TAHUN 2021 LKJiP DINAS LINGKUNGAN HIDUP LKjIP Dinas Lingkungan Hidup TAHUN 2021
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan atas penggunaan anggaran adalah dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai disamping sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.. Pertanggungjawaban kepada publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan keberhasilan/kegagalan kinerja instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Upaya untuk menilai keberhasilan/kegagalan kinerja yang telah dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto nomor 108 Tahun 2020 telah melakukan pengukuran terhadap kinerjanya selama satu tahun anggaran yang dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 1
1. Landasan Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata carapengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata carapenyusunan rencana pembangunan nasional. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran kontribusi capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran sesuai dengan penetapan indikator sasaran. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 2
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto adalah a. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. b. Sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan B. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto didukung 88 orang pegawai yang meliputi 1 Kepala Dinas, 11 orang di Sekretariat, 7 orang di Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup (PPLH), 15 orang di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pertamanan (PLHP) dan 54 orang di Bidang Kebersihan. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 3
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 4
2. Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tugas pokok dan fungsi DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 77 Tahun 2016 memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup. b. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Fasilitasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ; b. Fasilitasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) ; c. d. e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ; Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) ; Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan f. pemeliharaan ruang terbuka hijau ; Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ; g. Perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B-3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ; h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B-3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ; LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 5
i. Penetapan Pengakuan dan peningkatan kapasitas keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; j. Penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup; pendidikan, pelatihan, dan k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH; l. Pengelolaan sampah ; m. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kebersihan n. o. dan keindahan kota ; Pemberian pertimbangan atas Penerbitan izin pendaurulangan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ; Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah sampah/pengolahan p. yang diselenggarakan oleh pihak swasta ; Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, tangga, rumah q. perlengkapan, dan kearsipan ; Pelaksanaan Standar pelayanan Publik (SPP) dan r. Standar Operasional Prosedur (SOP) ; Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; dan s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPD Seperti yang tertuang pada Review Rencana Strategis DInas Lingkungan Hidup Kota MojokertoTahun 2018-2023 bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, DInas Lingkungan Hidup telah melaksanakan upaya peningkatan cakupan layanan persampahan, peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 6
Dinas Lingkungan Hidup selaku SKPD teknis di Pemerintah Kota Mojokerto yang mempunyai peran penting dalam pencapaian Misi keempat Kepala Daerah yaitu Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 1. Rendahnya kualitas air 2. Masih rendahnya indeks kualitas lahan 3. Terbatasnya daya tampung sampah di TPA LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto 2018-2023 merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui perbaikan- perbaikan sistematika dan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Bagi Dinas Lingkungan Hidup rencana strategis ini berguna untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Lingkungan Hidup di Kota Mojokerto yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup di Kota Mojokerto dapat dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lingkungan Hidup di Kota Mojokerto dalam upaya pencapaian visi dan misi Walikota Mojokerto serta tujuan organisasi. 2.1.1. Visi dan Misi a. Visi Visi Pemerintah Kota Mojokerto adalah "Mewujudkan Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur, Sejahtera dan Bermartabat" LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 8
b. Misi Misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas dan memberikan arah dan tujuanyang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap Program yang akandilaksanakan, maka ditetapkan 7 Misi (Misi Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2018-2023). DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dalam mewujudkan visi Pemerintah Kota Mojokerto mengacu dan mendukung misi keempat. Misi keempat Pemerintah Kota Mojokerto adalah Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan, dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah. Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kota Mojokerto yang telahditetapkan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah menetapkan Tujuan Organisasi DInas Lingkungan Hidup. 2.1.2 Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Adapun Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, yaitu : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 9
b. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Sasaran juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, dapat diukur dan dapat dicapai serta saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto adalah : "Meningkatnya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat dan nyaman". Tabel 2.1 Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan, dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat dan nyaman 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Prosentase pengelolaan sampah 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 10
Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dokumen penetapan kinerja / perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan dokumen / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 11
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tahun 2021 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN ( Rp. ) Meningkatnya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat dan nyaman Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 57,79 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 283.650.519 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 283.650.519 139.747.436 143.903.083 6.410.430.865 6.410.430.865 6.410.430.865 111.755.964 111.755.964 111.755.964 LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 12
Prosentase sampah yang dikelola 97,45% PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 46.784.828 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 46.784.828 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 46.784.828 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 277.081.518 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 277.081.518 Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 277.081.518 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.352.854.318 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.352.854.318 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 3.352.854.318 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.350.940.635 Kegiatan Pengelolaan Sampah 5.350.940.635 Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 390.212.009 Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 3.810.220.227 1.150.508.399 LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2021. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan dokumen Rencana Strategis DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan memuat target indikator kinerja utama. Pengukuran Tingkat capaian kinerja DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, diperoleh hasil kinerja DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dengan rincian seperti pada tabel 3.1 dibawah ini: A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1) Target (2) TAHUN 2021 Realisasi (3) Capaian (4)=(3/2X100) 1 Meningkatnya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat dan nyaman 1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdiri dari : Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan 1.2 Prosentase sampah yang 57,79 50,06 81,55 27,13 97,45% 58,08 51 81,38 27,16 97,51% 100,50% 100,06% dikelola LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 14
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 Analisis pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran). Dalam analisis ini juga akan diuraikan hambatan-hambatan ataupermasalahan-permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan sertalangkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambahan tersebut. 1. Tujuan Strategis adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat dan nyaman Pada sasaran strategis ini terdapat 3 indikator kinerja yang telah diukur dengan rumusan tertentu. Adapun capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini : Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1 Tahun 2018-2021 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN 2018 REALISASI 2019 2020 TARGET (2) 1 Meningkatnya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat dan nyaman (1) (3) (6) TAHUN 2021 REALIS ASI (7) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 80,57 57,73 57,79 58,08 1.1 Indeks Kualitas Air 50,95 50 50,06 51 1.2 1.3 Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan 80,57 64,46 81,46 27,11 81,55 27,13 81,38 27,16 LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 15 CAPAIAN (8) 100,50% 101,88% 99,79% 100,10%
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat diinterpretasikan melalui suatu nilai indeks. Indeks atau indicator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi, sehingga menjadi bentuk yang paling mudah untuk dipahami esensinya.IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Nilai IKLH digunakan untuk memperbaiki kualitas/mutu lingkungan hidup tiap kabupaten/kota pada waktu tertentu. Perhitungan IKLH dengan rumus : IKLH= (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Predikat Nilai IKLH : NILAI IKLH KATEGORI 90 -100 Sangat Baik 70 - 89,9 Baik 50 - 69,9 Sedang 25 - 49,9 Buruk 0 - 24,9 Sangat Buruk Dari Hasil perhitungan tersebut, maka IKLH Kota Mojokerto tahun 2021 berada pada posisi SEDANG karena angka IKLH yang diperoleh berada pada rentang 50-69,9 yaitu sebesar 58,08. Berikut adalah ringkasan nilai IKLH Kota Mojokerto : URAIAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 IKA 50 51 IKU 81,46 81,38 IKL 27,11 27,13 IKLH 57,73 58,08 LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 16
Indikator 1.1 : Indeks Kualitas Air (IKA) Perhitungan indeks untuk Indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran. Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (KLH RI, hal 7, 2013). Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dimana pedoman ini juga mengatur tata cara perhitungan IPA. Kinerja pemantauan kualitas air melalui pemantauan kualitas air pada air limbah industri (inlet dan outlet) dilakukan pada 20 (dua puluh) titik lokasi industri dan pemantauan tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada musim penghuna (Bulan April) dan musim kemarau (Bulan Juli) dengan memperhitungkan 20 konsentrasi parameter yaitu Ph, DO, BOD, COD, TDS, TSS, NH3-N, NO3-N, T-P, Fecal Coliform, SUhu, Total Coliform, Minyak Lemak, Deterjen, Fenol, CO, NO, Zn, Hg, Fe. untuk mengetahui kondisi kualitas air limbah industri di wilayah Kota Mojokerto. Lokasi pengambilan tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Sungai Brangkal (Jembatan Balongcangkring) 2. Sungai Ngotok ( Jembatan Pulorejo, Jembatan Rejoto) 3. Sungai Brantas Jembatan Gajahmada, Depan PDAM) ( Jembatan Lespadangan, 4. Sungai Cemporat ( Jembatan R. Wijaya) 5. Sungai Ngrayung ( Sebelah BPS) 6. Sungai Sadar (Gunung Gedangan) LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 17
7. Avaour Pulo (Sebelah Hutan Kota) 𝑰𝑷𝒋 = √(𝑪𝒊/𝑳𝒊𝒋) 𝟐 𝑴 +(𝑪𝒊/𝑳𝒊𝒋) 𝟐 𝟐 𝑨 Keterangan : IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) Dari hasil perhitungan tersebut didapat angka 51 (SEDANG) dari target 50,06 atau dengan kata lain prosentase capaiannya sebesar 101,88%. Adapun Predikat Nilai Indeks Kualitas Air adalah sebagai berikut : NILAI KATEGORI 70 ≥ IKA ≥ 65 Sangat Baik 65 ≥ IKA ≥ 60 Baik 60 ≥ IKA ≥ 55 Cukup Baik 55 ≥ IKA ≥ 50 Sedang 50 ≥ IKA ≥ 30 Buruk 30 ≥ IKA ≥ 10 Sangat Buruk Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, Indeks Kualitas Air Kota Mojokerto mengalami kenaikan yaitu dari nilai 50 menjadi 51. Hal tersebut dikarenakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemantauan limbah air baik untuk pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dilakukan secara rutin dan terjadwal. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 18
Sedangkan untuk realisasi anggaran, DLH mampu melakukan efisiensi sebesar 17,5% dari anggaran sebesar Rp. 298.288.288,- dan Realisasi sebesar Rp. 245.946.850,- atau sebesar 82,5%. URAIAN ANGGARAN REALISASI PROSENTASE Sub Kegiatan Koordinasi, 139.747.436,- 132.816.350,- 95,04% Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 111.755.964,- 92.580.500,- 82,84% Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan 46.784.828,- 20.550.000,- 43,92% Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota JUMLAH 298.288.228,- 245.946.850,- 82,5% INDIKATOR SASARAN/TUJUAN TARGET CAPAIAN PROSENTASE Indeks Kualitas Air (IKA) 50,06 51 (SEDANG) 101,88% Walaupun DLH mampu melakukan efisiensi anggaran tetapi outputnya tercapai lebih dari 100% hal ini dikarenakan setiap bulan DLH melakukan monev usaha dan/atau kegiatan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 46 usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan jumlah SDM yang melakukan pengawasan adalah 6 orang dengan pembagian wilayah kerja 2 orang pada 1 usaha dan/atau kegiatan ( minimal sebulan DLH mampu melakukan monev sebanyak 5 usaha dan/atau kegiatan). Sehingga dengan adanya monev tersebut, pelaku usaha dan/atau kegiatan memiliki ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan air limbah yang akan bermuara ke sungai. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 19
Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto tahun 2022 adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang Peraturan Lingkungan Hidup khususnya untuk mengurangi pencemaran air. Indikator 1.2 : Indeks Kualitas Udara Sasaran strategis 1 adalah meningkatnya Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dengan indikator Indeks Kualitas Udara. Indeks Kualitas Udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Saat ini Indeks Standar Kualitas Udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Dalam keputusan tersebut yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diantaranya bahwa untuk memberikan kemudahan dari keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara perlu disusun Indeks Standar Pencemar Udara. Rentang Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagai berikut : KATEGORI RENTANG PENJELASAN Baik 0-50 Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi Kesehatan manusia atau hewan dan tidak LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 20
berpengaruh pada tumbuhan, bangunan atau nilai estetika. Sedang 51-100 Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada Kesehatan manusia atauapun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitive dan nilai estetika Tidak Sehat 101-199 Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitive atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika Sangat 200- 299 Tingkat kualitas udara yang dapat Tidak Sehat merugikan Kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar Berbahaya 300 - lebih Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan Kesehatan yang serius. Data Indeks Standar Pencemar Udara diperoleh dari pengoperasian Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis. Sedangkan Parameter Indeks Standar Pencemar Udara meliputi : a.Partikulat b. Karbondioksida c. Sulfur dioksida d. Nitrogen dioksida e. Ozon Indeks Kualitas Udara (IKU) = 100 - 50 x (Ieu-0,1) 0,9 Keterangan : PU = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2 LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 21
PU = Indeks Pencemar Udara Klasifikasi nilai IKU sesuai kategori nilai berikut : INDEKS KUALITAS UDARA Sangat Baik x > 90 Baik 70 < x ≤ 90 Cukup 50 ≤ x ≤ 70 Kurang 30 ≤ x < 50 Sangat Kurang X < 30 Berdasarkan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 adalah sebesar 81,55 dan tercapai sebesar 81,38 ( Baik ), sedangkan untuk tahun 2020 adalah 81,46 (Cukup baik). Pemantauan kualitas udara dilakukan melalui metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 (empat) lokasi dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu area transportasi (jl.gajahmada), industry (jl.pahlawan), area perumahan (jl.semeru) dan perkantoran (jl.suromulang). Indeks Kualitas Udara (IKU) tidak mencapai target dikarenakan pertumbuhan kendaraan semakin meningkat dan konsumsi energi yang menyebabkan kadar emisi mengalami peningkatan juga. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 22
URAIAN ANGGARAN REALISASI PROSENTASE Sub Kegiatan Koordinasi, 139.747.436,- 132.816.350,- 95,04% Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 111.755.964,- 92.580.500,- 82,84% Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan 46.784.828,- 20.550.000,- 43,92% Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota JUMLAH 298.288.228,- 245.946.850,- 82,5% INDIKATOR SASARAN/TUJUAN TARGET CAPAIAN PROSENTASE Indeks Kualitas Udara (IKU) 81,55 81,38 (BAIK) 99,79% Sedangkan untuk realisasi anggaran, DLH mampu melakukan efisiensi sebesar 17,5% dari anggaran sebesar Rp. 298.288.288,- dan Realisasi sebesar Rp. 245.946.850,- atau sebesar 82,5%. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto juga mendapat bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara berupa passive sampler yang terpasang pada 4 (empat) titik sehingga dapat membantu efisiensi biaya uji udara. Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah Melakukan Pemantauan Kualitas Udara lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun sebagai upaya untuk mengantisipasi pencemaran udara baik pada musim kemarau maupun musim hujan. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 23
Indikator 1.3. Indeks Kualitas Lahan Berdasarkan SNI 7645-2010, Tutupan Lahan diartikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengukuran, aktifitas dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan ataupun perawatan pada areal tersebut. Perhitungan indeks merupakan perbandingan luas hutan dibandingkan luas wilayah administrative. Angka yang diwajibkan adalah 30% berdasarkan UU 41/99 Kehutanan. Sedangkan di Kota Mojokerto sendiri prosentase luas RTH : Luas Kota sendiri adalah masih 3% yaitu 0,68 km² : 20,21 km². Perhitungan Indeks Kualitas Lahan di Kota Mojokerto didasarkan pada luasan komponen tutupan lahan. Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021 meliputi Taman, Hutan Kota dan Taman Kehati, beda halnya dengan komponen di tahun 2019 yang meliputi kebun, lahan kosong, RTH dan pertanian. Perhitungan nilai Indeks Kualitas Lahan di wilayah Kota Mojokerto menggunakan tutupan non hutan yang terdiri dari : a. Luas RTH (Taman Kota, Hutan Kota, taman Kehati) sebesar 6,2 Ha atau 0,062357 Km², b. Sempadan sungai sebesar 61,8 Ha atau 0,618 km², c. Sehingga Luas lahan Kota Mojokerto adalah sebesar 68,04 Ha atau 0,680357 Km². Dari hasil perhitungan tersebut didapat IKL Kota Mojokerto sebesar 27,16 dari target sebesar 27,13 atau prosentase capaian sebesar 100,11%. Kondisi Tutupan Hutan di Kota Mojokerto berdasarkan indkes kualitas lahan termasuk kategori WASPADA. Kategori IKL adalah sebagai berikut : LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 24
NILAI IKL KATEGORI IKL > 80 Sangat Baik 70 < IKL ≤ 80 Baik 60 < IKL ≤ 70 Cukup Baik 50 < IKL ≤ 60 Kurang Baik 40 < IKL ≤ 50 Sangat Kurang Baik 30 < IKL ≤ 40 Waspada Rumus Indeks Kualitas Lahan : IKL= 100 - (LTL -DKK) x 100 x 50 LW 54,3 Pencapaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu : URAIAN ANGGARAN REALISASI PROSENTASE Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang 6.410.430.865,- 3.051.456.764,- 47,60% Terbuka Hijau (RTH) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana 3.352.854.318,- 1.431.662.521,- 42,70% Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pendampingan 277.081.518,- 162.578.000,- 58,68% Gerakan peduli Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Koordinasi, 143.903.083,- 127.220.900,- 88,41% Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim JUMLAH 10.184.269.784,- 4.772.918.185,- 46,87% INDIKATOR SASARAN/TUJUAN TARGET CAPAIAN PROSENTASE Indeks Kualitas Lahan (IKL) 27,13 27,16 100,10% (WASPADA) LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 25
Prosentase realisasi anggaran untuk 4 (empat) sub kegiatan diatas masih dibawah 50%. Output belum tercapai yaitu pada rehabilitasi alun-alun Kota Mojokerto dan Pembangunan Taman Budaya masih belum rampung, dikarenakan : 1. Proses pelaksanaan pembangunan fisik rehabilitasi taman alun-alun Kota Mojokerto terkendala putus kontrak dengan Penyedia Jasa. 2. Penyedia Pembangunan Taman Budaya kurang qualified sehingga proses pembangunannya terlambat dari SPK. Walaupun realisasi anggarannya masih dibawah 50% akan tetapi capaian kinerja nya sudah melampaui target yaitu sebesar 100,10%. Hal ini dikarenakan DInas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto melakukan pendataan luas taman ke semua sekolah yang ada di Kota Mojokerto, sehingga dapat menambah luasan RTH Kota Mojokerto. Rencana yang akan dilakukan di tahun 2022 adalah dengan melakukan pendataan luas taman pada instansi dan Lembaga lainnya serta melanjutkan pembangunan Taman Budaya agar luasan RTH di Kota Mojokerto menjadi bertambah. 2. Prosentase Sampah yang dikelola Pada sasaran strategis ini terdapat 1 indikator kinerja yang telah diukur dengan rumusan tertentu. Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini : Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 Tahun 2018-2021 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN REALISASI TAHUN 2021 2018 2019 2020 TARGET REALISASI CAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.4 Prosentase sampah yang dikelola 96,8% 96,02% 97,04% 97,45% 97,51% 100,06% LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 26
Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industry maupun domestic (rumah tangga). Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap Kesehatan, lingkungan atau estetika. Berdasarkan Peraturan Presiden No 17 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Walikota Mojokerto No 39 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Mojokerto dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, maka telah ditetapkan target Pengurangan Sampah sebesar 20%, Penanganan Sampah sebesar 80% dan Pengelolaan Sampah sebesar 99,73%. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa Pengurangan Sampah dapat dilakukan melalui Pembatasan timbulan sampah, Pendaur ulang sampah, Pemanfaatan Kembali sampah. Sedangkan untuk Penanganan Sampah dapat dilakukan melalui Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir. Rumus Sampah yang dikelola = pengurangan sampah + penanganan sampah Prosentase Sampah yang dikelola = Prosentase pengurangan sampah + prosentase penanganan sampah LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 27
Penghitungan rumus tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya Sampah Rumah Tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2021, prosentase pengelolaan sampah sudah mencapai target yaitu sebesar 97,51% dari target 97,45% atau prosentase capaian kinerja sebesar 100,06%. Yang menjadi penyebab target tercapai yaitu : 1. Mengoptimalkan kinerja yang ada pada TPS3R dan TPS serta Bank Sampah untuk membantu pemilahan, pendaurulangan sampah ataupun pemanfaatan kembali sampah melalui proses pengolahan sampah 3R yaitu Reuse, Reduce, Recycle. 2. Menambah Bank Sampah di Kota Mojokerto dari 146 unit menjadi 153 unit. 3. Jumlah sampah yang dikelola mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic covid ditahun 2020. Jumlah sampah yang dikelola sebagai berikut : a. Pemilahan TPS 3R Tahun 2020 = 0,61 ton/hari dan Tahun 2021 = 0,72 ton/hari b. Pemilahan sampah yang ada di pelapak, untuk tahun 2020 = 2,2 ton/hari dan Tahun 2021 = 6,05 ton/hari. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 28
URAIAN ANGGARAN REALISASI PROSENTASE Sub Kegiatan Penanganan 390.212.009,- 298.768.100,- 76,57% Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Peran 3.810.220.227,- 3.789.949.300,- 99,47% Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Koordinasi dan 1.150.508.399,- 936.721.700,- 81,42% Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan JUMLAH 5.350.940.635,- 5.025.439.100,- 93,92% INDIKATOR SASARAN/TUJUAN TARGET CAPAIAN PROSENTASE Prosentase sampah yang dikelola 97,45% 97,51% 100,06% Jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran, maka prosentase capaiannya kurang dari 100% atau sebesar 93,92% sehingga dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 6,08%. Disamping itu terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang mendukung tercapainya indicator Prosentase sampah yag dikelola, sebagaimana tersebut pada table diatas. Dari 3 (tiga) sub kegiatan tersebut ada 1 (satu) sub kegiatan yang prosentase realisasi anggarannya dibawah 80% dikarenakan Proses tukar guling masih dalam tahap kajian penilaian KJPP sehingga honorarium Tim Ruishlag tidak dapat direalisasikan. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 29
Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2022 adalah : 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengurangan sampah plastik dan pemilahan sampah. 2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan Budidaya Magot tahun 2021 sebagai alternative solusi menngurangi sampah organic. 3. Melanjutkan proses Tukar Guling Tanah TPA. 4. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kendaraan operasional persampahan agar proses pengangkutan sampah ke TPA tidak ada masalah. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 30
C. REALISASI ANGGARAN Untuk merealisasikan dan mencapai target-target sasaran melalui pencapaian target indikator kinerja utama menggunakan anggaran dana dengan gambaran sebagai berikut : Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tahun 2021 No NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DANA DPA- SKPD Realisasi ( Rp. ) ( Rp. ) 1 3 4 5 1 1,1 1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.348.339.169 9.929.818 2.901.818 11.345.716.679 9.460.000 2.860.000 1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.028.000 6.600.000 1,2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.975.746.201 8.327.535.597 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.803.655.001 8.155.909.097 1.2.2 1.2.3 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 169.080.000 3.011.200 169.060.000 2.566.500 1,3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.979.854 73.817.000 1.3.1 Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 90.979.854 73.817.000 1,4 Kegiatan administrasi umum perangkat daerah 326.055.146 301.419.556 1.4.1 1.4.2 Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.362.100 37.147.229 6.357.900 33.685.130 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.491.891 5.486.200 1,5 1,6 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 57.995.836 24.999.999 194.058.091 182.395.592 182.395.592 1.441.620.858 46.188.800 19.440.000 190.261.526 171.524.800 171.524.800 1.155.067.094 1.6.1 Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 330.746.000 162.955.000 LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 31 ( % ) 6 85,00% 95,27% 98,56% 93,91% 83,48% 83,19% 99,99% 85,23% 81,14% 81,14% 92,44% 99,93% 90,68% 99,90% 79,64% 77,76% 98,04% 94,04% 94,04% 80,12% 49,27%
1.6.2 Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1.6.3 Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1,7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 122.641.568 97.704.650 988.233.290 894.407.444 1.321.611.700 1.306.892.632 1.180.035.200 1.175.690.500 20.350.000 20.350.000 121.226.500 110.852.132 283.650.519 260.037.250 283.650.519 260.037.250 139.747.436 132.816.350 143.903.083 127.220.900 6.410.430.865 3.051.456.764 6.410.430.865 3.051.456.764 6.410.430.865 3.051.456.764 111.755.964 92.580.500 111.755.964 92.580.500 111.755.964 92.580.500 46.784.828 20.550.000 46.784.828 20.550.000 46.784.828 20.550.000 277.081.518 162.578.000 277.081.518 162.578.000 277.081.518 162.578.000 5.350.940.635 5.025.439.100 5.350.940.635 5.025.439.100 390.212.009 298.768.100 3.810.220.227 3.789.949.300 LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 32 79,67% 90,51% 98,89% 99,63% 100,00% 91,44% 91,68% 91,68% 95,04% 88,41% 47,60% 47,60% 47,60% 82,84% 82,84% 82,84% 43,92% 43,92% 43,92% 58,68% 58,68% 58,68% 93,92% 93,92% 76,57% 99,47%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 1.150.508.399 936.721.700 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.352.854.318 1.431.662.521 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 3.352.854.318 3.352.854.318 1.431.662.521 1.431.662.521 JUMLAH TOTAL 29.181.837.816 21.390.020.814,00 Jumlah anggaran belanja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto tahun 2021 adalah sebesar Rp. 29.181.837.816,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.390.020.814,57 atau 73,30% (rincian sebagai berikut) : ANGGARAN PROSENTASE URAIAN (Rp) REALISASI (Rp) (%) Belanja Pegawai 10.131.555.001,- 8.441.219.097,- 83,32% Belanja Barang dan 10.954.273.249,- 9.883.116.682,- 90,22% Jasa Belanja Modal 8.096.009.566,- 3.065.685.034,57 37,87% JUMLAH 29.181.837.816,- 21.390.020.813,57 73,30% Jika dilihat dari uraian tersebut diatas maka sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 7.791.817.002,-. Jika dilihat dari table diatas maka prosentase belanja paling sedikit adalah Belanja Modal yaitu sebesar 37,87% yang berasal dari Pembangunan Taman Budaya dan Rehabilitasi Alun-alun Kota Mojokerto. Hal tersebut dikarenakan : 1. Proses pelaksanaan pembangunan fisik rehabilitasi taman alun-alun Kota Mojokerto terkendala putus kontrak dengan Penyedia Jasa. 2. Penyedia Pembangunan Taman Budaya kurang qualified sehingga proses pembangunannya terlambat dari SPK. Akan tetapi untuk tahun 2022, Proses pembangunan akan dilanjutkan dan Pembayaran akan dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2022 (PAK TA.2022) LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 33 81,42% 42,70% 42,70% 42,70% 73,30%
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN (1) Target (2) Reali sasi (3) Prsent ase (4) TAHUN 2021 Program (5) 1 Meningkatnya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat dan nyaman 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 57,79 58,08 100,50 % 1. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH 2. Pengelolaan 1.1 Indeks Kualitas Air 50,06 51 Keanekaragaman Hayati 1.2 1.3 Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan 81,55 27,13 81,38 27,16 3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan untuk Lingkungan Hidup Masyarakat 6. Pengelolaan Daerah 5. Peningkatan Keuangan 2. Prosentase sampah yang dikelola 97,45% 97,51 % 100,06 % Pengelolaan Persampahan Untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran maka didukung oleh anggaran yang tercantum pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran tersebut diatas. Prosentase realisasi pada program dan kegiatan tersebut dibawah 80% dan prosentase capaian outcome diatas 100%. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 34
BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. 1.1 KESIMPULAN Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto tahun 2021 bila diukur dengan skala capaian pengukuran sebagai berikut: Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 4 Lebih dari 100 % Sangat baik 3 75 % sampai 100 % Baik 2 55 % sampai 75 % Cukup 1 Kurang dari 55 % Kurang 1. Sasaran strategis : meningkatnya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat dan nyaman dengan prosentase pada masing- masing indikator sebesar : NO. 1. URAIAN IKLH : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara TARGET CAPAIAN 57,79 50,06 81,55 58,08 51 81,38 (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan 27,13 27,16 (IKL) 2 Prosentase sampah yang dikelola 97,45% 97,51% Kedua indicator mempunyai capaian diatas 100% sehingga dapat dikategorikan SANGAT BAIK. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | % 100,50 101,88 99,79 100,10 100,06 35
2. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,35% untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan sebesar 0,47% untuk Prosentase sampah yang dikelola. NO. URAIAN TAHUN 2020 TAHUN 2021 1. IKLH : 57,73 58,08 a. Indeks Kualitas Air (IKA) 50 51 b. Indeks Kualitas Udara(IKU) 81,46 81,38 c. Indeks Kualitas Lahan 27,11 27,13 (IKL) 2. Prosentase sampah yang dikelola 97,04% 97,51% Kenaikan capaian kinerja dari tahun 2020 tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: a. Monitoring dan Evaluasi terhadap pemantauan limbah air baik untuk pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dilakukan secara lebih rutin dan terjadwal. b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto melakukan pendataan luas taman ke semua sekolah yang ada di Kota Mojokerto, sehingga dapat menambah luasan RTH Kota Mojokerto. c. Mengoptimalkan kinerja yang ada pada TPS3R dan TPS serta Bank Sampah untuk membantu pemilahan, pendaurulangan sampah ataupun pemanfaatan kembali sampah melalui proses pengolahan sampah 3R yaitu Reuse, Reduce, Recycle. d. Menambah Bank Sampah di Kota Mojokerto dari 146 unit menjadi 153 unit. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 36
Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal tersebut dibuktikan dalam neraca persampahan pada indikator sampah yang tidak terkelola sebanyak 2,49%. 2. Belum adanya peraturan yang memberikan sanksi bagi masyarakat yang terbukti membuang sampah disembarang tempat. 3. Daya tampung TPA sudah melebihi kapasitas. 4. Kurangnya sarana prasarana (mobil tangga) untuk merapikan pohon lindung dan keterbatasan tenaga pramu taman untuk pemeliharaan taman-taman kota. 5. Luasan RTH yang kurang. 2.3. UPAYA PERBAIKAN Strategi untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto di masa mendatang antara lain : 1. Membuat peraturan yang mengatur tentang sanksi dan denda kepada masyarakat yang membuang sampah liar. 2. Mengupayakan agar proses ruislag tanah antara DLH dengan Bumi indo dapat segera terlaksana supaya sampah yang dibuang di TPA dapat tertampung. 3. Membuat pemetaan dan inventarisasi sumber pencemaran, meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap sumber- sumber pencemaran serta membuat konsep untuk mengembalikan fungsi sungai seperti alaminya (mengalirkan air secara terus menerus). 4. Menambah luasan ruang terbuka hijau 5. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yg menghasilkan polusi. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 37
6. Melanjutkan proses pembangunan Taman Budaya dan Rehabilitasi Alun-alun Kota Mojokerto Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DInas Lingkungan HidupKota Mojokerto Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan maupun kinerja yang akan datang dan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Mojokerto. Mojokerto, Januari 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO BAMBANG MUJIONO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19660316 198910 1 001 LKjIP Dinas Lingkungan Hidup | 38