DINAMIKA PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BADUY DAN PREFERENSI DICANTUMKANNYA 'SUNDA WIWITAN' DALAM KOLOM AGAMA KTP ELEKTORNIK (KTP-EL) Supriadi Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Jl. Bogor Baru Blok C1 No.12A, Tegallega, Bogor Tengah Kota Bogor, Indonesia 16127 E-mail: supriadi@rmibogor.id Ringkasan eksekutif ini menjelaskan poin- pembuatan KTP-el warga Baduy, (2.1.) poin utama yang diambil dari laporan kajian Preferensi dimasukannya Sunda Wiwitan yang lebih rinci. Laporan kajian tersebut dalam KTP-el, serta (2.2.) Manfaat diakuinya menganalisis temuan lapangan terkait Sunda Wiwitan dan kepemilikan KTP-el dinamika pemenuhan hak administrasi secara umum. Hasil kajian kualitatif dengan kependudukan (KTP elektronik/KTP-el) pendekatan studi kasus ini diharapkan dapat warga Baduy serta preferensi mereka menjadi sumber kajian bagi pembuat dan mengenai pencantuman Sunda Wiwitan pengambil kebijakan (policy makers) guna dalam kolom agama di KTP-el. Pada mengembangkan kebijakan/kegiatan yang ringkasan eksekutif ini ditampilkan informasi- mendukung pemenuhan hak administrasi informasi vital mengenai persoalan kependudukan dan inklusivitas sosial-budaya kewarganegaraan dan hak pengakuan bagi warga Baduy. Kajian ini juga diharapkan identitas Masyarakat Baduy sebagai dapat dimanfaatkan oleh praktisi yang kelompok minoritas, persepsi kepemilikan bergerak dalam ranah advokasi hak-hak KTP-el secara umum serta preferensi warga Masyarakat Adat secara umum. Baduy mengenai dicantumkannya Sunda Wiwitan dalam kolom agama KTP-el, juga bagaimana pengakuan identitas kultural ini tidak hanya memenuhi hak dasar Masyarakat Baduy sebagai warga negara namun juga mendorong inklusivitas sosial bagi mereka. Melalui dua tujuan utama penyusunan kajian ini, terdapat empat informasi temuan lapangan yang disampaikan dalam ringkasan eksekutif ini, yaitu: (1.1.) Pembuatan KTP-el warga Baduy, (1.2.) Tantangan dalam 1
Latar Belakang Meskipun konstitusi telah menyatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama secara hukum dan dijamin hak- haknya - baik hak sipil-politik, ekonomi, sosial, dan budaya - namun apabila diselisik lebih dalam sebenarnya masih ada sekelompok masyarakat yang tengah berjuang menuntut haknya sebagai warga negara (Syaiful, 2013). Anam et al. (2016) menyatakan bahwa kelompok minoritas rentan mengalami berbagai pelanggaran HAM, baik pelanggaran hak-hak sipil dan politik maupun pelanggaran hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Salah satu Kelompok Masyarakat Adat yang tengah berjuang menuntut hak-hak sipilnya adalah Masyarakat Baduy yang tinggal di Kabupaten Lebak, Banten. Sama halnya dengan agama-agama lokal di Indonesia lainnya, saat ini pemerintah belum mengakui agama Sunda Wiwitan dalam KTP-el dan pencatatan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Tidak diakuinya agama lokal dalam KTP-el tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menjamin hak seorang atau kelompok penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan. Secara spesifik, dalam Pasal 58 ayat (2) huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur perihal data dan dokumen kependudukan yang terdiri dari 2 data perseorangan dan salah satunya adalah "agama/kepercayaan". Ketika awal tahun 2019 pemerintah mengeluarkan KTP-el baru bagi penganut kepercayaan, hal ini memunculkan perdebatan di antara Masyarakat Adat. Tidak semua warga Baduy sepakat dengan pencatuman label "kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" karena sebagian ada yang menginginkan secara tegas kolom agama mereka dicatat sebagai Sunda Wiwitan ("Kolom Agama KTP Warga Baduy Diisi Penganut Kepercayaan", 2019). Kajian mengenai Masyarakat Adat Baduy memang bukan suatu hal yang baru, apalagi mengenai adat istiadat dan tradisi Baduy. Namun terdapat celah kajian (research gap) Masyarakat Baduy yang belum pernah dikaji sebelumnya yaitu kondisi pemenuhan administrasi kependudukan Baduy serta preferensi mereka terkait pencantuman Sunda Wiwitan dalam dokumen kependudukan (khususnya KTP- el). Sebagai salah satu kelompok yang dikategorikan minoritas, topik tersebut masih belum menjadi fokus perhatian dibanding topik kajian seputar Masyarakat Adat lainnya. Atas dasar itulah, maka topik ini dirasa penting untuk diteliti lebih lanjut.
Rumusan Masalah Situasi Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Warga Baduy Proses pengakuan agama lokal di Indonesia beberapa tahun ke belakang memang mengalami proses yang berliku. Berdasarkan wawancara dan studi kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa agama Sunda Wiwitan pernah tercantum di dalam kolom agama KTP dan KK warga Baduy pada tahun 1970-2013. Meskipun data mengenai seberapa luas cakupan dan jumlah pasti pemegang KTP berkolom agama Sunda Wiwitan tersebut tidak diketahui, namun beberapa informan menyampaikan informasi tekait hal ini. RD misalnya menyebutkan: "... cuma kalau perasaan saya mah kan tadinya ada (Sunda Wiwitan tercantum dalam KTP) jadi pengen ada (dicantumkan) lagi." (RD, Pangiwa-Tokoh Adat Baduy Luar, 27 Maret 2019). Selanjutnya pada tahun 2013-2017 kolom agama Masyarakat Baduy memang dikosongkan karena adanya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan diakuinya enam agama yakni Budha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu (Suryana, 2019). Padahal secara kolektif, agama/keyakinan yang tertuang dalam tradisi yang mereka anut dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati (Pasal 18B ayat 2). Gambar 1. Lokasi pelaksanaan kajian (Sumber: Pemerintah Desa Kanakes, 2017) Tidak diakuinya agama lokal warga Baduy bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menjamin perlindungan HAM bagi para anggota kelompok minoritas. Baru kemudian dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 maka penganut kepercayaan atau penghayat diberikan keleluasaan untuk mencantumkan aliran kepercayaannya dalam kolom agama KTP. Siswadi dan Persada (2019) menyebutkan bahwa sebelumnya status agama di KTP berdasarkan enam jenis agama yang diakui di Indonesia ditambah lain-lain sebagai pilihan ke tujuh dan biasanya dikosongkan atau ditandai garis strip. Pilihan para penghayat yaitu dikosongkan atau dituliskan salah satu agama. Awal tahun 2019, KTP-el baru bertuliskan "kepercayaan terhadap Tuhan YME" pada kolom agama mulai diterbitkan 3
bagi penghayat kepercayaan, misalnya di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tidak semua warga Baduy sepakat dengan isian format kolom agama yang baru tersebut. Muncul pendapat yang tegas dari berbagai kalangan Masyarakat Baduy supaya tetap agama Sunda Wiwitan yang dicantumkan dalam KTP-el karena agama tersebut sudah diwariskan turun temurun ("Kolom Agama KTP Warga Baduy Diisi Penganut Kepercayaan", 2019). Dapat diduga bahwa munculnya keberatan tersebut adalah karena pada hakikatnya Sunda Wiwitan bukan sekedar aspek kepercayaan yang berdiri sendiri. Sunda Wiwitan bagi warga Baduy adalah identitas kultural (cultural identity) yang seiring pengakuannya juga berarti mengukuhkan hak-hak kultural (cultural rights) Masyarakat Adat Baduy itu sendiri. Atas dasar itulah, RMI menggali bagaimana preferensi Masyarakat Adat Baduy terkait pencantuman Sunda Wiwitan dalam KTP-el. Secara umum tujuan dilaksanakannya kajian ini antara lain: 1. Mendeskripsikan dinamika pemenuhan hak administrasi kependudukan (KTP-el) Masyarakat Baduy 2. Menginterpretasikan preferensi Masyarakat Baduy terkait dicantumkannya Sunda Wiwitan dalam KTP-el. Kajian singkat ini diharapkan memberikan masukan bagi pemenuhan hak administrasi kependudukan Baduy yang lebih baik, bukan sekedar memastikan kepemilikan KTP-el untuk kepentingan administratif dan layanan dasar umum saja, namun perlu menjadi layanan dasar yang inklusif menyesuaikan konteks identitas budaya mereka. 4
Temuan Lapangan Dalam bagian ini dipaparkan dua bagian utama temuan lapangan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan kajian yang diajukan kepada informan. Pemaparan dua temuan lapangan utama yang dimaksud yaitu: kondisi pemenuhan hak administrasi kependudukan (KTP-el) Baduy dan preferensi Masyarakat Baduy terkait pencantuman Sunda Wiwitan dalam kolom agama KTP-el. 1. Kondisi Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan (KTP-el) Baduy Garis besar pemaparan temuan lapangan yang pertama ini berpusat pada dua informasi utama, sebagai berikut: 1.1. Pembuatan KTP-el warga Baduy Diketahui bahwa masih banyak warga Baduy yang belum memiliki KTP- Gambar 2. KTP seorang Warga Baduy yang pernah tercantumkan agama Sunda Wiwitan el - diperkirakan saat ini baru 1/4 warga Baduy (sekitar 3.000 jiwa) saja yang sudah memiliki KTP-el. Meskipun sudah beberapa kali dilaksanakan program 'jemput bola' bagi warga Baduy yang belum melakukan peremakan atau memiliki KTP-el, namun KTP-el tidak kunjung didapatkan. Apabila didapat pun kebanyakan kasus menunjukkan bahwa terdapat kesalahan data dalam KTP-el tersebut. Meskipun demikian, informan SP juga menambahkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan bagi warga Baduy yang hendak membuat KTP-el. Sama halnya warga non-Baduy atau masyarakat pada umumnya, permohonan pembuatan KTP-el warga Baduy juga dilayani sebagaimana mestinya. 1.2. Tantangan dalam pembuatan KTP-el warga Baduy Warga Baduy menemui proses panjang untuk mendapatkan KTP-el. Meskipun sudah melakukan perekaman berkali-kali, KTP-el yang dibuat tidak dikunjung didapat. Pun apabila KTP- el sudah didapat, kolom agamanya kosong atau terisi dengan keterangan agama yang lain (bukan Sunda Wiwitan). Tantangan eksternal dalam hal buruknya manajemen data kependudukan serta birokrasi yang panjang mendorong munculnya tantangan internal pembuatan KTP-el dari warga 5
Baduy sendiri, misalnya hilangnya minat membuat KTP-el, merasa tidak membutuhkan, dan beranggapan percuma membuat KTP-el jika pada akhirnya ada kesalahan data sehingga tidak dapat digunakan. Seringkali mereka dianggap tidak beragama oleh masyarakat non-Baduy karena keterangan kolom agama di KTP-elnya yang kosong. Perasaan yang muncul dari adanya kondisi ini adalah sedih, malu, serta marah. Ada juga informan yang berusaha menyampaikan kondisi agama mereka - Sunda Wiwitan - yang belum diakui oleh negara. Namun tetap prasangka dan label 'tidak beragama', 'buronan' atau olok-olok masih sering mereka dapatkan. Terdapat penolakan KTP-el 'cacat' yang diterima warga Baduy - dikembalikan atau KTP-el diambil namun tidak digunakan. Dikarenakan program 'jemput bola' tidak membawa hasil yang diharapkan, beberapa warga Baduy yang merasa membutuhkan dan tetap memiliki niatan untuk membuat KTP-el lalu mengurusnya sendiri ke Disdukcapil. Tabel 1. Ringkasan Hasil Temuan Lapangan I (Kondisi Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan (KTP-el) Warga Baduy) 1.1. Pembuatan KTP-el warga Baduy a. Proses pembuatan KTP warga Baduy Dari sekitar 12.000 jiwa total warga Baduy Dalam dan Luar, hanya 1/4-nya (± 3.000 jiwa) saja yang telah memiliki KTP-el. Diperkirakan jumlah warga Baduy Dalam yang memiliki KTP-el juga kurang dari 100 orang. Ada program 'jemput bola' untuk warga Baduy yang belum melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Program ini pernah dilaksanakan tahun 2012, 2013, 2017, dan 2018 bertempat di Ciboleger. Masyarakat Baduy diundang hadir perekaman KTP-el, namun tidak dipaksakan (yang berminat dan merasa membutuhkan silakan datang). Tidak ada diskriminasi dalam layanan pembuatan KTP-el bagi warga Baduy. b. Persepsi warga Baduy terkait kepemilikan dan proses pembuatan KTP-el - Walaupun sudah melakukan perekaman, KTP-el warga Baduy tidak kunjung jadi - meskipun sudah ikut perekaman berkali-kali. Karena kondisi tersebut, beberapa warga Baduy ada yang berinisiatif mengurus KTP-elnya sendiri ke Disdukcapil di Rangkas (meminta surat pengantar dari desa dan kecamatan, melakukan perekaman di kecamatan (kalau berlum pernah direkam), lalu ke Rangkas mengambil KTP-el). - Ada KTP-el yang sudah keluar namun kolom agamanya kosong atau bertuliskan 'Islam'. Warga Baduy yang sedang pergi keluar sering ditanyakan identitas diri (KTP-elnya). Perasaan warga Baduy ada yang merasa malu, sedih, emosi dan marah karena dicemooh dan dianggap tidak punya agama. Ada yang sempat dianggap buronan juga. 6
Daripada menimbulkan kericuhan di masyarakat atau memang proses pencantuman Sunda Wiwitan itu sulit, sebagian kecil warga Baduy ada yang berpendapat 'tidak apa-apa Sunda Wiwitan tidak dicantumkan dalam KTP-el' karena pada hakikatnya keyakinan itu ada dalam diri - tidak sekedar tertulis/ada bukti fisik. 1.2. Tantangan dalam pembuatan KTP-el warga Baduy a. Tantangan eksternal Tantangan yang dimaksud di sini berasal dari rendahnya kualitas layanan publik dalam proses pembuatan KTP-el warga Baduy, antara lain: - Rumit dan lamanya birokrasi pembuatan KTP-el. Walaupun sudah melakukan perekaman beberapa kali namun KTP-el tidak kunjung didapatkan warga Baduy. Seringkali blanko di disdukcapil juga kosong. Inisiatif 'jemput bola' (perekaman KTP-el warga Baduy) dilakukan di waktu yang kurang tepat dan pendek (biasanya dari pukul 09.00-16.00 WIB). Sedangkan di jam-jam tersebut warga Baduy ada di ladang humanya dan baru pulang menjelang malam ketika kegiatan perekaman telah berakhir. Inisiatif ini juga tidak mampu menjangkau warga Baduy yang tinggal di kampung-kampung yang jauh dari Ciboleger.
Masalah manajemen data kependudukan yang tidak baik sehingga sering terjadi kesalahan data (kesalahan nama, foto, agama, dan alamat). Hal ini menyebabkan kebingungan diantara warga Baduy karena dalam satu keluarga keterangan agamanya bisa berbeda-beda (orang tuanya penghayat, anaknya Islam, dan sebagainya) atau warga Baduy yang sudah meninggal KTP-elnya keluar lagi sedangkan yang masih hidup KTP-elnya tidak kunjung didapat. b. Tantangan internal Tantangan-tantangan internal berikut sangat dipengaruhi oleh tantangan- tantangan eksternal. Hilangnya minat warga Baduy untuk membuat KTP-el karena KTP-el tidak kunjung keluar walaupun sudah ikut perekaman berkali-kali. Kalaupun keluar, sering terjadi kesalahan data dalam KTP-el tersebut. Tidak berminat membuat KTP-el karena tidak merasa membutuhkan. Ini terutama terjadi di warga Baduy Dalam karena sehari-hari mereka hanya pergi ke ladang, jarang pergi jauh ke luar Baduy, tidak berpikiran jauh ke depan, dan aturan adat. Hilangnya kepercayaan warga Baduy terhadap pemerintah. Pemerintah desa dianggap tidak becus mengurus kebutuhan KTP-el warga Baduy sedangkan pemerintah pusat dinilai tidak adil memperlakukan warga Baduy karena agama mereka tidak diakui negara. Warga Baduy tidak mengetahui informasi prosedur pembuatan KTP-el dan penyebaran informasi yang simpang siur. 7
2. Pencantuman Sunda Wiwitan dalam KTP-el Garis besar pemaparan temuan lapangan yang kedua ini juga fokus pada dua informasi utama, yaitu: 2.1. Preferensi dicantumkannya Sunda Wiwitan dalam KTP-el Pengetahuan terkait diakuinya penganut kepercayaan dalam KTP-el. Tidak semua warga Baduy mengetahui putusan MK 97/2016 tentang diakuinya penghayat kepercayaan. Selain itu proses/perjuangan beberapa tokoh dan warga Baduy supaya agama Sunda Wiwitan tercantum dalam KTP-el juga belum diketahui oleh semua warga Baduy. Terdapat kesadaran warga Baduy terhadap kondisi-kondisi eksternal di luar Baduy yang memengaruhi upaya sedang dilakukan sekarang (banyaknya masyarakat adat di Indonesia serta prosedur hukum legal yang perlu ditempuh). Beberapa upaya yang telah atau sedang diperjuangkan warga Baduy supaya Sunda Wiwitan tercantum dalam KTP-el, antara lain melakukan musyawarah baris kolot, sosialisasi pemerintah desa terkait informasi pembuatan KTP-el kepada warga Baduy, dan berjejaring dengan gerakan/koalisi masyarakat adat lainnya. Alasan mendukung Sunda Wiwitan dicantumkan dalam KTP-el. Pada bagian ini diketahui bahwa terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pilihan (preferensi) warga Baduy mendukung Sunda Wiwitan dicantumkan kembali ke dalam KTP-el: (1) bentuk pengakuan identitas Masyarakat Baduy dan penolakan atas bentuk diskriminasi, (2) adanya kesadaran identitas kultural Baduy dan agama Sunda Wiwitan mereka yang berbeda dari agama/kepercayaan lainnya, (3) arahan/pengaruh dari baris kolot yang menginginkan supaya di dalam KTP tetap yang tercantum adalah Sunda Wiwitan, (4) aduan dari warga Baduy, dan (5) minat warga Baduy untuk membuat KTP-el diperkirakan akan meningkat apabila Sunda Wiwitan kembali dicantumkan. 2.2. Manfaat dicantumkannya Sunda Wiwitan dan Kepemilikan KTP-el Selain beberapa alasan yang telah disebutkan sebelumnya, preferensi Masyarakat Baduy terhadap pencantuman Sunda Wiwitan dalam KTP-el juga dipengaruhi oleh beberapa manfaat praktis. Manfaat-manfaat yang dimaksud, yaitu: (a) Pengakuan identitas dan menghindari kerusuhan di masyarakat, (b) Mempermudah administrasi untuk pendaftaran harta benda yang dimiliki, (c) Mempermudah mobilisasi dan meringankan pekerjaan petugas desa, dan (d) Mempermudah administrasi untuk penerimaan bantuan. Motivasi atau alasan umum membuat atau tidak membuat KTP-el juga berbeda antara mereka yang membutuhkan KTP-el (utamanya warga Baduy Luar dan beberapa baris kolot maupun warga Baduy Dalam) dan bagi mereka yang tidak membuat KTP-el (terutama warga Baduy Dalam). 8
Tabel 2.2. Ringkasan Hasil Temuan Lapangan II (Preferensi Dicantumkannya Sunda Wiwitan dalam Kolom Agama KTP-el Baduy) 2.1. Preferensi dimasukannya Sunda Wiwitan dalam KTP-el a. Pengetahuan terkait diakuinya penganut kepercayaan dalam KTP-el
Informasi mengenai putusan MK November 2016 lalu tidak tersebar secara merata di antara warga Baduy. Ada yang mengetahui dengan jelas dan samar-samar (selintas saja) (utamanya tokoh adat dan warga Baduy Luar maupun Dalam yang dekat dengan pemerintahan desa/terlibat dalam upaya pencantuman kembali Sunda Wiwitan dalam KTP-el) juga tidak mengetahui informasi putusan MK tersebut (terutama warga Baduy Dalam). Beberapa warga Baduy menyadari kondisi eksternal di luar dirinya - upaya yang dilalui memerlukan proses panjang, terutama karena Indonesia memiliki banyak masyarakat adat. Beberapa warga Baduy juga sadar bahwa terdapat prosedur hukum legal yang harus dilalui supaya Sunda Wiwitan dapat diakui kembali. b. Alasan mendukung diakuinya Sunda Wiwitan supaya masuk dalam KTP-el Minat warga untuk membuat KTP-el diperkirakan akan meningkat apabila Sunda Wiwitan kembali dicantumkan, apalagi pada hakikatnya semua warga Baduy membutuhkan KTP. Ingin Sunda Wiwitan dicantumkan kembali seperti dulu (kebijakan daerah) dan merupakan bentuk pengakuan identitas warga Baduy.
Perlawanan terhadap perlakuan diskriminatif. - Kesadaran akan identitas kultural mereka sebagai orang Baduy dengan agamanya Sunda Wiwitan. Adanya aduan-aduan dari masyarakat terkait kondisi saat ini (pengalaman- pengalaman tiak mengenakan yang dialami warga Baduy). Terdapat arahan/pengaruh baris kolot. c. Upaya yang telah dilakukan Baduy supaya Sunda Wiwitan diakui dalam KTP-el - Musyawarah baris kolot (Baduy Dalam dan Baduy Luar) untuk menentukan sikap (tetap mendukung diakuinya Sunda Wiwitan). Sosialisasi pemerintah desa terkait informasi pembuatan KTP-el kepada warga Baduy. Berjejaring dengan gerakan/koalisi masyarakat adat lainnya di Indonesia untuk memperkuat perjuangan yang dilakukan. Apabila semua upaya pencantuman kembali Sunda Wiwitan dalam KTP-el tidak membuhkan hasil, lebih baik kolom agama KTP-el warga Baduy dikosongkan saja. 2.2. Manfaat kepemilikan KTP-el Baduy dan diakuinya Sunda Wiwitan Bagi yang membutuhkan KTP-el (utamanya warga Baduy Luar dan beberapa baris kolot maupun warga Baduy Dalam), manfaat kepemilikan KTP-el yaitu: a. Mempermudah administrasi untuk pendaftaran harta benda yang dimiliki 9
Diakuinya Sunda Wiwitan dan kepemilikan KTP-el secara umum akan meningkatkan kepercayaan diri Baduy untuk beraktivitas di ruang publik, misal menyertifikatkan tanah garapan. b. Mempermudah mobilisasi dan meringankan pekerjaan petugas desa Jika tidak memiliki KTP-el, warga Baduy harus membuat surat jalan dari pemerintah desa. Pengakuan Sunda Wiwitan dan pemilikan KTP-el mempermudah mobilisasi warga Baduy. c. Mempermudah administrasi untuk penerimaan bantuan Kepemilikan KTP-el dan diakuinya Sunda Wiwitan dinilai mempermudah masuknya bantuan-bantuan sosial yang dibutuhkan Baduy karena data penerima bantuan harus selalu ada. Sedangkan manfaat diakuinya Sunda Wiwitan dalam KTP-el, antara lain: a. Persamaan perlakuan (non-diskriminasi) Dengan diakuinya Sunda Wiwitan maka prasangka 'Baduy tidak punya agama' dapat diminimalisasi. Ketika menggunakan fasilitas publik, warga Baduy yang berpergian ke luar Baduy tidak lagi ditanyai identitas agamanya apabila Sunda Wiwitan sudah tercantum dalam KTP-el. b. Menghindari kerusuhan di masyarakat Pengakuan bahwa Sunda Wiwitan diakui negara menyebabkan potensi konflik/kerusuhan antara Baduy dengan warga non-Baduy berkurang. c. Mendukung kepercayaan diri warga Baduy untuk beraktivitas di ruang publik karena selama ini mereka sering merasa malu, sedih, emosi (marah), diolok- olok, dan tidak terima jika dicap tidak memiliki agama. Mereka juga pernah dicap sebagai buronan karena kosongnya kolom agam di KTP-elnya. - Bagi yang tidak membuat KTP-el (terutama warga Baduy Dalam), karena: a. Aktivitas sehari-harinya dapat terlaksana walau tidak memiliki KTP-el karena mereka lebih sering berpergian ke ladang, b. Aturan adat cenderung membatasi mobilitas mereka untuk berpergian ke luar Baduy sehingga KTP-el tidak terlalu dibutuhkan, dan c. Rendahnya minat untuk membuat KTP-el akibat kesalahan data yang kerap terjadi dan anggapan birokrasi yang panjang. Pada hakikatnya semua warga Baduy membutuhkan KTP-el. Pembahasan (Analisis) Bagian pembahasan ini berusaha menelaah hasil temuan lapangan beserta keterkaitannya dengan berbagai teori dan/atau konsep-konsep yang relevan sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh terkait hasil temuan lapangan dan mempermudah penarikan kesimpulan. Pembahasan difokuskan pada tiga bagian utama: 1. Kewarganegaraan dan hak Masyarakat Baduy sebagai bagian dari kelompok minoritas Negara masih belum mampu memenuhi hak-hak Masyarakat Baduy. Ironisnya hal ini termasuk pengabaian hak sipil seorang warga negara paling mendasar yaitu hak untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan sebagai warga negara. Kolom agama KTP-el 10
Masyarakat Baduy sempat dikosongkan (2013-2017) setelah sebelumnya agama yang mereka anut - Sunda Wiwitan - tercantum di dalam KTP. Kosongnya kolom agama KTP-el Baduy juga diikuti dengan beragam masalah lain yang menyertai kehidupan Masyarakat Baduy seperti, perasaan malu, marah, sedih, diolok-olok sebagai orang tidak beragama, dan pemberian label 'buronan' kepada warga Baduy oleh masyarakat non-adat yang tidak mengetahui upaya penegakan hak memeluk agama/kepercayaan yang sedang diperjuangkan Baduy saat ini. Kondisi yang dialami oleh Masyarakat Baduy terkait tercerabut hak sipil dan kebebasannya memeluk agama/kepercayaannya ini nyatanya sesuai dengan pernyataan Anam et al. (2016) bahwa masyarakat adat rentan mengalami ketereksklusian sosial dan stigmatisasi dari masyarakat karena ketiadaan pengakuan terhadap agama-agama minoritas. Kondisi berat yang dialami oleh Masyarakat Baduy karena agama tradisionalnya tidak diakui oleh negara sejatinya telah mencoreng amanat UUD 1945 yang menjamin perlindungan HAM bagi para anggota kelompok minoritas. Secara khusus, dapat dipahami bahwa tidak diakuinya agama Sunda Wiwitan dalam KTP-el tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menjamin hak seorang atau kelompok penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan. Eksklusivitas negara terhadap Masyarakat Baduy semakin kentara apabila meninjau upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara meratifikasi berbagai kovenan dan keterlibatannya dalam DUHAM. Kondisi Masyarakat Baduy yang terkungkung hak sipil dan politiknya ini sangat bertentangan dengan deklarasi 'hak menentukan nasib sendiri' yang merupakan bagian dari konvensi tersebut. Kondisi ini juga menyebabkan terbatasnya akses mereka terhadap layanan atau fasilitas publik. Hal ini menyiratkan bahwa selain menjadi bukti identitas, pemilikan KTP-el sejatinya juga mendukung partisipasi Masyarakat Baduy dalam ruang-ruang publik serta mendorong pemenuhan akses layanan publik bagi mereka. 2. Preferensi dicantumkannya Sunda Wiwitan dalam kolom agama di KTP-el Preferensi sendiri didefinisikan sebagai satu perangkat mental yang terdiri dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Mappiare, 1994). Memang ditemui adanya prasangka atau rasa takut masyarakat Baduy jika hanya mereka saja yang diakui agamanya, maka masyarakat adat lainnya dikhawatirkan akan iri dan menjadi bahan omongan diantara masyarakat adat lain. Pertimbangan ini mendorong munculnya preferensi diantara warga Baduy yaitu kalau hanya Baduy saja yang diakui, mendingan kolom agama di KTP-el dikosongkan saja. 11
Dari 10 orang informan warga Baduy (enam orang Baduy Luar (satu tokoh adat, tiga aparat pemerintahana Desa Kanekes, dan dua orang warga biasa) dan empat orang warga Baduy Dalam (dua orang tokoh adat dan dua orang warga biasa); diketahui bahwa semua informan (kesepuluhnya) menginginkan Sunda Wiwitan diakui kembali di dalam KTP - dengan alasan/motivasi mendukung yang beragam. Gambar 3. Kecenderungan preferensi dukungan informan terhadap pencantuman Sunda Wiwitan dalam KTP-el. Gambar 3. di atas menunjukan bagaimana kecenderungan preferensi dukungan informan terhadap pencantuman Sunda Wiwitan dalam KTP-el. Informan-informan kajian seluruhnya memang mendukung diakuinya Sunda Wiwitan dalam KTP. Namun ada dua kategori dukungan yang diberikan: (1) umumnya terdiri dari baris kolot, tokoh adat (terutama Baduy Dalam), dan rata- rata masyarakat Baduy Dalam. (2) kategori dua umumnya terdiri dari tokoh adat (terutama dari perkampungan Baduy Luar) serta rata-rata masyarakat Baduy Luar. Utamanya mereka merupakan pihak yang mendukung dan mengupayakan diakuinya Sunda Wiwitan dan 'Selam' Sunda Wiwitan dalam KTP-el. Di sisi lain preferensi Masyarakat Baduy terkait pencantuman Sunda Wiwitan dalam KTP- el juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) faktor kebudayaan, meliputi kebudayaan, sub-budaya, dan kelas sosial; (2) faktor sosial, meliputi kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status; (3) faktor pribadi, meliputi umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian dan konsep diri; dan (4) faktor psikologis, meliputi motivasi, persepsi, proses belajar, dan kepercayaan dan sikap (Setiadi, 2013). Beberapa faktor dan alasan 12
yang melatarbelakangi terbentuknya preferensi informan dapat dikelompokkan dalam tabel 3. di bawah ini: Tabel 3. Alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya preferensi informan mengenai dicantumkannya Sunda Wiwitan dalam KTP-el Faktor yang memengaruhi Alasan-alasan (konteks riil yang melatarbelakangi) Kebudayaan Kesadaran akan nilai dan identitas kultural Kebudayaan Bentuk pengakuan diskriminasi identitas dan melawan Kelas sosial Arahan tetua adat dan baris kolot Sosial Kelompok referensi Baris kolot mempengaruhi minat pembuatan KTP-el dan preferensi dicantumkannya Sunda Wiwitan Peran dan status Status tokoh adat yang dihormati dan dijadikan acuan dalam bertindak Pribadi Pekerjaan Menyertifikatkan tanah garapan Pemilikan KTP-el mempermudah mobilisasi Motivasi Kelangkapan administrasi untuk penerimaan bantuan Kelangkapan administrasi untuk penerimaan bantuan Menindaklanjuti aduan masyarakat Persepsi Kekecewaan terhadap negara dan pemerintah Psikologis Proses panjang yang harus dilalui karena kondisi Indonesia yang multicultural Kepercayaan Kepercayaan itu diyakini tidak sekedar tercantum di KTP Selama ada niat, urusan birokrasi bisa teratasi 3. Identitas kultural dan inklusi sosial bagi Masyarakat Baduy Gagasan mengenai 'identitas' erat kaitannya dengan konsep diri (selfconcept). Dalam konteks Masyarakat Baduy, identitas kultural muncul ketika dirasakan adanya diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak sipil dan politik mereka - dalam hal ini hak dasar untuk bebas memeluk agama/kepercayaan. Aspek pengetahuan yang merujuk pada persepsi atau kepercayaan bahwa ia merupakan masyarakat adat sangat jelas ditunjukan oleh Masyarakat Baduy. Meskipun dapat dikategorikan sebagai satu kemajuan pesat dalam penegakan HAM 13
masyarakat adat di Indonesia, namun diterbitakannya KTP-el dengan format baru - kolom agama diisi 'kepercayaan terhadap Tuhan YME' bagi masyarakat adat - dinilai masih belum mengakomodir kepentingan Masyarakat Baduy. Tidak semua warga Baduy sepakat dengan isian format kolom agama yang baru tersebut. Muncul pendapat yang tegas dari berbagai kalangan Masyarakat Baduy supaya tetap agama Sunda Wiwitan yang dicantumkan dalam KTP-el karena agama tersebut sudah diwariskan turun temurun. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat bahwa kalau sekadar kepercayaan saja, kepercayaan itu banyak dan nantinya tidak akan jelas. Masyarakat Baduy inginnya langsung ditulis 'Selam' Sunda Wiwitan atau Sunda Wiwitan saja. Ciri lain identitas kultural yang tidak kalah pentingya adalah perasaan positif atau negatif tentang masyarakat adat. Perasaan yang dimaksud ini menunjukan apakah orang memperoleh harga diri positif atau negatif dengan melihat diri sendiri sebagai masyarakat adat (Berry, 1993; dalam Odello,2012). Sayangnya bagi Masyarakat Baduy konsep diri yang dimaksud tersebut rentan mengalami goncangan atau gangguan. Hal ini masih bertalian dengan perilaku diskriminatif maupun stigma yang dilayangkan kepada Masyarakat Baduy sehingga mereka rawan terjerumus ke dalam eksklusi sosial. Seringkali Masyarakat Baduy dianggap tidak beragama oleh masyarakat non-Baduy karena keterangan kolom agama di KTP-elnya yang kosong. Perasaan yang muncul dari adanya kondisi ini adalah sedih, malu, serta marah. Ada juga informan yang berusaha menyampaikan kondisi agama mereka - Sunda Wiwitan - yang belum diakui oleh negara. Namun prasangka dan label 'tidak beragama', 'buronan' atau olok-olok masih sering mereka dapatkan. Sebelum beraktiviats dalam ruang-ruang dan aktivitas publik, berbagai stigma telah diberikan kepada mereka terlebih dahulu. Hal ini menjadi penghalang bagi mereka untuk mencapai kondisi inklusi sosial dan malah terjerembab dalam ketereksklusian secara sosial. segala diskriminasi dan stigma yang dihadapi Masyarakat Baduy juga berisiko merusak harga diri (self-esteem) mereka - sesuai studi yang menyatakan bahwa penghargaan diri yang rendah terjadi karena mereka tidak diberi dukungan emosional dan penerimaan sosial yang memadai (Carl Rogers, 1961; Santrock, 2008; dalam Maiaweng, 2011). Kesimpulan Berdasarkan paparan temuan lapangan pengabaian hak sipil warga negara paling beserta analisis menurut konsep/teori yang mendasar yaitu hak pengakuan identitas dan digunakan, diketahui bahwa negara masih mendapatkan hak-hak administrasi belum mampu memenuhi hak-hak kependudukan. Walaupun dijamin konstitusi, Masyarakat Baduy. Ironisnya hal ini termasuk nyatanya Sunda Wiwitan sebagai bagian 14
inheren dari identitas dan hak kultural Masyarakat Baduy tidak tercantum dalam KTP-el sehingga identitas agama mereka seolah kabur. Proses pemenuhan hak administrasi kependudukan Baduy ini dihadapkan dengan tantangan eksternal dan internal yang nyata. Padahal diakui bahwa pada hakikatnya KTP- el dibutuhkan semua warga Baduy untuk berbagai kepentingan, seperti menyertifikatkan tanah garapan hingga diperolehnya layanan kesehatan ketika sakit. Dari kajian kualitatif ini juga dapat disimpulkan pula bahwa informasi putusan MK 97/2016 tentang Penghayat Kepercayaan belum tersebar merata di antara Masyarakat Baduy. Saat ini kolom agama KTP-el warga Baduy kosong - tidak tercantum keterangan "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Berbagai respons muncul dari warga Baduy terkait kondisi ini, mayoritas kontra dan pada dasarnya menginginkan Sunda Wiwitan kembali dicantumkan dalam kolom agama KTP-el. Masyarakat Baduy terpaksa menerima KTP-el berkolom agama kosong tersebut. Hal itu membuat mereka rentan mengalami diskriminasi dan eksklusi sosial. Penerimaan Masyarakat Baduy saat ini akan KTP-el juga lebih karena kebutuhan pemenuhan layanan dasar dan kelengkapan administrasi penerimaan bantuan. Jelas 15 situasi ini bukanlah situasi yang diinginkan oleh sebagian besar Masyarakat Baduy. Pencantuman identitas sebagai penghayat Sunda Wiwitan memiliki manfaat yang spesifik dibandingkan dengan pencantuman "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", kolom agama dikosongkan, atau dicantumkannya 'Islam' dalam kolom agama KTP-el mereka. Diakuinya Sunda Wiwitan maka masyarakat Baduy diakui identitasnya, mempermudah penerimaan bantuan sosial, terbentuknya keharmonisan sosial antara Baduy dengan non-Baduy, dan Masyarakat Baduy merasa lebih aman ketika melakukan perjalanan ke luar Baduy sebab mereka memiliki KTP bertuliskan Sunda Wiwitan - meskipun jumlah pemegang KTP saat itu tidak diketahui. Pengakuan Sunda Wiwitan sebagai identitas dan latar belakang sosial budaya warga Baduy juga membantu partisipasi mereka di ruang publik - karena banyaknya berbagai aktivitas sosial ekonomi yang membutuhkan KTP sebagai identitas diri - misalnya menyertifikatkan tanah garapannya. Manfaat-manfaat tersebut dulu sudah pernah dirasakan oleh Masyarakat Baduy ketika Sunda Wiwitan tercantum secara resmi sebagai salah satu kepercayaan spesifik di KTP warga Baduy.
Rekomendasi Berdasarkan hasil temuan lapangan dan pembahasan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan terkait pemenuhan hak administrasi kependudukan (KTP-el) warga Baduy serta upaya dicantumkannya Sunda Wiwitan dalam KTP-el. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diuraikan seperti di bawah ini: a. Rekomendasi bagi Masyarakat Baduy Diantara warga Baduy telah muncul kesadaran bahwa proses menuju pengakuan Sunda Wiwitan memerlukan proses yang panjang oleh karena itu mereka terpaksa menerima KTP- el berkolom agama kosong tersebut. Namun kesalahpahaman bisa saja muncul diantara warga-warga Baduy yang tidak terinformasi dengan proses memperjuangkan dicantumkannya Sunda Wiwitan ini. Oleh karena itu rekomendasi yang dapat diajukan adalah dilakukannya pemberitahuan kepada warga Baduy terkait proses perbaikan pengakuan identitas berdasarkan agama yang tengah dilakukan oleh organisasi-organisasi terkait. Warga Baduy dianjurkan untuk sementara menerima dan memanfaatkan kolom agamanya yang kosong atau bertuliskan 'penghayat' sembari menunggu hasil dari proses pengakuan identitas agama yang kini masih diperjuangkan tersebut. b. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Diketahui bahwa pembuatan KTP-el warga Baduy melalui proses yang lama dan rumit. Walaupun sudah melakukan perekaman beberapa kali namun KTP-el tidak kunjung didapatkan warga Baduy. Permasalahan lain yang ditemui di lapangan yaitu inisiatif 'jemput bola' ternyata tidak efektif dan blanko di Disdukcapil juga sering kosong. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan terkait hal ini antara lain: Kegiatan 'jemput bola' perekaman KTP-el yang dilakukan di Ciboleger harusnya menyesuaikan dengan aktivitas sehari-hari warga Baduy. Perekaman KTP-el tersebut dapat dibuka hingga malam hari atau lebih lama (berhari-hari sesuai kebutuhan) sebab warga Baduy sering beraktivitas di ladang hingga malam atau ada kegiatan adat yang harus dihadiri. Pemerintah Desa (Pemdes) Kanekes dapat dipinjamkan alat perekaman KTP-el serta diajarkan bagaimana cara mengoperasikan sistem juga manajemen data kependudukannya. Hal ini ditujukan supaya Pemdes Kanekes dapat mengoptimalkan layanan administrasi kependudukannya. Dipinjamkannya alat perekaman KTP-el kepada pemdes sebelumnya telah dilakukan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat serta berhasil meningkatkan jumlah masyarakat sekitar yang membuat dan memiliki KTP-el. 16
Inisiatif 'jemput bola' dapat dilakukan di kampung-kampung Baduy yang jauh dari Ciboleger. Sebelumnya warga Baduy yang tinggal di kampung-kampung yang jauh lokasinya dari Ciboleger terkendala waktu, jarak, dan biaya untuk melakukan perekaman KTP-el. Oleh karena itu perekaman KTP-el juga dapat dilakukan dengan mendatangi kampung-kampung tersebut. Ketiadaan listrik untuk mengoperasikan alat perekaman KTP-el dapat diatasi dengan membawa genset listrik ke lokasi. Perekaman KTP-el dapat dilakukan berbarengan dengan 'Seba Baduy'. Pemda Lebak dapat memfasilitasi layanan publik dalam hal perekaman KTP-el bertepatan dengan kegiatan 'Seba Baduy'. Meskipun merupakan acara adat namun warga Baduy mengkonfirmasi bahwa hal tersebut sangat mungkin dilakukan. Referensi Anam, C., Felani, M., Nurkhoiron, M., Aji, N., Firmansyah, N., Arianingtyas, R., ... Abidin, Z. (2016). Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal). Jakarta: Kominisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kolom Agama KTP Warga Baduy Diisi Penganut Kepercayaan. (2019, 13 Maret). CNN Indonesia. Diakses dari Maiaweng, Peniel. (2011). Korelasi harga diri dan penerimaan sosial terhadap kepribadian yang sehat pada mahasiswa STT Jaffray Makassar. Jurnal Jaffray, 9(1): 1-24. Mappiare, A. (1994). Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan. Surabaya: Usana Offsetprinting. Odello, Marco. (2012). Indigenous peoples' rights and cultural identity in the inter-American context. The International Journal of Human Rights, Vol.16:1, 25-50. Setiadi, N.J. (2013). Perilaku Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group. Siswadi, Anwar dan Persada, Syailendra. (2019). Pemerintah Bandung Terbitkan KTP Pertama untuk Penghayat. Diakses pada 19 Juni 2019: Suryana, Mansyur. (2019). Kolom Agama KTP Warga Badui Diisi Penganut Kepercayaan. Diakses pada 19 Juni 2019: diisi-penganut-kepercayaan Syaiful, N. Hamiddani. (2013). Merebut Kewarganegaraan Inklusif. Yogyakarta: Research Center for Politics and Governance. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 17