Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 Fakta Ekologi merupakan tulisan dalam bentuk lembar fakta yang diproduksi oleh Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan. Laporan fakta ekologi berisi informasi penting dan ringkas mengenai situasi maupun kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Selain berisi tentang informasi lingkungan hidup, laporan ini juga memuat rekomendasi kebijakan untuk tiap stakeholder baik level nasional, provinsi, maupun kabupaten. Laporan ini pertama kali diterbitkan pada bulan maret 2023. Adapun model penyajian data dalam laporan ini sangat beragam baik dalam bentuk laporan hasil penelitian, cerita dan refleksi dari lapangan, maupun dalam bentuk foto esai. Penulis : Arfiandi Anas, S.H Nurul Fadli Gaffar S.H Desain dan Tata Letak : Fitrah Yusri Foto : WALHI Sulawesi Selatan
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI SULAWESI SELATAN PENGABAIAN TERHADAP KONSTITUSI : LEGALISASI ATAS PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Namun, pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap lingkungan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan semakin parah. Bentuk kebijakan yang dilahirkan hari ini justru lebih memberikan kemudahan bagi aktivitas eksploitasi sumber daya alam dan melemahkan sistem perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam berbagai konvensi tingkat tinggi dunia, Indonesia telah banyak meratifikasi perjanjian mengenai lingkungan hidup untuk diadopsi, seperti kovenan yang memuat standar HAM internasional, hak untuk hidup dilindungi dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) serta dalam kovenan Ekosob PASAL 12 yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia. Aturan ini menyatakan setiap manusia memiliki hak yang melekat pada mereka sebagai manusia-termasuk hak atas makanan, tempat tinggal yang layak, akses ke air bersih, sanitasi, dan kesehatan serat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, ada juga perjanjian Paris, perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan telah diadopsi oleh 196 pihak perjanjian dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015 (COP21) di Paris pada 12 Desember 2015 dan berlaku sejak 4 November 2016. Tujuannya adalah membatasi peningkatan suhu secara global di bawah 2 derajat hingga 1,5 derajat. Di Indonesia, konstitusi UUD 1945 pasal 28 h mengatur soal hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, kemudian Undang- Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur tentang pengelolaan lingkungan secara sistematis, mulai dari perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi hukum. 1
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 Akan tetapi, situasi tersebut berubah secara signifikan saat sekarang. Tepatnya saat Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) pada awal November lalu diterbitkan. Undang-Undang yang dari awal semangat utamanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan membuka peluang investasi yang seluas-luasnya, bahkan di dalam naskah akademiknya dengan gamblang menyinggung bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal yang telah dijamin oleh UU PPLH dianggap menjadi faktor penghambat investasi. Meskipun aturan ini mendapat banyak penolakan dikalangan masyarakat, namun tetap saja aturan ini disahkan oleh pemerintah. Secara regulasi, Kebijakan ini sangat sentralistik dimana kebijakan seluruhnya diatur oleh pemerintah pusat serta memberikan kemudahan terhadap perizinan usaha termasuk kegiatan usaha untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah menjadi UU No 6 tahun 2023 ini mengatur Semua sektor sumber daya alam digabung dalam satu aturan. Secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru perizinan terkait dampak lingkungan pada setiap kegiatan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Kini, pemberian izin lingkungan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi bisa mengeluarkan rekomendasi izin apapun. Foto 1. Aksi Masyarakat Menolak Perpu Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan 2
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 Salah satu aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yakni di sektor kelautan. Dimana larangan ekspor pasir laut yang diberlakukan sejak tahun 2003 kembali dibuka oleh pemerintah saat ini. Tidak hanya ancaman di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil, di Sulawesi Selatan ancaman terhadap kerusakan lingkungan dan ruang hidup masyarakat dapat dicermati dengan keluarnya aturan terkait Perda RTRW 'terintegrasi' Sulawesi Selatan nomor 3 Tahun 2022. ANCAMAN EKOSISTEM LAUT DAN WILAYAH KELOLA KOMUNITAS PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL DALAM PP PENGELOLAAN SEDIMENTASI LAUT Diskursus mengenai penambangan pasir laut di Indonesia tidak lepas dari kepentingan bisnis yang dikemas dengan alasan menjaga lingkungan. Pasal-pasal yang terkandung di dalamnya adalah pengaturan yang telah lama dihapus setelah dua dekade pelarang ekspor pasir laut melalui keputusan bersama tiga kementerian di era Presiden Megawati melalui Inpres No. 2 tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut, kemudian disusul dengan keluarnya Keppres No. 33 tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan pasir laut. Lima tahun kemudian, pada era Presiden SBY, pemerintah mengeluarkan peraturan larangan Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus). Atas permasalahan PP yang kembali membuka keran ekspor ini, masyarakat harus membangun ruang dan sumber daya untuk review dalam bentuk usulan pencabutan atau pembatalan PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Berikut merupakan pasal-pasal yang dimaksud. Akal-akalan penambangan bebas IUP di balik istilah pemanfaatan sedimentasi laut (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 10) Jika mencermati isi dari aturan tersebut, f rasa pemanfaatan sedimentasi laut sebenarnya merupakan "Penambangan pasir laut" yang ditujukan untuk reklamasi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Pelintiran frasa kata "pemanfaatan" dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 jelas menabrak proses mekanisme di dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batubara. Hal tersebut menyusul dengan pemanfaatan sedimentasi pasir laut yang dapat dilakukan oleh siapapun dengan membentuk badan usaha tanpa harus mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sedangkan kewajiban IUP hanya dibebankan pada tahap penjualan. 3
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 Mekanisme demikian juga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Mengesampingkan administrasi dan pengawasan dari fungsi IUP sebab proses pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (2) mengatur tahap apa saja yang berada dalam koridor IUP, yang mana hal ini menjadi simpang siur sebab dalam Pasal 35 UU 3/2020 Minerba pada pokoknya mengatur Izin Pengangkutan dan Penjualan, yang pada prinsipnya mengatur bahwa Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. Hal ini dipertegas dengan menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui pemberian izin yang disebut dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan (Pasal 35 ayat 3 huruf g UU 3/2020). Karpet merah penambang pasir laut dalam pengurusan IUP (Pasal 10 ayat 4) Izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur dalam Pasal 10 ayat 4, menunjukkan sifat aslinya dalam menarik daya tarik investor untuk menambang pasir laut di Indonesia. Alasan yang dibuat-buat untuk membersihkan sedimentasi dirancang untuk menarik investasi besar pada bisnis pasir laut ini. Bukan main, reklamasi yang biasanya menjadi mega proyek telah diatur sedemikian rupa dalam pasal ini untuk mempermudah dan mengesampingkan fungsinya sebagai lembaga administrasi melakukan segala cara untuk menarik investor dan keuntungan bisnis di balik kehancuran ekologi. Dokumen perencanaan dan pengendalian yang menerobos instrumen perizinan lingkungan (Pasal 5 dan 6) Dokumen perencanaan yang dimaksud dalam pasal ini disusun oleh tim kajian yang mayoritas hanya diisi oleh pemerintah yang memiliki fungsi administratif namun tidak jelas tugas dan fungsinya untuk apa, terkesan hanya bertujuan untuk melegitimasi dokumen ini dibuat oleh multipihak. Selain itu juga tidak ada proses pelibatan masyarakat terdampak dalam dokumen perencanaan ini. Masyarakat terdampak adalah subjek utama yang harus turut andil dalam perlindungan lingkungan hidupnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas partisipatif. 3
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 Parahnya, dokumen ini menjadi legalitas tanpa perlu ada persetujuan lingkungan dan dokumen AMDAL dan Persetujuan Lingkungan Hidup sebagai syarat utama dalam dokumen perencanaan dan pengendalian tambang pasir laut. Padahal aturan ini digaungkan atas dasar masalah lingkungan tetapi pengaturannya jelas membuka karpet merah bagi pebisnis untuk memudahkan mendapat legitimasi dokumen izin tanpa ada kaidah perlindungan lingkungan hidup. Pengawasan penambangan pasir laut yang sentralistik dari kementerian ibarat macan tanpa taring (Pasal 22) Resiko tidak adanya fungsi AMDAL dan persetujuan lingkungan dalam Izin Pemanfaatan Pasir Laut ini jelas juga menghilangkan fungsi pengawasan dari pemerintah daerah provinsi, kota dan/atau kabupaten untuk pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan dari pengawasan aktivitas pemilik izin Pemanfaatan Pasir Laut ini ada hanya pada kementerian tanpa ada unit khusus yang membidangi fungsi pemantauannya, menterinya yang menjadi pengawas pun tidaklah jelas dalam PP ini, hal ini berpotensi menjadi pengawasan yang tidak bermakna dan sia-sia karena siapa dan kementrian apa belumlah jelas dalam PP ini. Sebaliknya, peran pemda atau pemkab justru tidak ada dalam PP ini. Masyarakat juga tidak dianggap sebagai pihak yang paling rentan untuk menjadi bagian dari fungsi pengawasan. Gambar 2. Aksi Perempuan Pulau Kodingareng Melawan Oligarki Perusak Ekosistem Laut Spermonde 5
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 Akal-akalan mendukung reklamasi yang merusak ekosistem laut (Pasal 9) Pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut digunakan untuk memenuhi kebutuhan reklamasi di dalam negeri seperti pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut jelas menjadi sisi gelap dalam PP 26/2023 ini karena secara umum dalih perlindungan lingkungan yang dijelaskan atas adanya sedimentasi jelas menimbulkan masalah baru mengenai reklamasi yang selama ini pembangunannya telah ditolak oleh masyarakat sipil, sebab telah atau akan merenggut hak hidup masyarakat pesisir dan ekosistem laut di dalamnya. Pasal ini sangat kontradiktif dengan upaya menjaga lingkungan yang disebutkan di dalamnya. Gambar 3. Aksi Nelayan Pulau Lae-Lae 'Reklamasi Memiskinkan Nelayan' 6
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 Ditambah masalah ekspor yang jelas-jelas telah ada kajian akademiknya sejak lama sehingga dilarang sejak tahun 2003 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut yang mana Beleid ini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil. Dan penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyusunan PP ini terbit tanpa memperhatikan mandat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang diterbitkan di era Presiden Megawati kala itu, tidak ada program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil yang disusun setelah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan larangan ekspor pasir laut tersebut dicabut pasca terbitnya PP ekspor pasir laut ini. Hal ini menunjukkan bahwa PP ini jelas tidak memiliki itikad baik. Aturan ekspor yang bertentangan dengan keputusan menteri perdagangan tentang larangan ekspor pasir Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Larangan Ekspor Pasir Tanah Dan Top Soil yang diterbitkan sejak tanggal 6 Februari 2007, masih berlaku hingga saat ini karena statusnya yang belum dicabut setelah penerbitan PP 26/2023. Hal ini menjadi tumpang tindih aturan pada Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023 mengenai pembolehan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2007 bahwa Pasir, Tanah dan Top Soil (termasuk tanah pucuk atau humus) dilarang untuk diekspor. Berpotensi melabrak aturan pemanfaatan ruang Penggunaan kata pengelolaan sedimentasi yang diselubungi tambang pasir laut ini bisa saja menjadi pintu belakang bagi pelaku usaha yang ingin menambang di lokasi yang bukan zona kawasan pemanfaatan umum tambang pasir laut (KPU-TB-P) di peraturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) atau rencana tata ruang wilayah (RTRW). Padahal dalam rencana ruang telah diatur mengenai zonasi penambangan pasir laut bukan tanpa sebab yang tidak jelas, ada proses panjang yang ada di dalamnya yang juga telah mengorbankan kepentingan rakyat. Hal ini berpotensi memperparah masalah adanya penambang-penambang yang lebih parah dari sebelumnya. Dari segi rencana zonasi juga jelas persoalan sedimentasi dan penambangan pasir laut adalah dua hal yang berbeda. Pemerintah dan para pebisnis mencoba mengakali hal tersebut dengan pelintiran kata pengerukan sedimentasi yang diperuntukkan untuk kebutuhan ekspor dan reklamasi. 7
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 UPAYA NEGARA DALAM MERAWAT KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN MENGUATKAN RUANG HIDUP MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN Tidak hanya dalam konteks nasional, pasca lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah Sulawesi Selatan juga melahirkan sejumlah aturan penyesuaian yang sama sekali tidak berpihak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Di level Daerah Sulawesi Selatan, akibat dari adanya kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Sulawesi Selatan banyak melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodir apa yang di telah diatur dalam kebijakan pusat. Salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ialah penggabungan tata ruang darat dengan ruang laut dalam satu aturan yakni Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah, dimana Sulsel merupakan daerah yang pertama kali melakukan integrasi ruang sejak keluarnya UU Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020. Perubahan Perda ini, jelas tidak memberikan perbaikan perlindungan bagi lingkungan hidup diberbagai sektor ruang, laut, kawasan hutan, perkotaan dan lain-lain. Aturan ini justru memperparah masalah yang telah ada sebelumnya dengan memberikan legalitas atau kemudahan untuk melakukan eksploitasi SDA. Beberapa kebijakan di daerah Sulawesi Selatan yang memberikan legitimasi atau kemudahan dalam eksploitasi sumber daya alam seperti, sektor ruang untuk kawasan hutan yang telah dimuat dalam SK 362 tahun 2019 tentang penunjukan kawasan hutan. Kebijakan ini justru menimbulkan masalah, di tengah kritisnya tutupan hutan di Sulawesi Selatan yang sampai saat ini belum mencapai 30% dari total wilayah, serta kawasan hutan telah banyak dibebani dengan izin pertambangan. Saat ini banyak aktivitas yang tengah berlangsung dalam kawasan hutan atau rimba terakhir di Sulawesi Selatan. Sebut saja, di Luwu Timur ada aktivitas tambang nikel PT Vale yang memiliki ribuan hektar konsesi tambang termasuk didalamnya kawasan hutan hujan terakhir di Sulawesi Selatan, di Luwu Utara tepatnya di Seko dan Rampi ada tambang emas milik PT Kalla Arebamma dan PT Palu Mineral yang konsesinya juga masuk dalam kawasan hutan. 8
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 Gambar 4. Potret Kerusakan Hutan di Kawasan Pertambangan Nikel PT Vale Indonesia di Sulawesi Selatan Tidak hanya di kawasan hutan, di wilayah pesisir dan laut juga tidak tidak lepas dari eksploitasi, saat ini kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Perda No 3 tahun 2022 Tentang Tata Ruang Terintegrasi masih memasukkan alokasi ruang tambang pasir laut dan reklamasi yang selama ini telah banyak ditentang oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Dua diantaranya ialah reklamasi untuk pembangunan Makassar New Port dan reklamasi Pulau Lae-Lae. Selain itu, bentuk Legalisasi perampasan tanah masyarakat atas nama kepentingan negara juga terjadi di Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh BUMN PTPN XIV. Konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini tidak pernah selesai akibat pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana diketahui bahwa PTPN XIV yang telah habis masa izin HGU-nya sejak 2003 tetap bertahan di lokasi HGU dengan dukungan kebijakan Bupati melalui surat rekomendasi perpanjangan HGU yang secara hukum tidak memiliki kekuatan. 9
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 'MELEMPEM' DI SULAWESI SELATAN Laju kerusakan lingkungan yang ada di Sulawesi Selatan diperparah dengan penegakan hukum yang tidak serius dilakukan oleh para penegak hukum yang beberapa diantaranya sebagai berikut: Di sektor kehutanan, kasus pembangunan Villa dalam kawasan Hutan Lindung Pongtorra di Toraja Utara yang melibatkan pejabat negara anggota dewan Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kabupaten Toraja Utara tidak dilanjutkan penangannya oleh Balai Gakkum Sulawesi dan POLDA Sulsel, alasan yang dijadikan penghentian kasus soal tapal batas yang belum selesai, maupun proses kasus yang sudah diambil alih oleh pihak kepolisian sangat tidak berdasar. Dalam ketentuan Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kawasan Hutan pasal 35 ayat 1 kawasan hutan ditetapkan melalui keputusan menteri tentang penunjukan kawasan hutan yang sudah ditetapkan dalam SK 362 tahun 2019, selain itu fakta pembangunan Villa para pelaku masuk dalam kawasan hutan dikonfirmasi oleh BPK HLT dalam surat klarifikasi koordinat yang menjelaskan titik koordinat bangunan Villa berada di dalam kawasan hutan lindung. Kasus pencemaran Sungai Malili Kab. Luwu Timur yang diduga dilakukan oleh PT CLM sudah sering terjadi , namun pihak penegak hukum Gakkum maupun Polda Sulsel, tidak menindak secara serius , terakhir pada bulan Mei 2023 WALHI Sulsel dalam rilisnya atas laporan masyarakat di Malili Luwu Timur, mendesak kepada pihak yang berwajib untuk melakukan investigasi atas kejadian ini namun sampai sekarang belum ada kejelasan penanganan kasus yang dilakukan. Kejahatan pertambangan emas dalam kawasan hutan di Luwu Utara tepatnya di Ke. Rampi dan Seko yang diduga melibatkan korporasi PT Kalla Arebamma dan PT Citra Palu Mineral ,dugaan pelanggaran perizinan pertambangan yang ditemukan dalam investigasi Koalisi Advokasi Tambang ( KATA) Sulsel, temuan ini telah dilaporkan ke pihak BALAI GAKKUM Sulawesi namun tidak ada upaya serius dari pihak balai untuk melakukan penegakan hukum keras terhadap korporasi tersebut. Disisi lain kelalaian Pemilik konsesi yakni PT Kalla Arebamma membiarkan adanya aktivitas tambang ilegal dalam konsesinya, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan sampai dengan korban jiwa masyarakat. Dugaan keterlibatan aparat dan pejabat daerah dalam tambang ilegal ini sehingga penanganan kasus ini menjadi tidak berjalan, meski kegiatan tambang ditutup namun sampai sekarang belum ada proses hukum terhadap pelaku utama dibalik kejahatan tambang ini. 10
Fakta Ekologi Vol IV JULI 2023 Fakta kerusakan lingkungan dalam kasus penggusuran lahan petani Enrekang oleh PTPN XIV yang dikeluarkan oleh DLH Sulsel tertanggal 7 Juni 2022, telah dilaporkan Koalisi AMPUH ke pihak Polda Sulsel pada tanggal 21 September 2022, namun pihak kepolisian tidak kunjung memproses secara serius laporan masyarakat tersebut, padahal sudah sangat jelas dalam surat dinas tersebut bahwa pihak PTPN telah merusak sungai diakibatkan proses penggusuran yang dilakukan sehingga menimbun sungai. Dalam surat tersebut juga memerintahkan kepada PTPN untuk menghentikan aktivitasnya, namun fakta dilapangan kegiatan PTPN terus berjalan #PulihkanSulSel #TegakkanHukumLingkungan #HukumPerusakLingkungan