EVALUASI PROGRAM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT (STUDI DI DESA CIHAMPELAS KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT) SKRIPSI Diajukan untuk menempuh Sidang Sarjana Pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Oleh : ALIM 170110120076 UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK SUMEDANG 2017
ABSTRAK Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian tentang evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil pencapaian program dengan tujuan yang hendak dicapai pada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang terdiri dari enam kriteria/aspek evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 tidak menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat. Pada aspek efektivitas, pencapaian program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas belum memenuhi tujuan program. Pada aspek efisiensi, terdapat kekurangan sumber daya manusia pada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat dan tidak tersalurkannya biaya operasional untuk kelompok swadaya masyarakat (KSM). Pada aspek kecukupan, alternatif pemberian bantuan belum menyelesaikan sumber masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada aspek perataan, kurang adanya sosialisasi program kepada masyarakat penerima bantuan rumah tidak layak huni, dan tidak meratanya distribusi program kepada kelompok sasaran. Selain itu, pada aspek responsivitas, masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat, namun besaran bantuan stimulan yang diberikan pada program ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pada aspek ketepatan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan penelitian Penulis, sebaiknya besaran dana bantuan kepada masyarakat kurang mampu pada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat ditingkatkan menjadi sebesar Rp 10.000.000. Kata kunci: Evaluasi, Program, Rumah Tidak Layak Huni, Kabupaten Bandung Barat. i
ABSTRACT This paper presents the results of research on the evaluation of uninhabitable housing improvement program in Cihampelas Village, Cihampelas District, West Bandung Regency. This research is motivated by the inconsistency between the achievement and the goal that was targeted by the uninhabitable housing improvement program in West Bandung Regency in 2016. The theory used in this research is the theory of the policy evaluation from Dunn (2003) which consists of six evaluation criteria/aspects. Those aspects are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This research uses qualitative method by collecting data through observation, interview, and literature study. The results of this research indicated that the uninhabitable housing improvement program in Cihampelas Village, Cihampelas District, West Bandung Regency in 2016 did not resolve the uninhabitable housing problem of the society. In the aspect of effectiveness, the achievement of the uninhabitable housing improvement program in Cihampelas Village didn't fulfill the objectives of the program. In the efficiency aspect, there was lack of human resources in the uninhabitable housing improvement program in West Bandung regency and undistributed operational cost for civil society organization (CSO). In the aspect of adequacy, the alternative assistance provision didn't resolve the root cause of uninhabitable housing problems in the community. In the equity aspect, there was not enough socialization to the beneficiaries of uninhabitable housing improvement program. Furthermore, in the aspect of responsiveness, the beneficiaries appreciated the existence of uninhabitable housing improvement program in West Bandung regency, but the amount of stimulant aid given in this program was not enough for the society to repair the uninhabitable house. In the aspect of appropriateness, the uninhabitable housing improvement program was already appropriate in helping the underprivileged society. Based on the author's research, the amount of aid for underpriviledged society in the uninhabitalbe housing improvement program in West Bandung regency should be increased to Rp 10,000,000. Keywords: Evaluation, Program, Uninhabitable House, West Bandung Regency. ii
KATA PENGANTAR Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Evaluasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat (Studi di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat)" sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Starta 1 (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Penelitian ini juga merupakan bagian dari topik penelitian Pusat Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang berkaitan dengan Kebijakan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada: 1. Bapak Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.IP., S.Si., MT., M.Si. (Han) selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran; 2. Bapak Dr. Santoso Tri Raharjo, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran; iii
3. Bapak Dr. Mohammad Benny Alexandri, S.E., MM. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Tata Kelola Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran; 4. Bapak Dr. Drs. H. Entang Adhy Muhtar, M.S. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran; 5. Bapak Dr. Ramadhan Pancasilawan, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran; 6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Budiman Rusli, M.S. selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini; 7. Bapak Dr. Drs. Slamet Usman Ismanto, M.Si. selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini; 8. Ibu Dr. Dra. Hj. R. Ira Irawati, M.Si. selaku dosen wali Penulis atas bimbingannya selama ini; 9. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan nasihat selama masa perkuliahan; 10. Seluruh staf administrasi Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan pelayanan kemahasiswaan selama Penulis mengenyam iv
pendidikan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran; 11. Bapak Ir. Oke Rakhmat Sangaji, M.M. selaku Kepala Seksi Perumahan Swadaya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat, Bapak Lerry Vallery selaku Bendahara PPKD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Bapak Bayu selaku Staf Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat, Bapak Candra selaku Konsultan Pendamping Desa Cihampelas, dan seluruh informan dalam penelitian ini yang senantiasa telah memberikan data dan informasi kepada Penulis; 12. Terkhusus bagi Orang Tua, Kakak, Adik dan Saudara-saudara Penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi dan dukungannya kepada Penulis; 13. Bhante Nyanabhadra yang senantiasa telah memberikan ilmu, saran, bantuan serta bimbingan kepada Penulis; 14. Bapak Dr. H. Ahmad Gimmy Prathama, M.Si. dan Mbak Ayu Archentari, S.Psi. yang senantiasa telah memberikan saran dan arahan kepada Penulis; 15. Teman-teman mahasiswa Program Studi Administrasi Publik angkatan 2012 yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan kepada Penulis baik selama masa perkuliahan maupun selama penulisan skripsi ini; v
16. Teman-teman "Futsal PPB" yaitu Satrio Pinandhito, Rizki Nugraha, Agung Ali Wafa, Refiansyah Tjindarbumi, Ryan Kharisma Akbar, Muhamad Arya Pandu, Reza Haryadi Rachman, Kurnia Muhamad Ramdhan, Agil Fahlefi, Rich A. D. Simamora, Gunawan Wibisono, Roy Sitanggang, Gilbert Yeremia, Sofah Dwi Aristiawan, dan Yoki Nata P. yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini; 17. Teman-teman grup "Pandawa", yaitu: Mohamad Idhar Maulana, Ahmad Yani, Dhika Anggara, Hilman Ramayadi, Muhamad Mahdaudi, dan Surya Winata yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada Penulis; 18. Teman-teman KMBD Unpad angkatan 2012, yaitu: Jansen Giovanni, Andreas Wijaya, Elizabeth, Rina, Rocky, dan Evelyn Wijaya yang telah memberikan banyak bantuan, masukan dan dukungan kepada Penulis; 19. Teman-teman "Sekre KMBD Unpad", yaitu: Bob Adyari, Riko Herdianto, Hutomo Mandala Hartoyo, Yogiyanto, Samba Nugraha, Henry Chandra, dan Agustiar yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini; 20. Teman-teman KMB Dharmavira Universitas Padjadjaran yang senantiasa telah memberikan doa dan dukungan kepada Penulis; 21. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. vi
Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Jatinangor, Juli 2017 Penulis vii
DAFTAR ISI ABSTRAK ... i ABSTRACT ... ii KATA PENGANTAR ... iii DAFTAR ISI ... viii DAFTAR TABEL ... xi DAFTAR GAMBAR ... xiii DAFTAR DIAGRAM ... xiv DAFTAR BAGAN ... xv DAFTAR LAMPIRAN ... xvi BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang Penelitian ... 1 1.2 Identifikasi Masalah ... 11 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian ... 11 1.3.1 Maksud Penelitian ... 11 1.3.2 Tujuan Penelitian ... 12 1.4 Kegunaan Penelitian ... 12 1.4.1 Kegunaan Akademis ... 12 1.4.2 Kegunaan Praktis ... 12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 14 2.1 Penelitian Terdahulu ... 14 2.2 Tinjauan Konseptual ... 19 viii
2.2.1 Kebijakan Publik sebagai Salah Satu Kajian Administrasi Publik ... 19 2.2.2 Kebijakan Publik ... 21 2.2.3 Program ... 24 2.2.4 Evaluasi Kebijakan... 25 2.3 Kerangka Pemikiran ... 32 2.4 Hipotesis Kerja ... 36 BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN ... 37 3.1 Metode Penelitian ... 37 3.1.1 Metode dan Desain Penelitian ... 37 3.1.2 Aspek-Aspek Penelitian ... 39 3.1.3 Teknik Pengumpulan Data ... 40 3.1.4 Teknik Penentuan Informan ... 43 3.1.5 Teknik Analisis Data ... 44 3.1.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data ... 46 3.1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 47 3.1.7.1 Lokasi Penelitian ... 47 3.1.7.2 Waktu Penelitian ... 48 3.2 Objek Penelitian dan Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman ... 48 3.2.1 Objek Penelitian ... 48 3.2.2 Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman ... 49 BAB IV PEMBAHASAN ... 52 ix
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ... 52 4.2 Evaluasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 60 4.2.1 Efektivitas ... 61 4.2.2 Efisiensi ... 72 4.2.3 Kecukupan... 84 4.2.4 Perataan ... 92 4.2.5 Responsivitas ... 101 4.2.6 Ketepatan... 105 BAB V SIMPULAN DAN SARAN ... 113 5.1 Simpulan ... 113 5.2 Saran ... 114 DAFTAR PUSTAKA ... 117 LAMPIRAN x
DAFTAR TABEL Tabel 1. 1 Ketentuan Dasar Penyaluran Dana Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat ... 4 Tabel 1. 2 Realisasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016... 5 Tabel 1. 3 Realisasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Cihampelas Tahun 2014-2016 ... 6 Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis ... 16 Tabel 2. 2 Tahap-tahap dalam Proses Kebijakan ... 23 Tabel 2. 3 Kriteria Evaluasi Kebijakan ... 28 Tabel 2. 4 Tiga Pendekatan Evaluasi Kebijakan ... 30 Tabel 3. 1 Daftar Informan... 44 Tabel 3. 2 Waktu Penelitian ... 48 Tabel 4. 1 Klasifikasi Permukiman Perkotaan Kabupaten Bandung Barat ... 54 Tabel 4. 2 Data Awal Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat ... 55 Tabel 4. 3 Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2016 ... 57 Tabel 4. 4 Susunan Anggota Tim Teknis Kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 ... 75 Tabel 4. 5 Kondisi Penduduk Desa Cihampelas Tahun 2016 ... 86 Tabel 4. 6 Rencana Kerja Pendampingan RTLH KBB Tahun 2016 ... 105 xi
Tabel 4. 7 Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan RTLH di KBB Tahun 2016 ... 106 xii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2. 1 Siklus Kebijakan dan Siklus Informasi ... 29 Gambar 4. 1 Realisasi Perbaikan Fisik RTLH Desa Cihampelas Tahun 2016 ... 67 Gambar 4. 2 Surat Edaran Perubahan Nama Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat ... 73 Gambar 4. 3 Kwitansi Penerimaan Bantuan dan Nota Belanja Penerima Bantuan Desa Cihampelas Tahun 2016 ... 81 Gambar 4. 4 Kondisi Fisik Rumah Penerima Bantuan RTLH yang Telah Diperbaiki Tahun 2016 ... 87 Gambar 4. 5 Undangan Sosialisasi Bantuan Perbaikan RTLH Tingkat Kabupaten Tahun 2016 ... 93 Gambar 4. 6 Pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Perbaikan RTLH Tingkat Kabupaten Tahun 2016 ... 94 xiii
DAFTAR DIAGRAM Diagram 1.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Jumlah Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cihampelas Tahun 2014-2016 ... 7 Diagram 4. 1 Jumah Rumah Tidak Layak Huni dan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2016 ... 109 xiv
DAFTAR BAGAN Bagan 2. 1 Pasca-Evaluasi Kebijakan ... 27 Bagan 3. 1 Model Penggunaan Teori Penelitian Deskriptif Kualitatif ... 38 Bagan 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017... 50 Bagan 4. 1 Swadaya yang Muncul pada Program Bantuan RTLH di Desa Cihampelas ... 69 Bagan 4. 2 Tiga Pertimbangan dalam Menentukan Penerima Bantuan RTLH ... 97 xv
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA LAMPIRAN 3 KORESPONDENSI LAMPIRAN 4 RIWAYAT HIDUP xvi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Administrasi publik memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Administrasi publik menunjukan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran untuk mewujudkan tujuan negara, menyelenggarakan berbagai bidang yang menyangkut kebutuhan masyarakat, dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat di wilayahnya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan negara, menjalankan roda pemerintahan, dan mengatasi berbagai permasalahan masyarakat dirumuskan dalam suatu kebijakan publik yang dapat berupa undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan, program, dan kebijakan lainnya. Negara Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah yang layak huni. Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan rumah layak huni dituangkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Lebih lanjut dalam Undang-Undang 1
2 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya masing-masing sesuai dengan prakarsa sendiri yang salah satunya adalah urusan di bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah di Indonesia wajib untuk menyelengarakan urusan dibidang perumahan dan permukiman yang dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah layak huni guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan permasalahan dibidang perumahan dan permukiman yang juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan di wilayahnya. Berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, pada akhir tahun 2015 terdapat sebanyak 9.834 unit rumah tidak
layak huni di Kabupaten Bandung Barat. Sehubungan hal tersebut, pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan bantuan perbaikan kepada 2.026 unit rumah tidak layak huni melalui program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan setiap keluarga di Kabupaten Bandung Barat memiliki dan tinggal di rumah yang layak huni. Adapun dasar hukum dari program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat adalah Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016 tentang Penetapan Bantuan Sosial kepada Masyarakat untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. Bentuk program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat adalah berupa bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni melalui penyaluran dana stimulasi kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Adapun penyaluran dana dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat memiliki ketentuan sebagai berikut: 3
Tabel 1. 1 Ketentuan Dasar Penyaluran Dana Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat No. JENIS PENYALURAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT 1 Alokasi Dana Sesuai kebutuhan bahan bangunan hasil survey kelayakan dan verifikasi untuk rehab rumah sesuai nilai bantuan. Sesuai hasil partisipatif warga atau lainnya di lokasi yang mendapatkan bantuan. 2 Komponen Dana Untuk material. • Upah kerja. (Sumber: Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015) Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Bandung Barat memiliki sasaran warga masyarakat kurang mampu/miskin/jompo yang harus memenuhi kriteria, yaitu: a. Warga setempat (bisa ditunjukan oleh KTP, KK, atau Surat Keterangan Kepala Desa). b. Menghuni/tinggal di rumah yang tidak layak huni. c. Diutamakan tidak tinggal di rumah kontrak/sewa. d. Tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun tidak tetap atau di bawah UMR. e. Menempati pada tanah sendiri/keluarga (Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015). Besaran bantuan yang diberikan kepada setiap rumah dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp 5.000.000 yang merupakan stimulan bagi masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016, jumlah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016 ditunjukan pada tabel berikut: 4
Tabel 1. 2 Realisasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 No. Kecamatan Jumlah Unit Penerima Bantuan Perbaikan RTLH Cihampelas 1 Cikalongwetan 2 Cililin 3 Cipeundeuy 4 Cipongkor 5 6 Cisarua 7 Gunung Halu 8 Lembang 9 Ngamprah Padalarang 10 11 Parongpong 12 Rongga 13 14 Batujajar 15 Cipatat 16 Sindangkerta Saguling 436 193 10 96 22 235 280 95 39 70 176 89 78 50 127 30 2.026 Jumlah (Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487- DCKTR/2016 setelah diolah Penulis, 2017) Berdasarkan tabel 1.2, realisaisi program bantuan perbaikan rumah tidak tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016 adalah sebanyak 2.026 unit rumah tidak layak huni dan Kecamatan Cihampelas memiliki penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni terbanyak di Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah 436 unit rumah. Adapun realisasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kecamatan Cihampelas pada tahun 2016 dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut: 5
Tabel 1. 3 Realisasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Cihampelas Tahun 2014-2016 Tahun 2015 (Unit) - 28 - - - - - - - - 28 No. Desa 2014 (Unit) - 24 10 - - - - - - - 34 (Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dan Lampiran Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016 setelah diolah Penulis, 2017) 2016 (Unit) 48 53 48 - 48 48 36 68 48 39 436 1 Mekarjaya 2 Cihampelas 3 Citapen 4 Cipatik 5 Mekarmukti Pataruman 6 Singajaya 7 8 Situwangi 9 Tanjungjaya 10 Tanjungwangi Jumlah Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 Kecamatan Cihampelas memiliki 436 unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang tersebar di 9 desa. Desa Situwangi memiliki penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 69 unit rumah dan menjadi desa dengan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni terbanyak di Kecamatan Cihampelas pada tahun 2016. Sedangkan, Desa Singajaya merupakan desa dengan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni paling sedikit dengan jumlah 36 unit rumah pada tahun 2016. Pada tabel 1.3 terlihat juga bahwa Desa Cihampelas menjadi desa yang selalu menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni selama tiga tahun terakhir dan pada tahun 2016 Desa Cihampelas memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak kedua di Kecamatan Cihampelas dengan penerima sebanyak 53 unit. Bila dilihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2014-2016, Desa 6
Cihampelas memiliki penerima bantuan terbanyak di Kecamatan Cihampelas dengan jumlah 105 unit. Banyaknya penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas adalah dikarenakan Desa Cihampelas memiliki rumah tidak layak huni terbanyak di Kecamatan Cihampelas pada tahun 2014 dan 2015 yang jumlahnya dapat dilihat pada diagram berikut: Diagram 1.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Jumlah Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cihampelas Tahun 2014- 2016 300 279 255 250 227 h a m u R 200 t i n U h a l m u J 150 100 53 50 24 28 0 2014 2015 2016 Tahun RTLH Penerima Bantuan (Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dan Lampiran Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016 setelah diolah Penulis, 2017) Pada diagram 1.1, terlihat bahwa pada tahun 2014 terdapat sebanyak 279 rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas yang kemudian jumlahnya menurun menjadi sebanyak 255 rumah tidak layak huni pada tahun 2015. Selanjutnya, jumlah rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas mengalami penurunan kembali menjadi sebanyak 227 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2016. Sementara itu, 7
pada diagram 1.1 terlihat jumlah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas terlihat mengalami peningkatan dari 24 unit di tahun 2014, menjadi 28 unit di tahun 2015 dan menjadi 53 unit di tahun 2016. Pelaksana program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas terdiri dari berbagai pihak mulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cihampelas, Desa Cihampelas, kelompok swadaya masyarakat Desa Cihampelas, pihak ketiga yaitu konsultan pendamping, dan masyarakat penerima bantuan/manfaat. Secara garis besar, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan dinas yang bertanggungjawab terhadap kegiatan keuangan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengurusi bidang perumahan dan bertugas memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat kemudian juga membentuk sebuah tim yang berperan memonitoring jalannya program RTLH melalui Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Nomor: 800.05/3512/DCKTR tentang Pembentukan Tim Teknis/Tim Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. Tim Teknis/Tim Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten Bandung Barat bersama dengan 8
konsultan pendamping dan kelompok swadaya masyarakat bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil akhir pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni baik dari aspek fisik maupun administrasi pertanggungjawaban program. Pada awal tahun 2017, perangkat daerah yang mengurusi bidang perumahan di Kabupaten Bandung Barat berubah dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat menjadi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Cihampelas, Desa Cihampelas, dan konsultan pendamping memiliki peran membantu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dalam mengawasi/memonitoring pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. Selain itu, konsultan pendamping juga bertanggungjawab dalam melakukan pendampingan kepada kelompok swadaya masyarakat dan masyarakat penerima bantuan/manfaat. Kelompok swadaya masyarakat yang merupakan pelaksana kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat berperan mewakili masyarakat penerima bantuan dan bersama dengan Kepala Desa Cihampelas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan program. Dikarenakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat penerima bantuan/manfaat juga ikut berperan sebagai pelaksana dalam program tersebut. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis mengenai penyelenggaraan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas, penulis menemukan beberapa indikasi masalah, yaitu: 9
10 1. Pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas menghendaki adanya perbaikan rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni. Namun, pada tahun 2016 tidak semua penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas mampu menyelesaikan kegiatan perbaikan rumah. Berdasarkan wawancara penulis dengan konsultan pendamping Desa Cihampelas, bahwa dari 53 unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas terdapat 14 unit rumah yang perbaikannya belum mencapai kondisi 100%. Dengan kata lain, terdapat 26 % dari total 53 unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas yang perbaikannya belum mencapai kondisi 100% di tahun 2016. 2. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni memberikan bantuan kepada setiap rumah sebesar Rp 5.000.000 yang merupakan stimulan bagi masyarakat Desa Cihampelas untuk memperbaiki rumahnya. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan ketua KSM Desa Cihampelas, penulis mendapati informasi bahwa besaran dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp 5.000.000 tidak mencukupi untuk perbaikan rumah masyarakat dan terdapat masyarakat yang kekurangan dana untuk menambah bantuan yang didapatnya dalam kegiatan perbaikan rumahnya. 3. Tidak semua unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas dipantau oleh pihak Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan wawancara dengan Ketua KSM Desa Cihampelas, bahwa pada tahun 2016 hanya 10 rumah dari 53 unit rumah penerima bantuan yang dipantau oleh pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Merujuk pada indikasi masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas yang dituangkan dalam penelitian dengan judul "Evaluasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat (Studi di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat)". 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?" 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1 Maksud Penelitian Maksud dari penelitian mengenai evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar 11
sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. 1.3.2 Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1 Kegunaan Akademis 1. Untuk menerapkan teori atau ilmu tentang kajian administrasi publik, khususnya mengenai evaluasi kebijakan publik. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian evaluasi kebijakan publik. 3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan evaluasi kebijakan publik. 1.4.2 Kegunaan Praktis 1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pembuatan kebijakan tentang program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat. 12
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat, Desa Cihampelas, dan juga pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat. 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Depok yang ditulis oleh Nidaul Jannah pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Jannah dilatarbelakangi oleh adanya sebanyak 1.447 rumah tangga yang memiliki rumah tidak layak huni di Kota Depok pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 1.772 Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program menggunakan 6 kriteria yang dikembangkan oleh William Dunn yaitu ketepatan, efektivitas, kecukupan, efisiensi, perataan, dan responsivitas dengan menggunakan pendekatan persepsi para rumah tangga penerima manfaat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi dari Dunn (1991) yang terdiri dari enam kriteria, yaitu ketepatan, efektivitas, kecukupan, efisiensi, perataan, dan responsivitas. Sedangkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (kualitatif-kuantitatif) dengan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur kepada para informan dengan metode purposive, penyebaran kuesioner dengan menggunakan metode proportionate random sampling dan penelusuran kepustakaan, internet dan literatur lain. 14
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi RTLH di Kota Depok telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Walikota Depok No. 40 Tahun 2013, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil evaluasi untuk kriteria ketepatan program dengan skor 4.3 atau masuk dalam kategori tepat, efektivitas program dengan skor 4.0 atau masuk dalam kategori efektif, kecukupan program dengan skor 3.0 atau masuk dalam kategori cukup mencukupi, dan responsivitas program dengan skor 4.0 atau masuk dalam kategori responsivitas baik. Hanya terdapat dua kriteria yang masih belum mencapai kategori baik, yaitu kriteria efisiensi program dengan skor 2.8 atau masuk dalam kategori tidak efisien dan perataan program dengan skor 2.4 atau masuk dalam ketegori belum merata. Penelitian terdahulu lainnya yang relevan dan menjadi referensi penulis adalah penelitian dengan judul Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang yang ditulis oleh Adi Fajar Nugraha pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2014. Penelitian Adi Fajar Nugraha dilatarbelakangi oleh adanya proses pencairan dana yang tidak memiliki kepastian waktu yang jelas, pelaksanaan program RS-RTLH yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan, belum semua pihak yang terkait dengan program RS-RTLH terlibat dalam pelaksanaan, dan sosialisasi program RS-RTLH di Kota Serang belum berjalan optimal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS- RTLH) di Kota Serang. 15
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Charles O'Jones (1996) yang menyangkut tiga pilar, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Kota Serang belum berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dari belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak yang terkait dengan program RS-RTLH menjadi pelaksana, masih ada dari pelaksana yang pemahamannya terbatas, dan belum sepenuhnya sosialisasi program RS-RTLH di Kota Serang menyentuh masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Jannah (2014) dan Adi Fajar Nugraha (2014). Secara garis besar persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis No. Aspek 1 Tahun Judul 2 Nidaul Jannah 2014 Evaluasi Program Rehabilitasi Tidak Rumah Layak Huni (RTLH) di Kota Depok Adi Fajar Nugraha 2014 Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Sosial Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang Alim (penulis) 2017 Evaluasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Layak Tidak Huni di Kabupaten Bandung Barat (Studi di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas 16
17 3 Teori 4 Aspek/ Indikator 5 Metode 6 Tujuan Evaluasi Kebijakan Dunn (1991) dari Ketepatan, efektivitas, kecukupan, efisiensi, perataan, responsivitas. Metode campuran (kualitatif- kuantitatif) Untuk melakukan evaluasi program menggunakan 6 yang kriteria dikembangkan oleh Dunn ketepatan, efektivitas, kecukupan, efisiensi, perataan, responsivitas dengan menggunakan pendekatan persepsi rumah penerima manfaat. dan William yaitu dan para tangga Implementasi kebijakan dari Charles O'Jones (1996) Organisasi, interpretasi, dan penerapan. Kualitatif Untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Kabupaten Bandung Barat) Evaluasi Kebijakan Dunn (2003) dari Ketepatan, efektivitas, kecukupan, efisiensi, perataan, responsivitas. Kualitatif dan Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Desa di Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. (Sumber: Penulis, 2017) Berdasarkan tabel 2.1, terlihat bahwa penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Jannah (2014) memiliki persamaan yang terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Penulis dan Nidaul Jannah (2014) sama- sama meneliti mengenai evaluasi program tentang perbaikan rumah tidak layak huni dan sama-sama menggunakan teori dari Dunn yang meliputi enam kriteria
evaluasi. Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Jannah (2014) terletak pada metode dan lokus penelitian. Penelitian Nidaul Jannah (2014) menggunakan metode campuran (kualitatif- kuantitatif), sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, penelitian Nidaul Jannah (2014) berlokasi di Kota Depok, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Pada tabel 2.1 juga terlihat bahwa penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian oleh Adi Fajar Nugraha (2014) yang terletak pada metode yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Adi Fajar Nugraha (2014) terletak pada fokus penelitian, teori, dan lokus penelitian. Penelitian Adi Fajar Nugraha (2014) membahas mengenai implementasi program tentang perbaikan rumah tidak layak huni dengan menggunakan teori Charles O'Jones (1996), sedangkan penulis membahas mengenai evaluasi program tentang perbaikan rumah tidak layak huni dengan menggunakan teori Dunn (2003). Selanjutnya, penelitian Adi Fajar Nugraha (2014) berlokasi di Kota Serang sedangkan penelitian penulis berlokasi di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 18
2.2 Tinjauan Konseptual 2.2.1 Kebijakan Publik sebagai Salah Satu Kajian Administrasi Publik Kebijakan publik (public policy) merupakan salah satu bidang yang dipelajari atau dikaji dalam ilmu administrasi negara/administrasi publik. Dalam beberapa literatur, terdapat definisi administrasi negara yang menunjukan bahwa kebijakan publik menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan kajian administrasi negara/publik. Definisi administrasi negara tersebut, diantaranya: 1. Menurut Leonald D. White (1955), public administration consist of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public administration. (Administrasi negara terdiri dari semua kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan atau untuk melaksanakan public policy). 2. Menurut John M. Pfiffner (1967), public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. (Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai koordinasi dari usaha- usaha individu dan kelompok untuk melaksanakan public policy). 3. Menurut Marshall E. Dimock (1958), as a study, public administration examines every aspect of government's efforts to discharge the laws and to give effect to public policy. (Sebagai suatu ilmu, administrasi negara mengamati setiap aspek usaha-usaha pemerintah untuk melaksanakan hukum-hukum dan memberikan pengaruh terhadap public policy) (dalam Thoha, 1984: 68). Beberapa pengertian administrasi negara di atas mencerminkan bahwa dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi negara ialah public policy (Thoha, 1984: 51). Thoha (1984) menjelaskan bahwa kebijakan publik menentukan arah kegiatan-kegiatan pemerintah untuk mengatasi masalah yang berkembang dalam suatu negara. Tidak jauh berbeda pendapat Thoha, Dewey (1927) mengemukakan bahwa kebijakan publik menitikberatkan pada "publik dan problem-problemnya" yang membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan- 19
persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (dalam Parsons, 2005: xi). Selain itu, Heidenheimer et al. (1990) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan studi tentang "bagaimana, mengapa, apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah" (dalam Parsons, 2005: xi). Kebijakan publik sebagai salah satu kajian dalam administrasi publik memiliki peran sangat luas dalam menyusun suatu rancangan mewujudkan berbagai keputusan yang bersifat sangat strategis (Sugandi, 2011: 73). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik berperan dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan masyarakat dalam suatu negara. Dalam perkembangan administrasi publik, kebijakan publik berkembang pada pasca perdebatan dikotomi administrasi dan politik. Ketika administrasi negara ditujukan pada prinsip dan proses manajemen, maka perhatian terhadap studi policy sangat bergayutan (Thoha, 1984: 69). Walaupun demikian, kebijakan publik juga memiliki hubungan yang erat dengan politik. Paul Appleby mengemukakan bahwa pembuatan public policy yang dijumpai disepanjang hidup administrasi negara sebagai kegiatan dari pemerintah adalah suatu proses politik dalam usahanya mendapatkan konsensus atau suatu perkiraan dari kepentingan- kepentingan masyarakat (dalam Thoha, 1984: 67). Jadi, sebagai salah satu bidang dalam kajian administrasi publik, kebijakan publik merupakan suatu proses politik yang diwujudkan dalam kebijaksanaan dan kegiatan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. 20
2.2.2 Kebijakan Publik Suatu negara didirikan untuk mencapai tujuan tertentu serta meraih berbagai jenis dan bentuk kemajuan (Siagian, 2012: 138). Tujuan dari suatu negara kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik terbentuk dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan (policy) adalah "an authoritative decision. Decision made by the one who hold authority, formal or informal" (Nugroho, 2009: 96). Berdasarkan pendapat Nugroho, kebijakan diartikan sebagai sebuah keputusan dari otoritas/pihak berkuasa yang mana keputusan tersebut dibuat oleh pemegang otoritas/pihak yang berkuasa baik formal maupun informal. Sedangkan, publik adalah sekelompok orang yang terkait dengan suatu isu tertentu. Jadi, publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekedar stakeholders (Nugroho, 2009: 96). Selain itu, pengertian publik adalah "a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist" (Nugroho, 2009: 96). Nugroho mengartikan publik sebagai sebuah lingkungan dimana orang menjadi warga negara, sebuah ruang dimana warga negara berinteraksi, dan dimana negara dan masyarakat berada. Secara sederhana maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah: Setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2009: 96). Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan- tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected 21
program of goals, values, and practices) (dalam Nugroho, 2009: 93). Sedangkan Thomas R. Dye (1976), mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (dalam Parsons, 2005: xi). Pendapat lainnya mengenai pengertian kebijakan publik, yaitu Carl I. Friedrick (1963) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan: Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (dalam Nugroho, 2009: 93-94). Dari beberapa pengertian kebijakan publik yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik atas dasar diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah yang berisikan tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu dalam suatu lingkungan tertentu. Keputusan dan tindakan pemerintah tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai isu, persoalan, dan masalah yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan intelektual yang pada dasarnya dilakukan dalam kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dapat dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantungan yang diatur menurut urutan waktu (Dunn, 2003: 22). Adapun serangkaian tahapan kebijakan publik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 22
23 Tabel 2. 2 Tahap-tahap dalam Proses Kebijakan No. 1 Fase Penyusunan Agenda 2 Formulasi Kebijakan 3 Adopsi Kebijakan Karakteristik Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diatara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. 4 5 Implementasi Kebijakan Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Unit-unit pemeriksaan dan akuntasi dalam pemerintahan menentukan apakah badan- badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. unit-unit administrasi Penilaian Kebijakan (Sumber: Dunn, 2003: 24) Berdasarkan tabel 2.2, Dunn (2003) mengemukakan bahwa kebijakan publik memiliki lima tahapan sesuai urutan waktu yang dimulai dari tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga penilaian kebijakan. Setelah penilaian kebijakan yang merupakan tahap terakhir kebijakan publik dilakukan, bukan berarti proses kebijakan publik telah selesai. Namun, kita dapat melihat kebijakan publik sebagai siklus atau tahapan-tahapan yang pasti dan berulang kembali (Sugandi, 2011: 80).
24 2.2.3 Program Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional (Tachjan, 2006: 31). Implementasi kebijakan yang merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu langsung diimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2009: 618). Kebijakan dan program memiliki perbedaan, yaitu kebijakan publik lebih bersifat ikatan hukum terhadap berbagai program-program, sedangkan program sendiri adalah turunan dari kebijakan (Sugandi, 2011: 76). Adapun definisi program menurut Terry (1977) adalah: "A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets" (dalam Tachjan, 2006: 32). Terry (dalam Tahjan, 2006) mengemukakan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Terry, Grindle (1980) mengemukakan bahwa isi (content) program harus menggambarkan: "(1) interests affected, (2) type of benefits, (3) extent of change envisioned, (4) site of decision making, (5) program implementers, (6) resources commited" (dalam Tachjan, 2006: 33). Maksud dari
pendapat Grindle tersebut adalah isi program harus menggambarkan: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh program, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) status pembuat keputusan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang digunakan. Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa program merupakan turunan dari kebijakan yang tidak hanya berisi tentang kejelasan tujuan/sasaran kebijakan yang ingin di capai, melainkan secara rinci menggambarkan pula tentang prosedur, metode, standar, dan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program dibutuhkan agar suatu kebijakan publik dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis membahas program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016 tentang Penetapan Bantuan Sosial kepada Masyarakat untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. 2.2.4 Evaluasi Kebijakan Ada banyak definisi mengenai evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. Evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai 25
nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003: 608). Thomas R. Dye (1987) memberikan definisi yang luas bahwa evaluasi merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang berbunyi: "Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai" (dalam Parsons, 2005: 547). Pendapat lainnya mengenai evaluasi kebijakan adalah dari Carol Weiss (1976) yang mengatakan bahwa evaluasi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk analisisnya berdasarkan enam hal, yaitu: 1. Evaluasi dimaksudkan untuk pembuatan keputusan, dan untuk menganalisis problem seperti yang didefinisikan oleh pembuat keputusan, bukan oleh periset. 2. Evaluasi adalah penilaian karakter. Riset bertujuan untuk mengevaluasi tujuan program. 3. Evaluasi adalah riset yang dilakukan dalam setting kebijakan, bukan dalam setting akademik. 4. Evaluasi sering kali melibatkan konflik antara periset dan praktisi. 5. Evaluasi biayanya tidak dipublikasikan. 6. Evaluasi mungkin melibatkan periset dalam persoalan kesetiaan kepada agen pemberi dana dan peningkatan perubahan sosial (dalam Parsons, 2005: 547-548). Evaluasi kebijakan memiliki fungsi dan peranan penting dalam kebijakan publik. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai, dan evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan" dan "kenyataan" (Rusli, 2013: 114). Menurut Laster dan Stewart (2000), evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat 26
menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Agustino, 2006: 175). Selain itu, evaluasi kebijakan memainkan sejumlah fungsi utama, yaitu: 1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai jauh kebutuhan, nilai dan kinerja kebijakan, yaitu seberapa kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. 2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. 3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi (Dunn, 2003: 609-610). Merujuk pada peran dan fungsi evaluasi kebijakan di atas, bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan kebijakan selanjutnya. Setiap evaluasi kebijakan akan menghasilkan kesimpulan apakah kebijakan dihentikan, dilanjutkan, dan jika dilanjutkan apakah tetap atau direvisi (Nugroho, 2009: 698). Bagan 2. 1 Pasca-Evaluasi Kebijakan (Sumber : Nugroho, 2009: 699) Berdasarkan bagan 2.1, terlihat bahwa evaluasi kebijakan pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang berupa masukan apakah suatu kebijakan 27
dihentikan, tetap dilanjutkan dan dilanjutkan dengan adanya revisi. Menurut Nugroho (2009), revisi kebijakan dibutuhkan karena kebijakan itu hidup sebab ada pada masyarakat yang hidup, perubahan diperlukan untuk adaptasi dan antisipasi. Dalam rangka menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan yang valid dan dapat dipercaya, evaluasi kebijakan perlu menggunakan kriteria yang diterapkan secara restrospektif (ex-post) (Dunn, 2003: 611). Adapun kriteria evaluasi kebijakan tersebut disarikan dalam tabel berikut: Tabel 2. 3 Kriteria Evaluasi Kebijakan No. Tipe Kriteria 1 Efektivitas 2 Efisiensi 3 Kecukupan 4 Perataan 5 Responsivitas 6 Ketepatan Pertanyaan Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil hasil yang dinginkan? Seberapa memecahkan masalah? Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? jauh percapaian hasil yang diinginkan (Sumber: Dunn, 2003: 610) Berdasarkan tabel 2.3, Dunn (2003) mengemukakan bahwa terdapat enam kriteria evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Selain terdapat kriteria evaluasi juga terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengumpulan informasi mengenai kinerja dan dampak aktual dari kebijakan. Pada dasarnya, riset evaluasi kebijakan membahas dua dimensi, yaitu bagaimana sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan dampak aktual dari kebijakan (Parsons, 2005: 548). Terdapat pula 28
dua pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif (Parsons, 2005: 549). Gambar 2. 1 Siklus Kebijakan dan Siklus Informasi (Sumber: Parsons, 2005: 549) Gambar 2.1 menunjukan bahwa pendekatan evaluasi kebijakan berkaitan dengan waktu pelaksanaan evaluasi dan proses/siklus kebijakan publik. Posisi evaluasi formatif berada pada implementasi dan evaluasi sumatif berorientasi pada dampak kebijakan setelah implementasi. Palumbo (1937) mengatakan bahwa evaluasi formatif dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang "seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi" (dalam Parsons, 2005: 549). Evaluasi formatif memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau 29
30 diatur untuk menghasilkan umpan balik yang berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Sedangkan, evaluasi sumatif yang dilakukan pasca-implementasi kebijakan berusaha mengukur bagaimana kebijakan/program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya (Parsons, 2005: 552). Secara lebih luas pendekatan evaluasi kebijakan dibedakan menjadi tiga, yaitu evaluasi semu, formal, dan evaluasi keputusan teoritis (Dunn, 2003: 611). Penjelasan mengenai tujuan dan asumsi ketiga pendekatan tersebut disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2. 4 Tiga Pendekatan Evaluasi Kebijakan No. Pendekatan 1 Evaluasi Semu 2 Evaluasi Formal 3 Evaluasi Keputusan Teoritis Tujuan metode Menggunakan deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan. Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan diumumkan secara sebagai program- kebijakan. Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan eksplisit yang diinginkan berbagai pelaku kebijakan. formal tujuan secara oleh Asumsi Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial. Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara diumumkan resmi merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Tujuan dan sasaran dari berbagai yang diumumkan secara formal diam-diam ataupun merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. pelaku (Sumber: Dunn, 2003: 612) Berdasarkan pada tabel 2.4, evaluasi semu menekankan pada pengumpulan informasi tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil- hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, evaluasi formal mengumpulkan informasi dengan menggunakan
undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan terget kebijakan. Berbeda dengan Parsons (2005) yang membedakan secara jelas antara evaluasi kebijakan menjadi evaluasi formal dan evaluasi sumatif, Dunn (2003) mengemukakan bahwa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif merupakan tipe evaluasi yang masuk dalam evaluasi formal. Adapun perbedaaan antara evaluasi formatif dan evaluasi evaluasi sumatif, yaitu evaluasi formatif meliputi usaha-usaha yang secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal, sedangkan evaluasi sumatif meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu (Dunn, 2003: 614). Terakhir, evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan (Dunn, 2003: 619). Berdasakan pemaparan diatas, evaluasi kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan kegiatan evaluasi dengan pendekatan evaluasi sumatif yang mana mengumpulkan informasi tentang bagaimana kebijakan/program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan enam kriteria evaluasi dari Dunn (2003) dikarenakan penulis melihat bahwa kriteria evaluasi Dunn (2003) relevan dengan indikasi masalah yang dibahas oleh penulis. 31
2.3 Kerangka Pemikiran Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah yang layak huni. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik yang dituangkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan tentang pemerintahan daerah di Indonesia, urusan dibidang perumahan dan permukiman menjadi urusan wajib bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, yang salah satunya adalah Kabupaten Bandung Barat. Keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan permasalahan dibidang perumahan dan permukiman yang juga merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merespon keberadaan rumah tidak layak huni di wilayahnya dengan mengeluarkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni. Kebijakan yang terkait dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat adalah Peraturan Bupati Bandung Barat 32
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016 tentang Penetapan Bantuan Sosial kepada Masyarakat untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan penelitian awal, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara das sein (kenyataan) dengan das sollen (harapan) dari program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Desa Cihampelas. Terkait dengan ketidaksesuaian antara das sein (kenyataan) dengan das sollen (harapan) tersebut, penulis menemukan adanya indikasi masalah mengenai evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. Merujuk pada teori evaluasi kebijakan dalam tinjauan konseptual, penulis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003) untuk menganalisis permasalahan tersebut, yaitu: 1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Efektivitas dalam penelitian ini, membahas mengenai pencapaian tujuan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat. 33
34 2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Efisiensi pada penelitian ini mengarah pada jumlah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dikeluarkan untuk melaksanakan program. 3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan pada penelitian ini mengarah pada pencapaian program dan kaitannya dengan pemecahan masalah, dan apakah alternatif pemberian bantuan telah cukup untuk mengatasi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah RTLH di Desa Cihampelas. 4. Kriteria kesamaan/perataan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. Perataan dalam penelitian ini membahas tentang distribusi informasi
program (sosialisasi program) dan distribusi program kepada kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. 5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat di Desa Cihampelas. 6. Kriteria ketepatan (appropriateness) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan- tujuan tersebut. Pada penelitian ini, ketepatan membahas mengenai ketepatan waktu dan ketepatan program dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada penelitian ini, evaluasi kebijakan yang dikaji oleh penulis merupakan kegiatan evaluasi dengan pendekatan evaluasi sumatif yang mana mengumpulkan informasi tentang bagaimana kebijakan/program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Penulis kemudian menggunakan enam kriteria evaluasi dari Dunn (2003) atas dasar penulis melihat bahwa terdapat relevansi antara indikasi masalah penelitian dengan kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (2003). Penulis melihat bahwa indikasi dan identifikasi masalah pada penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan kriteria evaluasi Dunn (2003). 35
2.4 Hipotesis Kerja Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat terkait dengan aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. 36
BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian 3.1.1 Metode dan Desain Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan "metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang - oleh sejumlah orang atau sekelompok orang - dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan" (Creswell, 2010: 4). Sedangkan menurut Moleong (2011), penelitian kualitatif merupakan: Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2011: 6). Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memahami suatu fenomena khusus di masyarakat dengan menjabarkannya secara deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teorisasi model deduktif dengan desain deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bungin (2010) dapat dilihat dalam bagan berikut: 37
Bagan 3. 1 Model Penggunaan Teori Penelitian Deskriptif Kualitatif (Sumber: Bungin, 2010: 24) Bersadarkan bagan 3.1, model deduktif adalah dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data (Bungin, 2010: 24). Tujuan dari penggunaan desain deskriptif kualitatif, yaitu: Untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupa menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin 2010: 68). Berdasarkan pemaparan di atas, pemilihan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dikarenakan sesuai dengan tujuan penelitian penulis, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, dengan merujuk pada fokus kajian dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka metode penelitian kualitatif menjadi metode yang tepat dan relevan dalam penelitian mengenai evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 38
3.1.2 Aspek-Aspek Penelitian Dalam penelitian ini, penulis merumuskan aspek-aspek penelitian agar dapat menjawab identifikasi masalah sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Adapun aspek- aspek dalam penelitian ini merujuk pada Dunn (2003), yaitu: 1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Wilayah Kabupaten Bandung Barat mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya program tersebut. Efektivitas mengarah pada sejauh mana pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan rumah yang layak huni. 2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat. Efisiensi berhubungan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan dalam rangka mewujudkan setiap keluarga di Kabupaten Bandung Barat bertempat tinggal di rumah yang layak huni. 3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. 39
4. Kesamaan/perataan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kesamaan mencakup keadilan atau kewajaran yang mengarah pada hubungan antara jumlah biaya dan manfaat yang telah didistribusikan dengan jumlah kebutuhan-kebutuhan kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat. 5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat. 6. Ketepatan (appropriateness) berkaitan dengan apakah hasil (tujuan) dari kebijakan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat benar-benar bernilai atau berharga bagi masalah-masalah melandasi lahirnya kebijakan tersebut. 3.1.3 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan, valid dan objektif. Menurut Loftland dan Loftland (1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 40
(dalam Moleong, 2011: 157). Merujuk pada pendapat Loftland dan Loftland tersebut, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi: 1. Data primer Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh penulis dari lokasi penelitian, baik dari observasi yang dilakukan penulis maupun dari informan yang dalam penelitian ini berasal dari pihak yang bertanggung jawab dan bertugas dalam evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dan juga pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut. 2. Data sekunder Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari keputusan, dokumen, dan laporan, yang terkait dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data yang merupakan cara yang dilakukan penulis guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka yang dijabarkan sebagai berikut: a. Observasi Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan penulis terkait dengan objek yang diteliti. Penulis langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian, yang dalam hal ini adalah pihak penyelenggara dan 41
42 masyarakat penerima manfaat dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di lapangan dengan tanpa terlibat dalam aktivitas-aktivitas pelaksanaan pekerjaan (observasi nonpartisipan). b. Wawancara Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara tatap muka (face- to-face interview), bersifat mendalam (in-depth interview) dan terbuka (open-ended). Wawancara ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang menjadi pelaksana dan terlibat dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis, maka pertanyaan- pertanyaan yang diajukan penulis bersifat tidak terstruktur (unstructured). c. Studi Pustaka Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan tanpa terlibat langsung dengan aktor-aktor dalam penyelenggaraan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah referensi-referensi yang terkait dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Adapun referensi-
43 referensi tersebut dapat berupa buku, peraturan tertulis, dokumen, surat kabar, serta referensi lainnya. 3.1.4 Teknik Penentuan Informan Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif, sehingga penulis menggunakan istilah informan untuk menunjukan sampel penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling didasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu memilih informan yang dianggap tahu tentang permasahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemilihan informan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 2. Memiliki otoritas baik sebagai pemimpin, pelaksana, maupun evaluator dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 3. Dianggap merasakan dampak/manfaat dari program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan petimbangan-pertimbangan di atas, informan yang dipilih dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:
44 Tabel 3. 1 Daftar Informan No. Informan Kepala Seksi Perumahan Swadaya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Bendahara PPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Kepala Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kecamatan Cihampelas 4 Konsultan Pendamping Desa Cihampelas 5 Kepala Desa Cihampelas 1 Pengeluaran 2 3 Keterangan Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 Informan 5 Jumlah 1 1 1 1 1 6 7 Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Cihampelas Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Cihampelas Informan 6 Informan 7 1 1 8 Tokoh Masyarakat Desa Cihampelas 9 Masyarakat Penerima Bantuan/Manfaat Total Informan Informan 8 Informan 9-10 1 2 10 (Sumber: Penulis, 2017) 3.1.5 Teknik Analisis Data Data yang digunakan dalam penelitian perlu untuk diolah atau dianalisis. Menurut Bogdan & Biklen (1982), analisis data kualitatif adalah: Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (dalam Moleong, 2011: 248). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka dengan merujuk pada pendapat Menurut Bogdan & Biklen (1982) di atas terlihat bahwa analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang mengumpulkan, mengorganisasikan, mengolah, dan menyimpulkan data kualitatif (kata-kata) yang pada akhirnya dapat disampaikan kepada orang lain.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dari Creswell (2010) dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut: 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. 2. Membaca keseluruhan data, yaitu membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan, diantaranya: gagasan umum yang terkandung dalam perkataan partisipan; nada gagasan tersebut; kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi. Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan- gagasan umum tentang data yang diperoleh. 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen- segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan; mensegmentasi kalimat- kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori; kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan. 4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu. 5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan naratif untuk menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan) atau tentang keterhubungan antartema. 6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi ini dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal infromasi sebelumnya. Adapun interpretasi tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya, dimana pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari data dan analisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti (Creswell, 2010: 276-284). 45
Merujuk pada teknik analisis data dari Creswell (2010) di atas, data yang dikumpulkan oleh Penulis pada penelitian ini akan dianalisis melalui enam langkah, yaitu mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, coding data, menerapkan coding, menarasikan data dan memaknai data. Data penelitian yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen akan analisis dengan enam langkah di atas dan selanjutnya data yang telah diolah akan disajikan dalam pembahasan penelitian. 3.1.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Keabsahan data dalam penelitian merupakan hal yang penting. Keabsahan data merupakan setiap keadaan yang harus memenuhi: 1. Mendemonstrasikan nilai yang benar. 2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. 3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat 1. Mendemonstrasikan nilai yang benar. 2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. 3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat Untuk mendapatkan data yang absah, maka perlu dilakukan teknik pemeriksaan data. Menurut Moleong (2011), triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan (Moleong, 2011: 332). Triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data dapat diartikan sebagai kegiatan pengecekan data dengan berbagai sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Moleong (2011) 46
mengemukakan bahwa pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber dapat dilakukan dengan jalan: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang tinggi, orang berada, orang berpendidikan menengah atau pemerintahan. 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang bersangkutan (Moleong, 2011: 330-331). Dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, penulis meyakini bahwa data, fakta, dan informasi yang dikumpulkan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi syarat- syarat keabsahan data. 3.1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.1.7.1 Lokasi Penelitian Penelitian tentang evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat dan di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 47
3.1.7.2 Waktu Penelitian Tabel 3. 2 Waktu Penelitian No. Kegiatan Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Waktu Apr 2017 Mei 2017 Jun 2017 Jul 2017 Studi Literatur Perizinan Pengumpulan Data dan Wawancara Awal Penyusunan Usulan Penelitian Seminar Usulan Penelitian Clearance (Revisi) Penelitian Lanjutan Penyusunan Hasil Penelitian Sidang Skripsi (Sumber: Penulis, 2017) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2 Objek Penelitian dan Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman 3.2.1 Objek Penelitian Objek penelitian yang diteliti adalah program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang berupa bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni melalui penyaluran dana stimulasi kepada masyarakat. Program bantuan perbaikan rumah 48
49 tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016 tentang Penetapan Bantuan Sosial kepada Masyarakat untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. 3.2.2 Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat merupakan perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat yang bertugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki fungsi, yaitu: 1. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan permukiman dan pertanahan; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan permukiman dan pertanahan; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; 4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya (pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 52 Tahun 2016).
Guna menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat pada bagan berikut: Bagan 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat (Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 52 Tahun 2016) Berdasarkan bagan 3.2, susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat terdiri dari: a. Kepala dinas. b. Sekretariat membawahkan: 1. Subbagian penyusunan program dan keuangan; dan 2. Subbagian kepegawaian dan umum. c. Bidang perumahan membawahkan: 1. Seksi perumahan swadaya; 2. Seksi perumahan formal; dan 3. Seksi pengembangan kawasan. 50
d. Bidang prasarana, sarana, dan utilitas perumahan membawahkan: 1. Seksi perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan; 2. Seksi pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan; dan 3. Seksi monitoring dan evaluasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan. e. Bidang pertanahan, pertamanan, dan pemakaman membawahkan: 1. Seksi fasilitasi pertanahan; 2. Seksi pertamanan; dan 3. Seksi pemakaman. f. Unit pelaksana teknis dinas. g. Kelompok jabatan fungsional. 51
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara ialah peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak hanya dalam arti materiil, akan tetapi juga dalam semua bidang kehidupan karena secara langsung menyangkut harkat dan martabat manusia (Siagian, 2012: 138). Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah yang layak huni. Pemerintah Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik yang dituangkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 yang sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing yang salah satunya adalah urusan di bidang perumahan dan permukiman. Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan tersebut, maka setiap daerah di Indonesia wajib untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing- 52
masing. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah otonomi baru di Provinsi Jawa Barat yang tengah membangun daerahnya dimana salah satunya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan rumah yang layak huni. Kabupaten Bandung Barat mulai terbentuk pada tahun 2007 sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk. Kabupaten Bandung mempunyai luas wilayah ± 3.073,73 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 4.145.967 jiwa dan Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah ± 1.305,77 km2 (Penjelasan atas UU No. 12 Tahun 2007). Selain itu, Kabupaten Bandung Barat juga mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung (Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012-2016). Wilayah Kabupaten Bandung Barat di dominasi permukiman karena Kabupaten Bandung Barat sebagai hinterland Kota Bandung (beban limpahan Kota Bandung) dengan rata-rata laju pertambahan penduduk sebanyak 2,71% per tahun (RPIJM KBB Tahun 2012-2016). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat 2009 - 2029, kawasan permukiman di Kabupaten Bandung Barat dibagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan jumlah penduduk yang dapat dilihat pada tabel berikut: 53
54 Tabel 4. 1 Klasifikasi Permukiman Perkotaan Kabupaten Bandung Barat No. Kecamatan Rongga 1 2 Gununghalu Sindangkerta 3 Cililin 4 Cihampelas 5 Cipongkor 6 Batujajar 7 Cipatat 8 9 Padalarang 10 Ngamprah 11 12 Lembang 13 Cisarua 14 Cikalongwetan 15 Cipeundeuy Parongpong Penduduk (Jiwa) 60,060 77,555 67,187 89,583 101,566 87,887 114,205 125,330 158,051 142,742 90,678 172,959 66,493 116,143 87,198 1,557,637 Klasifikasi Kota/Kecamatan a a a a b a b b b b a b a b a d Kabupaten Bandung Barat Keterangan : a. Kawasan perkotaan kecil, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 - 100.000 jiwa. b. Kawasan perkotaan sedang yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 - 500.000 jiwa. c. Kawasan perkotaan besar yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani > 500.000 jiwa. d. Kawasan perkotaan metropolitan yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani > 1.000.000 jiwa. (Sumber: Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012-2016) Walaupun wilayah Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh permukiman, tetapi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat mencatat bahwa pada tahun 2008 terdapat sebanyak 28.400 rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. 2 Data Awal Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat No. Kecamatan Jumlah Unit Rumah Tidah Layak Huni 1 Cihampelas 2 Cikalongwetan 3 Cililin 4 Cipeundeuy 5 Cipongkor 6 Cisarua 7 Gunung Halu 8 Lembang 9 Ngamprah 10 Padalarang 11 Parongpong 12 Rongga 13 Sindangkerta 14 Batujajar 15 Cipatat 16 Saguling 1.351 3.576 2.431 1.672 1.327 1.300 1.852 2.145 1.432 1.520 1.081 1.762 1.773 3.003 2.175 1.061 28.400 Jumlah (Sumber: Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB setelah diolah Penulis, 2017) Merespon permasalahan dibidang perumahan dan permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat kemudian mengeluarkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni. Adapun landasan hukum yang mendasari program bantuan tersebut, diantaranya adalah: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara. 55
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana kini telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016 setelah diolah Penulis, 2017) Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat telah dimulai pada awal Kabupaten Bandung Barat dibentuk yaitu pada tahun 2008. Jika dilihat dari kurun waktunya yaitu dari tahun 2008 hingga sekarang (tahun 2016), program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat telah diselenggarakan selama 9 tahun. Selama kurun waktu 9 tahun (tahun 2008-2016), program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni telah disalurkan kepada sebanyak 13.264 unit rumah. Penyaluran bantuan perbaikan rumah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat tahun 2008-2016 dapat dilihat pada tabel berikut: 56
Tabel 4. 3 Jumlah Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah Total Jumlah Penerima Rumah Tidak Layak Huni (Unit Rumah) 512 1.291 1.722 735 2.334 2.072 1.601 971 2.026 13.264 (Sumber: Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB setelah diolah Penulis, 2017) Pada tabel 4.3, terlihat bahwa jumlah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat tahun 2008-2016 bersifat fluktuatif. Jumlah penerima bantuan paling sedikit adalah pada tahun 2008 dengan jumlah 512 unit rumah, sedangkan jumlah penerima bantuan terbanyak adalah pada tahun 2012 dengan penerima bantuan sebanyak 2.334 unit rumah. Pada penelitian ini Penulis menyoroti program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat yang baru saja selesai pada saat Penulis mulai melakukan penelitian, yaitu pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni tahun anggaran 2016. Untuk pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2016, Bupati Bandung Barat menerbitkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487- DCKTR/2016 tentang Penetapan Bantuan Sosial kepada Masyarakat untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. Seperti yang telah disebutkan pada Bab I (lihat Tabel 1.2) bahwa pada tahun 57
2016 Bupati Bandung Barat menetapkan sebanyak 2.026 unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat dan Kecamatan Cihampelas merupakan kecamatan dengan penerima bantuan terbanyak yang berjumlah 436 unit rumah tidak layak huni. Pada tahun 2016, penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kecamatan Cihampelas tersebar di 9 desa (lihat Tabel 1.3). Seperti yang telah penulis sebutkan pada Bab I, bahwa Desa Situwangi memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak di Kecamatan Cihampelas dengan jumlah 69 unit rumah, sedangkan Desa Singajaya memiliki penerima bantuan sebanyak 36 unit dan menjadi desa dengan jumlah penerima bantuan paling sedikit di Kecamatan Cihampelas tahun 2016. Namun, setelah Penulis melakukan penelitian lanjutan di Kecamatan Cihampelas, ternyata Desa Cihampelas dengan jumlah penerima bantuan terbanyak kedua di Kecamatan Cihampelas yaitu sebanyak 53 unit rumah merupakan desa yang selama tiga tahun terakhir (tahun 2014-2016) selalu mendapat bantuan rumah tidak layak huni. Desa Cihampelas merupakan satu- satunya desa di Kecamatan Cihampelas yang selama tiga tahun terakhir secara berturut-turut mendapat bantuan rumah tidak layak huni. Jumlah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas pada tahun 2014-2016 secara berturut-turut adalah sebanyak 24 unit, 28 unit dan 53 unit rumah. Berdasarkan data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB, pada awal pendataan rumah tidak layak huni di KBB tahun 2008, Desa Cihampelas merupakan desa dengan jumlah RTLH terbanyak di Kecamatan Cihampelas dengan jumlah 334 unit rumah tidak layak huni. Hingga awal tahun 2014 dan 2015 Desa Cihampelas masih menjadi desa 58
dengan jumlah RTLH terbanyak di Kecamatan Cihampelas yaitu masing-masing berjumlah 279 unit dan 255 unit rumah (dapat dilihat pada diagram 1.1). Pada penelitian awal, penulis menemukan beberapa indikasi masalah dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Wilayah Kabupaten Bandung Barat tepatnya di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan wawancara awal penulis dengan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Cihampelas dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas penulis menemukan adanya tiga indikasi masalah, yaitu: (1) terdapat 14 unit rumah dari 53 unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas yang perbaikannya belum mencapai kondisi 100% di tahun 2016; (2) besaran dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp 5.000.000 tidak mencukupi untuk perbaikan rumah masyarakat dan terdapat masyarakat yang kekurangan dana untuk menambah bantuan yang didapatnya; dan (3) tidak semua unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas dipantau oleh pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Beranjak dari indikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan Penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Penulis kemudian mengunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka agar dapat menggambarkan dan memahami secara mendalam terkait dengan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. 59
4.2 Evaluasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Thomas R. Dye (1987) dalam Parsons (2005) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Tidak jauh berbeda dengan Dye, Dunn (2003) secara sederhana mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai pengumpulan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari suatu kebijakan dan program publik. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat guna mengatasi masalah rumah tidak layak huni yang ada di wilayahnya. Dasar hukum program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 adalah Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016 tentang Penetapan Bantuan Sosial kepada Masyarakat untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) sebagai panduan penelitian dengan pertimbangan adanya relevansi antara indikasi masalah penelitian dengan kriteria/aspek evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (2003). Dunn (2003) mengemukakan bahwa terdapat enam kriteria/aspek dalam evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, 60
kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Berikut pembahasan mengenai evaluasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas ditinjau dari keenam aspek evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (2003). 4.2.1 Efektivitas Dunn (2003) mengungkapkan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Setiap kebijakan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho (2009) bahwa kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu, yakni untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487- DCKTR/2016 tentang Penetapan Bantuan Sosial kepada Masyarakat untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016, tujuan yang hendak dicapai dalam program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat adalah mewujudkan rumah yang layak huni di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, sehingga dapat terwujudnya keluarga yang sejahtera. Tujuan program tersebut merupakan turunan dari beberapa kebijakan yang telah ada, yaitu: 1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 61
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". 2. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak". 3. Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi: "Setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur". Guna mewujudkan rumah layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengambil alternatif kebijakan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah berupa uang yang merupakan stimulan bagi masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki harapan agar dana yang diterima masyarakat dapat dipergunakan untuk memperbaiki rumahnya atau menambah dana yang telah dimiliki masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Selain itu, program ini juga mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat (swadaya). Berdasarkan penjelasan pasal 24 huruf a UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta keselamatan penghuninya. Jika dikaitkan dengan besaran bantuan 62
stimulan yang diberikan yaitu sebesar Rp 5.000.000 per unit rumah tidak layak huni, maka akan timbul pertanyaan mampukah masyarakat dengan bantuan sedemikian rupa mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, kecukupan luas dan kesehatan penghuninya? Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan Swadaya, Kepala Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kecamatan Cihampelas, dan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Cihampelas, bahwa besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam program perbaikan rumah tidak layak huni di KBB sejak tahun 2008 hingga 2016 telah mengalami satu kali perubahan. Sejak tahun 2008 hingga 2014 bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebesar Rp 3.500.000. Sejak tahun 2015-sekarang (2016) besaran bantuan yang diberikan berubah menjadi Rp 5.000.000 per unit rumah. Perlu diketahui juga bahwa pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat pernah memberikan bantuan berupa barang kepada masyarakat dengan harga senilai besaran bantuan pada saat itu (Rp 3.500.000). Ketua KSM Desa Cihampelas yang merupakan informan 6 pada penelitian ini menuturkan bahwa pada beberapa tahun yang lalu bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah berbentuk barang/material. Akan tetapi pada pelaksanaannya ternyata banyak barang yang tidak terpakai oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara barang yang disalurkan kepada masyarakat dengan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Selain itu, dengan nilai bantuan sebesar Rp 3.500.000 pada saat itu barang/material yang diberikan kepada masyarakat pun jumlahnya sedikit. Lebih 63
lanjut Ketua KSM Desa Cihampelas menuturkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini, yaitu tahun 2015-2016 bantuan yang disalurkan pemerintah melalui KSM adalah berbentuk uang tunai. Dana bantuan berupa uang tunai yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam kegiatan perbaikan rumahnya yang mencakup: 1. Rehabilitasi fasade bangunan: a. Kusen. b. Kaca. c. Daun pintu/jendela. d. Dinding papan/sejenisnya. e. Teras. 2. Rehabilitasi atap: a. Konstruksi atap: kayu, paku. b. Bahan penutup atap: seng dan genteng. 3. Rehabilitasi lantai: a. Konstruksi kayu: kayu, paku, papan. b. Konstuksi semen: spleet, pasir, PC/rabat beton. 4. Rehabilitasi dinding: Dinding konstruksi kayu: papan, paku, kayu, triplek, bilik. 5. Pengecatan rumah: a. Cat kayu: terpentin, cat kayu, kwas. b. Cat tembok: cat tembok, kwas. c. Cat besi: terpentin, cat tembok, kwas. 6. Biaya upah pekerja: Dibuatkan dokumen berdasarkan hari orang kerja (HOK) (Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas yang merupakan Informan 3 dan Ketua KSM Desa Cihampelas, bahwa dengan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000, masyarakat penerima bantuan RTLH dapat membeli sendiri barang-barang/material sesuai dengan kebutuhan rumah masing-masing. Dari pernyataan kedua informan tersebut terlihat bahwa perubahan bentuk bantuan dari barang menjadi uang tunai telah membawa 64
perubahan kearah yang lebih positif terkait pemenuhan kebutuhan barang/material masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Dengan pemberian uang tunai langsung, maka barang/material yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperbaiki rumahnya dapat lebih sesuai kebutuhan dan tidak ada lagi barang/material yang tidak terpakai atau terbuang sia-sia. Bentuk bantuan yang salurkan oleh KSM kepada masyarakat penerima bantuan di Desa Cihampelas adalah berupa uang tunai. Akan tetapi, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas yang merupakan Informan 4 menuturkan bahwa di beberapa desa di Kabupaten Bandung Barat masih ada bantuan yang disalurkan dalam bentuk barang dari KSM desa terkait kepada masyarakat penerima bantuan. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan/kondisi masyarakat desa terkait. Konsultan Pendamping Desa Cihampelas lebih lanjut mengatakan bahwa beberapa desa masih memberikan bantuan berupa barang karena dikhawatirkan uang tunai yang diterima masyarakat tidak dibelikan barang/material rumah melainkan dipergunakan untuk keperluan lain. Langkah tersebut diambil oleh desa dan KSM terkait guna mengantisipasi masalah penyalahgunaan dana oleh masyarakat. Pada tahun 2016, Desa Cihampelas menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 53 unit rumah yang tersebar di 13 RW. Setelah masyarakat penerima bantuan menerima uang tunai sebesar Rp 5.000.000, masyarakat penerima bantuan harus segera membelanjakan uang tersebut untuk barang/material rumah dan meminta nota pembelian barang dari toko material terkait sebagai alat bukti pertanggungjawaban. Ketua KSM Desa Cihampelas 65
mengatakan bahwa instruksi dari Kepala Desa Cihampelas kepada masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat harus membelanjakan uang bantuan tersebut paling lambat selama 3 hari agar realisasi perbaikan rumah dapat dilakukan dengan sesegera mungkin. Namun, Ketua KSM Desa Cihampelas juga menambahkan bahwa ada kalanya hingga satu sampai dua minggu sejak penyerahan uang dilakukan, masyarakat penerima bantuan belum membelanjakan uang tersebut. Adapaun alasan masyarakat yang dikemukakan oleh Ketua KSM Desa Cihampelas adalah masyarakat belum membelanjakan uang tersebut akibat belum adanya uang tambahan untuk membeli barang/material rumah. Beberapa masyarakat harus terlebih dahulu mengumpulkan uang dan menunggu bantuan dana dari sanak saudaranya, sehingga realisasi perbaikan fisik rumah masyarakat pun terhambat. Dalam dasar hukum program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat memang tidak dibakukan lamanya waktu untuk realisasi pebaikan fisik rumah masyarakat. Namun, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB bersama dengan konsultan menargetkan realisasi perbaikan rumah dalam waktu 1 bulan sejak penyaluran dana dilakukan. Target perbaikan rumah selama satu bulan tersebut tercantum pada Rencana Kerja Pendampingan RTLH KBB 2016 yang dibuat oleh pihak ketiga/konsultan pendamping. Pada tahun 2016, realisasi perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas memang sudah sesuai dengan waktu yang ditargetkan yaitu selama satu bulan. Kepala Desa Cihampelas yang merupakan Infoman 5, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas, Ketua KSM Desa Cihampelas, Bendahara KSM Desa Cihampelas sebagai Informan 7 pada penelitian mengemukakan bahwa rata-rata lamanya realisasi perbaikan rumah tidak 66
layak huni di Desa Cihampelas berkisar 2 minggu hingga 1 bulan sejak penyaluran dana dilakukan. Walaupun kegiatan realisasi perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas telah sesuai dalam kurun waktu 1 bulan, akan tetapi pada tahun 2016 tidak semua rumah yang diperbaiki mencapai kondisi 100 % layak huni. Konsultan Pendamping Desa Cihampelas menyampaikan bahwa dari 53 unit rumah penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas terdapat 14 unit rumah yang perbaikannya belum mencapai kondisi 100%, atau sebanyak 26% unit rumah tidak layak huni belum selesai di perbaiki di tahun 2016. Gambar 4. 1 Realisasi Perbaikan Fisik RTLH Desa Cihampelas Tahun 2016 Alamat : Kp. Selakopi RT 02/10 0% 100% Alamat : Kp. Palayangan RT 03/05 0% 67 50% 50%
100% (Sumber: LPJ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cihampelas Tahun 2016) Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Konsultan Pendamping Desa Cihampelas di atas, Ketua KSM Desa Cihampelas juga menuturkan bahwa selama satu bulan hampir 75 % unit rumah penerima bantuan dapat selesai diperbaiki. Akan tetapi, Ketua KSM Desa Cihampelas menambahkan bahwa rumah yang telah selesai diperbaiki juga bukan berarti 100 % normal, melainkan rumah tersebut setidaknya mengalami perubahan dari kondisi awalnya dan menyerap/memanfaatkan dana bantuan senilai Rp 5.000.000. Gambar 4.1 merupakan foto realisasi fisik perbaikan rumah dari dua penerima bantuan di Desa Cihampelas tahun 2016. Pada 3 foto teratas gambar 4.1, telihat bahwa kondisi rumah penerima bantuan masih belum dilengkapi dengan daun jendela dan dindingnya belum diplester. Sedangkan pada 3 foto terbawah dalam gambar 4.1 terlihat bahwa atap rumah penerima bantuan telah mengalami perubahan dari genteng menjadi asbes, namun atap bagian depan rumah masih tetap genteng yang sama dengan kondisi awal dan dinding rumah tidak mengalami perubahan dari kondisi awal. Disamping itu, program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat juga mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat (swadaya) dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan masyarakat. Pelaksanaan 68 telah
perbaikan rumah tidak layak huni masyarakat juga bertujuan untuk memunculkan swadaya dan gotong royong di masyarakat. Kepala Seksi Perumahan Swadaya yang merupakan Informan 1 menyampaikan bahwa secara keseluruhan muncul nilai swadaya sekitar 35 persen dari nilai bantuan yang diberikan. Adanya swadaya masyarakat yang muncul mencerminkan bahwa gotong royong di masyarakat juga telah mulai ditumbuhkan khususnya dalam membangun rumah yang layak huni di masyarakat. Kepala Seksi Perumahan Swadaya, Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas, dan Ketua KSM Desa Cihampelas sama-sama mengutarakan bahwa telah timbul adanya swadaya masyarakat dalam perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan keempat informan tersebut, terdapat tiga jenis swadaya masyarakat yang muncul pada program perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. Ketiga jenis swadaya tersebut disajikan dalam bagan berikut: Bagan 4. 1 Swadaya yang Muncul pada Program Bantuan RTLH di Desa Cihampelas Uang Swadaya Masyarakat Barang Tenaga (Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017) 69
Bagan 4.1 menunjukan bahwa tiga jenis swadaya masyarakat yang muncul dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas meliputi swadaya dalam bentuk uang, swadaya barang, maupun swadaya tenaga. Swadaya dalam bentuk uang di Desa Cihampelas berasal dari masyarakat penerima bantuan itu sendiri. Dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas, masyarakat penerima bantuan di Desa Cihampelas pun mengeluarkan uang sendiri untuk menambah dana bantuan yang didapatnya dari pemerintah. Selanjutnya swadaya dalam bentuk barang yang muncul di Desa Cihampelas berasal baik dari sesama masyarakat pemerima bantuan, RT, RW, tokoh masyarakat dan dari masyarakat Desa Cihampelas yang tidak menerima bantuan. Swadaya dalam bentuk barang yang timbul di Desa Cihampelas adalah berupa bahan bangunan seperti bambu, bata, pasir, dan juga berupa bahan makanan untuk para pekerja seperti beras, gula, ikan asin dan makanan lainnya. Sedangkan untuk swadaya dalam bentuk tenaga biasanya berupa bantuan tenaga tanpa ada bayaran maupun bantuan tenaga dengan bayaran setengah harga tukang dan dengan bayaran semampu masyarakat penerima bantuan. Adanya swadaya yang muncul di masyarakat sangat diapresiasi oleh para pelaksana program baik dari pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB, konsultan pendamping, Kecamatan Cihampelas, Desa Cihampelas dan Ketua KSM Desa Cihampelas. Munculnya swadaya dari masyarakat dalam program bantuan pebaikan rumah tidak layak huni di Cihampelas menjadi faktor yang mendukung kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. Kepala Desa Cihampelas menuturkan bahwa gotong royong dan swadaya masyarakat memang 70
membantu memperlancar kegiatan perbaikan rumah masyarakat, dan sedikit demi sedikit gotong royong terus muncul di Desa Cihampelas walaupun pada dasarnya harus dipancing dengan adanya bantuan dari pemerintah kabupaten. Pada dasarnya tujuan dari program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di KBB seperti yang telah Penulis ungkapkan sebelumnya adalah untuk mewujudkan rumah yang layak huni di lingkungan KBB yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi keluarga penghuninya. Dan upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh dengan konsep pemberdayaan masyarakat (swadaya). Namun, Konsultan Pendamping dan Ketua KSM Desa Cihampelas menyampaikan bahwa swadaya masyarakat merupakan indikator dalam menentukan keberhasilan program ini. Konsultan Pendamping Desa Cihampelas mengungkapkan bahwa ketika swadaya timbul dan berjalan di masyarakat dapat dikatakan bahwa tujuan dari program bantuan RTLH tercapai, program RTLH dapat dikatakan bagus apabila sudah timbul swadaya di masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Ketua KSM Desa Cihampelas mengatakan bahwa ketika muncul swadaya masyarakat dan uang stimulan sebesar Rp 5.000.000 yang diberikan dapat diserap/dimanfaatkan oleh masyarakat maka program ini telah berjalan dengan baik walaupun perbaikan rumah penerima bantuan belum terselesaikan. Berdasarkan hal dikemukakan oleh Konsultan Pendamping dan Ketua KSM Desa Cihampelas, tercermin bahwa terjadi penyimpangan pemahaman mengenai tujuan program bantuan RTLH di Kabupaten Bandung Barat. Konsultan Pendamping dan Ketua KSM Desa Cihampelas lebih menekankan keberhasilan program perbaikan RTLH pada penyerapan uang bantuan oleh masyarakat, swadawa yang timbul di masyarakat, adanya perubahan 71
kondisi rumah dari kondisi semula, dan tidak adanya masalah dalam pelaporan/pertanggungjawaban anggaran. Berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara Penulis dengan beberapa informan terkait aspek efektivitas di atas, bahwa terdapat 14 unit rumah dari 53 unit rumah penerima bantuan perbaikan RTLH yang perbaikannya belum mencapai kondisi 100%, atau sebanyak 26% unit rumah tidak layak huni belum selesai diperbaiki di tahun 2016. Tidak hanya itu, rumah yang telah selesai diperbaiki juga bukan berarti 100 % normal, melainkan rumah tersebut setidaknya mengalami perubahan dari kondisi awalnya dan telah menyerap/memanfaatkan dana bantuan senilai Rp 5.000.000. Selain itu, swadaya masyarakat dalam program bantuan perbaikan RTLH di Desa Cihampelas muncul dalam bentuk uang, barang, dan tenaga. Namun, terjadi penyimpangan tujuan program bantuan perbaikan di Desa Cihampelas dari mewujudkan kondisi fisik rumah yang layak huni menjadi sebatas memunculkan swadaya masyarakat dan menekankan pada penyerapan anggaran oleh masyarakat. 4.2.2 Efisiensi Efisiensi menurut Dunn (2003) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk layanan. Sebuah kebijakan/program publik dapat dikatakan efisien apabila kebijakan/program tersebut dapat mencapai efektivitas tertinggi dengan penggunaan biaya terkecil. Pada penelitian ini, efisiensi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung 72
Barat berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dikeluarkan untuk melaksanakan program. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari berbagai pihak mulai dari dinas, pihak ketiga (konsultan), kecamatan, desa, dan masyarakat. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan dua dinas yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Namun, perlu diketahui juga bahwa pada awal tahun 2017 terjadi perubahan susunan perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat, sehingga terjadi pula perubahan nama dari perangkat daerah yang ada di KBB. Gambar 4. 2 Surat Edaran Perubahan Nama Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 73
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dipecah menjadi dua dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat. Sejak awal tahun 2017, urusan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Bandung Barat menjadi urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman KBB. Sedangkan Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat di awal tahun 2017. Pada tahun 2016, program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB yang pada saat ini menjadi Seksi Perumahan Swadaya pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman KBB. Terkait dengan SDM pelaksana program bantuan perbaikan RTLH, dibentuk pula sebuah tim teknis melalui Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Nomor: 800.05/3512/DCKTR tentang Pembentukan Tim Teknis/Tim Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. Adapun susunan dari tim teknis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB ditunjukan pada tabel berikut: 74
Tabel 4. 4 Susunan Anggota Tim Teknis Kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 No. 1 2 1 2 Nama Andi Hidayat, S.Sos., M.AP Eko Mario Yuyu Yuhana, ST Ade Miftah NIP 19700517 200042 1 004 19590401 198613 1 012 19750701 201001 1 007 19730715 200801 1 006 Jabatan Ketua Sekretaris Koordinator Anggota Lokasi Kec. Gununghalu Kec. Rongga Kec. Cipongkor Kec. Sindangkerta 1 Dadang 19730831 200801 1 001 Koordinator Kec. Batujajar 1 2 1 2 Ginayar HidayatG, ST Rudi Kuntadi, S.Sos Dadan Irpansyah, ST Ade Lukmana Zaini, S.Sos 19841003 201001 1 008 19680613 200604 1 007 19830611 201001 1 008 19650303 200801 1 001 Koordinator Anggota Koordinator Anggota Kec. Cililin Kec. Cihampelas Kec. Cisarua Kec. Padalarang Kec. Ngamprah Kec. Cipatat Kec. Saguling Kec. Lembang Kec. Parongpong Kec. Cikalongwetan Kec. Cipeundeuy (Sumber: Lampiran Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Nomor: 800.05/3512/DCKTR Tahun 2016) Berdasarkan tabel 4.4, Tim Teknis Kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH KBB terdiri dari 9 orang yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, 4 koordinator wilayah dan 3 orang anggota. Tim teknis tersebut merupakan tim yang dibentuk untuk membantu Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan program bantuan perbaikan RTLH di KBB. Adapun tugas pokok dan fungsi Tim Teknis Kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH KBB adalah: 1. Membantu mendampingi kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. 2. Membantu evaluasi/penilaian pendampingan perbaikan rumah tidak layak huni. pelaksanaan usulan/proposal 3. Membantu monitoring kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. 4. Menerima laporan evaluasi monitoring kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dari konsultan pendamping (Lampiran Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Nomor: 800.05/3512/DCKTR Tahun 2016). 75
Selain itu, pelaksanaan program bantuan perbaikan RTLH di KBB juga melibatkan pihak ketiga/konsultan pendamping. Konsultan pendamping merupakan konsultan yang dipilih melalui lelang oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB dengan berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun pihak ketiga yang menyediakan jasa konsultan pendamping dalam program bantuan RTLH di KBB adalah PT Citrawees Salawasna yang memiliki kantor di Jalan Sanggar Kencana III No. 1 Bandung. Secara garis besar, tugas konsultan pendamping dalam pekerjaan konsultasi pendampingan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah membantu Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan kegiatan antara lain: 1. Melakukan identifikasi dan kajian terhadap kebutuhan penataan setiap lokasi yang akan dilaksanakan pembangunannya yang selanjutnya dirumuskan langkah-langkah penanganan, sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatannya (Laporan Akhir Pekerjaan Konsultansi Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016). Berdasarkan Laporan Akhir Pekerjaan Konsultansi Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016, konsultan pendamping yang melakukan fasilitasi dan pendampingan terdiri dari 8 orang dengan pembagian 1 konsultan mendampingi desa, KSM, dan masyarakat di 2 wilayah kecamatan. Terkait dengan waktu pelaksanaan pendampingan, Konsultan Desa Cihampelas menuturkan bahwa waktu pekerjaan fasilitasi dan stimulasi 76
77 konsultan di KBB adalah kurang lebih selama 4 (empat) bulan atau 120 hari kalender. Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat juga terlibat dalam pelaksanaan program bantuan RTLH di KBB. Bendahara PPKD merupakan pihak pertama yang menyerahkan uang bantuan kepada KSM sebagai pihak kedua. Untuk susunan dari aktor pelaksana program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut: I. Pemberi Tugas : Bupati Bandung Barat II. Fungsi Kegiatan a. Penanggungjawab Kegiatan Keuangan/Pengguna Anggaran : Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. b. Penanggungjawab Tim Teknis Pendampingan dan Tim Hasil Penerima Pekerjaan Konsultan Pendampingan : Kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku pengguna anggaran dan Kepada Bidang Perumahan kuasa pengguna anggaran. selaku c. Tim Hasil Pekerjaan Konsultan Pendampingan/Tim Teknis Penerima : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Teknis Pendampingan/Tim Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. III. Pelaksana Pekerjaan a. Penanggungjawab : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mewakili Masyarakat Penerima Bantuan dan Kepala Desa. b. Pelaksana Lapangan : Kelompok Swadaya Ketua Pelaksana - Bendahara Masyarakat (KSM). : Melalui Musyawarah. : Melalui Musyawarah.
Anggota : Masyarakat Penerima Bantuan, Unsur RW dan RT dan Tokoh Masyarakat Setempat. IV. Pendampingan Penanggungjawab : Konsultan Pendampingan. (Sumber: Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan Swadaya, terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program bantuan RTLH di KBB. Kepala Seksi Perumahan Swadaya mengemukakan bahwa sumber daya manusia di Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 1 kepala bidang, 3 kepala seksi, dan 11 orang staf (3 PNS dan 8 pegawai honorer). Walaupun sudah dibantu dengan adanya tim teknis, tetapi Kepala Seksi Perumahan Swadaya mengungkapkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan program bantuan RTLH dirasa sangat kurang. Kekurangan SDM juga terlihat pada internal tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB. Pada tabel 4.4, terlihat bahwa 2 orang dari tim teknis pada umumnya memiliki wilayah kerja di 4 kecamatan artinya 1 orang tim teknis bertugas melakukan monitoring di 2 kecamatan. Namun, pada tabel 4.4 juga terlihat bahwa terdapat 1 orang dari tim teknis yang memiliki wilayah monitoring di 4 kecamatan, yaitu untuk Kec. Batujajar, Kec. Cililin, Kec. Cihampelas, dan Kec. Cisarua. Kurangnya SDM pelaksana berimbas pada kurangnya monitoring yang dilakukan oleh tim teknis maupun oleh konsultan pendamping pada kegiatan perbaikan fisik rumah penerima bantuan di Desa Cihampelas. Kepala Bidang Perumahan Swadaya mengungkapkan bahwa kegiatan monitoring dalam program 78
bantuan RTLH memang dilaksanakan, namun hanya sebatas monitoring tidak berupa pengawasan dan pelaksanaan monitoring tersebut tidak bisa dilakukan berkala. Konsultan Pendamping Desa Cihampelas juga menuturkan bahwa pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikan rumah penerima bantuan hanya bisa dilakukan kepada sekitar 50% penerima bantuan. Senada dengan hal tersebut, Ketua KSM Desa Cihampelas mengatakan bahwa pemantauan dari konsultan pendamping tidak dilakukan kepada semua penerima bantuan di Desa Cihampelas dan pemantauan yang dilakukannya hanya bersifat insidentil. Ketua KSM Desa Cihampelas menambahkan bahwa hal tersebut dikarenakan sekarang (2016) konsultan pendamping memiliki tugas monitoring di beberapa desa yang menyebabkan waktu monitoring di Desa Cihampelas menjadi berkurang. Sehingga untuk pelaksanaan perbaikan RTLH di Desa Cihampelas, konsultan pendamping mempercayakan penuh kepada desa dan KSM Desa Cihampelas. Perlu disampaikan pula bahwa KSM Desa Cihampelas dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa No. 640/28/X/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. KSM Desa Cihampelas yang merupakan pelaksana kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat di Desa Cihampelas terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara, dan 53 orang anggota yang merupakan penerima bantuan perbaikan RTLH tahun 2016. Selanjutnya, poin kedua dalam aspek efisiensi yang dibahas Penulis adalah terkait dengan sumber daya finansial yang disalurkan untuk program bantuan 79
RTLH di KBB. Sumber daya finansial atau dana bantuan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan dalam perbaikan RTLH di KBB adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat. Dana bantuan perbaikan RTLH masuk ke dalam anggaran bantuan sosial untuk perbaikan rumah masyarakat kurang mampu Kabupaten Bandung Barat yang besaran setiap tahunnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati KBB. Sedangkan anggaran untuk kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu oleh konsultan pendamping masuk kedalam anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Bersadarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487- DCKTR/2016, jumlah penerima bantuan perbaikan RTLH di KBB adalah sebanyak 2.026 unit rumah dengan total dana bantuan sebanyak Rp 10.170.000.000. Pada tahun 2016, Desa Cihampelas menerima bantuan perbaikan RTLH sebanyak 53 unit rumah. Dengan besaran bantuan Rp 5.000.000 per unit rumah, maka pada tahun 2016 Desa Cihampelas menerima bantuan dana sebesar Rp 265.000.000 yang diterima melalui KSM Desa Cihampelas. Penyaluran dana bantuan perbaikan RTLH oleh KSM Desa Cihampelas kepada masyarakat penerima bantuan RTLH Desa Cihampelas tahun 2016 dilakukan pada tanggal 9 Desember 2016 di Kantor Desa Cihampelas. Kepala Desa Cihampelas menyebutkan bahwa pemberian uang bantuan dilakukan secara langsung kepada penerima bantuan dengan disaksikan oleh Babinsa, Kamtibmas, BPD, LKMD, para RT, dan para RW Desa Cihampelas. Berikut adalah salah bukti penerimaan dana bantuan di Desa Cihampelas: 80
Gambar 4. 3 Kwitansi Penerimaan Bantuan dan Nota Belanja Penerima Bantuan Desa Cihampelas Tahun 2016 (Sumber: Salinan LPJ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cihampelas Tahun 2016) Gambar 4.3 menunjukan kwitansi penerimaan bantuan dan nota belanja dari salah satu masyarakat penerima bantuan RTLH di Desa Cihampelas. Ketua KSM Desa Cihampelas mengemukakan bahwa bantuan yang di salurkan kepada masyarakat adalah berupa uang dan untuk laporan pertanggungjawaban atas dana yang di dapat adalah dalam bentuk nota pembelian barang. Ketua KSM Desa Cihampelas mengemukakan bahwa besaran uang yang diberikan kepada para penerima bantuan RTLH di Desa Cihampelas adalah Rp 81
5.000.000 tanpa ada potongan sedikit pun. Kepala Desa Cihampelas memberikan instruksi kepada KSM Desa Cihampelas agar dana bantuan sebesar Rp 5.000.000 dapat dimanfaatkan 100 % untuk keperluan perbaikan fisik rumah para penerima bantuan. Selain itu, Ketua KSM Desa Cihampelas juga menambahkan bahwa pada desa lain yang juga berada di Kecamatan Cihampelas terjadi pemotongan nilai bantuan pada penerima bantuan RTLH. Ketua KSM Desa Cihampelas menyebutkan bahwa di Desa Mekarjaya terjadi pemotongan sekitar Rp 200.000 dan Desa Mekarmuti terjadi pemotongan dengan nilai yang bisa mencapai Rp 500.000. Fenomena yang terjadi di Desa Mekarjaya dan Desa Mekarmuti dijelaskan oleh Ketua KSM Desa Cihampelas dilakukan dengan pertama uang diserahkan sebesar Rp 5.000.000 kepada masyarakat, setelah masyarakat menandatangi kwitansi peneriamaan sebesar Rp 5.000.000 baru panitia (KSM) meminta uang kepada masyarakat berkisar Rp 200.000-Rp 500.000 sesuai dengan keikhlasan masyarakat. Ketua KSM Desa Cihampelas menambahkan bahwa adanya pemotongan di Desa Mekarjaya dan Desa Mekarmuti adalah untuk keperluan operasional (administrasi seperti materai, proposal, LPJ, dan ongkos) KSM desa terkait dikarenakan tidak adanya biaya operasional untuk KSM. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB sebenarnya telah memikirkan biaya operasional untuk KSM terutama untuk administrasi seperti proposal, materai, LPJ dan sebagainya. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB menitipkan biaya operasional untuk KSM kepada konsultan pendamping dengan memasukan biaya operasional untuk KSM tersebut dalam anggaran kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat oleh konsultan pendamping. 82
Konsultan Pendamping Desa Cihampelas menuturkan bahwa dana untuk operasional KSM diserahkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB kepada konsultan pendamping untuk dikelola oleh konsultan pendamping dengan besaran Rp 30.000/unit rumah penerima bantuan. Pada tahun 2016, Desa Cihampelas menerima bantuan sebanyak 53 unit rumah yang berarti biaya operasional untuk KSM Desa Cihampelas sebesar Rp 1.590.000. Namun, Ketua KSM Desa Cihampelas mengungkapkan bahwa KSM Desa Cihampelas tidak pernah menerima uang operasional dari konsultan pendamping di dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan RTLH di Desa Cihampelas. Tidak adanya biaya operasional yang diberikan kepada KSM Desa Cihampelas dalam pelaksanaan program RTLH membuat pengurus KSM dan Kepala Desa harus mengeluarkan biaya pribadi demi kelancaran program ini. Kepala Desa Cihampelas mengemukakan bahwa kadang-kadang kepala desa harus mengeluarkan uang pribadi dalam pelaksanaan program ini, namun Kepala Desa Cihampelas rela mengeluarkan uang pribadinya dengan alasan bahwa sudah menjadi kewajiban para kepala desa untuk membantu masyarakatnya. Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh Ketua KSM Desa Cihampelas bahwa Ketua KSM Desa Cihampelas mau tidak mau harus mengeluarkan biaya pribadi seperti untuk kwitansi, materai, surat pernyataan dan lain-lain yang mendukung jalannya program bantuan RTLH ini. Berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara Penulis dengan para informan terkait aspek efisiensi di atas, terlihat adanya kekurangan sumber daya manusia dalam program bantuan RTLH di KBB. Kurangnya SDM pelaksana 83
berimbas pada kurangnya monitoring yang dilakukan oleh tim teknis maupun oleh konsultan pendamping pada kegiatan perbaikan fisik rumah penerima bantuan di Desa Cihampelas. Selain itu, terkait dengan sumber daya finansial, bantuan stimulan sebesar Rp 5.000.000 telah disalurkan kepada para penerima bantuan RTLH di Desa Cihampelas tanpa ada potongan. Namun, tidak ada biaya operasional yang diberikan kepada KSM Desa Cihampelas oleh konsultan pendamping. Tidak adanya biaya operasional yang diterima oleh KSM Desa Cihampelas menyebabkan pengurus KSM dan Kepala Desa Cihampelas harus mengeluarkan biaya pribadi untuk menopang jalannya program bantuan perbaikan RTLH di Desa Cihampelas. 4.2.3 Kecukupan Aspek kecukupan yang dikemukakan oleh Dunn (2003) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Pada penelitian ini, aspek kecukupan yang dibahas mengarah pada pencapaian program dan kaitannya dengan pemecahan masalah, dan apakah alternatif pemberian bantuan telah cukup untuk mengatasi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah RTLH di Desa Cihampelas. Seperti yang telah penulis kemukakan pada Bab I, bahwa masalah rumah tidak layak huni menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Bersadarkan UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah merupakan 84
bangunan gedung yang memiliki fungsi yang besar bagi kerluarga, yaitu sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dalam pendahuluan Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 disebutkan bahwa akibat berbagai keterbatasan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu, rumah yang masyarakat bangun dan miliki di wilayah Kabupaten Bandung Barat sering dalam konsisi tidak layak huni. Hampir semua informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Perumahan Swadaya, Bendahara Pengeluaran PPKD DPPKAD, Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas, Kepala Desa Cihampelas, Ketua dan Sekretaris KSM Desa Cihampelas menyatakan hal yang sama bahwa kondisi ekonomi masyarakat merupakan faktor utama yang menyebabkan timbulnya masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas pun memambahkan bahwa kondisi ekomomi masyarakat yang kurang mampu juga mengakibatkan perumahan kumuh di wilayah Kecamatan Cihampelas. Kondisi rumah masyarakat di wilayah Kecamatan Cihampelas (termasuk Desa Cihampelas) tidak tertata dengan baik dan juga banyak masyarakat yang tidak memiliki fasilitias mandi, cuci, kakus (MCK) sendiri sehingga banyak masyarakat yang masih berperilaku buang air besar sembarangan (BABs). Berdasarkan data statistik daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016, bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 adalah sebanyak 206.000 jiwa atau sebanyak 12,92% dari jumlah penduduk Kabupaten 85
86 Bandung Barat. Sedangkan, kondisi ekonomi masyarakat Desa Cihampelas tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4. 5 Kondisi Penduduk Desa Cihampelas Tahun 2016 No. 1 2 3 Aspek Jumlah Penduduk Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Keluarga Prasejahtera Jenis Kelamin Laki-laki 9.024 orang 4.229 KK Perempuan 8.665 orang 687 KK Jumlah Total 17.689 orang 4.916 KK 1.042 keluarga (Sumber: Profil Desa Cihampelas 2016 setelah diolah Penulis, 2017) Pada tabel 4.5 terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Cihampelas pada tahun 2016 adalah sebanyak 17.689 jiwa yang terdiri 4.916 kepala keluarga. Selain itu, terlihat juga bahwa pada tahun 2016 terdapat sebanyak 1.042 keluarga yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Jika jumlah keluarga prasejahtera tersebut dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada, maka jumlah keluarga prasejahtera di Desa Cihampelas adalah sebanyak 21% dari jumlah keluarga di Desa Cihampelas. Pada dasarnya sebuah kebijakan/program dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Telah Penulis paparkan bahwa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di KBB ditujukan untuk mengatasi masalah rumah layak huni di masyarakat. Berikut Penulis akan mengaitkan pencapaian (efektivitas) program di Desa Cihampelas tahun 2016 dengan tujuan program yaitu untuk menyelesaikan masalah RTLH di Desa Cihampelas. Jika kita tinjau kembali pembahasan pada aspek efektivitas, pencapaian perbaikan RTLH di Desa Cihampelas baru mencapai 74% dari keseluruhan penerima bantuan. Hal tersebut dikarenakan terdapat 14 rumah yang perbaikan
belum selesai di tahun 2016. Selain itu, dilihat dari kualitas rumah yang telah diperbaiki melalui bantuan perbaikan RTLH juga belum sepenuhnya dapat dikatakan layak huni. Secara umum, Kepala Seksi Perumahan Swadaya mengungkapkan bahwa program bantuan RTLH telah membawa perubahan pada kondisi rumah penerima bantuan seperti yang tadinya tidak ada jendela menjadi ada jendela, dari fisiknya yang sebelumnya rusak, kotor, dan sebagainya sekarang jadi bersih dan rapih. Ketua KSM Desa Cihampelas juga mengemukakan hal senada bahwa bantuan perbaikan RTLH di Desa Cihampelas telah membawa perubahan terhadap kondisi fisik rumah para penerima bantuan. Namun, Ketua KSM Desa Cihampelas juga menambahkan bahwa kebanyakan rumah telah diperbaiki melalui bantuan perbaikan RTLH belum dapat dikatakan benar-benar selesai atau menjadi rumah yang layak huni. Gambar 4. 4 Kondisi Fisik Rumah Penerima Bantuan RTLH yang Telah Diperbaiki Tahun 2016 87
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) Gambar 4.4. merupakan hasil observasi Penulis yang dilakukan pada 2 rumah penerima bantuan perbaikan RTLH di RW 06 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Dalam gambar 4.4, Penulis menyajikan tampak luar dan tampak dalam dari rumah masyarakat penerima bantuan RTLH yang telah perbaiki pada tahun 2016. Kondisi rumah penerima bantuan yang pertama Penulis kunjungi (lihat 2 foto teratas pada Gambar 4.4) terdiri dari atap dengan bahan genting, dinding setengah tembok yang belum di cat, dinding bagian depan rumah terbuat dari bahan glassfibre reinforced cement (GRC)/pracetak dari beton yang dicampur dengan serat fiberglass dan dinding kiri kanan serta belakang rumah masih menggunakan bahan bilik bambu, serta lantai rumah terbuat dari bahan semen dengan plester kasar. Sedangkan, rumah penerima bantuan kedua yang Penulis kunjungi (lihat 2 foto terbawah pada Gambar 4.4) terdiri dari atap dengan bahan genting dengan langit-langit berbahan bilik bambu yang telihat sudah rusak, dinding luar rumah terbuat dari tembok dan dinding dalam rumah setangah tembok dan setengah lagi berbahan bilik, dan lantai rumah berbahan semen yang dilapisi sisa potongan keramik. 88
Penerima bantuan yang rumahnya pertama kali Penulis kunjungi di Cihampelas (kondisi rumah ditunjukan pada 2 foto teratas gambar 4.4) merupakan Informan 9 dalam penelitian ini. Informan 9 mengungkapkan bahwa rumah milikinya yang telah diperbaiki dengan menggunakan uang bantuan RTLH berada dalam kondisi belum selesai diperbaiki dan membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Tidak jauh berbeda dengan Informan 9, pemilik rumah kedua yang Penulis kunjungi (kondisi rumah ditunjukan pada 2 foto terbawah di gambar 4.4) yang merupakan Informan 10, menyatakan bahwa belum semua kerusakan rumah dapat diperbaiki walaupun sudah mendapat dana bantuan perbaikan rumah. Informan 10 lebih lanjut mengemukakan bahwa sampai saat ini (2016) rumah tempat tinggalnya juga belum dilengkapi dengan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Berdasarkan observasi dan hasil wawancara penulis kepada informan di atas, tercermin bahwa pencapaian (efektivitas) program bantuan RTLH di Desa Cihampelas tahun 2016 belum dapat menyelesaikan masalah RTLH di Desa Cihampelas. Sebagian besar kegiatan perbaikan rumah masyarakat dengan dana bantuan perbaikan RTLH belum menghasilkan kondisi rumah yang layak huni. Sebagian besar rumah masyarakat yang telah mendapat bantuan RTLH berada dalam kondisi yang masih harus diperbaiki. Dengan kata lain, tidak semua kerusakan rumah dapat diperbaiki melalui program bantuan perbaikan RTLH yang telah berjalan. Selanjutnya, aspek kecukupan juga berkaitan dengan apakah alternatif pemberian bantuan telah cukup untuk mengatasi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah RTLH di Desa Cihampelas. Sebelumnya telah 89
Penulis paparkan bahwa masalah rumah tidak layak huni disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sebelumnya juga telah dipaparkan bahwa telah terjadi perubahan kondisi fisik rumah masyarakat di Desa Cihampelas dengan adanya dana bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 5.000.000. Jika pemberian uang bantuan dikaitkan dengan penyebab masalah rumah tidak layak huni di masyarakat, terlihat bahwa alternatif pemberian bantuan belum mampu mengatasi ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan Swadaya, bahwa akibat lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, rumah yang telah diperbaiki melalui bantuan perbaikan RTLH bisa kembali menjadi rumah yang tidak layak huni dalam kurun waktu tiga atau lima tahun. Kembalinya kondisi rumah penerima bantuan menjadi tidak layak huni biasanya dikarenakan rumah tersebut tidak terawat oleh pemiliknya akibat keterbatasan ekonomi. Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas juga menuturkan hal serupa bahwa banyak rumah telah diperbaiki dengan bantuan RTLH kembali menjadi rumah tidak layak huni setelah beberapa tahun berlalu. Tidak jauh berbeda dengan pemaparan Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas, Ketua KSM Desa Cihampelas mengungkapkan bahwa pemberian bantuan RTLH setiap tahunnya mengurangi rumah tidak layak huni di masayarakat akan tetapi rumah masyarakat yang rusak juga bertambah lagi seiring dengan adanya pemberian bantuan. Ketua KSM Desa Cihampelas menambahkan bahwa terdapat beberapa rumah yang telah diberikan bantuan berada kondisi belum selesai sehingga diusulkan kembali sebagai penerima 90
bantuan oleh RW setempat. Ketua KSM Desa Cihampelas juga melihat bahwa pemberian bantuan yang telah berjalan selama ini (2008-2016) belum banyak membawa perubahan pada kondisi perumahan masyarakat Desa Cihampelas. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki RTLH serta adanya pertumbuhan jumlah RTLH di Desa Cihampelas setiap tahunnya. Dari uraian informan di atas, tercermin bahwa alternatif pemberian bantuan perbaikan RTLH hanya menyentuh pada perubahan kondisi fisik rumah dan tidak menyelesaikan faktor yang menumbuhkan masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. Menurut Kepala Seksi Perumahan Swadaya, dibutuhkan dukungan dari program lain dalam menyelesaikan sumber masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. Program RTLH ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada sinergitas dengan program lain baik dari satu dinas maupun program lintas dinas. Kepala Seksi Perumahan Swadaya menuturkan bahwa untuk menciptakan rumah yang layak huni dan menciptakan kesejahteraan keluarga di KBB, dibutuhkan sinergitas dengan program lain seperti dibidang infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dibidang sosial ekonomi dari Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dibidang kesehatan dari Dinas Kesehatan. Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas juga menuturkan hal yang sama bahwa dibutukan dukungan dari program lain seperti di bidang perekonomian, bidang sanitasi (fasilitas MCK), dan bantuan listrik bagi masyarakat kurang mampu. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di atas, terlihat bahwa dibutuhkan program yang sinergis baik dibidang fisik maupun non 91
fisik guna mewujudkan rumah masyarakat yang layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil observasi, studi pustaka, dan wawancara Penulis dengan para informan terkait aspek kecukupan di atas, terlihat bahwa pencapaian (efektivitas) program bantuan RTLH di Desa Cihampelas tahun 2016 belum dapat menyelesaikan masalah RTLH di Desa Cihampelas. Tidak semua kerusakan rumah masyarakat penerima bantuan dapat diperbaiki melalui program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, alternatif pemberian pada program bantuan perbaikan RTLH hanya sebatas menyentuh pada perubahan kondisi fisik rumah dan tidak menyelesaikan sumber masalah rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. 4.2.4 Perataan Dunn (2003) mengemukakan bahwa aspek perataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. Perataan dalam penelitian ini membahas tentang distribusi informasi program (sosialisasi program) dan distribusi program kepada kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. Terkait dengan distribusi informasi/sosialisasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat, Kepala Seksi Perumahan 92
Swadaya dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas mengungkapkan bahwa sosialisasi dilakukan dalam tiga tingkatan, yaitu sosialisasi di tingkat kabupaten, sosialisasi di tingkat kecamatan, dan sosialisasi di tingkat desa. Gambar 4. 5 Undangan Sosialisasi Bantuan Perbaikan RTLH Tingkat Kabupaten Tahun 2016 (Sumber: Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat) Gambar 4.5 menunjukan bahwa acara sosialisasi dan penyerahan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni tahun anggaran 2016 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 betempat di Ruang Serbaguna Yayasan Bina Siswa SMA Plus Cisarua. Sosialisasi tersebut mengundang seluruh pihak yang terlibat 93
dalam pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat. Pihak-pihak tersebut antara lain: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) KBB, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KBB, seluruh camat di wilayah KBB, serta para kepala desa dan ketua KSM. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Bupati Bandung Barat dan pihak ketiga/konsultan pendamping. Gambar 4. 6 Pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Perbaikan RTLH Tingkat Kabupaten Tahun 2016 (Sumber: Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat) Gambar 4.6 menunjukan jalannya sosialisi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Badung Barat tahun 2016 di SMA Plus Cisarua. Konsultan Pendamping Desa Cihampelas mengemukakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut berisikan penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan program, penyampaian peran dari para pelaksana program, dan penyampaian tujuan program bantuan perbaikan 94
RTLH di KBB. Konsultan Pendamping Desa Cihampelas menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi secara resmi dibuka oleh Bupati Bandung Barat dan secara simbolis menyerahkan bantuan perbaikan RTLH tahun anggaran 2016. Selanjutnya, terkait sosialisasi kecamatan yang dalam penelitian ini adalah Kecamatan Cihampelas (Desa Cihampelas yang merupakan lokus penelitian berada di Kecamatan Cihampelas), Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas mengemukakan bahwa pada tahun 2016 dilaksanakan sosialisasi bantuan RTLH di Kecamatan Cihampelas. Namun, ketika Penulis meminta dokumentasi terkait sosialisasi RTLH di Kecamatan Cihampelas tahun 2016, Kepala PSU Kecamatan Cihampelas dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas sama-sama tidak memiliki bukti baik berupa foto, arsip surat undangan, dan daftar hadir sosialisasi yang dapat menunjukan bahwa sosialisasi RTLH di Kecamatan Cihampelas dilaksanakan. Pada tahun 2016, penyampaian informasi/sosialisasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas dilakukan kepada masyarakat oleh Kepala Desa, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas dan Ketua KSM Desa Cihampelas. Namun, sosialisasi tersebut tidak dalam sebuah kegiatan sosialisasi yang formal. Ketika Penulis menanyakan tentang adanya sosialisasi kepada ketua RT 05 RW 06 Desa Cihampelas yang juga menerima bantuan RTLH pada tahun 2016 dan kepada masyarakat penerima bantuan (informan 9 dan 10), ketiga informan tersebut mengemukakan tidak ada sosialisasi program RTLH ke pada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Konsultan Pendamping dan Ketua KSM Desa Cihampelas menyatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat hanya 95
dilakukan ketika penyerahan uang kepada masyarakat. Pada saat penyerahan uang tanggal 9 Desember 2016, masyarakat penerima bantuan diberikan pengarahan oleh Kepala Desa Cihampelas terkait dengan pemanfaatan uang bahwa uang yang diterima masyarakat harus dibelikan bahan/material rumah dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang lain. Selain itu, Kepala Desa Cihampelas menuturkan bahwa kegiatan sosialisasi juga dilakukan pada saat pihak desa dan ketua KSM terjun ke lapangan untuk melihat realisasi perbaikan rumah tidak layak huni masyarakat. Selanjutnya, aspek perataan juga berkenaan dengan pendistribusian program terhadap kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015, sasaran program bantuan RTLH adalah masyarakat kurang mampu/miskin/jompo dengan kriteria yang dapat dilihat pada Bab I (halaman 4). Penentuan penerima bantuan perbaikan RTLH menurut Kepala Seksi Perumahan Swadaya berawal dari diberikannya kuota unit penerima bantuan kepada desa, dan selanjutnya desa diberikan kewenangan untuk menentukan siapa saja penerima bantuan sesuai dengan kuota yang diberikan, dan selanjutnya pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan memverifikasi usulan dari kepala desa tersebut. Menurut Kepala Seksi Perumahan Swadaya, pemilihan penerima bantuan ditentukan dari kondisi fisik rumah (rumah secara fisik tidak layak/rusak), secara ekonomi tidak mampu dan pertimbangan secara sosial seperti janda dan jompo. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perumahan 96
Swadaya, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas dan Ketua KSM Desa Cihamepelas juga mengemukakan bahwa banyak masyarakat Desa Cihampelas yang memiliki rumah tidak layak huni, dan prioritas penerima bantuan dilihat dari kondisi fisik rumah, pendapatan masyarakat dan secara sosial tua, jompo, dan memiliki kesanggupan untuk memperbaiki rumahnya. Bagan 4. 2 Tiga Pertimbangan dalam Menentukan Penerima Bantuan RTLH Kondisi Fisik Rumah Rusak/Tidak Layak Secara Ekonomi Tidak Mampu Secara Sosial Janda/Jompo dan Sanggup Memperbaiki Rumah Penerima Bantuan RTLH (Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2017) Bagan 4.2 merupakan temuan Penulis dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Perumahan Swadaya, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas dan Ketua KSM Desa Cihampelas. Ketiga informan tersebut mengemukakan bahwa pertimbangan pertama yang digunakan dalam menentukan penerima bantuan adalah kondisi fisik rumah. Secara fisik, rumah calon penerima bantuan dilihat dari tiga hal yang biasa disebut "aladin" yaitu atap, lantai, dan dinding rumah yang berada dalam kondisi rusak. Pertimbangan yang kedua adalah masyarakat calon penerima dilihat dari segi ekonominya seperti besaran penghasilan dan mata pencaharian masyarakat. 97
Selanjutnya, secara sosial penentuan penerima bantuan juga diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah tua/jompo, masyarakat dengan status janda, dan dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga penerima manfaat. Selain itu, calon penerima bantuan juga harus secara sosial memiliki kesanggupan untuk memperbaiki rumah. Ketua KSM Desa Cihampelas mengutarakan bahwa di Desa Cihampelas pernah terjadi ada penerima bantuan yang tidak sanggup untuk memperbaiki rumahnya. Hal tersebut tejadi pada tahun 2014 dimana ada salah seorang penerima bantuan yang mengembalikan uang bantuan kepada KSM dengan alasan tidak memiliki uang untuk menambah bantuan yang didapatnya dan tidak ada sanak saudara yang bisa membantu. KSM Desa Cihampelas kemudian menyalurkan uang tersebut kepada masyarakat yang sanggup untuk melakukan perbaikan rumah. Konsultan Pendamping Desa Cihampelas juga mengemukakan bahwa ketika calon penerima sanggup untuk membangun maka akan diberikan bantuan dan begitu pula sebaliknya jika ada calon penerima yang tidak sanggup maka akan dicari penerima lain yang sanggup. Dari apa yang disampaikan oleh ketiga informan di atas, terlihat adanya masalah terkait distribusi program kepada kelompok sasaran program RTLH. Program ini memiliki sasaran masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni, akan tetapi fenomena di Desa Cihampelas menunjukan bahwa apabila masyarakat tidak sanggup memperbaiki rumah dalam artian tidak mampu dalam segi ekonomi (tidak ada dana tambahan dan tidak ada sanak saudara) maka masyarakat tersebut tidak menjadi prioritas penerima bantuan program walaupun rumahnya dalam kondisi yang tidak layak huni. 98
Terkait dengan aspek perataan, Dunn (2003) juga mengemukakan bahwa perataan, keadilan, dan kewajaran kental pula nuansa politis yang dalam hal ini pemilihan penerima bantuan bantuan RTLH juga dipengaruhi aspek politik. Ketua KSM Desa Cihampelas menuturkan bahwa pemilihan penerima bantuan RTLH di Desa Cihampelas semuanya di serahkan kepada masing-masing RT, RW dan kepala dusun yang ada di Desa Cihampelas. Ketua KSM dan Kepala Desa hanya menentukan kuota penerima bantuan per RW dan kemudian memverifikasi usulan dari para RW. Dari hal tersebut terlihat bahwa pemerataan penerima bantuan pada setiap RW yang ada di Desa Cihampelas telah dilakukan. Namun, Bendahara KSM Desa Cihampelas dan Ketua RT 06 menyatakan bahwa karena program ini memberikan bantuan uang kepada masyarakat, maka timbul pula rasa sensitif dan kecemburuan sosial di masyarakat Desa Cihampelas. Ketua RT 06 yang juga sebagai bantuan RTLH 2016 mengemukakan bahwa beliau mendapatkan kritik dari masyarakat mengenai mengapa Pak RT mendapat bantuan lagi padahal disisi lain masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan RTLH. Ketua RT 06 juga menambahkan bahwa memang betul sebelumnya beliau pernah mendapatkan bantuan RTLH dan tahun 2016 yang lalu merupakan kedua kalinya beliau mendapatkan bantuan. Masih terkait dengan kecemburuan sosial di masyarakat, pada tahun 2016 terjadi pula perubahan jumlah penerima bantuan dari 63 unit menjadi 53 unit. Ketua KSM Desa Cihampelas dan Bendahara KSM Desa Cihampelas mengungkapkan bahwa pada tahap persiapan program, Desa Cihampelas diberikan informasi mendapat bantuan sebanyak 63 unit dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB 99
dan diinstruksikan mendata siapa saja yang layak mendapat bantuan sesuai kuota yang diberikan. Setelah 63 unit penerima bantuan didata dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cihampelas, ternyata kuota yang diberikan untuk Desa Cihampelas berkurang menjadi 53 unit rumah. Ketua KSM Deca Cihampelas ngemukakan bahwa perubahan itu terjadi tiba-tiba bahkan pada awal ada perubahan kuota penerima bantuan RTLH menjadi 53, sempat terjadi perbedaan pendapat antara Ketua KSM Desa Cihampelas dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas. Ketua KSM Desa Cihampelas mengemukakan bahwa pada awalnya Konsultan Pendamping tetap mengatakan kuota Desa Cihampelas adalah sebanyak 63 unit hingga pada akhirnya Konsultan Pendamping mengetahui perubahan tersebut. Adanya perubahan kuota penerima bantuan perbaikan RTLH di Desa Cihampelas membuat KSM Desa Cihampelas harus melakukan seleksi kembali dan mencoret 10 orang calon penerima bantuan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Kepala Desa Cihampelas. Bendahara KSM Desa Cihampelas mengemukakan bahwa adanya perubahan jumlah penerima bantuan di Desa Cihampelas sempat membuat pengurus KSM dan Kepala Desa Cihampelas merasa kebingungan dalam melakukan seleksi kembali terlebih dengan kondisi 63 masyarakat penerima bantuan telah ditandatangi oleh kepala desa. Pada akhirnya, Pengurus KSM Desa Cihampelas harus mendatangi dan memberikan penjelasan kepada 10 orang yang namanya dicoret sebagai penerima bantuan RTLH tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ketua dan Bendahara KSM Desa Cihampelas di atas, terlihat bahwa kecemburuan sosial di masyarakat desa Cihampelas juga dipicu oleh 100
101 adanya perubahan kuota penerimaan bantuan untuk Desa Cihampelas di tahun 2016. Berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara Penulis dengan para informan mengenai aspek perataan di atas, terlihat bahwa kurangnya distribusi informasi/sosialisasi program kepada masyarakat penerima bantuan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. Sosialisasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas hanya dilakukan pada saat penyaluran uang kepada masyarakat penerima bantuan. Selain itu, terdapat pula ketidakmerataan distribusi program kepada kelompok sasaran yang kemudian memicu timbulnya kecemburuan sosial dalam masyarakat Desa Cihampelas terkait program bantuan ini. 4.2.5 Responsivitas Menurut Dunn (2003), responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat. Pada penelitian ini, aspek responsivitas yang dibahas adalah mengenai seberapa jauh program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat di Desa Cihampelas. Seperti yang telah Penulis kemukakan sebelumnya bahwa pada dasarnya program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat ditujukan untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Dalam hal ini, aspek responsivitas diperlukan untuk melihat apakah
program bantuan perbaikan RTLH yang telah berjalan di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487- DCKTR/2016, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat adalah sebesar Rp 5.000.000/unit rumah tidak layak huni. Seperti yang telah penulis paparkan pada aspek efektivitas, bahwa pada awalnya program bantuan RTLH memberikan bantuan sebesar Rp 3.500.000/unit dan baru sejak tahun 2015 nilai bantuannya berubah menjadi Rp 5.000.000/unit rumah. Kepala Seksi Perumahan Swadaya mengungkapkan bahwa pemberian bantuan sebesar Rp 5.000.000 didasarkan pada perhitungan bahan/material bangunan dan upah kerja. Namun, Kepala Seksi Perumahan Swadaya juga menambahkan bahwa perhitungan tersebut merupakan perhitungan yang dilakukan pada empat tahun yang lalu. Selain itu, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan bahwa pemberian bantuan sosial untuk rumah tidak layak huni sebesar Rp 5.000.000 didasarkan pada pertimbangan pemerataan dana bantuan sosial yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat. Bendahara Pengeluaran PPKD menambahkan bahwa dana bantuan sosial yang dikelola juga harus disalurkan secara merata kepada semua bidang, seperti untuk kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Pada aspek perataan yang Penulis paparkan sebelumnya, terlihat bahwa terdapat kecemburuan sosial didalam distribusi program kepada masyarakat Desa Cihampelas. Namun secara keseluruhan, pemberian dana bantuan sosial untuk 102
rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat mendapat respon positif dari para penerima bantuan. Hampir semua informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Perumahan Swadaya, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas, Ketua dan Bendahara KSM Desa Cihampelas, Ketua RT 06 Desa Cihampelas, dan masyarakat penerima bantuan menyatakan bahwa masyarakat merasa bersyukur dan berterima kasih dengan adanya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini. Berdasarkan pemaparan dari para informan tersebut, terlihat bahwa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni telah membantu masyarakat dalam mewujudkan rumah yang lebih layak huni. Perlu diketahui pula bahwa selain program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terdapat pula program bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) yang anggarannya bantuan berasal dari pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada dasarnya kedua program bantuan tersebut sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Perumahan Swadaya, Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas, dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas, diketahui bahwa program BSPS dari pemerintah pusat memberikan dana bantuan yang lebih besar dari bantuan RTLH kabupaten. BSPS memberikan bantuan untuk kategori rusak ringan sebesar Rp 7.500.000/unit rumah, kategori rusak sedang sebesar Rp 10.000.000/unit rumah, rusak berat sebesar Rp 15.000.000/unit rumah dan bantuan pembangunan baru sebesar Rp 30.000.000/unit rumah. 103
Terkait dengan besaran bantuan yang diberikan melalui program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas, Ketua dan Bendahara KSM, Ketua RT 06, serta masyarakat penerima bantuan mengemukakan bahwa bantuan kepada masyarakat sebesar Rp 5.000.000 dirasa kurang karena adanya kenaikan pada harga barang/material rumah. Sehingga seperti yang dikemukakan penerima bantuan di Desa Cihampelas (Informan 9 dan Informan 10) bahwa masih ada kerusakan rumah yang belum dapat diperbaiki dengan bantuan RTLH. Terlalu kecilnya bantuan sebesar Rp 5.000.000 ini juga sebenarnya telah disadari baik oleh Kepala Seksi Perumahan Swadaya maupun Bendahara Pengeluaran PPKD. Selain itu, Ketua KSM Desa Cihampelas, Ketua RT 06, dan masyarakat penerima bantuan juga berharap agar dana bantuan dalam program bantuan perbaikan RTLH di KBB dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp 10.000.000. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan di atas, tercermin bahwa masyarakat membutuhkan dana yang bantuan yang lebih besar dan kebutuhan masyarakat tersebut belum terpenuhi melalui program bantuan RTLH ini. Berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara Penulis dengan para informan mengenai aspek responsivitas di atas, terlihat bahwa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni mendapat respon positif dari masyarakat Desa Cihampelas. Namun, dana stimulan sebesar Rp 5.000.000 yang diberikan kepada masyarakat dirasa kurang karena adanya kenaikan harga barang/material rumah. Masyarakat penerima bantuan RTLH di Desa Cihampelas membutuhkan dana stimulasi yang lebih besar guna mewujudkan rumah yang layak huni. 104
4.2.6 Ketepatan Dunn (2003) mengemukakan bahwa aspek ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Pada penelitian ini, aspek ketepatan mencakup ketepatan waktu dan ketepatan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. Terkait dengan waktu pelaksanaan program bantuan perbaikan RTLH di Kabupaten Bandung Barat, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas menuturkan bahwa pelaksaaan program pada umunya dilaksanakan selama 4 bulan. Berikut adalah rencana kerja kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu yang dibuat oleh pihak konsultan pendamping. Tabel 4. 6 Rencana Kerja Pendampingan RTLH KBB Tahun 2016 No. Kegiatan I Agustus III II IV I September II III IV I Oktober III II IV I November II III 1 2 3 4 5 6 7 Sosialisasi Tingkat Kabupaten Koordinasi Desa & KSM Identifikasi Calon Pemanfaat Penyiapan Proposal Pengajuan Proposal Pencairan Realisasi Fisik (Perbaikan) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 105 IV
8 Monitoring Penyusunan LPJ Pemasukan LPJ ke dinas 9 10 √ √ √ √ √ √ (Sumber: Konsultan Pendamping Desa Cihampelas setelah diolah Penulis, 2017) 11 Evaluasi Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa pelaksanaan program bantuan RTLH di Kabupaten Bandung Barat direncanakan mulai pada bulan Agustus 2016 dan selesai pada akhir bulan November 2016. Namun, berdasarkan studi pustaka yang Penulis lakukan, realisasi pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Bandung Barat khususnya di Desa Cihampelas adalah sebagai berikut: Tabel 4. 7 Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan RTLH di KBB Tahun 2016 No. 1 2 Rembug warga Kegiatan Sosialisasi tingkat kabupaten Waktu 1 Agustus 2016 3 Oktober 2016 3 4 5 6 7 Pembentukan KSM Desa Cihampelas melalui Keputusan Kepala Desa Cihampelas Pengajuan Proposal Desa Cihampelas kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB Permohonan belanja bantuan sosial kepada masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni di KBB dari DCKTR kepada Bupati Bandung Barat Penetapan belanja bantuan sosial kepada masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni di KBB melalui Keputusan Bupati KBB Pencairan dana bantuan kepada masyarakat di Desa Cihampelas 3 Oktober 2016 10 Oktober 2016 19 Oktober 2016 24 Oktober 2016 9 Desember 2016 (Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Sumber, 2017) Tabel 4.7 merupakan hasil olahan penulis dari berberapa referensi yaitu: surat undangan sosialisasi RTLH tingkat kabupaten tahun 2016 dari DCKTR KBB, Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016, Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa 106 √
Cihampelas tahun 2016. Tabel 4.7 secara umum menunjukan realisasi program bantuan RTLH di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016. Jika dilakukan perbandingan antara rencana program pada tabel 4.6 dengan realisiasi program pada tabel 4.7, terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara waktu dalam perencanaan dan realisasi program di lapangan. Berdasarkan dua tabel tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosialisasi bantuan RTLH tingkat kabupaten telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya yaitu pada minggu pertama bulan Agustus 2016. Keterlambatan dalam pelaksanaan program mulai terlihat pada kegiatan pengajuan proposal yang direncanakan dapat terlaksana di minggu ketiga sampai minggu keempat bulan September 2016, namun pengajuan proposal Desa Cihampelas pada realitanya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus 2016 tepatnya tanggal 10 Oktober 2016. Selanjutnya, kegiatan pencairan dana kepada masyarakat yang pada awalnya direncanakan pada minggu keempat bulan September 2016 hingga minggu pertama di bulan Oktober 2016, pada realitanya pencairan dana di Desa Cihampelas berlangsung pada tanggal 9 Desember 2016. Hal tersebut pun kemudian menyebabkan kegiatan perbaikan fisik rumah dan kegiatan-kegiatan selanjutnya mengalami keterlambatan dari waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Terkait dengan adanya keterlambatan waktu dalam pelaksanaan program, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas mengemukakan bahwa target waktu pelaksanaan selama empat bulan telah dipertimbangkan oleh pihak konsultan dan pihak Dinas Cipta Karta dan Tata Ruang KBB, tetapi dalam realisasinya memang terdapat beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah menyangkut birokrasi 107
108 seperti ketika mengumpulkan KTP untuk proposal kadang-kadang calon penerima bantuan tidak ada di rumah, KTPnya hilang dan sebagainya. Selain itu, ketika ada satu desa yang telat/tidak lengkap dalam mengajukan proposal maka program ini pun tidak akan bisa berjalan. Hal tersebut dikarenakan pencairan dana bantuan baru dapat dilakukan ketika proposal dari seluruh desa yang mengajukan telah lengkap. Selanjutnya, Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas mengungkapkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan program RTLH adalah terkait adanya kepercayaan lokal di masyarakat seperti ada hitungan bulan/ larangan bulan dalam membangun/memperbaiki rumah sehingga pelaksanaan program menghabiskan waktu yang lebih lama. Masih terkait dengan waktu pekasanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas dan Ketua KSM Desa Cihampelas menuturkan pendapatnya agar pelaksanaan program ini bisa dilaksanakan lebih awal terutama dalam percairan dana bantuan yang biasanya jatuh di akhir tahun. Ketika pencairan di akhir tahun contohnya di bulan Desember, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas menyebutkan pelaksanaan/realisasi perbaikan fisik rumah masyarakat juga biasanya terhambat oleh faktor cuaca dikarenakan pada akhir tahun merupakan musim penghujan. Selain itu, Ketua KSM Desa Cihampelas mengungkapkan bahwa pencairan dana bantuan pada 9 Desember 2016 membuat pekerjaan perbaikan rumah di Desa Cihampelas dilaksanakan secara terburu-buru dikarenakan LPJ program pun sudah harus selesai di akhir bulan Desember 2016.
Selanjutnya, aspek ketepatan dalam penelitian ini juga menyoroti tentang ketepatan program dalam menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. Secara keseluruhan, pemberian bantaun perbaikan rumah tidak layak huni telah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dalam database awal rumah tidak layak huni Kabupaten Bandung Barat tahun 2008. Penggurangan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat ditunjukan pada diagram berikut: Diagram 4. 1 Jumah Rumah Tidak Layak Huni dan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2016 30000 28400 27888 26497 25000 24625 23190 h a m u R t i n U h a m u J l 20000 15000 10000 16644 12912 10805 9834 7808 5000 0 512 0 1291 100 1722 150 735 700 2334 4212 2072 1660 1601 506 971 0 2026 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tahun RTLH Bantuan RTLH BSPS Keterangan : - RTLH - BSPS : Rumah Tidak Layak Huni (Pemerintah Kabupaten) : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Pemerintah Pusat) (Sumber: Bidang Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB setelah diolah Penulis, 2017) Dapat dilihat pada diagram 4.1 bahwa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang telah berjalan sejak tahun 2008 telah mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat. Pengurangan jumlah rumah 109
tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya dipengaruhi oleh program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dari pemerintah kabupaten, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya bantuan dari pusat melalui program bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS). Pada tahun 2008 terdapat sebanyak 28.400 rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat. Adanya bantuan perbaikan RTLH kabupaten sebanyak 13.264 unit dan bantuan program BSPS provinsi sebanyak 7.328 unit rumah dalam kurun waktu sembilan tahun (2008-2016) membuat rumah tidak layak huni di KBB berkurang menjadi 7.808 unit di akhir tahun 2016/awal tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas, bahwa program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat telah mengurangi jumlah RTLH di KBB secara angka. Hal tersebut dikarenakan data yang digunakan pada program RTLH merupakan data awal tahun 2008 yang selanjutnya diperbaharui dengan cara mengurangi jumlah RTLH pada data awal dengan jumlah penerima RTLH bantuan setiap tahunnya. Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas menyebutkan bahwa sejak tahun 2008-2016 data yang digunakan sebagai acuan program RTLH merupakan hasil pendataan tahun 2008 dan tidak dilakukan pembaharuan data jumlah rumah tidak layak huni di KBB selama tahun 2008-2016. Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas menambahkan bahwa pada pendataan kembali jumlah RTLH di KBB baru mulai dilakukan pada tahun 2016. 110
Dari pernyataan Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Konsultan Pendamping Desa Cihampelas di atas, terlihat bahwa sejauh ini pencapai program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di KBB mengarah pada pencapaian dari segi angka bukan dari segi realita di lapangan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya data jumlah rumah tidak layak huni merupakan data yang fleksibel yang bisa berubah dalam waktu dua atau tiga tahun. Konsultan Pendamping Desa Cihampelas mengemukakan bahwa sesungguhnya jumlah rumah tidak layak huni di masyarakat bersifat dinamis, jumlah RTLH di KBB tidak bisa tetap sesuai dengan hasil pendataan di tahun 2008. Selain itu, seperti yang telah Penulis sebutkan pada aspek kecukupan, Ketua KSM Desa Cihampelas mengungkapkan bahwa pemberian bantuan RTLH setiap tahunnya mengurangi rumah tidak layak huni di masayarakat akan tetapi rumah masyarakat yang rusak juga bertambah lagi seiring dengan adanya pemberian bantuan. Secara keseluruhan program bantuan RTLH ini dianggap sangat membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Seperti yang telah dipaparkan pada aspek responsivitas bahwa masyarakat penerima bantuan di Desa Cihampelas merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Kepala Seksi PSU Kecamatan Cihampelas, Konsultan Pendamping Desa Cihampelas, Kepala Desa Cihampelas, Ketua dan Bendahara KSM Desa Cihampelas mengungkapkan bahwa program bantuan RTLH ini sudah tepat membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas. Selain itu, Ketua dan Bendahara KSM Desa Cihampelas serta masyarakat penerima bantuan di Desa Cihampelas juga menuturkan bahwa program bantuan RTLH di Kabupaten Bandung Barat agar terus 111 juga telah
dilaksanakan kedepannya karena program ini sangat membantu masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan di atas, terlihat bahwa program bantuan perbaikan RTLH telah membantu masyarakat dalam memperbaiki rumahnya dan keberadaan program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Cihampelas. Berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara Penulis dengan para informan mengenai aspek ketepatan di atas, terlihat bahwa terjadi keterlambatan pada pencairan dana bantuan kepada masyarakat penerima bantuan. Dana yang cair di akhir tahun menyebabkan terburu-burunya kegiatan perbaikan rumah dan terhambatnya perbaikan rumah akibat musim penghujan. Selain itu, pencapaian program perbaikan rumah tidak layak huni hanya berupa pencapaian dari segi angka bukan dari segi realita di lapangan. Hal tersebut disebabkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bertumpu pada hasil pendataan tahun 2008 dan tidak adanya pendataan jumlah rumah tidak layak huni selama tahun 2008-2016. Namun jika dilihat dari segi manfaatnya, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat membantu masyarakat kurang mampu dalam mewujudkan rumah yang layak huni. 112
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 tidak menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat. Pada aspek efektivitas, pencapaian program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas belum memenuhi tujuan program dan terjadi penyimpangan tujuan program yang dicapai dari menciptakan rumah yang layak huni menjadi menumbuhkan swadaya masyarakat. Selain itu, pada aspek efisiensi, terdapat kekurangan sumber daya manusia pada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat dan tidak tersalurkannya biaya operasional untuk kelompok swadaya masyarakat (KSM). Dalam aspek kecukupan, pencapaian program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni belum menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni masyarakat dan alternatif pemberian bantuan belum menyelesaikan sumber masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. Sedangkan dalam aspek perataan program, kurang adanya sosialisasi program kepada masyarakat penerima bantuan rumah tidak layak huni, dan tidak meratanya distribusi program kepada kelompok sasaran. Terkait responsivitas program, masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung 113
114 Barat, namun besaran bantuan stimulan yang diberikan pada program ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Sedangkan pada aspek ketepatan, realisasi program bantuan perbaikan perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Cihampelas tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya dan pencapaian hasil program hanya berupa pencapaian dari segi angka bukan dari segi realita di lapangan. Namun dilihat dari manfaatnya, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. 5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, Penulis bermaksud menyampaikan beberapa saran untuk meningkatkan kinerja program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Adapun saran yang dapat Penulis berikan antara lain: 1. Perlu adanya revisi terhadap program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung Barat. 2. Ada baiknya diadakan bimbingan teknis (bimtek) kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM). Bimbingan teknis diperlukan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan KSM sehingga pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di masyarakat dapat sesuai dengan tujuan program. 3. Sebaiknya dilakukan penambahan sumber daya pelaksana pada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat
dan adanya pemberian dana untuk kegiatan operasional kelompok swadaya masyarakat (KSM). 4. Ada baiknya dilakukan sinkronisasi antara program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program lain yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat membutuhkan sinergitas dengan program lain seperti program dibidang infrastruktur, kesehatan, sosial dan ekonomi guna menyelesaikan sumber masalah rumah tidak layak huni di masyarakat. 5. Sosialisasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada penerima bantuan perlu ditingkatkan. Perlu adanya spesifikasi terkait indikator sasaran dan indikator rumah tidak layak huni penerima bantuan di Kabupaten Bandung Barat dan perlu adanya peningkatan pengawasan dalam verifikasi penerima bantuan agar distribusi program dapat merata kepada kelompok sasaran. 6. Besaran dana bantuan kepada masyarakat kurang mampu pada program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat sebaiknya ditingkatkan menjadi sebesar Rp 10.000.000. 7. Pendataan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat sebaiknya dilakukan secara berkala. Selain itu, sebaiknya dilakukan juga sinkronisasi data antara berbagai program bantuan terkait perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat, seperti program BSPS dan program bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa 115
(ADD). Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian program sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. 116
DAFTAR PUSTAKA Buku Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung. Bungin, M. Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dunn, William N. 2005. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Nugroho, Riant. 2009. Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Parsons, Wayne. 2005. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing. Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara. Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung. Thoha, Miftah. 1984. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: CV Rajawali. Penelitian Jannah, Nidaul. 2014. Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Depok. Tesis. Depok: Universitas Indonesia. Nugraha, Adi Fajar. 2014. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Skripsi. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 117
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep. 487-DCKTR/2016 tentang Penetapan Bantuan Sosial kepada Masyarakat untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Nomor: 800.05/3512/DCKTR tentang Pembentukan Tim Teknis/Tim Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. Dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. 2016. Statistik Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016. Desa Cihampelas. 2016. Profil Desa Cihampelas 2016. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. 2011. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012-2016. 118
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. 2015. Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015. Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Cihampelas. 2016. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cihampelas Tahun Anggaran 2016. Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Cihampelas. 2016. Proposal Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Cihampelas Tahun Anggaran 2016. Konsultan Pendamping Program Bantuan RTLH Kabupaten Bandung Barat. 2017. Laporan Akhir Pekerjaan Konsultansi Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016. 119
LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA Berikut ini adalah pedoman wawancara yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Adapun informan-informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Informan 1 : Kepala Seksi Perumahan Swadaya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Informan 2 : Bendahara Pengeluaran PPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bandung Barat Daerah Kabupaten Bandung Barat Informan 3 : Kepala Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kecamatan Cihampelas Informan 4 : Konsultan Pendamping Desa Cihampelas Informan 5 : Kepala Desa Cihampelas Informan 6 : Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Cihampelas Informan 7 : Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Cihampelas Informan 8 : Tokoh Masyarakat Desa Cihampelas Informan 9-10 : Masyarakat Penerima Bantuan/Manfaat
No. Aspek-Aspek Penelitian Efektivitas 1 2 3 4 5 6 Apa yang melatarbelakangi adanya program bantuan perbaikan RTLH di KBB? program apa Seperti bantuan perbaikan RTLH di KBB? Berdasarkan tujuan program bantuan perbaikan RTLH untuk yaitu mewujudkan rumah yang layak huni di lingkungan KBB dapat sehingga terwujudnya keluarga yang sejahtera, bagaimana Dinas dan Perumahan Permukiman KBB menilai tujuan telah tersebut tercapai? Apa indikator keberhasilan programnya? Bagaimana hasil evaluasi yang telah dilakukan pada program bantuan perbaikan RTLH? Setiap tahunnya DPPKAD KBB menerima laporan pelaksanaan program dari dan Dinas Perumahan Permukiman KBB, bagaimana evaluasi yang telah pada dilakukan program bantuan RTLH? Bagaimana evaluasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman KBB terhadap program bantuan perbaikan RTLH? Bagaimana sasaran/target program? kriteria apa Seperti penerima bantuan dan apa pencapaian 7 Informan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14 saja indikator RTLH yang digunakan dalam mentukan penerima bantuan? Apakah pelaksanaan program bantuan perbaikan RTLH telah sesuai dengan waktu yang telah dietapkan sebelumnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan perbaikan rumah? Apa yang menjadi kendala dalam pelaksananaan program bantuan RTLH? swadaya Terkait bagaimana masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman KBB menilai swadaya tingkat masyarakat? Berapa dibutuhkan memperbaiki rumah? Apakah ada pendataan dari Dinas Perumahan dan Permukiman atau dari Desa biaya besaran tentang swadaya dalam perbaikan rumah? biaya yang untuk Efisiensi Bagaimana tanggapan anda mengenai SDM pelaksana program bantuan perbaikan RTLH di Dinas Perumahan dan Permukiman KBB? Apakah jumlah SDM sudah dalam mencukupi menjalankan program bantuan perbaikan RTLH? Bagaimana koordinasi yang dibangun antara setiap pelaksana program, mulai dari dinas, pihak ketiga, kecamatan, desa dan KSM?
15 16 17 18 19 20 Apakah dengan baik? cukupkah biaya Sudah operasional program bantuan RTLH mendukung jalannya pelaksanaan dan evaluasi program? Apakah besaran bantuan diberikan yang mampu menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni masyarakat? Atas pertimbangan apa program bantuan perbaikan RTLH memberikan bantuan sebesar lima juta rupiah per unit rumah tidak layak huni? sudah berjalan telah Kecukupan dari tujuan Dilihat program, apakah tujuan yang telah dicapai sudah dirasa cukup mengatasi atau kebutuhan, yang kesempatan adanya menumbuhkan masalah di masyarakat? Bagaimana penilaian Anda terhadap program bantuan perbaikan RTLH? Apakah hasil pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki RTLH di telah Desa Cihampelas sesuai dengan hasil yang diharapkan dari program bantuan RTLH? Apakah telah masyarakat menerima bantuan di tahun selanjutnya masih menerima berpotensi nilai, RTLH yang
bantuan program RTLH kembali? 21 22 23 24 25 26 27 Perataan Menurut pendapat anda, apakah program bantuan perbaikan RTLH telah tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat? bila tidak mengapa hal itu terjadi? Apakah ada sosialiasasi mengenai program bantuan RTLH kepada masyarakat? Jika apa sosialisasinya dan kapan sosialisasi itu dilaksanakan? Apakah program bantuan terlaksana RTLH kepada secara merata kelompok sasaran program? mekanisme Bagaimana penentuan jumlah penerima bantuan dalam suatu desa? Apakah pemantauan oleh Dinas Perumahan dan dilakukan Permukiman rumah kepada bantuan penerima perbaikan RTLH? Apakah ada pegawai dari dan Dinas Perumahan Permukiman KBB yang datang untuk memeriksa pembangunan rumah Anda? Bagaimana kegiatan pembaharuan data base RTLH di KBB? Siapa Apakah pelaksananya? dilakukan setiap tahunnya? Responsivitas ada seperti telah setiap 28 Bagaimana masyarakat tanggapan terhadap
program bantuan perbaikan Apakah RTLH? memuaskan atau tidak? dan apa alasannya? tanggapan Bagaimana Anda mengenai program bantuan perbaikan RTLH? Apakah memuaskan atau tidak? Dan apa alasannya? Apakah masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan program perbaikan RTLH? Apakah Anda ikut terlibat dalam perencanaan program perbaikan RTLH di Desa Cihampelas? Apakah ada keluhan dari masyarakat pada program bantuan RTLH ini? 33 Apa saran Anda untuk program bantuan RTLH? Ketepatan Apakah program bantuan sudah perbaikan RTLH tepat dilihat dari segi waktu, besaran bantuan, dan mekanisme program yang telah dilaksanakan? Apakah program bantuan RTLH dinilai tepat dalam menjawab permasalahan dibidang perumahan dan permukiman yang ada di masyarakat? Menurut pendapat Anda, apakah diperlukan alternatif kebijakan untuk mendukung program ini? 37 Apa saran Anda untuk program bantuan RTLH? 29 30 31 32 34 35 36
LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 1 Nama : Ir. Oke Rakhmat Sangaji, MM Jabatan : Kepala Seksi Perumahan Swadaya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Hari/Tanggal Wawancara : Senin/29 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P : Apa yang melatarbelakangi adanya program bantuan perbaikan RTLH di KBB? I : Diamanahkan dari Undang-Undang Dasar yah, dan juga dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan permukiman. P I : Nah seperti apa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni? : Programnya adalah bantuannya berupa keuangan ya, langsung diterima oleh ketua kelompoknya, kita bentuk kelompok di sana ada kelompok swadaya masyarakat, KSM. Nah nanti diterima oleh ketua KSMnya dan dikerjakan oleh kelompok tersebut gitu ya, dikoordinir oleh ketua KSM. P : Berdasarkan tujuan program bantuan perbaikan RTLH yaitu untuk mewujudkan rumah yang layak huni di lingkungan KBB sehingga dapat terwujudnya keluarga yang sejahtera, bagaimana Dinas Perumahan dan Permukiman KBB menilai tujuan tersebut telah tercapai? Apa indikator keberhasilan programnya? I : Pencapaiannya kalo diliat dari angka dan di daerah artinya di tanpa di lokasi itu ada pencatat pencapaiannya. Pertama dari mengurangi data rumah tidak layak huni yang dari sekian jadi sekian. Kedua adalah swadaya, dipancing untuk nilai swadayanya dan kegotongroyongannya. Rata-rata mungkin sekitar 35 persen lah nilai swadayanya. Rumah tersebut jadi sehat yang tadinya tidak ada jendela jadi ada jendela gitu ya. Terus dari fisiknya yang tadinya rusak, kotor, dan sebagainya sekarang jadi jadi bersih, rapih. Secara sosial meningkatkan strata gitu lah menurut dia kan rumah saya bagus nih kan gitu, sama dengan yang lainnya. P I : Seperti apa indikator penerima bantuan Pak? : Indikatornya dari segi kesehatan, satu dia harus menerima cahaya, gitu, sepuluh persen dari ruangan dan harus mempunyai ventilasi. Kedua secara fisik kita menentukan rumah tidak layak huni itu ada tiga, yaitu aladin atap,
P I P I P I P I P I P I P I P I P lantai, dan dindingnya dalam kondisi rusak. Yang ketiga terutama adalah rumah tersebut adalah milik di tanah sendiri. Ga boleh di tanah orang lain, ngontrak gitu, atau apa lagi di rumah di tanah negara. : Iya Pak, misalkan dari orang tuanya hanya ini Pak hanya ditunjuk ini untuk A untuk B tapi belum dibuat sertifkikatnya? : Engga apa-apa, asal ada surat dari kepala desa. : Pak yang menentukan nanti jumlah satu desa dapet berapa itu dari Disrumkim apa dari DPPKAD Pak? : Dari...kita, iya dari kita usulnya eee... mengenai kan ee.. siapa-siapanya lah gitu ya, artinya CPCL calon penerima dan calon lokasinya, jumlahnya gitu. : Pak, apakah ada keterlambatan pelaksanaannya? : Sesuai, sesuai.. : Pak, apa yang menjadi kendala dalam program RTLH ini Pak? : Kendalanya adalah pertama karena yang kita perbaiki adalah rumah orang per orang ya, orang tersebut yang jadi kendala. Pertama ada yang tidak mampu semacam janda tua, atau orang tua yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu yang menjadi kendala sehingga perlu dibantu oleh masyarakat sekitanya. Kedua masih ada budaya juga bahwa membangun itu jangan di bulan hapit misalnya begitu. Nah budaya-budaya itu sehingga kan kita perlu waktu untuk itu gitu. Ketiga kegotong royongannya gitu ya, simpati satu desa dengan desa lainnya suka beda-beda. : Indikator penerima bantuan itu ada secara tertulisnya engga Pak? : Engga juga, karena kita punya data. Makanya pada waktu konsultan pendampingan sudah ada, mereka salah satunya harus mengevaluasi akhir dari data yang diajukan gitu. : Berarti pembaharuan data base pertama kali 2008 Pak ya? Dan apakah pembaharuannya seiap tahun Pak? : 2008 ada sekitar 25.400, ya dasarnya dari sana lah. Engga setiap tahun, yang terakhir kemarin, enam belas. : Terkait swadaya masyarakat Pak, bagaimana dinas perumahan permukiman menilai swadayanya Pak? Apakah di didata? : Penilaiannya konsultan pendampingan, dia membuat membuat laporan bahwa nilai swadayanya tapi lebih kepada ya secara keseluruhan lah gitu. : Apakah sumber daya manusia di dinas sudah mencukupi Pak dalam menjalankan program ini? : Wah kurang sekali. Memang kita ada 15 orang di bidang perumahan termasuk kepalanya gitu ya. 1 kepala bidang, 3 kepala seksi berarti..sisanya adalah 11 staf kan gitu. Nah dari staf sendiri juga itu yang PNS itu hanya tiga barang kali gitu. Jadi sisanya non PNS ya, honorer. : Pak kalo tim teknis itu Pak, di luar jumlah yang tadi Pak?
I P I P I P I P I P I P I P I P I P : Iya, tim teknis itu.. selain dari bidang perumahan juga kita melibatkan dari bidang-bidang lain sehingga jumlahnya nanti ada sekitar 10 orang lah. : Bagaimana koordinasi dibangun pada pelaksanaan program ini Pak? : Kita lakukan monitoring evaluasi berkala lah gitu, berkala. Pertama dengan konsultan, nanti waktu pelaksanaan kita sudah mulai dilibatkan desa maupun kecamatan. : Untuk operasinal, untuk menjalankan programnya Pak? Untuk sosialisasi, misalkan anggaran untuk sosisalisasinya apakah ada Pak? : ada anggaran, anggaran sosialisasi di dinas perumahan permukiman. : Terkait dengan biaya kemaren Pak, itu yang kemaren apa sudah mencukupi Pak besaran biaya operasionalnya? : Operasional? Ya.. cukup lah. : Pak, pemberian bantuan lima juta itu atas pertimbangan apa itu Pak? : Pertimbangan dari harga bahan bangunan dan upahnya ya. Tapi itu berdasarkan penilaian empat tahun yang lalu. Kita sudah tidak layak lagi nilai segitu. Kita sedang ajukan sekitar tujuh setngah sampai sepuluh juta per unit karena provinsi bantuannya sepuluh juta terus dari pusat lima belas juta untuk rusak berat, kan ada rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. : Nah Pak kalo ditanya tentang ini Pak penyebab rumah tidak layak huni di masyarakat apa itu Pak? : Faktor ekonomi, jangankan untuk rumah, untuk makan saja udah sulit katanya gitu. Salah satunya itu faktor lokasi bencana bisa. : Masyarakat yang menerima di tahun ini di tahun depannya bisa dapat Pak, misalnya dua tahun kedepannya, tiga tahun kedepannya? : Engga engga bisa. Mungkin lima tahun sih bisa dapat lagi, karena ya tadi faktor ekonomi kalo dia memang ekonominya lemah banget terus memang rumahnya tidak ada apa namanya pemeliharaan ya pasti tidak layak lagi gitu setelah lima tahun atau tiga tahun. : Sosialisasi program yang dilakukan tahun 2016 kemarin seperti apa? : Kita ada sosialisasi tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Kalo tingkat desa, kita lebih kepada ya kunjungan lah, kunjungan ke desa- desa, beberapa desa tidak bisa semua desa bisa semua desa memang ya. Ya nanti pada waktu di kecamatan paling kita bisa informasikan melalui kunjungan dines, kunjungan kerja kita, ke semua desa yang mendapatkan. Lalu..nanti ada..sosialisasi tingkat kabupaten, nah itu semuanya kita undang. : Kalo untuk sosialisasi ke penerima bantuan itu lebih di desa Pak ya sosialisasinya kepada penerimanya? : Iya, langsung ke penerima. Karena nanti ada semacam berita acara apa namanya itu rembug warga penerima bantuan. : Bagimana mekanisme penentuan satu desa menerima berapanya
I P I P I P I P I P I P I P I P Pak? : Sebetulnya, dari pendataan kita kan ada prioritas, nah yang kedua ya tadi prioritasnya ya bagi orang yang tidak mampu. : Di proposal kan kadang jumlahnya dari satu desa kan banyak Pak, nanti dinas mungkin memberikan kuota secara pasti kan gitu, nah itu nanti desa biasanya melakukan seleksi lagi Pak? : Iya, jadi kita berikan informasi desa bahwa ada dari usulan itu hanya bisa di..realisasikan atau dibantu, dibantu...sekian unit misalnya gitu. Silahkan wae¸ silahkan aja nanti ee..prioritas bapak kan sebagai kepada daerahnya dari masyarakat tersebut lebih tau persis prioritasnya siapa saja gitu. : Pemantauan itu dari dinas sendiri seperti apa Pak? : Sebetulnya kita memonitornya, ada satu orang untuk berapa kecamatan, dua orang biasanya gitu, dua orang untuk sekian kecamatan gitu. Monitor saja tidak, tidak bisa mengawasi gitu ya, itu pun tidak bisa detail lah gitu tiap waktu. : Sejauh ini Pak, tanggapan dari masyarakat seperti apa Pak? : Ya dia berterima kasih sekali ya, bahwa dia sudah dibantu sehingga rumahnya sudah jauh berbeda gitu. : Tanggapan masyarakat lima juta itu sudah mencukupi belum Pak? : Ya sebetulnya sih dia sih inginnya dibantunya besar ya, sebesar mungkin. standar kita Karena keinginannya gitu..keinginannya lebih besar. Ya...bahkan barang kali bisa jadi dia juga ingin sekalian dengan upahnya gitu kan gitu, mana nih upahnya gitu kan. Engga ada, itu juga menjadi masalah. itu pasti lebih besar dari : Kalo misalkan ada keluhan lain engga, keluhan dari masyarakat atau kritik dari masyarakat ada engga Pak terhadap program ini? : Ya lebih membangun lah kritiknya ingin mendapat ke depan lebih besar lagi gitu lah bantuannya. Itu aja mungkin, lebih..kepada fisik gitu ya. : Berarti secara keseluruhan ini udah tepat Pak ya untuk mengatasi masalah di masyarakat sendiri? : Iya udah tepat, salah satunya melalui bantuan perbaikan gitu. : Nah Pak menurut pendapat Bapak apakah diperlukan alternatif kebijakan untuk mendukung program ini Pak? : Iya, iya harus ada. Harus sinergis dengan ee yang program ini. yang pertama dari lingkungannya. Nah itu nanti sinergis dengan perbaikan lingkungan permukiman. Terus tadi ya dari segi kesehatan juga harus bantu dari dinas kesehatan, dari dinas sosial juga harus bantu gitu disana ya semacam BP3, BP3BK gitu, nah itu keluarga berencana, keluarga berencana itu punya program keluarga sejahtera, keluarga miskin ya itu tadi. Nah kita juga harus ada kolaborasi dengan mereka terutama dari data. : Apakah ada sinkronisasi Pak antara data kemiskinan dengan data
penerima bantuan Pak? I : Iya, iya kita harus sinkron, selama ini memang ada kurang sinkronan itu karena masing-masing dinas punya data masing-masing. P : Apa saran atau harapan dari Bapak untuk perbaikan program RTLH kedepannya Pak? I : Kalo saya sih lebih menyarankan perlu adanya bintek ya, bimbingan teknis kepada para penyelenggara bantuan misalnya disana kan ada KSM. Bidang lainnya juga saling integrasi dan ada nantinya ada hasil kebersamaan dari dinas anu punya angka. Ya saya harapkan sih ada lebih sinergi lagi antara dinas terkait. Satu lagi ya, kita juga dari lembaga- lembaga swadaya masyarakat yang notabene di luar pemerintahan. Nah itu harus membantu jangan malah menjadi kendala. Ketiga akhirnya, akhirnya di masing-masing desa dengan program adanya ADD AD nanti tidak lagi di PU gitu, mereka saja mandiri akhirnya gitu dan akhirnya itu bisa meningkatkan apa namanya kepada rumah-rumah tidak layak huni. INFORMAN 2 Nama : Lerry Vallery Jabatan : Bendahara Pengeluaran PPKD Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/30 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P I : Apa yang melatarbelakangi program rutilahu di KBB ini Pak? : Yang melatarbelakangi yaitulah berdasarkan kebutuhan dek, kebutuhan di lapangan ya di kondisi apa lingkungan masyarakat di setiap kecamatan gitu kan, dan memang si rumah rumah itu memang sudah tidak layak untuk dihuni gitu ya, ditinggali. Seperti ada yang di wilayah mana itu kan, sampe tinggal di kandang domba, itu aduh, ini sekali ya. P I : Pak, peran DPPKAD dalam program rutilahu itu apa sih Pak? : Ya kita hanya sebagai penyalur bantuannya saja, jadi gak berperan penuh sekali gitu dek yah, gak berperan full, itupun bantuan keuangannya kan dengan cara di transfer ke rekening masing-masing ini KSM. P : Apakah program rutilahu tahun 2016 itu sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan? I : Sesuai.. sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. P : Tapi kalau gak salah kemarin cairnya itu di Desember di bulan I Desember 2016 Pak? : Aduh euy lupa lagi euy.
P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I : Pak, bagaimana sih Pak koordinasi yang dibangun antara pihak- pihak pelaksana program ini? Bagaimana komunikasinya Pak? : Nah kalau komunikasi dengan yang ini yah, kita kurang yah, karena kita mah langsung berkomunikasi dengan dinas cipta karya sebagai leading sector. : Kalau dengan dinas cipta karya komunikasinya seperti apa? : Bagus bagus, gak ada masalah bagus. Pemberkasan, kelengkapan pemberkasan pencairan, kita paling koordinasi sebatas itu ya. : Nah Pak, sejauh ini apakah besaran Rp 5.000.000 itu cukup Pak untuk memperbaiki rumah? : Kalau di cukup cukup deh, kalau di kurang yah kurang ya, itu relatif yah. : Nah Pak, pertimbangannya apa sih Pak ee bantuan sekitar 5 juta? : Untuk pemerataan, karena kan disesuaikan dengan kemampuan ini APBD. Bantuan bukan bukan untuk rutilahu saja, untuk bansos, untuk kegiatan keagamaan, jadi biar ada ini dek pemerataan gitu dek. : Rutilahu itu kan berkaitan kondisi ekonomi di masyarakat gitu kan Pak ya? : Betul, kondisi ekonomi. : Apakah program ini sudah tepat Pak dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni di masyarakat? : Kalau bicara teknis dinilai tepat dan tidak tepat kita engak hapal nya, karena kita tidak ini kelapangan sih kan, tapi kalau misalkan.. dibilang tepat sih memang sangat tepat. : Terkait dengan penentuan penerima bantuan di satu desa, kabupaten meseleksi mengeluarkan jumlahnya Pak ya? : Ah iya dari dinas terkait itu, cipta karya itu nanti. : Kadang kan yang diajukan mah banyak? : Banyak pasti lah banyak heeh enggak kebagian gitu kan, heem, itu dulu lah jadi bergilir mungkin yah, tujuan nya mah kesitu. : Apakah dibutuhkan alternatif kebijakan Pak untuk mendukung program ini, misalkan program lain yang mendukung? : Bantuannya ditambah gitu dek, itukan 5 juta sedikit terlalu terlalu kurang, apalagi kan untuk bahan bangunan sekarang yah, belum ongkos tukang. : Apa saran atau harapan dari Bapak terhadap program rutilahu kedepannya Pak? : Ya harapan dan saran saya ada penambahan gitu nilai bantuannya. : Pak kalau kemarin pas sosialisasi dari DPPKAD nya diundang gak Pak yah dari kabupatennya? : Kita kan boro-boro ngurusin ya, justru kita kurang orang disini.
INFORMAN 3 Nama : Supardi Jabatan : Kepala Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU Kecamatan Cihampelas Hari/Tanggal Wawancara : Senin/22 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P I : Apa peran dari kecamatan di dalam program RTLH Pak? : Peran kecamatan, memonitorng, verifikasi program. P I : Yang monitoring siapanya Pak dari kecamatan? : Dari kecamatannya Kasie PSU dan rekan kadang orang itu aja ke semua desa. P : Apakah kecamatan terlibat dalam perecanaan program? Misalkan terkait jumlah penerima dan pengajuan proposal? I : Desa mengajukan bantuan dari kabupaten atau provinsi misalkan kan. Desa mengajukan kebutuhannya misalkan ajukan 50 unit rumah tidak layak huni. Kan kenyataannya paling 20 unit yang di accnya. P : Pak kalau hasil monitoring ada gak sih Pak. Misalkan dalam bentuk apa? I : Oh itu teh tidak ada, sebagian ada laporan. Misalkan ke lapangan, laporan ke pimpinan gitu. Kadang dari kabupaten juga ada yang monitoring. P I : Apa Pak kendala dalam pelaksanaan program ini? : Kendalanya dengan nilai nominalnya kurang memadai kan. P : Itu bantuannya itu Pak diberkan dalam bentuk uang apa barang ya Pak ya ke masyarakat? I : Ada yang bentuk uang. Rata-ratanya bentuk uang. P I : Jadi masyarakat yang belanja Pak ya? : Iya, tapi tetap dimonitoring oleh aparat desa. P : Pak kalo ee kordinasi sama.. kordinasi dengan desa dengan dinas gimana Pak ya dibangunya? I : Kan ada sosisalisasi dulu dari tingkat kabupaten, tempatnya kadang- kadang di kecamatan. Kadang-kadang diundang ke kabupaten. P I : Kalo yang tahun 2016 Pak kemarin sosialisasinya? : Di sini. Di aula kecamatan mengundang semua desa, sosialisasi dari kabupaten, dibarengi narasumber-narasumbernya kan dari kabupaten. Tokoh masyarakat juga ikut. P : Pak, apa yang menyebabkan malasah RTLH di kecamatan
I P I P I P I P I P I P I P I P I P Cihampelas ini? : Memang kebanyakan di wilayah Cihampelas ini masih banyak yang kurang mampu lah, wilayahnya kumuh, tidak tertata. : Ini Pak, dengan bantuan RTLH inimasalah itu sudah bisa terselesaikan Pak? Masalah yang tadi. : Ya masih kurang. Tapi kan masyarakat juga itu mah hanya bantuan dari pemerintah. Iya dengan uang 5 juta paling berapa kalau diterapkan, hanya tidak akan menyelesaikan persoalan tersebut, gitu kan. Kadang-kadang dibantu dengan swadaya gitu kan. : Pak, apakah ada penerima bantuan yang rumahnya rusak lagi setelah 2 tahun/3 tahun? : Banyak.. Bukan ada lagi. : Tapi kalau ini Pak, untuk penerimanya itu boleh 2 kali gak sih Pak? : Ya nanti, itu mah atas pengajuan dari desa di RT/RW mana atau kepala keluarganya siapa, gitu kan. Jadi tidak tiap tahun mendapatkan bantuan, orang itu-itu juga tidak, gitu. : Nah Pak, kalau untuk sosialisasi ke masyarakat itu sudah baik Pak? : Jadi itu kan kepala desa dan KSM nya diundang untuk sosialisasi tingkat kecamatan yang bersumber dari kabupaten. Nah nanti kepala desa dengan KSMnya sosialisasi lagi ke RW-RW atau RT, gitu. : Pak kalo dilihat dari masyarakat yang menerima itu udah merata belum sih Pak? : kendalanya di situ bukan artinya itu tidak akan dapet tapi kan misalkan contoh desa A misalkan yang sangat membutuhkan, yang membutuhkan misalnya seratus unit misalkan tapi bantuan dari pemerintah hanya tiga puluh unit. Nah distitu banyak kepala desa yang kebingungan. : Pak selanjutnya tanggapan masyarakat sendiri gimana Pak terhadap program ini? : Masalah puas atau tidak puasnya itu saya tidak bisa menjelaskan karena masyarakat mah selalu tidak puas. Jadi masalah puas dan tiak puasnya nah itu saya tidak bisa menjawab karena memang bermacam-macam pemikiran manusia kan gitu ya. : Ada keluhan ga Pak dari masyarakat misalkan ada kritik saran? : Ya keluhannya mah masih kurang aja gitu kan, tidak mencukupi lah intinya mah dengan biaya sekian. Ya kita juga udah memprediksi dengan jumlah uang lima juta diterapkan kepada satu rumah tidak mungkin selesai kan. : Kalo masyarakat sendiri dilibatkan engga Pak dalam perencanaan program ini? : Tokoh masyarakat mah dilibatkan nanti kan dimusyawarahkan itu apakah si A itu layak untuk diberi bantuan RTLH atau tidak kan gitu. : Apa ada indikator rumah tidak layak huni tertulis tertulisnya?
I P I P I P I P I P I P I P I P I : Dari kabupaten pasti ada, indikator dari pada pengajuan itu memang ee harusnya dirinci begitu misalkan sebagaimana, apakah rusak semua atau bagaimana gitu kan. rumah tersebut teh rusaknya : Pak selanjutnya ini Pak, apakah program RTLH ini udah tepat Pak didalam menjawab permasalahan rumah masyarakat? : Sebetulnya sudah tepat, sebetulnya sudah tepat..sebetulnya..udah itu tepat jadi yang tadinya rumahnya bocor jadi tidak bocor gitu kan. : Apakah perlu adanya program lain yang mendukung program ini? : Ya perlu, seperti RTLHnya berjalan terus diwilayahnya tidak ada WC tidak ada apa kan itu perlu bantuannya itu kan. Masih banyak yang dolbon gitu misalkan gitu kan. : Nah itu Pak, kalau terkait dengan itu ada perlu gak sih Pak misalkan ada alternatif kebijakan yang mendukung RTLH ini? : Iya itu pasti pasti ada untuk untuk pentas ke pengentasan kemiskinan. Ada misalkan sekian persen untuk ee perekonomian contohnya perekonomian itu kan di daerah itu ada kerajinan-kerajinan. : Apakah ada sinkronisasi Pak dengan data kemiskinan gitu, dengan masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang dapet RTLH itu? : Oh itu memang suka ada perbenturan gitu kan, dari dana dari dari misalkan data tersebut kadang-kadang data tersebut sekian dari yang mendapatkan kan sekian tidak tidak sama. : Kalau sekiranya ada ini Pak misalkan masyarakat rumahnya tidak layak tapi tanahnya masih numpang gitu Pak itu solusinya gimana Pak yah? : Ya itu ada diajuin, kan itu ada tanah ada surat tanah, Itu keterangan saja yang dari punya tanah. : Apa saran buat perbaikan program RTLH kedepannya Pak? : Ya inti na mah kalau saran dari saya mah udah disampai sampaikan waktu rapat dan lain sebagainya jadi kalau bisa ditingkatkan lah gitu kan dulunya 3 juta setengah. : 2014 Pak ya? : Eee iya 2015 2016 jadi 5 juta kan gitu kan itu kan udah ada peningkatan siapa tau tahun 2018 nanti nah gitu kan bisa meningkat jadi 10 juta sama dengan provinsi itu harapan gitu kan, jadi kalau dengan dana 5 juta itu memang yah jaman sekarang gitu kan. : Pak untuk dokumen yang terkait RTLH di kecamatan ada ga ya? : Oh tidak ada.
INFORMAN 4 Nama : Candra Jabatan : Konsultan Pendamping Desa Cihampelas Hari/Tanggal Wawancara : Senin/22 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P : Bantuan yang disalurkan itu uang atau barang Kang ke masyarakat? I : Sebenernya itu kan bantuan stimulan langsung ke rekening itu kan berupa uang. Tapi tetep kita melihat kendala di masyarakat, sesuai dengan keadaan desa di situ. Ada emang yang berbentu uang juga, tapi ada juga yang masih barang gitu. Di Cihampelas bentuknya uang. P I : Jadi nanti masyarakat yang belanja ke material? : Iya, didampingi sama KSM. Jadi masyarakatkan udah tahu kebutuhannya apa aja lima juta. P I : Nah Kang, Konsultan ini kan sebagai apa ya? : Iya, pihak ketiga lah kalo itu mah, kita hanya pendampingan aja. P I : Nah ini Kang, apa indikator keberhasilan programnya? : Kita liat dari tujuannya itu kan swadaya. Kita bisa dibilang berhasil ketika dimasyarakat itu timbulah swadayanya gitu. Ketika itu tercapai mungkin bisa dibilang memang sudah, tujuannya sudah tercapai, program ini gitu. P I : Untuk di Cihampelas sendiri gimana Kang hasil pelaksanannya? : Bisa dibilang bagus karena timbul adanya swadaya itu. P I : Kalo untuk evaluasinya sendiri, hasilnya itu apa Kang? : Fisiknya, pembangunan, karena kita ngomongnya ngomong fisik karena ada laporan dari sampai seratus persen, berarti sampe rumah selesai lah. Minimal, minimal itu ketika pagu anggaran lima juta itu terserap. Itu minimalnya, tapi kan tujuan kita kan pengen swadaya. P I : Kang, indikator RTLH itu seperti apa? : Iya, kita biasanya kalo itu yang disebut aladin itu, atap lantai dinding. P : Berarti ini kang, engga ada indikator tertulisnya gitu di dalam dokumen RTLH itu seperti apa? I : Tiap bantuan beda-beda, tapi kalo di kabupaten ya kita walaupun ya maksudnya rumah tidak layak huni itu kebanyakan gambaran kita yang rumahnya bilik lah ya, panggung seperti itu. Tapi ada juga, ada juga yang rumahnya ee apa? Tembok tapi dia engga layak dalam artian ya cuman segi empat aja tembok, tanpa ada ventilasi tanpa ada ruangan lain itu tetep kita anggap tidak layak.
P I P I P I P I P I P I P I P I : Di KBB belum ada indikator spesifiknya kang? : Masyarakat berpenghasilan rendah ya kita liatnya itu. Banyak pertimbangan tapi yang jelas satu kita liat fisik rumahnya, yang kedua penghasilan, terus ada juga sosialnya. Kita ngeliat juga dari ekonominya, dari sosialnya. Itu yang..yang bisa menentukan siapa dulu nih. : Kemarin itu kan Kang, cairnya itu kan Desember kan kemarin? : Iya, iya itu banyak masalah, perhitungan dari konsultan ataupun dari dinas itu sudah, sudah pas waktunya 4 bulan. Ehm. Tapi kendalanya itu, satu dari birokrasi. Ketika kita minta tanda tangan bupati segala macem. Keduanya ketika ada itungan bulan, larangan bulan, dia engga bisa kalo seandainya ngebangun bulan anu. Itu larangan yang membuat kendala itu. : Bagaimana Kang menilai swadaya masyarakat itu? : Ya gini, itungannya. Selama ini ada banyak lah dari mungkin 70 sampai 80 persen yang bisa langsung jadi rumahnya, dengan anggaran lima juta. Ada yang nyumbang bambu, ada yang nyumbang bata, ada yang nyumbang pasir, tenaga gitu kan, ada uang buat yang ngasih makan yang kerjanya juga. Nah itu tujuannya emang seperti itu sebenernya. : Kang, apa didata Swadaya jumlahnya berapa di Desa Cihampelas? : Iya, kita ada ee apa? Kita ada tiga jenis swadaya yang kita data, ada berbentuk uang, ada berbentuk barang, material, ada juga berbentuk tenaga. Setiap penerima itu punya swadaya lah. : Nah kalo misalkan ada rumah tidak layak huni eee.. tapi sertifikat tanah bukan milik sendiri gimana itu solusinya? : Yang penting gini, adanya.. surat keterangan dari kepala desa atau yang punya tanah itu emang mengizinkan. : Terkait pelaksanaan, pelaksana yang terlibat itu desa terlibat, KSM terlibat. Nah kalo pembagian perannya gimana Kang? : Oh ada di juklak, juknis. Peran konsultan hanya mendampingi, semua laporan itu KSM yang bikin, desa hanya sebagai monitoring. : Nah itu Kang, selanjutnya koordinasinya gimana Kang? : Komunikasinya gini, konsultan ini pihak ketiga lah ya, konsultan ditunjuk sebagai pendamping pekerjaan ini. Dia mulain action ke lapangan, langsung dia ke desa. Kita pertama koordinasi ke kecamatan bahwa di kecamatan ini sekian desa yang mendapatkan bantuan. Setelah kecamatan kita koordinasi ke desa. : Kalo dinas Kang, ada yang ke lapangan? : Ada, tiap kita pertama.. pertama untuk koordinasi jelas Pak Oke pertama koordinasi atau siapa ya koordinasi dari dinas. Terus.. ketika verifikasi nol persen, verifikasi rumah, terus ketika pekerjaan pembangunan mulai berjalan itu dinas ke lapangan. Karena ada tim teknis bukan dinas tapi tim teknis ya.
P I P I P I P I P I P I P I P I P I : Selanjutnya ini Kang, tentang biaya operasional program. Biaya operasionalnya berapa Kang program kemarin di Cihampelas? : KSM kemarin dikasih, 30 ribu per unit itu juga bukan dari dinas dari konsultan. Dinas menganggarkan untuk konsultasi pendampingan sekian juta. Nah yang mengelola itu konsultan, bukan dinas. : Apakah besaran bantuan yang diberikan mampu menyelesaikan masalah ini Kang masalah RTLH, sejauh ini? : Kalo seandainya kita liat itu engga bakalan cukup untuk nilai lima juta. Engga bisa kita pastikan oh engga cukup ya emang pasti bilang ga cukup. Tapi ini kan swadaya, stimulan namanya juga bukan bantuan langsung pembangunan baru. Kaya di pusat kan pembangunan baru bisa 30 juta. : Kadang ada kaya gini Kang misalkan tahun ini dibangun dapur, tapi dua tahun kedepan depannya yang rusak gitu? : Iya tapi minimal gini, minimal kata saya juga program ini itu minimalnya dana lima juta terserap. Kadang ada juga, ada penerima yang tidak mengeluarkan swadaya. Dia yaudah lima juta aja seadanya gitu. : Apa penyebab adanya rumah tidak layak huni dimasyarakat Kang? : Faktor ekonomi udah jelas terus kumuh. Kadang kumuh ya emang kumuh. Terus kesadaran SDMnya juga sih sebenernya. : Nah itu kalo dikaitkan dengan tujuan program, tujuan programnya kan seperti yang tadi kan Kang ya, nah tujuan itu udah sesuai belum sih kang ama penyebab tadi, penyebab masalahnya? : Iyah, kalo menurut saya dengan stimulan bantuan swadaya ini ya emang sudah cocok karena apa? Jujur aja sekarang di masyarakat itu gotong royong itu sudah engga ada. Ketika ada bantuan ini bisa menimbulkan gotong royong itu : Nah Kang, kalo penilaian Akang sendiri terhadap program ini sendiri gimana Kang? : Kalo menurut saya harusnya emang cocoknya gini, saya setujunya gini dengan program ini ya. Kita ajuannya ini langsung dari bawah, yang mengajukan langsung dari RT, RW, Desa lah langsung. Terus tujuan swadayanya bagus, cocok gitu menurut saya. : Nah Kang, kalo misalkan dalam satu tahun satu penerima dapet, apakah ditahun depan bisa dapet lagi? : Bisa, itu mini kalo menurut apa? Liat dari itunya minimal, minimal itu dia lima tahun. Jaraknya minimal lima tahun. : Apakah sosialisasi ke masyarakat udah berjalan dengan baik Kang? : Iya, udah berjalan baik, ketika ehm. Dia dikumpulkan ketika dapet program bantuan, penerima ini. : Itu pada pencaiaran atau sebelumnya? : Sebelum pencairan, dia penentuan CPCL itu, penentuan penerima itu kan.
P I P I P I P I P I P I P I P I P Dia dikumpulin, 10 orang ini lah yang dapet. Nah itu dikumpulkan, dia dikasih pengarahan ini uang lima juta khusus untuk barang. Terus.. ee.. tidak ada potongan segala macem disosialisasikan ke penerima. Ketika dia sanggup, kita jalan. Ketika dia engga sanggup, ya kita cari yang sanggup. Tingkat desa sosialisasinya pas penyerahan uang aja sih. : Apakah program yang telah dilaksanakan ini udah merata Kang? : Intinya yang.. kita sebenrnya sesuai ajuan aja sih. Ajuan dari desa, adapun mungkin desa juga engga tahu teknisnya seperti apa ya dinas me.. apa? Kalo menurut saya, desa ngajuin, desa ngajuin 20 unit dengan anggarannya, tapi anggarannya cuma cukup 10 ya mungkin sepuluhnya itu yang dikasihin gitu. : Penentuan kuota itu dari DKCTR atau DPPKAD? : Mungkin dinas, DPPKAD dia hanya ada kuota sekian unit untuk tahun ini, 2000 unit gitu, nah desa mana aja mungkin dinas. : Keputusan bupatinya itu rekomendasinya apakah dari DPPKAD? Apakah dari Rumkin? : Dari anggaran sebenernya. Anggaran untuk RTLH cuma 1 M, nah otomatis kan cuma berapa unit aja. Walaupun data kabupaten itu dari 2008 itu 28.000 unit tinggal dipangkas aja berapa-berapa, sesuai anggaran yang kabupaten sih. : Nah Kang, selanjutnya dari dinas sendiri ada pemantauan ke setiap rumah gitu? : Iya itu tim teknis beberapa orang perwilayah pendampingan. Ada pasti ke lapangan, dari mulai nol persen sampe pelaksanaan, sampe seratus persen. : Itu kemaren Cihampelas semua rumah apa sampel aja? : Hampir setengahnya lah kalo Cihampelas. : Nah selanjutnya ini Kang, terkait data base Kang. Apakah ada pendataan setiap tahun? : Kalo dari tahun 2008. Itu engga diperbaharui, masih pake data awal. 2016 kita udah mulai pendataan lagi kemaren. : Kadang kan jumlah dinamis, misalkan tahun ini mah masih bagus 2 tahun ke depan mah udah jadi... : Jangan kan tahun-tahunan, kita liat kan engga tau eee.. itu ada gempa runtuh ya bisa aja. Dinamis engga bisa saklek segitu. : Kalo yang kemaren-kemaren masih pake data awal Kang sampe tahun 2016? : Total RTLH 28 ribu, si desa juga kan punya satu desa itu ada yang berapa ratus. Kalo tiap tahun itu di update, updatenya ketika ee... desa A dapet 10 unit, ya data itu update itu. Dia ngecek data yang ratusan yang dia punya, ketika rumah si A udah bagus berarti dicoret. : Selanjutnya ni Kang, gimana sih tanggapan masyarakat terhadap
I P I P I P I P I P I P I P I program ini? : Em.. beragam sih. Penerima itu sadar bahwa emang bersyukur ketika ada bantuan ini, karena ada perubahan rumah dia yang tadinya rumahnya miring jadi lurus kan karena udah layak lah. : Selanjutnya ini Kang, masyarakat ikut terlibat engga Kang dalam perencanaan programnya itu nya? : Iya jadi, Desa dapet dari RT, RW, yang mengajukan RTnya. : Nah selanjutnya ini Kang, apakah ada ini Kang keluhan dari masyarakat atau kritik saran untuk program ini? selama jadi konsultan ini.. : Keluhannya nominalnya kekecilan lah ya nominalnya. Terus kenapa rumah si itu dapet, rumah si ini engga? Permasalahan seperti itu lah. Pokonya beragam lah kalo di masyarakat itu. : Nah selanjutnya nih Kang, ee.. kalo dilihat dari segi waktu, dari..kita liat mekanismenya, dilihat dari segi waktu, udah tepat belum sih Kang? : Kalo menurut pendapat saya ya, dari segi waktu lebih baik mungkin di awal tahun ketika cuaca bukan cuaca hujan. Karena kan ke akhir tahun kan cuaca udah hujan, musim hujan jadi kendala juga nanti di masyarakatnya. : Perlu ga sih Kang dibuat time line bakunya misalkan dalam keputusan bupati? : Kenapa ini empat bulan, itu udah diperhitungkan pasti selesai kan gitu. Tapi kita engga tau kendala yang bakal terjadi. Kita walaupun seandaianya dibakukan harus bulan sekian maksimal maksimal proposal, dicairkan bulan sekian. Kalo menurut saya itu ga bakalan bisa, ga bisa. Ketika mau ngambil KTP oh orangnya engga ada, KTPnya ilang harus bikin dulu segala macem kan gitu. Engga bisa kalo harus baku, paling kita ya minimal ga terlalu jauh lah melencengnya dari schedule itu. : Apakah perlu alternatif kebijakan yang mendukung program ini? : Oh perlu, harus ada. Contoh program lisdes itu juga menunjang ketika dia rumahnya baru, dipasang listrik baru ya tambah layak lah rumahnya. Kalo hanya RTLH aja engga bakalan ini, ga bakalan... berjalan lancar lah. : Apa saran Akang nih untuk perbaikan program ini kedepannya? : Waktu pelaksanaan ya kalo bisa dimajukan, jangan sampe di akhir karena terutama larangan bulan sama masyarakat yang masih berpegang sama itu yang susah. Kita satu bulan berarti mundurnya gitu kan. Terus kalo cuaca engga hujan. : Masyarakatnya masih kental akan itu ya kebudayaan? : Iya, eheh, tetep dibangun ada kan sama aja kita bulan mulud ga boleh ngebangun dari tanggal sekian ke tanggal sekian ga boleh. Ya seandainya kalau gambaran saya, kalau seandainya diperkirakan sama bulan-bulan
seperti itu dengan musim hujan atau musim panas mungkin lebih baik lah. Jelas lah kalo anggaran mah ya..ketika lebih banyak mungkin lebih baik. P : Nah Kang, untuk penerima bantuan ada ga sih Kang sinkronisasi dengan data jumlah kemiskinan? I : Iya jadi gini, Yang jelas berbeda kita melakukan pendataan RTLH dengan bukan ngeliat kemiskinannya aja. Terus kita lebih berfokus ke fisik rumahnya, dengan tidak dengan dilibatkan dengan liat sisi sosial sama ekonominya juga gitu. Kita banyak faktor yang kita liat. P : Jadi secara formal mah ga ada..ga disinkronkan ya datanya. Cuman kalo untuk kenyataan kan mungkin yang..yang si penerima itu masuk ke data base dia. Cuma untuk formal mah ga di sinkronin? I : Engga, ya makanya itu masukan buat saya mah kalo bisa. Ya emang beda beda kata saya juga setiap kegiatan atau setiap program itu beda tujuan, beda sasaran gitu kan. Kita ngebuat RTLH ini ya sasarannya udah jelas rumah yang tidak layak. Bukan liat dari miskinnya aja. Ya gitu. Ada lah yang nyambung mungkin beberapa orang mungkin. P I : Kang, sosialisasi itu isinya apa aja Kang yang disampaikan? : Sosialisasi itu yang jelas juklak juknis itu gini. Peran-peran KSM apa itu disampaikan, iya peran KSM. Tujuan program, ya ini dengan bantuan lima juta ini ya seperti itu lah. Ya itu tujuannya, yang ngebuka biasanya, ada pak kadis, kabid, sama dari konsultan, tim tenaga ahli. P I : Yang ngisi itu Kang, yang ngasih apa sosialisasinya? : Iya, eheh. Jadi biasa kalo itu mah kan struktural, bupati yang membuka dalam artian simbolis menyerahkan bantuan ya, kan sudah ada datanya desa anu dapet sekian, desa anu dapet sekian. INFORMAN 5 Nama : H. O Djaelani, S.Pd. Jabatan : Kepala Desa Cihampelas Hari/Tanggal Wawancara : Rabu/31 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P : Yang pertama ini Pak, bantuan rutilahu itu yang disalurkan ke masyarakat itu uang atau barang Pak di Cihampelas? I : Kabupaten itu melalui konsultan dilaksanakannya itu oleh konsultan tapi didampingi oleh orang desa, kalau rutilahu yang dari ADD diberikan uangnya langsung si penerima manfaat, ada pendamping jadi tidak melalui desa.
P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I : Langsung ke KSM Pak ya? : Iya KSM, diberikannya panggil, penerima manfaat langsung, dengan di saksi sama Babinsa, Kamtibmas, sama BPD, LKMD, pak RT, pak RW, jadi ini mama A contohnya itu, di RT anu, RT sekian RW sekian ngangkat tangan penerima. : Kalau peran desa sendiri Pak di program rutilahu ini apa Pak? : Peran desa itu mengawasi, pak RT pak RW mengawasi. : Kalau indikator keberhasilan program rutilahu itu apa sih Pak dilihat dari apa? : Keberhasilan rutilahu itu ya pemanfaatannya ya, dimasyarakat. Kedengarannya itu juga boleh dikatakan tanda terimakasih banyak keberhasilan itu. Yang tadinya rumahnya lah katakan mupuk bahasa sunda mah dihandapna ku taneuh, sekarang ya udah menikmati lah dengan bantuan dari pada rutilahu yang dari KBB. Kalau sekarang diajak gotong royong kudu aya anggaranana ayeuna mah naon da ti pamarentah, tapi oleh bapak diadakan lagi supaya timbul. : Pak kalau hasil pengawasan dari desa itu, ada bentuk dokumennya dokumen pengawasan atau LPJ aja Pak? : LPJ tapi kalau ada sumbang siur dalam pengawasan waktu pak RT pak RW pak Kades suka langsung ke bapak, bapak terjun langsung. : Kalau yang dari kabupaten kemarin kalau gak salah 53 pak yah Cihampelas? : 53 rumah mah bukannya bantuan kabupaten. : Nah Pak kalau pelaksanaan program rutilahu yang kemarin itu Pak sudah sesuai apa belum pak waktunya, apakah ada keterlambatan? : Gak, pas. Kecuali yang dari KBB itu memang pas. : Rata-rata ini Pak masyarakat memperbaiki rumah berapa lama Pak? : Gak gak lama paling 3 minggu, 3 minggu lah, ada yang 1 bulan. : Kalau dari ini Pak dari kabupaten gitu dari konsultan ada target berapa lama Pak? : Kalau target mungkin ada ya, tapi mungkin konsultan pakai kebijakan karena dilapangan tuh ternyata lah tidak seperti membalikkan telapak harus gini ya udah. : Apa ada kendala didalam pelaksanaan program Pak? : Tidak ada kendala-kendala yang fatal lah, paling kendalanya itu dari kabupaten ingin penggunaannya itu tidak tidak sesuai kadang-kadang ingin besar merubah dari itu tadi, tidak ada. itu, ya tadi anggaran sekian penerima manfaat : Pak ini kan programnya swadaya Pak? : Swadaya, ya bapak itu selalu ingin memunculkan swadaya.
P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I : Kalau dari dinas sendiri Pak didata gak Pak swadayanya? : Didata, setiap itu muncul swadayanya ada. : Tapi didata pak misalkan satu rumah seberapa? : Tukangnya dari HOK itu didatanya itu, upah kerja lah. Kalau gombong awi yang begitu mah, tihang suka ada tapi gak dinilaikan uangnya. : Kalau di Desa Cihampelas rumahnya tidak layak, rumah tidak layak tapi sertifikat tanahnya bukan punya sendiri? : Aaaah, kalau di kampung itu bu belum ada sertifikat, baru sekarang oleh bapak di geratiskan, gak ada seharusnya kadang-kadang yang namanya tanah empat tumbak itu baru begini dek, ceuk kolot na tah keur anjeun teu nganggo surat nanaon, kepala desa bertanggung jawab tidak akan ada masalah. : Kalo koordinasi komunikasi para aktor pelaksana seperti apa Pak? : Alhamdulillah membangunan didalam menunjalankan tugas itu bagus, baik dari LSM, wartawan juga orang kecamatan dengan lingkungan yang ada di desa itu baik. Waktu penerima akan menerima sebelum akan menerima bapak-bapak ibu itu akan menerima tanggal sekian setelahnya diberi lagi pengarahan, takutnya tidak nyampai dilaksanakan. : Kalau dari dinas sendiri Pak dari pihak dinas ada yang kelapangan gak Pak ke Desa Cihampelas yang mengawasi? : Kalau dari pihak dinas mungkin sudah memercayakan kepada konsultan, hanya kalau awalnya itu waktu pendataan datang pihak dinas suka. : Apa penyebab munculnya rumah tidak layak huni di masyarakat? : Ya munculnya mah karna posisi rumahnya udah katakan, kata bapak itu yah tidak layak lagi untuk di di huni. Faktor ekonomi, kadang-kadang boleh dikatakanlah jelasnya mah tidak mampu. : Apakah besaran bantuan yang sedemikian itu cukup Pak untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni? : Kalau dibilang cukup, jauh daripada cukup, maka dengan itu usulan coba di ditingkatkan. Kalau dikatakan cukup jauh daripada cukup apalagi jaman sekarang. : Apakah penerima bantuan bisa dapat lagi di tahun depannya? : Tidak, kalau yang sudah, sudah, karena bukannya itu yang dipikirkan tetangga yang sebelahnya juga masih banyak. : Sosialisasi kepada penerima bantuan itu ada Pak dilaksanakan? : Sebelum dan sesudahnya sedang berjalan pembangunan juga, hanya sosialisasinya di lingkungan sambil melihat. : Apakah pemberian bantuan itu sudah merata Pak ke masyarakat? : Kalau belum kalau dikatakan merata ya belum tapi kan program pemerintah kan sedikit-sedikit sambil berjalan.
P : Nah Pak kalau tanggapan masyarakat sendiri Pak terhadap program ini memuaskan gak Pak ya? I : Ya alhamdulillah memuaskan hanya yang tadi aja mungkin mau ditambah, ditambah memuaskan program pemerintah. P I : Apakah program ini udah tepat Pak dalam mengatasi masalah ini? : Tepat, iya. P : Apakah dibutuhkan alternatif kebijakan lain untuk mendukung program ini Pak? I : Diperlukan kebijakan. Seperti kebijakan-kebijakan itu melalui pak rt pak rw pak kadus. P I : Menurut Bapak apa kekurangan kelebihan program ini? : para kepala desa itu kadang-kadang nombok gitu, contoh begini, anggaran sudah habis, datang kesini ehem.. pak bilik na kurang, triplek nya sudah tidak mau, sudah menjadi kewajiban para kepala desa semua untuk membantu apalagi keluarga. P I : Itu ada biaya operasional gak Pak, misalkan untuk desa untuk KSM? : Tidak ada, tidak ada, kecu kecuali mungkin operasional yang untuk itunya juga yang konsultan dan KSM. P I : Kalau buat kaya LPJ gitu Pak materai segala macem? : Ya ada kalau itu mah, soal bapak suka diserahkan kepada pengelola tadi Pak Aji dengan konsultannya. P : Apa saran dari Bapak untuk perbaikan program rutilahu kedepannya? I : Iya perbaikan untuk kedepannya itu kepada pemerintah bapak mengucapkan terimakasih rasa syukur pemerintah. Mungkin kalau bisa tambahan besarnya dan juga tambahan banyaknya, itu aja. INFORMAN 6 Nama : Achmad Muharam Jabatan : Ketua KSM Desa Cihampelas Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/23 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P : Pertama ini Pak, kalo bantuan RTLH ini Pak ee..yang diberikan ke masyarakat itu uang apa barang Pak bentukya? I : Yang diberikan kepada masyarakat itu uang, tapi disitu untuk LPJnya dalam bentuk barang. Diberikan uang supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, apa yang rusaknya itu yang dibeli. Dulu diberi
P I P I P I P I P I P I P I barang tapi ternyata banyak yang tidak terpakai barangnya, uangnya kecil, barangnya sedikit, banyak yang tidak terpakai. Diberikan uang udah dua tahun, udah dua tahun. : Indikator keberhasilan programnya apa sih Pak? : Ee keberhasilan dalam pelaksanaan program di Desa Cihampelas yang sebenarnya dengan dana yang lima juta itu alhamdulillah semua yang kita programkan orang-orang itu semuanya bisa dikerjakan, bahkan ada yang sampai rumah itu dibongkar. : Nah kalo evaluasi programnya itu ada Pak? Evaluasinya..misalkan dari kecamatannya ada yang ngontrol, dari dinasnya : Ada kemaren dari..itu Pak Bayu dari kabupaten Pak Bayu, dari konsultan Candra, seorang lagi saya tidak ditanya namanya itu ada ngontrol rumah. Bahkan untuk tahun kemarin mah sampe Pak Okenya yang datang ke sini, datang ke sini untuk nanya-nanya ke masyarakat. : Pak kalo kemaren, pengecekan yang dari dinas dari kecamatan itu semua rumah apa sampel aja Pak? : Sampel, mereka yang menentukan bukan saya. : Berapa rumah Pak kemarin kira-kira sampelnya? : Ada 10, tidak semua. Saya juga tawarin mau semua sampe kapan pun saya siap. Tapi kan ah cekap ieu ge ceunah Pak, atos ieu ge, percanten ieu tos dibangun sadayana ieu anu sapuluh oge. : Pak kalo dalam penentuan ini Pak, masyarakat yang menerima gimana sih prosesnya? : Nah ini untuk penentuan, untuk penentuan penerima manfaat, kita desa itu tidak mempunyai kewenangan untuk unjuk, tidak mempunyai kewenangan. Sebab kalo kita nunjuk, kecuali ada rumah runtuh nah itu baru desa Pak RW ini masukan, kalo tidak ada kita ngirim surat ke RW surat isian, daftar usulan rumah tidak layak huni anggaran musrenbang tahun 2016. Nah RW itu ngirim nama si anu satu, dua, namanya anu anu anu RT anu RT RW nah kirim ke desa. : Ada indikator dari kabupaten yang disebut rumah tidak layak itu kaya gimana Pak? : Ya itu perbaikan kan ada..ada..perbaikan atap, lantai, dan bangunannya kan, ada tiga kan perbaikannya. Dinding, lantai, dinding, atap yang perbaikan mah. Jadi rumah itu kebanyakan yang kita ajukan sekarang adalah rumah yang bilik, yang bilik..panggung. Prioritas mah rumah bilik dulu yang sekarang, bilik dan rumah yang panggung. Udah bata juga kalo rusak cuma diliat penghasilan. : Pak kalo dilihat dari waktunya kemaren udah sesuai belum Pak udah tepat belum waktunya? apa ada keterlambatan 2016? : Tepat, tapi kan diberikannya Januari kan, Desember saya lupa lagi ya ada.
P I P I P I P I P I P Jadi si penerima manfaat itu kan dikirim surat, dikirim surat untuk hadir penerimaan bantuan di Desa Cihampelas. Surat RT RWnya diundang. Diberitahukan bahwa anggaran ini ada lima juta kemudian uang ini dalam jangka waktu tiga hari itu sudah dibelanjakan, udah dibelanjakan teu meunang nampi artos ayeuna ku Ibu dibelikeun beas teu meunang, teu kengeng, bayarkeun budak sakola teu kengeng. Pak lurah ya yang bicara bukan saya, margi naon jangka waktu dua minggu itu harus sudah selesai rumah. : Pembangunannya? Perbaikannya? : Iya harus sudah selesai, itu teori kan teori. Ada kalanya udah dua minggu belum belanja kan di lapangan mah waktu ditanya saya juga engga bisa. Yang penting uang itu bisa dimanfaatkan ada buktinya. Saya waktu dites di kabupaten kan rumahnya tidak selesai, yang penting uang udah diselesaikan Pak, ga apa-apa. Kieu Pak ceuk aing teh Pak, ayeuna ini uang kan stimulan ieu mah uangnya kan, bantuan, jadi masyarakat ini yang penting uang dimanfaatkan beli bata, keusik, udah punya keusik udah punya batu naik bata misalnya, tidak selesai.. ga apa-apa. Alhamdulillah ada swadaya aya nu mere beas, aya nu mere asin, aya nu mere gula naon jadi bisa membiayai atau memberi makan, tidak diberi upah kan. : Itu Pak, dalam perbaikan rumah selama sebulan itu selesai semua atau ada yang ga selesai? : Ya kebanyakan satu bulan itu hampir 75 persen selesai, selesai bukan berarti seratus persen normal ya bukan, tapi uang itu sudah dimanfaatkan, udah dikerjakan, ada fotonya kitu udah dikerjakan yang penting dari 0 persen itu ada perubahan gitu wae saya mah kan. Soal di cet atau tidak di cet itu mah kan jangankan untuk ngecet untuk yang lain pun engga kebeli. Ya paling yang penting waktu diperiksa di kabupaten yang penting Pak uang yang lima juta udah dimanfaatkan : Kemaren akhir tahun Pak ya cairnya? : Iya, iya Desember : Dan itu pembangunannya sampai awal Januari 2017? : Iya sampai..waktu pengecekannya... sampai tanggal 15 Februari itu, udah selesai hanya.. : Kendalanya sedikit Pak? : Sedikit kendalanya, sedikit itu untuk orang yang mau mengerjakan tukangnya tidak ada, satu tah kendalanya, keduanya mau di..di.. beli barang uangnya belum ada tambahnya, belum ada tambahnya. Ini kan lima juta udah dibagi..dibelanjakan, tapi kan masih banyak barang yang akan dibeli, nah ini nunggu. Waktu didatangi ceuk aing ieu teh teu acan ngawitan wae atuh? Pak abdi ngantosan heula da te cekap artos na Pak ceunah, abdi mah pan kedah dipeser ieu ieu ieu dipeser aya, abdi ngantosan pun anak heula ti Bandung. : Jadi kendalanya mah itu Pak yah, kurang tukang kurang...
I P I P I P I P I : Ya ada kalanya, udah datang satu minggu ceuk aing teh, tukang na teu araraya ceunah Pak, pun anak teu aya, ieu tukang teu aya, kadua na aya deui keur tambah na can aya deui ceunah, kitu. Bahkan pernah taun berapa ya, taun dua ribu....empat belas udah diberikan uangnya, udah dikontrol udah dua minggu lah mengembalikan lagi uang, engga sanggup, engga sanggup pak, Pak Muharam teu sanggup abdi mah, abdi teu gaduh saderek-saderek abdi teu aya nu mantuan, abdi mah dipulangkeun deui uang. Bukan dipulangkeun, mereka itu tidak mau menerima, perjajian sok buat tulisan, tulisan bahwa saya mengembalikan uang dan saya tidak akan menuntut dikemudian hari. Pindahkan aja pada yang lain gitu, tinggal merubah laporan, laporan nama orang kan ada. : Pak kalo swadaya itu di data engga Pak, misalkan rumah A bantuan lima juta terus swadayanya misalkan abis lima juta terus tukangnya dua orang, di data engga Pak? : Dulu mah pernah di data, sekarang mah tidak sekarang mah. : Kalo gotong royong mah masih ini Pak ya? : Masih, ya misalnya satu orang disini tukang sampe tiga, tiga hari selesai rumahnya, tiga hari selesai sebenarnya, yang penting ada barang, yang penting ada barang. : Pak kalo ini Pak, kalo koordinasi sama desa sama kecamatan sama konsultan gimana Pak? Apakah ada rapat rutin, atau gimana komunikasinya? : Kalo dengan konsultan mah memang ada dari mulai awalnya juga pembukaannya kan di kabupaten kan, ada penyerahan proyek di kabupaten, kemudian konsultan ke lapangan di sini memeriksa 0 persen, rumahnya mana yang lima puluh tiga dikontrol. Hanya sekarang kan si konsultannya itu pegangnya beberapa desa kan, beberapa desa sehingga mereka itu ee.. waktunya itu kurang, sehingga mempercayakan penuh kepada desa untuk laporan laporan 0 persen fotonya ya, pelaksanaan di lapangan. Dia itu hanya insidentil aja datangnya, insidentil ke sini. : Ada biaya operasional Pak? : Tidak diberi, tidak diberi, enya pernah saya bicara sama ade dulu yah, waktu saya rapat ke kabupaten, untuk biaya operasional itu udah dititipkan di konsultan, tapi kan ga pernah diberikan oleh konsultan. Ada engga tau berapa, saya disana juga ada waktu di..di..kabupaten juga bagaimana untuk operasional. Di lapangan ke KSM dan anggotanya untuk ongkos bensin, untuk segala macam keperluan. Kalo menganggarkan itu engga bisa, tidak ada anggarannya, tapi bapak jangan hawatir, uang itu sudah saya masukan untuk anggaran konsultan. Tapi alhamdulillah saya mah beberapa taun juga ga pernah menerima saya mah, ga pernah menerima dari konsultan. Uang mah tidak ada apa, tidak boleh ada pemungutan apa pun, tidak boleh ada pemungutan apapun. Memang desa lain ada, desa lain mah desa Mekarmukti, langsung waktu rapat waktu penyerahan uang itu langsung di..di.. ambil dua ratus ribu, ya kita mereka itu neken ya, neken udah terima
P I P I P I P I P I P I lima juta tah si panitia itu jeung Pak Lurah dengan saya misalnya waktu itu, operasional wayahna ieu dua ratus, tah merekeun dua ratus berikan dua ratus, ridho ieu ibu ekeur materai, materai ejeung pembuatan LPJ, ridho ibu dua ratus, ridho, jadi uang itu udah dipegang, kita udah udah udah di..dii.. : Kasihin? : Bukan, yang lima juta itu udah diamplopan semua kan, udah lima juta lima juta, barikan amplop amplop. Nah mereka itu beri lagi, bade saratus, bade e..ngan maksimal dua ratus, lima ratus moal dipasihan moal ditampi, upami saratus ditampi, upami dua ratus ditampi. Dinu batur kalo saya mah tidak boleh apapun, tidak dipotong seperakpun, pulangan aja semuanya, kalo udah ke rumah kan ga bisa kita ga bisa apa-apa kan. : Pak kalo ini Pak, kalo penyebab..penyebab rumah tidak layak huni di masyarakat Desa Cihampelas apa Pak penyebabnya? : Ya kebanyakan penghasilannya kurang, keduanya janda, jompo ya, tidak punya usaha, itu kan yang menyebabkan kita bantu itu kan. Tidak punya usaha, buruh harian lepas, penghasilannya kecil, janda misalnya, kemudian jompo, yang perlu di bantu. Diutamakan yang jompo, yang keliatannya udah tua ya udah tidak punya usaha lagi kan. Nah itu di di diprioritaskan, diprioritaskan. : Nah kalo ditanya ini Pak, untuk besaran lima juta itu cukup ga Pak ya? : Tidak cukup, tidak cukup, idealnya Itu antara 8 sampai 10 juta. Mesti selesai, selesai bukan berarti mewah bukan, yang penting bisa teduh lah. Lima juta itu udah udah tidak memadai sekarang. : Nah Pak, kalo masyarakat yang pernah dapet itu bisa dapet lagi ga Pak? Misalkan empat taun ke depannya gitu? : Bisa, bisa, kan tidak selesai. Rumah ini tidak selesai misalnya dapurnya itu masih tanah terus, masih tanah. Taun ini engga bisa, taun ini misalnya dapat taun depan ga akan diberi. Tah udah lewat satu taun atau dua taun diberi lagi. Diberi lagi, diberi lagi, dipertimbangkan lagi, nanti ada RW juga tau gitu. : Pak, kalo sosialisasi program ke masyarakat ada engga Pak? : Waktu musrenbang ya, waktu musrenbang kan tiap-tiap RW itu kan mengusulkan, mengusulkan kan musrenbang itu kan sebelum musrenbang desa itu ada musrenbang dusun kan, musrenbang dusun, RT RT itu udah membicarakan di RW kita ini apa untuk musrenbang sebelum mesrenbang di desa ya. : jumlah peneriman yang diajukan sama yang dikeluarin dari sana kadang beda jumlahnya ya? : Beda, dicoret kemarin juga, di dikabupaten itu udah 63, tapi waktu terakhir saya berangkat lagi udah dapet 63, saya dilapangan udah masuk 63 udah buat diteken pak lurah 63, waktu saya ke kabupaten ke Pak Bayu ngagebeg
P I P I P I P I saya teh, yang diteken pak bupati itu 53. Coret lagi sepuluh ku saya teh, perbaiki lagi 10 orang, wayahna wayahna wayahna ieu. Ternyata anggaran itu hanya cukup Desa Cihampelas itu 53, bukan 63, udah ada si..bahkan ngotot si itu mah si si..Candra mah lagi konsultan. Pak Muharam genep puluh tilu, genep puluh tilu, lima puluh tilu ceuk aing teh, bukan enam puluh tilu saya barusan ke kabupaten. Genep puluh tilu si Candra mah tetep, ai bukti lima puluh tiga gitu. Ada ada per..perubahan gitu. : Nah itu Pak, setiap tahunnya ada pembaharuan database jumlah rumah tidak layak huni? Misalkan di 2015 di Desa Cihampelas ada 100 rumah yang tidak layak terus di 2016 di perbaharui lagi yang tidak layak berapa? : Sekarang untuk taun ini tidak sempat saya membuat, tidak sempat, ternyata rumah itu yang data.. ada data ada bukunya kan ada bukunya sampe empat ratus itu kan, tiap tahun kan berkurang-berkurang tapi bertambah lagi dengan yang rusak lain itu tetep kan. Waktu diliat-liat kok teu daekeun robah-robah wae ieu teh, teu daekeun robah, kita ini perbaiki ini, ternyata yang perbaiki taun ini ada masih ada disulkan lagi oleh RW sebab belum selesai tea kan, masuk lagi. Ada, memang ada berkurang tapi bertambah lagi yang lain gitu, bertambah. Ini udah selesai ibaratnya tambah yang lain, ini yang diperbaiki kemaren tapi sampe sekarang belum ditempati sempurna, perbaiki lagi, usulkan lagi gitu. : Kalo tanggapan masyarakat Pak, pada..ee.. puas Pak terhadap program ini? apa ada yang kurang puas? : Masyarakat mah ya jelas puas ya, meskipun anggaran sedikit, anggaran lima juta. Sebab begini nya keun wae lima juta oge tibatan eweuh mah kitu masyarakat teh puas. Puas, bahkan banyak yang Pak Muharam nuhun taroskeun ka Pak Lurah nuhun, ka Pak Bupati, nuhun keun ka Pak Oke tong ka abdi, Pak Oke anu di kabupaten nu ngatur ibu teh ieu, Pak Oke tah Pak Bayu nu ti kabupaten, abdi mah sakadar di lapangan. : Pak, ada keluhan atau kritik saran dari masyarakat Pak buat program ini? : Keluhannya sekarang kan dulu dikirim barang, sekarang ingin uang dikirim uang. Udah pol ga ada ada masalah ya, keluhannya itu hayang sapuluh juta, atau lima belas juta supaya mahi ceunah kitu kan keluhannya. Ga ada keluhan mah, keluhan misalnya dipotong tidak ada sebab saya tidak pernah motong. Mekarjaya lima ratus dipotong dikuranginya, Mekarmukti dua ratus dikuranginya, semuanya dikondisikan semuanya. Hanya Desa Cihampelas yang tidak mau Pak Lurah. Bahkan saya kalo ada dengar-dengar yang Pak Muharam minta uang, langsung laporan. : Berarti untuk program ini mah tepat Pak ya untuk masalah rumah, programnya sudah tepat? : Tepat bahkan harus di..diteruskan lah, diteruskan, sebab banyak membantu masyarakat yang tidak mampu. Hanya paling-paling usulan masyarakat mah besarannya tambah gitu. Misalnya jangan lima juta sekarang bahan-
P I P I bahan udah mahal, misalnya tenaga kerja kalo ada yang di bayar juga itu juga seorang itu juga tukang hungkul kan. Tetap udah seratus ribu per hari sekarang, meskipun didalam pelaksanaan bantu rumah itu jarang yang diberi pol kan, itu ala kadarnya kan diberinya juga, kan mereka juga udah tau kan ini bantuan rumah tidak layak huni kan. Misalnya gini aya nu mantuan tukang satu orang, yang lain mah ngebantu semuanya, paling diberi lima puluh kan kalo umum mah seratus. Ini dibere lima puluh berapa aja mampunya gitu. : Kalo dilihat dari waktu pelaksanaan, terus mekanisme itu udah tepat Pak? Apa ada saran misalkan waktu pelaksanaannya cairnya lebih awal dibulan apa, atau mekanismenya ada yang kurang ga Pak sejauh ini? : Kalo dari musrenbang itu kan rata-rata uang turunnya Desember kan akhir Desember, sedangkan laporan itu kan harus Desember, harus Desember, kita tidak bisa melaporkan Januari kan sebab anggaran Desember kan tetep dalam LPJ itu kan Desember laporannya kan. Hanya ternyata untuk musrenbang itu..kalo dulu mah de Oktober udah turun kalo dulu mah. Kalo sekarang akhir Desember hampir udah taun baru belum turun, itu juga dikejar-kejar itu dikejar-kejar belum turun, sehingga untuk pelaksanaan mepet. Tapi kan dari kabupaten juga tidak tidak memaksakan harus selesai satu minggu tidak. Mereka juga udah tau diri kan, sok dari kita juganya akhir Desember masa akhir Desember harus beres kan? Tetap aja sampai Januari, bahkan yang taun kemarin Februari baru ke sini ke lapangan, baru mengadakan pemeriksaan. : Pak, apa saran atau harapan-harapan untuk perbaikan program ini kedepannya? : Oh harapannya untuk pemerintah ya, berhubung pembangunan di masyarakat rumah di masyarakat ini masih banyak yang belum diperbaiki, program ini harus tetap dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, untuk memperbaiki lingkungan. Keduanya, besaran dari uang bantuan itu mudah-mudahan bisa ditingkatkan minimal sepuluh juta misalnya. Ketiga, diusahakan pencairan itu jangan terlalu mepet di akhir Desember, apakah bisa November sehingga kita ada waktu satu bulan sehingga kita bisa tepat waktu tidak dikejar-kejar kitu.
INFORMAN 7 Nama : Aji Sujaji Jabatan : Bendahara KSM Desa Cihampelas Hari/Tanggal Wawancara : Jumat/26 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P : Ini Pak mungkin yang pertama ini Pak, kalau dilihat dari pencapaian program Pak, untuk indikatornya sendiri apa Pak indikator keberhasilannya? I : Yang pertama dari fisik rumah ya, dan keduanya memang swadaya juga ada sebetulnya kan kalau sama RT RW nya kan gerak pak tokoh masyarakatnya juga gitu gerak juga gitu gitu ya adalah, makanya masyarakat juga bisa dikatakan banyak terimakasih nya. P : Yang kedua ini Pak apa, ee pelaksanaan program nya sendiri Pak yang tahun 2016 itu Pak untuk waktunya sudah sesuai belum Pak sama yang terjadwal di semula gitu? I : Ya bisa dikatakan sesuai pak, sesuai. P : Kalau rata-rata pembangunan rumah itu berapa lama Pak di masyarakat? I : rata-ratanya sih sebetulnya antara 2 minggu bisa rata- ratanya 2 mingguan. Paling lama 1 bulan pak P : Tapi walaupun bantuannya perbaikan ada aja Pak ya yang dibangun dari awal lagi? I : Ada, ada itu banyak sih sebetulnya yang gitu heeh makanya itu yang RT RW tokohnya gerak itu itu, jadi kekerjasamaannya ada gitu. P : Nah Pak kalau ini Pak ada gak sih Pak yang apa menjadi kendala dalam program rutilahu? I : Heeh kalau untuk hambatan sedikit-sedikit yah, mungkin ya ada juga yah dimana-mana juga, tapi ya alhamdulillah lah bisa untuk diselesaikan gitu, jadikan diselesaikan secara musyawarahnya lagi, alhamdulillah. P I : Kalau kendalanya ini seperti apa Pak contohnya? : Kalau yang belum dikerjakan itu kita langsung kenapa gitu kan, oh iya ini lagi nunggu dulu suami misalnya ini buat tambahannya ada ada di situ suaminya, nah seperti itu kendalanya. P : Apakah ada Pak pendataan swadaya? misalkan bantuan 5 juta swadaya masyarakat berapa juta yang terlibat dipelaksanaan berapa orang misalnya I : Kalau yang pendataan swadaya mah kayaknya gak ada pak, jadi itu mah bisa dikatakan reflek aja gitu inisiatif langsung gitu.
P I P I P I P I P I P I P I P I : Apakah bantuan 5 juta cukup untuk menyelesaikan masalah rutilahu di masyarakat Pak? : Ya bisa dikatakan cukup juga pak sebetulnya, ya memang kalau namanya uang kan bisa jadi dicukupkan cukup gitu kan di gak dicukupkan engak juga bisa gitu kan gitu, ya tapi alhamdulillah, makanya itu masyarakatnya juga sebetulnya senang gitu ada bantuan gitu. : Dan kalau sosialisasi sendiri Pak kepada masyarakat penerima ada gak Pak ya? : Ada. Itu kan biasanya itu kan yang ditelitinya sama ketuanya pak sama Pak Muharamnya. : Jadi secara informal aja Pak ya bukan suatu formal gitu? : Ya ya ya. : Untuk pemerataan sendiri Pak, itu penerima bantuannya udah merata belum Pak untuk masyarakat yang punya rutilahu? : Yang lebih dipentingkan itu yang lebih yang rusaknya dulu yang trus yang dianya yang kurang mampunya gitu. : Nah kalau kemarin Pak kalau gak salah kan pertama ngajuin proposal Pak yah ke kabupaten Pak, nah kan kadang jumlah yang keluar dari kabupaten itu kadang lebih sedikit Pak dari yang diajukan, itu seleksinya lagi gimana Pak? : Itu kan memang betul pak pengajuan banyak yah, waktu itu juga sebetulnya banyak sih, pas begitu ada seleksi jadi jatoh 53 gitu kan, kalau gak salah yang 10 itu memang agak jadi binggung pak untuk pengurus desa gitu yah, khususnya ya kepala desa nya sendiri gitu jadi binggung gitu, ini gimana ji, yang pentingnya nah yang gak nerima itu didatangin pak, ya dikasih penjelasan gitu ya mungkin yang penting mah dikasih penjelasan baik. : Nah Pak pas diawal itu kemarin di kasih informasi Pak bahwa yang desa ini 63 unit dari dinasnya? : 63. Informasi itu. Ya cuman pas begitu mau itu kok jadi segini nah itu. Kadang juga yang ya Aji pribadi itu merasa kasihan juga ke pak kades gitu, jadi kan yang jelas yang bertanggung jawab kan pak kades gitu. : Nah kalau pemantauan dari dinas ada Pak ke mana ke lapangan? Itu semua rumah apa sampel aja Pak? : Ada. Eggak semua, kalau masalah itu kan kalau untuk kita pribadi mah khususnya yang khusus dari desa mau ke semuanya juga silahkan gitu ya. : Nah kalau tanggapan masyarakat sendiri Pak terhadap program ini Pak memuaskan Pak ya atau tidak Pak? : Gini pak, bisa dikatakan tadi kata Aji juga kalau masyarakat itu lebih senang pak, yah dapat bantuan apalagi kalau dulu mah kalau gak salah 3 juta setengah ya.
P I : Yang 2014 Pak? : Heeh, kalau sekarang meningkat jadi 5 juta, dan lebih itu kesatu lebih senang ada anggaran dari pemerintah. P : Kalau dari masyarakat ada gak Pak misalnya dari masyarakat ada yang ngasih saran kritik ke Bapak? I : Kalau yang itu mah gini, ada masukan gini, jadi, atuh ceunah udah weh ceunah nambah lagi ceunah ya. P : Pak kalau masyarakat sendiri Pak, didalam perencanaan program ini Pak terlibat gak Pak didalam perencanaan ini? I : Diwakilkan, kalau ngak diwakilkan itu pak gini, masyarakat sensitif pak, yah, boleh dikatakan tadi dipoto-dipoto jadi ngak, gitu kan, nah makanya itu diwakilkan dulu sama pengurus setempat, RT RW diterlibatkan diajukan ke desa. P : Kalau dilihat secara keseluruhan ya Pak, apakah program ini sudah tepat Pak untuk mengatasi permasalahan rutilahu? I : Ya itukan sebetulnya kalau untuk ini cukup lah pak ya, udah cukup tepat. P : Apa saran dari Bapak untuk perbaikan program rutilahu kedepannya apa Pak? I : Kesatu jangan sampai dihilangkan harus diadakan terus gitu kan dan lagi ya mungkin segalanya harus terutamanya istilahnya minta ditingkatkan lah, itu baik maupun istilahnya banyaknya gitu yah, baik maupun istilahnya ya masalah bantuannya gitu yah uangnya nilainya gitu. P I : Oh iya Pak, apa sih Pak penyebab ini rutilahu di Desa Cihampelas? : Ya kebanyakannya pak ekonomi pak pendapatannya boleh dikatakan istilahnya sehari-harinya juga susah. P I : Mungkin cukup sekian wawancaranya, hatur nuhun Pak : Mungkin saya juga terimakasih yah ke bapak gitu. INFORMAN 8 Nama : Entis Sutisna Jabatan : Ketua RT 5 yang juga menerima bantuan RTLH Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/23 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P I : Berarti Pak RT mah ini Pak ya, sekaligus penerima Pak ya? : Iya.
P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I : Di masyarakat, rata-rata membangun rumah itu berapa lama Pak? : Yaaa, tergantung kerjanya kira-kira sebulan ada lah. : Kalo kendalanya sendiri apa Pak, didalam... kendala di masyarakat di dalam perbaikan rumahnya? : Ya dari masyarakat mah kayak cemburu sosial gitu, katanya Pak RT udah dapat katanya. Ini dulu kan dibangun waktu 2007 Bapak dapat kan ini, kemaren Bapak lagi. : Pak kalau besaran bantuan 5 juta itu cukup gak sih Pak untuk perbaikan rumah? : Ya cukup gak cukup itu mah, ya kan gak selesai-selesai gitu. : Nah kalau Bapak melihat program rutilahu ini, apa sih kekurangan kelebihannya dalam program ini? : Ya kekurangan barangkali dari material gitu ya, terus keuangannya juga kurang gitu menurut itu mah. : Kalau ini Pak, tanggapan masyarakat sendiri Pak terhadap program ini memuaskan gak sih Pak? : Ya ada yang memuaskan ada yang kurang. Kurangnya kurang gede barangkali itu, heuheuheuh, uangnya. Kan juga proses programnya harus dilanjutkan, yaa semoga kedepannya lah program rutilahu itu tetap jalan, ya kalau bisa mah uangnya nambah. : Apa keluhan atau ada saran dari masyarakat untuk program ini? : Ya keluhannya mah banyak masyarakat, tentang yang tidak layak huni gitu belum dikasih gitu, bagaimana kalau Pak RW dapat lagi dapat lagi, katanya gitu, banyak yang belum kebagian juga. : Jadi kalau dilihat mah program ini sudah tepat ya Pak, membantu masyarakat? : Tepat, iya memang membantu masyarakat, sangat membantu. : Dari Dinas atau dari Konsultan Pak ya, itu kalau pendataan swadaya gak ada Pak ya? : Oh sekarang mah gak ada, dulu mah ada yang ngebantu, yang ngebantu tuh dihitung ke swadaya, tenaga, yang ngebantu itu. : Nah kalau sosialisasi kemarin ada gak Pak, sosialisasi ke masyarakat penerima bantuan gitu? : Engga ada, engga ada, langsung musrenbang, RW ngusulkan gitu. : Nah Pak terakhir ini mah Pak, apa sih saran dari Bapak untuk perbaikan program rutilahu kedapannya, saran misalkan untuk Dinasnya untuk ke Bupati? : Ya saya sebagai Ketua RT dari pedesaan, mohon kepada Bapak Bupatinya supaya terus memperhatikan didalam perbaiki rutilahu di kampung- kampung, kalau bisa sama Pak Bupati, uangnya minta tambah gitu lah, minimal 10 (juta) lah Pak.
INFORMAN 9 Nama : Kusnaedi Jabatan : Penerima Bantuan RTLH Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/23 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P I : Bantuannya dalam bentuk uang Pak ya? 5 juta kan Pak ya? : Iya uang. Iya. P I : Nah itu Pak, untuk memberbaiki rumah itu Pak berapa lama? : 10 hari lah, ya 2 minggu lah, cuma belum sempurna. P I : Pak bantuan 5 juta itu cukup untuk perbaikan rumah Pak? : Yaaaaa kalau cukup mah ya enggak Pak, ya itu juga Saya sangat berterima kasih dibantu sama Pemerintah istilahnya mah. P I : Kemarin ini habis berapa Pak untuk memperbaiki rumah ini Pak? : 10 jutaan lah ini teh, sama yang dari saya gitu, belum swadayanya kan yang kerja juga harus dibayar, ya dikasih makan. P : Nah dari dinas ada yang ngontrol gak pak ngedata tentang swadayanya habis berapa? I : Gak ada, ya cuma RT paling, ya kalau Pak RT sama KSM. P I : Ada sosialisasi tentang program rutilahu ini gak Pak? : Gak gak ada. P : Nah kalau rembug warga dulu Pak pernah datang Pak di yang apa, musren itu musren di tingkat desa? I : Diwakili oleh RT dan RW. P I : Apa saran Bapak untuk program ini kedepannya? : Program ini supaya diteruskan, terus uangnya ditambah jadi 10 juta... ya kalau kepengen mah ya pengen diteruskan, juga ditambah kan soalnya ini juga belum beres kan ini juga, kalau ngejar kepengen, ya tidak tau itu juga bagaimana milik, tapi ya itu juga saya sudah sangat berterima kasih Pak. P : Dalam pembangunan kemarin ada gak sih Pak kendala-kendalanya? dalam perbaikan rumahnya, ya atau hambatannya atau apa? I : Ya kekurangan uangnya aja paling yang menghambatnya mah, kadang- kadang kan sehari berhenti karena belum ada uangnya, makanya gak akan cukup 2 minggu sepertinya Pak, ya karena berhenti, diam lagi.
INFORMAN 10 Nama : Yuyu (Melalui Ibu Ati) Jabatan : Penerima Bantuan RTLH Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/23 Mei 2017 Keterangan : P = Penulis I = Informan P I : Itu kemarin bantuanya uang kan Bu ya? 5 juta kan ya? : Iya. P : Nah kemarin Bu dalam perbaikan rumahnya itu berapa lama Bu waktunya? perbaikannya.. I : Ada 2 minggu gitu ya, 2 minggu iya. P I : Nah itu kemarin habis berapa Bu perbaikan rumahnya, total? : Habis 4 setengah ya Pak, dengan swadaya ya 8 juta sama makannya sama ngasih buruhannya. P I : Berarti kemarin 5 juta itu ee.. kurang Bu ya? : Iya, Ibu ada nyimpen sebagian gitu, da gak cukup 5 juta mah, tapi segitu juga ya Alhamdulillah ya Bapak, Ibu teh ada sedikit-sedikit teh ini. P I : Kalau kemarin itu dari Dinas ada yang.. dateng kesini Bu, ngontrol? : Sayanya lagi gak ada mungkin, oh Ibunya lagi gak ada mungkin. P : Oh berarti dari Dinas kemarin gak ada ini Bu ya, ga ada mendata, misalkan didata bantuan 5 juta terus swadayanya berapa juta gitu, terus orangnya yang ikut perbaikan buruhnya berapa orang gitu ya Bu? I : Enggak, belum belum, ya Bapak? Iya gak dilaporkan, iya. P : Kalau sosialisasi ada gak Bu, sosialisasi ke masyarakat tentang program rutilahu ini? I : Gak ada, ga ada iya. P I : Oh jadi gak ada di Desa? misalkan dukumpulkan.. : Engga ada, waktu penerimaan uangnya aja. Iya waktu itu aja ya Pak. P I : Nah Bu, berarti kalau program ini mah tepat ya Bu, membantu? : Iya. P : Kalau ini Bu programnya ini kemarin bantuannya dari masyarakat, dari Ibu sebagai penerima bantuan itu memuaskan gak Bu? I : Ya Alhamdulillah ya Pak ya? Hehehe. Segitu juga bersyukur. P I : Nah kemarin ada kendala gak Bu dalam perbaikan rumahnya? : Ya kalau kekurangan pasti ada cuma sudah di ini gitu sama Ibu, kalo
P I masalah kerurangan mah mungkin Ibu yang ini, sebagian-sebagian.. Ya mungkin kalau 10 juta mah ini juga dikerjakan. Iyaa da belum semuanya, hehehehe, nanti aja kalau punya rezeki ya sedikit-sedikit dikerjakan, gitu aja, belum beres ah. : Bu kalo ini Bu, kalau sarannya kedepannya apa Bu untuk perbaikan program ini, saran dari Ibu? : Ibu teh belum punya MCK, eh WC ya ini teh. Ibu sampaikan ke Kabupaten, program ini agar diteruskan, lalu uangnya jangan 5 juta jadi 10 juta. Program ini teh supaya diteruskan gitu, sekarang Ibu dapet 5 juta, mudah-mudahan kedepannya Ibu dapet 10 juta, gitu? Hihihihi. Supaya bisa ini diselesaikan hahahaha.
LAMPIRAN 3 KORESPONDENSI Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Kantor Kesbangpol KBB
Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB
Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesbangpol KBB
Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Kantor Kesbangpol KBB Setelah Seminar UP
Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesbangpol KBB yang Kedua
Tanda Terima dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB Tanda Terima dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang KBB yang Kedua
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Perumahan dan Permukiman KBB
Nama Tempat dan Tanggal Lahir Nomor Pokok Mahasiswa Program Studi Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Alamat Status Mahasiswa Berat Badan Tinggi Badan Status Marital Nomor Telepon/HP Email Orang Tua a. Nama Ayah b. Nama Ibu Pekerjaan Alamat Riwayat Pendidikan Pra Universitas a. SD b. SMP c. SMA LAMPIRAN 4 RIWAYAT HIDUP : Alim : Lebak, 9 Juni 1994 : 170110120076 : Administrasi Publik : Laki-laki : Indonesia : Buddha : Kp. Maja Pasar RT 06 RW 02, Desa Maja, Kecamatan Maja, Kab. Lebak, Banten : Aktif : 54 Kg : 168 Cm : Belum Kawin : 08988649531 : : : Maryono (Alm) : Kuin Nio : Ibu Rumah Tangga : Kp. Maja Pasar RT 06 RW 02, Desa Maja, Kecamatan Maja, Kab.Lebak, Banten : : SDN Maja IV (2000-2006) : SMPN 1 Maja (2006-2009) : SMAN 1 Rangkasbitung (2009-2012) Jatinangor, 10 Juli 2017 Alim NPM 170110120076