V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 120 Pendampingan Pengelola BUMDes terkait PP No.11 tahun 2021 sebagai Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Bisnis pada Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang ¹ Mohammad Iqbal, ² Irfan Kharisma Putra, ³ Rosalita Rachma Agusti,⁴ Lusy Deasyana ⁵ Rahma Devita, ⁶Ahmad Bachtiar Arif, ⁷Yuliasnita Verlandes ¹ ² ³ ⁶ ⁵ ⁶ Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ⁷Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit Corresponding Author: Yuliasnita Verlandes Abstract Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendampingan kepada pengelola BUMDes di Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang terkait dengan pengelolaan BUMDes berdasarkan PP. No 11 Tahun 2021, pemetaan potensi Desa Maguan yang selaras dengan pengembangan PP. No 11 Tahun 2021, dan Permodelan BUMDes yang ideal dan sesuai dengan PP. No 11 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Masalah yang ditemukan pada penelitian ini, yaitu: pengelola BUMDes belum sepenuhnya memahami terkait dengan impementasi PP. No 11 Tahun 2021 dan belum mengerti terkait dengan permodelan BUMDes yang baik sesuai PP. No 11 Tahun 2021. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu BUMDes dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga dapat mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang berpedoman dengan PP. No 11 Tahun 2021. Kata kunci: BUMDes, pendampingan, pertumbuhan ekonomi PENDAHULUAN Pengembangan ekonomi desa saat ini sudah menjadi perhatian serta menjadi skala prioritas bagi pemerintah. Slogan membangun dari pinggir yang secara langsung mengarah kepada desa menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan desa serta kondisi ekonomi masyarakat desa ditambah lagi dengan peningkatan proporsi dana desa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. BUMDes sebagai sebuah entitas bisnis yang berada dibawah langsung pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana desa serta potensi yang dimiliki guna peningkatan skala ekonomi bagi masyarakat desa. Kabupaten Malang sebagai salah satu kabupaten terbesar yang ada di Provinsi Jawa Timur baru memilki 101 BUMDES dari 378 desa yang ada di Kabupaten Malang. BUMDes pada awalnya dipahami sebagai perusahaan yang dimiliki oleh desa di daerah pedesaan, namun telah berkembang pesat sejak reformasi dan kebijakan keterbukaan diadopsi di Cina pada 1980-an (Wang et al, 2011). Jalan reformasi harus dilalui dalam memperkuat perlindungan hukum yang ditawarkan kepada tidak ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 121 BUMDes oleh negara untuk menjalankan bisnisnya (Fang & Smith, 2011). Penelitian Ding et al (2004) menunjukkan bahwa BUMDes begerak menuju struktur tata kelola perusahaan yang lebih formal dengan hubungan hak milik yang lebih jelas, praktik manajemen sumber daya manusia yang cenderung menjadi lebih dipasarkan, untuk memenuhi tantangan peningkatan persaingan dalam ekonomi yang sangat dinamis. Gambar 1 Pertumbuhan Chiness Township and Village Enterprise (Zou, 2003) Lembaga ekonomi desa di Cina disebut dengan Township and Village Enterprise (TVE). Pada gambar 1 tersebut dapat diketahui pertumbuhan dari TVE mengalami peningkatan yang signifikan pada medio tahun 1995 hingga tahun 1998 dan imbasnya hinga tahun 2000an tingkat kemiskinan masyarakat di China mengalami penurunan yang signifikan seperti pada gambar 2 dibawah ini. Gambar 2 Tingkat rata-rata kemiskinan ekstrem (Zou, 2003) Gambar 2 tersebut menunjukkna bahwa efek dari pertumbuhan TVE pada medio tahun 1990 hingga 1999 telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari diatas 20% menjadi dibawah 20% dan lebih rendah dibandingkan dengan india dan rata-rata negara berkembang. Kemampuan dari TVE untuk melakukan transformasi ekonomi khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan seperti yang dikemukakan oleh Chen (2000) bahwa TVE menyumbang bagian terbesar dari hasil industri China, melampaui kontribusi dari sektor negara yang dulu investasi asing dan sektor swasta. Louis (1997) dominan dan sektor ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 122 mengemukakan bahwa kondisi khas perekonomian Cina pada masa pra reformasi mendorong pertumbuhan tenaga kerja terampil dan penghematan tinggi, menciptakan pasar yang tidak biasa, dan mendorong usaha kewirausahaan oleh elit politik lokal, terutama di daerah yang berdekatan dengan kota-kota tertentu. Sebagian besar keberhasilan reformasi ekonomi Cina adalah dorongan terhadap perdagangan asing dan pergeseran lembaga yang lebih berorientasi terhadap pasar, seperti BUMDes (Dacosta, 2001). Meskipun pertumbuhan ekonomi memantik kemakmuran di pedesaan, namun ada kekhawatiran terkait beberapa masalah lingkungan, oleh karena itu, BUMDes harus menciptkan industri lokal yang dapat mendukung dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut (Wang et al, 2011). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pembangunan BUMDES yang sesuai dengan potensi bisnis yang dimiliki dapat mengubah kondisi ekonomi suatu masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pemahaman kepada stakeholder di tingkat desa mengenai pentingnya proses pengenalan potensi desa agar tujuan utama pembentukan BUMDES dapat tercapai, yaitu pemeratan secara ekonomi pada masyarakat desa dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa. Menurut Ding et al (2004) salah satu tujuan reformasi adalah untuk merangsasng motivasi karyawan. Selain itu pemahaman mengenai bisnis model juga menjadi perhatian lebih bagi pemangku kebijakan di level desa agar mampu membuat unit bisnis yang dapat menghasilkan. Perbaikan kelembagaan akan banyak memberikan keuntungan bagi BUMDes untuk ke depan (Fang & Smith, 2008). Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No.11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa dapat memaksimalkan kegiatan di bidang ekonomi dengan mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas akan potensi yang dimiliki desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa(Rahayu Hartono, 2021). Perubahan mendasar dalam struktur tata kelola kelembagaan menyebabkan perubahan besar dalam berbagai bidang, seperti sumber daya manusia, gaji, dan evaluasi kinerja (Ding et al, 2004). PP. No. 11 tahun 2021 menjelaskan posisi BUMDes sebagai badan hukum yang bisa langsung menjalankan usahanya. Sebagai entitas badan hukum BUMDes kini sah menjalin kerja sama dengan badan hukum lain seperti PT, CV, Koperasi hingga melakukan pinjaman ke perbankan dan juga mengatur upaya dan kesepahaman mengenai insentif retribusi dan perpajakan bagi BUMDes. Selain itu, BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dibubarkan, melainkan hanya boleh dihentikan kegiatan usahanya. Selanjutnya, penasehat, pelaksana operasional dan pengawas tidak serta merta dapat dilaporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum). Jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh BUMDes harus diputuskan melalui musyawarah desa (Musdes). Praktik semacam ini akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi organisasi dan peningkatan sumber daya manusia dalam jangka panjang (Fang & Smith, 2011). Implikasi dari BUMDes berbadan hukum adalah dapat dibantu langsung atau melalui APBDesa seperti yang sudah berjalan sebelaum aturan ini terbit. Terakhir, pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPD harus bertransformasi menjadi BUMDesa bersama dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada aset masyarakat. Kebijakan dan peraturan nasional yang secara khusus menargetkan BUMDes sangat ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 123 diperlukan dan struktur administrasi yang lebih kuat harus dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan, peraturan, dan standar K3 terkait dapat ditegakkan secara luas dan efektif dalam praktiknya (Wang et al, 2011). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bagi pengelola BUMDes agar ekonomi desa dapat berkembang dengan adanya BUMDes. METODE PELAKSANAAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metoe deskriptif. (2011) pendekatan kualitatif adalah metode untuk Menurut Creswell mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk pendampingan terhadap BUMDes dan wawancara mendalam dengan informan kunci untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan bisnis di desa sesuai dengan PP. No. 11 tahun 2021. Penelitian ini menggunakan panduan wawancara dengan para informan kunci sebagai instrumen penelitian, sebagai pedoman untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di BUMDES Desa Maguan yang ini terletak di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data wawancara, maka sebelum penelitian dilakukan akan ditentukan narasumber yang dijadikan sebagai sumber informasi. Narasumber pada penelitian ini telah ditentukan sebelumnya, agar data yang didapatkan adalah data yang terarah. Hal ini dilakukan untuk menetapkan fokus penelitian dan membatasi studi yang dilakukan (Moleong, 2009). Beberapa narasumber yang akan diwawancarai antara lain, yaitu: Kepala Desa, Ketua BUMDES, dan anggota BUMDes Desa Maguan. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Urgensi Pengelolaan BUMDes Berdasarkan PP. No. 11 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes merupakan aturan pelaksanaan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa diundangkan Menkumham Yasonna H Laoly pada tanggal 2 Februari 2021. Refomasi kebijakan merupakan cara yang efektif untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut dari suatu sektor (Fang & Smith, 2011). Seperti yang dilalui suatu perusahaan bahwa dalam menuju tahap perkembangan perkembangan (Ding et al, 2004). Penelitian Badaruddin et al (2020) menunjukkan bahwa BUMDes berkontribusi sebagai media pemberdayaan masyarakat. lingkungan yang kompetitif, diperlukan berbagai BUMDes yang selama ini dikenal dalam aturan Perundang-undangan disebut dengan BUMDes. Keuntungan dari BUMDes dapat dimanfaatkan untuk ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 124 kepentingan seluruh masyarakat (Dacosta, 2001). Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP. No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa atau BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tata keola, kepemilikan, kepemimpinan, sumber daya manusia, dan distribusi informasi merupaan faktor pendukung untuk membantu desa dalam mewujudkan manfaat infrastruktur ekonomi (Arifin et al, 2020). PP. No. 11 tahun 2021 tentang BUMDes menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk: 1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; 2. Melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; aset, mengembangkan 3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan 4. 5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wang et al (2011) juga mengemukakan baha pembangunan ekonomi dan perlindungan kesehatan dan lingkungan harus seimbang dalam ranga mempertahanakan berkelanjutan di suatu negara. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual sebagai strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Fang & Smith, 2011). Penelitian Dacosta (2001) menunjukkan bahwa BUMDes terbukti menjadi sumber yang sangat signifikan dalam pertumbuan ekonomi. ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 125 B. Pemetaan Potensi Desa Maguan yang Selaras dengan PP. No. 11 Tahun 2021 1. Kampung lele Di desa ini, banyak dijumpai kolam-kolam pembibitan ikan lele. Pembibitan lele ini dibawah naungan UPR (Unit Perikanan Rakyat). Lebih dari 100 warga telah menjadi anggotanya. Gabungan unit usaha akan lebih memperjelas hubungan dalam operasi dan meningkatkan efisiensi dari BUMDes (Ding et al, 2004). Pengelolaan pembibitan lele ini telah mendapatkan penghargaan terbaik kedua tingkat nasional. Pemasaran bibit lele hingga keluar provinsi. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Mulyorejo I terletak di Jl. Soekarno RT. 10 RW. 05, Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. UPR di bidang pembenihan ikan lele ini meraih penghargaan Adibakti Mina Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Penghargaan itu dicapai usai berpredikat sebagai juara kedua Lomba Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Tingkat Nasional tahun 2013. Prestasi bukan lantas tanpa dasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat sukses UPR Mulyorejo dalam pengelolaan usaha yang ditekuninya sejak tahun 2009. Hingga saat ini, UPR Lele Mulyorejo I mempunyai kolam pembenihan sebanyak 702 unit dengan luas 7.807 meter persegi dan kolam pembesaran sebanyak 42 unit dengan luas 2.801 meter persegi. Seperti yang tercantum di DKP Kabupaten Malang, UPR Mulyorejo I ini berdiri sebagai wadah para pembenih ikan lele untuk mencapai tujuan utama yang sama, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, dan meningkatkan hasil panen pada lahan perikanan khusunya di air tawar. Dalam perjalanannya, para anggota sebagian besar merupakan generasi muda yang aktif dan produktif di bidang perikanan budidaya. Pada 2012, jumlah anggota menjadi 84 orang dan kini, pada tahun 2022, beranggotakan 136 orang. Kini, jangkauan pemasaran cukup luas, tak hanya di Malang Raya, melainkan hampir seluruh wilayah Indonesia. Target operasional yang telah ditetapkan harus berdasarkan terhadap kinerja aktual perusahaan tahun sebelumnya (Ding et al, 2004). Pengembangan UPR Mulyorejo ini sudah sesuai dengan PP. 11 Tahun 2021 bahwa di desa ini mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. UPR Mulyorejo dikelola oleh masyarakat sendiri di bawah naungan dari BUMDes Maguan. Hal tersebut dimaksudkan ketika masyarakat ingin memasarkan produknya maupun mengajukan bantuan keuangan, tidak kesulitan dalam mengurusnya sendiri, tetapi dibantu oleh BUMDes yang notabene sudah berbadan hukum. Hal ini tentu akan menjadi faktor pendukung bagi kelanjutan usaha lele ini untuk ke depan. Penelitian Badaruddin et al (2020) telah membantu menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangakan kegiatan ekonomi desa melalui kegiatan usaha. UPR Lele Mulyorejo ini diharapkan mampu untuk terus berkembang dan menjadi salah satu rujukan supplier lele nasional, sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya dampak ekonomi. Pesatnya pertumbuhan BUMDes berpotensi memainkan peran penting dalam ekonomi desa dan pembangunan masyarakat (Arifin et al, 2020). Selain itu, berkembangnya UPR Mulyorejo ini juga secara tidak langsung akan membuat Desa Maguan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 126 2. Wisata Alam Religi Umbulrejo (WARU) WARU adalah singkatan dari Wisata Alam Religi Umbulrejo. Wisata alam ini sangat terkenal karena adanya wisata religi yang dahulu kala telah disakralkan. Wisata ini juga memiliki petilasan didalamnya yang digunakan untuk setiap acara desa seperti bersih desa, 1 Suro dan lain sebagainya. Selain itu, didalam wisata ini juga memiliki kolam renang yang dialiri oleh sumber mata air yang ditemukan oleh Raden Sapu Jagad. Adapun syarat khusus bagi pengunjung yang bertandang ke pesarean Eyang Den Bagus Sapu Jagad, yakni tidak boleh dalam keadaan haid bagi perempuan. Kemudian bagi laki-laki, tidak boleh ada perasaan sombong atau jumawa. Untuk itu, di depan bangunan pesarean terdapat pesan dalam Bahasa Jawa bertuliskan 'ojo dumeh mung ngeten'. Artinya, jangan sombong hanya begini. Adanya wisata ini menunjukkan bahwa Desa Maguan sudah melakukan kontribusi yang baik bagi desanya yaitu dengan memanfaatkan potensi alam yang sudah ada. Hal ini sudah sesuai dengan PP 11 Tahun 2021, bahwasannya desa harus mampu untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya. Hal ini menunjukan bahwa desa mampu menonjolkan keunggulan potensi daerah dalam mempromosikan potensi tersebut yang dapat memberikan dampak terhadap perekonomian di desa (Tong Bang, 1993). Meskipun wisata ini hanya bersifat wisata alam, namun adanya wisata ini mampu memberikan dampak yang positif bagi perkembangan desa dan memberikan dampak yang berupa peningkatan perekonomian dan kesejahteraa bagi masyarakat setempat. Selain itu, wisata ini juga kental akan filosofinya yang membuat daya tarik terhadap wisatawan akan semakin kuat dan membuat wisatawan menjadi penasaran untuk berkunjung di wisata ini. C. Permodelan BUMDes yang ideal dan sesuai dengan PP. No. 11 Tahun 2021 Perkembangan BUMDes tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi desa, namun juga memberikan kekuatan baru ke dalam pembangunan ekonomi dengan lingkup yang lebih luas (Tong Bang, 1993). Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah berupaya membuat berbagai kebijakan dan progrm yang berorientasi pada pembangunan desa dan kota (Badaruddin et al, 2020). PP. No. 11 Tahun 2021 memberi kesempatan BUMDes berubah peran dari sekedar lembaga ekonomi semata menjadi lembaga aggregator ekonomi, sehingga peran-peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa bisa lebih ditingkatkan dan menjadikan BUMDes menjadi ideal dalam memberikan manfaat. Transformasi yang cepat dan kemakmuran industri yang dramatis di daerah pedesaan, pada gilirannya, menciptakan tantangan yang luar biasa untuk kesehatan dan keselamatan kerja (Wang et al, 2011). BUMDes bukan lagi hanya mengelola unit usaha, tetapi harus menjadi konsolidator unit-unit ekonomi yang ada di desa. Selain itu, BUMDes juga menciptakan kolaborasi serta menjadi agregator dalam menghidupkan potensi-potensi desa untuk di-scale up (dinaikkan kapasitas usahanya). lebih BUMDes harus terus melakukan transformasi sebagai arah utama dalam meningkatkan kualitas manajamen organisasi secara keseluruhan (Tong Bang, ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 127 1993). Perubahan pengelolaan BUMDes dengan hadirnya PP 11 Tahun 2021, selain mengubah filosofi dan tata kelola BUM Desa, juga mengubah tujuan dan fungsi BUMDes. Perbaikan kebijakan dari BUMDes secara berkelanjutan juga akan mendorong efisiensi pasar (Fang & Smith, 2008). Keterbukaan dalamm lembaga juga akan memberikan peran positif dalam medukung pertumbuhan tingkat partisipasi lembaga (Dacosta, 2001). Perbaikan manajemen dan masyarakat yang tinggi sangat direkomendasikan untuk perbaikan BUMDes (Arifin et al, 2020). Dengan hadirnya PP 11 Tahun 2021 telah resmi memperoleh predikat badan hukum. Hal tesebut berarti status BUMDes memiliki peran ganda sebagai lembaga ekonomi dan lembaga aggregator. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan ketika sosialisasi dan pelatihan BUMDes, perubahan tujuan dan fungsi BUM Desa paska hadirnya PP 11 Tahun 2021 dapat diidentifikasi ke dalam beberapa poin berikut ini: 1. BUMDes memiliki tujuan sebagai lembaga ekonomi yang melakukan kegiatan usaha ekonomi. Peran-peran ini secara lebih spesifik dapat dilakukan dengan mengelola usaha, mengelola investasi unit usaha serta peningkatan produktivitas desa dan peningkatan potensi usaha desa. 2. BUMDes juga memiliki tujuan sebagai lembaga pelayanan umum. Hal ini berarti BUMDes memiliki potensi menjadi lembaga penyedia jasa dan barang untuk masyarakat desa. Menjadi pengelola lumbung pangan desa atau layanan-layanan umum lainnya. 3. BUMDes juga memiliki tujuan menjadi lembaga penunjang pemasukan peningkatan pendapatan asli desa (PADes). 4. BUMDes lembaga ekonomi yang meningkatkan nilai ekonomis aset desa serta mengakselerasi ekosistem digital di desa. juga memiliki tujuan sebagai Hadirnya PP 11 Tahun 2021 juga merubah fungsi BUMDes yang dapat dirinci menjadi beberapa fungsi berikut ini: 1. BUMDes berfungsi sebagai konsolidator produk-produk dan jasa unggulan desa. Sehingga BUM Desa dilarang menjadi kompetitor, justru harus didorong menjadi konsolidator. 2. BUMDes berfungsi sebagai penampung, penyambung, pembeli serta pemasaran produk-produk masyarakat ke dalam sistem mata rantai pasok nasional. 3. BUMDes berfungsi sebagai inkubator ekonomi usaha di desa dan berfungsi lembaga yang bertugas meningkatkan nilai ekonomi dan sebagai kebermanfaatan aset desa maupun potensi desa. Perangkat organisasi BUMDes yang ideal sebagaimana termuat dalam PP. 11 Tahun 2021 terdiri atas: 1. Musyawarah Desa Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam dalam BUM Desa/BUM Desa bersama (pasal 16 ayat 1) yang musyawarahnya dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaanya diatur dalam Anggaran Dasar (pasal 16 ayat 2). Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang untuk menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, menetapkan Anggaran Dasar (AD), mengangkat dan memberhentikan secara tetap ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 128 pelaksana operasional, mengangkat pengawas, mengangkat sekrctaris dan bendahara dan lain sebagainya 2. Penasehat Penasehat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa yang dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan (pasal 17 ayat jumlah 1 dan 2). Pihak keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kerwajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. 3. lain sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan Pelaksana Operasional Pelaksana operasional dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama yang pengangakatnya melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dari nama yang diusulkan Kepala Desa, BPD dan/atau unsur masyarakat yang harus memenuhi persyaratan: keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama (pasal 24 ayat 1 sampai dengan 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan (pasal 26). 4. Pengawas Pengawas diangkat melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dari nama yang diusulkan Kepala Desa, BPD dan/atau unsur masyarakat yang harus memenuhi persyaratan: keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama (pasal 28 ayat 1 sampai dengan 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan (pasal 30). KESIMPULAN 1. Pengelolaan BUMDes Desa Maguan belum sepenuhnya berdasarkan PP. No. 11. 2021. Hal tersebut dapat diketahui dari mayoritas pengurus BUMDes masih belu memahami terkait dengan regulasi tersebut. Hadirnya peneliti berusaha melakukan pendampingan terkait pengelolaan BUMDes yang tepat sesuai PP. No. 11 tahun 2021. 2. Beberapa potensi yang ada di Desa Maguan adalah Kampung Lele dan Wisata Alam Religi. Pengelolaan potensi desa tersebut sudah sesuai dengan ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
3. V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 129 PP. No. 11 tahun 2021. Hal tersebut dapat diketahui dari pemanfaatan potensi desa yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Hadirnya peneliti memberikan pendadmpingan supaya pengelolaan dan pemanfaatan potensi ini dapat berjalan secara berkelanjutan. ideal harus memperhatikan komposisi Permodelan BUMDes yang tahun pemangku kepentingan yang diperlukan sesuai PP. No 11 2021.Permodelan Bisnis yang sesuai dengan PP. No 11 tahun 2021 akan endorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Harapannya, BUMDes tetapi harus menjadi konsolidator unit-unit usaha yang ada di desa. tidak hanya mengelola unit usaha, ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
V o l . 4 N o . 2 , J a n u a r i 2 0 2 3 | 130 DAFTAR PUSTAKA Arifin, Bondi; Wicaksono, Eko; Tenrini, Rita Helbra; Wardhana, Irwanda Wisnu; Setiawan, Hadi; Damayanty, Sofia Arie; Solikin, Akhmad; Suhendra, Maman; Saputra, Acwin Hendra; Ariutama, Gede Agus; Djunedi, Praptono; Rahman, Arif Budi; Handoko, Rudi (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. Journal of Rural Studies, 79, 382-394. doi:10.1016/j.jrurstud.2020.08.052. Badaruddin, Badaruddin; Kariono, Kariono; Ermansyah, Ermansyah; Sudarwati, Lina (2020). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. Asia Pacific Journal of 1-13. doi:10.1080/02185385.2020.1765855. Social Work and Development, Dacosta, Maria; Carroll, Wayne (2001). Township and Village Enterprises, Openness and Regional Economic Growth in China. Post-Communist Economies, 13 (2), 229-241. doi:10.1080/14631370120052681. Ding, Daniel Z.; Ge, Gloria; Warner, Malcolm (2004). Evolution of organizational governance and human resource management in China's township and village enterprises. The International Journal of Human Resource Management, 15 (4-5), 836-852. doi:10.1080/0958519042000192979. Fang, Xiangming; Smith, Rodney B. W. (2008). Barriers to Efficiency and the Privatisation of Township-Village Enterprises. Journal of Development Studies, 44 (3), 409-424. doi:10.1080/00220380701848483. Louis Putterman (1997). On the past and future of china's township and village- (10), 1639-1655. doi:10.1016/s0305- owned 750x(97)00060-0. enterprises. 25 Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Rahayu Hartono, Y. (2021). Pengaruh Fasilitas Dan Lokasi Terhadap Keputusan Berkunjung Ke Wisata Air Terjun Dlundung Mojokerto. Bisman, 4(Agustus), 138-156. Tong-Bang, Xn; Min, Li (1993). Review Of Prospects For Guangdong Province's Village And Township Enterprises. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 10 (4), 90-100. doi:10.1080/08276331.1993.10600442. Wang, Xiaorong; Wu, Siying; Song, Qingkun; Tse, Lap-Ah; Yu, Ignatius T. S.; Wong, Tze-Wai; Griffiths, Sian (2011). Occupational Health and Safety Challenges in China - Focusing on Township-Village Enterprises. Archives of Environmental & Occupational Health, 66 (1), 3-11. doi:10.1080/19338244.2010.486424. Zou, W. (2003). The Changing Face of Rural Enterprises. Since the 1970s these enterprises have been accommodating and adjusting to the ever- moving institutional environment. China Perspectives (50). ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat