BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya. Selain itu, keluarahan memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan yang lain berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548 perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan, pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, ataupun pemekaran kelurahan menjadi dua atau bahkan lebih kelurahan. Pembentukan kelurahan sebagaimana yang dijelaskan ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat: jumlah penduduk; luas wilayah; bagian wilayah kerja; sarana dan prasaran pemerintahan. Setiap kelurahan memiliki beberapa aset, berupa tanah, bangunan, dan aset kelurahan lainnya. Menurut pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 adalah sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan 1
bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. tidak Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset kelurahan mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas. Menurut pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset desa mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih ternci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas. Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Pulau Bali dan merupakan akses jalur laut paling utama antara Pulau Jawa dan Pulau Bali karena di ujung barat Kabupaten Jembrana terdapat Pelabuhan Gilimanuk. Tata kelola Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana yang ada dan disebutkan pada website resmi Pemerintah Kabputen Jembrana adalah menerapkan pembangunan Kabupaten Jembrana dari Desa dan Kelurahan Belakangan ini sering terjadi beberapa fenomena di Jembrana salah satunya adalah bencana alam yaitu berupa gempa bumi yang juga berpotensi banjir karena terpusat di daerah pantai selatan Bali, membuat beberapa bangunan runtuh. Karena gempa tersebut terletak di sebelah selatan Pulau Bali, sedangkan Kabupaten Jembrana terletak persis di barat daya Pulau Bali. Di Kabupaten Jembrana terdapat sebuah Kelurahan Loloan Timur yang mana disana terdapat banyak Rumah Panggung Khas Orang Melayu yang juga dapat dibangun untuk perlindungan terhadap banjir. Rumah Panggung sendiri merupakan salah satu aset Kelurahan Loloan Timur yang patut dijaga kelestariannya karena merupakan peninggalan atau warisan leluhur penduduk Loloan Timur. 2
Loloan Timur adalah kelurahan yang berada di Kecamatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Indonesia. Loloan Timur memiliki luas 5,27 km2. Pada pendataan tahun 2016 Kelurahan Loloan Timur memeliki penduduk 5.099 jiwa. Kelurahan Loloan Timur memliki 3 Lingkungan, yakni Lingkungan Loloan Timur, Lingkungan Ketugtug, dan Lingkungan Merta Sari. Tidak seperti daerah Bali umumnya yang mayoritas penduduknya yang merupakan Suku Bali dan menggunakan Bahasa Bali dalam kehidupan sehari-harinya. Penduduk Kelurahan Loloan Timur mayoritas adalah Suku Melayu/Bugis yang beragama Islam dan menggunakan Bahasa Melayu Bugis atau terkadang disebut Base Loloan dalam kehidupan sehari-hari. Loloan Timur juga memiliki kesamaan dengan Kelurahan Loloan Barat yang juga mayoritas Suku Melayu/Bugis dan berbahasa Melayu Bugis, yang terletak disebelah barat Keluarahan Loloan Timur dengan perbatasan yang berupa sungai yang bernama Sungai Ijo Gading dengan sebuah jembatan di atas sungai tersebut yang bernama Jembatan Syarif Tua Loloan. Sejarah Loloan Timur tak terlepas dari sejarah masuknya Islam di Bali pada abad ke-16, pada awal kedatangannya Suku Bugis yang bermukim di daerah muara yang bernama Perancak yang terletak di area pantai selatan Kabupatan Jembrana memutuskan untuk pindah ke area sepanjang Sungai Ijo Gading dan membuat pemukiman. Keberadaan Suku Bugis di jalur sepanjang Sungai Ijo Gading menarik perhatian Suku Melayu yang datang dari Negeri Jiran (Malaysia) ke Bali. Bahkan, karena hubungan baik yang mampu dijalin dengan masyarakat Hindu Bali, penguasa Jembrana I Gusti Arya Pancoran kemudian memberikan izin untuk menempati wilayah di daerah Loloan (Loloan Timur dan Loloan Barat). Kata Loloan berasal dari saat Syarif Abdullah Bin Yahya Al-Qadry dari Kerajaan Pontianak (Kalimantan Barat) yang merupakan keturunan Bugis (Sulawesi Selatan) yang mana pada pertengahan abad ke-18 beliau bersama anak buahnya dengan menggunakan 4 perahu meninggalkan Negerinya menuju ke Bali, dan ketika menetap di Bali, Syarif menysuri sebuah yang berkelok-kelok dank arena keelokannya ia berteriak-teriak sambil memberikan komando dengan anak buahnya dalam Bahasa Kalimantan "liloan-liloan yang berarti berkelok-kelok. Ada juga yang mengatakan loloan berasal dari kata loloh (Bahasa Bali yang berarti obat-obatan atau jamu karena Orang Bugis terkenal dengan obat-obatan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Pada abad ke-19 Loloan muncul sebagai pusat perdagangan di Jembrana menggantikan Bandar Pancoran yang menjadi sepi. 3
Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, seluruh entitas pelaporan wajib mempertanggungjawabkan kinerja keuangan yang dilakukannya dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ini membawa perubahan kepada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dari segi penyajian. Perubahan ini ternyata tidak mudah untuk diikuti oleh banyak instansi pemerintah, khususnya instansi pemerintahan kelurahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut di atas sebagai materi penulisan skripsi sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan permasalahannya dilingkungan pemerintah kelurahan. Untuk itu, penulis memilih judul "Penerapan PSAP NO. 07 Tentang Aset Tetap pada Bangunan Kantor Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana". 1.2 Rumusan Masalah Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah: 1. Apakah Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana telah menerapkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Bangunan? 2. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap kelurahan di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atas transaksi-transaksi terkait dengan Akuntansi Aset Tetap Bangunan? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terhadap transaksi-transaksi yang terkait dengan akun Aset Tetap Bangunan. 2. Untuk mengetahui sejauh mana Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana telah menerapkan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap Bangunan. 4
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta untuk dapat lebih memahami penerapan PSAP No. 07, khususnya yang diterapkan pada Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. 2. Sebagai masukan, gambaran obyektif dan tambahan informasi bagi Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dalam rangka mengimplementasi penerapan PSAP No. 07. 3. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi masyarakat akademik maupun masyarakat umum tentang PSAP No. 07, khususnya yang diterapkan pada Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. 5