AKAD KERJASAMA USAHA PERTAMBANGAN EMAS DI DESA KARANGLAYUNG KARANGJAYA TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: RISMAYANTI NIM. 1617301036 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2021
PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini, saya: Nama : Rismayanti NIM : 1617301036 Jenjang : S-1 Jurusan : Muamalah Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh. Purwokerto, 30 Desember 2020 Saya yang menyatakan, Rismayanti NIM. 1617301036 ii
NOTA DINAS PEMBIMBING Purwokerto, 30 Desember 2020 Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rismayanti Lampiran : Eksemplar Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto di Purwokerto Assalamu'alaikum Wr. Wb Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa: Nama : Rismayanti NIM : 1617301136 Jurusan : Muamalah Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah Judul : AKAD KERJASAMA USAHA PERTAMBANGAN EMAS DI DESA KARANGLAYUNG KARANGJAYA TASIKMALAYA PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Pembimbing Ainul Yaqin, M.Sy. NIP.198812282018011001 iv
AKAD KERJASAMA USAHA PERTAMBANGAN EMAS DI DESA KARANGLAYUNG KARANGJAYA TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ABSTRAK Rismayanti NIM: 1617301036 Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain serta saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karenanya memerlukan kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, salah satunya yaitu bentuk kerjasama yang menggunakan model bagi hasil. Di Desa Karanglayung terdapat usaha pertambangan emas yang menggunakan metode bagi hasil, akan tetapi tidak diketahui pasti akad apa yang digunakan dalam akad kerjasama tersebut. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan fokus permasalahan yang pertama adalah bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan mencari sumber data secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian. Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pemodal dan pekerja pertambangan, data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode normatif sosiologis, selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode induktif. Akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya merupakan akad mud}a>rabah, yang permodalannya 100% diberikan oleh pemodal kepada para pekerja untuk mengelola pertambangan. Dilihat dari rukun-rukunnya akad ini telah terpenuhi, akan tetapi tergolong dalam akad mud}a>rabah fa>sid, karena belum terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad, yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian nilai bagi hasil. Kata kunci: Akad, Kerjasama, mud}a>rabah, Pertambangan Emas, Hukum Ekonomi Syariah. terlihat dari karakteristik utama akad mud}a>rabah v
MOTTO "Berbuat baiklah tanpa perlu alasan" vi
PERSEMBAHAN Dengan mengucap penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada: 1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 3. Kedua orang tua penulis (Bapak Rahman dan Ibu Aisah) yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan penuh kepada penulis 4. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. Selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai. vii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-INDONESIA Pedoman Trasliterari Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. A. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama Huruf latin Nama ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ب Ba B Be ت Ta T Te ث S|a S| Es (dengan titik diatas) ج Jim J Je ح H{a H{ Ha (dengan titik di bawah) خ Kha Kh Ka dan Ha د Dal D De ذ Z|al Z| Zet (dengan titik diatas) ر Ra R Er ز Zai Z Zet س Sin S Es ش Syin Sy Es dan ye ص ض ط ظ S{ad D{ad T{a Z{a S{ D{ T{ Z{ Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik di bawah) Te (dengan titik di bawah) Zet (dengan titik di bawah) ع 'Ain '_ apostrof terbaik viii
غ Gain G Ge ف Fa F Ef ق Qof Q Qi ك Kaf K Ka ل Lam L El م Mim M Em ن Nun N En و Wau W We ه Ha H Ha ء Hamzah _' Apostrof ي Ya Y Ye B. Vokal Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap. 1. Vokal Pendek Vokal pendek bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: -- ََ--- -- َِ--- -- َُ--- Fath}ah Kasrah D{ammah Ditulis Ditulis Ditulis A I U ix
2. Vokal Panjang Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 1. Fath}ah + alif Ditulis a> لالما بحاص Ditulis S}a>h}ib al-ma>l دقاع Ditulis 'A>qid داقعنإ Ditulis in'iqa>d D}ammah + wawu mati Ditulis u> دوقعلا Ditulis Al- 'u>qu>d موزل Ditulis Luzu>m Kasrah + ya' mati Ditulis i> يمرك Ditulis Kari>m حيحص Ditulis S}ah}i>h} ةغيص Ditulis S}i>gah 3. Vokal Rangkap Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 1 Fath}ah + ya' mati يليحز لا وبىو Ditulis Ditulis Ay Wahbah al- Zuh}aili> ويلع دوقعم Ditulis Ma'qu>d'alaih x
C. Ta'Marbu>tah di akhir kata bila di matikan tulis h ةبراضم Ditulis Mud}a>rabah ةكراشم ةصخّرلا Ditulis Ditulis Musya>rakah Rukhs}ah (Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). D. Syaddah (Tasydid) فّرصت Ditulis Tas}arruf E. Kata Sandang Alif dan Lam Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam trasliterasinya kata sandang itu tidak dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah. 1. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsyiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. نأرقلا Ditulis Al- Qur'an ةدئالما Ditulis Al- Ma>'idah ةرقبلا Ditulis Al- Baqarah ضارقلا Ditulis Al- Qirad>} xi
HES Hlm IAIN JL KBBI KHES LKS MUI DKK NO RI S.H. SWT SAW UU IUP DAFTAR SINGKATAN : Hukum Ekonomi Syariah : Halaman : Institut Agama Islam Negeri : Jalan : Kamus Besar Bahasa Indonesia : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Lembaga Keuangan Syariah : Majelis Ulama Indonesia : Dan Kawan-kawan : Nomor : Republik Indonesia : Sarjana Hukum : Subh}a>nahu>wata'a>la> : Sallala>hu 'alaihiwasallam : Undang-Undang : Izin Usaha Pertambangan xii
KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkah rahmat dan karunianya, kita semua dapat merasakan nikmat luar biasa dalam hidup ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, Tabi"in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul "Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Persfektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada: 1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto xiii
4. Bani Syarif Maula., M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 5. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 6. Ainul Yaqin, M.Sy. Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan dan memotivasi sampai skripsi ini selesai 7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini 8. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto 9. Bapak basith dan ibu reni selaku pengurus pondok Pesantren Manbaul Husna terimakasih atas segala doa dan bimbingannya selama penulis belajar di pondok pesantren 10. Kedua orang tua penulis (Bapak Rahman dan Ibu Aisah) terimakasih telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan baik secara mental maupun finansial. Serta keluarga besar Hana (ibu, bapak, mba riris, mas imam, mba linda) yang dari pertama penulis datang ke kota ini sudah menganggap penulis sebagai bagian dari keluarga, terimakasih atas segala doa dan dukungannya. 11. Kawan-kawan kelas Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2016, Teman- teman KKN Angkatan-45 Desa Pandansari 2020, dan kelompok PPL Pengadilan Negeri Cilacap. xiv
12. Terimaksih kepada Adinda Rahmatunnisa, Syifa F, Selfi Krismayanti, Sopa Silfia, Ati Fitriani, Asfi anita, Hardina, Ismi Nur S. yang selalu setia mendengar keluh kesah penulis ketika sedang menbuat skripsi ini. 13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah- mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Purwokerto, 15 Januari 2021 Penulis Rismayanti NIM. 1617301036 xv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... PERNYATAAN KEASLIAN ... PENGESAHAN ... NOTA DINAS PEMBIMBING ... ABSTRAK ... MOTTO ... vi PERSEMBAHAN ... vii PEDOMAN TRANSLITERASI ... viii DAFTAR SINGKATAN ... xii KATA PENGANTAR ... xiii DAFTAR ISI ... xvi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... B. Definisi Operasional ... C. Rumusan Masalah ... D. Tujuan Penelitian ... E. Manfaat Penelitian ... F. Tinjauan Pustaka ... G. Sistematika Pembahasan ... 12 BAB II GAMBARAN UMUM DAN KETENTUAN AKAD MUD}A>RABAH DALAM ISLAM A. Akad Mud}a>rabah ... 14 xvi i ii iii iv v 1 6 6 7 7 7
B. Landasan Hukum Mud}a>rabah ... 16 C. Rukun dan Syarat Mud}a>rabah ... 19 D. Jenis dan macam macam akad Mud}a>rabah ... 23 E. Pembiayaan Usaha Kepada Banyak Orang ... 27 F. Pelaksanaan Usaha Pada Sistem Kerjasama Mud}a>rabah ... 27 G. Berakhirnya Akad Mud}a>rabah ... 29 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ... 32 B. Lokasi Penelitian ... 33 C. Sumber Data ... 33 D. Pendekatan Penelitian ... 34 E. Subjek dan Objek Penelitian ... 35 F. Teknik Pengumpulan Data ... 36 G. Metode Analisis Data ... 38 BAB IV PRAKTIK PERTAMBANGAN EMAS DESA KARANGLAYUNG KARANGJAYA TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH A. Praktik Pertambangan Emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya ... 1. Gambaran Umum Desa Karanglayung ... 39 1. Gambaran Umum Desa Karanglayung ... 39 2. Sejarah Berdirinya Koperasi KUD Mekar Jaya serta Izinnya... xvii 40
3. Sistem Kerjasama Usaha Pertambangan Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya ... B. Analisis Praktik Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya ... BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 61 B. Saran ... 62 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP xviii 44 49
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia selalu bertambah sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat terbatas. Umat muslim diwajibkan untuk bekerja dan berusaha. Manusia merupakan mahluk sosial yang hidup berkelompok sehingga peran manusia lain tidak dapat di abaikan, begitu pula dalam kemasyarakatan, manusia juga berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kerjasama ini terjalin agar apa yang menjadi keinginan dapat tercapai.1 Dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur hidup manusia dan yang berkaitan dengan kehidupan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Nilai- nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.2 Begitu pula masyarakat yang sering melalukan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maka kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja sangat dibutuhkan, agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini biasanya terjadi karena disatu pihak ada 1 Rusydi Bidawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sugaiselan Bangka Tengah", skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 2 Akhmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13. 1
pemodal yang tidak dapat mengelola usahanya sendiri, sedangkan dipihak lain ada orang yang tidak mempunyai modal dan tidak bekerja tetapi mempunyai keterampilan atau kemampuan untuk mengelola usaha tersebut. Praktik kerjasama ini antara lain terjadi pada usaha pertambangan yang ada di masyarakat. Pertambangan merupakan suatu industri yang mengelola sumber daya alam dengan proses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan manusia, bahan tambang merupakan benda-benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan pastinya dibutuhkan oleh manusia untuk tujuan yang berbeda-beda. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur secara umum mengenai prinsip penguasaan dan pengusahaan kekayaan alam Indonesia, baik yang diatas bumi (tanah), air, dan terkandung di dalamnya sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam BAB XIV mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, khususnya dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat".3 Di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya, kebanyakan masyarakat bekerja pada pertambangan emas, dari mulai anak muda sampai ibu rumah tangga terkadang ikut bekerja menumbuk batuan material. 3 Ahmad Redi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 1. 2
3 Pertambangan emas yang ada di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya, ini sudah berdiri selama kurang lebih tiga puluh lima tahun lamanya dan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat setempat. Pembolehan penambangan emas yang dikelola oleh masyarakat ini langsung dari pemerintah daerah, setelah sebelumnya pertambanga ini tidak diperbolehkan. Status pertambangan tersebut adalah legal menurut Cucu Sugiat, salah satu pelaku usaha pertambangan serta berdasarkan adanya koperasi KUD Mekar Jaya sebagai salah satu pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berbentuk surat ijin pertambangan.4 Sistem yang digunakan dalam pertambangan emas ini berupa sistem kerjasama antara pemodal dan pekerja. Pemodal pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya memberi modal berupa perlengkapan bahan tambang yang dibutuhkan para pekerja. Adapun bagi hasil antara pemodal dan pekerja yaitu berupa batuan material yang belum diolah. Dalam pertambangan emas, pada setiap harinya ditargetkan untuk mengumpulkan batuan material sebanyak 50 ember dan langsung dibagikan kepada para pekerja dan pemodal pada hari itu juga. Hal yang menarik dalam kerjasama pertambangan emas di Desa Karanglayung ini yaitu, sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah serta mampu bertahan lama karena proses pertambangan masih dengan cara klasik, juga dalam kerjasama bagi hasilnya di pertambangan ini tidak ada yang berubah, dari awal pertambangan dibangun sampai saat ini kerjasamanya 4 Cucu Sugiat, Pemodal Pertambangan, Wawancara, pada tanggal 7 September 2020.
masih sama yang mana pemodal tetap memberikan modal berupa peralatan yang dibutuhkan oleh pertambang sedangkan bagi hasil masih berupa batuan material. Dan jumlah pekerja di pertambangan tersebut dalam satu pertambangan berjumah 15 orang. Hasil sejumlah 50 ember tersebut dibagi kepada 15 pekerja, yang mana masing-masing mendapatkan 3 ember dan pemodal mendapat 5 ember lebih banyak. Hasil akhir yang didapat antara pemodal dan pekerja berupa emas yang mungkin ada pada batuan material dalam ember tersebut.5 Dalam Islam, kerjasama bagi hasil antara pemodal dan pekerja disebut dengan mud}a>rabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yang disebut s}a>h}ib al-ma>l menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mud}a>rib), suatu perjanjian dalam bagi hasil (mud}a>rabah). Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutif oleh Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementas harus memenuhi syarat-syarat yaitu: 1. Modal berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan atau perhiasan, maka tidak sah. 2. Modal diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan. 3. Keuntungan yang mejadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasenya. 5 Gilang, Pekerja Pertambangan, wawancara, pada tanggal tanggal 02 Februari 2020. 4
4. Bahwa mud}a>rabah itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk bergadang di negeri tertentu, barang tertentu dan juga waktu tertentu.6 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat dan rukun mud}a>rabah yakni: a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.7 Dari latar belakang tersebut dan hasil pengamatan penulis, kerjasama yang dilakukan di pertambangan emas ini tampak seperti akad mud}a>rabah, hanya saja masih perlu untuk diteliti apakah praktiknya sesuai dengan akad mud}a>rabah yang sah atau tidak. Maka dari itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 6 Abdul Ghofur Anshori, Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 104-105. 7 Tim penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 65. 5
B. Definisi Operasional Akad mud}a>rabah adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) dengan pengelola (mud}a>rib), di mana pihak pertama s}a>h}ib al-ma>l menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.8 Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang menanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.9 Maka secara umum mud}a>rabah yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah: 1. Bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya? 2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya? 8 Muhammad Syafi"I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Peraktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95. 9 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, hlm. 141. 6
D. Tujuan Penelitian Adapun tinjauan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya. 2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya. E. Manfaat Penelitian 1. Bagi penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai akad mud}a>rabah yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar. 2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan hukum ekonomi syariah. 3. Secara praktis, penelitian ini disarankan dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan untuk warga Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya mengenai bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam dan demi tercapainya kesejahteraan. F. Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. Objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan 7
(field research), pada pelaksanaan Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Persfektif Hukum Ekonomi Syariah. Setelah mengadakan pengkajian refrensi yang tersedia, ada beberapa peneliti dan jurnal yang berhubungan dengan dengan penelitian ini diantaranya yaitu: Rusydi Bidawan, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah Dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonvensional Di Kecamatan Sugaiselan Bangka Tengah". Menyimpulakan bahwa akad dan pembagian upah antara pemilik modal dan karyawan sudah sesuai dengan hukum Islam, namun akad sewa- menyewa tanah, yang terjadi antara pemilik modal dan pemilik tanah harus di ulang karena salah satu kewajiban penyewa tidak terpenuhi yaitu kewajiban menjaga barang sewaan dengan baik dan mengembalikan barang sewaan dengan utuh karena setelah terjadi penambangan keadaan tanah akan mengalami kerusakan, tetapi karena ada kerelaan dari kedua belah pihak dalam hal ini di khususkan kerelaan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu pemik tanah sebagai penyewa, maka akad nya tetap sah. Dalam kaidah fikih dijelaskan kerelaan terhadap sesuatu akan mengakibatkan kerelaan pada sesuatu yang diakibatkannya.10 Radiatni Purwanti, dalam skripsinya yang berjudul "Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan". Menyatakan bahwa 10 Rusydi Bidawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah dan Pekerja dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sugaiselan Bangka Tengah", skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 8
9 metode istinbat yang digunakan MUI mengenai pertambangan ramah lingkungan yaitu mas}lah}ah mursalah yakni suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan maupun atau meninggalkannya sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.11 Rizki Hidayat, dalam skripi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal". Menyimpulkan bahwa hasil penelitian bentuk perjanjian kerjasama antara penambang dengan pemilik tanah yaitu dengan melaksakan perjanjian bagi hasil berdasar yang dilakukan secara lisan, hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik tanah dan penambang, perjanjian tidak dilakukan dihadapan kepala desa dan tidak ada pembuatan akta dari pembuatan hukum tersebut dan apabila terjedi wanprestasi salah satu pihak maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.12 Hormaini, dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tambang Emas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Penambangan Emas di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi)". Dalam perspektif hukum Islam menyatakan 11 Radiatni Purwanti, "Pertambangan Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam: studi analisis fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan", skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016). 12 Rizki Hidayat, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah studi kasus di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal", skripsi (Sumatera: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017).
10 bekerja sebagai buruh di penambangan emas merupakan suatu hal yang dibolehkan karena bekerja sebagai buruh seseorang digaji sesuai akad buruh, kondisi demikian diperbolehkan, meskipun pengelolaan kekayaan berada di bawah kekuasaan negara, dan individu atau masyarakat boleh bekerja sebagai buruh. Kondisi yang berbeda ketika bekerja sebagai penambang emas itu sendiri. Dalam hal ini adanya upaya pengalihan hak kepemilikan dari kepemilikan umum kepada kepemilikan pribadi.13 Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Wahidin dan Hikmawati, yang berjudul "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal". Menyatakan bahwa hasil penelitian menurut Ekonomi Islam mengenai penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah dalam kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena akibat yang yang disebabkan oleh usaha tersebut seperti kerusakan lingkungan hidup.14 Nama Rusydi Bidawan, Program Studi Ilmu Hukum Islam Syariah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Judul Tinjauan Hukum Terhadap Islam kejasama antara usaha, pemilik pemilik tanah dan dalam pekerja tambang usaha inkonvensional di Kecamatan Sugaiselan Bangka tengah. Persamaan Sama-Sama membahas pertambangan Perbedaan Penelitian Rusydi Bidawan ini tentang membahas tambang usaha inkonvensional, skripsi sedangkan tentang akad ini kerjasama usaha pertambangn emas di Desa Karanglayung Karangjaya 13 Hormaini, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tambang Emas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi Kasus Terhadap Penambangan Emas di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi", skripsi (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014). 14 Wahidin dan Hikmawati, "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal", Jurnal Hukum Islam, Vol. Xv no. 1, 2015, diakses 12 November 2020hlm. 243.
Radiatni Purwanti Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Syariah IAIN Syariah Purwokerto Hidayat Rizki Studi Program Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Medan Utara Hormaini program Ekonomi studi Islam fakultas Syariah dan Hukun UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Hukum Studi Islam fatwa analisis MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan perjanjian hasil emas penambang pemilik dengan tanah (studi kasus di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal) bagi tambang antara Tinjauan Ekonomi terhadap Islam tambang emas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (studi kasus Terhadap penambangan emas Kecamatan Singingi di Hilir Sama-Sama membahas pertambangan Sama-Sama membahas pertambangan Sama-Sama membahas pertambangan 11 Tasikmalaya perspektif ekonomi syariah. hukum Penelitian Radiatni Purwanti membahas tentang pertambangan persfektif ilegal Islam, hukum sedangkan skripsi ini Akad Kerjasama Usaha Pertambangn Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya perspektif ekonomi syariah. Penelitian hukum Rizki membahas tinjauan terhadap pelaksanaan bagi perjanjian emas, tambang sedangkan skripsi ini Akad Kerjasama Usaha Pertambangn Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Hidayat tentang hukum Penelitian Hormaini membahas tinjauan Islam tambang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, skripsi sedangkan ini Akad Kerjasama tentang ekonomi terhadap emas
12 Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Wahidin dan Hikmawati Kabupaten Kuantan Singingi) Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal Sama-Sama membahas pertambangan Usaha Pertambangn di Desa Emas Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Jurnal Wahidin dan Hikmah membahas konsep tentang pemikiran ekonomi Islam dalam penambangan emas sedangkan ilegal skripsi ini membahas Akad Kerjasama Usaha Pertambangn Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauah penulis mengetahui, kajian secara spesifik dan komprehensif tentang akad kerjasama usaha pertambangan emas perspektif hukum ekonomi syariah belum ada yang mengkajinya, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul. Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. G. Sistematika Pembahasan Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:
13 BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: tentang mud}a>rabah seperti pengertian mud}a>rabah, landasan hukum mud}a>rabah menurut al- Qur"an, Hadist, fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang mud}a>rabah, rukun dan syarat mud}a>rabah, jenis-jenis mud}a>rabah, pembiayaan kepada banyak orang, pelaksanaan usaha pada sistem kerjasama mud}a>rabah dan berakhirnya akad mud}a>rabah. BAB III: Memuat tentang metode penelitian antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis. BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, praktik kerjasama usaha pertambangan, izin usaha pertambangan beserta bentuknya, sistem kerjasama usaha pertambangan dan analisis praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya persepektif hukum ekonomi syariah. BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran- saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang praktik akad mud}a>rabah, dalam praktik usaha kerjasama pertambangan emas di Desa Karannglayung, Karagjaya, Tasikmalaya.
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KETENTUAN AKAD MUD}A>RABAH DALAM ISLAM A. Akad Mud}a>rabah Kata akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd bentuk jamaknya al-'uqu>d yang mempunyai arti mengikat, sambungan dan janji. Akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan kabul. Dengan demikian ijab dan kabul adalah suatu perbutan atau pernyataan untuk menunjukan suatu kerelaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara".15 Akad muamalah harus dilakukan atas dasar saling rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini bermakna setiap transaksi atau akad muamalah harus diletakan sebagai transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak dengan jalan konsensus dalam bentuk akad ijab dan kabul, atau perbuatan yang bermakna adanya kerelaan dua belah pihak yang terlibat dalam akad. Sedangkan mud}a>rabah adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l) dengan pengelola (mud}a>rib), di mana pihak pertama s}a>h}ib al- ma>l menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.16 Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik modal sebagai pihak yang menanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak 15 Qamarul Huda, Fikih Muamalah, hlm. 25. 16 Muhammad Syafi"I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Peraktik, hlm. 95. 14
pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.17 Menurut istilah syara", mud}a>rabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan, di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa mud}a>rabah adalah akad antara dua orang yang diberi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif, dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.18 Dalam fikih muamalah, definisi terminologi mud}a>rabah diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab. Di antaranya menurut mazhab Hanafi mendefinisikan mud}a>rabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sementara mazhab Maliki menamai mud}a>rabah sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu, dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Mazhab Syafi"i mendefinisikan mud}a>rabah, bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah 17 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, hlm. 141. 18 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, hlm. 11. 15
16 uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut mazhab Hanbali mendefinisikan mud}a>rabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.19 B. Landasan Hukum Mud}a>rabah 1. Landasan menurut al-Qur"an Landasan syariah mud}a>rabah secara umum lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam: Q.S Al-Baqarah (2): 283 دَؤُ يْلَ فاًضْعَ ب ْمُكُضْعَ ب َنِمَا ْنِاَف ُوَتَ ناَمَا َنُِتُؤا ىِذَّلا ُوَّبر َللها ِقَّتَيْلَو Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendak lah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya.20 Q.S Al-Jumuah (62): 10 ِاَف َللهااوُرُك ْذاَو ِللها ِلْضَف ْنِماوُغَ تْ باَو ِضْرَْلْا ِفىاْوُر ِشَتْ ناَفُةولَّصلا ِتَيِضُقاَذ َنْوُحِلْفُ ت ْمُكَّلَعَّلاًرْ يِثَك Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.21 Maksud dari ayat di atas yaitu carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal, serta ingatlah Allah saat kalian 19 Muhammad, Konstruksi Mud}a>rabah dalam Bisnis Syari'ah (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari"ah Yogyakarta, 2003), hlm. 55. 20 Tim penyusun al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014), hlm. 49. 21 Tim penyusun al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Terjemah, hlm. 554.
mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang banyak dan jangan sampai karena mencari itu kalian lupa kepada Allah. 2. Landasan dalam Hadis ُهاَطْعَأاَذِإ ِلُجَّرلَا َلَع ُطَِتَْشَي َناَك ُوَّنَأ( ونع للها يضر ٍماَز ِح ِنْب ِمْيِكَح ْنَعَو ِوِب َلِزْنَ ت َلَْو ,ٍرْجَح ِفِ ُوَلِمَْتَ َلَْو ,ٍةَبْطَرٍدِبَك ِفِ ِلِاَم َلَعَْتَ َلْ ْنَا :ًةَضَراَقُم ًلْاَم يِنْطُقَراَّدلَا ُهاَوَر ) ِلِاَم َتْنِمَض َدَقَ ف َكِلَذ ْنِم اًئْيَش َتْلَعَ ف ْنِإَف , ٍلي ِسَم ِنْطَب ِفِ Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi sesorang yang memberikan modal sebagai qira>d yaitu: jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut. Dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkaulah yang menanggung modalku.22 َّنِهيِف ٌث َلََث( :لاق ملسو ويلع للها ىلص َّ ِبَِّنلَا َّنَأ ونع للها يضر ِبْيَهُص ْنَع ُهاَوَر )ِعْيَ بْلِل َلْ , ِتْيَ بْلِلِيرِعَّشلاِب رُ بْلَا ُطْلَخَو ،ُةَضَراَقُمْلا ٍلَجَأ َلَِإ ُعْيَ بْلَا:ُةَكَرَ بْلَا ، َو ٍفيِعَضٍداَنْسِإِب ْوَجاَم ُنْبِا Dari Shuhaib Radliyallaahu "anhu bahwa Nabi Shallallaahu "alaihi wa Sallam Bersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, ber-qira>d (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya"ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual."23 Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa boleh melakukan transaksi mud}a>rabah. Hadis ini menunjukan praktik pembiayaan mud}a>rabah, karena pemilik modal sebagai pemilik dana yang memberi beberapa persyaratan bagi pemelihara dalam mengelola dan yang diberi sertakan, pemilik modal berhak memberikan batasan terhadap modal yang diberikan kepada pengelola. 22 Al-Ima>m "Ali Ibn Umar Abu al-Hasan Ad-da>rruqutni al-Bagdadi>, sunan Ad-Da>ruqutni> (Bairut: Al-Resalah, tt), IV: 24. 23 Al-Ima>m al-Ha>fid Abi> 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazi>d Ibnu 'Abdullah Ibn Majjah al-Quzwaini>, Sunan Ibnu Majjah (Bairut: Darl Fikr, tt), II: 509. 17
3. 3. Landasan menurut fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mud}a>rabah Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 berisi tentang mud}a>rabah dan poin-poin yang ada dalam fatwa tersebut yakni: 1) Mud}a>rabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. 2) LKS sebagai sah}ib al-ma>l membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan mud}a>rib sebagai pengelola usaha. 3) Jangka waktu, tata cara pengembalian dana, dan pembagian nisbah telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 4) Mud}a>rib boleh melakukan berbagai macam usaha, sedangkan sah}ib al- ma>l atau LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.24 Dari fatwa DSN MUI diatas, dalam rangka mengembangkan pembiayaan yang mana modal ditanggung 100% oleh sah}ib al-ma>l untuk memenuhi kebutuhan mud}a>rib sebagai pengelola usaha. Jangka waktu dan nisbah keuntungan ditetapkan sesuai kesepakatan awal antara sah}ib al-ma>l dan mud}a>rib. Dalam fatwa DSN MUI mud}a>rib boleh melakukan berbagi macam usaha, sedangkan sah}ib al-ma>l atau LKS tidak ikut serta tatapi memiliki hak untuk mengawasi. 24 DSN MUI, Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI /IV/200 Tentang Mud}a>rabah, hlm. 18
19 C. Rukun dan Syarat mud}a>rabah 1. Rukun mud}a>rabah Rukun mud}a>rabah ada empat, yaitu:25 a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (s}a>h}ib al-ma>l), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mud}a>rib). b. Objek Mud}a>rabah (modal dan kerja) Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mud}a>rabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mud}a>rabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill dan lain-lain.26 Sebagian ulama berpendapat modal harus berupa uang yang masih berlaku seperti dinar dirham dan sejenisnya. Menurut mereka, tidak boleh melakukan mud}a>rabah dengan modal berbentuk barang baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Begitu juga menurut ulama Hanafi, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang mis|liyyat (yang memiliki varian serupa). Sedangkan Ibnu Abi Laila 25 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 188. 26 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm. 189.
482. dan Auza"i membolehknnya tetapi mud}a>rabah itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi mud}a>rabah.27 c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul) Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mud}a>rabah. d. Nisbah keuntungan Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber mud}a>rabah, mud}a>rib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan s}a>h}ib al-ma>l mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. 2. Syarat mud}a>rabah a. Pelaku'a>qida>in Pelaku adalah dua orang atau lebih, secara sukarela mamasuki kontrak, salah satu pihak menyediakan sejumlah modal yang diperlukan oleh pihak satu lagi, yang akan menggunakan modal tersebut di dalam bisnis untuk mendapatkan laba. Ketentuannya adalah sebagai yaitu: 1) Pelaku harus cakap hukum dan balig. 2) Pelaku akad mud}a>rabah dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim. 27 Wahbah Az-Zuh}aili>, Fikih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20
21 3) Pelaku dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.28 b. Objek mud}a>rabah (modal dan kerja) Objek mud}a>rabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mud}a>rabah. Pertama adalah modal yang memiliki ketentuan sebagai berikut:29 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya. 2) Modal harus tunai dan tidak hutang. 3) Modal harus diketahui jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memakai harta mud}a>rabah kembali untuk keperluan lain, apabila terjadi sedemikian maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 5) Pengelola dana tidak boleh meminjam modal kepada pihak lain, apabila terjadi sedemikian maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.30 28 Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Terjemahan Suherman Rosyidi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 211. 29 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, hlm. 374. 30 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, hlm. 374.
22 Objek yang kedua adalah kerja (usaha atau skill yang dimiliki), ketentuannya yaitu: 1) Kontribusi pengelolaan dan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain sebagainya. 2) Kerja adalah hak pengelola dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai syariah. 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi atau upah.31 3. Ijab kabul Adalah pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. 4. Nisbah keuntungan Ketentuan nisbah keuntungan adalah sebagai berikut: a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-mud}a>rabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana 31 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalatt, hlm. 375.
mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi maka pembagian menjadi masing- masing 50%. b. Pebagian nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.32 Pada dasarnya pengelola dana tidak boleh me-mud}a>rabah kembali modal mud}a>rabah. Dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk me-mud}a>rabah kembali modal mud}a>rabah, maka pembagian keuntungan untuk pemilik dana mendapatkan keuntungan dengan porsi bagian yang telah disepakati antara mud}a>rib dan s}a>h}ib al-ma>l. D. Jenis Mud}a>rabah dan macam-macam akad Secara umum, mud}a>rabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mud}a>rabah mut}laqah dan mud}a>rabah muqayyadah.33 32 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, hlm. 375. 33 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, hlm. 140. 23
1. Mud}a>rabah Mut}laqah Yaitu transaksi mud}a>rabah mut}laqah adalah bentuk kerjasama antara s}a>h}ib al-ma>l dan mud}a>rib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Disini s}a>h}ib al-ma>l memberi keleluasaan kepada mud}a>rib untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya.34 Untuk mud}a>rabah yang tidak terbatas (mud}a>rabah mut}laqah), mud}a>rib harus diberikan perintah dan wewenang untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin yang berhubungan dengan mud}a>rabah dan bukan pengeluaran pribadi mud}a>rib akan dibedakan ke dalam akun mud}a>rabah. Mud}a>rib tidak diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka mutlak terhadap keuntungan di muka. Keuntungan akan dibagi antara s}a>h}ib al-ma>l dan mud}a>rib sesuai dengan proporsi yang telah disetujui di muka dan tercantum secara jelas pada perjanjian mud}a>rabah, Semua pembagian laba yang dibagikan sebelumnya adanya keputusan final tentang perjanjian mud}a>rabah, akan dianggap sebagai sesuatu yang ditentukan di muka. Segala kerugian yang terjadi karena resiko bisnis harus dibebankan terhadap keuntungan sebelum dibebankan terhadap modal yang dimiliki oleh s}a>h}ib al-ma>l. Prinsip umum adalah bahwa s}a>h}ib al-ma>l hanya menanggung resiko modalnya. Sementara resiko mud}a>rib hanyalah usaha 34 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, hlm. 140. 24
dan waktunya, itu sebebnya mengapa mud}a>rabah seringkali disebut kerjasama yang saling menguntungkan.35 2. Mud}a>rabah muqayyadah Mud}a>rabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mud}a>rabah, specified mud}a>rabah adalah kebalikan mud}a>rabah mut}hlaqah. Mud}a>rib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam mud}a>rabah jenis ini, mud}a>rib terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh s}a>h}ib al-ma>l di dalam meniagakan modal yang dipercayakan kepadanya. Persyaratan bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu, melakukan usaha, dan wilayah niaga. Kewajiban s}a>h}ib al-ma>l dalam perjanjian mud}a>rabah terbatas (mud}a>rabah muqayyadah) pada konstribusi modalnya. Hal ini merupakan kewajiban dan poin penting dalam perjanjian mud}a>rabah, karena tidak tepat apabila s}a>h}ib al-ma>l sebagai partner pasif dengan kewajiban tidak terbatas. Mud}a>rib tidak diperkenankan untuk melakukan bisnis lebih dari modal yang disetor oleh s}a>h}ib al-ma>l. Jika ia melakukannya atas kehendak sendiri, dia tidak berhak atas keuntungan tersebut dan juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi. Apabila mud}a>rib yang memiliki modal dengan jumlah tertentu dalam perjanjian mud}a>rabah, dia akan menerima seluruh keuntungan sesuai dengan porsinya sesuai dengan apa yang sudah disepakati.36 35 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, hlm. 140. 36 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, hlm. 142. 25
3. Macam-macam Akad Macam-macam akad disini adalah ditinjau dari sisi sah atau tidaknya, ada tiga yaitu: a. Akad yang sah (s}ah}i>h}) Akad sah yaitu akad telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum ataupun khusus.37 1) Syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, syarat ini meliputi 'a>qida>in, objek akad, s}i>gah akad. 2) Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya, syarat adanya saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad kebendaan seperti akad hibah, gadai dan lain sebagainya.38 b. Akad ba>t}il Akad ba>t}il ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syarak, misalkan objek jual beli tersebut tidak jelas atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap hukum.39 c. Akad fa>sid Akad fa>sid yaitu akad-akad yang cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun syarat 37 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 36. 38 Ainul Yaqin, Legalitas Perseroan Terbatas: Perspektif Hukum Islam, hlm. 23. 39 Akhmad Farroh Hasan, Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 26. 26
khusus.40 fa>sid adalah akad yang memenuhi rukun akad akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Ketidaksahhannya dapat disebabkan karena akad tersebut tidak sesuai dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan, suatu akad dapat dikatakan fa>sid apabila mengandung sifat yang tidak jelas dan dilarang oleh syarak.41 E. Pembiayaan Usaha Kepada Banyak Orang Pihak yang menyediakan barang dagangan dan pihak yang menjalankan usaha dapat saja terdiri atas beberapa orang misalnya:42 1. Modal dari usaha disediakan dan dikerjakan beberapa orang. 2. Modal berasal dari satu orang dan pihak yang memanfaatkannya beberapa orang. 3. Beberapa orang menyatukan modal dan seseorang memanfaatkannya untuk menjalankan usaha, semua bentuk ini diperbolehkan. F. Pelaksanaan Usaha pada Sistem Kerjasama Mud}a>rabah Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan atau wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak, yang akan menjadi patokan hukum menjalankannya kegiatan mud}a>rabah dan hal-hal yang harus disepakati dalam pelaksanaan usaha mud}a>rabah yaitu:43 40 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 36. 41 Saeful Jazil, Fikih muamalah (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 93. 42 Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mud}a>rabah (Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2004), hlm. 58. 43 Muhammad, Konstruksi mud}a>rabah dalam Bisnis Syari'ah, hlm. 58. 27
28 1. Manajemen Ketika mud}a>rib telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama mud}a>rabah maka saat itulah ia mulai mengelola modal s}a>h}ib al- ma>l. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan keterampilan tertentu yang kadang-kadang hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan manajemen, kebebasan mud}a>rib dalam merencanakan, merancang, mengatur dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan. Dalam mud}a>rabah mut}hlaqah kaitannya dengan manjemen kebebasan dalam mengatur segala sesuatu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan mud}a>rabah muqayyadah semua yang mengatur praktik mud}a>rabah ditentukan oleh s}a>h}ib al-ma>l.44 2. Tenggang waktu (duration) Tenggang waktu yaitu satu hal yang harus mendapat kesepakatan antara s}a>h}ib al-ma>l dan mud}a>rib atau lamanya waktu usaha. Ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada mud}a>rib itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Di samping itu penentuan waktu adalah sebuah cara untuk memacu mud}a>rib bertindak lebih efektif dan terencana. Namun di sisi lain penentuan waktu bisa membuat mud}a>rib menjadi tertekan dan tidak bebas menjalani usaha mud}a>rabah. Apalagi kerja ekonomi bersifat spekulatif tidak selalu berjalan lancar. Karenanya para fukaha berselisih pendapat. Menurut mazhab Maliki dan mazhab 44 Muhammad, Konstruksi Mud}a>rabah dalam Bisnis Syari'ah, hlm. 57.
Syafi"i penentuan waktu itu dapat membatalkan kontrak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali penentuan waktu itu sah. Kontrak mud}a>rabah dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberitahukan terlebih dahulu, hal ini dimungkinkan terjadi dan para fuqaha sepakat bahwa mud}a>rabah adalah kontrak yang tidak mengikat.45 3. Jaminan Jaminan merupakan satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama adalah adanya aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan menjadi penting ketika s}a>h}ib al-ma>l khawatir akan munculnya penyelewengan dari mud}a>rib. Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju dengan adanya tanggungan, dikarenakan mud}a>rabah kerjasama saling mempercayai menanggung hak dan kewajiban masing- masing.46 G. Berakhirnya Akad Mud}a>rabah Akad mud}a>rabah dalam pandangan jumhur ulama, termasuk akad gair lazim yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh mud}a>rib atau s}a>h}ib al-ma>l kapan saja. Mazhab Maliki berpendapat bahwa akad mud}a>rabah termasuk akad yang lazim, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan sepihak oleh mud}a>rib atau s}a>h}ib al-ma>l. Pembatalannya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan adapun sebeb-sebab yang membuat berakhirnya akad mud}a>rabah yaitu:47 45 Muhammad, Konstruksi Mud}a>rabah dalam Bisnis Syari'ah, hlm. 57. 46 Muhammad, Konstruksi Mud}a>rabah dalam Bisnis Syari'ah, hlm. 58. 47 Jaih Mubarok dan Hasannudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 179. 29
30 1. Pembatalan (al-fasakh) atau pemecatan (al-'azl) Akad mud}a>rabah ini berakhir apabila salah satu pihak s}a>h}ib al-ma>l atau mud}a>rib menyatakan secara sepihak tentang berakhirnya mud}a>rabah. Akad mud}a>rabah berakhir apabila mud}a>rabah mengundurkan diri atau s}a>h}ib al-ma>l memberhentikan mud}a>rib sebagi pengelola modal. Pembatalan atau pengakhiran akad mud}a>rabah, termasuk pemakzulan atau pengunduran diri, berlaku efektif setelah pengakhiran tersebut diketahui pihak yang berkaitan. a. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad Akad mud}a>rabah berakhir bila salah satu pihak meninggal baik yang meninggal s}a>h}ib al-ma>l maupun pihak mud}a>rib. Hal ini karena akad mud}a>rabah dari segi sifatnya sama dengan akad wakalah yang berakhir karena meninggalnya pihak wakil atau pihak yang mewakilkan. 2. Kehilangan kecakapan hukum Akad mud}a>rabah berakhir apabila s}a>h}ib al-ma>l atau mud}a>rib mengalami kehilangan cakap hukum, baik karena gila maupun karena idiot atau diyatakan berada di bawah pengampuan. 3. S}a>h}ib al-ma>l berpindah agama Murtad atau berpindah agama merupakan kematian secara hukum (sebagaimana akad berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad). Akan tetapi, akad mud}a>rabah tidak berakhir karena murtadnya mud}a>rib dengan seketika, tetapi harus terjadi proses pengakhiran akad
mud}a>rabah dengan membagikan keuntungan yang sudah mengembalikan modal pada pemiliknya.48 48 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah, hlm. 180. 31 serta
BAB III METODE PENELITIAN Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang akan dikaji.49 Sedangkan penelitian secara defintif merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan obyektif untuk mengkaji suatu masalah. Hakekat penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan jawaban tentang persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Secara universal penelitian merupakan usaha sistematis dan obyektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya.50 A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (Field Research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, penelitian kualitatif membangun pengetahuan melalui interpretsai terhadap multiprespektif, dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat didalam penelitian, tidak hanya dari peneliti semata.51 Dan mencari sumber data secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya. Fokus penelitian ini adalah peneliti mengetahui model kerjasama yang digunakan di Pertambangan Emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya. 49 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsiti, 2002), hlm. 141. 50 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu'amalah (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010, hlm. 1-2. 51 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Prktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85. 32 ingin
B. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, yang berfokus pada model kerjasama antara pemodal dan pekerja di pertambangan emas. C. Sumber Data Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.52 Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri: 1. Data Primer Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media pelantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.53 Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawncara langsung degan narasumber utama.54 Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta lapangan dengan pemodal dan para pekerja pertambangan. Pengambilan jumlah informan terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat terhadap praktik kerjasama dalam pertambangan dan dalam mencari informasi tentang keadaan letak geografis Desa Karanglayung, 52 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2016), hlm. 80. 53 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157. 54 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10. 33
Karangjaya, Tasikmalaya, penulis meminta data dari sekretaris Desa Karanglayung. 2. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.55 Data ini merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari bahan pustakaan, seperti dari buku-buku antara lain buku yang bejudul Fiqh Muamalah, Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam, Hukum Pertambangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hasil- hasil penelitian yang berwujud skripsi yang bertema pertambangan. D. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu karena landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan ataupun hukum yang telah ditetapkan.56 Dalam hal ini peneliti menggunakan buku yang membahas tentang Hukum Ekonomi Syariah atau fikih muamalah. 55 Wiratna Sajarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 74. 56 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39. 34
Sedangkan pendekatan sosiologis ialah dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan.57 Dalam skripsi ini, peneliti melakukan pendekatan langsung ke pemodal dan pekerja yang melakukan praktik pertambangan emas, untuk mengetahui situasi dan kondisi yang melatarbelakangi praktik Pertambangan Emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya. E. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti maupun diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexy J. Moloeng informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.58 Dalam penelitian ini peneliti mengambil 5 orang pemodal (Ajat sudrajat, Ahmad, Jajang, Aep, dan Dede), dan 15 pekerja (bapak Gilang, Kirman, Aca, Dede Ruswandi, Yayas, Ari, Asep, Sarip, Ojak, Toni, Ilos, Ibu Oon, Een). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposeful sampling sebagai teknik pengambilan informan. Purposeful Sampling merupakan teknik dalam non-probability sampling yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesui dengan tujuan penelitian yang akan 57 Sanaplah Faisol, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20. 58 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90. 35
dilakukan.59 Alasan penulis menggunakan purposeful sampling adalah karena tidak semua sempel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. 2. Objek Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik kerjasama usaha pertambangan antara pekerja dan pemodal pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya. F. Teknik Pengumpulan Data Dalam tahapan ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya: 1. Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengamatan dengan cara melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti, peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung ketika peristiwa terjadi, dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih di kenal sebagai observe.60 Peneliti melakukan observasi dengan melihat beberapa keadaan yang terdapat di lapangan yakni aktivitas yang terjadi pada masyarakat (pekerja). Metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana metode praktik pertambangan 59 Heris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humaika, 2014), hlm. 106. 60 Abdurrahaman Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarata: PT Rineka Cipt, 2006), hlm. 104. 36
emas berdasarkan akad mud}a>rabah di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya. 2. Dokumentasi Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.61 Dalam penelitian ini, dokumentasi yang di lakukan peneliti berupa foto dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian, serta data yang berkaitan dengan praktik akad mud}a>rabah yang dilakukan di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya. 3. Wawancara Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak tertulis yaitu wawancara hanya dilakukan sebatas obrolan saja.62 Wawancara tidak tertulis ini bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan di ajukan, tetapi penulis tidak terikat pada peraturan-peraturan ketat, alat yang dilakukan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.63 Tujuannya ialah untuk memperoleh keterangan yang rinci, mendalam dan apa adanya mengenai pandangan orang lain. Wawancara dilakukan antara penulis dengan pemodal dan para pekerja Pertambangan Emas Desa Karanglayung, Karangjaya, 61 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 152. 62 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 88. 63 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 96. 37
Tasikmalaya, secara langsung dan tatap muka. Di sini peneliti melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi secara penyampaiannya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam suasana tidak formal, familiar dan tidak kaku. G. Metode Analisis Data Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu menyajikan data dan menarik kesimpulan.64 Metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep- konsep pengetahuan yang bersifat umum.65 Sedangkan dalam penyajian data, penulis mengumpulakan informasi tersusun dari data dan informasi yang memberi kemungkinan adanya pemikiran kesimpulkan. Penyajian data yang penulis buat berbentuk uraian singkat, sedangkan teknik kesimpulan peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. 64 Dudung Abdurrahaman, Pengantar Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 63. 65 Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan, hlm. 10. 38
BAB IV PRAKTIK PERTAMBANGAN EMAS DESA KARANGLAYUNG, KARANGJAYA, TASIKMALAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH A. Praktik Pertambangan Emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penulis akan uraikan secara berturut-turut mengenai letak, luas, serta keadaan Geografi desa. 1. Gambaran Umum Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Keadaan geografi desa Karanglayung terletak di sebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya, dengan jarak 53 km melalui jalan kabupaten beraspal, sedangkan jalan ke ibu kota kecamatan Karangjaya 2 km melalui jalan kabupaten. Kemudian jarak ke dusun yang paling jauh 5 km melalui jalan desa, sebagian beraspal. Desa Karanglayung merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 297 m dari permukaan air laut dan curah hujan rata-rata 200-300 mm per tahun, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara Desa Nagaratengah, Desa Cijulang Kecamatan Cineam. b. Sebelah Selatan Desa Cisarua Kecamatan Cineam. c. Sebelah Timur Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis. 39
d. Sebelah Barat Desa Nagaratengah.66 2. Sejarah Berdirinya Koperasi KUD Mekar Jaya Serta Izinnya Kopersi merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, sektor ekonomi yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perorangan dan merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Begitu juga koperasi yang berada di Desa Karanglayung, Karangjaya, tasikmalaya yang mana awalnya tahun 1950 berdiri sebuah koperasi tani, yang dipelopori oleh para tokoh masyarakat dan para petani, dengan adanya suasana pedesaan yang tenang dan penduduknya hidup rukun serta mempunyai sifat gotong royong yang tinggi yang melekat pada diri masyarakat Desa Karanglayung. Maka para tokoh masyarakat dan para petani di desa ini berusaha untuk membentuk suatu wadah yang dapat memberi manfaat lebih, maka didirikan koperasi tani (KOPERTA).67 Dan berkat jerih payah para perintis terdahulu, yang selalu berusaha untuk mengangkat keberadaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota serta masyarakat pada umumnya, maka pada tahun 1975 KUD karanglayung mendapat badan hukum dengan nomor BH, 4057. B/BH/DK. 10/23 tertanggal 17 Oktober 1975 dengan berganti nama KUD Mekar Jaya. Dengan adanya usaha pemerintah yang memberikan kebebasan kepada koperasi untuk melakukan usahanya 66 Data Geografi Desa Karanglayung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 11 September 2020. 67 Ion, Staf Koperasi KUD Mekar Jaya, wawancara, 21 September 2020. 40
diberbagai sektor sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, maka koperasi dapat disejajarkan dengan badan-badan usaha lainnya. Kegiatan usaha koperasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya KUD Mekar Jaya berusaha terus untuk mengembangkan usahanya dengan mengadakan unit-unit usaha yang diperlukan salah satunya seperti, unit usaha pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan. Menurut undang-undang No. 3 Tahun 2020 dari pasal 36-47 perubahan atas undang undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah dijelaskan mengenai izin usaha pertambangan yaitu:68 a. Tahap kegiatan pertambangan meliputi, ekplorasi yang meliputi kegiatan umum, ekplorasi, studi kelayakan serta operasi produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan. Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada Badan usaha, koperasi atau perusahaan perorangan. Jangka waktu kegiatan eksplorasi untuk pertambangan mineral selama 8 (tahun) dan dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan seperti Profil perusahaan, lokasi dan luas wilayah, jenis komoditas yang di usahakan. b. c. d. Jangka waktu operasi produksi Untuk pertambanagan mineral logam paling tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. lama 20 (dua puluh) e. Bagi Pemegang IUP yang telah menyelasaikan kegiatan, eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib memenuhi persyaratan administrative, teknis, lingkungan, dan finansial. Ketentuan ini tidak hanya diatur 68 Tim penyusun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" id.diakses pada 31 Juli 2020. 41
tentang pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat, tetapi juga meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan oleh rakyat setempat, tahap-tahap itu meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.69 Maka KUD Mekar Jaya secara sah mengelola unit usaha ini mulai tahun 1989 dan mempunyai surat izin penambangan dari departemen pertambangan pada tanggal 12 September 1992, dengan Nomor DU.829/Jawa Barat SK. No. 321. K/2014/DJPU/1992 tanggal Usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya menggunakan izin IUP yang berada dibawah naungan KUD Mekar Jaya yang sudah berbadan hukum serta mendapat izin pertambangan atas kuasa penambangan eksploitasi penjualan serta pengangkutan. Unit usaha dan pemasaran ini berada pada unit usaha otonom penambangan emas yang merupakan unit usaha andalan KUD Mekar Jaya. Alasannya karena unit usaha ini merupakan unit usaha yang sangat potensial dan sangat ekonomis yang diharapkan dapat memberikan keuntungan besar bagi koperasi. Terkait jalannya kerja koperasi yaitu bertanggung jawab untuk menangani izin dan aturan-aturan yang berlaku, membayar pajak sebagai pertanggung jawaban terhadap pemerintah, keselamatan kerja para penambang, mengurangi pencemaran lingkungan (limbah). Koperasi juga akan mendapat laporan dari setiap pertambangan dan akan mendapatkan hasil akhir yaitu pertanggung jawaban kepada pihak pemerintah yang mengeluarkan izin seperti pendapatan emas, pembayaran pajak, 69 Tim penyusun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" id.diakses pada 31 Juli 2020. 42
penyuluhan dari pemerintah untuk para penambang yang melibatkan para pengurus koperasi.70 Seiring perkembangan zaman KUD Mekar Jaya mengubah kesepakatan yang awalnya permodalan dalam pertambangan diberikan oleh koperasi dan bersepakat untuk menjual semua produksi emas yang didapat melalui KUD Mekar Jaya, namun sekarang sudah berbeda sekarang koperasi hanya membayar pembayaran kewajiban bagi para pemodal pertambangan sebesar: No Jenis Pembayaran Rp 1. Pembayaran Dana Talang 28.000/Orang 2. Pembayaran Dana Anggota Koperasi a. Simpanan Pokok 50.000/Orang b. Simpanan Wajib 10.000/Bulan Jumlah Total 88.000/Orang Adapun bentuk usaha yang ada di Desa Karanglayung berupa kerjasama antara pemodal dan pekerja, bahan galian dalam pertambangan ini termasuk dalam bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Pengolahan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dibagi menjadi tiga golongan yaitu:71 1) Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis, yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara. 70 Maman AZ, Ketua Koperasi, Wawancara, pada tanggal 7 September 2020. 71 Tim penyusun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan" diakses pada 25 Sepetember 2020. 43
2) Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. 3) Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk kedalam golongan A dan B.72 3. Sistem kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya Pada umumnya pertambangan emas di Desa Karanglayung ini sudah berdiri sejak lama kurang lebih tiga puluh tahun lamanya. Pertambangan ini berdiri karena banyaknya lahan warga yang jauh dari permukiman, serta wilayah pertambangan tersebut berada tepat di kaki gunung Kiara Payung, yang mana meliputi daerah jalur-jalur penyebaran urat emas yang sangat ekonomis. Dari situlah awal mula warga menfaatkan lahan yang berada di kaki gunung Kiara Payung. Pertambangan ini berdiri di lahan milik sendiri hingga tidak ada penyewaan tanah. Pengolahan batuan material masih melakukan dengan cara lama, yaitu dengan penggilingan besi, tidak dengan perendaman batuan memakai obat yang akan menghasilkan emas dengan mudahnya. Oleh karena itu pertambangan di sini aman bagi para pekerja, warga, masyarakat setempat dan pertambangan di sini bisa bertahan dengan lama.73 Hal yang melatar belakangi adanya kerjasama bagi hasil dalam pertambangan emas ini yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat Desa Karanglayung, serta adanya kebutuhan hidup 72 Tim penyusun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan" diakses pada 25 Sepetember 2020. 73 Jajang, Pemodal Pertambangan, Wawancara, pada tanggal 8 September 2020. 44
seperti biaya sekolah, kebutuhan hidup sehari-hari yang harus terpenuhi. Kerjasama seperti ini bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak, karena salah satu kegiatan dalam memanfaatkan suber daya alam adalah kegiatan pertambangan yang sekarang ini dimanfaatkan oleh warga Desa Karanglayung. Untuk kesepakatan kerja pada awalnya para pemodal dan pekerja akan bermusyawarah terkait penentuan hari kerja yang dimulai dari hari senin sampai sabtu dari pukul 08.00-14.00 WIB, serta kesepakatan pendapatan dalam setiap harinya yang harus mendapat 50 ember, jika kurang dari 50 ember maka akan dibagikan pada hari berikutnya. Apabila dibagi pada hari itu, akan mengurangi pendapatan antara pekerja dan pemodal. Para pekerja dan pemodal akan mendapat satu karung kecil yaitu setara dengan 3 ember kecil sedangkan pemodal mendapat dua karung kecil setara dengan 5 ember kecil, keputusan ini diputuskan berdasarkan kesepakatan pemodal dan para pekerja, jika semuanya sepakat maka pembagian akan dibagikan pada hari berikutnya. Karena tidak setiap hari para pekerja akan mendapatkan banyak batuan material, dan pembagian seperti ini sudah biasa dilakukan agar tidak membebani para pekerja pertambangan, salah seorang pekerja pertambangan bapak Aca menjelaskan.74 kumpulan, awalna Kesepakatan ngarundingkeun hari naon wae kerja, serta kesepakatan pendapatan batuan material dalam setiap harinya, seperti satiap hari kudu menang 50 ember, misal kurang dari 50 ember bakal kerjanya ngayakeun 74 Aca, Ilos, Toni, Pekerja pertambangan, Wawancara, pada tanggal 14 September 2020. 45
46 dibagi hari esoknya, itu juga kesepakatan bersama, jika semua sudah sepakat maka berarti hari besoknya dibagikan karena tidak setiap hari bakal menang banyak cadas da ngala anu kitu teh sesah jadi amih tidak membebani para pekerja kan karunya lamun di tuntut harus dapat hasil segitu banyak mah. (Kesepakatan kerja awalnya akan dilakukan musyawarah, untuk menentukan kerja apa saja yang dilakukan dalam pertambangan, serta membuat perjanjian terkait pendapatan batuan material yang harus didapat dalam setiap harinya, seperti harus mendapatkan 50 ember batuan material per hari, jika hari itu para pekerja tidak bisa mendapat 50 ember, maka pembagian dibagikan pada hari berikutnya, atas dasar kesepakatan bersama, karena tidak setiap hari para pekerja akan mendapatkan batuan material dengan jumlah banyak, karena susahnya mendapatkan batuan material dan agar tidak membebani para pekerja). Praktik kerjasama bagi hasil antara pekerja dan pemodal yang dilakukan di pertambangan emas Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya, berupa batuan material yang baru diambil dari bawah tanah dan belum diolah sama sekali sehingga para pekerja dan pemodal masih harus mengolah batuan material tersebut agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Bagi hasil seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan bagi para warga masyarakat setempat. Modal di pertambangan ini berupa peralatan dan barang-barang yang dibutuhkan oleh pertambangan seperti kayu, bambu, mesin, pompa air, terpal, blower dan lain sebagainya. Di pertambangan pemodal hanya memperkirakan jumlah modal yang dikeluarkan oleh pemodal untuk memenuhi kebutuhan pertambangan, senilai Rp.30.000.000,- karena menurut para pemodal jika permodalan dengan uang sama aja nantinya akan dibelikan barang-barang yang
dibutuhkan oleh pertambangan jadi sekalian saja dibelikan peralatannya, salah seorang pemodal pertambagan, bapak Ajat Sudrajat menjelaskan.75 Bagi hasil di sini mah cadas, dari semua pertambangan juga bagi hasilnya pasti cadas, anu ngabedakeun namah rezeki pendapatan nana, bagi hasil cadas mah ti awal mula aya lobang, bagi hasil na cadas, terus engke di tumuk di giling di bumi masing-masing, pendapatan pada setiap harinya tidak bisa diprediksi, modal di pertambangan ini mah hanya menggunakan perkiran pami di jumlah mah bisa kana Rp.30.000.000,- mah, karena sama saja lamun modal berbentuk uang bakal dibelikeun deui kana barang jadi sakalian barang wae da sama saja. (Bagi hasil yang dilakukan di pertambangan ini, berupa batuan material, dari semua pertambangan juga pasti bagi hasilnya berupa batuan material, bahkan dari awal adanya pertambangan ini sampai sekarang bagi hasil tetap batuan material, dan setelah semuanya dapat batuan material, langkah selanjutnya akan ditumbuk dan digiling di rumah masing-masing, pendapatan pada setiap harinya tidak bisa diprediksi, tetapi selama kerja pada pertambangan pasti akan mendapatkan hasil, walaupun hanya sedikit, jumlah modal dalam pertambangan ini mah hanya menggunakan perkiraan saja, modalnya dalam satu pertambangan bisa sampai Rp.30.000.000,- karena sama saja kalau saya modalnya berupa uang nanti juga akan dibelikan barang, jadi mending sekalian barangnya saja). Bapak Ahmad menjelaskan bahwa Pemodal di pertambangan emas ini berjumlah 20 orang yang mana dalam satu pertambangan hanya ada satu pemodal, dan banyaknya pekerja dalam satu pertambangan berjumlah 15 orang, jumlah pekerja di pertambangan tergantung pada kedalaman lubang pertambangan jika lebih dari 16 meter biasanya 15 orang sudah cukup tetapi jika kurang dari 16 meter bisa kurang dari 15 orang, jadi kedalaman pertambangan menentukan jumlah orang yang bekerja, karena semakin dalam pertambangan semakin banyak resiko yang dihadapi oleh para pekerja pertambangan. Yang mana disetiap pertambangan para 75 Ajat Sudrajat, Pemodal Pertambangan, Wawancara, pada tanggal 10 September 2020. 47
pekerja berbagi tugas ada yang masuk kebawah lubang, menumbuk batuan material, dan mengangkat batuan material dari bawah tanah, jadi tidak semua pekerja masuk kedalam lubang.76 Dari hasil wawancara dengan bapak Dede Ruswandi, Yayas, dan bapak Ari selaku pekerja pertambangan bahwa para pekerja dan pemodal akan pulang dengan membawa batuan material. Setelah dibagikan, para pekerja masih harus menumbuk batuan material dan diolah menggunakan penggilingan besi (gulunung), yang diberi air raksa dan daun-daun yang berwana hijau untuk memisahkan antara emas dan lumpur batuan material ketika sudah selesai menggiling. Lamanya menggiling batuan bisa sampai 24 jam, setelah selesai menggiling biasanya akan langsung dipisahkan antara emas dan lumpur. Hasil yang didapat oleh pekerja dan pemodal tidak tentu terkadang dapat 1ml, 2ml, yang mana harga emas dalam 1ml senilai RP.65.000.000,-. Hal tersebut diungkapkan antara lain oleh bapak Dede Ruswandi sebagai salah satu pekerja pertambangan.77 Di lobang iyeumah nya bagi hasil sami kawas lobang lain batuan material, kerjana oge ti jam 8 dugika jam 2 tos etamah marulang, terus mun tos dugi ka bumi sok numuk kanggo ngagiling cadas, kekenginganna mah teu tentu kadang kenging 1ml kadang 2ml tina samilina paling hargana RP. 65.000.000, ya itu lumayan jika sehari dapat segitu, tapi ya itu juga belum tentu dapet, pami kenging sukur pami henteu nya sanes rejekina, para pekerja mah teu masalah ek menang teu menang mah da itumah sudah menjadi resiko. (Dalam pertambangan ini mah bagi hasilnya sama dengan pertambangan lain, kejanya dari jam 8 pagi sampai jam 2, pendapatan yang didapat tidak jelas kadang dapat 1ml atau 2ml, yang harganya kalau dapat 1ml RP. 65.000.000, jika sehari dapat segitu itu sudah lumayan dan itu juga belum tentu dapat, ya kalau 76 Ahmad, Pemodal Pertambangan, Wawancara, pada tanggal 10 September 2020. 77 Dede Ruswandi, Ari, Yayas, Pekerja pertambangan, Wawancara, pada tanggal 10 September 2020. 48
dapat sukur kalo engga berarti itu bukan rezeki saya, karna emang resiko kerja di pertambangan mah begitu). Berakhirnya perjanjian kerja di sini adalah, apabila pekerja sudah beberapa bulan bekerja di pertambangan dan tidak mendapatkan hasil juga, maka si pekerja boleh pindah pertambangan yang lain dan itu sudah menjadi kebiasaan para pekerja. Pemilik modal tidak keberatan jika terjadi hal seperti ini karena memang sudah menjadi resiko dalam usaha pertambangan.78 Alasan para pekerja dan pemodal lebih memilih sistem bagi hasil dari pada sistem upah karena untuk menghindari kerugian antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, penerapan upah bagi pemodal berarti pengeluaran pasti, padahal usaha pada bidang pertambangan bisa tidak menghasilkan apa-apa.79 B. Analisis Praktik Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya Pertambangan merupakan salah satu kegiatan dasar manusia yang berkembang pertama kali dengan pertanian. Oleh karena itu, keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan atau peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi, meliputi jenis, jumlah, kadar (kualitas) maupun karakteristik.80 Sedangkan emas merupakan logam mulia 78 Kirman, Gilang, Pekerja pertambangan, Wawancara, pada tanggal 7 September 2020. 79 Ade, Pemodal Pertambangan, Wawancara, pada tanggal 12 September 2020. 80 Andi Ilham Samanlagi, Sistem Penambangan (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 2. 49
berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, dan lain-lain.81 Menurut undang-undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas undang- undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi pengusahaan mineral, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Dalam ajaran Islam, pertambangan juga mendapat perhatian yang besar, bahkan ekonomi Islam memperhatikan semua aktivitas ekonomi sejak pertama kali. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Hadi>d (57) ayat 25. َّنِا ِبْيَغلِب ُو َلُسُرَو هُرُصْنَ ي ْنَم ُللها َمَلْعَ يِلَو ِساَّنلل ُعِفاَنَمَّوٌدْيِدَث ٌسأَب ِوْيِفَدْيِد ْلْااَنْلَزْ نَاَو للها Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan suapaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) nya dilihatnya. tidak Sesuangguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 82 ٌيِوَق ٌزْ يِزَع rasul-rasulnya. Padahal Allah dan Maksud ayat di atas adalah Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia besi, sebagai suatu karunia yang tak terhingga nilai dan manfaatnya. Besi dapat dibuat berbagai macam kendaraan di darat dan di laut, keperluan rumah dan lain sebagainya. Dengan besi pula manusia 81 Tim Penyusun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Aplikasi KBBI V 0.2.1 (Jakarta: t.t, 2016). 82 Tim penyusun al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014), hlm. 541. 50
51 dapat membina kekuatan bangsa dan negara dengan membuat peralatan perang untuk membela negara. Semua itu hanya Allah izinkan untuk menegakkan agamanya, menegakkan keadilan dan menjaga keamanan negeri. Manusia diberi kemampuan untuk mengolah alam sebagai sumber kehidupan, apapun bentuk rezeki yang diperoleh seseorang tidak lain berasal dari sumber daya alam yang telah Allah berikan untuk seluruh umatnya. Jika dilihat dari uraian diatas, maka sudah selayaknya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal bermu'a>malah. Salah satu cara yang dapat dilakukan. Yakni, dengan melakukan kerjasama bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan kedua belah pihak serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia, sesuai dengan firman Allah Surat Al-Maidah (5) ayat 2: ُدْيِدَش َوَّللا َّنِا َوَّللااوُقَّ تَو ِناَوْدُعْلاَو ِْثِْْلْا ىَلَعاْوُ نَواَعَ ت َلَْو ىوْقَّ تلاو ِبِْلا ىَلَعاْوُ نَواَعَ تَو ِِاَقِعْلا Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.83 Ayat di atas menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dengan masyarakat hedaknya tercermin dalam sikap saling membantu dan bekerjasama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia dilarang bekerja dan saling membantu 83 Tim penyusun al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014), hlm. 106.
dalam permusuhan yang mendatangkan muda>rat dan dosa, dengan begitu tindakan ini mesti terlihat dalam bentuk kerjasama, sikap tolong-menolong dalam rangka memenuhi kepentingan masing-masing.84 Pada dasarnya kerjasama bagi hasil adalah sebuah bentuk perjanjian yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam fikih muamalah terdapat dua bentuk akad kerjasama bagi hasil yang sering digunakan yakni mud}a>rabah dan musya>rakah. Mud}a>rabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama s}a>h}ib al-ma>l menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha mud}a>rib, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal, namun selama kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola usaha, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.85 Karena penerapan instrument bagi hasil lebih mencerminkan keadilan, bagi hasil melihat kemungkinan untung dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi dikemudian hari.86 Masyarakat setempat dan para pekerja pertambangan desa Karanglayung biasa melakukan akad kerjasama bagi hasil dan menyebutkan orang yang memberi seluruh kebutuhan pertambangan disebut dengan pemodal, sedangkan para pekerja hanya bermodalkan tenaga. Sebagaimana dijelaskan oleh masyarakat dan para pekerja pertambangan bahwa dalam 84 Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 12. 85 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 162. 86 Muchlis Yahyan, Edy Yuauf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 1 no.1, 2020, diakses 11 Sepetember 2020, hlm. 32. 52
praktiknya si pemilik modal memberi modal kepada para pekerja pertambangan dan bersepakat memberi keuntungan atau bagi hasil berupa batuan material. Dari karakteristik secara umum kerjasama pertambangan emas ini tampak seperti akad mud}a>rabah, karena ada unsur permodalan dan unsur pekerja. Untuk hukum mud}a>rabah itu sendiri akan dianalisis berdasarkan rukun dan syarat yang ada didalamnya, apakah termasuk akad mud}a>rabah yang sah atau tidak. Adapun ketentuan pelaksanaan usaha pada sistem perjanjian mud}a>rabah seperti harus adanya 'a>qida>in (dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian), al-ma>l (modal), al-ribhu (laba atau keuntungan) dan s{i>gah (pernyataan ijab dan kabul dari kedua belah pihak).87 1. 'A>qida>in (dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian). Di pertambangan emas ini para pekerja dan pemodal telah melakukan perjanjian sejak awal sebelum pertambangan dibuka yang mana pada praktiknya pemodal memenuhi semua kebutuhan di pertambangan sedangkan pengelola hanya menjalankan tugasnya yakni mengambil batuan material dari bawah tanah. Dalam pembuatan perjanjian di pertambangan emas ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun mud}a>rabah karena dalam pembuatan perjanjiannya pemodal dan pekerja sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. 87 Abu Azam al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajagrafindo Persada 2017), hlm. 3. 53
54 2. S}i>gah (pernyataan ijab dan kabul dari kedua belah pihak). Ijab kabul yang dilakukan di pertambangan ini dilakukan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami antara kedua belah pihak pada saat musyawarah antara para pekerja dan pemodal, maka ini dikatakan ijab kabul karena telah ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mana pemodal siap memberi semua kebutuhan pertambangan.88 Menurut ulama Hanafi rukun mud}a>rabah adalah ijab dan kabul dengan lafad yang menunjukan makna ijab dan kabul itu. Seperti jika pemilik modal berkata "ambil lah modal ini dan kelolalah keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, saya sekian", jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafad yang menunjukan makna akad mud}a>rabah. Dalam akad yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuknya. ِنَاَبَمْلاَو ِظاَفْلَلأْلِل َلْ ِفىُةَرْ بِعْلَا Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya.89 3. Al-ma>l (modal). Dalam pertambangan emas yang ada di Desa Karanglayung ini menurut bapak Ajat dan Bapak Ahmad, modal di pertambangan berupa segala kebutuhan yang akan digunakan di pertambangan seperti, kayu, mesin pompa air, tambang, ember, blower dan lain sebagainya, pemodal hanya memperkirakan jumlah dari semua 88 Observasi, Tanggal 7 September 2020. 89 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 14.
peralatan yang akan dijadikan modal pertambangan yang perkiraannya senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena menurut para pemodal jika permodalan dengan uang sama aja nantinya akan dibelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh pertambangan jadi sekalian saja dibelikan peralatannya.90 Karena di Desa ini tidak semua mampu membeli peralatan pertambangan, dengan adanya pemodal sangat membantu masyarakat yang bekerja pada pertambangan. 4. Al-ribhu (laba atau keuntungan). Keuntungan yang didapat dari hasil pertambangan yaitu pemodal mendapat 2 karung kecil setara dengan 5 ember sedangkan pekerja mendapat 1 karung kecil setara dengan 3 ember kecil, tentunya tidak jelas besaran pendapatannya. Tetapi para pekerja dan pemodal setidaknya akan mendapat keuntungan walaupun hanya sedikit, dan cukup untuk memberi makan keluarga mereka, maka ini bisa dikatakan keuntungan karena pada awal perjanjian tidak membahas besaran secara pasti keuntungan yang akan didapat dari usaha pertambangan. Dari keempat poin di atas, yang menarik untuk dibahas dalam sistem kerjasama bagi hasil di pertambangan ini ialah modal dan bagi keuntungan yang mana dalam praktik kerjasama usaha di pertambangan ini modal berupa barang-barang yang dibutuhkan oleh para pekerja pertambangan. Adapun pendapat para ulama terkait pemberian modal dalam sistem kerjasama yaitu: 90 Ajat Sudrajat dan Ahmad, Pemodal Pertambangan, Wawancara, Tanggal 10 September 2020. 55
a. Menurut mazhab Syafi"i modal harus berupa mata uang yang berlaku dan diakui negara, tidak boleh melakukan mud}a>rabah dengan modal berupa barang juga tidak boleh melakukan mud}a>rabah dengan harga dari suatu barang akad tersebut, karena pemilik modal melakukan mud}a>rabah dengan harga barang yang dijual dan hal itu tidak diketahui, maka seakan dia melakukan mud}a>rabah dengan yang tidak diketahui.91 b. Menurut ulama Hanafi tidak boleh melakukan mud}a>rabah dengan modal berupa barang, baik barang tersebut benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Karena jika besaran modal tidak diketahui maka akad mud}a>rabah tidak sah karena ketidakjelasan pada modal, menyebabkan ketidakjelasan keuntungan yang diperolah. Menurut ulama Hanafi modal harus diketahui besaran jumlahnya karena jika tidak diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada pembagian keuntunga.92 c. Menurut mazhab Maliki, meskipun tidak boleh melakukan mud}a>rabah dengan barang, hal itu dibolehkan dalam syirkah'ina>n, karena mud}a>rabah adalah akad berdasarkan rukhs}ah (keringanan) sehingga terbatas pada apa yang ada dalam rukhs}ah tersebut.93 d. Ibnu Abi Laila dan Auza"i membolehkan modal berbentuk barang tetapi mud}a>rabah itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi mud}a>rabah.94 Tidak mengapa jika modal mud}a>rabah dengan seratus lembar kain yang dijual oleh pengelola lalu keuntungan dibagi berdasarkan 91 Wahbah Az-Zuh}aili>, Fikih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 483. 92 Wahbah Az-Zuh}aili>, Fikih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 483. 93 Wahbah Az-Zuh}aili>, Fikih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 483. 94 Wahbah Az-Zuh}aili>, Fikih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 488. 56
prosentase yang telah disepakati. Ibnu Abi Laila mensyaratkan kebolehannya harus diserupakan dengan nilai atau nominal tertentu, ketika akad mud}a>rabah selesai maka akan jelas pembagian keuntungannya.95 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 238 dijelaskan bahwa status benda yang berada di tangan mud}a>rib yang diterima dari s}a>h}ib al-ma>l adalah modal, mud}a>rib berkedudukan sebagai wakil s}a>h}ib al-ma>l dalam menggunakan modal yang diterima dan keuntungan yang dihasilkan dalam mud}a>rabah menjadi milik bersama. Dalam pasal 235 menjelaskan bahwa modal harus berupa barang, uang atau barang yang berharga, modal harus diserahkan kepada pelaku usaha dan jumlah modal dalam suatu akad mud}a>rabah harus dinyatakan dengan pasti.96 Dalam KHES modal dan nisbah keuntungan boleh berupa barang, namun dengan catatan jumlah modal harus dinyatakan dengan pasti serta nisbah keuntungan menjadi milik bersama. Menurut penulis ketentuan yang sesuai untuk menghukumi akad kerjasama dalam pertambangan ini, penulis mengikuti pendapat yang memperbolehkan modal berupa barang, dengan ketentuan barang itu harus jelas nilai atau nominal dari barang yang akan dijadikan modal. Kerjasama dalam pertambangan emas ini, modal hanya diperkirakan sebesar Rp.30.000.000,-97 Dilihat dari segi pemberian modal antara pemodal kepada pekerja, akad kerjasama dalam pertambangan emas ini diperbolehkan sesuai 95 Dani El Qori, "Praktik Kerjasama Penggemukan Hewan Ternak Dalam Persfektif Hukum Islam", Jurnal Studi Islam, Vol 14, no. 02, 2015, diakses 23 November 2020, hlm. 32. 96 Tim penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 66. 97 Ajat Sudrajat dan Ahmad, Pemodal Pertambangan, Wawancara, pada tanggal 10 September 2020. 57
pendapat yang membolehkan, seperti pendapat Ibnu Abi Laila dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal menarik berikutnya yang akan dianalisis oleh penulis yaitu terkait bagi hasilnya, yang mana bagi hasil dalam pertambangan emas ini berupa batuan material sebanyak 1 karung kecil untuk para pekerja, yang setara dengan 3 ember dan 2 karung kecil untuk pemodal yang setara dengan 5 ember. Jika bagi hasil telah selesai, para pekerja dan pemodal membawa pulang batuan material yang masih membutuhkan proses sebelum mendapatkan emas atau hasil. Para pekerja dan pemodal akan mengetahui hasil pendapatannya setelah batuan material selesai diolah atau digiling. Dalam pembagian seperti ini, pemodal dan para pekerja tidak tahu besaran atau nominal yang akan mereka dapatkan dari masing-masing pembagian yang ada pada ember, atau di dalam batuan material saat bagi hasil dilakukan. Ketentuan pembagian nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas, untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Cara dan syarat pembagaian nisbah keuntungan harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, begitu juga bagian yang diterima oleh masing- masing pihak.98 Nisbah keuntungan harus dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, misalnya 50:50, 70:30, 60:40 atau bahkan 99:1.99 Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsinya maka pembagian masing- masing menjadi 50%. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian 98 Qamarul Huda, Fikih Muamalah, hlm. 116. 99 Nasroen Harun, Fikih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 229. 58
59 keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena dapat menimbulkan riba.100 Pendapat mazhab Syafi"I, mazhab Hanafi dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait pembagian nisbah keuntungan yaitu: a. Menurut mazhab Syafi"i nisbah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Mensyaratkan keuntungan untuk pemilik modal dapat membatalkan akad mud}a>rabah sehingga mud}a>rib berhak atas upah umum dari pekerjaannya. Jika disyaratkan seluruh keuntungan untuk pemilik modal, maka akad menjadi rusak. Jika tidak mungkin mengesahkan akad sebagai mud}a>rabah maka akad dijadikan akad pinjaman.101 b. Menurut mazhab Hanafi modal harus diketahui besaran jumlahnya karena jika tidak diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada pembagian keuntunga.102 Jika dilihat dari pendapat mazhab Hanafi permodalan awal menentukan nisbah yang akan dihasilkan. Jadi jika modal awal tidak jelas nisbahnya pun tidak akan jelas. c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 238, nisbah keuntungan yang dihasilkan dalam mud}a>rabah menjadi milik bersama.103 Dalam praktinya, bagi hasil di pertambangan ini hanya sebatas pembagian dengan cara dibagi per ember yang sudah disepakati sebelumnya, yakni 3 ember untuk pekerja dan 5 ember untuk pemodal. Bagi hasil 100 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, hlm. 375. 101 Wahbah Az-Zuh}aili>, Fikih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 483. 102 Wahbah Az-Zuh}aili>, Fikih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 483. 103 Tim penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 66.
pertambangan ini sudah sesuai dengan kesepakatan, karena kedua belah pihak telah bersepakat terkait bagi hasil berupa batuan material, serta tidak ada perselisihan antara pekerja dan pemodal pertambangan. Akan tetapi bagi hasil seperti ini masih mengandung ketidakjelasan dalam pendapatan keuntungan antara para pekerja dan pemodal, apakah di dalam setiap ember yang dibagikan terdapat emas atau tidak sama sekali. Meski dalam pembagian nisbah sudah jelas 3 ember untuk pekerja dan 5 ember untuk pemodal, tetapi nilai keuntungan dalam setiap ember masih belum jelas. Jika pembagian seperti ini dibiarkan, bisa jadi ada pekerja yang tidak mendapatkan hasil sama sekali. Meskipun syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi, akan tetapi ada syarat penyempurna yang harus dipenuhi kaitannya dengan objek akad.104 Yang mana secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fa>sid suatu akad, maskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, gara>r (ketidakpastian), syarat- syarat fa>sid dan riba. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fa>sid, akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.105 104 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat, hlm. 100. 105 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat, hlm. 101. 60
Jika dilihat dari uraian di atas, maka akad dalam pertambangan ini menjadi akad mud}a>rabah fa>sid meskipun dalam pertambangan ini rukun dan syarat mud}a>rabah telah terpenuhi, tetapi belum memenuhi syarat keabsahan akad, salah satunya yaitu adanya ketidakpastian dalam nilai nisbah keuntungan. Maka sekarang sebaiknya dalam pembagian keuntungan berbentuk emas, jadi setelah batuan diambil dari bawah tanah proses penggilingan batuan dilakukan disatu tempat, agar pembagian bisa sesuai dengan apa yang dihasilkan pada hari itu, sehingga pekerja dan pemodal mendapatkan hasil atas kerjanya. 61
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapatkan: 1. Kerjasama pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya, dilakukan oleh dua pihak, yakni pemodal dan para pekerja, modal kerjasama tersebut berupa peralatan pertambangan, sedangkan bentuk pekerjaannya adalah menambang batuan yang mengandung emas. Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pekerja dan pemodal yaitu berupa batuan material, sebanyak 1 karung kecil untuk para pekerja, yang setara dengan 3 ember dan 2 karung kecil untuk pemodal yang setara dengan 5 ember kecil. 2. Akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya merupakan akad mud}a>rabah, terlihat dari karakteristik utama akad mud}a>rabah yang permodalannya 100% diberikan oleh pemodal kepada para pekerja untuk mengelola pertambangan. Dilihat dari rukun-rukunnya akad ini telah terpenuhi, akan tetapi tergolong dalam akad mud}a>rabah fa>sid, karena belum terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad, yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian nilai bagi hasil. 62
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, maka peneliti akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut: 1. Pertambangan rakyat yang ada di Desa Karanglayung sebaiknya dibuat perjanjian secara tertulis agar batas-batas hak dan kewajiban dapat dipahami dengan jelas oleh masing-masing pihak yang berakad. Serta sehubungan dengan adanya pemanfaatan alam kita harus memeliharanya, karena kerusakan akan terjadi bila tidak hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya alam. 2. Meskipun para pekerja mengatakan, tidak apa-apa tidak mendapat hasil juga, itu memang sudah menjadi resiko bagi para pekerja pertambangan. Tetapi sekarang sebaiknya bagi hasil di rubah menjadi emas saja serta proses penggilingan dilakukan disatu tempat agar bagi hasil antara pekerja dan pemodal lebih jelas pendapatannya. 63
DAFTAR PUSTAKA BUKU: Abdurrahaman, Dudung. Pengantar Metodelogi Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003. Al Hadi Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017. Antonio, Muhammad Syafi"I. Bank Syariah dari Teori ke Peraktik. Jakarta: Gema Insani, 2001. Anshori, Abdul Ghofur. Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018. Ashshofa. Burhan. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1998. Asiyah, Binti Nur. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2015. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2000. Chaudry, Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Terjemahan Suherman Rosyidi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Mu'amalah. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010. Faisol, Sanaplah. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Press, 1992. Fathoni, Abdurrahaman. Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarata: PT Rineka Cipt, 2006. Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah. Surabaya: UINSA Press, 2014. Ghofur Anshori, Abdul. Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018. Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Prktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2014. Harun, Nasroen. Fikih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Hasan, Akhmad Farroh. Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
Hasannudin dan Jaih Mubarok. Fikih Mu'amalah Maliyyah. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017. Herdiansyah, Heris. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humaika, 2014. Al-Hasan, Al-Imam "Ali Ibn Umar Abu. Ad-da>rruqutni al-Bagdadi>, sunan Ad- Da>ruqutni>. Bairut: Al-Resalah, tt. Al Hadi, Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017. Huda, Qamarul. Fikih Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011. Jazil, Saeful. Fikih muamalah. Surabaya: UIN SA Press, 2014. Karim, Helmi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. Manawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesi, 2012. Mardani. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001. Mubarok, Jaih dan Hasanudin. Fikih Mu'amalah Maliyyah. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017. Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010. Muhamad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Muhammad. Konstruksi Mud}a>rabah dalam Bisnis Syari'ah. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari"ah Yogyakarta, 2003. Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Redi, Ahmad. Hukum Pertambangan. Jakarta: Gramata Publishing, 2014. Ridwan. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Purwokerto: STAIN Press, 2016.
Rosyidin, Ahmad Dahlan. Lembaga Mikro dan Pembiayaan mud}a>rabah. Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2004. Sajarweni, Wiratna Sajarweni. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014. Sunaryo Agus, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. t.k: t.p, t.t. Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE, 2002. Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito, 2002. Wahid, Nur. Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019. Tanzeh, Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras, 2016. Tim Penyusun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Aplikasi KBBI V 0.2.1. Jakarta: t.t, 2016. Tim penyusun, al-Quran Kemenag RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014. Tim penyusun. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. Yaqin, Ainul. Legalitas Perseroan Terbatas: Perspektif Hukum Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2019. Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz Seratus Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari- hari. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008. al-Quzwaini, Al-Ima>m al-Ha>fid Abi> 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazi>d Ibnu 'Abdullah Ibn Majjah >. Sunan Ibnu Majjah. Bairut: Darl Fikr, tt. Az-Zuh}aili>, Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011. Islam.
SKRIPSI: Bidawan, Rusydi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap kejasama antara pemilik usaha, pemilik tanah dan pekerja dalam usaha tambang inkonvensional Yogyakarta: di Kecamatan sugaiselan Bangka universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. tengah". Skripsi. Purwanti, Radiatni. "Pertambangan ilegal dalam perspektif hukum Islam: studi analisis fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016. Hidayat, Rizki. "Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambang emas antara penambang dengan pemilik tanah studi kasusu di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal". Skripsi. Sumatera: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017. Hormaini. "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap tambang emas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat studi kasus terhadap penambangan emas di Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi". Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014. JURNAL: Wahidin dan Hikmawati. "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal". Jurnal Hukum Islam. Vol. Xv No. 1, 2015. Qori, El Dani. "Praktik Kerjasama Penggemukan Hewan Ternak Dalam Persfektif Hukum Islam", Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 02, 2015. Sa"diah, Mahmudatus. 'Mud}a>rabah dalam Fikih dan Perbankan Syariah", Jurnal Equilibrium, Vol 1, no 2, 2013. Agunggunanto, Edy Yuauf dan Muchlis Yahyan. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 1 No.1. PERATURAN: DSN MUI. Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI /IV/200 Tentang Mud}a>rabah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
WAWANCARA: Aep. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020. Ahmad. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020. Ajat Sudrajat. Pemodal Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 07 September 2020. Asep. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 07 September 2020. Cucu Sugiat. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020. Dede. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020. Gilang. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 02 Februari 2020. Jajang. Pemodal Pertambangan Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, pada tanggal 7 September 2020. Kirman. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 09 September 2020. Maman AZ. Ketua Koprasi KUD Mekar Jaya, Wawancara, Tanggal 7 September 2020. Salman Aca. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 07 September 2020. Oon. Pekerja Tambang Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya. Wawancara, Pada tanggal 09 September 2020.
Surat Izin Usaha Tambangan
Wawancara Nama : Aep Selaku : Pemodal Pertambangan Alamat : Karangpaninggal Pertanyaan antara penulis dengan pemodal pertambangan: 1. Bagaimana kesepakatan akad kerjasama di pertambangan emas di Desa Karanglayuang Karangjaya Tasikmalaya 2. Apa saja yang pemodal berikan untuk memberi modal dalam pertambangan emas ini? 3. Apakah pemodal ikut bekerja dalam pertambangan emas ini? 4. Apakah ada target jumlah penghasilan batuan material dalam setiap harinya? 5. Bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya? 6. Apakah ada kesepakatan awal mengenai bagi hasil yang di lakukan? 7. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga? 8. Bagaimana jika ada pekerja tidak mendapatkan sama sekali penghasilan pada hari itu? 9. Apakah pekerja mendapatkan upah selain batuan material? Jawaban dari pemodal pertambangan: 1. Kesepakatan kerjasamanya itu secara lisan 2. Kayu, blower, terpal, mesin, listrik, bambu pokoknya yang di butuhkan oleh pertambangan 3. Saya juga ikut kerja sambal mengawasi jalannya kerja pertambangan 4. Pastinya ada target yang harus di hasilkan pada setiap harinya, para pekerja harus mendapat 50 ember batuan material, tetapi jika pada hari itu tidak mencapai target berarti hari itu tidak akan membagikan bantuan material dan akan di bagikan setelah target yang telah ditetapkan sudah tercapai 5. Bagi hasil di pertambangan ini yaitu berupa batuan material yang belum di oleh sehingga para penambang akan mengolah hasilnya sendiri 6. Kesepakatan awal pasti ada dan itu sudah saya lakukan sebelum pertambangan ini di kelola
7. Iya bagi hasil dilakukan pada hari itu juga jika memang sudah memenuhi target, tapi jika tidak ya terpaksa hari berikutnya itu juga atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak 8. Itu sudah menjadi resiko bekerja di pertambangan hasilnya tidak pasti 9. Tidak, pekerja hanya mendapat batuan material saja. Wawancara Nama : Dede Selaku : Pemodal Pertambangan Alamat : Karangpaninggal Pertanyaan antara penulis dengan pemodal pertambangan: 1. Bagaimana kesepakatan akad kerjasama di pertambangan emas di Desa Karanglayuang Karangjaya Tasikmalaya 2. Apa saja yang pemodal berikan untuk memberi modal dalam pertambangan emas ini? 3. Apakah pemodal ikut bekerja dalam pertambangan emas ini? 4. Apakah ada target jumlah penghasilan batuan material dalam setiap harinya? 5. Bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya? 6. Apakah ada kesepakatan awal mengenai bagi hasil yang di lakukan? 7. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga? 8. Bagaimana jika ada pekerja tidak mendapatkan sama sekali penghasilan pada hari itu? 9. Apakah pekerja mendapatkan upah selain batuan material? Jawaban dari pemodal pertambangan: 1. Kesepakatannya secara lisan. 2. Kayu, blower, terpal, mesin, listrik, bambu pokoknya kebutuhan pertambangan ditanggung pemodal. 3. Ikut kerja diatas paling sambal mengawasi jalannya kerja pertambangan. 4. Pastinya ada target yang harus di hasilkan pada setiap harinya, para pekerja harus mendapat 50 ember batuan material, tetapi jika pada hari itu tidak mencapai target berarti hari itu tidak akan membagikan bantuan
material dan akan di bagikan setelah target yang telah ditetapkan sudah tercapai. 5. Bagi hasil hasilnya batuan material yang masih harus di giling. 6. Kesepakatan yang pasti harus ada dan pertambangan dikelola. 6. Kesepakatan yang pasti harus ada dan pertambangan dikelola. 7. Bagi hasil dilakukan pada hari itu juga itu juga kalau memang sudah memenuhi target. tapi jika tidak berarti hari berikutnya itu juga atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak. 8. Ya itu sudah menjadi resiko buat pekerja pertambangan. 9. Hanya batuan material saja. Wawancara Nama : Sarip Selaku : Pekerja Pertambangan Alamat : Karangpaninggal Pertanyaan antara penulis dengan pemodal pertambangan: 1. Bagaimana kesepakatan akad kerjasama di pertambangan emas di Desa Karanglayuang Karangjaya Tasikmalaya 2. Apakah ada target jumlah penghasilan batuan material dalam setiap harinya? 3. Bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya? 4. Apakah ada kesepakatan awal mengenai bagi hasil yang di lakukan? 5. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga? 6. Bagaimana jika ada pekerja tidak mendapatkan sama sekali penghasilan pada hari itu? 7. Apakah pekerja mendapatkan upah selain batuan material? Jawaban dari pekerja pertambangan: 1. Kesepakakatannya secara lisan. 2. Iya ada targetnya pada setiap harinya para pekerja harus mendapat sekitar 50 ember batuan material. 3. Bagi hasilnya berupa batuan material yang di dapat dari bawah tanah. 4. Ada kesepakatan itu sebelum dilakukannya penggalian pertambangan.
5. Iya bagi hasil dilakukan pada hari itu juka memang sudah memenuhi target tapi kadang hari berikutnya karena kurang nya pencapaian, jika di bagikan akan kurangnya pendapatan para pekerja jadi mending besoknya lagi saja biar dapat banyak. 6. Ya itumah untung-untungan dapat ya sukur tidak dapat ya mungkin bukan rezekinya. 7. Tidak dapat hanya di kasih makan liwetan saja. Wawancara Nama : Ilos Selaku : Pekerja Pertambangan Alamat : Karangpaninggal Pertanyaan antara penulis dengan pemodal pertambangan: 1. Bagaimana kesepakatan akad kerjasama di pertambangan emas di Desa Karanglayuang Karangjaya Tasikmalaya 2. Apakah ada target jumlah penghasilan batuan material dalam setiap harinya? 3. Bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya? 4. Apakah ada kesepakatan awal mengenai bagi hasil yang di lakukan? 5. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga? 6. Bagaimana jika ada pekerja tidak mendapatkan sama sekali penghasilan pada hari itu? 7. Apakah pekerja mendapatkan upah selain batuan material? Jawaban dari pekerja pertambangan: 1. Kesepakakatannya secara lisan 2. Iya pastinya ada target, jika tidak ya bakal seenaknya 3. Bagi hasil disinimah dengan batuan material jadi setelah dibagi akan diolah lagi di rumah masing-masing 4. Kesepakatan pasti ada, dan kesepatan bagi hasil seperti ini mah udah dari dalu jadi kita mah hanya meneruskan saja 5. Iya bagi hasilnya dilakukan hari itu juga 6. Itumah sudah resiko bagi para pekerja pertambangan jadi untung untungan 7. Tidak dapat itu aja batuan material.
Wawancara Nama : Een Selaku : Pekerja Pertambangan Alamat : Karangpaninggal Pertanyaan antara penulis dengan pemodal pertambangan: 1. Bagaimana kesepakatan akad kerjasama di pertambangan emas di Desa Karanglayuang Karangjaya Tasikmalaya 2. Apakah ada target jumlah penghasilan batuan material dalam setiap harinya? 3. Bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya? 4. Apakah ada kesepakatan awal mengenai bagi hasil yang di lakukan? 5. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga? 6. Bagaimana jika ada pekerja tidak mendapatkan sama sekali penghasilan pada hari itu? 7. Apakah pekerja mendapatkan upah selain batuan material? Jawaban dari pekerja pertambangan: 1. Kesepakakatannya secara lisan di obrolkeun 2. Targetmah harus ada dan itu sudah pasti 3. Bagi hasil nyamah berupa batuan material itu aja 4. Kesepakatan bagi hasil itu sudah di pastikan dari awal sebelum bekerja 5. Iya bagi hari itu juga, jika sudah memenuhi target awal 6. Itumah sudah resiko bagi para pekerja pertambangan jadi untung untungan 7. Tidak dapat, paling dikasih makan pagi sebelum masuk lubang atau siang, terserah para pekerja mau nya makan kapan.
Wawancara Nama : Kirman Selaku : Pekerja Pertambangan Alamat : Karangpaninggal Pertanyaan antara penulis dengan pemodal pertambangan: 1. Bagaimana kesepakatan akad kerjasama di pertambangan emas di Desa Karanglayuang Karangjaya Tasikmalaya 2. Apakah ada target jumlah penghasilan batuan material dalam setiap harinya? 3. Bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya? 4. Apakah ada kesepakatan awal mengenai bagi hasil yang di lakukan? 5. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga? 6. Bagaimana jika ada pekerja tidak mendapatkan sama sekali penghasilan pada hari itu? 7. Apakah pekerja mendapatkan upah selain batuan material? Jawaban dari pekerja pertambangan: 1. Kesepakakatannya secara lisan, hampir semua pertambangan pasti kesepatannya pake obrolan. 2. Itu sudah pasti ada biar tidak seenaknya. 3. Bagi hasil nyamah berupa batuan material itu aja. 4. Ya ada. Sebelum pertambangan di garap pasti di adakan kumpulan dulu. 5. Iya bagi hari itu juga. 6. Itumah sudah resiko bagi para pekerja pertambangan jadi untung untungan, tapi sayamah dari dulu kerja di pertambangan alhamdulillah anak bisa selesai sekolah, ya kalo rezekimah pasti ada aja. 7. Tidak dapat paling cuma itu aja.
Wawancara Nama : Oon Selaku : Pekerja Pertambangan Alamat : Karangpaninggal Pertanyaan antara penulis dengan pemodal pertambangan: 1. Bagaimana kesepakatan akad kerjasama di pertambangan emas di Desa Karanglayuang Karangjaya Tasikmalaya 2. Apakah ada target jumlah penghasilan batuan material dalam setiap harinya? 3. Bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan di pertambangan emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya? 4. Apakah ada kesepakatan awal mengenai bagi hasil yang di lakukan? 5. Apakah bagi hasil dilakukan pada hari itu juga? 6. Bagaimana jika ada pekerja tidak mendapatkan sama sekali penghasilan pada hari itu? 7. Apakah pekerja mendapatkan upah selain batuan material? Jawaban dari pekerja pertambangan: 1. Secara lisan, obrolan saja 2. Targetmah mah pasti ada, sayakan bekerja di atas jadi suka saya yang liat apakah sudah sampai pada target atau belum 3. Bagi hasil nyamah berupa batuan material itu aja, trus tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki pasti pas bagihasil pasti pada dapat 1 karung kecil, walaupun saya hanya menumbuk batuan material buat di bagikan 4. Kesepakatan bagi hasil itu sudah di pastikan dari awal sebelum bekerja 5. Iya bagi hari itu juga, jika sudah memenuhi target awal tapi jika belum ya berarti besok lagi 6. Itumah sudah resiko bagi para pekerja pertambangan jadi untung untungan, kalau saya mah karena susah cari kerja pada jaman sekarang jadi ikut di pertambangan saja. 7. Tidak dapat, paling liwetan saja makan bareng kalau sudah mau pada pulang.
Pemerikasaan petugas APRI (Asosiasi Penambangan Rakyat Indonesia), kepada Pertambangan Emas Desa Karanglayung Pertamabangan Emas Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya
Para pekerja yang bekerja dibagian atas lubang pertambangan
Wawancara dengan Pemodal Pertambangan Emas Desa Karanglayung
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Identitas Diri 1. Nama : Rismayanti 2. NIM : 1617301036 3. Jurusan : Muamalah 4. Program Studi : HES 5. Tempat/ Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 23 Januari 1997 6. Alamat Asli : Kp. Karangpaninggal Kec. Karangjaya Kab. Tasikmalaya RT/RW 022/006 Provinsi Jawa Barat 7. Nama Ayah : Rahman 8. Nama Ibu : Aisah B. Riwayat Pendidikan 1. SD Citambal Lulus Tahun 2010 2. Mts Baitul Hikmag Lulus Tahun 2013 3. MA Baitul Hikmah Lulus Tahun 2016 4. S1 Tahun Masuk IAIN Purwokerto 2016 Purwokerto, 15 Januari 2021 Rismayanti