KATA PENGANTAR Syukur alhamdullillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah ini, yakni Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018- 2023 Kota Padang Panjang. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah forum koordinasi dan musyawarah rencana dipogramkan dilakukan melalui pembangunan. regulasi, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kota Padang Panjang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan Kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur. Padang Panjang, 2019 Kepala Dinas, I PUTU VENDA, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda Nip.19770522 199511 1 001 i
D A F T A R I S I Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Bab I : Pendahuluan Bab II 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Daerah 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota atau Renstra Propinsi 3.4 Telahaan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian BAB IV Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis : Tujuan dan Sasaran BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII : Strategi dan Arah Kebijakan : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan : Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan : Penutup 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah i ii iii iii 1 1 3 3 5 9 21 27 28 29 31 31 32 34 36 38 43 46 ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 2.3 Data Tenaga Ahli Tranportasi Darat dan kebutuhan pada Dinas Perhubungan Tabel 2.4 Data ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Kompetensi Sertifikasi Tabel 2.5 Data Tenaga Harian Lepas/Honorer pada Dinas Perhubungan Tabel 2.6 Kondisi Asset Dinas Perhubungan Tabel 2.7 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tabel 2.8 Data Lokasi Warning Light dan Kondisi DataLokasi Traffic Light dan Kondisi Tabel 2.9 Tabel 2.10 Data Lokasi Cermin Tikung dan Kondisi Tabel 2.11 Data Lokasi Halte dan Kondisi Tabel 2.12 Data Lokasi Pemasangan Guadrail dan Kondisi Tabel 2.13 Data Angkutan Darat dan Jumlah Penumpang Tabel 2.14 Data Pelayanan Izin Trayek Tabel 2.15 Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji Tabel 2.16 Data Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor Tabel 2.17 Data Terminal Kota Padang Panjang Tabel 2.18 Data Lokasi Parkir Kota Padang Panjang Tabel 2.19 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tabel 3.1 Tabel 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Komparasi Visi dan Misi Renstra Kota terhadap Visi Misi Renstra Propinsi atau Renstra K/L Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS Kota Padang Panjang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 4.1 Tabel 5.1 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan 9 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 24 28 30 31 32 34 36 39 44 8 iii
BAB I P E N D A H U L U A N 1.1 LATAR BELAKANG Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi tata cara rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan masalah urusan perhubungan yang ada di Kota Padang Panjang. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari evaluasi pembangunan sektor perhubungan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang. Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun 5 (lima) tahun kedepan sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2018 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah berupaya menjalankan tugas dan fungsi dalam meningkatkan infrastruktur Kota disektor perhubungan baik peningkatan pelayanan angkutan yang aman dan nyaman serta peningkatan sarana prasana lalu lintas. Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi jawaban konkrit terhadap terwujudnya kualitas lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan secara bertahap dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan Misi Pemerintah Kota Padang Panjang. 1.2 LANDASAN HUKUM - Landasan hukum Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai 2018 berikut : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan - Nasional; 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; - 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - - 2025; 4. Undang 5. Undang 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1
7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manjemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi di Jalan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Padang Panjang ; 26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023; 27. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2018-2023 yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan harmonis dan berkesinambungan. 2
Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah : 1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun; 2. Sebagai penjabaran sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD 2018-2023; 3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN - Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018 BAB I disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : PENDAHULUAN 2023 ini BAB II 1.1 1.2 1.3 Maksud dan Tujuan GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 1.4 Latar Belakang Landasan Hukum Sistematika Penulisan BAB III 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sumber Daya Perangkat Daerah 2.2 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari; a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, terdiri dari; a. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional; b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; c. Seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi. 4. Bidang Angkutan Jalan dan Perpakiran, terdiri dari; a. Seksi Angkutan; b. Seksi Pendataan dan Pengendalian; c. Seksi Terminal dan Perpakiran. 5. UPTD; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional. 1. Kepala Dinas Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut : , mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat , mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi : Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian; a. Pengelolaan program administrasi keuangan; b. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari : 4
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, dan melaksankan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan laksana serta kehumasan. mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perhubungan. 3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas dan akreditasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bimbingan keselamatan, pengendalian lalu lintas dan operasional; Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program manajemen rekayasa lalu lintas; Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana lalu lintas dan akreditasi; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. b. c. d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional terdiri dari : a. , mempunyai tugas menyelenggarakan program bimbingan keselamatan dan pengendalian lalu lintas dalam arti melaksanakan perencanaan, bimbingan keselamatan bagi pengendara kendaraan, pengguna jalan, pengaturan di bidang lalu lintas, secara teknis, analisis daerah rawan kecelakaan dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di jalan, penetapan kecepatan maksimal Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas kendaraan dan larangan menggunakan jalan. b. tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi manajemen dan Seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi rekayasa lalu lintas. , mempunyai c. , mempunyai tugas menyelenggarakan program sarana prasarana lalu lintas dalam arti merencanakan, menyiapkan serta melakukan pengadaan seluruh sarana prasarana lalu lintas, serta menyelenggarakan program akreditasi dalam arti merencanakan, menyiapkan bahan pengendalian kelaikan kendaraan bermotor, melakukan pemantauan bimbingan teknis dan operasional, analisis penilaian terhadap pengoperasian kendaraan bermotor dan melakukan evaluasi hasil kelaikan kendaraan. 4. Bidang Angkutan dan Perpakiran , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan dan perpakiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang angkutan dan perpakiran mempunyai fungsi : 5
a. b. c. d. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang angkutan; Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pengendalian; Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang terminal dan perpakiran; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. a. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang angkutan dan perpakiran terdiri dari : Seksi Angkutan b. , mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan Seksi Pendataan dan Pengendalian melaporkan pelaksanaan tugas seksi angkutan. c. , mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan terhadap semua yang ada pada Dinas Perhubungan, serta mengendalikan pengelolaan angkutan dalam arti melakukan pembinaan, pengawasan, dan memproses pemberian perizinan terhadap penyelenggaraan angkutan berdasarkan peraturan Seksi Terminal dan Perpakiran perundang-undangan. , mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan terminal dan perpakiran dalam arti merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penggunaan terminal dan tempat parkir, memproses kegiatan pengadaan, penetapan, pemasangan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana terminal dan perpakiran. 5. UPTD Perhubungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Pengujian Kendaraan dimaksud, UPTD Pengujian Bermotor. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : pada Dinas a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor; b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. 6. Kelompok Jabatan Fungsional 6
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG LALU LINTAS DAN AKREDITASI SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN, PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN OPERASIONAL SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS SEKSI TEKNIK SARANA PRASARANA LALU LINTAS DAN AKREDITASI WALIKOTA KEPALA DINAS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD PKB Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN BIDANG ANGKUTAN DAN PERPAKIRAN SEKSI ANGKUTAN SEKSI PENDATAAN DAN PENGENDALIAN SEKSI TERMINAL DAN PERPAKIRAN 7
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin keadaan 2018 pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2018 Unit Kerja Jenis Kelamin Golongan Jumlah Pria Wanita Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Kepala 1 1 1 Sekretariat 10 3 5 7 1 13 Bid. Lalu Lintas 18 1 10 7 2 19 Bid. Angkutan 17 10 7 17 UPTD PKB Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018 Jumlah 5 1 51 5 2 27 4 25 3 6 56 Pada dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Jumlah ASN Wanita masih kurang dari jumlah seharusnya yang dibutuhkan sehingga saat ini hanya 9% ASN Wanita dari keseluruhan ASN Dinas Perhubungan, sehingga untuk kedepan perlu penambahan ASN wanita sesuai kebutuhannya dan pemenuhan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah. Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Perhubungan Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 2.2 Unit Kerja SD-SLTP SLTA D2 - D3 S1 S2 Jumlah Kepala 1 1 Sekretariat 1 5 2 5
13 Bid. Lalu Lintas 2 11
19 Bid. Angkutan 1
10 2
17 UPTD PKB Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018 Jumlah
29 2
6 1
1 6 56 Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih belum memadai menurut hasil analisa jabatan, formasi yang ada sebanyak 56 orang ASN. 8
Sejalan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Perhubungan telah melaksanakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang khusus berkualifitasi dibidang perhubungan dengan mengirimkan selama 5 (lima) tahun dan dapat menjangkau tenaga teknis ahli tranportasi seperti tabel 2.3 dibawah ini : Tabel 2.3 Data Tenaga Ahli Tranpsortasi Darat Kebutuhan pada Dinas Perhubungan Jurusan Kondisi Riil Jumlah Ideal Kurang D.IV Transportasi Darat 2 6 4 D.III Ahli LLAJ
12 12
D.III Perkeretaapian
2 2 D.II PKB Sumber : Dinas Perhubungan, 2018 Jumlah
2 8 28 8 26 Sejalan dengan hal tersebut diatas perkembangan ASN Dinas Perhubungan selain melalui pendidikan formal dapat ditunjang dengan mengikuti pendidikan /pelatihan yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan. Adapun data ASN Dinas Perhubungan yang mempunyai kompetensi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan sebagai Tabel 2.4 berikut pada tabel 2.4 Data ASN Dinas Perhubungan berdasarkan Kompetensi Sertifikasi No Jenis Kompetensi Kompetensi Sertifikasi 1 Penguji 4 2 PPNS 2 3 Penilai Andalalin 3 4 Pengelolaan Terminal
5 Manajemen Angkutan Umum 1 6 Manajemen Sarana Prasarana
7 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
2 8
Administrasi PKB
2 9 Orientasi Lalu Lintas 4 10 Diklat Traffict Light Sumber : Dinas Perhubungan, 2018 Jumlah 10 4 12 9
Dari tabel diatas menyajikan sebagian dari diklat teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yang pernah diikuti oleh ASN Dinas Perhubungan Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Perhubungan. Guna meningkatkan layanan khusus formasi yang tidak dapat diisi oleh ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perhubungan, melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terfasilitasinya operasional kantor dan lapangan maka Dinas Perhubungan mengangkat Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan disajikan pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Perhubungan Tahun 2018 Unit Kerja 43Ketugasan Jenis Kelamin Pria Wanita Sekretariat Sopir 3
Pengaja Malam 1
Tenaga kebersihan 4 1 Bidang Lalu Lintas Tenaga Operasional Lapangan 2 8 Bidang Angkutan Petugas TPR 2
Pemungut Retribusi Parkir 8
UPTD PKB Penjaga malam 1
Petugas Kebersihan 1
Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018 Jumlah 22 9 Kebutuhan tenaga harian lepas pada Dinas Perhubungan masih kurang, khususnya tenaga operasional lapangan baik dalam pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta penertiban maupun pemungutan retribusi parkir, hal ini disebabkan banyaknya lokasi yang rawan terjadi kecelakaan dan kemacetan lalulintas serta pengembangan kawasan pasar yang mengakibatkan penambahan lokasi parkir. 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pada umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan mendukung pelayanan perkantoran dan lapangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.6 Jumlah 3 1 5 10 2 8 1 1 31 10
Tabel 2.6 Kondisi Asset Dinas Perhubungan Tahun 2018 Nama/Jenis barang Jumlah Baik Kondisi Rusak Ringan Rusak Berat Gedung 2 2
Kendaraan Roda 4 4
Kendaraan Roda 2 9
Kendaraan Roda 6 2
Mesin Gerinda Tangan 2
1 Mesin Bor Tangan 2 1
1 Generator Set 1
Generator Set PKB 1
Kompresor & Speed Set 1 1
Kompresor PKB 2
Peralatan Pengujian PKB 12
Teropong 1
HT 22
14 Alat Pemadam 7
Mesin Absensi 1
Komputer 15
1 Note Book 13
11 1
1 LCD
Printer 16
2 1 Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018 4 Repiter Kamera 1 3
1 Secara keseluruhan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan dalam kondisi baik, untuk menunjang fasilitas dan kelancaran operasional dikantor serta dilapangan akan terus dilakukan peningkatan dengan melakukan pengadaan maupun pemeliharaan, adapun aset yang rusak berat sudah dalam usulan penghapusan. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota dari tahun 2013 -2018 dapat dilihat pada tabel 2.7 11
Tabel 2.7 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2013-2018 Prasarana dan Jumah pada tahun No fasilitas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Warning Light 16 19 19 19 19 25 2 Traffic Light 6 7 7 7 7 7 3 Rambu-Rambu 446 509 565 580 625 675 4 Cermin Tikung 15 19 23 23 28 28 5 Halte 14 18 21 21 21 21 Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018 6 Pagar Pengaman 703 820 820 872 872 996 Prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2013 sampai dengan 2018 terdapat peningkatan sesuai dengan kebutuhan dan akan terus dilakukan pengembangan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan selamat. Warning Light adalah rambu bersuar yang berfungsi sebagai pemberi peringatan kepada pengguna kendaraan maupun pejalan kaki yang melalui jalan tersebut agar berhati-hati. Warning light dipasang pada daerah rawan kecelakaan seperti penurunan/pendakian, persimpangan. Data pemasangan warning light di Kota Tabel 2.8 Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.8 Data Lokasi Warning Light dan Kondisi No Ruas Lokasi Kondisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 St. Syahrir M. Yamin M. Yamin Soekarno Hatta Soekarno Hatta Simp. Mtsn Simp. Mtsn Rsud Rsud Simp. Andaleh Simp. Andaleh A. Yani A. Yani A. Yani A. Yani Agussalim Agussalim Tanjung Tanjung A. Yani A. Yani By Pass Kacang Kayu By Pass Kacang Kayu Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan Depan Inspektorat Sebelum Simp. Bkd Sesudah Simp. Bkd Depan Yarsi Dekat Bak Air Sebelum Mtsn Sesudah Mtsn Sebelum Rsud Sesudah Rsud Sebelum Simpang Andaleh Sesudah Simpang Andaleh Simp. Kacang Kayu Simpang Ekor Lubuk Simpang Monas Ngalau Sebelum Simpang Tanjung Sesudah Simpang Tanjung Arah Ke Tanjung Simpang SMPN 3 SMPN 3 Kacang Kayu Kacang Kayu SMAN 1 Pd. Panjang SMAN 1 Pd. Panjang Baik Baik Baik Baik Mati Baik Baik Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Baik Rusak Berat Baik Baik Baik Baik Mati Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018 Satuan Unit Unit Buah Buah Unit Meter 12
Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan ada beberapa warning light yang perlu diremajakan karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi. Sementara untuk mepertahankan agar warning light dengan baik dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi. Traffic Light adalah rambu bersuar yang berfungsi mengatur arus lalu lintas dipersimpangan menggunakan peringatan melalui 3 warna sehingga arus lalu lintas dapat terkendali secara otomatis. Data pemasangan traffic light di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.9Tabel 2.9 Data Lokasi Traffict Light dan Kondisi No Nama Simpang Jumlah Simpang Kondisi 1 Simpang Padang 3 Baik 2 Simpang PDAM 3 Baik 3 Simpang Lbk. Mata Kucing 4 Rusak Ringan 4 Simpang SMP 1 4 Rusak Berat 5 Simpang Hasiba 4 Baik 6 Simpang Ganting 4 Rusak Berat 7 Simpang 8 Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018 8 Mati Pada beberapa persimpangan penggunaan traffict light sebagai pengaturan lalu lintas secara teknis tidak memenuhi kriteria lagi seperti simpang 8 dan simpang SMP 1, sementara dipersimpangan lainnya masih terdapat kebutuhan pemasangan traffic light. Cermin tikung merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang berfungsi membantu pengguna jalan pada lokasi yang jarak pandangnya tidak luas sehingga rawan kecelakaan lalu lintas, untuk Kota Padang Panjang cermin tikung telah dipasang pada lokasi seperti tabel 2.10 13
Tabel 2.10 Data Lokasi Cermin Tikung dan Kondisi No Wilayah Lokasi Kondisi 1 2 3 Daud Rasidi Daud Rasidi Pdg Panjang - - Padang Kp. Baru Gg Suka Maju Bukit Berbunga Baik Rusak Baik 4 Pdg Panjang Padang Kelok Sukma Baik 5 Kp. Teleng Pangkalan Ojek Baik 6 Agussalim Seroja Baik 7 Agussalim Tikungan DPRD Baik 8 Blkg Smp Mesjid Nurul Amri Baik 9 Kamarullah Dekat Mtsn Baik 10 Tanjung Dekat Persawahan Baik 11 Tanjung Pendakian Simp. Tanjung Baik 12 Rsud - Kacang Kayu Kelok Tahu Baik 13 Rsud - Kacang Kayu Simp. Solok Batuang Ateh Baik 14 Rsud - Kacang Kayu Depan Smu Unggul Baik 15 A. Yani Jembatan Ngalau Baik 16 Sei Andok Kub. Cino Baik 17 Lingkar Selatan Simp. 3 Arah. Kp. Manggih Baik 18 Lingkar Selatan Simp. 3 Arah. Sei Andok Baik 19 Arah Mifan Sebelum Mifan Baik 20 Sigando Dekat SD 06 Baik 21 Sigando Sesudah SD 06 Baik 22 Sigando Sebelum Mesjid Assasi Baik 23 Koto Panjang Simpang Kolor Baik 24 Kantor Camat Timur Sesudah Camat Timur Baik 25 Kantor Camat Timur Sesudah Camat Timur Baik 26 Guguk Malintang Dibawah Kantor Lurah Baik (Mushola Amanah) 27 Guguk Malintang Simpang Tiga Mesjid Tanah Baik Bato Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018 28 Padang Reno Perumahan Padang Reno Baik Secara keseluruhan kondisi cermin tikung yang terpasang dalam keadaan baik, namun perlu pemeliharaan secara rutin pada kaca cermin. Sementara kebutuhan pemasangannya pada lokasi-lokasi rawan masih banyak dan perlu ditindaklanjuti. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikan penumpang. Keberadaan halte sebagai tempat menunggu kendaraan umum sangat diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan umum. 14
Halte yang terpasang sebanyak 24 unit diantaranya 3 unit bukan aset daerah Kota Padang Panjang dan data Halte disajikan pada tabel 2.11 Tabel 2.11 Data Lokasi Halte dan Kondisinya No Nama Halte Lokasi Kondisi 1 Halte simpang Perumnas Jl. ST. Syahrir Baik 2 Halte Rest Area Jl. ST. Syahrir Baik 3 Halte SDN 12 Jl. ST. Syahrir Baik 4 Halte Simpang PDIKM Jl. ST. Syahrir Baik 5 Halte Depan Balaikota Jl. ST. Syahrir Baik 6 Halte Depan Brimob Jl. ST. Syahrir Baik 7 Halte Simpang SMP 1 Jl. Sudirman Baik 8 Halte SMA Muhammadiyah Jl. KH. Ahmad Dahlan Baik 9 Halte SMA 1 Jl. KH. Ahmad Dahlan Baik 10 Halte Simpang Koto Jl. A. Yani Baik 11 Halte KLK Jl. A. Yani Baik 12 Halte Simpang Monas Jl. A. Yani Baik 13 Halte SMP 3 Jl. A. Yani Baik 14 Halte Simpang Guguk Kaliliang Jl. A. Yani Baik 15 Halte Simpang Ransam Jl. A. Yani Baik 16 Halte Simpang Kacang Kayu Jl. A. Yani Baik 17 Halte Solok Batuang Bypass Baik 18 Halte SMA Unggul Bypass Baik 19 Halte Simpang Gantiang Bypass Baik 20 Halte RSUD Bypass Baik 21 Halte Simpang Bukit Kanduang Bypass Baik 22 Halte Thawalib Jl. Dr. Hamka Baik 23 Halte Pertiwi Jl. Soekarno Hatta Baik 24 Halte SMK 2 Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018 Sigando Baik 15
Secara keseluruhan halte yang ada wilayah Kota Padang Panjang dalam kondisi baik, prasarana ini terus dilakukan pemeliharaan untuk kenyamaan masyarakat yang menggunakannya. Untuk kebutuhan kedepannya perlu penambahan halte lokasi kantong-kantong penumpang pengguna angkutan umum Pagar Pengaman atau guardrail adalah sarana lalu lintas yang bermanfaat untuk melindungi kendaraan maupun pejalan kaki yang melalui daerah terjal/jurang yang rawan kecelakaan. Adapun data pemasangan guardrail di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.12 Tabel 2.12 Data Lokasi Pemasangan Guadrail dan Kondisi Posisi Kondisi No Ruas Jalan Kiri Kanan Rusak Rusak Panjang Keterangan Kiri Kanan (M) 1 By Pass (Dekat Pabrik 76 76 152 Tahu) 2 By Pass (Simpang Bukit 56 48 104 Kandung) 3 By Pass (Sebelum RSUD) 172 172 4 By Pass (Solok Batung) 80 72 4 4 160 Dibuka Untuk Akses Jalan 5 Sesudah Camat Timur 88 52 140 6 Simpang DPRD 28 4 32 Hilang / Dibuka 7 Bukit Berbunga (Arah 72 72 Batas Kota) 8 Jembatan Kamba Batas 44 16 60 Hilang / Kota Dibuka 9 Jembatan Putih (Arah 72 72 Mifan) 10 Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2018 Sei Andok (Dari Tn. Hitam) 32 32 Pagar pengaman yang terpasang secara keseluruhan dalam kondisi baik, ada beberapa yang hilang atau dibuka karena pembukaan akses jalan namun karena faktor wilayah Padang panjang yang berbukit maka pemasangan pagar pengaman masih dilakukan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah. 16
Jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2018. Kondisi ini pun berdampak pada lesunya usaha angkutan umum di Kota Padang Panjang. Data penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.13 Tabel 2.13 Data Angkutan Darat dan Jumlah Penumpang Tahun Jumlah Angkutan Darat Jumlah Penumpang 2013 115 753.535 2014 115 694.875 2015 112 637.500 2016 112 580.125 2017 110 567.000 Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2018 2018 110 580.500 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah angkutan darat dari tahun 2013 terus menurun berbanding lurus dengan jumlah penumpang. Hal ini menyebabkan terus meningkatnya jumlah pengguna angkutan pribadi maupun penggunaan angkutan pribadi menjadi angkutan umum non formal. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Daerah agar ketersediaan angkutan umum dapat terpenuhi dengan transportasi layak. Pelayanan Izin trayek angkutan darat yang ada di Kota Padang Panjang cenderung menurun dikarenakan pemeliharaan terhadap angkutan umum tersebut tidak lagi optimal. Data pelayanan angkutan umum yang tercatat hingga tahun 2018 sebanyak 110 unit yang melakukan izin trayek dapat dilihat pada tabel 2.14 Tabel. 2.14 Data Pelayanan Izin Trayek Tahun Izin Trayek Jumlah Angkutan Darat 2013 95 Unit 115 2014 93 Unit 115 2015 82 Unit 112 2016 85 Unit 112 2017 75 Unit 110 Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2018 2018 70 Unit 110 Angka pengurusan izin trayek dari tahun 2013 hingga 2018 terus menurun hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pengguna angkutan untuk melakukan izin trayek disamping lesunya masyarakat menggunakan angkutan kota. Guna memberikan jaminan keselamatan secara teknis dijalan setiap kendaraan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang 17
- memiliki 1 unit pengujian kendaraan bermotor. Berikut kami sajikan data perkembangan kendaraan wajib uji tahun 2013 2018 seperti tabel 2.15 Tabel 2.15 Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji N o Jenis Kendaraan Satuan 2013 Jumlah Kendaraan Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1 Mini Bus Unit 274 259 245 245 267 255 2 Bus Unit 64 68 85 99 118 142 3 Mobil Penumpang Unit 51 41 38 38 40 31 Umum 4 Pick Up Unit 733 772 812 796 791 812 5 Tangki Unit 80 46 39 31 26 9 6 Truck Unit 587 586 580 591 663 832 7 Dump Truck Unit 48 77 88 95 96 24 8 Box Unit 81 78 91 114 129 22 9 Mobil Derek Unit Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2018
2 1 2 Kendaraan yang melakukan wajib uji di UPTD PKB Dinas perhubungan tidak selalu menunjukan kenaikan angka hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain seperti kendaraan melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji atau tidak melakukan keur. Untuk mendukung kegiatan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang, maka Dinas Perhubungan berupaya memenuhi fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan tersebut. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.16 Tabel 2.16 Data Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor No Nama Alat Tahun pembelian Kondisi 1 Genset (Kapasitas 70 Kvolt) 2011 Baik 2 Kompressor 2011 Baik 3 Brake Tester 2011 Baik 4 Speedometer Tester 2012 Baik 5 Side Slip Tester 2012 Baik 18
6 Headlight Tester 2013 Baik 7 Axle Play Detector 2013 Baik 8 Gas Analyzer 2013 Baik 9 Sound Level Tester 2013 Baik 10 Diesel Smoke Tester 2009 Rusak 11 Tint Meter Inspector 2012 Baik 12 Pengukuran Kedalaman Alur Ban 2015 Baik 13 Diesel Smoke Tester Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2018 2018 Baik Alat-alat pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan dalam kondisi baik, hal ini perlu ditunjang secara rutin dengan melakukan rehabilitasi dan kalibrasi secara berkala. 2 Wilayah Kota Padang Panjang yang luasnya hanya 23 Km dengan panjang jalan 105,46 Km yang dibagi menjadi 2 kecamatan dan 16 kelurahan, menjadikan kota kecil ini hanya memiliki 1 terminal angkutan kota atau disebut Termina Tipe C, meski dari tahun 2013-2016 juga memiliki terminal tipe B untuk kelas angkutan bus antar propinsi, namun terminal ini pada tahun 2016 telah diambil alih oleh Propinsi Sumatera Barat. Berikut perkembangan terminal di Kota Padang Panjang dari 2013- 2018 pada tabel 2.17 Tabel. 2.17 Data Terminal Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 Jenis Terminal 2013 Jumlah Terminal Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Luas 2 1 Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2018 1 Terminal C 1 Terminal B 1 1 1 1
1,1 m 2,1 m 2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tipe B Bukit Surungan menjadi kewenangan Propinsi kewenangan terminal sementara terminal tipe C untuk angkutan umum kota belum berfungsi dengan optimal karena dialih fungsikan untuk pasar penampungan serta status lahan terminal tipe C yang tidak sepenuhnya milik Pemerintah Daerah. Parkir merupakan fasilitas yang digunakan oleh kendaraan umum untuk berhenti dengan durasi waktu yang lama, untuk Kota Padang panjang melalui Perda ditetapkan lokasi parkir untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan tabel 2.18 19
Tabel 2.18 Data Lokasi Parkir di Kota Padang Panjang No Lokasi Parkir Peruntukan Ukuran Luas (M²) Luas Terpakai (M²) 1 Jl.Adinegor (gang Kecap) bekakang Kantor Pengelola Pasar Roda 4 dan 6 20 M 20M 2 Jl.Abdul Muis. Roda 2 40 M 32 M 3 Jl.Abdul Muis. Roda 2 40M 33 M 4 Jl.Abdul Muis. Roda 2 40M 34 M 5 Gedung Moh,Syafe'i Roda 4 30M 30 M 6 Jl.Mr.Asaat ( Terminal Kantin ) Roda 4 dan 6 24M 24M 7 Jl.M.Yamin ( depan BANK BPD Syariah) Roda 4 24 M 24 M Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2018 8 Komplek Pasar sayur Roda 4 dan 6 21 M 20M Lokasi parkir tidak mengalami penambahan walaupun volume kendaraan meningkat, dikarenakan kondisi kota dan pasar yang belum optimal 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut indikator pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.19 20
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian pada tahun kelima rata-rata memenuhi target dengan rasio capaian memuaskan. Target yang tidak tercapai hal ini dikarenakan penyesuian kebutuhan atau ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi. 23
Tabel diatas memaparkan anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Perhubungan periode 2013 sampai dengan 2018. Secara keseluruhan realisasi anggaran pada tahun kelima memenuhi capaian dari target yang telah ditentukan rata-rata capaian diatas 90%. Ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak mencapai target yakni kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan dengan realisasi 59,85%, kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rutin rambu-rambu sebesar 43,86% dan kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan sebesar 41,00%, hal disebabkan karena sesuai dengan kebutuhan sedangkan rehab rambu tidak mencapai realisasi yang tinggi karena terkendala pada bahan atau alat yang tidak memadai. 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Hasil analis terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang serta hasil tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang seiring dengan penggunaan anggaran. Tantangan telaahan terhadap RTRW berimplikasi sebagai 1. Sarana dan prasarana belum memadai (terminal, pangkalan truk, rambu, marka guadril, speeds bumps) 2. Pelayanan angkutan umum pada jaringan trayek yang masih rendah terhadap kebutuhan masyarkat. 3. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat. 4. Fenomena berkembangnya angkutan online disaat pelayanan angkutan umum kurang - optimal. 5. Pembangunan Jalan Tol Padang 6. Pengembangan Tarok City Peluang Pekanbaru 1. Rencana pengoperasian Pasar Pusat Kota Padang Panjang membutuhkan sarana dan fasilitas lalu lintas agar tercipta arus lalu lintas yang aman dan nyaman. 2. Pembangunan Islamic Center dan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kota Padang Panjang, membutuhkan ketersediaan perlengakapan dan fasilitas transportasi darat 3. Pengembangan objek wisata, seperti Kubu Gadang dan Lubuk Mata Kucing memerlukan pengembangan dari sisi ketersediaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan. 4. Luas wilayah kota yang tidak terlalu luas serta Padang Panjang sebagai kota perlintasan 5. Perencanaan pembangunan dan revitalisasi jalur Kereta Api. 27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan pelayanan, maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang harus mengindentifikasi masalah yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Aspek Kajian Capaian/Kondisi saat ini Standar yang digunakan Faktor yang mempengaruhi Intenal Eksternal Permasalahan Pelayanan OPD Bidang Lalu Lintas
Sumber Daya Manusia Kuantitas : kurang Tenaga Lapangan, Tenaga Teknis/ kompetensi (transportasi darat, PPNS) Kualitas : perlu Peningkatan PP 51 Tahun 2012
Penempatan pegawai kompetensi sesuai
Keterbatasan Anggaran
Terkait Rekrutmen formasi tranportasi Persetujuan Anggaran TAPD PNS lulusan dari Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelayanan LLAJ Sarana dan Prasana lalu lintas Peningkatan kesadaran berlalu lintas Regulasi Kuantitas : kurang (Kendaraan roda 4 dan roda 2, APILL, Guadrail, RPPJ, Warning Light, traffict light, CCTV, road berrier, traffic cone dll) Kualitas : perlu Peningkatan baik pengadaan maupun pemeliharaan (CCTV + audio, speed bump/tanggul) Belum Optimalnya sosialisasi yang dilakukan Payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan Bidang Angkutan dan Perpakiran UU Nomor 22Tahun 2009 UU Nomor 22Tahun 2009 UU Nomor 22Tahun 2009 Keterbatasan Anggaran Terbatasnya Anggaran Belum lengkapnya payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan
Usulan Musrenbang Terkait persetujuan perencanaan dan anggaran Melibatkan pihak kepolisian dan dinas Pendidikan Terkait koordinasi dengan Bagian Hukum Masih rendahnya jaringan kinerja jalan Masih banyaknya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas Kurang kuatnya penegakkan peraturan daerah SIM Perhubungan Belum ada sistim informasi manajemen LLAJ UU Nomor 22 Tahun 2009 Belum adanya kegiatan dan anggaran Belum tersedianya infrastruktur pendukung Belum tersedianya layanan Informasi dan data yang memadai Moda angkutan Sarana angkutan Ilegal Load faktor angkutan umum rendah - Menjamurnya ojek pangkalan dan online PM Hub No. 189 Tahun 2015 PM Hub No 23 Tahun 2018 Perlu kajian ulang moda transportasi Pendataan angkutan ilegal Koordinasi dengan stake holder terkait Melibatkan Kepolisian untuk penertiban angkutan ilegal Kurang populernya angkutan umum Banyaknya angkutan ilegal 28
Perpakiran Terminal C Pangkalan Truck UPTD PKB Belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai sesuai kebutuhan Masih belum tersedianya terminal angkutan umumyang representatif dan status lahan yang belum jelas Kurang memadainya fasilitas rest area/pangkalan truck UU Nomor 22 Tahun 2009 PM Hub No 79 Tahun 2018 UU Nomor 22 Tahun 2009 Ketersediaan lahan untuk fasilitas parkir Belum ada kajian terminal Rehabilitasi rest area/pangkalan truk Perlu peningkatan Peran Swasta pemilik lahan Peran Pemerintah dalam optimalisasi terminal Pengemudi Belum tertib dalam memanfaatkan rest area/pangkalan truk Masih menggunakan badan jalan dan masih banyaknya lokasi parkir liar Tidak terpelihara dan berfungsinya Terminal C secara maksimal Banyaknya pengemudi angkutan barang yang belum tertib Sumber Daya Manusia Sarana prasarana Belum tersedianya penguji sesuai kebutuhan Gedung uji PM Hub No 133 Tahun 2015 PM Hub No 33 Tahun 2018 jumlah penguji sesuai kompetensi belum - cukup
Perlu rehab gedung Belum optimalnya kerja sama dengan instasni terkait dan rekrutmen Anggaran belum mandiri Pelayanan kurang optimal pelayanan SEKRETARIAT Gedung/ruang administrasi Masih satu atap dengan gedung pelayanan KIR penganggaran Ruang yang kurang respresentatif Akuntabilitas Kinerja Organisasi Nilai Sakip Masih CC Permenpan 53 tahun 2014 Melakukan revisi dokumen perencanaan Review dokumen perencanaan dari Inspektorat Hasil evaluasi kinerja belum optimal 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Proses penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang di masa depan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat pelayanan, berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Telahaan atas visi, misi, dan program tersebut dirumuskan pada tabel dibawah ini : tetapi 29
Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Permasalahan Pelayanan OPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong MISI I : 1. 1. Meningkatnya 1. Keterbatasan anggaran Tersedianya anggaran , Meningkatkan kebutuhan anggaran 2. Kurang SDM teknis, Undang- Undang dan Pertumbuhan Ekonomi biaya rutin perencanaan dan tenaga Peraturan Pemerintah di Unggulan Daerah 2. Kuantitas dan kualitas lapangan 2. bidang Lalu lintas Berbasis Pembangunan SDM yang kurang. 3. Persetujuan perencanaan Penyediaan angkutan massal Berkelanjutan 3. Kurangnya sarana dan dan anggaran terkait wajib diselenggarakan oleh prasarana infrastruktur 3. Pemerintah keselamatan/infrastuktu 4. Masih banyak kecelakaan Kebijakan untuk r terbatas dan pelanggaran tertib 4. meningkatkan pelayanan 4. Belum Optimalnya lalu lintas Dukungan masyarakat dalam pengendalian lalu lintas 5. Masih adanya titik-titik menjaga fasilitas 5. Belum adanya SIM Lalin, penundaan sarana/prasarana umum SIM Angkutan jalan/Simpang/hari atau terkait transportasi dan lalu 6. Pelayanan angkutan jam tertentu 5. lintas umum belum memadai 6. Kurang optimalnya Adanya dukungan dari serta Kepemilikan angkutan dalam pimpinan untuk peningkatan angkutan umum yang mengoperasikan kualitas laporan kinerja dan belum tertata dengan angkutan umum 6. keuangan baik 7. kurangnya minat Pendampingan dari OPD yang 7. Sarana dan Prasarana masyarakat berwenang memberikan Terminal /pangkalan menggunakan angkot 7. pembinaan pada OPD lain truck yang kurang Kebijakan untuk representatif meningkatkan pelayanan 8. publik Kebijakan tata ruang wilayah yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang menyentuh pada Dinas Perhubungan untuk kurun lima tahun kedepan mempunyai sasaran agar meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan dan strategi dengan peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan dimana arah kebijakan terletak pada pembangunan struktur dengan kesesuaian tata ruang. Maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menfokuskan program pembangunan pada : 1. Peningkatan Pelayanan Angkutan 2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 3. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 30
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L dan RENSTRA KOTA atau RENSTRA PROPINSI Tabel 3.3 Komparasi Visi dan Misi Renstra Kota Padang Panjang Terhadap Visi Misi Renstra Propinsi atau Renstra K/L No Visi Misi RPJMD Kota Padang Visi Misi Renstra Dishub Visi Misi Kementrian/Lembaga Panjang Propinsi Sumatera Barat 1. Visi : Visi : Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang Terwujudnya Pelayanan Jasa Terwujudnya penyelenggaraan Yang Bermarwah Dan Bermartabat Transportasi Yang Handal Dan pelayanan Terpadu perhubungan yang handal, 2. Misi : Misi : a. berdaya saing dan memberikan Misi: nilai tambah a. Meningkatkan Pertumbuhan Meningkatkan pembangunan Mempertahaankan tingkat Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis dan mengoptimalkan sarana jasa pelayanan sarana Pembangunan Berkelanjutan prasarana Transportasi yang b. danprasarana perhubungan b. Berkelanjutan Melaksanakan konsolidasi Mewujudkan keamanan, melalui restrukturisasi dan keselamatan dan reformasi di bidang sarana kenyamanan transportasi c. dan prasarana perhubungan; dengan meningkatkan Meningkatkan aksesibilitas Pelayanan, Fungsi Forum masyarakat terhadap Koordinasi Lalu Lintas pelayanan jasa Angkutan & Peran Serta d. perhubungan; Masyarakat dalam Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan Transportasi yang handal dan memberikan nilai tambah; 3.4 TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arah kebijakan ruang, menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang yang berada yang terletak pada titik silang arus lalu lintas, memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi, tidak saja berskala lokal maupun regional. Hasil Beberapa potensi unggulan lokal Kota Padang Panjang antara lain sektor pariwisata, dan perdagangan serta sektor jasa. Adapun yang dimaksud dengan kajian lingkungan hidup strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan yang terkait status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat, pemerintah daerah wajib menyusun kajian lingkungan hidup strtegis (KLHS) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tujuan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis adalah mensinergikan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kota Padang Panjang dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan penyusunan rencana, kebijakan dan program yang tertanam dalam RTRW Kota Padang Panjang. 31
Hasil analisis Tim KLHS dalam target capaian pembangunan berkelanjutan 2023 adalah persentase penggunaan moda tranportasi umum di perkotaan. Dengan isu utama utama dan isu strategis KLHS 2018-2023 terkait Dinas Perhubungan seperti tabel 3.4 Tabel 3.4 Telaah Terhadap KLHS 2018-2023 Isu Utama Isu Strategis Skenario Rekomendasi Program Pendukung Pencapaian Menjadikan Menaikkan 1. Penggunaan 1. Peningkatan TPB Kota dan persentase transportasi Pelayanan Permukiman pengguna moda ramah lingkungan Angkutan Umum yang Inklusif, Aman transportasi 2. Mendorong 2. Pengendalian dan Tangguh dan Berkelanjutan umum perkotaan menjadi di Penataan dan pembangunan Pengamanan Lintas Lalu Jasa ekosistem 20,15% dari target sistem Pemeliharaan nasional 32% transportasi masal kualitas udara 3. Pengujian emisi kategori tinggi gas buang berkala dan sangat moda ransportasi tinggi 52,57%
4. Memberikan rambu-rambu daerah rawan 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, terdapat sejumlah isu strategis sebagai entry point atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan. Kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang Panjang, perubahan terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah, Renstra K/L serta RTRW dan KLHS, memunculkan permasalahan-permasalahan pokok yang perlu penyelesaian dan solusi untuk maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ditetapkan isu-isu strategis antara lain : 1. Belum optimalnya kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan massa; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas 3. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas 4. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor 5. Belum memadainya terminal dan pangkalan truk. 6. Sarana dan Prasarana lalu lintas yang rawan pencurian dan pengrusakan, sehingga perlu peningkatan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sarana dan prasarana lalu lintas untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas. 32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dalam lima tahun mendatang dituangkan dalam tabel 4.1. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Transis Target Kinerja Sasaran pada tahun Tujuan Sasaran Indikator i Tujuan/Sasaran 2018 2019 2020 2021 2022 Meningkatkan Persentase n/a 0.50 0.75 1.00 1.25 Kualitas Kenaikan Indek Infrastruktur Kualitas layanan Perhubungan infrastuktur berkelanjutan perhubungan Meningkatn a. Jumlah angka 39 37 35 33 30 ya kecelakaan Ketertiban Lalu Lintas Meningkatn a. Persentase ya panjang trayek Pelayanan jalan terlayani 27,02% 27,02% 27,02% 33,95% 33,95% Angkutan Jalan b. Persentase kendaraan lulus 97,14% 97,56% 97,91% 98,16% 98,86% uji Keur Dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan adalah indikator tujuan yang menghitung dan mengukur kenaikan kualitas layanan infrastruktur perhubungan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk mewujudkan sasaran jangka menengah, Dinas Perhubungan mempunyai 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut : 2023 1.50 28 33,95% 99,10% 33
1. Jumlah angka kecelakaan yaitu jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Kota Padang Panjang tiap tahunnya dengan prediksi angka menurun, data didapat dari Kepolisian Kota Padang Panjang, dengan rumus sebagai berikut : Jumlah angka kecelakaan = Jumlah kecelakaan pada tahun n Faktor pendukung turunnya angka kecelakaan adalah dengan memenuhi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, penyuluhan keselamatan lalu lintas serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 2. Persentase panjang trayek jalan terlayani adalah jumlah panjang jalan trayek perjumlah panjang jalan total dikali seratus persen, dengan rumus sebagai berikut : % Panjang Trayek Jalan Terlayani = Jml panjang jalan trayek tahun n Jumlah total panjang jalan tahun n x 100% Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 panjang trayek angkutan sepanjang 28,5 Km dari total panjang jalan 105,46 Km dan diperkirakan pada tahun 2021 ada penambahan panjang jalan trayek sepanjang 35,8 Km sehingga persentase panjang trayek jalan terlayani mengalami peningkatan menjadi 33,95%, dengan harapan penambahan panjang trayek angkutan umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum. 3. Persentase kendaraan lolos uji Keur adalah jumlah kendaraan yang lolos keur tahun n perjumlah kendaraan pengujian tahun n dikali seratus persen, dengan formula sebagai berikut : % Kendaraan Lulus Uji Keur = Jml kendaraan lulus uji keur tahun n x 100% 3. Persentase kendaraan lolos uji Keur adalah jumlah kendaraan yang lolos keur tahun n perjumlah kendaraan pengujian tahun n dikali seratus persen, dengan formula sebagai berikut : % Kendaraan Lulus Uji Keur = Jml kendaraan lulus uji keur tahun n x 100% Indikator sasaran ini menunjukkan sarana transportasi baik berupa angkutan barang maupun angkutan penumpang umum yang wajib uji dalam kondisi yang baik dan lulus dalam pengujian kendaraan bermotor, diharapkan untuk terus meningkat dalam mewujudkan keselamatan sarana tranportasi untuk keselamatan lalu lintas dijalan raya. 34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, sesuai dengan sasaran pada RPJMD 2018-2023 yang telah ditetapkan, dan arah kebijakan Perhubungan lima tahun mendatang yakni : "Pemantapan pembangunan infrastruktur strategis yang bersih, indah, asri dan nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi" Arah Kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana agar strategi efektif dalam mewujudkan visi renstra. Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas 2. Mengadakan Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas 3. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Angkutan Jalan 4. Mengadakan operasi penegakan hukum atas pelanggaran dokumen angkutan barang/orang Sinergi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Pembangun Kota Padang Panjang disektor perhubungan dapat dilihat pada tabel 5.1 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT MISI 1 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatan Kualitas 1. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan Kualitas Ketertiban Lalu Sarana Prasarana lalu Fasilitas Lalu Lintas Infrastruktur Lintas lintas, Pengamanan 2. Mengadakan pengendalian dan pengamanan Perhubungan dan Pengendalian lalu lalu lintas berkelanjutan lintas Meningkatkan Meningkatan kualitas 1. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan Pelayanan sarana dan prasarana Fasilitas Angkutan Jalan Angkutan Jalan yg dan pelayanan 2. Mengadakan operasi penegakan hukum atas aman dan nyaman angkutan, pelanggaran dokumen angkutan barang/orang Sesuai dengan tujuan RPJMD 2018-2023 meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan melalui strategi peningkatan infrastruktur berkelanjutan dengan arah kebijakan pemantapan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah, asri dan nyaman untuk mendukung produktivitas ekonomi melalui program peningkatan pelayanan angkutan dengan indikator persentase layanan angkutan kota dengan produk unggulan pengadaan sarana smart transportation (Smart Bus). Terkait dengan program unggulan tersebut bahwasanya tahun 2019 akan dilaksanakan kajian transportasi layak, dimana diharapkan akan didapat karakteristik angkutan umum yang sesuai dengan Kota Padang panjang beserta kebutuhan dan perlengkapannya. 35
" Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salah satu program unggulan maka Smart Bus ini nantinya akan mempunyai bentuk seperti layaknya angkutan massal perkotaan dengan disain kendaraan yang ramah disabilitas dan terintergrasi dengan halteyang juga mempertimbangkan kemudahan bagi difable dalam beraktifitas serta menggunakan teknologi GPS (Bus Tracking) dan papan informasi digital yang memuat rute serta jadwal pelayanan angkutan umum. Hal ini diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan angkutan umum yang berbasis pada keamanan, keselamatan, keterjaminan yang berkeselarasan. Dan untuk menunjang program smart transportation, perlu juga didukung dengan program smart lengkapi dengan perlengkapan lalu lintas yang berbasis teknologi informasi seperti traffic light, warning light maupun CCTV yang akan dilengkapi dengan audio dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi area traffic control system (ATCS) sehingga dapat bersinergi dengan kelancaran smart transportation dalam operasional nantinya. traffic, dimana pada lintasan/rute yang dilalui nantinya akan di 36 "
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dituangkan kedalam 8 program diantara 3 program urusan Perhubungan. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program,seperti dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini : 37
41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk periode 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan sasaran RPJMD yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang menjadi tujuan perangkat daerah yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan berkelanjutan dengan indikator yang terukur. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan menetapkan indikator kinerja sasaran yang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran Renstra OPD sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini : 43
Tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan berkelanjutan Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sasaran Program Indikator Tujuan/Sasaran/ Program Transisi Target Kinerja Sasaran pada tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Persentase Indek Kualitas infrastuktur perhubungan Kenaikan layanan n/a 0.50 0.75 1.00 1.25 Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Jumlah angka kecelakaan 39 37 35 33 30 c. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase Rata-rata Fasilitas Keselamatan 80,15% 80,40% 81,98% 83,08% 83,73% Meningkatnya Pelayanan Jalan Angkutan Persentase trayek jalan terlayani panjang 27,02% 27,02% 27,02% 33,95% 33,95%
a. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Angkutan Layanan
0,0148%
0,0145%
0,0142%
0,0138%
0,0136%
Persentase kendaraan lulus uji Keur 97,14% 97,56% 97,91% 98,16% 98,86% b. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase kepemilikian keur angkutan umum 91,69 93,40% 94,71% 95,36% 96,01% 44 2023 1.50 28 84,78% 33,95% 0,0133% 99,10% 96,64%
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang maka didukung oleh program-program yang memiliki indikator terukur sehingga target-target yang akan dicapai dapat diupayakan maksimal melalui kegiatan-kegiatan pada bidang urusan perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019. Adapun Program-program dan indikator kinerja penyelenggaran urusan bidang perhubungan sebagai berikut : 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas diakomodir oleh Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi dalam rangka peningkatan sarana dan prsaranan lalulintas demi mewujudkan keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Indikator program ini adalah persentase fasilitas keselamatan, dengan rumus sebagai berikut : % Fasilitas Keselamatan lalu Persentase fasilitas keselamatan tahun n lintas yang berkualitas = Jumlah Jenis faskes tahun n x 100% Indikator ini menunjukkan persentase ketersediaan serta kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang di Kota Padang Panjang. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program peningkatan pelayanan angkutan adalah program yang diakomodir oleh Bidang Angkutan bergerak dalam hal optimalisasi layanan publik terkait angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang. Indikator program ada 2 (dua) bagian yaitu : a. Persentase Layanan Angkutan, adalah jumlah angkutan kota yang beroperasi dibanding jumlah penumpang yang menggunakan angkutan kota, dengan rumus sebagai berikut : % Layanan Angkutan = Jml angkutan kota tahun n x 100% Jumlah penumpang angkutan kota tahun n Indikator ini menunjukkan optimalisasi angkutan kota yang beroperasi dengan melihat jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan kota dalam pemenuhan kebutuhan transportasi di Kota Padang Panjang. b. Persentase Kepemilikan Keur Angkutan Umum, adalah jumlah angkutan umum yang memiliki keur dibanding jumlah angkutan umum yang terdaftar untuk melakukan keur, dengan formula sebagai berikut : % Kepemilikan Keur Jml angkutan umum yang keur tahun n Angkutan Umum = Jumlah angkutan umum tahun n x 100% Indikator ini menunjukan tingkat laik jalan kendaraan angkutan umum yang wajib keur secara berkala. 45
BAB VIII P E N U T U P Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 yang membuat tujuan, sasaran, dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 yang digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Seluruh rangkaian aktivitas yang dituangkan dalam Renstra ini diharapkan dapat menggali sumber daya yang ada agar dapat bersama menggerakkan apa yang menjadi tujuan dan komitmen dalam mencapai kesepakatan ini. Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan konsolidasi intenal agar timbul persamaan persepsi dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjawab persoalan dan permasalahan yang dihadapi atau mungkin muncul dikemudian hari. Oleh karenanya semua jajaran komitmen dan satu hati dalam menjunjung tujuan akhir yakni untuk Kota Padang Panjang Bermarwah dan Bermartabat. Padang Panjang, Kepala Dinas 2019 I PUTU VENDA, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19770522 199511 1 001 46