BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kepemimpinan dalam literatur Islam telah banyak diperbincangkan seiring berjalannya waktu, tempat, zaman, bahkan turut menarik perhatian para pemikir politik. Dalam kitab suci Alquran terdapat beberapa kata yang dapat dipadukan dengan pengertian pemimpin: imam (Q.S Al-Baqarah: [2] 124; Al-Furqan [25] 74); ulil amri (Q.S An-Nisa': [4] 59); awliyaa' (Q.S 'Ali Imran [3] 28) tertulis sebanyak 42 kali; malik (Q.S Thaha [20] 114; Q.S Al-Mu'minun: [23] 16) tertulis sebanyak 5 kali; sulthan dan khalifah (Q.S Al-Baqarah; [2] 30; Q.S Shaad; [38] 26) tertulis sebanyak 127 kali. Dalam ilmu haduts istilah ini dikenal juga dengan ra'in, amir, dan maula. Paradigma kepemimpinan dan politik Islam merupakan tema yang masih hangat dibahas hingga saat ini. Secara umum, terdapat banyak perdebatan yang melingkari perjalanan politik Islam, salah satunya adalah persoalan kekuasaan dan politik khususnya yang terjadi pada era klasik hingga pertengahan situasi ini kemudian melahirkan dua kelompok besar, yaitu Sy'iah dan Sunni.1 Memandang kepemimpinan dalam Islam, antara dua kelompok besar ini, madzhab Syi'ah dan Sunni (Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah) memiliki cukup banyak perbedaan terutama dalam penafsiran seorang pemimpin (imam/khalifah), syarat 1Makmun, A.R, Sunni dan Kekuasaan Politik. (Ponorogo: Ponorogo Press, 2006), h. 17 1
menjadi seorang pemimpin, tata cara pemilihannya, sumber legitimasi, dan lain sebagainya. Menurut politik Islam, Sunni merupakan kelompok besar yang mendominasi sekaligus pemegang supremasi kekuasaan dalam Islam, itu sebabnya Sunni kerap menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang sedang berkembang dalam kancah dunia Islam. Selain itu, pemikiran politik Sunni yang dianggap akomodatif dan pro pada status quo juga memperkuat ciri umum paradigma politik mereka yang bersifat khalifah sentris.2 Pakar mensinyalir bahwa pemikiran politik Sunni banyak mempengaruhi pemikiran dan perilaku politik Nahdlatul 'Ulama (kemudian disingkat NU) di Indonesia. Sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) Islam terbesar di Indonesia, NU terang-terangan memproklamirkan pemikirannya yang berpedoman Sunni3, dan hal ini sudah tentu disebabkan oleh pemahaman dan ajaran keagamaan Sunni tersebut4. Bahkan, dapat dikatakan hingga saat sekarang ini pemikiran Sunni dapat membentuk karakter berpikir NU dalam merespons persoalan dalam dimensi kehidupan. Terlebih lagi, jika ditelaah lebih dalam, para pendiri ormas ini memiliki jaringan yang cukup kuat dengan para Ulama haramain pada masa kekuasaan Turki Utsmani yang notabene 2Ridwan, Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik, (Purwokerto: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 7 3PB Nahdlatul 'Ulama, Hasil-hasil Muktamar ke-29 Nahdlatu 'Ulama, (Jakarta: Lajnah Ta'lif wa al-Nashr PB NU, 1996), hal. 91. 4Greg Fealy dan Greg Barton, Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul 'Ulama- Negara. Alih Bahasa A. Suaedi, (Jogjakarta: LKiS, 1997), h. 8. Lihat Pula K.H. Ali ma'shum, Ajakn Suci Pokok-pokok Pikiran Tentang NU, Ulama, dan Pesantren, (Jogjakarta: Lajnah Ta'lif wa al-Nashr NU DIY, 1993), hal. 83. 2
nya berajaran Sunni.5 Dari sini juga dapat dipahami bahwa pemahaman dan pemikiran politik Sunni yang dikembangkan oleh NU merupakan kumpulan pemahaman- pemahaman keagamaan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para tokoh Sunni atau para pengikutnya. Ada beberapa indikasi Sunni terhadap sikap politik NU. Pemikiran keagamaan politik Sunni yang dikenal kerap mengambil jalan tengah pada setiap persoalan masalah dan menjauhi ekstriminitas, lebih lengkapnya lagi Sunni memiliki konsep dasar tawazun, tasamuh, ta'adul. Antara lain dapat dipahami secara jelas melalui pernyataan K.H. Ahmad Shiddiq sebagai Berikut: 1. Wajib untuk memelihara dan mempertahankan negara nasional. 2. Selama penguasa negara memerintah ke arah yang lurus dan tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah, maka penguasa negara tersebut harus ditaati dan diletakkan pada kedudukan yang terhormat. 3. Jika terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara mengingatkannya melalui tatacara yang sebaik-baiknya.6 Sama hal nya dengan pernyataan Sunni yang bersifat akomodatif terhadap pemerintah dan pro pada status quo, statemen yang diutarakan K.H. Ahmad Shiddiq 5A. Gaffar Karim, Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia, (Jogjakarta: LKiS, 1995), h. 47. 6Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian wacana Baru, alih bahasa: Farid wajdi, (Jogjakarta, LKiS, 1994), hal. 131. Lihat pula Elyasa K.H. Darwid (ed) Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil, (Jogjakarta: LKiS, 1994), hal. 9. 3
diatas terdengar setuju dan mendukung pernyataan Sunni tersebut. Poin pertama dan kedua diatas tampak sejalan dengan semangat resolusi jihad7. Perilaku NU inilah yang membuktikan sifat politis dari mereka yang saat itu diungkapkan sebagai konsekuensi logis dari perundang-undangan keagamaannya. Selain itu, NU tidak hanya mengakui sebagai penganut Sunni semata, tetapi juga menjabarkannya dengan rinci dan komprehensif. Bagi para ulama NU, Sunni merupakan corak keberagaman umat Islam, baik teori maupun praktik yang didasarkan atas tradisionalisme madzhabiyah. Hal ini merupakan sistem ajaran Islam yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi serta sahabat-sahabatnya. Melalui pendekatannya, dalam merumuskan paham Sunni secara lebih rinci untuk menjadi pegangan ormas dan warga Nahdliyin, para ulama NU sepakat menganut ajaran teologi al-Asy'ari dan al- Maturidi, sedangkan ajaran fiqh mengikuti salah satu dari empat para Imam madzhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ibnu Hanbal. Adapun al-Ghazali dan al-Baghdadi dalam ajaran tasawuf nya8. Dalam pandangan NU sendiri, dengan mengikuti mdzhab yang jelas metode dan praktiknya (terdokumentasikan secara jelas), maka akan menjamin pada jalan yang lurus. 7Resolusi ini menyatakan bahwa wajib berjuang bagi setiap muslim mampu yang berada pada radius 94km dari tempat berlangsungnya perang atau dimana musuh berada. Naskah resolusi jihad ini dapat dilihat dalam lampiran Martin Van Bruinessen, Op.Cit., hal. 303. 8Djohan Effendi, Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi, Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU pada Masa Kepemimpinan Gus Dur, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), h. 103. 4
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial-keagamaan, NU turut memberikan partisipasinya demi mewujudkan cita-cita bangsa, sebab lahirnya NU diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada bangsa, bukan kepada jamaahnya semata. Seiring berjalannya waktu, NU telah membuktikan keikutsertaannya dengan memberikan jalan keadaban bagi bangsa maupun masyarakatnya sejak awal kelahiran organisasi hingga dinamika keeksistensiannya.9 Menilik awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama di Indonesia, yakni K.H. M. Hasyim Asy'ari sebagai pendiri dan dengan dibantu oleh murid dan koleganya membuktikan bahwa, Hasyim Asy'ari ialah salah satu tokoh agama paling berpengaruh pada kala itu, dan organisasi NU ini masuk dalam organisasi terbesar pertama di Indonesia bahkan di dunia.10 Politik Islam tradisional yang diwakilkan oleh Hasyim Asy'ari pada masa itu mulai memunculkan corak yang berbeda. Corak tersebut membawa dampak positif bagi budaya bangsa, dan patut diberikan aspiratif. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa Hasyim Asy`ari merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan identitas keindonesiaan yang berbasiskan iman. Karena tidak hanya sebagai pendiri NU, figur Hasyim Asy'ari yang komplek, yakni sebagai kyai, 9Simak juga "Kesetiaan NU Tak Pernah Luntur" (Surabaya: AULA, Agustus, 2007), hal. 10- 7. Sekadar Taukid, bahwa AULA merupakan majalah NU yang dikelola oleh PW NU Jawa Timur dan masih kini terus mengada untuk pencerahan kesejarahan dan fakta-fakta keterlibatan NU dalam kancak sosial kebangsaan. 10Zamaksari Dhosfier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3S, 1993), h. 149 5
ulama, dan tokoh politik nasional berbeda dengan tokoh dan ulama lainnya pada masa itu.11 Sebagaimana ajaran Islam tradisional, kebanyakan tokoh NU pada saat itu adalah produk pendidikan pesantren dengan pokok ajarannya yaitu fiqh. Menurut kaum tradisionalis fiqh merupakan ratu dari ilmu pengetahuan.12 Menurut historisnya, antara Islam tradisional dan pesantren mempunyai ketertarikan yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, basis Islam tradisional adalah pesantren.13 Dan bagi pemikiran politik NU, terdapat tiga prinsip yang paling sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, yakni: kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Meski perbedaan terdapat pada prinsip-prinsip fiqhnya, namun ketiga kategori ini saling berkaitan satu sama lainnya.14 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat pengkajian lebih dalam mengenai NU serta mendalami Islam di Indonesia pada masa kepemimpinan K.H. Hasyim Asy'ari. Maka dengan ini penulis mengambil judul, "KEPEMIMPINAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA MENURUT 11Ibid, h. 150 12Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi: Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h.168. 13M. Masyhun Amin, NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya, (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996), h.22 14Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, (Yogyakarta: LKIS, 2011), h. 165 6
PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (Studi Kepemimpinan K.H. Hasyim Asy'ari Tahun 1926-1946)". B. Rumusan Masalah Setelah memperhatikan problematika yang akan muncul pada topik yang menjadi kajian penelitian ini, penulis merasa sangat mustahil akan terjawab semuanya karena terbatasnya waktu dan kemampuan baik teoritis maupun teknis. Karena itu, fokus khusus penelitian ini adalah masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama tentang kepemimpinan politik Islam di Indonesia? 2. Bagaimana politik Islam di Indonesia pada masa kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari Tahun 1926-1946? C. Tujuan Penelitian Menurut kerangka tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini ialah seperti dibawah ini: 1. Untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Politik Islam khususnya di Indonesia. 7
2. Untuk mengetahui perkembangan politik Islam di Indonesia pada masa kepemimpinan K.H. Hasyim Asy'ari. 3. Untuk menambah wawasan dalam dunia perpolitikan. D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 1. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa gambaran sebenarnya pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Politik khususnya kepemimpinan politik di Indonesia. 2. Diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan tentang dunia politik lebih dalam. 3. Penelitian ini diharapkan banyak memberikan kontribusi baik berupa data serta pemikiran bagi pelajar, mahasiswa serta masyarakat luas dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta menjadi penambahan referensi. 4. Sebagai salah satu bentuk kontribusi memberikan pemikiran dan ilmu guna memperkaya khazanah perpustakaan UIN-SU khususnya perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. E. Batasan Istilah Agar mengetahui inti dari persoalan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu membuat batasan istilah guna menghindari penafsiran yang terlalu luas. Maka batasan istilah tersebut diantaranya: 8
1. Kepemimpinan, adalah perihal memimpin atau cara memimpin. Dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi.15 2. Politik Islam, dalam bahasa'Arab disebut sebagai "as-Siyaasah asy- Syar'iyyah". Secara bahasa "as-Siyasah" bermakna mengurusi, mengelola, mengatur sesuatu (sesuai) dengan kemaslahatan. Sedangkan "asy- Syar'iyyah" secara bahasa berarti dinisbatkan pada syariat. Jadi yang dimaksud dengan "as-Siyaasah asy-Syar'iyyah" (Politik Islam) bermakna mengurus sesuatu sesuai kemaslahatan (umat) berdasarkan syariat Islam.16 3. Nahdlatul Ulama, yang diartikan sebagai kebangkitan ulama. NU sendiri merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan pedomannya dianut dari paham Sunni. Menurut NU, dengan mengikuti madzhab yang jelas manhaj dan aqwalnya, maka akan menjamin akan mendapatkan ajaran Islam yang lurus dan murni.17 4. K.H. Hasyim Asy'ari, salah satu tokoh politik penting di Indonesia sekaligus ulama yang mendapat gelar pahlawan nasional. Ia juga merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam pembangunan identitas keindonesiaan yang berbasiskan iman, serta pendiri 15KBBI, 2018 16Abdul al 'Ali Ahmad Uthwah, al-Madkhal ilaa as-Siyaasah asy-Syar'iyyah, (Mathabi' al- Jama'ah, 2004) 17H.M As'ad Thaha, Pendidikan Aswaja dank e-NU-an, (Surabaya: MYSKAT, 2006), h. 17 9
organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama.18 F. Metodologi Penelitian Adapun metode penelitian yang berguna untuk menentukan tujuan penelitian ini dan dapat dipergunakan untuk bahan informasi adalah: 1. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian pada penyusunan proposal ini menggunakan metode pendekatan penelitian Pustaka (library research) yang digunakan dalam penghimpunan data dan informasi dengan lengkap dengan bermacam literature, catatan, buku, jurnal, dan referensi lain, dalam memperoleh jawaban dasar teori perihal permasalahan yang akan diteliti. 2. Sumber Data Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan dua sumber inti pada penghimpunan data yaitu sumber sekunder dan primer, seperti dibawah ini: Data Primer yaitu dilandaskan pada literature pemikiran Nahdatul Ulama dan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. 18Muhammad Rifa'I, Biografi Singkat KH. Hasyim Asy'ari 1891-1947 , (Bogor: Kanza Hasanah, 2011) 10
Data Sekunder ialah sumber penunjang dari data primer yang bersumber dari pustaka, data tertulis ataupun buku-buku yang berkenaan relavansinya dengan judul penelitian ini. 3. Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan library research (penelitian pustaka) yakni tahapan dalam melakukan identifikasi dengan sistematis pada berbagai analisis dan penemuan. berbagai dokumen yang terhubung data dan berkenaan dengan permasalahan penelitian. Penghimpunan data informasi didapatkan menurut berbagai bahan yang terdapat di jurnal, perpustakaan, baik berbentuk dokumen, arsip, majalah dan sebagainya.19 4. Pengelolaan Data Setelah metode penghimpunan data dilaksanakan, berikutnya penulis melaksanakan pengolahan data yang mempunyai tujuan dalam menyederhanakan semua data yang tersusun agar dapat dipahami pada susunan yang baik, rapi, dan mudah di mengerti kemudian dapat dianalisis dengan baik. 5. Analisis Data 19Consuelo G. Sevilla (dkk), Pengantar Metodologi Penelitian, cet.I, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.37. 11
Setelah dikumpulkan, data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode penelitian dalam rangka untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan faktor kausial, kondisional, kontekstual serta komponen dan eksponen dari dinamika Nahdlatul Ulama dalam suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran tentang apresiasi pemikiran dan dinamika yang terjadi di dalam Nahdlatul Ulama. Adapun untuk memahami dan memperoleh kesimpulan yang valid tentang realitas dan dinamika kepolitikan Nahdlatul Ulama, khususnya pada masa kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari, maka akan digunakan pendekatan sejarah (historycal approach) untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi memverifikasi serta mensintensiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. G. Tinjauan Pustaka 1. Ridwan, M. Ag, dengan bukunya yang berjudul "Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik". Buku ini membahas tentang paradigma politik Islam sekaligus membahas alirannya secara spesifik yaitu Ahlussunnah Waljama'ah. Buku ini juga mengulas tentang keterkaitan Sunni dan NU, 12
dengan pendekatan yang serba fiqh buku ini menjabarkan mengenai rancang pemikiran Nahdlatul Ulama dalam melihat relasi agama dan Negara. 2. M. Ali Haidar, dengan bukumya yang berjudul "Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia". Buku ini mengulas tentang Nahdlatul Ulama dan gerakan sosial keagamaan, serta problem agama dalam negara Indonesia. 3. Muhammad Asad Syihab, yang diterjemahkan oleh Zainur Ridlo, dengan buku yang berjudul "Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari; Pejuang Kemerdekaan Indonesia". Buku ini merupakan seri riwayat hidup KH. Hasyim Asy'ari yang didalamnya membahas tentang kehidupan, pemikiran politik, hingga kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari. H. Kajian Terdahulu Kajian ilmiah mengenai Nahdlatul Ulama memang banyak diteliti, namun pada tinjauan penulis mengenai studi kasus kepemimpinan politik Islam di Indonesia perspektif Nahdlatul Ulama tidak banyak ditemukan. Sebagai bahan kajian terdahulu dalam penelitian ini serta menghindari plagiarisme, Berikut peneliti memilih beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya terhadap pembahasan ini: 1. Ono Rusyono, dalam skripsinya yang dipertahankan di UIN Jakarta dengan judul "Pemikiran Politik Keagamaan Hasyim Asy'ari", skripsi ini membahas tentang kebangkitan gerakan Islam, aktifitas sosial dan keagamaan K.H. HAsyim Asy'ari. Sedangkan skripsi saya fokus pada peran KH. Hasyim Asy'ari dalam memimpin Nahdlatul Ulama 1926-1946. Untuk 13
14 itu, skripsi ini berusaha menjelaskannya secara lebih serius dan komprehensif 2. Ali Maskur, tesisnya yang berjudul "Pemikiran Politik Nahdlatul Ulama Periode 1987-1994 (Studi Tentang Paham Kebangsaan Indonesia)", membahas tentang paham pemikiran Nahdlatul Ulama, rujukan utama paham keagamaannya yakni Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Tesis ini juga secara jelas memaparkan bagaimana pemikiran politik NU tentang kebangsaan dan keterpaduannya terhadap pancasila. Berbeda dengan skripsi saya yang meneliti awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama dan perkembangannya di Indonesia. 3. Masmuni Mahatma, dengan jurnal yang berjudul "Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara". Tidak jauh berbeda dari rujukan sebelumnya, jurnal ini mengulas tentang paham keagamaan Nahdlatul Ulama, Paradigma politik Nahdlatul Ulama, serta peran politik Nahdlatul Ulama dalam perpolitikan bangsa. Sedangkan fokus penelitian saya berpacu pada jam'iyyah Nahdlatul Ulama pada era 1926-1946 sekaligus perjalanan KH. Hasyim Asy'ari dalam memimpin Nahdlatul Ulama. I. Sistematika Penulisan Pada umumnya, untuk keseluruhan laporan penelitian ini disusun pada lima bab yang bertujuan untuk fokus pada masing-masing pembahasan materi yang mengikuti struktur yang ada dalam sebuah penelitian, Penulisan dalam skripsi ini diarahkan untuk
mengkaji persoalan Kepemimpinan Politik Islam di Indonesia Menurut Perspektif Nahdlatul Ulama (Studi Kepemimpina K.H. Hasyim Asy'ari 1926-1946). Berikut kelima bab tersebut meliputi: Bab I: Pendahuluan yaitu penulis menjabarkan latar belakang masalah yang diteliti, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, serta klasifikasi dan pembahasan sebelumnya dan menggambarkan alasan penulis memilih judul penelitian serta cara memperoleh penyelesaian judul tersebut. Bab II: yaitu membahas tentang biografi K.H. Hasyim Asy'ari, meliputi aktivitas sosial serta upaya perlawanan pada masa penjajahan Jepang - Belanda, perjalanan pendidikan dan keagamaan, KH. Hasyim Asy'ari sebagai Kyai, esensi Qanun Asasi, KH. Hasyim Asy'ari sebagai Ahli Hadits dan karya-karya keagamaan beliau. Bab III: Bab ini membahas tentang Nahdlatul Ulama, meliputi latar belakang Nahdlatul Ulama, Politik Islam di Indonesia dalam perspektif Nahdlatul Ulama, serta membahasa visi, pokok-pokok program, doktrin dan tujuan utama Nahdlatul Ulama. Bab IV: penelitian dan pembahasan mengenai masa kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari dalam memimpin Nahdlatul Ulama serta pemikiran politik KH. Hasyim Asy'ari dan peran beliau bagi bangsa Indonesia. Bab V: Penutup yang merupakan kesimpulan dan saran serta hasil penelitian dalam pembuatan skripsi, serta saran sebagai pondasi dalam penyempurnaan penelitian dalam skripsi. 15