BUPATI BANGLI PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGLI, Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; dipandang b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama; Indikator Kinerja Utama, c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021; berdasarkan pertimbangan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Indonesia 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Daerah Pelaporan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); Penyelenggaraan Pemerintah 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210); 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Nomor Reformasi Birokrasi Republik PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; Indonesia 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. 3. Bupati adalah Bupati Bangli. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. 7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli. RPJMD disebut adalah 9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud penetapan IKU di Lingkungan Pemerintah Daerah Bangli adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pasal 3 Tujuan penetapan IKU adalah : a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Ruang lingkup IKU adalah : a. IKU Pemerintah Daerah; dan b. IKU Perangkat Daerah. (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perangkat Daerah. (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala format Keputusan II yang terpisahkan dari ayat Perangkat Daerah sebagaiman merupakan bagian yang Peraturan Bupati ini. dengan tercantum dalam Lampiran tidak (3) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang terpisahkan dari merupakan bagian yang Peraturan Bupati ini. tidak IKU
BAB IV KEGUNAAN IKU Pasal 6 IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk : a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja; c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja. BAB V PENETAPAN IKU Pasal 7 (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021. (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut: a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas. (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana juga dimaksud pada ayat mempertimbangkan beberapa hal yaitu: a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan (1) dan ayat (2), akuntabilitas kinerja; b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Bangli pada tanggal 25 Nopember 2016 BUPATI BANGLI, ttd I MADE GIANYAR Diundangkan di Bangli pada tanggal 25 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, ttd IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 44 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, ttd IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI PEMBINA TK.I NIP.19650210 199503 1 003
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR TAHUN 2016-2021 KINERJA UTAMA FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGLI KOP SURAT SESUAI INSTANSI KEPUTUSAN KEPALA (.....nama Perangkat Daerah.....) KABUPATEN BANGLI NOMOR : ...../...../ TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (..... nama Perangkat Daerah.....) KABUPATEN BANGLI KEPALA (..... nama Perangkat Daerah.....) KABUPATEN BANGLI Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bangli Nomor .... Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (..... nama Perangkat Daerah.....); b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (..... nama Perangkat Daerah.....); Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. dst ....... MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (..... nama Perangkat Daerah.....) KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (... nama Perangkat Daerah... ) KABUPATEN BANGLI. KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (... nama Perangkat Daerah... ) Kabupaten Bangli, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (... nama Perangkat Daerah... ) Kabupaten Bangli dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) (... nama Perangkat Daerah... ) Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021. Penetapan Kinerja, menyusun KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangli dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan (... nama Perangkat Daerah... ) Kabupaten Bangli. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagimana mestinya. Ditetapkan di Bangli pada tanggal 2016 KEPALA (... nama Perangkat Daerah... ) Kabupaten Bangli, (Nama Lengkap dan Titel) (NIP... ) (Pangkat) BUPATI BANGLI, ttd I MADE GIANYAR