KLINIK ASN PERENCANA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2023 Daring, 24 Februari 2023 1. Saya FP Ahli Muda dengan AK terakhir 340,48 dan sekarang sudah mengajukan AK di tahun 2023 (masih tahap penilaian), berkaitan dengan adanya AK Integrasi dan AK Konvensional, apakah FP Murni bisa tetap menggunakan AK konvensional, karena setelah saya hitung untuk mencapai 90% AK Kumulatif menuju Madya: AK Konvensional 360 dari total 400 (berarti saya hanya butuh 19,52 AK lagi untuk ikut Uji Kompetensi Madya, sedangkan kalau menggunakan AK Integrasi yang 180 dari total 200, saya masih butuh AK sebanyak 39,52 lagi sedangkan maksimal penilaian/tahun AK hanya 37,5 (kurang 2,02) lagi. Adakah penjelasan mengenai hal ini karena besar harapan saya bisa ikut Uji Kompetensi Tahun 2023? Jawaban: Jika ingin ke Madya butuhnya 59,52 untuk konvensional dan integrasi menjadi 140,48 jika ingin ke Madya 200 jadi totalnya sama 59,52. Jadi sebenarnya sama saja dan bedanya mungkin hanya di Uji Kompetensi karena mungkin terpotong yang tadinya butuhnya 19,52 menjadi 39,52 jadi ada kebijakan karena sudah menggunakan AK Integrasi. Ibu Vera butuh 360 AK Konvensional atau 180 AK Integrasi untuk daftar Uji Kompetensi 2. Saya PNS Pangkat IIId, tertarik dengan JFP, sehari-hari bertugas sebagai analisis Perencana dan Penganggaran. Dalam aturan terbaru untuk menjadi JFP hanya diberi angka kredit 50 bagi pangkat IIIb. Mohon petunjuknya bagaimana proses dan jumlah angka kredit bagi pangkat IIId seperti saya? Jawaban: Karena pangkatnya IIId nantinya akan diberikan Angka Kredit Dasar IIId. Bapak belum menjadi JFP dan jika ingin menjadi JFP harus mengikuti Uji Kompetensi melalui proses perpindahan jabatan. Kalau sudah lulus Uji Kompetensi nantinya akan diberikan sertifikat dan PAK didalam nya AK Dasar 100 dan kalau Bapak sudah mempunyai pengalaman kerja dibidang perencanaan akan ditambah sesuai lama penalamannya. Misalkan 2-3 tahun pengalaman di Bidang Perencanaan Pembangunan, mendapat AK Pengalaman sebesar 25 jadi totalnya 125. Untuk ke Madya butuh 75 AK lagi. 3. Mohon petunjuknya untuk cara membuat formasi kebutuhan JFP di Perangkat daerah Provinsi. Sebab sampai sekarang tidak ada dokumen yang bisa dijadikan acuan kebutuhan formasi jabatan JFP. Sehingga sampai sekarang di perangkat daerah tempat saya bekerja belum ada PNS yang menduduki JFP? Jawaban: Silahkan minta ke kepegawaian bagian organisasi dan tata laksana yang menghitung ABK dan Anjab. Untuk hitungannya silahkan bersurat ke Pusbindiklatren karena formasi jabatannya harus disetujui E-formasi di Kementerian RB tapi ada Rekomendasi dari Instansi Pembina
(Pusbindiklatren). Saran saya Bapak bersurat ke Pusbindiklatren ditujukan kepada Kapusbindiklatren Bappenas nanti kami akan verifikasi hitungan tersebut, jadi kami sudah ada perhitungan sendiri nanti akan kami verifikasi sudah sesuai atau tidak sesuai dan kalau sudah sesuai akan diberikan surat rekomendasi langsung dan jika tidak sesuai maka akan kami panggil melalui zoom untuk memberi tahu cara penghitungan yang benar. Jika sudah mendapat rekomendasi dari Pusbindiklatren lalu ke Kementerian RB untuk minta disetujui usulan formasi jabatannya. 4. Saya adalah Fungsional Penyetaraan JFP hasil penyetaraan yang dilantik Desember 2021 dimana nilai Angka Kredit yang ada pada SK jabatan Fungsional saya nilainya 300 di dalam Permenpan No. 17 tahun 2021 pasal 15, Pangkat yang telah diduduki selama 4 tahun atau lebih diberikan angka kredit 100 persen, berarti nilai angkak kredit saya harus 400 mengingat pangkat IIId saya sudah 4 tahun. Mohon penjelasannya? Jawaban: Maksudnya bukan seperti itu yang menduduki selama 4 tahun itu bukan pangkat puncak. Jadi yang diberikan 4 tahun angka kredit 100 persen maksudnya yang belum mencapai pangkat puncak dalam jabatannya contohnya: 3c, 3d, 4a, 4b kalau AK nya akan dapat 400 di matrixnya. Bapak sekarang sudah 4a mau ke madya dan AK 100 dan harus mencari lagi 100 untuk ke madya dan ikut Uji Komptensi. Untuk 4a ke 4b butuh AK 150 dan butuh 50 lagi untuk ke 4b. Terkait penilaian AK terakhir di tahun 2022 dan penilaian. Jika Provinsi tidak ada tim penilai baru bisa di nilai ke tim penilai pusat. Kalau mau menggunakan aplikasi SIKEREN bersurat terlebih dahulu di tujukan ke Kapusbindiklatren. 5. Sesuai Permenpan Nomor 1 tahun 2023 dimana DUPAK bukan lagi merupakan persyaratan untuk mendapatkan angka kredit namun angka kredit berdasarkan konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Mohon penjelasannya? Jawaban: Untuk Permenpan 1 2023 nanti bergunanya untuk kinerja tahun 2023 dan Bapak penyetaraannya 2021 dan 2022 Bapak mengajukan angka kredit. 6. Bagaimana Penilaian PAK periode 2022 terkait Permen PAN RB No 1 tahun 2023 mengingat penetapan PAK sebelumnya mengacu kepada Per BKN 11 tahun 2022? Jawaban: Untuk periode 2022 masih menggunakan Angka kredit dan kami diberikan waktu penilaian memang singkat sampai Juni 2023 jadi bapak masih bisa diterima dengan menggunakan Angka kredit tetapi 2023 mengacu pada Permen PAN RB No 1 tahun 2023 7. Berdasarkan terbitnya Permenpan 1 2023, saya sebagai pejabat fungsional perencana penyetaraan, apakah masih bisa naik pangkat pada bulan Oktober 2023 ini dengan menggunakan DUPAK SKP tahun 2022 dan DUPAK SKP periode Juni 2023? Jawaban: Golongan Ibu Erika IIIc untuk Integrasi mendapatkan 25 AK kalau konvensional 225 lebih jelasnya di cek pada pengangkatan SK tahun lalu. Kalau mau naik ke IIId bagi pejabat
Struktural khususnya daerah yang terkena dampak penyetaraan ada Surat BKN dimana jika tahun merupakan tahun regular ke 4 dapat dimungkinkan mendapatkan kenaikan golongan di April dapat kenaikan Golongan satu tingkat lebih tanpa mengajukan penilaian dan angka kredit tidak mempengaruhi dengan adanya kenaikan golongan dan tetap harus dikejar. Saran saya Ibu tetap harus mengajukan penilaian terkait dokumen penilaian angka kredit ini dan koordinasi dengan Provinsi untuk penilaian rekan-rekan di Lubuk Linggau. 8. Bukti apa untuk menunjukan kita sebagai subkoordinastor? Karena pada perjanjian Kinerja tahun 2022 JF ditunjuk sebagai subkoordinator, tetapi Perjanjian Kinerja Perubahan tidak ditunjuk sebagai Subkoordinator lagi karena status Subkoordinator sebagai jalan untuk mengajukan pangkat sebagai JF penyetaraan? Jawaban: Didalam ketentuan PermenPAN RB No 17 tahun 2021 tepatnya di Pasal 28 dijelaskan bagi Struktural yang terkena dampak penyetaraan Jabatan eselon III menjadi madya, eselon IV menjadi muda khusus daerah, eselon V menjadi pertama. Ibu diamanatkan menjadi Subkoordinator didalam ketentuan penyetaraan tersebut akan mendapatkan bonus setelah satu tahun menjalankan Subkoordinatornya ditunjukan dengan SK Surat penugasan dari Instansi. 9. Saya adalah PNS yang baru menerima SK 100% pada bulan Februari 2022. Saya adalah CPNS angkatan 2020 dengan formasi jabatan saat melamar menjadi CPSN sebagai ahli pertama perencana pada unit bappeda Kabupaten Sumba Timur. Saat ini saya bekerja di Bappeda Kabupaten Sumba Timur, di Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Apakah dengan Posisi saya sebagai staf pelaksana dengan masa kerja menuju 3 tahun, sudah bisa mengikuti Uji Kompetensi ini. Berdasarkan Permenpan RB No 4 tahun 2020 pasal 15 ayat 2 bahwa pengangkatan pertama untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional perencana dari CPNS. Pasal 15 ayat 3 calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama satu tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional perencana akan tetapi sampai saat ini saya dan beberapa teman saya belum diangkat dalam jabatan ini? Jawaban: Didalam ketentuan baru wajib diangkat terlebih dahulu syarat untuk diangkat terlebih dahulu ketika ibu sudah 100% PNS dan diangkat sebagai perencana. Kalau belum diangkat ke Fungsional Perencana Ibu Tidak akan pernah bisa ikut pelatihan di Pusbindiklatren dan harus koordinasi dengan BKD. 10. Apakah setelah diangkat menjadi Ahli Pertama Perencana, saya harus melakukan Pendidikan dan pelatihan sebagai perencana? Jawaban: Wajib, paling lama 3 tahun dan kalau tidak mengikuti pelatihan tidak akan bisa naik golongan. 11. Ditempat saya JFP Ahli Muda hasil penyetaraan banyak tetapi Tim Penilai Angka Kredit belum ada. Selain itu, tidak ada satu ASN pun yang menjabat sebagai JFP Ahli Madya. Bagaimana
Tim Penilai AK bisa dibentuk? Sementara minimal harus ada JFP Ahli Madya untuk menjadi anggota tim penilai AK. Bagaimana kami bisa naik pangkat? Siapa yang wewenang menilai? Jawaban: Untuk Tim Penilai Angka Kredit jika di Nusa Tenggara Timur bisa mengajukan penilaian ke Instansi terdekat misalkan Bali dan jika Provinsi terdekatnya tidaka ada juga bisa juga dikirimkan ke Tim Penilai Pusat. Untuk menjadi anggota tim penilai jika tidak ada Ahli Madya bisa juga oleh Kepala Bappeda atau Bappelitbangda. 12. Saya telah lulus Uji Kompetensi perencana pertama, pada Penetapan Angka Kredit (PAK) point V, tertera bahwa "Dapat dipertimbangkan untuk untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda" mohon petunjuk terkait hal ini, apakah jika tersedia formasi kebutuhan Fungsional Perencana Ahli Muda, Saya bisa diangkat sebagai Fungsional Perencana Ahli Muda? Atau tetap pada Jabatan Fungsuonal Ahli Pertama? Jawaban: Memang Benar informasi PAK dapat dipergunakan untuk pengangkatan ke Jabatan Fungsional Ahli Muda jika belum memenuhi persyaratan AK maka biasanya dari kepegawaian akan mencoret salah satu. Jika nantinya mengikuti Uji Kompetensi dan telah memenuhi persyaratan untuk naik jenjang ke Ahli Muda maka bisa dipertimbangkan. Jadi ini hanya format dalam tabel dan jika nanti sudah memenuhi persyaratan naik jenjang baru bisa naik jenjang ke Ahli Muda. 13. Di beberapa OPD kami di Kota Palu (selain Bappeda), terdapat Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, apakah Analisa kebutuhan jabatan Perencana Ahli Muda hanya diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah ataukah secara keseluruhan oleh BKPSDMD dan bagian organisasi? Jawaban: Untuk pengusulan penambahan formasi Jabatan Fungsional Perencana memang dilakukan oleh bagian Organisasi dan BPKPSDMD tetapi didalamnya sudah melibatkan masing-masing penghitungan OPD. Jadi tidak bisa dari Bapppeda saja dihitung formasinya tetapi tidak menghitung OPD lain misalkan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian tidak dilibatkan. Terkait penghitungan formasi harus melibatkan seluruh OPD. 14. Saya ASN Bappedalitbang dengan Jabatan Analisis Akuntabilitas Kinerja dari tahun 2022 s.d 2023. 5 tahun kemarin dari tahun 2016 s.d 2021 saya pernah menduduki jabatan structural Eselon IVa sebagai kasubag Perencanaan di dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan. Pada Akhir Desember 2021 terjadi penyederhanaan Birokrasi di Pemda Kami. Pada waktu dinas perumahan, permukiman dan pertanahan OTKnya dihilangkan karena bidang perumahan dan permukiman menurut SOTK yang baru telah di gabung dengan Dinas PUPR sehingga secara otomatis seluruh pejabat eselon II, III, IV yang ada di Dinas Perumahan jabatannya hilang dan menunggu dilantik pejabat-pejabat yang baru sesuai SOTK yang baru. Pada tahun 2021 ada pengusulan penyetaraan dari structural ke fungsional, nama saya tidak diusulkan atau disetarakan padahal waktu itu saya masih menjabat Kasubag
perencanaan sehingga pada saat pelantikan pejabat fungsional Desember 2021 saya tidak termasuk dalam daftar pejabat fungsional perencana yang dilantik dan sekarang saya menjadi staf di Bappedalitbang dengan jabatan analis Akuntabilitas Kinerja dengan pangkat Penata TKT I/IIId. Yang ingin saya tanyakan apakah saya bisa mengikuti uji kompetensi Perencana Ahli Muda atau bisakah langsung mengikuti Uji Kompetensi fungsional ahli madya? Jawaban: Saat ini golongan Ibu Lusi masih di IIId dan jika ingin mengikuti uji kompetensi saat ini harus mendaftar Fungsional Perencana Ahli Muda karena meskipun Ibu mendaftar ahli madya tidak akan kami panggil karena syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi Ahli Madya golongannya minimal Iva, IVb atau IVc. Nanti jika sudah mendapatkan Gol Iva baru bisa mnegikuti Uji Kompetensi Ahli Madya. Namun saat ini karena masih IIId harus mengikuti Uji Kompetensi Ahli Muda. 15. Saya PNS dengan masa kerja 10 tahun. Golongan IIIc dengan gelar S2 jabatan terakhir Jabatan Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan. Kuota JFP di Satker saya perencana ahli muda 1 orang (sudah terisi), Perencana Ahli Pertama Kuota 2 orang belum terisi semuanya. Pertanyaannya: a. Apakah saya bisa mendaftar Ui Kompetensi dan nantinya jika lolos bisa diangkat pada jabatan Perencana Ahli Pertama dan tidak bermasalah dengan BKN atau Menpan RB?, b. Ketika sudah diangkat Perencana Ahli Pertama dan ingin naik pangkat/golongan sementara hanya ada 1 tersedia 1 jabatan Perencana Ahli Muda di satker kami. Bagaimanakah solusinya? Sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2023, Perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana hanya bisa menjadi jabfung Ahli Pertama? a. Apakah peraturan tersebut sudah berlaku? Mengingat akan berlaku pada bulan Juni 2023. b. Apakah waktu pelaksanaan Uji Kompetensi Gelombang 1 s.d 4 akan berpengaruh pada peraturan tersebut? Jawaban: Saat ini Bapak Golongan IIIc perpindahan dari jabatan lain memang harus mengikuti Uji Kompetensi Ahli Muda. Dari kami tidak membolehkan untuk Uji Kompetensi Ahli Pertama jadi jika ingin Ukom tidak akan kami panggil. Untuk pelaksanaan Uji Kompetensi sekarang dasarnya masih menggunakan PermenPAN RB No 4 tahun 2020. Terkait Uji Kompetensi Untuk peserta yang kami panggil di Gelombang 1, 2 dan 3 akan kami panggil berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan dan sudah memenuhi syarat. Meskipun Bapak sudah mendaftarakan saat ini tetapi karena Bapak belum memenuhi persyaratan atau dokumen belum lengkap biasanya tidak akan kami panggil. Namun jika persyaratannya sudah terpenuhi akan kami panggil di Gelombang Berikutnya selama masih ditahun yang sama namun jika sudah berganti tahun maka harus mendaftar Uji Kompetensi ulang. Terkait perpindahan jabatan pelaksana saat ini belum ada kebijakan masih menelaah apakah semuanya harus berlaku Juli 2023 atau berjalan ditetapkan awal tahun. Kami masih
komunikasi dengan Menpan. Arahan Kapusbindiklatren jika mendekati Permenpan RB No 1 tahun 2023 kami adakan komunikasi terbuka dengan Perencana. Terkait pelaksanaan Uji Kompetensi kebijakan yang diambil tidak mempengaruhi. Untuk perpindahan dari jabatan tidak perlu ada diklat. **2023**