Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan -----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 ISSN : 2442-6652 e-ISSN: 2580-7307 PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA MATI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP QISHASH Tsania Miratush Sholichat UIN Walisongo Semarang, Indonesia e-mail: Ali Maskur UIN Walisongo Semarang, Indonesia e-mail: alimaskur@walisongo.ac.id Ayu Monica Putri Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia e-mail: Abstract The death penalty execution rate in Saudi Arabia in 2022 will reach 196 people, while the death penalty sentence rate in Indonesia in 2022 will be 112, but all of them are still waiting for the execution process. This shows significant differences between two countries that both uphold human rights but have different legal systems that apply in each country. In this case, Saudi Arabia uses Islamic law while Indonesia uses positive law. This research aims to find out the legal regulations regarding the imposition of the death penalty in Indonesia, as well as the application of the death penalty according to a human rights perspective and the principle of qishash in Islamic law. This research uses a qualitative type with a library study method approach. The results of this research are that positive law in Indonesia recognizes and still carries out the practice of the death penalty. The death penalty is actually prohibited in the provisions of the UDHR and ICCPR. However, in this case there are still regulations for countries that still apply the death penalty, namely that it is mandatory based on statutory regulations, imposed for the most serious crimes, decided by an authorized court, and in an emergency situation. The death penalty in the context of Islamic law must be applied because it is based on the principle of qishash, namely that the punishment given must be commensurate with what the perpetrator of the crime has done. Keywords: Death Penalty, Human Rights, Qishash. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 294
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Abstrak Tingkat eksekusi pidana mati di Arab Saudi pada tahun 2022 mencapai 196 jiwa sedangkan tingkat vonis pidana mati di Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 112, namun keseluruhan masih menunggu proses eksekusi. Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 2 negara yang sama-sama menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia tetapi berbeda sistem hukum yang berlaku pada masing-masing negara tersebut. Dalam hal ini Arab Saudi menggunakan hukum Islam sedangkan Indonesia menggunakan hukum positif. Penelitian ini memiliki orientasi untuk mengetahui kebijakan hukum terkait pejatuhan hukuman mati di Indonesia, serta penerapan hukuman mati menurut pandangan hak asasi manusia dan prinsip qishash dalam hukum Islam. Penelitian ini berbasis pada jenis kualitatif dengan pendekatan metode studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini yakni hukum positif di Indonesia mengakui dan masih menjalankan adanya praktik pidana mati. Pidana mati sejatinya dilarang dalam ketentuan-ketentuan DUHAM maupun ICCPR. Akan tetapi, dalam hal ini tetap adanya pengaturan bagi negara yang masih menerapkan pidana mati, yakni wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dijatuhkan kepada kejahatan paling berat, diputuskan oleh pengadilan yang berwenang dan sah, serta berada dalam kondisi darurat. Pidana mati dalam konteks hukum Islam harus diterapkan karena hal ini didasarkan pada prinsip qishash yakni hukuman yang diberikan harus setimpal apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan. Kata Kunci : Pidana Mati, Hak Asasi Manusia, Qishash. A. Pendahuluan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam praktik berhukum, Indonesia memegang teguh adanya Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dalam pasal-pasal yang ada dalam konstitusi negara, yakni Pasal 28 A- 28 J UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan yang dilakukan Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pengamalan nilai ketuhanan yang ada dalam sila pertama pancasila, sebab HAM merupakan hak kodrati pemberian Allah Swt. yang telah ada pada diri manusia sejak dalam kandungan hingga saat telah tak bernyawa. Hal ini lah yang menjadikan Indonesia selalu melindungi hak-hak yang berkenaan dengan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam konferensi Declaration Universal of Human Rights. Konferensi tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1982 di Amerika Serikat. Konferensi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan atas Perang dunia II. Masyarakat internasional memiliki keinginan tinggi untuk memusnahkan segala kebengisan yang muncul atas layunya konflik-konflik antarnegara saat itu.1 Atas hasil dari adanya konferensi tersebut, sebagai negara yang 1 Faisal Irfani, 'Sejarah Deklarasi HAM Universal: Hasil Rembuk Negara Timur & Barat', Tirto.Id, 2020. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 295
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 memegang teguh penghormatan HAM, Indonesia akhirnya membuat produk hukum yang berkaitan HAM, yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat mengakui eksistensi HAM. Bentuk tindak lanjut dari adanya pengakuan HAM secara universal yaitu masyarakat di dunia menjadi sadar akan butuhnya instrumen hukum internasional yang mengelaborasi hak dan kebebasan sadar. Atas hal tersebut, Majelis Umum PBB kemudian mengusulkan adanya suatu rancangan kovenan yang berisi tentang kebutuhan masyarakat di dunia kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Hasil dari adanya rancangan tersebut, akhirnya disahkan oleh Majelis Umum PBB suatu kovenan berkaitan dengan hak sipil dan politik yakni "International Covenant on Civil and Political Rights" pada tanggal 16 Desember 1966. Isi dari ICCPR memuat preambul dan subtansi yang tertuang dalam 6 Bab dan 53 Pasal yang membahas secara spesifik mengenai hak sosial politik pribadi manusia. Hak sipol adalah hak yang berakar dari harkat yang inheren pada masing-masing individu yang dilindungi dan dijunjung tinggi eksistensinya oleh negara supaya manusia mendapatkan kebebasan untuk merasakannya.2 Indonesia pun menjadi salah satu negara yang kemudian meratifikasi hasil kovenan ke dalam aturan hukum negara, yakni pada UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum demi perwujudan keadilan. Setiap praktik berkehidupan di Indonesia, jika ada yang melanggar adanya ketetuan yang telah diatur produk hukum negara, maka pasti dikenai sanksi. Hukum berada pada sentral sosial yang tak terpisah dari pencetusan esensi sistem hukum itu sendiri. Cara ini dilaksanakan dengan tujuan supaya mampu menyumbangkan rekomendasi atas problematika hukum yang timbul baik problematika implementasi ataupun problematika tafsir bahasa hukum terkait implementasi. Inti eksistensi dari adanya hukum merupakan upaya meringankan berbagai problematika sosial, upaya menyelesai- kan pertikaian, upaya apa yang mampu memberikan bantuan terkait korelasi sistem fungsi hukum, dan kekuasaan yang ada. Atas dasar problematika inilah, sistematika hukum wajib mempunyai korelasi gungsi yang baik dengan berbagai lembaga lain yang wajib diobservasi.3 Indonesia mengadopsi adanya sistem hukum civil law, yakni setiap aturan- 2 ICJR, 'Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik', Institute for Criminal Justice Reform, 2012. 3 Jamaludin Iza Muskilin, Selviani Sambali, and Debby Telly Antow, 'Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia', Lex Privatum, 10.5 (2022), 1. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 296
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 aturannya dituangkan dalam bentuk tulisan. Penegakan hukum di Indonesia menggunakan hukum positif. Sumber hukum yang dipakai di Indonesia untuk melaksanakan praktik penegakan hukum tindak pidana adalah KUHP. Tak terkecuali bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang juga diatur di Indonesia dengan ancaman hukuman mati bagi pelakunya. Pidana mati pula diterapkan bagi pelaku kejahatan serius dan berat. Hukuman mati masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai. Eksistensi penerapan pidana mati merupakan upaya mewujudkan penegakan hukum.4 Pertumbuhan penjatuhan pidana mati di Indonesia seharusnya tak terputus dari sistem kultur sosial masyarakat yang mengakar tentang konsep keadilan. Bangunan keadilan sosial telah ada dan tumbuh menyesuaikan modernisasi IPTEK serta disesuaikan dengan tata aturan hukum yang tertuang dalam sumber hukum suatu negara. Bagi pihak yang kontra akan implememtasi pidana mati wajib mempunyai alasan yang utuh, rasional, dan mampu dilaksanakan komitmennya. Berbagai alasan yang digunakan tidak hanya terkait penggantian sanksi yang memiliki tingkat kekejaman yang setara. Hal ini tentu saja meniimbulkan pertanyaan, apakah penjatuhan pidana mati wajib dihilangkan atau implementasinya tetap dilakukan dengan memperhatikan tingkat keselektifan dan sifat eksepsionalitasnya.5 Penegakan hukum atas perbuatan tindak pidana pun dapat menggunakan dasar hukum Islam bagi negara-negara yang menggunakan hukum Islam sebagai sumber hukumnya. Sumber hukum Islam ini berasal dari al-quran dan hadits. Dalam penegakannya, hukum islam pun mengacu dan mempertimbangkan adanya prinsip-prinsip yang ada di dalam maqasid syariah. Hukum Islam pula mengatur secara tegas terkait hal- hal yang menyangkut tindak pidana. Penegakan hukum pidana dalam hukum islam dikenal dengan sebutan Jinayah. Di dalam jinayah, terdapat prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan utuk menegakkan hukum salah satunya adalah qishash atau secara bahasa umum bisa disebut dengan pembalasan. Suatu negara yang menganut hukum Islam akan mengatur secara tegas terkait dengan pidana mati menggunakan prinsip qishash. Sistem hukum Islam juga menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia, namun batasan-batasnnya berbeda dengan negara non-Islam. 4 Musa Darwin Pane and Diah Pudjiastuti, PIDANA MATI DI INDONESIA (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021). 5 Bambang dalam Jamaludin Iza Muskilin, Selviani Sambali, and Debby Telly Antow, 'Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia', Lex Privatum, 10.5 (2022), 2. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 297
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Salah satu negara yang menerapkan hukum Islam adalah Arab Saudi. Pada negara ini, tingkat pidana mati yang sudah dieksekusi pada tahun 2022 mencapai 196 jiwa. Angka yang cukup tinggi bagi negara yang menindak tegas kejahatan berat. Hal ini berbeda dengan Indonesia. Tingkat vonis pidana mati di Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 1126, namun masih dalam tahap menunggu adanya eksekusi. Angka ini masih cukup terbilang kecil karena dari jumlah tersebut pun belum ada yang dieksekusi pada tahun ini, padahal Indonesia telah mengatur tentang kebolehan pemberlakuan hukuman mati. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara yang kental dengan pengakuan HAM terlebih hak hidup. Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 2 negara yang sama-sama menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia. Yang membedakan adalah keduanya masing-masing memberlakukan hukum positf dan hukum Islam dalam kehidupan berhukum dalam negaranya. Penjatuhan sanksi pidana mati kian menjadi topic perdebatan yang tak kunjung mendapatkan akhir. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai argumentasi yang mendasarinya yakni bagaimana eksistensi HAM yang terdapat dalam individu terpidana maupun apakah sanksi tersebut tidak menyalahi nilai kemanusiaan yang ada. Bentuk percontohan dari kasus tersebut tersebut adalah bagaimana problematika sanksi mati dapat dinilai sebagai bentuk problem ethic and morality. Problematika-problematika yang telah ada wajib untuk ditinjau karena akan mengakibatkan hilangnya sebuah nyawa manusia dan hilang pula kesempatan untuk berubah serta memperbaiki perilaku jahat yang telah dilakukan.7 Atas uraian tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dijawab terkait bagaimana aturan hukum mengenai penjatuhan pidana mati di Indonesia, bagaimana penerapan pidana mati menurut perspektif hak asasi manusia, serta bagaimana penerapan pidana mati menurut perspektif prinsip qishash dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terkait pejatuhan hukuman mati di Indonesia, serta penerapan hukuman mati menurut perspektif hak asasi manusia dan prinsip qishash. 6 Amnesty International, Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati Dan Eksekusi 2022, 2022. 7 Rohmatul Izad, 'Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi', Al- Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 1.1 (2019), 2. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 298
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 B. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengkolektifan data melalui naskah yang mendukung proses penulisan.8 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaturan pidana mati baik dari perspektif hak asasi manusia maupun dalam prinsip qishash hukum Islam. Kemudian, data sekunder yang digunakan bersumber dari beberapa buku dan tulisan yang mengandung pembahasan terkait pidana mati. Adapun tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengolahan dan pengolektifan data serta kutipan dari sumber-sumber referensi kemudian disimpulkan, sehingga dapat memberikan sebuah informasi keilmuan. Sumber literatur yang dipakai tidak hanya terbatas dari buku maupun artikel ilmiah, namun mengambil bahan dari media informasi, laporan informasi global, serta majalah yang memiliki titik relevansi dengan tema. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Tahapan yang dilalui meliputi mengumpulan berbagai bahan hukum, kemudian diklasifikasikan serta dianalisis untuk memberikan penjelasan yang konkret terkait probematika pidana mati yang sedang dibahas dalam penelitian ini. C. Pembahasan Pengaturan Pidana Mati di Indonesia Indonesia adalah negara berbasis hukum. Praktik kehidupan berbangsa dan bernegara pun harus didasarkan atas hukum. Ketika terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan, Indonesia menerapkan sanksi yang tegas atas suatu pelanggaran atau kejahatan tersebut. Salah satu hal yang memerlukan penindakan tegas adalah kasus adanya tindak pidana. Sumber hukum pidana di Indonesia secara rinci diatur dalam "Kitab Undang- Undang Hukum Pidana". KUHP tersebut merupakan aturan warisan Belanda yang diratifikasi dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan negara Indonesia. Selain KUHP warisan Belanda, Indonesia pun telah mengesahkan adanya KUHP baru yaitu tertera dalam "UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP" yang nantinya akan mulai diundangkan pada tahun 2026. Substansi KUHP terdiri atas 3 buku. Materi dalam Buku I berisi pengaturan 8 Wahyudin Darmalaksana, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan, 2020. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 299
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 tentang hal-hal yang bersifat umum dan pokok, Buku II menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kejahatan, dan Buku III membahas berkenaan dengan Pelanggaran.9 KUHP Indonesia memiliki substansi pengaturan hukum pidana yang termuat pada Pasal 10 KUHP, yang merincikan adanya 2 kelompok yaitu pidana pokok yang memuat pidana mati, penjara, dan kurungan, serta pidana tambahan yang memuat pencabutan hak, perampasan barang, dan tambahan putusan hakim. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi wewenang hakim diiringi dengan adanya perhitungan sari aspek yuridis dan sosiologis sehingga pidana yang dijerakan bisa memiliki faedah untuk terpidana dan masyarakat secara luas. Dengan demikian, konsepsi efek jera dikonversi dalam bentuk implementasi putusan pidana penjara melalui citra pembinaan dengan tetap memegang teguh adanya maksud pemidanaan, besar tidaknya pidana, dan cara penjeratannya.10 Desakan untuk membalas disyaratkan sebagai sebuah kebenaran. Hal ini disebabkan oleh keberadaan nilai keadilan yang mampu dijadikan sebuah pembenaran dalam penjatuhan pidana. Dalam kausalitas ini, tujuan bukanlah hal yang menjadi esensi untuk dicapai. Tolok ukur dari hal ini adalah pembalasan yang sama sehingga menjadi nilai keadilan.11 Penjatuhan hukuman yang secara tegas diatur di Indonesia, salah satunya adalah berupa pidana mati. Pidana mati diartikan sebagai pemberian derita kepada manusia karena telah melakukan pelanggaran norma atas kehidupan.12 Pidana mati adalah penjatuhan sanksi terkejam dalam sistematika pemidanaan. Seorang ahli hukum pidana bernama Jonkers pernah menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati di Indonesia masih diberlakukan karena setiap negara pun memiliki hak untuk menertibkan penegakan hukum demi pemenuhan atas kewajibannya. Pidana mati dijatuhkan bagi setiap individu yang melakukan tindak kejahatan luar biasa.13 9 Safaruddin Harefa, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', University Of Bengkulu Law Journal, 4.1 (2019), 35-58. 10 Warih Anjari, 'Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', Jurnal Widya Yustisia, 1.2 (2015), 107-15. 11 Hasanal Mulkan, 'Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perpektif 12 Amelia Arief, 'Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana', Kosmik Hukum, 19.1 (2019) 13 Nelvitia dalam Moses Janrry Wotulo, Wempie Jh. Kumendong, and Noldy Mohede, 'Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', Lex Privatum, 9.1 (2021), 214. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 300
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Pidana mati menjadi muatan yang paling banyak diatur di berbagai negara dengan eksekusi yang beragam. Eksekusi sanksi tersebut di Indonesia dijatuhkan melalui penembakan hingga nyawa hilang. "Pasal 9 UU Nomor 2 PNPS Tahun 1964" mengemukakan bahwasannya eksekusi pidana mati tertutup untuk umum secara sederhana, kecuali Presiden memberikan pengecualian. Pidana mati di Indonesia dilaksanakan di Lapas Nusakambangan Jawa Tengah dengan keamanan yang ketat.14 Pemberlakuan eksekusi mati adalah upaya penal dalam menanggulangi adanya tindak kejahatan. Salah satu hal yang memiliki tingkat pengaruh yang tinggi terhadap penetapan pidana mati kepada pelaku adalah terkait prosedur pegukuhan hukum serta adanya kebijakan sosial yang memiliki tujuan dalam rangkai meraih kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penetapan penjatuhan hukuman mati bagi subjek pelaku kejahatan mesti memerlukan perimbangan terkait tujuan dari pemberlakuan pidana tersebut apakah nantinya akan memiliki dampak pada tingkat kenaikan kemakmuran sosial, atau sebaliknya. Pemberlakuan hukuman mati adalah penindakan kejahatan melalui cara penal. Pemberlakuan politik hukum pidana menimbulkan 2 problematika inti, yaitu: perilaku apa yang bisa ditetapkan sebagai tindak pidana, dan bentuk sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada si pelanggar.15 Penentuan keduanya harus berlandaskan dengan keadilan sosial demi mencapai tujuan kesejahteraan sosial dalam negara, hukum pidana memiliki kontribusi dalam hal mencegah adanya kejahatan. Upaya ini dilaksanakan melalui sarana penal yakni menggunakan implementasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana.16 Implementasi pidana mati sangat diperlukan di era pembangunan negara. Sanksi tersebut memiliki orientasi dalam pemberian efek jera pada pelaku kejahatan. Pidana tersebut dapat dijatuhkan atas dasar putusan badan peradilan melalui sidang.17 Hukum pidana di Indonesia mengatur tentang kejahatan yang memiliki ancaman pidana mati, yakni penyerangan dan pembunuhan presiden dalam Pasal 104 KUHP, pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, korupsi, genosida dan kejahatan 14 Erdianto dalam Harefa ' Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', University Of Bengkulu Law Journal, 4.1 (2019), 35-58. 15 Arief dalam Warih Anjari, 'Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', Jurnal Widya Yustisia, 1.2 (2015), 107-15. 16 Erdianto dalam Harefa 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', University Of Bengkulu Law Journal, 4.1 (2019), 38. 17 Arianus Harefa, 'Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM', Jurnal Panah Keadilan, 1.2 (2022), 105. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 301
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 kemanusiaan, narkotika, serta mobilitasi anak dalam perdagangan gelap narkotika yang masing-masing dimuat dalam undang-undang khusus.18 Keberadaan pidana mati di Indonesia masih dipertahankan karena nilai yang ingin tersampaikan adalah supaya masyarakat secara keseluruhan dapat menafsirkan adanya konstruksi hukum internasional. Akan tetapi, tren global saat ini sedang mengarah pada permintaan penghapusan hukuman mati dengan argumentasi mempertahankan HAM dan melindungi hak hidup manusia.19 Pidana mati merupakan hukuman yang bertentangan dengan eksistensi hak hidup individu dan bertentangan pula dengan sifat hukum yang ada. Sanksi ini berorientasi pada perubahan tindakan buruk terpidana kepada tindakan yang baik.20 Atas penjatuhan pidana mati, seorang terpidana akan hilang kewajiban memperbaiki tindakan nya. Selain itu, implementasi pidana mati tak akan pernah menimbulkan terjadinya modifikasi yang mampu dinikmati oleh masyarakat. Penjatuhan sanksi merupakan step terpenting dalam hukum pidana, karena hal tersebut adalah menara dari keseluruhan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan.21 Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pidana mati adalah bentuk perampasan kemerdekaan dan kehidupan manusia. Jika ditelaah menurut perspektif hak asasi manusia, hukuman mati senyatanya telah bertentangan dengan eksistensi HAM. Hal ini disebabkan oleh adanya esensi kehidupan sebagai hak yang paling asasi.22 Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat, bahwa implementasi dari adanya pidana mati wajib ditinjau dengan ketat dan memenuhi asas kehati-hatian, serta harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan HAM.23 18 Erdianto dalam Harefa ' Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', University Of Bengkulu Law Journal, 4.1 (2019), 45. 19 Herbert dalam Moses Janrry Wotulo, Wempie Jh. Kumendong, and Noldy Mohede, 'Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', Lex Privatum, 9.1 (2021), 214. 20 Moeljatno dalam Moses Janrry Wotulo, Wempie Jh. Kumendong, and Noldy Mohede, 'Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', Lex Privatum, 9.1 (2021), 215. 21 Moses Janrry Wotulo, Wempie Jh. Kumendong, and Noldy Mohede, 'Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', Lex Privatum, 9.1 (2021), 216. 22 Musa Darwin Pane, 'Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia', Res Nullius Law Journal, 1.1 (2019), 43 23 Cahyani Gisella Tiara and Sholehah Siti Bilkis, 'Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum', Jurnal : Al-Qisth Law, 7.1 (2023), 175. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 302 step
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Ketentuan dalam rangka menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia sejatinya melarang adanya penerapan pidana mati karena hukuman mati memiliki mekanisme yang mengarah pada pencabutan nyawa seseorang. Artinya pidana mati dalam hal ini akan merenggut hak hidup seseorang, padaha hak untuk hidup adalah esensi terpenting dalam rangka menghormati HAM. Kebijakan larangan pidana mati antara lain tertuang dalam Pasal 3 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Hukuman mati telah secara nyata dan jelas menyalahi ketentuan pasal ini. Seseorang yang dijerat pidana mati telah direnggut hak atas kehidupannya, kemerdekaannya, dan keamanan pribadinya. Hal ini dikarenakan sanksi pidana mati merupakan hukuman atas pelanggaran telah merenggut hak hidup seseorang.24 Ketentuan berkenaan dengan pidana mati terdapat pula dalam Pasal 6 ICCPR yang berisikan ketentuan tentang hak untuk hidup. Kebijakan Pasal 6 tersebut berisikan hubungan antara hak untuk hidup dengan hukuman mati. Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan : "Every human being has the inherent right to life". "This right shall be protected by law". "No one shall be arbitralily deprived of his life". Atas uraian tersebut, hak hidup memiliki tanda khusus yaitu berkenaan dengan hak untuk hidup yang bisa disaksikan dalam seluruh isi Kovenan ini. Istilah 'inherent' yang dipakai menegaskan sifat eksistensi dari hak atas kehidupan setiap individu. Hak atas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah mutlak dan tak seorangpun dapat memboikotnya. Komite HAM PBB mengungkapkan secara tegas berkenaan dengan kehidupan adalah 'supreme human rights' yaitu seluruh hak akan sia-sia tanpa dibarengi adanya ha katas kehidupan. Kebijakan hak untuk hidup dalam ICCPR menduduki substansi terdepan dalam muatan pengaturan hak substantif. Hak hidup mendiami hak substantif kesatu dan diikuti oleh hak lainnya.25 Akan tetapi, terdapat ketentuan khusus bagi negara yang tetap mempertahankan pidana mati. Ketentuannya termuat dalam Pasal 6 Ayat (2) ICCPR yang berisikan bahwa negara yang tidak menghilangkan pidana mati memiliki kebijakan bahwa eksekusi mati hanya bisa diberikan kepada kejahatan paling serius yang bersesuaian dengan 24 Ayub Torry Satriyo Kusumo, 'Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional', Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2015, 11. 25 Nowak dalam Amalia Yunia Rahmawati, Pelaksanaan Hukuman Mati PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, 2020. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 303
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 pemberlakuan aturan saat dilaksanakannya pidana tersebut, serta tak berseberangan dengan kebijakan dan aturan setempat. Pidana mati hanya dapat dieksekusi atas dasar penetapan final oleh badan peradilan yang berwenang. Pasal 6 ayat (2) ICCPR memuat substansi bahwasannya hukuman mati dapat dilaksanakan sesuai ketentuan pasal ini dan dengan peraturan undang-undang nasional. ini tidak memuat larangan hukuman mati.26 Peraturan perundang-undangan yang berisikan ketentuan pidana mati wajib menggenapi ketentuan tersebut dan tidak memuat elemen-elemen ketidaksahan serta bersifat tak adil. Oleh karena itu, setiap individu tidak dapat dipotong hak hidup atas kekuasaannya. Ketentuan Pasal 6 yang menyatakan kekuasaannya 'arbitrarily' memiliki arti tidak sah/illegally serta tidak adil/unjustly.27 Ketentuan ini pula memberikan penekanan bahwa semua elemen dapat digunakan sebagai pegangan (capriciousness) dan ketidaksahan (unreasonableness). Meskipun pidana mati dilegalkan, namun hal ini wajib tertera dalam undang-undang yang berlaku dengan ketentuan peraturan tersebut wajib bersifat sah (legal), adil (just), serta resmi (reasonable). Kebijakan peraturan terkait hak atas kehidupan pada DUHAM maupun ICCPR dalam konteks ini berhubungan dengan pidana mati masih memiliki pengecualian pada pelaksanaannya. Hal yang perlu dikaji adalah pengetahuan yang mendalam terkait keberadaan derogable rights yang bisa digunakan acuan untuk memberikan batasan terkait pelaksanaan hak dasar. Hal ini perlu ditambahkan suatu syarat yakni dalam kondisi mendesak dan wajib diberitahukan secara resmi (be officially proclaimed), sehingga dalam hal ini memiliki sifat terbatas tanpa adanya diskriminatif.28 Oleh karena itu, meskipun sejatinya DUHAM melarang adanya hukuman mati, namum ketentuan dalam ICCPR tetap mengakui penerapan pidana mati yang masih dijatuhkan oleh negara-negara di dunia. Akan tetapi, dalam eksekusinya wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, dijatuhkan kepada kejahatan yang paling berat (the most serious crime), diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang dan sah, serta berada dalam kondisi darurat. 26 Amalia Yunia Rahmawati, Pelaksanaan Hukuman Mati PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, 2020. 27 Rodley dalam Amalia Yunia Rahmawati, Pelaksanaan Hukuman Mati PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA, 2020. 28 Muladi dalam Ayub Torry Satriyo Kusumo, 'Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional', Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2015, 11. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 304
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Prinsip Qishash Pidana mati merupakan hukuman yang setimpal dengan regulasi bagi pelaku tindak pidana penghilangan nyawa manusia.29 Indonesia dan Arab Saudi merupakan negara berdaulat yang sampai saat ini tetap menerapkan pengaturan pidana mati. Keberadaan pidana mati pada negara-negara tersebut diperlukan sebagai bentuk pencapaian atas keabsahan substansi hukum. Sanksi tersebut pula dipertahankan dalam rangka menjunjung adanya HAM. Hal ini memiliki sebab sanksi tak akan pernah diberikan jikalau terpidana tidak melanggar HAM di awal.30 Selain diatur dalam hukum positif di Indonesia maupun hukum Internasional, pidana mati juga termuat dalam kaidah hukum Islam. Dalam buku fikih, kajian pidana mati dimuat dalam substansi kriminalitas (al-jinayah).31 Fiqh jinayah diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum syar'I berkenaan dengan perilaku yang memiliki ancaman sanksi (uqubah) di dunia.32 Pidana mati merupakan kategori pidana bengis yang ditetapkan terhadap subjek pelaku pembunuhan, pemberontakan, dan qishash. Dalam mekanisme Hukum Islam mengatur pula proses pembuktian positif yakni subjek tersangka tidak dapat secara langsung diberi pidana mati jika belum terbukti melakukan. Maksudnya adalah agar penerapannya tidak menyebabkan kekeliruan dalam mencabut hak individu yang paling asasi, yakni hak hidup.33 Esensi dari implementasi pidana mati menurut hukum Islam yaitu untuk menciptakan adanya kebaikan umat sebagai pilar dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang muatannya lebih menegaskan pada pemeliharaan keselamatan manusia baik secara individu maupun kelompok supaya terjauhkan dari kekejaman yang dapat menjadi sumber bahaya bagi kehidupan manusia.34 29 Alima Tsusyaddya Alias, 'Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia', Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2.4 (2022), 140 30 Rosma Yeti, 'PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)', Dinamika,Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26.July (2020), 494. 31 Muhammad Syarifuddin, REFORMASI POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEADILAN PANCASILA (Depok: CV. TIGA ASA MANDIRI, 2020), 18. 32 Khairul Hamim, Fikih Jinayah, ed. by Abdullah (Mataram: Sanabil, 2020),4. 33 Natsirasnawi dalam Saiful Mukhid, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil and Politic Rights (ICCPR) Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (IAIN Walisongo, 2013). 34 Nur Insani and others, 'Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif', Pagaruyuang Law Journal, 6.2 (2023), 154. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 305
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Menurut bahasa, qishash bermakna 'al-musaawah wat-ta'adul', yang memiliki arti persamaan dan keseimbangan. Oleh karena itu, qishash merupakan sanksi yang mirip dan dan memiliki keseimbangan dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana.35 Hukuman qishash memiliki kaitan dengan pembunuhan yang direncanakan. Bagi pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, maka ia akan dijatuhi hukuman qishash berupa pembunuhan serupa.36 Hukum Islam atau hukum syara' mengklaim bahwa tindak pembunuhan merupakan bahala yang buruk untuk masyarakat sosial, dan hukum qishash adalah pertanggungan bagi keberlangsungan hidup manusia. Mufassir Muhammad 'Alî al-Sâis menyatakan qishâsh memiliki arti perlakuan yang sama terhadap apa yang telah diperbuat.37 Pidana mati termasuk dalam kedudukan qishâsh dikarenakan sanksi yang dijatuhkan relatif sama dengan yang diperbuat, sehingga menimbulkan akibat qishâsh, seperti membunuh mendapatkan pembalasan dibunuh dan memutus tangan diberikan balasan memotong tangan pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, pidana mati dalam hal ini merupakan sebuah tindak pidana kejahatan yang dikategorikan berat, sehingga pantas dimasukkan dalam kategori hukuman qishash yang berarti membalas atas apa yang telah diperbuat. Sehingga ketika konteks dalam hal ini merupakan pembunuhan, maka pidana mati pun layak dijalankan bagi pelaku pembunuhan. Al-Quran telah menyajikan secara eksplisit berkenaan dengan pengertian qishâsh merupakan hukuman yang dijatuhkan dengan cara yang sama atas pidana yang semula diperbuat. Hal tersebut diejawantahkan dalam al-Mâ'idah/5: 45 yang memiliki substansi bahwa setiap kejahatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan setimpal dan serupa dengan apa yang dilakukan. Qishâsh dalam al-Quran memiliki maksud sebagai pengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pada esensinya meniru cara dan akibat perbuatannya pada korban.38 35 Siti Anisah, 'PENERAPAN HUKUM QISHASH UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN', Journal of Islamic Law Studies (JILS), 1.2 (2018), 10. 36 Ismail Rumadan, Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), 47. 37 Muhammad 'Alî as-Sâis dalam Chuzaimah Batubara, 'Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran', Miqot, 34.2 (2010), 207-28 38 Chuzaimah Batubara, 'Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran', Miqot, 34.2 (2010), 207- 28 Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 306
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Kata alqishâsh terdapat di Al-Quran juga menunjuk pada alternatif sanksi hukum untuk tindak pidana tertentu. Konteks alternatif qishash masuk ke dalam kategori hukuman mati dan /diyat yaitu sanksi membayar sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis). Oleh karena itu, jika tidak dilakukan ketetapam oleh yang memiliki hak dan kewenangan, maka hukum qishâsh yang harus dijalankan.39 Menurut perspektif hukum pidana Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan tanpa adanya alasan yang dibolehkan oleh agama, maka hukum akan menindak tegas melalui sanksi yang berat yakni qishash. Tetapi, eksekusinya tetap diserahkan pada keluarga korban yang dibunuh. Keluarga korban nantinya memiliki peran dalam penentuan apakah tetap dieksekusi qishash atau diberikan pengganti denda sebesar yang ditentukan keluarga korban.40 Ketentuan terkait pidana mati juga diurai dalam maqasid syariah. Adanya penguraian dalam maqasid syariah dilatarbelakangi oleh adanya perdebatan antar kalangan terkait dengan pemberlakuan qishash, sehingga dibutuhkan sebuah uraian yang jelas terkait dengan maksud dan tujuan penerapan (maqasid syariah) atas qishash. Peran maqashid al-syariah terhadap hukum Islam memiliki tempat yang tinggi dan penting.41 Penerapan sanksi qishash adalah hukuman untuk kejahatan yang secara nyata bertolak dengan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dalam maqasid syariah, penerapan qishash dalam hal ini diarahkan kepada hifdzun-nafs (menjaga diri). Menjaga diri dalam hal ini dikaitkan bahwasannya kehidupan haruslah dijaga dan dilindungi. Hukuman Qishash pidana mati diterapkan agar orang tidak dapat dengan mudahnya melakukan pembunuhan, karena nantinya pelaku pembunuhan pun akhirnya akan dipidana mati. Adapun ketika dalam konteks pembunuhan yang tidak disengaja, maka penerapan qishash menjadi tidak berlaku. Pelaku hanya memiliki kewajiban untuk membayar diyat mukhafafah (diyat ringan) kepada ahli waris korban, yang bisa dilakukan bertahap selama 3 tahun lamanya.42 39 Chuzaimah Batubara, 'Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran', Miqot, 34.2 (2010), 211 40 Abdurrahman dan Fauzan dalam Siti Anisah, 'PENERAPAN HUKUM QISHASH UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN', Journal of Islamic Law Studies (JILS), 1.2 (2018), 12. 41 Surya Gusnadi, Aji Kuniawan, and Muannif Ridwan, 'HUBUNGAN MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM', Jurnal El-Qanuniy, Volume 9 N (2023), 7. 42 Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 34. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 307
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Qishâsh tidak serta merta sebagai bentuk balasan untuk menyakiti. Akan tetapi, esensi dari qishash ini ialah ke beradaannya yang lebih mulia, yaitu ditujukan demi keberlangsungan hidup, bahkan nyawa pribadi sebagai bentuk jaminan atas kehidupan. Hal ini dapat dijadikan renungan yang penuh hikmat dan dijadikan kewajiban demi menumbuhkan kehidupan hati yang menuju pada ketakwaan kepada Allah Swt. Ketakwaan akan menimbulkan bentuk kerja sama yang apik demi membentuk masyarakat yang bersih penglihatan, perasaan, dan perilaku, dikarenakan sensi dari sebuah ketaqwaan ada di dalam nurani setiap individu.43 Pada dasarnya, pejatuhan hukuman mati hanya dapat diberikan oleh Allah SWT melalui hukum-Nya yang memiliki orientasi pada kedamaian dan keberlangsungan hidup setiap makhluk. Penerapan qishash memiliki jaminan atas pelindungan HAM yang besar. Dengan adanya qishash, pertumpahan darah antarmanusia dapat dihilangan.44 Dengan demikian, tujuan Islam melarang adanya tindak pidana pembunuhan adalah karenan nantinya pelaku tersebut akan mendapatkan ancaman hukum qishash (pembalasan yang seimbang), sehingga hal ini diinginkan supaya setiap individu sebelum membunuh dapat berfikir terlebih dahulu, dikarenakan jika korban terbunuh, maka pelaku pembunuhan tersebut juga akan mati.45 Oleh karena itu, pidana mati dalam prinsip qishash harus tetap ditegakkan, karena esensi dari keberadaan qishash ini adalah mencegah dari adanya tindak pidana pembunuhan dan menjaga marwah hak untuk hidup sebagai hak kodrati yang langsung diberikan kepada Allah dah hanya Allah yang berhak untuk mencabutnya. D. Penutup Hukum positif di Indonesia mengakui dan masih menjalankan adanya praktik pidana mati. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam KUHP sebagai sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pidana mati di Indonesia dijatuhkan pada pelaku tindak pidana berat. 43 Chuzaimah Batubara, 'Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran', Miqot, 34.2 (2010), 207- 28 222. 44 Nelvitia Purba, Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia, ed. by M. Idris (Medan: Format Publishing, 2021), 55. 45 Ismail Muhammad Syah dalam Saiful Mukhid, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil and Politic Rights (ICCPR) Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (IAIN Walisongo, 2013). Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 308
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Pidana mati sejatinya telah dilarang pada ketentuan-ketentuan DUHAM maupun ICCPR. Karena pidana mati menyalahi aturan terkait pengakuan atas HAM terlebih hak hidup merupakan esensi terpenting HAM. Akan tetapi, dalam hal ini tetap adanya pengaturan bagi negara yang tetap ingin menerapkan pidana mati. Penerapannya wajib berdasarkan sumber hukum yang ada dalam suatu negara, dijatuhkan kepada kejahatan yang paling berat, diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, serta berada dalam kondisi darurat. Pidana mati dalam konteks hukum Islam harus diterapkan karena hal ini didasarkan pada prinsip qishash yakni hukuman yang diberikan harus setimpal apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan. Esensi dari penerapan qishash ini bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan terkait nyawa hanya boleh dicabut oleh Allah. REFERENSI Anisah, Siti. 2018. "Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan." Journal of Islamic Law Studies (JILS) 1 (2). Anjari, Warih. 2015. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Widya Yustisia 1 (2): 107-15. Arief, Amelia. 2019. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak (1). Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." Kosmik Hukum 19 Batubara, Chuzaimah. 2010. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran." Miqot 34 (2): 207-28. Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." Gisella Tiara, Cahyani, and Sholehah Siti Bilkis. 2023. "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." Jurnal : Al- Qisth Law 7 (1): 6. Gusnadi, Surya, Aji Kuniawan, and Muannif Ridwan. 2023. "Hubungan Maqashid Al-Syariah Dengan Filsafat Hukum Islam." Jurnal El-Qanuniy Volume 9 N: 1-11. Hamim, Khairul. 2020. Fikih Jinayah. Edited by Abdullah. Mataram: Sanabil. Harefa, Arianus. 2022. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM." Jurnal Panah Keadilan 1 (2): 105. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 309
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Harefa, Safaruddin. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." University Of Bengkulu Law Journal 4 (1): 35-58. ICJR. 2012. "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik." Institute for Criminal Justice Reform. 2012. Insani, Nur, Upik Mutiara, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadyah, Fakultas Hukum, and Universitas Ichsan. 2023. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif" 6 (2): 149-63. International, Amnesty. 2022. "LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI 2022." Irfani, Faisal. 2020. "Sejarah Deklarasi HAM Universal: Hasil Rembuk Negara Timur & Barat." Tirto.Id. 2020. Izad, Rohmatul. 2019. "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi." Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 1 (1). Mukhid, Saiful. 2013. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil and Politic Rights (ICCPR) Dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." IAIN Walisongo. Mulkan, Hasanal. 2019. "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam." Doctrinal 4 (1): 946-57. Muskilin, Jamaludin Iza, Selviani Sambali, and Debby Telly Antow. 2022. "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia." Lex Privatum 10 (5): 1-15. Hlm. 7. Pane, Musa Darwin. 2019. "Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif (1): 37-48. Dan Hak Asasi Manusia." Res Nullius Law Journal 1 Pane, Musa Darwin, and Diah Pudjiastuti. 2021. PIDANA MATI DI INDONESIA. Surabaya: Pustaka Aksara. Purba, Nelvitia. 2021. Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia. Edited by M. Idris. Medan: Format Publishing. Rahmawati, Amalia Yunia. 2020. Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia. Pertama. Serang: CV. AA Rizky. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 310
-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- Volume 9 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2023 Rumadan, Ismail. 2021. Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia. Satriyo Kusumo, Ayub Torry. 2015. "Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Internasional." Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 1-14. Asasi Manusia Syarifuddin, Muhammad. 2020. Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkeadilan Pancasila. Depok: CV. Tiga Asa Mandiri. Tsusyaddya Alias, Alima. 2022. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 2 (4): 138-47. Wahyuni, Fitri. 2018. Hukum Pidana Islam. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Wotulo, Moses Janrry, Wempie Jh. Kumendong, and Noldy Mohede. 2021. "Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." Lex Privatum 9 (1): 229-39. Yeti, Rosma. 2020. "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)." Dinamika,Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26 (July): 1-23. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif HAM dan Prinsip Qishash Oleh Tsania Miratush Solichat, dkk| 311