Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 4 No. 2 (2021): 441-472, DOI: 10.22437/ujh.4.2.441-472 Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme Helmi Fakultas Hukum Universitas Jambi helmi@unja.ac.id Abstract The arrangement of regional regulations in Indonesia has now become an urgent due the fact that those regulations are problematic with regards to their quantity and content. As an effort of encouraging such arrangement, this article proposes the use of omnibus law in making the regulations. Theoretically, the omnibus law is a method or technique of making regulations from which a regulation is formed in order to amend, repeal, or enact many regulations simultiniously. Such the method is worth considerations to be used in the arrangement of regulations as a way out of so many regulations, some of which are problematic in their substances. As long as the regional regulations are concerned, this method is also necessary as a response to the Job Creation Law which has already been established under the method of Omnibus Law. It is an evidence that the Job Creation Law and its implementing regulations require synchronization and harmonization in level of local regulations. The mechanism can be implemented in such a way through inventory and analysis of several regional regulations with similar content, after which they are formed and compiled into one regional regulation. Regional regulations whose contents have been merged shall be declared revoked and invalid in order to be functional in use rather than just amending or revoking some articles and inserting the new ones as in the Job Creation Law. Keywords: arragement; regional regulations; omnibus law.
Helmi Abstrak Penataan peraturan daerah menjadi perlu dilakukan seiring semakin terungkapnya berbagai permasalahan regulasi di daerah, baik berkenaan dengan jumlah maupun materi muatan. Dalam upaya mendorong penataan regulasi di daerah, artikel ini mengusulkan penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan perda melalui bahasan urgensi dan mekanisme penggunaan omnibus law dalam pembentukan perda. Omnibus law sendiri adalah metode atau teknik dalam pembentukan peraturan perundang- undangan dengan cara membentuk satu peraturan untuk mengubah, mencabut, atau mengesahkan beberapa peraturan sekaligus. Metode ini layak dipertimbangkan untuk digunakan dalam penataan perda guna mengatasi jumlah perda yang banyak dan sebagian di antaranya bermasalah secara substansi. Dalam level perda, metode ini juga urgen dalam rangka merespons Undang-Undang Cipta Kerja yang telah terlebih dahulu dibentuk dengan metode omnibus law, mengingat Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya membutuhkan pembenahan pada perda agar sinkron dan harmonis. Mekanisme yang dapat ditempuh adalah inventarisasi dan analisis beberapa perda yang materi muatannya sejenis atau serumpun untuk kemudian dibentuk dan dihimpun dalam satu perda. Berbagai perda yang materi muatannya telah digabung harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, agar memudahkan penggunaannya dibandingkan sekadar melakukan perubahan atau mencabut beberapa pasal dan menyisipkan beberapa pasal baru seperti dilakukan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kata kunci: penataan; peraturan daerah; omnibus law. A. Pendahuluan Artikel ini membahas dan menawarkan penataan Peraturan Daerah dengan menggunakan metode omnibus law. Penggunaan metode omnibus law dalam penataan peraturan daerah atau perda ini tidak saja dimaksudkan untuk mengikuti pola penataan regulasi di tingkat pusat dalam level undang-undang yang belakangan ini diperkenalkan dan mulai diterapkan, tetapi juga diperlukan untuk menyelesaikan ragam permasalahan dalam pembentukan perda itu sendiri, utamanya berkenaan dengan jumlah yang semakin banyak dan materi muatan yang tidak konsisten dan harmonis. Dalam tulisan ini, pembahasan 442 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law akan difokuskan pada dua hal: urgensi metode omnibus law dalam penataan perda dan mekanisme penggunaannya. Sebagaimana diketahui, omnibus law menjadi semakin ramai diperbincangkan sejak Joko Widodo menyampaikannya dalam pidato usai pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo menegaskan, omnibus law diperlukan untuk mengatasi kendala regulasi, terutama yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Dengan omnibus law, beberapa bahkan puluhan undang-undang yang dianggap bermasalah tersebut direvisi sekaligus.1 Sejak pidato tersebut disampaikan, telah ada dua undang-undang sejauh ini yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hadirnya undang-undang yang dibentuk berdasarkan omnibus law ini, terutama UU Cipta Kerja, tentu saja memerlukan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah, antara lain respons berupa penataan dan pembentukan regulasi yang menjadi kewenangannya, yaitu peraturan daerah atau perda. Penataan dan pembentukan regulasi di tingkat daerah, dalam hal ini melalui perda, menjadi mendesak untuk dilakukan seiring semakin terungkapnya perda-perda bermasalah. Pada 2016, Kemen- terian Dalam Negeri membatalkan 3.143 peraturan, 1.765 di anta- ranya adalah perda dan peraturan kepala daerah (perkada) yang dicabut atau direvisi Menteri Dalam Negeri, dan 1.267 perda/perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Gubernur.2 Ribuan perda tersebut dianggap bermasalah karena menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, menghambat pro- ses perizinan, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan 1 "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024", 20/20/2019, diakses 10/10/2021. 2 Setkab.go.id, "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan", perda-yang-dibatalkan/, 21/6/2016, diakses 30/8/2021. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 443
Helmi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.3 Temuan perda bermasalah lainnya diungkapkan Komite Pemantauan Pelak- sanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berdasarkan kajiannya pada 2019 terhadap perda terkait ekonomi dan investasi kegiatan berusaha di enam daerah (Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sidoarjo). Dari 1.109 perda, KPPOD menemukan 347 perda yang bermasalah, 67 persen di antaranya terkait pajak dan retribusi serta 18 persen terkait perizinan.4 Provinsi Jambi, yang menjadi contoh studi dalam artikel ini, juga bukan pengecualian daerah yang perdanya ditemukan bermasalah. Pada 2016, Kementerian Dalam Negeri mengungkap, terdapat 42 perda yang dibatalkan Pemerintah Pusat, baik perda pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jambi.5 Pada dasarnya, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk perda, dianggap bermasalah apabila dalam pengaturannya ditemui hal-hal berupa konflik, multitafsir, inkonsisten, dan tidak operasi- onal. Suatu peraturan dinyatakan ada konflik apabila terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat. Suatu peraturan dinyatakan multitafsir apabila ada ketidakjelasan pada subyek dan obyek yang diatur sehingga menimbulkan sulit dimengerti rumusan bahasa dan sistematika penulisannya. Suatu peraturan dinyatakan inkonsisten apabila terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang- undangan beserta turunannya. Suatu peraturan dinyatakan tidak 3 "Mendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dicabut atau Direvisi Pemerintah," 21/6/2016, diakses 30/8/2021. 4 Kontan.co.id, "Temukan 347 Perda Bermasalah, Ini Rekomendasi KPPOD ke Pemerintah Pusat & Daerah", pusat-daerah?page=all, 20/11/2019, diakses 30/8/2021. 5 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Direvisi", perda_21_juni_2016.pdf, 2016, diakses 2/8/2021. 444 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law operasional apabila peraturan tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau belum memiliki peraturan pelaksana.6 Dalam upaya mengatasi peraturan bermasalah, metode omnibus law menjadi menarik untuk diadaptasi penggunaannya. Jumlah regulasi yang terlalu banyak dan tidak harmonis, seperti terungkap dalam perda bermasalah, perlu disederhanakan dengan mencari langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Penyederhanaan atau simplifikasi regulasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan omnibus law. Omnibus law menjadi pilihan yang tepat dalam upaya penyederhanaan tersebut mengingat pembahasannya yang multisektor dan menggabungkan banyak peraturan, sehingga dapat mendorong efisiensi dan harmonisasi hukum.7 Penataan perda dengan metode omnibus law akan menyederhanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama pada lingkup pelayanan publik yang berkaitan dengan persyaratan, kewenangan, mekanisme, jangka waktu, biaya, pengawasan dan sanksi. Penggunaan teknis ini akan menghasilkan perda berkualitas dan mengefektifkan penerapan peraturan.8 Dalam artikel ini, pembahasan penataan perda dengan metode omnibus law diawali dengan uraian urgensi penggunaannya di Indonesia. Selain masalah regulasi yang terlalu banyak dan cenderung tidak harmonis, urgensi ini juga berkenaan dengan kebutuhan penempuhan langkah-langkah yang cepat dan tepat oleh pemerintah daerah dalam merespons UU Cipta Kerja. Pembahasan bagian berikutnya berkenaan dengan mekanisme penggunaan metode omnibus law dalam penataan perda. Mekanisme yang dibahas di 6 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, "Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi", Laporan Hasil Kajian Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, 2011, hlm. 7. 7 Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law". Jurnal Rechtsvinding, 9, 1 (2020), hlm. 45-6. 8 Muhamad Azhar, "Omnibus Law sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Administrative Law & Governance Journal, 2, 1 (2019), hlm. 171. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 445
Helmi sini meliputi mekanisme teknis, dan juga mekanisme substansi atau materi muatan. Evaluasi dan pemilihan perda-perda yang ada di Provinsi Jambi akan dijadikan sebagai bahan dalam mengulas dan menawarkan mekanisme pengadaptasian metode omnibus law dalam penataan perda. B. Urgensi Penataan Perda Menggunakan Metode Omnibus Law Secara konseptual, istilah omnibus berasal dari omni (bahasa Latin) dan bus (bahasa Inggris). Kata ini pada mulanya digunakan di Perancis pada 1828 untuk pengertian kendaraan panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang di sepanjang jalan utama kota Paris. Istilah omnibus lalu digunakan juga di Amerika Serikat dan Kanada, namun dengan pengertian "untuk semua" atau "mencakup semua", yaitu satu undang-undang baru yang dibentuk untuk menampung dan mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang- undang sekaligus.9 Dari kata dan pengertian itu kemudian dikenali istilah omnibus law dan omnibus bill. Omnibus bill merupakan suatu rancangan undang-undang omnibus, yang apabila nanti disetujui bersama dan disahkan berubah menjadi omnibus law. Setelah persetujuan dan pengesahan, yang berarti telah menjadi undang-undang, sebutan omnibus law sendiri menjadi tidak penting dan perlu, dikarenakan statusnya sudah menjadi undang-undang sebagaimana undang- undang pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa omnibus law itu sebetulnya hanyalah sebuah metode atau teknik dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini metode atau teknik untuk melakukan pembentukan atau perubahan sekaligus atas beberapa undang- undang yang ada dan berlaku sebelumnya.10 Sebagai sebuah metode atau teknik, omnibus law terlihat sangat pragmatis. Sebab, ia akan mengubah, mencabut, atau mengesahkan 9 Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia ( Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), hlm. 3. 10 Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, hlm. 5-7. 446 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law beberapa undang-undang dalam satu undang-undang.11 Sebagaimana tergambar pada awal mula penggunaannya, omnibus law memang dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus. Omnibus law juga menjadi terlihat sangat pragmatis karena relatif akan mempermudah pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari suatu pembangunan yang direncanakan. Dalam kaitannya dengan investasi misalnya, keber- adaan omnibus law akan mengakselerasi hambatan dari aturan yang selama ini kerap dipandang tumpang tindih, sehingga kepastian berusaha dapat lebih dijamin khususnya kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.12 Namun demikian, karena konsep omnibus law berasal dari tradisi hukum common law yang memiliki relasi kuat dengan sistem hukum parlementer yang liberal, maka upaya untuk mengadopsi atau mengadaptasinya ke Indonesia memerlukan penyesuaian dan modifikasi. Menurut Mirza Satria Buana, dalam konteks Indonesia, omnibus law lebih tepat diadopsi dan diterapkan pada level peraturan presiden, sementara pada undang-undang lebih tepat digunakan consolidation law. Sebab, berbeda dari omnibus law, consolidation law itu menghimpun norma-norma hukum yang memiliki subyek yang sama dan bersifat sebagai corong klarifikasi lembaga legislatif dan pemerintah terhadap kekaburan norma dalam undang-undang. Karena itu consolidation law tidak bersifat mengatur (regeling), tetapi hanya bersifat klarifikasi dan tafsir terhadap norma-norma hukum.13 Dalam hubungan omnibus law dan consolidation law ini, undang-undang yang menjadi consolidation law akan berfungsi 11 Louis Massicotte, "Omnibus Bills in Theory and Practice", Canadian Parliamentary Review, 36, 1 (2013), hlm. 13. 12 Ima Mayasari, "Menggagas Omnibus Law", 12/11/2018, diakses 10/10/2021. 13 Mirza Satria Buana, "Menakar Konsep Omnibus Law dan Consolidation Law untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara", Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia, diselenggarakan APHTN-HAN, Puskapsi FH Unej, dan Pusako FH Unand, Jember, 10-13/11/2017, hlm. 317. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 447
Helmi sebagai "payung" bagi penerapan peraturan presiden yang bersifat omnibus.14 Namun demikian, seiring telah digunakannya metode omnibus law dalam pembentukan suatu undang-undang, sebagaimana UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka upaya untuk mengikuti metode atau teknik ini dalam pembentukan regulasi lainnya perlu pula dipertimbangkan, termasuk pada perda. Upaya untuk menggunakan pula metode ini pada perda tidak dimak - sudkan sebagai tawaran yang sekadar ikut-ikutan, melainkan mem- pertimbangkan beragam permasalahan dalam perda yang belakangan semakin terungkap. Tawaran untuk mengadopsi omnibus law dalam perda juga tidak pula berarti mengabaikan berbagai kritik dalam penggunaannya pada UU Cipta Kerja. Berbagai kritikan itu justru menjadi bagian tawaran tentang mekanisme yang perlu pula dibenahi ketika metode omnibus law ini digunakan. Sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, permasalahan utama berkenaan dengan regulasi saat ini ialah jumlahnya yang semakin tidak terkendali. Pada awal November 2021, laman resmi pemerintah yang menghimpun peraturan perundang-undangan di Indonesia, mencatat terdapat 40.873 per aturan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 3.827 merupakan per aturan pusat (1.702 di antaranya undang-undang), 16.593 pera- turan menteri, 4.471 pertauran LPNK, dan 15.982 peraturan daerah. Jumlah ini tentu sangat banyak sekali. Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan di 2017 bahkan mempertanyakan jumlah peraturan yang besar itu, "coba, pusing tidak?". Akibat banyak regulasi itu, maka bangsa Indonesia disebut Presiden tidak bisa bergerak cepat mengikuti perubahan zaman, "baru mau lari, diingatkan undang- undang, baru mau lari diingatkan perpres, terus larinya kapan".15 Dalam upaya menyederhanakan dan menurunkan jumlah 14 Buana, "Menakar Konsep Omnibus Law", hlm. 318. 15 "Presiden Jokowi: Ada Lebih dari 42.000 Regulasi, Coba, Pusing Tidak?", 9/10/2017, diak ses 5/11/2021. 448 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law regulasi, maka metode atau teknik omnibus law menjadi pilihan yang tepat. Sebabnya, sebagaimana tadi dibahas, omnibus law akan membentuk, mengubah, mencabut, atau mengesahkan beberapa undang-undang dalam satu undang-undang. Jumlah regulasi yang besar bahkan disebut obesitas, akan menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, akibat birokrasi menjadi panjang, regulasi yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan saling tumpang tindih.16 Pada peraturan dalam level peraturan daerah, karena jumlahnya jauh lebih besar yang tentu saja disebabkan pula oleh jumlah provinsi, kabupaten dan kota, maka penyederhanaannya juga menjadi sangat penting, termasuk melalui metode omnibus law. Upaya mengadopsi metode omnibus law yang dimaksudkan untuk mempercepat gerak-gerak pemerintah, menghilangkan ber- bagai hambatan, dan menyederhanakan regulasi, tidak pula lalu ber- arti hukum akan mengikuti begitu saja atau malah menjustifikasi setiap gerak pemerintah. Bagaimanapun juga, dalam suatu negara hukum, maka berbagai gerak-gerak siapapun dalam suatu wilayah negara termasuk pemerintah, harus mendapatkan rambu-rambu dan legitimasi hukum, agar menghindari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum dalam hal ini, sebagaimana diingatkan Mochtar Kusuma-atmadja, harus berperan mengarahkan perubahan dan pembangunan supaya berlangsung secara teratur dan tertib,17 tapi jangan pula malah menghambat berbagai pembaruan dan pembangunan tersebut. Selain untuk menjawab permasalahan dalam perda, penggunaan metode omnibus law dalam penataan perda juga menjadi urgen guna melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terbit dan berlakunya UU Cipta Kerja merupakan peluang bagi daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ 16 Bayu Dwi Anggono, Pokok-pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia ( Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), hlm. 14. 17 M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?", Undang: Jurnal Hukum, 1, 2 (2018), hlm. 388. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 449
Helmi kota, guna menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya dan berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terlebih pada Febuari 2021 lalu secara serentak diberlakukan 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Jumlah itu masih mungkin bertambah mengingat UU Cipta Kerja mengamanatkan lebih dari 450 ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan delegasi.18 Terhadap 45 peraturan pelaksana tersebut paling mendesak segera disikapi oleh daerah yakni PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PPBBR), PP No. 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PPBD), PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, dan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Seluruh peraturan pelaksana ini membutuhkan pembenahan perda yang ramah terutama dengan tujuan dibentuk UU Cipta Kerja. Di samping melaksanakan UU Cipta Kerja, pemerintah dae- rah juga perlu melakukan penataan perda guna sinkronisasi dan harmonisasi berbagai regulasi daerah dengan UU Cipta Kerja dan PP pelaksanaannya. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1518/ OTDA tanggal 19 Maret 2021 perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak Lanjut UU Cipta Kerja yang ditujukan kepada gubernur dan ketua DPRD provinsi, bupati/walikota dan ketua DPRD kabu- paten/kota, mengatur pertama, melakukan identifikasi terhadap perda dan perkada yang materi muatannya berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Kedua, melakukan perubahan, pencabutan atau mem- bentuk peraturan baru yang sesuai dengan UU Cipta Kerja. Ketiga, 18 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, "Siaran Pers PSHK: Menyambut Im- plementasi Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja: Penyederhanaan Regulasi yang Tidak Sederhana" yang-tidak-sederhana/, 3/3/2021, diakses 8/7/2021. 450 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law menetapkan perencanaan perda di luar program pemben tukan peraturan daerah (propemperda) dengan keputusan DPRD dan melakukan penambahan perencanaan peraturan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kesempatan ini bisa menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan penataan produk hukum daerah dengan cara penerapan sistem perumpunan bidang dan kelembagaan peraturan daerah melalui metode omnibus law, sehingga perda bisa menjadi instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Penggunaan metode ini dalam pembentukan perda bisa diterapkan dengan beberapa alasan. Pertama, omnibus law merupakan metode dalam pembentukan peraturan. Oleh karena itu, teknik ini bisa digunakan terhadap semua jenis peraturan di Indonesia, karena omnibus law bukanlah hal yang dilarang.19 Kedua, pada saat pembentukan UU Cipta Kerja, sesungguhnya yang ditentang bukan omnibus law, tetapi substansi UU Cipta Kerja dan prosedur pembentukannya yang dianggap mengabaikan partisipasi publik.20 Ketiga, kekeliruan menggunakan istilah di Indonesia selama ini, bahwa omnibus law dianggap UU, sehingga harus ditolak, padahal yang dimaksud adalah UU Cipta 19 Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi," Jurnal Legislasi Indonesia, 17, 1 (2020), hlm. 5. Pada pratiknya, konsep omnibus law dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan tingkat provinsi atau negara bagian, sebagaimana di Amerika Seriat. Dalam laman resmi Minnesota State Senate diterangkan, senat negara bagian Minnesota membahas dan mengesahkan Omnibus Judiciary and Public Safety Funding Bill of 2019 (ketentuan semesta mengenai peradilan dan keselamatan umum) dan Omnibus Tax Bill of 2019 (ketentuan semesta mengenai perpajakan)". Sigar Ali Poerana, "Penerapan Omnibus Law di Tingkat Daerah," 17/12/2019, diakses 8/8/2021. 20 Kritik terhadap UU Cipta Kerja yang mengemuka sebetulnya lebih pada soal materi muatan dan mekanisme pembentukannya. Pada mekanisme misalnya, kajian Komnas HAM menyimpulkan tata cara atau mekanisme perencanaan dan pembentukan UU Cipta Kerja mengabaikan hak publik untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan yang sesungguhnya elementer dalam suatu pembentukan peraturan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ( Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021), hlm. 59. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 451
Helmi Kerja karena merugikan terutama buruh. Keempat, metode ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebe narnya pernah dilakukan. Dengan diadaptasinya metode omnibus law dalam penataan perda, diharapkan dapat mengatasi konflik perda baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Penggunaannya dalam penataan perda diharapkan mampu mereformasi rantai birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur secara terpadu, serta adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan produk legislasi daerah yang lebih berkualitas. Kalaulah dalam praktiknya dijumpai persoalan pembentukan yang terlalu pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi publik, serta mengurangi ketelitian dan kehati-hatian,21 maka hal-hal semacam ini ke depannya harus diantisipasi melalui mekanisme pembentukan yang lebih terbuka dan partisipatif. C. Mekanisme Penataan Perda Menggunakan Metode Omnibus Law Permasalahan pembentukan perda terutama sejak reformasi berku- tat pada beberapa hal. Pertama, kajian pembuatan naskah akade mik. Proses ini sangat penting, karena ruang lingkup kajian meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan. Dalam praktik pembentukan perda, pembentukan naskah akademik sangat terbatas bahkan hanya dilakukan oleh tim internal. Pada beberapa kasus, juga ditemui pembentukan perda hanya mengganti dari daerah lain (copy-paste). Kedua, minimnya partisipasi masyarakat atau pihak- pihak berkepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda sangat penting, karena terkait keberlakuan sebuah peraturan yang nantinya akan berakibat pada hak dan kewajiban. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah sangat penting, 21 Anggono, Pokok-pokok Pemikiran Penataan Peraturan, hlm. 194-5. 452 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law namun sangat jarang dilakukan bahkan sama sekali tidak ada.22 Belajar dari pembentukan UU Cipta Kerja, partisipasi yang sangat minim pada saat penyusunannya akan berdampak pada gelombang penolakan. Padahal, penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak seperti UU Cipta Kerja perlu dilakukan dengan proses yang hati-hati dan partisipatif. Hakikat perundang- undangan tidaklah melulu apa yang diinginkan oleh pembentuk UU, tetapi apa yang diinginkan oleh publik.23 Ketiga, kurangnya sosialisasi perda yang telah diberlakukan, sehingga banyak masyarakat bahkan aparatur pemerintah daerah sendiri yang tidak mengetahui atau memahaminya. Ragam permasalahan tersebut menunjukkan betapa penting persiapan pembentukan perda sebelum dilakukan perumusan dalam pasal-pasal dan dilanjutkan pada pembahasan resmi di DPRD, dan karena itu mekanisme atau tata cara menjadi penting untuk mendapat perhatian lebih. Dalam penataan perda menggunakan teknik omnibus law dapat dilakukan dengan beberapa tahapan penting. Pertama, pemerintah daerah membentuk tim penyusun penaataan perda. Kedua, tim penyusun melakukan inventarisasi terhadap seluruh peraturan daerah yang masih berlaku. Ketiga, hasil inventarisasi kemudian dikaji secara mendalam oleh tim penyusun. Keempat, kepala daerah berdasarkan hasil kajian tim penyusun menyampaikan daftar raperda, yang kemudian diajukan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) kepada DPRD.24 Dalam hal raperda disusun oleh DPRD maka dikordinasikan dengan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda). 22 Fauzi Syam, "Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan Daerah di Provinsi Jambi", makalah dalam Diskusi Panel Partisipasi Publik Terhadap Kebijakan Publik di Provinsi Jambi, diselenggarakan Pusat Dukungan Kebijakan Publik dan Good Governance Kantor Bantuan Hukum YPBHI Jambi, Jambi, 22/7/2002, hlm. 8. 23 Sigit Riyanto, dkk., "Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)", rev-1.pdf, 5/11/2020, hlm. 14. 24 UU PPP Tahun 2011, Pasal 1 angka 10. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 453
Helmi Tahapan awal dalam rangka penataan perda yakni pemben- tukan tim penyusun penataan perda. Inisiatif pembentukan tim penyu sun sebaiknya dilakukan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum pada kabupaten dan kota.25 Tim penyusun terdiri dari unsur pemerintah daerah terutama yang ahli dalam perundang-undangan, akademisi bidang hukum yang berpengalaman dalam penyusunan peraturan daerah dan ahli bahasa terutama bahasa hukum, unsur tokoh yang memahami kondisi masyarakat. Tim ini kemudian ditetapkan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk melaksanakan tugas penataan perda menggunakan metode omnibus law. Tim juga bertugas melakukan eksplorasi kebutuhan masyarakat terhadap mate ri yang akan dituangkan dalam perda. Tim semacam ini barang- kali dinamakan dengan kelompok kerja penataan peraturan daerah (pokja penataan perda). Tahapan berikutnya, tim penyusun melakukan inventarisasi dan analisis terhadap seluruh perda yang masih berlaku. Hasil inventarisasi diharapkan menjadi bahan awal dalam rangka penata- an perda terutama materi yang akan diatur. Hasil inventarisasi dan analisis kemudian dilakukan pengelompokan perda dalam dua rumpun tertentu berdasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu rumpun bidang atau rumpun kelembagaan.26 Perumpunan bidang ini misalnya meliputi lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, keuangan daerah, pajak dan retribusi daerah, perekonomian daerah, perizinan atau pelayanan publik, dan kepegawaian daerah. Sedangkan perumpunan kelembagaan dapat meliputi kepala daerah dan seluruh perangkat daerah, pemerintahan 25 Dalam upaya membenahi regulasi, termasuk di daerah, peran kelembagaan sesungguhnya sangat penting. Berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan saat ini timbul antara lain karena tidak ada mekanisme dan otoritas tunggal dalam perencanaan pembentukannya, sehingga menyebabkan timbulnya inefisiensi dan bertambah panjang manajemen pembentukannya. Hendra Wahanu Prabandani, "Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden", Undang: Jurnal Hukum, 1, 1 (2018), hlm. 105-6. 26 Helmi, Fitria, dan Retno Kusniati, "Penggunaan Omnibus Law dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia," Masalah- Masalah Hukum, 50, 1 (2021), hlm. 29. 454 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law desa, masyarakat adat, dan badan usaha milik daerah. Rumpun- rumpun inilah yang kemudian dianalisis menjadi naskah akademik rancangan peraturan daerah (ranperda). Rujukan utama dalam melakukan pengelompokan yakni urus- an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan lampiran UU Pemerintahan Daerah dan UU Cipta Kerja. Dalam pengelompokan tersebut bukan berarti setiap urusan pemerintahan dibentuk peraturan daerah, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan perumpunan. Misal, hasil inven- tarisasi dan analisis pada rumpun bidang kesehatan terdapat sub- rumpun tentang rumah sakit, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan yang saat ini diatur dengan perda tersendiri, maka dalam rangka penataan bisa dijadikan satu perda yakni Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah. Begitu pula rumpun kelembagaan, misalnya organisasi perangkat daerah yang berada dalam lingkup sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, yang sebetulnya bisa diatur dalam satu perda yakni Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur, pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk perda, merupakan pembuatan per- aturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pemba- hasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.27 Pem buatan perda sendiri dilakukan di antaranya berdasarkan kewenangan pem- ben tuk, kesesuaian dengan materi yang diatur, terutama bisa dipe- rin tahkan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat, keharusan mengikuti tata cara tertentu, dan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.28 Tahap pertama dalam pembentukan perda ialah perencanaan penyusunan perda dalam program legislasi daerah (prolegda). Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 27 UU PPP Tahun 2011, Pasal 1 angka 1. 28 Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah," DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 10, 19 (2014), hlm. 22. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 455
Helmi ruang lingkup kegiatan perencanaan rancangan perda meliputi: a) penyusunan program pembentukan peraturan daerah (propemper- da); b) perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbu- ka; dan c) perencanaan penyusunan rancangan perda di luar pro- pemperda. Lembaga propemperda terdiri dari, pertama, propemperda pro vinsi, kabupaten, kota29 yang penyusunannya dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah membidangi hukum berdasarkan penugasan oleh gubernur, bupati, walikota. Susunan tim dapat da pat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, seperti instansi ver tikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,30 instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan dan materi muatan atau kebutuhan.31 Naskah propemperda diajukan oleh pimpinan perangkat daerah (koordinator) kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, selanjutnya kepala daerah menyampaikan kepada bapemperda melalui pimpinan DPRD. Kedua, propemperda DPRD yang penyusunannya dikoordi- nasikan oleh badan pembentukan perda (bapemperda) provinsi, kabupaten, kota.32 Pada propemperda DPRD ini, ranperda biasanya merupakan inisiatif DPRD. Karena diawali usulan-usulan dari anggota DPRD yang kemudian dirumuskan untuk dimasukkan da- lam propemperda DPRD. Ketiga, propemperda provinsi, kabu pat- en, kota yang penyusunannya dilakukan bersama DPRD dan kepala daerah. Propemperda ini ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi yang dilakukan oleh biro hukum pada provinsi atau bagian hukum pada kabupaten dan kota. Penyusunan dan penetapan propemperda 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 2015, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 17. 30 Biasanya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah. 31 Misalnya, Badan Pertanahan Daerah jika materi muatan tentang pertanahan. 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 14 dan Pasal 17. 456 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD provinsi yang memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah.33 Sebagai dokumen perencanaan resmi dalam pembentukan regulasi daerah, propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah ini akan disepakati menjadi propemperda provinsi, kabupaten atau kota dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan keputusan DPRD. Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar propemperda karena alasan: mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam; menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah propemperda ditetapkan.34 Terkait dengan teknis omnibus law dalam penataan perda, penyusunan propemperda menjadi langkah awalnya. Jika dihu- bungkan dengan inventarisasi perda yang masih berlaku, maka penyusunan propemperda harus berorientasi pada prinsip-prinsip omnibus law yakni sinkronisasi dan harmonisasi seluruh perda, namun dengan pembatasan melalui perumpunan bidang dan perumpunan kelembagaan. Dalam proses penyusunan propemperda omnibus law ini dilakukan lebih terbuka melibatkan pihak-pihak terkait terutama perwakilan masyarakat, dan analisis mendalam untuk menentukan 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 2018, Pasal 15 dan Pasal 17. 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Pasal 16 dan Pasal 17. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 457
Helmi prioritas ranperda yang akan dibentuk. Pada tahapan ini, seyogyanya dilakukan berbagai diskusi terbuka untuk menyerap aspirasi publik. Sebelum disampaikan dan ditetapkan DPRD, hasil penyusunan juga diekspos kepada publik, sehingga tidak sekadar menyatukan beberapa perda yang sebelumnya diatur dalam sub rumpun, namun lebih jauh lagi agar menghasilkan perda berkualitas dalam arti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahap kedua, ialah penyusunan rancangan perda (ranperda), terdiri dari penyusunan naskah akademik (NA) dan ranperda. Untuk ranperda yang berasal dari pemerintah daerah, penyusunan NA dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah sebagai pemrakarsa, sementara ranperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau bapemperda, dikoordinasikan oleh bapemperda. Selain pemrakarsa (perangkat daerah terkait lansung dengan materi muatan), tim penyusun yang dibentuk dan ditetapkan kepala daerah atau ketua DPRD juga mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum, dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi muatan dalam rancangan perda.35 NA ranperda kemudian dilakukan penyelerasan sistematika dan materi muatan oleh biro hukum (NA ranperda provinsi) atau bagian hukum (NA ranperda kabupaten, kota) yang mengikutserta kan pemangku kepentingan, perangkat daerah yang melaksanakan fung- si penelitian dan pengembangan daerah provinsi. Biro hukum atau bagian hukum melalui sekretaris daerah selanjutnya menyampaikan kembali NA yang telah dilakukan penyelarasan kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.36 Terdapat dua hal penting dalam penyalarasan NA ranperda, yakni teknik penulisan norma dan keterkaitan antar pasal dan materi muatan yang jelas, 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Pasal 20, 20 dan 22. 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 23. 458 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law sesuai dengan kewenangan, dan dapat dilaksanakan. Dalam upaya membentuk perda yang baik, maka harus ada ruang partisipasi luas bagi pihak-pihak berkepentingan untuk memberi masukan, sebab NA merupakan dokumen kajian yang menjadi material penyusunan ranperda akan berdampak luas pada masyarakat. Dengan menggunakan metode omnibus law, NA yang disusun untuk ranperda merupakan hasil inventarisasi yang telah disesuaikan dengan perumpunan sebagaimana uraian sebelumnya, yakni pengelompokkan pada bidang atau kelembagaan. Berdasarkan NA, kemudian disusun ranperda oleh pemrakarsa di bawah koordisasi pimpinan perangkat daerah jika berasal dari pemerintah daerah. Sedangkan ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau bapemperda berdasarkan propemperda provinsi. Penyusunan ranperda dilakukan oleh tim yang dibentuk kepala daerah. Ketua tim berasal dari perangkat daerah yang menjadi pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk, sedangkan keanggotaan tim terdiri dari unsur pemerintah daerah (kepala daerah, sekretaris daerah, perangkat daerah pemrakarsa, perangkat daerah yang membidangi hukum, perangkat daerah terkait) dan perancang peraturan perundang- undangan. Dalam tim tersebut, misalnya ranperda provinsi, maka gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/ atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun.37 Tim penyusun dapat melibatkan peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan terkait materi muatan. Pada saat penyusunan naskah akademik biasanya sudah melibatkan peneliti atau ahli, dan karena itu dalam penyusunan ranperda mestinya juga dilibatkan, sehingga ranperda sejalan dengan hasil kajian dalam NA. Tahap selanjutnya ialah pembahasan ranperda oleh DPRD dan kepala daerah.38 Rancangan yang berasal dari pemerintah 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 25. 38 Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 459
Helmi daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD, dan yang berasal dari DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Surat pengantar ranperda memuat tiga hal yakni latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi ranperda. Penjelasan juga dilengkapi dengan naskah akademik yang disertakan dalam ranperda. Surat seperti ini dalam sistem pemerintahan di Indonesia biasa disebut sebagai nota dinas yang secara singkat menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan isi. Dalam forum di DPRD, pembahasan dilakukan dalam pembi- caraan tingkat pertama dan kedua. Pada pembicaraan tingkat pertama, dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari gubernur, disampaikan penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda, pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda, serta tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.39 Sementara itu, jika rancangan perda provinsi berasal dari DPRD, dilakukan dengan penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda provinsi, pendapat gubernur terhadap rancangan perda provinsi, dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur, pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.40 Pada tahap selanjutnya pembahasan ranperda dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Setelah pembicaraan tingkat pertama, dan sebelum ranperda Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: Rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 73 Huruf a. 40 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Pasal 73 huruf b. 460 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law mendapat persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, tahapan penting berikutnya ialah pembinaan rancangan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk ranperda provinsi dan oleh gubernur untuk ranperda kabupaten dan kota. Tahapan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, sehingga perda diharapkan tidak bermasalah dalam keberlakuannya. Pembahasan ranperda dilanjutkan pada pembicaraan tingkat kedua, yang merupakan pengambilan keputusan hasil pembicaraan tingkat pertama yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan telah melibatkan para ahli, perwakilan tokoh masyarakat. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan, dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir kepala daerah. Setelah ranperda disetujui bersama, masih terdapat tahapan penting yakni evaluasi ranperda, namun khusus untuk bidang tertentu. Terhadap ranperda provinsi yang wajib melalui proses evaluasi di kementerian dalam negeri yakni tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jang ka menengah daerah (RPJMD), APBD, perubahan APBD, pertang- gungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. Terhadap ranperda kabupaten dan kota, evaluasi dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melalui biro hukum provinsi khusus ranperda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa. Pada dasarnya proses pembahasan ranperda untuk menjadi perda dalam rapat-rapat di DPRD yang menggunakan omnibus law sama dengan pengaturan dalam Permendagri No. 81 Tahun 2015 dan Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 461
Helmi Permendagri No. 120 Tahun 2018. Hanya saja dalam rangka omnibus law, proses tersebut menuntut pelibatan pihak-pihak berkepentingan lebih beragam. Hal ini terkait dengan ruang lingkup dan materi muatan yang lebih luas dan mendalam, karena akan menyatukan dalam satu bidang atau rumpun yang selama ini diatur terpisah- pisah. Tentu saja dalam rapat-rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus, seluruh anggota DPRD harus memahami bahwa ranperda yang sedang dibahas menggunakan metode omnibus law. Karena itu, semaksimal mungkin dalam setiap pembahasan terus melibatkan ahli dan perwakilan tokoh masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Bahkan sangat dianjurkan pemerintah daerah atau DPRD melibatkan pokja sebagaimana dikemukakan sebelumnya. D. Materi Muatan Penataan Perda Menggunakan Omnibus Law Berdasarkan UU PPP 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, dan Permendagri No. 120 Tahun 2018, materi muatan perda adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda da pat memuat ancaman hukum pidana kurungan atau pidana denda selain sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan lainnya.41 Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di bidang tertentu (seperti peraturan di bidang pertambangan, kehutanan, dan sebagainya).42 Materi muatan untuk 41 UU PPP Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Pasal 15. 42 Eka NAM Sihombing, "Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah," 462 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law menampung kondisi khusus daerah bermakna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah,43 sehingga materi muatan perda mencerminkan potensi dan kekhasan setiap daerah sesuai dengan tujuan diberikannya otonomi daerah, dan tentu saja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tetap dalam bingkai kesatuan Indonesia. Materi muatan perda mesti menjawab kebutuhan masyarakat, misalnya dalam rangka pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, lingkungan hidup. Inilah yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.44 Asas ini berarti bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.45 Erat kaitannya dengan materi muatan perda di atas yakni kewenangan. Dalam hal ini terdapat dua sisi yakni kewenangan membentuk perda yang melekat pada lembaga atau pejabat pembentuk,46 dan kewenangan dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diatur dalam perda. Berdasarkan teori sumber kewenangan pembentukan perda terdiri dari kewenangan berdasarkan UUD 1945 yang sering disebut sebagai kewenangan atribusi dan kewenangan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang sering disebut sebagai kewenangan delegasi. Dengan dasar kewenangan atribusi, pembentukan perda dapat dilakukan tanpa harus menunggu pendelegasian dari peraturan perundang- uta ma/ 19/11/2014, diakses 5/8/2021. 43 Sihombing, "Asas Materi Muatan". 44 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia ( Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [YSHK], 2019), hlm. 94 dan 145. 45 Zaid Afif, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," Jurnal Dialog, 7, I (2018), hlm. 5. 46 Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia," Perspektif, 21, 3 (2016), hlm. 221. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 463
Helmi undangan yang lebih tinggi. Batasan dalam pelaksanaan wewenang atributif adalah sepanjang tidak melanggar peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan.47 Sementara itu, pembentukan perda dalam rangka pelaksanaan otonomi berkaitan dengan urusan pemerintahan, materi yang akan diatur dalam perda adalah segala sesuatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai kewenangan daerah.48 Landasan utama dalam rangka penataan dari aspek materi muatan yakni kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan lampiran UU Pemda Tahun 2014. Selain itu, dalam perkembangan terkini, juga harus didasarkan pada UU Cipta Kerja yang mengubah kewenangan daerah yang terdapat dalam UU Pemda terutama pelayan publik khususnya perizinan. Oleh karena itu materi muatan harus disesuaikan dengan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Namun demikian, bukan berarti setiap urusan pemerintahan dibentuk satu perda atau bahkan lebih dari satu perda. Materi muatan hasil penataan perda justru menyederhakan kuantitas (jumlah perda) dan kualitas perda, sehingga lebih mudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam kaitannya dengan penataan produk hukum daerah, Menteri Dalam Negeri melalui surat No. 188/1518/OTDA tanggal 9 Maret 2021 meminta seluruh gubernur, bupati, walikota dan ketua DPRD untuk: a. melakukan identifikasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya berkaitan dengan UU Cipta Kerja. b. melakukan perubahan, pencabutan atau membentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang sesuai dengan UU Kerja. 47 Enny Nurbaningsih, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktual- isasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 241. 48 Nurbaningsih, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah, hlm. 249. 464 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law c. menetapkan perencanaan peraturan daerah di luar propemperda dengan keputusan DPRD dan melakukan penambahan perenca- naan peraturan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. d. melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, dalam waktu yang tidak terlalu lama.49 Surat di atas memberi penegasan kewenangan daerah untuk melakukan penataan perda sebagai implikasi berlakunya UU Cipta Kerja dan PP pelaksanaannya. Oleh karena itu, daerah harus segera melakukan penataan perda khususnya terkait PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Pada soal perizinan, cukup dibentuk satu perda tentang sistem perizinan di daerah berbasis risiko atau perda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission, OSS). Perda ini akan menyatukan seluruh urusan pemerintahan dalam hal perizinan berusaha seperti bidang perkebunan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain baik usaha mikro kecil dan menengah. Untuk usaha skala besar terdapat di provinsi dan sebagian besar pada menteri terutama bidang usaha energi sumberdaya mineral (ESDM) dan kehutanan. Begitu juga tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu disederhanakan menjadi satu perda saja. Di Provinsi Jambi misalnya, saat ini terdapat empat perda retribusi daerah dan satu perda tentang pajak daerah: Perda No. 16 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang diubah dengan 9 49 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 188/1518/OTDA, 9/3/2021, perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak Lanjut UU Cipta Kerja, hlm. 1-2. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 465
Helmi Tahun 2019; Perda No. 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2018; Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2018. Kondisi serupa, ada empat perda retribusi daerah dan satu perda pajak daerah, juga ditemui di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Untuk kepentingan penataan, kelima perda tadi cukup dijadikan satu perda tentang pajak dan retribusi daerah, yang materi muatannya tentang pajak daerah, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi jasa umum. Untuk retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dimasukkan dalam materi muatan retribusi perizinan tertentu. Hal ini sejalan dengan PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Penataan perda juga penting dilakukan pada perda yang meng atur tentang organisasi dan perangkat daerah. Hal ini karena penyelenggaraan berusaha harus didukung sistem organisasi dan perangkat daerah. Berkenaan dengan organisasi dan perangkat daerah, Provinsi Jambi saat ini memiliki tiga perda: Perda No. 13 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, yang telah empat kali diubah dan terakhir dengan Perda No. 18 Tahun 2013; Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Perda No. 6 Tahun 2014; Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, yang telah diubah empat kali dan terakhir dengan Perda No. 7 Tahun 2014. Ketiga perda ini seharusnya juga dijadikan satu, yaitu Perda tentang Perangkat Daerah Provinsi Jambi, yang akan mengintegrasikan pengaturan tentang sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Pada daerah kabupaten dan kota, selain kelima perangkat daerah di atas, masih ditambah lagi dengan kecamatan. Materi muatan perda ini tidak hanya struktur organisasi, 466 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law juga memuat pembentukan perangkat daerah, tentang tata kerja, kewenangan masing-masing perangkat berdasarkan urusan peme- rintahan sebagaimana diatur dalam UU Pemda Tahun 2014. Jumlah perangkat daerah bisa saja tidak sama, terutama antar kabupaten, kota, karena harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Misalnya, Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi yang tidak memiliki laut maka tidak perlu dibentuk dinas perikanan dan kelautan, tetapi cukup dinas peternakan dan perikanan. Lain halnya dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang keduanya memiliki laut yang cukup luas, maka dibentuk dinas perikanan dan kelautan. Dengan pengaturan seperti ini, ke depan tidak ada lagi pemisahan pengaturan perda rumpun perangkat daerah yang selama ini diatur terpisah, seperti perda tentang pembentukan organisasi, perda struktur organisasi, dan perda tata kerja. Bahkan ada perda tentang lembaga teknis daerah tersendiri dan perda tentang tata naskah dinas daerah juga tersendiri. E. Kesimpulan Omnibus law merupakan metode atau teknik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu membentuk satu peraturan untuk mengubah, mencabut, atau mengesahkan beberapa peraturan sekaligus. Metode ini layak dipertimbangkan diadaptasai dan digu- nakan dalam penataan perda guna mengatasi permasalahan jumlah perda yang banyak dan sebagian di antaranya harus dibatalkan karena tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Metode ini juga perlu diadopsi dalam penataan perda guna merespons UU Cipta Kerja, mengingat UU ini beserta peraturan pelaksanaannya yang sejauh ini ada 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden membutuhkan pembenahan pada perda sehingga sinkron dan harmonis. Pada perda, metode omnibus law dapat diadaptasi dengan mekanisme melakukan inventarisasi dan analisis seluruh perda yang masih berlaku untuk kemudian dikelompokkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 467
Helmi yang nantinya setiap kelompok bidang tersebut akan dibentuk perda baru. Secara formil, mekanisme pembentukan dimulai pembuatan propemperda, pembuatan naskah akademik dan ranperda serta pembahasan, persetujuan bersama, sinkronisasi, dan pengundangan dalam lembaran daerah. Penggunaan teknik omnibus law dalam rangka penataan perda sebaiknya pula tidak sekadar melakukan perubahan terhadap pasal-pasal, tetapi menyatukan seluruh materi muatan dalam satu perda sehingga terintegrasi. Hal ini dimaksudkan agar keberlakuan perda dengan teknik omnibus law tidak menyisakan persoalan kerumitan dalam penggunaannya disebabkan keberlakuan materi muatan tertentu dalam beberapa perda, disebabkan ada yang berlaku melalui perda omnibus law dan ada pula yang berlaku pada perda yang diubah. Daftar Pustaka Artikel, Buku, dan Laporan Afif, Zaid. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berda- sarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." Jurnal Dialog, 7, I (2018): 1-15. Anggono, Bayu Dwi. Pokok-pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020. Asshiddiqie, Jimly. Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020. Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma- atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?". Undang: Jurnal Hukum, 1, 2 (2018): 362-92. DOI: 10.22437/ujh.1.2.363-392. Azhar, Muhamad. "Omnibus Law sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Administrative Law & Governance Journal, 2, 1 (2019): 170-8. DOI: 10.14710/alj.v2i1.170-178. Buana, Mirza Satria. "Menakar Konsep Omnibus Law dan Consoli- dation Law untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 468 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara". Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia, diselenggarakan APHTN- HAN, Puskapsi FH Unej, dan Pusako FH Unand, Jember, 10- 13/11/2017. "Mendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dicabut atau Direvisi Pemerintah." direvisi-pemerintah, 21/6/2016. Diakses 30/8/2021. Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Perspektif, 21, 3 (2016): 220- 29. DOI: 10.30742/perspektif.v21i3.586. Helmi, Fitria, Retno Kusniati. "Penggunaan Omnibus Law dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia." Masalah-Masalah Hukum, 50, 1 (2021): 24-35. DOI: 10.14710/ mmh.50.1.2021.24-35. Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019. Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. "Siaran Pers PSHK: Menyambut Implementasi Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja: Penyederhanaan Regulasi yang Tidak Sederhana". sederhana/, 3/3/2021. Diakses 8/7/2021. "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024". periode-2019-2024, 20/20/2019. Diakses 10/10/2021. "Presiden Jokowi: Ada Lebih dari 42.000 Regulasi, Coba, Pusing Tidak?". 2017/10/09/07291101/presiden-jokowi-ada-lebih-dari-42000- regulasi-coba-pusing-tidak, 9/10/2017. Diakses 5/11/2021. Kontan.co.id. "Temukan 347 Perda Bermasalah, Ini Rekomendasi KPPOD ke Pemerintah Pusat & Daerah". Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 469
Helmi tan. 20/11/2019. Diakses 30/8/2021. Massicotte, Louis. "Omnibus Bills in Theory and Practice". Canadian Parliamentary Review, 36, 1 (2013): 13-17. Mayasari, Ima. "Menggagas Omnibus Law". com/ 18891459839175/full, 12/11/2018. Diakses 10/10/2021. Nurbaningsih, Enny. Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas. Depok: Rajawali Pers, 2019. Poerana, Sigar Ali. "Penerapan Omnibus Law di Tingkat Daerah." 17/12/2019. Diakses 8/8/2021. Prabandani, Hendra Wahanu. "Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden". Undang: Jurnal Hukum, 1, 1 (2018): 85-108. DOI: 10.22437/ ujh.1.1.85-108. Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi." Jurnal Legislasi Indonesia, 17, 1 (2020): 1-10. Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi". Laporan Hasil Kajian Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, 2011. Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. "Daftar Perda/ Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/ Direvisi". 2016. Diakses 2/8/2021. Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021. Riyanto, Sigit, dkk. "Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 470 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)
Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law 2020)". sites/ 5/11/2020. Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law". Jurnal Rechtsvinding, 9, 1 (2020): 39-52. DOI: 10.33331/rechtsvinding.v9i1.408. Setkab.go.id. "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Diba- talkan". 143-perda-yang-dibatalkan/, 21/6/2016. Diakses 30/8/2021. Sihombing, Eka NAM. "Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah." tukan-peraturan-daerah, 19/11/2014. Diakses 5/8/2021. Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah." DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 10, 19 (2014): 21-37. DOI: 10.30996/dih.v10i19.281. Syam, Fauzi. "Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan Daerah di Provinsi Jambi". Makalah dalam Diskusi Panel Partisipasi Publik terhadap Kebijakan Publik di Provinsi Jambi, diselenggarakan Pusat Dukungan Kebijakan Publik dan Good Governance Kantor Bantuan Hukum YPBHI Jambi, Jambi, 22/7/2002. Peraturan Hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573. Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036. Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) 471
Helmi Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157. Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Surat Edaran Men- teri Nomor 188/1518/OTDA, 9/3/2021, perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. 472 Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021)