325,007 Tembakau Ton/Tahun 20.224 20,628.48 21,041.05 21,461.87 21,891.11 Melon Kw/Tahun 15.320 12,631 13,010 13,151 13,552 Sapi Ekor/Tahun 179.189 183,310 187,893 193,530 198,852 Indeks ketersediaan prasarana pertanian Produksi Perikanan Budidaya Produksi Benih Ikan Konsumsi energi Poin Ton Ekor 50.00 42,409.90 7,100,000 50.00 44,572.81 7,462,100 50.00 46,846.02 7,842,667 50.00 49,235.16 8,242,643 50.00 51,746.16 8,623,210 Kkal/Kap/Hari 2.588.63 2.578.63 2.568,63 2.558,63 2.548,63 Konsumsi Protein Gram/Kap/Hari 79.60 78.6 77.6 76.6 75.6 Indeks Infrastruktur Wilayah Indeks konektivitas Poin Poin NA NA 65,05 66,28 66,55 73,022 68,05 79,764 69,55 86,506 Persentase jalan mantap Persen 65.03 66.47 73.17 79.88 86.58 2025 325,643 22,328.93 13,851 204,320 50.00 54,385.21 9,003,777 2.548,63 74.6 71,05 93,248 93.29 2026 326,277 22,775.51 13,961 209,939 50.00 57,158.86 9,384,344 2.548,63 73.6 72,55 99,99 99.99 Kondisi Akhir (2026) 326,277 22,775.51 13,961 209,939 50.00 57,158.86 9,384,344 2.548,63 73.6 72,55 99,99 99.99 Perangkat Daerah Penanggung jawab DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 249
No Misi/Tujuan/sasaran/Program S- 4.2.2 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR S- 4.2.3 Meningkatnya akses air minum aman S- 4.2.4 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukimam 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN S- 4.2.5 Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Persentase sarpras keselamatan jalan Indeks kinerja sistem irigasi Persen Poin 41.87 56,1 43.91 58,6 48.00 61,1 55.96 63,6 64.20 66,1 Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Cakupan layanan air minum Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman Luasan penanganan kawasan kumuh Penurunan luasan kawasan kumuh Poin Persen Persen Ha/Tahun Ha 45.72 77,28 77.28 815,37 815.35 65.11 77,78 78.83 805,37 10 69.19 78,28 80.37 795,37 10 81.81 78,78 81.92 785,37 10 84.92 79,28 83.46 775,37 10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cakupan layanan persampahan Poin Persen 59,51 25,3 59,9 26,3 60,33 27,3 60,60 28,3 60,87 29,3 2025 72.44 68,6 86.95 79,78 85.01 765,37 10 61,10 30,3 2026 79.90 71,1 89.56 80,28 86.56 755,37 10 61,40 31,3 Kondisi Akhir (2026) 79.90 71,1 89.56 80,28 86.56 755,37 755.37 61,40 31,3 Perangkat Daerah Penanggung jawab PENATAAN RUANG DINAS PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 250
No Misi/Tujuan/sasaran/Program 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN S- 4.2.6 Meningkatnya ketahanan bencana 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan Persen 56.15 56.15 56.35 56.45 56.55 Persentase sampah yang ditangani Persentase pengurangan sampah Indeks Resiko Bencana Persentase desa tangguh bencana Persen Persen Poin Persen 25.30 16 NA 16.55 25.30 17 166,12 17.27 28.30 18 166,08 19.42 31.30 19 166,02 20.86 34.30 20 155,98 22.30 Persentase rumah korban bencana yang ditangani Pengelolaan/pe meliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya Persen Unit Persen 100.00 1.00 100.00 3.50 1.00 100.00 3.50 2.00 100.00 3.50 3.00 100.00 3.50 3.00 100.00 2025 56.65 37.30 21 155,95 23.74 3.50 3.00 100.00 2026 56.75 40.30 22 155,93 25.18 3.50 3.00 100.00 Kondisi Akhir (2026) 56.75 40.3 22 155,93 25.18 21 3.00 100.00 Perangkat Daerah Penanggung jawab DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS SOSIAL 251
No 5 Misi/Tujuan/sasaran/Program M5 Melestarikan dan T5 S5 Mengembangkan Nilai- nilai Budaya Luhur. Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat Persentase krame adat aktif Persen Persen NA NA 100 75 100 75 100 77 100 78 Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan local Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif Persentase lembaga adat desa yang aktif Persen Persen Persen Persen 45.00 5.00 100.00 39.37 45.00 5.00 100.00 41.73 50.00 20.00 100.00 44.094 50.00 25.00 100.00 46.46 55.00 30.00 100 48.82 2025 100 80 60.00 40.00 100 51.18 2026 100 85 60.00 40.00 100.00 53.54 Kondisi Akhir (2026) 100 85 60.00 40.00 100.00 53.54 Perangkat Daerah Penanggung jawab DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 252
No Misi/Tujuan/sasaran/Program MASYARAKAT HUKUM ADAT Keterangan: : Misi : Tujuan : Sasaran : Program Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Target Capaian Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir (2026) Perangkat Daerah Penanggung jawab 253
6.3.3 Keselarasan Program Unggulan Kepala Daerah Lombok Tengah dengan Program Pembangunan Daerah Program unggulan kepala daerah yang dikelompokkan dalam 5 (lima) klaster dapat masuk dan diselaraskan ke dalam program pembangunan daerah yang menjadi program prioritas berdasarkan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019. Infiltrasi seluruh program unggulan kepala daerah ke dalam program pembangunan daerah didasarkan kepada kesesuaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan kontruksi penjabaran misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Program unggulan yang telah diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah kemudian dapat pula dikaitkan dengan program strategis dan program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023. Tabel 6. 4 Keselerasan Program Unggulan Kepala Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Program Strategis Privinsi Program Unggulan Loteng Soleh Loteng Cerdas Lan Unggul dan Loteng Trasne Program Daerah 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan 1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 2.19.03 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan 5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah 4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Program Strategis Provinsi 1. Meraih Masyarakat Madani (Bahagia). 5. Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM. 3. Reformasi Birokrasi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretariat Daerah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat DPRD 254
Program Unggulan Loteng Cerdas Lan Unggul Loteng Sejahtera Loteng Sareng Karye Program Daerah 2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2.12.23 Program Pencatatan Sipil 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan 5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3.25.04.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Strategis Provinsi 7. Pertanian/Agribsnis Dan Investasi Progresif 1. Meraih Masyarakat Madani (Bahagia). 4. Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM. 7. Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif. OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Inspektorat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Sosial Dinas Kesehatan, RSUD Dinas P3AP2KB Dinas Kesehatan, RSUD Dinas Pertanian Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 255
Program Unggulan Loteng Sejahtera Program Daerah 3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1.03.02 Program Pengelolaan Sumberdaya Air 1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum 2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 2.13.02 Program Penataan Desa 1.04.03 Program Kawasan Permukiman 2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan Program Strategis Provinsi 9. Industrialisasi Unggul 8. Pariwisata Andalan. 2. Pembangunan Konektivitas & Aksesibilitas Wilayah. 10. Meraih Masyarakat Madani (Bahagia). 3. Reformasi Birokrasi 6. Pengelolaaan Lingkungan Bersih & Berkelanjutan 1. Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana. OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah 256
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Kabupaten Lombok Tengah Daerah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian daerah serta memperkuat daya saing antar daerah secara regional maupun secara nasional. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan tetap mengutamakan nilai-nilai budaya dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Kabupaten Lombok Tengah, ditetapkan program-program pembangunan yang merupakan program prioritas didasarkan pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada Bab ini memuat program prioritas beserta pagu indikatif program prioritas pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif untuk periodesasi RPJMD ini. 7.1 Program Prioritas dan Pagu Indikatif Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2021-2026, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program- program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah, APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lain. 257
Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 7.1 dan Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana Tabel 7.2. Program, pagu indikatif dan target kinerja untuk tahun 2021 adalah berdasarkan realisasi. Indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. 258
Kode Uraian BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bansos BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan 2021 2.199.994.358.512 1.591.668.309.325 978.806.730.198 560.669.970.649 3.767.062.477 46.029.046.001 2.395.500.000 248.192.156.087 7.845.000.000 106.226.343.412 99.023.331.415 34.545.365.850 552.115.410 21.648.691.000 21.648.691.000 338.485.202.100 10.581.101.000 327.904.101.100 Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Tahun 2022 2023 2024 2.281.572.653.699 1.636.079.367.943 1.000.923.101.339 584.841.286.087 2.185.623.349,00 46.313.957.375 1.815.399.792 2.346.029.156.597 1.678.841.247.827 1.022.864.805.639 606.699.147.474 839.773.459,00 46.602.002.774 1.835.518.482 2.436.820.438.157 1.739.344.814.878 1.046.733.019.915 643.862.719.814 - 46.893.216.673 1.855.858.477 257.471.074.725 8.138.293.381 110.197.724.350 102.725.420.353 35.836.879.829 572.756.812 265.227.962.671 8.383.477.544 113.517.675.536 105.820.251.785 36.916.545.424 590.012.383 280.812.469.873 8.876.081.585 120.187.850.935 112.038.134.920 39.085.721.563 624.680.870 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 378.022.211.032 391.959.946.098 406.663.153.406 11.764.364.000 366.257.847.032 13.117.726.000 378.842.220.098 14.666.392.000 391.996.761.406 2025 2.514.479.352.327 1.791.217.640.272 1.070.482.434.465 671.671.149.671 - 47.187.633.924 1.876.422.212 291.073.067.243 9.200.404.431 124.579.390.769 116.131.892.555 40.513.873.426 647.506.063 10.000.000.000 10.000.000.000 422.188.644.813 16.439.315.000 405.749.329.813 2026 2.599.347.641.161 1.847.812.942.156 1.095.231.501.827 703.198.938.416 - 47.485.289.765 1.897.212.149 302.935.776.031 9.575.367.733 129.656.634.939 120.864.858.182 42.165.019.947 673.895.230 10.000.000.000 10.000.000.000 438.598.922.973 18.469.753.000 420.129.169.973 259
Kode I A 1 10.1.1. 1.2 10.90.1 .1.3 10.90.1 .1.4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Kinerja Program (Outcome) APK PAUD APK SD APK SMP/MTs PAUD Terakreditasi SD Terakreditasi A SMP Terakreditasi A Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi Satuan Poin Poin Poin Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 64.88 110.7 110.36 34.6 13.6 10.2 98.24 45 5 89.63 Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021 2022 2023 2024 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2,199,994,35 8,512 1,311,149,86 6,978.29 2,281,572,65 3,699 1,346,894,98 6,610.97 2,346,029,15 6,597 1,431,529,26 5,411.44 2,436,820,43 8,157 1,483,178,81 0,301.45 66.61 173,976,882, 240 68.34 156,919,900, 000 70.07 159,730,125, 000 71.80 162,030,650, 000 108.97 108.63 36.10 107.24 106.90 37.60 105.51 105.17 39.10 103.78 103.44 40.60 15.60 17.60 19.60 21.60 12.20 14.20 16.20 19.20 98.74 98.94 98.96 98.98 45 0 50 1,294,000,00 0 50 769,000,000 55 1,394,000,00 0 5 20 25 30 90.63 1,750,000,00 0 92.63 1,750,000,00 0 94.63 1,750,000,00 0 96.63 1,750,000,00 0 Target 73.53 102.05 101.71 42.10 23.60 22.20 99.18 60 40 98.63 2025 Rp 2,514,479,35 2,327 1,538,252,27 7,684.56 162,651,425, 000 844,000,000 1,750,000,00 0 Target 75.26 100 100 43.60 25.60 24.20 100 60 40 100 2026 Rp 2,599,347,64 1,161 1,681,640,32 1,177.60 161,481,300, 000 844,000,000 1,750,000,00 0 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp 14,331,191,1 97,063 8,781,375,52 8,164.31 75.26 976,790,282, 240 100 100 43.60 25.60 24.20 100 60 5,145,000,00 0 40 100 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab DISDIK DISDIK DISDIK 260
Kode 10.90.1 .1.5 10.90.1 .1.6 1.1.X.X X.1 2 7.2.1.2. 2 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KESEHATAN Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Persentase PTK SD tersertifikasi Persentase PTK SMP tersertifikasi Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar Nilai SAKIP OPD Poin Persen Persen Ijin Persen Persen Persentase balita stunting Persen Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Kasus/100. 000 KH Kasus/1.00 KH Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 70.46 70.18 1030 100 100 CC 27,79 141 10 Target 72.96 72.68 18 CC 27,09 136 9.40 2021 Rp 90,000,000 514,993,819, 199 85,406,985,5 69 Target 75.46 75.18 21 100 100 B 26,29 130 9.30 2022 Rp 105,000,000 350,000,000 522,718,726, 486.99 60,182,939,1 53.30 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 77.96 80.46 77.68 80.18 26 130,000,000 28 140,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 100 B B 530,559,507, 384.29 538,517,899, 995.05 25,29 53,332,585,0 68.63 24,09 56,146,959,5 75.49 125 120 9.20 9.10 Target 84.96 84.68 35 100 100 B 22,79 115 9.00 2025 Rp 175,000,000 350,000,000 540,595,668, 494.98 64,343,987,5 33.04 Target 87.46 87.18 26 100 100 BB 21,39 110 8.90 2026 Rp 130,000,000 350,000,000 554,794,603, 522.41 62,069,974,2 86.35 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 87.46 DISDIK 87.18 DISDIK 154 130,000,000 DISDIK 100 350,000,000 DISDIK 100 DISDIK BB DISDIK 3,202,180,22 5,082.71 21,39 381,483,431, 185.81 DIKES 110 DIKES 8.90 DIKES 261
Kode 7.90.1. 2.3 7.1.1.2. 4 7.3.1.2. 5 1.1.X.X X.1 3 4.4.1.3. 2 6.3.1.3. 3 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Layanan Rujukan Persentase nakes yang kompeten di pelayanan dasar Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan Persentase PIRT yang diterbitkan Poin Persen Persen Persen Cakupan posyandu keluarga aktif Persen Nilai SAKIP OPD Poin Nilai SAKIP OPD Poin PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persen Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 74 80 80 70 14 CC CC 45.72 77.28 Target 77 90 85 75 15 CC CC 65.11 78.83 2021 Rp 388,320,000 200,000,000 905,337,734 263,977,512, 593 9,394,742,59 9 27,958,712,0 00 Target 79 100 90 80 60 B B 69.19 80.37 2022 Rp 500,000,000 300,000,000 997,371,507. 40 268,995,715, 518 10,803,953,9 88 31,195,500,0 00 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 81 83 100 560,000,000 100 632,000,000 95 97 85 370,000,000 90 490,000,000 80 1,145,108,65 8.14 100 1,323,619,52 3.95 B 278,680,045, 510.48 B 282,114,579, 878.81 B B 81.81 13,504,942,4 86 84.92 13,792,82119 9 81.92 33,178,000,0 00 83.46 34,715,500,0 00 Target 84 100 100 95 100 B B 86.95 85.01 2025 Rp 718,400,000 500,000,000 1,752,981,47 6.35 285,492,065, 631.24 18,2067,633, 990 36,011,000,0 00 Target 85 100 100 100 100 BB BB 89.56 86.56 2026 Rp 718,400,000 520,000,000 2,173,279,62 3.98 287,124,790, 375.39 22,547,690,8 19 37,641,000,0 00 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp 85
100 3,517,120,00 0 100 100 2,380,000,00 0 100 8,297,698,52 3.83 BB 1,666,384,70 9,506.91 BB 89.56 88,250,914,4 90 86.56 200,699,712, 000 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab RSUD DIKES RSUD DIKES DIKES DIKES RSUD DIS PUPR DISPERKIM 262
Kode 4.7.1.3. 8 4.7.1.3. 9 4.8.1.3. 10 4.7.1.3. 11 5.5.1.3. 12 5.1.03. 05 1.1.X.X X.1 4 6.1.1.4. 2 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Program Penataan Bangunan Gedung Gedung pemerintah terbangun Luasan bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase jalan mantap Unit Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya m2 Persen Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih & bersertifikat Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan Persentase akses sanitasi layak dan aman Persen Regulasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pengembangan Perumahan Persen Nilai SAKIP OPD Poin Persentase rumah korban bencana yang ditangani Persen Pengelolaan/pe meliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil) Unit Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 2 0.00 65.03 0.00 1 79.43 CC 100 1 Target 0
66.47 0.35 2
87,45 CC
3.50 1
2021 Rp
1,100,000,00 0
64,888,713,9 90 90,000,000 2,475,000,00 0 45.000.000.0 00 20,635,506,7 21 1,000,000,00 0 250,000,000 2022 Target Rp 1 28,650,000,0 00 15,000 1,500,000,00 0 73.17 74,622,021,0 88.50 0.35 100,000,000 2 2,600,000,00 0 100 10.000.000.0 00 B 20,635,506,7 21 3.50 1,000,000,00 0 2 350,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 3 10.000.000.0 00 3 10.000.000.0 00 15,000 1,500,000,00 0
79.88 105,473,491, 990 86.58 122,352,711, 990 0.35 100,000,000 0.35 100,000,000 2 2,060,000,00 0 2 1,500,000,00 0 100 10000000000 100 10000000000 B 20,635,506,7 21 B 20,635,506,7 21 3.50 1,000,000,00 0 3.50 1,000,000,00 0 3 450,000,000 3 450,000,000 Target 3
93.29 0.35 2
100 B
3.50 3
2025 Rp
10.000.000.0 00
151,996,633, 990 100,000,000 1,000,000,00 0 10000000000 20,635,506,7 21 1,000,000,00 0 450,000,000 Target 0
99.99 0.35 2
100 BB
3.50 3
2026 Rp
193,635,908, 190 100,000,000 800,000,000 10000000000 20,635,506,7 21 1,000,000,00 0 350,000,000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 10 59,750,000,0 00 DIS PUPR 30,000 3,000,000,00 0 DIS PUPR 99.99 712,969,481, 238.50 DIS PUPR 2,10 590,000,000 DIS PUPR 12 10,435,000,0 00 DIS PUPR 100 65000000000 DIS PUPR/ DLH BB 123,813,040, 326 DIS PUPR 21,00 6,000,000,00 0 DISPERKIM 3 2,300,000,00 0 DISPERKIM 263
Kode 6.1.1.4. 3 6.2.1.4. 4 6.2.1.4. 5 6.2.1.4. 6 1.1.X.X X.1 5 3.3.1.5. 2 1.1.X.X X.1 3.2.1.5. 3 3.2.1.5. 4 1.1.X.X X.1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Program Kawasan Permukiman Penurunan luasan kawasan kumuh Persentase RTLH yang ditangani Ha ProgramPerumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu) Persen Persen Persentase perumahan (lingkungan/dus un) yang terfasilitasi PSU Persentase pengembang perumahan yang sudah terfasilitasi Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen Nilai SAKIP OPD Poin Persen Persentase Perda yang ditegakkan Nilai SAKIP OPD Poin Persentase desa tangguh bencana Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran Persen Menit Nilai SAKIP OPD Poin Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 815.37 24.37 N/A N/A CC 33.33 CC 16.55 15 CC Target 10 26,42 5.48
CC 33.33 CC 17.27 15 CC 2021 Rp 2,000,000,00 0 1,000,000,00 0 29,764,313,5 14
5,988,586,29 2 2,106,957,30 2 7,917,456,37 7 876,028,674 858,094,451 629,567,281. 29 Target 10 28,47 5.48
B 46 B 19.42 15 B 2022 Rp 2,000,000,00 0 1,000,000,00 0 29,764,313,5 14
6,078,415,08 6.38 3,490,000,00 0 8,845,000,00 0 963,631,541. 40 943,903,896. 10 692,524,009. 41 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 10 2,000,000,00 0 10 2,000,000,00 0 30,52 1,000,000,00 0 32,57 1,000,000,00 0 5.48 29,764,313,5 14 5.48 29,764,313,5 14
10 50,000,000 B 6,169,591,31 2.68 B 6,262,135,18 2.37 60 3,674,000,00 0 72 4,291,400,00 0 B 9,257,500,00 0 B 10,313,250,0 00 20.86 1,059,994,69 5.54 22.30 1,165,994,16 5.09 15 1,038,294,28 5.71 15 1,142,123,71 4.28 B B 761,776,410. 36 837,954,051. 39 Target 10 34,62 5.48 10 B 86 B 23.74 15 B 2025 Rp 2,000,000,00 0 1,000,000,00 0 29,764,313,5 14 50,000,000 6,356,067,21 0.10 4,445,540,00 0 11,093,075,0 00 1,282,593,58 1.60 1,256,336,08 5.71 921,749,456. 53 Target 10 36,67 5.48 10 BB 100 BB 25.18 15 BB 2026 Rp 2,000,000,00 0 1,000,000,00 0 29,764,313,5 14 50,000,000 6,451,408,21 8.25 4,890,094,00 0 12,227,127,5 00 1,410,852,93 9.76 1,381,969,69 4.28 1,013,924,40 2.18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 755.37 12,000,000,0 00 DISPERKIM 36,67 DISPERKIM 32.88 6,000,000,00 0 178,585,881, 084 DISPERKIM 30 150,000,000 DISPERKIM BB 37,306,203,3 01.78 DISPERKIM 100 22,897,991,3 02 SATPOL PP BB 59,653,408,8 77 SATPOL PP 25.18 BPBD 6,759,095,59 7.40 15 BPBD 6,620,722,12 7.08 BB BPBD 4,857,495,61 1.16 264
Kode 6 11.2.1. 6.2 11.8.1. 6.3 11.1.1. 6.4 11.4.1. 6.5 3.2.1.6. 6 11.90.1 .6.7 1.1.X.X X.1 B 7 4.2.2.7. 2 4.2.2.7. 3 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan SOSIAL Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Persentase PMKS yang dibina Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya Jumlah TMP Daerah yang dikelola Nilai SAKIP OPD Poin Persen Orang Persen Orang Persen TMP Daerah Dokumen database ketenagakerjaan Persentase tenaga kerja yang terlatih Dokumen Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 37.65 768 52, 61 230 100 1 CC N/A 87.36 Target 40,35 0 54,96 90 100 1 CC
88,36 2021 Rp 55,964,534 0 1,009,944,40 2 997,028,938 406,907,968 27,964,337 3,476,836,87 2 112,227,744, 734
683,546,603 Target 50,15 200 61,71 280 100 1 B 1 89,36 2022 Rp 162,000,000 50,000,000 1,199,978,20 0 4,330,000,00 0 782,000,000 140,000,000 3,997,000,00 0 162,102,305, 646.50 200,000,000 1,272,108,69 6 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 61.64 350,000,000 73.81 429,000,000 200 50,000,000 200 50,000,000 70,43 1,400,000,00 0 73,69 1,092,000,00 0 530 3,980,000,00 0 630 5,080,000,00 0 100 1,010,000,00 0 100 1,310,000,00 0 1 210,000,000 1 220,000,000 B 4,321,000,00 0 B 4,089,000,00 0 169,573,781, 186.23 166,465,713, 733.87 1 200,000,000 1 200,000,000 90 2,347,460,14 6 91 2,682,811,59 5 Target 86.43 200 78,12 730 100 1 B 1 92 2025 Rp 520,800,000 50,000,000 1,274,500,00 0 6,480,000,00 0 1,174,000,00 0 230,000,000 4,209,000,00 0 169,965,253, 956.98 200,000,000 3,030,163,04 5 Target 99.95 200 83,68 830 100 1 BB 1 93 2026 Rp 677,960,000 50,000,000 1,450,000,00 0 7,680,000,00 0 1,686,000,00 0 240,000,000 4,221,000,00 0 183,695,750, 679.09 200,000,000 3,453,514,49 4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 99.95 DINSOS 1.000 2,195,724,53 4 250,000,000 DINSOS 83,68 7,426,422,60 2 DINSOS 830 28,547,028,9 38 DINSOS 100 DINSOS 6,368,907,96 8 1 DINSOS BB 1,067,964,33 7 24,313,836,8 72 DINSOS 942,202,759, 990.97 5 1,000,000,00 0 DISNAKERT RANS 93 13,469,604,5 79 DISNAKERT RANS 265
Kode 4.2.2.7. 4 4.2.2.7. 5 1.1.X.X X.1 8 11.5.2. 8.2 11.5.2. 8.3 11.5.2. 8.4 11.5.2. 8.5 11.5.2. 8.6 11.5.2. 8.7 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Persentase tenaga kerja terdaftar terserap Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industral Nilai SAKIP OPD Poin Persen Persen Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase P2TP2A (Pusat Pelayana Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Cakupan pelaku indutri rumahan yang dibina Data gender dan anak Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Capaian Kabupaten Layak Anak Persentase anak korban Program Perlindungan Khusus Anak Persen Persen Persen Dokumen Predikat Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 86.45 100 CC 53.85 100 32.41 N/A Madya 100 2021 Target Rp 95 1,202,157,89 8 100 218,138,835 CC 5,019,743,85 0 53.85 2,799,900 100 153,814,120 46.30 44,686,556
Madya 17,993,959 100 274,890,720 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Target Rp Target Rp Target Rp 95 1,510,660,00 0 95 1,742,792,00 0 95 1,954,924,00 0 100 264,819,616 100 317,289,552 100 349,022,136 B 7,004,151,25 0 B 7,648,651,25 0 B 7,336,651,25 0 61.54 41,486,560 69.23 32,344,400 76.92 32,344,400 100 164,829,632 100 164,829,632 100 164,829,632 56.71 57,210,522 67.13 57,210,522 77.55 57,210,522 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 Nindya 171,225,379 Utama 109,176,739 KLA 109,176,739 100 315,547,920 100 315,547,920 100 315,547,920 Target 95 100 B 84.61 100 87.96 1 KLA 100 2025 Rp 2,177,056,00 0 402,229,424 7,369,651,25 0 32,344,400 164,829,632 57,210,522 50,000,000 109,176,739 315,547,920 Target 95 100 BB 92.30 100 98.38 1 KLA 100 2026 Rp 2,399,188,00 0 439,699,360 7,425,151,25 0 32,344,400 164,829,632 57,210,522 50,000,000 109,176,739 315,547,920 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 95 10,986,777,8 98 DISNAKERT RANS 100 1,991,198,92 3 DISNAKERT RANS BB 41,804,000,1 00 DISNAKERT RANS 92.30 173,664,060 DP3AP2KB 100 977,962,280 DP3AP2KB 98.38 330,739,166 DP3AP2KB 5 250,000,000 DP3AP2KB KLA 625,926,294 DP3AP2KB 100 DP3AP2KB 1,852,630,32 0 266
Kode 9 4.3.2.9. 2 4.3.2.9. 3 4.3.2.9. 4 4.3.2.9. 5 1.1.X.X X.1 10 5.5.2.1 0.5 5.5.2.1 0.8 5.5.2.1 0.10 11 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan PANGAN Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PERTANAHAN Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Program Pengelolaan Tanah Kosong Program Penatagunaan Tanah LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan kekerasan yang ditangani Persentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif Konsumsi energi Kkal/Kap/H Persen ari Konsumsi protein Rasio desa rawan pangan yang ditangani Persentase cakupan layanan pengawasan keamanan pangan Nilai SAKIP OPD Poin Gram/Kap/ Hari Persen Persen Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase permukiman baru yang terbangun Dokumen penatagunaan tanah Persen Persen Dok Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) N/A 2.588.63 79.60 0.30 100 CC N/A N/A N/A 2021 Target Rp 62 210,000,000 2.578.63 1,873,750,18 8 78.6 0.45 63,628,050 100 76,642,730 CC 2,677,529,32 3.00 100 6,000,000,00 0 100 400,000,000 1 150,000,000 2022 Target Rp 66 3,000,000,00 0 2.568,63 1,622,000,00 0 77.6 0.48 320,000,000 100 115,000,000. 00 B 2,929,377,43 9.00 100 6,000,000,00 0 100 420,000,000 1 180,000,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 77 4,000,000,00 0 79 5,000,000,00 0 2.558,63 1,718,000,00 0 2.548,63 1,785,000,00 0 76.6 75.6 0.51 363,000,000 0.54 400,000,000 100.00 100.00 135,000,000. 00 155,000,000. 00 B 2,736,447,43 9.00 B 2,746,447,43 9.00 100 6,300,000,00 0 100 6,315,000,00 0 100 450,000,000 100 480,000,000 1 200,000,000 1 220,000,000 2025 Target Rp 82 6,000,000,00 0 2.548,63 1,852,000,00 0 74.6 0.57 435,000,000 100.00 175,000,000. 00 B 2,761,447,43 9.00 100 8,463,150,00 0 100 500,000,000 1 250,000,000 2026 Target Rp 92 7,000,000,00 0 2.548,63 1,927,000,00 0 73.6 0.60 462,000,000 100.00 205,000,000. 00 BB 2,897,947,43 9.00 100 9,263,000,00 0 100 520,000,000 1 250,000,000 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp 92 25,210,000,0 00 2.548,63 10,777,750,1 88 73.6 0.60 2,043,628,05 0 100.00 861,642,730. 00 BB 16,749,196,5 18 100 42,341,150,0 00 100 2,770,000,00 0 6 1,250,000,00 0 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab DISKETAPA NG DISKETAPA NG DISKETAPA NG DISKETAPA NG DISKETAPA NG DISKETAPA NG DISPERKIM DISPERKIM DISPERKIM 267
Kode 5.1.2.1 1.2 5.3.2.1 1.3 5.1.2.1 1.4 5.2.2.1 1.5 5.2.2.1 1.6 5.1.2.1 1.8 5.1.2.1 1.10 5.1.2.1 1.11 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Indikator Kinerja Program (Outcome) Jumlah dokumen perencanaan LH Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan Luasan taman kehati Persentase tingkat ketaatan pengelolaan limbah B3 Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan Jumlah tenaga fungsional yang dilatih Persentase pengaduan kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas Persentase sampah yang ditangani Persentase pengurangan sampah Satuan Dokumen Persen Ha Persen Persen Orang Persen Persen Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) N/A 56.15 N/A 100 5 N/A 100 25.30 16 Target NA 56.15 NA 100
100 25.30 17
2021 Rp
88,000,000
50,000,000
275,000,000 3,700,000,00 0.00 Target 1 56.35 4 100 5 4 100 28.30 18 2022 Rp 250,000,000 2,000,000,00 0 800,000,000 55,000,000 375,000 60,000,000 300,000,000 4,000,000,00 0.00 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp
56.45 2,195,000,00 0 56.55 2,390,000,00 0 5 800,000,000 6 800,000,000 100 60,000,000 100 65,000,000 5 412,000 5 453,750 4 60,000,000 4 60,000,000 100 335,000,000 100 350,000,000 31.30 4,500,000,00 0.00 34.30 5,000,000,00 0.00 19 20 Target
56.65 7
100 5
4 100
37.30 21
2025 Rp
2,585,000,00 0 800,000,000 70,000,000 499,125 60,000,000 370,000,000 5,500,000,00 0.00 Target
56.75 8
100 5
4 100
40.30 22
2026 Rp
2,780,000,00 0 800,000,000 75,000,000 549,040 60,000,000 390,000,000 6,000,000,00 0.00 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 1 250,000,000 DISLH 56.75 12,038,000,0 00 DISLH 8 DISLH 100 4,800,000,00 0 375,000,000 DISLH 5 549,040 20 300,000,000 DISLH 100 DISLH 1,745,000,00 0 40.3 28,700,000,0 00 DISLH 22 DISLH 268
Kode 1.1.X.X X.1 12 1.3.2.1 2.2 1.3.2.1 2.3 1.3.2.1 2.4 1.3.2.1 2.5 1.1.X.X X.1 13 1.6.2.1 3.2 1.6.2.1 3.3 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pendaftaran Penduduk Nilai SAKIP OPD Poin Persentase kepemilikan KTP elektronik Persentase penerbitan KIA Persentase penerbitan surat pindah Persentase kepemilikan akta kelahiran Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan Nilai SAKIP OPD Poin Persen Persen Persen Persen Program Pencatatan Sipil Persen Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persen Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Penataan Desa Persentase peningkatan status desa mandiri Persentase desa yang melaksanakan kerja sama Program Peningkatan Kerjasama Desa Persen Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) CC 97.13 9,92 N/A 95.90 4 0 CC 7.87 73.94 Target CC 97.6 19,92 100 96.50 6 CC 10.24 74,75 2021 Rp 5,848,351,68 7.00 10,000,000 90,000,000
9,435,429,59 0 630,000,000 2,023,000,00 0 Target B 98.07 29,92 100 97 8 3 B 12.6 76.06 2022 Rp 5,848,351,68 7.00 10,000,000 80,000,000 93,000,000 10,000,000 10,437,458,3 73 20,070,000,0 00 2,700,000,00 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp B 5,848,351,68 7.00 B 5,848,351,68 7.00 98.54 10,000,000 99.01 10,000,000 39,92 49,92 100 100 97.50 87,500,000 98 93,500,000 10 110,000,000 12 112,000,000 3 12,000,000 3 12,000,000 B 11,506,000,0 00 B 10,260,000,0 00 14.96 17,670,000,0 00 17.32 270,000,000 78.87 3,300,000,00 0 85.21 3,850,000,00 0 Target B 99.48 59,92 100 98,5 14 3 B 19.69 91.55 2025 Rp 5,848,351,68 7.00 10,000,000 101,000,000 114,000,000 12,000,000 10,317,000,0 00 150,000,000 4,400,000,00 0 Target BB 99.95 69,92 100 99 16 3 BB 22.05 97.89 2026 Rp 5,848,351,68 7.00 10,000,000 106,500,000 116,000,000 15,000,000 10,374,000,0 00 70,000,000 4,950,000,00 0 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab BB 35,090,110,1 22 DISLH 99.95 60,000,000 DISDUKCAP IL 69,92 100 99 468,500,000 DISDUKCAP IL 16 545,000,000 DISDUKCAP IL 15 61,000,000 DISDUKCAP IL BB 62,329,887,9 63 DISDUKCAP IL 22.05 38,860,000,0 00 DPMD 97.89 21,223,000,0 00 DPMD 269
Kode 1.6.2.1 3.4 1.6.2.1 3.5 1.1.X.X X.1 14 7.4.2.1 4.2 7.4.2.1 4.3 7.4.2.1 4.4 1.1.X.X X.1 15 4.8.2.1 5.2 4.8.2.1 5.3 1.1.X.X X.1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib adminsitrasi Persentase lembaga adat desa yang aktif Persen Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persen Nilai SAKIP OPD Poin Total Fertility Rate (TFR) Persentase PUS akseptor KB Persen Persen Persen Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif Nilai SAKIP OPD Poin Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PERHUBUNGAN Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran Persentase sarpras keselamatan jalan Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut Nilai SAKIP OPD Poin Persen Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 19.69 39.37 CC 2.80 58.50 62.65 CC 41.87 N/A CC Target 23.62 41.73 CC 2.8 59.5 63.65 CC 43.91 10 CC 2021 Rp 1,971,409,57 0 363,946,800 4,658,917,75 7 17,760,000 4,990,691,89 1 925,467,154. 00 6,980,512,42 0.00 17,733,205,0 00 86,999,000 5,307,405,00 0 Target 27.56 44.09 B 2.75 60.5 64.65 B 48 20 B 2022 Rp 4,825,000,00 0 985,000,000 6,546,192,00 0 87,534,348 5,463,244,18 6 1,245,850,00 0.00 8,931,930,39 0.00 14,844,432,0 00 170,780,000 6,109,449,00 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 31.50 2,240,000,00 0 35.43 9,830,900,00 0 46.46 1,190,000,00 0 48.82 1,275,000,00 0 B 7,118,150,00 0 B 6,859,150,00 0 2.70 96,287,782 2.65 105,916,560 61.50 6,401,021,43 7 62.50 6,390,138,41 4 65.65 1,276,850,00 0.00 66.65 1,304,950,00 0.00 B 9,234,435,44 1.00 B 8,805,027,70 2.00 55.96 16,286,375,2 00 64.20 17,500,332,0 00 40 270,780,000 60 187,858,000 B 6,448,491,00 0 B 7,093,340,00 0 Target 39.37 51.18 B 2.60 63.50 67.65 B 72.44 80 B 2025 Rp 2,670,000,00 0 1,410,000,00 0 6,907,150,00 0 116,508,216 6,856,808,08 7 1,335,360,00 0.00 9,242,989,43 3.00 19,240,365,0 00 206,644,000 7,802,674,00 0 Target 43.31 53.54 BB 2.55 64.50 68.65 BB 79.90 100 BB 2026 Rp 2,985,000,00 0 1,550,000,00 0 6,968,650,00 0 128,159,037 7,368,949,22 7 1,368,311,00 0.00 9,702,903,09 7.00 21,154,401,0 00 227,308,000 8,582,942,00 0 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 43.31 24,522,309,5 70 DPMD 53.54 6,773,946,80 0 DPMD BB 39,058,209,7 57 DPMD 2.55 552,165,943 DP3AP2KB 64.50 37,470,853,2 42 DP3AP2KB 68.65 DP3AP2KB 7,456,788,15 4.00 BB 52,897,798,4 83.00 DP3AP2KB 79.90 106,759,110, 200 DISHUB 100 1,150,369,00 0 DISHUB BB 41,344,301,0 00 DISHUB 270
Kode 16 4.9.2.1 6.2 4.9.2.1 6.3 1.1.X.X X.1 17 4.1.2.1 7.2 4.1.2.1 7.3 4.1.2.1 7.4 4.1.2.1 7.5 4.1.2.1 7.6 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase OPD yang menggunakan e- gov dalam penyelenggaraa n kegiatan utama OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online Nilai SAKIP OPD Poin Persen Persen Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam (unit) Persentase koperasi yang patuh perundang- undangan Laporan tingkat kesehatan KSP/USP (dokumen) Persentase koperasi yang dilatih Pertumbuhan Omset Aset Koperasi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Unit Persen Dokumen Persen Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 72.73 60 CC 245 12 1 24,49 0.19 Target 72.73 75 CC 20 24 1 36,73 0.19 2021 Rp 939,006,781 292,754,900 3,448,701,37 1 375,547,967 150,000,000 319,237,577 445,553,609 Target 78.18 80 B 20 36 1 48,98 0,37 2022 Rp 2,025,000,00 0 2,100,000,00 0 3,843,701,37 1 100,000,000 475,547,967 200,000,000 851,161,334. 70 490,108,969. 90 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 83.63 2,227,500,00 0 89.08 2,450,250,00 0 85 2,205,000,00 0 90 2,314,500,00 0 B 4,068,701,37 1 B 4,293,701,37 1 20 110,000,000 20 121,000,000 48 60 523,102,763. 70 575,413,040. 07 1 220,000,000 1 242,000,000 61,22 936,277,468. 17 73,47 1,029,905,21 4.99 0.57 539,119,866. 89 0.75 593,031,853. 58 Target 94.53 95 B 20 72 1 85,71 0.94 2025 Rp 2,695,275,00 0 2,458,950,00 0 4,518,701,37 1 133,100,000 632,954,344. 08 266,200,000 1,132,895,73 6.49 652,335,038. 94 Target 100 100 BB 20 96 1 97,96 1.13 2026 Rp 2,964,802,50 0.00 2,608,845,00 0 4,743,701,37 1 146,410,000 696,249,778. 48 292,820,000 1,246,185,31 0.13 717,568,542. 83 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 100 13,301,834,2 81.00 DISKOMINF O 100 11,980,049,9 00 DISKOMINF O BB 24,917,208,2 26 DISKOMINF O 120 610,510,000 DISKOP UKM 96 3,278,815,86 0.33 DISKOPUK M 6 1,221,020,00 0 DISKOPUK M 97,96 5,515,662,64 1.48 DISKOPUK M 1.13 3,437,717,88 1.14 DISKOPUK M 271
Kode 4.1.2.1 7.7 4.1.2.1 7.8 1.1.X.X X.1 18 4.90.2. 18.2 4.90.2. 18.3 4.90.2. 18.4 4.90.2. 18.5 4.90.2. 18.6 1.1.X.X X.1 19 10.10.2 .19.2 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PENANAMAN MODAL Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pertumbuhan omset aset UMKM Persen Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil Nilai SAKIP OPD Poin Unit Nilai investasi PMDN Rupiah Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Nilai investasi PMA Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M Persentase permohonan perijinan yang dilayani Persentase Perusahaan Wajib Lapor LKPM yang melapor Data base Sistem Informasi Perijinan Penanaman Modal Nilai SAKIP OPD Poin Rupiah Proyek Persen Persen Database Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pengembangan Jumlah Pemuda berprestasi Orang Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 0 0 CC 583,136,792 ,100 1,288,573,5 01,709 253 100 35,95 1 CC 6 Target 25 1 CC 584,187,00 0,000 1,289,605, 000,000 260 100 36,14 1 CC 5 2021 Rp Target 736,850,710 28 3,546,045,60 0 1 3,563,657,14 7 B 422,962,000 585,239,00 0,000 470,000,000 1,290,637, 000,000 267 437,043,000 100 460,707,000 36,33 150,000,000 1 936,795,627 B 656,560,136 5 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp Target 910,535,781 30 1,001,589,35 9.10 33 1,101,748,29 5.01 35 3,900,650,16 0 2 4,290,715,17 6 3 4,719,786,69 3.60 3 4,284,000,82 3.40 B 4,712,400,90 5.74 B 5,183,640,99 6.31 B 355,258,200 586,293,00 390,784,020 587,349,00 429,862,422 588,407,00 0,000 0,000 0,000 407,000,000 1,291,670, 000,000 274 447,700,000 1,292,704, 000,000 281 492,470,000 1,293,739, 000,000 289 480,747,300 100 528,822,030 100 581,704,233 100 506,777,700 36,51 557,455,470 36,69 613,201,017 36,85 165,000,000 1 181,500,000 1 199,650,000 1 954,617,505. 10 B 898,507,988. 13 B 978,050,139. 22 B 2,007,500,00 0 5 2,312,250,00 0 5 2,635,687,50 0 5 2025 Rp 1,211,923,12 4.51 5,191,765,36 2.96 5,702,005,09 5.95 472,848,664. 20 541,717,000 639,874,656. 30 674,521,118. 70 219,615,000 1,093,163,72 3.04 3,024,984,37 5 Target 38 4 BB 589,467,00 0,000 1,294,774, 000,000 297 100 37,02 1 BB 6 2026 Rp 1,333,115,43 6.96 5,710,941,89 9.26 6,272,205,60 5.54 520,133,530. 62 595,888,700 703,862,121. 93 741,973,230. 57 241,576,500 1,219,844,25 3.18 3,417,855,59 4 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp 38 6,295,762,70 6.58 14 27,359,904,8 91.82 BB 29,717,910,5 73.94 589,467,00 0,000 2,591,848,83 6.82 1,294,774, 000,000 297 2,954,775,70 0 100 3,372,053,34 1.23 37,02 3,554,635,53 6.27 1 1,157,341,50 0 BB 6,080,979,23 5.67 26 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab DISKOPUK M DISKOPUK M DISKOPUK M DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DISPORA 272
Kode 10.10.2 .19.3 10.10.2 .19.4 1.1.X.X X.1 20 1.3.2.2 0.2 21 4.9.2.2 1.2 22 10.11.2 .22.2 10.11.2 .22.3 10.11.2 .22.5 23 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah STATISTIK Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral PERSANDIAN Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi KEBUDAYAAN Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya PERPUSTAKAAN Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Jumlah atlit berprestasi Orang Persentase anggota Pramuka yang dilatih Nilai SAKIP OPD Poin Persen Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data Instansi Persentase informasi daerah yang diamankan Persen jumlah event/pertunjuk an seni dan budaya yang dilaksanakan Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif Jumlah situs yang dilestarikan Event Persen Buah Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 39 20 CC 55 100 23 100 10 Target 39 20 CC 58 100 33 100 10 2021 Rp 4,566,579,60 6 250,000,000 644,080,704 134,668,000 29,760,000 2,850,000,00 0 1,500,000,00 0 125,000,000 Target 44 30 B 58 100 38 100 10 2022 Rp 6,501,840,86 5 400,000,000 2,038,731,50 0 148,134,800 65,420,000 3,350,000,00 0 1,950,000,00 0 137,500,000 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 49 6,055,500,00 0 54 7,797,000,00 0 40 500,000,000 50 600,000,000 B 2,915,000,00 0 B 2,272,000,00 0 58 162,948,280 58 179,243,108 100 71,962,000 100 79,158,200 38 3,350,000,00 0 38 3,350,000,00 0 100 2,200,000,00 0 100 2,450,000,00 0 10 151,250,000 10 166,375,000 Target 59 60 B 58 100 38 100 10 2025 Rp 9,115,000,00 0 700,000,000 879,000,000 197,167,418 87,074,020 3,350,000,00 0 1,800,000,00 0 183,012,500 Target 64 70 BB 58 100 38 100 10 2026 Rp 10,357,000,0 00 800,000,000 681,500,000 216,884,159 95,781,422 3,350,000,00 0 2,950,000,00 0 201,313,750 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 64 44,392,920,4 71 DISPORA 70 3,250,000,00 0 DISPORA BB 9,430,312,20 4 DISPORA 58 1,039,045,76 5 DISKOMINF O 100 429,155,642 DISKOMINF O 38 16,250,000,0 00 DISPARBUD 100 10,650,000,0 00 DISPARBUD 10 813,201,250 DISPARBUD 273
Kode 10.4.2. 23.2 10.4.2. 23.3 1.1.X.X X.1 24 1.90.2. 24.2 1.90.2. 24.3 1.90.2. 24.4 C 25 4.3.3.2 5.3 4.3.3.2 5.4 4.3.3.2 5.5 4.3.3.2 5.6 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KEARSIPAN Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Perizinan Penggunaan Arsip Peningkatan kunjungan perpustakaan Jumlah naskah kuno yang dilestarikan Nilai SAKIP OPD Poin Persen Naskah Kuno Cakupan pengelolaan kearsipan Pesentase arsip terselamatkan Persen Persen Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan Izin PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap Produksi Benih Ikan Produksi Perikanan Budidaya Persentase pelanggaran usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ditangani Produksi olahan kelautan dan perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Ton Ekor Ton Persen Ton Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) -76.06 Target 25 2021 Rp 734,941,244 Target 50 2022 Rp 808,435,368. 40 0
3 50,000,000 CC CC 383,017,343 B 844,000,000 70 70 58,556,105 75 70,267,326 60 65 94,299,706 70 103,729,676. 60 0 3 15,000,000 3 15,000,000 109,035,719, 536 119,275,929, 079.21 3,039.30 3,212.54 2,356,338,21 3 3.395.65 3,553,967,27 6 7,100,000 7,462,100 2,845,498,06 5 7.842.667 4,389,021,72 6 42,409.90 44,572.81 46,846.02
100 50,000,000 100 50,000,000 4,405.45 4,493.56 700,000,000 4,583.43 1,280,000,00 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 80 889,278,905. 24 15 978,206,795. 76 3 50,000,000 3 50,000,000 B 919,000,000 B 919,000,000 80 84,320,791.2 0 85 101,184,949. 44 75 114,102,644. 26 80 125,512,908. 69 3 15,000,000 3 15,000,000 126,719,387, 166.06 136,947,492, 718.46 3,589.21 3,968,460,90 7 3,793.79 4,564,729,92 8 8,242,643 4,918,805,76 5 8,623,210 5,163,370,69 3 49,235.16 51,746.16 100 50,000,000 100 50,000,000 4,675.10 1,367,000,00 0 4,768.60 1,441,200,00 0 2025 Target Rp 16 1,076,027,47 5.34 3 50,000,000 B 920,000,000 90 121,421,939. 33 85 138,064,199. 55 3 15,000,000 142,114,053, 351.42 4,010.04 5,129,863,45 0 9,003,777 5,735,801,14 4 54,385.21 100 50,000,000 4,863.97 1,522,820,00 0 2026 Target Rp 17 1,183,630,22 2.87 3 50,000,000 BB 920,000,000 95 145,706,327. 19 90 151,870,619. 51 3 15,000,000 134,861,547, 963.47 4,238.61 5,652,748,42 7 9,384,344 6,365,276,67 1 57,158.86 100 50,000,000 4,961.25 1,592,102,00 0 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 17 4,781,241,10 6.38 DISPUSTAK A ARSIP 3 250,000,000 DISPUSTAK A ARSIP BB 3,986,017,34 3 DISPUSTAK A ARSIP 95 497,136,646. 96 DISPUSTAK A ARSIP 90 613,477,110. 35 DISPUSTAK A ARSIP 3 90,000,000 DISPUSTAK A ARSIP 768,954,129, 814.61 4,238.61 25,226,108,2 01 DISLUTKAN 9,484,344 29,417,774,0 DISLUTKAN 64.00 57,158.86 DISLUTKAN 100 300,000,000 DISLUTKAN 4,961.25 7,903,122,00 0 DISLUTKAN 274
Kode 1.1.X.X X.1 26 8.1.3.2 6.2 8.1.3.2 6.3 8.1.3.2 6.5 1.1.X.X X.1 27 4.3.3.2 7.2 4.3.3.2 7.3 4.3.3.2 7.4 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PARIWISATA Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Produksi garam rakyat Nilai SAKIP OPD Poin Ton Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 3,438.15 CC Persentase destinasi wisata yang dikembangkan Media promosi online yang aktif Persen Media 20 1 Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya Nilai SAKIP OPD Poin Orang 240 CC Produksi komoditas pertanian unggulan : - Padi (GKG) - Tembakau - Melon - Sapi Indeks ketersediaan prasarana pertanian Kenaikan prosentase penerapan Ton/Tahun 318,322 20,224 Ton/Tahun 15,320 Kw/Tahun 179,189 Ekor/Tahu n Poin 50 Persen 30 Target 3,472.53 CC 25 1 300 CC 323,097 20,628.48 12,631 183,310 50 31 2021 Rp 5,786,741,71 3 9,500,000,00 0 211,000,000 950,000,000 6,038,965,09 4.00 14,667,800,0 00 13,900,000,0 00 1,300,000,00 0 2022 Target Rp 3,507.26 B 6,365,375,80 4.40 40 12,500,000,0 00 1 250,000,000 100 1,057,500,00 0 B 6,189,939,22 1.35 15,107,834,0 00 323,733 - 21,041.05 - - 13,010 - 187,893 50 14,317,000,0 00 32 1,339,000,00 0 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 3,542.33 3,577.75 B 7,001,913,35 4.94 B 7,702,104,68 9.53 60 15,500,000,0 00 75 18,500,000,0 00 1 310,000,000 1 450,000,000 100 1,148,250,00 0 100 1,248,075,00 0 B 6,344,687,70 1.88 B 6,503,304,89 4.43 15,561,069,0 20 16,027,901,0 90 324,370 - 21,461.87 - - 13,151 - 193,530 325,007 - 21,891.11 - - 13,552 - 198,852 50 14,746,510,0 00 50 15,188,905,3 00 34 1,379,170,00 0 35 1,420,545,10 0 2025 Target Rp 3,613.53 B 8,472,315,42 7.79 95 21,500,000,0 00 1 500,000,000 100 1,357,882,50 0 B 6,665,887,51 6.79 16,508,738,1 23 325,643 - 22,328.93 - - 13,851 - 204,320 50 15,644,572,4 59 37 1,463,161,45 3 2026 Target Rp 3,649.67 BB 9,319,546,94 2.47 100 9,500,000,00 0 1 550,000,000 100 1,478,670,75 0 BB 6,832,534,70 4.71 17,004,000,2 67 326,277 - 22,775.51 - - 13,961 - 209,939 50 16,113,909,6 32 38 1,507,056,29 6 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp 3,649.67 BB 44,647,997,9 32.13 100 87,000,000,0 00 1 2,271,000,00 0 800 7,240,378,25 0 BB 38,575,319,1 33 94,877,342,5 00 326,277 22,775.51 13,961 209,939 50 89,910,897,3 91 38 8,408,932,84 9 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab DISLUTKAN DISLUTKAN DISPARBUD DISPARBUD DISPARBUD DISPARBUD DISTAN DISTAN DISTAN 275
Kode 4.3.3.2 7.5 4.3.3.2 7.6 4.3.3.2 7.7 1.1.X.X X.1 28 4.1.3.3 0.2 4.1.3.3 0.3 4.1.3.3 0.4 4.1.3.3 0.5 4.1.3.3 0.6 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PERDAGANGAN Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan biosecurity budidaya ternak Persentase penurunan tingkat serangan penyakit hewan/tanaman Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan Persentase desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi Nilai SAKIP OPD Poin Persen Rekomend asi Persen Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan nilai omset perdagangan Persen Juta Rupiah Operasi Pasar Kali Nilai transaksi pameran Rp Pasar tertib ukur Pasar Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) Target 2021 Rp Target 2022 Rp Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp Target 2025 Rp Target 2026 Rp Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp Perangkat Daerah Penanggun g Jawab 30 30 800,000,000 30 824,000,000 25 848,720,000 25 874,181,600 20 900,407,048 20 927,419,250 20 5,174,727,89 8 DISTAN 260 260 200,000,000 260 206,000,000 260 212,180,000 260 218,545,000 260 225,102,000 260 231,855,000 1560 1,293,682,00 0 DISTAN 5 5 1,800,000,00 0 5 1,854,000,00 0 5 1,909,620,00 0 5 1,966,909,00 0 5 2,025,916,00 0 5 2,086,693,00 0 30 11,643,138,0 00 DISTAN CC CC 33,724,417,9 52 B 34,230,284,2 21.28 B 34,743,738,4 84.60 B 35,264,894,5 61.87 B 35,793,867,9 80.30 BB 36,330,776,0 00 BB 210,087,979, 200.04 DISTAN N/A
60 200,000,000 70 220,000,000 80 240,000,000 90 260,000,000 90 28,000,000 90 948,000,000 DISPERIND ANG 114,502.22 115,002.22 50.000.000 115,502.22 50,000,000 116,002.22 75,000,000 116,502.22 100,000,000 117,002.22 125,000,000 117,502.22 150,000,000 117,502.22 550,000,000 DISPERIND ANG N/A
2 300,000,000 2 330,000,000 2 360,000,000 2 390,000,000 2 420,000,000 10 1,800,000,00 0 DISPERIND ANG 0
200,000,00 0 100,000,000 400,000,00 0 200,000,000 600,000,00 0 3,000,000,00 0 800,000,00 0 400,000,000 1,000,000, 000 500,000,000 1,000,000, 000 4,200,000,00 0 DISPERIND ANG 0 3 500,000,000 5 600,000,000 7 700,000,000 10 800,000,000 12 900,000,000 15 1,000,000,00 0 15 4,500,000,00 0 DISPERIND ANG 276
Kode 1.1.X.X X.1 29 4.7.3.3 1.2 30 11.90.3 .32.3 D 31 1.1.4.1. 2 1.1.4.1. 3 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PERINDUSTRIAN Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Nilai SAKIP OPD Poin Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Persen TRANSMIGRASI Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase transmigran yang difasilitasi Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan Persen Persen Persen Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan Persentase kebijakan pada Persen Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) CC 100 100 100 100 100 100 Target CC 100 100 100 100 100 100 2021 Rp 5,731,041,21 2 8,000,000,00 0 23,917,287 75,861,840,7 35 9,712,154,57 0 1,633,983,42 8 Target B 100 100 100 100 100 100 2022 Rp 5,817,006,83 0.18 8,575,000,00 0 170,000,000 89,198,637,4 17.25 14,232,624,1 26.50 2,241,402,30 7.95 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp B 5,904,261,93 2.63 B 5,992,825,86 1.62 100 9,150,000,00 0 100 9,720,000,00 0 100 180,000,000 100 200,000,000 94,666,006,5 37.68 105,095,535, 270.14 100 15,655,886,5 39.15 100 17,221,475,1 93.07 100 100 100 2,437,042,53 8.75 100 2,652,246,79 2.62 100 100 Target B 100 100 100 100 100 100 2025 Rp 6,082,718,24 9.55 10,300,000,0 00 210,000,000 111,620,772, 390.86 18,943,622,7 12.37 2,888,971,47 1.88 Target BB 100 100 100 100 100 100 2026 Rp 6,173,959,02 3.29 10,875,000,0 00 222,000,000 121,345,589, 858.64 20,837,984,9 83.61 3,149,368,61 9.07 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp BB 35,701,813,1 09 100 56,620,000,0 00 100 1,005,917,28 7 597,788,382, 209.57 100 96,603,748,1 24.70 100 100 15,003,015,1 58.27 100 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab DISPERIND ANG DISPERIND ANG DISNAKERT RANS SETDA SETDA SETDA 277
Kode 1.1.4.1. 1 32 1.1.4.2. 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Administrasi Umum SEKRETARIAT DPRD Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan bidang pembangunan yang dilaksanakan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persentase kebijakan Administrasi umum dan Tata Usaha Pimpinan serta kerumahtanggga n Kepala Daerah yang dilaksanakan Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan. Nilai SAKIP OPD Poin Persen Persen Persen Persen Dokumen Laporan Dokumen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 50 100 100 100 CC 39 Target 50 100 100 100 CC 43 2021 Rp 22,942,309,8 37 31,706,230,2 75 Target 50 100 100 100 B 43 2022 Rp 26,643,665,2 92.80 35,080,853,3 02.50 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 60 70 100 26,095,272,0 50.78 100 27,197,039,4 84.56 100 100 100 100 B B 43 38,439,538,6 32.75 43 44,217,845,4 96.03 Target 80 100 100 100 B 43 2025 Rp 28,408,983,6 61.71 46,969,091,7 45.63 Target 85 100 100 100 BB 43 2026 Rp 29,742,122,2 56.59 51,666,000,9 20.19 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp 85 100 161,029,392, 583.44 100 100 BB 43 248,079,560, 372.09 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab SETDA SETDA SETDA SETDA SET DPRD 278
Kode 1.1.4.2. 2 E 33 1.3.5.1. 2 1.3.5.1. 3 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Keuangan dan Perencanaan Nilai SAKIP OPD Poin Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas Jumlah berita yang dipublikasikan Persen Berita UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD Persen Persen Persen Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) CC 60 733 100 100 100 100 Target CC 60 733 100 100 100 100 2021 Rp 9,867,162,62 5 473,248,284, 913.71 1,344,285,45 6 839,955,582 Target B 65 750 100 100 100 100 2022 Rp 11,000,092,3 87.50 414,841,693, 742.37 1,411,499,72 8.80 881,953,361. 10 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp B 67.50 12,038,266,7 76.25 B 70 13,806,928,3 03.88 750 760 361,019,021, 377.43 366,385,160, 116.26 100 1,482,074,71 5.24 100 1,556,178,45 1 100 100 926,051,029. 16 972,353,580. 61 100 100 100 100 Target B 72.50 760 100 100 100 100 2025 Rp 14,410,102,7 99.26 355,935,804, 725.88 1,633,987,37 3.55 1,020,971,25 9.64 Target BB 75 760 100 100 100 100 2026 Rp 15,950,113,0 79.19 261,757,576, 643.15 1,715,686,74 2.23 1,072,019,82 2.63 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp BB 75 77,072,665,9 71.08 760 2,233,187,54 1,518.80 100 9,143,712,46 6.82 100 5,713,304,63 5.14 100 100 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab SET DPRD SET DPRD SET DPRD BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA 279
Kode 1.1.X.X X.1 34 1.1.5.2. 2 1.1.5.2. 3 1.1.X.X X.1 1.1.5.2. 4 1.1.X.X X.1 35 1.3.5.3. 2 1.1.X.X X.1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KEUANGAN Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KEPEGAWAIAN Program Kepegawaian Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Nilai SAKIP OPD Poin Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) CC Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan Validasi data aset Ketepatan Tepat waktu Hari kerja 2 Persen 96 Nilai SAKIP OPD Poin CC Realisasi Penerimaan PAD Rupiah 203,926,708 ,187.53 Nilai SAKIP OPD Poin CC Rasio jabatan fungsional bersetifikat kompetensi Prosentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu Nilai SAKIP OPD Poin Persen Persen 0.00 70 CC Target CC Tepat waktu 2 96.50 CC 232,385,80 1,437 CC 30 95 CC 2021 Rp Target 7,310,016,74 5 B 408,338,210, 924.71 Tepat waktu 2 7,182,500,00 0 97 23,774,890,0 00 B 986,533,040 255,029,35 2,732 14,021,798,0 66 B 1,485,000,00 0 34 95 6,492,000,00 0 B Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022 2023 2024 Rp Target Rp Target Rp 7,675,517,58 2.25 B 8,059,293,46 1.36 B 8,462,258,13 4.43 345,939,465, 138.23 Tepat waktu 287,648,126, 049.78 Tepat waktu 289,264,836, 264.16 2 2 7,900,700,00 0 97.50 8,690,800,00 0 98 9,559,900,00 0 26,152,400,0 00 B 28,767,600,0 00 B 30,644,000,0 00 986,533,040 274,656,98 8,932 1,025,994,36 1.60 296,534,73 7,098 1,077,294,07 9.68 14,232,125,0 36.99 B 14,445,606,9 12.54 B 14,662,291,0 16.23 1,485,000,00 0 35 1,485,000,00 0 36 1,485,000,00 0 95 95 6,692,000,00 0 B 6,992,000,00 0 B 7,192,000,00 0 Target B Tepat waktu 2 98.50 B 320,966,78 3,286 B 38 95 B 2025 Rp 8,885,371,04 1.15 272,747,366, 925.95 10,515,900,0 00 34,808,800,0 00 1,141,931,72 4.46 14,882,225,3 81.48 1,485,000,00 0 7,292,000,00 0 Target BB Tepat waktu 1 99 BB 348,301,07 8,060 BB 40 95 BB 2026 Rp 9,329,639,59 3.21 172,942,591, 207.09 11,567,500,0 00 38,289,700,0 00 1,221,866,94 5.17 15,105,458,7 62.20 1,485,000,00 0 7,492,000,00 0 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp BB 49,722,096,5 57.41 Tepat waktu 1,776,880,59 6,509.92 1 99 55,417,300,0 00 BB 182,437,390, 000 348,301,07 8,060 6,440,153,19 0.91 BB 87,349,505,1 75.44 40 8,910,000,00 0 95 BB 42,152,000,0 00 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab BAPPEDA BPKAD BPKAD BPKAD BPKAD BAPENDA BAPENDA BKPP BKPP BKPP 280
Kode 36 1.90.5. 4.2 37 1.4.5.5. 2 F 38 1.90.6. 1.2 1.90.6. 1.3 1.1.X.X X.1 G 39 1.6.7.1. 2 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi Persen PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program Penelitian dan Pengembangan Daerah UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persen Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada pemerintah daerah Persentase OPD yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur Nilai SAKIP OPD Poin Persen Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persen Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase penyelenggaraa n pelayanan yang dilimpahkan Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 60 100 95 72.73 CC 100 Target 62 100 95 72.73 CC 100 2021 Rp 1,245,000,00 0 228,095,100 13,309,496,3 79 2,399,289,20 0 606,273,340 10,303,933,8 39 100,357,663, 200 1,339,390,78 8 Target 64 100 95 77.27 B 100 2022 Rp 1,245,000,00 0 239,499,855 17,200,985,1 22.10 4,228,658,12 0 717,150,674 12,255,176,3 28.10 124,740,094, 800 1,098,475,28 4 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 66 1,245,000,00 0 68 1,245,000,00 0 100 100 251,474,847. 75 17,556,067,2 34.31 264,048,590. 14 19,281,585,5 57.74 95 4,613,199,93 2 95 5,074,519,92 5.20 84.09 788,865,741 90.91 867,752,316 B 12,154,001,5 60.91 B 13,339,313,3 17 137,214,104, 275.20 150,935,514, 709.56 100 2,481,522,81 2.40 100 2,729,675,09 3.64 Target 70 100 95 95.45 B 100 2025 Rp 1,245,000,00 0 277,251,019. 64 21,179,655,7 13.52 5,581,971,91 7.72 954,527,547 14,643,156,2 48.70 166,029,066, 179.32 3,002,642,60 3 Target 72 100 95 100 BB 100 2026 Rp 1245000000 291,113,570. 63 23,267,532,8 84.87 6,140,169,10 9.49 1,049,980,30 2 16,077,383,4 73.57 182,460,900, 797.25 3,302,906,86 3.30 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp 72 7,470,000,00 0 100 1,551,482,98 3.16 111,795,322, 891.53 95 28,037,808,2 04.41 100 4,984,549,91 9.84 BB 78,772,964,7 67.28 847,782,730, 516.98 100 13,954,613,4 44.34 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab BKPP BAPPEDA ITDA ITDA ITDA KECAMATA N 281
Kode 1.6.7.1. 3 1.6.7.1. 4 1.6.7.1. 5 1.6.7.1. 6 1.1.X.X X.1 H 40 1.1.8.1. 2 1.1.8.1. 3 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Persentase usulan masyarakat yang disetujui Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu Nilai SAKIP OPD Poin Persen Persen Persen Persen Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU Persen Persen Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 15 100 100 85 CC 100 74 Target 15 100 100 85 CC 100 0 2021 Rp 39,863,367,9 48 891,155,892 3,668,677,05 6 896,760,996 53,698,310,5 20 4,803,742,03 6 101,015,020 978,254,899 Target 15 100 100 90 B 100 0 2022 Rp 58,681,495,2 12 1,016,760,99 6 4,319,995,20 0 1,676,647,82 4 57,946,720,2 84 7,318,021,28 0.60 166,984,063 1,076,080,38 8.90 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 15 64,729,644,7 33.20 20 71,202,609,2 06.52 100 1,118,437,09 5.60 100 1,441,480,81 2 100 4,421,994,72 0 100 4,864,194,19 2 93 2,174,312,60 4 95 2,391,743,86 4.40 B 62,288,192,3 10 B 68,305,811,5 41 7,751,523,40 8.66 8,530,625,74 9.53 100 183,682,469. 30 100 202,050,716. 23
1,183,688,42 7.79 76
1,302,057,27 0.57 Target
20 100
100 97
B 100
2025 Rp 78,322,870,1 27.17 1,775,708,89 2 5,350,613,61 1.20 2,630,918,25 0.84 74,946,312,6 95.10 9,382,468,32 4.48 222,255,787. 85 1,432,262,99 7.63 Target 25 100 100 100 BB 100
2026 Rp 86,155,157,1 39.89 1,953,279,78 1.20 5,885,674,97 2.32 2,894,010,07 5.92 82,269,871,9 64.61 10,318,421,1 56.93 244,481,366. 64 1,575,489,29 7.39 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp 25 398,955,144, 366.78 100 8,196,823,46 8.80 100 28,511,149,7 51.52 100 12,664,393,6 15.16 BB 399,455,219, 314.71 48,104,801,9 56.19 100 1,120,469,42 3.02 76 7,547,833,28 1.27 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab KECAMATA N KECAMATA N KECAMATA N KECAMATA N KECAMATA N BAKESBAN GPOL BAKESBAN GPOL 282
Kode 1.1.8.1. 4 1.1.8.1. 5 1.1.8.1. 6 1.1.X.X X.1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba" Persentase penyelesaian konflik sosial Persen Persen Persen Persen Persen Nilai SAKIP OPD Poin Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020) 100 10 85 N/A 100 CC Target 100 25 87 30.77 100 CC 2021 Rp 110,249,489 60,479,754 767,061,885 2,786,680,98 9 Target 100 40 89 38.46 100 B 2022 Rp 648,574,637. 90 66,527,729.4 0 2,043,768,07 3.50 3,316,086,38 7.90 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023 2024 Target Rp Target Rp 100 100 50 55 90 713,432,101. 69 91 784,775,311. 86 46.15 73,180,502.3 4 53.85 80,498,552.5 7 100 2,248,144,88 0.85 100 2,472,959,36 8.94 B 3,349,395,02 6.69 B 3,688,284,52 9.36 Target 100 60 92 61.54 100 B 2025 Rp 863,252,843. 04 88,548,407.8 3 2,720,255,30 5.83 4,055,892,98 2.29 Target 100 65 93 69.23 100 BB 2026 Rp 949,578,127. 35 97,403,248.6 1 2,992,280,83 6.41 4,459,188,28 0.52 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) Target Rp 100 65 93 4,069,862,51 0.84 69.23 466,638,194. 76 100 13,244,470,3 50.52 BB 21,655,528,1 95.77 Perangkat Daerah Penanggun g Jawab BAKESBAN GPOL BAKESBAN GPOL BAKESBAN GPOL BAKESBAN GPOL BAKESBAN GPOL BAKESBAN GPOL 283
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan indikator kinerja daerah baik dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah maupun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus pembangunan sesuai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang ada. Kondisi umum yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 diuraikan dalam bentuk indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dan fokus sebagai berikut: 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari : Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Seni Budaya dan Olah raga 2. Aspek Pelayanan Umum, yang menjelaskan segala bentuk pelayanan baik berupa barang ataupun jasa yang bersifat publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai perundang- undangan yang berlaku, terdiri dari : Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan 3. Aspek Daya Saing Daerah, yang menjelaskan kemampuan ekonomi daerah, terdiri dari Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fokus Iklim Investasi dan Sumber Daya Manusia Penetapan Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 8.1, sedangkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 8.2. 284
Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 No Indikator 1 2 3 4 5 6 Angka Kemiskinan 7 8 9 10 Poin Persen Poin Predikat Persen Persen Persen Tingkat Pengangguran Terbuka Poin Indeks Infrastruktur Wilayah Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat Persen Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum Persen Indeks Toleransi Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama IPM Indeks Reformasi Birokrasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Satuan Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 3,72 3,88 100 100 66.43 66.65 66.88 67.17 67.45 67.73 68.01 68.01 CC -6.68 13.44 13.28 13.03 12.72 12.40 12.07 11.72 11.72 2.28 3.74 72.55 NA 100 NA 4.05 (20.43) Target Kinerja Kondisi Awal (2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 3,79 100 3,81 100 3,75 100 3,82 100 3,84 100 3,88 100 CC 2.07 B 4.98 B 4.51 B 4.06 BB 5.30 B 3.10 BB 5.30 2.80 2.40 2.66 2.28 3.29 65.05 66.55 68.05 69.55 71.05 72.55 100 100 4.05 0.65 2.52 100 1.55 100 2.75 100 3.25 100 3.75 285
No A. A.1 A.2 Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Angka Kemiskinan Indeks Gini Tingkat Pengangguran Terbuka Fokus Kesejahteraan Sosial IPM Indeks Pendidikan PAUD Terakreditasi SD Terakreditasi A SMP Terakreditasi A Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi Persentase PTK SD tersertifikasi Persentase PTK SMP tersertifikasi Indeks Kesehatan Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021-2026 Satuan Kondisi Awal (2020) 2021 2022 Persen Persen (6.68) (3.05) 2.07 0.43 3.10 1.33 Persen (20.43) 0.65 1.55 Persen (0.42) 1.06 1.16 Persen Poin Persen 13.44 0.331 3.74 13.28 0.330 3.29 13.03 0.329 2.80 Poin Poin Persen Persen Persen Persen Persen Persen Poin Kasus/100. 000 KH Kasus/1.00 0 KH 66.43 0.589 34.60 13.60 10.20 89.63 70.46 70.18 0.711 141 10 66.65 0.592 36.10 15.60 12.20 90.63 72.96 72.68 0.714 136 9.4 66.88 0.596 37.60 17.60 14.20 92.63 75.46 75.18 0.717 130 9.3 Target Kinerja 2023 2024 4.06 2.53 4.51 3.03 2.75 3.25 1.26 1.36 12.72 0.328 2.66 12.40 0.327 2.52 67.17 0.599 39.10 19.60 16.20 94.63 77.96 77.68 0.721 125 67.45 0.602 40.60 21.60 19.20 96.63 80.46 80.18 0.725 120 9.2 9.1 2025 4.98 3.53 3.75 1.46 12.07 0.324 2.40 67.73 0.606 42.10 23.60 22.20 98.63 84.96 84.68 0.729 115 9 2026 5.30 3.83 4.05 1.56 11.72 0.323 2.28 68.01 0.609 43.60 25.60 24.20 100.00 87.46 87.18 0.734 110 8.9 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 5.30 3.83 4.05 1.56 11.72 0.323 2.28 68.01 0.609 43.60 25.60 24.20 100.00 87.46 87.18 0.734 110 8.9 286
No A.3 B. B.1 B.1. 1 B.1. 1.1 Indikator Fokus Seni Budaya dan Olah raga Jumlah atlit berprestasi Persentase krame adat aktif Jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib TERKAIT PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN APK PAUD APK SD APK SMP/MTs Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar Satuan Orang Persen Event Persen Poin Poin Poin Persen Persen Persen Ijin Persen Kondisi Awal (2020) 39 NA 23 100 64.88 110.7 110.36 98.24 45.00 5.00 1.030 100 2021 39 75 33 100 66.61 108.97 108.63 98.74 45.00 5.00 18 100 2022 44 75 38 100 68.34 107.24 106.90 98.94 50.00 20.00 21 100 Target Kinerja 2023 2024 49 77 38 54 78 38 100 100 70.07 105.51 105.17 98.96 71.80 103.78 103.44 98.98 50.00 55.00 25.00 30.00 26 28 100 100 2025 59 80 38 100 73.53 102.05 101.71 99.18 60.00 40.00 35 100 2026 64 85 38 100 75.26 100.00 100.00 100.00 60.00 40.00 26 100 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 64 85 38 100 75.26 100.00 100.00 100.00 60.00 40.00 154 100 287
No B.1. 1.2 B.1. 1.3 B.1. 1.4 Indikator Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar KESEHATAN Persentase balita stunting Indeks Kepuasan Layanan Rujukan Persentase nakes yang kompeten di pelayanan dasar Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan Persentase PIRT yang diterbitkan Cakupan posyandu keluarga aktif PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi Gedung pemerintah terbangun Luasan bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih & bersertifikat Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan Persentase akses sanitasi layak dan aman PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Luasan penanganan kawasan kumuh Satuan Persen Persen Poin Persen Persen Persen Persen Persen Unit M2 Persen Regulasi Persen Ha/tahun Kondisi Awal (2020) 100 27,79 74 80 80 70 14 45.72 2 0 0 1 79,43 815.37 2021 100 27,09 77 90 85 75 15 65.11 0 0 0.35 2 87,45 805.37 2022 100 26,29 79 100 90 80 60 69.19 1 15,000 0.35 2 100 795.37 Target Kinerja 2023 2024 100 100 25,29 81 100 24,09 83 100 95 97 85 80 90 100 81.81 84.92 3 15,000 3 0 0.35 0.35 2 100 2 100 785.37 775.37 2025 100 22,79 84 100 100 95 100 86.95 3 0 0.35 2 100 765.37 2026 100 21,39 85 100 100 100 100 89.56 0 0 0.35 2 100 755.37 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 100 21,39 85 100 100 100 100 89.56 10 30,000 2,10 12 100 755.37 288
No B.1. 1.5 B.1. 1.6 Indikator Satuan Kondisi Awal (2020) Persentase rumah korban bencana yang ditangani Pengelolaan/pemeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil) Penurunan luasan kawasan kumuh Persentase RTLH yang ditangani Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU Persentase pengembang perumahan yang sudah terfasilitasi Persen Unit Ha Persen Persen Persen 100.00 1.00 815.37 24.37 N/A N/A KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase Perda yang ditegakkan Persentase desa tangguh bencana Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran Persen Persen Menit 33.33 16.55 15 SOSIAL Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya Persen Persen 52.61 100.00 Persentase PMKS yang dibina Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani Persen Orang 37.65 768 2021 3.50 1.00 10.00 26.42 5.48 0 33.33 17.27 15 54.96 100.00 40,35 0 2022 3.50 2.00 10.00 28.47 5.48 0 46.00 19.42 15 61.71 100.00 50,15 200 Target Kinerja 2023 2024 3.50 3.50 3.00 3.00 10.00 30.52 5.48 10.00 32.57 5.48 0 10 60.00 20.86 15 72.00 22.30 15 70.43 73.69 100.00 100.00 61,64 200 73,81 200 2025 3.50 3.00 10.00 34.62 5.48 10 86.00 23.74 15 78.12 100.00 86,43 200 2026 3.50 3.00 10.00 36.67 5.48 10 100.00 25.18 15 83.68 100.00 99,95 200 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 21 3 755.37 36.67 32.88 30 100.00 25.18 15 83.68 100.00 13.52 1,000 289
No B.1. 2 B.1. 2.1 B.1. 2.2 B.1. 2.3 Indikator Satuan Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani Jumlah TMP Daerah yang dikelola Orang TMP daerah TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang terlatih Persentase tenaga kerja terdaftar terserap Dokumen database ketenagakerjaan Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industral Persen Persen Dokumen Persen PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif Capaian Kabupaten Layak Anak Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Cakupan pelaku indutri rumahan yang dibina Persen Data gender dan anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Persen Predikat Persen Dokumen Persen PANGAN Kondisi Awal (2020) 230 1 87.36 86.45 0 100 53.85 Madya 100 32.41 0 100 2021 90 1 88.36 95 0 100 53.85 Madya 100 46.30 0 100 2022 280 1 89.36 95 1 100 61.54 Nindya 100 56.71 1 100 Target Kinerja 2023 2024 530 630 1 1 90 95 1 100 91 95 1 100 69.23 76.92 Utama 100 KLA 100 67.13 1 100 77.55 1 100 2025 730 1 92 95 1 100 84.61 KLA 100 87.96 1 100 2026 830 1 93 95 1 100 92.30 KLA 100 98.38 1 100 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 830 1 80.00 95 5 100 92.30 KLA 100 98.38 5 100 290
No B.1. 2.4 B.1. 2.5 Indikator Konsumsi energi Konsumsi protein Rasio desa rawan pangan yang ditangani Persentase cakupan layanan pengawasan keamanan pangan Persentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif PERTANAHAN Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase permukiman baru yang terbangun Dokumen penatagunaan tanah LINGKUNGAN HIDUP Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan Persentase sampah yang ditangani Persentase pengurangan sampah Jumlah dokumen perencanaan LH Luasan taman kehati (ha) Persentase tingkat ketaatan pengelolaan limbah B3 Satuan Kkal/Kap/ Hari Gram/Kap /Hari Persen Persen Persen Persen Persen Dokumen Persen Persen Persen Dokumen Ha Persen Kondisi Awal (2020) 2.588,63 79.60 0.30 100.00 N/A N/A N/A N/A 56.15 25.30 16 N/A N/A 100 2021 2.578,63 78.6 0.45 100.00 62 100.00 100.00 1 56.15 25.30 17 NA NA 100 2022 2.568,63 77.6 0.48 100.00 66 100.00 100.00 1 56.35 28.30 18 1 4 100 Target Kinerja 2023 2024 2.558,63 2.548,63 76.6 75.6 0.51 100.00 0.54 100.00 77 79 100.00 100.00 100.00 100.00 1 1 56.45 56.55 31.30 19 - 5 100 34.30 20 - 6 100 2025 2.548,63 74.6 0.57 100.00 82 100.00 100.00 1 56.65 37.30 21 - 7 100 2026 2.548,63 73.6 0.60 100.00 92 100.00 100.00 1 56.75 40.30 22 - 8 100 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 2.548,63 73.6 0.60 100.00 92 100.00 100.00 6 56.75 40.3 22 1 8 100 291
No B.1. 2.6 B.1. 2.7 B.1. 2.8 Indikator Satuan Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan Jumlah tenaga fungsional yang dilatih Persentase pengaduan kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas Persen Orang Persen ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase kepemilikan KTP elektronik Persentase penerbitan KIA Persentase penerbitan surat pindah Persentase kepemilikan akta kelahiran Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan Persen Persen Persen Persen Persen Persen PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase lembaga adat desa yang aktif Persen Persentase peningkatan status desa mandiri Persen Persen Persentase desa yang melaksanakan kerja sama Persentase desa yang tertib adminsitrasi Persen PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase PUS akseptor KB Total Fertility Rate (TFR) Persen Persen Kondisi Awal (2020) 5 N/A 100 97.13 9,92 N/A 95.90 4.00 0.00 39.37 7.87 73.94 19.69 58.50 2.8 2021
100 97.6 19,92 100 96.50 6.00 0,00 41.73 10.24 74.75 23.62 59.5 2.8 2022 5 4 100 98.07 29,92 100 97.00 8.00 3.00 44.09 12.6 76.06 27.56 60.5 2.75 Target Kinerja 2023 2024 5 5 4 100 4 100 98.54 39,92 100 97.50 10.00 99.01 49,92 100 98.00 12.00 3.00 3.00 46.46 14.96 78.87 48.82 17.32 85.21 31.5 35.43 61.50 2.7 62.50 2.65 2025 5 4 100 99.48 59,92 100 98,5 14.00 3.00 51.18 19.69 91.55 39.37 63.50 2.6 2026 5 4 100 99.95 69,92 100 99.00 16.00 3.00 53.54 22.05 97.89 43.31 64.50 2.55 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 5 20 100 99.95 69,92 100 99.00 16.00 15.00 53.54 22.05 97.89 43.31 64.50 2.55 292
No B.1. 2.9 B.1. 2.10 B.1. 2.11 B.1. 2.12 Indikator Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif PERHUBUNGAN Persentase sarpras keselamatan jalan Persentase penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pertumbuhan omset aset koperasi Pertumbuhan omset aset UMKM Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam Persentase koperasi yang patuh perundang- undangan Laporan tingkat kesehatan KSP/USP Persentase koperasi yang dilatih (%) Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil PENANAMAN MODAL Nilai investasi PMDN Satuan Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Unit Persen Dokumen Persen Unit Rupiah Kondisi Awal (2020) 62.65 41.87 N/A 72.73 60.00 0.19 0.00 245 12 1 24,49 0 583,136,792 ,100 2021 63.65 43.91 10 72.73 75.00 0.19 25.00 20 24 1 36,73 1 584,187,0 00,000 2022 64.65 48.00 20 78.18 80.00 3.77 28.00 20 36 1 48,98 1 585,239,0 00,000 Target Kinerja 2023 2024 65.65 66.65 55.96 40 64.20 60 83.63 89.08 85.00 90.00 0.57 30.00 20 0.75 33.00 20 48 60 1 61,22 2 1 73,47 3 586,293,0 00,000 587,349,0 00,000 2025 67.65 72.44 80 94.53 95.00 0.94 35.00 20 72 1 85,71 3 588,407,0 00,000 2026 68.65 79.90 100 100.00 100.00 1.13 38.00 20 96 1 97,96 4 589,467,0 00,000 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 68.65 79.90 100 100 100.00 1.13 38.00 120 96 6 97,96 14 589,467,0 00,000 293
No B.1. 2.13 B.1. 2.14 B.1. 2.15 B.1. 2.16 B.1. 2.17 Indikator Nilai investasi PMA Persentase Perusahaan Wajib Lapor LKPM yang melapor Data base Sistem Informasi Perijinan Penanaman Modal KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jumlah pemuda berprestasi Persentase anggota Pramuka yang dilatih STATISTIK Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data PERSANDIAN Persentase informasi daerah yang diamankan KEBUDAYAAN Jumlah situs yang dilestarikan PERPUSTAKAAN Peningkatan kunjungan perpustakaan Jumlah naskah kuno yang dilestarikan Satuan Rupiah Persen Database Orang Persen Instansi Persen Buah Persen Naskah Kuno Kondisi Awal (2020) 1,288,573,5 01,709 35,95 1 6 20 55 100 10 76.06 0 2021 1,289,605, 000,000 36,14 1 5 20 58 100 10 25 0 2022 1,290,637, 000,000 36,33 1 5 30 58 100 10 50 3 Target Kinerja 2023 2024 1,291,670, 000,000 1,292,704, 000,000 36,51 36,69 1 1 5 40 5 50 58 58 100 100 10 10 80 3 15 3 2025 1,293,739, 000,000 36,85 1 5 60 58 100 10 16 3 2026 1,294,774, 000,000 37,02 1 6 70 58 100 10 17 3 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 1,294,774, 000,000 37,02 1 26 70 58 100 10 17 3 294
No B.1. 2.18 B.2 B.2. 1 B.2. 2 B.2. 3 Indikator KEARSIPAN Cakupan pengelolaan kearsipan Pesentase arsip terselamatkan Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi Benih Ikan Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Tangkap Persentase pelanggaran usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ditangani Produksi olahan kelautan dan perikanan Produksi garam rakyat PARIWISATA Persentase destinasi wisata yang dikembangkan Media promosi online yang aktif Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya PERTANIAN Satuan Persen Persen Izin Ekor Ton Ton Persen Ton Ton Persen Media Orang Kondisi Awal (2020) 70 60 0 7,100,000 42,409.90 3,039.30 - 4,405.45 3,438.15 20 1 240 2021 70 65 3 7,462,10 0 44,572.8 1 3,212.54 100 4,493.56 3,472.53 25 1 300 2022 75 70 3 7,842,66 7 46,846.0 2 3,395.65 100 4,583.43 3,507.26 40 1 100 Target Kinerja 2023 2024 80 75 3 85 80 3 8,242,64 3 49,235.1 6 3,589.21 100 8,623,21 0 51,746.1 6 3,793.79 100 4,675.10 3,542.33 4,768.60 3,577.75 60 75 1 100 1 100 2025 90 85 3 9,003,77 7 54,385.2 1 4,010.04 100 4,863.97 3,613.53 95 1 100 2026 95 90 3 9,384,34 4 57,158.8 6 4,238.61 100 4,961.25 3,649.67 100 1 100 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 95 90 3 9,384,34 4 57,158.8 6 4,238.61 100 4,961.25 3,649.67 100 1 800 295
No B.2. 4 Indikator Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Padi (GKG) Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Tembakau Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Melon Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Sapi Indeks ketersediaan prasarana pertanian Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan Kenaikan prosentase penerapan Biosecurity budidaya ternak Persentase penurunan tingkat serangan penyakit hewan/tanaman Persentase desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi PERDAGANGAN Nilai omset perdagangan (Rp.) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Operasi Pasar Nilai transaksi pameran Pasar tertib ukur Satuan Ton/Tahu n Ton/Tahu n Kw/Tahu Ekor/Tahu n Poin Rekomend asi Persen Persen Persen Juta Rupiah Persen Kali Rp Pasar Kondisi Awal (2020) 318,322 20,224 15,320 179,189 50 260 30 30 5 114,502.22 N/A N/A 0 0 2021 323,097 20,628.4 8 12,631 183,310 50 260 31 30 5 115,002. 22
- 3 2022 323,733 21,041.0 5 13,010 187,893 50 260 32 30 5 115,502. 22 60 2 200,000, 000 5 Target Kinerja 2023 2024 324,370 325,007 21,461.8 7 13,151 21,891.1 1 13,552 193,530 198,852 50 260 50 260 34 35 25 25 5 5 116,002. 22 116,502. 22 70 80 2 400,000, 000 2 600,000, 000 7 10 2025 325,643 22,328.9 3 13,851 204,320 50 260 37 20 5 117,002. 22 90 2 800,000, 000 12 2026 326,277 22,775.5 1 13,961 209,939 50 260 38 20 5 117,502. 22 90 2 1,000,00 0,000 15 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 326,277 22,775.5 1 13,961 209,939 50 1560 38 20 30 117,502. 22 90 10 1,000,00 0,000 15 296
No B.2. 5 B.2. 6 B.2. 7 B.2. 7.1 Indikator PERINDUSTRIAN Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten TRANSMIGRASI Persentase transmigran yang difasilitasi UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan Persentase kebijakan pada bidang pembangunan yang dilaksanakan Persentase kebijakan udministrasi umum dan tata usaha pimpinan serta kerumahtangggan Kepala Daerah yang dilaksanakan Satuan Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Kondisi Awal (2020) 100 100 100 100 50 100 100 100 2021 100 100 100 100 50 100 100 100 2022 100 100 100 100 50 100 100 100 Target Kinerja 2023 2024 100 100 100 100 100 100 100 100 60 70 100 100 100 100 100 100 2025 100 100 100 100 80 100 100 100 2026 100 100 100 100 85 100 100 100 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 100 100 100 100 85 100 100 100 297
No B.2. 7.2 B.2. 8 B.2. 8.1 Indikator Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan. SEKRETARIAT DPRD Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas Jumlah Berita yang dipublikasikan Dokumen Laporan Keuangan dan Perencanaan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD Persentase kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD Persentase kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD Persentase kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD Satuan Persen Persen Persen Berita Dokumen Persen Persen Persen Persen Kondisi Awal (2020) 100 100 60 733 39 100 100 100 100 2021 100 100 60 733 43 100 100 100 100 2022 100 100 65 750 43 100 100 100 100 Target Kinerja 2023 2024 100 100 100 100 67.50 70 750 43 760 43 100 100 100 100 100 100 100 100 2025 100 100 72.50 760 43 100 100 100 100 2026 100 100 75 760 43 100 100 100 100 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 100 100 75 760 43 100 100 100 100 298
No B.2. 8.2 B.2. 8.3 B.2. 8.4 B.2. 8.5 B.2. 8.6 Indikator KEUANGAN Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan Validasi data aset KEPEGAWAIAN Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan INSPEKTORAT DAERAH Persentase penyelesaian tindak lanjut hasilpPengawasan pada pemerintah daerah Persentase OPD yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur Satuan Ketepatan Hari kerja Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Kondisi Awal (2020) Tepat waktu 2 96.00 0 70 60 100 95 72.73 2021 Tepat waktu 2 96.50 30 95 62 100 95 72.73 2022 Tepat waktu 2 97.00 34 95 64 100 95 77.27 Target Kinerja 2023 2024 Tepat waktu Tepat waktu 2 2 97.50 98.00 35 36 95 95 66 68 100 100 95 95 84.09 90.91 2025 Tepat waktu 2 98.50 38 95 70 100 95 95.45 2026 Tepat waktu 1 99.00 40 95 72 100 95 100 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) Tepat waktu 1 99.00 40 95 72 100 95 100 299
No B.2. 9 B.2. 9.1 B.2. 10 B.2. 10.1 Indikator Satuan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu Persentase usulan masyarakat yang disetujui Persen Persen Persen Persen Persen UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase penyelesaian konflik sosial Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi Persen Persen Persen Persen Persen Persen Kondisi Awal (2020) 100 100 100 85 15 100 100 74 100 10 85 2021 100 100 100 85 15 100 100 100 25 87 2022 100 100 100 90 15 100 100 100 40 89 Target Kinerja 2023 2024 100 100 100 100 100 100 93 95 15 20 100 100 100 100 100 76 100 50 55 90 91 2025 100 100 100 97 20 100 100 100 60 92 2026 100 100 100 100 25 100 100 100 65 93 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 100 100 100 100 25 100 100 76 100 65 93 300
No C. C.1 C.2 C.3 Indikator Satuan Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba" Persen Aspek Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Rata-rata pengeluaran perkapita Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Realisasi penerimaan PAD Juta Rupiah/Ta hun Poin Rupiah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Indeks Infrastruktur Wilayah Indeks kinerja sistem irigasi Indeks konektivitas Persentase jalan mantap Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman Persentase sampah yang ditangani Indeks Toleransi Persentase penurunan penyakit masyarakat Persen Persen Poin Poin Poin Persen Persen Persen Fokus Iklim Investasi dan Sumber Daya Manusia poin Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP OPD Persen Poin Poin Kondisi Awal (2020) N/A 9,95 59,51 203,926,70 8,187.53 NA 56.1 NA 65.03 77.28 25.3 3,72 100 100 80 CC CC 2021 30.77 9,96 59,90 232,385, 801,437 65.05 58.6 66.28 66.47 78.83 25.30 3,75 100 100 80 CC CC 2022 38.46 9,971 60,33 255,029, 352,732 66.55 61.1 73.022 73.17 80.37 28.30 3,79 100 100 85 B B Target Kinerja 2023 2024 46.15 53.85 10,00 10,03 60,60 274,656, 988,932 60,87 296,534, 737,098 68.05 63.6 79.764 79.88 81.92 69.55 66.1 86.506 86.58 83.46 31.30 34.30 3,81 100 100 3,82 100 100 90 95 B B B B 2025 61.54 10,06 61,10 320,966, 783,286 71.05 68.6 93.248 93.29 85.01 27.30 3,84 100 100 95 B B 2026 69.23 10,09 61,40 348,301, 078,060 72.55 71.1 99.99 99.99 86.56 40.30 3,88 100 100 100 BB BB Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 69.23 10,09 61,40 348,301, 078,060 72.55 71.1 99.99 99.99 86.56 40.30 3,88 100 100 100 BB BB 301
No Indikator Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M Persentase permohonan perijinan yang dilayani Indeks Resiko Bencana Satuan Persen Proyek Persen Poin Kondisi Awal (2020) NA 253 100 NA 2021 100 260 100 166,12 2022 100 267 100 166,08 Target Kinerja 2023 2024 100 100 274 100 281 100 166,02 155,98 2025 100 289 100 155,95 2026 100 297 100 155,93 Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026) 100 297 100 155,93 302
BAB IX PENUTUP 9.1. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021- 2026 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 hingga penyusunan RKPD tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah; 2. Dalam menyelenggarakan perencanaan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Tengah; 3. Seluruh SKPD Kabupaten Lombok Tengah wajib Menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026; 4. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021- 2026 sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD; 5. RKPD Kabupaten Lombok Tengah harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja; 6. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026; 7. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. 303