4 MEMPERINGATI 1 ABAD BERLAKUNYA KUHP: MENEGUHKAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Anggara Abstrak Hukuman mati telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli - ahli hukum. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, hukuman mati juga tidak lepas dari politik hukum dari kebijakan kriminal yang dianut oleh Indonesia. Setelah 1 abad berlakunya KUHP, hukuman mati tetap menjadi alat dan instrument politik dari pemerintahan yang berkuasa. Hal ini menimbulkan pluralitas politik hukum pidana mati berdasarkan corak dan watak dari masing - masing pemerintahan yang menghasilkan ketentuan pidana mati tersebut. Meskipun mengalami fase transisi demokratik, namun pemerintahan pada masa transisi gagal dalam memutuskan hubungan dengan watak pemerintahan pada masa lalu. Pemutusan hubungan secara radikal ini merupakan prasyarat dasar untuk berlangsungnya transisi demokrasi. Aspek perlindungan hak asasi manusia juga tidak mendapatkan perkembangan wacana yang cukup menarik. Yang terjadi adalah deviasi demokrasi dimana pranata dan kelembagaan demokrasi telah terbentuk, namun instrumen hukum terutama dalam kebijakan kriminal belum mendemokratisasikan dirinya. Hak asasi manusia sebagai ciri terpenting dari Negara hukum semestinya mendapatkan pertimbangan yang utama dalam penentuan kebijakan kriminal Kata kunci: hukuman mati, hukum pidana, hak asasi manusia, politik hukum Abstract The death penalty has been a subject of debate among legal scholars. As part of the criminal policy, the death penalty is not free from the politics of criminal policies adopted by Indonesia. After a hundred years of the enactment of the Criminal Code, the death penalty remains the instrument and political instrument of the ruling government. This situation has raising the political plurality of death penalty which based on the pattern and character of the respective governments which enacted the regulation that contain the provision of death penalty. Despite undergoing a phase of democratic transition, transitional governments failed to break it ties past. This radical breaking of relations is a basic prerequisite for the
Anggara - MEMPERINGATI 1 ABAD BERLAKUNYA KUHP ... ongoing democratic transition. The aspect of human rights protection also does not include into the discourse of the legal development. What happens is the deviation of democracy, where the institutions of democracy have been formed, but the legal instruments especially in criminal policy have not democratized themselves. Human rights as the most important feature of the rule of law should have a primary consideration in the determination of criminal policy. Keywords: death penalty, criminal law, human rights, legal policy Pengantar Tepat pada 1 Januari 2018 lalu, KUHP atau yang bernama resmi Wetboek van Strafrecht1 telah berlaku selama 100 tahun. Bernama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie, pemerintah Belanda mengundangkan wet ini melalui Staatblad No 7 Tahun 1915 dan diberlakukan secara resmi di Hindia Belanda pada 1 Januari 1918. Sebelum WvS diberlakukan secara resmi, di Hindia Belanda setidaknya terdapat 2 periode dalam politik hukum pidana: 1. Periode sebelum 1873, pada periode ini golongan bumiputera tunduk pada hukum pidana yang bersumber pada hukum adat 2. Periode 1873 - 1918, pada periode ini dikenal sebagai periode dualisme hukum pidana dimana terdapat KUHPidana untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing dan KUHPidana untuk Golongan Eropa Dengan berlakunya WvS pada 1 Januari 1918, maka periode unifikasi hukum pidana di Hindia Belanda telah dimulai. Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum adalah salah satu politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka De Bewuste rechtpolitiek.2 Aturan yang berasal pada masa Hindia Belanda ini diberlakukan secara resmi penggunaannya setelah kemerdekaan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan melalui UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.3 UU No 1 Tahun 1946 yang 1 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, nama resmi dari KUHP pada dasarnya adalah Wetboek van Strafrecht. Ketentuan ini secara resmi mencoret frasa "voor Nederlandsch - Indie". Dalam pandangan penulis nama "KUHP" hanyalah sebutan lain yang diakui berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No 1 Tahun 1946 tersebut 2 Soetandyo Wignyosoebroto, "Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993) hlm 19 3 Pasal 6 ayat (1) UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
SELISIK - Volume , Nomor , Februari 018 ditetapkan pada 26 Februari 1946 tersebut selain menetapkan keberlakukan dari Wetboek van Strafrecht, juga menetapkan perubahan - perubahan terpenting dari Wetboek van Strafrecht untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sebagai sebuah Negara merdeka.4 Karena itu sesungguhnya upaya reformasi hukum pidana telah dimulai jauh sebelum seminar hukum nasional pertama yang diadakan pada 11 Maret 1963.5 Meski upaya reformasi hukum pidana telah dimulai pada 27 Februari 1946, namun pidana mati tidak tersentuh dalam upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Gugatan terhadap pidana mati baru mulai disuarakan pada 14 Agustus 1958 pada Sidang ke II tahun 1958 Rapat ke 27 dari Konstituante. Pada masa sidang ini, salah satu anggota Konstituante - Asmara Hadi - dari Fraksi Gerakan Pembela Pancasila menyatakan dengan tegas pandangannya yang menolak hukuman mati dan meneguhkan keberlakuan hak hidup.6 "Ya saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota Dewan Konstituante yang terhormat, saya ingin supaya dalam Konstitusi kita yang akan datang, dengan jelas dan tegas dipancangkan larangan hukuman mati yang sebagai tiang api akan mengabarkan kemenangan prinsip perikemanusiaan di Indonesia." Meskipun suara ini adalah suara minor tapi sangat layak diperhitungkan sebagai upaya yang pertama kali yang lantang untuk menentang hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman dalam hukum pidana dan disuarakan dalam forum perumusan UUD. Sebagai suatu pembuka jalan pertama, suara ini baru menggaung tajam paska upaya reformasi KUHP dimana dirumuskan "jalan tengah" dalam diskursus dan polemik pidana mati. Rumusan Pertanyaan Penelitian Kajian ini akan memperdalam pertanyaan terhadap dua hal penting 1. Sejauh mana politik pidana mati dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana Rancangan KUHP memberi tempat terhadap kebijakan politik pidana mati dan sejauh mana rumusan dalam Rancangan KUHP dalam mengatur pidana mati 4 Pasal 8 s.d Pasal 16 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 5 ELSAM, "Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional", Background Paper Advokasi RUU KUHP, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 2 6 Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan tahun 1958 Jilid IV, Sidang Ke-II Rapat ke-26 sampai ke- 34, hlm. 1830.
Anggara - MEMPERINGATI 1 ABAD BERLAKUNYA KUHP ... Untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan ini, kajian ini akan memfokuskan diri pada kajian kepustakaan dengan melihat berbagai naskah yang dapat menjelaskan kedua pertanyaan kunci tersebut. Diharapkan kajian ini akan memberikan sarana pengetahuan baru untuk memperdalam perdebatan wacana dalam politik hukum pidana mati. Pidana Mati dan Politik Rasial dalam KUHP Meskipun Indonesia mewarisi hukum pidana dari Belanda, namun ada perbedaan mendasar dimana salah satunya adalah pidana mati. Hindia Belanda mewarisi hukum pidana Belanda melalui asas konkordansi dengan beberapa penyesuaian, karena itu tak semua ketentuan yang ada dalam WvS di Belanda berlaku pula pada WvS di Hindia Belanda. Salah satu contohnya adalah ketentuan pidana mati. Sejak 1870, hukuman mati sebagai salah satu dari pidana pokok telah dihapuskan di dalam sistem hukum pidana Belanda. Bahkan dalam praktiknya, pemerintah Belanda tidak lagi menerapkan hukuman mati sejak 1860.7 Sebagai gantinya hukuman penjara seumur hidup menjadi pengganti dari bentuk hukuman mati dalam hukum pidana Belanda.8 Dipertahankannya pidana mati dalam WvS di Hindia Belanda tidak terlepas dari corak, watak, dan politik hukum dari negara jajahan. Pemerintah Belanda sebagai penguasa Hindia Belanda berpandangan bahwa Hindia Belanda adalah suatu daerah jajahan yang luas penduduknya terdiri atas berbagai ragam suku bangsa.9 Karena itu tertib hukum di Hindia Belanda sangat mudah terganggu dan keadaan mudah sekali menjadi kritis dan berbahaya. Situasi ini termasuk mempertimbangkan kesulitan dalam susunan dan sarana untuk mempertahankan kedudukan pemerintah di Hindia Belanda.10 Selain itu kuatnya prasangka rasial yang diskriminatif dimana kuat anggapan bahwa orang bumiputera suka berbohong, senang memberikan keterangan palsu di Pengadilan, dan banyak bumiputera yang memiliki sifat buruk.11 7 Chrisje Brants, The Abolition of Death Penalty in the Netherland, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), Beyond the Death Penalty: Reflection on Punishment, (United Kingdom: Intersentia Publishing, 2012), hlm. 25. 8 Lydia Bertram, Imprisontment as An Alternative to the Death Penalty: Historical Observations Complementary to an Emerging Discussion, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), hlm. 72. 9 Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati (Soal Jawab), (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 48 10 Ibid. hlm. 49 11 J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni, 1979). Hal 31-36
SELISIK - Volume , Nomor , Februari 018 Namun politik hukum negara kolonial yang rasialis dalam peneguhan hukuman mati tetap bertahan hingga paska kemerdekaan. Paska terbitnya UU No 1 Tahun 1946, praktis rasionalitas hukuman mati dalam KUHP tidak pernah dipertanyakan ataupun dikaji ulang. Karena itu pernyataan dari Asmara Hadi dalam sidang Dewan Konstituante menjadi jalan pembuka untuk mempertanyakan relevansi kebijakan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia. Pluralisme Politik Hukum Pidana Mati dalam UU di Luar KUHP Paska kemerdekaan, setidaknya terdapat tiga belas (13) peraturan perundangan-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pemidanaan di luar ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam sejumlah undang-undang khusus.12 Namun rasionalitas pidana mati paska kemerdekaan memiliki kecenderung- an yang tidak sama. Misalnya dalam masa Demokrasi terpimpin, politik pidana mati didasarkan pada faktor kebahayaan bagi keberlangsungan negara dan tertib sosial di masyarakat. 13 Sementara itu, dalam masa demokrasi liberal, serangkaian peristiwa pemberontakan dan konflik bersenjata sepanjang tahun 1950 dan 1951 menjadi penanda lahirnya UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl. 1948 nomor 17) dan UU Dahulu No. 8 Tahun 1948. Sebagai kejahatan yang mengancam eksistensi pemerintahan/negara, maka oleh pemerintah ancaman pidana mati menjadi indikator penting untuk mengamankan kepentingan politik pemerintah. Pada masa Orde Baru, politik pidana mati dipertahankan demi stabilitas juga untuk meningkatkan kepercayaan dunia keamanan negara14 dan 12 Syahruddin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, (Medan: USU Digital Library, 2003), hlm. 6. 13 Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan dari Oemar Seno Adji yang menyatakan: "Maka, selama negara kita masih meneguhkan diri masih bergulat dengan kehidupannya sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati, meskipun ia dipandang sebagai ultimum remidium dan tindakan exceptional terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang berat sifatnya." Lihat Oemar Seno Adji, Cakupan Prasaran Azas-Azas Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana, Seminar Hukum Nasional Pertama Tahun 1963 Buku ke IV, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm. 18 -19. 14 Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Penjelasan Umum.
Anggara - MEMPERINGATI 1 ABAD BERLAKUNYA KUHP ... internasional terhadap keamanan di Indonesia. 15 Meskipun pada masa ini kejahatan korupsi tidak menjadi salah satu kejahatan yang dapat dihukum mati, namun dalam beberapa kasus, kejahatan korupsi didakwa dengan UU No.11/ PNPS/1963 tentang Subversif yang tentu saja ancaman hukumannya adalah hukuman mati.16 Paska Orde Baru, frasa transisi politik ternyata tidak digunakan untuk melakukan pemutusan hubungan dengan politik hukum yang terjadi di masa lalu. Pada fase transisi demokratik, upaya untuk memperbaiki praktik HAM harus menjadi tujuan utama karena upaya ini tidak hanya karena nilai intrinsik perlindungan HAM, tetapi juga karena dampak tidak langsung yang terjadi pada demokratisasi, pembangunan ekonomi, dan resolusi konflik.17 Oleh karena itu, keadilan transisional merupakan tanggapan terhadap pelanggaran HAM yang sistematis atau meluas dalam konteks perubahan suatu rezim.18 Penanda keadilan transisional adalah adanya pergeseran yang khas dalam tatanan politik dan memeriksa upaya negara untuk memperbaiki ketidakadilan dan kekejaman yang dilakukan oleh rezim sebelumnya.19 Karena itu konsep keadilan transisi juga terkait dengan perubahan politik secara radikal di di masa pemerintahan yang baru dengan memperkuat dimensi perlindungan hak asasi manusia. Ada prasyarat mendasar agar hak asasi dapat berfungsi sebagai HAM, yaitu: (1) secara norma HAM bersifat fundamental dan universal; (3) HAM berada dalam jaminan suatu institusi politik umum; (3) menjadi bagian dari sistem hukum institusi kenegaraan.20 jatuhnya rezim Pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 justru menunjukkan deviasi dimana Momentum transisi keadilan di Indonesia pasca 15 Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Para Anggota DPR terhadap RUU tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang - undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan pada 2 Februari 1976. Ibid., hlm. 123. Lihat juga Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 32. 16 KPK, Akil Divonis Seumur Hidp, 17 Shale Horowitz and Albrecht Schnabel, Human rights and Societies in Transition: International Context and Sources of Variation, dalam Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses, (Tokyo: United Nations University Press, 2004), hlm. 3. 18 Stephen Winter, Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 4. 19 Stephanie Wolfe, The Politics of Reparations and Apologies, (New York: Springer, 2014), hlm. 39. 20 Robertus Robet, Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi hingga Akhir Pemerintahan SBY, (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 8.
SELISIK - Volume , Nomor , Februari 018 proses dan institusi demokrasi telah menghasilkan pergantian rezim, namun hukuman mati tetap menjadi pilihan ekspresi politik dan instrumen kekuasaan bagi setiap pemerintah yang berkuasa. Pidana mati dipertahankan dalam UU 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 karena dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada saat korupsi itu berlangsung seperti, korupsi dana-dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana korupsi. Sementara dalam UU No 26 Tahun 2000, pidana mati diperkenalkan dengan alasan skala korban kejahatan.21 Soal alasan terkait skala korban kejahatan juga menjadi faktor determinan penting dalam penentuan pidana mati dalam UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.22 Dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana mati dianggap sebagai salah satu sarana untuk mencegah kepunahan umat manusia dan untuk mengatasi rusaknya tatanan kehidupan.23 Sementara itu dalam UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak, pidana mati diperkenalkan dengan alasan bahwa kekerasan terhadap anak sebagai kejadian luar biasa karena dapat merusak pribadi dan tumbuh kembang anak, mengganggu ketenteraman dan kenyamanan di masyarakat, sehingga perlu penindakan luar biasa.24 Maraknya pluralitas politik hukum pidana mati ini seolah tak terhindarkan yang salah satu sebabnya tidak pernah dilakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap politik hukum pidana mati yang berbasis prasangka rasial dan diskriminasi dalam KUHP. Perdebatan Konstitusionalitas Yang Tak Selesai juga akan masuk dalam perdebatan konstitusionalitas. Dalam perumusan UUD yang dilakukan oleh Konstituante, pendukung hak hidup tercatat hanyalah Asmara Hadi. Pembahasan terhadap kerangka hak hidup munucl kembali pada saat pembahasan untuk perubahan UUD 1945, yang terlihat di pembahasan Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja Majelis Hukuman mati bagaimanapun 21 Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (DPR dan Pemerintah). Tahun 2009 22 Transkrip wawancara dengan Romli Atmasasmita, 18 September 2017. Transkrip Tidak Dipublikasikan 23 Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara No. 2/PUU-V/2007 24 Presiden Jokowi ketika mengumumkan Perppu di Istana Negara, 25 Mei 2016. . 2/PUU-V/2007, hlm. 131. hlm. 131. 8
Anggara - MEMPERINGATI 1 ABAD BERLAKUNYA KUHP ... Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999. Mengenai HAM dan hak hidup disinggung oleh beberapa Anggota MPR di antaranya Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti, dan Slamet Efendy Yusuf. Terdapat usulan dari ketiga angota MPR tersebut agar non derogable rights ini harus dirumuskan dan ditegaskan bahwa hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh negara, serta tidak boleh dicabut oleh siapapun. Non derogable rights ini antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut sebagai hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.25 Sekali lagi elaborasi para perumus perubahan UUD 1945 terhadap hak hidup ini tidak mendalam yang berakibat pada penafsiran konstitusionalitas dari hak hidup yang saling bertolak belakang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 019-020/PUUIII/ 2005 tentang Pengujian UU. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Putusan No 013/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan hak hidup adalah hak yang tak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Sementara dalam Putusan No 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan relativitas hak hidup dikontekskan dengan ketentuan Pasal 28 J UUD 1945 RKUHP: Meneguhkan Politik Hukum Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP, Hukuman Mati diperkenalkan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan akan selalu diancamkan secara alternatif. 26 Dalam Rancangan KUHP, juga diperkenalkan mengenai masa tunda selama 10 tahun. Secara lengkap, pidana mati dalam Rancangan KUHP adalah sebagai berikut: 25 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 Latar Belakang, Proses, dan Hasil pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, 2010)., hlm. 227, 280 - 282. 26 Indah Mutiara Kami, DetikNews, Perumus Buka - Bukaan Kompromi Hukuman Mati di RUU KUHP, kuhp
SELISIK - Volume , Nomor , Februari 018 Pasal 67 Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan seca- ra alternatif. Paragraf 11 Pidana Mati Pasal 89 Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masy- arakat. Pasal 90 1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. 2. Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. 3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. 4. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pasal 91 1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: a. b. c. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan 2. 3. d. ada alasan yang meringankan. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menun- jukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum di bidang hukum menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum enteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum eputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diper- baiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pasal 92 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Dalam R KUHP, politik hukum pidana mati tidak terlampau dibahas, termasuk untuk mengevaluasi pluralitas politik hukum pidana mati. Naskah Akademik Rancangan KUHP hanya menyebutkan bahwa: 27 27 Naskah Akademik Rancangan KUHP, hlm 56, 80
Anggara - MEMPERINGATI 1 ABAD BERLAKUNYA KUHP ... "upaya menempatkan pidana mati (capital punishment) terlepas dari paket pidana pokok sangat tepat, karena merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum "retentionist". Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati - hati sebelum menjatuhkan pidana mati." Menariknya perumusan pidana mati dalam Rancangan KUHP diambil dari KUHP RRC, termasuk rumusan mengenai masa tunda dan perubahan pidana mati menjadi jenis pidana lainnya.28 Dalam KUHP RRC disebutkan:29 Article 33. The types of principal punishments are: 1. 2. Criminal detention; 3. fixed-term imprisonment; life imprisonment; and 4. The death penalty. 5. control; Section 5. The Death Penalty Article 48. 1. 2. The death penalty is only to be applied to criminal elements who commit the most heinous crimes. In the case of a criminal element who should be sentenced to death, if immediate execution is not essential, a two-year suspension of execution may be announced at the same time the sentence of death is imposed. Except for judgments made by the Supreme People's Court according to law, all sentences of death shall be submitted to the Supreme People's Court for approval. Sentences of death with suspension of execution may be decided or approved by a high people's court. Article 49. The death penalty is not to be applied to persons who have not reached the age of eighteen at the time the crime is committed or to women who are pregnant at the time of adjudication. Article 50. If a person sentenced to death with a suspension of execution dose not intentionally commit a crime during the period of suspension, he is to be given a reduction of sentence to life imprisonment upon the expiration of the two-year period; if he demonstrates mer- itorious service, he is to be given a reduction of sentence to not less than fifteen years and not more than twenty years of fixed-term imprisonment upon the expiration of the two-year period; if there is verified evidence that he has intentionally committed a crime, the death penalty is be executed upon the approval of the Supreme People's Court. 28 Transkrip Wawancara Prof. Mardjono Reksodiputro, tidak dipublikasikan 29 Criminal Law of the People's Republic of China, jdwt/crimelaw/t209043.htm 81
SELISIK - Volume , Nomor , Februari 018 Article 51. The term for suspending execution of a sentence of death is counted as commencing on the date the judgment becomes final. The term of a sentence that is reduced from the death penalty with suspension of execution to fixed-term imprisonment is counted as commencing on the date the suspension of execution expires. Meskipun mendapatkan inspirasi dari KUHP RRC, tidak didapat keterangan kenapa terdapat perbedaan masa tunda antara KUHP RRC (2 tahun) dan Rancangan KUHP (10 tahun). Bahkan juga tidak dapat ditemukan alasan kenapa 10 tahun menjadi patokan untuk menerapkan masa tunda.30 Ada banyak pertanyaan yang muncul dari perumusan pidana mati dalam Rancangan KUHP, misalnya 1. Kapankah masa tunda itu mulai dihitung? Apakah pada saat putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau pada saat ketika Permohonan Grasi ditolak oleh Presiden 2. Apakah masa tunda tersebut bersifat wajib untuk diimplementasikan untuk seluruh terpidana mati atau digantungkan pada kehendak politik dari pemerintah yang berkuasa 3. Siapakah yang menentukan bahwa terpidana mati tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki dan apakah keputusan tersebut bisa dilakukan upaya hukum? Terhadap pertanyaan - pertanyaan kunci ini, baik pemerintah maupun DPR juga tidak memberikan jawaban.31 Jika memperbandingkan dengan KUHP RRC, maka rumusan pidana mati dalam KUHP RRC lebih memberikan kepastikan dibandingkan dengan rumusan pidana mati dalam Rancangan KUHP. Penutup Sebagai Negara yang mengakui sebagai Negara hukum, maka perlindungan hak asasi manusia mestinya menjadi pertimbangan pertama dalam merumuskan kebijakan kriminal. Konsep Negara hukum meletakkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari ciri terpenting dari Negara hukum. Karena itu, 30 Transkrip wawancara Prof Mardjono Reksodiputri, op. cit. Lihat juga Naskah Akademik R KUHP dimana tidak ditemukan kenapa 10 tahun menjadi jumlah yang dipilih untuk menerapkan masa tunda. Op. Cit 31 Laporan Singkat Rapat Panja Komisi 3 DPR RI dengan Pemerintah, 8
Anggara - MEMPERINGATI 1 ABAD BERLAKUNYA KUHP ... hubungan antara hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan pidana mati mestinya di kaji ulang, terutama untuk mengkaji ulang mengenai politik hukum dibalik pidana mati. Selain itu sebagai Negara yang mengadopsi ketentuan - ketentuan hak asasi manusia internasional, maka kewajiban - kewajiban sebagai Negara - Negara yang mengadopsi adalah melakukan interpretasi ulang terhadap seluruh kebijakan kriminal dengan menyesuaikan dengan standar dan kewajiban - kewajiban internasional dari Negara Indonesia. Tanpa memiliki kajian yang menyeluruh, nampaknya hukuman mati akan tetap menjadi bagian dari kebijakan kriminal dengan pluralitas politik hukum yang menyertainya. 8