BUKU PINTAR PENGELOLAAN ASET DESA Sutaryono Dyah Widuri Akhmad Murtajib Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II
BUKU PINTAR PENGELOLAAN ASET DESA Sutaryono Dyah Widuri Akhmad Murtajib Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II
Buku Pintar PENGELOLAAN ASET DESA Penulis Kontributor : Sutaryono Dyah Widuri Akhmad Murtajib : Marcelinus Supardi, ANIMASI, TTS I Kadek Bawa, Sekdes Wa Ode Angkalo, Buton Utara. Penyunting Reviewer Penata Letak Desain Cover llustrasi : Sutoro Eko Yunanto : R. Endi Jaweng Budhi Hermanto : Candra Coret : Dedi, Candra & Erni : Bintang & Darban Copyleft@Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Jl. Karangnangka No. 175 Dusun Demangan Desa Maguwoharjo Kec. Depok Sleman Yogyakarta Telp./fax: 0274 4333665, mbl: 0811 250 3790 Email: fppd@indosat.net.id Website: forumdesa.org Cetakan Pertama : Februari 2014 14,5 x 21 cm, xxiv + 114 Hal ISBN : 978-602-14643-2-8
KATA PENGANTAR ACCESS Kemandirian desa, mendukung demokratisasi desa, kearifan lokal, partisipasi, keadilan gender, penanggulangan kemiskinan, dan akuntabilitas pembangunan desa Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan le- bih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pemba- ngunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerak- kan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan. Hadirnya serial buku pintar tentang kemandirian desa ini diharapkan dapat menjadi bacaan segar di desa, khu- susnya bagi para Kepala Desa, Perangkat Desa, Kader Desa termasuk Kader Posyandu, para pengelola atau pengguna keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pengelolaan Aset Desa iii
juga masyarakat desa - baik laki-laki maupun perempuan - untuk menata desanya. Buku ini juga menarik untuk di- baca kawan-kawan para pegiat pemberdayaan masyarakat dan desa, fasilitator desa, dan rekan-rekan Lembaga Swa- daya Masyarakat peduli desa. Terlebih dengan lahirnya Un- dang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kehadiran buku-buku pintar ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemberdayaan desa. Serial buku pintar meliputi 1) Kedudukan dan Kewe- nang an Desa, 2) Pengelolaan Aset Desa, 3) Pe ngem bang- an Regulasi Desa, 4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokrasi Desa, 5) Perencanaan dan Penganggaran Desa, 6) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, 7) Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa, 8) Sis tem Administrasi dan Informasi Desa, 9) Pertanggung- jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan 10) Re- posisi Peran Publik Perempuan di Desa. Buku-buku pintar tersebut disusun terutama berdasarkan pengalaman desa dan daerah wilayah kerja Program ACCESS Tahap II. ACCESS Tahap II merupakan program pengembangan kapasitas warga dan organisasi warga yang didukung oleh dana hibah dari Pemerintah Australia. Program ini ber upaya mendukung kerja-kerja pemberdayaan yang menghargai aspek lokalitas dan menempatkan perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok marginal sebagai subyek pemba- ngunan yang memiliki posisi setara dengan pelaku lainnya. iv Pengelolaan Aset Desa
Akhirnya, kami sampaikan terima kasih sebesar-besar- nya kepada tim Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang telah menghimpun serial buku dalam rangka memberi bahan kepada pelaku dan pejuang di desa dan daerah untuk membantu mereka mengelola desa dengan menghargai kearifan lokal serta memanfaatkan peluang yang diberikan melalui UU Desa menuju desa yang de- mokra tis, berkeadilan gender, dan bebas dari kemiskinan berbagai segi. Semoga buku-buku tersebut dapat menam- bah khazanah pengetahuan bagi pelaku dan pegiat pem- bangunan desa di Indonesia. Paul Boon Direktur Program ACCESS Tahap II Pengelolaan Aset Desa v
KATA PENGANTAR Forum Pengembangan Pembaharuan Desa Desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerin- tahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat. Oleh karena itu desa memiliki makna penting yaitu, pertama, sebagai institusi yang memiliki organisasi dan ta- ta pemerintahan yang mengelola kebijakan, perenca naan, ke uangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi war ga ma- sya rakat; kedua, sebagai subyek yang mampu meman di- ri kan diri dengan mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama. Banyak desa telah mampu mengelola aset lokal mere- ka secara mandiri untuk menggerakkan nadi kehidupan ekonomi warganya seperti desa kerajinan, desa pertanian, dan desa wisata; atau menyediakan pelayanan publik yang sangat mendasar seperti desa mengelola air bersih. Ada banyak cerita di nusantara tentang bagaimana warga desa dan pemerintahan desa mampu mengelola aset desa de- Pengelolaan Aset Desa vii
ngan lebih baik. Cerita semacam itu perlu dikabarkan, dan spiritnya ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia. Replikasi atau mencontoh dan menerapkan praktek pengelolaan aset desa yang sudah dilakukan oleh desa-desa tersebut men jadi hal yang perlu dilakukan, agar semua pihak mam- pu mengambil manfaat dari aset yang mereka miliki serta ber daya guna dalam jangka panjang. Tujuan ditulisnya Buku Pintar adalah, pertama, dapat menjadi bahan dan media belajar bagi stakeholder desa baik aparat desa, institusi supra desa, dan masyarakat desa. Mereka dapat memperoleh pemahaman umum tentang aset desa beserta pengelolaannya. Kedua, dapat menjadi bahan acuan bagi Pemerintahan Desa dalam melakukan pengelolaan aset desa. Bahan acuan ini diharapkan mam- . Bahan acuan ini diharapkan mam- pu mendorong pengelolaan aset desa yang berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa, me nyejahterakan masyarakat desa, dan menjaga keberlan- dan menjaga keberlan- masyarakat desa, dan menjaga keberlan- jutannya. Buku pintar ini diperuntukkan semua stakeholder yang berkepentingan terhadap penggalian, pengelolaan dan pelestarian aset desa. Mereka adalah pemerintah desa, otoritas supra desa, dan tokoh masyarakat, yang berkaitan langsung sebagai pengelola aset desa agar memiliki ke- mampuan menggali, mendokumentasi, mengelola dan me les tarikan aset desa. Buku ini juga diperuntukkan bagi ma sya rakat desa secara umum diantaranya kader pember- viii Pengelolaan Aset Desa
dayaan, tokoh masyarakat, anggota PKK dan Dasa Wisma, anggota-anggota kelompok tani dan organisasi warga lain- nya, agar mereka memiliki wawasan tentang arti penting- nya pendokumentasian dan pengelolaan aset desa. Pema- haman masyarakat umum tentang aset desa apalagi jika aset tersebut menyuguhkan kemanfaatan bagi warga, akan berdampak pada keamanan dan keberlanjutan aset desa. Sutoro Eko Yunanto Ketua Steering Committee Pengelolaan Aset Desa ix
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ACCESS ... KATA PENGANTAR FPPD ... vii DAFTAR ISI ... xi DAFTAR SINGKATAN ... xv DAFTAR ISTILAH ... xvii BAB I PENGERTIAN ASET DESA ... 1 A. Apakah yang dimaksud dengan Aset Desa? 1 B. Apa Bentuk-Bentuk Aset Desa? ... 6 a. Aset Sumber daya Manusia ... 8 b. Sumber daya Alam ... 8 c. Aset Sosial ... 9 d. Aset Finansial ... 12 e. Aset Fisik (Sarana Prasarana) ... 14 f. Aset Kelembagaan ... 15 g. Aset Spiritual/Budaya ... 17 Pengelolaan Aset Desa iii xi
C. Bagaimana Status Kepemilikan Aset Desa? 19 1. Kepemilikan oleh Desa ... 19 2. Kepemilikan oleh warga ... 22 3. Kepemilikan oleh masyarakat ... 24 D. Mengapa Aset Desa Penting? ... 30 BAB II BAGAIMANA DESA MENGATUR DAN MENGELOLA ASET DESA ? ... 33 A. Bagaimana Mengadministrasikan Aset Desa? ... 38 B. Siapa yang Bisa mengelola Aset Desa? ... 41 C. Apa Jenis-Jenis Pemanfaatan Aset Desa? 47 D. Berapa lama Aset Desa Dikelola dan Dimanfaatkan Pemerintah Desa dan Pihak Lain? ... 56 E. Bagaimana Proses Pengaturan untuk Pe ngelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa? ... 58 F. Bisakah Aset Desa Dilepaskan atau Dijual? ... 61 G. Bagaimana dengan Sanksi-Sanksi? ... 66 xii Pengelolaan Aset Desa
H. Bagaimana Melakukan Pendampingan dan Pengawasan terhadap Aset Desa? .... 67 BAB III APA TANTANGAN DAN ALTERNATIF PENGELOLAAN ASET DESA? ... 73 A. Apa tantangan dalam pengelolaan aset desa? ... 74 B. Apa alternatif dalam menghadapi tantangan pengelolaan aset desa? ... 77 C. Bagaimana memetakan aset desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa? 92 D. Bagaimana desa memfasilitasi aset warga dan aset masyarakat? ... 96 BAB IV PENUTUP ... 101 BAHAN BACAAN ... 105 TENTANG PENULIS ... 111 PROFIL FPPD ... 113 Pengelolaan Aset Desa xiii
ADD APB Desa BMN BPD BUM Desa CC HKm HTI HTR IUPHHK-HTR KK KPUK LPM LSM NTB PAB PADes PDAM DAFTAR SINGKATAN : Alokasi Dana Desa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa : Barang Milik Negara : Badan Permusyawaratan Desa : Badan Usaha Milik Desa : Community Center : Hutan Kemasyarakatan : Hutan Tanaman Industri : Hutan Tanaman Rakyat : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman Rakyat : Kepala Keluarga : Kelompok Perempuan Usaha Kecil : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : Lembaga Swadaya Masyarakat : Nusa Tenggara Barat : Pengelolaan Air Bersih : Pendapatan Asli Desa : Perusahaan Daerah Air Minum Pengelolaan Aset Desa xv
Perbup Perdes Pergub Permendagri Permenhut PKK PLDT PNPM PPK RUU SK Kades TTS TV UU VCD : Peraturan Bupati : Peraturan Desa : Peraturan Gubernur : Peraturan Menteri Dalam Negeri : Peraturan Menteri Kehutanan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga : Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat : Program Pengembangan Kecamatan : Rancangan Undang-Undang : Surat Keputusan Kepala Desa : Timor Tengah Selatan : Televisi : Undang-Undang : Video Compact Disc xvi Pengelolaan Aset Desa
DAFTAR ISTILAH Alokasi Dana Desa (ADD): dana yang dialokasikan oleh peme- rintah kabupaten/kota untuk desa, menjadi hak desa, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pu sat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Aset desa: segala sesuatu yang bernilai, yang dapat dikelola dan dikontrol oleh desa, dan dimanfaatkan untuk pe- ningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa ber asal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada umumnya aset desa merupakan aset yang berwujud (tangible). Asosiasi: perkumpulan orang yang memiliki kepenting an bersa- ma yang saling berkomunikasi dan berinteraksi. Bengkok/lungguh: tanah desa yang menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji. Chainshaw: gergaji tangan/jinjing bertenaga listrik, tekan an udara, dan hidrolik; berbahan bakar solar dan oli; prak- tis di gunakan dalam aktivitas penebangan kayu dan pembukaan ladang. Pengelolaan Aset Desa xvii
Community Centre: ruang yang digerakkan warga ma sya rakat sipil di Lombok Barat yang didampingi para mitra AC- CESS II, berfungsi sebagai pusat layanan informasi, pengaduan dan pembelajaran sederhana bagi warga, dan menjadi alat kontrol bagi unit-unit pelayanan pu- blik. Gelondongan: pada umumnya merujuk pada pengertian kayu yang sudah ditebang dalam ukuran tertentu. Genset: merupakan singkatan dari generator (pembangkit) set (paket), adalah rangkaian elektrik dan elektronik yang di hubungkan dengan mesin penggerak, mengeluarkan putaran tertentu sehingga menghasilkan suatu tenaga listrik. Genset sa ngat dibutuhkan di daerah-daerah ter- pencil yang akses listriknya sangat terbatas. Gong: alat musik perkusi yang terbuat dari logam, dipukul de- ngan nada tertentu menghasilkan bunyi untuk meng- iringi acara ritual dan kesenian. Investor: orang atau lembaga yang melakukan bentuk investasi atau penanaman modal sesuai jenis investasi dan jang- ka waktu yang dipilih Kalakeran negeri: adalah tanah desa, tanah adat, tanah mi- lik bersama penduduk desa, yang terdiri dari tanah pekuburan, jalan desa, dan sarana publik lainnya se- perti lapangan sepak bola, dan pasar. Tanah kalakeran negeri terdapat di Minahasa. Ketinting: perahu yang menggunakan motor luar dengan poros panjang yang dipasang di sisinya, dapat dibenamkan ke dalam air atau diangkat ke permukaan air. xviii Pengelolaan Aset Desa
Kapulaga: sejenis buah yang sering digunakan sebagai rempah (bumbu) untuk masakan tertentu dan juga untuk cam- puran jamu. Kapulaga yang lazin ditanam di Indonesia adalah kapulaga Jawa (Amomum compactum). Kelompok Perempuan Usaha Kecil (KPUK): terdiri dari 10-20 anggota perempuan usaha kecil yang bergabung un- tuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha kecil mikro skala rumah tangga guna meningkatkan penda- patan keluarga. Beberapa KPUK bergabung dalam JARPUK (Jaringan Perempuan Usaha Kecil) mengem- bangkan jaringan dengan berbagai pihak untuk men- dapat pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Mereka menggerakkan emansipasi lokal perempuan mis kin pedesaan yang berupaya mengentaskan ke mis- kinan secara mandiri. Lembo: atau kebun buah merupakan satu bidang lahan be- kas ladang tempat pemukiman atau rumah panjang (lamin) yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Dike- nal berbagai ma cam lembo diantaranya lembo ladang dan lamin yang me ru pakan kawasan tradisional ma- sya rakat Dayak Benuaq di Kalimantan Timur, tempat beragam tanaman hidup menunjang kelestarian alam. Mamar: sistem usaha tani yang dikembangkan di lahan sekitar sumber mata air yang subur, terdiri dari berbagai jenis tanaman jangka panjang, tanaman semusim, ternak dan sumber hasil hutan yang dikelola para pemangku adat di wilayah pulau Timor, NTT. Saat ini berkembang wacana pemanfaatan mamar yang lestari untuk meno- Pengelolaan Aset Desa xix
pang kehidupan masyarakat sekitar hutan di mana ter- dapat aturan adat yang melarang warga mengambil hasil hutan atau berburu binatang tanpa mengindah- kan kelestarian alam. Manik: butir kecil-kecil dari merjan, karang, monte, yang dilu- bangi di bagian tengah sebagai tempat tali atau kawat dan dicocok sedemikian rupa sehingga membentuk per hiasan se per ti kalung, gelang, dan anting. Musrenbang desa: adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD bekerja sama dengan warga desa dari berbagai kalangan ter- masuk perempu an, kaum miskin, dan kaum marjinal untuk membangun kese pa katan tentang program yang memajukan desa dan mengentas kan kemiskinan, kemudian membahasnya dalam rencana kerja tahunan dengan mengacu pada RPJMDesa. Nilam: nama ilmiahnya Pogostemon cablin Benth adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dina- ma kan minyak nilam. Aroma minyak nilam dikenal 'be rat' dan 'kuat' dan telah berabad-abad digunakan sebagai wangi-wangian dan bahan dupa (setanggi). Tanaman ini berasal dari Filipina, kemudian menyebar dan berkembang ke Malaysia, Madagaskar, Paraguay, Brasil, dan Indonesia. Palawija: secara harfiah berarti tanaman kedua atau tanam an hasil panen kedua setelah padi; kini palawija diartikan sebagai tanaman pertanian semusim yang ditanam pada lahan ke ring diantaranya jagung, kacang-kacang- xx Pengelolaan Aset Desa
an, dan umbi-umbian, se bagai sumber pangan selain padi. Parabola: lazim untuk menyebut antena parabola yaitu suatu alat penangkap sinyal digital yang digunakan untuk me lihat siaran televisi satelit. Pecatu: dikenal pada masyarakat Sasak di Lombok yaitu tanah yang diberikan kepada pejabat tertentu oleh masyarakat adat untuk menyelenggarakan pemerintahan di wila- yah nya berdasarkan prinsip bahwa tanah tersebut dibe- rikan selama yang bersangkutan memangku jabatan dan dapat dianggap suatu pembayaran kepada kepala desa oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya. Tanah-tanah ini adalah tanah hak milik adat di mana mereka mempunyai hak atas pendapatan dan pengha- silan dari tanah itu. Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan: pola penanaman yang memanfaatkan sinar matahari dan tanah untuk meningkatkan produktivitas lahan. Pada petak-petak lahan hutan ditanama tanaman besar seperti jati, di ba wahnya petani menanam ta nam an yang memerlu- kan naungan untuk berproduksi se perti pa lawija. Pola semacam ini mendorong peningkatan pro duk ti vitas la- han hutan, mencegah kerusakan dan penurunan kesu- bur an tanah secara alami. Pengarem-arem: tanah kas desa yang menjadi hak pamong desa sebagai penggarap ketika pensiun, jika ia mening- gal ta nah pengarem-arem dikembalikan pengelolaan- nya ke desa. Pengelolaan Aset Desa xxi
Repong: kebun damar yang dimiliki warga secara turun temu- run, diolah dan diambil getahnya untuk menunjang mata pencaharian masyarakat Krui di Lampung Barat. Damar dijaga kelestariannya dan dihindari untuk dite- bang demi keuntungan ekonomi. Untuk memperoleh pendapatan, warga menanam tanaman buah-buahan dengan cara tumpangsari di kebun damar. Sumpit: di kalangan masyarakat Dayak dikenal dengan istilah sum pitan yang digunakan dengan cara ditiup, merupa- kan senjata tradisional untuk berburu, bertempur secara terbuka atau senjata rahasia untuk pembunuhan diam- diam. Sumpit dibuat dari tabung bambu berukur an 1-3 meter, dilengkapi anak sumpit (damek) yang kadang- ka dang dilumuri racun untuk mematikan musuh. Tanah kas desa: tanah milik desa berupa bengkok/lungguh, pen- garem-arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggemba- laan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, la pang an, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa. Tanah kas de sa dikelola oleh desa untuk menda- nai kegiatan pembangun an desa, pemberdayaan, dan pe merintahan. Tembawang: sistem penggunaan lahan masyarakat Da yak di Ka li mantan Barat yang mengandung nilai ke ane ka- ra gam an hayati, ekonomi dan konservasi. Dalam pe- nge lolaannya, ma sya rakat adat membagi tembawang menjadi empat jenis, salah satunya adalah tembawang umum yang dimanfaatkan bersama bagi penduduk da- lam satu desa atau lebih. Lainnya adalah tembawang xxii Pengelolaan Aset Desa
yang dimiliki kelompok seketurunan, keluarga besar satu atau dua generasi, dan perorangan. Tempayan: tempat air yang besar, dibuat dari tanah liat, perut- nya besar, mulutnya sempit. Pada umumnya dipakai juga untuk menyimpan beras atau membuat ikan asin. Tombak: tanah hutan yang dimiliki komunitas masyarakat adat Batak Toba secara komunal dan turun-temurun, yang ditanami haminjon/kemenyan sehingga lazim dikenal tombak haminjon. Pengelolaan Aset Desa xxiii
BAB I PENGERTIAN ASET DESA Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan.1 Dalam hal ini, pengertian aset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa seba gai ma na disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang meng- atur tentang Desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik. A. Apakah yang dimaksud dengan Aset Desa? UU No. 6/2014 tentang Desa mendefinisikan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pen- 1	Kamus	Besar	Bahasa	Indonesia,	Pengelolaan Aset Desa 1
dapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kemudian pasal 76 ayat (1) dan (2) menyebutkan se- cara rinci jenis Aset Desa, yaitu sebagai berikut: (1) Aset Desa dapat berupa: a. Tanah kas Desa; b. Tanah ulayat; c. Pasar Desa; d. Pasar hewan; e. Tambatan perahu; 2 Pengelolaan Aset Desa
f. Bangunan Desa; g. Pelelangan ikan; h. Pelelangan hasil pertanian; i. Hutan milik Desa; j. Mata air milik Desa; k. Pemandian umum; dan l. Aset lainnya milik Desa. (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas be- ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pengelolaan Aset Desa 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksa- naan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang- an; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain- nya yang sah. Rincian mengenai jenis Aset Desa tersebut merupakan pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapat an asli desa. Aset desa tidak hanya untuk kepentingan me ning katkan pendapatan asli desa, tetapi juga untuk ke pentingan yang lebih luas seperti pembangunan pasar desa, sarana pen- didikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjung pela- yanan publik, dan lain-lain. Selanjutnya pasal 76 ayat (3) hingga (6) memuat hal- hal sebagai berikut: (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibah- kan kepemilikannya kepada Desa. 4 Pengelolaan Aset Desa
(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pe- merintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepa- da Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. UU No. 6/2014 tentang Desa membawa kemajuan yang sangat berarti berkenaan dengan Aset Desa. Pertama, penegasan digunakannya istilah aset desa yang memiliki makna lebih luas dari kekayaan desa. Ke dua, bervariasinya uraian mengenai aset milik De sa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam. Pemerintah telah memberi pengakuan (rekog- nisi) dan proteksi terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik Desa. Dengan kata lain, Pemerintah telah memberi proteksi de ngan me- la kukan redistribusi sumber daya alam yang selama ini di- kuasai oleh negara.2 Ke tiga, aset finansial bukan hanya meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban APB Desa/Dae- 2	DESA=Demokratis	Emansipasi	Sejahtera	Adil.	Position	Paper	untuk	RUU	Desa.	Yogyakarta: FPPD.	2013,	hal.	77-78. Pengelolaan Aset Desa 5
rah, namun juga meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan kemajuan bahwa desa mendapat pengakuan dan penghormatan sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bukan sebagai sub sis- tem kabupaten/kota. Ke empat, proteksi terhadap Aset Desa juga diberikan pada kekayaan milik desa yang selama ini telah diambil alih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Hal ini membuka upaya lebih luas bagi Desa dalam me- nge lola berbagai aset Desa untuk kesejahteraan warganya, sejalan dengan salah satu tujuan pengaturan Desa yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama. B. Apa Bentuk-Bentuk Aset Desa? Dalam konteks pemberdayaan desa, Aset Desa dibe- da kan menjadi 7 (tujuh) bentuk sebagaimana tertuang da- lam Gambar 1 be rikut. 3 Aset desa tersebut untuk mem- bangun kemandirian desa sebagaimana tujuan pengaturan desa (Lihat pasal 4 UU No, 6/2014). 3 Sumber:	Dureau,	Christopher,	Pendekatan	Berbasis	Aset	(Strength	Based	Approach).	Manual	bagi	Staf	dan	Mitra	ACCESS.	Denpasar:	ACCESS	Phase	II. 6 Pengelolaan Aset Desa
Gambar 1. Bentuk-bentuk Aset Desa Pengelolaan Aset Desa 7
Agar lebih jelas tentang bentuk-bentuk aset desa, beri- kut ini kita coba pahami mengenai aset-aset desa tersebut. a. Aset Sumber daya Manusia Aset sumber daya manusia adalah keahlian yang dimi- liki oleh warga desa, misalnya, kemampuan warga de sa di bidang menjahit, membuat ukiran, memba ngun ru- mah, dan lain-lain. Keahlian lainnya berkaitan de ngan pemikiran, misalnya seorang guru yang bisa menga- jarkan kepada warga desa tentang ilmu terten tu. Sum- ber daya manusia ini pada dasarnya adalah milik si individu, tetapi pemerintah desa bisa memanfa atkan keahlian tersebut. Misalnya pemerintah desa men di ri- kan sekolahan, dan para guru terlibat mengajar di se- kolah itu. b. Sumber daya Alam Sumber daya alam misalnya berbentuk lahan perkebun- an, ikan-ikan atau kerang yang ada di sungai desa, sumber air, sinar matahari, dan pohon. Sumber daya alam adalah sumber-sumber yang berkait dengan ling- kungan alam baik udara, tanah maupun air yang mem- berikan penghidupan bagi masyarakat. Sumber daya alam menjadi aset/kekayaan desa manakala desa me- ngua sai atau memiliki aset tersebut dan pemerintahan desa bersama-sama warga masyarakat terlibat dalam 8 Pengelolaan Aset Desa
pengelolaannya. Penguasaan dan keterlibatan pengelo- laan itu dimaksudkan untuk kesejahteraan war ga desa. c. Aset Sosial Aset sosial pada umumnya dikaitkan dengan kolektiv- isme dan kebersamaan yang memungkinkan berpe- nga ruh secara politik, sehingga sering disebut juga sebagai aset sosial dan politik. Contoh aset sosial adalah organisasi yang ada di desa seperti kelompok keagamaan yaitu NU, Muhammadiyah, Pemuda Kato- lik, dan lain-lain. Selain itu kelompok-kelompok kul- tural se perti kelompok paduan suara dan kelompok tari-tarian juga merupakan aset sosial. Organisasi atau kelompok di luar desa, misalnya LSM, bisa disebut aset sosial selagi berkait dengan komuni- tas. Misalnya, LSM Lembu Peteng bekerja dalam isu penanganan kekerasan terhadap rumah tangga di de- sa Sumberadi kabupaten Sleman. LSM Lembu Peteng itu adalah aset sosial. Warga desa dan pemerintah desa bisa memanfaat- kan aset sosial ini dengan cara misalnya membentuk jejaring dengan mereka. Buah dari jejaring sosial itu akan berdampak kepada, misalnya masyarakat desa menjadi semakin tahu tentang cara mengelola hutan rakyat yang ada di desa setelah mengikuti serangkaian kegiatan LSM. Pengelolaan Aset Desa 9
10 Berikut ini adalah contoh bagaimana masyarakat desa mendapatkan manfaat dari aset sosial berupa organi- sasi. Masyarakat membentuk Asosiasi Mareje Bonga untuk mengelola kawasan hutan Mareje Bonga di ka bupaten Lombok Tengah. Asosiasi Mareje Bonga me rupakan aset sosial yang lahir dari masyarakat dan kemudian didukung oleh pemerintah. Apa yang di lakukan oleh AMB berdampak bagi kesejahteraan warga. AMB adalah contoh aset sosial (Lihat Kotak 1). Kotak 1. Masyarakat membentuk Asosiasi Mareje Bonga untuk Mengelola Hutan Mareje Bonga di Lombok Tengah Kemiskinan	yang	dialami	warga	desa	di	sekitar	hutan	Mareje	Bonga	di	Lombok	Tengah	mendorong	mereka	membentuk	sebuah	organisasi	untuk	mengembangkan	aset	lokal	seba- gai	sumber	penghidupan	masyarakat	yakni	Asosiasi	Mareje	Bo	nga.	Kawasan	hutan	ini	merupakan	hutan	produksi	seluas	sekitar	3.300	Ha,	kaya	tanaman	kayu	dan	buah-buahan	seperti	mete,	jati,	mahoni,	mangga,	dan	nangka,	serta	tanaman	mu- sim	an	seperti	ubi,	jagung,	kedelai	dan	padi. Pengelolaan Aset Desa
Asosiasi	yang	terdiri	dari	tiga	kelompok	tani	hutan	ini	dibentuk	untuk	mendorong	pengelolaan	hutan	yang	berpihak	pada	ma- syarakat	yang	pada	gilirannya	dapat	meningkatkan	kesejahte- raan.	Kini	mereka	memperoleh	akses	terhadap	sumber	daya	hutan	tanpa	harus	berhadapan	dengan	tindak	kekerasan	apa- rat	pemerintah	dan	menjamin	setiap	usaha	hutan	mereka	di- tujukan	pula	untuk	menjaga	kelestarian	hutan	Mareje	Bonga. Masyarakat	di	desa	Kabul	dan	tiga	desa	lainnya	berhasil	me- rintis	perubahan	dari	pengelola	pasif	menjadi	pengelola	aktif	karena	mereka	memperoleh	izin	resmi	pengelolaan	Hutan	Tanaman	Rakyat	(HTR)	dari	pemerintah	pusat.	Warga	desa	dapat	bekerja	lebih	giat	memanfaatkan	sumber	daya	hutan	dan	mengembangkan	usaha	di	bidang	lain	seperti	peternakan	dan	berjualan	barang	kebutuhan	sehari-hari.4 4.	Sumber:	Eko,	Sutoro,	et.al.,	2013,	Mutiara	Perubahan.	Inovasi	dan	Emansipasi	Desa	dari	Indonesia	Timur.	Yogyakarta:	IRE-ACCESS;	Mariana,	Dina	dan	Sutoro	Eko,	2012,	Me	man- faatkan	Modal	Sosial	menjadi	Modal	Ekonomi.	Pelajaran	Berharga	dari	Kabupaten	Lombok	Tengah,	NTB.	Stocktake	Pembelajaran	Program	ACCESS	II	terhadap	Kemandirian	Desa	dan	Penanggulangan	Kemiskinan	di	Indonesia.	IRE-ACCESS.	Hal.	187-189. Pengelolaan Aset Desa 11
d. Aset Finansial Aset finansial adalah segala sesuatu yang bisa kita jual, atau bisa dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis ke- cil-kecilan. Juga disebut aset finansial adalah kemam- puan memperbaiki cara-cara menjual barang sehing- ga anda bisa mendapatkan uang dan mengguna kan apa yang ada secara lebih bijak. Aset finansial juga bisa berupa sumber-sumber ke- uangan seperti tabungan, kredit, pengiriman uang se bagai hasil kerja dari luar negeri (remitansi), dan pen siun, yang memberi alternatif bagi sumber penghi- dup an secara berbeda. Secara lebih khusus, aset finansial desa adalah segala macam bentuk keuangan desa, baik yang bersumber dari Alokasi APBN, swadaya masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga. Kotak 2 berikut ini menunjukkan contoh bagaimana warga desa bisa mengambil manfaat dari aset finan- sial. 12 Pengelolaan Aset Desa
Kotak 2. Lembaga Ekonomi Perempuan (LEP) Amanah Desa Wa Ode Angkalo Kabupaten Buton Utara Ibu-ibu	di	desa	Wa	Ode	Angkalo,	Buton	Utara,	melahirkan	ge- rakan	keuangan	mikro	dengan	mendirikan	Lembaga	Ekonomi	Perempuan	(LEP)	Amanah.	Awalnya	para	ibu	yang	tergabung	dalam	kelompok	pengajian	menghimpun	tabungan	selama	be- berapa	waktu,	kemudian	diambil	oleh	anggota	hanya	menje- lang	hari	lebaran.	Mitra	ACCESS	di	daerah	mendorong	para	ibu	merubah	pola	menabung	menjadi	pola	simpan	pinjam	kelom- pok. Anggota	kelompok	kini	berkembang	menjadi	35	orang	dari	se- mula	hanya	7	orang.	Setiap	anggota	menyetorkan	simpanan	pokok	Rp.	50.000	dan	simpanan	wajib	Rp.	10.000	per	bulan.	Dana	anggota	yang	disimpan	di	LEP	mendapat	bunga	sim- panan	sebesar	0,2%	per	bulan.	Para	peminjam	boleh	memin- jam	uang	sebesar	5	kali	dari	jumlah	uang	yang	dia	simpan	di	LEP,	dengan	bunga	pinjaman	1%	per	bulan.	Dengan	pola	sim- pan	pinjam	tersebut,	LEP	kini	menyimpan	dana	hingga	Rp	41,5	juta	pada	akhir	2012,	termasuk	Rp	25	juta	yang	sedang	dipin- jam	para	anggota. Pengelolaan Aset Desa 13
LEP	memiliki	aset	finansial	yang	dapat	dimanfaatkan	anggo- ta	untuk	memenuhi	kebutuhan	sehari-hari	termasuk	ketika	warga	mengalami	gagal	panen.	Pemerintah	propinsi	juga	men	dorong	tumbuhnya	lembaga	ekonomi	yang	dikelola	para	perempuan	ini	dengan	memberi	suntikan	dana	sebesar	Rp.	20	juta	melalui	program	Bahteramas.	Hal	ini	menunjukkan	bahwa	LEP	telah	membuktikan	sebagai	kelembagaan	desa	yang	tum- buh	dari	tradisi	masyarakat	sipil	desa.	LEP	adalah	aset	finansial	bagi	desa.5 e. Aset Fisik (Sarana Prasarana) Aset fisik misalnya dalam bentuk alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat untuk pertamanan, pemancing- an, alat transportasi yang bisa disewa, rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan, atau alat-alat lain se- perti kendaraan, pipa air, dan sebagainya. Aset fisik bisa juga disebut sebagai infrastruktur dasar (baik be rupa transportasi, shelter, air, energi, komunikasi), peralatan produksi dan alat-alat yang bisa mendorong warga me- 5 Eko,	Sutoro	et.al.,	2013,	Mutiara	Perubahan.	Inovasi	dan	Emansipasi	Desa	dari	Indonesia	Timur.	Yogyakarta:	IRE-ACCESS,	Hal.	197-198. 14 Pengelolaan Aset Desa
miliki kemampuan untuk mendapatkan peng hidupan, termasuk di dalamnya adalah bangun an kantor, toko/ kios dan gedung serbaguna. f. Aset Kelembagaan Aset kelembagaan berbentuk badan-badan pemerin- tah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubung- an dengan masyarakat, misalnya Komite Sekolah, la- yanan kesehatan, lembaga penyedia air minum atau listrik, Posyandu, layanan pertanian dan peternakan. Contoh-contoh ini biasanya memang disebut aset so- si al karena berkait dengan komunitas dan bisa dise- but aset kelembagaan bila disponsori atau didanai oleh pemerintah. BUM Desa yang siponsori oleh desa meru pakan contoh aset kelembagaan. Salah satu ki- sah sukses tentang BUM Desa adalah BUM Desa desa Labbo di Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada ko- tak 3. Pengelolaan Aset Desa 15
16 Kotak 3. BUM Desa di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng Bagaimana	rasanya	bila	sebuah	desa	mengalami	kelangkaan	air?	Bagi	masyarakat	manapun,	apalagi	masyarakat	desa,	ke- langkaan	air	adalah	sebuah	petaka.	Karena	air	adalah	kebutuh- an	dasar	sekaligus	sumber	kehidupan.	Masyarakat	manapun	akan	melakukan	upaya	untuk	bisa	mendapatkan	air.	Demikian	juga	yang	dialami	oleh	warga	di	desa	Labbo,	kabupaten	Ban- taeng.	Warga	desa	ini	mengalami	kelangkaan	air	bertahun- tahun	sampai	kemudian	mendapat	bantuan	sarana	prasarana	air	bersih	tahun	1980-an	dari	lembaga	internasional	dan	tahun	2003	dari	PPK. Karena	tidak	ada	penataan	dan	pengaturan	yang	baik,	pihak	desa	atas	dukungan	warga	desa	berinisiatif	membuat	BUM	Desa	pada	tahun	2010	yang	bertujuan	memaksimalkan	tata	kelola	air	bersih.	Pemerintah	kabupaten	Bantaeng	menga- lokasikan	dana	hibah	untuk	modal	awal	BUM	Desa	sebesar	Rp.	100	juta	dan	untuk	pembelian	dan	pemasangan	pipa	&	me- teran	sebesar	Rp.	50	juta.	Saat	ini	UMDes	Labbo	memiliki	415	pelanggan.	Penggunaan	air	dikenai	tarif	Rp.	250/kubik	dan	bi- aya	beban	Rp.	500/kubik. Pengelolaan Aset Desa
Pengelolaan	air	kini	berkembang	baik,	memberi	kemanfaatan	bagi	warga	desa	atas	air	bersih	dan	secara	sosial	warga	desa	terhindar	dari	konflik	internal	karena	berebut	akses	air	bersih.	Selain	itu	pengelolaan	dana	air	bersih	ini	menghasilkan	pema- sukan	bagi	PADes.6 g. Aset Spiritual/Budaya Aset ini mengenai nilai-nilai yang penting dan meng- gairahkan hidup seperti nilai keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan men- jalankan tradisi-tradisi lokal dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan. Semua aset tersebut mempunyai peran yang sama dalam mendorong pencapaian cita-cita menuju kehi- dup an dan kesejahteraan masyarakat dan desa yang lebih baik. Aset desa dalam berbagai bentuknya tidak 6 Sumber:	Roviana,	Sri	dan	Borni	Kurniawan,	2012,	Pengelolaan	Aset	Desa	untuk	Ke	se- jahteraan	dan	Pendidikan	Sosial	menuju	Desa	Demokratis.	Stocktake	Pembelajaran	Pro	gram	ACCESS	II	terhadap	Kemandirian	Desa	dan	Penanggulangan	Kemiskinan	di	In- donesia.	IRE-ACCESS. Pengelolaan Aset Desa 17
akan bermanfaat dan berkembang untuk menyejah- te rakan warga masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Desa sebagai entitas yang terdiri dari warga masyarakat, wilayah bernaung, dan pemerintah desa- -da pat menjadi arena bersama untuk menyemai kehi- dupan dan penghidupan dengan memanfaatkan aset yang mereka miliki. Pembangunan komunitas berbasis aset yang diper- ke nalkan oleh ACCESS Tahap II mengajak warga dan masyarakat desa menggali dan menemukan aset yang mereka miliki untuk dapat dikembangkan demi pe- ning katan kesejahteraan di berbagai bidang diantara- nya sosial dan ekonomi.7 Aset ditempatkan sebagai ke kuatan yang sudah dimiliki, namun banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum disadari bahwa aset tersebut dapat bermanfaat untuk meraih cita-cita di masa depan. Aset desa dalam arti luas dimiliki baik di tingkat individu dan komunitas 7	ACCESS	Tahap	II	adalah	program	kemitraan	Pemerintah	Australia	dan	Pemerintah	Indonesia,	bertujuan	untuk	membantu	upaya	pengentasan	kemiskinan,	mendorong	pem- berdayaan	masyarakat	dan	penguatan	masyarakat	sipil	di	Indonesia	terutama	di	delapan	kabupaten	di	Ka	wasan	Timur	Indonesia.	ACCESS	Tahap	II	dikembangkan	berdasarkan	ke- berhasilan	ACCESS	Tahap	I,	memberikan	fokus	yang	lebih	besar	pada	penguatan	kapasitas	OMS	lokal	dan	membangun	tuntutan	terhadap	tata	kepemerintahan	yang	lebih	baik,	dan	bekerja	di	berbagai	lingkup	(antara	lain	di	lingkup	masyarakat,	desa,	kecamatan,	kabupaten,	propinsi	dan	nasional),	untuk	meningkatkan	tata	kepemerintahan	lokal	yang	demokratis	dengan	cara	memberikan	dukungan	agar	masyarakat,	organisasi-organisasi	masyarakat	dan	warga	negara	dapat	berperan	lebih	besar,	dan	mampu	secara	konstruktif	berinteraksi	dinamis	dengan	pemerintah	(Lihat	18 Pengelolaan Aset Desa
menjadi dasar bagi warga dan masyarakat untuk me- ningkatkan kekayaan dan kesejahteraan. C. Bagaimana Status Kepemilikan Aset Desa? Berdasarkan status kepemilikannya, aset desa dibeda- kan menjadi tiga, yaitu: 1. Kepemilikan oleh Desa Aset desa ini dikelola dan dimanfaatkan untuk kepen- tingan masyarakat desa, dimiliki oleh desa secara legal se- perti surat bukti kepemilikan bagi tanah kas desa atau sta- tus kepemilikan bagi bangunan desa. Aset tersebut dapat diperoleh melalui pembelian, sumbangan, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain, dan bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak meng- ikat sesuai dengan paraturan perundang-undangan. Pada umum nya desa-desa di Jawa memiliki tanah kas desa se- bagai aset desa yang belum semuanya memiliki bukti ke- pe milikan yang diakui secara formal. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa telah di- atur oleh regulasi di daerah di antaranya DIY dan Kabupa- ten Bekasi. Peraturan Gubernur DIY No. 11/2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di DIY, mendefinisikan tanah kas desa adalah tanah milik desa berupa bengkok/lungguh, Pengelolaan Aset Desa 19
pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggem- balaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa.4 Peraturan Bupati Bekasi No. 12/2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa di kabupaten Bekasi, menyebutkan tanah kas desa adalah suatu tanah yang di- miliki pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan pem- bangunan sehingga menjadi salah satu sumber pendapat- an desa bersangkutan berupa tanah bengkok, titisara, kuburan, jalan-jalan desa, danau-danau, tanah pasar desa, makam keramat, lapangan-lapangan dan lain-lain.5 Selain tanah desa seperti dikemukakan di atas, desa juga memiliki aset desa yang tidak memiliki bukti kepe- milikan formal seperti hutan milik desa, tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, dan mata air milik desa, tetap di- se but sebagai aset desa karena merupakan sumber daya desa yang berasal dari hak asal-usul. Hak asal-usul harus diakui, dihargai dan dihormati oleh negara. Desa dapat memanfaatkan dan mengelola hutan desa untuk kese jah- teraan warga masyarakat yang tinggal di wilayah hutan dan sekitarnya, akan tetapi kepemilikan formal tetap di tangan negara sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam- nya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebe- sar-besarnya kemakmuran rakyat." 20 Pengelolaan Aset Desa
Istilah tanah kas desa tidak lazim digunakan desa-desa di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kaliman- tan, Sulawesi, atau Sumatera. Setiap pendukung kebu- dayaan memiliki istilah sendiri yang menunjuk pada tanah desa. Contohnya adalah tanah pecatu di Lombok dan ta- nah kalakeran negeri di Minahasa. Tanah kalakeran negeri adalah tanah desa, tanah adat, tanah milik bersama pen- duduk desa, yang terdiri dari tanah pekuburan, jalan desa, dan sarana publik lainnya seperti lapangan sepak bola, dan pasar.8 Di Nusa Tenggara Timur, tanah adat yang dimiliki klen dari keluarga raja dapat berupa tanah penggembalaan dan hutan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan warga masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kepen- tingan publik seperti tempat membangun kantor pelayan- an desa, Puskesmas, sekolah, pasar desa, dan lain-lain. Tanah-tanah tersebut pada umumnya tidak memiliki bukti kepemilikan formal namun harus diakui oleh negara seba- gai aset desa yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Aset sumber daya alam seperti hutan, ladang penggem- balaan, sungai dan mata air, pada umumnya dimiliki ber- dasarkan konsensus masyarakat lokal atau masyarakat adat yang telah lama mengelola sumber daya alam mereka secara turun-temurun sebagai warisan leluhur yang harus 8 Soeripto,	Sri	Rahayu,	Penggunaan	Tanah	Adat	Untuk	Kepentingan	Pembangunan	Di	Kecamatan	Langowan	Kabupaten	Minahasa	Propinsi	Sulawesi	Utara,	Tesis	Prodi	Mag.	Kenotariatan	Univ.	Diponegoro.	Semarang.	2007. Pengelolaan Aset Desa 21
dijaga keberadaannya karena menjadi sumber kehidupan bersama. Aset sumber daya alam tersebut dikelola bersa- ma untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan warga masyarakat. Contohnya adalah mamar pada masyarakat Timor di Nusa Tenggara Timur, Lembo pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, Tembawang pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, Repong pada Masyarakat Pe- minggir di Lampung, dan Tombak pada masyarakat Ba- tak di Tapanuli Utara.9 Meskipun demikian, konsensus se macam ini menjadi lemah karena ketidakjelasan kepemi- likan dan ketiadaan pengakuan dari negara, mengakibat- kan tekanan terhadap aset sumber daya dari pihak luar sa- ngat kuat. 2. Kepemilikan oleh warga Kepemilikan aset oleh warga atau aset warga adalah aset yang dimiliki dan dikelola oleh warga desa, merupa- kan aset individu atau aset rumah tangga. Pada umumnya warga dan rumah tangga di Jawa memiliki rumah, tanah garap an (tegalan atau sawah), ternak, dan peralatan elek- tronik. Pada orang Punan di Kalimantan Timur, aset ru- mah tangga yang penting bagi mereka adalah perahu me sin (ketin ting dan mesin tempel), chainsaw, genset, TV, parabola, VCD, dan kulkas. Orang Punan juga memi- 9 Sirait,	Martua,	et.al.	Kajian	Kebijakan	Hak-Hak	Masyarakat	Adat	di	Indonesia;	Suatu	Refleksi	Pengaturan	Kebijakan	dalam	era	Otonomi	Daerah.	Seri	Kebijakan	I.	ICRAF-LATIN- P3AE_UI,	Maret	2001. 22 Pengelolaan Aset Desa
liki aset tradisional bernilai ritual seperti tempayan, gong, sumpit, manik, dan cerapa. Orang Punan adalah kelom- pok masyarakat asli yang mendiami hutan Borneo di Kali- mantan Timur.10 Seperti pada umumnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur, warga desa Loli dan Enoneontes di Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki aset ternak terutama babi dan sapi yang bernilai ritual dan sosial. Sapi dan babi sa ngat penting dalam aktivitas ritual memperingati lingkaran hidup manu- sia maupun dalam aktivitas sosial seperti memenuhi kebu- tuhan sekolah dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pada umumnya babi dipelihara di halaman belakang rumah, se- dangkan sapi dibiarkan mencari makan di hutan. Warga desa Gunungsari di kabupaten Buton Utara memiliki dan mengelola ternak sebagai aset rumah tangga yang berharga untuk mendukung perekonomian rumah tangga. Mereka menerapkan sistem bagi hasil untuk pe- milik dan pemelihara sapi penggemukan dengan kompo- sisi keuntungan masing-masing 50%. Ada pula kerjasama antara peternak pemilik dan peternak penyewa sapi untuk menarik kayu gelondongan dari hutan dengan komposisi keuntungan masing-masing juga 50%.11 10	Sitorus,	Soaduon,	et.al.,	Potret	Punan	Kalimantan	Timur.	Sensus	Punan	2002-2003. Jakarta:	CIFOR,	2004. 11	Kurniawan,	Borni,	2013.	Gerakan	Perempuan	Membangun	Ekonomi	Hijau	dari	Indonesia Timur.	Thematic	Paper.	IRE-ACCESS. Pengelolaan Aset Desa 23
3. Kepemilikan oleh masyarakat Kepemilikan oleh masyarakat atau aset masyarakat adalah aset yang diinisiasi dan dikelola oleh kelompok- kelompok masyarakat dan organisasi warga yang keman- faatannya dapat menyentuh masyarakat banyak. Con- toh-contoh tentang aset masyarakat adalah kegiatan pem bangunan dan pemberdayaan yang dikelola oleh ka- um perempuan seperti community center (Lihat Kotak 4). Aset masyarakat yang secara langsung menghasilkan nilai ekonomi misalnya gerakan perempuan untuk penguatan ekonomi lokal (Lihat Kotak 5).12 12	Sumber:	Dyah	Widuri	dan	Patje	Saubaki,	2012,	Partisipasi	Warga	dalam	Pengentasan	Kemiskinan.	Pelajaran	Berharga	dari	Kabupaten	Kupang,	NTT.	Stocktake	Pembelajaran	Program	ACCESS	II	terhadap	Kemandirian	Desa	dan	Penanggulangan	Kemiskinan	di	Indonesia.	IRE-ACCESS. 24 Pengelolaan Aset Desa
Kotak 4. Community centre di Lombok Barat Community centre	merupakan	gejala	sosial	yang	menarik	ka- re	na	diinisiasi	dan	digerakkan	oleh	masyarakat	sipil,	mem- fungsikan	diri	sebagai	pusat	layanan	informasi,	pengaduan	dan	pembelajaran	sederhana	bagi	warga,	serta	menjadi	alat	kontrol	yang	efektif	bagi	unit-unit	pelayanan	publik.	Di	Lom- bok	Barat,	dijumpai	13	community centre	yang	menjalankan	fungsinya	hingga	menyentuh	isu	kekerasan	dalam	rumah	tang- ga	yang	sangat	sensitif	bagi	kaum	perempuan	dan	warga	ma- sya	rakat	luas.	Peran-peran	yang	dilakukan	community centre diantaranya	adalah: Pertama,	CC	menjadi	sarana	penyampaikan	complain	warga	terhadap	pelayanan	publik; Kedua,	CC	menjadi	wadah	berbagi	ilmu	dan	keterampilan	bagi	para	perempuan	anggotanya,	memahami	pentingnya	pengu	at- an	perempuan	di	ruang	domestik	dan	publik,	serta	pen	tingnya	partisipasi	perempuan	dalam	perencanaan	penganggar	an	de	sa. Ketiga,	CC	melakukan	kontrol	terhadap	kualitas	pelayanan	publik	terutama	di	bidang	kesehatan	dan	pendidikan. Pengelolaan Aset Desa 25
Keempat,	CC	melakukan	fasilitasi	dan	pendampingan	bagi	ca- lon	buruh	migran	dan	buruh	migran	itu	sendiri,	serta	mela	ku- kan	advokasi	pada	pemerintah	desa	agar	turut	memberikan	per	lindungan	pada	warganya.13 13	Sumber:	Dina	Mariana	&	Sutoro	Eko,	2012,	Emansipasi	Lokal	di	Desa	Transisional.	Pelajaran	Berharga	dari	Kabupaten	Lombok	Barat,	NTB.	Stocktake	Pembelajaran	Program	ACCESS	II	terhadap	Kemandirian	Desa	dan	Penanggulangan	Kemiskinan	di	Indonesia.	IRE-ACCESS. 26 Pengelolaan Aset Desa
Kotak 5. Gerakan Ekonomi Kaum Perempuan Gerakan	perempuan	selain	melahirkan	community	centre	di	Lombok	Barat,	juga	mendorong	bangkitnya	peran	perempuan	dalam	ekonomi	lokal.	Pada	tahun	2004	telah	lahir	Kelompok	Perempuan	Usaha	Kecil	(KPUK)	Usaha	Baru	di	desa	Oemasi,	kabupaten	Kupang.	Beranggotakan	16	ibu,	mereka	menyeleng- Pengelolaan Aset Desa 27
28 garakan	arisan	dan	simpan	pinjam.	Pada	awal	pembentukan	kelompok,	mereka	mematok	iuran	pokok	Rp	10.000	dan	iuran	wajib	Rp	1.000/bulan/anggota.	Hingga	tahun	2012	modal	simpan	pinjam	kelompok	berkembang	menjadi	Rp	8.500.000.	Para	anggota	memanfaatkan	uang	pinjaman	untuk	menam- bah	modal	produksi	kain	tenun.	Menenun	telah	menjadi	ba- gian	dari	mata	pencaharian	perempuan	desa	Oemasi	selain	menjadi	petani	ladang.	Uang	hasil	menenun	digunakan	untuk	membeli	kebutuhan	sehari-hari	termasuk	membeli	beras	dan	untuk	membiayai	pendidikan	anak.	Kelompok	ini	memba	ngun	jaringan	pemasaran	dengan	banyak	toko	di	Kupang	yang	men- jual	souvenir	berbahan	tenun	ikat	seperti	selendang/syal	ke- cil,	sarung,	kain,	tas,	dompet,	tempat	kacamata,	tempat	pensil	dan	lain-lain.	Sayangnya,	mereka	hanya	bisa	membuat	selen- dang	dan	sarung	seperti	kebanyakan	para	penenun	di	kabu- paten	Kupang.	Padahal,	pasar	membutuhkan	banyak	ragam	produk.	Menyadari	kebutuhan	pasar	serta	potensi	ekonomi	tenun	ikat,	saat	ini	mereka	mengembangkan	keterampilan	un- tuk	menghasilkan	aneka	souvenir	agar	makin	banyak	produk	yang	bisa	diserap	pasar. Di	desa	Enoneontes	kabupaten	Timor	Tengah	Selatan,	ma	sya- rakat	membentuk	kelompok-kelompok	tani	mengembangkan	lumbung	pangan	untuk	meningkatkan	ketahanan	pangan.	Ke	terbatasan	sumber	daya	air	untuk	kebutuhan	rumah	tang- Pengelolaan Aset Desa
ga	dan	lahan	pertanian	mengakibatkan	sistem	penanam- an	tanam	an	jangka	pendek	kurang	dikembangkan,	padahal	tanaman	jangka	pendek	dapat	menjadi	jaminan	ketersedia- an	akses	pangan	masyarakat.	Mereka	kemudian	memben- tuk	kelompok,	menentukan	lahan	untuk	pertanian	palawija,	meng	ikuti	pelatihan	dan	pendampingan	yang	diselenggarakan	pemerintah	daerah	dan	LSM	setempat.	Salah	satu	kelompok	perempuan	(Mawar)	membuka	lahan	bersama,	melakukan	penanaman	tanaman	sayur-sayuran	dan	memeliharanya.	Hasil	pertanian	dijual	untuk	penghasilan	kelompok	dan	pembelian bibit	dan	kebutuh	an	lainnya.14 Aset masyarakat yang menghasilkan nilai ekonomi se- lain organisasi warga yang membentuk kelompok-kelom- pok ekonomi perempuan adalah hutan rakyat kemitraan. Hutan Rakyat adalah salah satu skema perhutanan sosial yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan. Hutan rakyat yang berdiri di atas hutan milik petani merupakan model 14	Sumber:	Dyah	Widuri	dan	Patje	Saubaki,	2012,	Partisipasi	Warga	dalam	Pengentasan	Kemiskinan.	Pelajaran	Berharga	dari	Kabupaten	Kupang,	NTT.	Stocktake	Pembelajaran	Program	ACCESS	II	terhadap	Kemandirian	Desa	dan	Penanggulangan	Kemiskinan	di	Indonesia.	IRE-ACCESS. Pengelolaan Aset Desa 29
kemitraan dengan pola bagi hasil antara petani pemilik la- han dengan pihak-pihak lain yang dikelola berdasar prinsip saling menguntungkan. Petani menanam tanaman kayu untuk memenuhi permintaan bahan baku kayu di pasar da lam dan luar negeri. Contohnya, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Su ngai (BPDAS) Unda Anyar pada tahun 2010 membangun mo- del hutan rakyat kemitraan seluas 175 hektar di kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Jembrana. Di Jawa Timur, perusahaan produksi plywood bekerja sama dengan petani pemilik lahan hutan untuk menghasilkan tanaman sengon melalui program kemitraan hutan rak yat. Sengon sangat dibutuhkan oleh dunia industri merupa kan bahan pembuat petik, papan penyekat, pengecoran semen, in- dustri korek api, pensil, papan partikel, dan bahan baku industri pulp kertas. Dari sisi ekonomi warga masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan, dari sisi sosial ske- ma ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat, dari sisi lingkungan membantu rehabilitasi lahan dan men- jaga kelestarian lingkungan. D. Mengapa Aset Desa Penting? Aset desa penting karena dapat memberi manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat. Bagi pemerintah desa, aset desa dapat menjadi sumber pendapatan desa, 30 Pengelolaan Aset Desa
kekayaan desa, dan modal usaha desa untuk kegiatan-ke- giat an pembangunan. Bagi masyarakat desa, pengelolaan aset desa dapat memberi manfaat, diantaranya adalah se- bagai berikut: 1. Membuka kesempatan bekerja dan berusaha 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa 3. Memberikan penguatan dan eksistensi untuk kemandi- rian masyarakat desa Keberadaan aset desa di wilayah desa memiliki nilai strategis karena diakui secara legal dengan bukti kepemilik- an yang sah, dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui pro ses pengelolaan dan pengembangan, serta memiliki ke manfaatan bagi masyarakat luas. Pemanfaatan aset desa bagi masyarakat luas akan lebih maksimal jika desa melakukan distribusi yang adil. Aset tidak lagi bermakna aset pasif tetapi aset aktif yang dapat menjamin pemanfaatan hasil pengelolaan diperoleh masyarakat luas terutama kaum perempuan dan ma sya ra- kat miskin di pedesaan. Aset desa sebagai aset aktif yang dikelola oleh kelem- bagaan desa dapat mewujudkan kemandirian desa. Ke- mandirian desa dalam arti desa memiliki emansipasi (pra- karsa, kemampuan, dan gerakan kolektif) untuk mengelola aset desa yang menyumbang pada kemakmuran dan kese- Pengelolaan Aset Desa 31
jahteraan. Melalui pengelolaan aset desa, desa dapat ber- manfaat dalam pemberian pelayanan publik dan mengem- bangkan aset lokal dan aset milik bersama sebagai sumber penghidupan ekonomi. 15 15	DESA=Demokratis	Emansipasi	Sejahtera	Adil.	Position	Paper	untuk	RUU	Desa.	Yogyakarta: FPPD.	2013,	hal.	24-25. 32 Pengelolaan Aset Desa
BAB II BAGAIMANA DESA MENGATUR DAN MENGELOLA ASET DESA ? UU No. 6/2014 tentang Desa pasal 77 ayat (1) menye- butkan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup ma sya- rakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tujuan pe nge lolaan kekayaan milik Desa ini sejalan de ngan regulasi sebelumnya yang tertuang dalam Permendagri No. 4/2007 di mana Pemerintah desa memperoleh mandat untuk me- nge lola kekayaan desa yang dimanfaatkan se penuhnya un- tuk kepentingan penyelenggaraan pemerin tahan, pemb a- ngunan, dan pelayanan masyarakat desa. Pengelolaan aset desa adalah segala kegiatan dan tin dak an terhadap aset desa mulai dari perencanaan, peng adaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pe me liharaan, peng hapusan, pemindah-tanganan, pena ta- usa haan, penilai an, pembinaan, pengawasan dan pengen- dalian. Sekalipun men dapat mandat pengelolaan, pemerin- Pengelolaan Aset Desa 33
tah desa tidak dapat me manfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Rambu-rambu ini telah jelas dibuat dalam regulasi tentang aset desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan per setujuan dari BPD yang meru- pakan lembaga perwakilan desa. Jika dilakukan pelepasan hak kepemilikan aset desa ha rus mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati/Wa li kota dan Gubernur. Dalam pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalan- kan mengikuti asas atau prinsip dasar tertentu meng ikuti azas umum pengelolaan barang milik negara (BMN). Prinsip dasar atau kaidah-kaidah dalam pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut: Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pe me- cahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang mi- lik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perun- dang-undangan. Keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset de- sa harus terbuka bagi semua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa. Efisiensi, pengelolaan aset desa diarahkan agar digu- nakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang di- 34 Pengelolaan Aset Desa
perlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Akuntabilitas, seluruh proses dan kegiatan pengelo- laan aset desa dari usulan hingga pencapaian hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa. Kepastian nilai, pengelolaan aset desa harus di du- kung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.16 UU No. 6/2014 pasal 77 ayat (1) menambahkan asas atau prinsip dasar dalam pengelolaan aset desa adalah asas kepentingan umum, yang mengandung pengertian bah wa pengelolaan aset desa didasarkan pada kepenting- an masyarakat luas di atas kepentingan individual, kelom- pok, atau golongan tertentu. Kepentingan masyarakat luas ini dalam pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh per- aturan perundang-undangan. Pengelolaan aset desa harus memenuhi azas-azas seba- gaimana disebutkan di atas, dengan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) 2. Memfasilitasi pelayanan publik bagi warga desa 16	barang-milik.html#.UbMuqJz67cM.	Diunduh	8	Juni	2013.	go.id/pages/layanan-bmn.html.	Diunduh	8	Juni	2013. Pengelolaan Aset Desa 35
3. Mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa 4. Memberdayakan dan mengembangkan kapasitas war- ga desa untuk melakukan pemetaan dalam mengem- bangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk men- ingkatkan perekonomian warga desa. Agar pengaturan dan pengelolaan aset desa menjadi lebih optimal dan berkekuatan, pemerintah Kabupaten perlu membuat kebijakan khusus mengenai pengelolaan aset desa seperti dilakukan Kabupaten Grobogan dan Ka- bupaten Bima. Kebijakan ini akan menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan aset desa. Perda Kabupaten Grobogan No. 5/2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diantaranya mengatur pe- ngelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang terdiri dari pengurusan dan pengelolaan; administrasi dan status hukum; alih fungsi dan perubahan status hukum kekayaan desa. Perda mengamanatkan Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD berkewajiban mengamankan, melestarikan serta mengelola sebaik-baiknya kekayaan de- sa yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Desa. Perda Kabupaten Bima No. 4/2008 tentang Sumber Pendapatan Desa mengklasifikasikan kekayaan desa lebih beragam dibandingkan kekayaan desa yang dirinci dalam Permendagri No. 4/2007, yakni: 36 Pengelolaan Aset Desa
a. b. pasar desa; c. pasar hewan milik desa; d. e. bangunan desa; f. g. objek rekreasi milik desa; h. pemandian umum milik desa; i. j. k. l. m. tanggul, saluran tersier desa; lain-lain kekayaan milik desa. n. tanah kas desa; tambatan perahu milik desa; pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; hutan desa; tempat pemancingan umum desa; jalan desa; tanah makam desa; Desa wisata saat ini sedang menjadi wacana bagi ber- bagai pihak karena dalam perkembangannya dapat member- dayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran desa wisata yang tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa dan tidak didukung regulasi yang mema- dai, akan menjadi persoalan di kemudian hari. Pengelolaan oleh individu atau kelompok memungkinkan terjadinya kom petisi yang tidak sehat antarmereka dan memungkin- kan terjadinya pengalihan pengelolaan secara sepihak oleh pihak lain yang lebih kuat seperti Pemerintah Daerah atau Pengelolaan Aset Desa 37
pengusaha besar. Aset desa yang seharusnya dapat melahir- kan spirit pemberdayaan dan mengembangkan kewirausa- haan untuk meningkatkan kehidupan warga menjadi tidak terwujud, akibatnya warga desa hanya me nge nyam tetesan- tetesan ekonomi yang dinikmati segelin tir warga saja. Setiap daerah dan desa dapat menyusun regulasi da- lam melakukan pengelolaan aset desa dengan memper- timbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ma- sing-masing daerah. Contohnya pengelolaan wisata yang ber kaitan dengan keberadaan pura Tanah Lot di Bali ber- ada di tangan Desa Adat, bukan di tangan Desa Dinas, diperkuat dengan Peraturan Daerah. Berbeda dengan pe- nge lolaan desa wisata di kabupaten Gunung Kidul dilaku- kan oleh BUM Desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat Bleberan. Pada bab ini, buku ini membahas cara mengatur dan mengelola aset desa, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaku- kan agar pengelolaan aset desa teradministrasi dengan baik sehingga optimalisasi aset dapat dicapai. A. Bagaimana Mengadministrasikan Aset Desa? Karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, aset desa perlu dikelola secara baik berlandaskan pada azas-azas pengelolaan sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal yang penting adalah pengadministrasian seluruh 38 Pengelolaan Aset Desa
a s e D t e s A n a t a t a c n e P . 1 n a g a B Pengelolaan Aset Desa 39
aset desa secara tertib. Seluruh aset desa tersebut harus dilindungi dengan bukti atau alas hak yang kuat berupa do- kumen kepemilikan yang sah atas nama desa, utamanya adalah aset-aset yang berupa tanah dan aset fisik lainnya. Bagan 1 merupakan hal-hal pokok yang harus diperhati- kan dalam mengadministrasikan aset desa. Bukti kepemilikan terutama tanah ada yang berben- tuk sertifikat, ada pula yang masih berbentuk Letter C. Di desa Sumbermulyo kecamatan Bambanglipuro kabupaten Bantul memiliki tanah kas desa yang sebagian besar masih dalam bentuk Letter C, digunakan untuk kantor desa, kantor-kantor pemerintah lainnya seperti sarana pendidik- an dan kesehatan, lapangan, jalan-jalan desa, bantaran su ngai, dan tanah-tanah pekarangan yang produktif dan ti dak produktif. Letter C adalah tanda bukti berupa catat- an dan keterangan tanah yang berada di kantor desa atau kelurahan. Secara hukum Letter C lemah sebagai bukti kepemilikan tanah karena buku letter C sebenarnya dijadi- kan dasar dalam catatan penarikan pajak, bukan sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan yang sah. Desa secara bertahap perlu melakukan sertifikasi tanah kas desa agar terhindar dari perselisihan kepemilikan di kemudian hari. Asal atau cara memperoleh aset desa dicantumkan dalam aset desa, misalnya berasal dari pembelian melalui APBDes, swadaya masyarakat murni, swadaya masyarakat 40 Pengelolaan Aset Desa
dan PNPM Mandiri Perdesaan, hibah dari pihak ketiga, dan lain-lain. Agar pengadministrasian rapi, tertib dan aman, desa perlu menetapkan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pendataan, pengelolaan, pemeliharaan dan peng- amanan aset. Dalam melakukan pencatatan dan penda ta- an, buku aset desa selain memuat aset fisik dapat memuat aset desa yang lain yaitu aset sumber daya manusia, aset sumber daya alam, aset fisik atau infrastruktur, aset sosial atau perkumpulan, aset institusi, aset finansial, aset spiri- tual dan budaya, beserta asal atau cara memperoleh aset desa tersebut. B. Siapa yang Bisa mengelola Aset Desa? Setelah seluruh aset desa terkelola dan teradministrasi secara baik, agar lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi pemerintah desa dan masyarakat desa, maka aset desa per- lu dikelola dan dimanfaatkan. Mereka yang diperboleh kan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa adalah: 1. Anggota Masyarakat 2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 3. 4. Swasta Instansi Pemerintah Pengelolaan Aset Desa 41
Untuk mengefektifkan pengelolaan aset desa, Peme- rintah Desa dapat membentuk kepanitiaan atau pengelola dari berbagai unsur yang terpisah dari manajemen pemerin- tahan desa. Desa dapat mengelola aset desa melalui BUM Desa atau kepanitiaan yang terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Berikut ini adalah contoh yang menunjuk- kan alur pembentukan pengelola aset desa. Di kabupaten Kebumen keberadaan BUM Desa belum me masyarakat, untuk itu dibentuk kepanitiaan melalui Mu - sya warah Desa dalam mengelola aset desa. Panitia terdiri dari unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakat an desa, dan tokoh masyarakat, yang terdiri dari ketua, se kre ta ris, benda- hara, dan anggota; dan bertugas diantara nya mela ku kan in- ventarisasi aset desa, menaksir harga aset desa, me lakukan kegiatan pengadaan hingga pengaman an aset desa. Biaya yang timbul atas pengelolaan itu bersumber dari APB Desa dan/atau pihak ketiga sesuai dengan per atur an perundang- undangan yang berlaku. Pengelola ber tang gung jawab ke- pada kepala desa dan membuat laporan kepada Ke pala Desa dengan tembusan BPD. Pe nge lolaan aset desa melalui BUM Desa mengikuti langkah-langkah ker ja dalam BUM Desa. Aset desa yang dikelola BUM Desa merupakan salah satu atau beberapa unit usaha BUM Desa. Contohnya desa Labbo di kabupaten Bantaeng mengelola sumber air bersih yang merupakan aset desa untuk meme nuhi kebutuh an warga desa seperti diceritakan pada Kotak 3. 42 Pengelolaan Aset Desa
a s e D t e s A a o e g n e P l l . 2 n a g a B Pengelolaan Aset Desa 43
Di Kabupaten Bima, pengelolaan pasar desa seba- gai aset desa diserahkan pada Pemerintah Desa. Bagi desa yang membentuk BUM Desa, pasar desa menjadi salah satu unit usaha BUM Desa. Bagi desa yang belum memi- liki BUM Desa, Pemerintah desa dapat membentuk kepe- ngurusan pasar desa yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, kepala unit usaha, dan staf unit usaha pasar desa. Pengelolaan pasar desa diperkuat dengan regulasi 44 Pengelolaan Aset Desa
desa sebagai bentuk tanggung jawab desa dalam memberi pelayanan pada warganya. Pengelola pasar desa diantara- nya bertugas memungut retribusi pasar untuk diserahkan pada pemerintah desa secara rutin; melaksanakan peng- amanan, kerapihan, dan kebersihan pasar desa; menjamin fasilitas umum di pasar desa terpenuhi. Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah desa, bersifat historis dan tradisional serta ditumbuhkembangkan oleh pemerintah desa. Pasar menjadi ruang jual beli, ruang pertukaran barang dan jasa, yang mendorong hidupnya perekonomian desa.17 Sebagai pasar yang ada di wilayah desa, hasil produksi desa dapat langsung dipasarkan di de- sa, mengurangi pengeluaran biaya angkutan, dengan de- mikian dapat menekan harga jual. Pengelolaan pasar desa tidak semata-mata menjadi sa lah satu sumber pendapatan asli desa, namun memili- k i makna pemberdayaan masyarakat karena produk lokal diperkenalkan pada para pembeli, membuka kesempatan kerja bagi warga desa, dan terpenuhinya kebutuhan kon- sumsi dan produksi yang diperlukan warga desa. Pada umumnya desa memiliki Surat Keputusan Kepa- la Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa sebagai bentuk tanggung jawab desa memberi pelayanan pada warganya. 17	Lihat	Wahyudi,	Imam	R.,	Pasar	Desa	untuk	Kemakmuran	Desa,	16	Ok	tober	2012,	diunduh	8	Juni	2013	di	html Pengelolaan Aset Desa 45
Di desa dibentuk unit pengelola pasar desa yang diantara- nya bertugas memungut retribusi pasar untuk diserahkan pada pemerintah desa secara rutin; melaksanakan penga- manan, kerapihan, dan kebersihan pasar desa; menjamin fasilitas umum di pasar desa terpenuhi. Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau lebih spesi- fik menyusun regulasi yang berkenaan dengan pengelola- an aset desa dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 40/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa. Regu- lasi ini mendudukkan pasar desa menjadi urusan atau ke- wenangan Pemerintah Desa untuk mengatur dan menge- lola. Langkah ini mengandung dua hal yaitu: Pertama, pemerintah daerah secara sah telah menye- rahkan pengelolaan pasar desa yang dibangun oleh Peme- rintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah pada Pe merintah Desa. Kedua, Pemerintah Daerah membuat pedoman penge- lolaan sejak pembentukan, pembangunan dan pe ngem bang- an, pengelolaan, kepengurusan, tahun buku dan ang garan, keuangan, bagi hasil, perlindungan dan pem ber dayaan pasar desa, kerjasama dengan pihak ketiga, per tang gungjawaban, hingga pembinaan dan pengawas an. Pe do man ini menjadi landasan bagi Pemerintah Desa untuk men jaga koridor dalam mengelola pasar desa. 46 Pengelolaan Aset Desa
Pemerintah Daerah di mana pun perlu membuat ke- bijakan-kebijakan khusus seperti regulasi yang dibuat ka- bupaten Rokan Huku tersebut terutama untuk melindungi aset desa dari pengusaha luar desa, menjelaskan keduduk- an aset desa yang bertempat di desa, dan pada gilirannya menghindari konflik pengelolaan aset desa di kemudian hari. Pengelolaan aset desa oleh swasta perlu dibuat aturan yang jelas agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Aturan ini mencakup misalnya, bagaimana kewenangan swasta dalam mengelola aset desa, seberapa besar pemba- gian hasilnya, sampai kapan pengelolaannya, serta tang- gungjawab akhir dari swasta. Aturan tersebut seyogyanya dibuat dalam bentuk misalnya peraturan desa dan daerah. C. Apa Jenis-Jenis Pemanfaatan Aset Desa? Pemanfaatan aset desa yang lazim dikenal dan dijum- pai di desa-desa di berbagai daerah dapat dilihat dalam ta bel 1 berikut ini. Pengelolaan Aset Desa 47
NO 1 2 48 Tabel 1. Pemanfaatan Aset Desa PEMAN- FAATAN PENGERTIAN KETENTUAN Penyewaan Penyerahan	hak	penggu- naan	atau	pemakaian	ba- rang	kepada	pihak	ketiga	dalam	hubungannya	dengan	sewa	menyewa	dengan	ketentuan	pihak	ketiga	tersebut	harus	memberikan	imbalan	dalam	jangka	waktu	tertentu. 1.	menguntungkan	Desa 2.	jangka	waktu	paling	lama	3	(tiga)	tahun	sesuai	de- ngan	bentuk	aset	desa	dan	dapat	diperpanjang 3.	penetapan	tarif	sewa ditetapkan	dengan	Kepu- tusan	Kepala	Desa	setelah	mendapat	persetujuan	BPD Pinjam	pakai Pinjam	pakai	dilakukan	oleh	Pemerintah	Desa	dengan	instansi	pemerin- emerin- instansi	pemerin- tah	lainnya. Pinjam	pakai	aset	desa	dapat	dilakukan kecuali	terhadap	tanah	dan	bangunan. 1.	dilaksanakan	oleh	Kepala	Desa	setelah	mendapat	persetujuan	BPD; 2.	Jangka	waktu	pinjam	pa- kai	paling	lama	7	(tujuh)	hari	dan	dapat	diperpan- jang; Pengelolaan Aset Desa
NO 3 PEMAN- FAATAN Kerjasama	pemanfaatan PENGERTIAN Kerjasama	pemanfaatan dilakukan	atas	dasar	meng	optimalkan	daya	guna	dan	hasil	guna	aset	desa	serta	meningkatkan	pendapatan	desa. KETENTUAN 1.	tidak	tersedia	atau	tidak	cukup	tersedia	dana	dalam	APBDes	untuk	memenuhi	biaya	ope- rasional/pemeliharaan/ perbaikan	aset	Desa;	2.	pe	ne	tapan	mitra	kerja- sama	pemanfaatan	berdasarkan	musyawarah	mufakat	antara	Kepala	Desa	dan	BPD; 3.	ditetapkan	oleh	Kepala	Desa	setelah	mendapat	persetujuan	BPD; 4.	tidak	dibolehkan	meng- gadaikan/memindahtang- ankan	kepada	pihak	lain;	dan 5.	jangka	waktu	paling	lama	3	(tiga)	tahun	sesuai	dengan	jenis	aset desa dan	dapat	diperpanjang. Pengelolaan Aset Desa 49
NO 4 5 50 PEMAN- FAATAN PENGERTIAN Bangun	Guna Serah Pemanfaatan	aset	desa berupa	tanah	oleh	pihak	lain	dengan	cara	mendi- rikan	bangunan	dan/atau	sarana	berikut	fasilitas- nya,	kemudian	didaya- gunakan	oleh	pihak	lain	tersebut	dalam	jangka	waktu	tertentu	yang	telah	disepakati	untuk	se	lan	jutnya	diserahkan	kembali	tanah	beserta	bangunan	dan/atau	sarana	berikut	fasilitas- nya	setelah	berakhirnya	jangka	waktu. Bangun	Serah Guna Pemanfaatan	aset	desa berupa	tanah	oleh	pihak	lain	dengan	cara	mendirikan	bangunan	dan/atau	sarana	berikut	fasilitasnya,	dan	setelah	selesai	pembangun	annya	diserahkan	untuk	didaya- gunakan	oleh	pihak	lain	tersebut	dalam	jangka	waktu	tertentu	yang	disepakati. Pengelolaan Aset Desa KETENTUAN a.	Pemanfaatan	aset	desa	berupa	Bangun	Guna Serah dan Bangun	Serah	Guna	dilakukan	atas	dasar:
pemerintah	desa	me- merlukan	bangun	an	dan	fasilitas	bagi	penyeleng- garaan	pemerintahan	desa	untuk	kepentingan	pelayanan	umum;	dan tidak	tersedia	dana	dalam	Anggaran	Pen- dapatan	Belanja	Desa	untuk	penyedia	an	ba- ngunan	dan	fasilitas. b.	Jangka	waktu	peman-
faatan	aset	desa	berupa	Bangun	Guna Serah dan Bangun	Serah	Guna	paling	lama	20	(dua	puluh)	tahun	dan	dapat	diperpanjang	setelah	terlebih	dahulu	dilakukan	evaluasi	oleh	Kepala	Desa	dan	BPD.
NO PEMAN- FAATAN PENGERTIAN 6 Bagi	Hasil Hubungan	hukum	yang	berupa	bagi	hasil	dalam	pengelolaan	dan	peman- faatan	aset	desa	diper- untukkan	bagi	aset	desa	yang	berupa	sumber	daya	produktif,	baik	berupa	tanah	ataupun	aset	lain	yang	berupa	modal	kerja. 7 Pemanfaatan	bersama	yang	tidak	mengikat Hubungan	hukum	antara	subjek	dan	objek	aset	desa	yang	pengelolaan	dan	pemanfaatannya	bersifat	kolektif	dan	tidak	mengikat,	dilakukan	terhadap	aset	desa	yang	bersifat	open access, dimana	aset	desa	dapat	dipergunakan	oleh	setiap	anggota	masyarakat	yang	membutuhkan	tanpa	ada	ikatan	secara	khusus,	kecuali	ikut	serta	dalam	pemeliharaan	dan	ketertib	an	dalam	peman- faatan. Sumber: Permendagri No. 4/2007 KETENTUAN 1.	Aset	yang	dikelola	bersifat	produktif	dan	menghasil- kan	pendapatan; 2.	Menguntungkan	kedua belah	pihak 1.	Hubungan	hukum	antara	subjek	dan	objek	aset	desa	yang	pengelolaan	dan	pemanfaatannya	bersifat	kolektif	dan	tidak	meng	ikat,	dilakukan	ter- hadap	aset	desa	yang	ber- sifat	open access, dimana aset	desa	dapat	dipergu- nakan	oleh	setiap	anggota	masyarakat	yang	membu- tuhkan	tanpa	ada	ikatan	secara	khusus,	kecuali	ikut	serta	dalam	pemeliharaan	dan	ketertib	an	dalam	pemanfaatan. 2.	Pengelolaan	dan	peman- faatan	aset	desa	oleh	pemerintah	desa	dan	tidak	melibatkan	pihak	ketiga	cukup	diadminis- trasikan	secara	tertib	dan	berkelanjutan,	agar	tetap	terjamin	keamanannya. Pengelolaan Aset Desa 51
Selain ketentuan seperti tertuang dalam tabel peman- faatan aset desa, semua bentuk pemanfaatan--kecuali pe- manfaatan bersama yang tidak mengikat--harus membuat Surat Perjanjian. Mengacu pada jenis pemanfaatannya (pe- nyewaan, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, bagi hasil), sekurang-ku- rangnya memuat hal-hal berikut ini: √ pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian √ obyek perjanijian; √ nilai/proporsi; √ jangka waktu; √ hak dan kewajiban para pihak; √ penyelesaian perselisihan; √ keadaan di luar kemampuan para pihak (force ma- jeure); dan √ peninjauan pelaksanaan perjanjian. Desa Sumbermulyo tidak secara khusus mengelola aset desa yang pada umumnya berupa tanah kas desa. Desa ini tidak memiliki wilayah hutan atau pantai atau aset sumber daya alam lainnya. Pasar Desa yang terletak di desa Sumbermulyo tidak dikelola oleh desa, tetapi dikelola oleh pemerintah kabupaten. Pemanfaatan tanah kas desa sebagian besar untuk di- se wakan pada warga masyarakat dan perusahaan, hasilnya 52 Pengelolaan Aset Desa
menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Biaya sewa diatur mengi- kuti Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 02/2012 ten- tang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun Ang- garan 2012. Contohnya, desa Sumbermulyo menyewakan lahan pada perusahaan dengan biaya sewa Rp 8 juta rupi- ah per hektar per tahun. Biaya sewa lahan untuk kandang sapi dan sawah yang diusahakan kelompok tani sekitar Rp 3.000 rupiah per meter persegi. Biaya sewa kios desa sebe- sar Rp 3 juta rupiah per dua tahun. Pada dasarnya, penyewaan aset desa tidak semata- mata ditujukan untuk mendapatkan pemasukan bagi desa, namun desa dapat memberi ruang bagi masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai mata pencaharian hidup dan menjadi sumber pendapatan keluarga. Kotak 6 menceri- takan pemanfaatan tanah kas desa di desa Umbulmartani kabupaten Sleman. Pengelolaan Aset Desa 53
54 Kotak 6. Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sebagai Aset Desa Pada	umumnya	desa-desa	di	propinsi	Yogyakarta	mengatur	dan	mengelola	tanah	kas	desa	untuk	kepentingan	masyarakat	banyak	dan	sebagai	pemasukan	bagi	pendapatan	asli	desa.	Tanah	kas	desa	dapat	dimanfaatkan	sebagai	tanah	pemakam- an	umum	untuk	mengakomodasi	kebutuhan	kuburan	bagi	warga	desa	seperti	yang	dilakukan	desa	Umbulmartani	di	ka- bupaten	Sleman,	Yogyakarta. Pada	sekitar	tahun	1996,	penghuni	sebuah	kompleks	perumah- an	di	wilayah	desa	Umbulmartani	kesulitan	memakamkan	anggota	keluarga	karena	di	areal	perumahan	tidak	disediakan	tanah	makam	dan	warga	dusun	di	sekitar	perumahan	keberat- an	jika	anggota	keluarga	perumahan	dimakamkan	di	makam	dusun	mereka.	Makam-makam	dusun	hanya	diperuntukkan	warga	asli	dusun	tersebut,	bukan	untuk	pendatang,	lagipula	seiring	berjalannya	waktu	makam	dusun	makin	hari	makin	terbatas	lahannya.	Warga	perumahan	yang	dihuni	lebih	dari	300	KK	dan	tergabung	dalam	satu	RW	ini	tidak	menemukan	ke	sepakatan	dalam	hal	pembelian	tanah	makam	karena	terhi- tung	cukup	mahal.	Persoalan	yang	berlarut-larut	ini	direspons	oleh	desa	yang	kemudian	menyediakan	tanah	kas	desa	sebagai	ta	nah	makam	desa	untuk	seluruh	warga	desa	Umbulmartani Pengelolaan Aset Desa
termasuk	warga	perumahan.	Tanah	kas	desa	juga	dimanfaat- kan	untuk	sarana	publik	lain,	seperti	tempat	olah	raga.	Pada	waktu	itu	desa	membangun	gedung	di	atas	tanah	kas	desa	se- bagai	tempat	bermain	bulu	tangkis	warganya. Desa	Umbulmartani	menyewakan	tanah	kas	desa	untuk	tem- pat	usaha	salah	seorang	warganya.	Penyewa	membangun	ru- ang	usaha	sendiri	dan	membayar	sewa	tanah	ke	desa	sebesar	yang	sudah	disepakati	bersama.	Desa	juga	membangun	ruko	di	atas	tanah	kas	desa	kemudian	ruko	tersebut	disewakan	pada	warga	desa	setempat	maupun	desa	lainnya.	Penggunaan	tanah	kas	desa	semacam	itu	perlu	adanya	kepastian	hukum	yaitu	perjanjian	sewa	menyewa. Pada	tahun	1990-an	desa	ini	membangun	Pasar	Desa	sebagai	ruang	berjualan	para	pedagang	yang	berasal	dari	dalam	dan	luar	desa.	Desa	memiliki	kebijakan	tersendiri	berkenaan	de- ngan	warga	desa	setempat	yang	bekerja	sebagai	pedagang	ke	cil	dan	mikro.	Pada	umumnya	mereka	tidak	memiliki	cukup	modal	untuk	membuka	usaha,	kemudian	desa	menyediakan	ruang	terbuka	atau	petak-petak	berjualan	bebas	sewa	dan	ha	nya	dikenai	biaya	kebersihan	per	petak.	Bagi	warga	yang	berasal	dari	dalam	dan	luar	desa	yang	menempati	kios-kios	di	dalam	pasar - pada	umumnya	pedagang	skala	menengah- -di	kenakan	biaya	sewa	sesuai	peraturan	yang	ditetapkan	pe- merin	tah	desa. Pengelolaan Aset Desa 55
D. Berapa lama Aset Desa Dikelola dan Di- manfaatkan Pemerintah Desa dan Pihak Lain? Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa perlu dibatasi dengan jangka waktu tertentu, tergantung pada bentuk, cara pengelolaan dan subjek/pihak yang mengelola dan memanfaatkan. 1. Aset desa yang dikelola dan dimanfaatkan oleh ma- sya rakat umum untuk kepentingan sosial dan/atau kepentingan umum (seperti tempat ibadah, ladang penggembalaan-open space, pendidikan, kesehatan, ma kam, lumbung pangan, danau, dsb), jangka waktu pengelolaan dan pemanfaatannya adalah sepanjang masih dipergunakan dan bernilai produktif bagi desa dan masyarakat; 2. Aset desa yang dikelola dan dimanfaatkan oleh per- orangan, baik untuk tujuan komersial maupun non komersial, jangka waktunya diatur dalam perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak yang memanfaatkan dan mengelola aset desa dengan pihak pemerintah desa. Jangka waktu kerjasama maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan ber- sama; 3. Aset desa yang dikelola dan dimanfaatkan oleh BUM Desa, jangka waktunya adalah sepanjang masih digu- 56 Pengelolaan Aset Desa
nakan dan bernilai produktif bagi desa dan diatur de- ngan peraturan desa; 4. Aset Desa yang dikelola dan dimanfaatkan oleh ins- tansi pemerintah untuk kepentingan sosial dan/atau kepentingan umum, jangka waktu pengelolaan dan pe manfaatan sepanjang masih dipergunakan dan ber- nilai produktif bagi desa dan masyarakat; 5. Aset Desa yang dikelola dan dimanfaatkan oleh ins- tansi pemerintah untuk kepentingan pemerintah (kan tor, gudang, dsb) dan/atau untuk kepentingan ko mersial, jangka waktunya diatur dalam perjanjian kerjasama (MoU) antara pihak yang memanfaatkan dan mengelola aset desa dengan pihak pemerintah desa. Jangka waktu kerjasama maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama; 6. Aset Desa yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak swasta, baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial, jangka waktunya diatur dalam perjan- jian kerjasama (MoU) antara pihak yang memanfaat- kan dan mengelola aset desa dengan pihak pemerin- tah desa. Jangka waktu kerjasama maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama. Pengelolaan Aset Desa 57
E. Bagaimana Proses Pengaturan untuk Pe- ngelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa? Proses pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa dituangkan dalam peraturan desa. Bagan berikut ini secara umum menunjukkan contoh tahapan permohonan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa oleh pihak lain. Pengusulan Permohonan 58 Pengelolaan Aset Desa
Musdes dipimpin oleh BPD Penyampaian hasil keputusan Pengelolaan Aset Desa 59
Bagan 3. Tahapan Permohonan Pengelolaan dan Pe- manfaatan Aset Desa oleh Pihak Lain 60 Pengelolaan Aset Desa
F. Bisakah Aset Desa Dilepaskan atau Dijual? Pengelolaan Aset Desa 61
62 Pelepasan Aset Desa untuk Kepentingan Umum, meliputi: pertahanan	dan	keamanan	nasional;	•	jalan	umum,	jalan	tol,	terowongan,	jalur	kereta	api,	stasiun kereta	api,	dan	fasilitas	operasi	kereta	api; waduk,	bendungan,	bendung,	irigasi,	saluran	air	minum,	saluran	pembuangan	air	dan	sanitasi,	dan	bangunan	peng- airan	lainnya; pelabuhan,	bandar	udara,	dan	terminal;	•	infrastruktur	minyak,	gas,	dan	panas	bumi;	•	pembangkit,	transmisi,	gardu,	jaringan,	dan	distribusi	tena- ga	listrik; jaringan	telekomunikasi	dan	informatika	Pemerintah;	•	tempat	pembuangan	dan	pengolahan	sampah;	•	rumah	sakit	Pemerintah/Pemerintah	Daerah; •	fasilitas	keselamatan	umum;	•	tempat	pemakaman	umum	Pemerintah/Pemerintah	Dae- rah; fasilitas	sosial,	fasilitas	umum,	dan	ruang	terbuka	hijau	pu- blik; cagar	alam	dan	cagar	budaya;	•	kantor	Pemerintah/Pemerintah	Daerah/desa; Pengelolaan Aset Desa
penataan	permukiman	kumuh	perkotaan	dan/atau	konsoli- dasi	tanah,	serta	perumahan	untuk	masyarakat	berpeng- hasilan	rendah	dengan	status	sewa; prasarana	pendidikan	atau	sekolah	Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana	olahraga	Pemerintah/Pemerintah	Daerah;	dan	•	pasar	umum	dan	lapangan	parkir	umum. Aset desa harus dilindungi dengan berbagai cara. Jika dilakukan pelepasan atau penjualan pada pihak lain harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pelepasan aset desa adalah: Pelepasan hak kepemilikan aset desa dilakukan sete- lah mendapat ganti rugi sesuai dengan hasil penilaian oleh penilai independen; Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli aset lain yang senilai, lebih baik, me- ng untungkan desa dan mempunyai nilai tambah bagi Pengelolaan Aset Desa 63
Pemerintah Desa, dan apabila berupa tanah maka ta- nah tersebut berlokasi di Desa setempat. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pelepasan aset desa adalah : a. Pemerintah Pusat; b. BUMN; c. Pemerintah Daerah; d. BUMD. Bagan berikut ini menggambarkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pelepasan aset desa ter- utama tanah untuk kepentingan umum. 64 Pengelolaan Aset Desa
. 4 n a g a B m u m U n a g n i t n e p e K k u t n u h a n a T a p u r e B a s e D t e s A n a s a p e e P n a u t n e t e K l Pengelolaan Aset Desa 65
G. Bagaimana dengan Sanksi-Sanksi? Setiap pelanggaran terhadap peraturan desa dan perjan jian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pe- man faatan aset desa harus mendapatkan sanksi, sesuai de ngan tingkat pelanggarannya. Bentuk sanksi dapat diru- muskan ke dalam 3 ranah: 1. Sanksi administratif, dapat diberikan berkenaan de- ngan pelanggaran yang bersifat administratif, sesuai dengan tingkat pelanggaran. Misal pelanggaran ringan dilakukan secara lisan dengan teguran, pelanggaran sedang dengan peringatan tertulis dan pelanggaran be rat dengan pencabutan ijin pengelolaan dan pe- man faatan aset desa. 2. Sanksi perdata, dapat diberikan pada pihak-pihak yang melanggar aturan secara keperdataan berke na- an dengan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Misalnya memperbaiki atau mengganti aset desa yang rusak atau hilang yang diakibatkan oleh kelalaian da- lam pengelolaan. 3. Sanksi pidana, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang (kepolisian, kejaksaan dan lembaga per- adilan), apabila terjadi pelanggaran pidana berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan aaset desa, misalnya: penggelapan, pencurian dan penjualan aset desa. 66 Pengelolaan Aset Desa
H. Bagaimana Melakukan Pendampingan dan Pengawasan terhadap Aset Desa? Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelola- an aset desa serta menjamin keberlangsungan kemanfa- atan aset desa bagi masyarakat, perlu dilakukan pendam- pingan dan pengawasan. Desa yang sudah memiliki per aturan desa tentang pengelolaan aset desa biasanya me nye butkan istilah pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan Aset Desa 67
Sebagai contoh di Desa Karangrejek Kabupaten Gu- nung Kidul, pada Pasal 41 Perdes No. 1/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, menyebutkan hal- hal sebagai berikut: a. BPD melakukan pembinaan dan pengawasan penge- lo laan kekayaan desa b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be- rupa pemberian bimbingan, koordinasi dan supervisi untuk melindungi kekaysaan desa c. Pengendalian pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh Kepala Desa beserta BPD Bentuk pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut: a. Internal Pembinaan dan pengawasan internal ini dilakukan se- cara berkala sesuai kebutuhan dan urgensitas aset desa yang dikelola dan dimanfaatkan, bisa mingguan, bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan atau pada saat ber- akhirnya jangka waktu pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Desa dapat menyelenggarakan musyawarah desa untuk mengatur siapa yang seharusnya duduk sebagai pengurus dan badan pengawas termasuk pembagian tu- gas pengurus dan tugas badan pengawas. Badan penga- 68 Pengelolaan Aset Desa
was dapat bertugas memberikan solusi kinerja pengurus aset desa, memantau proses perencanaan dan pelaksana- an kerja pengurus aset desa, melaksanakan pembinaan administrasi, dan lain-lain. Pengawas juga dapat minta bantuan pada akuntan publik untuk menjaga kesehatan administrasi dan keuangan pengelolaan aset desa. Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dalam pengelolaan aset desa yaitu ketika pengelola menyelengga- rakan musyawarah desa khusus membahas pengelolaan aset desa, misalnya musyawarah desa menentukan besar- nya tarif sambungan baru bagi pelanggan PAM Desa dan menentukan biaya rekening pemakaian air bersih. b. Eksternal Pembinaan dan pengawasan eksternal ini dapat dila- kukan secara berkala (tahunan atau lima tahunan) atau saat berakhirnya jangka waktu pengelolaan maupun secara temporer/tiba-tiba. Pembinaan dan pengawasan ini dilaku- kan oleh lembaga supra desa. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul No. 23/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, menyebutkan dalam pasal 37 tentang Pembinaan dan Pengawasan, adalah sebagai berikut: 1) Bupati melakukan pembinaan, fasilitasi, dan penga- wasan pengelolaan kekayaan desa. Pengelolaan Aset Desa 69
2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, dan super- visi untuk melindungi kekayaan desa. 3) Pengendalian pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa beserta BPD. 4) Pengawasan pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui audit yang dilakukan Aparat Pengawas Fungsional Berdasarkan contoh di atas, tampak bahwa esensi pem binaan yang dilakukan adalah berupa pendampingan atau fasilitasi. Dengan demikian, maka tujuan pendamping- an dan pengawasan pengelolaan aset desa adalah agar keamanan dan keberlanjutan pengelolaan aset desa dapat terjaga (Lihat Kotak 7). 70 Pengelolaan Aset Desa
Kotak 7. Merawat Keberlangsungan Aset Desa Melalui	skema	pemberdayaan	masyarakat,	desa	Sumbermulyo	didukung	PNPM	membangun	Instalasi	Pengolahan	Air	Limbah	(IPAL)	untuk	100	sambungan	MCK	rumah	tangga	di	atas	tanah	kas	desa.	Sekitar	500	jiwa	warga	merasakan	manfaat	pemba- ngunan	instalasi	tersebut	karena	air	limbah	tidak	mencemari	sumber	air	bersih	warga	dan	lingkungan	sekitarnya. Secara	umum	semua	warga	desa	dan	pemerintah	desa	ber- tanggung-jawab	untuk	memelihara	keberlangsungan	aset	ter- sebut,	secara	khusus	para	pemanfaat	didukung	pemerintah	de	sa	membentuk	tim	pemelihara	yang	disebut	KPP	(Kelompok	Pemanfaat	dan	Pemelihara).	Tim	tersebut	dibentuk	melalui	rembug	warga,	hasil	dan	tugas-tugas	anggota	tim	pemelihara	dituangkan	dalam	SK	Kepala	Desa/Lurah.	Tim	pemelihara	me- la	kukan	koordinasi	dan	menetapkan	iuran	pemeliharaan	yang	besar	iurannya	disepakati	secara	bersama-sama. Sumber:	Wawancara	dengan	Kepala	Desa	dan	BKM	Desa	Sumbermulyo,	Ke- camatan	Bambanglipuro,	Kabupaten	Bantul	26	September	2013. Pengelolaan Aset Desa 71
BAB III APA TANTANGAN DAN ALTERNATIF PENGELOLAAN ASET DESA? Pada bab II telah dikemukakan pengelolaan dan pe- man faatan aset desa yang secara formal dimiliki oleh desa karena memiliki bukti kepemilikan yang sah dan pengam- bilan keputusan atas pemanfaatannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak aset desa lainnya yang berada di desa tetapi pemerintah de sa dan warga masyarakat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset desa. Bahkan tidak jarang terjadi pihak luar atau pemerintahan di atasnya mengambil alih pengelolaan aset desa yang su- dah dilakukan desa tertentu. Bab III akan menggambarkan problematika pengelolaan aset desa dan menawarkan al- ter natif jalan keluarnya dengan tetap mengacu pada per- atur an perundang-undangan yang berlaku, berikut contoh- contohnya. Pengelolaan Aset Desa 73
A. Apa tantangan dalam pengelolaan aset desa? Peristiwa yang acapkali terjadi dan menjadi tantangan dalam pengelolaan aset desa adalah: 1. Penjualan/pelepasan hak kepemilikan aset desa pada pihak lain yang dilakukan oleh Kepala Desa atau aparat desa lainnya. Pemerintah telah menegaskan larangan pelepasan aset desa kecuali untuk kepentingan umum seperti di se but- kan dalam Permendagri No.4/2007. Regulasi ini sa ngat penting untuk memberi perlindungan, menjaga keber- adaan dan kelestarian aset desa. 2. Pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis. Misalnya pemerintah kabupaten/provinsi di masa lalu meminjam tanah desa untuk pembangunan fasilitas umum seperti sub terminal. Menilik pada regulasinya, proses itu disebut pinjam pakai, bukannya jual beli atau tukar guling antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Tiba-tiba sekian puluh tahun kemu- dian muncul sertifikat tanah atas nama pemerintah kabupaten/provinsi. Hal ini menimbulkan perselisihan karena pemerintah desa merasa tanahnya diserobot Pengelolaan Aset Desa 2. Pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis. Misalnya pemerintah kabupaten/provinsi di masa lalu meminjam tanah desa untuk pembangunan fasilitas umum seperti sub terminal. Menilik pada regulasinya, proses itu disebut pinjam pakai, bukannya jual beli atau tukar guling antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Tiba-tiba sekian puluh tahun kemu- dian muncul sertifikat tanah atas nama pemerintah kabupaten/provinsi. Hal ini menimbulkan perselisihan karena pemerintah desa merasa tanahnya diserobot Pengelolaan Aset Desa
pemerintah kabupaten/provinsi, di sisi lain pemerin- tah kabupaten/provinsi melegalkan tanah yang sudah dikelolanya bertahun-tahun. Contoh yang lain, di masa lalu tanah desa dijadikan permukiman oleh beberapa warga masyarakat. Ketika desa meminta kembali ta- nah desa untuk kebutuhan lain, warga yang tinggal di lahan itu menolak dan timbul perselisihan di antara dua pihak tersebut. 3. Tantangan terletak pada pengelolaan aset desa itu sendiri, misalnya tambatan perahu milik desa dikelola war ga secara swadaya selama bertahun-tahun. Pe- me rintah kabupaten/propinsi kemudian membangun, me nyem purnakan lokasi tambatan perahu tersebut, hing ga memanfaatkannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah desa tidak lagi memi- liki hak untuk mengelola tambatan perahu dan meng- anggap bahwa telah terjadi pengambilalihan pengelo- laan oleh pemerintah kabupaten/propinsi. 4. Keempat, desa tidak dapat secara langsung menge- lola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka terutama hutan desa yang secara formal di- miliki oleh negara dan pengelolaan ada di bawah Ke- menterian Kehutanan. Jika secara langsung warga masyarakat memanfaatkan hutan, di mata negara, war ga dinilai melanggar hukum. Pengelolaan Aset Desa 75
5. Pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilaku- kan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga penga- was kurang berjalan efektif. Tantangan berikutnya adalah bagaimana desa mampu menggali aset yang dimiliki untuk menjawab kebutuh an warga baik di bidang sosial maupun ekonomi. Contoh- nya, desa menjawab kebutuhan warganya yang sangat su lit mendapatkan air bersih. Para perempuan dan anak- anak menghabiskan kesehariannya dengan mengambil air ke sumber air yang cukup jauh dari pemukiman. Desa ke mudian memfasilitasi pembangunan air bersih dengan bekerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta, mengelola dan memelihara sumber air sehingga air dapat mengalir ke rumah-rumah warga dan warga mem beri imbalan atas pelayanan yang didapatnya. Contoh yang lain misalnya desa mengembangkan wisata desa un- tuk meningkatkan ekonomi warga atau memfasilitasi pe- masaran hasil produksi pertanian untuk kestabilan harga jual. Desa di sini menjadi subyek pemberi manfaat yang dapat mengembangkan aset bersama dan aset lokal seba- gai sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. 76 Pengelolaan Aset Desa
B. Apa alternatif dalam menghadapi tan- tangan pengelolaan aset desa? Pemerintah desa bersama dengan BPD dan warga ma- sya rakat ditantang untuk mengoptimalkan manfaat aset desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Desa dapat mengambil inisiatif agar aset desa dapat di ke lola bersama dan memberi kemanfaatan bagi warga ma sya- ra kat serta menjamin kebutuhan perempuan, kaum mis- kin, dan kaum marjinal lainnya terpenuhi. Selain itu desa da pat memfasilitasi aset warga dan aset masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung pe ning katan kesejahteraan warganya. Desa di sini menjadi subyek pemberi manfaat yang dapat mengembangkan aset bersama dan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dari contoh-contoh mengenai tantangan pengelola- an aset desa di atas, ada dua hal yang perlu dicermati berkaitan dengan status kepemilikan, yaitu: Pertama, aset desa yang dimiliki secara formal oleh desa pada umumnya berupa tanah kas desa tidak meng- alami persoalan jika dilakukan pengelolaan aset desa. Jika aset tersebut akan dilakukan pelepasan/jual beli untuk ke- pentingan umum, Permendagri No. 4/2007 telah meng- atur prosesnya. Dengan bukti kepemilikan fomal, desa da- Pengelolaan Aset Desa 77
pat mengelola aset desa dan memperkuat keberadaannya dengan Peraturan Desa. Kedua, aset desa yang dimiliki oleh desa karena asal- usul seperti tambatan perahu, hutan desa, pantai, atau sumber mata air seringkali menghadapi persoalan dengan pihak lain. Pada dasarnya terhadap hak asal-usul ini, se- mua pihak termasuk pemerintah, pemerintah kabupaten/ propinsi harus memberi pengakuan (rekognisi) pada desa dan menyerahkan kewenangan pada desa untuk menge- lola aset kolektif tersebut. Di sisi yang lain, desa harus mengambil inisiatif agar aset desa yang berada di desa dan menjadi bagian dari hak asal usul desa dapat dikelola un- tuk kemanfaatan masyarakat banyak. Contoh inisiatif desa dalam mengelola aset desa adalah pengelolaan hutan desa dan sumber daya alam lain seperti yang digambarkan dalam uraian berikut ini. Pengelolaan Hutan Desa Hutan dan sumber daya alam lain merupakan aset desa yang sangat penting karena menjadi tempat hidup warga yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Mereka meng- gantungkan hidup pada hutan secara fisik dan spiritual. Di tengah ketidakpercayaan berbagai pihak dalam mengelola hutan desa, pada dasarnya pemerintah desa dan warga masyarakat dapat mengambil inisiatif untuk mengelola hu- 78 Pengelolaan Aset Desa
tan desa dengan meyakinkan negara bahwa mereka da- pat mengambil peran dalam mengelola sekaligus menjaga hutan desa. Kementerian Kehutanan telah mencanangkan Perhutanan Sosial sebagai sebuah sistem pengelola an hutan, baik hutan negara maupun hutan hak, yang bertu- juan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ber ada di dalam dan di sekitar hutan melalui "pemberda- yaaan" masyarakat dengan memperhatikan aspek keles- tariannya (Lihat Bagan 5). Bagan 5. Skema Perhutanan Sosial Pengelolaan Aset Desa 79
Pengelolaan Hutan Desa sangat penting sebagai upaya menjamin keberlangsungan hidup warga masyarakat baik ekonomi, sosial, kultural. Di sisi lain, pelestarian dan reha- bilitasi lahan tidak diabaikan. Hutan desa pada prinsipnya bukan hutan yang secara kelembagaan dimiliki oleh desa namun dikelola oleh masyarakat tertentu yang memiliki sejarah, tradisi, asal-usul, dan ketergantungan terhadap hutan. Hutan bagi masyarakat desa Lubuk Beringin, kabu- 80 Pengelolaan Aset Desa
paten Bungo, Propinsi Jambi, merupakan sumber dan pe- nyangga kehidupan. Mata pencaharian utama mereka ada- lah menyadap karet, para anak muda mencari ikan dengan menembak dari balik batu-batuan besar sungai. Desa Lubuk Beringin memperoleh penghargaan Kal- pa taru pada tahun 2006 sebagai peringkat kedua, dan ta- hun 2007 sebagai peringkat pertama, karena mampu men- jaga hutan lindung Rantau Bayur yang telah menyedia kan sungai untuk membangkitkan listrik desa melalui kincir air, mengairi sawah, dan menyuplai air minum. Mereka me- ngelola air dan memanfaatkan hutan untuk mengambil hasil kayu dan non kayu secara arif, mengampanyekan la- rangan pembukaan hutan melalui kegiatan keagamaan. Permenhut No. 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa: Hutan	desa	adalah	hutan	negara	yang	dikelola	oleh	desa	dan	dimanfaatkan	untuk	kesejahteraan	desa	serta	belum	dibebani	izin/hak. Hak	pengelolaan	hutan	desa	adalah	hak	yang	diberikan	ke- pada	desa	untuk	mengelola	hutan	negara	dalam	batas	waktu	dan	luasan	tertentu. Pengelolaan Aset Desa 81
Kawasan hutan desa tersebut sejak tahun 2009 telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan menjadi tang- gung jawab desa untuk mengelolanya. Masyarakat desa mengelola pemanfaatan sumber daya hutan sekaligus me- lestarikan fungsi pendukungnya, dan telah mendapatkan aturan formal untuk hutan desa melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan areal kerja hutan desa pada kawasan hutan lindung bukit panjang Rantau Bayur seluas ± 2.35 hektar terletak dalam wilayah administratif dusun Lubuk Beringin, kecamatan Bathin III Ulu, kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Sebe- lum memperoleh surat tersebut, masyarakat melakukan serangkaian proses partisipatif dan pemberdayaan yaitu: Melakukan identifikasi dan pemetaan partisipatif ren- cana wilayah yang akan diusulkan menjadi hutan desa Melakukan kajian mendalam secara partisipatif dari segi sosial, ekonomi, potensi hutan dan kelembagaan Melakukan musyawarah kampung untuk menentukan lembaga pengelola hutan desa. Menyiapkan peraturan di tingkat desa untuk mengatur lembaga dan mekanisme pengelolaan hutan desa. 18 18 Rahmat	Hidayat,	Yayasan	CAPPA,	diunduh	6	Juni	2013,	dari	82 Pengelolaan Aset Desa
Bagan 6. Tahapan atau Proses Memperoleh Izin Pe- ngelolaan Hutan Desa Lubuk Beringin19 19	Akiefnawati,	Ratna,	et.al.,	Bersama	Menjaga	Hutan.	Upaya	mengurangi	emisi	dari deforestasi	dan	degradasi	di	desa	Lubuk	Beringin.Bogor:	CIFOR.	2010. Pengelolaan Aset Desa 83
Bagan 6 menggambarkan tahapan yang harus dilalui oleh desa untuk memperoleh ijin pengelolaan hutan desa. Prosesnya cukup panjang karena harus bergerak secara horisontal yakni mengembangkan partisipasi dan pember- dayaan masyarakat, secara vertikal melakukan advokasi dan mengikuti proses administrasi. Berikut ini adalah con- toh pengelolaan aset desa di Buton Utara dan Bantaeng. 84 Pengelolaan Aset Desa
Pemanfaatan Sumber daya Alam Untuk Kesejah- te raan Warga Desa Desa Eela Haji di Buton Utara menunjukkan bagaima- na desa memanfaatkan sumber daya alam untuk mening- katkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian alam. Pemerintah desa dan warga desa Eela Haji berinisia- tif mengelola pantai Mantatahe sebagai kawasan ekowisata untuk meningkatkan pendapatan desa dan memberi ruang warga mencari nafkah di lokasi wisata. Pada mulanya pantai Mantatahe ada dalam rencana pemerintah daerah untuk dikembangkan, oleh karena itu pe merintah daerah mengundang investor untuk menja di- Pengelolaan Aset Desa 85
kan pantai tersebut sebagai kawasan wisata daerah. Ma- syarakat desa Eela Haji menolak rencana pengelolaan oleh pihak ketiga sehingga pemerintah daerah tidak menerus- kan rencananya. Pemerintah desa dan warga kemudian mengambil inisiatif untuk mengembangkan kawasan wisata ini seba- gai alternatif sumber penghidupan warga dan peningkat- an pendapatan desa. Kini, dari hasil pengelolaan wisata pantai, desa memperoleh penghasilan sekitar Rp 600 ribu rupiah per minggu. Cerita tersebut menunjukkan desa mempunyai peran penting sebagai pihak yang mendorong tumbuhnya perekonomian desa dengan memberi ruang warga desa untuk berdagang di pantai wisata. Desa juga memanfaatkan dana PNPM untuk membangun akses ja- lan ke pantai dan merancang Perdes tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pantai.20 Pemerintah Daerah seyogyanya memberi kewenangan pada desa untuk mengelola aset kolektif tersebut yang terbukti meningkatkan kesejahteraan warga. Desa Labbo, kecamatan Tompobulu, kabupaten Ban- taeng, memiliki kelembagaan BUM Desa dalam mengelola sumber daya alam. BUM Desa mengelola air bersih untuk warga desa sejak tahun 2010 (Lihat Kotak 3) dan menge- 20	"Desa	Eela	Haji	Mengembangkan	Wisata	Pantai	Kabupaten	Buton	Utara,	Sulawesi	Tenggara",	dalam	buku	Mendorong	Undang-Undang	Desa	yang	Mengapresiasi	Desa.	Bunga	Rampai	Inovasi	Kemandirian	Desa	dari	Indonesia	Timur	dan	Indonesia	Tengah	untuk	Input	RUU	Desa.	ACCESS-TIFA-FPPD-IRE.	2012. 86 Pengelolaan Aset Desa
lola Hutan Desa yang telah mendapat pengakuan legal formal dari Kementerian Kehutanan. Air bersih bersumber dari mata air hutan desa yang di masa lalu sering menim- bulkan konflik antarwarga akibat pengaturan yang kurang merata. Hutan Desa seluas 342 ha ditetapkan hak penge- lolaannya melalui BUM Desa sejak tahun 2010. Ada 119 keluarga yang tersebar di desa Labbo, Kampala dan Bonto Tappalang yang memanfaatkan hutan desa dengan me- nanam kopi dan tanaman keras lainnya serta memungut madu hutan.21 Desa Bergerak dalam Pelayanan Publik Ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar sa- ngat penting bagi peningkatan kualitas hidup dan keber- langsungan kehidupan manusia. Bertahun-tahun warga ma syarakat terutama perempuan harus berjalan jauh me- nuju sumber air yang sulit dijangkau dan jauh dari tem- pat tinggal. Di penjuru nusantara ketersediaan air bersih di desa-desa menjadi persoalan utama yang harus diatasi. Beberapa desa telah memiliki pengalaman mengelola air bersih terutama desa-desa yang tidak dijangkau fasilitas pelayanan air bersih oleh pemerintah pusat, propinsi, dan daerah, karena keterbatasan infrastruktur. Desa Labbo di 21	Materi	Presentasi	Direktur	BUM	Desa	Ganting	desa	Labbo	dalam	Forum	Lintas	Pelaku	Strategi	Pengembangan	UEM.	Peran	UEM	dalam	Meningkatkan	Kesejahteraan	melalui	BUM	Desa.	Yogyakarta:	1-4	Juli	2013. Pengelolaan Aset Desa 87
kabupaten Bantaeng, desa Karangrejek dan Bleberan di ka bupaten Gunung Kidul, desa Lubuk Beringin di kabupa- ten Bungo, dusun Krandangan di Lombok Barat (Lihat Ko- tak 8) merupakan contoh desa-desa yang memaksimalkan pengelolaan sumber air untuk kesejahteraan warganya. Dalam pengelolaan aset tersebut, beberapa desa sudah memperoleh keuntungan pendapatan atau laba. Namun demikian, berkenaan dengan peran desa seba- gai pemberi layanan publik, keuntungan sosial jauh lebih penting dari keuntungan pendapatan atau laba. Keman- faatannya untuk masyarakat luas menjadi sangat berharga karena warga tidak lagi mencari air bersih yang sumbernya jauh dari tempat tinggal dan tidak perlu membeli air. Waktu yang terbuang untuk berjalan ke sumber air dapat diguna- kan untuk memberdayakan diri dan keluarga serta mem- perluas kegiatan sosial. Desa Karangrejek di kabupaten Gunung Kidul terma- suk desa yang berada di garis depan dalam memanfaat- kan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2007 desa Karangrejek mengupayakan ketersediaan air bersih bagi masyarakat menyikapi kesulitan air berkepan- jangan yang menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Pada tahun tersebut desa mendapat bantuan sumur pompa berkedalaman 100 meter beserta eksploitasinya, reservoir, jaringan pipa PVC dan water meter. Desa telah menyiapkan lembaga pengelola air bersih yaitu PAB Tirta Kencana yang 88 Pengelolaan Aset Desa
Kotak 8. Air Bersih untuk Warga Dusun Krandangan Warga	dusun	Krandangan	kabupaten	Lombok	Barat	berpuluh	tahun	hidup	dengan	keterbatasan	ketersediaan	air.	Sebagian	besar	warga	harus	mengambil	air	langsung	ke	sumber	mata	air	yang	jauh	dari	pemukiman	dan	memasuki	wilayah	hutan.	Ber- tahun-tahun	sudah	mereka	meminta	bantuan	pembangunan	saluran	air	melalui	proses	musrenbang,	namun	belum	berhasil	juga.	Melalui	berbagai	proses,	pemerintah	daerah	memberi	bantuan	pipa	air	untuk	dusun	Krandangan.	Masyarakat	kemu- dian	mulai	bergotong	royong	untuk	membuat	bak	penampung- an	kecil	dan	saluran	air	ke	rumah-rumah	warga.	Setiap	rumah	menyediakan	meteran	untuk	mengukur	penggunaan	air. Pengelolaan	air	bersih	dikoordinir	oleh	ketua	dusun	dibantu	pencatat	meteran	dan	pengontrol	debit	air	untuk	memasti- kan	seluruh	warga	dusun	bisa	menikmati	air	bersih.	Tarifnya	lebih	murah	dari	tarif	air	PDAM,	bahkan	untuk	keluarga	mis- kin	bebas	biaya	pemakaian	air.	Rata-rata	setiap	rumah	tangga	mengeluarkan	uang	kurang	dari	Rp.	10.000	rupiah	per	bulan.	Uang	yang	terkumpul	digunakan	untuk	membayar	petugas	pe- rawatan,	pengelola	administrasi,	dan	perawatan. Pengelolaan Aset Desa 89
melayani air bersih bagi warga desa dan sekitarnya, me- nge lola keuangan pelanggan, dan memelihara jaringan air. Kini pelanggan air bersih yang membayar air jauh le- bih murah dari air yang disediakan PDAM daerah--menca- pai lebih 799 pelanggan yang berasal dari dalam dan luar desa. Pemasukan dari pelanggan digunakan untuk penge- lolaan dan pemeliharaan sarana air bersih serta modal pe- nyertaan bagi unit kredit mikro desa yang dikelola melalui BUM Desa. PAB Tirta Kencana dalam perkembangannya menjadi salah satu unit usaha BUM Desa Karangrejek. Melalui BUM Desa ini, sebagian keuntungan disetorkan ke- pada desa sebagai pendapatan asli desa. 90 Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Desa Karangrejek No. 06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Desa No. 05/2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa: BAB XII BAGI HASIL USAHA Pasal 24 Besarnya	pembagian	hasil	usaha	BUM	Desa	pada	setiap	unit	usaha	sebagaimana	tersebut	dalam	pasal	7	setiap	tahun	di- per	gunakan	untuk: (1)	Pemupukan	modal	usaha	:	40	% (2)	Pendapatan	desa	:	20	% (3)	Pengurus,	ketua	unit,	pengawas	dan	karyawan	:	30	% (4)	Pendidikan	dan	pelatihan	:	5	% (5)	Dana	sosial	:	2,5	% (6)	Cadangan	Pangan	Pemerintah	Desa	(CPPD)	:	2,5	% Pengelolaan Aset Desa 91
Seiring dengan ketersediaan air bersih bagi warga yang mencukupi, masyarakat memiliki semangat untuk bekerja lebih giat dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ketika air bukan lagi menjadi persoalan utama, mereka berkonsentrasi menyekolahkan anak dan mening- kat kan variasi usaha seperti pemanfaatan kolam lele di se- kitar sumber air, pembuatan makanan kecil dari lele, dan usaha-usaha lainnya. C. Bagaimana memetakan aset desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa? Para aktor dan pelaku pembangunan desa mendorong warga masyarakat untuk memetakan aset desa yang mere- ka miliki agar dapat dikembangkan untuk memperkuat ka- pasitas diri dan meningkatkan kesejahteraan. Pemetaan aset desa terdiri dari dua tahap yaitu: 1. Memetakan aset yang dimiliki komunitas; dan 2. Memilih aset yang relevan dan bermanfaat untuk men- capai tujuan. Aset desa yang terdiri dari aset manusia, aset sum- ber daya alam, aset fisik/infrastruktur, aset kelembagaan, aset spiritual dan budaya, dipetakan melalui forum-forum warga atau diskusi kampung yang melibatkan warga desa, 92 Pengelolaan Aset Desa
kelompok untuk menyusun perencanaan desa. Warga ma syarakat bersama pemerintah desa, pegiat LSM, orga- nisasi warga dan kelompok-kelompok masyarakat lain- nya, menggali dan mencatat aset yang mereka miliki serta melakukan analisis sederhana dengan memilih aset yang tepat dan bermanfaat yang dapat mereka kelola untuk ke- se jahteraan. Aset desa yang sudah mereka pilih tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan atau gambar. Pendekatan berbasis aset berbeda dengan pendekat- an berbasis masalah. Pendekatan berbasis aset mengajak para warga menemukan dan menjelaskan apa kekuatan me reka. Pendekatan berbasis masalah mengidentifikasi persoalan apa yang sedang terjadi dan membahas hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-per- soalan mereka. Tabel 2. Peta Masalah dan Aset yang dimiliki Masalah Aset yang dimiliki Rawan	Pangan Lahan	produktif	dan	tidak	produktif Keterampilan	bertanam	aneka	tanaman	pangan Usaha	di	luar	pertanian Embung Bibit	sayur-sayuran Pengelolaan Aset Desa 93
Aset yang sudah diidentifikasi bersama menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan desa yang penyusunan- nya melalui musyawarah-musyawarah desa yang dipimpin oleh pemerintah desa. Mengenali aset yang dimiliki, men- dorong perencanaan lebih terarah dan tepat pada sasaran. Sebagai contoh, desa-desa di Lombok dan Sumba me- nyusun perencanaan berbasis aset. Pemimpin desa Menin- ting di kabupaten Lombok Barat mendorong warga untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan desa termasuk pemuda, perempuan, warga miskin dan kaum marjinal, duduk bersama dengan warga lain ang- gota organisasi warga dan kelembagaan desa seperti LPM, BPD, PKK, dan lain-lain. Mereka bercita-cita mengentas- kan kemiskinan, membangun kemandirian dan kesejahte- raan desa. Pemerintah desa bersama warga desa berha sil menemukan sejumlah aset desa yang srategis untuk di- kem bangkan sebagai sumber pendapatan desa. Berbasis aset yang sudah mereka gali, mereka mengembangkan usaha ekonomi desa. Desa Meniting kemudian mendiri- kan rumah kost, toko dan mini market sebagai lembaga ekonomi desa. Pengelolaan lembaga ekonomi tersebut te- lah menambah PADes dalam struktur APBDes Meninting.22 Lebih jauh lagi adalah pengalaman desa Mbakapa- tidu dalam mengelola aset untuk mengatasi krisis pangan 22	Eko,	Sutoro,	et.al.,	2013,	Mutiara	Perubahan.	Inovasi	dan	Emansipasi	Desa	dari	Indonesia Timur.	Yogyakarta:	IRE-ACCESS.	Hal.49-50. 94 Pengelolaan Aset Desa
menuju ketahanan pangan bagi warga masyarakatnya. Melalui musyawarah desa, pemerintah desa merumus- kan program komoditas untuk menanam tanaman jangka pen dek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk me- menuhi kecukupan bibit tanaman warga secara swadaya mengumpulkan bibit, desa membeli bibit melalui ADD, dan mengajukan proposal kerjasama bantuan bibit ke pe- merintah kabupaten Sumba Timur. Bantuan dari kabupa- ten berturut-turut berupa 7.500 bibit kelapa, 1.000 bibit sukun, dan 1.750 bibit kelapa. Secara aktif desa melakukan kontrol terhadap rancang- an penanaman tanaman jangka pendek, menengah dan panjang, memastikan perencanaan berjalan baik hingga di tingkat rumah tangga petani. Masyarakat menyambut baik program tersebut dengan bekerja giat, menanam dan memelihara tanaman mereka. Kini pekarangan rumah dan kebun dipenuhi aneka jenis tanaman. Satu tahun ke- mudian hasilnya mulai tampak, pada musim kelangkaan pangan tahun 2012 tidak banyak ditemukan warga yang memanfaatkan lumbung pangan desa seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa tingkat kecukupan pangan terjaga di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak banyak lagi warga yang datang membeli beras dari lumbung pangan.23 Pengalaman desa Mbakapa- 23	Sumber:	Abdur	Rozaki,	2012,	Dari	Desa	Krisis	Pangan	Menuju	Desa	Mandiri	Pangan.	Pelajaran	Berharga	dari	Kabupaten	Sumba	Timur,	NTT.	Stocktake	Pembelajaran	Program	ACCESS	II	terhadap	Kemandirian	Desa	dan	Penanggulangan	Kemiskinan	di	Indonesia. Pengelolaan Aset Desa 95
tidu menunjukkan bagaimana desa menjadi subyek pem- beri manfaat yang dapat mengembangkan aset bersama dan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kesejah- teraan masyarakat. D. Bagaimana desa memfasilitasi aset warga dan aset masyarakat? Desa--dalam hal ini pemerintah desa--dapat melaku- kan fasilitasi dan konsolidasi atas keberadaan aset warga dan aset masyarakat di desa. Meskipun aset warga dimiliki oleh warga itu sendiri, pada dasarnya desa dapat berperan dalam memfasilitasi dan mengonsolidasikan aset tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat dan desa. Contohnya adalah sebagai berikut: "	...sejumlah	petani	warga	desa	atau	sekitar	30	rumah	tangga	mempunyai	sapi	yang	banyak	jumlahnya.	Mereka	memelihara	sapi	di	bagian	dapur	rumahnya,	menjaganya	dari	terik	matahari	dan	dinginnya	malam	serta	meng- hindari	ancaman	pencuri	jika	sapi	ditaruh	di	luar	rumah.	Atas	alasan	kesehatan	dan	peningkatan	ekonomi,	peme- rintah	desa	mengambil	inisiatif	untuk	membuat	kandang	kolektif.	Desa	menyediakan	lahan	2.000	meter,	kandang	dikelola	warga,	kotorannya	diolah	menjadi	kompos,	la- han	di	samping	kandang	ditanami	tanaman.	Kandang	ter- sebut	kemudian	menjadi	aset	desa..." IRE-ACCESS. 96 Pengelolaan Aset Desa
Cerita di atas menunjukkan sekalipun ternak bukan aset desa, tetapi desa dapat memanfaatkan dan mengu- rus aset warga sehingga aset tersebut bisa menyentuh sisi keadilan, pemerataan dan kesetaraan warga. Berkaitan dengan aset masyarakat yang dikelola di de- sa, pemerintah desa melakukan hal-hal berikut ini: 1. Wajib memberi pengakuan atas keberadaan masya- rakat pengelola aset dan melibatkan mereka dalam pe ngambilan keputusan seperti dalam musrenbang. 2. Memberikan fasilitasi baik pendampingan dan anggar- an pada masyarakat untuk menjalankan aset yang se- dang mereka kelola tersebut. Pemerintah desa telah memberi pengakuan atas ke- beradaan aset masyarakat seperti dilakukan desa Oemasi di kabupaten Kupang dan desa Enoneontes di kabupaten TTS. Kelompok perempuan usaha kecil yang tergabung dalam kelompok Usaha Baru terlibat dalam musrenbang desa dan menyuarakan kebutuhannya. Pada tahun 2011, kelompok ini memperoleh bantuan mesin jahit dan me- sin obras setelah berjuang melalui musrenbang. Bantuan tersebut untuk menjawab kebutuhan kelompok yang me- merlukan fasilitas untuk mengembangkan produksi tenun agar terserap pasar. Demikian pula masyarakat yang ter- gabung dalam kelompok tani di desa Enoneontes terli- Pengelolaan Aset Desa 97
bat dalam musrenbang dan menyuarakan upaya untuk meningkatkan produksi pangan demi menjaga ketersedia- an pangan dan menghindari kerentanan pangan. Melalui musrenbang, mereka memperoleh bibit tanaman palawija dan pupuk dari ADD walaupun nilainya sangat kecil. Pe- me rintah desa telah menjalankan asas subsidiaritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setem- pat berskala lokal. ADD dimanfaatkan untuk mengakomo- dasi kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlanjutan aset masyarakat. Upaya-upaya semacam ini menunjukkan desa sebagai kesatuan komunitas masyarakat, sebagai unit pemerintahan dan sebagai basis penghidupan masyarakat. Desa dapat melakukan pendampingan terhadap para aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan aset tersebut. Contohnya desa Mareje Bonga melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani hutan yang mengelola hutan dalam skema Perhutanan Sosial Hutan Tanaman Rakyat (Lihat Kotak 1). Selain itu, desa dapat melakukan pendampingan bagi para petani yang mengelola Pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT) oleh masyarakat telah dijalankan dianta- ranya di desa Semirejo dan Klakah Kasihan di kabupaten Pati, desa Bleberan di kabupaten Gunungkidul, dan desa Cibojong kabupaten Serang. Hutan di desa Semirejo ada- lah hutan produksi berupa hutan jati. Perhutani memberi izin pada masyarakat untuk bertanam palawija, ketela po- 98 Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 3/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat Pasal 1 Izin	Usaha	Pemanfaatan	Hasil	Hutan	Kayu	pada	Hutan	Tanaman	Rakyat	yang	selanjutnya	disingkat	IUPHHK-HTR	adalah	izin	usaha	yang	diberi- kan	untuk	memanfaatkan	hasil	hutan	berupa	kayu	pada	hutan	produk- si	yang	dibangun	oleh	perorangan	atau	koperasi	untuk	meningkatkan	potensi	dan	kualitas	hutan	produksi	dengan	menerap	kan	silvikultur dalam	rangka	menjamin	kelestarian	sumber	daya	hutan. hon, dan padi. Masyarakat desa Klakah Kasihan mengelola lahan hutan lindung dengan menanam tanaman kopi dan kapulaga.24 Masyarakat desa Bleberan memanfaatkan pe- tak lahan hutan produksi--yang tidak dibebani izin--dengan menanam tanaman yang memerlukan naungan untuk ber- produksi seperti palawija. Masyarakat desa Cibojong me- nanam nilam pada areal hutan rakyat, memetik hasilnya, 24	Mustofa,	MS.,	dkk.	Model	Pemanfaatan	Lahan	Di	Bawah	Tegakan	(PLDT)	Untuk	Budidaya	Palawija	Dalam	Mendukung	Ketahanan	Pangan	Di	Kabupaten	Pati,	diunduh	dari etalase. unnes.ac.id., tanggal 7 Juni 2013. Pengelolaan Aset Desa 99
tanpa mengganggu tanaman hutan sebagai tanaman uta- ma.25 Izin menggarap lahan hutan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendorong mereka turut memelihara dan menjaga kelestarian hutan. 25	Handayani,	Titin	&	Titiresmi,	Pemanfaatan	Lahan	Tidur	Di	Bawah	Tegakan	Hutan	Rakyat	Dengan	Tanaman	Nilam,	Jurnal	Teknologi	Lingkungan	8	(2):	113-118.	Jakarta.	2007. 100 Pengelolaan Aset Desa
BAB IV PENUTUP Pengelolaan semua aset desa perlu secara terus me- nerus diupayakan perbaikan dan peningkatan melalui penataan kelembagaan, penertiban administrasi dan penyusunan pedoman pengelolaan aset-aset desa, yang di lakukan secara simultan. Hal ini penting dilakukan agar pengelolaan aset-aset desa sebagai bagian dari penguatan kapasitas desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaku- kan secara prosedural, sistemik dan terintegrasi dengan te- tap terjaminnya keamanan dan keberlanjutan aset-aset desa sebagai sumber utama pendapatan desa, kesejahteraan ma syarakat dan nilai-nilai kearifan desa. Buku Praktis Pengelolaan Aset Desa ini, merupakan salah satu upaya mengedepankan betapa pentingnya pe- nge lolaan aset-aset desa dilakukan dengan prinsip-prin- sip: fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai. Prinsip-prinsip dasar ini perlu dikembangkan dengan mendasarkan pada kondisi, po- Pengelolaan Aset Desa 101
tensi dan aspirasi masyarakat desa setempat. Apabila hal ini dapat dilakukan maka keberlanjutan dan kemanfaatan aset-aset desa betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh ma syarakat desa. Semoga. 102 Pengelolaan Aset Desa
Pengelolaan Aset Desa 103
BAHAN BACAAN ACCESS, 2012, "Desa Eela Haji Mengembangkan Wisata Pan- tai Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara", dalam buku Mendorong Undang-Undang Desa yang Meng- apresiasi Desa. Bunga Rampai Inovasi Kemandirian Desa dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah un- tuk Input RUU Desa. ACCESS-TIFA-FPPD-IRE. Akiefnawati, Ratna, et.al., Bersama Menjaga Hutan. Upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi di desa Lubuk Beringin. Bogor: CIFOR. 2010. Dureau, Christopher, tt. Asset Based & Actor Led Development Aus Gov/ AusAID; Aurecon, ACCESS Dureau, Christopher, Pendekatan Berbasis Aset (Strength Based Approach). Manual bagi Staf dan Mitra ACCESS. Den- pasar: ACCESS Phase II. Eko, Sutoro, et.al., 2013, Mutiara Perubahan. Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur. Yogyakarta: IRE-ACCESS; FPPD, 2013, DESA=Demokratis Emansipasi Sejahtera Adil. Position Paper untuk RUU Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa. Pengelolaan Aset Desa 105
Handayani, Titin & Titiresmi, Pemanfaatan Lahan Tidur di Bawah Tegakan Hutan Rakyat dengan Tanaman Nilam, Jurnal Teknologi Lingkungan 8 (2): 113-118. Jakarta. 2007. Kurniawan, Borni, 2013, Gerakan Perempuan Membangun Ekonomi Hijau dari Indonesia Timur, Thematic Report. IRE-ACCESS. Mariana, Dina & Sutoro Eko, 2012, Emansipasi Lokal di Desa Transisional. Pelajaran Berharga dari Kabupaten Lom- bok Barat, NTB. Stocktake Pembelajaran Program AC- CESS II terhadap Kemandirian Desa dan Penanggu- langan Kemiskinan di Indonesia. IRE-ACCESS. Mariana, Dina dan Sutoro Eko, 2012, Memanfaatkan Modal So- sial menjadi Modal Ekonomi. Pelajaran Berharga dari Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Stocktake Pembela- jaran Program ACCESS II terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. IRE- ACCESS. Hal. 187-189. Pemerintah Kabupaten Sleman, 2007. Buku Pegangan Kepala Desa. SCBD-Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman, 2009. Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa. SCBD-Kabupaten Sleman. Rokadi, Carole & Tony Lloyd-Jones (editor), 2002. Urban Li- velihoods: A People-Centred to Reducing Poverty, EARTHSCAN Publication Ltd, 2002 Roviana, Sri dan Borni Kurniawan, 2012, Pengelolaan Aset Desa untuk Kesejahteraan dan Pendidikan Sosial menuju Desa Demokratis. Stocktake Pembelajaran Program 106 Pengelolaan Aset Desa
ACCESS II terhadap Kemandirian Desa dan Penang- gulangan Kemiskinan di Indonesia. IRE-ACCESS. Rozaki, Abdur, 2012, Dari Desa Krisis Pangan Menuju Desa Mandiri Pangan. Pelajaran Berharga dari Kabupaten Sumba Timur, NTT. Stocktake Pembelajaran Program ACCESS II terhadap Kemandirian Desa dan Penanggu- langan Kemiskinan di Indonesia. IRE-ACCESS. Sirait, Martua, et.al., 2011, Kajian Kebijakan Hak-Hak Ma- syarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengatur an Kebijakan dalam era Otonomi Daerah. Seri Kebijak an I. ICRAF-LATIN-P3AE_UI, Maret 2001. Sitorus, Soaduon, et.al., 2004, Potret Punan Kalimantan Timur. Sensus Punan 2002-2003. Jakarta: CIFOR. Soeripto, Sri Rahayu, 2007, Penggunaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kecamat an Langowan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, Tesis Prodi Mag. Kenotariatan Univ. Diponegoro. Semarang. Surianingrat, B. 1976. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Rineka Cipta. Jakarta. Tauchid, M. 1952. Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghi- dup an dan Kemakmuran Rakjat Indonesia. Tjakrawa- la. Jakarta. Wahyudi, Imam R., Pasar Desa untuk Kemakmuran Desa, 16 Oktober 2012, diunduh 8 Juni 2013 di desa.html Widuri, Dyah dan Patje Saubaki, 2012, Partisipasi Warga dalam Pengentasan Kemiskinan. Pelajaran Berharga dari Ka- Pengelolaan Aset Desa 107
bupaten Kupang, NTT. Stocktake Pembelajaran Pro- gram ACCESS II terhadap Kemandirian Desa dan Pe- nanggulangan Kemiskinan di Indonesia. IRE-ACCESS. Widuri, Dyah, Agustinus Banu, dan Bambang Hudayana, 2012, Membangun Lumbung menuju Ketahanan Pangan. Pelajaran Berharga dari Kabupaten TTS, NTT. Stock- take Pembelajaran Program ACCESS II terhadap Ke- mandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. IRE-ACCESS. BUM Desa Ganting, Materi Presentasi Direktur BUM Desa Ganting desa Labbo dalam Forum Lintas Pelaku Strategi Pengem- bangan UEM. Peran UEM dalam Meningkatkan Kesejah- teraan melalui BUM Desa. Yogyakarta: 1-4 Juli 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Permenhut 49/2008 tentang Hutan Desa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 3/ Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pe- manfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Ta naman Rakyat. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Ta- hun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Peman- faatan Tanah Kas Desa. Peraturan Bupati Bekasi No 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Bekasi. Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 40/2011 tentang Pe doman Pengelolaan Pasar Desa. Kabupaten Rokan Hulu Pro- vinsi Riau. 108 Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Desa Karangrejek No. 01 tahun 2011 tentang Pe do- man Pengelolaan Kekayaan Desa. Desa Karangrejek, kecamatan Wonosari, kabupaten Gunung Kidul. Peraturan Desa Karangrejek No. 06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Desa No. 05/2009 tentang Pembentuk- an Badan Usaha Milik Desa. Desa Karangrejek, keca- matan Wonosari, kabupaten Gunung Kidul. Peraturan Desa Sumbermulyo No. 02/2012 tentang Penge lolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun Anggar an 2012. Ke- camatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Rahmat Hidayat, Yayasan CAPPA, diunduh 6 Juni 2013, dari- 7370866#btnNext ilir(diunduh 7 Juni 2013). Mustofa, MS., dkk., Model Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegak- an (PLDT) Untuk Budidaya Palawija Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pati, diunduh dari etalase.unnes.ac.id., tanggal 7 Juni 2013. duh 8 Juni 2013. duh 8 Juni 2013. Pengelolaan Aset Desa 109
TENTANG PENULIS Dr. Sutaryono lahir di Sleman, 21 Januari 1971. Menyelesai- kan studi S1 di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ta- hun 1995, tahun 2001 meraih gelar Master di Pasca sarjana UGM dan Doktor Cumlaude diperoleh pada Ilmu Geografi, Pascasarjana Fakultas Geografi UGM. Tercatat sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasio nal (STPN) Yogyakar- ta, Dosen Tamu Prodi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geo- grafi UGM, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Isipol UGM, Prodi S-2 Kependudukan UGM dan S-2 Ilmu Pemerintahan STPMD 'APMD' Yogyakarta. Aktif juga menjadi trainer dan peneliti pada berbagai lembaga pelatihan dan riset. Saat ini menjabat sebagai Pembantu Ketua Bidang Akademik pada STPN Yogyakarta dan De puti Direktur pada Matapena Institute Yogyakarta. Berbagai tulisan berkenaan dengan Manajemen Pertanahan dan Penataan Ruang banyak dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat, Koran TEM- PO, Majalah SANDI, dan berbagai jurnal ilmiah. bahkan Penulis pernah mendapatkan SUTANTO Award pada Pertemuan Ilmiah Tahunan Masyarakat Penginderaan Jauh (MAPIN), di Universitas Hasanudin Makasar pada tahun 2012. Pengelolaan Aset Desa 111
Dyah Widuri, Lahir di Surakarta tahun 1968, saat ini aktif seba- gai peneliti mandiri yang menggeluti isu sosial budaya. Pengala- man penelitian kualitatif dan kuantitatif dilakukan selepas S1 di bidang antropologi budaya tahun 1994 dan S2 di bidang yang sama tahun 2005. Sejak tahun 2009 mendalami isu penanggu- langan kemiskinan, dan isu pe ngembangan dan pembaharuan desa. Akhmad Murtajib, Akhmad Murtajib atau biasa dipanggil Tajib, lahir di Kebumen, 25 Juli 1973. Pendidikan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 2005 - 2012 aktif di INDIPT sebagai Direktur dan bergabung dalam team koordinator Ja- ringan Sudahi Kekerasan Negara terha dap Perempuan (KNTP). Dan banyak menulis buku yang ber kaitan dengan perempuan dan anggaran. 112 Pengelolaan Aset Desa
PROFIL FPPD Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) merupakan are- na untuk menyemai gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan desa. FPPD sebagai forum terbuka, merupakan arena bagi proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengalaman multipihak, yang memungkinkan penyebarluasan gagasan pembaharuan desa, konsolidasi gerakan dan jaringan, serta kelahiran kebijakan yang res- ponsif terhadap desa. Visi Menjadi arena belajar pengembangan pembaharuan desa yang terper- caya untuk mewujudkan masyarakat desa yang otonom dan demokratis Misi Meningkatkan keterpaduan gerak antar pihak untuk pembaharuan desa Nilai-nilai Dasar Menghormati keputusan bersama Solidaritas Tanggung-gugat Menghargai perbedaan Strategi Konsolidasi gerakan pembaharuan desa Pengelolaan Aset Desa 113
Buku Pintar ini memuat hal-hal penting dalam pe- ngelolaan aset atau kekayaan desa agar dapat memberi manfaat bagi desa dan warga masyarakat desa. Pemanfaatan aset desa yang baik akan me- nyumbang pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketergantungan pada subsidi, dan membangkitkan keberdayaan warga masyarakat. Buku yang diharapkan dapat menginspirasi pem- baca ini menyajikan berbagai contoh desa yang telah mengelola asetnya sehingga dapat memper- kuat kehidupan sosial dan menggerakkan ekonomi lokal. Beberapa desa berhasil memanfaatkan aset lokal untuk memberi layanan publik bagi warganya seperti penyediaan air bersih yang berpihak pada kaum perempuan dan warga miskin. Desa-desa yang lain dapat menggerakkan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Jl. Karangnangka No. 175, Dusun Demangan Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta, Telp./Fax. 0274-4333665, mbl: 0811 250 3790, website: E-mail: fppd@indosat.net.id Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II Australian Aid managed by IDSS on behalf of the Australian Government ISBN 602-14643-2-X 9 7 8 6 0 2 1 4 6 4 3 2 8