PERUNDINGAN IEU CEPA KE-6 DI PALEMBANG Resume Perundingan ke-6 IEU CEPA IEU CEPA atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement adalah perjanjian kemitraan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Populasi EU yang tinggi memperlihatkan potensi perdagangan yang tinggi untuk menumbuhkan ekspor Indonesia mengingat besarnya perekonomian dan pasar UE. Selain itu perjanjian dagang juga akan memberi kesempatan pada usaha kecil menengah (UKM) serta membuka lapangan kerja dengan hadirnya industri berorientasi ekspor. Perjanjian dagang juga akan meningkatkan kualitas Indonesia dalam rantai suplai internasional. Baik Indonesia maupun EU menginginkan perjanjian yang kredibel dan saling menguntungkan. Saat ini proses perundingan IEU CEPA mencapai perundingan keenam yang diselenggarakan di Palembang, 15-18 Oktober 2018 dan dihadiri oleh perwakilan Indonesia yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo dan perwakilan berbagai instansi pemerintah yang berwenang terhadap isu yang dirundingkan dan perwakilan EU yaitu Deputy Director-General of Trade, Komisi Eropa, Helena Konig . IEU-CEPA merupakan perundingan ambisius dan target terbesar bagi Indonesia dalam perjanjian dagang. Perundingan IEU CEPA yang keenam ini membahas tentang isu runding perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha dan subsidi, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, perdagangan barang dan jasa pemerintah, karantina, aturan standar, dan mekanisme penyelesaian sengketa.1 Didalam perundingan ini, Indonesia menekankan pada pembahasan mengenai akses pasar dimana akses pasar adalah poin yang maju secara substansial dalam perundingan. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemdag) Iman Pambagyo mengatakan bahwa akses pasar dinilai sebagai isu utama yang menentukan arah perundingan secara menyeluruh. Indonesia dan Uni Eropa (UE) telah melakukan pertukaran penawaran untuk akses pasar jasa serta investasi dan juga melengkapi pertukaran penawaran barang yang telah dilakukan pada perundingan 1
sebelumnya. Kemajuan ini diharapkan akan menjadi momentum atas akselerasi diselenggarakannya IEU CEPA. Respon dan Kritik terhadap Perundingan IEU CEPA Perundingan keenam IEU CEPA mendapat respon langsung dari puluhan massa yang tergabung dalam Suara Masyarakat Sipil Sumatera Selatan. Aksi responsif ini ditujukan terhadap perundingan IEU CEPA terkait keadilan ekologis. Koodinator aksi, Kevin Adrian, mengatakan bahwa perundingan atas perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia dengan negara- negara seperti Uni Eropa akan mempengaruhi secara serius dinamika di Indonesia walaupun perundingan tersebut disebut sebagai kerjasama ekonomi atau economic partnership. Ia menerangkan bahwa sejak IEU CEPA diluncurkan pada 2016 hingga memasuki negosiasi putaran keenam, perjanjian ini terbilang senyap informasi dan menjadi agenda tersembunyi (tidak transparan). Ia menjelaskan bahwa perundingan IEU CEPA hanya terfokus pada liberalisasi dan deregulasi perdagangan dan arus investasi sebagai tujuan utama. Sementara banyak bukti menunjukkan kegagalan kebijakan neoliberal dari globalisasi yang dipimpin perusahaan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan dan melebarnya ketidaksetaraan di seluruh dunia. Perjanjian perdagangan dan investasi terus mengabaikan biaya sosial dan lingkungan yang sangat besar. Salah satu bab yang dibahas dalam CEPA adalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (IPR), terutama pengaturan atas hak paten dan dampaknya pada sektor pertanian, keragaman hayati, kepentingan dan penguasaan petani atas benih dan paten atas mikroorganisme. Hasil kajian Masyarakat Sipil Sumatera Selatan untuk Keadilan Ekologis terkait bab IPR dalam Proposal IEU CEPA menunjukkan besarnya kepentingan korporasi. Salah satu artikel (artikel X.46) dalam bab IPR misalnya mewajibkan negara pihak untuk menjadi anggota UPOV 1991, yang adalah perjanjian internasional untuk tanaman yang mendorong komersialisasi dan privatisasi varietas tanaman.2 Hal ini tentunya dapat menyebabkan monopoli benih dan menghilangkan hak petani 2
atas benih. Pemulia tanaman yang mengklaim hak kekayaan intelektual (HKI) atas varietas tanaman merupakan ancaman bagi penghidupan petani dan hak asasi manusia atas pangan. Perpanjangan HKI juga akan meningkatkan kriminalisasi terhadap petani dan berdampak terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan ekologis. IUE CEPA juga akan berkontribusi pada konsentrasi lebih lanjut dari pasar benih yang semakin meminggirkan peran perempuan di pedesaan yang selama ini berkontribusi dalam melindungi dan melestarikan benih-benih lokal. Benih harus diposisikan atau diidentifikasikan sebagai barang publik. Petani hendaknya memiliki kebebasan dan perlindungan untuk membudidayakan, mendistribusikan dan menyimpan benih yang penting untuk menjamin produksi pangan yang berkelanjutan. Bab IPR juga memberikan perlindungan ekslusivitas data bagi input pertanian seperti pupuk dan pestisida. Monopoli pada agro-kimia (pupuk, pestisida) erat dengan pertanian monokultur, degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Aturan yang ada akan mencegah pasokan input kimia generik, padahal harga bahan pertanian generik bisa lebih murah dua-tiga kali lipat dibandingkan produk yang sama yang memiliki eksklusifitas data. Proposal TRIPS Plus lain yang ditawarkan oleh EU adalah perpanjangan paten untuk produk perlindungan tanaman. Ini merujuk pada produk kimia seperti pestisida, dan pupuk. Perpanjangan ini diminta karena proses otorisasi untuk mendapatkan ijin pemasaran. Juga perpanjangan paten karena proses dalam pemberian paten. Ini tidak bisa diterima, karena produk- produk perlindungan tanaman adalah zat-zat yang biasanya berbahaya dan beracun. Sehingga upaya mempercepat proses pemeriksaan keamanan dalam proses ijin pemasaran, bisa membahayakan konsumen, produsen dan sekaligus lingkungan hidup. Sementara perpanjangan paten karena proses pemeriksaaan paten akan memperlambat bahan kimia versi generic memasuki pasar, sehingga akan meningkatkan harga. Lebih jauh, ekslusifitas data dan perpanjangan paten karena proses otorisasi pemasaran dan proses paten akan memparpanjang monopoli, menghambat akses dan meningkatkan harga bahan kimia versi generic. Ini akan meningkatkan 'sistem oplosan' dalam penggunaan pestisida di lahan- lahan pertanian karena harga yang tinggi. Dan ini akan meningkatkan resiko kerusakan lingkungan, resistensi hama penyakit tanaman, keracunan bahan kimia. Adapun tuntutan masyarakat sipil terkait perundingan IEU-CEPA di Palembang:
1. Menuntut pemerintah indonesia dalam perundingan IEU-CEPA harus transparan dan terbuka dengan memastikan adanya keterlibatan masyarakat. 2. Mendesak pemerintah untuk berhenti mengorbankan kaum-kaum lemah seperti petani dan mengorbankan lingkungan hidup dalam memperoleh kesepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa. 3. Menuntut Pemerintah lndonesia untuk berpihak pada kepentingan rakyat ketimbang investasi asing