BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 12 2006 SERI : E PERATURAN BERSAMA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, GUBERNUR JAWA BARAT, GUBERNUR BANTEN, BUPATI BOGOR, WALIKOTA BOGOR, WALIKOTA DEPOK, BUPATI TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG, BUPATI BEKASI, WALIKOTA BEKASI DAN BUPATI CIANJUR NOMOR : 3 TAHUN 2006 NOMOR : 40 TAHUN 2006 NOMOR : 32 TAHUN 2006 NOMOR : 1 TAHUN 2006 NOMOR : 16 TAHUN 2006 NOMOR : 12 TAHUN 2006 NOMOR : 35 TAHUN 2006 NOMOR : 6 TAHUN 2006 NOMOR : 11 TAHUN 2006 NOMOR : 12 TAHUN 2006 NOMOR : 16 TAHUN 2006 TENTANG BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI BANTEN, KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG, KABUPATEN BEKASI, KOTA BEKASI, DAN KABUPATEN CIANJUR GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, GUBERNUR JAWA BARAT, GUBERNUR BANTEN, BUPATI BOGOR, WALIKOTA BOGOR, WALIKOTA DEPOK, BUPATI TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG, BUPATI BEKASI, WALIKOTA BEKASI, DAN BUPATI CIANJUR,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi telah dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Bersama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor I/DP/040/PD/1976 ; 3 Tahun 1976 b. bahwa untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Peraturan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 dan 7 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi; c. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Banten dan Kota Depok, serta untuk mensinergikan pembangunan di kawasan Bopunjur, dipandang perlu menambahkan keanggotaan Badan Kerjasama dengan memasukkan Provinsi Banten, Kota Depok dan Kabupaten Cianjur; dimaksud d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas, maka Peraturan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 7 Tahun 1994 Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Badan Kerjasama Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950); 4. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 2 Tahun 1993 5. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukkan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663); 9 Tahun 1996 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Menetapkan 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemaran Negara Nomor 4548); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. MEMUTUSKAN : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, GUBERNUR JAWA BARAT, GUBERNUR BANTEN, BUPATI BOGOR, WALIKOTA BOGOR, WALIKOTA DEPOK, BUPATI TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG, BUPATI BEKASI, WALIKOTA BEKASI, DAN BUPATI CIANJUR TENTANG BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI BANTEN, KABUPATEN BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KABUPATEN TANGERANG, KABUPATEN BEKASI, KOTA BEKASI, DAN KABUPATEN CIANJUR. TANGERANG, KOTA BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Banten; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Cianjur; 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Bekasi; 4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten; 5. Bupati adalah Bupati Bogor, Bupati Tangerang, Bupati Bekasi dan Bupati Cianjur; 6. Walikota adalah Walikota Bogor, Walikota Tangerang, Walikota Bekasi, dan Walikota Depok; 7. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur; 8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota; 9. Wilayah adalah wilayah pembangunan yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten yang selanjutnya disebut JABODETABEKJUR; 10. Badan Kerja Sama Pembangunan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur yang selanjutnya disebut BKSP JABODETABEKJUR adalah Forum Badan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur; 11. Ketua adalah Ketua BKSP JABODETABEKJUR; 12. Sekretariat adalah Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR; 13. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR; 14. Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, dan Bupati Cianjur. BAB II PENETAPAN DAN TUJUAN KERJASAMA Pasal 2 Dengan Peraturan Bersama ini ditetapkan Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
Pasal 3 Kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan JABODETABEKJUR yang saling terkait, saling mempengaruhi, saling ketergantungan dan saling menguntungkan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama Daerah. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Ruang lingkup kerjasama pembangunan meliputi : a. penataan ruang; b. permukiman, sarana dan prasarana; c. sumber daya air, kebersihan dan lingkungan hidup; d. transportasi, perhubungan dan pariwisata; e. agribisnis, koperasi dan usaha kecil menengah; f. g. kependudukan, ketentraman dan ketertiban; h. kesehatan dan pendidikan; i. sosial dan tenaga kerja. industri, perdagangan, pertambangan dan investasi; (2) Penjabaran ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam program pembangunan bersama antar Pemerintah Daerah. (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan pada bidang pemerintahan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan masing-masing Daerah. BAB IV PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA Pasal 5 Dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BKSP JABODETABEKJUR. BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tugas Pokok
Pasal 6 BKSP JABODETABEKJUR mempunyai pembangunan bersama JABODETABEKJUR. tugas pokok merumuskan kebijakan Bagian Kedua Fungsi Pasal 7 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan bersama pembangunan JABODETABEKJUR; b. pelaksanaan penyusunan program pembangunan bersama JABODETABEKJUR; c. pelaksanaan pembangunan bersama JABODETABEKJUR; d. pelaksanaan monitoring program pembangunan bersama JABODETABEKJUR; e. pelaksanaan evaluasi program pembangunan bersama JABODETABEKJUR. KEANGGOTAAN Pasal 8 (1) Keanggotaan BKSP JABODETABEKJUR terdiri atas : a. Gubernur; b. Bupati dan Walikota. (2) Keanggotaan BKSP JABODETABEKJUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan. BAB VI ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 9 (1) Susunan Organisasi BKSP JABODETABEKJUR terdiri atas : a. Ketua merangkap anggota; b. Anggota. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKSP JABODETABEKJUR dibantu oleh Sekretariat.
Bagian Kedua Ketua Pasal 10 (1) Ketua dijabat oleh Gubernur secara bergantian. (2) Masa jabatan Ketua 5 (lima) tahun, dan untuk pertama kali terhitung sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan. (3) Pergantian Ketua mengikuti urutan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. (4) Pergantian Ketua dilaksanakan melalui mekanisme serah terima dalam rapat paripurna. (5) Ketua mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan berdasarkan program bersama yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 11 (1) Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKSP JABODETABEKJUR. (2) Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (3) Sekretaris diangkat oleh Gubernur yang menjabat sebagai Ketua sesuai dengan periode jabatan Ketua. (4) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR diaturdalam peraturan tersendiri. BAB VII RAPAT Pasal 12 Dalam pelaksanaan menyelenggarakan rapat sebagai berikut : a. rapat paripurna; b. rapat pleno; c. rapat teknis. tugas pokok dan fungsi BKSP JABODETABEKJUR Pasal 13 (1) Rapat Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam hal perumusan kebijakan, evaluasi tahunan dan pergantian Ketua.
(2) Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah yang dipimpin oleh Ketua. (3) Rapat Paripurna dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dengan agenda yang dipersiapkan oleh Sekretariat. (4) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan di Jakarta, Jawa Barat atau Banten. (5) Pelaksanaan Rapat Paripurna disiapkan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat. (6) Hasil Rapat Paripurna disusun dan disampaikan pada Rapat Pleno oleh Sekretariat. Pasal 14 (1) Rapat Pleno merupakan rapat perumusan program pembangunan bersama, keuangan dan kepegawaian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna. (2) Rapat Pleno dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bapeda Provinsi, Kabupaten dan Kota. (3) Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan agenda yang disiapkan oleh Sekretariat. (4) Rapat Pleno dapat dilaksanakan di Jakarta, Jawa Barat atau Banten. (5) Pelaksanaan Rapat Pleno disiapkan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat. (6) Selain untuk membahas program pembangunan bersama, keuangan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Pleno atas inisiatif Sekretaris dapat dilaksanakan untuk membahas hal-hal tertentu sesuai kebutuhan. (7) Hasil Rapat Pleno disusun oleh Sekretariat dan disampaikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Pasal 15 (1) Rapat Teknis merupakan rapat monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program pembangunan bersama yang sedang dan sudah berjalan serta rencana yang akan datang. (2) Rapat Teknis dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. BAB VIII KEUANGAN Pasal 16 (1) Anggaran Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. (2) Anggaran Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR.
Pasal 17 (1) Anggaran pelaksanaan program kerjasama pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten dan Kota serta sumber lain yang sah. (2) Anggaran pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat dikoordinasikan oleh Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR. BAB IX KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Sekretaris Pasal 18 (1) Sekretaris diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Provinsi yang Gubernurnya menjabat sebagai Ketua. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan periode jabatan Ketua. (4) Apabila Sekretaris dipindahtugaskan sebelum berakhir periode jabatan, maka Ketua mengangkat Sekretaris baru dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi yang sama sampai masa jabatan berakhir. Bagian Kedua Pegawai Sekretariat Pasal 19 Pegawai Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR selain Sekretaris adalah Pegawai Negeri Sipil dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Bagian Ketiga Formasi Pasal 20 (1) Pengisian formasi jabatan struktural pada Sekretariat dilaksanakan berdasarkan komposisi yang disetujui dalam rapat pleno. (2) Pengisian formasi pegawai pelaksana pada Sekretariat dilaksanakan sesuai dengan komposisi yang disepakati dalam rapat teknis. (3) Komposisi dan formasi jabatan struktural dan pegawai pelaksana diinformasikan kepada Gubernur dan Sekretaris. (1)
(4) Jabatan fungsional akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Keempat Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pasal 21 (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Sekretariat dilakukan oleh Gubernur asal pegawai yang bersangkutan. (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pelaksana pada Sekretariat dilakukan oleh Gubernur asal pegawai yang bersangkutan. Pasal 22 Pelantikan Pejabat Struktural dilaksanakan oleh Ketua dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian asal pejabat yang bersangkutan. Bagian Kelima Tunjangan Khusus Pasal 23 (1) Kepada pejabat struktural dan pegawai pelaksana pada Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR selain gaji, diberikan tunjangan dan penghasilan tambahan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing Provinsi. (2) Belanja Pegawai pada Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Pasal 24 (1) Pejabat penilai Sekretaris adalah Sekretaris Daerah asal Sekretaris. (2) Atasan pejabat penilai Sekretaris adalah Gubernur asal Sekretaris. (3) Pejabat penilai Kepala Bagian adalah Sekretaris. (4) Atasan pejabat penilai Kepala Bagian adalah Sekretaris Daerah asal Kepala Bagian. (5) Pejabat penilai Kepala Subbagian adalah Kepala Bagian masing-masing. (6) Atasan pejabat penilai Kepala Subbagian adalah Sekretaris. (7) Pejabat penilai Pelaksana adalah Kepala Subbagian. (8) Atasan pejabat penilai Pelaksana adalah Kepala Bagian.
Bagian Ketujuh Pemberian Cuti Pasal 25 (1) Cuti Sekretaris diputuskan oleh Ketua. (2) Cuti Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pelaksana diputuskan Sekretaris. Bagian Kedelapan Pengembangan Karier Pasal 26 Pengembangan karier pegawai yang ditempatkan pada Sekretariat BKSP jawab Provinsi asal pegawai yang JABODETABEKJUR menjadi bersangkutan. tanggung BAB X PERLENGKAPAN Pasal 27 Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan dan alat rumah tangga kantor Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB XI PERSELISIHAN Pasal 28 (1) Penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul akibat dari kerjasama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah yang difasilitasi oleh Sekretariat. (2) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, para pihak dapat menunjuk mediator/fasilitator. (3) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka ditempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 30 (1) Pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing Provinsi sesuai dengan sumber anggaran. (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan program bersama pembangunan Wilayah disampaikan dalam Rapat Paripurna. BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31 Kerjasama antar Pemerintah Daerah di lingkungan JABODETABEKJUR untuk hal-hal bersifat spesifik dan menyangkut dua daerah atau lebih yang tidak melibatkan seluruh Pemerintah Daerah JABODETABEKJUR tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Kesepakatan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pasal 32 Dalam Rapat Paripurna dapat mengundang unsur Pemerintah untuk memberikan saran, pertimbangan, masukan dan arahan sesuai dengan bidang tugas masing- masing. Pasal 33 Hal-hal yang bersifat teknis sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini ditetapkan oleh Ketua. BAB XV PENUTUP Pasal 34 Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1994 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja BKSP JABODETABEK 7 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 35 Peraturan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 September 2006 GUBERNUR PROVINSI GUBERNUR PELAKSANA TUGAS DAERAH KHUSUS JAWA BARAT, GUBERNUR BANTEN IBUKOTA JAKARTA, Ttd/Cap Ttd/Cap Ttd/Cap SUTIYOSO DANNY SETIAWAN RATU ATUT CHOSIYAH BUPATI BOGOR, WALIKOTA BOGOR, Ttd/Cap Ttd/Cap AGUS UTARA EFFENDI DIANI BUDIARTO BUPATI TANGERANG, WALIKOTA TANGERANG, Ttd/Cap Ttd/Cap H. ISMET ISKANDAR H. WAHIDIN HALIM PEJABAT BUPATI BEKASI WALIKOTA BEKASI Ttd/Cap Ttd/Cap H. TENNY WISHRAMWAN H. AKHMAD ZURFAIH
WALIKOTA DEPOK BUPATI CIANJUR Ttd/ Cap Ttd/Cap H. NUR MAHMUDI ISMAIL H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH Diundangkan di Bekasi pada tanggal 21 September 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI TJANDRA UTAMA EFFENDI Pembina Utama Muda NIP.010 081 186 BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E