TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA (Studi Putusan MK NO. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 61 Ayat (1) Dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) Dan (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari"ah Oleh: RIZQI MAULANA NPM : 1421020215 Program Studi : Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara) FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1440 H / 2019 M
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA (Studi Putusan MK NO. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 61 Ayat (1) Dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) Dan (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari"ah Oleh: RIZQI MAULANA NPM : 1421020215 Program Studi : Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tatanegara) Pembimbing I : Drs. H, M, Said Jamhari, M. Kom. I Pembimbing II: Dr. Jayusman, M.Ag. FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1440 H / 2019 M
ABSTRAK Aliran kepercayaan adalah aliran yang mengimani dan mempercayai berdasarkan hasil cipta, rasa dan karsa manusia, dimana kepercayaan tersebut dibuat dan diciptakan oleh manusia dan menjadi budaya dalam masyarakat yang turun-menurun. Dalam kegiatan peribadatannya aliran kepercayaan mencampur baurkan tahayyul dan kemusyrikan, mensekutukan Allah dengan sesuatu dalam menyembah dan memohon kepada seperti jin, roh, hantu, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, berhala dan lain sebagainya. Jika dilihat dari proses terbentuk dan diciptakannya, aliran kepercayaan bukanlah agama samawiy yang turun dari langit yang dibawa oleh Nabi atau Rasul dan mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidup penganutnya. Namun berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan aliran kepercayaan masuk ke dalam kolom agama dalam kartu administrasi kependudukan seolah-olah mengategorikan aliran kepercayaan sebagai agama yang sudah di akui di Indonesia. Putusan MK ini sudah mencederai perasaan umat bergama di Indonesia khususnya umat Islam. Dalam siyasah dusturiyyah aliran kepercayaan adalah rayat yang mempunyai hubungan timbal balik dengan kepala negara atau pemerintah. Sedangkan di dalam Islam aliran kepercayaan sama artinya dengan masyarakat jahiliyah Arab yang menyimpang dan tesesat dari keimanan dan peribadatan yang diajarkan oleh Nabi utusan Tuhan. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni, bagaimanakah tinjauan putusan MK tentang pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama ? Serta bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama ?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama. Adapun Metode penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan. Jadi dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai status aliran kepercayaan di Indonesia. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama (studi putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan) pertama, putusan MK No. 971/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama telah merubah aturan yang ada sudah lama tentang administrasi kependudukan, dimana dengan adanya putusan MK tersebut membuat aliran kepercayaan sejajar dengan agama-agama yang sudah diakui sebelumnya di Indonesia. Kedua, menurut hukum Islam mengenai pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama dirasa kurang tepat karena aliran keprecayaan bukanlah sebuah agama yang dibawa oleh Nabi sebagai utusan Tuhan dan tidak mempunyai kitab suci.
Artinya: dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" tentu mereka akan menjawab: "Allah", Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar)(Q.S Al-Ankabuut ayat 61)1 1Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan terjemahannya,{Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009), h. 403
PERSEMBAHAN Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada: 1. Kedua orang tua Ayahanda Muroh dan Ibunda Hamida yang tiada henti- hentinya dan bosan mendo"akan dan memotivasi saya setiap saat selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanpa meminta balas jasa. 2. Adik kandungku Saidatul Mai Saroh dan Muhammad Aprizal Maulana serta saudara keluarga besar Kakek Sarmin dan Alm. Maslik yang selalu memberikan semangat dan dukungannya. 3. Teman-teman seperjuangan, khususnya untuk periode Siyasah 2014, dan Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
RIWAYAT HIDUP Nama lengkap penulis adalah Rizqi Maulana dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 1996, di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Penulis adalah putra pertama dari tiga bersaudara, yang dilahirkan oleh ayahanda yang bernama Muroh dan Ibunda Hamida dengan riwayat sebagai berikut: 1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2008 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tahun 2008-2011 3. Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tahun 2011-2014 4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari"ah dengan Program Studi Siyasah.
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama (Studi Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 61 Ayat (1) Dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) Dan (5) Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)." Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua
pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada : 1. Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung khusunya, Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung. 2. Jurusan Siyasah Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung khususnya, Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung. 3. Pembimbing I, Bapak Drs. H. M Said Jamhari, M. Kom.I. yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini dan banyak memotivasi. 4. Pembimbing II, Dr. Jayusman, M.Ag. yang telah membimbing penulis dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaian skripsi ini . 5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dengan tulus dan ikhlas selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 6. Petugas perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung 7. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap
semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin. Bandar Lampung, 2018 Penulis Rizqi Maulana
DAFTAR ISI JUDUL ... i ABSTRAK ... iii PERSETUJUAN ... iv PENGESAHAN ... v MOTTO ... vi PERSEMBAHAN ... vii RIWAYAT HIDUP ... viii KATA PENGANTAR ... ix DAFTAR ISI ... xii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Penegasan Judul ... 1 B. Alasan Memilih Judul ... 2 C. Latar Belakang Masalah ... 3 D. Rumusan Masalah ... 8 E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 9 F. Metode Penelitian... 10 BAB II AGAMA DAN KEPERCAYAAN ... 14 A. Agama Dalam Islam ... 14 B. Etika Beragama Dalam Islam... 18 C. Aliran Kepercayaan Dalam Islam ... 26 D. Siyasah Dusturiyyah : Hubungan Pemerintah Dengan Rakyat ... 33 BAB III ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA ... 39 A. Latar Belakamg Putusan MK No. 971/PUU-XIV/206 ... 39 B. Contoh Aliran Kepercayaan Di Indonesia... 50 C. Dasar Hukum Aliran Kepercayaan... 68 BAB IV ANALISIS DATA ... 71 A. Tinjauan Putusan MK No. 971/PUU-XIV/206 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama ... 71 B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama ... 74
BAB V PENUTUP ... 79 A. Kesimpulan ... 79 B. Saran ... 80 DAFTAR PUSTAKA ... 81
BAB I PENDAHULUAN A. Penegasan Judul Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti dan maksud dari istilah- istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Selain itu, dalam judul skripsi ini juga terdapat beberapa kata yang dipandang perlu untuk diberi penjelasan. Judul skripsi yang dibahas, adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama." Adapun penjelasannya antara lain: 1. Tinjauan, artinya: Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).2 2. Hukum Islam, adalah: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang bergama Islam.3 3. Pencantuman, artinya: Proses atau cara mencantumkan4 4. Aliran kepercayaan, adalah: Faham-faham kebatinan dalam bentuk sinkretisme yang sama sekali tidak bersumber dari wahyu Tuhan dan hanya bersumber dari budaya bangsa.5 2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia " Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 1139 3Amir Syarifuddin, ushul fiqh, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h.61 4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia " Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 303
5. Agama, adalah: ajaran tentang kewajiban dan kepatuhan terhadap aturan, petunjuk, perintah yang diberikan Allah kepada manusia lewat utusan- utusanNya, dan oleh Rasul-RasulNya yang diajarkan kepada orang-orang dengan pendidikan dan talenta.6 B. Alasan Memilih Judul Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah: 1. Alasan Objektif a. Memperkuat kembali status hukum aliran kepercayaan sebagai suatu agama atau budaya yang masih ada di Indonesia sampai saat ini. b. Dalam menganalisis hukum Islam tentang aliran kepercayaan yang lebih dalam. 2. Alasan Subjektif a. Pembahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah. b. Tersedianya bahan atau data dan bahan-bahan yang mendukung sehingga memudahkan penulis untuk menyelesai. 5Erina Pane, Politik Hukum Tanggung jawab Negara Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Dan Jaminan Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia,(Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 101 6Erina Pane, Ibid, h. 94
C. Latar Belakang Bhineka Tunggal Ika itulah semboyan negara Indonesia yang mempunyai makna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Secara etimologi, kata agama bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan diambil dari bahasa sansekerta yang menunjuk pada sistem kepercayaan dalam Hinduisme dan Budhisme.7 Agama terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Dengan demikian, agama adalah aturan-aturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta menghantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban.8 Dalam Islam agama dikenal dengan ad-din (the religion), ini definisi kata ad-din dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkataan agama. Din dalam bahasa sempit memiliki makna Undang-undang atau hukum, kemudian dalam bahasa Arab mempunyai arti menguasai, mendudukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Bila kata ad-din disebutkan dalam rangkaian dinullah, maka hal ini dipandang bahwa agama tersebut berasal dari Allah, sedangkan jika disebut din-Nabi, maka hal ini dipandang Nabi lah yang melahirkan dan menyiarkannya, namun apabila disebut din-ummah, maka hal ini dipandang 7Erina Pane, Politik Hukum Tanggung jawab Negara Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Dan Jaminan Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia,(Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 84. 8Ibid, h. 85.
bahwa manusialah yang wajib memeluk dan menjalankan. Ad-din juga berarti syariah yaitu nama bagi peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah selengkapnya atau prinsip-prinsipnya saja dan dibedakan kepada kaum muslimin untuk melaksanakannya, dalam mengikat hubungan mereka yaitu Allah dan manusia. Apabila ad-din memiliki makna millah berarti mempunyai makna mengikat. Maksud agama adalah untuk mempersatukan segala pemeluk-pemeluknya dan mengikat mereka dalam ikatan yang erat sehingga menjadi pondasi yang kuat yang disebut dengan batu pembangunan, atau mengikat bahwa hukum-hukum agama dibukukan dan disewakan. Yussuf Al-Qaradhawi mengartikan ad-din (agama) adalah keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat walaupun keyakinan tersebut sesat9. Yusuf Al-Qaradhawi mendasarkan kepada surat Al-kafirun (6):
Artinya : "Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku" (Q.S Al-Kafirun ayat. 6) Adapun agama yang dipeluk di Indonesia, dapat dilihat dalam penjelasan UU.No.1/Pnps/1965 yang lengkapnya berbunyi: Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Khong Cu (confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan 9Yusuf Al Qaradhawi, Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2008), h. 11-15. itu
seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama lain, misalnya: Yahudi, Zaraustrian, Shinto, Theoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain.10 Jika dilihat pada Pasal 29 ayat 2 penduduk Indonesia mempunyai kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing sesuai yang diyakininya termasuk aliran kepercayaan.11 Namun dalam kenyataannya tidak sepenuhnya para penganut aliran- aliran kepercayaan mendapatkan hak yang sama dengan para penganut agama lainnya, contohnya dalam mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Para penganut aliran kepercayaan mengangagap pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) suatu diskriminatif dan tidak mencerminkan adanya kesamaan hak sebagai warga negara dimata hukum. Keinginan mereka untuk mencantumkan kepercayaan mereka dalam mengurus administrasi kependudukan terbentur oleh pasal 61 dan 64 Undang- undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena aliran kepercayaan bukan dianggap sebagai agama melainkan suatu kebudayaan yang lahir semenjak nenek moyang dahulu dan dilestarikan sampai sekarang. Alhasil para penganut aliran kepercayaan sering meminjam ( menggunakan ) agama lain untuk mengisi kolom agama pada KK atau KTP bukannya mereka tidak ingin menunjukan eksistensinya sebagai aliran 10Juhaya S.Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,(Bandung: Angkasa, 1982), h. 22. 11Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2).
kepercayaan melainkan mereka hanya ingin kelancaran dalam pengurusan KK atau KTP. Adapun istilah Pengahayat kepercayaan yaitu, menurut Bab I, Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bersama Menteri No. 43 dan 41 Tahun 2009 pengertian Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang di wujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.12 Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 para penganut kepercayaan dapat merasa lega karena mereka merasa bahwa mereka mendapatkan hak yang sama khusunya dalam hal administrasi kependudukan. MK mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP. Hal itu diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang- undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Undang tentang Administrasi Kependudukan. Uji materi diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Amar putusan MK nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 : 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya; 12Erina Pane, Op. Cit, h.84 .
2. Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan"; 3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.13 Melihat Putusan MK yang mengabulkan permohonan mengenai pengosongan kolom agama atau mengizinkan aliran kepercayaan dicantumkan di kolom agama penulis merasa terdapat suatu permasalahan. Penulis merasa Putusan MK tersebut memang memberikan kemudahan 13Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Indonesia(On-line), tersedia di: (5 Desember 2018 pukul. 9.58), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
kepada Aliran kepercayaan sebagai Warga Negara Indonesia atau sering disebut WNI namun disisi lain mensejajarkan pemeluk agama yang sudah di akui oleh undang-undang dengan pemeluk aliran kepercayaan. Aliran Kepercayaan yang dahulu dianggap hanya suatu budaya yang sudah ada sejak dulu di Indonesia kini keberadaannya sama dengan 6 agama yang di akui di Indonesia. Oleh karena itu penulis memberikan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama (Studi Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 61ayat (1) dan (2) Serta Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)". D. Rumusan Masalah Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah diatas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan masalah yang menghambat terselesaikan skripsi ini, penulis akan tekankan bahwa pokok bahasan yang akan menjadi titik fokus kajian skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah Tinjauan Putusan MK No. 971/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama ? 2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama ? tidak
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui Tinjauan Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama ( Studi Putusan MK No. 97/PUU- XIV/2016 terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). b. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama (Studi Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Kegunaan Penelitian Putusan MK adalah putusan yang sifatnya final dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karenanya masyarakat harus menuruti segala aturan yang sudah ditetapkan secara hukum khususnya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya putusan MK ini diharapkan masyarakat baik penganut
aliran kepercayaan dan umat beragama lainnya dapat menerima jika kolom agama di isi oleh penghayat kepercayaan dan agama yang sudah diakui oleh negara. Adapun kegunaan penelitian ini ialah: a. Kegunaan Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca khususnya masyarakat agar mengerti tentang aliran kepercayaan, serta mencegah masyarakat untuk melakukan diskriminasi terhadap aliran kepercayaan. b. Kegunaan Praktis: untuk memberikan informasi dan masukan bagi para pembaca berikutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang Siyasah serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian a. Jenis penelitian Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.14 Dalam hal ini penulis membaca buku- buku yang berkitan dengan masalah tersebut, menetapkan dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut. 14Ranny Kautur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,(Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38 lebih
b. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.15 Jadi dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai status aliran kepercayaan di Indonesia. 2. Data dan Sumber Data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka tentang kajian-kajian penghayat kepercayaan, baik literatur primer maupun sekunder yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber datanya dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah sumber data yang penulis jadikan rujukan utama dalam membahas dan menulis serta meneliti permasalahan ini yakni Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur"an dan Hadis. b. Bahan Hukum Sekunder 15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Prakti,(Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 3
Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. 3. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan "metode telaah" studi pustaka yakni membaca artikel yang termasuk dalam data serta tulisan lain termasuk internet untuk mengakses bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 4. Metode Pengolahan Data Setelah semua sumber data yang berhubungan dengan data diatas sudah terkumpul berdasarkan sumber data diatas, maka data yang dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan cara: a. Pemeriksaan data (editing) yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dari data yang di peroleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian.
b. Penandaan data (coding) yaitu di lakukan untuk memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur yang validitasnya dapat di percaya, dilakukan sebagai usaha untuk meringkaskan data penelitian yaitu dengan memberi simbol angka pada uraian-uraian yang penting yang di dapatkan dari hasil penelitian. c. Sistemasi (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang di peroleh hasil penelitian.16 5. Metode Analisis Data Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah: Metode deskriptif-analisis, metode imi penulis guanakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulannya. 16Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. Ke V, h. 270
BAB II AGAMA DAN KEPERCAYAAN A. Agama Dalam Islam Agama dalam Islam disebutnya dengan ad-din (the religion), definisi kata ad-din dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkataan agama. Din dalam bahasa sempit memiliki makna undang-undang atau hukum, kemudian dalam bahasa Arab mempunyai arti menguasai, mendudukan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Ad-din bisa juga syariah yaitu nama bagi peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah selengkapnya atau prinsip-prinsipnya saja dan dibedakan kepada kaum muslimin untuk melaksanakannya, dalam mengikat hubungan mereka dengan Allah dan manusia. Maksud agama adalah untuk mempersatukan segala pemeluk-pemeluknya dan mengikat mereka dalam suatu ikatan yang erat sehingga menjadi pondasi yang kuat yang disebut batu pembangunan, atau mengingat bahwa hukum-hukum agama itu dibukukan atau didewakan.17 Ibnu Kamal mengatakan bahwa ad-din (agama) adalah hukum Tuhan yang mengajak orang-orang yang berakal kepada kebaikan sesuai kehendak mereka sendiri. Abdul Baqa mengartikan ad-din (agama) adalah hukum Tuhan yang diberlakukan kepada orang-orang berakal agar memeroleh inti kebaikan sesuai dengan kehendak mereka yang terpuji, baik berupa teori 17Erina Pane, Politik Hukum Tanggung Jawab Negara Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Dan Jaminan Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 90
maupun perbuatannn lahir, seperti keyakinan, ilmu pengetahuan dan shalat. Darraz memberi definisi ad-din (agama) adalah hukum Tuhan yang dapat menunjukkan jalan kepada keyakinan yang benar, cara bersikap dan berhubungan dengan pihak lain dengan baik. Syatil mengartikan ad-din (agama) adalah seluruh bentuk kewajiban, baik kewajiban makhluk Allah terhadap sang Pencipta, kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia kepada sesama makhluk Allah, dan kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yussuf Al-Qaradhawi mengartikan ad-din (agama) adalah keyakinan yang dianut suatu kelompok masyarakat walaupun keyakinan tersebut sesat. Yussuf Al-Qaradhawi mendasarkan pada surat Al-Kafirun :18
Artinya : "Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku". (Q.S Al- Kafirun ayat. 6)19 Selanjutnya secara terminologi makna ad-din menurut Taib Thahir Abdul Muin adalah suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa orang yang mempunyai akal memegang (menurut peraturan Tuhan itu) dengan kehendaknya sendiri tidak dipengaruhi, untuk mecapai kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut H. Agus Salim mengatakan bahwa ad-Din adalah ajaran tentang kewajiban dan kepatuhan terhadap aturan, petunjuk, perintah yang diberikan Allah kepada manusia lewat utusan- 18Ibid, h. 94 19Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan terjemahannya,{Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009), h. 603
utusanNya, dan oleh Rasul-RasulNya yang diajarkan kepada orang-orang dengan pendidikan dan talenta.20 Menurut Soedjatmoko, unsur terpenting dari agama adalah lebih kepada aspek-aspek duniawi dan tekanan moral. Agama menurutnya, merupakan segalanya bagi manusia. Agama adalah suatu jalan menuju keselamatan manusia; suatu pedoman dan penilaian atas perbuatan manusia, suatu petunjuk wahyu, yang membawa manusia menuju kepada kebenaran transenden. Definisi ini melihat keberagaman manusia, pada saat yang bersamaan, selalu dengan disertai identitas budaya masing-masing yang berbeda-beda.21 Pada hakikatnya agama berasal dari Tuhan, yaitu Tuhan yang menurunkan wahyu perantaraan malaikat kepada pesuruh yang ditunjuk-Nya yang diistilahkan dalam Islam: Rasul. Himpunan wahyu yang membentuk sistem keyakinan itu disampaikan oleh pesuruh itu kepada umat. Agama jenis ini yang diistilahkan Islam addinus-samawiy , tidak dapat dimasukkan sebagian kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia, sedangkan addinus-samawity bagi pemeluknya berasal dari Tuhan.22Namun kebudayaan yang diciptakan oleh manusia sudah terkenal dengan sebutan agama di masyarakat pada umumnya. Bagi sebagian muslim, Islam di pahami bukan semata-mata merupakan agama yang mengajarkan tentang kesadaran untuk tunduk kepada Tuhan yang 20Erina Pane, Op. Cit, h. 94 21Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama), (Bandung: Alfabet, 2011) h. 108 22Erina Pane, Op. Cit. h. 84
diwujudakan dalam kegiatan ritual semata, akan tetapi mengajarkan pula pedoman hidup untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Islam merupakan agama wahyu karena didalamnya syarat akan muatan-muatan norma-norma hukum berdaskan pada kehendak Tuhan, agar manusia dapat menjunjung tinggi persamaan derajat kemanusiaannya.23 Kepercayaan hasil cipta manusia juga beriman akan adanya Tuhan meskipun tidak turun dari langit melainkan produk manusia, ini dapat dilihat dari pengertiannya. Produk manusia, yaitu penjelmaan cara berfikir/merasanya dalam berhubungan dengan yang Maha Kuasa. Kepercayaan-kepercayaan animismus, dinamismus, naturalismus, spiritualisme bahkan agama Shinto dan Hindu pun masuk dalam kategori ini.24 Masih banyak lagi agama-agama minoritas yang termasuk buatan manusia seperti, Zoroastrianisme yang lahir 7 abad SM yang mempercayai Ahura Mazda sebagai Tuhan dimana pengikutnya memuja api, Taoisme lahir 3 abad SM oleh Lao Tse, sebagai Tuhan dalam sistem keagamaanbangsa Cina, dan Shikisme diajarkan di India oleh Guru Nanak yakni campuran paham2x Hinduisme dan Muslim namun sangat menyimpang dari ajaran 23Al-Adalah, Candra Perbawati, Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam tersedia Islam, Prespektif (1 April 2019 pukul: 20.02) Hukum (on-line), 24Ibid, h. 84
Islam. Kepercayaan ini serupa dengan aliran Kebatinan di negara kita Indonesia.25 Menurut Emile Durkheim, Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang di namakan umat. Menurut Ajat Sudrajat, terdapat unsur-unsur dalam agama yang meliputi : 1. Adanya keyakinan pada yang gaib, 2. Adanya kitab suci sebagai pedoman, 3. Adanya rasul pembawanya, 4. Adanya ajaran yang bias dipatuhi, 5. Adanya upacara ibadah yang standar.26 B. Etika Beragama Dalam Islam WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).27Menurut Verkuyl, perkataan etika berasal dari perkataan "ethos" sehingga muncul kata-kata ethika. Perkataan ethos dapat 25Agung Purnomo, Sejarah Singkat Agama KOnghucu, (On-line), tersedia di: ,(24 Januari 2019 pukul 03.45). 26Argani Sukoco, Implementasi Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam Ktp Dengan Adanya Putusan Mk No.97/Puu-Xiv/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Di Ktp Dan Kk ( Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang), (on-line) tersedia di: (15 Maret 2019 pukul: 01.12) 27Shuhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 1
diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecendrungan hati seseorang berbuat kebaikan.28 Apabila dipandang dari sudut terminnologi, di dalam New Masters Pictorial Encyclopedia dikemukakan : ethic is the science of moral phylosopy concerned not with fact, but with values; not with caracter of, but the ideal human conduct (Etika ialah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengeani fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai tindakan manusia, tetapi tentang idenya.29 Dalam bahasa "agama Islam" istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak, karena Akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syari"ah. Karena itu akhlak Islami cakupannya sangat luas yaitu menyangkut etos, etis, moral, dan estetika. Karenanya: 1. Etos; yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, al ma"bud bi haq serta kelengakapan uluhiyah dan rubbubiyah, seperti terhadap Rasul-Rasul Allah, Kitab-nya dan sebagainya. 2. Etis; yang mengtur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-harinya. 3. Moral; yamg mengatur hubungan dengan sesamanya, berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan pribadi. 28Ibid. 29Ibid, h. 2
4. Estetik; rasa keindahan yang mendorong seseorng untuk meningkatkan keaadan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaanya. 30 Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Moral adalah secara etimologis berarti adat kebiasaan, susila. Jadi moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran- ukuran tindakan yang oleh umum di terima, meliputi kesatuan sosial/lingkungan tertentu. Sedangkan akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk tentang perkataan/perbuatan manusia lahir dan batin. Didalam Islam, etika yang diajarkan dalam islam berbeda dengan etika filsafat. Etika Islam memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. 2. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan seseorang didasarkan kepada al-Qur"an dan al- Hadits yang shohih. 3. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun mereka berada. 30 Ibid, h. 3
4. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang akhlak yang luhur dan mulia serta meluruskan perbuatan manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Sementara itu, agama merupakan seperangkat kepercayaan, doktrin dan norma-norma yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Keyakinan tentang agama, diikat oleh norma-norma dan ajaran-ajaran tentng cara hidup manusia yang baik, tentu saja dihasilkan oleh adanya pikiran atau perilaku manusia dalam hubungannya dengan kekuaasan yang tidak nyata. Perilaku manusia dalam beragama ini dapat dilihat dlam acara dan upacara- upacara tertentu serta menurut tata cara tertentu pula sesuai dengan yang telah ditentukan oleh agama masing-masing.31 Secara etimologi, kata agama bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa sangserta yang menunjuk pada sistem kepercayaan dalam Hinduisme dan Budhisme. Agama terdiri dari kata a yamg berarti tidak, dan gama yang berarti kacau. Dengan demikian, agama adalah aturan-aturan yang menghindarkan manusia dari kekacuan serta menghantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Ada pula yang menyatakan bahwa agama terangkai dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi atau berjalan. Dengan demikian, pengertian agama ditimjau dari sudut pandang kebahasaan berarti tidak pergi, tetap ditempat, kekal-eksternal, terwarisan secara turun menurun. Pemaknaan seperti ini memang tidak salah karena agama terkandung nilai-niai universal yang abadi, tetap, dan berlaku 31Adeng Muchtar Ghazli, Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama), (Bandung: Alfabet, 2011) h. 2
sepanjang masa. Sementara akhiran a hanya memberi sifat tentang kekekalan dan karena itu merupakan bentuk keadaan yang kekal.32 Agama (lebih khusus Islam) tampil dengan membawa misi kemanusiaan, bahkan bisa dikata bahwa hal tersebut yang paling mendasar. Simak saja misalnya nilai ajaran yang dikandungnya, totalitas orientasinya senantiasa bermuara pada kesempurnaan/kesejatian manusia itu sendiri. Seluk beluk kehidupan manusia yang begitu kompleks, tak satupun yang terbebas dari pantauannya, bahkan bisa dikata bahwa inilah salah satu alasan kenapa agama hingga kini tetap menjadi jalur utama bagi setiap pencari ketenangan. Sekalipun demikian, tetap saja kita tidak bisa menutup diri dari fakta sejarah bahwa agama juga kadang menjadi pemicu bagi lahirnya konflik sosial, lebih dari itu menurut para rasionalis Abad Pencerahan Eropa bahwa agama akan memperburuk atau membatasi ruang lingkup peribadi.33 Asumsi- asumsi ini boleh saja kita tidak sepakati, tapi tidak berarti kenyataan sejarah harus ditutupi atau bahkan dimanipulasi. Ironisnya kemudian ialah, terkadang Islam sebagai agama terakhir pun sering turut ambil andil dalam pertentangan tersebut. Jika berangkat dari pernyataan awal (agama dan misi kemanusiaan) maka penulis lebih bersepakat bahwa sebab terjadinya konflik teologis lebih disebabkan karena adanya sisi dari nilai ke-agama-an yang terimplementasi secara maksimal dalam kehidupan praksis penganutnya, 32Erina Pane, Politik Hukum Tanggung jawab Negara Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Dan Jaminan Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia,(Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 85 33Nurcholis Madjid, dkk, Passing Over; Melintasi Batas Agama, (Cet. II; Jakarta : PT.Sun, 2001), h. 176. tidak
dalam hal ini ialah etika atau akhlak beragama. Penekanan yang dimaksudkan disini sebagaimana yang diasumsikan oleh Hasan Hanafi ialah kemestian membangung penguatan Islam dari unsur progresif-transformatif yang sarat dengan nilai pembebasan. Kenyataan ini menurutnya telah dicerminkan oleh para Nabi yang merupakan ruh bagi pergerakan Islam itu sendiri, lihat saja misalnya gerakan Ibrahim yang merefresentasikan revolusi pembangunan dan pengembangan intelektual ) dalam melawan tradisi - tradisi buta ( Tauhid versus berhala ), Musa merekomendasikan dalam ruh gerakannya pembebasan melawan otoritarianisme penguasa yang semena- mena dengan kekuasaannya, Isa jadi contoh atas pergerakan revolusi ruh ( spiritualitas ) dari dominasi materialisme ( kecenderungan hedonis ), sedangkan Muhammad menjadi refresentasi gerakan kemanusiaan dalam melawan Bal"amisme (kaum intelektual yang menggadaikan kecakapannya untuk kepentingan peribadinya), Qarunisme (para pemilik modal yang rakus dengan harta kekayaannya tanpa mempedulikan nasib orang-orang lemah yang ada disekitarnya), serta Fir"aunisme (penguasa yang tidak menjadikan kekuasaanya untuk membangun kesejahteraan masyarakat). Bahkan Muhammad memberi teladan kaum miskin dan komunitas tertindas dalam perjuangan menegakkan masyarakat bebas dan penuh persaudaraan.34 Gagasan mutahkir menstimulasi keadaan tersebut dengan toleransi, yakni konsep yang menggambarkan sikap saling menghormati antar 34Hassan Hanafi, From Faith to Revolution, (Spanyol: Cordova Press, 1985), h. 231. akal ( istilah
sesama tanpa memperdulikan ras, suku dan agama sebagai diferensia sosial. Islam dalam hal ini punya konsep yang sangat jelas, yakni : .....
Artinya : "Tidak ada paksaan dalam beragama....." (Q.S Al-Baqarah 256)35 Dalil ini kemudian semestinya menjadi refleksi perjuangan guna membangun penghargaan dan penghormatan terhadap sesama, sebab memang demikianlah sejatinya dimana penghargaan atas nilai kemanusiaan jauh lebih tinggi ketimbang pemaksaan paradigma tertentu yang dikemas dengan pola anarkisme dan sektarianisme.36 Fakta historis juga menunjukkan tentang bagaimana sikap saling pengertian dan saling menghargai antara sesama (baik pada tataran teologis maupun sosiologis) ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah, ini adalah suatu contoh akan prinsip kemerdekaan yang salah satu butirnya yakni sikap saling menghormati di antara agama yang ada dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi antara yang satu dengan yang lainnya.37 Kenyataan teersebut menyatakan bahwa Islam menghendaki adanya hidup toleran sebagai basis etika kehidupan sosial, kenyataan ini seyogyanya dibawa seumur hidup. Meski demikian berinteraksi dengan jiwa toleran 35Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan terjemahannya,{Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009), h. 42 36Mohamad Natsir, Keragaman Hidup antar Beragama, (Cet. II; Jakarta : Hudaya, 1970), h. 17 37Syeikh Salim bin "Ied al-Hilali, Toleransi Islam Menurut menurut Pandangan Alquran, terj. Abu Abdillah Mohammad Afifuddin As-Sidawi, (Cet. I; Misra : Maktabah Salafy Press, t.t), h. 31.
dalam setiap bentuk aktivitas, tidak berarti membuang prinsip hidup (beragama) yang diyakini, karena kenyataan itu justru akan melemahkan prinsip hidup (keagamaan) yang ada Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda (yang memusuhi sekalipun) kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya. Itulah sentuhan prinsip tegas yang diteladankan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan kita wajib meneladaninya. Karena itu, meneladani biasanya berkaitan dengan perilaku yang baik pada diri seseorang yang sejatinya dimiliki oleh orang yang meneladaninya. Keteladanan menurut Sondang P Siagian adalah melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik karena keterikatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun karena limitasi yang ditentukan oleh nilai-nilai moral, etika, dan sosial.38 Oleh karena itu, keteladanan diartikan sebagai hal-hal yang patut ditiru pada diri seseorang, baik ucapan maupun perbuatan. Prinsip ideal tersebut seyogyanya memicu lahirnya orientasi baru, khususnya kaum agamawan bahwa terdapat tujuan ideal dari agama itu sendiri bahwa semua printah-perintah yang sifatnya mu"amalah substansinya ialah penyelamatan diri (manusia) dan alam, yang dalam prinsip keIslaman dikenal dengan istilah Rahmatan Lil"Alamin. 38Sondang P Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta, 1987), h. 105.
C. Aliran Kepercayaan Dalam Islam Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut kepercayaan yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini diwarisi turun temurun sejak Nabi Ibrahim dan Ismail. Qur"an menyebut kepercayaan itu dengan Hanif, yaitu kepercayaan mengakui keesaan Allah sebagi pencipta alam, menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki dan sebagainya. Kepercayaan kepada Allah tersebut tetap diyakini oleh bangsa Arab sampai kerasulan Muhammad SAW, hanya saja keyakinan itu dicampur baurkan dengan tahayyul dan kemusyrikan, mensekutukan Tuhan dengan sesuatu dalam menyembah dan memohon kepadanya seperti jin, roh, hantu, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, berhala, dan lain sebagainya. Kepercayaan yang menyimpang dari kepercayaan Hanif itu disebut Watsaniyah.39 Banyak ayat Al-Qur"an yang menjelaskan hal ini :
Artinya : "Dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah : "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui" (Q.S. Luqman ayat. 25)40 39Usman Said dkk., Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Cet. I; Ujungpandang: PT, 1981/1982) h. 8-9 40Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan terjemahannya,{Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009), h. 413
Artinya : "Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah )?"(Q.S. Zukhruf ayat. 87) 41 Penyimpangan itu terjadi perlahan-lahan. Mereka menyatakan berhala- berhala itu sebagai perantara terhadap Allah. Allah tetap diyakini sebagai yang Maha Agung. Tetapi, antara Tuhan dan mahluknya dirasakan ada jarak yang mengantarnya. Berhala-berhala itu berlambang malaikat, putera-putera Tuhan.42 Pemujaan terhadap pohon, batu, sumur, mata air, dan benda-benda lain merupakan hal yang merata pada rumpun bangsa Semit di mana-mana. Semit adalah bangsa yang merupakan keturunan Sam bin Nuh As.43 Agama mereka primitif dan animistik. Bangsa Arab sebagai salah satu bagian dari rumpun Semit begitu pula keadaannya. Sumur zam-zam mereka anggap suci. Hajar Aswad dipuja sebagai batu bintang tempat dewa bertahta. Masa kemudian, patung al-Lata, al-"Uzza, dan Manat dianggap suci dan dipuja. Ketiganya mereka pandang sebagai anak perempuan Allah. Lain dari itu, kepercayaan terhadap ada dan berpengaruhnya makhluk halus seperti jin, si"lat, "ifrit, dan ghul, cukup merata. "Dalam keadaan sengsara dan terus-menerus dirongrong 41Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan terjemahannya,{Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009), h. 495 42Usman Said dkk, Op. Cit. h. 9 43Muamar Maulana, Artikel Fiqh Al-Lugah (On-line), tersedia di : Google Scholar. (29 Desember 2018 pukul. 17.30)
oleh alam kejam, mereka menyembah pohon, batu karang, dan roh, serta memuja dewa-dewa primitif." Itulah bentuk kepercayaan dan pemujaan pada masa jahiliyah.44 Masa jahiliyah adalah masa penduduk Jazirah Arab membuat bid"ah yaitu membuat syariat yang bathil, yang dimulai oleh "Amr ibn Luhay, pemimpin mereka. "Amr menempatkan patung yang diberinya nama Hubal di dekat Kabah dan mengajak kaumnya menyembah patung itu. Penyembahan terhadap berhala itu kemudian meluas dan merata di seluruh Jazirah. Selain berbuat syirik, mereka juga mengubah syi"ar-syi"ar agama dan haji, menyimpang dari cara yang berlaku pada masa Nabi Ibrahim. Hal itu mereka lakukan tanpa dalil atau petunjuk yang benar. Selain patung Hubal, banyak sekali berhala lainnya, sehingga disekitar Kabah saja terdapat 360 berhala. Selain di Mekah, berhala yang bentuk dan namanya bermacam-macam terdapat di berbagai tempat, termasuk di Madinah. Ibn Hisyam menegaskan bahwa penyembahan terhadap berhala itu sedemikian lekat dan luas, sehingga tiap penghuni rumah mempunyai patung di rumah maing-masing. Sebagian dari pemyembah patung itu mempunyai pandangan bahwa mereka menyembah patung guna mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya.45 Philip K. Hitti mengemukakan pendapat tentang istilah jahiliyah yang senada dengan penjelasan diatas. Masa jahiliyah biasanya diberi arti sebagai masa kebodohan atau kedunguan (time of ignorance) atau masa kebiadaban (barbarism). Pemaknaan demikian itu tidak tepat, yang benar menurut Hitti, 44Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, (Cet 1; Jakarta: Sinar Grafika,2012) h.62 45Erina Pane, Op. Cit, h. 86.
masa jahiliyah adalah periode pada waktu di Jazirah Arab tidak berlaku petunjuk Tuhan, tidak ada nabi, dan tidak ada kitab (samawiy). Maksud penggunaan istilah ini untuk menghentikan orang Arab dan ikatan ide-ide keagamaan pra-Islam, terutama pemujaan terhadap berhala.46 Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud masa jahiliyah bukan pada masa manusia Arab benar-benar bodoh, tidak tahu apa-apa, atau tidak punya peradaban sama sekali, tetapi pada waktu mereka sesat dalam kehidupan keagamaan. Mereka mempunyai kepercayaan dan melakukan pemujaan, tetapi mereka menyimpang dan tersesat dari keimanan dan peribadatan yang diajarkan oleh Nabi utusan Tuhan (dalam hal ini menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim a.s).47 Hingga akhirnya Rasulullah datang membawa agama Islam dan membawa cahaya kehidupan bagi umat manusia. Setelah Nabi SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610, beliau tidak pernah lagi berkunjung ke sana selamanya, tetapi langsung terjun ketengah masyarakat yang sudah sekian lama didera dan diimpit oleh ketidakadilan dan diskriminasi. Pertama Nabi bergerak di lingkungan keluarga terdekat, kemudian secara berangsur ketengah publik. Sebagai agama sejarah, Islam telah, sedang, dan akan terus berinteraksi dan bergumul dengan lingkungan yang berubah sebagai sebagai buah dari perubahan sosial yang tiada 46Ibid.,h.63 47Ibid.
mengenal henti, dengan tujuan untuk mengarahkan perubahan itu tidak tergelincir dari jalan yang lurus kenabian, dari jalan keadilan.48 Islam yang bersifat Universal mampu diterima dengan baik oleh masyarakat yang prularisme. Islam juga merupakan agama yang penyebarannya sangat luas di belahan bumi karena dapat diterima oleh berbagai suku bangsa di dunia khususnya di Indonesia. Al-Qur"an yang diturunkan oleh Utusan Allah secara berangsur-angsur, tahap demi tahap sebagai pedoman manusia untuk memperoleh keselamatan. Oleh karenanya Al-Qur"an adalah wujudnya nyata hasil dari revisi dari kitab-kitab sebelumnya (Zabur, Taurat, dan Injil) dan menjadi penyempurna kitab sebelumnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT, meskipun banyak yang mengaku- ngaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, seperti Musailamah pada masa ke khalifahan Abu-Bakar dan Lia Edden di Indonesia yang mengaku sebagai Nabi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya yang beragam (pluralisme) termasuk ketika Islam masuk ke Indonesia. Sama seperti halnya seperti pada masa Arab Jahiliyah agama yang dianut oleh nenek moyang orang indonesia ialah, animisme atau dinamisme yang disebut aliran kepercayaan pada masa kini. Sulit untuk Islam dapat diterima dengan muda di tanah Nusantara pada waktu itu. Aliran kepercayaan yang terus menunjukan eksistensinya menjadi tantangan bagi pendakwah pendakwah muslim, sepeti 48Ahmad Syafii Maarif, Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan, (Cet 1; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h. 17
wali songo yang berjuang di tanah jawa. Aliran kepercayaan yang sudah ada dari zaman dahulu yang hampir berbarengan dengan agama Hindu tidak bisa dikesampingkan dengan negara Indonesia. Bahkan sampai sekarang ketika Indonesia sudah menjadi negara muslim terbesar di dunia aliran kepercayaan masih tetap menjamur dan menjadi keyakinan bagi penganutnya. Nabi-nabi Nusantara yang meciptakan ajaran-ajaran yang dianggap oleh pengikutnya sebagai kepercayaan yang membawa kedamaian oleh penganut kepercayaan juga mempunyai kitab yang dianggapnya suci. Hal ini sangatlah bertentangan dengan agama Islam yang meyakini Nabi Muhammad adalah menjadi nabi terakhir yang harus diyakini oleh alam semesta. Islam tidak tersebar di Indonesia secara menyeluruh karena Islam sendiri tidak ada paksaan dalam beragama.49
Artinya: "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. Al-Baqarah ayat 256) Kebangkitan Aliran kepercyaan dan kebatinan yang pesat di Indonesia ini, bukan karena Islam atau agama lain tidak mampu dalam mengatur dan membahagiakan umat manusia, akan tetapi karena beberapa faktor lain: 49Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan terjemahannya,{Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009),
1. Kejahiliaan dan kebekuan hati yang tidak mampu menerima petunjuk Allah yang benar sehingga apa yang sebenarnya baik dianggap tidak baik dan apa yang benar dianggap salah. Agama yang merupakan ajaran dari Allah dianggap kurang sempurna sehingga disempurnakan dengan hasil penemuan sendiri. 2. Fanatisme yang terhadap naluri dan leluri leluhur sehingga dengan sikap tersebut dapat menutup kebaikan dan kebenaran yang datang dari luar dan menanggapinya apa yang datang dari luar itu sebagai penjajahan terhadap warisan leluhur. 3. Pencetusan sikap hidup bangsa Indonesia (khususnya Jawa) yang serba magis yang diwariskan para leluhur dan adanya keinginan yang kuat untuk menghidup-hidupkan warisan leluhur itu tanpa memandang benar atau tidaknya menurut pandangan agama. 4. Adanya pandangan hanya satu sisi terhadap agama, tidak secara keseluruhan atau hanya memandang agama dari kejauhan tidak secara dekat ditamabah adanya rasa ketidak pausan terhadap agama-agama mapan seperti Islam, Katolik dan Protestan, khawatir akan desak warisan leluhurnya. 5. Adanya umat Isalm dan para da"i yang mengutamakan lahirnya ajaran agamanya dan kurang memperhatikan soal kehidupan batiniyah. 6. Kurangnya pendekatan secara pribadi para da"i terhadap golongan kebatinan dan kurang beraneka ragamnya metode dakwah yang dipergunakan untuk menjabarkan ajaran Islam.
7. Pemunculan aliran kepercayaan seperti tersebut memang yang haq agar seseorang bisa membandingkan anatara keduanya dan agar umat manusia dapat berjuang menegakkan agamanya dan memperoleh pahala dari pahala apa yang ia usahakan. Jika Allah menghendaki, tentu manusia seluruh dunia akan beriman semuanya, seseorang Islam tidak bisa memaksa mereka untuk beriman, melainkan menyampaikan yang haq saja.50 Menurut agama Islam, dalam kehidupan manusia di dunia ini akan selalu dihadapkan kepada dua masalah yang berlawanan, yaitu antara yang haq dan yang bathil. Manusia selalu dihadapkan pada dua pilihan antara mengikuti jalan yang ditunjuki dan diridhai Allah dan jalan menyimpang yang disekutui Allah. Dalam menghadapi dua hal ini manusia sering kali kabur untuk menentukan pilihannya, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap agama sebagai jalan yang diridahi Allah.51 E. Siyasah Dusturiyyah : Hubungan Pemerintah Dengan Rakyat Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep- konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini 50Abd. Mutholib Ilyas dan Abd. Ghofur imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Di Indonesia, (Surabaya : CV.Amin Surabaya, 1988) h.174 51Abd. Mutholib Ilyas dan Abd. Ghofur imam, Ibid, h. 177
juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang dilindungi.52 Sederhananya siyasah dusituriyyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Hubungan antara pemerintah dengan aliran kepercayaan juga termasuk ke dalam siyasah dusturiyyah karena aliran kepercayaan juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Fiqh siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi, pesoalan hak dan kewajiban imamah, persoalan hak-hak rakyat dan statusnya, bai"at, waliyul ahdi, persoalan perwakilan (ahlul halli wa aqdi), dan wuzaroh.53 Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashah maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri 52Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Cet; 1, Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 177 53Muhammad Iqbal, Ibid, h. 177
memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak gerik Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan "koreksi" terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.54 Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya.55 Al-Mawardi menyebut dua hak imam, yaitu: a. Hak untuk ditaati b. Hak untuk dibantu Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mandapat imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukannya sebagai imam (hak mendapatkan gaji).56 Kepala negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan negara Islam, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama fiqh siyasah, mengenai hak dan kewajiban kepala negara. Diantaranya yang terkenal adalah al-Mawardi. Dalam karyanya al-ahkam al-sulthaniyah, al-Mawardi 54Muhammad Iqbal, Op.Cit, h. 241 55Ibid. 56A. Djazuli ,Op.Cit, h. 93 imam.
memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara yaitu : a. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf. b. Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbulah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain. c. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan kelebihan masing- masing. d. Menegakkan hudud (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara. e. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan- serangan pihak luar. f. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam. g. Mengelola keuangan negara seperti ghanimah, al-fai, pajak dan sedekah lainnya. h. Menentukan belanja Negara (APBN). i. Mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan keterpercyaaan mereka memegang jabatan tersebut.
j. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemamkuran dan agama dapat berjalan dengan baik. 57 Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta"min. Kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatanya, dan hartanya, sedangkan musta"min adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga dihormati jiwanya, kehormatanya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan musta"min tidak memiliki hak- hak politik karena mereka itu orang asing. Persamaanya, keduanya adalah non muslim.58Aliran kepercayaan bisa disebut kafir dzimmi yaitu non muslim yang menetap selamanya di Indonesia. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A"la al-Maududi menyebutkan hak-hak rakyat itu adalah : a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya. b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. 59 Sedangkan Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu : a. Hak persamaan 57Muhammad Iqbal, Op,Cit, h. 242 58A. Djazuli ,Op.Cit, h. 98 59Ibid.
b. Hak kebebasan berfikir, beraqidah, berbicara, berpendidikan dan memiliki. 60 Hak lain yang harus diperhatikan kepala Negara adalah kebebasan memeluk dan menjalankan agama warganya. Islam melarang umatnya memaksakan agama kepada orang lain (Q.S Al-Baqarah, 2 : 256), sebagaimana dijelaskan di atas. Sejarah Islam pun membuktikan bahwa ketika umat islam berkuasa, umat non-Islam mendapat perlindungan dan perlakuan baik. Mereka tidak pernah diganggu dan diusik kepercayaanya.61 Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.62 Di sini tampak kembali bahwa focus interest adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksankan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya pula memenuhi hak si imam.63 60Ibid. 61Muhammad Iqbal, Op.Cit, h. 244 62A. Djazuli ,Op.Cit, h. 99 63Ibid.
BAB III ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA A. Latar Belakamg Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Sejak zaman pra-sejarah nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal kepercayaan yang disebut animisme dinamisme. Roland Robertson menyatakan : sebelum kedatangan agama Hindu disekitar tahun 400 SM, tradisi keagamaan dari berbagai suku Melayu masih mengandung unsur-unsur animisme. A.C. Kryut menyebutkan ada beberapa suku bangsa yang berbeda satu sama lain pekembangan rohani dan agama ini telah saling pengaruh- mempengaruhi dan menciptakan suatu kebudayaan majemuk. Ada 3 taraf pemikirannya : 1. Dinamisme, dimana kuasa tak kelihatan dan yang ditakuti itu tidaklah berpribadi dan pengaruh yang dipunyai oleh kuasa-kuasa ini atas orang- orang yang berlangsung secara mekanis, tanpa suatu kemauan sendiri, apabila orang memberi bentuk atas kuasa itu, maka itu tak lain daripada hantu-hantu. 2. Animisme, dimana kuasa itu menjadi berpribadi merupakan tokoh-tokoh rohani dengan kemauan sendiri, dengan jiwa-jiwa dan roh-roh.
3. Adanya kesadaran akan Allah, yaitu apabila alam manusia dan roh-roh dianggap berada di bawah pemerintahan para dewa atau Allah. 64 Kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui olah pikir dan olah rasa sendiri dan belahan bumi Indonesia tersebut dibarengi dengan adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui agama dibelahan bumi Indonesia yang lain, keduanya berjalan bersama-sama, akhirnya keyakinan (keimanan) terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui agama yang lebih dominan dan merupakan bagian yang terbesar masyarakat Indonesia. Namun tidak bisa disangakal bahwa keperacayaan hasil budaya bangsa tersebut masih ada dan dianut sebagian masyarakat Indonesia sampai sekarang, yang tata cara penyembahannya mereka atur sendiri sesuai dengan alam pikirannya.65 Kementerian Agama pada tahun 1953 mengeluarkan defnisi resmi mengenai agama: agama harus didirikan oleh Nabi atau utusan (Nabi atau Rasul); dengan memiliki kitab suci; dan menawarkan ajaran universal yang dianut oleh masyarakat lebih dari satu negara di dunia. Defnisi ini dikeluarkan, karena mungkin Kementerian Agama merasa resah dengan adanya lebih kurang 360 agama baru dan populer yang didirkan oleh nabi pribumi.66 Dilihat dari definisi agama menurut Kementrian Agama, aliran kepercayaan terhalang 64Erina Pane, Politik Hukum Tanggung jawab Negara Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Dan Jaminan Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia,(Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h.100 65Abd. Mutholib Ilyas dan Abd. Ghofur imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Di Indonesia, (Surabaya : CV. Amin Surabaya, 1988), h.14 66Al Makin, Nabi-nabi Nusantara: Kisah Lia Edden dan Lainnya, (Yogyakarta: Suka-Press, 2017), h. 12.
untuk dapat dikatakan sebagai agama resmi karena ajaranya yang tidak universal yang hanya ada di negara Indonesia saja. Pada tahun 1959 Dewan Musyawarah BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia) mengajukan permohonan ke Pemerintah agar aliran kepercayaan dapat disejajarkan dengan agama-agama lain di bidang hukum, akan tetapi berhubung banyak diantara aliran kepercayaan yang menimbulkan keresahan masyarakat, terutama penodaan terhadap agama yang resmi diakui di oleh pemerintah, maka pada tahun 1965 aliran-alliran tersebut dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung sehingga sekitar tahun 1971 terdapat 167 aliran kepercayaan, kebatinan yang dinyatakan dilarang.67 Adapun agama yang dipeluk di Indonesia, dapat dilihat dalam penjelasan UU.No.1/Pnps/1965 yang lengkapnya berbunyi: Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama lain, misalnya: Yahudi, Zaraustrian, Shinto, Theoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain. 68 Sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa aliran kepercayaan tiada henti-hentinya dalam usaha memperoleh legalitas di segala bidang dari Pemerintah, sehingga pada tahun 1974 Undang-Undang Perkwinan yang baru 67Ibid. 68Juhaya S.Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,(Bandung: Angkasa, 1982), h. 22
mengakui sahnya perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum kepercayaan (pasal 2 ayat 1). Pada Sidang Kabinet tanggal 24 Juni 1975 bidang Kesejahteraan Rakyat memutuskan mengubah formulir Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun formulir lainnya yang mencantumkan kolom Agama untuk diubah menjadi kolom Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Usaha-usaha aliran kepercayaan sebagaimana disebut di atas menimbulkan gelombang protes dari berbagai pihak terutama dari golongan agama.69 Pada sekitar Pemilihan Umum 1977 sampai masa sidang Umum MPR 1978, muncul masalah P-4 dan aliran kepercayaan. Pada upacara pelantikan anggota DPR/MPR tanggal 1 Oktober 1977, Presiden Soeharto mengajukan rancangan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pedoman Penghayat Terhadap Pancasila (P-4). Pada pembahasan tentang GBHN ini muncul permasalahan terhadap Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditegaskan bukan termasuk dalam agama. Bahkan dalam Ensiklopedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ditegaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang merupakan warisan leluhur yang disebut dengan kebatinan, kejiwaan dan kerohanian yang perlu dilestarikan dalam rangka mendukung pelestarian budaya bangsa. Oleh karena itu, pembinaan terhadap aliran Kepercyaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini tidak lagi di bawah Departemen Agama. Sebab, dalam tafsiran pemerintah aliran kepercayaan 69Abd. Mutholib Ilyas dan Abd. Ghofur imam, Op. Cit, h. 15
tidak lain adalah faham-faham kebatinan dalam bentuk sinkretisme yang sama sekali tidak bersumber dari Wahyu Tuhan dan hanya bersumber dari budaya bangsa.70 Pemerintah melalui Sidang Umum MPR memberikan kejelasan dengan ketetapannya No. IV/MPR/1978, Bab IV No. 13 angka 1 huruf f bahwa : " Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama". Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar : 1. Agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru. 2. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.71 Prinsip ini dikemudian hari terus diulang penegasannya di dalam GBHN 1978, 1983 dan 1988. Sebutan aliran kepercayaan dalam arti luas adalah mencakup seluruh aliran religius yang ada dalam masyarakat termasuk aliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kini dikenal sebagai organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa aliran kepercayaanya yang berkembang di Indonesia tidak dapat disamakan atau golongan dengan agama. Aliran kepercayaan yang sebelumnya dikenal dengan aliran kebatinan tumbuh dan berkembang dengan pesatnya sejak awal kemerdekaan Indonesia. 70 Erina Pane, Op. Cit, h. 101 71 Abd. Mutholib Ilyas dan Abd. Ghofur imam, Op. Cit
Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, memberikan peluang dan eksistensi agama serta kepercayaan diluar enam agama. Peraturan ini secara eksplisit meminta negara melayani kepentingan administrasi kependudukan (termasuk KTP) diluar enam negara resmi dan secara implisit mengakui keberadaan mereka dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.72 Sekitar 30 tahun sebelumnya, pilihan mengosongkan identitas agama bagi penganut kepercayaan atau aliran kepercayaan di dalam KTP adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Setiap warga negara diwajibkan memilih satu dari enam agama resmi yang diakui negara: Islam, Protestan, Khatolik, Hindu atau Budha terlepas apakah yang bersangkutan benar-benar menganut salah satu agama tersebut atau merasa terpaksa. Setelah penerbitan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk), warga negara diluar enam agama yang diakui tersebut seperti berbagai pemeluk atau penganut kepercayaan, agama-agama lokal, agama-agama dunia lain (Baha"I, Sikh, Yahudi dan lain- lain), secara yuridis bisa mengosongkan isian kolom agama dalam KTP dan dokumen-dokumen yang kependudukan.73 Pasal 28I ayat (2) UUD1945 ini secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hal ini bersifat sangat mutlak, perlakuan yang 72Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (2) 73Erina Pane, Op. Cit, h. 133
bersifat dikriminatif atas dasar apapun harus ditolak dan dihindarkan. Bukan hanya diskriminasi akibat rumusan sebuah pasal undang-undang yang nota bene berada di bawah kesakralan dan kekuatan UUD 1945, tetapi bahkan atas dasar agama sekalipun.74 Sebagai warga negara sudah sepatutnya penganut aliran kepercayaan mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya. Pada hakikatnya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, juga setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Sesuai Pasal 28E ayat (1) dan (2), Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali serta setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.75 Dengan adanya aturan pengosongan kolom agama bagi aliran kepercayaan membuat para penganut aliran kepercayaan merasa haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi dan dibeda-bedakan. Oleh karena itu segala usahapun dilakukan agar aliran kepercayaan dapat terus menunjukan eksistensinya. Posisi kepercayaan lokal yang sudah diatur oleh negara dalam wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langkah tepat yang dilakukan pemerintah. Kepercayaan lokal sudah dianggap sebagai pluralitas Indonesia 74Supomo, Ambiguitas Pasal 2 UU No 1 Tahun1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum, (On-line), tersedia di: (14 Januari 2018 pukul 06.15). 75Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2)
yang harus dilestarikan niali-nilainya serta tidak diabaikan hak-hak pemeluknya sebagai warga negara. Akan tetapi pradigma masyarakat terhadap kepercayaan lokal masih perlu dikaji kembali. Selama ini kepercayaan lokal masih dianggap aliran-aliran minoritas yang diabaikan hak-hak pemeluknya sebagai warga negara, misalnya dalam urusan administrasi identitas (KTP). Pandangan-pandangan sinis terhadap kepercayaan lokal masih terjadi hingga terdapat indikasi adanya unsur pemaksaan penentuan kolom agama di KTP. Terdapat wacana untuk mengelompokkan kepercayaan lokal tertentu dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia. Situasi diskriminatif ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemerintah.76 Hingga pada 7 November Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan uji materi terkait ketentuan pengosongan kolom agama di KTP dan KK dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh beberapa penganut kepercayaan. MK pula menyatakan kata "agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 (1) UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23/2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan.77 76Arbi Mulya Sirait dkk, Posisi Dan Reposisi Kepercyaan Lokal Di Indonesia, (On-line) tersedia di: (15 Maret 2019 pukul: 00. 45) 77Kodrat Setiawan, MK Putuskana Aliran Kepercayaan Masuk Ke Dalam Kolom Agama, (On-line)tersedia di: memuat-kata-komunisme. (5 Desember 2018 pukul. 14.13)
Empat penganut kepercayaan yang mengajukan gugatan adalah Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (penganut Paralim), Arnol Purba (penganut Ugamo Bangsa Batak) , dan Carlim (penganut Sapto Darmo) dengan nomor perkara 97/PUU- XIV/2016.78 Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. "Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan," ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan pada sidang di gedung Mahkamah Konstitusi. 78Tempo. MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom KTP. (On-line) tersedia di: ktp. (5 Desember 2018 pukul. 14.32).
Carlim, Ketua Yayasan Sapto Darmo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih ingat betul peristiwa awal Desember 2014 lalu. Ketika itu, Daodah, salah satu anggota keluarga besarnya meninggal dunia. Perangkat desa setempat tidak memberi ijin penguburan Daodah di makam milik kampung. Status Daodah, juga Carlim dan keluarga besarnya sebagai penghayat kepercayaan Sapto Darmo, menjadi pangkal masalah. Daodah akhirnya dimakamkan di halaman rumah, tak jauh dari tempat ibadah penghayat kepercayaan Sapto Darmo di Desa Siandong, Brebes. "Memang sebenarnya sejak awal hubungan dengan masyarakat lain sangat baik. Saling menghargai, tidak ada masalah apa-apa. Masalah ada setelah ada kematian, kemudian ada penolakan pemakaman, dikarenakan awalnya dari kekosongan kolom agama di KTP warga yang meninggal," kata Carlim. Peristiwa itu turut mendorong Carlim terlibat dalam upaya judicial review terhadap Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Upayanya berhasil, dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh tuntutan komunitas penghayat kepercayaan dari seluruh Indonesia.79 Melalui putusan MK ini, eksistensi penghayat kepercayaan diakui negara. Adapun amar putusan MK nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 : 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya; 79Voa Indonesia. Penghayat Kepercayaan Setelah Putusan MK Dan Kolom KTP. tersedia di: ktp/4340417.html. (5 Desember 2018 pukul. 16.04)
2. Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan"; 3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.80 Putusan MK tersebut membuat kini para penganut aliran kepercayaan dapat mengisi kolom agama dapat diisi dengan aliran kepercayaan masing- masing sesuai yang dianutnya. Melalui putusan MK ini, eksistensi penghayat kepercayaan diakui negara dan dianggap tidak ada lagi diskriminasi terhadap 80Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia(On-line). tersedia di: (5 Desember 2018 pukul. 16. 10), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
aliran kepercayaan.81 Namun disisi lain putusan MK tersebut membuat kini kesejajaran antara agama dan aliran kepercayaan yang jelas-jelas berbeda baik secara pengertian maupun undang-undang yang mengatur sebelumnya. B. Contoh Aliran Kepercayaan Di Indonesia 1. Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Sri Jayabaya Di Kediri, Jawa Timur Kata Sangkan Paraning Dumadi berasal dari bahasa Jawa secara semantik artinya, Sangkan artinya asal, maksudnya asal muasal jagad raya (makrokosmos) dan jagad kecil (mikrokosmos). Paran artinya kemana, tujuan, maksudnya apa tujuan diciptakannya jagad raya dan jagad kecil serta kemana tujuan akhirnya. Dumadi artinya makhluk, terjadi dari, maksudnya segala kejadian atau segala yang wujud. Jadi Sangkan Paraning Dumadi artinya asal usul dan tujuan akhir segala yang wujud. Adapun pengertian Sangkan Paraning Dumadi menurut istilah (terminologi) ialah ajaran atau kawruh (ilmu) yang mempelajari asal usul manusia dan jalan hidupnya menuju ke asalnya yaitu Tuhan Yang Maha Esa.82 Sedangkan kata Sri Jayabaya yang diberikan di belakang kata Sangkan Paraning Dumadi berasal dari nama seorang Raja Kediri yang terkenal karena jangka ramalannya yang sampai sekarang masih dipakai pedoman oleh sebagian masysrakat khususnya orang-orang kepercyaan. 81Ibid. 82Abd. Mutholib Ilyas dan Abd. Ghofur imam, Op. Cit, h. 19
Nama raja Kediri Sri jayabaya selanjutnya diambil sebagainama Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi dengan maksud agar paguyuban itu dapat termasyhur sebagaimana raja Sri Jayabaya.83 Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Sri Jayabaya sebenarnya tidak diketahui pencipta dan pendiri pertamanya. Ajaran paguyuban itu hanya diketahui dari cerita mulut ke mulut yang diterima oleh warga satu dari lainnya secara naluri (mengikuti jejak leluhur) yang dilaksanakan dari generasi kegenerasi berikutnya. Ajaran Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi berasal dari Ilmu kejawen (yaitu pengetahuan tentang tradisi Jawa Tengah yang tak lazim dilakukan di luar agama Islam, dengan maksud ingin melepaskan diri dari hukum agama Islam) yang menurut para leluhur, ilmu itu berasal dari seorang bernama Ki Juru Mertani yang selanjutnya diajarkan kepada keluarga Sultan Agung Hanyakrakusuma di Mataram, seterusnya oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma diajarkan kepada aparat kerajaan Mataram yang kemudian dilanjutkan penyebarannya oleh pangeran Puger dan banyak diikuti oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya keluarga kerajaan di Yogyakarta Hadiningrat. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa ajaran Sangkan Paraning Dumadi adalah warisan dari Eyang Pangeran Kanjeng Ratu Tumanggung Kartonegoro di Yogyakarta yang diberikan kepada cucunya R.M Sugeng Darmowijono di Mangkunegara Sala pada tahun 1915 karena dianggap 83Ibid.
sebagai satu-satunya cucu yang bisa mengemban ilmu tersebut dengan pesan bahwa besok pada tahun 1973 ilmu Sangkan Paraning Dumadi suapaya disebarluaskan kepada siapa saja yang mau menerima secara sukarela.84 Setelah R.M Sugeng Darmowijono menerima wasiat dari kakeknya, maka mulailah ia menyebarkan ilmu tersebut dan sejak saat itulah ia dikenal sebagai pendiri Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi. Selanjutnya R.M Sugeng Darmowijono berpindah dari Sala ke Desa Kebonagung Malang Selatan JawaTimur, di daerah inilah ia pelan-pelan menyebarkan Kawruh Sangkan Paraning Dumadi kepada masyarakat sehingga ia dikenal dengan sebutan "Eyang Sugeng". Pada tahun 1952 Eyang Sugeng banyak memberikan wejangan- wejangan kepada masyarakat daerah Malang dari Kediri, namun pengembangannya masih mengalami kesulitan, baru pada tahun 1974 Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi secara resmi didirikan dan menjelang tahun 1975 berdasarkan dawuh gaib (wisik) Eyang Sugeng bermaksud memindahkan pusat paguyubannya ke Kediri karena di sana banyak pengikutnya dan maksud itu baru terlaksana pada pertengahan tahun 1975 bertepatan pada hari pemugaran peninggalannya raja Kediri Sri Jayabaya di Desa Menang Kecamatan Pagu Kotamadya Kediri. Dengan ke pindahan pusat paguyuban tersebut, maka pimpinan paguyuban diserahkan oleh Eyang Sugeng kepada muridnya bernama R. 84Ibid, h. 20
Gunawan. Pada tahun 1976 Eyang Sugeng meninggal dunia di Jakarta setelah Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi sedang berkembang, dengan meninggalnya Eyang Sugeng tersebut pinisepuh beralih kepada Ki Kumbar Said dan pimpinan beralih kepada Hadi Soerojo tepatnya pada tanggal 14 Januari 1979 dan pada tanggal 11 Januari 1982 diadakan penyempurnaan dengan hasil keputusan: a. Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi diberi nama "Sri Jayabaya". b. Ketua Umum paguyuban oleh Hadi Soerojo dan pusat paguyuban berada di Kotamadya Kediri. c. Disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hadi Soerojo (pensiunan Polri) memimpin Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Sri Jayabaya sampai sekarang yang secara tekun menyebarkan ajaran paguyuban kepada masyarakat daerah Kediri dan sekitarnya. Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi Sri Jayabaya dalam mengembangkan ajaranya berpedoman pada dua kitab: a. Sangkan Paraning Dumadi; yang ditulis oleh Tanporan. b. Pembukaning Nalar; karangan Pak Poeh, alias Midi Prawirowasito. 2. Aliran Kebatinan Perjalanan Di Subang, Jawa Barat Pengertian kata Perjalanan secara etimologi ialah jarak yang dicapai dengan perjalanan dalam suatu waktu tertentu; perbutan; kelakuan. Secara terminologi Perjalanan mempunyai pengertian bahwa untuk mencapai cita-cita dan mewujudkan tujuan terakhir itu haruslah dijalani
(dilimpahi). Perjalanan adalah nama satu Aliran Kebatinan, termasuk kelompok Pengahayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan agama dan bukan suatu aliran agama melainkan hanya sebutan bagi organisasi orang-orang yang sedang dan masih menjalani usaha menuju ke arah tercapainya cita-cita terakhir, yaitu kerukunan hidup dalam masyarakat bersama (Perikemanusiaan) dalam wujud Tuhan Yang Maha Esa.85 Seseorang yang mempunyai cita-cita tidak akan berhasil dicapainya jika cita-cita itu tidak dijalani, sebab antara keinginan dan terwujudnya cita-cita terbentang jarak yang ditempuh, dijalani atau dilimpahi, baik cita-cita itu bersifat lahir atau batin. Aliran Kebatinan Perjalanan didirikan oleh Mei Kartawinata pada tanggal 17 September 1955 berdasarkan wangsit yang ia terima bersama- sama M. Rasid dan Sumitra di Cimerta Subang Jawa Barat, yaitu pada hari Jum"at Kliwon tanggal 17 September 1927 berupa perintah maniru falsafah aliran sungai Cileuluey yang terdiri dari himpunan tetesan- tetesan air yang mengalir lewat sungai menuju samodera yang dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membutuhkan. Berdirinya Aliran Kebatinan Perjalanan tidak bisa terlepas dari riwayat hidup pendirinya yaitu Mei Kartawinata. Ia dilahirkan di Bandung tanggal 1 Mei 1987, sejak usia 10 tahun ia sudah mendapatkan pendidikan formal di sekolah "Padri" dalam komplek Zendingschool yang dipimpin oleh orang-orang Belanda. Dari pendidikannya itu sejak 85Ibid, h. 68
kecil Mei Kartawinata sudah mengenal dasar-dasar teologia Nasrani dan mengenal alam lingkungan Belanda, semua itu ikut mewarnai jiwanya yang menjadi bekal dalam proses perkembangan pemikirannya. Di lain pihak, Mei Kartawinata mendapat didikan agama Islam dari ibunya sehingga ia dapat memahami isi Al-Qur"an dan Hadist. Dengan demikian kedua pendidikan formal dan non formal yang dimilikinya itulah yang mematangkan pemikirannya di usia dewasa. Pada usia 35 tahun, Mei Kartawinata ikut aktif dalam Gerakan Sarikat Islam dibawah pimpinan HOS. Cokroaminoto, sehingga aktifitasnya selalu diawasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Ia dikenal sebagai seorang humanis dan nasionalis yang kuat dan sering mengecam penjajahan Belanda, yang menyebabkan ia bersama kawan-kawannya digrebeg Belanda, tetapi ia untung bisa lolos dari pengakapan. Untuk menghindarkan penangkapan tersebut terpaksa ia sering mengembara sehingga akhirnya ia bertemu dengan M. Rasid dan Sumitra yang menjadi kawan akrab. Ketiga orang ini mempunyai kegemaran yang sama yaitu mempelajari ilmu kebatinan, kanoragan, dan sebagainya. Pada suatu hari Jum"at Kliwon tanggal 17 September 1927 di saat Mei Kartawinata sedang mencuci muka di sungai Cileleuy terdengarlah "suara tanpa rupa" dari dalam air sungai yang bunyinya sebagai berikut: "Tirulah aku, bahwa aku ini air, sebelum tiba ke samodra luas sudah beramal baik kepada manusia maupun bukan manusia. Tapi bagaimanakah manusia?. Jangan kamu merasa aneh melihat aku, tapi
kamu sendiri tidak merasakan terhadap kedip matamu sendiri sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa" Bersamaan dengan apa yang diterima Mei Kartawinata tersebut, M. Rasid dan Sumitra juga menerima wangsit yang berupa gerakan-gerakan yang isinya dari wangsit yang diteima dari ketiga orang tersebut adalah segai berikut: a. Janganlah kamu memberiakan dirimu dihina dan direndahkan oleh siapapun, sebab dirimu tidak lahir dan besar oleh sendirian, akan tetapi dilahirkan dan dibesarkan penuh dengan cinta kasih oleh ibu dan bapakmu. Bahkan dirimu itu sendirilah yang melaksanakan segala kehendak dan cita-citamu yang sayogyanya kamu berterima kasih kepadanya. b. Barang siapa menghina dan merendahkan dirimu, sama juga artinya dengan menghina dan merendahkan ibu bapakmu, bahkan leluhur bangsamu. c. Tiada lagi kekuatan dan kekuasaan yang melebihi Tuhan Yang Maha Belas dan Kasih. Sifat belas dan kasih itupun dapat mengatasi dan menyelesaikan segala pertentangan/pertengkaran, bahkan dapat memadukan faham dan usaha untuk mencapai tujuan yang lebih maju, serta menyempurnakan akhlak dan meluhurkan budi pekerti manusia. d. Dengan kagum dan takjub kamu menghitung-hitung tetesan air yang mengalir merupakan kesatuan mutlak menuju lautan, sambil member manfaat kepada kehidupan manusia binatang dan tumbuh-tumbuhan.
Akan tetapi belum pernah kamu mengagumi dan takjub terhadap dirimu sendiri yang telah mempertemukan kamu dengan dunia dan isinya. Bahkan kamu belum pernah menghitung kedip matamu dan betapa nikamat yang kamu telah rasakan sebagai nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. e. Kemana kamu pergi dan dimana kamu berada Tuhan Yang Maha Esa selalu beserta denganmu. f. Perubahan besar dalam kehidupan dan penghidupan manusia akan menjadi pembalasan terhadap segala penindasan mencetuskan/melahirkan kemerdekaan kehidupan bangsa. g. Apabila pengetahuan disertai kekuatan raga dan jiwamu diguankan salah satu untuk memuaskan hawa nafsu, akan menimbulkan dendam kesumat, kebencian, pembalasan dan perlawanan. Sebaliknya apabila pengetahuan dan kekuatan raga serta jiwamu digunakan untuk menolong sesama, akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan yang mendalam. h. Cintailah sesama hidupmu tanpa memandang jenis dan rupa, sebab apabila hidup telah meninggalkan jasad, siapapun akan berada dalam keadaan sama tiada daya dan upaya. Justru karena itu selama kamu masih hidup berusahalah agar dapat memlihara kelangsungan hidup sesamamu sesuai dengan kodratnya menurut kehendak Tuhan Yang Maha Esa. serta
i. Batu di tengah kali, jika olehmu digarap menurut kebutuhan, kamu bisa menjadi kaya rasa karenanya. Dalam hal itu yang membuat kamu kaya bukanlah pemberian dari batu itu, akan tetapi adalah hasil kerjamu sendiri. j. Geraklah untung kepentingan sesamamu, bantulah yang sakit untuk mengurangi penderitaannya. Jaga (kelak) akan tercapailah masyarakat kemanusiaan yang menegakkan kemerdekaan dan kebenaran.86 Kesepuluh wangsit (ilham) tersebut merupakan rumusan dari wangsit yang diterima Mei Kartawinata, M. Rasaid dan Sumitra yang dalam istilah Aliran Kebatinan Perjalanan disebut "Dasa Wasita". Pada perkembangan selanjutnya tahun 1960 siadakanlah musyawarah besar di Kediri terpilih Hardjo Sudarmo sebagai ketua Aliran Kebatinan Perjalanan, dan selanjutnya pada tahun 1966 diadakan musyawarah besar ke IV di Sukarsina Bandung memilih I. Rustama Kartawinata sebagai ketua. Pada tahun 1980 oleh karena I. Rustama Kartawinata dianggap kurang memenuhi harapan para anggota, maka Aliran Kebatinan Perjalanan pecah menjadi tiga kelompok yang masing- masing mendirikan organisasi sendiri-sendiri, yaitu: a. Aliran Kebatinan Perjalanan dipimpin I. Rustama Kartawinata . b. Aliran Kepercayaan Adi Dipa dipimpin HM. Soegani 86Ibid, h. 71
c. Kepercayaan Budi Daya dipimpin Andi Sugandi.87 Demikianlah asal usul dan perkembangan Aliran Kepercayaan Perjalanan yang secara resmi terdaftar pada Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 1. 105/F. 6/F. 2/1980. 3. Kepercayaan Budi Daya Di Jawa Barat Perkataan Budi Daya terdiri dari dua kata: Budi artinya akal (sebagai alat batin untuk mengembangkan sesautu baik buruk, benar dan salah dan sebagainya), tabiat, perangai, watak dan sebaginya. Daya artinya tenaga, kekuatan, akal, jalan (cara, ikhtiar) untuk sesuatu. Jadi Budi Daya adalah upaya detungan menggunakan tenaga dan pikiran untuk mendapatkan sesuatu. Menurut Mei Kartawinata: Budi the hartina gerakan badan lemes (batin) anu hode (budi artinya gerak badan halus (batin) yang baik). Daya-nya eta gerakna badan wadag (lahir) anoe kegerakeun koe badan lemes tea sarta anoe bisa kasaksi koe panca dria (daya artinya gerakan badan kasar (lahir) yang digerakan oleh badan halus serta dapat disaksikan panca indra).88 Adapun yang dimaksud dengan istilah "Budi Daya" ialah suatu upaya untuk melaraskan aktifitas jasmani dan aktifitas rohani manusia agar ia dapat hidup selaras dengan prinsip-prinsip manusia yang beradab. Manusia lahir di dunia ini keberadannya disebabkan oleh budi daya yang dimiliki para leluhur (karuhun) secara turun temurun begitu seterusnya sampai pada tingkat asalnya, yaitu atas kehendak Yang Maha Mulia. 87Ibid, h. 72 88Ibid, h. 80
Dengan budi daya itulah para leluhur dahulu dapat memperoleh kesejahteraanya, dan dengan budi daya itu pula manusia dapat melangsungkan kehidupannya serta menyelaraskan perbuatan lahir dengan batin demi kesempurnaan hidupnya dalam mencapai derajat kemanusiaan yang sebesar-besarnya. Asal usul lahirnya Kepercayaan Budi Daya bertalian dengan asal usul dan perkembangan Aliran Kebatinan Perjalanan yang didirikan oleh Mei Kartawinata tanggal: 17 September 1955 yang ajarannya berdasarkan wangsit yang ia terima bersama M. Rasid dan Sumitra di Cimetra Subang Jawa Barat pada hari Jum"at Kliwon tanggal 17 September 1927 atau tanggal 19 Hasyusi (Maulud) tahun 1958 Saka, jam: 12.00. Kepercayaan Budi Daya merupakan pecahan dari Aliran Kebatinan Perjalanan setelah terjadi perelisihan pengertian anatara sesama pengurus yang pengurus pada tahun 1980 yang berakibat aliran tersebut pecah menjadi tiga kelompok yang masing-masing mendirikan aliran sendiri- sendiri. Kepercayaan Budi Daya secara resmi berdiri pada tanggal 1 Juni 1980 yang diketuai oleh HM. Soegani yang selanjutnya ketua beralih pada Andi Sugandi sampai sekarang. Kepercayaan Budi Daya terdaftar pada Himpunan Penghayat Kepercayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. F. 158/F. 6/F. 2/1980 yang saat ini mempunyai pengikut terbanyak daripada Aliran Kebatinan Perjalanan dan Aliran Kepercayaan Aji Dipa, yaitu sekitar 32.100 orang.
Sekalipun Kepercayaan Budi Daya sudah berdiri sendiri, namun tetap mengakui bahwa Mei Kartawinata adalah sebagai pendiri pertamanya, berdasarkan wangsit yang diterimanya yaitu yang berupa suara tanpa rupa dari dalam air, dari pohon gempol dan sebagainya. Wangsit atau ilham gaib yang diterima Mei Kartawinata tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: "Kalau kamu akan memberi sesuatu kepada orang lain jangan banyak-banyak perhitungan, contohlah air sungai Cileuleuy yang tiada henti-hentinya memberikan pertolongan sepanjang masa tumbuh- (perjalanan) baik kepada manusia, hewan maupun tumbuhan".89 Dari rumusan tersebut, maka inti ajaran Kepercayaan Budi Daya adalah mengabdikan diri demi perikemanusiaan dalam kehidupan sehari- hari tanpa memandang warna kulit, status social dan agama. Kitab "Budi Daya" karangan Mei Kartawinata adalah kitab pegangan Kepercayaan Budi Daya disamping karangan Mei Kartawinata yang lain seperti: "Katineung, Kemanusiaan, Pupus (Lebur papan sereng tulis), Marhaen, Pancasila Dasar sanes Agama, Pedoman Dasar Perjalanan. 4. Suku Patuntung Di Sulawesi Selatan Kepercayaan Patuntung dianut di Sulawesi Selatan di daerah Balagana, telah berkembang, sebelum kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia: Dasar-dasar Kepercayaan: 89Ibid, h. 82
a. Percaya kepada Tuhan Esa yang mencipta alam ini dan menyembah kepda-Nya. b. Percaya kepada Amma Toa sebagai utusan Tuhan di Tanah Toa, yang harus ditaati dan dipatuhi perintahnya Amma Toa bersifat keturunan. c. Percaya kepada Arwah leluhur yang memberikan kekebalan di tanah Toa. d. Percaya akan terjadinya kelahiran yang kedua kalinya. e. Percaya akan adanya hari pembalasan f. Percaya kepada Kitab Panutung, (Kitab Suci).90 Kepercayaan begitu mereka namakan agama Patuntung. Dan agama mereka itu mengajarkan lafaz sumpah, "Demi Amma Toa" atau "Atas nama Amma Toa". Kitab Patuntung dianggap oleh pengikutnya mempunyai kesaktian atau dapat mendatangkan tuah. Jadi mempunyai kekuatan dianamis. Kitab Patuntung tidak boleh diperbanyak dan tidak diperkenankan untuk disalin secara menyeluruh dan hanya dimiliki oleh Amma Toa sendiri di kediamannya. Ajaran-ajaran dari kitab Patuntung itu menurut keprcayaan mereka, hanya boleh dianut di Tanah Toa saja. Sedangkan diluar Tanah Toa kitab itu tidak berlaku kekuatan saktinya dan hilang sama sekali kekuatan tuahnya, seperti di Tanah Toa kitab sucinya dapat melenyapkan segala Malapetaka, menurut kepercayaan mereka bila kitabnya itu di bawa turun dari rumah Amma Toa memberantas segala bala. Mantra-mantra yang ada di dalam kitabnya itulah yang sanggup memberantas segala kemudharatan, tetapi jampi-jampi yang banyak di 90Rahnip M. BA, "Aliran Kepercayaan & Kebatinan Dalam Sorotan", (Surabaya: Pustaka Progresif, 1987), h. 256
dalamnya tidak boleh dimiliki semua oleh seseorang, bahkan seseorang penganutnya hanya boleh memilki satu saja dari jampi-jampi itu, penganut ajaran Patuntung memiliki azimat yang telah diberi mantra untuk penolak bala, agar sipemakainya dari pada segala bencana. Maka azimat itulah yang melindunginya dan azimat itu pula yang menolak segala kemudharatan dan ia menjadi kebal pula. Azimat itu mempunyai pantang-pantang untuk dijaga jangan sampai melangkahi pantang. Jika pantang terlampaui gugurlah kemampuan azimat itu, menyebabkan hilang ilmu kebal, terbuka untuk diserang segala bencana dan malapetaka. Jadilah dia sebagai seseorang yang kehilangan tempat berlindung. Pantang-pantang itu antara lain, Mandi telah diatur dalam kitab Patuntung, tapi kalau mandi pada hari yng diluar ketentuannya yaitu hari pantang mandi, maka kekebalan lenyap. Dan juga harus dijaga dengan sikap dan perilaku yang tertentu. Pantang berobat sebab segala penyakit apa saja sekalipun telah ada obatnya di Tanah Toa secara lengkap. Pengikut ajarannya wajib pakai ikat kepala warna hitam sewarna dengan sarung, baju dan jimat. Pantang juga mencuci segalanya itu kecuali pada hari tertentu yang tertulis pada kitab Patuntung. Ikat kepalanya bernama dompe (terurai kebelakang) orang-orang yang memakainya itu biasa disebut padompe.91 91Ibid, h. 261
Ajaran Patuntung mengkibatkan adanya kasta dan derajat di Tanah Toa. Srmula Kasta itu nampaknya berdasarkan fungsi, tetapi lama kelamaan menjadi warisan turun-temurun. Ada 4 Kasta yang terdiri dari: a. Kasta Pejabat agama Kepala yang tertinggi adalah Amma Toa, pemimpin agama. Golongan-golongan memimpin agama dan ritual agama dalam masyarakat termasuk golongan ini. b. Kasta Prajurit Prajurit bertugas mengawal rumah kediaman Amma Toa dan pengawas orang asing, mereka dikenal sebagai tentaranya. c. Kasta Pedagang dan Petani Kasta Pedagang dan Petani adalah turunan manusia-manusia yang mempunyai fungsi bercocok tanam dan berjualan/uasahawan. d. Kasta Budak Kasta Budak ialah manusia Patuntung yang lahir di kalangan budak. Pekerja yang disuruh-suruh dan penuh kemelaratan dan kehinaan. 5. Suku Toani Tolotang Di Sulawesi Selatan Sekitar tahun 1666 Raja Wajo, Petta Matowa menyeru rakyatnya untuk menganut Agama Islam, tetapi sebagian kecil penduduk Toani Wajo menolak dakwah Rajanya. Pemimpinnya yang keras hati, Ipabbare dan I Galiga membawa orang desanya minggat ke daerah Kerajaan Sidenreng. Oleh orang-orang Kerajaan Sidenreng mereka disebut Toani Tolotang. (Toani nama desa asal mereka, Tolotang artinya orang selatan).
Mereka diterima sebagai pendatang dengan persyaratan yang mereka terima, pernikahan diantara mereka diatur menurut Hukum Islam dan Jenazah diselenggarakan sesuai syariat Islam. I Pabbare sebagai Uwa" (penghulu) orang-orang Toani, mengatur masyarakatnya berdasarkan wibawa Charismatis. Suatu tradisi bagi mereka sampai sekarang berziarah 1 x setahun ke kuburan I Pabbare sesuai pesannya sewaktu ia masih memimpin ummat Toani Tolotang. Sejak tahun 1944 merekah terpecah dua. Sebagian mereka yang dipimpin oleh La Ponreng mematuhi persyaratan semula, sehingga mereka memperkuat Partai Syarikat Islam dan berjasa dalam revolusi physik, sedangkan yang sebagian lagi dibawah pimpinan La Samang membangkang, karena pada Zaman Jepang ada perintah agar orang-orang yang tidak menunaikan shalat, mayatnya tidak boleh diselenggarakan sesuai syariat Islam. Sampai sekarang mereka berdiam di Parinyameng, kira-kira dua kilometer dari Amparita di daerah Sulawesi Selatan. Menurut Kepercayaan Toani Tolotang, bahwa Tuhan mereka sebut dengan istilah: Dewata Seuwae. Dewata itu memberikan wahyu (wangsit) kepada La Panaungi. Justru itu , maka pribadi yang ketiban wangsit Dewata itu mereka anggap sebagi Nabi. Kita tidak tahu kapan La Panaungi menerima wahyu itu. Ada yang mengatakan "Pada suatu hari" atau "di suatu hari". Diantaranya wahyu dikatakannya:
a. "Hai La Panaungi, hentikan kepercayaan yang engkau anut dan kerjakan itu. Terimalah apa yang akan Aku katakana sebentar". "La Panaungi menyahut: "Siapa gerangan ini ? Siapa engkau sebenarnya ?" b. "Aku Dewata Seuwae, yang berkuasa dan menguasai segala-galanya akan memberikan kepadamu seuatu keyakinan yang bakal menyelamatkan engkau di dunia dan di hari kemudian". c. "Keyakinan yang engkau anut sekarang, tidak sesuai lagi dengan keadaan di dunia, karena ada keadaan yang lebih suci dan mulia dari pada itu". d. "Akulah Tuhanmu pencipta segala isi alam, baik yang kelihatan mata, maupun yang tidak kelihatan". e. "Sebenarnya Ajaran Toani ini turun-temurun sampai kepada anak cucumu".92 f. Setelah La Panaungi wafat, tugasnya dilanjutkan oleh La Parenrengi, Ia Iccang dan Buluaro. Penganut ajaran Toani Tolotang percaya adanya Dewata Seuwae. Percaya terhadap hari kemudian (Lino Paimeng) dan dunia ini akan mengalami kiamat dan percaya pada kitab suci mereka, bernama Lontara dan bahwa La Parenrengi menerima wahyu dari Dewa Seuwae dan yakin akan pada leluhur yang menjadi Nenek Moyang dan wajib melaksankan ziarah qubur sekali setahun (Attomatoangeng). 92Ibid, h. 276
Mereka berkewajiban memberikan sesajian berupa makanan dan minuman kepada penghulu (Uwa) dan tempat-tempat yang mereka anggap telah ditetapkan untuk hal-hal kematian sebagai pelaporan bahwa seorang kelurganya telah meninggal, untuk hari kemudian, sewaktu kelahiran anak sebagai pemberitahuan kepada Dewata Seuwae, untuk perkawinan bahwa acara perkawinan dan pelaksanannya sesuai ajaran Toani Tolotang. Jenazah mereka mandikan dua kali: kali pertama membersihkan dari kotoran, yang kedua membersihkannya untuk menghadapi hari kemudian. Mereka mengajarkan sifat-sifat yang baik, seperti konsekuen, lurus dan benar, sabar dan tabah. Berlaku jujur demi Dewata Seuwae, terhadap diri pribadi, bermasyarakat bahkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Bagi mereka terlarang melenyapkan jiwa manusia kecuali ketika perang yang direstui Uwa, berjudi, makan babi, berzina, pemerasan manusia atas manusia, menganiaya makhluk, merendahkan agama dan kepercayaan orang lain yang tidak sama dengan mereka, mencuri dan pengangguran. Barang siapa yang melanggar maka mereka yakin, bahwa Dewata Seuwae menjatuhkan siksa di dunia ini dan berlanjut di akhirat nanti.
C. Dasar Hukum Aliran Kepercayaan Pertama, UUD 1945, yang merupakan pengakuan pemerintah kepada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat : UUD 1945 mengatur kehidupan aliran kepercayaan seperti sila pertama yang terdapat pada pembukaan UUD 1945, merupakan landasan berhidupan masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.93Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi salah satu dasar negara Indonesia yang mana di dalam nya terkandung nilai-nilai religius dan hubungan kepada Tuhan berdasarkan keyakinan masing-masing, oleh karenanya negara haruslah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat. Ini digambarkan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dimana Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.94 Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang dimaksud dengan "kepercayaan" adalah aliran kepercayaan suku, adat dan agama-agama adat yang ada pada saat proklamasi penduduk Indonesia masih banyak yang menganut berbagai aliran kepercayaan yang meliputi beberapa bentuk antara lain; Paguyuban Ngestu Tunggal (Pangestu, Sumarah, Susilo Budi Darmo (Subud), Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal. Dan kepercayaan suku yang biasa disebut agama-agama lokal seperti Dayak, Badui, Suku anak dalam, Sunda 93Erina Pane, Op. Cit, h. 102 94Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2)
Wiwitan, Batak Permalim, Tolottang Wana, Tonaas Walian dan masih banyak lainnya.95 Kedua, TAP MPR No. II/MPR/1978 yang tercantum dalam naskah P-4 Bab II Pedoman P-4 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menyebutkan: "Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia Percaya dan Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaanya maing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap-hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa".96 Ketiga, Pidato pertanggung jawaban Presiden di depan Sidang Umum MPR Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1978 yang dituangkan dalam GBHN 1978 menyebutkan khusus tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 1. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila 95Claudia Inamas Putri, Pengakuan Pengahayat Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan (Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-Xiv/2016), (On-line) di: 130710101291.pdf%20a.pdf?sequence=1, (4 februari 2019 pukul 16. 23) 96Ibid
2. Pembangunan agama dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun di antara sesama umat beragama dan suasana penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat 3. Diusahakan tambahnya sarana-sarana yang diperlukan pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercyaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas-universitas.97 97Ibid, h. 104 bagi
BAB 1V ANALISIS A. Tinjauan MK No. 971/PUU-XIV/206 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, atas dasar permohonan yang diajukan oleh Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (penganut Paralim), Arnol Purba (penganut Ugamo Bangsa Batak) , dan Carlim (penganut Sapto Darmo) yang ingin mencantumkan aliran kepercayaan masing-masing di kolom agama pada KK dan KTP elektronik namun belum bisa terealisasi karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) yang mana para penganut aliran kepercayaan harus mengosongkan kolom agama pada KK dan KTP. Meskipun begitu para penganut aliran kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP, sehingga kini aliran kepercayaan dapat diisi di kolom agama ternyata terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
memberi peluang dan eksistensi aliran kepercayaan dan agama-agama yang belum diakui dengan mengosongkan kolom agama dan tetap dilayani masalah Administrasi kependudukan seperti KTP atau KK, tanpa menggangu undang- undang yang sudah ada khususnya UU.No.1/Pnps/1965 yang mengatur tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, namun Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dianggap bukan solusi bagi penganut aliran kepercayaan dalam mengurus administrasi kependudukan yang justru menganggapnya sebagai bentuk diskriminatif. Menurut penganut aliran kepercayaan Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan membuat mereka kehilangan identitasnya sebagai penganut aliran kepercayaan dengan tidak diizinkannya aliran kepercayaan mereka tercantum di kolom agama. Terkadang mereka (penganut aliran kepercayaan) menggunakan agama lain yang sudah di akui guna mengisi kolom agama ketimbang mengosongkan kolom agama yang dirasa lebih mudah dan tidak berbelit dalam mengurus KTP atau KK. Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dianggap bertentangan dengan Pasal 18E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang seakan-akan tidak memberikan kebebasan beragama dan berkeyakinan pada agamanya sendiri cendrung memaksa penganut aliran kepercayaan untuk menganut agama lain,
juga dianggap bertentangan dengan Pasal 26 UUD NRI karena tidak memberikan kesamaan hak dimata hukum. Atas dasar pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil pemohon, keterangan saksi dan ahli yang diajukan. Mahkamah Konstitusi memutuskan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apabila kolom agama pada KTP dan KK diisi oleh penganut aliran kepercayaan dengan aliran kepercayaan masing-masing ini membuat masyarakat dapat dengan mudah mengurus masalah administrasi kependudukan dan tidak ada lagi diskriminasi khususnya masyarakat penganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan merasa sifat diskriminatif karena mereka disejajarkan dengan agama-agama yang belum diakui di Indonesia. Namun disisi lain putusan MK ini membuat aliran kepercayaan menjadi sejajar dengan agama yang diatur dalam UU.No.1/Pnps/1965 yang mengatur tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Sejak masa Orde baru ketika pemerintahan Presiden Soeharto aliran kepercayaan merupakan unsur kebudayaan yang dilestarikan dan dibina, hal ini diatur dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, Bab IV No. 13 angka 1 huruf f bahwa : " Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama". Adapun Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar : 1. Agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
2. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Penulis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan, serta merusak terhadap kesepakatan kenegaraan dan politik yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Putusan MK ini dinilai kurang cermat dan melukai umat beragama, karena putusan itu berarti telah mensejajarkan kedudukan beragama dan aliran kepercayaan. B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Berdasarkan pada teori pada bab 2 dan bab 3 sebelumnya dijelasakan bahwa kepercayaan kepada Allah diyakini oleh bangsa Arab pada masa Jahiliyah sampai kerasulan Muhammad SAW, hanya saja keyakinan itu dicampur baurkan dengan tahayyul dan kemusyrikan, mensekutukan Tuhan dengan sesuatu dalam menyembah dan memohon kepadanya seperti jin, roh, hantu, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, berhala dan lain sebagainya. masa jahiliyah bukan pada masa manusia Arab benar-benar bodoh, tidak tahu apa- apa,atau tidak punya peradaban sama sekali, tetapi pada waktu mereka sesat
dalam kehidupan keagamaan. Mereka mempunyai kepercayaan dan melakukan pemujaan, tetapi mereka menyimpang dan tersesat dari keimanan dan peribadatan yang diajarkan oleh Nabi utusan Tuhan (dalam hal ini menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim a.s). Perbuatan Syirik atau meneyekutukan Allah masih tetap saja ada hingga sekarang, tidak ingginnya masyarakat mengikuti pedoman Al-Qur"an dan Sunnah yang masih berpegang teguh pada ajaran nenek moyang. Hal ini juga terjadi di Indonesia khususnya para penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Artinya : "Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah )?"(Q.S. Zukhruf ayat. 87) Aliran kepercayaan ini dikenal dengan istilah Animisme (dimana kuasa itu menjadi berpribadi merupakan tokoh-tokoh rohani dengan kemauan sendiri, dengan jiwa-jiwa dan roh-roh) dan Dinamisme, dimana kuasa tak kelihatan dan yang ditakuti itu tidaklah berpribadi dan pengaruh yang dipunyai oleh kuasa-kuasa ini atas orang-orang yang berlangsung secara mekanis, tanpa suatu kemauan sendiri, apabila orang memberi bentuk atas kuasa itu, maka itu tak lain daripada hantu-hantu. Aliran kepercayaan tidak menyadari bahwa menyembah benda-benda selain Allah dan beribadah yang bukan ditujukkan kepada Allah ialah perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur"an surat Az-Zummar ayat 3 :
Artinya : "Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar." (Q.S. Az-Zumar ayat. 3). Hal ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang hanya bertuhan kepada Allah dan hanya beribadah kepada-Nya sebagaimana Rasulullah ajarkan serta nabi-nabi sebelumnya. Hampir sama seperti sebelum datangnya Islam beberapa aliran kepercayaan sadar adanya Allah, yaitu apabila alam manusia dan roh-roh dianggap berada di bawah pemerintahan Allah namun mereka menggunakan media yang salah seperti jin, roh, hantu, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, berhala dan lain sebagainya untuk beribadah kepada Allah, bahkan beberapa aliran kepercayaan lainnya menyekutukan Allah dan menciptakan cara sendiri untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bila ditinjau dari kacamata fiqh siyasah khususnya siyasah dusturiyyah aliran kepercayaan disebut juga dengan kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatanya, dan hartanya. Siyasah dusturiyah ialah yang mengatur hubungan negara baik pemerintah maupun lembaga negara dengan rakyat, aliran kepercayaan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dan
kesamaan hak seperti umat muslim yang mendiami satu wilayah yang sama. Hal ini telah dicontohkan Rasulullah pada masa pemerintahannya yang tertuang dalam piagam madinah sebagai konstitusi agar rakyat muslim dan nonmuslim dapat hidup berdampingan. Secara etimologi, kata agama bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan diambil dari bahasa sansekerta yang menunjuk pada sistem kepercayaan dalam Hinduisme dan Budhisme. Agama terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Dengan demikian, agama adalah aturan-aturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta menghantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A"la al-Maududi menyebutkan hak-hak rakyat itu adalah : 1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya. 2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. 4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Menurut penulis aliran kepercyaan bukanlah agama (addinus-samawiy) melainkan suatu kepercayaan yang dianut oleh penganutnya sebagai teradisi turun menurun yang dibawa oleh nenek moyang yang bukanlah seorang nabi atau Rasul. Lebih tepatnya aliran kepercayaan adalah produk manusia, yaitu penjelmaan cara berfikir/merasanya dalam berhubungan dengan yang Maha Kuasa, kepercayaan-kepercayaan animismus, dinamismus, naturalismus,
spiritualisme. Oleh karena itu aliran kepercayaan seharusnya diberlakukan sebagai budaya dan kepercayaan bukan sebagai agama yang turun dari langit dan menadi pedoman hidup bagi umat manusia. Aliran kepercayaan juga harus dihormati hak-haknya seperti hak untuk hidup, hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum, hak untuk mendaptkan layanan umum dan lain sebagianya.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah penulis mendistribusikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, menarik dalam beberapa kesimpulan, tentang status aliran kepercayaan di Indonesia sebagai berikut: 1. Tinjauan putusan MK No. 971/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama menurut penulis telah merubah aturan yang ada sudah lama tentang administrasi kependudukan karena hasil putusan MK No Perkara 97/PUU-XIV/2016 ialah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan perlusan makna agama pada kolom agama yang membuat aliran kepercayaan kini dapat dicantumkan di kolom agama. Putusan MK ini memang dinilai baik bagi para penganut aliran kepercayaan untuk dapat menunjukan eksistensinya sebagai warga negara Indonesia dan mengahapuskan sikap diskriminatif yang dirasakan para penganut aliran kepercayaan sebelum adanya putusan MK ini namun di sisi lain hal ini menurut peneliti telah merubah aturan yang sudah lama ada yang dirasa sudah baik. Selain itu putusan MK ini juga membuat kini aliran kepercayaan sejajar dengan agama yang sudah di akui di Indonesia.
2. Menurut hukum Islam tentang pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama kurang tepat, karena aliran kepercayaan bukanlah agama. Menurut hukum Islam ad-Din (agama) adalah ajaran tentang kewajiban dan kepatuhan kepada aturan, petunjuk, perintah yang diberikan Allah kepada manusia lewat utusan-utusanNya, dan oleh rasul-rasulNya yang diajarkan kepada orang-orang dengan pendidikan dan talenta. Oleh karena itu agama haruslah turun dari langit (addinus-samawiy), yang di bawa oleh nabi yang mewariskan kitab suci sebagai pedoman manusia. Sedangkan aliran kepercayaan adalah hasil dari produk manusia yang dibudayakan masyarakat sebagai suatu kepercayaan. B. Saran Akhirnya penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia dan hidayah serta pertolongannya, sehingga penullis dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun sedikit saran kepada MK tentang pencantuman aliran kepercayaan kolom agama, yaitu: sebaiknya MK harus mengakaji lebih jauh dan tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan, serta melibatkan tokoh dari 6 agama yang sudah diakui sejak lama karena tiap-tiap agama mengatur tata cara hidup manusia mulai dari lahir, hidup, perkawinan, dan meninggal dunia.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Manaf, Mudjahid. (1994). Sejarah Agama- Agama. Jakarta:PT Raja Grafindo. Agung Purnomo, Sejarah Singkat Agama KOnghucu, (On-line), tersedia di: khonghucu.html. Al Makin.(2017). Nabi-nabi Nusantara: Kisah Lia Edden Lainnya.Yogyakarta: Suka-Press. Al Qaradhawi, Yusuf . (2008). Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. Al-Adalah, Candra Perbawati, Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi tersedia Dalam Prespektif Hukum Islam, (on-line) Ali, Mukti. (1988). Agama-Agama Dunia.Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga Press. Argani Sukoco, Implementasi Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam Ktp Dengan Adanya Putusan Mk No.97/Puu-Xiv/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Di Ktp Dan Kk ( Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan di: Sipil Kabupaten Magelang), (on-line) tersedia Claudia Inamas Putri, Pengakuan Pengahayat Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan (Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-Xiv/2016), di: (On-line) Daradjat, Zakiah. (1984). Dasar-dasar Agama Islam. Jakarta. Bulan Bintang, Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta. PT Gramedia. Ghazali, Muchtar A. (2011). Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama). Bandung Alfabet. Gigih, Kitab Suci Aganma Hindu, (On-line), tersedia (24 Januari 2019 pukul 03.12). dan di:
Gunadi, Js, dkk. (2014). Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanafi, Hassan. (1985). From Faith to Revolution.Spanyol. Cordova Press. Ilyas, Muthalib Abd dan Imam, Ghofur Abd.(1988). Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Di Indonesia.Surabaya. CV. Amin Surabaya. Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 Iqbal, Muhammad. (2014). Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Cet. 1 Jakarta. Prenamedia Group. K. Lubis, Shuhrawardi. (2008). Etika Profesi Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Kautur, Ranny. (2000). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Bandung. Taruna Grafika. Kezot, Reza. Makalah Agama Islam Tentang Etika Moral. (On-line) tersedia di: moral.html. (5 Desember 2018 pukul. 14.35) Koentjaraningrat. (2005). Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta. Cet. Ke V.Gramedia. Kuwardu, Fabian J. Ketum MUI kritik Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan. (5 Desember 2018 pukul. 10.10) Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia(On-line). tersedia di: (5 Desember 2018 pukul. 9.58). Madjid, Nurcholis , dkk. (2001). Passing Over; Melintasi Batas Agama.. Cet. II. Jakarta. PT.Sun. Maulana, Muamar, Artikel Fiqh Al-Lugah (On-line), tersedia di : Google Nadroh, Siti dan Azmi, Syaiful. (2015). Agama-agama Minor . Jakarta: Prenada Media Group. Natsir, Mohamad. (1970). Keragaman Hidup antar Beragam. Cet. II. Jakarta. Hudaya.
P Siagian, Sondang. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Cet. I. Jakarta. Rineka Cipta, 1987. Pane, Erina. jawab Negara Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Dan Jaminan Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia. Bandar Lampung. LP2M IAIN Raden Intan Lampung. (2013). Politik Hukum Tanggung Praja, J S dan Syihabuddin, A. (1982). Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung. Angkasa. Purnomo, Agung. Sejarah Singkat Agama KOnghucu, (On-line), tersedia di: khonghucu.html ,(24 Januari 2019 pukul 03.45). Rahnip, M. BA. (1987)."Aliran Kepercayaan & Kebatinan Dalam Sorotan". Surabaya. Pustaka Progresif. Rifa"I, Moh. (1980). Perbandingan Agama.Semarang: Wicaksana. Said, Usman, dkk. (1981/1982). Sejarah dan Kebudayaan Islam. Cet. I. Ujungpandang. PT. Salim, Syeikh bin "Ied al-Hilali. Toleransi Islam Menurut menurut Pandangan Alquran, terj. Abu Abdillah Mohammad Afifuddin As-Sidawi. Cet. I; Misra. Maktabah Salafy Press, t.t.Scholar. (29 Desember 2018 pukul. 17.30). Setiawan, Kodrat. MK Putuskana Aliran Kepercayaan Masuk Ke Dalam Kolom (On-line)tersedia di: (5 Desember Agama. 2018 pukul. 14.13) Sou"yb, Joesoef. (1983). Agama-agama besar di dunia. Jakarta: Pustaka Alhusna. Suharsimi, Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Prakti. Jakarta. Rineka Cipta. Sukardja, Ahmad. (2012). Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.Cet 1. Jakarta. Sinar Grafika. Syafii, Maarif Ahmad.(2009). Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan..Cet 1; Bandung: PT Mizan Pustaka. Syarifuddin, Amir. (1997). Ushul Fiqh. Jakarta. PT Logos Wacana Ilmu.
Tempo. MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom KTP. (On-line) tersedia di: masuk-kolom-agama-ktp. (5 Desember 2018 pukul. 14.32) Voa Indonesia. Penghayat Kepercayaan Setelah Putusan MK Dan Kolom KTP. tersedia di: (5 Desember 2018 pukul. 16.04)