Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 ANALISIS PENERAPAN 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SMA NU KAPLONGAN INDRAMAYU Dewi Aisyah STIT Buntet Pesantren Abstract This research has the aim of obtaining quality and competitive education, not only at the theoretical level but at the implementative level. Adding to the body of knowledge, especially regarding the development of normative management of educational institutions. with the target of evaluating the application of 8 national education standards. The methods used are direct observation, direct interviews to obtain safer data/information, class visits especially to get a real picture of the learning process, then hear opinions to deal with certain problems in schools, and share or similar to hear opinions, and then the emphasis is on more on efforts to share experiences and opinions, and the last with Document Studies. Evaluation of the Implementation of the 8 SNPs at SMA NU Kaplongan as a school that has a curriculum for implementing the PAIKEM process that needs to be continuously improved, especially using electronic media. Then graduates who are 100%, and most of the educators have fulfilled bachelor's degree qualifications, then in general they have met management standards in each field, and financial management provisions are very good with the principles of accountability and transparency. Also a rating system that meets the requirements. The results of the evaluation of the implementation of the 8 National Education Standards at SMA NU Kaplongan Indramayu in general have been going well. Although of the 8 National Education Standards there are 3 standards whose performance is still not satisfactory, such as Process Standards, Graduate Competency Standards and Infrastructure Standards. Keywords : Evaluation, Achievement of SNP, Implementation of 8 SNP, Institutional Management Abstrak Penelitian ini memiliki tujuan memperoleh mengelola pendidikan bermutu dan kompetitif, tidak hanya pada tataran teoretik tapi pada implementatif. Menambah khazanah pengetahuan terutama tentang pengembangan Manajemen lembaga pendidikan secara normatif. dengan sasaran kegiatan evaluasi penerapan 8 standar nasional Pendidikan. Metode yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara langsung untuk memperoleh data/informasi yang lebih akurat, kunjungan kelas khususnya untuk memperoleh gambaran nyata tentang proses pembelajaran, kemudian dengar pendapat untuk menghadapi permasalahan tertentu di sekolah, dan sharing atau serupa dengan dengar pendapat, dan selanjutnya penekanannya lebih kepada upaya untuk berbagi pengalaman dan pendapat, dan yang terakhir dengan Studi dokumen. Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 348
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 Evaluasi Penerapan 8 SNP di SMA NU Kaplongan sebagai sekolah yang memiliki kurikulum pelaksanaan proses PAIKEM yang perlu terus ditingkatkan terutama memanfaatkan media elektronik. Kemudian lulusan yang 100%, dan sebagian besar pendidik telah memenuhi kualifikasi S1, kemudian secara umum sudah memenuhi standar pengelolaan pada setiap bidang, dan ketentuan pengelolaan keuangan sangat baik dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Juga sistem penilaian yang dilaksanakan memenuhi ketentuan. Hasil pemantauan evaluasi penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan di SMA NU Kaplongan Indramayu sekolah secara umum sudah menjalankan dengan baik. Walaupun dari 8 Standar Nasional Pendidikan ada 3 standar yang nilainya masih belum memuaskan seperti Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Sarana Prasarana. Kata Kunci: Evaluasi, Ketercapaian SNP, Penerapan 8 SNP, Manajemen Lembaga Pendahuluan Indonesia saat ini, pendidikan menjadi hal yang sangat ramai diperbincangkan, tidak hanya sekedar membahas tentang bagaimana siswa dapat lulus sekolah, tapi juga bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan dengan baik dan dapat mencerdaskan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Persoalan pendidik pun sangat komplek salah satunya kualitas seorang pendidik yang dirasa kurang, hal ini menjadi awal dari permasalah baru seperti pelaksanaan proses pembelajaran kurang efektif dan efisien dikarenakan kurang maksimalnya proses perencanaan pembelajaran. Pendidik atau Guru merupakan salah satu unsur penting dalam proses pendidikan di Indonesia. Hal ini sudah tidak diragukan lagi, karena ditangan guru lah pendidikan bisa menjadi senjata untuk bangsa ini lebih baik dan lebih maju lagi. Guru juga sebagai pelaksana pendidikan yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pendidikan harus bisa melaksanakan hal tersebut dengan baik dan terintegrasi pada kurikulum yang berlaku saat ini. Sistem pendidikan nasional juga merupakan komponen pendidikan yang terpadu untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Pada undang-undang nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan pendidikan dan proses pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasannya. karakter mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara". Hal tersebut menjadikan pendidikan mempunyai peranan penting untuk kemajuan sebuah bangsa, hal ini telah menjadi keyakinan semua bangsa di dunia. Sepertihalnya pendapat Suyanto (2003) bahwa seorang presiden di sebuah negara yang paling maju di duniapun menyadari bahwa investasi dalam pendidikan itu penting untuk pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, di era global saat ini, di mana pemerintah ketika kurang memperhatikan pembangunan pada sektor pendidikan secara serius dan berkelanjutan, maka mudah diprediksi bahwa negara tersebut akan membuat sebagian besar penduduknya terjebak dalam jangka panjang diberbagai bidang kehidupan. (Suyanto, 2000: 3). Komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun pendidikan berpegang pada tujuan bangsa yang sebagaimana tertuang dalam UUD No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu melaksanakan pendidikan yang bermutu. Hal itu terdapat dalam Pasal 5 ayat (1): Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 349
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 "Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Dalam kata lain berarti semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pengertian yang mengkrucut kepada kata "bermutu" menjadi jelas, yaitu pemenuhan pada standar pendidikan yang meliputi: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian. Artinya, jika SNP ini dilaksanakan betul, maka ada jaminan bahwa mutu pendidikan nasional akan meningkat. Fungsi SNP sendiri menurut Tilaar (2006), adalah: 1) pengukuran kualitas pendidikan, 2) pemetaan masalah pendidikan, dan 3) penyusunan strategi dan rencana pengembangan sesudah diperoleh sebuah data yang dihasilkan dari evaluasi belajar secara nasional. Pencapaian SNP juga dapat diukur melalui hasil akreditasi yang dinilai berdasarkan standar. Dan peningkatan pencapaian SNP dapat dilihat pada hasil akreditasi sebuah lembaga dari tahun ke tahun. Peningkatan dan penurunan nilai akreditasi dari masing-masing SNP perlu dianalisis ulang, karena akan menjadi bahan masukan dan dijakinnya sebuah kebijakan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses pembelajaran menjadi bermutu. Undang-undang No.19/2005 tentang SNP yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Standar ini diberlakukan untuk pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Dimana pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang bentuknya terstruktur dan berjenjang dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar dari pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tidak berjenjang, melainkan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan. Kemudian dalam SNP standar isi meliputi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang bersetandar dan harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenis pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan sendiri ditentukan melalui kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian standar proses atau standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu lembaga pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada peserta didik. Standar pendidik atau staf administrasi dan tenaga kependidikan atau guru yaitu ditentukan dengan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Selanjutnya standar sarana dan prasarana yaitu berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan. Hal tersebut juga bisa tidak terlaksana dengan baik ketika kekurangan ketercapaian dari masing-masing standar lembaga pendidikan. Maka kemudian memunculkan sebuah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau biasa disebut kurikulum. Dimana dalam kurikulum mencakup tujuan pendidikan yang akan dicapai, guna meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Berdasarkan paparan tersebut penelitian ini berusaha untuk mencari ketercapaian 8 tersebut terjadi di setiap Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 350
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 standar nasional pendidikan yang difokuskan pada pengamatan evaluasi penerapan 8 standar nasional pendidikan. Sekolah atau lembaga yang dalam hal ini sebagai salah satu unit pendidikan, mempunyai kewajiban melaksanakan pendidikan yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan warga Indonesia. Tak salah jika sekolah adalah ujung tombak pendidikan, karena sekolah juga yang melaksanakan pembelajaran, mengurus pendanaan dan mengelola administrasi pendidikan, serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum yang dijalankan. SMA NU Kaplongan Indramayu merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten. Dalam perjalanannya telah banyak mengukir prestasi akademis maupun non akademis, pada bidang akademis SMA NU Kaplongan Indramayu berkembang menjadi sekolah yang membanggakan dengan prestasi yang diraih dalam beberapa tahun terakhir. Selain prestasi dalam bidang Akademik, prestasi non akademik juga tak kalah membanggakan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya piala dan tropy yang tertata rapi ditempat penyimpanannya. Permasalahan yang sering muncul dalam pendidikan adalah konsistensi menjaga kualitas pendidikan termasuk pada SMA NU Kaplongan Indramayu, dalam menjaga konsistensi kualitas pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah mencanangkan dengan menggunakan 8 Standar Nasional Pendidikan yang harus terpenuhi untuk setiap satuan pendidikan. Dimana aturan pada Setandar Nasional Pendidikan itu sebagai kriteria minimum yang harus dipenuhi pada setiap lembaga dalam pelaksanaan pendidikan. Selain hal tersebut, berfungsi sebagai landasan dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Serta memiliki tujuan untuk menjamin mutu dalam pendidikan nasional dengan hasil yang menuju mencerdaskan kehidupan bangsa juga membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, untuk menjaga konsistensi fungsi dan tujuan tersebut, maka pendidikan harus membuat kurikulum, proses pembelajaran, maupun administrasi secara keseluruhan harus mengacu dan berpedoman pada aturan SNP. SMA NU Kaplongan Indramayu dari awal berdiri yang kurang terkenal di masyarakat sekitar, dan beberapa tahun belakangan menjadi bahan perbincangan yang cukup hangat. Hal ini dikarenakan Akreditasi sekolah yang didapat adalah nilai akreditasi yang tinggi yaitu Akreditasi A, pola pikir masyarakat mulai menganggap kualitas pendidikan pada SMA NU Kaplongan Indramayu sudah mengalami kenaikan yang signifikan dan mulai berfikir utnuk menyekolahkan putra/putrinya di SMA NU Kaplongan Indramayu. Permasalahan diatas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) Di SMA NU Kaplongan Indramayu". Metode a. Pendekatan Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melaksanakan tugas benchmark adalah teknik benchmark yang bersifat kooperatif dan kolaboratif, karena dalam benchmark sudah mengandung makna pembinaan, penilaian dan juga pemantauan sampai sejauh mana sasaran pembinaan sudah dilaksanakan sebagaimana diuraikan dalam siklus pengawasan pada bab sebelumnya. Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 351
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 1. Kooperatif: yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suatu kelompok untuk kepentingan bersama (mutual benefit) 2. Kolaboratif: yaitu kerja sama dalam pemecahan masalah dan atau penyelesaian tugas dimana tiap anggota melaksanakan fungsinya yang saling mengisi dan melengkapi seperti bekerja untuk mengelola/penanggungjawab standar yang dipantau. ditugasi sekolah dengan kepala sama yang guru atau b. Metode Metode yang digunakan dalam melaksanakan benchmark di SMA NU Kaplongan sangat bervariasi, bergantung kepada situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat melaksanakan benchmark. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Observasi langsung, yaitu penulis secara langsung mengamati objek benchmark. Metode tersebut digunakan untuk melakukan kunjungan kelas untuk mengamati penampilan guru dalam pelaksanaan pembelajar 2. Wawancara baik secara langsung dimaksudkan untuk memperoleh data/informasi yang lebih akurat. Metode tersebut digunakan untuk menggali data dari beberapa stakeholder sekolah terhadap pemenuhan delapan standar nasional pendidikan (SNP) 3. Kunjungan kelas dilakukan penulis khususnya untuk memperoleh gambaran nyata tentang proses pembelajaran, baik melalui supervisi kelas maupun supervisi klinis. 4. Dengar pendapat diperlukan bila menghadapi permasalahan tertentu di sekolah yang di benchmark, dimaksudkan untuk memperoleh masukan yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalah yang sedang dibahas/dihadapi. 5. Sharing hampir serupa dengan dengar pendapat, hanya penekanannya lebih kepada upaya untuk berbagi pengalaman dan pendapat, tidak harus ada kasus khusus di sekolah. Sharing bisa dilakukan kapan saja dan dengan media yang lebih luas. 6. Studi dokumen dimaksudkan untuk memperoleh gambaran nyata dan bukti fisik/ autentik tentang keterlaksanaan suatu kegiatan yang terdokumentasikan. Pendekatan dan metode diatas pada intinya digunakan untuk saling melengkapi dalam upaya mendapatkan data yang valid dan akuntabel untuk dijadikan dasar pembuatan pelaporan. Hasil dan Pembahasan Penjabaran dari masing-masing standar SNP PP 19 Tahun 2005 : Standar Isi Kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kalender pendidikan/akademik. selain memuat juga Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah (BSNP, 2006). Kurikulum sekolah sendiri menurut Madus dan Kellaghan (2012) yaitu keseluruhan bentuk usaha lembaga/sekolah untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan oleh pihak sekolah dan masyarakat. Kurikulum dalam pengertian ini juga disebut usaha untuk mempengaruhi peserta didik, baik di kelas maupun di luar sekolah. Atau suatu rencana untuk melengkapi seperangkat peluang belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 352
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 Standar Proses Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Sanjaya, 2006). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan dan dalam ayat (3), juga dikatakan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni standar kompetensi yang harus dimiliki siswa, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilannya. Idealnya suatu kurikulum tanpa diikuti oleh kemampuan guru mengimplementasikannya dalam kegiatan proses pendidikan, maka kurikulum itu tidak memiliki makna. Berkaitan dengan hal itu, standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik untuk periode tertentu maupun pembelajaran harian, juga sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Standar proses pendidikan juga sebagai standar pelaksanaan pembelajaran yang dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan ke tujuh standar lainnya (Sanjaya, 2006). Delors 1996 dalam kajian Meni Handayani (2016) menjelaskan bahwa tahapan dalam proses sebuah pelaksanaan pembelajaran mulai perencanaan dan evaluasi itu memerlukan tenaga pendidik yang kompeten. Dimana harapan pada proses pembelajarannya yaitu menyenangkan dan menantang. Berkaitan dengan hal tersebut, UNESCO melalui International Commision on Education for The Twenty First Century, mengusulkan empat pilar belajar, yaitu "learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together". Penerapan empat pilar tersebut berarti proses pembelajaran memungkinkan untuk peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan mengimplementasikan pengetahuan dan untuk berinteraksi secara aktif sesama perserta didik, sehingga dapat menemukan dirinya sendiri. Makna mengajar dalam hal ini tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga diartikan sebagai bentuk proses mengatur sebuah lingkungan belajar pada siswa (Sanjaya, 2006). Standar Kompetensi Lulusan Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dalam ayat (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kemudian pada ayat (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis dengan disesuaikan jenjang pendidikannya. Selanjutnya dalam ayat (4), kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut cakupannya masih Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 353
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 sejalan dengan PP Nomor 19 tahun 2005 yakni SKL adalah kriteria kualifikasi kemampuan lulusan. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat (3), kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) kompetensi pedagogik; b) kompetensi kepribadian; c) kompetensi profesional; dan d) kompetensi sosial. Ayat (4) seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Charles E, Johnson, 1974 dalam Sanjaya (2006) adalah sebagai berikut: "Compentency as rational which satisfactirily meets the objective for a desired condition". Dimana kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang tentukan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Maka dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai tujuan. kompetensi pendidik dibuktikan oleh penampilan yang Standar Sarana dan Prasarana Pasal 42 ayat (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dalam permendiknas RI Nomor 24, Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar: a) untuk beriman dan bertakwa, b) untuk memahami dan menghayati, c) untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, d) untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan e) untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Standar Pengelolaan Pasal 49 ayat (1), menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dalam Permendiknas terdiri dari: 1) perencanaan program yang meliputi visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah; 2) Pelaksanaan rencana kerja yang meliputi pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan (sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan (sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan), bidang sarana dan prasarana (sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 354
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan (sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan), budaya dan lingkungan sekolah lingkungan pendidikan yang kondusif untuk (sekolah menciptakan suasana, pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan) dan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah (sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan); 3) Pengawasan dan evaluasi (sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan), evaluasi diri (sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan yang direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi sekolah (sekolah menyiapkan bahanbahan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku); 4) Kepemimpinan sekolah; 5) Sistem Informasi Manajemen; 6) Penilaian khusus, keberadaan sekolah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP. iklim, dan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi Standar Pembiayaan Pasal 62 ayat (1) terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dalam ayat (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Ayat (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan dan ayat (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (i) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (ii) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (iii) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeli haraan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Permendiknas RI Nomor 69/2009 yang mengamanatkan bahwa Standar Biaya Operasional Nonpersonalia (SBON) adalah "bagian" dari biaya keseluruhan dana pendidikan biaya operasional yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah non personalia selama satu tahun. Fattah (2008) memberikan pendapat, bahwa standar pembiayaan terdapat korelasi antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, perencana pendidikan harus menggunakan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia dan mengawasinya. Standar Penilaian Pasal 63 ayat (1) terdiri atas: a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dalam PP 19/2005 Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Dalam ayat (2) tertulis Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 355
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Sedang dalam ayat (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran. Akreditasi Sekolah BAN-S/M dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada SNP Permendikbud Nomor 59/2012. Kemudian untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Maka hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur ketercapaian standar nasional pendidikan. Akreditasi juga merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (Kemdiknas, 2011). Permendikbud Nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Pada Pasal 1 ayat (2) Permendikbud Nomor 59 tahun 2012 dinyatakan bahwa BAN S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal yang mengacu pada SNP. Maka Hendarman (2014) menambahkan bahwa evaluasi sebuah lembaga yang dilakukan di Indonesia merupakan wujud komitmen untuk menjamin bahwa setiap satuan pendidikan melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana. Sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan harus dibangun dan dikembangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya saing, citra dan akuntabilitas publik. Akreditasi rangkaian proses dan sistem juga merupakan sebuah mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja sebuah satuan pendidikan (Sri Haryati, 2012). Pemaparan hal tersebut menjadikan penulis melakukan penelitian dan evaluasi, dimana hasil Evaluasi Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SMA NU Kaplongan Indramayu sebagai berikut 1. Standar Isi; sekolah telah memiliki kurikulum sekolah tetapi masih menggunakan kurikulum k13 belum yang revisi, penyusunan dan pemenuhan kelengkapan dokumennya belum memadai, (sebagian besar tidak sesuai dengan target waktu), substansinya masih perlu dikembangkan. 2. Standar Proses; pelaksanaan proses PAIKEM perlu terus ditingkatkan terutama dalam memanfaatkan fasilitas media elektronik yang kurang maksimal masih masih banyak ditemukan tenaga pendidik dalam kondisi pembelajaran pasif dan tidak kreatif. 3. Standar Kompetensi Lulusan; kajian dan analisis terhadap SKL (Permendiknas RI No. 23 tahun 2006) perlu terus ditingkatkan, sekalipun persentase lulusan seluruh sekolah telah mencapai 100%, tetapi kualitas prestasi lulusan sebagian besar masih rendah; 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; sebagian besar pendidik telah memenuhi Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 356
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 kualifikasi S1 sekalipun tidak seluruhnya sesuai dengan kualifikasi standar pendidik, dan pendidikan kepala sekolah perlu ditingkatkan menjadi S2 serta belum memiliki tenaga laboran yang tersertifikasi. 5. Standar Sarana dan Prasarana; secara umum sekolah belum memenuhi standar sesuai dengan Permendiknas 24/2007. Pengembangan prasarana melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat belum maksimal, sehingga sangat tergantung pada bantuan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. 6. Standar Pengelolaan; secara umum sekolah sudah memenuhi standar pengelolaan pada setiap bidang sesuai ketentuan, tetapi pengembangan sumber daya manusianya harus di dorong melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi lagi S2. 7. Standar Pembiayaan; pengelolaan keuangan di sekolah sangat baik dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Adapun sumber pemasukan keuangan ada tiga komponen 8. Standar Penilaian; sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik secara teknis pada umumnya tetapi secara operasional belum memenuhi pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi terutama dalam pencapaian ketuntasan belajar. Nilai hasil belajar sebagai simbol penguasaan kompetensi belum cukup valid dan akuntabel, sebagai akibat belum memiliki instrument penilaian yang merekam kompetensi peserta didik atau belum terlaksananya authentic assessment secara akurat. telah memenuhi ketentuan, Kesimpulan a. Kesimpulan Hasil pemantauan evaluasi penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan di SMA NU Kaplongan Indramayu sekolah secara umum sudah menjalankan SNP dengan baik. Dari 8 Standar Nasional Pendidikan ada 3 standar yang nilainya masih belum memuaskan seperti Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Sarana Prasarana nilainya masih di bawah 90 %. Peningkatan kemampuan kepala sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan menjadi kunci dalam meningkatan mutu Pendidikan di sekolah serta pembinaan yang dilakukan secara instens dan berkisanambungan oleh kepala sekolah dan pengawas manajerial. Di sinilah peran pengawas selaku supervisor dan konsultan sangat diperlukan untuk membuat pengelolaan pendidikan menjadi semakin baik. b. Saran Peningkatan mutu pendidikan di SMA NU Kaplongan Indramayu, yang perlu ditingkatkan dari hasil penelitian benchmark terebut adalah: 1. Kepala sekolah mengoptimalisasikan anggran sarana dan prasarana yang dimiliki dalam meningkatkan standar proses, seperti untuk pengembangan strategi pembelajaran di kelas dan melengkapai sarana multimedia dan lainnya. 2. Perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan lebih intensif kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan. 3. Mendorong pihak Yayasan untuk melengkapi sarana dan prasarana atau peran kepala sekolah dalam mengelola anggaran yang dimiliki atau mencari koneksi (donator) yang bisa Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 357
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu Pendidikan. Daftar Pustaka Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2010. Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/ Madrasah, Balitbang, Kemdiknas, Jakarta. Delors, J. 1996. Learning: Treasure Within, Report to UNESCO of The International Commision on The Twenty First Century. Paris: UNESCO Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah. 2014. Perencanaan Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2014-2020 Berdasarkan Kurikulum 2013. Sanjaya, W. 2006. Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana. Handayani, M. (2016). Pencapaian standar nasional pendidikan berdasarkan hasil akreditasi SMA Di provinsi dki Jakarta. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 1(2), 179-201. Tilaar, H. A. R. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: PT Rineka Cipta. Madus, G. E., & Kellaghan, T. 2012. Curriculum evaluation and assessment in Jackson, P. M. (Edit, 1992). Handbook of research on curriculum. New York: McMillan Publishing Company Hendarman. 2014. Kendala-Kendala Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 20(1) 74-85. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu Dewi Aisyah 358
Tanzhimuna Vol 3. No 1 Juni 2023 (SKL) Pendidikan Dasar dan Menengah. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMA NU Kaplongan Indramayu E-ISSN : 2807 - 968X P-ISSN : 2808 - 0793 Dewi Aisyah 359