BAB II GAMBARAN UMUM A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Provinsi Jambi Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45'LS dan 101o10'- 104o55' BT di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMSGT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas 53.435,72 km2 yang terdiri dari: 1) Kabupaten Kerinci 3.808,50 Km2 (7,13%), 2) Kabupaten Bungo 6.461,00 Km2 (12,09%), 3) Kabupaten Tebo 6.802,59 Km2 (12,73%), 4) Kabupaten Merangin 7.451,30 Km2 (13,94%), 5) Kabupaten Sarolangun 6.175,43 Km2 ( 11,56%), 6) Kabupaten Batanghari 5.804,83 Km2 ( 10,86%), 7) Kabupaten Muaro Jambi 5.246,00 Km2 ( 9,82%), 8) Kabupaten Tanjab Barat 5.645,25 Km2 (10,56%), 9) Kabupaten Tanjab Timur 5.444,98 Km2 ( 10,19%), 1
10) Kota Jambi 205,38 Km2 (0,38%). 11) Kota Sungai Penuh 391,5 Km2 ( 0,73%). Sumber: jambiprov.go.id Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu: 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m(16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari, dan 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Sumber: Bappedajambiprov.go.id 2
B. Kabupaten Batanghari Sejarah Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten yang terbesar di Provinsi Jambi. beribukota Muara Bulian dibentuk Tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah RI di Bukit Tinggi No.81/Kom/U tanggal 30 Nopember 1948 dengan Pusat Pemerintahan waktu itu di Jambi, Sekarang kota Jambi, dan merupakan satu dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, sedang Provinsi Jambi dibentuk dengan UU Darurat No.19 tahun 1957 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Namun demikian pembangunan di kawasan Kabupaten Batang Hari terus berjalan. Sejak tahun 1954 cikal bakal pemimpin-pemimpin wilayah Batang Hari dalam hal memperbaiki mekanisme pemerintahan daerah serta mewujudkan berbagai apek pembangunan mulai dirintis sebagai langkah awal menuju pembangunan berikutnya. Kabupaten Batang Hari mengalami dua kali pemekaran, yang pertama sesuai UU No.7 Tahun 1965 Kabupaten Batang Hari dimekarkan menjaddi dua Daerah Tingkat II, yakni Kabupaten Batang Hari beribukota Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung yang beribukota Kuala Tungkal, Kedua, sesuai dengan UU No. 54 Tahun 1999 Kabupaten BatangHari kembvali dimekarkan menjadi Dua Kabupaten yakni Kabupaten Batang Hari dengan Ibukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi beribukota Sengeti. 3
Luas Wilayah Kabupaten Batanghari adalah 5.804,83 km² atau 580.483 Ha. Secara topografis Kabupaten Batanghari merupakan wilayah dataran rendah dan rawa yang di pisah oleh sungai Batanghari. Sumber: C. Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor transportasi, pos dan telekomunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari dituntut untuk semakin mampu berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa sebagai jembatan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, serta mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Batanghari No 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Terlihat jelas perubahan struktural organisasi yang sebelumnya terdapat pada peratutran Daerah kabupaten Batanghari No 3 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, pada perda sebelumnya sekretariat membawahi subbagian umum, subbagian kepegawaian, dan subbagian keuanggan. Terdapat empat bidang diantaranya, bidang perencanaan, bidang lalu lintas, bidang angkutan, dan bidang teknik sarana dan prasarana. Karena dikeluarkannya Peraturan Bupati Batanghari No 46 Tahun 2016 tersebut sekretariat hanya membawahi dua subbagian, yaitu subbagian umum dan 4
kepegawaian, dan subbagian perencanaan dan keuanggan. Sedangkan empat bidang dikerucutkan menjadi tiga, diantaranya bidang penataan lalu lintas, bidang angkutan dan bidang keselamatan lalu lintas. Bidang perencanaan dileburkan kedalam subbagian. 1. Visi dan Misi Visi "Mewujudkan Transportasi Yang Handal, Aman dan Nyaman" Penjelasan tentang arti atau makna istilah/konsep dari visi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Transportasi, yaitu tersedianya angkutan dari dan ketempat tujuan. 2) Handal, yaitu ketersediaannya armada angkutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3) Aman, yaitu kendaraan yang siap dioperasikan sesuai dengan teknis, termasuk kesiapan awak/sopir angkutan. 4) Nyaman, yaitu kendaraan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan angkutan. Misi 1) Mendorong masyarakat pengguna jalan dan sungai untuk berlalu lintas tertib, teratur,aman dan nyaman. 2) Membangun jaringan transportasi yang layak dan tersedianya angkutan orang dan barang yang memadai. 5
3) Membangun dan mengoptimalkan pemamfaatan sarana dan prasarana khusus bidang perparkiran, terminal, pengujian kendaraan bermotor dan pengendalian standar mutu perbengkelan. 4) Melayani perencanaan umum, keuangan dan pengembangan SDM dalam rangka pencapaian pelaksanaan kegiatn. 2. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan terdiri atas: a. Sekretariat 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 2. Subbagian Perencanaan dan Keuanggan. b. Bidang Penataan Lalu Lintas dan Terminal 1. Seksi Operasional dan Pengawasan Lalu Lintas, 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan 3. Seksi Penataan Parkir, Pengelolaan Terminal dan Analisis Dampak Lalu Lintas. c. Bidang Keselamatan Lalu Lintas 1. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ, 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, 3. Seksi Penyediaan Perlengkapan Jalan dan Sungai. d. Bidang Moda Transportasi 1. Seksi Angkutan Darat, 2. Seksi Angkutan Sungai, dan 3. Seksi sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Sungai. 6
e. Kelompok Jabatan Fungsional, dan f. UPTD 3.Struktural Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari 7
4. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan/Bagian/Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari Tahun 2017 Tabel 2.1 Data Pegawai bedasarkan jabatan NO Jabatan 1 Kepala Dinas Kepala 0 Kasubbag/ Kasi 0 Staf 0 Jumlah 0 2 Sekretaris Dinas 1 2 0 3 3 Bidang Lalu lintas 1 3 0 4 4 Bidang Angkutan 1 3 0 4 5 Bidang 1 3 0 4 6 Keselamatan Lalu lintas Pelaksana 0 0 31 31 Jumlah 4 11 31 46 orang Jumlah total pegawai di sektor perhubungan Kabupaten Batanghari berjumlah 46 orang pegawai, diantaranya terdapat 14 orang pegawai dengan perjanjian kerja. Dari total tersebut yang membidangi jabatan struktural berjumlah 15 pegawai. 8