Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Siyasah Syariyyah Taufid Hidayat Nazar, 1 Nety Hermawati, 2 Mira Rosalia3 Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia123 Article Info Article history: Received 28 Desember 2022 Revised 28 Desember 2022 Accepted 28 Desember 2022 ABSTRAK Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Meskipun tahapan verifikasi Pemilihan kepala desa yang diadakan oleh pemerintah tidak dipungkiri adanya pemberian berupa harta ataupun berupa janji yang diberikan pada masyarakat tertentu melalui para tim sukses, begitulah cara yang telah dilakukan oleh para calon untuk bisa menarik simpati para pemilih. Namun, dalam Islam sudah mengajarkan untuk memperoleh kekuasaan dengan suara apalagi itu dalam menjalankan amanah dan memanipulasinya maka dari melaksanakan kekuasaan diperlukan juga memelihara harta. Di bolehkan mengambil pemberian selama pemberia n yang diberikan karena Alla h SWT. Pemberian hadiah murni tanpa imbalan. Bukan untuk maksud yang lai n. Namun, jika dalam pemberia n hadiah tersebut memiliki tujuan tertentu maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Menurut Perspektif Hukum Islam tindakan pemberian hadiah sama dengan suap menyuap atau risywah. Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah Swt. tidak curang dalam membeli Kata Kunci : Pemberian hadiah, Risywah , Siyasah Syaria Keywords: ABSTRACT Giving gifts, Risywah Siyasah Syar'iyah The village head election held by the government is undeniable that there is a gift in the form of property or in the form of promises given to certain communities through campaign teams, that's how the candidates have done to be able to attract the sympathy of voters. However, in Islam it has been taught to gain power by not cheating in buying votes let alone manipulating them, therefore in carrying out the mandate and exercising power it is also necessary to maintain property. It is permissible to take gifts as long as gifts are given because of Allah SWT. Giving gifts is pure without reward. Open n for k other purposesn. However, if the gift giving has a specific purpose, then that is not permissible. According to the Perspective of Islamic Law, the act of giving gifts is the same as giving bribes or risywah. As for this act of bribery, the prohibition has been lowered since the beginning of the prophethood of 110
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 Muhammad Saw. The regulation regarding the prohibition to commit acts of bribery itself was sent down by Allah SWT This is an open access article under the CC BY-SA license A. Pendahuluan Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.1 Hadiah sering juga disebut dengan hibah. Hadiah yaitu pemberian (kenang- kenangan, penghargaan, penghormatan). Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam- macam hibah. Menurut ensiklopedia hukum Islam hadiah di kategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, hadiah merupaka n pemberian (kenang- kenangan, penghargaan, penghormatan). Hadia h adalah sesuatu yang diberika n seseorang kepada orang lain tanpa mengharapka n suatu bantuan dari orang yang diberi. Hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga 1 Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bandung: Fokus Media, 2011), hlm. 251. 111
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 ruku n beserta syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, adanya al-aqidan yaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilayh). Al- muhdi harusla h orang yang layak melakukan tasharruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Kedua, adanya ijab dan qabul. Ketiga adalah harta yang dihadiahkan.2 Prakte k pemberian hadiah pada dasarnya dianjurkan yaitu ketika digunaka n kepada hal-hal yang bersifat positif karena itu adalah sala h satu bentuk penghargaan kepada orang lai n. Aka n tetapi, Ketika hadiah tersebut digunakan kepada hal-hal yang kurang baik maka itu adalah tindakan-tindakan yang dapat merugika n orang lain atau hal-hal yang dilarang agama. Pemberian hadiah sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang tidak melanggar syariat. Aka n tetapi dalam hal ini perlu untuk melihat kriteria atau indikator praktek pemberian hadiah yang tidak tergolong kepada sesuatu yang melanggar syariat. Misalnya pemberia n yang bisa bermakna penyuapan. karena perbedaa n hadiah dan sua p sangatla h tipis, perbedaannya terleta k pada indikator-indikator yang menandakan bahwa hal itu adalah hadiah ataukah pemberian itu bermakna sua p. Salah satu indikatornya adalah, waktu pemberian hadiah tersebut, yaitu Ketika hadiah tersebut diberikan setela h melihat apa yang telah dilakukan oleh orang yang diberi hadiah, yaitu perasaa n bangga dan kagum, hal ini adalah hadiah yang sesungguhnya. Aka n tetapi ketika hadiah tersebut diberika n dengan maksud untuk mempermuda h jalannya untuk meraih apa yang diinginkan (jala n pintas) maka ada kemungkinan hal itu merupakan salah satu bentuk sua p. Ole h karena itu, masyarakat harus lebih cerdas melihat hal-hal yang semacam itu. Pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa dianggap lumra h karena banyak orang yang melakukannya, mulai dari lingkup perkotaa n, pemerintahan, hingga dikalangan masyarakat pedesaa n. Saat ini banya k orang yang melakukan hal tersebut demi kelancara n atau kepentingan pribadi dan bersika p tidak peduli dengan perbuata n tersebut. Bahkan masyarakat menganggap 2 Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm.201. 112
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 pemberian hadiah adala h hal yang sah-sa h saja untuk dilakukan. Di bolehkan mengambil pemberian selama pemberia n yang diberikan karena Alla h SWT. Pemberian hadiah murni tanpa imbalan. Bukan untuk maksud yang lai n. Namu n, jika dalam pemberian hadiah tersebut memiliki tujuan tertentu maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis literatur untuk mengkaji praktik pemberian hadiah dalam pemilihan kepala desa dari perspektif hukum Islam. Data primer diambil dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al- Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih yang membahas risywah (suap) dan hadiah. Data sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, mengkaji kesesuaian praktik pemberian hadiah dalam pilkades dengan prinsip-prinsip Islam. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas dan akurasi kesimpulan yang diambil. B. Pembahasan 1. Pengertian Pemberian Hadiah Hadia h adalah pemberia n yang berbentu k uang, barang, jasa dan lain-lai n yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdaganga n, walaupu n dimungkinkan pemberian hadiah mengharapka n adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama bai k atau kekuasaa n. Dalam hubungan manusia, Tindakan pertukara n hadiah berpera n dalam meningkatkan kedekatan sosia l.3 Istila h hadiah dapat dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafka n (walaupu n orang yang diberi tidak baik). Maksud dari pemberian hadiah antara lain: a. Pernyataan cinta atau persahabata n. 3 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 83 113
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 b. Pernyataa n terimakasi h untuk hadiah yang diterima sebelumnya. c. Perasaa n kasiha n dalam bentuk amal. d. Pernyataa n kebersamaa n, dalam bentuk bantuan bersama. e. Membagi harta yang dimiliki. f. Menolong yang ditimpa kemalangan. g. Kebiasaa n, pada keadaan (biasanya perayaan) seperti, ulang tahun, hari raya, dan lainnya. 2. Syarat dan Unsur Pemberian Hadiah Rukun merupakan sesuatu yang harus di penuhi untuk sahnya suatu pekerjaa n, sedangkan syarat adalah ketentuan (peratura n, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Perbedaa n antara ruku n dan syarat menurut ulama ushul fiqi h, bahwa ruku n merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaa n hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangka n syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaa n hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah dan hadiah mempunyai ruku n dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dianggap sa h dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,4 ruku n hibah ada tiga: pemberi hadiah (al-wahib), penerima hadiah (al-mauhublahu), perbuata n hibah. Ha l serupa dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri,5 bahwa ruku n hibah ada tiga macam: 'Aqidai n (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau wahib dan mauhub lah, mauhub (barang yang diberikan) yaitu harta, ijab dan qabul. Sedangkan hadiah sebagai sebua h akad, memiliki tiga ruku n beserta syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, adanya al-'aqida n yaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilayh). Al-Muhdi harusla h orang yang layak melakukan tasharruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Al-Muhda ilayh 4 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm.346. 5 Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz III, 210 114
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Tidak harus orang yang layak melakukan tasharruf saat akad hadiah itu. Jika al-muhda ilayh masih kecil atau gila maka penerimaa n hadiah diwakili oleh wali atau mushi-nya. Kedua, adanya ijab dan qabul. Hanya saja, dala m hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiya h. Ha l itu karena pada masa Nabi Saw. Hadia h dikirimka n kepada beliau dan beliau menerimanya, juga beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi lafzhiya h. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya. Akad hadiah merupakan al-'aqd al-munjiz, yaitu tidak boleh berupa al-aqd al-mu'alaq (akad yang disandarka n pada waktu yang akan datang). Contoh al-'aqd al-mu'alaq, jika seseorang berkata "saya menghadiahkan satu juta kepada anda mulai bulan depan." Akad ini juga tidak sa h. Sebagai al-'aqd al-munjiz, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi al-qabdh. Artinya, al-muhda (hadiah) itu telah sa h dimiliki oleh orang yang diberi hadiah. Ketiga, harta yang dihadiahkan (al-muhda). Al-muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratka n harus jelas (ma'lum), harus milik al-muhdi (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan al-muhdi atau bisa di terima saat akad. Menurut Imam Syafi'i dan banyak ulama Syafi'iya h, barang itu harusla h barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lai n. Ha l itu karena seperti yang berlangsung pada masa Nabi Muhammad Saw, disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa ruma h, tanah, dan sebagainya itu pada masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat. Disamping ketiga ruku n itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus adaal-qabdh (sera h terima), yakni secara jelas harus ada penyerahan al-muhda kepada al-muhda ilayh. Jika tidak ada ijab qabul secara lafzhiya h akad adanya al-qabdh ini suda h dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaa n hadiah oleh al-muhda ilayh merupakan qabulnya. Untu k barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (al-ma'dud wa al-maki l wa al-mawzun) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimakan. Adapu n harta selai n al-ma'dud wa 115
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 al- mawzu n seperti pakaian, hewa n, kendaraa n, barang elektronik, dan sebagainya maka yang penting ada penyeraha n pemilikan atas barang itu kepada al-muhda ilayh dan qabdh-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewa n dengan melangkahkannya, atau semisalnya. 3. Tujuan Pemberian Hadiah Berdasarkan uraian yang tertera dalam latar belakang, praktek pemberia n hadiah pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dianjurkan oleh agama islam, karena dengan prakte k pemberian hadiah dapat menimbulkan rasa kasi h sayang sesama manusia. Saling memberi hadiah adalah cara yang lazim dalam mengeratkan interaksi maupu n berbagai ikatan antar manusia. Rasa cinta seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, maupun sebaliknya diantaranya diungkapkan dengan memberi hadiah. Eratnya persahabata n dan persaudaraa n juga diekspresika n dengan memberi hadiah. Demikian pula penghargaan terhada p sebuah capaian prestasi ataupun untuk pengakuan kualitas seseorang ditunjukan dengan memberi hadiah. Hadia h juga sering digunakan untuk melicinkan suatu urusan tertentu. Misalnya untu k kemudahan menempuh birokrasi urusan tertentu, seseorang harus memberika n hadiah. Karena itu banyak orang yang menyusahka n orang lain dengan hadiah. Sebagaimana hal nya banyak yang zhalim dengan hadiah. Denga n demikian, hadiah seola h menampilkan dua wajah yang berlawana n, baik dan buru k. 4. Pengertian Pemilihan Kepala Desa Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebua h kata suda h tidak asing lagi dan diperbicangkan oleh sebagia n besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik apapun praktisi politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemrintahan desa yang nantinya berpera n sebagai motor penggerak bagi kesejahteraa n masyarakatnya. Pemerinta h desa sendiri merupakan struktur yang paling bawa h dalam siste m pemerintahan nasiona l. Pemerintahan desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari sebagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoala n dalam masyarakat. Ha l ini menujukan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi baik, 116
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 maka sangat memberika n pengaru h signifika n terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat. Pelaksanaan pilkades dalam konsep demokrasi merupakan pemilu langsung di Indonesia yang diartika n sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", dalam konteks implementasi maupun implikasi pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhada p keanekaragama n, sika p politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokrasi di tingkat desa. Ha l ini juga meruju k pada UU pemerintaha n daera h No. 32/2004 yang mengakui penyelenggaraa n pemerintahan desa sebagai sub siste m dari siste m penyelenggaraa n pemerintahan, di mana desa berha k dan memiliki kewenanga n untuk mengatur dan mengurus "ruma h tangga" desanya. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa untuk dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dala m rangka implentasi Undang-Undang Desa.6 Denga n terbitnya permendagri tentang pemilihan kepala desa ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daera h kabupaten/kota untuk dapat melakukan pemilihan Kepala Desa didaerahnya secara berbarenga n ataupun bergelombang. 5. Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa Syarat-syarat pemilihan kepala desa, terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.7 yaitu: a Calon kepala desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut: ▪ Penduduk warga negara Republik Indonesia. ▪ Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. ▪ Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahanka n dan memelihara keutuhan Negara Kesatua n Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. ▪ Berpendidika n paling rendah tamat sekola h menengah pertama atau sederajat. ▪ Berusia paling renda h 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. b Kelengkapa 6 Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik (Malang: Setara Press, 2011), hlm.73. 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 117
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 n persyarata n sebagaimana dimaksud pada ayat (1). c Pegawai negeri sipi l yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaia n. d Anggota TNI/POLRI, karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daera h, yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. e Kepala desa dan perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus memberitahuka n secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. 6. Tujuan Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa merupaka n sebua h sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintaha n desa. Pemilihan kepala desa merupaka n pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberika n suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Ole h karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraa n pemerintahan desa. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragama n serta sika p politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi. a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daera h terdapat pada Pasal 82 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan. 1) Pasanga n calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberika n uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. 2) Pasangan calo n dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggara n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarka n putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasanga n calon oleh DPRD. b. Peratura n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdapat pada bagian keempat tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasa l 42 1) BPD memberitahuka n kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan 118
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelu m berakhir masa jabatan. 2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelu m berakhirnya masa jabatan kepala desa. 7. Pendapat Ulama Tentang Pemberian Hadiah Imam Nawawi berkata: "Hiba h, hadiah dan shadaqa h suka rela adalah kata-kata yang saling berdekata n yang semuanya menunjukan makna yaitu menjadikan orang lain memiliki sesuatu tanpa adanya ganti harga (kompensasi). Jika hanya bertujua n mendekatkan diri kepada Alla h dengan memberika n sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, maka Namanya adalah shadaqa h. Jika memberika n sesuatu kepada seseorang karena untuk memberika n penghormatan kepadanya dan menumbuhkan kecintaan maka namanya adalah hadiah. Da n jika tidak demikian maka namanya hibah".8 Dala m sebua h peristiwa, Nabi saw. perna h diberi hadiah oleh al-Sa'ab ibn Jusama al-Laisi lalu Nabi menolaknya. Penolakan tersebut membuat al-Sa'ab tidak senang kemudian Nabi menjelaskan alasa n penolakannya yaitu karena Nabi sedang melaksanakan ihram dengan mengatakan (kami buka n menolak pemberianmu akan tetapi kami sedang ihram).9 Berdasarka n penjelasa n di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad Saw. menganjurkan bahkan memerintahkan untuk memberika n hadiah karena sangat berguna dalam membangun komunikasi dan persaudaraa n, dan Nabi Muhammad Saw. tidak perna h menolak hadiah dari siapapu n kecuali karena alasan-alasa n tertentu. Alasan-alasa n itu seperti yang dialami Nabi Sulaiman yang menganggap pemberia n itu mengandung maksud lain yaitu sua p. Siyasah Syar'iyyah Tentang Pemberian Hadiah Pemilihan Kepala Desa Dala m politik islam, politik itu identik dengan siyasa h, yang secara Bahasa artinya mengatur. Kata ini diambil dari kata "sasa-yasusu", yang berarti mengemudikan, 8 Ibid, 9 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fiy al-Bukhariy, al-Jamil al-Sahih-Sahih Imam al-Bukhariy, Dar Tauq al-Najah, 1422 H), Juz. II, hlm. 917 119
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 mengendalikan, mengatur dan sebagainya.10 Al-Qaradhawy dalam bukunya Al Siyasah al Sya'iyyah menyebutkan dua bentuk makna siyasa h menurut ulama, yaitu arti umum arti khusus. Secara umum siyasa h berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama islam. Secara khusus siyasa h bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarka n oleh pengusaha guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaa n tertentu.11 Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyya h adalah pengatura n kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. 12 Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisika n siyasah syar'iyyah sebagai kewenanga n penguasa/pemerinta h untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peratura n yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupu n tidak terdapat dali l yang khusus untuk hal itu. Isla m adalah agama yang menjaga keberlangsunga n eksistensi kehidupan manusia. Risalahnya meliputi semua zaman dan mencakup segala aspek/bidang kehidupan, kapanpun dan di manapun. Ha l ini tercermi n dalam firman Alla h dalam QS. al-An'am/6: 38 "Tidaklah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan".13 Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian terdahulu bahwa politik uang sama dengan sua p menyuap atau risywa h. Sedangkan mengenai perbuata n sua p menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awa l kenabian Muhammad Saw. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuata n suap menyuap itu sendiri diturunkan Alla h Swt. Bersamaa n dengan larangan untuk melakukan praktik penyembahan 10 Ibnu Mandhur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, Lisaan Al Arab, vol. Jilid 7 (Dar al Shadir, 2003), hlm.34. 11 Akram Kassab, "Al Siyasah Al Syar'iyyah, Mabadi' Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir'," t.t., Makalah Jurnal Online Internasional Union for Muslem Scholars, (IUMSI). 12 A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1. 120
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perinta h melaksanakan shalat lima waktu. Ha l ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuata n yang harus dijauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. C. Kesimpulan Secara umum siyasa h berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama islam. Secara khusus siyasa h bermakna kebijaka n dan aturan yang dikeluarka n oleh pengusaha guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Dalam perspektif Huku m Isla m tindakan pemberia n hadiah sama denga n sua p menyuap atau risywa h. Sedangkan mengenai perbuata n sua p menyuap ini, larangannya telah diturunkan seja k awa l kenabian Muhammad Saw. Pengatura n mengenai laranga n untuk melakukan perbuata n sua p menyuap itu sendiri diturunkan Alla h Swt. bersamaa n dengan larangan melakukan prakti k penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perinta h melaksanakan salat lima waktu. Ha l ini menunjukkan betapa perbuata n tersebut adalah perbuata n yang harus dijauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasa n. Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan menggunakan hasi l politik uang yang diqiyaska n dengan sua p menyuap ini terdapat sejumla h landasa n dasarnya dalam Alqura n diantaranya adalah Al-Qur'a n sura h Al-baqara h ayat 188. DAFTAR PUSTAKA Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1972 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fiy al-Bukhariy, al-Jamil al-Sahih-Sahih Imamal-Bukhariy, Dar Tauq al-Najah, 1422 H A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah Jakarta: Kencana, 2017. Akram Kassab, Al Siyasah Al Syar'iyyah, Mabadi' Wa Mafahim, Dhawabith Wa Mashadir, t.t., Makalah Jurnal Online Internasional Union for Muslem Scholars, (IUMSI). 121
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 02, No. 2, Juli - Desember 2022, pp. 110-122 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bandung: Fokus Media, 2011. Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer ,Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018. Ibnu Mandhur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, Lisaan Al Arab, vol. Jilid 7, Dar al Shadir, 2003. Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik, Malang: Setara Press, 2011. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 122