JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999 Vol. 2 No. 1 Juni 2024 Analisis Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan: Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR) Aryo Seto Bimasakti1 Kahairani2 Muhammad Roihan Saragih3 Muhammad Nabil Akhtar4 Nisa U L Fitri5 Fajriawati6 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia1,2,3,4,5,6 Email: Abstrak Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia, dengan studi putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR yang dibacakan pada tanggal 15 juli 2013 dengan terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT. Dalam putusan tersebut terdakwa Fredi Budiman dinyatakan terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan putusan dengan tidak pidana hukuman mati bagi terdakwa Fredi Budiman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penegakan hukuman mati bagi Bandar Narkoba di Indonesia, kedua, Bagaimana hukuman mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Hasil penelitian yang diperoleh pertama, Jenis kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman berat atau hukuman mati terdapat di dalam KUHP dan juga diatur di luar KUHP, salah satunya Undanag- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, Pelaksanaan hukuman mati kepada Bandar Narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Kata Kunci: Hukuman Mati, Narkoba, Hak Asasi Manusia, Putusan, Penegakan Hukum This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. PENDAHULUAN Hukum merupakan alat yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Hukum memiliki sifat yang memaksa, suka tidak suka dan senang tidak senang. Apabila kita berada di dalam daerah kawasan hukum tersebut maka kita wajib mengikuti aturan yang ada. Hukum dibuat bukan untuk kepentingan seorang, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium ibi societies ibi ius. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah mahluk polis, mahluk yang bermasyarakat (zoon politicon). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup sesorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Aryo Seto Bimasakti, dkk. - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 603
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999 Vol. 2 No. 1 Juni 2024 Pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut. Hukuman mati merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial yang pernah ada. Hal tersebut dikarenakan hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang menyangkut kehidupan seseorang. Ternyata hukum pidana positif di Indonesia juga menganut hukuman mati, yang di antaranya pada pidana terorisme, pidana narkoba, pidana korupsi, pembunuhan berencana dan lain-lain. Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda. Pemberian hukuman mati bagi Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di negara ini. Termasuk hukuman mati bagi Bandar Narkoba Freddy Budiman. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman dan kepada beberapa kasus tindak pidana narkotika lainnya merupakan bentuk hukuman penjeraan agar pelaku tindak pidana pengedar dan Bandar Narkoba merasa jera untuk mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran bagi kasus pidana narkotika yang masih ada dan berkeliaran saat ini. Terpidana mati kasus peredaran gelap narkotika (Bandar Narkoba) saudara Fredi Budiman yang sudah divonis mati oleh hakim pengadilan Jakarta Barat dengan Nomor Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR pada tanggal 15 Juli 2013 dan dieksekusi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah. Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena hak asasi manusia menentang pembunuhan tetapi di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa: Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam Pasal 1 huruf a angka 1 menjelaskan salah satu pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang- undang dan merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Tetapi jika ditelusuri lebih jauh bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak asasi untuk hidup. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengangkat Aryo Seto Bimasakti, dkk. - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 604
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999 Vol. 2 No. 1 Juni 2024 judul penelitian "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan: Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR)". Rumusan Masalah: Bagaimana penegakan hukuman mati bagi Bandar Narkoba di Indonesia? Bagaimana hukuman mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia? METODE PENELITIAN Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan literatur-literatur, jurnal, serta pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bagaimana penegakan hukuman mati bagi Bandar Narkoba di Indonesia Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku tindak kejahatan. Berbagai kejahatan tingkat berat dapat dipertimbangkan hakim untuk dijatuhkan hukuman tingkat berat (hukuman mati) apabila dapat dibuktikan dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang cukup dan mengarah kepada terdakwa. Jika dilihat dari aspek hukum pidana menurut Undang-Undang (UU) Narkotika juga berlaku hukuman mati, sedangkan menurut HAM melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/human dignity). Jenis kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman berat atau hukuman mati yang terdapat di dalam KUHP dan di luar KUHP yaitu sebagai berikut: 1. di dalam KUHP. KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah: a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden) b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang) c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang) d. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut) e. Pasal 340 (pembunuhan berencana) f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati) g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati) h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian). 2. di luar KUHP. Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, undang-undang hukum pidana diluar KUHP juga ada yang mengatur tentang pidana mati. Peraturan tersebut antara lain: a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke-1 dan ke -2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2). b. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak; Pasal 1ayat (1). c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan. Aryo Seto Bimasakti, dkk. - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 605
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999 Vol. 2 No. 1 Juni 2024 d. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. e. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. f. Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme. i. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bagaimana hukuman mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia (HAM) di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Peniadaan pidana mati dilakukan berbagai macam oleh beberapa Negara yang telah melakukannya yakni ada yang meniadakan secara total, ada yang mempertahankan hanya untuk angkatan bersenjata dan ada yang meniadakan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja. Hak atas hidup dalam kaitannya dalam hak asasi manusia selalu bertentangan dengan hukuman mati. Dimana hak tersebut harus dipaksa diambil karena suatu kejahatan dan atau karena putusan hakim. John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang di kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya karena HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. HAM memiliki ciri-ciri yaitu: 1. Hakiki yang bermakna HAM merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan; 2. Universal yang bermakna keberadaan HAM berlaku menyeluruh bagi setiap manusia disuatu negara tanpa terkecuali; 3. Tetap yang bermakna bahwa HAM terus ada dan melekat pada diri manusia; 4. Utuh yang bermakna bahwa HAM tidak dapt dibagi antar sesama manusia. Indonesia (KBBI), Bandar adalah orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi. Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi- sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Namun, dalam sejumlah penelitian menunjukkan, ternyata tidak ada korelasi positif antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan tersebut, di Indonesia justru menunjukkan peningkatan dari pengguna dan pengedar, sampai pada adanya produsen. Dalam kaitan ini, upaya penanggulangan narkoba di negara-negara maju sudah mulai dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini dan melakukan kampanye anti narkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya. Demikian seriusnya penanggulangan masalah narkoba bagi kehidupan manusia sudah mendorong kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan narkoba tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Aryo Seto Bimasakti, dkk. - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 606
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999 Vol. 2 No. 1 Juni 2024 Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Di dalam kehidupan tersebut melekat hak-hak lainnya yang harus dijunjung tinggi oleh orang lainnya. Menurut undang-undang bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. John Locke menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Menurut Muladi, HAM ialah segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi tentang HAM dan sudah mengatur HAM di dalam undang-undang. Di dalam UUD 1945 sudah mengatur HAM dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan undang-undang lainnya, maka HAM sudah merupakan persoalan menarik untuk diangkat dan dibahas lebih lanjut. Hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata- mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia/ individu dapat menikmati hak asasi manusianya. Manusia merupakan satu pribadi utuh dan dalam masyarakat tidak larut/tidak hilang jati diri/kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain. Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang mutlak harus dijunjung tinggi eksistensinya oleh manusia lainnya meskipun hak asasi manusia orang lain dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Pembentukan dan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia sejak Indonesia merdeka dan terdapat di dalam peraturan perundang- undangan adalah: 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat 3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 4. Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia tertuang dalam ketetapan MPR No.XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 5. Peraturan Perundang-Undangan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan tentang HAM sejak tahun 1945 tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selain itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa; (1)Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2)Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan (3)Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup dan kehidupannya. Seperti yang disampaikan di atas bahwa hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya. Dalam analisa terhadap kasus hukuman mati Fredi Budiman, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui putusannya Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR Menyatakan Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT tersebut dengan pidana MATI dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah). Bahwa Fredi Budiman memiliki hak asasi manusia Aryo Seto Bimasakti, dkk. - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 607
JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999 Vol. 2 No. 1 Juni 2024 yaitu hak hidup. Tetapi hak hidup bagi Freddy Budiman dibatasi oleh hak hidup orang lainnya. Apalagi hak hidupnya digunakan dengan cara mengancam nyawa orang lain dengan mengedarkan secara gelap narkoba yang akan membunuh nyawa orang lainnya. Memberikan hukuman mati bagi Bandar Narkoba sesuai dengan ancaman Pasal 114 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada satu orang yang merusak dan menghancurkan orang banyak itu lebih baik daripada dia tetap hidup tapi kehancuran semakin besar bagi orang lain dalam suatu negara. Pelaksanaan hukuman mati kepada Bandar Narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan di dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga Bandar Narkoba ini menghancurkan umat manusia yang lebih besar sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak. KESIMPULAN Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: Penegakan hukuman mati bagi Bandar Narkoba harus dilakukan demi kepentingan umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lainnya sehingga membunuh bandar narkoba artinya dapat mengayomi masyarakat lainnya dari penyalahgunaan narkoba akibat peredarannya yang semakin meningkat. Eksekusi hukuman mati bagi Bandar Narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi manusai karena tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia dan juga hukuman mati di atur di dalam KUHP dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saran: Penjatuhan pidana mati haruslah dilaksanakan seeksklusif mungkin untuk menghindari efek imitasi masyarakat dengan memperhatikan dampak psikologis terpidana. Aparat penegak hukum khususnya hakim juga harus memahami dengan benar kesalahan dan perbuatan dari terdakwa sebelum menjatuhkan vonis hukuman mati, menginat bahwa hukuman mati merupakan hukuman terberat dengan menghilangkan nyawa orang lain. Penjatuhan pidana mati di Indonesia diperbolehkan apabila perbuatan yang dilakukan mengancam kehidupan orang banyak. Maka dari itu, perlu adanya ketentuan yang mengatur secara ekplisit, atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai hukuman mati. DAFTAR PUSTAKA Arief Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Friska Rosita Roring, 2023, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Lex Privatum, Vol. XI, No.4 Mei 2023. Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, dkk, 2023, "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum", Al-Qisth Law Review Vol .7 No. 1, 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, 2010, HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Bogor: Ghalia Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia Aryo Seto Bimasakti, dkk. - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 608