S U T K E P S O R P Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) : 17 Februari 2023 Periode Perdagangan HMETD : 11 Juli - 17 Juli 2023 Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran : 22 Juni 2023 Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD : 11 Juli - 17 Juli 2023 Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Right) - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi - Pasar Tunai : Tanggal Terakhir Pencatatan Pemegang Saham (Recording Date) : yang berhak atas HMETD Tanggal Distribusi Bukti HMETD Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia : : : : : 05 Juli 2023 Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 13 Juli - 20 Juli 2023 07Juli 2023 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 20 Juli 2023 06 Juli 2023 Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan 21 Juli 2023 10 Juli 2023 Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan : 25 Juli 2023 07 Juli 2023 10 Juli 2023 11 Juli 2023 OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. Kegiatan Usaha : Bergerak di bidang perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket Domisili dan Kantor Pusat: Gedung Alfa Tower Lantai 12 Jl. Jalur Sutera Barat, Kav. 7-9, Alam Sutera Tangerang, Banten 15143 Telepon: (62-21) 8082 1618, Faksimili: (62-21) 8082 1628 E-mail: aan.suantopo@mu.co.id Website: PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK ("PMHMETD I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I") kepada para Pemegang Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) setiap Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.245.176.496.000 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Setiap pemegang 625 (enam ratus dua puluh lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Perseroan antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Berdasarkan Surat Pernyataan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("SAT") tanggal 9 Juni 2023, SAT selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan pemegang saham sebanyak 25.775.473.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu) lembar saham atau mewakili 89,43% (delapan puluh sembilan koma empat tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I namun SAT akan mengalihkan HMETD yang dimiliknya kepada PT BCA Sekuritas selaku Agen Penjual untuk kemudian ditawarkan kepada investor untuk dilaksanakan guna meningkatkan kepemilikan publik dan memenuhi ketentuan minimum proporsi saham publik. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Agen Penjual, PT BCA Sekuritas bukan merupakan pihak yang berkomitmen untuk melaksanakan HMETD yang dibelinya dari SAT mengingat HMETD tersebut akan ditawarkan oleh PT BCA Sekuritas kepada investor lainnya guna memenuhi persyaratan kepemilikan publik oleh Perseroan. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Midi Utama Indonesia Tbk No. 26, tanggal 17 April 2023, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, PT BCA Sekuritas, selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 1.614.117.680 (satu miliar enam ratus empat belas juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) dari Sisa Saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, yaitu sebesar Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham atau dengan nilai keseluruhan sebesar-besarnya Rp435.811.773.600,- (empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (round down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI DIRENCANAKAN AKAN DICATATKAN DAN DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") MULAI TANGGAL 11 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 JULI 2023, SAHAM YANG DITERBITKAN DARI HASIL PELAKSANAAN HMETD DIKELUARKAN DARI PORTEPEL PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM. APABILA SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU TANGGAL TERSEBUT HMETD YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA HMETD TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 13,79% RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. INDUSTRI RITEL MERUPAKAN SALAH SATU INDUSTRI TERFRAGMENTASI YANG MEMILIKI PERSAINGAN YANG SANGAT KETAT DIMANA SEBAGIAN BESAR DIDOMINASI OLEH PERITEL TRADISIONAL YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA (SEPERTI PASAR-PASAR TRADISIONAL, TOKO-TOKO KELONTONG, ROMBONG DAN WARUNG) DAN PERITEL MODERN (SEPERTI MINIMARKET, SUPERMARKET DAN HYPERMARKET). UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN POSISI PASAR DALAM INDUSTRI YANG SANGAT KETAT DAN TERFRAGMENTASI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SECARA TERUS MENERUS HARUS MEMBERIKAN PRODUK YANG BERAGAM DENGAN HARGA YANG KOMPETITIF SERTA PELAYANAN YANG UNGGUL YANG DAPAT MENINGKATKAN PENJUALAN, MARJIN PENJUALAN DAN KEUNTUNGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK. KEGAGALAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI PERSAINGAN USAHA DISEKITARNYA, MAKA HAL TERSEBUT DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KEUNTUNGAN, KINERJA KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI FAKTOR RISIKO RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023
PT Midi Utama Indonesia Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No.MIDI/ LGL/III/2023/029 pada tanggal 16 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya. Pada saat ini saham yang telah dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 28.823.530.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portopel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham. Setelah PMHMETD I, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 33.435.294.800 (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus) saham. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. PT BCA Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyiapan Prospektus PMHMETD I ini dan menyatakan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT BCA Sekuritas dalam Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut. PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN MASYARAKAT.
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ... i DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ... iii RINGKASAN ... viii I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ... 1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I ... 10 III. PERNYATAAN UTANG ... 12 IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ... 22 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ... 27 VI. FAKTOR RISIKO ... 67 VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ... 71 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ... 72 1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ... 72 1.1. Riwayat Singkat Perseroan... 72 1.2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan ... 76 1.3. Dokumen Perizinan Perseroan ... 76 1.4. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan ... 77 1.5. Asuransi ... 81 1.6. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan ... 85 1.7. Hubungan Kepengurusan antara Perseroan, Entitas Anak, dan pemegang saham Yang Berbentuk Badan Hukum... 86 1.8. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum ...86 1.9. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan ... 88 1.10. Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Good Corporate Governance) ... 93 1.11. Keterangan Mengenai Entitas Anak ... 98 1.12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) ... 100 1.13. Keterangan Mengenai Sumber Daya Manusia ... 101 1.14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Serta Entitas Anak ... 103 1.15. Perjanjian Perseroan Dengan Pihak Terafiliasi ... 103 1.16. Perjanjian Penting Lainnya : ... 104 2. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ... 122 2.1. Tinjauan Umum ... 122 2.2. Proses Kegiatan dan Operasional Perseroan ... 123 2.3. Visi dan Misi ... 124 2.4. Keunggulan Kompetitif ... 125 2.5. Persaingan Usaha ... 125 2.6. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha... 125 2.7. Strategi Usaha ... 125 2.8. Kegiatan Usaha ... 127 2.9. Prospek Usaha ... 131 2.10. Kecenderungan Usaha ... 131 2.11. Hak Kekayaan Intelektual ... 132 i
IX. EKUITAS ... 134 X. KEBIJAKAN DIVIDEN ... 136 XI. PERPAJAKAN ... 137 XII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA ... 142 XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ... 144 XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ... 147 XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD... 153 XVI. INFORMASI TAMBAHAN ... 154 ii
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: "Afiliasi" : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. "Anggota Bursa" : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM. "BAE" : berarti Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam dalam hal ini adalah PT. Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta. "BEI atau Bursa Efek" : berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. iii
"BNRI" "Dilusi" "Direktur" "DPS" "Efek" "Entitas Anak" "FPPS" "FPPS Tambahan" "Harga Pelaksanaan" "Hari Bursa" "Hari Kalender" "Hari Kerja" "HMETD" "Keterbukaan Informasi" "Komisaris" : berarti Berita Negara Republik Indonesia. : berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru. : berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Prospektus ini. : berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh BAE yang berisikan seluruh nama pemegang saham Perseroan beserta kepemilikan mereka atas saham-saham Perseroan, termasuk keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. : perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka. : berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham. : berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I. : berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD I untuk melaksanakan haknya menjadi 1 Saham Baru, yaitu Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) per HMETD : berarti Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring. : berarti setiap hari dalam 1 tahun sesuai dengan Gregorian Calender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah. : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. : berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. : berarti Keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan (i) POJK No. 17/ POJK.04/2020; (ii) POJK No. 42/POJK.04/2020, dan (iii) POJK No. 32/2015 jo. POJK No. 14/2019. : berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Prospektus ini. iv
"Konfirmasi Tertulis" "KSEI" "Masyarakat" "Menkumham" "OJK" "Pembeli Siaga" "Pemegang Rekening" "Pemegang Saham" "Pemegang HMETD" "Pemerintah" "Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I atau PMHMETD I" "Penitipan Kolektif" : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder. : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. : berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. : Pihak yang akan mengambil bagian sisa saham dalam PMHMETD I yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan sebanyak- banyaknya 1.614.117.680 (satu miliar enam ratus empat belas juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) saham pada harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, yaitu Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) setiap saham, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI. : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI. : berarti Pemegang Saham atau pemegang HMETD. : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. : berarti kegiatan Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 625 (enam ratus dua puluh lima) Saham Lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan diungkapkan lebih lanjut dalam Prospektus, berhak atas 100 (seratus) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) setiap HMETD. : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. v
Perjanjian Pembeli Siaga : Berarti Akta Perjanjian pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Midi Utama Indonesia Tbk No. 26 tanggal 17 April 2023, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, oleh dan antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan Terbatas PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. 20 tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang sehubungan dengan PMHMETD I. "Pernyataan Pendaftaran" : berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumen- dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya sesuai dengan POJK No. 32/2015. "Perseroan" : berarti PT Midi Utama Indonesia Tbk, berkedudukan di Tangerang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. POJK No. 33/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. POJK No. 35/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. POJK No. 30/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. POJK No. 32/2015 : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu POJK No. 33/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. POJK No. 55/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. POJK No. 56/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. POJK No. 14/2019 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2019 tanggal 29 April 2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. vi
POJK No. 15/ 2020 POJK No. 17/2020 "Prospektus" "Rekening Efek" "Rencana Transaksi" "Rp atau Rupiah" "RUPS" "RUPSLB" "Saham Hasil Pelaksanaan HMETD atau Saham Baru" "Saham Lama" "Sertifikat Bukti HMETD" atau "SBHMETD" "Surat Kolektif Saham" "Tanggal Efektif" atau "Efektif" "UUPM" "UUPT" : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. : Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/ 2015 sehubungan dengan PMHMETD I yaitu prospektus ini. : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham, perusahaan efek, dan Bank Kustodian. : berarti seluruh PMHMETD I : berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia. : berarti Rapat Umum Pemegang Saham. : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. : berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD I yaitu sebesar HMETD sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh rupiah) setiap saham. : berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal DPS. : berarti surat bukti atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan. : berarti surat di mana pemegang saham mempunyai hak kolektif terhadap saham yang dimiliki. : berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Repubik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 ("UUPPSK"). : berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No. 6856. vii
RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 1. RINGKASAN TENTANG PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Midimart Utama berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 28 Juni 2007. Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan dengan format minimarket dengan nama Alfamidi. Pada awal pendiriannya, PT Midi Utama Indonesia Tbk bernama PT Midimart Utama. Gerai pertamanya menyandang nama Alfamidi terletak di Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Konsep Alfamidi diciptakan untuk menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan di toko yang terdekat. Alfamidi dikembangkan dengan konsep supermarket mini yang menempati luas area penjualan antara 200 hingga 400 meter persegi. Keunikan gerai Alfamidi dibandingkan gerai sejenis lainnya adalah Alfamidi menyediakan produk fresh food, daging olahan dan makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahun 2009, Perseroan melakukan pengembangan jenis gerai bernama Alfaexpress. Alfaexpress diperkenalkan sebagai konsep gerai yang menyediakan makanan dan minuman siap saji. Pada tahun 2011, untuk menyempurnakan konsep gerai Alfaexpress, Perseroan menandatangani perjanjian Master License Agreement (MLA) dengan Lawson Inc., Jepang yang memberikan hak ekslusif bagi Perseroan untuk menggunakan dan bertindak sebagai sub-franchisor atas trademark dan knowhow Lawson di wilayah Indonesia selama 25 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Gerai Lawson sebagai gerai yang menyediakan makanan dan minuman siap saji (gerai convenience) menjual berbagai macam makanan khas Jepang dan makanan lainnya seperti onigiri, bento, nasi goreng, pasta serta produk minuman seperti kopi, es krim dan lain-lain. Sejalan dengan langkah strategi pemasaran supaya tidak tumpang tindih antara format gerai yang ada, sejak bulan Maret 2015, gerai Alfaexpress sudah tidak ada lagi. Dinamika bisnis ritel di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan segmen middle market. Oleh karena itu, Perseroan berupaya menyempurnakan konsep gerai Alfamidi dengan membentuk Alfasupermarket pada tahun 2015, sebagai jawaban atas peluang pasar yang masih terbuka luas serta upaya memaksimalkan perolehan laba usaha Perseroan. Didesain dengan konsep supermarket dengan luas area penjualan lebih dari 500 meter persegi. Alfasupermarket hadir dengan gerai yang lebih luas untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan assortment yang lengkap didukung dengan strategi marketing yang kompetitif. Pada tahun 2016, untuk memperkuat brand image dan brand awareness merek Alfamidi, Perseroan melakukan rebranding merek Alfasupermarket menjadi Alfamidi super. Pada tahun 2018, Perseroan mendirikan anak usaha baru, PT Lancar Wiguna Sejahtera, yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran (convenience store). Anak usaha ini untuk mengoperasikan jaringan convenience store "Lawson". Tujuan Perseroan mendirikan PT Lancar Wiguna Sejahtera yaitu untuk mendorong pengembangan convenience store Lawson. "Sehingga pengembangan jaringan Lawson bisa lebih fokus dan kinerjanya lebih optimal yang diharapkan memberikan manfaat kenaikan profitabilitas kepada Perseroan. viii
Visi Perseroan adalah "menjadi jaringan ritel yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Untuk memenuhi visi Perseroan tersebut, Perseroan mempunyai misi (i) memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul; (ii) menegakkan tingkah laku / etika bisnis yang tertinggi; (iii) menumbuh kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha; (iv) membangun organisasi yang terpercaya, sehat, terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan sejumlah 27.646 orang dan Perseroan juga berharap untuk dapat mempekerjakan lebih banyak lagi sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu upaya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Struktur Permodalan Perseroan Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan serta komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. 49 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterima dan dicatat oleh Menkumham di bawah No. AHU-AH.01.03-0028648 tanggal 20 Februari 2023 serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035791.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 juncto Laporan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik Dan Rekapitulasi Yang Telah Dilaporkan tanggal 30 April 2023 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp10,- per Saham Jumlah Saham Nominal Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Rullyanto Maria Theresia Velina Yulianti Endang Mawarti Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah saham dalam portepel 90.000.000.000 25.775.473.000 122.500.000 65.000.000 6.000.000 2.854.557.000 28.823.530.000 61.176.470.000 900.000.000.000 257.754.730.000 1.225.000.000 650.000.000 60.000.000 28.545.570.000 288.235.300.000 611.764.700.000 Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan halaman 72 Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00881/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00880/2.1032/AU.1/05/1561- 3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai penilaian penurunan nilai atas aset tetap dan aset hak-guna. ix % 89,43% 0,42% 0,23% 0,02% 9,90% 100,00%
Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam jutaan Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan penting halaman 22. LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 1 Januari 2021 31 Desember 2020 Disajikan kembali Disajikan kembali 2021 ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha 416.766 243.492 238.324 Pihak berelasi Pihak ketiga Piutang lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga Persedian - neto Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka - neto 3.690 364.816 38 30.848 2.007.569 2.639 410.669 1.503 24.430 1.811.446 22.242 375.644 2.001 21.964 1.496.826 Aset lancar lainnya TOTAL ASET LANCAR 10.753 39.378 2.873.858 188 41.491 2.535.858 18.751 29.767 2.205.519 ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan - neto Aset tetap - neto Uang muka pembelian aset tetap Aset hak guna - neto Beban ditangguhkan - neto Aset keuangan tidak lancar lainnya TOTAL ASET TIDAK LANCAR JUMLAH ASET 82.678 2.149.807 83.210 1.629.657 77.558 8.380 4.031.290 6.905.148 72.199 1.973.849 43.729 1.593.392 98.629 11.883 3.793.681 6.329.539 52.072 1.842.926 46.668 1.671.082 85.084 8.619 3.706.451 5.911.970 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Utang usaha 446.000 779.000 809.000 Pihak berelasi Pihak ketiga Utang lain - lain Pihak berelasi Pihak ketiga Utang pajak Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Beban akrual Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: 17.412 1.688.217 12.859 662.449 79.697 61.249 101.626 12.890 1.521.343 4.317 608.454 37.755 44.856 70.007 13.146 1.360.786 4.037 427.789 34.354 19.017 80.464 Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa Penghasilan ditangguhkan TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 353.710 150.160 193.325 3.766.704 464.834 99.561 48.920 3.691.937 516.449 71.682 58.894 3.395.618 x
Keterangan 2022 31 Desember 1 Januari 2021 31 Desember 2020 Disajikan kembali Disajikan kembali 2021 LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa Penghasilan ditangguhkan Liabilitas imbalan kerja jangka panjang TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal Saham Tambahan modal Disetor - neto Penghasilan komprehensif lain - neto Saldo laba 765.766 276.336 7.269 102.346 1.151.717 4.918.421 288.235 73.881 34.028 606.625 266.676 8.167 88.490 969.958 4.661.895 288.235 73.881 31.487 724.494 244.040 5.749 87.923 1.062.206 4.457.824 288.235 73.881 27.587 Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 9.500 1.580.347 1.985.991 736 1.986.727 6.905.148 8.500 1.265.008 1.667.111 533 1.667.644 6.329.539 7.500 1.056.418 1.453.621 525 1.454.146 5.911.970 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah) Keterangan PENDAPATAN NETO 31 Desember 2022 15.623.654 2021 13.584.036 BEBAN POKOK PENDAPATAN (11.670.324) (10.161.821) LABA BRUTO 3.953.330 3.422.215 Beban penjualan dan distribusi Beban umum dan administrasi Pendapatan lainnya Beban lainnya (3.158.263) (341.884) 196.103 (11.384) (2.867.254) (283.330) 226.222 (11.200) LABA USAHA 637.902 486.653 Pendapatan keuangan Biaya keuangan 3.991 (135.481) 1.599 (156.476) LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 506.412 331.776 Beban pajak final (11.391) (10.508) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN 495.021 321.268 Beban pajak penghasilan - neto (95.900) (51.574) LABA TAHUN BERJALAN 399.121 269.694 PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja 3.257 (716) 5.000 (1.099) PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 2.541 3.901 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 401.662 273.595 xi
Keterangan Laba Tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan nonpnengendali Total Total Laba Komprenhensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Total LABA PER SAHAM DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: PEMILIK ENTITAS INDUK (RUPIAH PENUH) DIVIDEN PER SAHAM IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS Keterangan 2022 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas Awal Tahun Kas dan Setara Kas Akhir Tahun RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK (TIDAK DIAUDIT) Keterangan Rasio Pertumbuhan (%) Penjualan neto1 Beban pokok penjualan1 Laba bruto1 Laba sebelum pajak penghasilan1 Laba tahun berjalan1 Laba komprehensif tahun berjalan1 Aset2 Liabilitas2 Ekuitas2 Rasio Profitabilitas (%) Laba bruto / Penjualan neto Laba usaha / Penjualan neto Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto Laba tahun berjalan / Penjualan neto Laba tahun berjalan / Total ekuitas Laba tahun berjalan / Total aset Rasio Solvabilitas (X) Total Liabilitas / Total Aset Total Liabilitas / Total Ekuitas Total Aset / Total Liabilitas Interest bearing debt3 / Total Ekuitas Interest Coverage ratio4 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)5 Rasio Likuiditas (X) Aset lancar / Liabilitas lancar Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek xii 31 Desember 2022 2021 398.918 203 399.121 269.687 7 269.694 401.459 203 401.662 273.587 8 273.595 13,84 9,36 28,65 20,85 (dalam jutaan Rupiah) Desember 2021 1.587.139 (798.433) (615.432) 173.274 243.492 416.766 1.141.971 (657.730) (479.073) 5.168 238.324 243.492 31 Desember 2022 2021 15,01% 14,84% 15,52% 54,08% 47,99% 46,81% 9,09% 5,50% 19,13% 7,30% 6,86% 8,62% 23,65% 37,42% 16,29% 7,06%. 4,58% 14,68% 25,30% 4,08% 3,17% 2,55% 20,09% 5,78% 25,19% 3,58% 2,37% 1,99% 16,17% 4,26% 0,71 2,48 1,40 0,79 10,59 0,92 0,74 2,80 1,36 1,11 7,94 0,67 0,76 0,11 0,69 0,07
Keterangan 1 Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan hasil operasi tahun/ periode berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/ periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian. 2 Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan saldo konsolidasian pada akhir tahun berjalan dengan saldo konsolidasian tahun sebelumnya dan dibagi dengan saldo konsolidasian tahun sebelumnya. 3 Interest bearing debt adalah utang bank jangka pendek ditambah utang bank jangka panjang konsolidasian pada akhir tahun/ periode berjalan. 4 Interest Coverage ratio adalah EBITDA tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan interest expenses (biaya keuangan) pada akhir tahun/ periode berjalan. 5Debt service coverage ratio adalah EBITDA tahun/ periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total utang bank konsolidasian pada akhir tahun/ periode berjalan. REKONSILIASI ANTARA LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DENGAN EBIT DAN EBITDA (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 31 Desember 2022 2021 Disajikan kembali Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Ditambah: Biaya keuangan Dikurangi: Pendapatan keuangan EBIT Ditambah: Penyusutan aset hak-guna Penyusutan aset tetap Amortisasi beban ditangguhkan EBITDA 506.412 135.481 (3.991) 637.902 382.001 369.750 44,664 1.434.317 331.776 156.476 (1.599) 486.653 384.884 337.627 33.109 1.242.273 RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA Kreditur Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Batas Rasio Keuangan Tingkat Pemenuhan BCA MUFG Mandiri Interest Bearing Debt to Equity Ratio Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio Trade Receivables and Inventories to Trade Payables and Working Capital Loan from Bank Deducted by Cash Ratio9 EBITDA + Other Recurring Income6 to Interest and Principal Installment Ratio7 Interest Bearing Debt to Equity Ratio Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio EBITDA to Interest and Principal Installment Ratio8 EBITDA to Interest Ratio Interest Bearing Debt to Equity Ratio EBITDA to Interest and Principal Installment Ratio8 Max 4.00x Max 3.25x Min 1.00x Min 1.00x Max 3.00x Max 3.25x Min 1.00x Min 2.00x Max 4.00x Min 1.00x 0,79x 1.09x 1.37x 2.41x 0,79x 1.09x 2.18 10.59x 0,79x 2.18x 6 Other Recurring Income adalah EBITDA ditambah dengan Pendapatan Berulang Lainnya (Penghasilan Sewa Tempat dan Bangunan, Penghasilan Fee, Penghasilan Pendaftaran Produk) tahun/ periode berjalan dibandingkan dengan jumlah Pembayaran Utang Bank Jangka Panjang dan Pembayaran Bunga pada akhir tahun/ periode berjalan. 7EBITDA to Interest + Other Recurring Income to Principal Installment Ratio adalah EBITDA tahun/ periode berjalan konsolidasian dibandingkan kewajiban bunga dan angsuran pokok pada akhir tahun/ periode berjalan. 8EBITDA to Interest + Principal Installment Ratio adalah EBITDA tahun/ periode berjalan konsolidasian dibandingkan kewajiban bunga dan angsuran pokok pada akhir tahun/ periode berjalan. 9Trade Receivables and Inventories to Trade Payables and Working Capital Loan from Bank Deducted by Cash Ratio adalah piutang usaha dan persediaan tahun/ periode berjalan terhadap utang usaha dan pinjaman modal kerja dari bank dikurangi kas pada akhir tahun/ periode berjalan. xiii
SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab IV tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting Prospektus ini. 2. KETERANGAN MENGENAI PMHMETD I Jenis Penawaran : PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD Jenis Efek yang Ditawarkan : Saham Biasa Atas Nama Jumlah Efek yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) Saham Baru Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh rupiah) Harga Pelaksanaan HMETD : Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD : Sebanyak-banyaknya Rp1.245.176.496.000 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Rasio Perbandingan HMETD : Setiap 625 (enam ratus dua puluh lima) pemegang Saham Lama berhak mendapatkan 100 (seratus) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru Maximum Dilusi Kepemilikan Saham : Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen) Tanggal RUPSLB : 17 Februari 2023 Tanggal Pencatatan HMETD : 11 Juli 2023 Periode Perdagangan dan pelaksanaan HMETD : 11 Juli - 17 Juli 2023 Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD : 7 Juli 2023 Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali SAT, melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan Pembeli Siaga mengambil sisa saham yang tidak dilaksanakan sejumlah 1.614.117.680 saham: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2. Rullyanto 3. Maria Theresia Velina Yulianti 4. Endang Marwati 5. Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%) 6. Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Dalam Portepel Sebelum PMHMETD I Nilai Nominal Rp10,- Jumlah Saham Nominal (Rp) 90.000.000.000 900.000.000.000 % Setelah PMHMETD I Nilai Nominal Rp10,- Jumlah Saham Nominal (Rp) 90.000.000.000 900.000.000.000 % 25.775.473.000 257.754.730.000 89,43% 25.775.473.000 257.754.730.000 83,35% 0,46% 0,24% 0,02% 122.500.000 65.000.000 6.000.000 1.225.000.000 650.000.000 60.000.000 0,42% 0,23% 0,02% 142.100.000 75.400.000 6.960.000 1.421.000.000 754.000.000 69.600.000 2.854.557.000 - 28.545.570.000 - 9,90% 3.311.286.120 33.112.861.200 10,71% 5,22% 1.614.117.680 16.141.176.800
28.823.530.000 61.176.470.000 611.764.700.000 288.235.300.000 100,00% 30.925.336.800 309.253.368.000 100,00% 59.074.663.200 590.746.632.000 xiv
Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan Pembeli Siaga mengambil sisa saham yang tidak dilaksanakan sejumlah 1.614.117.680 saham: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2. Rullyanto 3. Maria Theresia Velina Yulianti 4. Endang Marwati 5. Lain-lain (masing-masing dengan Sebelum PMHMETD I Nilai Nominal Rp10,- Jumlah Saham Nominal (Rp) 90.000.000.000 900.000.000.000 % Setelah PMHMETD I Nilai Nominal Rp10,- Jumlah Saham Nominal (Rp) 90.000.000.000 900.000.000.000 25.775.473.000 257.754.730.000 89,43% 25.775.473.000 257.754.730.000 84,68% 0,40% 0,21% 0,02% 122.500.000 65.000.000 6.000.000 1.225.000.000 650.000.000 60.000.000 0,42% 0,23% 0,02% 122.500.000 65.000.000 6.000.000 1.225.000.000 650.000.000 60.000.000 kepemilikan kurang dari 5%) 6. Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Dalam Portepel 2.854.557.000 - 28.545.570.000 - 9,90% 2.854.557.000 28.545.570.000 1.614.117.680 16.141.176.800
28.823.530.000 288.235.300.000 100,00% 30.437.647.680 304.376.476.800 100,00% 61.176.470.000 611.764.700.000 59.562.352.320 595.623.523.200 Pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen). Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu halaman 1 Prospektus ini. 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut: a. Sekitar 70% dari dana yang diperoleh akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan yang termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran ke pemasok atas persediaan barang dagangan, pembayaran kegiatan promosi, pengangkutan barang dagangan, biaya perbaikan, pemeliharaan dan biaya operasional lainnya b. Sekitar 30% dari dana yang diperoleh akan dipergunakan Perseroan untuk belanja modal dimana sebesar 65% dari dana tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan gerai Perseroan di seluruh cabang Perseroan dan sebesar 35% akan dipergunakan untuk pengembangan gudang Perseroan di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Sampai saat ini, Perseroan telah menunjuk kontraktor untuk pengembangan gudang yang berlokasi di daerah Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut: Keterangan Surat Perjanjian Kerjasama Para Pihak No. MIDI-RMK/BUILDING/DC KENDARI/X/2022/016 tanggal 17 Oktober 2022 - Perseroan selaku pihak yang memberikan penawaran pengerjaan pembangunan gudang PT Reka Mulia Konstruksi selaku Kontraktor pengerjaan pembangunan gudang Lokasi Pengerjaan Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ruang Lingkup Perjanjian Sifat Hubungan Afiliasi Untuk pekerjaan Sipil, Arsitektur dan Plumbing Gudang Cabang Kendari. Tidak Terafiliasi. xv % 9,38% 5,30%
Nilai Transaksi Rp63.159.749.250 (enam puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Sampai dengan 31 Mei 2023 Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp20.842.717.253 (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah). Jika sampai dana PMHMETD I cair, terdapat kewajiban yang masih belum dibayarkan, maka akan menggunakan Dana Hasil PMHMETD I. Keterangan Surat Perjanjian Kerjasama Para Pihak No. MIDI-MAP/BUILDING/DC BOYOLALI/X/2022/018 tanggal 17 Oktober 2022 - Perseroan selaku pihak yang memberikan penawaran pengerjaan pembangunan gudang PT Mitra Anugerahjaya Pratama selaku Kontraktor pengerjaan pembangunan gudang Lokasi Pengerjaan Jalan Nasional 16 Dusun Winong, Boyolali, Jawa Tengah Ruang Lingkup Perjanjian Sifat Hubungan Afiliasi Nilai Transaksi Untuk pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal Gudang Cabang Boyolali Tidak Terafiliasi. Rp68.408.000.000 (enam puluh delapan miliar empat ratus delapan juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp49.662.965.423 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). Jika sampai dana PMHMETD I cair, terdapat kewajiban yang masih belum dibayarkan, maka akan menggunakan Dana Hasil PMHMETD I. Perseroan saat ini masih dalam proses menentukan lokasi-lokasi untuk mengembangkan gerai dan apabila sudah ditentukan, maka biaya pengembangan tersebut akan menggunakan dana hasil PMHMETD I. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I halaman 10 Prospektus ini. 4. FAKTOR RISIKO Risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 4.1 Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan 1. Risiko Persaingan Usaha 4.2 Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan 1. Risiko atas Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah 2. Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Jaringan Gudang / Gerai 3. Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa dan / atau Persyaratan dan Kondisi Ruang Usaha 4. Risiko Sehubungan dengan Syarat-syarat Perdagangan 5. Risiko Ketergantungan pada Infrastruktur Distribusi Perseroan dan Entitas Anak maupun Pihak Ketiga / Pemasok 6. Risiko Ketergantungan Teknologi Informasi (TI) xvi
7. Risiko Sumber Daya Manusia 8. Risiko Keuangan 9. Risiko Bencana Alam 4.3 Risiko Umum 1. Risiko Ijin Usaha 2. Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan 3. Risiko Gugatan 4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 4.4 Risiko Bagi Investor 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan 3. Risiko Kebijakan Dividen Keterangan lebih lanjut terkait kegiatan Perseroan pada bab VI tentang Faktor Risiko halaman 67 Prospektus ini. 5. KEBIJAKAN DIVIDEN Pemegang Saham Baru hasil PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Mulai tahun buku 2023 dan seterusnya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan bermaksud merencanakan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan ketentuan: persentase dividen tunai terhadap laba bersih sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari dari laba bersih tahun berjalan. Namun demikian, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam Rupiah. Walaupun demikian, penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: 1. Kemampuan kas Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan; 2. Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan; 3. Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan; 4. Rencana investasi Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa mendatang; dan 5. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab X tentang Kebijakan Dividen halaman 89 Prospektus ini. 6. TATA CARA PEMESANAN SAHAM Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I ini, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIV tentang Tata Cara Pemesanan Saham halaman 147 Prospektus ini. xvii
Halaman ini sengaja dikosongkan
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2023 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD I dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) Saham Baru dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh rupiah) per saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Midi Utama Indonesia Tbk No. 50 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan, website BEI, dan website KSEI pada tanggal 20 Februari 2023, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar Perseroan. Perseroan melakukan PMHMETD I kepada para Pemegang Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya sebesar 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) setiap HMETD sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya Rp1.245.176.496.000 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Setiap pemegang 625 (enam ratus dua puluh lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Perseroan antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Berdasarkan Surat Pernyataan SAT tanggal 9 Juni 2023, SAT selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan pemegang saham sebanyak 25.775.473.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu) lembar saham atau mewakili 89,43% (delapan puluh sembilan koma empat tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I namun SAT akan mengalihkan HMETD yang dimiliknya kepada PT BCA Sekuritas selaku Agen Penjual untuk kemudian ditawarkan kepada investor untuk dilaksanakan guna meningkatkan kepemilikan publik dan memenuhi ketentuan minimum proporsi saham publik. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Agen Penjual, PT BCA Sekuritas bukan merupakan pihak yang berkomitmen untuk melaksanakan HMETD yang dibelinya dari SAT mengingat HMETD tersebut akan ditawarkan oleh PT BCA Sekuritas kepada investor lainnya guna memenuhi persyaratan kepemilikan publik oleh Perseroan. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Midi Utama Indonesia Tbk No. 26, tanggal 17 April 2023, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, PT BCA Sekuritas, selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 1.614.117.680 (satu miliar enam ratus empat belas juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) dari Sisa Saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, yaitu sebesar Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham atau dengan nilai keseluruhan sebesar-besarnya Rp435.811.773.600,- (empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (round down). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. 1
PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. Kegiatan Usaha : Bergerak di bidang perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket Domisili dan Kantor Pusat: Gedung Alfa Tower Lantai 12 KAV. 7-9 Jl. Jalur Sutera Barat Alam Sutera Tangerang, Banten 15143 Telepon: (62-21) 8082 1618, Faksimili: (62-21) 8082 1628 E-mail: aan.suantopo@mu.co.id Website: RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. INDUSTRI RITEL MERUPAKAN SALAH SATU INDUSTRI TERFRAGMENTASI YANG MEMILIKI PERSAINGAN YANG SANGAT KETAT DIMANA SEBAGIAN BESAR DIDOMINASI OLEH PERITEL TRADISIONAL YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA (SEPERTI PASAR-PASAR TRADISIONAL, TOKO-TOKO KELONTONG, ROMBONG DAN WARUNG) DAN PERITEL MODERN (SEPERTI MINIMARKET, SUPERMARKET DAN HYPERMARKET). UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN POSISI PASAR DALAM INDUSTRI YANG SANGAT KETAT DAN TERFRAGMENTASI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SECARA TERUS MENERUS HARUS MEMBERIKAN PRODUK YANG BERAGAM DENGAN HARGA YANG KOMPETITIF SERTA PELAYANAN YANG UNGGUL YANG DAPAT MENINGKATKAN PENJUALAN, MARJIN PENJUALAN DAN KEUNTUNGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK. KEGAGALAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI PERSAINGAN USAHA DISEKITARNYA, MAKA HAL TERSEBUT DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KEUNTUNGAN, KINERJA KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI FAKTOR RISIKO RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA 1. KETERANGAN MENGENAI KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2023 dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020. Terkait dengan PMHMETD I ini dalam mata acara Rapat sebagai berikut: Persetujuan atas penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD tersebut. Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. 50 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai dengan POJK No. 14/2019 (Penawaran Umum Terbatas I) untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham. 2. Menyetujui atas pemberian kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menunjuk lembaga dan profesi penujang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I, yang membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
2. KETERANGAN MENGENAI PMHMETD I Jenis Penawaran : PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD Jenis Efek yang Ditawarkan : Saham Biasa Atas Nama Jumlah Efek yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) Saham Baru Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh rupiah) Harga Pelaksanaan HMETD : Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD : Sebanyak-banyaknya Rp1.245.176.496.000 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam puluh ribu rupiah) Rasio Perbandingan HMETD : Setiap 625 (enam ratus dua puluh lima) pemegang Saham Lama berhak mendapatkan 100 (seratus) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru Maximum Dilusi Kepemilikan Saham : Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen) Tanggal RUPSLB : 17 Februari 2023 Tanggal Pencatatan HMETD : 11 Juli 2023 Periode Perdagangan dan pelaksanaan HMETD : 11 Juli - 17 Juli 2023 Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD : 7 Juli 2023 Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan serta komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. 49 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterima dan dicatat oleh Menkumham di bawah No. AHU-AH.01.03-0028648 tanggal 20 Februari 2023 serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035791.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 juncto Laporan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik Dan Rekapitulasi Yang Telah Dilaporkan tanggal 30 April 2023 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut: Keterangan Nilai Nominal Rp10,- per Saham Jumlah Saham Nominal % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Rullyanto Maria Theresia Velina Yulianti Endang Mawarti Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah saham dalam portepel 90.000.000.000 25.775.473.000 122.500.000 65.000.000 6.000.000 2.854.557.000 28.823.530.000 61.176.470.000 900.000.000.000 257.754.730.000 1.225.000.000 650.000.000 60.000.000 28.545.570.000 288.235.300.000 611.764.700.000 89,43% 0,42% 0,23% 0,02% 9,90% 100,00% Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali SAT, melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan Pembeli Siaga mengambil sisa saham yang tidak dilaksanakan sejumlah 1.614.117.680 saham: 3
Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2. Rullyanto 3. Maria Theresia Velina Yulianti 4. Endang Marwati 5. Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%) 6. Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Dalam Portepel Sebelum PMHMETD I Nilai Nominal Rp10,- Jumlah Saham Nominal (Rp) 90.000.000.000 900.000.000.000 % Setelah PMHMETD I Nilai Nominal Rp10,- Jumlah Saham Nominal (Rp) 90.000.000.000 900.000.000.000 % 25.775.473.000 257.754.730.000 89,43% 25.775.473.000 257.754.730.000 83,35% 0,46% 0,24% 0,02% 122.500.000 65.000.000 6.000.000 1.225.000.000 650.000.000 60.000.000 0,42% 0,23% 0,02% 142.100.000 75.400.000 6.960.000 1.421.000.000 754.000.000 69.600.000 2.854.557.000 28.545.570.000 9,90% 3.311.286.120 33.112.861.200 10,71%
1.614.117.680 16.141.176.800 5,22% 28.823.530.000 288.235.300.000 100,00% 30.925.336.800 309.253.368.000 100,00% 61.176.470.000 611.764.700.000 59.074.663.200 590.746.632.000 Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD I dengan asumsi seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan Pembeli Siaga mengambil sisa saham yang tidak dilaksanakan sejumlah 1.614.117.680 saham: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 2. Rullyanto 3. Maria Theresia Velina Yulianti 4. Endang Marwati 5. Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%) 6. Pembeli Siaga Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Dalam Portepel Sebelum PMHMETD I Nilai Nominal Rp10,- Jumlah Saham Nominal (Rp) 90.000.000.000 900.000.000.000 % Setelah PMHMETD I Nilai Nominal Rp10,- Jumlah Saham Nominal (Rp) 90.000.000.000 900.000.000.000 25.775.473.000 257.754.730.000 89,43% 25.775.473.000 257.754.730.000 84,68% 0,40% 0,21% 0,02% 122.500.000 65.000.000 6.000.000 1.225.000.000 650.000.000 60.000.000 0,42% 0,23% 0,02% 122.500.000 65.000.000 6.000.000 1.225.000.000 650.000.000 60.000.000 2.854.557.000 - 28.545.570.000 - 9,90% 2.854.557.000 28.545.570.000 1.614.117.680 16.141.176.800
28.823.530.000 288.235.300.000 100,00% 30.437.647.680 304.376.476.800 100,00% 61.176.470.000 611.764.700.000 59.562.352.320 595.623.523.200 % 9,38% 5,30% Pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen). A. Pemegang Saham yang Berhak Menerima HMETD Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas HMETD dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 625 (enam ratus dua puluh lima) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan harga pelaksanaan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) setiap HMETD yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Pemegang HMETD yang sah adalah: i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD, atau iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD. 4
B. Perdagangan HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Dalam hal pemegang saham yang memiliki HMETD dalam bentuk Warkat bermaksud memperdagangkan HMETD yang dimilikinya di BEI, maka Sertifikat Bukti HMETD harus diserahkan kepada Perantara Pedagang Efek atau Bank Kustodian, yang selanjutnya akan melakukan konversi atas sertifikat HMETD di KSEI untuk dapat diperdagangkan di BEI. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakan pengalihan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. C. Bentuk HMETD Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI. D. Permohonan Pemecahan SBHMETD Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023. 5
E. Nilai Teoritis HMETD Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD. Diasumsikan harga pasar satu saham Harga saham PMHMETD I Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I Harga teoritis saham baru = Rp a = Rp b = Rp A = Rp B = A+B = (Rp a x A) + ( Rp b x B) (A+B) Harga Teoritis HMETD = Rp c = Rp c - Rp a F. Pecahan HMETD Berdasarkan POJK No. 32/2015 dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. G. Penggunaan SBHMETD SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. H. Distribusi HMETD Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 Juli 2023 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di: Biro Administrasi Efek Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp : 021 4788 1515 Fax : 021 470 9697 Email: opr@adimitra-jk.co.id 6
Setelah SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, scan SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui email dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan. I. Informasi tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta saham Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023. (a) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaam Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui system C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut; (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan. (b) Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; (ii) Asli bukti pembayaran dengan ke rekening perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran; (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunanDireksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum); (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI. Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. 7
Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB). Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembeli. J. Hak Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (dalam PMHMETD I ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk: a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. b. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("Recording Date") berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. c. Meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. K. Tata Cara Pengalihan HMETD Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD- nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdangangan bursa pada umumnya. 3. HISTORIS KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA Berikut adalah kinerja saham Perseroan selama 12 bulan terakhir: Bulan 17 - 31 Maret 2022 April 2022 Mei 2022 Juni 2022 Juli 2022 Agustus 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Desember 2022 Januari 2023 Februari 2023 1 - 16 Maret 2023 Harga Tertinggi 219 228 229 227 229 230 275 295 329 399 368 449 423 Harga Terendah 202 203 206 215 208 211 231 256 291 297 291 388 350 Total Volume Perdagangan 502.000 1.001.000 3.258.000 2.176.000 809.000 1.302.000 1.188.000 436.000 735.000 2.932.000 384.682.000 400.041.000 335.560.400 Sumber: Yahoo Finance 8
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I, SELAIN SAHAM YANG AKAN DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD). 4. KETERANGAN MENGENAI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN EFEK PERSEROAN DI BURSA EFEK Dalam 3 (tiga) tahun terakhir Perseroan tidak pernah mengalami penghentian sementara Perdagangan Efek-nya (suspensi) baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. 5. PENCATATAN PADA BURSA EFEK INDONESIA Pada saat ini saham yang telah dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 28.823.530.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portopel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya 13,79% (tiga belas koma tujuh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham. Setelah PMHMETD I, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 33.435.294.800 (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus) lembar saham. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasury. Persetujuan Pihak Berwenang dan Persetujuan RUPS Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. 50 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang ("Akta No. 50/2023"), yang antara lain menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus saham) dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: Kuorum kehadiran dalam RUPS yang menyetujui PMHMETD I adalah lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam rapat adalah 2.761.947.600 atau mewakili 95,82% (sembilan puluh lima koma delapan dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS yang menyetujui PMHMETD I adalah lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Jumlah suara setuju dalam RUPS dengan agenda PMHMETD I adalah 2.761.947.000 atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang hadir. 9
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini, seluruhnya akan dipergunakan sebagai berikut: a. Sekitar 70% dari dana yang diperoleh akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan yang termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran ke pemasok atas persediaan barang dagangan, pembayaran kegiatan promosi, pengangkutan barang dagangan, biaya perbaikan, pemeliharaan dan biaya operasional lainnya b. Sekitar 30% dari dana yang diperoleh akan dipergunakan Perseroan untuk belanja modal dimana sebesar 65% dari dana tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan gerai Perseroan di seluruh cabang Perseroan dan sebesar 35% akan dipergunakan untuk pengembangan gudang Perseroan di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Sampai saat ini, Perseroan telah menunjuk kontraktor untuk pengembangan gudang yang berlokasi di daerah Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut: Keterangan Surat Perjanjian Kerjasama Para Pihak No. MIDI-RMK/BUILDING/DC KENDARI/X/2022/016 tanggal 17 Oktober 2022 - Perseroan selaku pihak yang memberikan penawaran pengerjaan pembangunan gudang PT Reka Mulia Konstruksi selaku Kontraktor pengerjaan pembangunan gudang Lokasi Pengerjaan Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ruang Lingkup Perjanjian Sifat Hubungan Afiliasi Nilai Transaksi Untuk pekerjaan Sipil, Arsitektur dan Plumbing Gudang Cabang Kendari. Tidak Terafiliasi. Rp63.159.749.250 (enam puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Sampai dengan 31 Mei 2023 Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp20.842.717.253 (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah). Jika sampai dana PMHMETD I cair, terdapat kewajiban yang masih belum dibayarkan, maka akan menggunakan Dana Hasil PMHMETD I. Keterangan Surat Perjanjian Kerjasama Para Pihak No. MIDI-MAP/BUILDING/DC BOYOLALI/X/2022/018 tanggal 17 Oktober 2022 - Perseroan selaku pihak yang memberikan penawaran pengerjaan pembangunan gudang PT Mitra Anugerahjaya Pratama selaku Kontraktor pengerjaan pembangunan gudang Lokasi Pengerjaan Jalan Nasional 16 Dusun Winong, Boyolali, Jawa Tengah Ruang Lingkup Perjanjian Sifat Hubungan Afiliasi Untuk pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal Gudang Cabang Boyolali Tidak Terafiliasi. 10
Nilai Transaksi Rp68.408.000.000 (enam puluh delapan miliar empat ratus delapan juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar Rp49.662.965.423 (empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). Jika sampai dana PMHMETD I cair, terdapat kewajiban yang masih belum dibayarkan, maka akan menggunakan Dana Hasil PMHMETD I. Perseroan saat ini masih dalam proses menentukan lokasi-lokasi untuk mengembangkan gerai dan apabila sudah ditentukan, maka biaya pengembangan tersebut akan menggunakan dana hasil PMHMETD I. Keterangan lebih lanjut terkait kegiatan Perseroan pada segmen usaha terkait, dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus Sub Bab Prospek Usaha. Sampai seluruh dana hasil PMHMETD I ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan hasil PMHMETD I digunakan, sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dalam RUPS Tahunan. Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan berserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK melalui surat No. 052/MUI-CORP.SECR/01-2012 tanggal 12 Januari 2012, dimana seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana. Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I adalah sekitar 1,06% dari jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, yang meliputi: 1. Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,12% yang terdiri dari: a. Akuntan b. Konsultan hukum c. Biro Administrasi Efek d. Notaris : 0,06% : 0,04% : 0,01% : 0,01% 2. Biaya Pencatatan (OJK, BEI, dan KSEI) sekitar 0,06% 3. Biaya Arranger sekitar 0,87% 4. Biaya lain-lain termasuk biaya percetakan, RUPS, serta biaya lain-lain sehubungan dengan PMHMETD I sekitar 0,01% Dalam hal seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan untuk memenuhi modal kerja Perseroan dan belanja modal Perseroan untuk pengembangan gerai dan gudang Perseroan. 11
III. PERNYATAAN UTANG Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00881/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00880/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai penilaian penurunan nilai atas aset tetap dan aset hak-guna. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 4.918 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 3.766 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 1.151 juta. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut: LIABILITAS (dalam jutaan Rupiah) Keterangan LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Utang usaha 31 Desember 2022 446.000 Pihak berelasi Pihak ketiga Utang lain - lain Pihak berelasi Pihak ketiga Utang pajak Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Beban akrual Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 17.412 1.688.217 12.859 662.449 79.697 61.249 101.626 Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa Penghasilan ditangguhkan JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 353.710 150.160 193.325 3.766.704 LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa Penghasilan ditangguhkan Liabilitas imbalan kerja jangka panjang JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG JUMLAH LIABILITAS 765.766 276.366 7.269 102.346 1.151.717 4.918.421 12
Liabilitas Jangka Pendek A. Utang Bank Jangka Pendek Keterangan Utang bank jangka pendek Perusahaan Pinjaman revolving 31 Desember 2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pinjaman Berjangka Money Market 274.000 PT Bank Central Asia Tbk Jumlah 172.000 446.000 PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") Perseroan Pada tahun 2010, BCA telah memberikan fasilitas kredit berupa Time Loan Revolving ("TLR"). Pada tanggal 26 September 2019, BCA menyetujui untuk mengalihkan seluruh plafon fasilitas Time Loan Revolving menjadi fasilitas Kredit Lokal (cerukan/overdraft), sehingga jumlah plafon fasilitas kredit adalah sebagai berikut: a. Jumlah plafon fasilitas Kredit Lokal (cerukan/overdraft) adalah sebesar Rp500.000. b. Jumlah plafon fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market sebesar Rp500.000. Seluruh fasilitas di atas akan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 dan dikenakan tingkat suku Bunga mengambang. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh fasilitas di atas tidak dijamin dengan agunan dari Perusahaan dalam bentuk apapun dan tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan wajib melakukan beberapa hal antara lain: - Tidak menjual dan mengalihkan merek yang dimiliki yaitu "Alfamidi", "Alfamidi super" dan "Midi Fresh" kepada pihak lain. Memastikan dan mempertahankan kepemilikan saham Djoko Susanto dan keluarganya, baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas. Memelihara rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan kelompok usaha tahunan yang telah diaudit sebagai berikut: a. Rasio Interest Bearing Debt terhadap ekuitas maksimal 4 kali. b. Rasio EBITDA + Other Recurring Income terhadap angsuran pokok dan bunga pinjaman minimal 1 kali. c. Rasio piutang usaha dan persediaan terhadap utang usaha dan pinjaman modal kerja dari bank dikurangi kas minimal 1 kali. Suku bunga tahunan yang dikenakan berkisar antara 3,95% sampai dengan 7,25% pada tahun 2022 dan antara 3,95% sampai dengan 7,75% pada tahun 2021. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market yang digunakan Perusahaan masing-masing sebesar Rp172.000 dan Rp325.000. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, fasilitas cerukan belum digunakan oleh Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah fasilitas pinjaman yang tidak digunakan Perusahaan masing - masing sebesar Rp828.000 dan Rp675.000. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian kredit di atas. 13
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") Perseroan Pada tanggal 27 Juli 2016, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek, Mandiri menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit jangka pendek sebesar Rp150.000, yang bersifat uncommitted, advised dan revolving untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Pada tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek, Mandiri menyetujui perubahan jumlah plafon fasilitas kredit dari Rp150.000 menjadi Rp250.000. Pada tanggal 21 Juli 2020, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek, Mandiri menyetujui perubahan jumlah plafon fasilitas kredit dari Rp250.000 menjadi Rp350.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 26 Juli 2023. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan dari Perusahaan dalam bentuk apapun dan tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Sehubungan dengan perjanjian kredit di atas, Perusahaan wajib melakukan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut: Mempertahankan kepemilikan mayoritas Djoko Susanto dan keluarga pada Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: a. Rasio antara EBITDA terhadap jumlah kewajiban bunga (EBITDA to Interest Ratio) minimal 2 kali. b. Rasio antara EBITDA terhadap jumlah kewajiban bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest + Principal Installment) minimal 1 kali. c. Rasio antara jumlah hutang yang berbeban bunga terhadap jumlah modal (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) maksimal 4 kali. Suku bunga tahunan yang dikenakan berkisar antara 3,99% sampai dengan 5,50% pada tahun 2022 dan antara 3,99% sampai dengan 6,00% pada tahun 2021. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah fasilitas yang tidak digunakan Perusahaan masing - masing sebesar Rp76.000 dan Rp116.000. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, fasilitas cerukan belum digunakan oleh Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit di atas. A. Utang Usaha Akun ini merupakan tagihan kepada pihak berelasi dan pewaralaba atas penjualan barang dagangan dan kepada pemasok atas penghasilan sewa tempat dan partisipasi promosi sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Utang Usaha 31 Desember 2022 Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah 17.412 1.688.217 1.705.629 Pada tanggal 31 Desember 2022 tidak ada jaminan yang diberikan oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan utang usaha di atas. 14
Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pihak Berelasi Lancar 1 - 30 hari 31 - 60 hari 31 Desember 2022 1.667.702 10.396 7.007 9 Pihak Ketiga Lancar 1 - 30 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari Jumlah 1.657.306 26.066 4.653 192 1.705.629 Seluruh saldo utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah. B. Liabilitas imbalan Kerja Jangka Pendek Rincian beban imbalan kerja karyawan jangka pendek adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 31 Desember 2022 61.249 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek merupakan utang terkait bonus, uang pisah untuk karyawan kontrak dan iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan. C. Utang Pajak Rincian utang pajak adalah sebagai Berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Perusahaan Pajak Penghasilan: 31 Desember 2022 Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai 3.574 855 678 6.532 22.727 37.167 Entitas Anak Pajak Penghasilan: Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah 915 115 21 4.958 2.155 79.697 D. Utang Lain-Lain Keterangan Pihak Berelasi Lainnya Pihak Ketiga Jumlah 31 Desember 2022 12.859 662.449 675.308 Seluruh saldo utang lain-lain adalah dalam mata uang Rupiah. 15
Liabilitas Jangka Panjang A. Utang Bank Jangka Panjang Keterangan Utang bank jangka panjang 31 Desember 2022 Perusahaan Nilai pokok PT Bank Central Asia Tbk Kredit Investasi 15 Kredit Investasi 16 Kredit Investasi 17 125.000 304.834 500.000 MUFG Bank, Ltd, Jakarta Pinjaman committed term Total nilai pokok Dikurangi provisi yang belum diamortisasi 197.221 1.127.055 PT Bank Central Asia Tbk MUFG Bank, Ltd, Jakarta Total provisi Total utang bank jangka Panjang - neto Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Bagian jangka Panjang (6.927) (652) (7.579) 1.119.476 (353.710) 765.766 PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") Perseroan Rincian fasilitas utang bank jangka panjang dari BCA adalah sebagai berikut: Keterangan Kredit Investasi 14 Kredit Investasi 15 Kredit Investasi 16 Kredit Investasi 17 Kredit Investasi 18 Jumlah Rp500.000 Rp500.000 Rp500.000 Rp500.000 Rp200.000 Tanggal Fasilitas 25 September 2018 26 September 2019 30 September 2020 12 Oktober 2021 17 Oktober 2022 Tanggal Berakhir 25 September 2022 30 September 2023 30 September 2024 30 Desember 2026 Tahun 2027 Seluruh fasilitas Kredit Investasi dari BCA di atas digunakan untuk pembiayaan pengeluaran modal termasuk gerai baru dan yang sudah dibuka, perpanjangan sewa, pembayaran sewa yang jatuh tempo dan pembukaan gudang baru. Fasilitas kredit tersebut dikenakan tingkat suku Bunga mengambang. Jangka waktu kredit adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal penarikan pertama dengan masa tenggang selama 12 (dua belas) bulan. Fasilitas Kredit Investasi 14 telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 25 September 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022, fasilitas Kredit Investasi 18 belum digunakan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh fasilitas dari BCA di atas tidak dijamin dengan agunan dari Perusahaan dalam bentuk apapun dan tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Kondisi dan persyaratan lainnya sama dengan utang bank jangka pendek yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 9). Suku bunga tahunan dari pinjaman bank adalah sebesar 7,25% pada tahun 2022 dan antara 7,25% sampai dengan 7,75% pada tahun 2021. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian- perjanjian kredit di atas. MUFG Bank, Ltd., Jakarta ("MUFG") Perseroan Pada tanggal 12 Maret 2021, berdasarkan perjanjian kredit, MUFG setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman committed kepada Perusahaan sebesar Rp200.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai belanja modal Perusahaan. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 12 Maret 2022. Pinjaman ini terutang dalam cicilan bulanan dengan satu tahun masa tenggang untuk pembayaran pokok dan jatuh tempo pembayaran terakhir pada tanggal 12 Maret 2026. 16
Fasilitas pinjaman jangka panjang yang bersifat committed ini dikenakan tingkat suku bunga mengambang. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, fasilitas dari MUFG di atas tidak dijamin dengan agunan dari Perusahaan dalam bentuk apapun dan tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Kondisi dan persyaratan lainnya sama dengan utang bank jangka pendek yang diperoleh dari bank yang sama. Suku bunga tahunan dari pinjaman bank berkisar antara 5,35% sampai dengan 7,50% pada tahun 2022 dan sebesar 5,35% pada tahun 2021. Pada tanggal 31 Desember 2022, semua fasilitas yang di atas telah digunakan seluruhnya oleh Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit di atas. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") Perseroan Pada tanggal 9 November 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas Term Loan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah plafón sebesar Rp200.000. Jangka waktu kredit adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatangan Perjanjian Kredit termasuk masa tenggang selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pada tanggal 31 Desember 2022, fasilitas Term Loan ini belum digunakan. MUFG Bank, Ltd., Jakarta ("MUFG") Entitas Anak ("LWS") Pada tanggal 15 Oktober 2018, berdasarkan perjanjian kredit, MUFG setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uncommitted kepada Entitas Anak sebesar Rp49.700. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembayaran sewa jangka panjang, instalasi toko dan pembayaran aset tetap. Fasilitas ini tersedia sampai tanggal 31 Desember 2019 dengan jatuh tempo pembayaran terakhir pada tanggal 15 Oktober 2024. Pada tanggal 27 Mei 2019, Entitas Anak melunasi sebesar Rp1.000 sehingga jumlah plafon fasilitas menjadi Rp48.700. Pada tanggal 30 Desember 2019, berdasarkan perjanjian kredit, MUFG setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uncommitted kepada Entitas Anak sebesar Rp120.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pembayaran sewa jangka panjang, instalasi toko dan pembayaran aset tetap. Fasilitas ini tersedia sampai tanggal 31 Desember 2020 dengan jatuh tempo pembayaran terakhir pada tanggal 15 Oktober 2024 Seluruh fasilitas di atas dijamin dengan surat penjaminan dari Mitsubishi Corporation. Fasilitas - fasilitas pinjaman jangka panjang ini dikenakan tingkat suku bunga mengambang. Suku bunga tahunan dari pinjaman bank berkisar antara 6,34% sampai dengan 6,35% pada tahun 2022 dan antara 5,58% sampai dengan 7,50% pada tahun 2021. Pada tanggal 14 April 2022, Entitas Anak telah melakukan pembayaran kembali atas seluruh jumlah pokok yang belum dilunasi saat itu berikut seluruh bunga yang terakumulasi dan jumlah-jumlah lainnya yang harus dibayar berdasarkan perjanjian kredit secara penuh dan telah memenuhi seluruh kewajiban- kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian kredit. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Entitas Anak dan dan MUFG selanjutnya telah sepakat untuk menyatakan pengakhiran atas perjanjian kredit. 17
B. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Kelompok Usaha menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Program dana pension Perusahaan dikelola secara terpisah oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AIA Financial ("AIA"). Pendirian AIA telah disetujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan No. KEP- 701/NB.1/2013 tanggal 24 Desember 2013. Iuran pensiun masing-masing sebesar Rp3.804 dan Rp3.516 pada tahun 2022 dan 2021 disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Penjualan dan Distribusi - Gaji dan Kesejahteraan Karyawan" dan "Beban Umum dan Administrasi - Gaji dan Kesejahteraan Karyawan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp102.346 dan Rp88.490, disajikan sebagai akun "Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban kesejahteraan karyawan masing-masing sebesar Rp24.179 dan Rp12.332, pada tahun 2022 dan 2021, disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Penjualan dan Distribusi - Imbalan Kerja Karyawan" dan "Beban Umum dan Administrasi - Imbalan Kerja Karyawan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, pencadangan liabilitas imbalan kerja jangka Panjang didasarkan pada perhitungan aktuaria independent yang dilakukan masing-masing oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 1 Februari 2023 dan 7 Februari 2022. Aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut: Tingkat bunga : 7,40% per tahun : 7,60% per tahun Tingkat kenaikan gaji per tahun : 7% per tahun pada 2023 (2022) 4% per tahun pada 2022, 7% per tahun pada 2023 ke depannya Usia pensiun : 55 tahun Pensiun dini/pengunduran diri : 7% sampai dengan usia 19, 12% untuk usia 20-29, 3% untuk 30-39 dan berkurang secara linear sampai dengan 0% pada usia 54 Tingkat kematian : Tabel Kematian Indonesia (TMI) IV (2019) pada 2022 Tabel Kematian Indonesia (TMI) IV (2019) pada 2021 Tingkat cacat : 10% dari tingkat kematian Rincian beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Beban jasa kini Beban bunga Asumsi kewajiban terkait dengan pengakuan jasa lalu Kelebihan manfaat yang dibayarkan langsung oleh Kelompok Usaha Jumlah 31 Desember 2022 16.078 6.516 286 1.299 24.179 Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Saldo awal tahun Penambahan tahun berjalan melalui laba rugi Pengurangan tahun berjalan melalui penghasilan komprehensif lain Pembayaran kepada karyawan selama tahun berjalan Saldo akhir tahun 31 Desember 2022 88.490 24.179 (3.258) (7.065) 102.346 18
Mutasi nilai kini dari kewajiban adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Nilai kini kewajiban imbalan pada 1 Januari Biaya jasa kini Beban bunga Asumsi kewajiban terkait dengan pengakuan jasa lalu Ekspektasi pembayaran manfaat Dampak perubahan asumsi finansial Dampak penyesuaian liabilitas Nilai kini kewajiban imbalan pada 31 Desember 31 Desember 2022 88.490 16.078 6.516 286 (5.765) (2.828) (431) 102.346 Mutasi penghasilan komprehensif lain: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Saldo awal tahun Keuntungan aktuaria tahun berjalan Saldo akhir tahun 31 Desember 2022 40.369 3.257 43.626 Perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut: Tingkat Diskonto Kenaikan gaji di masa depan Kenaikan Penurunan Persentase 1% -1% Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan (8.651) 9.993 Persentase 1% -1% Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan 10.192 (10.729) Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Dalam 12 bulan mendatang Antara 1 sampai 2 tahun Antara 2 sampai 5 tahun Diatas 5 tahun Total 31 Desember 2022 7.395 6.873 19.565 602.793 636.626 C. Liabilitas Sewa Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) 1 Januari 2022 Penambahan liabilitas sewa Penambahan bunga Pembayaran Pengurangan liabilitas, sewa 31 Desember 2022 31 Desember 2022 366.237 173.672 29.847 (141.155) (2.105) 426.496 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Nilai kini kewajiban imbalan pada 31 Desember (150.160) 276.336 19
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa: Beban dan depresiasi asset hak-guna Beban Bunga atas liabilitas sewa Beban sewa aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek Total 31 Desember 2022 382.001 29.847 28.821 440.669 Komitmen dan Kontinjensi 1. Perusahaan mengadakan beberapa kesepakatan sewa gondola, sewa floor display, partisipasi promosi dan sewa lainnya dengan para pemasok untuk menempatkan barang dagangannya pada tempat atau rak di dalam gerai toko milik Perusahaan. Kerjasama tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan bersama. Penghasilan dari sewa gondola, sewa floor display, rebate, dan partisipasi promosi disajikan sebagai bagian dari akun "Pendapatan Neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Adapun bagian dari penghasilan sewa yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan disajikan sebagai bagian dari akun "Penghasilan Ditangguhkan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. 2. Perusahaan melakukan kerjasama waralaba dengan pewaralaba untuk mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama "Alfamidi", di mana pewaralaba akan menggunakan merek dagang dan sistem "Alfamidi". Perjanjian ini diperpanjang atas persetujuan bersama. Sebagai imbalannya, Perusahaan akan mendapatkan imbalan waralaba selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun yang dibayar di muka dan royalty fee yang dihitung secara progresif dengan persentase tertentu dari penjualan bersih pewaralaba setiap bulan yang ditagihkan setiap bulan. Penghasilan dari waralaba akan disajikan sebagai bagian dari akun "Pendapatan Neto". 3. Pada tanggal 6 Juni 2018, Entitas Anak telah menandatangani Master License Agreement ("MLA") dengan Lawson, Inc., Jepang, yang memberikan hak ekslusif bagi Entitas Anak untuk menggunakan dan bertindak sebagai sub-franchisor atas trademark dan knowhow Lawson di wilayah Indonesia selama periode 18 (delapan belas) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai kompensasi, Entitas Anak harus membayar royalty fee kepada Lawson, Inc., Jepang sebagai franchisor sebesar persentase tertentu dari pendapatan neto gerai Lawson dikurangi pendapatan dari sewa gondola, sewa floor display dan partisipasi promosi. 4. Berdasarkan perjanjian Research and Development tanggal 3 April 2018 yang diubah pada tanggal 26 September 2018 antara Entitas Anak dengan Mitsubishi Corporation, Jepang ("MC"), Entitas Anak memberikan jasa terkait dengan penelitian dan pengembangan atas bisnis convenience store di negara berkembang. Sebagai kompensasi, MC memberikan penggantian terkait dengan beban atas jasa penelitian dan pengembangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 20 April 2021, Entitas Anak menerima dana dari MC sebesar Rp60.274 yang dicatat sebagai Penghasilan Ditangguhkan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, total dana penggantian yang telah digunakan sebesar Rp63.230 yang dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Lainnya (Catatan 21) dan saldo Penghasilan Ditangguhkan yang belum digunakan sebesar Rp8.541 pada tanggal 31 Desember 2021. Perjanjian Research and Development di atas telah diakhiri melalui Perjanjian Pengaturan tanggal 30 Maret 2022 (Catatan 25f). 5. Berdasarkan perjanjian biaya penanggungan tanggal 24 Oktober 2018 yang diubah pada tanggal 30 Desember 2020, Entitas Anak dengan Mitsubishi Corporation, Jepang ("MC"), MC setuju untuk menandatangani dan menyampaikan surat penanggungan sehubungan dengan pinjaman yang diberikan oleh MUFG Bank, Ltd., Jakarta (Catatan 9 dan 12). Sebagai kompensasi, Entitas Anak setuju untuk membayar biaya penanggungan kepada MC sebesar 0,65% per tahun atas sisa pokok pinjaman jangka pendek yang masih terhutang dan 0,925% per tahun atas sisa pokok pinjaman jangka panjang yang masih terhutang. Perjanjian biaya penanggungan ini telah berakhir sehubungan dengan fasilitas perjanjian kredit antara LWS dan MUFG sudah berakhir. 20
6. Berdasarkan Perjanjian Pengaturan tanggal 30 Maret 2022, MC setuju untuk membayar kepada Entitas Anak sebesar Rp153.600, dimana Entitas Anak akan terus menggunakan jumlah yang harus dibayar tersebut untuk pengembangan usaha Entitas Anak termasuk penelitian dan pengembangan untuk tahun 2022 dan seterusnya. Dalam perjanjian ini, Perusahaan dan atau entitas apapun yang ditunjuk Perusahaan akan menyuntikkan dana kepada Entitas Anak sebesar Rp200.000 pada antara tanggal 1 April 2022 sampai 31 Maret 2023 sebagai tambahan modal Entitas Anak untuk mengembangkan usaha Entitas Anak. Berdasarkan perjanjian ini, Entitas Anak akan menandatangani sebuah perjanjian waran dimana Entitas Anak akan menerbitkan waran kepada Lawson Inc., Jepang untuk mengambil bagian atas sejumlah saham dalam Entitas Anak sehingga atas dasar terdilusi penuh setelah penawaran umum perdana (IPO) dan pelaksanaan waran tersebut, Lawson Inc., Jepang dapat mencapai persentase kepemilikan saham sebesar 6% dari total saham yang ditempatkan dalam Entitas Anak segera setelah IPO selesai. Harga pengambilan bagian atas saham waran adalah harga yang sama per saham pada IPO. Namun, Lawson Inc., Jepang tidak memiliki kewajiban apapun untuk mengambil bagian atas saham Entitas Anak. Perseroan tidak memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi. Seluruh kewajiban Perseroan telah diungkapkan pada Prospektus ini. SELURUH KEWAJIBAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERUSAHAAN TERBUKA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI. MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN. TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN. TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG. TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT. 21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00881/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00880/2.1032/AU.1/05/1561- 3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai penilaian penurunan nilai atas aset tetap dan aset hak-guna. Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 berasal dari laporan keuangan interim Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam jutaan Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 1 Januari 2021 31 Desember 2020 Disajikan kembali Disajikan kembali 2021 ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha 416.766 243.492 238.324 Pihak berelasi Pihak ketiga Piutang lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga Persedian - neto Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka - neto 3.690 364.816 38 30.848 2.007.569 2.639 410.669 1.503 24.430 1.811.446 22.242 375.644 2.001 21.964 1.496.826 Aset lancar lainnya TOTAL ASET LANCAR 10.753 39.378 2.873.858 188 41.491 2.535.858 18.751 29.767 2.205.519 ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan - neto Aset tetap - neto Uang muka pembelian aset tetap Aset hak guna - neto Beban ditangguhkan - neto Aset keuangan tidak lancar lainnya TOTAL ASET TIDAK LANCAR JUMLAH ASET 82.678 2.149.807 83.210 1.629.657 77.558 8.380 4.031.290 6.905.148 72.199 1.973.849 43.729 1.593.392 98.629 11.883 3.793.681 6.329.539 52.072 1.842.926 46.668 1.671.082 85.084 8.619 3.706.451 5.911.970 22
Keterangan 2022 31 Desember 1 Januari 2021 31 Desember 2020 Disajikan kembali Disajikan kembali 2021 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Utang usaha 446.000 779.000 809.000 Pihak berelasi Pihak ketiga Utang lain - lain Pihak berelasi Pihak ketiga Utang pajak Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Beban akrual Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: 17.412 1.688.217 12.859 662.449 79.697 61.249 101.626 12.890 1.521.343 4.317 608.454 37.755 44.856 70.007 13.146 1.360.786 4.037 427.789 34.354 19.017 80.464 Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa Penghasilan ditangguhkan TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 353.710 150.160 193.325 3.766.704 464.834 99.561 48.920 3.691.937 516.449 71.682 58.894 3.395.618 LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa Penghasilan ditangguhkan Liabilitas imbalan kerja jangka panjang TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal Saham Tambahan modal Disetor - neto Penghasilan komprehensif lain - neto Saldo laba 765.766 276.336 7.269 102.346 1.151.717 4.918.421 288.235 73.881 34.028 606.625 266.676 8.167 88.490 969.958 4.661.895 288.235 73.881 31.487 724.494 244.040 5.749 87.923 1.062.206 4.457.824 288.235 73.881 27.587 Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 9.500 1.580.347 1.985.991 736 1.986.727 6.905.148 8.500 1.265.008 1.667.111 533 1.667.644 6.329.539 7.500 1.056.418 1.453.621 525 1.454.146 5.911.970 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah) Keterangan PENDAPATAN NETO 31 Desember 2022 15.623.654 2021 13.584.036 BEBAN POKOK PENDAPATAN (11.670.324) (10.161.821) LABA BRUTO 3.953.330 3.422.215 Beban penjualan dan distribusi Beban umum dan administrasi Pendapatan lainnya Beban lainnya (3.158.263) (341.884) 196.103 (11.384) (2.867.254) (283.330) 226.222 (11.200) LABA USAHA 637.902 486.653 Pendapatan keuangan Biaya keuangan 3.991 (135.481) 1.599 (156.476) LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 506.412 331.776 23
Keterangan Beban pajak final LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN Beban pajak penghasilan - neto LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba Tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan nonpnengendali Total Total Laba Komprenhensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Total LABA PER SAHAM DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: PEMILIK ENTITAS INDUK (RUPIAH PENUH) DIVIDEN PER SAHAM 3. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS Keterangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) neto kas dan setara kas Kas dan setara kas awal tahun Kas dan setara kas akhir tahun 4. RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK (TIDAK DIAUDIT) Keterangan Rasio Pertumbuhan (%) Penjualan neto1 Beban pokok penjualan1 Laba bruto1 Laba sebelum pajak penghasilan1 Laba tahun berjalan1 Laba komprehensif tahun berjalan1 Aset2 Liabilitas2 Ekuitas2 24 31 Desember 2022 (11.391) 2021 (10.508) 495.021 321.268 (95.900) (51.574) 399.121 269.694 3.257 (716) 5.000 (1.099) 2.541 3.901 401.662 273.595 398.918 203 399.121 269.687 7 269.694 401.459 203 401.662 273.587 8 273.595 13,84 9,36 28,65 20,85 (dalam jutaan Rupiah) Desember 2022 2021 1.587.139 (798.433) (615.432) 173.274 243.492 416.766 1.141.971 (657.730) (479.073) 5.168 238.324 243.492 31 Desember 2022 2021 15,01% 14,84% 15,52% 54,08% 47,99% 46,81% 9,09% 5,50% 19,13% 7,30% 6,86% 8,62% 23,65% 37,42% 16,29% 7,06%. 4,58% 14,68%
Keterangan 31 Desember 2022 2021 Rasio Profitabilitas (%) Laba bruto / Penjualan neto Laba usaha / Penjualan neto Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto Laba tahun berjalan / Penjualan neto Laba tahun berjalan / Total ekuitas Laba tahun berjalan / Total aset 25,30% 4,08% 3,17% 2,55% 20,09% 5,78% 25,19% 3,58% 2,37% 1,99% 16,17% 4,26% Rasio Solvabilitas (X) Total Liabilitas / Total Aset Total Liabilitas / Total Ekuitas Total Aset / Total Liabilitas Interest bearing debt3 / Total Ekuitas Interest Coverage ratio4 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)5 0,71 2,48 1,40 0,79 10,59 0,92 0,74 2,80 1,36 1,11 7,94 0,67 Rasio Likuiditas (X) Aset lancar / Liabilitas lancar Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek Keterangan 1 Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan hasil operasi tahun/ periode berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/ periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian. 2 Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan saldo konsolidasian pada akhir tahun berjalan dengan saldo konsolidasian tahun sebelumnya dan dibagi dengan saldo konsolidasian tahun sebelumnya. 3 Interest bearing debt adalah utang bank jangka pendek ditambah utang bank jangka panjang ko nsolidasian pada akhir tahun/ periode berjalan. 4 Interest Coverage ratio adalah EBITDA tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan interest expenses (biaya keuangan) pada akhir tahun/ periode berjalan. 5Debt service coverage Ratio adalah EBITDA / (Interest + Principle Installment) 0,76 0,11 0,69 0,07 REKONSILIASI ANTARA LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DENGAN EBIT DAN EBITDA (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Ditambah: Biaya keuangan Dikurangi: Pendapatan keuangan EBIT Ditambah: Penyusutan aset hak-guna Penyusutan aset tetap Amortisasi beban ditangguhkan EBITDA 31 Desember 2022 506.412 2021 Disajikan kembali 331.776 135.481 156.476 (3.991) 637.902 (1.599) 486.653 382.001 369.750 44,664 1.434.317 384.884 337.627 33.109 1.242.273 25
RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA Kreditur BCA MUFG Mandiri Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Interest Bearing Debt to Equity Ratio Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio Trade Receivables and Inventories to Trade Payables and Working Capital Loan from Bank Deducted by Cash Ratio9 EBITDA + Other Recurring Income6 to Interest and Principal Installment Ratio7 Interest Bearing Debt to Equity Ratio Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio EBITDA to Interest and Principal Installment Ratio8 EBITDA to Interest Ratio Interest Bearing Debt to Equity Ratio EBITDA to Interest and Principal Installment Ratio8 Batas Rasio Keuangan Tingkat Pemenuhan Max 4.00x Max 3.25x Min 1.00x Min 1.00x Max 3.00x Max 3.25x Min 1.00x Min 2.00x Max 4.00x Min 1.00x 6 Other Recurring Income adalah EBITDA ditambah dengan Pendapatan Berulang Lainnya (Penghasilan Sewa Tempat dan Bangunan, Penghasilan Fee, Penghasilan Pendaftaran Produk) tahun/ periode berjalan dibandingkan dengan jumlah Pembayaran Utang Bank Jangka Panjang dan Pembayaran Bunga pada akhir tahun/ periode berjalan. 7EBITDA to Interest + Other Recurring Income to Principal Installment Ratio adalah EBITDA tahun/ periode berjalan konsolidasian dibandingkan kewajiban bunga dan angsuran pokok pada akhir tahun/ periode berjalan. 8EBITDA to Interest + Principal Installment Ratio adalah EBITDA tahun/ periode berjalan konsolidasian dibandingkan kewajiban bunga dan angsuran pokok pada akhir tahun/ periode berjalan. 9Trade Receivables and Inventories to Trade Payables and Working Capital Loan from Bank Deducted by Cash Ratio adalah piutang usaha dan persediaan tahun/ periode berjalan terhadap utang usaha dan pinjaman modal kerja dari bank dikurangi kas pada akhir tahun/ periode berjalan. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. 26 0,79x 1.09x 1.26x 2.41x 0,79x 1.09x 2.18 10.59x 0,79x 2.18x
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta catatan-catatan di dalamnya Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2022 dan serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00881/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00880/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/ IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai penilaian penurunan nilai atas aset tetap dan aset hak-guna. 1. GAMBARAN UMUM Didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian No.37 tanggal 28 Juni 2007, PT Midi Utama Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") pada awalnya bernama PT Midimart Utama dan bergerak di bidang perdagangan umum termasuk perdagangan toserba/swalayan dan minimarket. Pada tahun 2008, Perseroan mengalami perubahan nama menjadi PT Midi Utama Indonesia dan membuka gerai pertama dengan nama Alfamidi berlokasi di Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Pada tahun 2010 Perseroan melakukan pencatatan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham MIDI. Bisnis Perseroan terus berkembang dengan target konsumen kelas menengah melalui gerai Alfamidi yang dikembangkan dengan konsep minimarket. Sebagai bagian dari salah satu jaringan ritel terbesar di Indonesia, Perseroan juga didukung oleh jaringan distribusi dan pemasaran yang luas sehingga dapat menjangkau pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Alfamidi menawarkan pengalaman belanja baru kepada pelanggan dengan beragam pilihan barang sesuai kebutuhan. Gerai Alfamidi juga dirancang mengikuti perubahan pola belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan. Untuk menghadirkan pengalaman belanja melebihi ekspektasi pelanggan, gerai Alfamidi juga ditempatkan di lokasi strategis dan didukung oleh berbagai fasilitas seperti lahan parkir yang memadai. Pada tahun 2015, Perseroan menghadirkan Alfasupermarket sebagai penyempurnaan dari gerai Alfamidi dengan konsep baru yang didesain sebagai supermarket dengan area penjualan mencapai lebih dari 500 meter persegi. Alfasupermarket hadir untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan assortment yang lengkap didukung dengan strategi marketing yang kompetitif. Pada tahun 2016, untuk memperkuat brand image dan brand awareness merek Alfamidi, Perseroan melakukan rebranding merek Alfasupermarket menjadi Alfamidi super. 27
Pada tahun 2018, Perseroan mendirikan anak usaha baru, PT Lancar Wiguna Sejahtera, yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran (convenience store). Anak usaha ini untuk mengoperasikan jaringan convenience store "Lawson". Tujuan Perseroan mendirikan PT Lancar Wiguna Sejahtera yaitu untuk mendorong pengembangan convenience store Lawson, sehingga pengembangan jaringan Lawson bisa lebih fokus dan kinerjanya lebih optimal yang diharapkan memberikan manfaat kenaikan profitabilitas kepada Perseroan. Per 31 Desember 2022, sebagai salah satu jaringan retail terdepan di Indonesia, jumlah gerai Perseroan dan Entitas Anak mencapai 2.363 gerai yang terdiri dari 2.121 gerai Alfamidi, 41 gerai Alfamidi super, 9 gerai Midi fresh dan 192 gerai Lawson yang tersebar di beberapa pulau Indonesia meliputi pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Maluku didukung lebih dari 27.600 karyawan, hadir melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Perseroan selalu memperhatikan, mengantisipasi, dan menyesuaikan kegiatan operasional terhadap perubahan- perubahan teknologi, kondisi demografi pasar dan faktor-faktor lainnya untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Perseroan mengembangkan sistem pengiriman barang secara langsung dari Gudang ke gerai-gerai Perseroan dengan menggunakan armada yang sebagian besar disewa dari pihak ketiga. Perseroan selalu mengupayakan perjanjian sewa menyewa armada ini dengan masa sewa yang relatif panjang (7 tahun) untuk memastikan kesinambungan proses distribusi berjalan lancar. Selain itu Perseroan juga selalu melibatkan Pemasok untuk melakukan pengiriman barang secara langsung ke gerai-gerai terutama untuk jenis produk yang tidak tahan lama. Perseroan selalu mengantisipasi dan mengakomodasi setiap perubahan pola distribusi baru termasuk perkembangan tim penjualan untuk semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses bisnis Perseroan. Perseroan selalu berkoordinasi dengan pemasok dalam setiap perubahan harga, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan Perseroan dan melayani konsumen dengan baik. Perseroan selalu berupaya meningkatkan metode pembayaran penjualan dalam upaya peningkatan penjualan dan memberikan kemudahan buat pelanggan dengan melakukan kerjasama dengan bank dan pihak penerbit kartu kredit, kartu debit dan kartu prabayar, termasuk melibatkan mereka di dalam program promosi. Penyediaan produk baru dilakukan oleh Perseroan dalam menyediakan produk yang tepat untuk konsumen. Demikian juga penarikan produk dilakukan untuk melindungi konsumen atas produk yang tidak layak ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN Berikut ini merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi Perseroan: Perubahan Pihak Pesaing dan Permintaan Pelanggan Strategi yang dilakukan oleh pihak pesaing bisa berdampak pada kegiatan usaha Perseroan. Pangsa pasar dapat berkurang jika pihak pesaing menjadi lebih unggul dibandingkan dengan Perseroan. Demikian juga perubahan permintaan pelanggan akan berdampak terhadap produk-produk yang dipasarkan oleh Perseroan. Oleh sebab itu Perseroan harus senantiasa mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada pihak pesaing maupun permintaan pelanggan. Ketersediaan Lokasi yang Akan Disewa Ketersediaan lokasi yang akan disewa untuk menambah jumlah toko maupun perpanjangan periode sewa atau pengakhiran sewa lokasi eksisting akan mempengaruhi pencapaian target Perseroan. 28
Ketersediaan Produk di Toko Ketersediaan produk di toko merupakan salah satu faktor penting bagi terpenuhinya kepuasan pelanggan. Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan akan berpengaruh terhadap pencapaian target jumlah gerai Perseroan dan juga kerjasama perdagangan dengan supplier. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan untuk mencapai target pertumbuhan usaha serta mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan bersama. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan unggul dapat bekerja secara optimal dan berdaya saing dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Maka dari itu Perseroan selalu terus berupaya melakukan penerapan program-program pengembangan sumber daya manusia bagi setiap tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi standar pelayanan yang terbaik terhadap konsumen sehingga dapat membuahkan hasil positif kepada Perseroan. Perubahan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan. Kebijakan Ketenagakerjaan Kebijakan terkait perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan. Langkah langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja: •	Selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik serta inovasi untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan yang bervariasi; Bekerjasama dengan supplier dan mengatur manajemen persediaan di toko; •	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan kepada karyawan baru maupun karyawan eksisting ; Melakukan manajemen risiko secara optimum untuk mengelola risiko tingkat suku bunga dan melakukan pinjaman dari bank yang dapat memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari bank lain; Mengambil langkah-langkah efisiensi yang diimplementasikan di semua bidang operasional dan keuangan. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. 29
Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dengan arus kas dari aktivitas operasi disajikan menggunakan metode langsung. Tahun buku Kelompok Usaha adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. b. Prinsip-prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha. Pengendalian diperoleh ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Secara khusus, Kelompok Usaha mengendalikan investee jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini: i. kekuasaan atas investee (misalnya adanya hak yang memberikan Kelompok Usaha kemampuan saat ini untuk mengarahkan aktivitas investee yang relevan); ii. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Kelompok Usaha dengan investee; dan iii. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi imbal hasil Kelompok Usaha. Umumnya, kepemilikan hak suara mayoritas menghasilkan pengendalian. Untuk mendukung hal ini, dan jika Kelompok Usaha memiliki hak suara kurang dari hak suara mayoritas, atau hak sejenis atas suatu investee, Kelompok Usaha mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah Kelompok Usaha memiliki kekuasaan atas investee, termasuk: i. ii. hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan iii. hak suara yang dimiliki Kelompok Usaha dan hak suara potensial. pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara lainnya pada investee; Kelompok Usaha menilai kembali apakah masih mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Enak dimulai sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari Kelompok Usaha dan kepentingan nonpengendali ("KNP"), meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Kelompok Usaha dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar. 30
Ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian pada Entitas Anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill), liabilitas, KNP dan komponen ekuitas lainnya serta mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian. Saldo investasi yang masih dimiliki diakui pada nilai wajarnya. KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laba rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. c. Klasifikasi lancar dan tidak lancar Kelompok Usaha menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila: i) ii) untuk diperdagangkan, iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal, kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Suatu liabilitas disajikan lancar bila: i) ii) untuk diperdagangkan, iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau iv) akan dilunasi dalam siklus operasi normal, tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar. d. Pengukuran Nilai Wajar Kelompok Usaha mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Kelompok Usaha juga mengukur jumlah terpulihkan dari UPK tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (fair value less cost of disposal atau "FVLCD"). Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi: i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Kelompok Usaha. Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. 31
Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (input) yang dapat diamati (observable) yang relevan dan meminimalkan masukan (input) yang tidak dapat diamati (unobservable) Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (input) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut: i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (input) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (observable) baik secara langsung atau tidak langsung. iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (input) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (unobservable) baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat perpindahan antara Level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan Level masukan (input) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan. e. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya. f. Instrumen Keuangan Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain. Aset Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (OCI), dan nilai wajar melalui laporan laba rugi. Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelolanya. Dengan pengecualian piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Kelompok Usaha telah menerapkan kebijaksanaan praktisnya, Kelompok Usaha pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Kelompok Usaha telah menerapkan kebijaksanaan praktis diukur pada harga transaksi yang ditentukan berdasarkan PSAK 72. 32
Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen. Model bisnis Kelompok Usaha untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Kelompok Usaha mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pengukuran Selanjutnya Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori: - - Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen hutang) Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI dengan daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang) Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tanpa daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas) Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen hutang) Kategori ini adalah yang paling relevan dengan Perusahaan dan entitas anaknya. Perusahaan dan entitas anaknya mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau rusak. Aset keuangan Kelompok Usaha pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan, investasi, dan piutang karyawan yang termasuk ke dalam aset keuangan tidak lancar lainnya. Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen utang) Kelompok Usaha mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: - Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan penjualan; dan Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi valuta asing, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di OCI didaur ulang menjadi laba rugi. 33
Instrumen utang Kelompok Usaha pada nilai wajar melalui OCI mencakup investasi dalam instrumen utang yang dikutip termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya. Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen ekuitas) Setelah pengakuan awal, Kelompok Usaha dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya yang tidak dapat ditarik kembali sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas berdasarkan PSAK 71: Standar pengukuran instrumen keuangan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Kelompok Usaha mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah tercatat di OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai. Kelompok Usaha memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitas yang tidak terdaftar dalam kategori ini yang tidak dapat ditarik kembali. Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, terlepas dari model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar neto diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kategori ini mencakup instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang terdaftar di mana Kelompok Usaha tidak dipilih secara tidak dapat ditarik kembali untuk diklasifikasikan pada nilai wajar melalui OCI. Dividen atas investasi ekuitas tercatat juga diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan. Penghentian pengakuan Aset keuangan (atau, jika berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapus dari laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha) ketika: Hak untuk menerima arus kas dari aset telah kedaluwarsa; atau •	Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah mengasumsikan kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga berdasarkan pengaturan 'pass-through'; dan salah satu (a) Kelompok Usaha telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mengalihkan atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, tetapi telah mengalihkan pengendalian aset. 34
Ketika Kelompok Usaha telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian pass-through, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan. Ketika Kelompok Usaha tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau mengalihkan pengendalian atas aset, Kelompok Usaha terus mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya secara berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Kelompok Usaha. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai tercatat asli aset dan jumlah maksimum imbalan yang mungkin diminta untuk dibayar kembali oleh Kelompok Usaha. Penurunan nilai aset keuangan Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL) untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Kelompok Usaha, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual. ECL dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (ECL seumur hidup) Untuk piutang usaha, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor berwawasan ke depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi. Untuk instrumen utang dengan nilai wajar melalui OCI, Kelompok Usaha menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Kelompok Usaha menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Kelompok Usaha mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan jika pembayaran kontraktual telah jatuh tempo lebih dari 30 hari. Instrumen utang Kelompok Usaha pada nilai wajar melalui OCI hanya terdiri dari obligasi yang memiliki kuotasi harga yang dinilai dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Lembaga Pemeringkat Kredit Baik dan, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi berisiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Kelompok Usaha untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut basis 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak origination, penyisihan akan didasarkan pada ECL seumur hidup. Kelompok Usaha menggunakan peringkat dari Good Credit Rating Agency untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk memperkirakan ECL. 35
Kelompok Usaha menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Kelompok Usaha juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Kelompok Usaha tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Kelompok Usaha. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual. Kewajiban Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan pinjaman, utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan, untuk pinjaman dan pinjaman dan hutang, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan Kelompok Usaha meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha dan lainnya, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, beban akrual, utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa aset hak-guna. Pengukuran Selanjutnya Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya, seperti yang dijelaskan di bawah ini: Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka terjadi untuk tujuan pembelian kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dimasukkan oleh Kelompok Usaha yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi. Liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ditetapkan pada tanggal awal pengakuan, dan hanya jika kriteria dalam PSAK 71 terpenuhi. Kelompok Usaha tidak menetapkan liabilitas keuangan apa pun yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Utang dan pinjaman Ini adalah kategori yang paling relevan dengan Kelompok Usaha. Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat kewajiban dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premi atas akuisisi dan biaya atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. 36
Utang dan Akrual Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Penghentian pengakuan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Ketika kewajiban keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan dari kewajiban yang ada secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru. Selisih nilai tercatat masing-masing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Saling hapus instrumen keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak hukum yang dapat diberlakukan saat ini untuk mengimbangi jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan. g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Kelompok Usaha mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. h. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Kelompok Usaha mengevaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa suatu aset mungkin mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, Kelompok Usaha mengestimasi nilai terpulihkan dari aset tersebut. Jika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk melihat apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika rugi penurunan nilai kemudian dibalik, nilai tercatat aset bertambah menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Jumlah pertambahannya tidak dapat melebihi nilai tercatat setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. i. Persediaan Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (the lower of cost or net realizable value). Biaya perolehan ditentukan dengan metode ratarata bergerak (moving-average method) yang meliputi seluruh biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut sampai ke lokasi dan kondisi saat ini. Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan estimasi beban untuk menyelesaikan dan 37
beban lainnya yang diperlukan hingga persediaan dapat dijual. Kelompok Usaha menetapkan cadangan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan. j. Aset Tetap - neto Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut: Jenis Aset Tetap Bangunan Renovasi bangunan dan prasarana Peralatan dan perabot Kendaraan Taksiran Umur Manfaat (Tahun) 20 3-10 5-10 5 Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya. Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika diperlukan disesuaikan secara prospektif. Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Beban Ditangguhkan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah. k. Aset dalam Penyelesaian Aset tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset yang bersangkutan telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait. 38
l. Sewa Kelompok Usaha menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan untuk imbalan. Kelompok Usaha sebagai lessee Kelompok Usaha menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar. i) Aset hak-guna Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan estimasi masa manfaat aset. Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset. ii) Liabilitas sewa Pada tanggal dimulainya sewa, Kelompok Usaha mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Kelompok Usaha, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Kelompok Usaha melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar. Liabilitas sewa Kelompok Usaha termasuk dalam utang dan pinjaman berbunga. iii) Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa mesin dan peralatan jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa peralatan kantor yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa. 39
Kelompok Usaha sebagai lessor Sewa di mana Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya. m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Kelompok Usaha menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", yang mengatur bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan konsolidasian entitas dan menjabarkan laporan keuangan konsolidasian ke dalam mata uang penyajian. Kelompok Usaha mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya, jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya. Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal posisi keuangan kosolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai tukar yang digunakan masing-masing adalah sebagai berikut (Rupiah penuh): 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Dolar Amerika Serikat 15.731 14.269 n. Beban Ditangguhkan Biaya yang timbul sehubungan dengan biaya perolehan piranti lunak ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama satu tahun, sedangkan biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan izin usaha juga ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 1 sampai 5 tahun. o. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Kelompok Usaha mencatat estimasi liabilitas untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi karyawan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Undang- undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Jika bagian iuran yang didanai Perusahaan melalui program pensiun kurang dari imbalan yang diwajibkan menurut Undang-Undang, Kelompok Usaha akan melakukan penyisihan atas kekurangannya. Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari: i. Keuntungan dan kerugian aktuarial; ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto. 40
Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara: •	Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan •	Ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait. Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Kelompok Usaha mengakui perubahan atas liabilitas imbalan pasti neto berikut pada "Beban Penjualan dan Distribusi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian: •	Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas kurtailmen; dan Beban atau pendapatan bunga neto. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi. i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang signifikan dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah. Penyelesaian program terjadi ketika Perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya, yang memilih untuk berpartisipasi dalam program pensiun tersebut. Iuran pensiun ditanggung oleh Perusahaan dan karyawannya masing-masing sebesar 3% - 5% dan 2% dari gaji pokok karyawan. Kontribusi program pensiun iuran pasti diakui sebagai beban pada usaha tahun berjalan. Perubahan Kebijakan Akuntansi Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 Employee Benefits. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang- undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS Intepretation Committee "IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19). Kelompok Usaha telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kelompok Usaha mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Mulai April 2022, berdasarkan siaran pers, Kelompok Usaha telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material di bawah program tersebut. Kelompok Usaha menerapkan perubahan dalam kebijakan akuntansi di atas secara retrospektif, dan menyajikan kembali laporan keuangan komparatif pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2021/31 Desember 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 41
Dampak atas laporan posisi keuangan konsolidasian: 31 Desember/December 31, 2021 1 Januari 2021/31 Desember 2020 January 1, 2021/December 31, 2020 Dilaporkan sebelumnya Penyesuaian Disajikan kembali Dilaporkan sebelumnya Penyesuaian Disajikan kembali Aset Aset tidak lancar Aset pajak tangguhan - neto 86.676 (14.477) 72.199 63.795 (11.723) 52.072 Total Aset Tidak Lancar 3.808.158 (14.477) 3.793.681 3.718.174 (11.723) 3.706.451 Total Aset 6.344.016 (14.477) 6.329.539 5.923.693 (11.723) 5.911.970 Liabilitas Liabilitas jangka panjang Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 154.294 (65.804) 88.490 155.089 (67.166) 87.923 Total Liabilitas Jangka Panjang 1.035.762 (65.804) 969.958 1.129.372 (67.166) 1.062.206 Total Liabilitas 4.727.699 (65.804) 4.661.895 4.524.990 (67.166) 4.457.824 Ekuitas Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya 1.189.926 75.082 1.265.008 975.806 80.612 1.056.418 Penghasilan komprehensif lain - neto 55.252 (23.765) 31.487 52.764 (25.177) 27.587 Kepentingan nonpengendali 523 10 533 517 8 525 Total Ekuitas 1.616.317 51.327 1.667.644 1.398.703 55.443 1.454.146 Total Liabilitas dan Ekuitas 6.344.016 (14.477) 6.329.539 5.923.693 (11.723) 5.911.970 Dampak atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian: Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021/ Dilaporkan sebelumnya Penyesuaian Disajikan kembali Beban penjualan dan distribusi Beban umum dan administrasi 2.865.420 283.685 1.834 (355) 2.867.254 283.330 Laba usaha 488.132 (1.479) 486.653 Laba sebelum pajak penghasilan badan 322.747 (1.479) 321.268 Beban pajak penghasilan - neto 47.526 4.048 51.574 Laba tahun berjalan 275.221 (5.527) 269.694 42
Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021/ Dilaporkan sebelumnya Penyesuaian Disajikan kembali Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak 2.490 1.411 3.901 Total penghasilan komprehensif tahun berjalan 277.711 (4.116) 273.595 Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali 275.217 4 (5.530) 3 269.687 7 Total 275.221 (5.527) 269.694 Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali 277.705 6 (4.118) 2 273.587 8 Total 277.711 (4.116) 273.595 Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh) 95,48
9,36 p. Biaya Emisi Penerbitan Saham Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Neto" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. q. Pendapatan dan Beban Kelompok Usaha telah mengadopsi PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang mengsyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. 2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan atas kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah perjanjian dalam sebuah kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan. 3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, dimana entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan. 4. Mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan dengan basis harga jual berdiri sendiri relatif pada setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan di dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin. 5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (di mana adalah ketika pelanggan mendapatkan kontrol atas barang atau jasa tersebut). Pendapatan diakui ketika Kelompok Usaha memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, di mana adalah ketika pelanggan medapatkan kontrol atas barang atau jasa tersebut. Kewajiban pelaksanaan dapat terpenuhi pada suatu waktu atau seiring waktu. Jumlah revenue yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan. Beban diakui pada saat terjadinya. 43
r. Perpajakan Pajak Final Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46 "Pajak Penghasilan". Oleh karena itu, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tempat dan partisipasi promosi sebagai pos tersendiri. Pajak Kini Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kosolidasian. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Lainnya". Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan. Pajak Tangguhan Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya. Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan underlying transaction baik di OCI maupun langsung di ekuitas. Pajak Pertambahan Nilai Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali: PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN. Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian. 44
s. Laba per Saham Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sepanjang tahun yang bersangkutan, setelah memperhitungkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham yang diterapkan secara retrospektif. t. Provisi Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan. u. Informasi Segmen Segmen adalah bagian khusus dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item - item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi. Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item - item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. v. Standar Akuntansi yang telah Disahkan namun belum berlaku Efektif Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2022: Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi. Amandemen tersebut diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha. 45
Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan: 1) hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan, 2) hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan, 3) klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hakya untuk menangguhkan liabilitas, dan 4) hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya. Amandemen tersebut diterapkan secara retrospektif. Amandemen tersebut diekspektasikan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha. Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi. Penerapan dini untuk amandemen ini diperkenankan. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi Amandemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi. Penerapan dini untuk amandemen ini diperkenankan. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa. Penerapan dini untuk amandemen ini diperkenankan. Kelompok Usaha saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. 46
Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan Amendemen ini mengklarifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifilasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar. Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan. Entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya amandemen PSAK 1 (Desember 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan, maka entitas juga menerapkan amandemen PSAK 1 (Desember 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak- guna yang dipertahankan. Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha: Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis - Rujukan ke Kerangka Konseptual Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Secara umum, amendemen PSAK 22: •	Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30". Mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang telah diakui pada tanggal akuisisi. •	Menambahkan definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya. Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Merugi- Biaya Memenuhi Kontrak Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari: •	Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan •	Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak. 47
Penyesuaian Tahunan 2022 - PSAK 71: Instrumen Keuangan Amandemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Penyesuaian Tahunan 2022 - PSAK 73: Sewa Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi. Amendemen ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha. Pengendalian diperoleh ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Secara khusus, Kelompok Usaha mengendalikan investee jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini: i. kekuasaan atas investee (misalnya adanya hak yang memberikan Kelompok Usaha kemampuan saat ini untuk mengarahkan aktivitas investee yang relevan); ii. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Kelompok Usaha dengan investee; dan iii. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi imbal hasil Kelompok Usaha. 3. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL a. Pendapatan Neto Selama periode untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan terutama memperoleh pendapatan dari penjualan barang dagangan di gerai dan pendapatan usaha lain-lain yang terdiri dari penyewaan gondola, partisipasi promosi dan kegiatan waralaba. Tabel berikut memberikan informasi mengenai pendapatan neto Perseroan serta persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pendapatan neto TOTAL PENDAPATAN NETO 2022 15.623.654 15.623.654 31 Desember % 100,00 100,00 2021 13.584.036 13.584.036 % 100,00 100,00 b. Beban Pokok Pendapatan Beban pokok penjualan terdiri dari beban-beban yang berkaitan dengan pembelian barang dagang untuk dijual. Tabel berikut menunjukkan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk periode-periode berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 2021 Persediaan awal tahun Pembelian neto Persediaan tersedia untuk dijual Persediaan akhir tahun TOTAL 1.816.911 11.864.666 13.681.577 (2.011.253) 11.670.324 1.499.278 10.479.454 11.798.732 (1.816.911) 10.161.821 48
c. Profitabilitas Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan profitabilitas segmen operasi Perseroan. (dalam jutaan Rupiah) Profitabilitas Pendapatan Neto Beban Pokok Pendapatan Total Laba Bruto 31 Desember 2022 15.623.654 (11.670.324) 3.953.330 2021 13.584.036 (10.161.821) 3.422.215 d. Segmen Operasi Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan segmen usaha Perseroan berdasarkan geografis. (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2022 2021 Jabodetabek Jawa - Di luar Jabodetabek Di luar Jawa Total Pendapatan 7.031.953 2.153.319 6.438.382 15.623.654 6.188.769 1.852.665 5.542.602 13.584.036 Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan segmen usaha Perseroan berdasarkan produk yang dijual. (dalam jutaan Rupiah) Jenis Produk 2022 31 Desember 2021 Makanan Makanan Segar Non-Makanan 9.135.223 2.139.069 4.349.362 7.868.275 1.816.516 3.899.245 Total Pendapatan 15.623.654 13.584.036 e. Beban Penjualan dan Distribusi Tabel berikut menunjukkan rincian beban usaha Perseroan untuk periode-periode berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 2021 Gaji dan kesejahteraan rakyat Penyusutan aset hak-guna Penyusutan aset tetap Listrik dan air Beban distribusi Perlengkapan Pemeliharaan dan perbaikan Amortisasi beban ditangguhkan Jasa keamanan dan kebersihan Telepon, faksimile dan internet Pajak dan perizinan Sewa Bahan bakar, pelumas, parkir dan transportasi Promosi dan iklan Imbalan kerja karyawan Lain-lain TOTAL 1.437.576 376.718 357.132 363.975 252.117 89.773 35.314 42.228 33.086 33.087 22.138 21.829 20.272 23.608 22.519 26.891 3.158.263 1.317.504 379.601 327.499 324.478 212.307 80.199 32.520 31.593 31.293 30.001 18.625 18.246 16.903 13.235 11.451 21.799 2.867.254 49
f. Beban Umum dan Administrasi Tabel berikut menunjukkan rincian beban usaha Perseroan untuk periode-periode berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 2021 Gaji dan kesejahteraan rakyat Perlengkapan Penyusutan aset tetap Bahan bakar, pelumas, parkir dan transportasi Sewa Telepon, faksimile dan internet Penyusutan aset hak-guna Listrik dan air Asuransi Amortisasi beban ditangguhkan Imbalan kerja karyawan Perbaikan dan pemeliharaan Lain-lain TOTAL 254.143 12.975 12.618 12.344 6.992 5.266 5.283 2.105 1.836 2.436 1.660 1.129 23.097 341.884 210.052 10.615 10.128 8.836 6.065 5.314 5.283 2.068 1.855 1.516 881 1.081 19.636 283.330 g. Pendapatan Lainnya Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan lain Perseroan untuk periode-periode berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 2021 Penghasilan fee Penghasilan sewa tempat dan bangunan Fee penelitian dan pengembangan Penghasilan pendapatan jasa administrasi Pendaftaran produk Laba penjualan aset tetap Penggantian klaim asuransi Lain-lain TOTAL 73.573 70.505 4.932 21.156 11.640 6.652 6.402 1.243 196.103 64.901 64.375 64.221 15.620 13.628 2.625 240 612 226.222 h. Beban Lainnya Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan lain Perseroan untuk periode-periode berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 2021 Beban administrasi Kerugian penghapusan aset tetap Rugi neto selisih kurs atas aktvitas operasi TOTAL 10.016 1.366 2 11.384 8.006 3.176 18 11.200 50
4. ANALISA KEUANGAN a. Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Tabel berikut menyajikan informasi laporan laba rugi komprehensif Perseroan: (dalam jutaan Rupiah) Laporan Laba Rugi 2022 31 Desember 2021 Pendapatan Neto Beban Pokok Pendapatan Laba Bruto Beban Penjualan dan distribusi Beban umum dan administrasi Pendapatan lainnya Beban lainnya Laba usaha Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Laba sebelum pajak penghasilan badan Laba tahun berjalan Laba komprehensif tahun berjalan 15.623.654 (11.670.324) 3.953.330 (3.158.263) (341.884) 196.103 (11.384) 637.902 506.412 495.021 399.121 401.662 13.584.036 (10.161.821) 3.422.215 (2.867.254) (283.330) 226.222 (11.200) 486.653 331.776 321.268 269.694 273.595 Perkembangan Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Neto Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp2.039.618 juta atau 15,01% dari Rp13.584.036 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan penjualan gerai yang sudah ada dan penambahan gerai baru. Gerai Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 2.363 gerai, bertambah sejumlah 268 gerai atau ekuivalen 12,79% dibandingkan per tanggal 31 Desember 2021 yang berjumlah 2.095 gerai. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan penjualan antara lain sebagai berikut: Faktor eksternal Pasca kebijakan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal tahun 2022 oleh Pemerintah, mobilitas masyarakat secara bertahap kembali normal seperti sebelum pandemi. Masyarakat sudah lebih berani dan lebih sering melakukan kunjungan secara fisik ke gerai Perseroan untuk berbelanja dan daya beli masyarakat juga meningkat kembali seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia. Faktor internal Dari sisi operasional, Perseroan terus meningkatkan standar dan kualitas pelayanan kepada konsumen serta mengoptimalkan layanan belanja online, baik melalui aplikasi Midi Kriing yang dikembangkan oleh Perseroan, yang sudah tersedia di platform PlayStore (Android) dan iOS App Store maupun melalui channel pihak ketiga lainnya seperti Gomart, Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Dari sisi merchandising, Perseroan terus berusaha menyediakan produk yang lebih lengkap untuk memaksimalkan area penjualan dan optimalisasi margin dengan harga jual yang kompetitif. 51
Dari sisi pemasaran, Perseroan melanjutkan penerapan strategi pemasaran yang komprehensif, baik jangka pendek maupun jangka panjang guna meningkatkan ekuitas merek (brand equity), kesadaran merek (brand awareness) dan mempertahankan loyalitas pelanggan (customer loyalty). Kegiatan- kegiatan yang dijalankan antara lain: promosi penjualan Special Big Event dan Festival Ramadhan; • • • • program Exclusive Fair, Thematic Promotion, Social Media Marketing, Digital Marketing; event off-air; komunikasi pemasaran; program loyalitas pelanggan; Dari sisi pengembangan bisnis, Perseroan terus meningkatkan pelayanan payment point seperti pembayaran listrik, utilitas lainnya, leasing, tiket pesawat, tiket kereta, top up e-wallet sehingga meningkatkan traffic kunjungan konsumen untuk datang ke gerai. Dari sisi ekspansi, pengembangan gerai tetap dilakukan secara konsisten dan selektif dengan memperhatikan antara lain faktor kepadatan penduduk, kepadatan lalu lintas, daya beli, logistik, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudahan konsumen mencapai lokasi, keberadaan pesaing dan perkembangan pembangunan serta sarana penunjang sekitar lokasi. Beban Pokok Pendapatan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp1.508.503 Juta atau 14,84% dari Rp10.161.821 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan neto Perseroan. Laba Bruto Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp531.115 juta atau 15,52% dari Rp3.422.215 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan laba bruto terutama didorong oleh peningkatan pendapatan neto Perseroan selama tahun 2022. Selain itu, dengan area penjualan yang lebih luas dibandingkan pemain ritel sejenis lainnya, Perseroan lebih memiliki fleksibilitas dalam menyediakan produk yang lebih lengkap, mengoptimalkan bauran produk sehingga bisa mengoptimalkan bauran margin yang akan menghasilkan kenaikan persentase laba bruto juga. Beban Penjualan dan Distribusi Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Beban Penjualan dan Distribusi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp291.009 juta atau 10,15% dari Rp2.867.254 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan seiring dengan pertumbuhan gerai baru berdampak ke kenaikan beban gaji, kenaikan beban listrik, kenaikan beban penyusutan, kenaikan beban distribusi, dan kenaikan promosi dan iklan serta beban imbalan kerja karyawan. Terkait kenaikan beban gaji, selain dikarenakan oleh pertumbuhan gerai baru Perseroan, juga dikarenakan oleh kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten. Dalam mengontrol beban gaji, Perseroan mempunyai indikator jumlah personel per toko (man power per store) dan penjualan per karyawan (sales per employee). 52
Terkait kenaikan beban listrik, Perseroan terus melakukan usaha untuk mengurangi konsumsi energi listrik, selain untuk mengefisiensikan beban operasional juga sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi emisi karbondioksida (CO2). Usaha-usaha yang dilakukan oleh Perseroan antara lain adalah sebagai berikut: •	Mengganti lampu fluorescent dengan lampu LED yang lebih hemat energi; •	Gudang menggunakan "sky light" pada siang hari sehingga tidak perlu menggunakan lampu; •	Pendingin udara (AC) di kantor pusat dan di 11 cabang akan berhenti pada pukul 17:00. •	Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Gudang dan Kantor Cabang Palu (Sulawesi Tengah). Produksi listrik yang dihasilkan PLTS tersebut mencapai 81.882 kWh pada tahun 2022, yang meningkat 48,3% dari 55.220 kWh pada tahun 2021. Jumlah kapasitas tersebut setara dengan pengurangan emisi CO2 sekitar 64.000 kg/tahun pada tahun 2022, atau naik 48,8% dari 43.000 kg/ tahun pada tahun 2021. Beban Umum dan Administrasi Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp58.554 juta atau 20,67% dari Rp283.330 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan dari Upah Minimum Kota/ Kabupaten dan ekspansi yang berdampak pada kenaikan beban gaji. Pendapatan lainnya Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Pendapatan lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menurun sebesar Rp30.119 juta atau 13,31% dari Rp226.222 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pendapatan lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 terutama terdiri dari penghasilan sewa tempat dan bangunan dan penghasilan fee. Adapun penurunan pendapatan lainnya disebabkan oleh penurunan fee penelitian dan pengembangan. Penghasilan sewa tempat dan bangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.573 juta, meningkat sebesar Rp9.198 juta atau 14,29% dari Rp64.375 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penghasilan sewa tempat dan bangunan tersebut diperoleh dari penghasilan sewa tenant seperti ATM, tenant baik UMKM maupun non-UMKM, yang berlokasi, baik di dalam gerai Alfamidi maupun di parkiran gerai Alfamidi. Perseroan turut berkontribusi mendorong peningkatan ekonomi UMKM dengan menyediakan space untuk kegiatan usaha UMKM. Selama pandemi, Perseroan juga memberikan berbagai mekanisme potongan harga sewa kepada UMKM yang usahanya terdampak pandemi. Sejalan dengan mobilitas masyarakat yang berangsur- angsur kembali seperti sebelum pandemi Covid-19, membaiknya perekonomian Indonesia dan juga daya beli masyarakat pasca pelonggaran PPKM sejak awal tahun 2022, aktivitas berusaha tenant UMKM maupun non-UMKM juga kembali pulih sehingga penghasilan sewa tempat dan bangunan Perseroan ikut terdongkrak juga. Penghasilan fee untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp70.505 juta, meningkat sebesar Rp5.605 juta atau 8,63% dari Rp64.901 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penghasilan fee berasal dari transaksi fee-based seperti transaksi taglis PLN, pembayaran angsuran kendaraan bermotor, top up e-wallet dan sebagainya. Perseroan terus meningkatkan pelayanan payment point, selain dengan menambah jenis pelayanan payment point, juga dengan melakukan berbagai kegiatan promosi sehingga diharapkan bisa terus meningkatkan penghasilan fee ini. Fee penelitian dan pengembangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.932 juta, menurun sebesar Rp59.289 juta atau 92,32% dari Rp64.221 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 53
Penghasilan fee penelitian dan pengembangan ini adalah penghasilan jasa penelitian dan pengembangan bisnis convenience store Lawson di Indonesia. Kontrak yang mendasarinya adalah perjanjian Reseach and Development tanggal 3 April 2018 yang diubah pada tanggal 26 September 2018 antara PT Lancar Wiguna Sejahtera (Entitas Anak) dan Mitsubishi Corporation, Jepang. Hal ini telah disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No. 25.d. Wabah pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 sangat mempengaruhi bisnis convenience store Lawson yang dikelola oleh Entitas Anak karena mayoritas gerai Lawson berlokasi di perkantoran, stasiun kereta api, rest area tol, bandara dan rumah sakit dimana pada lokasi-lokasi tersebut menjadi berkurang drastis mobilitas konsumennya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kinerja gerai Lawson, Entitas Anak melakukan berbagai jasa penelitian dan pengembangan seperti pengembangan produk, pemasaran produk. Sejak awal tahun 2022 seiring dengan kebijakan Pemerintah melonggarkan PPKM, mobilitas konsumen mulai kembali seperti sebelum pandemi sehingga kinerja gerai Lawson secara perlahan mulai membaik. Namun, pada tahun 2022 Entitas Anak masih wait and see terkait kondisi pasar convenience store dan kegiatan penelitian dan pengembangan produk, pemasaran produk mulai berkurang. Oleh karena itu, fee penelitian dan pengembangan pada tahun 2022 menurun signifikan. Pada tahun 2023, dengan ditiadakannya PPKM oleh Pemerintah dan kondisi mulai normal kembali, Entitas Anak menargetkan kembali penambahan gerai baru, kegiatan penelitian dan pengembangan produk sehingga fee penelitian dan pengembangan diharapkan bisa meningkat kembali. Beban lainnya Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Beban lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp184 Juta atau 1,64% dari Rp11.200 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan beban administrasi. Laba Usaha Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp151.249 Juta atau 31,08% dari Rp486.653 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan neto lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan beban operasional. Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp174.636 Juta atau 52,64% dari Rp331.776 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bruto dan laba usaha. Laba tahun berjalan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp129.427 Juta atau 47,99% dari Rp269.694 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan neto lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan beban operasional dan penurunan biaya keuangan. 54
Laba komprehensif tahun berjalan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp128.067 Juta atau 46,81% dari Rp273.595 Juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan neto lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan beban operasional dan penurunan biaya keuangan. Likuiditas dan Sumber Pendanaan Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk (cash inflow) ataupun arus kas keluar (cash outflow). Arus kas masuk Perseroan dan Entitas Anak yang utama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan dan pihak ketiga, Arus kas keluar Perseroan dan Entitas Anak yang utama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok serta pembayaran gaji karyawan dan beban operasional lainnya. Sumber pendanaan Perseroan dan Entitas Anak saat ini berasal dari utang usaha untuk pembelian barang dagangan serta utang bank untuk pembayaran sewa gerai, pembangunan gudang dan kantor cabang b. Analisa Perkembangan Posisi Keuangan Tabel berikut menyajikan informasi perkembangan posisi keuangan Perseroan: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 2021 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang usaha 416.766 243.492 Pihak berelasi Pihak ketiga Piutang lain-lain Pihak berelasi Pihak ketiga Persedian - neto Pajak Pertambahan Nilai Dibayar dimuka - neto 3.690 364.816 38 30.848 2.007.569 2.639 410.669 1.503 24.430 1.811.446 Aset lancar lainnya TOTAL ASET LANCAR 10.753 39.378 2.873.858 188 41.491 2.535.858 ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan - neto Aset tetap - neto Uang muka pembelian aset tetap Aset hak guna - neto Beban ditangguhkan - neto Aset tidak lancar lainnya TOTAL ASET TIDAK LANCAR JUMLAH ASET 82.678 2.149.807 83.210 1.629.657 77.558 8.380 4.031.290 6.905.148 72.199 1.973 43.729 1.593.392 98.629 11.883 3.793.681 6.329.539 55
Keterangan 2022 31 Desember 2021 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Utang usaha 446.000 779.000 Pihak berelasi Pihak ketiga Utang lain - lain Pihak berelasi Pihak ketiga Utang pajak Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Beban akrual Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: 17.412 1.688.217 12.859 662.449 79.697 61.249 101.626 12.890 1.521.343 4.317 608.454 37.755 44.856 70.007 Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa Penghasilan ditangguhkan TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 353.710 150.160 193.325 3.766.704 464.834 99.561 48.920 3.691.937 LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa Penghasilan ditangguhkan Liabilitas imbalan kerja jangka panjang TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal Saham Tambahan modal Disetor - neto Penghasila komprehensif lain - neto Saldo laba 765.766 276.336 7.269 102.346 1.151.717 4.918.421 288.235 73.881 34.028 606.625 266.676 8.167 88.490 969.958 4.661.895 288.235 73.881 31.487 Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 9.500 1.580.347 1.985.991 736 1.986.727 6.905.148 8.500 1.265.008 1.667.111 533 1.667.644 6.329.539 Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perkembangan Aset, Kewajiban dan Ekuitas ASET Aset lancar Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Aset lancar meningkat sebesar Rp 338.000 juta atau 13,33% ke posisi Rp2.873.858 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.535.858 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas dan persediaan- neto. 56
Kas dan Setara Kas Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Jumlah kas dan setara kas meningkat sebesar Rp 173.274 juta atau 71,16% ke posisi Rp416.766 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp243.492 juta. Peningkatan tersebut disebabkan tanggal 31 Desember 2022 jatuh pada hari Sabtu sedangkan tanggal 31 Desember 2021 jatuh pada hari Jumat. Pada hari Sabtu dan Minggu tidak ada jasa pick up uang hasil penjualan oleh pihak bank. Jikapun ada jasa pick up, uang hasil penjualan tersebut akan efektif masuk ke rekening bank pada hari kerja berikutnya. Selain itu, penjualan hari Sabtu biasanya lebih tinggi dibandingkan bukan akhir pekan. Oleh karena itu, uang hasil penjualan yang belum disetor ke bank cukup besar pada tanggal 31 Desember 2022 dan tidak bisa digunakan untuk melunasi utang bank pada tanggal tersebut sehingga kas dan setara kas naik cukup signifikan. Persediaan - neto Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Jumlah persediaan - neto meningkat sebesar Rp 196.123 juta atau 10,83% ke posisi Rp2.007.569 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.811.446 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah gerai. Aset tidak lancar Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp 237.609 juta atau 6,26% ke posisi Rp4.031.290 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.793.681 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap - neto. Aset Tetap - neto Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Jumlah aset tetap - neto meningkat sebesar Rp 175.958 juta atau 8,91% ke posisi Rp2.149.807 Juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.973.849 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah gerai. Jumlah aset Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Jumlah aset meningkat sebesar Rp 575.609 Juta atau 9,09% ke posisi Rp6.905.148 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.329.539 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan seiring dengan pertumbuhan bisnis yang telah dicapai pada tahun ini dimana peningkatan tersebut terutama terjadi pada akun kas dan setara kas, persediaan-neto dan aset tetap-neto. 57
LIABILITAS Liabilitas jangka pendek Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp 74.767 juta atau 2,03% ke posisi Rp3.766.704 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.691.937 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak ketiga dan penghasilan ditangguhkan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Utang usaha - pihak ketiga Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Utang usaha - pihak ketiga meningkat sebesar Rp 166.874 juta atau 10,97% ke posisi Rp1.688.217 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.521.343 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan bisnis tahun ini sehingga pembelian persediaan juga meningkat. Utang lain-lain - pihak ketiga Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Utang lain-lain - pihak ketiga meningkat sebesar Rp 53.995 Juta atau 8,87% ke posisi Rp662.449 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp608.454 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan uang muka promosi dari pemasok. Penghasilan Ditangguhkan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Penghasilan Ditangguhkan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun meningkat sebesar Rp 144.405 juta atau 295,19% ke posisi Rp193.325 Juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49.920 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan diterima di muka oleh Entitas Anak terkait jasa penelitian dan pengembangan bisnis convenience store Lawson. Perjanjian terkait jasa ini telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian No. 25.d. Liabilitas jangka panjang Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp 181.759 juta atau 18,74% ke posisi Rp1.151.717 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp969.958 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan bagian jangka panjang dari utang bank jangka panjang. 58
Jumlah liabilitas Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp 256.526 Juta atau 5,50% ke posisi Rp4.918.421 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.661.895 Juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga, utang lain- lain pihak ketiga dan penghasilan ditangguhkan. EKUITAS Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021 Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp 319.083 juta atau 19,13% ke posisi Rp1.986.727 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.667.644 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari laba tahun berjalan tahun 2022. c. Analisa Arus Kas Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan pendanaan untuk aktifitas kegiatan operasional. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan sumber utama likuiditas Perseroan. Jika diperlukan, Perseroan telah menggunakan fasilitas jangka pendek hingga panjang untuk mendanai pengembangan dan belanja modal Perseroan. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktifitas operasi dan fasilitas bank Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar hutang minimal untuk 12 bulan ke depan. Pola Arus Kas Perseroan Perseroan bergerak di bidang perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket. Sekitar 85% dari penjualan diterima dalam bentuk tunai, sisanya dalam bentuk non-tunai seperti melalui kartu debet, kartu kredit, e-wallet dan QRIS. Uang hasil penjualan tunai tersebut akan di-pick up keesokan harinya atau tergantung jadwal pengiriman barang dagangan dari gudang. Pihak yang ditunjuk oleh bank akan melakukan pick-up uang hasil penjualan ke gudang Perseroan untuk kemudian disetorkan ke rekening bank Perseroan. Setelah itu, Perseroan akan menggunakan kas yang diterima tersebut untuk mendanai biaya operasional Perseroan, melunasi utang usaha, melunasi pinjaman bank dan melakukan pengembangan gerai. Untuk membiayai pembelian persediaan dan biaya operasional serta pengembangan gerai, Perseroan menggunakan kas internal Perseroan dan fasilitas pinjaman bank. Tabel berikut menyajikan informasi arus kas Perseroan: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 Desember 2021 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) neto kas dan setara kas Kas dan setara kas awal tahun Kas dan setara kas akhir tahun 1.587.139 (798.433) (615.432) 173.274 243.492 416.766 1.141.971 (657.730) (479.073) 5.168 238.324 243.492 59
Arus Kas dari Aktivitas Operasi (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 31 Desember 2022 2021 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok Pembayarankas untuk karyawan dan beban usaha Kas dihasilkan dari operasi Pembayaran pajak penghasilan Penerimaan kas lainnya Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 15.800.573 (11.705.614) (2.588.758) 1.506.201 (108.047) 188.985 1.587.139 13.550.551 (10.297.579) (2.262.577) 990.395 (72.925) 224.501 1.141.971 Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan Perseroan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas untuk karyawan dan beban usaha, pembayaran pajak penghasilan dan penerimaan kas dari aktivitas lainnya. Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp 445.168 juta atau 38,98% dari Rp 1.141.971 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp 1.587.139 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Peningkatan ini terutama dikarenakan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 2021 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan dari hasil penjualan aset tetap perolehan aset tetap Penambahan uang muka pembelian aset tetap Penambahan aset hak-guna Penerimaan bunga Penambahan beban ditangguhkan Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 7.741 (457.122) (83.210) (246.239) 3.991 (23.594) (798.433) 4.841 (379.033) (43.729) (194.754) 1.599 (46.654) (657.730) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penerimaan dari hasil penjualan aset tetap, perolehan aset tetap, penambahan uang muka aset tetap, penambahan aset hak-guna, penerimaan bunga dan penambahan untuk beban ditangguhkan. Kas untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap seperti untuk pembangunan dan pengembangan gerai-gerai dan gudang serta penambahan untuk asset hak-guna . Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp 140.703 juta atau 21,39% dari Rp 657.730 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp 798.433 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini sejalan dengan penambahan gerai toko baru Perseroan berdampak pada naiknya biaya modal berupa penambahan aset tetap dan aset hak-guna. 60
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 31 Desember 2022 2021 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran utang bank jangka pendek - neto (333.000) (30.000) Utang bank jangka panjang Penerimaan Pembayaran Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran bunga Pembayaran dividen tunai Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 600.000 (550.477) (141.155) (108.221) (82.579) (615.432) 350.000 (520.833) (88.101) (130.042) (60.097) (479.073) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman Perseroan. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari pembayaran utang bank jangka pendek, penerimaan dan pembayaran utang bank jangka panjang, pembayaran liabilitas sewa, pembayaran bunga, pembayaran dividen tunai. Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp136.359 juta atau 28,46% dari Rp479.073 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp615.432 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama dikarenakan perbaikan modal kerja sehingga menurunkan utang bank. d. Analisa Likuiditas Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu. Sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, kejadian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan adalah penambahan dan penutupan gerai-gerai Perseroan. Sumber likuiditas secara internal dan eksternal Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari berasal dari penerimaan tunai dari pelanggan pada gerai-gerai Perseroan. Sedangkan Sumber eksternal dari likuiditas internal Perseroan adalah dari fasilitas pinjaman bank. Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas pinjaman bank dimana per tanggal 31 Desember 2022, jumlah fasilitas pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang yang tidak digunakan oleh Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp1.404 miliar dan Rp400 miliar, secara keseluruhan berjumlah Rp1.804 miliar. Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan signifikan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. 61
Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana dari hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Jika modal kerja Perseroan tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan adalah dengan menarik fasilitas pinjaman bank yang belum digunakan. Berikut adalah tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 2021 Aset Lancar Kas dan Setara Kas Jumlah Aset Lancar Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Tingkat Likuiditas • Current Ratio • Cash Ratio 416.766 2.873.358 3.766.704 0,76 0,11 243.492 2.535.858 3.691.937 0,69 0,07 Rasio Lancar Rasio lancar adalah perbandingan antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek yang mengukur kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah 0,69 dan 0,76. Rasio Kas Rasio kas adalah perbandingan antara kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek yang mengukur kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah 0,07 dan 0,11. 5. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI Selama tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan. 6. BELANJA MODAL Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan belanja modal yang masing-masing mencapai jumlah keseluruhan Rp969.517 juta dan Rp784.369 juta. Pengeluaran belanja modal tersebut dimaksudkan untuk penambahan jumlah gerai, pengembangan gudang dan kantor cabang. Sumber pendanaan Perseroan dan Entitas Anak untuk belanja modal tersebut berasal dari dana internal (kas neto dari aktivitas operasi) dan utang bank. Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material. 7. KEBIJAKAN PEMERINTAH Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan. 8. DAMPAK PERUBAHAN HARGA Selama periode 2 (dua) tahun terakhir tidak ada dampak terhadap perubahan harga penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan karena terhadap fluktuasi harga bahan baku selalu disesuaikan dengan harga penjualan Perseroan. Tidak ada dampak inflasi dan kurs mata valuta asing yang material. 62
9. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Utang Bank a. Utang bank jangka pendek 31 Desember 2022 Pinjaman Berjangka Money Market PT Bank Central Asia Tbk 172.000 Pinjaman revolving PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jumlah 274.000 446.000 b. Utang bank jangka panjang Perusahaan Nilai pokok PT Bank Central Asia Tbk Kredit Investasi 15 Kredit Investasi 16 Kredit Investasi 17 125.000 304.834 500.000 MUFG Bank, Ltd, Jakarta Pinjaman committed term Total nilai pokok 197.221 1.127.055 Dikurangi provisi yang belum diamortisasi PT Bank Central Asia Tbk (6.927) MUFG Bank, Ltd, Jakarta Total provisi (652) (7.579) Total utang bank jangka Panjang - neto Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Bagian jangka Panjang 1.119.476 (353.710) 765.766 Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: Perseroan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") Pada tahun 2010, BCA telah memberikan fasilitas kredit berupa Time Loan Revolving ("TLR"). Pada tanggal 26 September 2019, BCA menyetujui untuk mengalihkan seluruh plafon fasilitas Time Loan Revolving menjadi fasilitas Kredit Lokal (cerukan/overdraft), sehingga jumlah plafon fasilitas kredit adalah sebagai berikut: a. Jumlah plafon fasilitas Kredit Lokal (cerukan/overdraft) adalah sebesar Rp500.000. b. Jumlah plafon fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market sebesar Rp500.000. Seluruh fasilitas di atas akan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 dan dikenakan tingkat suku bunga mengambang. Sehubungan dengan pinjaman di atas, Perusahaan wajib melakukan beberapa hal antara lain: - Tidak menjual dan mengalihkan merek yang dimiliki yaitu "Alfamidi", "Alfamidi super" dan "Midi Fresh" kepada pihak lain. Memastikan dan mempertahankan kepemilikan saham Djoko Susanto dan keluarganya, baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas. Memelihara rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan kelompok usaha tahunan yang telah diaudit sebagai berikut: a. Rasio Interest Bearing Debt terhadap ekuitas maksimal 4 kali. b. Rasio EBITDA + Other Recurring Income terhadap angsuran pokok dan bunga pinjaman minimal 1 kali. c. Rasio piutang usaha dan persediaan terhadap utang usaha dan pinjaman modal kerja dari bank dikurangi kas minimal 1 kali. 63
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") Pada tanggal 27 Juli 2016, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek, Mandiri menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit jangka pendek sebesar Rp150.000, yang bersifat uncommitted, advised dan revolving untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Pada tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek, Mandiri menyetujui perubahan jumlah plafon fasilitas kredit dari Rp150.000 menjadi Rp250.000. Pada tanggal 21 Juli 2020, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek, Mandiri menyetujui perubahan jumlah plafon fasilitas kredit dari Rp250.000 menjadi Rp350.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 26 Juli 2023. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan dari Perusahaan dalam bentuk apapun dan tidak dijamin oleh pihak lain manapun (Negative Pledge). Sehubungan dengan perjanjian kredit di atas, Perusahaan wajib melakukan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut: - Mempertahankan kepemilikan mayoritas Djoko Susanto dan keluarga pada Perusahaan, baik Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perusahaan, termasuk merek dagang "Alfamidi" dan "Alfamidi super". Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: a. Rasio antara EBITDA terhadap jumlah kewajiban bunga (EBITDA to Interest Ratio) minimal 2 kali. b. Rasio antara EBITDA terhadap jumlah kewajiban bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest + Principal Installment) minimal 1 kali. c. Rasio antara jumlah hutang yang berbeban bunga terhadap jumlah modal (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) maksimal 4 kali. MUFG Bank, Ltd., Jakarta ("MUFG") Berdasarkan perjanjian kredit yang terakhir kali diubah pada tanggal 16 Desember 2016, MUFG setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uncommitted dan tanpa jaminan kepada Perusahaan dengan jumlah plafon sebesar Rp200.000. Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pembayaran sewa toko. Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 16 Desember 2022, MUFG setuju untuk mengubah jumlah plafon fasilitas pinjaman di atas dari Rp300.000 menjadi Rp500.000. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 15 Desember 2023 dan dikenakan tingkat suku bunga mengambang. Sehubungan dengan pinjaman dari MUFG diatas, Perusahaan wajib melakukan beberapa hal antara lain: - Memelihara dan mempertahankan seluruh hak, lisensi, izin, hak istimewa, waralaba, paten, hak cipta, merek dagang, nama dagang. Memastikan bahwa Djoko Susanto, baik secara langsung ataupun tidak langsung tetap sebagai pemegang saham mayoritas. Memelihara rasio keuangan tertentu sebagai berikut: a. Rasio hutang berbeban bunga terhadap ekuitas maksimal 3 kali. b. Rasio hutang berbeban bunga terhadap EBITDA maksimal 3,25 kali. Entitas Anak ("LWS") MUFG Bank, Ltd., Jakarta ("MUFG") Pada tanggal 15 Oktober 2018, berdasarkan perjanjian kredit, MUFG setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uncommitted kepada LWS dengan jumlah plafon sebesar Rp20.000. Fasilitas kredit ini ditujukan untuk mendukung biaya sewa dibayar dimuka untuk gerai. 64
Pada tanggal 1 Agustus 2019, berdasarkan perjanjian kredit, MUFG setuju untuk mengubah jumlah plafon fasilitas pinjaman uncommitted ini dari Rp20.000 menjadi Rp35.000. Fasilitas ini tersedia sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020. Perjanjian kredit tersebut telah diperpanjang beberapa kali, terakhir pada tanggal 15 Oktober 2021 yang memperbaharui jangka waktu ketersediaan fasilitas kredit sampai dengan 15 Oktober 2022. Pada tanggal 15 Agustus 2020, LWS dan MUFG menandatangani perjanjian kredit tambahan dimana MUFG setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uncommitted dengan plafon sebesar Rp28.500 yang tersedia sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021. Pada tahun 2021, fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 5,59% sampai dengan 5,71% per tahun. Fasilitas di atas dijamin dengan surat penjaminan dari Mitsubishi Corporation Pada tanggal 14 April 2022, LWS telah melakukan pembayaran kembali atas seluruh jumlah pokok yang belum dilunasi saat itu berikut seluruh bunga yang terakumulasi dan jumlah-jumlah lainnya yang harus dibayar berdasarkan perjanjian kredit secara penuh dan telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian kredit. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, LWS dan dan MUFG selanjutnya telah sepakat untuk menyatakan pengakhiran atas perjanjian kredit. 10. MANAJEMEN RISIKO No. 1. Risiko Persaingan Usaha Risiko Mitigasi Risiko Tim merchandising dan tim operasional Perseroan secara rutin melakukan evaluasi atau pengecekan harga dan unit barang dagangan (SKU) dan berupaya menyediakan barang dagangan yang beragam dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang unggul sesuai segmen konsumen yang dituju. 2. Risiko Perubahan atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Perseroan berupaya meningkatkan pendapatan operasi lainnya melalui peningkatan pendapatan value added services yang berbasis jaringan dan secara aktif memasarkan waralaba Perseroan. Perseroan juga berupaya berinovasi melalui perluasan area penjualan. Perseroan berpartisipasi melalui Aprindo (Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia). Perseroan melakukan dialog dan/atau menyampaikan pandangan Perseroan atas regulasi yang sudah ada atau regulasi baru yang dampaknya terhadap perkembangan bisnis retail lokal khususnya dan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada umumnya. 3. Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Jaringan Distribusi / Gerai Perseroan berusaha menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat luas dengan menggandeng pengusaha lokal di sekitar gerai/gudang Perseroan untuk menjadi pemilik gerai waralaba Perseroan, membantu pedagang kecil di sekitar gerai Perseroan untuk dapat mengakses barang dagangan dari pemasok Perseroan dengan harga khusus, membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar gerai Perseroan, sehingga dengan demikian keberadaan Perseroan yang direpresentasikan dengan gerai/gudang dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas di Indonesia dan komunitas di sekitarnya. Sepanjang peraturan Pemerintah mengijinkan, Perseroan terus membuka gerai pada lokasi dan kota-kota yang masih mempunyai potensi usaha yang bagus. Melakukan perencanaan dan persiapan yang matang, menyiapkan tim yang memadai dan kompeten pada masing-masing cabang yang setiap hari melakukan survei dan melakukan pencarian lokasi yang peruntukannya sesuai dan melengkapi persyaratan yang diminta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 65
4. Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa dan / atau Persyaratan dan Kondisi Ruang Usaha 5. Risiko Sehubungan dengan Syarat-syarat Perdagangan Melakukan negosiasi perpanjangan sewa lebih awal sebelum berakhirnya masa sewa, membina hubungan baik dengan pemilik property dengan memelihara dan menjaga property agar tetap dalam kondisi baik, dan mencari property alternative di lokasi yang berdekatan Perseroan berupaya menjaga hubungan baik dengan para pemasok dengan cara menjaga komitmen yang telah disepakati dan menerapkan pola pikir saling menguntungkan untuk jangka panjang. 6. Risiko Ketergantungan pada Infrastruktur Distribusi Perseroan Maupun Pihak Ketiga / Pemasok 7. Risiko Ketergantungan Teknologi Informasi Untuk mengurangi konsentrasi risiko dari ketergantungan pada pemasok tertentu, Perseroan membeli barang dagangan dari beberapa Pemasok, sehingga kontinuitas pasokan, harga yang kompetitif, dan ketersediaan barang sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat dapat lebih terjamin. Perseroan selalu berupaya secara berkesinambungan untuk mengembangkan bisnis proses atas aktivitas distribusinya, termasuk melakukan tindakan preventif atas kemungkinan terganggunya system tersebut dan juga melakukan pengendalian atas transportasi logistic. Secara rutin tim IT Perseroan atau melalui kerja sama dengan vendor perusahaan IT dan perusahaan telekomunikasi terpilih, melakukan evaluasi dan kajian atas kecukupan jaringan telekomunikasi, kapasitas server atau peralatan IT lainnya dan disaster recovery system serta melakukan investasi sesuai dengan kebutuhan secara konsisten. Organisasi IT, keahlian dan kompetensi sumber daya manusia juga ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan dan kesempatan pengembangan karir. 8. Risiko Sumber Daya Manusia Perseroan telah melakukan upaya penyelarasan pola pikir karyawan Generasi Z serta program loyalitas karyawan, salah satunya melalui Alfamidi Gema Budaya. Terkait aspek ketenagakerjaan, Perseroan juga berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur dengan minimal usia rekrutmen adalah 18 tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Perseroan melakukan perencanaan keuangan yang matang dan berhati-hati, menjaga hubungan baik dengan pemasok dan bank, melakukan diversifikasi sumber pendanaan dan menjaga keseimbangan antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan / ketentuan yang mengatur mengenai ijin usaha dan syarat-syarat perolehan ijin usaha. 9. Risiko Keuangan 10. Risiko Izin Usaha 11. Risiko Bencana Alam Perseroan melakukan perencanaan dan persiapan yang matang, menyiapkan tim yang memadai dan berkompeten pada masing- masing cabang yang setiap hari melakukan survei dan melakukan pencarian lokasi yang peruntukannya sesuai dan melengkapi persyaratan yang diminta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengasuransikan sebagian besar aset Perseroan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan dan Entias Anak perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut: 66
VI. FAKTOR RISIKO Para calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, calon investor agar juga mempertimbangkan berbagai risiko lain yang belum tercakup dalam Prospektus ini, maupun risiko tambahan yang mungkin muncul di masa mendatang. Seluruh risiko tersebut mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN Berikut risiko yang dihadapi Perseroan: 1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN 1.1 Risiko Persaingan usaha Industri ritel merupakan salah satu industri terfragmentasi yang memiliki persaingan yang sangat ketat dimana sebagian besar didominasi oleh peritel tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia (seperti pasar-pasar tradisional, toko-toko kelontong, rombong dan warung) dan peritel modern (seperti minimarket, supermarket dan hypermarket). Untuk mempertahankan dan mengembangkan posisi pasar dalam industri yang sangat ketat dan terfragmentasi, Perseroan dan Entitas Anak secara terus menerus harus memberikan produk yang beragam dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang unggul yang dapat meningkatkan penjualan, marjin penjualan dan keuntungan Perseroan dan Entitas Anak. Kegagalan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan usaha disekitarnya, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keuntungan, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 2.1 Risiko atas Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Seperti halnya semua industri, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap perubahan atas kebijakan atau peraturan Pemerintah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan Perseroan dan Entitas Anak. Perubahan peraturan pemerintah khususnya di bidang perdagangan, waralaba dan peraturan- peraturan lainnya yang terkait dapat mengakibatkan tidak dapat dibukanya gerai baru dan/ atau semakin ketatnya persaingan usaha karena masuknya investor asing yang mempunyai kemampuan permodalan yang lebih besar, sehingga dapat berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap pendapatan Perseroan. 2.2 Risiko Kegagalan dalam Pengembangan Jaringan Gudang / Gerai Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat dipengaruhi secara signifikan oleh keberhasilan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperluas jaringan gudang/gerai. Pada saat ini sebagian besar gerai-gerai Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di pulau Jawa. Salah satu strategi Perseroan dan Entitas Anak adalah memperluas jaringan gudangnya termasuk diantaranya meningkatkan jumlah gerai ke seluruh wilayah Indonesia dimana peluang usaha ritel masih terbuka lebar. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan 67
berhasil dalam mengimplentasikan strategi tersebut. Strategi perluasan jaringan gerai dan gudang Perseroan dan Entitas Anak tergantung pada sejumlah faktor termasuk diantaranya kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh dana sesuai jadwal dan rencana mengelola perluasan usaha tersebut, mempekerjakan dan memberi pelatihan yang cukup bagi para karyawan, tersedianya lokasi pergudangan yang memadai dan cukup serta berhasilnya negosiasi dalam menetapkan syarat-syarat sewa untuk gerai baru yang dapat diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak. Kegagalan Perseroan dan Entitas Anak dalam merealisasikan strategi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. 2.3 Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Sewa Dan/Atau Persyaratan dan Kondisi Ruang Usaha Pada saat ini, kurang lebih sebesar 99% dari jumlah gerai dan sekitar 36% dari jumlah gudang Perseroan dan Entitas Anak yang ada adalah disewa dari pihak lain. Menjelang berakhirnya masa sewa, Perseroan dan Entitas Anak harus melakukan negosiasi syarat dan kondisi sewa yang baru tidak ada jaminan bahwa setiap sewa dapat diperpanjang dengan persyaratan dan kondisi sewa yang dapat diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak. Apabila perpanjangan sewa tidak dapat dilaksanakan atau persyaratan dan kondisi sewa tidak sesuai dengan persyaratan Perseroan dan Entitas Anak, maka Perseroan dan Entitas Anak harus mencari lokasi gerai atau Gudang yang lain. Kegagalan Perseroan dan Entitas Anak dalam menemukan lokasi baru untuk gerai miliknya akan berdampak pada terhentinya kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada kawasan tempat di mana gerai atau Gudang tersebut tadinya berdiri. 2.4 Risiko Sehubungan dengan Syarat-syarat Perdagangan Pada umumnya perusahaan di industri ritel sejenis Perseroan dan Entitas Anak pendapatan sewa- menyewa gondola/rak di dalam gerai dan pendapatan partisipasi promosi yang ditetapkan di dalam syarat-syarat perdagangan (trading terms) antara Perseroan dan Entitas Anak dengan para pemasok merupakan kontributor signifikan dari penghasilan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Trading terms umumnya mempunyai jangka waktu satu tahun dan perpanjangan trading terms tersebut dipengaruhi oleh pencapaian volume penjualan produk pemasok. Ketidakmampuan/kegagalan untuk memperoleh trading terms yang menguntungkan Perseroan dan Entitas Anak dapat mempengaruhi tingkat penghasilan usaha dan laba bersih Perseroan dan Entitas Anak. 2.5 Risiko Ketergantungan pada Infrastruktur Distribusi Perseroan maupun Pihak Ketiga / Pemasok Kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mengirimkan barang dagangannya ke gerai- gerainya secara terjadwal dan tepat waktu sangat bergantung kepada infrastruktur logistik Perseroan dan Entitas Anak maupun pihak ketiga/pemasok. Untuk memenuhi permintaan akan suatu barang terutama barang dagangan yang berputaran tinggi dan tidak hilangnya kesempatan, Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada sistem dan jaringan logistik yang berfungsi dengan baik dan efisien. Apabila terjadi kegagalan ataupun tidak memadainya infrastruktur tersebut yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, aksi terorisme dan atau sebab lainnya, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak berupa terhenti secara sementaranya kegiatan usaha Perseroan sampai dengan ditanggulanginya dampak negatif dari gangguan-gangguan tersebut. 2.6 Risiko Ketergantungan Teknologi Informasi (TI) Operasional Perseroan dan Entitas Anak mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sistem dan jaringan infrastruktur TI Perseroan dan Entitas Anak serta jaringan komunikasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Penggunaan TI tersebut sangat penting dalam penggunaan bar code, point of sales di gerai, sistem pelaporan, inventory, procurement and logistics management 68
yang terintegrasi khususnya antara gudang, gerai serta kantor pusat dan cabangnya. Walaupun sistem TI yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak sudah mencakup disaster and recovery management, akan tetapi tidak menutup kemungkinan sistem TI tersebut mengalami gangguan atau kegagalan. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan dapat berakibat negatif terhadap kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak 2.7 Risiko Sumber Daya Manusia Salah satu keberhasilan Perseroan dan Entitas Anak juga bergantung pada kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidangnya. Kesuksesan Perseroan dan Entitas Anak tergantung dalam batas tertentu, pada terus berlangsungnya hubungan kerja yang baik dari para manajemen kunci yang telah mempunyai pengalaman luas di industri ritel pada umumnya dan usaha ritel Perseroan dan Entitas Anak pada khususnya. Dalam hal terjadi putusnya hubungan kerja dari salah satu atau beberapa manajemen kunci atau kegagalan untuk merekrut penggantinya yang sesuai dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, tidak tersedianya karyawan operasional di gerai maupun gudang atau pemogokan karyawan juga dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan Entitas Anak. 2.8 Risiko Keuangan Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk memperluas dan mengembangkan usahanya yaitu dengan cara menambah jumlah gerai-gerai dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dimana peluang usaha ritel masih terbuka lebar dan mengembangkan produk dan/atau jasa baru. Selain itu Perseroan dan Entitas Anak juga membutuhkan dana untuk modal kerja dan berbagai kebutuhan dan/atau perkembangan yang tidak terantisipasi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan bisa memperoleh pendanaan dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Apabila Kas Neto dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak tidak mencukupi untuk mendanai akitivitas investasi atau dana dari pinjaman pihak ketiga tidak diperoleh sesuai dengan jadwal, rencana dan persyaratan yang kompetitif hal tersebut akan mempengaruhi laba bersih dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. 2.9 Risiko Bencana Alam Bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia seperti gempa bumi maupun banjir, tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi kembali di wilayah Indonesia di masa datang dan tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan dan Entitas Anak baik di lingkungan gerai dan gudang maupun distribusi pasokan barang-barang dari pemasok dan gudang ke gerai yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. 3. RISIKO UMUM 3.1 Risiko Izin Usaha Setiap gerai-gerai dan gudang yang didirikan oleh Perseroan dan Entitas Anak harus memiliki ijin usaha dari instansi yang berwenang. Ijin-ijin ini dapat diperoleh apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan dari instansi tersebut, antara lain gerai- gerai dan gudang tersebut telah memenuhi persyaratan mengenai luas bangunan, jenis bangunan dan keberadaan gerai-gerai dan gudang Perseroan dan Entitas Anak memberikan dampak baik dan diterima oleh masyarakat sekitar. Tidak ada jaminan bahwa setiap gerai- gerai dan gudang yang ada atau yang baru akan dibuka akan mendapatkan seluruh ijin usaha yang seharusnya diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 69
3.2 Risiko Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan Kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan di dalam negeri yang tidak stabil dapat mempengaruhi stabilitas usaha di segala bidang termasuk bidang industri ritel dimana kondisi ini juga merupakan faktor di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak. Kerusuhan atau gejolak sosial serta adanya ancaman terorisme dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan Pemerintah, perubahan tatanan politik dan ekonomi. Gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan ketidakpastian yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak dimana akan menurunkan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. 3.3 Risiko Gugatan Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usahanya berhubungan dengan banyak pihak seperti pemasok, pemilik tanah dan bangunan toko serta gudang yang disewa Perseroan dan Entitas Anak, pewaralaba dan pihak-pihak lainnya yang dapat menimbulkan terjadinya gugatan hukum. Jika terjadi gugatan hukum yang material yang berlanjut pada dikeluarkannya putusan oleh pengadilan yang berwenang yang mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak membayar ganti rugi, maka hal ini dapat berdampak negatif bagi arus kas dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak 4. RISIKO BAGI INVESTOR 4.1 Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid. 4.2 Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan Harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan antara lain: • • • • • Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor; Perubahan rekomendasi para analis pasar modal; Perubahan kondisi perekonomian Indonesia; Perubahan kondisi politik Indonesia; Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.
4.3 Risiko Kebijakan Dividen Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan: • Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen; Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang; Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. • MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI BERDASARKAN BOBOT MASING- MASING RISIKO DARI YANG PALING BERAT SAMPAI YANG PALING RINGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN 70
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang laporannya telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 28 April 2023, sebelum penerbitan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang diacu dibawah ini, dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses melalui website KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022. Pada tanggal 17 Mei 2023, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diaktakan dengan Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. No.52, para pemegang saham Perseroan menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dimana sebesar Rp1.000.000.000 sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 30 Mei 2023 sebesar Rp119.905.884.800, serta mengangkat Bapak Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktor Boy Rafli Amar, M.H., menjadi Komisaris Independen Perseroan. Selain hal tersebut, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Kelompok Usaha yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 17 April 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. No. 00881/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00880/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/ IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1561) dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal lainnya mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan Kembali laporan-laporan auditor independen, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraph "Hal Audit Utama" mengenai penilaian penurunan nilai atas aset tetap dan aset hak guna. 71
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1.1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan didirikan dengan nama "PT MIDIMART UTAMA" pada tanggal 28 Juni 2007 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Midimart Utama No. 37 tanggal 28 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. W7-08522.HT.01.01-TH.2007 tanggal 31 Juli 2007 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Tangerang No. 1429/BH.3006/ VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 2007, Tambahan No. 9559; Perseroan pada saat pendirian berkedudukan di Kota Tangerang. Anggaran Dasar Perseroan juga telah sesuai dengan ketentuan (i) Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; (ii) POJK No. 33/ 2014; (iii) POJK No. 15/ 2020; dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. 193 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0037316.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0115262.AH.01.Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 097 tanggal 6 Desember 2022, Tambahan No. 042463. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sehubungan dengan penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan pemecahan nilai nominal saham dari semula Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham menjadi Rp10,- (sepuluh rupiah) per lembar saham sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Midi Utama Indonesia Tbk No. 49 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011431.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0035791.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 ("Akta No. 49/2023"). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 49/2023, maksud dan tujuan Perseroan ialah: a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran; b. menjalankan usaha dalam bidang industri makanan; c. menjalankan usaha dalam bidang jasa keuangan; d. menjalankan usaha dalam bidang konstruksi; e. menjalankan usaha dalam bidang industri percetakan; f. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan; g. menjalankan usaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; dan h. menjalankan usaha dalam bidang real estat. 72
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. Perdagangan eceran Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket, yatu perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self-service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak- anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: a. Perdagangan eceran i. Menjalankan usaha perdagangan eceran peralatan rumah tangga dari tekstil, yaitu usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain- lain. ii. Menjalankan usaha perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, yaitu usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fiting dan sekering. iii. Menjalankan usaha perdagangan eceran barang pecah belah dari perlengkapan dapur dari plastik, yaitu usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen. iv. Menjalankan usaha perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam sub golongan 4759, yaitu usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam sub golongan 4759 yang belum diklasifikasikan di tempat lain. v. Menjalankan usaha perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, yaitu usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis. vi. Menjalankan usaha perdagangan eceran hasil percetakan dan penerbitan, yaitu usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, bulletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar. vii. Menjalankan usaha perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, yaitu usaha perdagangan eceran khusus kertas karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila karton buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplicator. viii. Menjalankan usaha perdagangan eceran aromatic/penyegar (minyak astiri), yaitu usaha perdagangan eceran khusus aromatik/penyegar minyak astiri, seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi. ix. Menjalankan usaha perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada kelompok 47771 sampai dengan 47774, yaitu usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47771 sampai dengan 47774 seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu simplisia). 73
x. Menjalankan usaha perdagangan eceran pembungkus dari plastik, yaitu perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya. xi. Menjalankan usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, yaitu usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, senjata dan amunisi, perangko dan uang logam dan produk bukan makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. xii. Menjalankan usaha perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran, yaitu usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya. xiii. Menjalankan usaha perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium, yaitu usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepoint, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya. xiv. Menjalankan usaha perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi, yaitu usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya. xv. Menjalankan usaha perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, yaitu usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi internet, media massa dan sejenisnya. xvi. Menjalankan usaha perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, yaitu usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya. b. Industri produk roti dan kue Menjalan usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biscuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin, industri tortillas, dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet. c. Perantara moneter lainnya Menjalankan usaha perantara moneter lainnya, antara lain, kegiatan money order (pengiriman uang). d. Konstruksi Gedung i. Menjalankan usaha konstruksi gedung perbelanjaan, yaitu usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. ii. Menjalankan usaha konstruksi gedung lainnya, usaha pembangunan gedung yang untuk penggunaan selain dalam kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, Gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. 74
e. Industri Percetakan i. Menjalankan usaha industri pencetakan umum, yaitu kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat, pencetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi, dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui computer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. ii. Menjalankan kegiatan jasa penunjang pencetakan, yaitu usaha penjilidan lembar cetakan, misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan sebagainya, dengan melipat, memasang, menjahit, merekatkan, menyatukan, penjilidan dengan perekat, perapihan dan gold stamping; produksi composed type, plates cylinders, penjilidan buku; komposisi, pemasangan huruf, pemasangan foto, input data mencakup scanning dan pengenalan karakter atau huruf optik, penyusunan elektronik; pembuatan gambar mencakup pemasangan image atau gambar (untuk proses pencetakan mesin cetak dan offset); pengukiran atau sketsa cylinders untuk gravure; proses pembuatan gambar langsung di atas pelat (termasuk pelat fotopolimer); pembuatan gambar untuk pencetakan dan pengecapan relief; pembuatan cetakan untuk percobaan, pekerjaan artistic mencakup penyiapan batu litho dan woodblocks (produksi batu lithographic untuk digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain); pembuatan barang reprografi; desain barang cetakan seperti sketsa, layout, barang contoh dan sebagainya; dan kegiatan grafis lainnya seperti die sinking dan die-stamping, penggandaan huruf braille, pemukulan dan pengeboran, penyulaman timbul, pemvernisan dan pelapisan, penyisipan dan pelipatan. f. Pengangkutan dan pergudangan i. Menjalankan usaha angkutan bermotor untuk barang umum, yaitu usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan container. ii. Menjalankan usaha pergudangan dan penyimpanan, yaitu usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. g. Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta Menjalankan usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial dimana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset non finansial yang tidak berwujud (bukan karya/ hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trademark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya. h. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa menjalankan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. 75
1.2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Berikut adalah uraian tentang perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran: Tahun 2020-2022 Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan terhitung sejak penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2011. Nilai Nominal Rp100,- per Saham Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 2. Masyarakat (di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel 9.000.000.000 2.577.547.300 304.805.700 2.882.353.000 6.117.647.000 900.000.000.000 257.754.730.000 30.480.570.000 288.235.300.000 611.764.700.000 89,43 10,57 100,00 Tahun 2023 Pada tahun 2023 telah terjadi perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp100,- menjadi sebesar Rp10,- (stock split) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp10,- per Saham Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 2. Masyarakat (di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel 90.000.000.000 25.775.473.000 3.048.057.000 28.823.530.000 61.176.470.000 900.000.000.000 257.754.730.000 30.480.570.000 288.235.300.000 611.764.700.000 89,43 10,57 100,00 1.3. Dokumen Perizinan Perseroan Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini: No 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120007230517 tanggal 1 Februari 2019. Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) No. 5/SIPTW/04/2021 tanggal 20 April 2021. 3. Sertifikat Tanda Izin No. 21/244/DKSP/90 tanggal 13 Februari 2019 jo. Surat Bank Indonesia No. 23/1377/Jkt/Srt/B perihal Konversi Izin Penyelenggaran Jasa Pembayaran Paska Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Masa Berlaku Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha 20 April 2021 s/d 25 April 2026 Berlaku sejak tanggal ditetapkan. Instansi yang menerbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Direktorat Negeri. Bank Indonesia. Jendral Perdagangan Dalam 4. Nomor Pokok Wajib Pajak 02.672.927.7-054.000. 4. Nomor Pokok Wajib Pajak 02.672.927.7-054.000.
Direktorat Pajak, Keuangan Republik Indonesia. Jendral Kementrian 5. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00339/ WPJ.07/KP.0803/2012 tanggal 30 Mei 2012.
Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Direktorat Kementrian Pajak, Keuangan Republik Indonesia. Jendral 6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-03847/WPJ.08/KP.0903/2009 tanggal 30 Mei 2012.
Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Direktorat Kementrian Pajak, Keuangan Republik Indonesia. Jendral 76
1.4. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan A. Tanah-tanah dan bangunan yang Dikuasai Perseroan Perseroan menguasai secara sah harta kekayaan dengan rincian sebagai berikut: 1. Hak Guna Bangunan NO SERTIPIKAT HGB NOMOR TANGGAL BERLAKU HINGGA GAMBAR SITUASI/ SURAT UKUR NOMOR TANGGAL LUAS (m²) LOKASI 1. 02879 02-06-2008 05-06-2038 42/Rengas/2006 06-05-2008 735 Kelurahan Kecamatan : Ciputat Timur Kota Provinsi : Rengas : Tangerang : Banten 2. 291 09-09-1996 29-06-2042 6692/1996 07-05-1996 40.075 Kelurahan Kecamatan : Cikarang Utara Kota Provinsi : Harjamekar : Bekasi : Jawa Barat 3. 00616 11-12-2008 23-10-2038 32/Ciputat/2008 19-11-2008 307 Kelurahan : Ciputat Kecamatan : Ciputat Kota Provinsi : Tangerang : Banten 4. 00617 11-12-2008 23-10-2038 33/Ciputat/2008 19-11-2008 728 : Ciputat Kelurahan Kecamatan : Ciputat Kota Provinsi : Tangerang : Banten 5. 00618 11-12-2008 23-10-2038 34/Ciputat/2008 19-11-2008 1.659 Kelurahan : Ciputat Kecamatan : Ciputat Kota Provinsi : Tangerang : Banten Kelurahan : Gunung Sahari 6. 1536 01-04-1998 28-11-2036 2/1998 27-02-1998 712 Selatan Kecamatan : Kemayoran Kota Provinsi : Jakarta Pusat : DKI Jakarta 7. 1316 20-01-2010 20-05-2040 00248/2008 01-09-2008 512 Kelurahan : Johar Baru Kecamatan : Johar Baru Kabupaten : Jakarta Pusat Provinsi : DKI Jakarta 8. 7168 20-03-2009 18-03-2028 00015/2009 04-03-2009 72 : Kalideres Kelurahan Kecamatan : Kalideres Kota Provinsi : Jakarta Barat : DKI Jakarta 9. 7169 20-03-2009 18-03-2028 00016/2009 04-03-2009 60 Kelurahan : Kalideres Kecamatan : Kalideres Kota Provinsi : Jakarta Barat : DKI Jakarta 10. 7170 20-03-2008 18-03-2028 00017/2009 04-03-2009 60 Kelurahan : Kalideres Kecamatan : Kalideres Kota Provinsi : Jakarta Barat : DKI Jakarta 11. 7171 20-03-2008 18-03-2028 00018/2009 04-03-2009 72 Kelurahan : Kalideres Kecamatan : Kalideres Kota Provinsi : Jakarta Barat : DKI Jakarta 12. 7172 20-03-2008 18-03-2028 00019/2009 04-03-2009 60 Kelurahan : Kalideres Kecamatan : Kalideres Kota Provinsi : Jakarta Barat : DKI Jakarta 13. 04260 17-06-2010 24-09-2041 310/ Medang/2008 05-11-2008 144 Kelurahan Kecamatan : Pagedangan Kota Provinsi : Medang : Tangerang : Banten 14. 04261 17-06-2010 24-09-2041 311/ Medang/2008 05-11-2008 76 Kelurahan Kecamatan : Pagedangan Kota Provinsi : Medang : Tangerang : Banten 15. 04262 17-06-2010 24-09-2041 312/ Medang/2008 05-11-2008 76 Kelurahan Kecamatan : Pagedangan Kota Provinsi : Medang : Tangerang : Banten 77 TERDAFTAR ATAS NAMA Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan KETERANGAN Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan.
NO 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. SERTIPIKAT HGB NOMOR TANGGAL BERLAKU HINGGA GAMBAR SITUASI/ SURAT UKUR NOMOR TANGGAL LUAS (m²) 04263 17-06-2010 24-09-2041 313/ Medang/2008 05-11-2008 76 04264 17-06-2010 24-09-2041 314/ Medang/2008 05-11-2008 76 1359 21-05-1985 16-12-2039 1359/1985 14-03-1985 553 4623 15-06-2009 24-09-2024 70/ Jayamukti/2009 29-04-2009 98 4624 15-06-2009 24-09-2024 71/ Jayamukti/2009 29-04-2009 65 4625 15-06-2009 24-09-2024 72/ Jayamukti/2009 29-04-2009 65 4626 15-06-2009 24-09-2024 73/ Jayamukti/2009 29-04-2009 65 4627 15-06-2009 24-09-2024 74/ Jayamukti/2009 29-04-2009 65 3196 28-11-2006 18-09-2038 172/ Pisangan/2006 29-09-2006 75 3197 28-11-2006 18-09-2038 173/ Pisangan/2006 29-09-2006 75 3198 28-11-2006 18-09-2038 171/ Pisangan/2006 29-09-2006 106 3141 10-04-1995 02-04-2046 661/2016 23-08-2016 745 01657 23-10-2014 08-10-2034 00874/BP/2014 13-05-2014 8.113 01802 08-03-2016 17-01-2036 01040/BP/2015 28-01-2015 1.068 01803 08-03-2016 17-01-2036 01041/BP/2015 28-01-2015 2.820 00336 04-01-2002 06-09-2042 79/Bunder/2001 10-12-2001 12.957 00337 03-08-1990 06-09-2042 1679/1990 25-07-1990 6.193 00338 04-01-2002 06-09-2042 81/Bunder/2001 10-12-2001 9.425 78 LOKASI Kelurahan Kecamatan : Pagedangan Kota Provinsi : Medang : Tangerang : Banten Kelurahan Kecamatan : Pagedangan Kota Provinsi : Medang : Tangerang : Banten Kelurahan Kecamatan : Pesanggrahan : Jakarta Selatan Kota : DKI Jakarta Provinsi : Petukangan Utara Kelurahan Kecamatan : Cikarang Pusat Kota Provinsi : Jayamukti : Bekasi : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Cikarang Pusat Kota Provinsi : Jayamukti : Bekasi : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Cikarang Pusat Kota Provinsi : Jayamukti : Bekasi : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Cikarang Pusat Kota Provinsi : Jayamukti : Bekasi : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Cikarang Pusat Kota Provinsi : Jayamukti : Bekasi : Jawa Barat Desa Kecamatan : Ciputat Kabupaten : Tangerang Provinsi : Pisangan : Banten Desa Kecamatan : Ciputat Kabupaten : Tangerang Provinsi : Pisangan : Banten Desa Kecamatan : Ciputat Kabupaten : Tangerang Provinsi : Pisangan : Banten Desa Kecamatan : Bekasi Timur Kabupaten : Bekasi Provinsi : Aren Jaya : Jawa Barat Desa Kecamatan : Samarinda Ulu Kabupaten : Samarinda Provinsi : Bukit Pinang : Kalimantan Timur Desa Kecamatan : Samarinda Ulu Kabupaten : Samarinda Provinsi : Bukit Pinang : Kalimantan Timur Desa Kecamatan : Samarinda Ulu Kabupaten : Samarinda Provinsi : Bukit Pinang : Kalimantan Timur Desa : Bunder Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Desa : Bunder Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Desa : Bunder Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten TERDAFTAR ATAS NAMA Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan KETERANGAN Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan.
NO 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. SERTIPIKAT HGB NOMOR TANGGAL BERLAKU HINGGA GAMBAR SITUASI/ SURAT UKUR NOMOR TANGGAL LUAS (m²) 00339 13-06-1990 06-09-2042 1069/1990 21-05-1990 2.720 00340 13-06-1990 06-09-2042 1062/1990 21-05-1990 3.400 00341 13-06-1990 06-09-2042 1068/1990 21-05-1990 2.936 00342 13-06-1990 06-09-2042 1063/1990 21-05-1990 3.375 00343 13-06-1990 06-09-2042 1064/1990 21-05-1990 7.063 00344 13-06-1990 06-09-2042 1066/1990 21-05-1990 3.225 00345 13-06-1990 06-09-2042 1065/1990 21-05-1990 3.120 00346 13-06-1990 06-09-2042 1067/1990 21-05-1990 2.115 20221 05-11-2009 24-05-2036 01609/Bira/2009 02-11-2009 19.363 441 28-09-2011 26-10-2036 1100/Bandar Setia/2011 22-09-2011 100 442 28-09-2011 26-10-2036 1099/Bandar Setia/2011 22-09-2011 100 443 28-09-2011 26-10-2036 1101/Bandar Setia/2011 22-09-2011 100 474 25-03-1992 25-07-2036 4536/1991 21-03-1992 442 504 19-10-2011 21-12-2046 00018/SLL/2011 15-08-2011 867 1243 27-06-2007 09-08-2046 04058/Sungai 12-04-2007 477 Bambu/2007 67 04-02-1993 02-02-2033 901/1993 30-01-1993 23.333 29 20-06-1996 18-06-2026 940 11-06-1996 30.465 79 LOKASI : Bunder Desa Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Desa : Bunder Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Desa : Bunder Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten : Bunder Desa Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Desa : Bunder Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Desa : Bunder Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Desa : Bunder Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten : Bunder Desa Kecamatan : Cikupa Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Kelurahan Kecamatan : Tamalanrea Kabupaten : Kota Makassar Provinsi : Bira : Sulawesi Selatan Kelurahan Kecamatan : Percut Sei Tuan Kabupaten : Deli Serdang Provinsi : Bandar Klippa : Sumatera Utara Kelurahan Kecamatan : Percut Sei Tuan Kabupaten : Deli Serdang Provinsi : Bandar Klippa : Sumatera Utara Kelurahan Kecamatan : Percut Sei Tuan Kabupaten : Deli Serdang Provinsi : Bandar Klippa : Sumatera Utara Kelurahan Kecamatan : Medan Latuhan Kabupaten : Medan Provinsi : Terjun : Sumatera Utara Kelurahan Kecamatan : Samarinda Ilir Kabupaten : Samarinda Provinsi : Selili : Kalimantan Timur Kelurahan Kecamatan : Tanjung Priok Kabupaten : Jakarta Utara Provinsi : Sungai Bambu : DKI Jakarta Kelurahan Kecamatan : Medan Amplas Kabupaten : Medan Provinsi : Timbang Deli : Sumatera Utara Kelurahan Kecamatan : Beji Kabupaten : Pasuruan Provinsi : Cangkringmalang : Jawa Timur TERDAFTAR ATAS NAMA Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan KETERANGAN Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan.
NO 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. SERTIPIKAT HGB NOMOR TANGGAL BERLAKU HINGGA GAMBAR SITUASI/ SURAT UKUR NOMOR TANGGAL LUAS (m²) 06381 06-03-2019 15-11-2048 7202/Petir/2019 27-02-2019 720 00720 19-02-2020 19-02-2050 00011/ Ciracas/2020 20-01-2020 1.214 00180 15-05-2012 14-05-2042 01616/Birobuli 04-01-2012 18.158 Selatan/2012 01515 05-03-2019 23-02-2045 83/Beji/2010 23-04-2010 512 06512 20-08-2018 17-06-2045 00464/ Cisalak/2016 14-08-2018 72 06513 20-08-2018 17-06-2045 00463/ Cisalak/2018 14-08-2018 72 6514 26-08-2019 28-06-2045 00534/ Cisalak/2019 15-08-2019 72 6515 03-08-2020 13-08-2045 00555/ Cisalak/2020 22-07-2020 20 02171 07-07-2021 20-05-2046 05000/2021 20-05-2021 14.065 00003 18-12-2002 18-12-2032 00108/ Boyou/2021 12-12-2002 966 00004 01-03-2004 01-03-2034 00109/ Boyou/2021 28-10-2003 964 2884 21-07-2014 28-12-2051 37/Ciparigi/2014 10-07-2014 262 2885 11-06-2014 28-12-2051 28/Ciparigi/2014 07-05-2014 249 2886 11-06-2014 28-12-2051 29/Ciparigi/2014 07-05-2014 246 03201 28-11-2006 24-10-2038 174/ Pisangan/2006 29-09-2006 75 00788 14-12-2022 13-12-2052 02307/ Winong/2022 14-12-2022 4.948 00789 14-12-2022 13-12-2052 02311/ Winong/2022 14-12-2022 936 80 LOKASI Kelurahan Kecamatan : Cipondoh Kabupaten : Tangerang Provinsi : Petir : Banten Kelurahan Kecamatan : Ciracas Kabupaten : Jakarta Timur Provinsi : Ciracas : DKI Jakarta Kelurahan Kecamatan : Palu Selatan Kabupaten : Palu Provinsi : Birobuli Selatan : Sulawesi Tengah : Beji Kelurahan Kecamatan : Beji Kabupaten : Depok Provinsi : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Sukmajaya Kabupaten : Depok Provinsi : Cisalak : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Sukmajaya Kabupaten : Depok Provinsi : Cisalak : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Sukmajaya Kabupaten : Depok Provinsi : Cisalak : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Sukmajaya Kabupaten : Depok Provinsi : Cisalak : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Baruga Kabupaten : Kendari Provinsi : Watubangga : Sulawesi Tenggara Desa Kecamatan : Luwuk Utara Kabupaten : Banggai Provinsi : Boyou : Sulawesi Tengah Desa Kecamatan : Luwuk Utara Kabupaten : Banggai Provinsi : Boyou : Sulawesi Tengah Kelurahan Kecamatan : Bogor Utara Kabupaten : Bogor Provinsi : Ciparigi : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Bogor Utara Kabupaten : Bogor Provinsi : Ciparigi : Jawa Barat Kelurahan Kecamatan : Bogor Utara Kabupaten : Bogor Provinsi : Ciparigi : Jawa Barat Kelurahan : Pisangan Kecamatan : Ciputat Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Desa : Winong Kecamatan : Boyolali Kabupaten : Boyolali Provinsi : Jawa Tengah Desa : Winong Kecamatan : Boyolali Kabupaten : Boyolali Provinsi : Jawa Tengah TERDAFTAR ATAS NAMA Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan KETERANGAN Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan. Tidak sedang dijaminkan.
NO SERTIPIKAT HGB NOMOR TANGGAL BERLAKU HINGGA GAMBAR SITUASI/ SURAT UKUR NOMOR TANGGAL LUAS (m²) LOKASI TERDAFTAR ATAS NAMA KETERANGAN 68. 00790 14-12-2022 13-12-2052 02308/ Winong/2022 14-12-2022 448 : Winong Desa Kecamatan : Boyolali Kabupaten : Boyolali Provinsi : Jawa Tengah Perseroan Tidak sedang dijaminkan. 69. 00791 14-12-2022 13-02-2052 02309/ Winong/2022 14-12-2022 12.785 Desa : Winong Kecamatan : Boyolali Kabupaten : Boyolali Provinsi : Jawa Tengah Perseroan Tidak sedang dijaminkan. 70. 00792 15-12-2022 14-12-2052 02310/ Winong/2022 14-12-2022 8.688 Desa : Winong Kecamatan : Boyolali Kabupaten : Boyolali Provinsi : Jawa Tengah Perseroan Tidak sedang dijaminkan. 71. 05764 31-05-2017 24-10-2052 02181/ Matungkas/2017 03-03-2017 37.490 Kelurahan Kecamatan : Dimembe Kabupaten : Minahasa Utara Provinsi : Matungkas : Sulawesi Utara Perseroan Tidak sedang dijaminkan. Total 294.151 2. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) NO. SERTIFIKAT HMSRS NOMOR TANGGAL BERLAKU HINGGA GAMBAR DENAH NOMOR TANGGAL LUAS (m²) LOKASI TERDAFTAR ATAS NAMA KETERANGAN 1. 29 22-01-2013 19-07- 2024 29/2013 17-01-2013 190,28 Kelurahan : Babatan Kecamatan : Wiyung Kotamadya : Surabaya Provinsi : Jawa Timur Perseroan Tidak sedang dijaminkan. 2. 30 22-01-2013 19-07- 2024 30/2013 17-01-2013 190,04 : Babatan Kelurahan Kecamatan : Wiyung Kotamadya : Surabaya Provinsi : Jawa Timur Perseroan Tidak sedang dijaminkan. Total 380,32 B. Kendaraan Bermotor Perseroan memiliki sekitar 753 kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. C. Mesin-Mesin Produksi No. 1. 2. 3. Nama Mesin REFRIGERATION EQUIPMENT Mesin pendingin untuk penyimpanan jenis makanan fresh food CONVEYOR FORK LIFT Kegunaan Mesin penggerak pengiriman barang dagangan dari picking Mesin penggerak untuk memindahkan barang dagangan di Warehouse Jumlah 11 3 38 1.5. Asuransi Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut: A. Asuransi atas Bangunan, Mesin dan Kegiatan Operasional Perseroan No. 1. No Polis 0101-1212-22- 000031 Perusahaan Asuransi PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia Jangka Waktu 27-08-2022 s/d 27-08-2023 Obyek Pertanggungan Asuransi atas pengiriman uang yang dijalankan oleh Perseroan Jenis Pertanggungan Money Insurance Harga Pertanggungan (Rp) 62.425.000.000,- 81
No. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. No Polis 0101-0308-22- 000025 0101-12-02-22- 000021 0101-0803-22- 000182 0101-0803-22- 000183 0101-0803-22- 000181 0101-0803-22- 000184 0101-0109-22- 0020068 0101-01-09-22- 0020318 Perusahaan Asuransi PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia Jangka Waktu 27-08-2022 s/d 27-08-2023 27-08-2022 s/d 27-08-2023 27-08-2022 s/d 27-08-2023 27-08-2022 s/d 27-08-2023 27-08-2022 s/d 27-08-2023 27-08-2022 s/d 27-08-2023 27-08-2022 s/d 27-08-2023 27-08-2022 s/d 27-08-2023 Obyek Pertanggungan Asuransi atas pengangkutan uang yang dilakukan oleh Peseroan Kerugian, kerusakan, atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh ketidakjujuran dan penipuan oleh karyawaran Perseroan. Barang-barang berupa mesin pada toko Perseroan yang berlokasi di Medan, Samarinda, Bitung, Yogyakarta, Manado, Kendari, Ambon, Nias, Halmahera utara, Ternate, dan Sulawsi Tengah. Barang-barang berupa mesin pada kantor Perseroan yang berlokasi di Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9 Alam Sutera, Panunggan Timur, Pinang, Tangerang Barang-barang berupa mesin pada toko-toko Perseroan yang berlokasi di Bekasi, Medan, Samarinda, Bitung, Yogyakarta, Manado, Kendari dan Ambon. Barang-barang berupa mesin pada toko-toko Perseroan yang berlokasi di Bekasi, Bitung, Makasar, Pasuruan, dan Yogyakarta. Bangunan-bangunan toko Perseroan yang berlokasi di Medan, Samarinda, Bitung, Yogyakarta, Manado, Kendari, Ambon, Nias, Tobelo, Ternate, dan Sulawesi Tengah Bangunan-bangunan toko Perseroan yang berlokasi di Bekasi, Bitung, Makasar, Pasuruan, dan Yogyakarta. 82 Jenis Pertanggungan Cash In Transit Fidelity Guarentee Machinery Breakdown Machinery Breakdown Machinery Breakdown Machinery Breakdown Indonesian Standard Earthquake Indonesian Standard Earthquake Harga Pertanggungan (Rp) 350.000.000.000,- 500.000.000,- 6.000.000.000,- 500.000.000,- 62.150.000.000,- 1.650.000.000,- 766.002.822.944,75 28.486.819.500,-
No. No Polis 10. 0101-0109-22- 002005 Perusahaan Asuransi PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia Jangka Waktu 27-08-2022 s/d 27-08-2023 Obyek Pertanggungan Bangunan, mesin, peralatan, perlengkapan pada toko-toko Perseroan yang berlokasi di Bekasi, Medan, Samarinda, Bitung, Yogyakarta, Manado, Kendari,dan Ambon. Harga Jenis Pertanggungan Pertanggungan (Rp) Property All Risk 3.148.945.849.069,40 11. 0101-0901-22- 000144 PT Avris General Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Lippo General Insurance, dan PT Zurich Insurance Indonesia 27-08-2022 s/d 27-08-2023 Ganti rugi dan semua biaya dan pengeluaran litigasi yang timbul dari cedera tubuh, penyakit, termasuk kematian dan/atau kerugian atau kerusakan harta benda pihak ketiga baik yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di tempat yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh Tertanggung dan/ atau kecelakaan yang terjadi dari tempat tersebut, tetapi hanya untuk mengeluarkan operasional Tertanggung yang sedang berlangsung. Public Liability 621.500.000.000,- 12. 1801352200037 PT Lippo General Insurance Tbk. 27-08-2022 s/d 27-08-2023 Bangunan, mesin, perlatan, dan perlengkapan pada toko-toko Perseroan yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tengah, Ambon, Yogyakarta, Samarinda, Manado, dan Bitung. Terorrism and Sabotage 625.171.557.051,- 13. 990122010209 PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. 27-08-2022 s/d 27-08-2023 Bangunan, peralatan, dan perlengkapan yang berlokasi pada toko-toko Perseroan yang berlokasi di Bekasi, Makasar, Bitung, Pasuruan, Palu, dan Bekasi. Property All Risk 1.317.850.704.500,- 14. P15117101760- 010 PT Asuransi Bintang Tbk. 27-08-2022 s/d 27-08-2023 Bangunan, mesin, perlatan, dan perlengkapan pada toko-toko Perseroan yang berlokasi di Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jayapura. Terrorism and Sabotage 778.465.210.506,21 Sehubungan dengan Perjanjian Asuransi Perseroan di atas, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak asuransi dalam hal ini adalah Perusahaan Asuransi yang menjadi pihak dalam perjanjian asuransi yang dimiliki oleh Perseroan. 83
B. Asuransi Kendaraan Bermotor No. 1. No Polis 071/MVFPG/CN/ IV/2023 Perusahaan Asuransi PT Asuransi FPG Indonesia Jangka Waktu 31-03-2023 s/d 31-03-2024 Obyek Pertanggungan 15 kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan. Jenis Pertanggungan Kendaraan Bermotor Harga Pertanggungan (Rp) 2.743.000.000,- 2. 072/MVFPG/CN/ IV/2023 PT Asuransi FPG Indonesia 31-03-2023 s/d 31-03-2024 734 kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan. Kendaraan Bermotor 7.101.350.000,- 3. 073/MVFPG/CN/ IV/2023 PT Asuransi FPG Indonesia 31-03-2023 s/d 31-03-2024 Kendaraan Bermotor yang dimiliki Perseroan oleh sebagai berikut: a. Mitsubishi FE 71 Truck, No. Kendaraan Bermotor 440.000.000,- Polisi: B 9299 VZM; b. Mitsubishi FE 71 Truck, No. Polisi: B 9330 VQO; c. Mitshubishi L 300 Pick Up, No. Polisi: B 9138 VZB; dan d. Mitshubishi FE 71 Truck, No. Polisi: BK 8351 AC. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan perjanjian- perjanjian yang telah dibuat dan dimiliki oleh Perseroan dengan Perusahaan Asuransi tersebut diatas. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset tetap, kecuali tanah telah diasuransikan terhadap seluruh risiko dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp6.272.312 dan Rp5.833.980. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan. 84
n a o r e s r e P a h a s U k o p m o l e K m a h a S n a k i l i m e p e K r u t k u r t S . 6 1 . O T N A S U S O K O J D % 0 4 , 5 9 A I L U M A N A D R E P T P R A J A F % 9 9 , 9 9 S A R A L E S A T P C T P I G N U G A % 9 0 , 7 8 % 3 8 , 2 1 O D N F L A A R A T N A M G S T P I I % 9 1 , 3 5 C I L B U P A R A F L A R E B M U S T P I . K B T A Y A J I R T i t r a w a M g n a d n E i t n a i l u Y a n i l e V a s e r e h T a i r a M i o t n a y l l u R % 0 9 9 , % 3 4 9 8 , % 2 0 , 0 % 3 2 , 0 % 2 4 , 0 A M A T U I D M T P I . K B T A S E N O D N I I % 0 0 , 0 7 A N U G W R A C N A L T P I A R E T H A J E S . o t n a s u S o k o D h a a d a j l n a o r e s r e P s a t a i l a d n e g n e p n a d ) r e n w o l a c fi e n e b i e t a m i t l u ( r i h k a t a a f n a m k i l i m e p , n a k t i b r e t i d i n i s u t k e p s o r P t a a s a d a P k b T a y a j i r T a i r a f l A r e b m u S T P h a a d a n a o r e s r e P l i l a d n e g n e P m a h a S g n a g e m e P , n a k t i b r e t i d i n i s u t k e p s o r P t a a s a d a P p s n i r i P n a p a r e n e P g n a t n e t 8 1 0 2 n u h a t 3 1 . o N n e d s e r P n a r u t a r e P m a a d d u s k a m d a n a m a g a b e s r i h k a i l i i t a a f n a m k i l i m e p i a g a b e s a i r e t i r k i h u n e m e m h a e t o t n a s u S o k o D l j e m s i r o r e T n a a n a d n e P a n a d P k a d n T n a d g n a U n a c u c n e P a n a d P k a d n T n a s a i i i i i t n a r e b m e P n a d n a h a g e c n e P a k g n a R m a a d l i s a r o p r o K i r a D t a a f n a M k i l i m e P i l a n e g n e M a n a m a g a b e s i n a k u k a l i d h a e t l m a h m u k n e M e k n a o r e s r e P ) r e n w o l a c fi e n e b i e t a m i t l u ( r i h k a t a a f n a m k i l i m e p i a g a b e s o t n a s u S o k o D n a r o p a e P j l . ) " 8 1 0 2 / 3 1 s e r p r e P " ( . 3 2 0 2 i r a u n a J 7 2 l a g g n a t a a D n a a p m a y n e P t i i s a m r o f n I m a a d l b u t k a m r e t 5 8
1.7. Hubungan Kepengurusan antara Perseroan, Entitas Anak, dan pemegang saham Yang Berbentuk Badan Hukum. Budiyanto Djoko Susanto*) Eddy Supardi Boy Rafli Amar Rullyanto*) Maria Theresia Velina Yulianti Suantopo Po Endang Mawarti Afid Hermeily Suartini Harintho Doddy Surja Bajuadji Madi Adrianus Hery Muliawan Tanudjaja Getty Nurhalim Harryanto Susanto*) Feny Djoko Susanto*) Imam Santoso Hadiwidjaja Setyo Wasisto Budi Setiyadi Anggara Hans Prawira Bambang Setyawan Djojo Soeng Peter Suryadi Tomin Widian Solihin Perseroan PK KI KI PD D D D D - - - - - - - - - - - - - - - Entitas Anak - PK - - - - K K PD D D D - - - - - - - - - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. K - - - - - - - - - - - - D PK KI KI KI PD D D D D Keterangan: PK : Presiden Komisaris KI K : Komisaris Independen : Komisaris PD : Presiden Direktur D : Direktur Catatan: *) Memiliki hubungan afiliasi 1.8. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("SAT") A. Keterangan Singkat SAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama "PT Sumber Alfaria Trijaya" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 21 tanggal 22 Februari 1989, yang dibuat dihadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesaham Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7158 HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Agustus 1989 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 11/Leg/1999 tanggal 12 Juli 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Juli 1999, Tambahan No. 4414. Anggaran dasar SAT telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar SAT yang terakhir adalah perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk No. 192 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0036092.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111213.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 ("Akta No. 192/2021"). 86
B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh SAT adalah perdagangan eceran. C. Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. 61 tanggal 22 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0950538 tanggal 10 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3532200.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015 juncto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek tanggal 30 April 2023 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh SAT, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAT adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Sigmantara Alfindo 2. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp10,- per saham Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 1.200.000.000.000 120.000.000.000 22.084.986.059 19.349.515.641 41.434.501.700 78.565.498.300 220.849.860.590 193.495.156.410 414.345.017.000 785.654.983.000 %
53,19 46,81 100 - D. Pengurusan dan Pengawasan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SAT sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. 55 tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0121269 tanggal 26 Mei 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0097233.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen : Feny Djoko Susanto : Budiyanto Djoko Susanto : Setyo Wasisto : Budi Setiyadi Direksi: Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : Anggara Hans Prawira : Bambang Setyawan Djojo : Soeng Peter Suryadi : Tomin Widian : Harryanto Susanto : Solihin E. Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 31 Desember 2022 14.211.903 13.281.845 27.493.748 16.376.061 2.127.889 18.503.950 8.989.798 27.493.748 87
F. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban penjualan dan distribusi Beban umum dan administrasi Pendapatan lainnya Beban lainnya Laba usaha Pendapatan keuangan Biaya keuangan Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Beban pajak final Laba sebelum pajak pajak penghasilan badan Beban pajak penghasilan - neto Laba tahun berjalan Penghasilan komprehensif lain Laba komprehensif tahun berjalan Laba tahun berjalan yang diatribusikan Kepentingan Non-pengendali Pemilik Entitas Induk Laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan Kepentingan Non-pengendali Pemilik Entitas Induk 31 Desember 2021 84.904.301 (67.223.296) 17.681.005 (14.288.200) (1.543.494) 1.026.579 (64.737) 2.811.153 61.088 ( 403.377) 2.468.864 (45.614) 2.423.250 (434.500) 1.988.750 (85.919) 1.902.831 37.759 1.950.991 38.401 1.864.430 1.9. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Midi Utama Indonesia Tbk. No. 53 tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam SABH dibawah No. AHU-AH.01.09-0120252 tanggal 24 Mei 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0095057.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/ 2014. Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Independen : Eddy Supardi : Boy Rafli Amar Komisaris Independen : Budiyanto Djoko Susanto Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : Rullyanto : Maria Theresia Velina Yulianti : Suantopo Po : Endang Mawarti : Afid Hermeily 88
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris Budiyanto Djoko Susanto Presiden Komisaris Warga negara Indonesia, usia 41 tahun. Meraih gelar Bachelor of Business Administration jurusan Finance dari San Francisco State University Amerika Serikat pada tahun 2003 dan Master in Business Administration jurusan Finance dari University of San Francisco USA pada tahun 2005. Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak bulan Juni tahun 2012. Selain itu, beliau memulai karirnya sebagai analis di Northstar Pacific (2007- 2009). Beliau menjabat sebagai Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Bunda Mulia (2008-sekarang), Direktur PT Sigmantara Alfindo (2011-sekarang), Komisaris Perseroan (2009- 2012), Komisaris PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (2010-2012), Presiden Komisaris PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (2012-2014) dan Komisaris PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (2014-sekarang). Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Eddy Supardi Komisaris Independen Warga negara Indonesia, usia 59 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di University of Illinois Chicago tahun 1986 dan Master of Business Adiministration di Roosevelt University tahun 1988. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Februari tahun 2023. Selain itu, beliau memulai karirnya sebagai Sales Executive di PT Philips Ralin Indonesia tahun 1988 - 1990, Dosen di Universitas Tarumanagara tahun 1991, Regional Sales Manager di Panamas tahun 1991 - 1994, Chief Operatios Officer di PT Alfa Retailindo Tbk tahun 1995 - 2004, General Manager di Walmart tahun 2004 - 2005, Chief Operatios Officer di PT Alfa Retailindo Tbk tahun 2005 - 2012, Director di Hextar Fertilizer Indonesia tahun 2014 - 2016, Consultant di Warehouse Business Company tahun 2016 - sekarang, Dosen di Bunda Mulia University tahun 2020 - sekarang, dan Executive Director di The Learning Farm Indonesia tahun 2021 - sekarang. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 89
Direksi Boy Rafli Amar Komisaris Independen Warga negara Indonesia, usia 58 tahun, Meraih gelar Pascasarjana Strata 2 (S2) dalam Ilmu Kepolisian pada tahun 2004. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Mei Tahun 2023. Selain itu, beliau memulai karirnya sebagai Pamapta Polres Jakarta Pusat Polda Metro Jaya pada tahun 1988, Kanit Ranmor Sat Serse Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya pada tahun 1989, Kanit Resintel Polsek Metro Gambir Polda Metro Jaya pada tahun 1990, Kasetops Puskoldal Ops Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya 1992, Kasubnit Ranmor Dit Serse Polda Metro Jaya pada tahun 1993, Pama Polda Irja pada tahun 1997, Kapuskodal Ops Polres Sorong Polda Irja pada tahun 1997, Waka Polres Sorong Polda Irja pada tahun pada tahun 1998, Kasat Gaops Puskodal Ops Polda Irja pada tahun 1999, PGS Koorspripim Polda Irja pada tahun 2000, PS.Kabag Serse UM Dit Serse Polda Papua pada tahun 2001, Pamen Sespim Dediklat Polri pada tahun 2022, Kasat Patroli Dit Samapta Polda Metro Jaya pada tahun 2002, Kasat Patko Dit Samapta Polda Metro Jaya pada tahun 2003, Kasat V Ranmor Dit Reskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2003, Waka Polres Metro Jakut Polda Metro Jaya 2004, Kapolres Kep. Seribu Polda Metro Jaya pada tahun 2004, Kapolres Pasuruan Polwil Malang Polda Jatim pada tahun 2006, Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88/Antiteror pada tahun 2007, Dir Reskrim Polda Maluku Utara pada tahun 2008, Kapoltabes Padang Polda Sumbar pada tahun 2008, Kabid Humas Polda Metro Jaya pada tahun 2009, Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri pada tahun 2010, Karopenmas Divhumas Polri pada tahun 2012, Kapolda Banten pada tahun 2014, Kadivhumas Polri pada tahun 2016, Kapolda Papua pada tahun 2017, Wakalemdiklat Polri pada tahun 2018, Kepala BNPT RI pada tahun 2020. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Rullyanto Presiden Direktur Warga negara Indonesia, usia 50 tahun. Meraih gelar Bachelor jurusan Finance dari San Francisco State University, Amerika Serikat pada tahun 1999 dan gelar Master in Business Administration dari Golden Gate University Amerika Serikat pada tahun 2000. Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak bulan Agustus tahun 2010. Selain itu, beliau memulai karirnya sebagai Account Analyst pada Equity LLC (2000-2001), kemudian menjabat sebagai Direktur PT Belanico (2001-2003), Presiden Direktur PT Alfa Retailindo Tbk (2003- 2007), Direktur PT Midi Utama Indonesia (2007- 2010) dan Direktur PT Amanda Cipta Persada (2008-2011). Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 90
Maria Theresia Velina Yulianti Direktur Warga negara Indonesia, usia 63 tahun. Beliau lulus dari Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta pada tahun 1982, kemudian mengikuti kuliah di bidang Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta (1983-1986). Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juni tahun 2013. Selain itu, Beliau memulai karirnya sebagai Chief Accounting di PT Sinar Intermark, Konimex Group, Solo (1982-1988). Kemudian beliau bergabung dengan PT Alfa Retailindo Tbk sebagai Chief Accounting, Operational Manager, Deputy Operation Director, Deputy Merchandising Director, Merchandising Director dan Marketing & Merchandising Director (1989-2006), dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai Marketing & Business Development Director (2007-2013). Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Suantopo Po Direktur Warga negara Indonesia, usia 47 tahun. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1998. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juni tahun 2011. Selain itu, Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Prasetio,Utomo & Co,Arthur Andersen (1999- 2001) dengan posisi terakhir sebagai Audit Supervisor. Kemudian beliau bergabung dengan beberapa korporasi nasional dan multinasional di beberapa industri sebagai Finance & Accounting Manager pada PT Darisa Intimitra, pabrikan bahan kimia (2002- 2003), Group Corporate Finance dan Internal Audit pada PT Matahari Kahuripan Indonesia, perkebunan kelapa sawit (2003-2004), sebagai Finance Accounting Manager pada PT Kencana Distrindo (Alfa Group), distributor barang konsumsi (2004-2006), sebagai Head of Accounting Department pada PT Huawei Tech Investment, penyedia solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (2006-2010). Beliau bergabung kembali dengan Alfa Group sebagai General Manager Support and Business Development pada PT Sigmantara Alfindo (2010- 2011). Beliau menjabat sebagai Komisaris pada PT City Retail Developments Tbk (d.h PT Nirvana Development Tbk) (2015-2019). Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 91
Endang Marwati Direktur Warga negara Indonesia, usia 52 tahun. Meraih gelar Bachelor of Technology dari Universitas Trisakti pada tahun 1993. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Februari tahun 2023. Selain itu, beliau memulai karirnya sebagai Marketing Officer di PT Cita Simas Artha tahun 1993 - 1995, Buyer Coordinator di PT Matahari Putra Prima tahun 1995 - 2002, Marketing Manager di PT Alfa Minimart Utama tahun 2002 - 2004, dan Merchandising General Manager di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tahun 2004 - 2013. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Afid Hermeily Direktur Warga negara Indonesia, usia 42 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2007 dan gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Februari tahun 2023. Selain itu, beliau memulai karirnya sebagai Legal Supervisor di PT Sierad Produce Tbk tahun 2006 - 2010, Legal Coordinator di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tahun 2011 - 2012, Legal Manager di PT Midi Utama Indonesia Tbk tahun 2012 - 2021, dan Legal and Complience General Manager di PT Midi Utama Indonesia Tbk tahun 2022 - 2023. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sifat hubungan afiliasi antara Direksi Perseroan, Komisaris Perseroan, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut: Nama Sifat Hubungan Afiliasi Budiyanto Djoko Susanto Saudara dari Feny Djoko Susanto dan Harryanto Susanto; •	Adik Ipar dari Rullyanto Rullyanto Suami dari Feny Djoko Susanto •	Kakak Ipar dari Budiyanto Djoko Susanto dan Harryanto Susanto Harryanto Susanto Saudara dari Budiyanto Djoko Susanto dan Feny Djoko Susanto •	Adik Ipar dari Rullyanto Feny Djoko Susanto •	Saudari dari Harryanto Susanto dan Budiyanto Djoko Susanto Istri dari Rullyanto 92
1.10. Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Good Corporate Governance) A. Struktur Organisasi Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham DEWAN KOMISARIS : Budiyanto Djoko Susanto Presiden Komisaris Komisaris Independen : Eddy Supardi Komisaris Independen : Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. Komite Audit DEWAN DIREKSI Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : Rullyanto : Maria Theresia Velina Yulian : Suantopo Po : Endang Mawar : Afid Hermeily Ketua Anggota Anggota : Eddy Supardi : Edwin Sutanto : Davina Kesumawa Presiden Direktur Rullyanto Managing Director Maria Theresia Velina Yulian Internal Audit Nining Supriyan Operaon Director Heru Sarwono Merchandising Director Endang Mawar Property Development & Franchise Director Lilik Seabudi Corporate Affairs Director Afid Hermeily Finance Director & Corp. Secretary Suantopo Po General Manager Operaon Sudaryanto Didik Kurniawan General Manager Merchandising Meilany Hadiwidjaja Petrus Anggo Harjanto General Manager IT Hary Kusumanjoko General Manager Markeng Rini Hestrinalia General Manager Human Capital Chrisana Windarsih General Manager Locaon Development and Franchise Tubagus Achmad Malucky Financial Controller Alex Nurdiana General Manager Logisc Rini Dianawa General Manager Business & Product Development Herman Widjaja General Manager Property Development Agus Wibowo General Manager Category Slamet Anapto Priyo B. Dewan Komisaris Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Selama menjalankan jabatannya, Dewan Komisaris wajib menjalankan Rapat Dewan Komisaris bersama - sama dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Menunjuk pada POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21 Ayat (2), Eddy Supardi ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 17 Februari 2023 dan Boy Rafli Amar ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 17 Mei 2023. Tugas Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: 1. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; 2. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahun Perseroan selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; 3. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; 4. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; 5. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS; 6. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; 7. memenuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; 8. melakukan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 93
Kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan; 2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langka perbaikan yang harus ditempuh; 3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenal setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; 4. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; 5. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan. Sesuai dengan UUPT 40/2007 dan POJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan. Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), akan memperhatikan: 1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan; 2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan; 3. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. Besarnya remunerasi (gaji dan tunjangan) yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris pada Desember 2022 dan 2021 masing - masing adalah sebesar Rp227 juta dan Rp215 juta sedangkan untuk anggota Direksi Perseroan pada Desember 2022 dan 2021 masing - masing adalah sebesar Rp26.297 juta dan Rp23.533 juta. Dewan Komisaris telah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir. C. Direksi Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur dan 4 (empat) orang Direktur. Selama menjalankan jabatannya, Direksi telah menjalankan Rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Per 17 Mei 2023, susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut : Nama Name Rullyanto Maria Theresia Velina Yulianti Suantopo Po Endang Mawarti Afid Hermeily Jabatan Position Presiden Direktur President Director Direktur Director Direktur Director Direktur Director Direktur Director Dasar Penunjukan Pertama Kali First Appointment Decree Keputusan RUPSLB tanggal 3 Agustus 2010 EGMS Resolutions date Agust 3, 2010 Keputusan RUPST tanggal 10 Juni 2013 AGMS Resolutions dated June 10, 2013 Keputusan RUPST tanggal 13 Juli 2011 AGMS Resolutions dated July 13, 2011 Keputusan RUPSLB tanggal 17 Februari 2023 EGMS Resolutions dated February 17, 2023 Keputusan RUPSLB tanggal 17 Februari 2023 EGMS Resolutions dated February 17, 2023 94
Tugas Direksi adalah: a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuaidengan UUPT dan POJK No. 33/2014. Direksi telah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. D. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Dalam rangka pemenuhan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. MIDI/LGL/I/2011/001 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 18 Januari 2011 dengan menunjuk Suantopo Po sebagai Sekretaris Perusahaan. Alamat, nomor telpon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: Sekretaris Perusahaan PT Midi Utama Indonesia Tbk Alamat : Gedung Alfa Tower Lantai 12 KAV. 7-9 Jl. Jalur Sutera Barat Alam Sutera Tangerang, Banten 15143 Telepon: (62-21) 8082 1618, Faksimili: (62-21) 8082 1628 Nama Email Riwayat hidup dan pengalaman kerja dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan. : Suantopo Po : aan.suantopo@mu.co.id Saat ini menjabat sebagai Corporate Secretary Perseroan mulai tanggal 18 Januari 2011. Sesuai POJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan; 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. E. Komite Audit Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 22 Februari 2023. Adapun susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: 95
Ketua merangkap anggota : Eddy Supardi Riwayat hidup dan pengalaman kerja dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan. Anggota 1 : Edwin Susanto Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanegara tahun 1995. Mengawali karir sebagai Eksternal Auditor di KAP Siddharta Siddharta & Harsono (dahulu anggota dari COOPERS & LYBRAND, sekarang anggota dari KPMG) tahun 1995 - 1997, Eksternal Auditor di PT Sanjaya Konsultindo Nusantara tahun 1997 - 1999, Assistant General Manager, Tax Accounting Finance System Procedure Information Technology, Property Management & Developer di PT Perkasa Internusa Mandiri tahun 2000 - 2010, General Manager di Perusahaan Induk, PT Sigmantara Alfindo tahun 2010 - 2019, Komisaris di PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. tahun 2016 - 2018, Presiden Komisaris dari PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. tahun 2018 - 2019. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Finance Manager di PT Web Scientia. Anggota 2 : Davina Kesumawati Warga Negara Indonesia, usia 46 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara tahun 1999 dan Master of Science in Finance dari Golden Gate University, San Fransisco-CA, Amerika Serikat tahun 2001. Mengawali karir sebagai Portfolio Accountant di Wells Fargo, LLC, San Fransisco-CA, Amerika Seriaht tahun 2003 - 2004, Business Analyst di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun 2004 - 2006, Operating Expenses Control & Analyst di PT XL Axiata Tbk. tahun 2006, Business Analyst di PT Gunung Sewu Kencana Group tahun 2007 - 2010, Business Analyst Manager di PT Kimberly-Clark Indonesia tahun 2010 - 2014 dan Business Analyst Senior Manager di PT Sigmantara Alfindo tahun 2014 - 2019. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 16 Januari 2016, dan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015. Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut: a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan; b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. 96
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan; b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Komite audit Perseroan telah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan. F. Unit Audit Internal Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal desuai dengan POJK No. 56/2015 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. MIDI/SK/DIR/II/2022/01 tanggal 14 Februari 2022, diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan adalah: Nama : Nining Supriyanti Warga Negara Indonesia, usia 40 tahun., meraih gelar gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Adi Unggul Birawa, Surakarta, pada tahun 2005. Sebelumnya bekerja sebagai Senior Auditor, Coordinator Audit dan Audit Manager Regional (2007- 2021) di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan; b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan; c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; g. Bekerja sama dengan Komite Audit; h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya; b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. 97
G. Komite Nominasi dan Remunerasi Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai POJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: a. Terkait dengan fungsi Nominasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. b. Terkait dengan fungsi Remunerasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Struktur Remunerasi; b. Kebijakan atas Remunerasi; dan c. Besaran atas Remunerasi; 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 1.11. Keterangan Mengenai Entitas Anak PT Lancar Wiguna Sejahtera ("LWS") A. Keterangan Singkat LWS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama "PT Lancar Wiguna Sejahtera" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lancar Wiguna Sejahtera No. 04 tanggal 8 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0013091.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0034645. AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018. Anggaran dasar LWS telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar LWS terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Lancar Wiguna Sejahtera No. 16 tanggal 8 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0015285.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0038205 tanggal 10 Maret 2023 ("Akta No. 16/2023"). B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh LWS adalah perdagangan eceran dan restoran. 98
C. Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta No. 16/2023, RUPS LWS telah menyetujui untuk (i) meningkatkan modal dasar LWS dari semula sebesar Rp50.000.000.000,- menjadi sebesar Rp250.000.000.000,- dan (ii) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor LWS sejumlah 207.142.856 saham atau sebesar Rp20.714.285.600,-, sehingga struktur permodalan LWS menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100,- per saham Keterangan Lembar Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Perseroan 2. PT Amanda Cipta Perkasa 3. PT Perkasa Internusa Mandiri 4. PT Cakrawala Mulia Prima Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel 2.500.000.000 495.000.000 143.785.714 34.178.571 34.178.571 707.142.856 1.792.857.144 250.000.000.000 49.500.000.000 14.378.571.400 3.417.857.100 3.417.857.100 70.714.285.600 179.285.714.400 70,00 20,34 4,83 4,83 100 D. Pengurusan dan Pengawasan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris LWS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/2023 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris Komisaris Komisaris : Rullyanto : Suartini Harintho : Doddy Surja Bajuadji Direksi: Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur : Madi : Adrianus Hery Muliawan Tanudjaja : Getty Nurhalim : Harryanto Susanto E. Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 31 Desember 2022 141.896 214.219 356.115 265.031 22.073 287.104 69.011 356.115 F. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban penjualan dan distribusi Beban umum dan administrasi Pendapatan lainnya 31 Desember 2022 507.642 (318.053) 189.589 (131.673) (35.879) 6.033 99
Keterangan Beban lainnya Laba usaha Pendapatan keuangan Biaya keuangan Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Beban pajak final Laba sebelum pajak pajak penghasilan badan Beban pajak penghasilan - neto Laba tahun berjalan Penghasilan komprehensif lain Laba komprehensif tahun berjalan 31 Desember 2022 (1.325) 26.745 2.043 (3.301) 25.487 (38) 25.449 (5.171) 20.278 80 20.358 1.12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Perseroan sangat menyadari pentingnya menjadi bagian dari masyarakat dan lingkungan. Perseroan ikut memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan utama Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan CSR bidang kemasyarakatan sebagai perwujudan komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat. Perseroan berupaya memberikan kontribusi bagi negara dengan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan sehingga mendorong praktik bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang. Informasi Kegiatan atau Wilayah Operasional dengan Dampak Positif/ Dampak Negatif Terhadap Masyarakat Sekitar Sebagai salah satu perwujudan komitmen terhadap pengembangan masyarakat, Perseroan membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk dapat bekerja di gerai, Gudang dan cabang di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan senantiasa mengutamakan masyarakat sekitar yang memenuhi persyaratan di dalam perekrutan karyawan. Perseroan juga membuka peluang bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk dapat bekerja dan berkontribusi di Perseroan. Per 31 Desember 2022, Perseroan dan Entitas Anak telah memperkerjakan lebih dari 27.600 karyawan yang tersebar di gerai, Gudang, cabang dan kantor pusat. Komposisi karyawan dari masyarakat lokal dalam setiap gerai, gudang maupun kantor Perseroan mencapai lebih dari 80 persen. Memanfaatkan jaringan gerai nasional, Perseroan mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjual produknya di gerai-gerai Perseroan melalui mekanisme house brand/private label. Hingga saat ini lebih dari 350 produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang dipasarkan di seluruh gerai. Perseroan juga membuka mekanisme sewa tempat usaha/ tenant di gerai yang ditujukan bagi para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat berjualan di lingkungan gerai. Pendidikan Perseroan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan di berbagai kota di Indonesia untuk mengembangkan kurikulum retail bernama 'Alfamidi Class' di sekolah-sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium retail bernama 'Teaching Factory' yang merupakan hibah dari Perseroan untuk sekolah. Tujuan program ini adalah untuk menciptakan calon-calon tenaga kerja siap pakai maupun calon pengusaha muda di bidang retail. Keunggulan program ini adalah jaminan kerja bagi lulusannya. Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki 33 Teaching Factory yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan (Timur), Maluku dan Maluku Utara. Biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan selama tahun 2022 untuk kegiatan Alfamidi Class ini adalah sebesar Rp153 juta. 100
Bantuan Kemanusiaan Perseroan bertekad memberikan nilai tambah bagi stakeholders dan memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi masyarakat. Beragam kegiatan sosial kemasyarakatan pun dijalankan sebagai wujud kepedulian perseroan kepada masyarakat seperti bantuan bencana alam dan bantuan sosial lainnya. Selain itu, Perseroan juga turut ambil bagian dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dengan menggalang sumbangan dana dari konsumen Alfamidi melalui seluruh jaringan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia melalui program Donasi Konsumen melalui kerjasama dengan yayasan independen untuk penggalangan dana donasi konsumen di seluruh gerai Alfamidi. Seluruh Program Donasi Konsumen yang dijalankan bersama yayasan sepanjang tahun 2022 telah mendapatkan izin dari kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Sepanjang tahun 2022, Perseroan berhasil menghimpun dana konsumen Alfamidi sebanyak Rp7.495.533.287,-. Dana tersebut telah disalurkan ke Yayasan Mizan Amanah, Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI), Indonesia Development Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI), Baitul Maal Muamalat (BMM) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu). Atas hasil penggalangan dana dan pelaksanaan program Donasi Konsumen, Yayasan Pengelola menyampaikan laporan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui sarana informasi di seluruh gerai Perseroan, website dan media massa baik cetak maupun online. Perseroan senantiasa berupaya mengembangkan Program Donasi Konsumen agar semakin banyak pelanggan Perseroan yang peduli dan semakin banyak manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Perseroan sangat mengapresiasi partisipasi seluruh pelanggan atas setiap program Donasi Konsumen yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022. 1.13. Keterangan Mengenai Sumber Daya Manusia Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan. Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan - peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2022, termasuk Direksi, yang dikelompokan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. A. Sumber Daya Manusia Perseroan Komposisi Karyawan Menurut Status Tetap/Tidak Tetap 31 Desember Status 2022 2021 Tetap Tidak Tetap Jumlah Jumlah 11.403 16.243 27.646 % 41,25 58,75 100,00 Jumlah 10.533 13.957 24.490 % 43,01 56,99 100,00 Komposisi Karyawan Menurut Jabatan 31 Desember Jabatan 2022 2021 Direksi Manajer Staf Non-Staf Jumlah Jumlah 9 305 3.887 23.445 27.646 % 0,03 1,10 14,06 84,80 100,00 Jumlah 9 299 3.487 20.695 24.490 % 0,04 1,22 14,24 84,50 100,00 101
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan 31 Desember Pendidikan 2022 2021 SD Diploma Sarjana Jumlah Jumlah 24.736 429 2.481 27.646 % 89,47 1,55 8,97 100,00 Jumlah 22.249 360 1.881 24.490 % 90,85 1,47 7,68 100,00 Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia 31 Desember Usia 2022 2021 20< 25 - 21 35 - 26 45 - 36 55 - 46 55> Jumlah Jumlah 7.489 13.285 6.127 601 134 10 27.646 % 27,09 48,05 22,16 2,17 0,48 0,04 100,00 Jumlah 6.689 11.585 5.587 499 120 10 24.490 % 27,31 47,31 22,81 2,04 0,49 0,04 100,00 Komposisi Karyawan Menurut Lokasi 31 Desember Lokasi 2022 2021 Jabodetabek Jawa Luar Jawa Jumlah Jumlah 11.638 3.953 12.055 27.646 % 42,10 14,30 43,60 100,00 Jumlah 9.731 3.473 10.677 23.881 % 42,22 14,18 43,60 100,00 Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan tidak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus B. Sarana Kesejahteraan Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, diantaranya adalah :
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
JSHK atau Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja yang adalah Jaminan perlindungan bagi pekerja atau buruh atas risiko kecelakaan diri dan kematian di luar jam kerja bagi pekerja atau buruh dalam hubungan kerja yang bekerja di Perusahaan. Istilah ini digunakan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 136 tahun 2009. yang didasarkan juga dari Perda DKI nomor 6 tahun 2004. 102
1.14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Serta Entitas Anak Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial di mana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, perkara mengenai monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha masing- masing Perseroan dan Entitas Anak, kecuali atas perkara Perseroan: a. Perkara gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan Nomor Register: 146/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn antara Novita Daulay sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat; dan b. Perkara gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA khusus dengan Nomor Register: 535/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Tim antara Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNO) DPD Jakarta Timur sebagai Penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat. Perkara-perkara tersebut di atas tidak memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PMHMETD I. 1.15. Perjanjian Perseroan Dengan Pihak Terafiliasi Setiap transaksi antara Perseroan dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, kondisi dan/atau persyaratan yang wajar, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam setiap transaksi. Tidak terdapat transaksi hubungan istimewa lainnya selain yang telah diungkapkan dalam prospektus ini. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian dengan pihak afiliasi sebagai berikut: No. 1. Perjanjian Waralaba No. MUI-KSAT/PWL/ Nama Perjanjian IV/2015/001 tanggal 30 April 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup 2. Perjanjian Kerjasama Penjual No. MIDI-STL/ MARKETPLACE/X/2015/236 tanggal 1 Oktober 2015 junctis Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjual Antara PT Sumber Trijaya Lestari dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk No. MIDI-STL/ADD I/MARKETPLACE/I/2016/006A tanggal 15 Januari 2016, Addendum II Perjanjian Kerjasama Penjual antara PT Sumber Trijaya Lestari dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk No. MIDI-STL/ADDII/ MARKETPLACE/XI/2017/337 tanggal 27 November 2017 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup Pihak 1. Perseroan ("Pemberi Waralaba") 2. KOPKAR PT Sumber Alfaria Trijaya ("Penerima Waralaba") 1. PT Sumber Trijaya Lestari ("STL") 2. Perseroan ("Penjual") Jangka Waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal beroperasinya masing-masing gerai. 1 Oktober 2015 s/d untuk waktu yang tidak ditentukan selama Penjual masih menggunakan jasa yang disediakan oleh STL. Deskripsi Singkat Pemberi Waralaba memberikan kepada Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba dengan ini menerima dari Pemberi Waralaba Hak Waralaba untuk mendirikan dan mengelola gerai dengan imbalan waralaba sesuai perhitungan yang telah disepakati. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dimana Penjual bermaksud untuk menggunakan jasa STL untuk menempatkan dan menjual barang dagangannya melalui platform milik STL. Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (arm's length). 103
1.16. Perjanjian Penting Lainnya : Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak Perseroan telah menandatangani perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut: No. Nama Perjanjian 1. Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan Nomor WCO.KP/0492/TLN/2021, Akta No. 03 tanggal 9 November 2021, yang dibuat dihadapan Julis Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Pihak 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank"); dan Jangka Waktu 09-11-2021 s/d 08-11-2026 Deskripsi Singkat Bank memberikan fasilitas Term Loan dengan limit sebesar Rp200.000.000.000,- yang digunakan untuk general corporate purpose antara lain untuk capital expenditure dan kebutuhan Debitur lainnya. 2. Perseroan ("Debitur") Bunga adalah sebesar 7,25% per tahun. Kewajiban pihak antara lain: 1. Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dengan memenuhi syarat dan ketentuan penarikan; 2. Mempertahankan kepemilikan mayoritas saham Djoko Susanto dan keluarga pada Debitur, baik langsung maupun tidak langsung; 3. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur, termasuk merek dagang "Alfamidi" dan "Alfamidi super"; 4. Menyampaikan laporan keuangan setiap triwulanan paling lambat telah diterima Bank 60 hari kalender setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan (audited) paling lambat diterima Bank 180 hari kalender setelah akhir periode laporan; 5. Menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; 6. Menjaga financial ratio sebagai berikut: a. Ratio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah kewajiban bunga (EBITDA to interest Ratio) minimal 2 kali; b. Rasio antara laba sebelum dikurangi biaya bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah kewajiban bunga dan angsuran pokok (EBITDA to interest + Principal Installment) minimal 1,0 kali; c. Rasio antara jumlah hutang yang berbeban bunga terhadap jumlah modal (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) maksimal 4 kali. 7. Memproses perizinan yang akan jatuh tempo dan menyerahkan perizinan yang telah diperpanjang tersebut ke Bank; 8. Menyalurkan transaksi keuangan melalui Bank secara proporsional dengan Fasilitas Kredit di Bank; 9. Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Debitur; 104
No. Nama Perjanjian Pihak 105 Jangka Waktu Deskripsi Singkat 10. Mengasuransikan aset Debitur yang insurable; 11. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam mengelola usahanya; 12. Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal Debitur memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau jaminan apapun kepada perusahaan anak/pihak lain dengan nilai tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Debitur yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir (dan/atau audited) yang telah diaudit dan sepanjang financial covenant sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit selalu terpenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberian jaminan tersebut efektif; 13. Khusus terkait fasilitas term loan, Debitur menyerahkan laporan penggunaan kredit selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah berakhirnya Availibility Period. Pembatasan antara lain: 1. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit; 2. Melakukan transaksi derivatif kecuali transaksi derivatif tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dalam rangka hedging; 3. Mengadakan merger dan mengurangi permodalan; 4. Memperoleh pinjaman uang atau kredit baru dari pihak lain, kecuali apabila setelah memperoleh pinjaman tersebut Debitur masih dapat memenuhi financial covenant sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit. 5. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain kecuali jumlah kewajiban atau utang yang dijamin tersebut setiap saat secara kumulatif tidak melebihi 20% dari ekuitas Debitur yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir (dan/atau audited) yang telah diaudit dan sepanjang financial covenant selalu terpenuhi; 6. Melakukan akuisisi, kecuali dalam hal jumlah nilai akuisisi secara akumulatif tidak melebihi 20% dari ekuitas debitur yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir (dan/atau audited) yang telah diaudit; 7. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain, ekspansi usaha dan/atau investasi baru kecuali memenuhi hal-hal berikut: a. sama dan terkait dengan kegiatan usaha utama dan usaha penunjang Debitur; dan b. dalam hal berkaitan langsung dengan kegiatan usaha utama Debitur, maka terbatas untuk bidang logistik dan distribusi dan financial covenant masih terpenuhi.
No. Nama Perjanjian 2. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. CRO.KP/128/ KJP/16, Akta No. 04 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., MSi., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: a. Addendum I (Pertama) atas Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. CRO. KP/128/KJP/16, Akta No. 14 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., Msi., Notaris di Jakarta tentang Perubahan Syarat dan Ketentuan Fasilitas Kredit, tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup; b. Akta Addendum II (Kedua) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. CRO. KP/128/KJP/16, Akta No. 09 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat oleh Julius Purnawan, S.H., Msi., Notaris di Jakarta Selatan; c. Akta Addendum III (Ketiga) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. CRO. KP/128/KJP/16, Akta No. 09 tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat oleh Julius Purnawan, S.H., Msi., Notaris di Jakarta Selatan; d. Akta Addendum IV (Keempat) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek Nomor: CRO. KP/128/KJP/16, Akta No. 17 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Julius Purnawan, S.H., Msi., Notaris di Jakarta Selatan; e. Addendum V (Kelima) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. CRO.KP/128/KJP/16, Akta Nomor 14 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup; f. Addendum VI (Keenam) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. CRO.KP/128/KJP/16, Akta Nomor 14 tanggal 26 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Pihak 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank"); dan 2. Perseroan ("Debitur") 106 Jangka Waktu Deskripsi Singkat 8. Membayar utang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri kecuali financial covenant sebelum maupun sesudah pembayaran tersebut tetap terpenuhi dan tidak mengganggu kemampuan pembayaran kewajiban kepada Bank; 9. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Bank memberikan fasilitas kredit jangka pendek dengan jumlah sebesar Rp350.000.000.000,- untuk kebutuhan modal kerja atau gap/deficit cash flow jangka pendek. 9. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Bank memberikan fasilitas kredit jangka pendek dengan jumlah sebesar Rp350.000.000.000,- untuk kebutuhan modal kerja atau gap/deficit cash flow jangka pendek. Bunga ditetapkan oleh Bank untuk dan setiap penarikan kredit. Kewajiban pihak antara lain: 1. Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan Kredit yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dengan memenuhi syarat dan ketentuan penarikan; 2. Mempertahankan kepemilikan mayoritas saham Djoko Susanto dan keluarga para Debitur, baik langsung maupun tidak langsung; 3. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur, termasuk merek dagang "Alfamidi" "Alfamidi Super"; 4. Menyampaikan laporan keuangan setiap triwulanan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan keuangan, dan laporan keuangan tahunan (audited) paling lambat diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan keuangan; 5. Menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia; 6. Debitur wajib menjaga financial ratio sebagai berikut: a. Rasio antara EBITDA terhadap jumlah kewajiban bunga (Ebitda to Interest Ratio) minimal 2 (dua) kali; b. Rasio antara EBITDA terhadap jumlah kewajiban bunga dan angsuran pokok (EBITDA to Interest ditambah Principal Installment) minimal 1,0 (satu koma nol) kali; c. Rasio antara jumlah hutang yang berbeban bunga terhadap jumlah modal (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) maksimal 4 (empat) kali, dan covenant ini akan direview kembali pada saat perpanjangan Fasilitas Kredit. Perhitungan EBITDA sebagai berikut: Laba bersih dikurangi Total Pendapatan Lainnya ditambah Penghasilan Sewa Tempat dan Bangunan ditambah Penghasilan Fee ditambah Pendapatan Pendaftaran Produk ditambah biaya bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Pemenuhan covenant berupa financial ratio Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) akan diperhitungkan berdasarkan laporan keuangan induk.
No. Nama Perjanjian Pihak 107 Jangka Waktu Deskripsi Singkat 7. Memproses perijinan yang akan jatuh tempo dan menyerahkan perijinan yang telah diperpanjang tersebut ke Bank; 8. Meningkatkan penyaluran transaksi keuangan melalui Bank minimal proporsional dengan porsi pembiayaan kredit terhadap seluruh pembiayaan Bank; 9. Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Debitur; 10. Mengasuransikan aset Debitur yang insurable; 11. Menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam mengelola usahanya; 12. Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal Debitur memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau jaminan apapun kepada perusahaan anak/pihak lain dengan nilai tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Debitur yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir (dan/atau audited) yang te)lah diaudit dan sepanjang financial covenant sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit selalu terpenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberian jaminan tersebut efektif; 13. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah tejadinya hal-hal sebagai berikut: a. semua perkara perdata maupun pidana serta permasalahan lain yang timbul yang dapat mempengaruhi usaha Debitur maupun harta kekayaan/aset Debitur; b. setiap adanya kejadianya kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan harta kekayaan/asset Debitur yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban kepada Bank sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan; c. setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan pengurus Debitur. 14. pembagian deviden dan deviden bonus tidak memerlukan persetujuan Bank, dalam hal pembagian dividen Debitur menyampaikan pemberitahuan kepada Bank. Pembatasan antara lain: 1. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit; 2. Melakukan transaksi derivatif kecuali transaksi derifatif tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dalam hedging; 3. Mengadakan merger dan mengurangi permodalan; 4. Memperoleh pinjaman uang dari kreditur baru dari pihak lain, kecuali apabila setelah memperoleh pinjaman tersebut Debitur masih dapat memenuhi financial covenant sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit;
No. Nama Perjanjian 3. Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 06 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Keduapuluh Dua atas Perjanjian Kredit No. 368/ Add-KCK/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Pihak 1. PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank"); dan 2. Perseroan ("Debitur") Jangka Waktu Kredit Investasi 18 sampai dengan 31 Desember 2033. Kredit Lokal dan PBMM sampai dengan 18 Oktober 2023. 108 Deskripsi Singkat 5. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain kecuali jumlah kewajiban atau utang yang dijaminkan tersebut setiap saat secara kumulatif tidak melebihi 20% dari ekuitas Debitur yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir (dan/atau audited) yang telah diaudit dan sepanjang financial covenant sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit selalu terpenuhi; 6. Melakukan akuisisi, kecuali dalam hal jumlah nilai akuisisi secara kumulatif tidak melebihi 20% dari ekuitas Debitur yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir (dan/atau audited yang telah diaudit); 7. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain, ekspansi usaha dan/tau investasi baru kecuali memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Sama dan terkit dengan kegiatan usaha utama dan usaha penunjang Debitur; dan b. Dalam hal berkaitan langsung dengan kegiatan usaha utama Debitur, maka terbatas untuk bidang logistik dan distribusi, dan financial covenant masih terpenuhi. 8. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri kecuali financial covenant sebelum maupun sesudah pembayaran tersebut tetap terpenuhi dan tidak menggangu kemampuan pembayaran kewajiban kepada Bank; 9. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari- hari. Bank memberikan fasilitas Kredit Investasi 18 dengan jumlah tidak melebihi Rp200.000.000.000,- untuk pembiayaan/ pembiayaan kembali capital expenditure Debitor (tidak termasuk biaya konsultan perijinan/pajak dan pembelian kendaraan) berupa (i) pembukaan outlet baru dan outlet yang sudah dibuka yaitu Alfamidi, di tahun 2022 hingga 2023 termasuk untuk pembelian atau pembiayaan kembali (refinancing) tanah dan/atau bangunan, pembelian peralatan, dan renovasi/pembangunan outlet, dengan ketentuan untuk pembiayaan outlet, (ii) pembelian atau pembiayaan kembali (refinancing) tanah dan/atau bangunan untuk pembukaan gudang baru, pembelian peralatan, renovasi/pembangunan gudang beserta infrastrukturnya dan (iii) perpanjangan sewa dan pembayaran sewa yang jatuh tempo. Bank memberikan fasilitas Kredit Lokat (Rekening Koran) dengan jumlah pokok Rp500.000.000.000,- untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja perusahaan. Bunga adalah sebesar 7,5% per tahun.
No. Nama Perjanjian Pihak 109 Jangka Waktu Deskripsi Singkat Kewajiban pihak antara lain: 1. Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan Bank untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian; 2. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur; 3. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan, maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun kekayaan Debitur; 4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian dibatalkan; 5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan; 6. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur antaralain merek "Alfamidi", "Alfamidi Super", dan "Midi Fresh"; 7. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akutansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencemirkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitur; 8. Mengijinkan Bank ataupun pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitur; 9. Menyampaikan kepada Debitur dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima Bank: − Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan laba rugi) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh Bank dan bentuk long form audited report yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 hari setelah tanggal penutupan tahun buku; − Laporan keuangan triwulanan (neraca dan pertimbangan laba rugi) internal yang wajib disampaikan selambat- lambatnya 60 hari setelah tanggal penutupan tahun buku; − Laporan dan daftar realisasi seluruh penggunaan dari fasilitas Kredit Investasi IX dan fasilitas X, yang wajib telah diterima oleh Bank paling lambat 4 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas Kredit Investasi terkait; 10. Menyalurkan seluruh transaksi/hasil usaha Debitur melalui Bank dan memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Debitur untuk membayar kewajiban Debitur yang jatuh waktu kepada Bank sebelum digunakan untuk capital expenditure sehubungan dengan ekspansi gerai/distribution center Debitur;
No. Nama Perjanjian Pihak 110 Jangka Waktu Deskripsi Singkat 11. Memastikan dan mempertahankan kepemilikan Tuan Djoko Susanto dan keluarga dalam Debitur baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemilik saham mayoritas pada Debitur serta mempertahankan pengendalian manajemen Debitur oleh Tuan Djoko Susanto dalam keluarga; 12. Dalam hal porsi Bank menjadi kurang 80% dari total pinjaman uang/kredit baru maupun tambahan yang diperoleh Debitur dari Bank maupun pihak manapun, maka Debitur wajib memberikan right of first refusal kepada Bank maupun pihak manapun, maka Debitur wajib memberikan right of first refusal kepada Bank terkait dengan pinjaman uang/kredit baru maupun tambahan, yaitu Debitur wajib mengajukan terlebih dahulu permohonan tertulis untuk mendapat pinjaman/uang kredit baru atau tambahan kepada Bank sebelum mengajukannya kepada pihak lain. Dalam hal Bank menolak permohonan tersebut atau tidak memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 14 hari kalender sejak data diterima lengkap oleh Bank, Debitur dapat mengajukan permohonan pinjaman uang/kredit baru atau tambahan kepada pihak lain dan selanjutnya Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 3 hari kerja setelah Debitur memperoleh pinjaman uang/ kredit baru atau tambahan dari pihak lain tersebut; 13. Mendahulukan pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit terhadap capital expenditure Debitur untuk ekspansi gerai; 14. Menjaga dan memelihara rasio keuangan Debitur setiap saat sebagai berikut: − EBITDA plus Other Recuring Income to principal installment plus interest adalah minimal 1 kali; Interest Bearing Debt to Equity adalah maksimal 4 kali; − − Rasio total piutang usaha dan persediaan terhadap utang usaha dan Net Debt adalah minimal 1 kali. 15. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA dalam hal terjadi perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham mayoritas. Pembatasan antara lain: 1. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lain atau dari pihak manapun, kecuali pinjaman/ kredit yang telah diperoleh sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit; 2. Mengikatkan diri sebagai penanggung/ pernjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun; 3. Mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain untuk menjamin pinjaman yang diperoleh Debitur dari pihak lain tersebut; 4. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
No. Nama Perjanjian 4. Perjanjian Kredit No. 2020-0058832-LT tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Pihak Jangka Waktu 1. MUFG Bank, Ltd. ("Bank"); dan 12-03-2026 2. Perseroan ("Debitur") 111 Deskripsi Singkat 5. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek kebiasaan yang ada; 6. Melakukan investasi penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; 7. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari; 8. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; 9. Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar yang terkait dengan penurunan modal Debitur; 10. Menjual atau melepaskan merek dagang "Alfamidi" "Alfamidi Super", dan "Midi Fresh" kepada pihak lain; dan 11. Menjaminkan saham dalam Debitur kepada pihak lain. Bank memberikan fasilitas kredit dengan batas fasilitas sebesar Rp200.000.000.000,- untuk belanja modal Debitur. Ongkos pendanaan untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku. Kewajiban pihak antara lain: 1. Segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank (i) mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum maupun atau pihak lainnya, dan/atau (ii) mengenai setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materill (material adverse change) atas keadaan keuangna Debitur ataup kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian, dalam jangka waktu tujuh hari sejak terjadinya hal-hal tersebut; 2. menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank, atau sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia: laporan keuangan yang telah diaudit a. untuk setiap tahun fiscal dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal penutupan dari setiap tahun fiscal; laporan keuangan triwulanan dan/atau semesteran untuk setiap triwulan dan semester fiscal dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak hari terakhir dari setiap bulan triwulan dan/atau semester fiscal; b. c. setiap dokumen yang terkait dengan setiap perubahan anggaran dasar, direksi, dan dewan komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Debitur, dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan tersebut oleh otoritas terkait; dan d. setiap dokumen lainnya, daftar-daftar kekayaan-kekayaan, rekening- rekening, anggaran-anggaran, perkiraan-perkiraan atau laporan- laporan Debitur yang mungkin diminta oleh Bank dari waktu ke waktu.
No. Nama Perjanjian Pihak 112 Jangka Waktu Deskripsi Singkat 3. (i) Memelihara dan mempertahankan keberadaannya secara hukum serta seluruh hak, lisensi, ijin, hak istimewa dan waralaba, paten, hak cipta, merek dagang dan nama dagangnya yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang yang penting bagi Debitur dalam menjalankan usahanya secara teratur, efisien dan wajar, (ii) menjaga seluruh kekayaannya agar senantiasa dalam susunan dan keadaan kerja yang teratur serta melakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan atau penggantian-penggantian yang diperlukan atas kekayaan-kekayaan tersebut dari waktu ke waktu, dan (iii) menyimpan pembukuan-pembukuan yang berisikan catatan-catatan dan rekening-rekening sesuai dengan prinsip-prinsip akutansi secara umum; 4. membayar dan memenuhi kewajiban- kewajibannya secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan-tagihan pajak, kecuali dalam hal diprotes oleh Debitur dengan itikad baik dan dengan cara-cara yang layak; 5. Setiap saat mematuhi, atau mengupayakan dipatuhinya, seluruh undang-undang, perundangan dan aturan, peraturan dari setiap otoritas pemerintahan atau pengadilan yang berlaku atas (i) Debitur atau usaha atau aset-asetnya dan atau (ii) Bank; 6. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis mengenai terjadinya suatu kejadian kelalaian, atau kejadian apapun yang dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau kedianya, merupakan suatu kejadian kelalaian dalam jangka waktu 7 hari sejak kejadian tersebut; 7. Atas permintaan Bank, mengasuransikan seluruh kekayaan dan asetnya pada perusahaan-perisahaan asuransi yang dapat diterima oleh Bank; 8. Setelah disampaikannya suatu pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bank atau berdasarkan permintaan dari badan otoritas yang berwenang atau perintah dari hukum yang berlaku, setiap saat selama jam kerja Debitur, mengijinkan Bank untuk mengunjungi dan memasuki kantor dan setiap tempat lainnya milik Debitur untuk menginspeksi, memeriksa, membuat salinan atau membuat kutipan dari seluruh pembukuan-pembukuan yang berisikan rekening, catatan-catatan dan dokumen- dokumen milik Debitur, dan Debitur harus mengupayakan agar perwakilan- perwakilan, karyawan-karyawan dan akuntan-akuntannya untuk bekerja sama dan memberikan bantuan penuh sehubungan dengan inspeksi tersebut; 9. Memastikan bahwa keluarga Tuan Djoko Susanto baik secara langsung ataupun tidak langsung tetap sebagai pemegang saham mayoritas dari Debitur secara periode pinjaman;
No. Nama Perjanjian Pihak 113 Jangka Waktu Deskripsi Singkat 10. Memastikan bahwa seluruh pinjaman pemegang saham (jika ada) pada tanggal Perjanjian dan atau selama jangka waktu fasilitas telah disubordinasi; 11. Memastikan bahwa: a. Debt Service Coverage Ratio minimal 1.00x; b. Hutang terhadap Equity maksimal 3.00x; c. Hutang terhadap EBITDA maksimal 3.25x. 12.Memastikan bahwa Debitur telah melakukan dan akan terus mempertahankan dan melaksanakan prosedur dan kebijakan yang dirancang dengan memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang Anti Korupsi; 13. Memastikan permintaan yang wajar dari Bank, memberikan kepada Bank dokumentasi dan informasi lainnya yang diminta sehubungan dengan perundang- undangan, aturan-aturan dan peraturan- peraturan mengenai "mengenal nasabah anda" dan anti pencucian uang serta pencegahan penandanaan terorisme yang berlaku. Debitur harus segara memberitahukan Bank mengenai informasi perubahan (-perubahan) atas pemilik manfaat atau pihak pengendali. Pembatasan antara lain: 1. Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan aset yang tidak substansial, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari atau memberikan kepentingan jaminan apaun atas salah satu dari aset- aset Debitur; 2. Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya maupun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari- hari, dengan ketentuan bahwa pinjaman- pinjaman tambahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan keuangan atau melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya; 3. Memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; 4. Bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun, kecuali apabila Debitur adalah entitas yang bertahan (surviving entity) atau menurunkan permodalan perusahaan; atau 5. Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun, kecuali kepada anak perusahaan yang terkonsolidasi; 6. Menjual atau mengalihkan kepemilikan dari merek dengan nama "Alfamidi" kepada pihak lain;
No. Nama Perjanjian 5. Perjanjian Kredit No. 14-1110LN1 tanggal 23 Januari 2015 junctis: a. Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 15-0484LN2 tanggal 16 Desember 2015; b. Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 16-0190LN1 tanggal 16 Desember 2016; c. Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 17-0329-GC-LN1 tanggal 16 Desember 2017; d. Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 18-0194-GC-LN tanggal 12 Desember 2018; e. Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 19-0071-GC-LN tanggal 4 November 2019, f. Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 19-0216-GC-LN tanggal 16 Desember 2019; g. Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 2020-0058832-LN tanggal 16 Desember 2020; h. Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 2021-0056244-LN tanggal 16 Desember 2021; dan i. Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 2022-0050282-LN tanggal 15 Desember 2022; seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Pihak Jangka Waktu 1. MUFG Bank, Ltd. ("Bank"); dan 16-12-2022 s/d 15-12-2023 2. Perseroan ("Debitur") 114 Deskripsi Singkat 7. Mengusahakan bahwa dan para Direktur, pejabat, karyawan, agen dan mitra usaha patungan tidak akan: (a) menggunakan secara langsung atau tidak langsung seluruh atau sebagian hasil pinjaman, untuk tujuan pendanaan, pembiayaan atau memfasilitasi suatu kegiatan, bisnis atau transaksi orang yang dikenai sanksi atau di negara yang dikenai sanksi, atau dengan cara lain apapun yang dapat mengakibatkan pelanggaran sanksi- sanksi yang berlaku terhadap suatu pihak dalam hal tersebut; dan (b) mendanai secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, suatu pembayaran kembali berdasarkan Perjanjian dengan menggunakan hasil yang diperoleh dari transaksi dengan atau property dari suatu orang yang dikenai sanksi. Bank memberikan fasilitas kredit tanpa komitmen dengan jumlah batas fasilitas sebesar Rp500.000.000.000,- untuk modal kerja termasuk pengeluaran sewa dimuka dan cadangan saldo kas minimum untuk toko outlet. Ongkos pendanaan untuk jangka waktu bunga yang bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku. Kewajiban pihak antara lain: 1. Segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank (i) mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum maupun atau pihak lainnya, dan/atau (ii) mengenai setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materill (material adverse change) atas keadaan keuangna Debitur ataup kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian, dalam jangka waktu tujuh hari sejak terjadinya hal-hal tersebut; 2. Menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank, atau sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia: laporan keuangan yang telah diaudit a. untuk setiap tahun fiscal dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal penutupan dari setiap tahun fiscal; laporan keuangan triwulanan dan/atau semesteran untuk setiap triwulan dan semester fiscal dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak hari terakhir dari setiap bulan triwulan dan/atau semester fiscal; b. c. setiap dokumen yang terkait dengan setiap perubahan anggaran dasar, direksi, dan dewan komisaris dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Debitur, dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan tersebut oleh otoritas terkait; dan
No. Nama Perjanjian Pihak 115 Jangka Waktu Deskripsi Singkat d. setiap dokumen lainnya, daftar-daftar kekayaan-kekayaan, rekening- rekening, anggaran-anggaran, perkiraan-perkiraan atau laporan- laporan Debitur yang mungkin diminta oleh Bank dari waktu ke waktu. (i) Memelihara dan mempertahankan keberadaannya secara hukum serta seluruh hak, lisensi, ijin, hak istimewa dan waralaba, paten, hak cipta, merek dagang dan nama dagangnya yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang yang penting bagi Debitur dalam menjalankan usahanya secara teratur, efisien dan wajar, (ii) menjaga seluruh kekayaannya agar senantiasa dalam susunan dan keadaan kerja yang teratur serta melakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan- pembaharuan atau penggantian- penggantian yang diperlukan atas kekayaan-kekayaan tersebut dari waktu ke waktu, dan (iii) memelihara aset-asetnya yagn diberikan sebagai jaminan sesuai dengan tingkatan yang dipersyaratkan oleh Bank; dan (iv) menyimpan pembukuan- pembukuan yang berisikan catatan-catatan dan rekening-rekening sesuai dengan prinsip-prinsip akutansi secara umum; 4. Membayar dan memenuhi kewajiban- kewajibannya secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan-tagihan pajak, kecuali dalam hal diprotes oleh Debitur dengan itikad baik dan dengan cara-cara yang layak; 3. 5. Setiap saat mematuhi, atau mengupayakan dipatuhinya, seluruh undangan-undang, perundangan dan aturan, peraturan, tata tertib, dan petunjuk dari setiap otoritas pemerintahan atau pengadilan yang berlaku atas (i) Debitur atau aset-asetnya dan/atau (ii) Bank; 6. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis mengenai terjadinya suatu kejadian kelalaian, atau kejadian apapun yang dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau kedianya, merupakan suatu kejadian kelalaian dalam jangka waktu 7 hari sejak kejadian tersebut; 7. Atas permintaan Bank, mengasuransikan seluruh kekayaan dan asetnya pada perusahaan-perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh Bank; 8. Setelah disampaikannya suatu pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bank atau berdasarkan permintaan dari badan otoritas yang berwenang atau perintah dari hukum yang berlaku, setiap saat selama jam kerja Debitur, mengijinkan Bank untuk mengunjungi dan memasuki kantor dan setiap tempat lainnya milik Debitur untuk menginspeksi, memeriksa, membuat salinan atau membuat kutipan dari seluruh pembukuan-pembukuan yang berisikan rekening, catatan-catatan dan dokumen- dokumen milik Debitur, dan Debitur harus mengupayakan agar perwakilan- perwakilan, karyawan-karyawan dan akuntan-akuntannya untuk bekerja sama dan memberikan bantuan penuh sehubungan dengan inspeksi tersebut;
No. Nama Perjanjian Pihak 116 Jangka Waktu Deskripsi Singkat 9. Memastikan bahwa keluarga Tuan Djoko Susanto baik secara langsung ataupun tidak langsung tetap sebagai pemegang saham mayoritas dari Debitur secara periode pinjaman; 10. Memastikan bahwa: a. Hutang terhadap ekuitas maksimal 3.00x; terhadap EBITDA maksimal b. Hutang 3.25x. 12.Memastikan bahwa Debitur telah melakukan dan akan terus mempertahankan dan melaksanakan prosedur dan kebijakan yang dirancang dengan memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang- undang Anti Korupsi; 13. Atas permintaan yang wajar dari Bank, memberikan kepada Bank dokumentasi dan informasi lainnya yang diminta sehubungan dengan perundang-undangan, aturan-aturan dan peraturan-peraturan mengenai "mengenal nasabah anda" dan anti pencucian uang serta pencegahan penandanaan terorisme yang berlaku. Debitur harus segara memberitahukan Bank mengenai informasi perubahan (-perubahan) atas pemilik manfaat atau pihak pengendali. Pembatasan antara lain: 1. Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan aset yang tidak substansial, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari- hari atau memberikan kepentingan jaminan apaun atas salah satu dari aset-aset Debitur; 2. Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya maupun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari- hari, atau melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya; 3. Memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; 4. Bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau menurunkan permodalan perusahaan; atau 5. Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban- kewajiban pihak ketiga manapun, kecuali kepada anak perusahaan yang terkonsolidasi; 6. Mengusahakan bahwa dan para Direktur, pejabat, karyawan, agen dan mitra usaha patungan tidak akan: (a) menggunakan secara langsung atau tidak langsung seluruh atau sebagian hasil pinjaman, untuk tujuan pendanaan, pembiayaan atau memfasilitasi suatu kegiatan, bisnis atau transaksi orang yang dikenai sanksi atau di negara yang dikenai sanksi, atau dengan cara lain apapun yang dapat mengakibatkan pelanggaran sanksi-sanksi yang berlaku terhadap suatu pihak dalam hal tersebut; dan
No. Nama Perjanjian 6. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Dan Tagihan Lainnya PT PLN (Persero) Secara Terpusat No. MIDI-BRIS/PPOB/VI/2015/146 tanggal 4 April 2015 junctis: a. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Dan Tagihan Lainnya PT PLN (Persero) Secara Terpusat No. MIDI-BRIS/PPOB/ADD I/ IV/2016/104 tanggal 6 April 2016; b. Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Dan Tagihan Lainnya PT PLN (Persero) Secara Terpusat No. MIDI-BRIS/BUSDEV/PPOB/ ADD/II/II/2018/002 tanggal 20 Februari 2018; c. Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Dan Tagihan Lainnya PT PLN (Persero) Secara Terpusat No. MIDI-BRIS/BUSDEV/PPOB/ ADD/III/VII/2018/019 tanggal 05 Juli 2018; d. Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan PT Midi Utama Indonesia Tbk tentang Penyediaan Jasa Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya PT PLN (Persero) Secara Terpusat No. MIDI-BSI/BUSDEV/ADD & Pernyataan Kembali/VII/2022/015 tanggal 12 Juli 2022, yang keseluruhannya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Pihak Jangka Waktu 1. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("Pihak Pertama"); dan 12-07-2022 s/d 12-07-2024 2. Perseroan ("Pihak Kedua") 117 Deskripsi Singkat (b) mendanai secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, suatu pembayaran kembali berdasarkan Perjanjian dengan menggunakan hasil yang diperoleh dari transaksi dengan atau property dari suatu orang yang dikenai sanksi; 7. Melanggar janji bahwa (a) Debitur atau setiap direktur, pejabat, atau karyawan menurut pengetahuan Debitur (setelah meletakkan penyelidikan yang tepat dan cermat) dan (b) menurut pengetahuan Debitur (setelah melakukan penyelidikan yang tepat dan cermat), setiap orang yang bertindak atas nama Debitur, tidak akan menggunakan secara langsung atau tidak langsung seluruh atau sebagian dari hasil pencairan dari transaksi peminjaman untuk tujuan apapun yang akan melanggar Undang-undang Anti Korupsi. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penyediaan jasa layanan penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dalam sistem online dengan menggunakan jaringan penghubung yang meliputi transaksi secara online melalui Pihak Kedua yang selanjutnya dilaksanakan penyetoran ke rekening Pihak Pertama. Layanan Pihak Kedua meliputi: a. Transaksi/penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat dari Pelanggan dalam sistem online melalui Pihak Kedua di gerai; b. Pembukaan rekening penampungan dan pemeliharaan saldo minimum penampungan; c. Pengumpulan dana; dan d. Penyetoran dana ke rekening penampungan.
No. Nama Perjanjian 7. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan Biller Secara Online Di Gerai No. MIDI-FORTUNA/ PEMBAYARAN TAGIHAN/I/2016/013 tanggal 11 Januari 2016 junctis: a. Surat Perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara PT Fortuna Mediatama dengan Midi Utama Indonesia tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Biller Secara Online di Gerai No. 031/FM/MHN/ II/2017 tanggal 8 Februari 2017; b. Addendum I Perjanjian Kerjasama No. MIDI-FORTUNA/BUSDEV/ PEMBAYARANTAGIHAN/ADD I/ II/2018/003 tanggal 23 Februari 2018; c. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Transaksi Pembayaran Biller Secara Online di Gerai Alfamidi No. MIDI-FM/BUSDEV/PEMBAYARAN BILLER/VI/2021/024 tanggal 09 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. 8. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MIDI-FIF/ANGSURAN ONLINE/V/2013/029 tanggal 1 Juli 2013 yang telah diubah oleh Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MIDI-FIF/ BUSDEV/PEMBAYARAN ANGSURAN/ III/2020/006 tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. 9. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. 030/LGL-SQ&CRM/IX/2011 tanggal 12 September 2011 junctis: a. Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. 003/LGL- Operations/2015 tanggal 17 April 2015; b. Perubahan Terhadap Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MIDI-WOM/ PEMBAYARAN ANGSURAN/ XI/2017/297 tanggal 28 November 2017; yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Pihak 1. PT Fortuna Mediatama ("FM"); dan 2. Perseroan Jangka Waktu 23-02-2019 s/d 22-02-2024 1. PT Federal International Finance ("FIF"); dan 2. Perseroan. 01-07-2013 s/d 30-09-2023 1. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. ("WOM"); dan 2. Perseroan. 17-04-2015 s/d 16-04-2017 Perjanjian diperpanjang secara otomatis setiap tahun sampai dengan adanya pengakhiran dari salah satu pihak. 118 Deskripsi Singkat FM dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukkan untuk menyediakan layanan penerimaan Transaksi Pembayaran Biller di seluruh Gerai Perseroan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran oleh pelanggan, pembayar dan/atau CR Field secara tunai di gerai menggunakan alat pembayaran elektronik yang fasilitasnya tersedia di gerai. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran oleh konsumen dan/atau pembayar secara tunai atau menggunakan pembayaran elektonik yang tersedia di gerai.
No. Nama Perjanjian 10. Perjanjian Kerjasama Layanan Payment Point Online Bank Modern Channel No. MIDI-MANDIRI/PAYMENT POINT/ XII/2015/227 tanggal 14 Desember 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. 11. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MUI-CSF/ONLINE PAYMENT/ VI/2014/064 tanggal 17 Juni 2014 junctis: a. Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MIDI-CSF/ PEMBAYARAN ANGSURAN/ VII/2015/216 tanggal 1 Juli 2015; dan b. Addendum II Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MIDI-CSF/ADD II/III/2016/094 tanggal 14 Maret 2016, yang ketiganya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. 12. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MUI-BAF/PAYMENT POINT/ VI/2013/050 tanggal 24 Juni 2013 junctis: a. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MUI-BAF/PAYMENT POINT/XI/2014/136 tanggal 3 November 2014; b. Addendum I Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MUI- BAF/PAYMENT POINT/ADD I/ XI/2016/367 tanggal 1 November 2016; dan c. Addendum II Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. MIDI-BAF/ BUSDEV/PAYMENT POINT/ADD II/VIII/2019/018 tanggal 1 Agustus 2019 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Pihak 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri"); dan 2. Perseroan. Jangka Waktu 30-10-2015 s/d 30-10-2016 Perjanjian diperpanjang secara otomatis setiap tahun sampai dengan adanya pengakhiran dari salah satu pihak. 1. PT Central Sentosa Finance ("CSF"); dan 01-03-2016 s/d 30-06-2017 2. Perseroan. Perjanjian diperpanjang secara otomatis setiap tahun sampai dengan adanya pengakhiran dari salah satu pihak. 1. PT Bussan Auto Finance ("Bussan"); dan 01-07-2013 s/d 30-11-2020 2. Perseroan. Perjanjian diperpanjang secara otomatis setiap tahun sampai dengan adanya pengakhiran dari salah satu pihak. 119 Deskripsi Singkat Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka memberikan layanan cash management bagi biller yang merupakan nasabah Mandiri, maka Mandiri bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan Perseroan dalam hal penerimaan pembayaran tagihan biller dan/atau layanan lainnya yang memanfaatkan gerai sebagai payment point. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran oleh konsumen CSF yang akan dilakukan konsumen CSF melalui gerai-gerai yang disepakati Para Pihak di wilayah Republik Indonesia. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran oleh konsumen yang akan dilakukan konsumen melalui gerai-gerai Alfamidi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
No. Nama Perjanjian 13. Perjanjian Layanan Pembayaran Shopeepay No. MIDIAII/BUSDEV/ SHOPEEPAY /VI/2020/016 tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. 14. Perjanjian Pekerjaan Sipil, Arsitektur 15. Perjanjian Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal & Elektrikal Gudang dan Perkantoran Distribusi Center Boyolali PT Midi Utama Indonesia Tbk. antara PT Midi Utama Indonesia Tbk. dengan PT Mitra Anugerahjaya Pratama No. MIDI-MAP/BUILDING/ DC BOYOLALI/X/2022/018 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup juncto Surat Perseroan tanggal 27 Maret 2023 perihal Tanggapan Permohonan Waktu Perpanjangan Masa Kerja, yang dibuat dibawah tangan. 16. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Lancar Wiguna Sejahtera tentang Penerimaan Top Up dan Penjualan Kartu Brizzi di Gerai Lawson No. BRI: B.445.RPT/BIP/07/2018, No. LWS: LWS-BRI/Top Up & Penjualan Kartu Brizzi/X/2018/014 tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Lancar Wiguna Sejahtera tentang Penerimaan Top Up dan Penjualan Kartu Brizzi di Gerai Lawson Nomor BRI: B.883-RPT/ BIP/12/2019, Nomor Lawson: LWS- BRI/Addendum I Top Up Kartu Brizzi/ XII/2019/054 tanggal 23 Desember 2019, yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. Pihak Jangka Waktu 1. PT Airpay International Indonesia ("Airpay"); dan 2. Perseroan ("Merchant"). 1 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis dengan maksimal sebanyak 4 tahun. 1. Perseroan; dan 1. Perseroan; dan 2. PT Reka Mulia Konstruksi ("Kontraktor") 17-10-2022 s/d 30-06-2023 *) 1. Perseroan; dan 2. PT Mitra 17-10-2022 s/d 03-07-2023 Anugerahjaya Pratama ("Kontraktor") 1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. ("Airpay"); dan 2. LWS. 01-10-2018 s/d 01-10-2019 Perjanjian diperpanjang otomatis setiap 1 tahun berikutnya. 120 Deskripsi Singkat Merchant setuju untuk menggunakan, dan Airpay setuju untuk menyediakan, Layanan ShopeePay di Outlet Merchant sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian. Pekerjaan sipil, arsitektur, dan plumbing gudang dan perkantoran distribusi center Cabang Kendari, lokasi pembangunan sesuai dengan desain yang ditentukan oleh Perseroan, berikut setiap dan seluruh perubahan-perubahannya. Pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal & elektrikal gudang dan perkantoran distribusi center Boyolali, lokasi pembangunan sesuai dengan desain yang ditentukan oleh Perseroan, berikut setiap dan seluruh perubahan-perubahannya. Pemanfaatan gerai Lawson untuk pemasaran/ penjualan Kartu Brizzi, penerimaan top up tunai dan top up online kartu Brizzi oleh petugas LWS dan penjualan kartu Brizzi di Gerai Lawson.
No. 17. Perjanjian Kerjasama Layanan Keuangan Digital antara PT Espay Debet Indonesia KOE dengan PT Lancar Wiguna Sejahtera tentang Penerimaan Pembayaran Atas Top- Up dan Transaksi Cash Out di Gerai Lawson No. EDIK: 113/EDIK/LC-PKS/ III/2019, No. LWS: LWS-EDIK/BUSDEV/ III/2019/006 tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Layanan Keuangan Digital Antara PT Espay Debit Indonesia Koe dengan PT Lancar Wiguna Sejahtera tentang Penerimaan Pembayaran Atas Transaksi Top-Up dan Transaksi Cash Out di Gerai Lawson No. EDIK: 574/ EDIK/LC-ADD/VII/2022, No. LWS: LWS- EDIK/BUSDEV/VII/2022/037 tanggal 25 Juli 2022, yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup. 1. PT Espay Debit Indonesia Koe ("EDIK"); dan 2. LWS. Pihak 1. PT Espay Debit Indonesia Koe ("EDIK"); dan 2. LWS. Pihak Jangka Waktu 11-03-2019 s/d 11-03-2020 Perjanjian diperpanjang otomatis setiap 1 tahun berikutnya. Deskripsi Singkat EDIK dengan ini menunjuk LWS, dan LWS menerima penunjukan untuk menyediakan layanan penerimaan dan pemrosesan pembayaran atas transaksi top up dan transaksi cash out di Gerai Lawson secara langsung untuk penggunaan jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. 18. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Transaksi OVO No. OVO: 575/SLS/GR/ IX/2019, No. Pedagang: LWS-OVO/ MARKETING/X/2019/039 tanggal 1 Oktober 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. 1. PT Visionet International ("OVO"); dan 2. LWS ("Pedagang"). 01-10-2019 s/d 01-10-2020 Perjanjian diperpanjang otomatis setiap 1 tahun berikutnya. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam rangka penerimaan transaksi agar transaksi dapat diterima di gerai Pedagang dan dapat diselesaikan oleh pengguna pada OVO app. 19. Perjanjian Layanan Pembayaran Shopeepay No. AII: 5625/E/LEG/SJ/ APID/VI/2020, No. LWS: LWS-AII/ BUSDEV/SHOPEEPAY/VI/2020/015 tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. 1. PT Airpay International Indonesia ("Airpay"); dan 2. LWS ("Merchant"). 12-06-2020 s/d 12-06-2021 Perjanjian diperpanjang otomatis untuk 4 tahun. Merchant setuju untuk menggunakan dan Airpay setuju untuk menyediakan, Layanan Shopeepay di outlet Merchant sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian. 20. Perjanjian Kerjasama antara PT Nusa Satu Inti Artha Dengan PT Lancar Wiguna Sejahtera tentang Fasilitas Layanan Konter Pembayaran No. Doku: 003/PKS DOKU/XI/2019, No. LWS: LWS-DOKU/KONTER PEMBAYARAN/ XI/2019/048 tanggal 1 November 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. 1. PT Nusa Satu Inti Artha ("Doku"); dan 2. LWS. 01-11-2019 s/d 31-10-2020 Perjanjian diperpanjang otomatis setiap 1 tahun berikutnya. Kerjasama penyediaan dan pemanfaatan fasilitas layanan konter pembayaran yang disediakan oleh LWS untuk kepentingan pelanggan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian. 21. Perjanjian Kerjasama antara PT Lancar Wiguna Sejahtera Dengan PT Media Indonusa Tentang Penerimaan dan Pemrosesan Pembayaran Atas Transaksi Online di Gerai Lawson No. PT Media Indonusa: PERJ-063/ MI-LWS/VII/2020, No. PT Lancar Wiguna Sejahtera: LWS-MI/BUSDEV/ XI/2020/028 tanggal 9 November 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. 1. PT Media Indonusa ("Media Indonusa"); dan 2. LWS. 09-11-2020 s/d 09-11-2022 Perjanjian diperpanjang otomatis sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak. Media Indonusa menunjuk LWS dan LWS menerima penunjukan untuk menyediakan layanan penerimaan dan pemrosesan pembayaran atas transaksi online secara langsung untuk konsumen/pengguna jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. ) Perseroan berencana untuk melakukan perpanjangan atas Perjanjian apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir. 121
Perseroan tidak memiliki pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan pemegang saham public atau menghambat penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu Selain perjanjian tersebut di atas, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya juga mengadakan perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usahanya. 2. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 2.1. Tinjauan Umum Didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian No.37 tanggal 28 Juni 2007, PT Midi Utama Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") pada awalnya bernama PT Midimart Utama dan bergerak di bidang perdagangan umum termasuk perdagangan toserba/swalayan dan minimarket. Pada tahun 2008, Perseroan mengalami perubahan nama menjadi PT Midi Utama Indonesia dan membuka gerai pertama dengan nama Alfamidi berlokasi di Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Pada tahun 2010 Perseroan melakukan pencatatan saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham MIDI. Bisnis Perseroan terus berkembang dengan target konsumen kelas menengah melalui gerai Alfamidi yang dikembangkan dengan konsep minimarket. Sebagai bagian dari salah satu jaringan ritel terbesar di Indonesia, Perseroan juga didukung oleh jaringan distribusi dan pemasaran yang luas sehingga dapat menjangkau pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Alfamidi menawarkan pengalaman belanja baru kepada pelanggan dengan beragam pilihan barang sesuai kebutuhan. Gerai Alfamidi juga dirancang mengikuti perubahan pola belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan. Untuk menghadirkan pengalaman belanja melebihi ekspektasi pelanggan, gerai Alfamidi juga ditempatkan di lokasi strategis dan didukung oleh berbagai fasilitas seperti lahan parkir yang memadai. Pada tahun 2015, Perseroan menghadirkan Alfasupermarket sebagai penyempurnaan dari gerai Alfamidi dengan konsep baru yang didesain sebagai supermarket dengan area penjualan mencapai lebih dari 500 meter persegi. Alfasupermarket hadir untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan assortment yang lengkap didukung dengan strategi marketing yang kompetitif. Pada tahun 2016, untuk memperkuat brand image dan brand awareness merek Alfamidi, Perseroan melakukan rebranding merek Alfasupermarket menjadi Alfamidi super. Pada tahun 2018, Perseroan mendirikan anak usaha baru, PT Lancar Wiguna Sejahtera, yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran (convenience store). Anak usaha ini untuk mengoperasikan jaringan convenience store "Lawson". Tujuan Perseroan mendirikan PT Lancar Wiguna Sejahtera yaitu untuk mendorong pengembangan convenience store Lawson, sehingga pengembangan jaringan Lawson bisa lebih fokus dan kinerjanya lebih optimal yang diharapkan memberikan manfaat kenaikan profitabilitas kepada Perseroan. Per 31 Desember 2022, sebagai salah satu jaringan retail terdepan di Indonesia, jumlah gerai Perseroan dan Entitas Anak mencapai 2.363 gerai yang terdiri dari 2.121 gerai Alfamidi, 41 gerai Alfamidi super, 9 gerai Midi fresh dan 192 gerai Lawson yang tersebar di beberapa pulau Indonesia meliputi pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Maluku didukung lebih dari 27.600 karyawan, hadir melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Visi Perseroan adalah "menjadi jaringan ritel yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Untuk memenuhi visi Perseroan tersebut, Perseroan mempunyai misi (i) memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul; (ii) menegakkan tingkah laku / etika bisnis yang tertinggi; (iii) menumbuh kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha; (iv) membangun organisasi yang terpercaya, sehat, terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. 122
Saat ini Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan sejumlah 27.646 orang dan Perseroan juga berharap untuk dapat mempekerjakan lebih banyak lagi sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu upaya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. 2.2. Proses Kegiatan dan Operasional Perseroan Berikut merupakan aspek-aspek utama yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. A. Pemasok Perseroan senantiasa menyediakan beragam jenis barang dengan mutu yang baik dan harga yang kompetitif. Dalam upaya untuk menarik konsumen di segmen pasar Perseroan, saat ini Perseroan menyediakan barang-barang lebih dari 14.000 SKU yang meliputi produk-produk kebutuhan rumah tangga dasar sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula pasir, susu, dan makanan/minuman, permen, rokok, barang-barang personal care dan household care serta buah-buahan, sayur dan barang- barang olahan beku (ice cream dan frozen food). Hampir seluruh pemasok telah menjalin hubungan kerjasama lebih dari 2 tahun. Berikut adalah 10 Pemasok utama Perseroan per 31 Desember 2022 berdasarkan kontribusi terhadap penjualan bersih. Kesepuluh Pemasok tersebut mewakili kurang lebih 28,0% dari pasokan barang dagangan Perseroan dan merupakan pemasok-pemasok besar di Indonesia. Tabel dibawah ini menggambarkan perusahaan pemegang merk yang menjadi pemasok Perseroan: No. Pemasok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total PT Unilever Indonesia Tbk PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Tigaraksa Satria PT Nestle Indonesia PT Indomarco Adi Prima PT Enseval Putra Megatrading Tbk PT Nippon Indosari Corpindo Tbk PT Macrosentra Niagaboga PT Tempo PT Surya Madistrindo % 4.7 4.5 3.3 3.2 2.9 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 28.0 Pada umumnya, seluruh pemasok memberikan Perseroan syarat-syarat perdagangan (trading terms) yang bersaing yang meliputi harga beli, jangka waktu kredit, partisipasi pemasok dan pengiriman. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu. B. Gudang Hingga Tahun Buku 2022, Perseroan memiliki 11 (sebelas) gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan/transit pasokan barang sebelum dikirimkan ke gerai-gerai. Setiap gudang dirancang untuk melayani kebutuhan pasokan sekitar 40-450 gerai Perseroan. Pada akhir tahun 2022, gudang ini menyuplai barang persediaan ke 2.171 gerai Perseroan. Lokasi gudang yang beroperasi tersebut berada di Bitung, Bekasi, Pasuruan, Makassar, Medan, Samarinda, Yogyakarta, Manado, Palu, Kendari dan Ambon. Gudang Perseroan dibagi dalam 2 kategori yaitu Gudang Dry dan Gudang Fresh. Gudang Dry menyediakan pasokan barang dry food dan non-food sedangkan Gudang Fresh menyediakan pasokan barang berupa buah, sayur, dairy dan makanan beku. Pemisahan kedua kategori tersebut guna menjaga kualitas barang agar sampai di gerai dengan kondisi yang baik dan siap dijual kepada konsumen. Pelaksanaan operasional sehari-hari di Gudang Perseroan didukung oleh penggunaan teknologi yaitu sistem digital picking di mana terdapat 2 (dua) gudang Perseroan yang telah dilengkapi dengan sistem conveyor belt. Untuk mendukung proses pengiriman barang dari gudang ke gerai, Perseroan menggunakan sarana angkutan pihak ketiga di mana 1 (satu) mobil angkutan dapat menampung pasokan ke 1-2 gerai untuk kebutuhan barang dry food dan non-food serta 8-10 gerai untuk kebutuhan barang fresh dan frozen food. 123
C. Gerai Kegiatan usaha Perseroan adalah bidang perdagangan eceran melalui jaringan minimarket melalui gerai "Alfamidi", jaringan toko buah melalui gerai "Midi fresh" dan jaringan supermarket melalui gerai "Alfamidi super" yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Pasuruan, Makassar, Medan, Samarinda, Yogyakarta, Manado, Palu, Kendari dan Ambon. Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan mengoperasikan 2.171 gerai yang terdiri dari 2.121 gerai Alfamidi, 41 gerai Alfamidi super dan 9 gerai Midi fresh yang tersebar di beberapa pulau Indonesia meliputi pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Sejalan dengan strategi meningkatkan kinerja, Perseroan mengadakan program Sales Store Point (SSP) yaitu, aktivitas penjualan di gerai tertentu kepada pelanggan khusus yang dilakukan oleh Member Relation Officer (MRO) dengan jumlah SKU penjualan sekitar 1.500 SKU. SSP ditunjang dengan harga yang kompetitif (harga khusus) sehingga pelanggan khusus masih bisa menjual kembali ke konsumennya. Program SSP ini, dilaksanakan di cabang Samarinda, Makassar dan Palu Operasional Gerai Operasional gerai secara harian didukung oleh karyawan gerai yang ditempatkan Perseroan melalui seleksi yang terstruktur serta pelatihan yang intensif sehingga karyawan gerai dapat menjalankan kegiatan operasional gerai untuk mencapai target penjualan serta standar layanan Perseroan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pelayanan prima oleh karyawan di setiap gerai merupakan inisiatif Perseroan dalam menjaga kepuasan konsumen di tengah persaingan ritel yang semakin ketat. Di sisi lain, operasional gerai pada tahun 2022 juga didukung oleh berbagai inovasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan. Inovasi tersebut dilaksanakan dalam berbagai bidang meliputi pengembangan kompetensi personil, perbaikan system inventory dan supply chain management hingga penerapan teknologi informasi dalam mendukung operasional seluruh gerai Perseroan. Perseroan melalui National Operation Meeting (NOM) yang dilakukan secara tahunan, memberikan pengarahan dan motivasi, menyampaikan rencana, strategi dan target pencapaian tahun berjalan. Selain itu, dijalankan program Manager Pembina di mana manager semua departemen menjadi pembina gerai yang tugasnya memberikan arahan dan motivasi bagi para personil gerai. Untuk memacu semangat personil gerai, Perseroan juga menyelenggarakan program Store of the Month, berupa penghargaan bagi gerai yang mampu mencapai tingkat prestasi yang ditetapkan oleh Perseroan dan juga program Product of the Month untuk meningkatkan penjualan produk tertentu. 2.3. Visi dan Misi Menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik VISI MISI • Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas. Menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi. • Menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha. • Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. 124
2.4. Keunggulan Kompetitif Keunggulan kompetetif Perseroan ditingkatkan melalui berbagai inovasi yang mendukung operasional gerai. Inovasi tersebut dilaksanakan dalam berbagai bidang meliputi pengembangan kompetensi personil, perbaikan system inventory dan supply chain management hingga penerapan teknologi informasi dalam mendukung operasional seluruh gerai Perseroan. Perseroan melalui National Operation Meeting (NOM) yang dilakukan secara tahunan, memberikan pengarahan dan motivasi, menyampaikan rencana, strategi dan target pencapaian tahun berjalan. Selain itu, dijalankan program Manager Pembina di mana manager semua departemen menjadi pembina gerai yang tugasnya memberikan arahan dan motivasi bagi para personil gerai. 2.5. Persaingan Usaha Dalam bisnis ritel, Perseroan dan Entitas Anak bersaing secara ketat dengan modern trade channel yang lain baik dari mini market, super market dan hyper market. Hal ini menyebabkan persaingan dalam bisnis ritel modern trade menjadi semakin ketat dalam memperebutkan pangsa pasar maupun lokasi- lokasi yang strategis. Namun demikian Perseroan juga memiliki keunggulan yaitu barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau dengan jaringan minimarket melalui gerai "Alfamidi", jaringan toko buah melalui gerai "Midi fresh" dan jaringan supermarket melalui gerai "Alfamidi super" yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Pasuruan, Makassar, Medan, Samarinda, Yogyakarta, Manado, Palu, Kendari dan Ambon. Berdasarkan data yang diperoleh dari NielsenIQ, untuk tahun 2022, dari 68 kategori fast moving consumer goods dan rokok, data pasar grocery Indonesia berdasarkan kontribusinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut pasar tradisional 70,7%, supermarket dan hypermarket 5,3% serta minimarket 24,0%. Kemudian, market share Perseroan jika terhadap pasar grocery Indonesia adalah sebesar 1,8%, jika terhadap modern trade Indonesia adalah sebesar 3,9% dan jika terhadap modern trade minimarket adalah sebesar 5,0%. 2.6. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan bergerak dibidang perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket, dimana produk yang dijual merupakan produk kebutuhan sehari-hari sehingga penjualan relatif stabil sepanjang tahun kecuali pada momen menyambut bulan puasa dan hari raya Idul Fitri dimana penjualan akan naik sekitar 15% dibandingkan bulan sebelumnya. 2.7. Strategi Usaha Perseroan mempunyai visi menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan menetapkan beberapa langkah strategis utama. Adapun strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut: a. Memperluas Jaringan dengan Menambah Jumlah Gerai Perseroan berkomiten untuk mengembangkan jaringan gerai di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki potensi dan peluang usaha. Perseroan berupaya menjajaki dan menganalisa potensi seluruh wilayah baik di Jawa dan luar Jawa dengan memperhatikan lokasi-lokasi baru yang strategis dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan. b. Mengembangkan Jaringan Gerai Dengan Format Yang Beragam Dalam upaya mengembangkan jumlah gerai, selain melakukan analisa lokasi strategis Perseroan juga melakukan analisa data pelanggan yang telah dimiliki. Berdasarkan analisa data pelanggan Perseroan melakukan penyesuaian format gerai dan produk agar sesuai dengan potensi optimal wilayah lokasi gerai. Selain itu Perseroan juga terus berupaya mengembangkan bisnis melalui skema waralaba dengan berbagai penawaran kerjasama yang menarik bagi masyarakat. Hal 125
ini sejalan dengan visi Perseroan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program wirausaha. Upaya lain, Perseroan mendukung pemerintah dalam pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Perseroan juga mengembangkan Midi Kriing. Perseroan kedepan akan selalu berupaya mengembangkan format gerai sesuai dengan kebutuhan dan potensi pelanggan. c. Pengembangan Gudang Sejalan dengan kecepatan pengembangan jaringan gerai, Perseroan juga berupaya memperbaiki dan meningkatkan kapasitas gudang guna mendukung ketersediaan barang di gerai. Selain pemilihan lokasi yang strategis, Perseroan juga melakukan optimalisasi layout dan proses kerja gudang. d. Memberikan Kepuasan Kepada Pelanggan/Konsumen Dengan Berfokus Pada Produk dan Pelayanan Prima Dalam meningkatkan menghadapi ketatnya persaingan, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kepuasan dan kenyamanan kepada pelanggan di seluruh gerai Perseroan. Perseroan memperbaiki layanan melalui berbagai aspek antara lain harga yang terjangkau dan kompetitif, lokasi gerai yang nyaman, produk yang baik dan selalu tersedia, serta karyawan yang kompeten dan ramah dalam melayani pelanggan. Perseroan juga senantiasa melakukan analisa atas kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga mendorong perbaikan yang layanan yang lebih baik. Perseroan juga mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan.Perseroan merencanakan akan selalu memperbaiki kualitas layanan guna meningkatkan kinerja usaha yang lebih optimal. e. Mengedepankan Aspek Pemilihan Lokasi-Lokasi Gerai Yang Strategis Dalam pemilihan lokasi gerai Perseroan mempertimbangkan lokasi yang strategis dan potensial. Analisa dan evaluasi jumlah pelanggan dan potensinya menjadi dasar penentuan suatu lokasi gerai. Perseroan merencanakan akan terus mengembangkan gerai dengan pemilihan lokasi yang strategis dan memiliki nilai komersial yang tinggi dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. f. Pengembangan Bisnis Value Added Services Berbasis Jaringan Perseroan menggunakan seluruh jaringan gerai yang dikelola sebagai lokasi payment point dalam memenuhi kebutuhan harian pelanggan. Hingga saat ini, pelanggan dapat menikmati layanan pembayaran tagihan listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, pembayaran tiket (kereta api, pesawat terbang), top up pulsa elektrik e-wallet, e-toll card, BPJS, PBB, PDAM, TV berlangganan, asuransi dan lain lain. Perseroan senantiasa akan mengembangkan produk value added service agar semakin memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan dan juga memberikan kontribusi yang semakin besar bagi Perseroan di masa yang akan datang. g. Hubungan Yang Baik Dengan Mitra Bisnis Perseroan Perseroan menyadari bahwa hubungan yang baik dengan produsen, pemasok, pewaralaba, bank, asosiasi-asosiasi usaha dan mitra usaha lainnya merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berupaya untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dan win-win dalam hubungan dengan mitra bisnis. h. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Berkelanjutan Perseroan telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan di berbagai kota di Indonesia untuk mengembangkan kurikulum retail bernama 'Alfamidi Class' di sekolah- sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium retail bernama 'Teaching Factory' yang merupakan hibah dari Perseroan untuk sekolah. Tujuan program ini adalah untuk menciptakan calon-calon tenaga kerja siap pakai maupun calon pengusaha muda 126
di bidang retail. Keunggulan program ini adalah jaminan kerja bagi lulusannya. Selain itu, melalui jaringan gerai nasional, Perseroan juga mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjual produknya di gerai-gerai Perseroan melalui mekanisme house brand/private label. Hingga saat ini lebih dari 350 produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang dipasarkan di seluruh gerai. Perseroan juga membuka mekanisme sewa tempat usaha/ tenant di gerai yang ditujukan bagi para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat berjualan di lingkungan gerai. Di bidang lingkungan hidup, Perseroan turut berpartisipasi dalam penggunaan material dan energi ramah lingkungan antara lain terus mendorong penggunaan kantong belanja Go Green, uji coba penerapan solar panel di salah satu gudang Perseroan. i. Perencanaan Keuangan Yang Matang Manajemen Perseroan secara terus menerus mengadakan pemantauan terhadap kondisi perekonomian secara makro yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Perseroan dalam mengembangkan usaha dan strateginya berupaya mendukung kebutuhan arus kasnya dengan cara pendanaan internal maupun eksternal jika diperlukan. Perseroan juga menerapkan perencanaan keuangan yang matang dan berhati hati baik dari segi pengelolaan marjin penjualan dan mengoptimalkan marjin operasi dengan terus menerus meningkatkan produktivitas serta melakukan efisiensi biaya antara lain dengan optimalisasi penggunaan teknologi. Selain itu sebagai salah satu perencanaan keuangan yang matang, Perseroan juga mengupayakan perolehan syarat dan kondisi perdagangan yang optimal dari pemasok. j. Pengembangan Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Perseroan memanfaatkan teknologi dalam mendukung kinerja sumber daya manusia. Pengembangan teknologi mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas karyawan yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi. Disamping itu Perseroan juga berupaya meningkatkan kompetensi karyawan agar sejalan dengan upaya pengembangan teknologi antara lain melalui pelatihan internal, sharing knowledge dan kerjasama dengan pihak ketiga. Perseroan berkeyakinan dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten akan dapat menghasilkan kinerja dan hasil yang optimal. 2.8. Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak merupakan perusahaan yang bergerak di industri ritel dalam kategori fast moving consumer goods (FMCG) melalui format minimarket, supermarket dan convenience store, Gerai- gerai Perseroan dan Entitas Anak menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, susu dan makanan/minuman, permen, rokok serta barang-barang personal care dan household care. Selain itu Entitas Anak juga menjual makanan & minuman siap saji bercita rasa Jepang dan menyediakan tempat untuk makan & minum yang nyaman. Perseroan dan Entitas Anak juga melayani beragam jasa, antara lain layanan pembayaran (cicilan motor/mobil/elektronik (FIF, Adira Finance, Oto kredit motor, Oto kredit mobil, Home Credit dan ACC Finance), bayar rekening Listrik PLN, bayar TV berbayar (Indovision, First Media, Big TV, My Republic dan Transvision), bayar asuransi (asuransi BPJS Kesehatan, asuransi car dan Jiwasraya), dan juga pembayaran online (Bukalapak dan Tokopedia); layanan ambil uang tunai (KMS tarik dan Tabungan Saku Tarik Tunai); layanan pembelian tiket kereta api, pesawat dan bus; dan layanan isi saldo (top up Gopay, top up E-money, top up Dana, voucher Grab). Kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dilakukan melalui kantor pusat dan cabang-cabang Perseroan dan Entitas Anak yang tersebar di Jabodetabek, Makasar, Medan, Samarinda, Yogyakarta, Manado, Pasuruan, Kendari, Ambon dan Palu. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl, Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Tangerang. Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan telah mengoperasikan 11 Gudang dan 2.171 gerai minimarket yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, Lawson telah mengoperasikan 1 Gudang dan 192 gerai. 127
Pendapatan Usaha Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak diperoleh dari perolehan hasil penjualan barang dagangan di gerai dan pendapatan usaha lain-lain yang terdiri dari penyewaan gondola, partisipasi promosi dan kegiatan waralaba. Tabel berikut menggambarkan hasil Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan geografis untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019 dan 2018: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Jabodetabek Jawa (di luar Jabodetabek) Luar Jawa Total 2022 7,031,953 2,153,319 6,438,382 15,623,654 % 45% 6,188,769 2021 % 46% 31 Desember 2020 6,428,742 % 51% 2019 6,432,405 % 55% 2018 6,198,817 14% 14% 28% 36% 100% 13,584,036 100% 12,659,705 100% 11,625,313 100% 10,701,575 100% 14% 1,852,665 41% 5,542,602 14% 41% 1,718,718 4,512,245 1,571,402 3,621,506 14% 31% 1,487,042 3,015,716 % 58% Tabel di bawah ini menggambarkan hasil Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan segmen produk untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut: Keterangan Makanan Makanan Segar Bukan Makanan Total 2022 9,135,223 2,139,069 4,349,362 15,623,654 31 Desember 2021 % 58% 7,868,275 14% 1,816,516 % 58% 7,248,797 13% 1,669,673 2020 % 57% 6,763,985 13% 1,541,056 2019 % 2018 58% 6,108,020 57% 13% 1,378,214 13% % 3,215,341 30% 100% 13,584,036 100% 12,659,705 100% 11,625,313 100% 10,701,575 100% 28% 3,899,245 29% 3,741,235 30% 3,320,272 29% Proses Kegiatan dan Operasional Pertumbuhan perekonomian nasional di tahun 2022 membawa dampak signifikan bagi kegiatan usaha Perseroan. Pengembangan layanan di seluruh gerai dan mempertajam program-program yang telah dikembangkan guna mencapai target dan kesinambungan dalam jangka panjang merupakan fokus Perseroan. Perbaikan layanan melalui pendekatan 4P (Place, Product, Process, People) yang telah menjadi fokus Perseroan beberapa tahun terakhir semakin ditingkatkan, melalui program-program internalisasi di gerai dan seluruh lini organisasi Perseroan. Hasil pengukuran kinerja layanan dari setiap gerai dan seluruh bagian di organisasi disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan sebagai evaluasi untuk semakin meningkatkan kinerja. Kesiapan sumber daya manusia guna menunjang kecepatan ekspansi bisnis Perseroan menjadi fokus manajemen. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi target Perseroan untuk melayani pengembangan gerai / cabang maupun lini organisasi Perseroan lainnya. Jaringan Gerai dan Gudang Perseroan pada tahun 2022 telah berhasil mengelola 2.171 gerai di seluruh wilayah Indonesia, dengan 205 merupakan gerai baru. Persebaran gerai di wilayah Jabodetabek mencapai 30,17% dari total gerai Perseroan, wilayah Jawa Non Jabodetabek 20,91% dan wilayah Luar Jawa 48,92%. Perseroan juga melakukan remapping zona coverage distribusi untuk gerai-gerai wilayah Jabodetabek dan Jawa sejalan dengan pembukaan gudang baru agar semakin memperkuat layanan kepada pelanggan. Kontribusi gerai Luar Jawa terhadap total gerai nasional meningkat sebesar 2,07% menjadi 48,92% (2021: 46.85%), hal ini sejalan dengan prioritas Perseroan beberapa tahun terakhir untuk mendorong pengembangan gerai di wilayah Luar Jawa yang masih memiliki potensi bisnis. Di tengah ketatnya persaingan investasi, Perseroan masih mampu mengembangkan gerai waralaba dengan membuka 21 gerai di tahun 2022. Hingga akhir tahun 2022, total gerai waralaba mencapai 96 gerai atau 4,42% dari total gerai yang dikelola Perseroan. 128
Pengelolaan rantai pasokan yang memadai menjadi "pilar" dalam bisnis ritel, oleh karenanya Perseroan berupaya keras untuk memastikan terjaganya unsur-unsur rantai pasokan sebagai jaminan berjalannya operasional seluruh gerai di Indonesia. Pengelolaan dan pengembangan Gudang sebagai sentral operasi menjadi salah satu fokus Perseroan untuk menjamin berjalannya rantai pasokan. Analisa dan perbaikan dilakukan setiap saat untuk memastikan agar persediaan, fasilitas operasi, transportasi dan informasi dapat dikelola menjadi lebih baik untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis Perseroan. Analisa dan perbaikan proses bisnis dilakukan atas semua pengembangan inisiatif sepanjang tahun 2022 dengan tujuan agar rantai pasokan menjadi semakin responsif dan efektif. Selain itu upaya sinergi kerjasama dengan pemasok melalui sistem web bussines to bussines dikembangkan untuk semakin memperkuat rantai pasokan. Pada tahun 2022, Perseroan telah mengoperasikan 12 gudang guna mendukung operasional 2.363 gerai. Jumlah Gudang Alfamidi Lawson Total Sumber: Perseroan 2022 11 1 12 2021 11 1 12 2020 11 1 12 2019 11 1 12 Waralaba Perseroan berkomitmen untuk terus membina dan menjaga hubungan dengan masyarakat melalui konsep waralaba. Melalui konsep ini Perseroan menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Hal ini telah menjadi bagian dari visi Perseroan untuk menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat serta misi Perseroan untuk menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha. Konsep waralaba bertujuan mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari jaringan gerai yang bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Perseroan terus berusaha merangkul para pewaralaba baru untuk ikut serta dalam mengembangkan jaringan usaha retail dengan memiliki gerai waralaba. Sampai dengan akhir tahun 2022, gerai waralaba yang dikelola oleh Perseroan berjumlah 96 gerai Alfamidi. Dalam upaya memperluas jaringan melalui gerai waralaba, Perseroan melakukan beberapa hal antara lain: •	Mengembangkan gerai waralaba dengan memegang prinsip kehati-hatian melalui survei lokasi calon mitra untuk memastikan kelayakan bisnis. Menyelenggarakan program edukasi (workshop) dan promosi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman alur bisnis waralaba Perseroan. Menjalin komunikasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pewaralaba maupun calon pewaralaba. Adapun keuntungan utama waralaba Perseroan antara lain: •	Pemilihan lokasi yang tepat dan strategis. •	Ditunjang dengan merek yang dikenal oleh masyarakat maupun pelanggan. •	Dukungan sistem operasional dan promosi yang berkesinambungan untuk meningkatkan penjualan di gerai tersebut. Pemilihan produk yang tepat dan pengadaan barang yang efisien sehingga menjamin perolehan harga beli dan harga jual yang kompetitif yang menguntungkan pemilik franchise maupun pelanggan gerai. Pengadaan dan pelatihan karyawan yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan pelayanan pelanggan yang baik agar citra gerai dapat meningkat. Pendampingan secara berkesinambungan terhadap operasional gerai waralaba. 129 2018 9 1 10
Perseroan meyakini kemitraan yang terjalin dengan menjalankan konsep waralaba dapat menjadi sarana untuk merealisasikan visi Perseroan untuk menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Pertumbuhan gerai waralaba juga turut serta mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Perseroan meyakini seluruh upaya dan strategi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan terwaralaba/calon terwaralaba di tahun - tahun mendatang. Perseroan juga meyakini peningkatan jumlah kemitraan Perseroan dan masyarakat dalam bisnis waralaba akan mendorong perekonomian nasional sekaligus perwujudan visi Perseroan. Beberapa Merek Usaha Perseroan Dan Entitas Anak Perseroan merupakan pemegang hak atas merek usaha "Alfamidi", "Alfamidi Super", "midi fresh". Merek usaha "Lawson" dimiliki oleh Lawson, Inc., Jepang, dan berdasarkan Master License Agreement tertanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh PT Lancar Wiguna Sejahtera ("Entitas Anak") dan Lawson, Inc., Jepang yang memberikan hak ekslusif bagi Entitas Anakuntuk menggunakan dan bertindak sebagai sub-franchisor atas trademark dan knowhow Lawson di wilayah Indonesia selama periode 18 (delapan belas) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Jumlah Gerai MIDI Reguler Franchise Total 2022 2075 96 2,171 2021 1963 75 2,038 2020 1767 54 1,821 2019 1513 42 1,555 2018 1406 34 1,440 Sejak tahun 2018, total gerai yang dikelola Perseroan mengalami kenaikan dengan pertumbuhan majemuk tahunan yang mencapai 10,81% menjadi 2.171 gerai per 31 Desember 2022. Di samping itu, jumlah gerai yang dimiliki oleh Perseroan maupun yang dimiliki oleh franchisees (gerai waralaba) telah bertumbuh masing-masing dengan pertumbuhan majemuk tahunan yang mencapai 29,63% dan 10,81% menjadi 2.075 gerai dan 96 gerai per 31 Desember 2022. Jumlah Gerai Lawson Reguler Franchise Total 2022 192 192 2021 66 66 2020 68 68 2019 71 71 2018 42 42 Sementara itu, selama periode 2018 - 2022, total gerai yang dikelola Lawson mengalami kenaikan dengan pertumbuhan majemuk tahunan yang mencapai 46,22% menjadi 192 per 31 Desember 2022. Pemulihan kondisi perekonomian nasional mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan tetap stabilnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta tumbuhnya iklim investasi yang semakin menguat. Iklim usaha nasional kembali mulai berkembang sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui paket-paket kebijakan yang mendorong penguatan perekonomian nasional. Merchandising Merchandising mengatur target untuk seluruh produk dengan menetapkan jenis, jumlah, waktu dan harga produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Berfokus kepada analisa dan review setiap jenis katagori produk untuk menentukan bauran produk yang dapat menghasilkan margin optimal. 130
Dalam bisnis ritel, aktivitas merchandising merujuk pada bisnis pengadaan pada gerai yang menawarkan produk berupa barang atau jasa kepada konsumen yang disediakan di gerai pada jumlah, waktu dan harga yang sesuai untuk mendukung pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan. Seiring perkembangan sektor ritel, kegiatan merchandising saat ini tidak hanya berlangsung sebagai proses internal tetapi telah menjadi suatu rangkaian dari upaya retailer dalam penyaluran stok barang dari manufaktur dan/atau distributor kepada konsumen sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Merchandising memiliki peran penting dalam menciptakan citra di suatu gerai serta menghadirkan pengalaman berbelanja pada konsumen. Memanfaatkan jaringan gerai nasional, Perseroan mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjual produknya di gerai-gerai Perseroan melalui mekanisme house brand/private label. Hingga saat ini lebih dari 300 produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang dipasarkan di seluruh gerai. Perseroan juga membuka mekanisme sewa tempat usaha/tenant di gerai yang ditujukan bagi para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat berjualan di lingkungan gerai. Sistem web bussines to bussines yang selama ini dikembangkan juga mampu meningkatkan efektifitas proses kerja dan kepercayaan antara Perseroan dan pemasok. Tahun 2022, pengembangan kerjasama dengan pemasok ditingkatkan untuk fokus dalam meningkatkan penjualan. Program yang dikembangkan bertujuan mensinergikan strategi penjualan Perseroan dan pemasok untuk meningkatkan penjualan suatu produk ke seluruh gerai-gerai Alfamidi. Pengembangan ini disambut baik oleh pemasok dan semakin meningkatkan daya saing Perseroan. 2.9. Prospek Usaha Prospek Makroekonomi Indonesia Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang dalam proses pemulihan semenjak dimulainya pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Efek pandemi tersebut mengakhibatkan tren penurunan pertumbuhan ekonomi pada masanya. Pemerintah Indonesia telah mengambil banyak tindakan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif sehingga Indonesia berhasil mengalami pertumbuhan positif lagi di tahun 2021. Saat ini perekomonian Indonesia tumbuh sebanyak 5.3% (YoY) di tahun 2022 dan Bank Indonesia telah memprediksikan bahwa pertumbuhan di tahun 2023 akan mencapai kisaran 4.9 - 5.2% (Sumber: Bloomberg, 2023). PBD di tahun 2022 juga mencapai Rp. 2,9 triliun (Sumber: BPS, 2023). Tren yang perlahan-lahan naik ini merupakan indikor bahwa Indonesia sedang ditengah pemulihan ekonomi. Prospek Industri Perseroan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memprediksikan bahwa industi ritel akan pulih di tahun 2023. Prediksi ini dikarenakan oleh dihentikannya kebijakan PPKM pada akhir Desember tahun 2022. Maka dari itu, masyarakat memiliki kebebasan untuk berpergian, alhasil membuka kemungkinan besar peningkatan kegiatan konsumsi, termasuk di toko-toko ritel. Aprindo juga memprediksikan bahwa pertumbuhan penjualan ritel akan mencapai kisaran 4%, mengikuti tren pertumbukan makro ekonomi indonesia sebesar 5.5%. Diluar pencabutan PPKM, faktor yang kemungkinan besar akan membantu meningkatkan kinerja ritel di tahun 2022 adalah dimulainya tahun politik. Seperti tahun-tahun politik sebelumnya, tahun politik tahun ini diyakini akan membuahkan banyak program bantual sosial begitu era kampanye dimulai. Oleh karena itu, permintaan produk-produk toko ritel akan meningkat juga. Era politik di tahun 2023 akan dimulai di semester kedua. 2.10. Kecenderungan Usaha Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. 131
2.11. Hak Kekayaan Intelektual Perseroan telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual berupa merek berikut ini : NO. NO. MEREK TANGGAL PENDAFTARAN MEREK KELAS BARANG/JASA NAMA PEMEGANG MEREK 1. IDM000447474 24-01-2015 MIDI 25 Perseroan 2. IDM000298165 15-03-2011 MIDI 35 Perseroan 3. IDM000317620 19-08-2011 MIDI 3 Perseroan 4. IDM000243090 01-04-2010 MIDI 4 Perseroan 5. IDM000317621 19-08-2011 MIDI 5 Perseroan 6. IDM000257776 13-07-2010 MIDI 8 Perseroan 7. IDM000272784 04-10-2010 MIDI 11 Perseroan 8. IDM000255446 29-06-2010 MIDI 16 Perseroan 9. IDM000257777 13-07-2010 MIDI 18 Perseroan 10. IDM000257778 13-07-2010 MIDI 20 Perseroan 11. IDM000257779 13-07-2010 MIDI 21 Perseroan 12. IDM000251073 07-06-2010 MIDI 24 Perseroan 13. IDM000251070 07-06-2010 MIDI 26 Perseroan 14. IDM000251071 07-06-2010 MIDI 28 Perseroan 15. IDM000298166 15-03-2011 MIDI 29 Perseroan 16. IDM000251526 10-06-2010 MIDI 30 Perseroan 17. IDM000252714 18-06-2010 MIDI 31 Perseroan 18. IDM000252715 18-06-2010 MIDI 33 Perseroan 19. IDM000284697 16-12-2010 MIDI TOKO KELUARGA 35 Perseroan 20. IDM000670227 10-02-2020 ALFAMIDI 3 Perseroan 21. IDM000673221 19-02-2020 ALFAMIDI 3 Perseroan 22. IDM000554373 16-12-2016 ALFAMIDI 5 Perseroan 23. IDM000935911 24-12-2021 ALFAMIDI 5 Perseroan 24. IDM000721150 14-05-2020 ALFAMIDI 9 Perseroan 25. IDM000612478 06-11-2017 ALFAMIDI 16 Perseroan 26. IDM000696740 11-05-2020 ALFAMIDI 21 Perseroan 132 TANGGAL PENERIMAAN 26-08-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 26-09-2018 12-03-2018 23-03-2016 29-04-2014 29-04-2014 18-11-2020 13-04-2018 23-03-2016 26-01-2019 MASA BERLAKU 10 tahun (s/d 26-08-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 26-09-2028) 10 tahun (s/d 12-03-2028) 10 tahun (s/d 23-03-2026) 10 tahun (s/d 29-04-2024) 10 tahun (s/d 29-04-2024) 10 tahun (s/d 18-11-2030) 10 tahun (s/d 13-04-2028) 10 tahun (s/d 23-03-2026) 10 tahun (s/d 26-01-2029)
NO. NO. MEREK 27. IDM000876810 TANGGAL PENDAFTARAN 29-07-2021 MEREK ALFAMIDI KELAS BARANG/JASA 29 NAMA PEMEGANG MEREK Perseroan TANGGAL PENERIMAAN 22-01-2020 MASA BERLAKU 10 tahun (22-01-2020 s/d 22-01-2030) 28. IDM000596874 21-08-2017 ALFAMIDI 30 Perseroan 18-02-2016 10 tahun (s/d 18-02-2026) 29. IDM000721150 14-05-2020 ALFAMIDI 30 Perseroan 13-04-2018 10 tahun (s/d 13-04-2028) 30. IDM000876848 29-07-2021 ALFAMIDI 30 Perseroan 22-01-2020 10 tahun (s/d 22-01-2030) 31. IDM000535685 20-06-2016 ALFAMIDI 32 Perseroan 29-04-2014 10 tahun (s/d 29-04-2024) 32. IDM000927916 02-12-2021 ALFAMIDI 34 Perseroan 10-10-2017 10 tahun (s/d 10-10-2027) 33. IDM000169055 15-07-2008 ALFAMIDI 35 Perseroan 04-12-2016 10 tahun (s/d 04-12-2026) 34. IDM000573506 06-04-2017 MIDILICIOUS 29 Perseroan 07-05-2015 10 tahun (s/d 07-05-2025) 35. IDM000571475 30-03-2017 MIDILICIOUS 30 Perseroan 07-05-2015 10 tahun (s/d 07-05-2025) 36. IDM000571483 30-03-2017 MIDILICIOUS 32 Perseroan 07-05-2015 10 tahun (s/d 07-05-2025) 37. IDM000911616 06-11-2021 Customer First 25 Perseroan 26-08-2020 10 tahun (s/d 26-08-2030) 38. IDM000911619 06-11-2021 Customer First 35 Perseroan 26-08-2020 10 tahun (s/d 26-08-2030) 39. IDM000834427 12-03-2021 Alfamidi Super 35 Perseroan 18-04-2019 10 tahun (s/d 18-04-2029) 40. IDM000773761 30-05-2020 Midi Express 35 Perseroan 29-03-2017 10 tahun (s/d 29-03-2027) 41. IDM000918246 11-11-2021 Midifresh 32 Perseroan 05-11-2020 10 tahun (s/d 05-11-2030) 42. IDM000834425 12-03-2021 Midifresh 35 Perseroan 18-04-2019 10 tahun (s/d 18-04-2029) 43. IDM001017926 26-10-2022 Caffe midi 30 Perseroan 30-06-2019 10 tahun (s/d 30-06-2029) 44. IDM000862534 10-06-2021 Caffe midi 43 Perseroan 30-06-2019 10 tahun (s/d 30-06-2029) 45. IDM000928369 02-12-2021 midiLib 41 Perseroan 08-10-2019 10 tahun (s/d 08-10-2029) 46. IDM001039375 20-12-2022 Ayo Makan Buah 35 Perseroan 17-02-2022 10 tahun (s/d 17-02-2032) 47. IDM001049071 12-01-2023 Geled K 34 Perseroan 17-02-2022 10 tahun (s/d 17-02-2032) 48. IDM001037977 15-12-2022 PHP-in Promo Hemat Pekan ini 35 Perseroan 16-02-2022 10 tahun (s/d 16-02-2032) 49. IDM001049070 12-01-2023 TTM Tebus Terus Murahnya 35 Perseroan 17-02-2022 10 tahun (s/d 17-02-2032) Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek dagang sebagai berikut: i) Alfamidi sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia yang telah diterima oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Formulir") tanggal 15 Juli 2022, yang saat ini sedang dalam tahap pemberian persetujuan; dan ii) Hemat satu Pekan sebagaimana dibuktikan dengan Formulir tanggal 17 Februari 2022, yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif. 133
IX. EKUITAS Untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited) auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 31 Desember 2022 No. 00881/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00880/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/IV/20232 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independent dan penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai penilaian penurunan nilai atas aset tetap dan aset hak-guna. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan 2022 31 Desember 2021 EKUITAS Modal Saham Tambahan modal Disetor Penghasilan Komprehensif lain Saldo laba 288.235 73.881 34.028 288.235 73.881 31.487 Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali JUMLAH EKUITAS 9.500 1.580.347 1.985.991 736 1.986.727 8.500 1.265.008 1.667.111 533 1.667.111 Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dengan basis proforma pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya dengan harga pelaksanaan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) per saham. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Posisi ekuitas per 31 Desember 2022 sebelum PMHMETD I PMHMETD I Proforma ekuitas per 31 Desember 2022 setelah PMHMETD I EKUITAS Modal Saham Tambahan modal Disetor Beban Emisi PMHMETD I Penghasilan Komprehensif lain Saldo laba 288.235 73.831 - 34.028 1.245.176 - (13.209) - 1.533.411 73.831 (13.209) 34.028 Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya 9.500 1.580.347 - 9.500 1.580.347 Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali JUMLAH EKUITAS 1.985.991 736 1.986.727 1.231.967
3.217.918 736 3.218.694 134
Keterangan rencana PMHMETD I Perseroan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD: Jenis Penawaran : Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Jenis Efek yang Ditawarkan : Efek Bersifat Ekuitas Jumlah Efek yang Ditawarkan : 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh rupiah) Harga Pelaksanaan HMETD : Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD : Rp1.245.176.496.000 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 135
X. KEBIJAKAN DIVIDEN Pemegang Saham baru hasil PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Mulai tahun buku 2023 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan bermaksud merencanakan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan ketentuan: persentasi dividen tunai terhadap laba bersih sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen ) dari dari laba bersih tahun berjalan. Namun demikian, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham perseroan. Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama -sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam Rupiah. Walaupun demikian, penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: 1. Kemampuan kas Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan; 2. Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan; 3. Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan; 4. Rencana investasi Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa mendatang; 5. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang; Riwayat Pembayaran Dividen Tahun Dividen per Saham (Rp) Total Saham Total Dividen yang Dibayarkan (dalam jutaan Rupiah) Dividend Payout Ratio (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2,74 3,90 7,00 14,50 15,00 20,50 10,70 16,60 21,20 20,85 28,65 2.882.353.000 2.882.353.000 2.882.353.000 2.882.353.000 2.882.353.000 2.882.353.000 2.882.353.000 2.882.353.000 2.882.353.000 2.882.353.000 2.882.353.000 7.898 11.241 20.176 41.794 43.235 59.088 30.841 47.847 61.106 60.097 82.579 24,98% 24,98% 29,97% 30,15% 30,77% 30,14% 30,00% 30,06% 30,09% 30,01% 30,01% TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM TERKAIT PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM. PEMBAYARAN DIVIDEN PERSEROAN DIDASARI PADA KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN. 136
XI. PERPAJAKAN Dividen saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh", Pasal 4 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk (antara lain) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: •	• dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP No. 55/2022") turut mengatur bahwa Penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri atau dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap, yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. 137
Dividen yang berasal dari dalam negeri atau dividen yang berasal dari luar negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau 2. badan dalam negeri; b. dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; c. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan: 1. dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau 2. dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham; d. dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; e. dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam huruf d diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, berlaku ketentuan: 1. atas dividen yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan 2. atas selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikenai Pajak Penghasilan; f. selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 harus: 1. diinvestasikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau 2. diinvestasikan sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan; g. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud dalam huruf f diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; h. dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam huruf f, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak, berlaku ketentuan: 1. atas dividen yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; 2. atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikenai Pajak Penghasilan; dan 3. atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 serta atas selisih sebagaimana dimaksud dalam angka 2, tidak dikenai Pajak Penghasilan; 138
i. dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam huruf f, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak, berlaku ketentuan: 1. atas dividen yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan 2. atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, tidak dikenai Pajak Penghasilan; j. dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. rapat umum pemega.ng saham atau dividen interim sebagaimana dimaksud dalam hurufj termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis; l. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipotong Pajak Penghasilan; m. dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh; dan n. Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf m wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Waiib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dengan syarat penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; b. dalam hal penghasilan setelah pajak dari suatu benhrk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku ketentuan: 1. atas penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; 2. atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikenai Pajak Penghasilan; dan 3. atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 serta atas selisih sebagaimana dimaksud dalam angka 2, tidak dikenai Pajak Penghasilan; c. dalam hal penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berlaku ketentuan: 1. atas penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan 2. atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, tidak dikenai Pajak Penghasilan; dan 139
d. penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Paiak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: 1. penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan 2. bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf d PP No. 55/2022 berlaku ketentuan: a. b. c. tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang; tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf d PP No. 55/2022 berlaku ketentuan: a. penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada Tahun Pajak diperoleh; dan b. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan mengenai tata cara pengecualian Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham; 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan 140
Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada DIrektur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek. Kewajiban Perpajakan Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2021 pada tanggal 28 April 2022. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI. 141
XII. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD I PT Midi Utama Indonesia Tbk No.26, tanggal 17 April 2023, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, PT BCA Sekuritas selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 1.614.117.680 (satu miliar enam ratus empat belas juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) dari Sisa Saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD I Persroan, yaitu sebesar Rp270,- setiap saham atau dengan nilai keseluruhan sebesar- besarnya Rp435.811.773.600,- (empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Berikut merupakan keterangan dari para Pembeli Siaga: PT BCA Sekuritas ("BCAS") Keterangan singkat BCAS berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, pada tanggal 22 Mei 1990 dengan nama "PT Dinamika Usahajaya" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.101, tanggal 7 Mei 1990, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.02-2905 HT.01.01.Th.90, tanggal 22 Mei 1990; didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.603/1390, tanggal 28 Mei 1990; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 10 Juli 1990, Tambahan No.2404. BCAS mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni dengan urutan sebagai berikut: 1. dari bernama "PT Dinamika Usahajaya" menjadi bernama "PT Dinamika Sekuritas" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.80, tanggal 19 Januari 1998, dibuat oleh Drs. Trisasono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; 2. dari bernama "PT Dinamika Sekuritas" menjadi bernama "PT Dinamika Usahajaya" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.22, tanggal 29 November 2002, dibuat oleh Yati Kusnoviati Hermen, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.C-26816 HT.01.04.TH.2003, tanggal 10 November 2003, dan terdaftar di dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.12/2004, tanggal 5 Februari 2004; dan 3. perubahan nama terakhir, yaitu dari bernama "PT Dinamika Usahajaya" menjadi bernama "PT BCA Sekuritas" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.5, tanggal 2 Oktober 2012, yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No.AHU-54329. AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 22 Oktober 2012; didaftarkan di dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No.AHU-0092057.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012; dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No.44 tanggal 31 Mei 2013, Tambahan No.61127. PT BCA Sekuritas Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. M.H Thamrin No. 1 Jakarta 10310 - Indonesia Telepon : (021) 2358 7222, Faksimili : (021) 2358 7250 Website : Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan BCAS adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut BCAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai eprantara pedagang dan penjamin emisi efek. 142
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan BCAS tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Struktur Permodalan Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan BCA Sekuritas adalah berdasarkan Akta No.33/2013 dan susunan pemegang saham BCA Sekuritas adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 129, tanggal 25 Agustus 2017, dibuat di hadapan Doktor Irawaran Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.03-0166776, tanggal 29 Agustus 2017, terdaftar di dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No. AHU-0107177.AH.01.11.TAHUN 2017, adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Keterangan Jumlah Saham (Lembar) Nominal (Rp) Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Bank Central Asia Tbk 2. Ir. Chandra Adisusanto Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Dalam Portepel 500.000 346.500 38.500 385.000 115.000 500.000.000.000 346.500.000.000 38.500.000.000 385.000.000.000 115.000.000.000 Pengurusan dan Pengawasan Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98, tanggal 24 Februari 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0121738 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 24 Februari 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0035692.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BCA Sekuritas adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen : Ir. Hendra Iskandar Lubis : Dharwin Yuwono Direksi Direktur Utama Direktur : Mardi Henko Sutanto : Imelda Arismunandar Pengendali BCAS adalah PT Bank Central Asia Tbk sehingga Pemilik Manfaatnya adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono. Uraian Tentang Persetujuan untuk Membeli Sisa Saham Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD I PT Midi Utama Indonesia Tbk No.26, tanggal 17 April 2023, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil seluruh Sisa Saham yang tidak diambil bagian dalam HMETD lainnya setelah dialokasikan terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan tambahan yang dipesan oleh pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, yaitu sebanyak-banyaknya 1.614.117.680 (satu miliar enam ratus empat belas juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) dari Sisa Saham. Sumber dana yang digunakan BCAS sebagai Pembeli Siaga adalah dari dana internal. 143 % 90,00% 10,00% 100,00%
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: 1. Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta - 12190 No. STTD : STTD.AP-116/PM.22/2018 atas nama Sherly Surat Penunjukkan Keanggotaan Asosiasi Pedoman Kerja Jokom 0060/PSS/04/2022 tanggal 18 April 2022 : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0704 : : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik tersebut Indonesia ("IAPI"). Standar mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan tersebut bebas dari kesalahan keuangan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. audit ketepatan 144
2. Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru Jakarta - 12130 No. STTD : STTD.KH-28/PJ.1/PM.02/2023 atas nama Jennifer B. Tumbuan Surat Penunjukkan Keanggotaan Asosiasi Pedoman Kerja : No. MIDI-TP/PENUNJUKAN/II/2023/027 : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal tentang Standar Profesi 8 Agustus 2018 Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana disahkan dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 031/ HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018. Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. 3. Notaris : Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn Ruko L'Agricola Blok B-21 Gading Serpong, Tangerang 15810 No. STTD : STTD.N-79/PM.22/2018 atas nama Sriwi Bawana Nawaksari Surat Penunjukkan Keanggotaan Asosiasi Tugas Pokok : No. MIDI-SBN/PENUNJUKAN/II/2023/030 : Ikatan Notaris Indonesia no. 1591119660723 : Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD lain menyiapkan dan membuatkan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD I. I antara 145
5. Biro Administrasi Efek (BAE) : PT Adimitra Jasa Korpora Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Surat Penunjukkan Keanggotaan Asosiasi Pedoman Kerja Tugas Pokok : No. MIDI-AJK/PENUNJUKAN/II/2023/031 : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) : Peraturan Pasar Modal : Menerbitkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD. Menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan di lantai bursa dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki serta menerima bukti pembayarannya sampai dengan penerbitan dan penyerahan Surat Konfirmasi Validasi Saham langsung kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian. Dalam hal terjadi adanya hak yang tidak diambil, maka Biro Administrasi Efek akan melaksanakan penjatahan sesuai dengan ketentuan dalam prospektus dan menyesuaikan Daftar Pemegang Saham Perseroan. Melakukan koordinasi dengan PT KSEI sehubungan dengan perdagangan HMETD dan perdagangan saham tanpa warkat sesuai ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. 146
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM Dalam rangka PMHMETD I Perseroan telah menunjuk PT ADIMITRA JASA KORPORA sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan dalam rangka PMHMETD I Perseroan. Persyaratan pemesanan dan pembelian saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru. 1. Pemesan yang berhak Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli Saham Baru yang diterbitkan Perseroan dalam PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 625 (enam ratus dua puluh lima) Saham Lama memiliki 100 (seratus) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan. Harga Pelaksanaan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar pada saat pengajuan pemesanan pembelian. Pemesan yang berhak melakukan pembelian Saham Baru adalah: •	Pemegang saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/ mengalihkan kepada pihak lain; dan Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endorsement atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan terdekat ke bawah, dan jika masih timbul pecahan maka akan menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. 2. Pengambilan SBHMETD, Formulir dan Prospektus Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 10 Juli 2023 di kantor BAE dengan menyerahkan: a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/ Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut; b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan). 147
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diambil setiap hari kerja mulai tanggal 10 Juli 2023 di kantor pusat BAE Perseroan dengan menyerahkan: a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/ Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut; b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan. Bagi Pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai dari tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023. 3. Prosedur Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023. a. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif 1) Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Perusahaan Efek/ Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI. 2) Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI maka: a) KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; dan b) Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditujuk KSEI tersebut ke rekening bank khusus pada hari kerja berikutnya. 3) Satu Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek dokumen sebagai berikut: a) Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (Nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD; b) Surat atau bukti pemindahbukuan Harga PMHMETD I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening c) bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank khusus; dan Instruksi untuk mendapatkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI. 4) Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a.iii di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahan uang sesuai Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD. 5) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE. 148
b. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif (Warkat) 1) Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE: PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp : 021 4788 1515 Fax : 021 470 9697 Email: opr@adimitra-jk.co.id 2) Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membayar Harga pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut: a) Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; b) Asli bukti pembayaran Harga pelaksanaan HMETD; c) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa; 3) Setiap dan semua biaya pemecahan dari SBHMETD khusus bagi pemegang saham yang masih memiliki saham fisik, Perseroan akan bebankan kepada pemegang saham dengan biaya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per SBHMETD yang telah dipecah (belum termasuk PPn). 4) BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir b.ii diatas 5) Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga PMHMETD I telah mendepositkan atau membayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Warkat. 4. Pemesanan Saham Tambahan Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan. Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif dan pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Saham hasil penjatahan akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, bagi pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dan mengajukan penesanan Tambahan harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham tambahan atas nama pemberi kuasa; 149
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/ badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran; e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best); c. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan; d. Asli bukti pembayaran dengan ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. 5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2023 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD Iini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesahan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan. 6. Persyaratan Pembayaran Pembayaran pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada: Atas nama: PT Midi Utama Indonesia Tbk Bank BCA Cabang Tangerang No. Account: 6890892343 Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Jika cek atau bilyet giro pada saat dicairkan ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal dana efektif diterima (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembelian saham ini merupakan beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan. 150
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham Perseroan melalui BAE akan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah di cap dan ditandatangani, kepada pemesan untuk menjadi bukti pada saat mengambil Saham dan untuk pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI. 8. Pembatalan Pemesanan Saham Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain: a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus; b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; dan c. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen permohonan dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan sesuai dengan tata cara pengembalian uang pemesanan pada angka 9 di bawah ini. 9. Pengembalian Uang Pemesanan Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah (sesuai dengan yang tercantum dalam FPPS Tambahan) pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2023. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 tidak akan disertai bunga, apabila terjadi keterlambatan maka uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-4 (empat) setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja ke-4 (empat) setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD I, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan. Pengembalian uang dilakukan dengan mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di: PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp : 021 4788 1515 Fax : 021 470 9697 Email: opr@adimitra-jk.co.id 151
dengan menunjukkan bukti jati diri Pemesan seperti KTP/Paspor/KITAS asli yang masih berlaku; fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga) dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli serta menyerahkan fotokopi bukti jati diri tersebut. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek Saham hasil PMHMETD I bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil PMHMETDI bagi pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, akan diterbitkan dalam bentuk elektronik selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. 152
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETDI ini melalui iklan di Website Bursa dan Website Perseroan. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham. SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 17 Juli 2023 pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di: PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp : 021 4788 1515 Fax : 021 470 9697 Email: opr@adimitra-jk.co.id Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 7 Juli 2023 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI. 153
XV. INFORMASI TAMBAHAN Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD I ini atau menginginkan tambahan informasi dapat menghubungi: PT Midi Utama Indonesia Tbk Kantor Pusat: Gedung Alfa Tower Lantai 12 KAV. 7-9 Jl. Jalur Sutera Barat Alam Sutera Tangerang, Banten 15143 Telepon: (62-21) 8082 1618, Faksimili: (62-21) 8082 1628 atau PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telp : 021 4788 1515 Fax : 021 470 9697 Email: opr@adimitra-jk.co.id 154