FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (1) tanpa hak melakukan Setiap orang dimaksud sebagaimana pelanggaran dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). yang dengan hak ekonomi (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). hak ekonomi Pencipta (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). hak Pencipta ekonomi pidana dan/atau denda paling (4) sebagaimana Setiap Orang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah). yang memenuhi unsur
FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag Penerbit CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan
FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah Penulis: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. ISBN: 978-623-7202-75-2 Editor: Awal Syaddad Penata Letak: HaediL_Lah Desain Sampul: Sapry design Copyright ©Dr. Hj. Rusdaya Basri,Lc.,M.Ag., 2019 xv+ 331 hlm 14 x 20,5 cm Cetakan I, Agustus 2019 Diterbitkan oleh CV. KAAFFAH LEARNING CENTER Kompleks Griya Bumi Harapan Permai B44 Jalan Syamsu Alam Bulu, Parepare, Sulawesi Selatan Telp/Fax. 0421-2914373 E-mail. Anggota IKAPI, Jakarta Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Dicetak oleh percetakan CV. Kaaffah Learning Center, Parepare Isi diluar tanggung jawab percetakan iv
PERSEMBAHAN Untuk Kedua Orang Tuaku yang mulia: H. Basri Lajji dan Hj. Sara Dalle Untuk Pasangan Hidupku yang tercinta dan tersayang: H. Achmad Ali Rasyid Miru Untuk Putra semata wayangku yang sangat berharga: Farouq Achmad Ali R. Miru Untuk setiap keluarga muslim Kupersembahkan buku ini Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini dapat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan bagi kita dan berjumpa dengan Baginda Rasulullah Saw dalam suasana kebahagiaan yang tak terukirkan. v
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah mengarahkan segenap daya dan upayahnya dalam merintis ummat-Nya kejalan kebenaran. Islam adalah agama sempurna dan mengcakup segala aspek, salah satu aspek yang sangat vital adalah pembentukan keluarga. Oleh karena itu, Islam sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, karena keluarga adalah unit terkecil kemudian dari situ terbentuk sebuah masyarakat yang baik. Maka, tidak heran jika di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat yang secara gamblang menjelaskan masalah pernikahan dari awal sampai akhir. Begitu juga dalam hadis Rasulullah Saw. Banyak dijumpai hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah pernikahan. UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaaqang haliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. vi
Namun kenyataannya, banyak di antara pasangan yang kandas di tengah perjalanan dalam mengayung bahtera rumah tangganya menuju pulau idaman. "membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal" dan "rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", disebabkan karena kurang ilmu dan pengatahuan tentang hal yang berkenan dengan bagaimana membentuk keluarga yang ideal sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Baginda Rasul Saw untuk itu, diperlukan hukum yang mengatur tentang seluk-beluk perkawinan dalam Islam yang disebut dengan Fiqih Munakahat, untuk mencapai pernikahan yang barokah, sakinah, dan penuh rahmat. Buku ini mengkombain antara pendapat fuqahah/ ulama baik Salaf maupun Khalaf, begitupula dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa fatwa MUI yang terkait dengan hukum perkawinan, yang tentunya, akan sangat membantu para pembaca untuk memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Keistimewaan yang lain dalam buku ini adalah dibahas beberapa kasus aktual seperti: nikah kontrak dan nikah wisata. Di samping itu, beberapa persoalan diangkat berdasarkan research yang dilakukan oleh penulis, dengan dilengkapi contoh-contoh local wisdom atau yang berkenaan dengan adat-istiadat perkawinan, seperti sompa dan dui menre (mahar dan uang penaik) dalam budaya masyarakat Bugis. vii
Tentu saja, buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami pengetahuan tentang perkawinan, dan berbagai persoalan yang terkait. Terutama bagi kalangan mahasiswa, dosen, guru, para praktisi hukum Islam, dan konsultan keluarga. Buku ini memberikan keterangan lengkap mengenai liku-liku perkawinan dan cara penyelesaiannya secara hukum Islam. Tidak hanya untuk pasangan menikah, buku ini juga Highly-recommended untuk para lajang dalam mencari ilmu untuk mencapai pernikahan sakinah, mawaddah, dan penuh rohmah di kehidupan mendatang. Isi dan sistematika buku ini disesuaikan dengan Kurikulum mengacupada KKNI SN-PT DIKTI 2018. Buku ini terdiri dari XIII bab, Bab I membahas tentang Dasar-dasar Umum Perkawinan. Bab II membahas tentang Khitbah/ Peminangan dalam Islam. Dan kriteria-kriteria Perempuan yang Hendak dikhitbah (Memilih Calon Isteri dan calon suami). Bab III membahas tentang Konsep Kafaah (equality) sebuah Perkawinan. Bab IV membahas tentang Mahardan Uang Penaik dalam Perkawinan. Bab V membahas tentang Wanita-wanita yang Haram dikawini. Bab VI membahas tentang Walimah. Bab VII membahas tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Bab VIII membahas tentang Poligami. Bab IX membahas tentang Nikah Mut'ah dan Nikah Wisata. Bab X membahas tentang Perkawinan Beda Agama. Bab XI membahas tentang Pernikahan Usia Dini. Bab XII membahas tentang Nikah Sirri dan Nikah di bawah tangan dan Bab XIII membahas tentang Perikahan Wanita Hamil. viii
'Ala kulli hal, semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya segala kerendahan hati, penulis memohon segala kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan karya sederhana ini. Wallahu 'Alam bi al-Shawwab. Wassalam. TTD Penulis ix
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi BAB I. DASAR-DASAR UMUM PERKAWINAN vi ix A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 2 8 B. Dasar Hukum Perkawinan 12 C. Hukum Melakukan Perkawinan 16 D. Tujuan Perkawinan 17 E. Prinsip-prinsip Perkawinan 18 F. Hikmah Perkawinan 20 G. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan BAB II. KHITBAH DALAM ISLAM A. Pengertian Khitbah B. Dasar Hukum Khitbah/ Peminangan C. Hikmah Peminangan D. Kriteria-Kriteria Perempuan yang Hendak 28 30 31 31 E. Memilih Calon Suami 40 F. Syarat-Syarat Peminangan 44 50 G. Batas-Batas Melihat Pinangan H. Hukum Berkhalwat dengan Pinangan 55 I. Konsekwensi Pembatalan Khitbah Dikhitbah (Memilih Calon Isteri) 57 BAB III. KONSEP KAFAAH (EQUALITY) SEBUAH (Pinangan) PERKAWINAN. A. Pengertian Kafaah(Equality) B. Dasar Hukum Kafaah (Equlityl) C. Ukuran Kafaah(Equality) 1. Segi Agama atau Ketakwaan 64 64 65 67 x
2. Segi Kemerdekaan 3. Segi Nasab 4. Segi Kekayaan 5. Segi Pekerjaan/ Profesi 6. Segi Bebas dari Cacat/ Kesempurnaan Anggota Tubuh 68 69 71 73 74 D. Kedudukan Kafaah dalam Akad Nikah 74 BAB IV.MAHAR DAN UANG PENAIK 84 A. Pengertian Mahar B. Landasan Hukum Mahar 85 C. Kadar (Jumlah) dan Syarat-Syarat Mahar 89 93 D. Macam-macam Mahar 93 95 1. Mahar Musamma 2. Mahar Mitsli (Sepadan) E. Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Masyarakat Bugis 1. Makna dan Kedudukan Sompa (mahar) dan Dui' Menre'(uang naik) dalam Tradisi Pernikahan Bugis 1. Mahar Musamma 2. Mahar Mitsli (Sepadan) E. Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Masyarakat Bugis 1. Makna dan Kedudukan Sompa (mahar) dan Dui' Menre'(uang naik) dalam Tradisi Pernikahan Bugis 96 2. Kadar (jumlah) Uang Panaik dalam Budaya Bugis 103 BAB V. WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI A. Al-Muharramat al-Muabbadah (sebab yang bersifat Abadi) 1. Diharamkan karena adanya 110 Hubungan Kekeluargaan (Nasab) 110 2. Diharamkan karena adanya Hubungan Kekerabatan melalui pernikahan (Musaharah) 3. Diharamkan karena Sesusuan 113 (Rada'ah) 116 B. Al-Muharramat al-Muaqqatah (sebab yang bersifat sementara) 120 xi
1. Diharamkan karena Status Wanita yang sudah ditalak Tiga 121 2. Diharamkan karena Status Wanita yang terkait dengan Suaminya 3. Diharamkan karena Beda Agama dan Keyakinan 122 125 4. Diharamkan karena Status Wanita tersebut sebagai Saudara atau Keluarga Dekat Istri yang sedang Berjalan 5. Diharamkan karena wanita tersebut 125 akan menjadi istri kelima dalam waktu bersamaan 127 BAB VI.WALIMAH 136 A. Pengertian Walimah 137 B. Landasan Hukum Walimah 141 C. Hukum Menghadiri Walimah 147 D. Adab dalam Menghadiri Walimah E. Hikmah Penyelenggaraan Walimah 148 F. Hal-Hal yang dilarang Sekitar Walimah 148 BAB VII. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI A. Pengertian Hak dan Kewajiban B. Hak Bersama Suami Istri 156 158 1. Hak bersama dalam Pemenuhan Hubungan Biologis/ seksual Suami Istri 158 2. Terjadi Hubungan Mahram Semenda 164 3. Terjadi Hubungan Waris-mewaris antara Suami dan Istri 4. Bergaul dengan Baik antara Suami dan 164 Istri C. Hak-hak Istri 1. Hak-hak Berupa Materi 2. Hak-hak Bukan Kebendaan 165 166 166 174 xii
D. Hak-Hak Suami 1. Hak Ditaati a. Istri bertempat tinggal bersama Suami 176 177 178 b. Taat kepada Perintah-perintah Suami 179 c. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin Suami d. Tidak menerima masuknya di Rumah yang telah disediakan 180 seseorang tanpa izin Suami e. Hak Memberi Pelajaran 180 181 E. Pekerjaan yang terkait dengan Urusan Domestik 182 1. Rasulullah mengerjakan Pekerjaan Kerumahtanggaan 184 2. Al-Qur'an maupun hadis mengakui adanya perempuan yang aktif diberbagai bidang kehidupan 185 3. Perempuan dalam kancah peperangan 187 4. Nabi tidak memisahkan Perempuan dari Urusan Publik 187 BAB VIII. POLIGAMI A. Pengertian Monogami dan Poligami B. Sejarah Poligami C. Peranan Islam dalam poligami 196 196 198 1. Membatasi Jumlah Bilangan Istri hanya sampai Empat 198 2. Menetapkan Syarat yang Ketat bagi Poligami, yaitu harus mampu Berlaku Adil 200 D. Landasan Teologis Poligami 202 E. Hak Istri untuk meminta tidak Dimadu 208 210 F. Hikmah Poligami Rasul Saw xiii
G. Prosedur Poligami 216 BAB. IX NIKAH MUT'AH DAN NIKAH WISATA 222 A. Pengertian Nikah Mut'ah 224 B. Sejarah Nikah Mut'ah 227 C. Hukum Nikah Mut'ah D. Perbedaan Nikah Mut'ah dan Nikah Sunni 236 237 E. Pengertian Nikah Wisata F. Hukum Nikah wisata 240 G. Analisis Tentang Nikah Misyar /Wisata 243 H. Dampak yang ditimbulkan Nikah Mut'ah dan Nikah Wisata 245 BAB. X PERKAWINAN BEDA AGAMA A. Pengertian Nikah Beda Agama B. Pendapat Ulama tentang Hukum 248 Pernikahan Beda Agama 1. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik 2. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab 3. Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Laki-laki Non-Muslim C. Pengaturan Perkawinan Beda Agama 248 248 250 256 dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia 261 BAB. XI PERNIKAHAN USIA DINI A. Pernikahan di Bawah Umur menurut Hukum Negara B. Pernikahan di Bawah Umur dalam 268 Perspektif Hukum Islam 273 C. Analisis Perbandingan antara Hukum Negara dan Hukum Islam D. Dampak Pernikahan Usia Dini 1. Dampak terhadap Hukum 278 282 283 xiv
283 2. Dampak Biologis 284 3. Dampak Psikologis 4. Dampak Sosial 284 5. Dampak perilaku seksual menyimpang 285 285 6. Dari sudut pandang kedokteran BAB. XII NIKAH SIRI DAN NIKAH DI BAWAH TANGAN A. Pengertian Nikah Siri B. Dasar Hukum Nikah Siri C. Hukum Nikah Siri D. Pengertian dan Hukum Nikah di 296 Bawah Tangan E. Dasar hukum Nikah di Bawah Tangan 302 F. Penyebab terjadinya Pernikahan di bawah Tangan dan Nikah Siri G. Dampak Hukum Nikah di bawah tangan dan Nikah Siri 292 293 294 303 1. Terhadap Istri 2. Terhadap Anak 3. Terhadap Suami 304 304 305 306 BAB. XIII PERKAWINAN WANITA HAMIL A. Pengertian Kawin Hamil B. Pandagan Hukum Islam tentang Kawin Hamil C. Kawin Hamil menurut UU NO. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) D. Status Anak dari Pernikahan Wanita Hamil dari Segi Perspektif Fiqhi E. Status Anak yang Lahir Akibat 312 312 317 318 Pernikahan Wanita Hamil (Hukum Perdata dan Hukum Islam) Profil Penulis 321 325 xv
BAB I DASAR
DASAR UMUM PERKAWINAN
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Nikah dalam kamus lisanul 'Arab berakar kata -حكن احاكن -حكني diartikan sama dengan1جوزت. Akad nikah dinamakan حاكنلا, dalam Al-Qur'an Allah berfirman: مكنم يميلأا اوحكناو (maka nikahkanlah/ kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna جيوزت (Perkawinan).2 Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata ءطو = حاكن artinya: setubuh, جاوز = حاكن artinya: Pernikahan, kawin.3Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata "kawin" membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga 1 2 3 Sebagaimana firman Allah swt ةينازلاو ةكرشم وا ةيناز لاا حكني لا ينازلا كرشم وا ناز لاا اهحكني لا ayat ini dita'wil dengan لاا ينازلا جوزتيلا ناز لاا اهجوزتيلا ةينزلا كلاذكو ةين از (bahwa penzinah laki-laki tidak akan menikahi/mengawini kecuali penzina perempuan begitu pula sebaliknya penzina perempuan tidak akan dinikahkan/ dikawinkan kecuali penzina laki-laki. Meskipun ada golongan yang berpendapat bahwa makna حاكنلا dalam ayat tersebut diartikan sebagai ءطولا (persetubuhan), maka menurut pendapat ini ayat ayat tersebut diatas dirtikan " bahwa laki-laki penzina tidak akan menyetubuhi kecuali perempuan penzina pula..." Sedangkan makna tersebut jauh dari makna yang diinginkan oleh al-Qur'an. Ibnu Manzur, Lisan al- Arab, Juz XIV (Kairo: Makatabah al- Taufiq, t. Th.), h. 307. Ibnu Manzur, Lisan al- Arab, Juz XIV, h. 307. Atabik Ali dkk, Kamus Kontenporer Arab Indonesia (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943. 2
melakukan hubungan kelamin;bersetubuh.4 UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".6 fuqaha, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah Pegertian pernikahan menurut istilah عنمي مل7رشابملادصقلاب ،ةءرما نم لجرلا عاتمتسا لح يا ،ادصق ةعتملا كلم ديفي دقع يعرش عنام اهحاكن نم 4 5 6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 962 & 639. Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Islam di Kelembagan Agama Indonesia.2000. h. 14. Islam, Kompilasi Hukum 7 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 29. 3
Artinya: "Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang- senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan". Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah: ىلإ اهضعب مضا و تليامت اذإ راجشلأا تاحكانت هنمو .عمجلاو مضلا :ةغل هاكنلا 8ةمجرتوا جيوزت وا حاكنا ظفلب ءطو ةحابا نمضتي دقع :اعرشو ضعب Artinya: "Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya". Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang 8 Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M), h.123. 4
wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempuyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupanya sehari-hari, seperti terjadinya percaraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumya. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu: امو قوقح نم امهيكلام دحيو امهنواعتو ةءرملاو لجرلا نيب ةرشعلا لح ديفي دقع 9تابجاو نم هيلع Artinya: "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing". tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta betujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.10 Berdasarkan pengertian 9 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah(Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), h. 19. 10 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat(Cet. II; Jakarta: 5
sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki im- plikasi hukum, yaitu11: 1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan isteri (ةءرملاو لجرلا نيب ةرشعلا لح). Sebagai suami istri mereka halal menyalurkan dorongan- dorongn yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak-keturunan. Masing-masing suami dan istri juga akan saling mewarisi, dan sebagainya. laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong (امهنواعت), betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong menolong. Konsep tolong menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan istri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau isteri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama. 3. Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban 2. Dengan akad nikah, sebagai suami istri Kencana, 2008), h. 10. 11 Ahmad Azharuddin Latif dkk, Pengantar Fiqih(Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), h. 174-175. 6
(تابجاو نم هيلع امو قوقح نم امهيكلام دحيو), maksimalisasi masing-masing pihak, suami dan istri, untuk menjelankan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali. Jika ketiga implikasi hukum di atas berjalan secara normal, maka keinginan bersama untuk mewujudkan misi utama nikah yang sering dipahami dengan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang) akan segera tercapai sebagaimana misi utama nikah ini dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Rum/30:21. Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan اظيلغ اقاثيم (perjanjian yang kokoh). Hal ini disebutkan Allah Swt dalam QS Al-Nisa/4:21 اظيلغ اقاثيم مكنم نذخأو ضعب يلا مكضعب يضفا دقو هنوذخأت فىكو Terjemahnya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."12 12 Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h.105. 7
Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan suatu ibadah. Perempuan yang sudah menjadi istri adalah amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi: الله ةملكب نهجورف متللحتسا و الله ةنامأب نهومتذخأ مكنإف ءاسنلا يف الله اوقتا 13 Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan sesunguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah". B. Dasar Hukum Perkawinan Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbgai bentuk anjuran. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah: 1. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan ri- salah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd/13: 38. ۚ ًةَّي ِ ّرُذ َو اًجا َو ْزَأ ْمُهَل اَنْلَعَج َو َكِلْبَق ْن ِم ًلُس ُر اَنْلَس ْرَأ ْدَقَل َو 13 Shahih Ibnu Huzaemah, bab Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah, Juz. IV, h. 251 {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 8
"Dan Sesungguhnya kami Telah Terjemahnya: mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan ."keturunan 2. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. QS. Al-Ruum/30: 21 ًةَّد َوَم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجا َو ْزَأ ْمُكِسُفْنَأ ْن ِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيآ ْن ِم َو َذ يِف َّنِإ ۚ ًةَم ْح َر َو َنو ُرَّكَفَتَي ٍم ْوَقِل ٍتاَي َل َكِلٰ Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi ."kaum yang berpikir 3. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra., ia menuturkan: ْنَع َنوُلَأْسَي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ ّيِبَّنلا ِجا َو ْزَأ ِتوُيُب ىَلِإ ٍطْه َر ُةَث َلَث َءاَج ّيِبَّنلا ِةَداَبِع ّيِبَّنلا ْن ِم ّنِإَف اَنَأ اَّمَأ ّنلا ُل ِزَتْعَأ اَنَأ َّالل َو اَمَأ اَذَك َو اَذَك ْمُتْلُق َنيِذَّلا ْمُتْنَأ َلاَقَف ّلَصُأ َو ُر ِطْفُأ َو 3. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra., ia menuturkan: ْنَع َنوُلَأْسَي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ ّيِبَّنلا ِجا َو ْزَأ ِتوُيُب ىَلِإ ٍطْه َر ُةَث َلَث َءاَج ّيِبَّنلا ِةَداَبِع ّيِبَّنلا ْن ِم ّنِإَف اَنَأ اَّمَأ ّنلا ُل ِزَتْعَأ اَنَأ َّالل َو اَمَأ اَذَك َو اَذَك ْمُتْلُق َنيِذَّلا ْمُتْنَأ َلاَقَف ّلَصُأ َو ُر ِطْفُأ َو ُن ْحَن َنْيَأ َو اوُلاَقَف اَهوُّلاَقَت ْمُهَّنَأَك او ُرِب ْخُأ اَّمَلَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ ْمُهُدَحَأ َلاَق َرَّخَأَت اَم َو ِهِبْنَذ ْن ِم َمَّدَقَت اَم ُهَل َرِفُغ ْدَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ ُرَخآ َلاَق َو ُر ِطْفُأ َلا َو َرْهَّدلا ُموُصَأ اَنَأ ُرَخآ َلاَق َو اًدَبَأ َلْيَّللا يِ ْمِهْيَلِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ ُموُصَأ يِ 14يِ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر َءاَجَف اًدَبَأ ُج َّو َزَتَأ َلَف َءاَسِ ِل ْمُكاَش ْخَ ّنِكَل ُهَل ْمُكاَقْتَأ َو ِ ّن ِم َسْيَلَف يِتَّنُس ْنَع َبِغ َر ْنَمَف َءاَسِ ّنِإ ِ َلأ يِ َّ ّنلا ُج َّو َزَتَأ َو ُدُق ْرَأ َو يِ 14 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab al-Targiibu fi al-Nikaahi, juz. 15, 9
Artinya: "Ada tiga orang yang datang ke rumah istri- istri Nabi Saw. untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: "Apa artinya kita dibandingkan Nabi Saw., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?" Salah seorang dari mereka berkata: "Aku akan shalat malam selamanya." Orang kedua mengatakan: "Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka." Orang ketiga mengatakan: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya." Kemudian Rasulullah Saw.datang lalu bertanya: "Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku". (HR. Bukhari). 4. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya. نم : لاق ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر نأ : هنع الله يضر كلام نب سنأ نع 15يقابلارطشلا يف الله قتيلف هنيد رطش ىلع هناعأ دقف ةحلاص ةأرما الله هقزر h. 493, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 15 Imam Hakim, Mustadrak Hakim , bab Kitaab al-Nikaah, Juz. 2, h. 10
Artinya: "Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah swt.Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan ."separUh yang lain 5. Aktivitas isteri, dinilai suami ini berdasarkan hadits yang di- sedaqah. Hal riwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr RA. seksual dengan َّالل َلوُس َر اَي اوُلاَق ٌةَقَدَص ْمُكِدَحَأ ِعْضُب يِف َو اَهيِف ُهَل ُنوُكَي َو ُهَت َوْهَش اَنُدَحَأ يِتأَيَأ ِ يِف اَهَعَض َو اَذِإ َكِلَذَكَف ٌر ْزِو اَهيِف ِهْيَلَع َناَكَأ ٍما َرَح يِف اَهَعَض َو ْوَل ْمُتْيَأ َرَأ َلاَق ٌر ْجَأ 16ا ًر ْجَأ ُهَل َناَك ِل َلَحْلا Artinya: "...dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melam- piaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?" Beli- au bersabda: "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala." (HR. Muslim) 175, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 16 Imam Muslim, Shahih Muslim, bab Bayaanu anna Ismu as-Shadaqah Yaqau 'Ala Kulli Nau', Juz. 5, h. 177, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 11
C. Hukum Melakukan Perkawinan Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu: 1. Wajib. Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah, hal ini sebagaimana penyampaian Allah swt. Dalam QS. Al-Nuur/24: 33. ِهِلْضَف ْن ِم ُ َّالل ُمُهَيِنْغُي ٰىَّتَح اًحاَكِن َنوُد ِجَي َل َنيِذَّلا ِفِفْعَتْسَيْل َو Terjemahnya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya... " Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan. Karena itu beliau memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa; sebab puasa dapat mengekang syahwatnya, sebagaimana sabda Rasul saw. 12
Artinya: "Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farj (kemaluan) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menekan syahwat (sebagai tameng). 2. Sunah (Mustahab). sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untukmelangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Sa'ad bin Abu Waqqas. Pernikahan menjadi Artinya: "Allah Swt tidak menganjurkan ke rahiban kepada kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan). 13
اوجوزت : ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاق لاق هنع الله يضر ةمامأ يبا نع 17ىراصنلا ةينابهرك اونوكتلاو ةمايقلا موي مملأا مكب رثاكم ينإف Artinya: "Menikahlah, karena aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah). Hadis-hadis tersebut di atas diperkuat dengan hadis yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan sunah Nabi, yaitu mencontoh laku Nabi Muhammad Saw dalam hadits yang diriwayatkan Al- Bukhari dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, ia menuturkan: tindak ُر ِطْفُأ َو ُموُصَأ يِ ّنِكَل ُهَل ْمُكاَقْتَأ َو ِ 18يِ ِل ْمُكاَش ْخَ َّالل َو اَمَأ اَذَك َو اَذَك ْمُتْلُق َنيِذَّلا ْمُتْنَأ... ّلَصُأ َو ّنلا ُج َّو َزَتَأ َو ُدُق ْرَأ َو يِ َلأ يِ ّنِإ ِ َّ ّن ِم َسْيَلَف يِتَّنُس ْنَع َبِغ َر ْنَمَف َءاَسِ Artinya: "... Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, salat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku". (HR. Bukhari). 17 Imam Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubraa, bab al- Rugbatu fii al- Nikah, juz. 7, h. 78, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 18 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab al-Targiibu fi al-Nikaahi, juz. 15, h. 493, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 14
Berdasarkan hadis-hadis Rasul Saw di atas, nyata bagi kita bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasul saw. Dan sangat dianjurkan melakukannya. 3. Makruh. Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. 4. Mubah. Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga. 5. Haram. Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah 15
tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin di nataranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya. D. Tujuan Perkawinan. Hasbi al Shiddieqy19, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut: 1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia. 2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan. 3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu. 4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal. 19 Hasbi al-Shiddieqy, Al- Islam 2, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), h. 238-239. 16
E. Prinsip-Prinsip Perkawinan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain: 1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. sunna Nabi, berarti Perkawinan melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. adalah 2. Kerelaan dan persetujuan. 3. Perkawinan untuk selamanya. 4. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. 5. Suami sebagai penaggung jawab umum dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surar An-Nisa ayat 34: اَمِبَو ٍضْعَب ىَلَع ْمُهَضْعَب ُّالل َلَّضَف اَمِب ءاَسِّنلا ىَلَع َنوُماَّوَق ُلاَجِّرلا ْمِهِلاَوْمَأ ْنِم ْاوُقَفنَأ 17
Terjemahnya: "Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... F. Hikmah Perkawinan Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah perkawinan adalah: 1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. ّل ًاجا َو ْزَأ ْمُكِسُفنَأ ْن ِ ّم مُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيآ ْن ِم َو 1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. ّل ًاجا َو ْزَأ ْمُكِسُفنَأ ْن ِ ّم مُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيآ ْن ِم َو ًةَّد َوَّم مُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِ 1٢- َنو ُرَّكَفَتَي ٍم ْوَقِ "Diantara tanda kekuasaanya ia diciptakan bagi kamu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang bersamanya dan cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kaum yang berfikir". (Ar-Rumm : 21) 18
2. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan sekali. 3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak- anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat- sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 4. Menyadari jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. tanggung 5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung istri dalam menangani tugas-tugasnya. jawab antara suami 6. Dengan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar kekeluargaan dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam yang direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling lagi saling menyanyangi akan menunjang merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia. perkawinan 19
G. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ualama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas: 1. Calon mempelai pengantin pria, 2. Calon mempelai pengantin wanita, 3. Wali dari pihak calon penganting wanita, 4. Dua orang saksi 5. dan ijab qabul. Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut: 1. Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria. Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: a. Calon suami beragama Islam, b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki- laki, orangnya diketahui dan tertentu. c. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. d. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri. 20
e. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan f. Tidak sedang melakukan ihram, g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri h. Tidak sedang mempunyai istri empat. 2. Syarat-syarat calon mempelai wanita: a. Beragama islam atau ahli kitab, b. Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa (banci), c. Wanita itu tentu orangnya, d. Halal bagi calon suami, e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah, f. Tidak dipaksa/ ikhtiyar g. danTidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 3. Syarat-syarat wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah: a. Wali hendaklah seorang laki-laki, b. Muslim, 21
c. Balig, d. Berakal, e. dan adil (tidak fasik). 4. Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad nikah haruslah a. Dua orang laki-laki, b. Muslim, c. Balig, d. Berakal, e. Melihat dan mendengar f. serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. 5. Syarat-syarat ijab qabul Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan ka- bul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya. 22
DAFTAR PUSTAKA Ali, Atabik dkk. t. Th. Kamus Kontenporer Arab Indonesia. Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika. Baihaqi, Imam. Sunan al-Baihaqi al-Kubraa. bab al- Rugbatu fii al-Nikah. Juz. 7. CD. Room, Maktabah Syamilah. Bukhari, Imam. Shahih Bukhari, bab al-Targiibu fi al-Nikaahi. Juz. 15, CD. Room, Maktabah Syamilah. ....... Shahih Bukhari, bab Man Lam Yasthoti' al baa Falyasum. Juz. 15. CD. Room, Maktabah Syamilah. ....... Shahih Bukhari. bab al-Targiibu fi al-Nikaahi. Juz. 15, CD. Room, Maktabah Syamilah. Departemen Agama R.I. 2000. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV. Cet. VII; Jakarta: Gramedia. Ghozali, Abdul Rahman. 2008. Fiqh Munakahat. Cet. II; Jakarta: Kencana. Hakim, Imam. Mustadrak Hakim. Bab Kitaab al-Nikaah. Juz. 2. CD. Room, Maktabah Syamilah. 23
Huzaemah Ibn. Shahih Ibnu Huzaemah, Bab Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah. Juz. IV. CD. Room, Maktabah Syamilah. Kementerian Agama RI. 2011. Al- Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Adhi Aksara Abadi. al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini. 1377 H/1958 M. Mugni al-Muhtaj, Juz III. Mesir: Mustafa al-Babi al- Halaby wa- Auladahu. Latif, Ahmad Azharuddin dkk. 2005. Pengantar Fiqih. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta. Manzur, Ibnu. t. Th. Lisan al- Arab, Juz XIV. Kairo: Makatabah al- Taufiq. Muslim, Imam. Shahih Muslim. Bab Bayaanu anna Ismu as- Shadaqah Yaqau 'Ala Kulli Nau'. Juz. 5. CD. Room, Maktabah Syamilah. ....... Shahih Muslim. Bab istihbabu al-Nikah. Juz. 7. CD. Room, Maktabah Syamilah. Shiddieqy, Hasbi. 1987. Al- Islam 2. Edisi ke 2. Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra. Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Zahrah, Muhammad Abu. 1957. al-Ahwal al-Syakhshiyyah. Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi. 24
Zuhaely, Wahbah. 1409 H/1989 M. al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri. 25
BAB II KHITBAH DALAM ISLAM
A. Pengertian Khitbah Kata "Peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang". Meminang sinonimnya adalah melamar. Peminangan dalam bahasa Arab disebut "khitbah". Menurut Etimologi, meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki- laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya, dengan cara- cara yang umum berlaku di tengah masyarakat.1Khitbah artinya melamar seorang wanita untuk dijadikan isterinya dengan cara yang telah diketahui di masyarakat.2 (KHI) mendefinisikan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa: peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.3 Kompilasi Hukum Islam 1 Abd. Rahman Ghazaly,"Fiqh Munakahat", Prenada Media, Bogor, 2003. Hal 73-74. 2 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Lin Nisaa, (terj) Beni Sarbini, Ensiklopedi Fiqih Wanita, Jilid 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 256. 3 Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.2000. h. 17. 28
Pengertian di atas hampir serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah aL-Zuhailiy, bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang dikhitbah atau keluarganya setuju, maka tunangan dinyatakan syah.4 Sayyid Sabiq mendefinisikan khitbah sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.5 Berdasarkan definisi-definisi khitbah yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa khitbah/ peminangan adalah suatu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai. Meskipun demikian, status hubungan dari khitbah/ peminangan masih sebatas tunangan, belumlah menjadi pasangan suami isteri. Oleh karena itu, pasangan yang telah 4 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 10. 5 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al- Turats. T. th), h. 20. 29
bertunangan perlu mengindahkan norma-norma pergaulan yang telah ditetapkan oleh syariat. B. Dasar Hukum Khitbah/Peminangan ِنلا ِةَبْط ِخ ْن ِم ِهِب ْمُتْض َّرَع اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج لا َو َّالل َمِلَع ْمُكِسُفْنَأ يِف ْمُتْنَنْكَأ ْوَأ ِءاَسّ اوُم ِزْعَت لا َو اًفو ُرْعَم لا ْوَق اوُلوُقَت ْنَأ لاِإ ا ًّرِس َّنُهوُدِعا َوُت لا ْنِكَل َو َّنُهَنو ُرُكْذَتَس ْمُكَّنَأ ُهو ُرَذ ْحاَف ْمُكِسُفْنَأ يِف اَم ُمَلْعَي َ ِنلا َةَدْقُع َّالل َّنَأ اوُمَلْعا َو ُ َّالل َّنَأ اوُمَلْعا َو ُهَلَجَأ ُباَتِكْلا َغُلْبَي ىَّتَح ِحاَكّ ٌميِلَح ٌروُفَغ َ Terjemahnya: "...Dan tidak ada dosa bagi kamu karena pinangan yang kamu ungkapkan secara samar-samar (tidak secara terang-terangan) terhadap perempuan-perempuan itu (yakni yang masih dalam masa 'iddah karena suaminya meninggal dunia) atau karena keinginan (untuk mengawini mereka) yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Sungguh Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut (atau mengingat) mereka. Tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka (meskipun) secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan baik.Dan janganlah kamu ber- azam (berketetapan hati) untuk berakad nikah sebelum lewat masa 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun" (QS Al-Baqarah: 235). Maksud dari ungkapan samar-samar ialah sebagai contoh, dengan mengatakan di hadapan perempuan yang masih menjalani masa 'iddah-nya itu: "saya berkeinginan untuk kawin" atau "betapa aku ingin 30
seandainya Allah memudahkan bagiku seorang istri yang salehah" atau "mudah-mudahan Allah mengaruniakan kebaikan bagimu", boleh juga dengan memberikan suatu hadiah kepadanya6. C. Hikmah Peminangan. Khitbah dalam agama Islam disyariatkan sebelum terjadinya ikatan suami istri, selain untuk meminimalisasi kemungkinan kekecewaan dan kesalahan memilih calon pendamping, juga diharapkan agar masing-masing calon suami dan istri dapat saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangannya. Dengan saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangan, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah akan lebih terjamin. D. Kriteria-kriteria Perempuan yang Hendak dikhitbah (Memilih Calon Isteri) Syariat Islam sangat menginginkan akan kelanggenan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat, sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan dalam berumah tangga, demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu, ketergesa-gesaan di dalam 6 Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis, buku ke 2, cet 1 (Bandung: Mizan, 2002), h. 43. 31
menentukan pasangan hidup tanpa meneliti lebih terdahulu, merupakan problema yang akan berakibat kepada bencana. Islam sangat mewanti-wanti dalam menentukan pilhan kepada sorang perempuan yang akan dikhitbah dan memberikan beberapa kriteria terhadap perempuan yang akan dijadikan isteri. Disebabkan fungsi seorang istri dalam Islam adalah tempat penenang bagi suaminya, tempat menyemaikan benihnya, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya. Sehingga ada petuah yang mengatakan "Di balik suami yang sukses ada perempuan yang hebat." Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan bagi ummatnya agar meneliti calon pasangannya terlebih dahulu sebelum terlanjur menjatuhkan pilihan. Dalam hal ini, Rasulullah saw. memberikan beberapa tuntunan dalam memilih perempuan yang akan dikhitbah/ dipinang, sebagai berikut: 1. Perempuan dikawini karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikan dan agamanya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Rasul saw. ُةَأ ْرَمْلا ُحَكْنُت َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ 7 َكاَدَي ْتَب ِرَت ِنيِ َّالل َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع ّدلا ِتاَذِب ْرَفْظاَف اَهِنيِدِل َو اَهِلاَمَج َو اَهِبَسَحِل َو اَهِلاَمِل ٍعَب ْرَ ِلأ َّالل ىَّلَص ِ ّيِبَّنلا ْنَعُهْنَع ُ Artinya: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena 7Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab al-Akfaau fii al-Diin, Juz. 6, h. 33, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 32
harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung." (HR. Bukhari). Berdasarkan hadis Nabi tersebut, Rasulullah Saw membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok pada empat bagian: a. Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya. Memilih istri dari segi hartanya agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan harta itu terpenuhi segala kebutuhannya, atau agar dapat membantu dan memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi. b. Memilih istri berdasarkan nasabnya/ keturunannya. Dengan tujuan mengambil manfaat dari nasab isteri untuk kemuliaan serta ketinggian kedudukannya. Hendaknya perempuan tersebut berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi orang yang unggul. c. Memilih istri berdasarkan kecantikannya. Hendaknya perempuan tersebut cantik, untuk dapat bersenang-senang, dan dapat lebih menyempurnakan rasa cinta sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah. 33
d. Memilih istri berdasarkan agamanya. Perempuan tersebut hendaknya seorang yang mempunyai agama.8 Berdasarkan hadis di atas perempuan dikawini karena empat perkara: Karena cantiknya, keturunannya, hartanya atau karena agamanya. Akan tetapi iman jangan tergadaikan demi mendapatkan yang cantik, agama jangan dijual demi mendapatkan yang kaya, harga diri jangan direndahkan demi mendapatkan seorang puteri bangsawan. Karenaperkawinan seperti ini hanya akan menghasilkan kepahitan dan berakhir dengan malapetaka dan kerugian. Nabi Saw mewanti-wanti menikahi seorang perempuan akibat harta dan kecantikannya semata, kecuali dengan didasari dari landasan agamanya, sebagaimana sabda Rasul Saw. ّنلا اوُج َّو َزَت َلا َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ِدْبَع ْنَع ِلأ َّنُهوُج َّو َزَت َلا َو َّنُهَيِد ْرُي ْنَأ َّنُهُنْسُح ىَسَعَف ّدلا ىَلَع َّنُهوُج َّو َزَت َلأ َو ِنيِ َّنِهِنْسُحِل َءاَسِ َّالل ُلوُس َر َلاَقلاَق و ٍر ْمَع ِنْب ِ ْنِكَل َو َّنُهَيِغْطُت ْنَأ َّنُهُلا َو ْمَأ ىَسَعَف َّنِهِلا َو ْمَ 9ُلَضْفَأ ٍنيِد ُتاَذ ُءاَد ْوَس ُءاَم ْرَخ ٌةَمَ Artinya: "Janganlah kalian menikahi para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan.Nikahilah mereka kareana agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh 8 Ali Yusuf al-Subki, Nizhaamu al-Usrah fii al-Islam, (terj) Nur Khozin, Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), h.41. 9 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, bab Tazwiiju bidzati al-Diin, Juz. 5, h. 457, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 34
namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi." (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi). Hal ini juga sesuai dengan firman Allah swt. Dalam SQ. al-Baqarah/2: 221. ْمُكْتَبَجْعَأ ْوَل َو ٍةَك ِرْشُم ْن ِم ٌرْيَخ ٌةَن ِم ْؤُم ٌةَمَ َل َو ۚ َّن ِم ْؤُي ٰىَّتَح ِتاَك ِرْشُمْلا اوُحِكْنَت َل َو Terjemahnya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musy- rik, sebelum mereka beriman.Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.... mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat- Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 2. Perempuan dinikahi karena kesalehannya. Rasulullah Saw menggariskan ketentuan tentang perempuan yang saleh yaitu: cantik, patuh, dan amanat. ُّيَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ِلوُس َرِل َليِق َلاَق َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع اَهِسْفَن يِف ُهُفِلاَخُت َلا َو َرَمَأ اَذِإ ُهُعي ِطُت َو َرَظَن اَذِإ ُه ُّرُسَت يِتَّلا َلاَق ٌرْيَخ ِءاَسِ ّنلا 10ُه َرْكَي اَمِب اَهِلاَم َو َّالل ىَّلَص ِ َّالل ِلوُس َرِل ِ 10 Imam al-Nassai, Sunan Nasaai, bab Ayyu al-Nisai Khairun, Juz. 10, h. 333, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 35
Artinya: "dari Abu Huraerah r.a. ia berkata Rasulullah pernah ditanya, siapaperempuan terbaik? Beliau menjawab: "perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihatnya, menaatinya ia memerintah, dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak sukai." (HR. Al-Nassi dan Ahmad). jika Berdasarkan hadis Nabi di atas perempuan yang terbaik yaitu: a. bila kau lihat menyenangkan, hal ini berkaitan dengan segi fisik dan kecantikannya. b. Bila kau perintah mematuhimu, c. bila kau beri janji amanat, d. bila kau pergi ia menjaga kehormatannya dan hartamu dengan baik" ketiga hal tersebut menunjukkan kemuliaan diri, kesucian jiwa dan kematangan akhlak. Hal ini juga sejalan dengan hadis Rasul saw. ِعاَتَم ُرْيَخ َو ٌعاَتَم اَيْنُّدلا َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل َلوُس َر َّنَأو ٍر ْمَع ِنْب ِ َّالل ِدْبَع ْنَع 11ُةَحِلاَّصلا ُةَأ ْرَمْلا اَيْنُّدلا 11 mam Muslim, Shahih Muslim, bab Khairun Mataa'u al-Dunya al- Maratu al-Shalihah, Juz. 7, h. 397, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 36
Artinya: "Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita saleha" (HR. Muslim dan Ibnu Majah). 3. Memilih calon istri berbadan sehat dan baik, tidak cacat. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan keadaan dan bibinya, sebagai cermin perbandingan Rasulullah Saw pernah menasihati seorang sahabat yang meminang perempuan Anshar: saudara-saudara perempuannya ُهَّنَأ ُه َرَب ْخَأَف ٌلُج َر ُهاَتَأَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ اَهْيَلِإ َت ْرَظَنَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ 1٢اًئْيَش ِراَصْنَ ّيِبَّنلا َدْنِع ُتْنُك َلاَق َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع ْلأا ْن ِم ًةَأ َر ْما َج َّو َزَت ْلأا ِنُيْعَأ يِف َّنِإَف اَهْيَلِإ ْرُظْناَف ْبَهْذاَف َلاَق َلا َلاَق َّالل ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر ُهَل َلاَقَف ِراَصْنَ "Sudahkah engkau melihatnya? Ia menjawab, belum. Maka beliau berkata Lihatlah dulu dia, karena pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu". 4. Memilih calon istri yang subur. Pernah seorang sahabat meminang seorang perempuan mandul, lalu ia bertanya: wahai Rasullul- lah, saya telah meminang seorang perempuan bang- sawan dan cantik, tetapi mandul. Maka Rasulullah mencegahnya: 12 Imam Muslim, Shahih Muslim, bab Nadbu al-Nadzrau ila Wajhi, Juz. 7, h. 251, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 37
13َمَمُ ْلأا ْمُكِب ٌرِثاَكُم يِ ّنِإَف َدوُل َوْلا َدوُد َوْلا اوُج َّو َزَت Artinya: "Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang lagi subur. Agar saya nanti bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak itu di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat nanti".(HR. Abu Daud dan Al- Nasaai). 5. Memilih calon istri yang tidak bau badan. seorang perempuan untuk memeriksa suatu aib yang tersembunyi (pada perempuan) yang akan dinikahkan. Maka sabdanya kepada perempuan tersebut: Rasulullah Saw biasa mengutus اهبوقرع ىلإ يرظنا لاقف ةأرما ىلإ ميلس مأ ثعب ملسو هيلع الله ىلص هنأ سنأ ىور 14(يقهيبلاو مكاحلاو يناربطلاو دمحأ هجرخأ )اهفطاعميمشو Artinya: "Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda"lihatlah urat kaki di atas mulutnya dan ciumlah bau mulutnya." (HR. Ahmad, Tabrani, Hakim dan Baihaqi). 13 Imam Abu Daud, SunanAbu Daud, bab al-Nahyu 'An Tazwiiju Man Yalid min al-Nisa, Juz. 5, h. 431, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 14 Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, Subulu al-Salaam, Kitabu al-Nikah, Juz.3, h. 113.{CD. Room, Maktabah Syamilah}. 38
6. Memilih calon istri yang perawan: Tatkala Jabir bin Abdillah kawin dengan seorang janda, Rasulullah saw bersabda kepadanya: 15 َكُبِع َلُت َو اَهُبِع َلُت ا ًرْكِب َت ْج َّو َزَت َّلَه... "Tidakkah kamu menikah seorang perawan, engkau dapat bergurau dengannya dan iapun dapat bergurau denganmu? (HR. Bukhari dan Muslim). 7. Hendaknya perempuan tersebut bukan merupakan karabat dekat. Perempuan yang akan dipinang tersebut, bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. Hal Ini sejalan dengan hadis nabi Saw. 16ايواض قلخي دلولا نإف ةبيرقلا ةبارقلا اوحكنت لا "Jangan nikahi keluarga dekat karena anak yang lahir dari hubungan tersebut akan menjadi kurus (lemah)". 15 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab Istizanu alRajulu al-Imam, Juz. 10, h. 126, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 16 Lihat Mutawalliy al-Sya'arawiy, Tafsir al-Sya'arawiy, Jil.IV, h. 81. 39
Menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadi perceraian.Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturrahim keluarga, padahal menyambung tali silaturrahim keluarga sangat dianjurkan. E. Memilih Calon Suami َن ْوَض ْرَت ْنَم ْمُكْيَلِإ َبَطَخ اَذِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ 17 ٌضي ِرَع ٌداَسَف َو ِض ْرَ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر َلاَقَلاَق َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع ْلأا يِف ٌةَنْتِف ْنُكَت اوُلَعْفَت َّلاِإ ُهوُجِ ّو َزَف ُهَقُلُخ َو ُهَنيِد Artinya: "Jika seorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkautidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar". (HR. Tirmidzy). Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh calon suami: 1. Taat beragama, hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah/2: 221 ْمُكَبَجْعَأ ْوَل َو ٍك ِرْشُم ْن ِم ٌرْيَخ ٌن ِم ْؤُم ٌدْبَعَل َو ...Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu... 2. Dia seorang laki-laki yang mampu memberikan ba-ah. 17. Imam al- Tirmidzy, Sunan al-Tirmidzy, bab Maa Jaa idza Jaakum Man Tardauna Diinahu Istizanu alRajulu al-Imam, Juz. 4, h. 260, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 40
Ba-ah yaitu kemampuan untuk berjima' dan kemampuan memberikan pembiayaan nikah dan nafkah hidup.Sebagaimana nasehat Rasulullah Saw kepada Fatimah binti Qais terhadap keadaan Muawiyah ketika mengajukan lamaran kepadanya. 18ُهَل َلاَم َلا ٌكوُلْعُصَف ُةَيِواَعُم اَّمَأ َو ... ٍسْيَق ِتْنِب َةَم ِطاَف ْنَع Artinya: "Dari Fatimah binti Qais ... Adapun Mu'awiyah adalah seorang laki-laki yang miskin, ...(HR. Muslim). 3. Dia seorang laki-laki yang lemah lembut kepada wanita, tidak ringan tangan dan tidak melecehkan. Suami yang ideal dalam pandangan Islam ialah yang menghormati isterinya, tidak melecehkannya, bersabar menghadapinya dan tidak memukulnya. Sebagaimana nasehat Rasulullah Saw kepada Fatimah binti Qais terhadap keadaan Abu Jahm ketika mengajukan lamaran kepadanya. ٍسْيَق ِتْنِب َةَم ِطاَف ْنَع... ِهِقِتاَع ْنَع ُهاَصَع ُعَضَي َلَف ٍمْهَج وُبَأ اَّمَأ Artinya: "Dari Fatimah binti Qais ... Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat 18 Imam Muslim, Shahih Muslim, bab al-Mutallaqatu tsalasan laa Nafaqatun laha, Juz. 7, h. 447, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 41
dari pundaknya (suka memukul), ...(HR. Muslim). 4. Tidak pelit mengucapkan kata-kata yang baik. 19ٌةَقَدَص ُةَبِ ّيَّطلا ُةَمِلَكْلا َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ ّيِبَّنلا ْنَع َة َرْي َرُه وُبَأ َلاَق َو "Kata-kata yang baik adalah shadaqah" Hadits ini menjadi pendorong yang kuat agar para suami lebih banyak mengucapkan kata-kata yang dapat menyenangkan hati istrinya. Menyenangkan hati Istri meraih dua tujuan: pahala di Akhirat dan cin- ta Istri di dunia bahkan boleh berkata dusta terhadap istri untuk menyenangkan dan memuaskan hatinya. 5. Mengajak istri taat kepada Allah sesuai dengan firman Allah dalam Qs.Tahrim/66: 6 ا ًراَن ْمُكيِلْهَأ َو ْمُكَسُفْنَأ اوُق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka (Tahrim:6)" Ada beberapa hal yang dapat membantu suami dalam merealisir tugas ini: a. Suami menyodorkan buku-buku Islami b. Menyampaikan kembali nasehat yang dia dengar diberbagai pengajian 19 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab Thoyyibul Kalam, Juz. 18, h. 444, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 42
c. Suami harus menjadi teladan dan panutan ten- tang apa yang dia perintahkan. 6. Memandang istri dengan mesra. "Jika seorang suami memandang istrinya dan istri memandangnya, maka Allah memandang keduanya dengan pandangan Rahmat. Jika dia memegang telapak tangan isterinya, maka dosa keduanya berjatuhan dari sela-sela jari mereka berdua." 7. Memprioritaskan pemberian kepada isteri dari pada yang lainnya. "Dinar yang engkau nafkahkan dijalan Allah, untuk memerdekakan budak wanita, yang engkau berikan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluarga, yang paling besar pahalanya ialah yang engkau nafkah kepada keluargamu (HR. Muslim)." 8. Menghormati kerja isteri dirumah dan membantunya. Dalam Islam, seorang suami diharuskan untuk senantiasa membantu isterinya dalam bekerja dan mengurus rumah. يِف ُعَنْصَي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ ْلأا ْنَع ٢0ِة َلَّصلا ىَلِإ َماَق ُة َلَّصلا ْت َرَضَح اَذِإَف ِهِلْهَأ ِةَنْه ِم يِف َناَك ْتَلاَق ِهِلْهَأ َّالل ىَّلَص ُّيِبَّنلا َناَك اَمَةَشِئاَع ُتْلَأَس َلاَق ِد َوْسَ 20 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab Kaefa Yakuunu al-Rajulu Fii Ahlihi, Juz. 18, h. 466, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 43
"Rasulullah saw. senantiasamembantu pekerjaan keluarganya dan apabila dating waktu shalat , maka beliau pergi ke masjid untuk menunaikan shalat berjamaah." (HR. Bukhari). 9. Berhias untuk istri Ibnu Abbas: "sesungguhnya aku benar-benar berhias bagi istriku sebagaimana aku suka jika dia berhias bagi diriku. Kisah seorang perempuan yang mendatangi Umar ra. untuk bercerai dengan suaminya. Demikianlah tuntunan Rasul saw dalam mencari calon istri dan calon suami sebelum seseorang melangsungkan khitbah/ peminangan. F. Syarat-syarat Peminangan. Syarat-syarat meminang ada dua macam, yaitu: 1. Syarat Mustahsinah Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum me- langsungkan peminangan. Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan. Sehingga tanpa adanya syarat ini, hukum peminangan tetap sah. 44
Syarat-syarat mustahsinah tersebut adalah: a. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya sama tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan. b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak. c. Meminang wanita jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina 'Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya. yang d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang. 2. Syarat Lazimah Syarat lazimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut adalah: a. Tidak dalam pinangan orang lain. terikat dengan khitbah dari laki-laki lain, yang sudah Perempuan tersebut tidak 45
diajukan dan diterima baik oleh si perempuan dan keluarganya. Sebab mengajukan pinangan terhadap perempuan yang sebelumnya telah terikat dengan pinangan laki-laki lain adalah haram21. Hal ini sejalan dengan hadits nabi saw: ُلوُقَي ِرَبْن ِمْلا ىَلَع ٍر ِماَع َنْب َةَبْقُع َع ِمَس ُهَّنَأ َةَساَمِش ِنْب ِنَم ْح َّرلا ِدْبَع ْنَع َّالل َلوُس َر هاور) َرَذَي ىَّتَح ِهي ِخَأ ِةَبْط ِخ ىَلَع َبُط ْخَي َلا َو ِهي ِخَأ ِعْيَب ىَلَع َعاَتْبَي ْنَأ ٢٢(ملسم َّن ِ ِن ِم ْؤُمْلِل ُّل ِحَي َلَف ِن ِم ْؤُمْلا وُخَأ ُن ِم ْؤُمْلا َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ Artinya: "Dari 'Abdurrahman bin Syimasah, ia mendengar 'Uqbah bin 'Aamir mengatakan di Minbar bahwa Ra- sulullah saw. bersabda: "Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal bag- inya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya". ِهي ِخَأ ِعْيَب ىَلَع ُلُج َّرلا ْعِبَي َلا َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ ّيِبَّنلا ْنَع َرَمُع ِنْبا ْنَع ٢3ُهَل َنَذْأَي ْنَأ َّلاِإ ِهي ِخَأ ِةَبْط ِخ ىَلَع ْبُط ْخَي َلا َو 21. Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis, buku ke 2, cet 1 (Bandung: Mizan, 2002), h. 43-44. 22. Imam Muslim, Shahih Muslim, bab Tahriimu al-Khitbatu 'Ala Khitbati Akhihii Hatta Ya'zanu, Juz. 7, h. 229, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 23. Imam Muslim, Shahih Muslim, bab Tahriimu al-Khitbatu 'Ala Khitbati Akhihii Hatta Ya'zanu, Juz. 7, h. 224, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 46
Artinya: "Janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya.Dan janganlah salah seorang di antara kalian mengkhitbah perempuan yang dikhitbah oleh saudaranya, kecuali dia mengizinkannya. Berdasarkan kedua hadis tersebut, sangat jelas keharaman bagi orang lain untuk melakukan khitbah pada seorang perempuan, bilamana khitbah pertama telah disetujui.Karena hal tersebut dapat menyakiti pengkhitbah pertama.Akibatnya bisa menimbulkan permusuhan dan memunculkan rasa dengki dalam hati. Kecuali jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan khitbah membatalkan atau memberi lain untuk mengajukan khitbah, maka hal tersebut dibolehkan. Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 12 bahwa: izin kepada orang (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.24 24 bagan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.2000. h. 17. Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelem- 47
laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah dengannya, maka hukumnya berdosa, tetapi pernikahannya sah, Jika pinangan sebab yang dilarang adalah meminangnya, sedang meminang itu bukan merupakan syarat sahnya nikah. Karena itu pernikahan tidak boleh difasakh walaupun meminangnya merupakan tindakan pelanggaran. Jika Khitbah/ peminangan pertama belum selesai disebabkan karena masih dirundingkan dengan kerabat, atau perempuan dalam keadaan ragu-ragu, maka dalam kondisi seperti ini menurut jumhur ulama tidak diharamkan untuk melakukan khitbah kedua bagi laki-laki lain yang datang kemudian. Pendapat ini didasarkan atas hadis Fatimah binti Qais ra: َلاَقَف يِناَبَطَخ ٍمْهَج اَبَأ َو َناَيْفُس يِبَأ َنْب َةَيِواَعُم َّنَأ... ٍسْيَق ِتْنِب َةَم ِطاَف ْنَع ِهِقِتاَع ْنَع ُهاَصَع ُعَضَي َلَف ٍمْهَج وُبَأ اَّمَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ُلوُس َر َلاَق َّمُث ُهُتْه ِرَكَف ٍدْي َز َنْب َةَماَسُأ ي ِحِكْنا ُهَل َلاَم َلا ٌكوُلْعُصَف ُةَيِواَعُم اَّمَأ َو َّالل َلَعَجَف ُهُت ْحَكَنَف َةَماَسُأ ي ِحِكْنا َّالل ىَّلَص ِ 25 ُتْطَبَتْغا َو ا ًرْيَخ ِهيِف ُ Artinya: "Fatimah datang kepada Nabi Saw., kemudian ia menceritakan kepada beliau bahwa Abu Jhan bin Hidzifah dan Mu'awiyah bin Abi Sofyan telah meminangnya. Maka Nabi Saw.bersabda: Abu 25 Imam Muslim, Shahih Muslim, bab al-Mutallaqatu tsalasan laa Nafaqatun laha, Juz. 7, h. 447, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 48
Jhan adalah orang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari orang-orang perempuan (suka memukul). Adapun Mu'awiyah adalah orang miskin, tetapi nikahlah kamu dengan Usamah". (HR. Muslim). Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa Fatimah binti Qais setelah diceraikan oleh suaminya Abu Amr bin Hafs bin Mughirah dan setelah masa iddahnya selesai, pernah dikhitbah oleh tiga orang dalam waktu yang bersamaan, mereka adalah: Muawiyah, Abu Jahm bin Hudzafah dan Usamah bin Zaid. Hal ini menunjukkan bolehnya melakukan khitbah lebih dari satu orang, jika si perempuan tawaran khitbah tersebut. belum menerima lain mazhab Hanafiah mengemukakan bahwa makruh hukumnya dilakukan khitbah kedua, karena keumuman pengertian hadis-hadis di atas terhadap larangan mengkhitbah perempuan yang sedang dikhitbah orang lain.26 Pendapat yang b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan. adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Seperti perempuan-perempuan yang senasab (saudara perempuan, bibi, tante, ponakan) dan perempuan- perempuan yang sesusuan. Penghalang-penghalang syar'i 26Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 11. 49
Begitu juga halnya dengan pengharaman secara temporal, seperti: saudara perempuan isteri, mengumpulkan antara ponakan dan bibi.27 c. Perempuan tidak dalam masa iddah. Perempuan yang masih berada dalam masa iddah termasuk dalam kategori perempuan yang haram dikhitbah bersifat secara temporal.Karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak merujknya kembali sewaktu-waktu. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak ba'in maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap mempunyai hak terhadap dirinya, untuk menikahinya dengan akad baru. Perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa iddahnya, karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali28. G. Batas-batas Melihat Pinangan tangga, sebaiknya melihat perempuan yang akan dipinangnya, Seorang lelaki yang akan berumah 27 Pembahasan ini akan dijelaskan lebih lengkap pada bab selanjutnya yaitu bab wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. 28 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Edisi pertama, Cet ke 2, Jakarta: Kencana. 2006, hal 79-80 50
begitupun dengan sebaliknya perempuan melihat laki- laki yang akan meminangnya. Hal ini bertujuan untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan kesenangannya, sehingga ia dapat menentukan itu diteruskan atau dibatalkan. apakah peminangan Syariat membolehkan berkenalan dengan perempuan yang dikhitbah dengan dua cara: Pertama; mengirim seorang perempuan yang laki-laki pengkhitbah untuk yang hendak dikhitbah dan perempuan telah dipercaya oleh melihat perempuan selanjutnya memberitahukan tersebut kepadanya, sebagaimana hadis Rasul saw. sifat-sifat لاقف ةأرما ىلإ ميلس مأ ثعب ملسو هيلع الله ىلص هنأ سنأ ىور مكاحلاو يناربطلاو دمحأ هجرخأ ) اهفطاعم يمشو اهبوقرع ىلإ يرظنا 29(يقهيبلاو Artinya: "Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda"lihatlah urat kaki di atas mulutnya dan ciumlah bau mulutnya." (HR. Ahmad, Tabrani, Hakim dan Baihaqi). Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk meng- etahui baik dan tidaknya kondisi kaki. Perempuan juga boleh melakukan hal yang sama dengan mengirimkan seorang le- 29 Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, Subulu al-Salaam, Kitabu al-Nikah, Juz.3, h. 113.{CD. Room, Maktabah Syamilah}. 51
laki. Perempuan tersebut boleh melihat lelaki yang hendak mengkhitbahnya, karena ia uga merasa kagum dengan apa yang silaki-laki kagumi. Kedua; lelaki yang hendak mengkhitbah melihat secara lansung perempuan yang akan dikhitbah, untuk mengetahuikecantikan dan kelembutannya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua talapak tangan dan perawakannya. Karena wajah menunjukkan akan kecantikan, kedua talapak tangan menunjukkan kelembutan kulit, sedangkan perawakan menunjukkantinggi dan pendeknya tubuh, hal ini sesuai dengan hadis Rasul saw. ْنِإَف َةَأ ْرَمْلا ْمُكُدَحَأ َبَطَخ اَذِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع اَهَل ُأَّبَخَتَأ ُتْنُكَف ًةَي ِراَج ُتْبَطَخَف َلاَقْلَعْفَيْلَف اَه ِحاَكِن ىَلِإ ُهوُعْدَي اَم ىَلِإ َرُظْنَي ْنَأ َعاَطَتْسا 30اَهُت ْج َّو َزَتَف اَه ِج ُّو َزَت َو اَه ِحاَكِن ىَلِإ يِناَعَد اَم اَهْن ِم ُتْيَأ َر ىَّتَح َّالل ُلوُس َر َلاَقَلاَق ِ Artinya: " ...Jika salah seorang di antara kalian hendak mengkhitbah perempuan, jika ia dapat melihat apa yang menarik dari perempuan tersebut hingga membuatnya ingin menikahinya maka hendaknya ia melakukannya. Jabir berkata: lantas aku mengkhitbah seorang perempuan, sebelumnya aku bersembunyi darinya hingga aku melihat apa yang menarik darinya untuk aku nikahi, lantas aku menikahinya." (HR: Abu Daud dan Ahmad) agama Melihat perempuan yang akan dipinang dalam selama batas-batas Islam diperbolehkan 30 Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, bab Fii al-Rajuli Yandzurru ila al-Marati wa Huwa Yuriidu Tazwiijuha, Juz. 5, h. 475, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 52
tertentu,berdasarkan sabda Nabi Saw: اَهْيَلِإ ْرُظْنا َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلاَقَف ًةَأ َر ْما َبَطَخ ُهَّنَأَةَبْعُش ِنْب ِة َريِغُمْلا ْنَع 31اَمُكَنْيَب َمَد ْؤُي ْنَأ ى َر ْحَأ ُهَّنِإَف Artinya: "Dari Mughirah bin Syu'bah,ia pernah meminang seorang perempuan,lalu Rasulullah Saw.bertanya kepadanya: Sudahkah kau melihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng". (H.R. Tirmizi). Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw. di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada seseorang laki-laki yang akan meminang untuk dapat melihat perempuan yang akan dipinangnya. Akan tetapi, terdapat Silang pendapat di kalangan ulama mengenai batas/ukuran yang dibolehkan untuk dilihat. Hal ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak,terdapat pula larangan secara mutlak,dan ada pula suruhan yang terbatas yakni pada muka dan telapak tangan berdasarkan Q.S An-Nur/24:30-31. امِب ٌريبَخ َالله َّنِإ ْمُهَل ىك ْزَأ َكِلذ ْمُهَجو ُرُف اوُظَف ْحَي َو ْمِه ِراصْبَأ ْن ِم اوُّضُغَي َنين ِم ْؤُمْلِل ْلُق َنوُعَنْصَي ام َّلاِإ َّنُهَتَنيز َنيدْبُي لا َو َّنُهَجو ُرُف َنْظَف ْحَي َو َّنِه ِراصْبَأ ْن ِم َنْضُضْغَي ِتان ِم ْؤُمْلِل ْلُق َو اهْن ِم َرَهَظ 31 Imam Tirmidzy, Sunan al-Tirmdzy , bab Maa Jaa Fii al-Nadzri Ila Makhtuubati, Juz. 4, h. 2655, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 53
Terjemahnya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". "dan janganlah mereka(kaum wanita) menampakkan perhiasannya,kecuali yang (bisa)nampak dari padanya". Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, As-Syafi'i dan Ahmad dalam Satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalil mengenai hal ini terdapat dalam Q.s An-Nur 24: 31. "dan janganlah menampakkan perhiasan (aurat), kecuali apa yang bisa terlihat darinya".32 Namum, Imam Abu Hanifah membolehkan untuk melihat kedua talapak kaki selain wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak dikhitbah. Sedangkan para ulama Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala perempuan beraktivitas. Anggota badan tersebut ada enam yaitu: wajah, leher, tangan, talapak kaki dan betis. Pendapat ini didasari oleh kemutlakan hadis Rasul saw. "lihatlah perempuan terebut" dan perbuatan Umar dan 32 Abdul Aziz Muhammad Azzam, & Prof. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 11. 54
Jabir.33 Imam al-Auza'I berkata, "Boleh melihat anggota badan tempat tumbuhnya daging." Sedangkan menurut Dawud al-Dzahiri berkata, "boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadis." H. Hukum Berkhalwat dengan Pinangan. Khitbah/ peminangan pada dasarnya bukan merupakan suatu pernikahan, akan tetapi khitbah hanyalah sekedar janji untuk menikah. Oleh karenanya, hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dengan khitbah tersebut. Berkhalwat (menyendiri) dengan perempuan yang dipinang hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Perempuan yang telah dipinang statusnya masih ajnabiyah(bukan mahram) bagi lelaki yang meminangnya selama belum dilangsungkan akad nikah. Berduaan dengan perempuan ajnabiyah hukumnya Haram, kecuali jika dibarengi oleh mahramnya, seperti ayah, saudara, pamannya atau beberapa orang di sekitarnya.hal ini sejalan dengan hadis yang berbunyi: َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر َلاَقلاَق ِهيِبَأ ْنَع َةَعيِب َر َنْبا يِنْعَي ٍر ِماَع ِنْب ِ َّالل ِدْبَع ْنَع 34 ٍم َر ْحَم َّلاِإ ُناَطْيَّشلا اَمُهَثِلاَث َّنِإَف ُهَل ُّل ِحَت َلا ٍةَأ َر ْماِب ٌلُج َر َّن َوُل ْخَي َلا... Artinya: "Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang baginya.Karena perempuan yang tidaka halal 33 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, h. 20. 34 Imam Ahmad, Musnad Ahmad, bab Hadis 'Amir bin Rabiiah ra. , Juz. 31, h. 306, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 55
sesungguhnya yang ke tiga adalah syetan.Kecuali dibarengi oleh mahramnya". (HR. Ahmad) Kalaupun dirasa perlu, mereka bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu-waktu tertentu, demi mempererat hubungan dan agar lebih saling mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus mahram ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruangan terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh para anggota keluarga35. Hal demikian, terjaga dari pelanggaran-pelanggaran agama. lebih Lalu bagaimana dengan foto pre wedding yang merebak di masyarakat muslim sekarang ini?Foto-foto tersebut digunakan untuk mempercantik atau menghiasi souvenir pernikahan mereka atau kartu undangan, dan sebagai penghias ruangan pernikahan. foto pre-wedding dibolehkan, asalkan dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama dan tidak mengandung unsur perbuatan mungkar. Sebenarnya bukan pada foto prewed- nya yang menjadi persoalan, akan tetapi pada pose kedua insan, yang statusnya di mata agama masih belum resmi menjadi suami istri. Sehingga, dua insan berlainan jenis tetap harus menjaga diri. Pada dasarnya pembuatan Photo prewedding sebelum terjadinya akad nikah, sangat berpotensi terhadap larangan-larangan yang semestinya harus dihindari bagi terjadinya pelanggaran 35 Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqh Praktis, buku ke 2, cet 1, Bandung: Mizan, 2002, hal 46 56
seseorang dengan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, Jika seseorang menggunakan foto prewedding lebih baik melangsungkan akad terlebih dahulu, agar saat foto lebih leluasa untuk berdua-duaan dan bersentuhan. foto prewedding yang terdapat hal-hal yang mungkar, seperti: membuka aurat, percampuran antara pria dan wanita yang belum mahramnya, melihat aurat lawan jenis, dan persentuhan antara pose berangkulandan lain sebagainya yang melanggar aturan agama. Foto seperti ini tidak dibolehkan karena status pasangan tersebut belum sah.Sebagaimana hadis di atas. Adapun proses pembuatan keduanya, berdua-duaan, melakukan I. Konsekwensi Pembatalan Khitbah (Pinangan) langkah pertama menuju tidak perkawinan, membatalkan menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13 dijelaskan bahwa: Khitbah hanyalah khitbah/pinangan (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dengan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.36 Terkadang dalam hubungan peminangan disertai dengan pemberian hadiah-hadiah sebagai lambang akan 36 Departemen Agama R.I. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2000. h. 18. 57
berlanjutnya hubungan antara kedua calon suami istri sampai ke pelaminan. Akan tetapi terkadang di tengah perjalanan, kerena sesuatu hal peminangan tersebut dibatalkan. Jika seandainya terjadi pembatalan pinangan, bagaimana konsekwensi pemberian yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita yang telah dipinangnya? Ada beberapa pendapat fuqaha mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah37: 1. Abu Hanifah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminang dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau hilang. 2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika barang pemberiannya sudah tidak ada. 3. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa silelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan; karena pemberiannya itu hanya menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada ia boleh memintanya kembali.namun, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya. 4. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jika pemberian berupa hadiah kepada wanita tersebut. Jika pembatalan 37 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, h. 26-27. 58
khitbah dari pihak wanita, maka hadiah atau nilainya jika hilang wajib dikembalikan. Karena bukan merupakan hal yang adil ketika si laki-laki menderita karena karena pinangannya digagalkan dia pun harus menanggung kerugian harta. Jika pembatalan khitbah dari laki-laki, maka ia tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikannya. Karena tidak adil jika si wanita menderita pedihnya gagal tunangan dan sakitnya dipinta kembali hadiah.38 Pendapat terakhir ini lebih mendekati keadilan, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi lelaki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan. 38 Ibnu Taimiyah ,Majmu' al-Fataawa, (XXXII/10.... 59
DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Imam. Musnad Ahmad. Bab Hadis 'Amir bin Rabiiah ra. Juz. 31. CD. Room, Maktabah Syamilah. Azzam , Abdul Aziz Muhammad, & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2011. Fiqh Munakahat. Jakarta: Bumi Aksara. Bukhari, Imam. Shahih Bukhari. Bab al-Akfaau fii al-Diin. Juz. 6. CD. Room, Maktabah Syamilah. ....... Shahih Bukhari. Bab Istizanu alRajulu al-Imam. Juz. 10. CD. Room, Maktabah Syamilah. ....... Shahih Bukhari. Bab Kaefa Yakuunu al-Rajulu Fii Ahlihi. Juz. 18. CD. Room, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari. Bab Thoyyibul Kalam. Juz. 18. CD. Room, Maktabah Syamilah. Daud , Imam Abu. Sunan Abu Daud. Bab al-Nahyu 'An Tazwiiju Man Yalid min al-Nisa. Juz. 5. CD. Room, Maktabah Syamilah. ........ Abu Sunan Abu Daud. Bab Fii al-Rajuli Yandzurru ila al- Marati wa Huwa Yuriidu Tazwiijuha. Juz. 5. CD. Room, Maktabah Syamilah. Departemen Agama R.I. 2000. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 60
Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. Fiqh Munakahat. Bogor: Prenada Media. ........ 2006. Fiqh Munakahat, Edisi pertama, Cet ke 2, Jakarta: Kencana. Al- Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. Fiqh Praktis. Buku ke 2, cet 1 Bandung: Mizan. Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Bab Tazwiiju bidzati al-Diin. Juz. 5. CD. Room, Maktabah Syamilah. Muslim, Imam. Shahih Muslim. Bab Nadbu al-Nadzrau ila Wajhi. Juz. 7. CD. Room, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslim. Bab al-Mutallaqatu tsalasan laa Nafaqatun laha. Juz. 7. CD. Room, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslim. Bab Khairun Mataa'u al-Dunya al- Maratu al-Shalihah. Juz. 7. CD. Room, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslim. Bab Tahriimu al-Khitbatu 'Ala Khitbati Akhihii Hatta Ya'zanu. Juz. 7. CD. Room, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslim. Bab Tahriimu al-Khitbatu 'Ala Khitbati Akhihii Hatta Ya'zanu. Juz. 7. CD. Room, Maktabah Syamilah. Al- Nassai, Imam. Sunan Nasaai. Bab Ayyu al-Nisai Khairun. Juz. 10, CD. Room, Maktabah Syamilah. 61
Sabiq, Sayyid. T. Th.. Fiqh al-Sunnah, Jild 2. al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. 2006. Fiqih Sunnah Lin Nisaa, (terj) Beni Sarbini, Ensiklopedi Fiqih Wanita, Jilid 2. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir. Al- Shan'ani, Muhammad Ismail al-Kahlani, Subulu al- Salaam. Kitabu al-Nikah. Juz.3. CD. Room, Maktabah Syamilah. Al- Subki, Ali Yusuf. 2010. Nizhaamu al-Usrah fii al- Islam. (terj) Nur Khozin, Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam. Cet. 1; Jakarta: Amzah. Al- Sya'arawiy, Mutawalliy. Tafsir al-Sya'arawiy. Jil.IV. Tirmidzy, Imam. Sunan al-Tirmdzy. Bab Maa Jaa Fii al- Nadzri Ila Makhtuubati. Juz. 4. CD. Room, Maktabah Syamilah. Al- Tirmidzy, Imam. Sunan al-Tirmidzy. Bab Maa Jaa idza Jaakum Man Tardauna Diinahu Istizanu alRajulu al- Imam. Juz. 4. CD. Room, Maktabah Syamilah. Zuhaely, Wahbah. 1409 H/1989 M. al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri. 62
BAB III KONSEP KAFAAH (EQUALITY) SEBUAH PERKAWINAN
A. PENGERTIAN KAFAAH(EQUALITY) Kafa'ah kufu' (equality), menurut bahasa artinya "setaraf, seimbang, atau keserasian/ kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding". Maksud dari kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi.1Arti kafa'ah (kesederajatan) bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam pernikahan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal.2Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami isteri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan. B. DASAR HUKUM KAFAAH (EQUALITY) Hadis yang dijadikan sandaran adanya kafa'ah dalam Islam ialah HR. Abu Hurairoh: 1 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 126. 2 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (edisi lengkap), cet.2(Jakarta: Lentera, 1996), h. 349. 64
ُةَأ ْرَمْلا ُحَكْنُت َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ 3 َكاَدَي ْتَب ِرَت ِنيِ َّالل ىَّلَص ِ َّالل َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع ِلأ ّيِبَّنلا ْنَعُهْنَع ُ ّدلا ِتاَذِب ْرَفْظاَف اَهِنيِدِل َو اَهِلاَمَج َو اَهِبَسَحِل َو اَهِلاَمِل ٍعَب ْرَ Artinya: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung." (HR. Bukhari). (QS. al-Hujurat: 13) َّنِإ اوُف َراَعَتِل َلِئاَبَق َو اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَج َو ىَثْنُأ َو ٍرَكَذ ْن ِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي َّالل َدْنِع ْمُكَم َرْكَأ ْمُكاَقْتَأ ِ Terjemahnya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". C. UKURAN KAFAAH (EQUALITY) Para ulama menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan kufu' tidaknya seseorang. Dalam menetapkan kriteria ini para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab 3 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab al-Akfaau fii al-Diin, Juz. 6, h. 33, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 65
Maliki, sifat kafaah ada dua, yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab. Menurut mazhab Hanafi ada 6 sifat kafa'ah: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mazhab Syafi'I ada enam sifat kafa'ah yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib dan profesi. Sedangkan menurut mazhab Hambali sifat kafaah ada lima yaitu: agama, profesi, nasab, harta dan profesi.4 Berdasarkan penjelasan di atas, keempat mazhab sepakat atas kafaah dalam agama. Mazhab yang selain Maliki sepakatatas kafaah dalam kemerdekaan, nasab dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'I sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi silang pendapat dikalangan para fuqahah mengenai sifat-sifat kesetaraan (kafaah). Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini.Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi kafa'ah itu mempunyai kontribusi dalam melangengkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam sifatkafa'ah. 4 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 235-236. 66
Sifat-sifat kesetaraan (kafaah) dari penjelasan kriteria kafa'ah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Segi Agama atau ketakwaan. Agama/ ketakwaan yang dimaksud di sini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafa'ah yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur kafa'ah tidak diperselisihan dikalangan ulama. Laki- laki yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan wanita yang salihah yang merupakan anak orang salih dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji. Adaikan ada seorang wanita salihah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut faskh, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidaupan lainnya.Dasar penetapan segi agama ini adalah .QS. As-Sajadah/32: 18 ` َنو ُوَتْسَي َل ۚ اًقِساَف َناَك ْنَمَك اًن ِم ْؤُم َناَك ْنَمَفَأ Terjemahnya: "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang- orang yang fasik?mereka tidak sama". 67
Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah: ٍعَب ْرَ ِلأ ُةَأ ْرَمْلا ُحَكْنُت َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ 5 َكاَدَي ْتَب ِرَت ِنيِ َّالل ىَّلَص ِ َّالل َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع ّدلا ِتاَذِب ْرَفْظاَف اَهِنيِدِل َو اَهِلاَمَج َو اَهِبَسَحِل َو اَهِلاَمِل ّيِبَّنلا ْنَعُهْنَع ُ Artinya: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung." (HR. Bukhari). 2. Segi Kemerdekaan. Kriteria tentang kemerdakaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria kafa'ah adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka sejak lahir. Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya bapaknya yang merdeka, tidak kufu' dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab 5 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab al-Akfaau fii al-Diin, Juz. 6, h. 33, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 68
perempuan merdeka jika dikawinkan denga laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan denga laki- laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. 3. Segi Nasab. seseorang manusia denganasal-usulnya dari bapak dan kakek-kakek. Nasab yang dimaksud di sini adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya. Jumhur fuqaha (Hanafi, Syafi'I dan Hanbali dan sebagian mazhab Syiah Zaidiah menganggap keberadaan nasab dalam kafaah.6 Nasab adalah hubungan Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria kafa'ah, maka orang Ajam dianggap tidak sekufu' dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak kufu' dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat sekufu' dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.Hal berdasarkan kepada sabda Nabi Saw. ْن ِم ىَفَطْصا َو َةَناَنِك ْن ِم اًشْي َرُق ىَفَطْصا َو َليِعَمْسِإ ِدَل َو ْن ِم َةَناَنِك ىَفَطْصا َ 7 ٍمِشاَه يِنَب ْن ِم يِناَفَطْصا َو ٍمِشاَه يِنَب ٍشْي َرُق َّالل َّنِإ 6 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, h. 243. 7 Imam Muslim, Shahih Muslim, bab Fadlun nasab Nabiyyun saw.Juz. 11, h. 380, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 69
Artinya: "Sesungguhnya Allah telah memilih (atau menyaring) suku kinanah dari Bani Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy, lali memilih aku dari Bani Hasyim. Maka akuini adalah hasil pilihan dari pilihan," (HR. Muslim). Demikian pula sabda Nabi Saw., "Dahulukanlah kaum Quraisy dan janganlah mendahuli mereka." Syafi'I dan sebagian besar sahabatnya meriwayatkan bahwa kafaah dalam nasab berlaku antar mereka. Berdasarkan qiyas kepada orang-orang Arab.Mereka ditimpa aib apabila seorang perempuan di antara mereka menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah. Karena itu, hokum mereka sama dengan hukum orang-orang Arab karena illatnya adalah sama. Mazhab Maliki tidak mengganggap nasab dalam kafaah, karena keistimewan Islam yang inti adalah seruan kepada persamaan dan memerangi deskriminasi ras. Lain halnya dengan seruan orang- orang jahiliyah sebelum Islam yang membangga- banggakan kabilah dan nasab mereka. Deklarasi haji wada menjelaskan bahwa semua manusia adalah keturunan Adam, dan orang Arab tidak memiliki keistimewaan atas orang 'ajam kecuali dengan ketakwaan. Rasulullah saw mengawinkan kedua putrinya dengan Usman bin Affan dan mengawinkan Abu al- 70
Ash bin Rabi' kepada Zaenab, yang keduanya berasal dari bani Abdu Syams. Demikian pula yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib mengawinkan putrinya ummu Kalsum kepada Umar bin Khattab yang berasal dari bani Adiy. Usamah bin Zaid juga mengawini Fathimah binti Qais yang merupakan perempuan Qurais.8 4. Segi Kekayaan. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kekayaan sebagai unsur kafaah, dengan berdasar kepada hadis Nabi Saw dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais yang dilamar oleh tiga laki-laki sekaligus yaitu: Muawiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid. Kemudian Rasul Saw bersabda: 9ُهَل َلاَم َلا ٌكوُلْعُصَف ُةَيِواَعُم اَّمَأ َو ... ٍسْيَق ِتْنِب َةَم ِطاَف ْنَع Artinya: "Dari Fatimah binti Qais ... Adapun Mu'awiyah adalah seorang laki-laki yang miskin, Nikahilah Usamah bin Zid. (HR. Muslim). Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa Muawi- yah adalah orang yang tidak memiliki harta, kemudian Rasulullah menyuruh Fatimah binti Qais untuk mener- 8 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h.130. 9 Imam Muslim, Shahih Muslim, bab al-Mutallaqatu tsalasan laa Nafaqatun laha, Juz. 7, h. 447, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 71
ima lamaran Usamah bin Zaid yang lebih banyak har- tanya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur dari kafaah adalah dari segi harta atau kekayaan.Oleh karena itu, wanita yang kaya tidak sekufu dengan laki-laki yang tidak berharta.Perempuan punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya untuk memberikan nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor kafa'ah dalam perkawinan. Selain itu, jika seorang fakir mengawini perempuan yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan harta, dikhawatirkan perempuan tersebut nantinya akan melecehkan suaminya yang tak berharta itu, dan yang demikian itu akan membuat retaknya hubungan perkawinan mereka. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa kekayaan/ harta tidak masuk dalam unsur kafaah, karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang zuhud. Bahkan kemiskinan bagi mereka adalah sebuah kemuliaan di dalam agama, sebagaimana sabda Rasul Saw. Artinya: "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin." 72
5. Segi Pekerjaan/ Profesi. Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik di bidang pemerintahan, perusahaan maupun yang lainnya. Profesi atau pekerjaan seseorang adakalanya menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu' dengan orang yang rendah penghasilannya. fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafaah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang sapu, tukang sampah dan penggembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elit dan lain sebagainya.10Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasi pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Jumhur 10 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, h. 247. 73
6. Segi Bebas dari Cacat/ Kesempurnaan Anggota Tubuh Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut faskh. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra. Sebagai kriteria kafa'ah, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalani kufu'nya seseorang. Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufu'an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria kafa'ah hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi, jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh. 74
D. KEDUDUKAN KAFAAH DALAM AKAD NIKAH Fuqaha' berbeda pendapat tentang apakah kafa'ah merupakan syarat keabsahan sebuah aqad pernikahan atau tidak, antara lain:11 1. Al-Tsauri, Hasan Basri, dan Karakhi berpendapat bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat keabsahan sebuah pernikahan, dan bukan pula syarat luzumnya.12Sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh suami istri yang tidak sekufu' adalah sah dan luzum (mengikat dan tidak terdapat peluang khiyar). Dasar hukum yang mereka pakai adalah; a. Beberapa ayat dan hadits yang menerangkan bahwa kedudukan semua manusia sama kecuali orang yang bertaqwa, diantaranya : Hadits riwayat Ibn Lail; "Manusia sama, sebagaimana rata gigi sisir. Tiada kelebihan bagi seorang Arab atas orang 'ajam( luar arab), kecuali aspek taqwanya". itu pada prinsipnya Hadis ini menjelaskan persamaan mutlak, serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan. 11 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, h. 236. 12 Luzum sebuah 'aqad pernikahan artinya pernikahan itu telah mengikat sehingga istri atau walinya tidak diberi lagi kesempatan khiyar. Yang dimaksud dengan kesempatan khiyar adalah kesempatan untuk memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya disebabkan alasan-alasan yang telah ditentukan. 75
b. Beberapa hadits yang menerangkan terjadinya peristiwa pernikahan antara seorang perempuan merdeka dengan seorang laki-laki bekas budak, diantaranya: Ketika Bilal bin Rabbah meminang seorang perempuan Anshar dan perempuan itu menolaknya, maka Rasul menyuruh Bilal agar menyampaikan kepada perempuan itu bahwa Rasul yang memerintahkan agar mengawininnya. Begitu, juga, hadits yang menerangkan bahwa Rasul memerintahkan Fatimah binti Qais agar menikahi Usamah anak Zaid (bekas budak Rasul). Bahkan, sepupu Rasul sendiri, Zainal binti Jassy, juga menikah dengan Zaid ayah Usamah. 2. Jumhur Fuqaha' berpendapat bahwa, kafa'ah merupakan syarat luzum sebuah pernikahan, bukan syarat sah. Alasan yang mereka kemukakan adalah:13 a. Beberapa hadits yang memerintahkan wali agar menikahkan anak perempuannya dengan laki- laki yang sekufu', diantarannya : Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah. "Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian dan nikahilah orang yang setra" b. Beberapa hadits yang memberikan hak khiyar bagi istri dan suaminya tidak sekufu', diantaranya: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ahmad, 13 Ahmad Azharuddin Latief dkk (editor: Euis Amalia), Pengantar Fiqih (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN, 2005), h. 197. 76
dan An-Nasa'i; Artinya: "Telah datang seorang perempuan muda kepada Rasul, lalu dia berkata: Ayahku telah menikahkan aku dengan anak paman(saudara ayah) untuk mengangkat derajatnya dengan perantaraan (pernikahanku). Perawi berkata: Lalu Rasul menyerahkan perkara itu kepada perempuan tersebut. Kemudian perempuan itu berkata: Sesungguhnya aku membolehkan perbuatan ayahku, tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepada para perempuan bahwa para ayah tidak mempunyai hak perintah sedikitpun". Selain itu, ada hadits lain yang menceritakan tentang seorang budak perempuan yang baru suaminya masih dimerdekakan berstatus budak, lalu Rasul memberikan hak khiyar kepadanya. sedangkan c. Alasan Nalar. Pernikahan mesti didasarkan pada kemaslahatan mencapai bersama, kemaslahatan itu tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dilakukan diantaranya suami-istri harus sekufu', akal sehat siapa pun akan membenarkan asumsi ini. suami-istri. Untuk 77
Menurut jumhur ulama, syarat kafa'ah menjadi gugur dengan ridhanya para pihak yang berhak. Se- lanjutnya, mereka berpendapat bahwa syarat kafa'ah hanya diberlakukan terhadap laki-laki saja, tidak diberlakukan terhadap perempuan. Artinya, perem- puan yang kaya, perempuan yang keturunan bang- sawan, atau perempuan yang shalih harus menikah dengan laki-laki yang sekufu' dengannya. Jika dia menikah dengan laki-laki yang miskin, laki-laki yang bukan keturunan bangsawan atau laki-laki yang fasiq, maka wali berhak mengajukan gugatan agar pernika- han itu difasakhkan menurut Hanafiyah dan hak ijbar ayah terhadap anak gadisnya menjadi gugur menurut syafi'iyah.Berbeda dengan laki-laki. Hal ini disyaratkan QS. An-Nuur/24: 26. ِتاَبِ ّيَّطلِل َنوُبِ ّيَّطلا َو َنيِبِ ّيَّطلِل ُتاَبِ ّيَّطلا َو ۖ ِتاَثيِبَخْلِل َنوُثيِبَخْلا َو َنيِثيِبَخْلِل ُتاَثيِبَخْلا Terjemahnya: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)..." Kebijakan pemerintah dalam hal kafaah/kesepadan dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 menyatakan bahwa: 78
"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkwinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau ikhtilaafu al-diin."14 Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kafaah/kesepadan bukan suatu keharusan dalam sebuah pernikahan, dalam artian bahwa pernikahan syah, meskipun tanpa kafaah. Tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di hadapan Allah adalah sama, hanya ketakwaanlah yang membedakannya. Kafa'ah (equality) dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Jika antara suami dan istri terdapat kesepadanan, maka akan lebih berkurang munculnya persoalan-persoalan penyebab perceraian. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/ istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya percekcokan dalam rumah tangga. 14 Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2000, h. 36. 79
DAFTAR PUSTAKA Bukhari, Imam. Shahih Bukhari. Bab al-Akfaau fii al-Diin. Juz. 6. CD. Room, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari. Bab al-Akfaau fii al-Diin. Juz. 6. Room, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari. Bab at-Tazwiju 'alal Qur'ani. Juz.16, CD-ROM, Maktabah Syamilah. Departemen Agama RI. 2000. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Latief, Ahmad Azharuddin dkk. 2005. Editor: Euis Amalia. Pengantar Fiqih. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN. Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. Fiqih Lima Mazhab (edisi lengkap. Cet.2. Jakarta: Lentera. Muslim, Imam. Shahih Muslim. Bab al-Mutallaqatu tsalasan laa Nafaqatun laha. Juz. 7. CD. Room, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslim. Bab Fadlun nasab Nabiyyun saw. Juz. 11. CD. Room, Maktabah Syamilah. 80
Sabiq, Sayyid. T. th. Fiqh al-Sunnah. Jild 2. Al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. Zuhaely, Wahbah. 1409 H/1989 M. al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu. Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri. 81
BAB IV MAHAR DAN UANG PENAIK
A. Pengertian Mahar Kata "mahar" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia. Istilah mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Mahar atau maskawin dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.1Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut terminologi: pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan.2 Mahar menjadi hak milik pribadi istri. Orang lain, termasuk wali atau suaminya sendiri, tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar itu dan tidak boleh pula mempergunakannya kecuali dengan izin istri.3Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 856. 2 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 81. 3 Ahmad Azharuddin Latief dkk (editor: Euis Amalia), Pengantar Fiqih (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN, 2005), h. 216. 84
Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Mahar dalam mazhab Hambali adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Sementara itu, mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan. Adapun mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak.4 B. Landasan Hukum Mahar 1. Al- Qur'an Q.S. An- Nisa'/4:4 dan ayat 24 ... ةَلحِن َّنِهِت ٰ َقُدَص َءاَسِ ّنلٱْاوُتاَء َو Terjemahnya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...."5 ةَضي ِرَف َّنُه َروُجُأَّنُهوُتأَ َف َّنُهن ِم ۦِهِب مُتعَتمَتسٱ اَمَف... 4 Wahbah Zuhaeli, al- Fiqhi al- Islamiwa Adillatuhu, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar al- Fikri, 1989), h. 251. 5 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h. 100. 85
Terjemahnya: " ...Maka istri-istri yang Telah kamu nikmati campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...."6 2. Hadis-hadis Rasulullah Saw. saw. Ada beberapa hadis Rasulullah mengenai jenis-jenis mahar, diantaranya: Mahar dengan sebuah cicin dari besi, sepasang sandal, Mahar dengan hapalan ayat-ayat al-Qur'an. 7...ٍديِدَح ْن ِم اًمَتاَخ ْوَل َو ْس ِمَتْلا َلاَق اًئْيَش ُد ِجَأ اَم َلاَق ... Artinya: "...carilah sesuatu walaupun cincin dari cincin besi 8ُه َزاَجَأَف َلاَق ْمَعَن ْتَلاَق ِنْيَلْعَنِب ِكِلاَم َو ِكِسْفَن ْن ِم ِتي ِض َرَأ... Artinya: "...Apakah kamu rela dari dirimu dan hartamu dengan sepasang dua sandal? Wanita itu menjawab, "Ya aku rela" maka beliau memperbolehkannya" 6 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 106. 7 Imam Nasai, Sunan al- Nasai, dalam bab Hibatu al-marati nafsiha li rajulin bi ghairi shadaaqin, Juz.11, h. 15, [CD-ROM], Maktabah Syamilah, Lihat juga Imam Bukhari, Shahih Bukhari dalam bab Khatimul Hadidi, Juz. 18, h. 214. 8 Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, dalam bab Maa Jaa fii Muhuri al- Nisaa, Juz.4, h. 305. , [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 86
اَهَكُت ْحَكْنَأ ْدَقَف ْبَهْذا َلاَق اَذَك ُة َروُس َو اَذَك ُة َروُس يِعَم َلاَق ٌءْيَش ِنآ ْرُقْلا ْن ِم َكَعَم ْلَه... 9 ِنآ ْرُقْلا ْن ِم َكَعَم اَمِب Artinya: "...Rasulullah Saw.bertanya, "Apa yang kau hafal dari Al- Qur'an?" "Saya hafal surah ini dan surah itu," jawabnya. Rasulullah bersabda pergilah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Qur`an yang engkau hafal". Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi Saw pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.10Ibnu Abbas mengisahkan, ْيِدْنِع اَم :لاقف ,اًئْيَش اَه ِطْعَأ :ملسو هيلع ىلص الله لوسر لاق َة ِم ِطاَف يّ ِلَع َج َّو َزَت اَّمَل .ُهاَّيِا اَه ِطْعَأَف :لاق ,يِدْنِع َيِه :لاق ؟ُةَّي ِمَطُحلا َكُع ْرِد َنْيَا :لاق , ٍءيَش ن ِم Artinya: "Ketika Ali ibn Abi Thalib menikahi Fathimah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Berilah 9 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, dalam babat-Tazwiju 'alal Qur'ani, Juz.16, h. 120. , [CD-ROM], Maktabah Syamilah, Lihat juga Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dalam babShadaqu al- Nissai, Juz.5, h. 498. 10 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian FiqhNikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 37-39 87
ia sesuatu (mahar)", Ali menjawab: "Aku tidak memiliki apa-apa", Rasulullah SAW bertanya: "Mana baju besimu?", Ali menjawab: Ada padaku", maka Rasulullah SAW bersabda: "Berikan itu kepadanya". (HR. Abu Dawud dan Nasa'i.) Berdasarkan ayat-ayat di atas dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada isteri.Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu pernikahan, dalam arti pernikahan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyah sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin bahwa bila dalam keadaan akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.11Meskipun demikian mahar tidak mesti disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material, walaupun sedikit syah dijadikan mahar. Tidak ada ketentuan mahar harus berupa barang tertentu. Bahkan mengajarkan surah-surah Al-Qur`an dapat dijadikan mahar, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits yang telah disebutkan diatas. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab V Pasal 30-38. Pasal 30 dinyatakan bahwa: 11 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 87. 88
calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 31 dinyatakan bahwa: penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. C. Kadar (Jumlah) dan Syarat-Syarat Mahar Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar/maskawin. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.12 Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing- masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Demikian pula tidak ada ketentuan mahar harus berupa barang/ benda tertentu. Bahkan mengajarkan surah-surah Al-Qur`an dapat dijadikan mahar, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits di atas. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi batas maksimal mahar, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4: 20: 12 Kamal Muhktar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 82. 89
ۚ اًئْيَش ُهْن ِم اوُذُخْأَت َلَف ا ًراَطْنِق َّنُهاَد ْحِإ ْمُتْيَتآ َو ٍج ْو َز َناَكَم ٍج ْو َز َلاَدْبِتْسا ُمُتْد َرَأ ْنِإ َو اًنيِبُم اًمْثِإ َو اًناَتْهُب ُهَنوُذُخْأَتَأ Terjemahnya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun..."13 Menurut Quraish Shihab Kata ( اراطنق ) diterjemahkan dengan harta yang banyak. Dari ayat ini pula dipahami bah- wa tidak ada batas maksimal dari mahar atau mas kawin.14 Umar bin Khattab ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih dari 400 dirham di hadapan manusia, Ia berkata: "Ingatlah, jangan berlebihan dalam mahar wanita, maka sesungguhnya jika ia dimuliakan di dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya daripada kalian adalah Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk para istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi 12 uqiyah. Maka barang siapa yang mendapatkan mahar lebih dari 400, hendaknya dia berikan kelebihannya kepada baitul maal. Lantas ada seorang wanita dari Qurais berkata: "Bukan demikian hai Umar." Sahut 13 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 105. 14 M. Quraish Shihab, Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 385. 90
Umar: "mengapa tidak..." wanita berkata: "karena Allah berfirman:Sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun (QS. Al-Nisa/4:20). Beliau berkata: "Allah maaf, Umar bersalah dan benar wanita ini." Selanjutnya beliau berkata: "dulu aku mencegah kamu melebihi 400 dirham untuk mahar wanita, barang siapa yang berkehendak berilah dari hartanya yang disukai."15 Sekalipun fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogyanya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Sebagaimana hadis yang diri- wayatkan dari Rasulullah saw. bersabda: 16هرسيأ قادصل ريخ ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاقو Artinya: " ...sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah" 17ناجوزلا هب ىضارت ام قادصلا : لاق هنع الله يضر ايلع نأ هيبأ نع Artinya:"...mahar itu keridhaan antara suami isteri" 15 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, al- Uratu wa ahkamuha fii al-Tasyri' al-Islami, Penerjemah Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 179-180. Lihat juga Wahbah Zuhaeli, al- Fiqhi al- IslamiWa Adillatuhu, Juz.VII, h. 255. 16 Imam Baihaqi, Sunan Baihaqi al-Kubra, bab an-Nikah, Juz.7, h. 232. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 17 Imam Daraqutni, Sunan Daraqutni, babMahar, Juz. 3, h. 246, [CD- ROM], Maktabah Syamilah. 91
Mahar tidak disukai bila berlebih-lebihan sehingga memberatkan pihak laki-laki dan menghambat pernikahan. Karena mematok mahar yang tinggi, menjadikan banyak wanita memasuki usia tua tanpa sempat menikah. Bagaimana tidak, setiap lelaki yang datang ditolak dengan alasan tidak mampu memberikan mahar yang tinggi, atau lelaki itu yang mundur teratur karena tidak bisa memenuhi tuntutan yang ada. Hikmah dari pencegahan menetapkan mahar yangtinggi adalah jelas, yaitu memudahkan anak muda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindari pernikahan, yang membuat timbulnya berbagai kerusakan moral dan sosial.18 Oleh krena itu, sunnahnya menurut syara'tidak berlebih- lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Meskipun mahar tidak memiliki ukuran atau jumlah yang pasti, sebagai lambang kesanggupan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada isteri, agar mahar dipandang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Mahar harus sesuatu yang ada harga dan bisa diambil manfaatnya. Meskipun sedikit, tetapi ada harga dan manfaatnya. 2. Mahar harus suci. Tidak sah mahar dengan seuatu yang haram, seperti kahamar, babi dan darah. 18 Wahbah Zuhaeli, al- Fiqhi al- Islami Wa Adillatuhu, Juz. VII, h. 256. 92
3. Mahar harus milik pribadi calon suami, bukan barang ghasab.19 4. Mahar harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya.20 Pada dasarnya, agama menganjurkan agar mahar berupa sesuatu yang bersifat materi.Akan tetapi, jika calon suami betul-betul tidak memilki materi, mahar boleh berupa jasa, sebagaimana hadis-hadis di atas. D. Macam-macam Mahar 1. Mahar Musamma Mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila: a. Telah bercampur (bersenggama). Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4: 20: 19 20 Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. Lihat Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Cet.IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 87-88. Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al- Fiqh 'ala Mazahib al-Arbaah, h. 103. 93
ُهْن ِم اوُذُخْأَت لَف ًاراطْنِق َّنُهاد ْحِإ ْمُتْيَتآ َو ٍج ْو َز َناكَم ٍج ْو َز َلادْبِتْسا ُمُتْد َرَأ ْنِإ َو ًائْيَش "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya." b. Salah satu dari suami-istri meninggal. c. Mahar musamma wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 237. اَم ُفْصِنَف ًةَضي ِرَف َّنُهَل ْمُتْض َرَف ْدَق َو َّنُهوُّسَمَت نَأ ِلْبَق ن ِم َّنُهوُمُتْقَّلَط نِإ َو ْمُتْض َرَف "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan". 94
2. Mahar Mitsli (Sepadan) Mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya. Pembarian Mahar mitsli terjadi dalam keadaan sebagai berikut. a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur. b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.21 Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid, hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan, sebagaimana terdapat dalam QS Al- Baqarah/2:236. ًةَضي ِرَف َّنُهَل اوُض ِرْفَت ْوَأ َّنُهوُّسَمَت ْمَل اَم َءاَسِ ّنلا ُمُتْقَّلَط ْنِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َل 21 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Cet.IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 92-95 95
Terjemahnya: "Tidak ada sesuatu pun (mahar)atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya. E. Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Masyarakat Bugis. 1. Makna dan Kedudukan Sompa (mahar) dan Dui' Menre' (uang naik) dalam Tradisi Pernikahan Bugis. Bugis merupakan suatu pernikahan yang pelaksanaannya banyak diwarnai oleh kebiasaan masyarakat Bugis yang sudah menjadi tradisi. Salah satu kegiatan yang wajib dipenuhi dan dilakukan dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis adalah pemberian uang sebagai dui'menre' atau uang belanja dan sompa atau mahar. Tradisi pernikahan masyarakat Terdapat dua istilah pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan dalam tradisi pernikahan Bugis, yaitu sompa dan dui' menre.' Dui' menre' atau dui' belanca (uang belanja) adalah uang pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk dipakai sebagai ongkos pesta pernikahan di rumah kediaman mempelai perempuan. Uang belanja ini diserahkan ke orang tua mempelai perempuan untuk keperluan pesta pernikahan. 96
Sedangkan sompa (mahar) pemberian harta atau barang dari tangan mempelai laki-laki kepada tangan mempelai perempuan secara lansung.Mahar merupakan syarat dari ajaran agama, sedangkan dui' menre' merupakan pensyaratan dalam tradisi pernikahan Bugis di Kec.Baranti.22 bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan dan tanda cinta. Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui Dui' Menre'(uang belanja). Dui' Menre'(uang belanja) Secara keseluruhan dui'menre' (uang belanja) merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai la- ki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keper- luan pesta pernikahan (walimah), sedangkan sompa (mahar) pemberian mempelai laki-laki kepada mem- pelai perempuan untuk dimilikinya secara peribadi. Pentingnya makna dan kedudukan dui' menre' dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kec. Baranti seakan sebagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan acara pernikahan. Jika uang belanja tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai 22 Rusdaya Basri, Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap (Analisis Maqāṣid al-Syariah), (Hasil Penelitian P3M STAIN Parepare, 2015), h. 46. 97
dengan ukuran yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan maka pernikahan itu dapat saja tertunda atau dibatalkan. Hal ini terlihat ketika sebelum terjadi prosesi akad nikah/ijab qabul antara calon mempelai laki-laki dan wali perempuan, bapak penghulu yang memimpin acara prosesi tersebut bertanya kepada pihak keluarga perempuan apakah sudah dibereskan semuanya, bahkan penyerahan uang belanja tersebut dilakukan di depan para undangan sebelum acara prosesi akad nikah. Jika dianalisa lebih mendalam masalah dui' menre' lewat teori maqāṣid al-syari'ah,maka tata urutannya adalah: akad nikah/ pernikahan itu sendiri kebutuhan dharuriyat (primer), walimah/ pesta pernikahan masuk dalam kategori hajiyat dan dui' menre' masuk dalam kebutuhan tahsiniyat. Maksudnya unsur yang paling pokok yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah akad nikah/ pernikahan, sementara dui' menre' dan walimah itu hanya sekedar pelengkap dari pernikahan tersebut. Artinya meskipun dui' menre' tinggi dan pesta pernikahan sangat meriah dan mewah jika tidak terjadi akad nikah, maka dui' menre' yang tingi dan pesta pernikahan yang meriah dan mewah itu tidak ada artinya. Atau dengan kata lain tidak terjadi suatu pernikahan. Padahal yang semestinya, meskipun tidak ada dui' menre'/ uang belanja, pernikahan tetap dinyatakan syah, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 98
syariat agama Islam. Dui' menre' yang sebenarnya merupakan unsur tahsiniyat/pelengkap yang bertujuan untuk memperlancar proses jalannya suatu pernikahan, justeru dalam tradisi masyarakat Kec. Baranti dijadikan sebagai unsur dharuriyat/ pokok. Oleh sebab itu, jika tidak terpenuhi tuntutan dui' menre'/ uang belanja sebagaimana yang dipatok oleh pihak kelurga perempuan, maka sudah dipastikan pernikahan itu tidak akan pernah terwujud. Padahal jika kita kembali mengkaji ulang syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, tidak ditemukan istilah uang belanja, yang ada hanya mahar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. هرسيأ قادصل ريخ ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر لاقو Artinya: " ...sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah" (HR. Baihaqi). ناجوزلا هب ىضارت ام قادصلا : لاق هنع الله يضر ايلع نأ هيبأ نع Artinya:"...mahar itu keridhaan antara suami istri" (HR. Daraqutni) tersebut anjuran untuk mempermudah mahar, begitupula tidaklah disukai bila mahar itu berlebih-lebihan sehingga memberatkan pihak laki-laki dan menghambat pernikahan. Dari sini jelas, bahwa mahar saja yang merupakan syarat syahnya sebuah pernikahan, oleh Rasul Saw dianjurkan kepada keluarga pihak mempelai perempuan untuk mempermudah dan tidak Maksud kedua hadis 99
berlebih-lebihan dalam penentuan jumlah mahar, karena itu akan mempersulit terlaksananya pernikahan, apatah lagi yang namanya dui' menre'/ uang belanja yang sama sekali bukan merupakan rukun apalagi salah satu syarat syahnya perkawinan. Dui' menre'/ uang belanja merupakan suatu tradisi pernikahan dalam masyarakat Bugis Kec. Baranti dan seakan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukum yang sesuai tradisi/ adat ('urf) setempat, dalam qa'idah fiqhiyah disebutkan,ٌةَمَّكَحُم ُةَداَعلا artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar(pertimbangan) hukum, akan tetapi tidak semua tradisi/ adat ('urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Tradisi/adat ('urf) yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Al-hadis. b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan. c. Berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. d. Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah. Tradisi/ adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan 100
hukum Islam dan dinilai baik oleh masyarakat umum, sebagaimana kaedah fikih: يعرش ليل دب تباث فرعلاب تباثلا Artinya: "Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i". Hukum-hukum yang didasarkan atas urf (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan tradisi pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Tradisi merupakan kesepakatan dari manusia untuk manusia, yang bisa mengalami perubahan. Manakala tradisi dipahami sebagai sebuah kesepakatan, keniscayaan musyawarah adalah konsekuensinya. Ini artinya tradisi dui' menre'/ uang belanja yang jumlahnya cukup tinggi dan memberatkan serta mempersulit bagi pihak keluarga calon mempelai laki-laki, masih dapat dimusyawarahkan. Tradisi inipun pada dasarnya bertentangan dengan sunah Rasul dan para sahabat sebagaimana hadis-hadis tentang anjuran mempermudah mahar yang seperti tersebut di atas. Dui' menre'/ uang belanja bertujuan untuk membiayai pesta pernikahan mempelai perempuan. Menurut beberapa informan bahwa, indikator besar kecilnya uang belanja/ uang naik bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan, semakin tinggi uang belanjanya semakin meriah pula pesta pernikahannya. Persaingan yang terjadi dalam mengangkat derajat sosial di masyarakat dan terfokus pada bagaimana 101
memeriahkan walimah dengan pemberian dui'menre'/ uang belanja yang dijadikan syarat mutlak untuk dapat terlaksananya seakan melupakan hakikat dan tujuan serta hikmah pernikahan itu sendiri. Jika ada pernikahan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah berapa Dui' menre' (uang naik/ uang belanjanya)? Pada hal pelaksanaan walimah/ pesta pernikahan sebagaimana yang dicotohkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw dengan penuh kesederhanaan, sebagaimana sabda Rasul saw: suatu pernikahan sehingga ةاَشِب ْوَل َو ْمِل ْوَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر َلاَق Artinya: adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing (H.R Imam Bukhari). Walimah al-urusy (pesta pernikahan) pada hakikatnya bertujuan sebagai perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan kepada para tamu undangan sesuai dengan kesanggupan/keadaan yang mengadakan pernikahan. Akan tetapi tampaknya, yang terjadi di sebahagian masyarakat dalam menyelenggarakan walimah/ pesta pernikahan sangat meriah dan megah, meskipun terkadang memaksakan diri bahkan setelah pesta selesai mereka menanggung hutang akibat dari kemeriahan pesta di luar dari kemampuannya. Dui' menre'/ uang belanja tetaplah menjadi prestise hampir di setiap kalangan masyarakat Bugis di Kec. Baranti. Jumlah dui' menre'/ uang belanja menjadi simbol bentuk upaya mempertahankan kelas sosial. Meskipun masih ada keluarga Bugis di Kec. Baranti yang tidak menilai pernikahan 102
dari jumlah uang dui' menre'/ uang belanja dan meriahnya pesta, apalagi sampai mematok/ menentukan sebuah harga untuk anak gadisnya, karena mereka berkeyakinan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci mitzaqan ghaliidzan yang tidak semestinya dinodai dengan hal-hal yang bertentagan dengan aturan Ilahi. 2. Kadar (jumlah) Uang Penaik dalam budaya Bugis. Tinggi rendahnya nilai sompa (mahar) dan dui' menre' (uang belanja) merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam tradisi pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidarap, sehingga akan menjadi rahasia umum dan menjadi buah bibir di kalangan keluarga dan handai tolan di masyarakat. lapangan diketahui bahwa yang menjadi faktor tinggi rendahnya mahar dan uang belanja di Kec. Baranti Kab. Sidrap adalah faktor status sosial orang tua dan perempuan tersebut seperti: Berdasarkan beberapa wawancara di 1. Faktor kekayaan: karena orang tuanya kaya, perempuan sudah berhaji ataukah perempuan tersebut sudah mapan seperti perempuan tersebut sudah punya rumah atau pekerjaan. 2. Faktor status kelurga: keluarga bangsawan (arung, ana' bau, petta, andi dan puang) ada istilah di masyarakat mellikotu petta. 3. Faktor tingginya pendidikan 103
4. Dan faktor karena kecantikannya. Kemampuan ekonomi, keturunan kebangsawanan, Tingkat pendidikan yang dienyam dan kecantikan paras menjadi variabel berubahnya nilai mahar si wanita. Makin tinggi tingkatan variabel yang disebutkan di atas yang dimiliki oleh seorang wanita, maka akan semakin tinggi nilai mahar yang ditetapkan oleh keluarganya. Dui' menre'/ uang belanja yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada sompa/ mahar. Menurut beberapa informan bahwa, saat ini nominal Dui' menre' (uang naik/ uang belanja) yang termasuk rata-rata (standar) berkisar antara 30 sampai 50 juta rupiah. Bahkan untuk golongan tertentu bisa sampai 75 juta hingga ratusan juta. Sementara doi sompa/ mahar berkisar antara 3 gram emas dan seperangkat alat shalat. Tingginya standarisasi jumlah dui' menre'/ uang belanja dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kec. Baranti mempunyai dua dampak yang ditimbulkan yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan diri menghadapi pernikahan. Selain itu, ada pula anggapan bahwa tingginya dui' menre'/ uang belanja dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga karena tentu seorang suami akan berpikir sepuluh kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah uang dui' menre'/ uang belanja yang sangat tinggi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari tingginya jumlah dui' menre'/ uang belanja dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kec. Baranti diantaranya: 104
Ada beberapa laki-laki yang gagal menikah akibat ketidakmampuannya memenuhi jumlah dui' menre'/uang belanja yang dipatok oleh keluarga perempuan. Baik laki-laki itu telah menjalin hubungan serius dengan si gadis yang dilamarnya maupun laki-laki yang tidak menjalin hubungan serius dengan si gadis yang dilamarnya. Setelah pesta pernikahan selesai ada beberapa keluarga khususnya dari pihak mempelai laki- laki menanggung hutang akibat memaksakan diri dalam memeriahkan pesta itu, Karena disamping harus membiayai pesta perempuan dalam hal ini dui' menre', juga mengadakan pesta dirumahnya. Tingginya jumlah dui' menre'/ uang belanja dalam masyarakat bila ditinjau dari sisi maqāṣid al-syari'ah, hal ini bisa mendatangkan mashlahat/ manfaat dan sekaligus mudharat/ bahaya. Dari sisi mashlahat/ manfaatnya karena dapat memotivasi para pemuda untuk terus giat bekerja dan memiliki penghasilan yang layak sebelum berani mengambil keputusan untuk berkeluarga. Selain itu, ada pula anggapan bahwa tingginya dui' menre'/uang belanja dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga karena tentu seorang suami akan berpikir sepuluh kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah uang dui' menre'/uang belanja yang sangat tinggi. Selain itu, tingginya dui' menre'/ uang belanja merupakan simbol mulianya kedudukan seorang wanita sehingga perlu upaya lebih bagi seorang lelaki untuk dapat menyuntingnya. 105
Di sisi lain tingginya dui' menre'/ uang belanja mendatangkan beberapa kemungkinan mudharat/ bahaya bagi masyarakat, diantaranya: Ada beberapa laki-laki yang gagal menikah akibat ketidakmampuannya memenuhi jumlah dui' menre'/ uang belanja yang dipatok oleh keluarga perempuan. Persoalannya tidak hanya sampai disitu, pemuda yang lamarannya ditolak tentu akan merasa malu dan harga dirinya direndahkan begitupula dengan keluarganya. Menyebabkan pintu-pintu kemaksiatan, misalnya si gadis hamil diluar nikah yang membuat orang tua si gadis suka atau tidak suka, harus menyetujui pernikahan mereka, nikah sirih, kawin lari, dan lambatnya usia pernikahan serta bertambahnya jumlah orang yang lebih memilih membujang karena biaya perkawinan yang sangat mahal. terbukanya Dengan mencermati beberpa kemungkinan mudharat yang akan ditimbulkan dengan tingginya dui'menre'/ uang belanja, maka alangkah bijaksananya jika sekiranya masyarakat terutama dalam hal ini pihak keluarga perempuan tidak mematuk/ menentukan harga terlalu tinggi untuk biaya dui' menre' tapi diserahkan kepada pihak kelurga laki-laki berapa kemanpuannya yang ia sanggupi. 106
Daftar Pustaka Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. al- Uratu wa ahkamuha fii al- Tasyri' al-Islami, Penerjemah Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak Cet. II; Jakarta: Amzah. Baihaqi, Imam. Sunan Baihaqi al-Kubra. Bab an-Nikah. Juz.7. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Basri, Rusdaya. 2015. "Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap (Analisis Maqāṣid al-Syariah)". Hasil Penelitian P3M STAIN Parepare. Bukhari, Imam. Shahih Bukhari. Bab Khatimul Hadidi. Juz. 18. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Daraqutni, Imam. Sunan Daraqutni. Bab Mahar. Juz. 3. CD- ROM, Maktabah Syamilah. Departemen Pendidikan Nasional. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas. Edisi IV. Cet. VII. Jakarta: Gramedia. Ghozali, Abdul Rahman. 2010. Fiqh Munakahat. Cet.IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Al- Jaziri, Abdurrahman. Kitab al- Fiqh 'ala Mazahib al- Arbaah. 107
Kementerian Agama RI, 2011. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Adhi Aksara Abadi. Latief, Ahmad Azharuddin dkk. 2005. Editor: Euis Amalia. Pengantar Fiqih. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN. Majah, Imam Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Bab Shadaqu al- Nissai. Juz.5. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Muhktar, Kamal. 1994. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan Jakarta : Bulan Bintang. Nasai, Imam. Sunan al- Nasai. Bab Hibatu al-marati nafsiha li rajulin bi ghairi shadaaqin . Juz.11. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang- undang Pernikahan. Cet. II; Jakarta: Prenada Media. Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers. Tirmidzi, Imam. Sunan Tirmidzi. Bab Maa Jaa fii Muhuri al- Nisaa. Juz. 4. CD-ROM Maktabah Syamilah. Zuhaeli, Wahbah. 1989. al- Fiqhi al- Islamiwa Adillatuhu. Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar al- Fikri. 108
BAB V WANITA
WANITA YANG HARAM DINIKAHI
Al-Qur'an sangat ketat dan jelas merinci siapa- siapa yang tidak boleh dinikahi, akan tetapi berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an, orang-orang yang tidak boleh dinikahi setidaknya disebabkan oleh beberapa sebab. Fukqaha mengklasifikasi sebab-sebab pengharaman orang tidak boleh dinikahi kedalam dua sebab, yaitu; sebab yang bersifat abadi atau selamanya (al-muharramat al-muabbadah), dan sebab yang bersifat sementara (al- muharramat al-muaqqatah).1Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci wanita-wanita yang haram dinikahi. A. Al-Muharramat al-Muabbadah (sebab yang bersifat abadi) Al-Muharramat al-Muabbadah (sebab yang bersifat abadi) adalah sebab yang menghalangi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selamanya karena sebab tersebut tidak bisa hilang atau dihilangkan, ia akan terus melekat pada diri masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Yang termasuk dalam kategori ini, yaitu; 1. Diharamkan karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab) Dasar hukum dari ketentuan ini adalah firman Allah tepatnya pada QS. An-Nisa'/4: 23. 1 LihatWahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 130. Dan SayyidSabiq, Fiqh al-Sunnah, Jild 2 (al-Qahirah: MaktabahDaar al-Turats. T. th), h. 61. 110
ِخَ ْلا ُتاَنَب َو ْمُكُت َلاَخ َو ْمُكُتاَّمَع َو ْمُكُتا َوَخَأ َو ْمُكُتاَنَب َو ْمُكُتاَهَّمُأ ْمُكْيَلَع ْتَم ِ ّرُح ْلا ُتاَنَب َو ... ِت ْخُ Terjemahanya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..."2 Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa yang termasuk tidak boleh dinikahi karena sebab kekeluargaan ada tujuh golongan, yaitu; ibu ke atas,3anak ke bawah,4 saudara perempuan,5 tante baik dari bapak maupun ibu,6 serta anak saudara (keponakan) baik dari saudara laki-laki 2 Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, h. 105. 3 Yang dimaksud dengan ibu ke atas adalah ibu, nenek dan seterusnya.Kata al-umm dalam bahasa Arab dipahami sebagai asal sehingga semua yang menjadi asal laki-laki (dalam hal ini ibu, nenek dan seterusnya) termasuk haram dinikahi. Yang dimaksud anak ke bawah adalah anak, anaknya anak (cucu) dan seterusnya.Karena mereka merupakan keturunan seorang laki- laki (ayah) sehingga mereka haram dinikahi oleh orang tuanya. Termasuk saudara perempuan adalah saudara kandung (sebapak seibu), atau saudara perempuan sebapak saja atau seibu saja. Tante dari pihak ayah disebut dengan istilah 'ammah, sedangkan tante dari pihak ibu disebut dengan istilah khalah. Akan tetapi, tante baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baik saudara kandungnya orang tua atau saudara sebapak atau seibunya tetap termasuk orang yang tidak boleh dinikahi. 4 5 6 111
maupun saudara perempuan. Alasan atau 'illah pengharaman ini tidak diketahui secara pasti, namun di antara ulama ada yang mencoba mengkajinya lebih jauh. Sehingga ada yang berpandangan bahwa pelarangan menikahi seorang wanita karena sebab kekeluargaan dilatarbelakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut, yaitu dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Itulah sebabnya 'Umar ibn al-Khattab mengingatkan untuk menikahi wanita asing (yang bukan keluarga) agar anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak kurus dan lemah.7 Di sisi lain ulama berpandangan bahwa setiap orang diharuskan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antara suami isteri.8 M. Quraish Shihab menambahkan bahwa ketujuh golongan yang disebutkan itu kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi, ia pun menegaskan bahwa ada ulama yang berpandangan larangan pernikahan antara kerabat sebagai upaya Al-Qur'an memperluas hubungan antarkeluarga lain 7 Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah,jil. II, h. 86.Ini sejalan dengan hadis nabi yang dikutip oleh al-Sya'arawiy dalam kitab tafsirnya; ايواض قلخي دلولا نإف ةبيرقلا ةبارقلا اوحكنت لا 8 "Jangan nikahi keluarga dekat karena anak yang lahir dari hubungan tersebut akan menjadi kurus (lemah)".Lihat Mutawalliy al-Sya'arawiy, Tafsir al-Sya'arawiy,jil.IV, h. 81. M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu, Di atas Pelbagai Persoalan Ummat, (Bandung: Mizan, 2000), h. 195. Lihat juga Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiy, Jil.IX, h. 121. 112
dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.9 2. Diharamkan karena adanya hubungan kekerabatan melalui pernikahan (musaharah). Musaharah adalah orang yang awalnya tidak termasuk keluarga atau kerabat dekat, namun setelah terjadi pernikahan di salah satu anggota keluarganya menyebabkan mereka tergolong kerabat. Termasuk dalam golongan ini adalah isteri bapak (ibu tiri), isteri anak (menantu), ibu isteri (mertua), dan anak isteri. Hanya saja khusus untuk yang keempat ini, yaitu anak isteri, ia termasuk haram dinikahi apabila ibunya (isteri) telah disetubuhi oleh suami (ayah tirinya). Apabila isteri belum disetubuhi lalu ia berpisah oleh suaminya, baik pisah karena talak atau karena isteri tersebut meninggal dunia maka anaknya itu (anak tiri suami) tidak lagi haram bagi suami ibunya. Ketentuan ini didasari oleh firman Allah Swt dalam QS al-Nisa'/4: 22 & 23. اًتْقَم َو ًةَش ِحاَف َناَك ُهَّنِإ َفَلَس ْدَق اَم َّلاِإ ِءاَسِ ّنلا َن ِم ْمُك ُؤاَبآ َحَكَن اَم اوُحِكْنَت َلا َو ًليِبَس َءاَس َو "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang 9 M. QuraishShihab, Wawasan Al-Quran, h. 195. 113
ditempuh)".10 ْمُتْلَخَد يِت َّللا ُمُكِئاَسِن ْن ِم ْمُك ِروُجُح يِف يِت َّللا ُمُكُبِئاَب َر َو ْمُكِئاَسِن ُتاَهَّمُأ َو ... ْن ِم َني ِذَّلا ُمُكِئاَنْبَأ ُلِئ َلَح َو ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلَف َّنِهِب ْمُتْلَخَد اوُنوُكَت ْمَل ْنِإَف َّنِهِب ... ْمُكِب َلْصَأ "... dan diharamkan pula bagimu (untuk dinikahi) ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudahkamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)"...11 Terkait dengan ayat 22 di atas, ia merupakan respon balik sekaligus solusi atas praktik yang terjadi di tengah masyarakat khususnya ketika turunnya Al-Qur'an yang menegaskan ketidakbolehan secara mutlak seorang anak menikahi mendiang istri ayahnya. Sebab pernikahan sekalipun merupakan ketetapan Ilahi sekaligus tuntunan nabi, namun ternyata fakta masyarakat khususnya pada masa jahiliyah dan awal-awal Islam menunjukkan adanya praktik-praktik yang amat berbahaya dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti mewarisi secara 10 11 Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, h. 105. Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, h. 105- 106. 114
paksa isteri mendiang ayah (ibu tiri). Sebab mereka berprinsip bahwa bila seseorang (suami) meninggal dunia maka kerabatnya itulah yang paling berhak "mewarisi" mendiang isterinya. Bila ia ingin, maka ia bisa menikahinya sekalipun secara paksa, atau ia bisa menikahkannya dengan orang lain atau melarangnya untuk menikah dengan orang lain.12 Hal inilah yang melatarbelakangi turunnya ayat QS. An-Nisa'/4: 19. ... اًه ْرَك َءاَسِ ّنلا اوُث ِرَت ْنَأ ْمُكَل ُّل ِحَي َل اوُنَمآ َني ِذَّلا اَهُّيَأ اَي Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu" 13...'mempusakai wanita dengan jalan paksa Ayat ini menegaskan bahwa seorang isteri tidaklah sama dengan harta warisan, yang bisa diwarisi dan diperlakukan sama dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang yang punya harta itu. Demikian pula pada golongan ketiga selanjutnya yang haram dinikahi, yaitu; mertua, menantu, dan anak tiri. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat 23 di atas menunjukkan perhatian agama (Al-Qur'an) yang begitu besar kaitannya dengan kehidupan rumah tangga sekaligus menjaga nilai- nilai kekerabatan itu. Karena itulah, pelarangan menikahi mereka, ada yang memahami sebagai upaya mencegah timbulnya perselisihan atau perceraian 12 LihatWahbah al-Zuhailiy, al-Tafsir al-Munir, Jil. IV, h. 300. 13 Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, h. 104. 115
seperti yang dapat terjadi pada pasangan suami istri, apatah lagi status mereka sama dengan status keluarga karena faktor nasab. Sehingga kesemuanya itu harus dilindungi dari rasa birahi.14 Terkait dengan ayat 23 tersebut, ada dua kata yangperlu diperjelas, yaitu; pertama, kalimat wa rabaibukum al-latiy fi hujurikum min nisaikum al-latiy dakhaltum bihinna (anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri). Kata rabaib merupakan bentuk jamak (plural), yang kata tunggalnya adalah rabibah yang berarti anak istri dari suaminya yang lain. Namun pelarangan menikahi anak isteri tersebut memiliki syarat, yaitu isteri (dalam hal ini ibunya anak itu) telah disetubuhi (dukhul) oleh suaminya (ayah tiri anak itu). Sehingga bila isteri belum di-dukhul oleh suaminya maka anaknya itu bisa dinikahi oleh mendiang ayah tirinya setelah ia (suami) berpisah dengan isterinya. 3. Diharamkan karena sesusuan (rada'ah) Dasar hukum untuk pelarangan menikahi wanita karena faktor susuan adalah QS. al-Nisa'/4: 23. ... ِةَعاَض َّرلا َن ِم ْمُكُتا َوَخَأ َو ْمُكَنْعَض ْرَأ يِت َّللا ُمُكُتاَهَّمُأ َو ... dan diharamkan pula untuk dinikahi) ibu-ibumu) ..." yang menyusui kamu; dan saudara perempuan 14 WahbahZuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, h. 130. 116
15...;sepersusuan Para ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut faktor sesusuan (rada'ah) menjadi salah satu sebab seseorang haram dinikahi. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai ukuran atau kadar air susu yang diminum, batas umur yang menyusu, dan cara menyusu. Penegasan kalimat ummahatukum (ibu- ibumu) dan ahkawatukum (saudara-saudaramu) pada ayat tersebutdilakukan oleh Allah untuk menunjukkan hikmah pelarangan menikahi seseorang karena faktor susuan (rada'ah). Hal ini mengisyaratkan bahwa ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung, demikian juga saudara sesusuan sama dengan saudara kandung.16 Ini disebabkan oleh karena seorang wanita bila menyusui seseorang bayi, maka air susunya itu akan menjadi makanan dan penguat bagi si bayi, selain itu air susu dari wanita susuannya akan mengalir di tubuh bayi tersebut dan berdampak pada pertumbuhannya.17 Sehingga implikasi hukum dari ayat tersebut menyebabkan semua kerabat ibu menyusui menjadi kerabat anak susuannya. Ibu yang menyusui menjadi ibu bagi anak 15 Kementerian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, h. 105. 16 M. QuraishShihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, danKeserasian al-Qur'an, vol. 2 (Cet. III; Ciputat: LenteraHati, 2010), h. 473. 17 Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Syafi'iy al-Muyassar, terj. Muhammad Afifidan Abdul Hafiz, Fiqih Imam Syafi'i (Cet.I; Jakarta: Almahira, 2010), h. 27. 117
yang menyusu, anak ibu menyusui menjadi saudara anak yang menyusu, suami ibu yang menyusui menjadi ayah bagi anak yang menyusu.18 Dengan kata lain, semua kerabat ibu yang menyusui haram dinikahi oleh anak susuannya sebab mereka telah menjadi kerabatnya. Ini diperjelas oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama hadis dari 'Aisyah ra. 19ةدلولا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي "Apa yang haram karena kelahiran (nasab) ia pun haram karena susuan". Ketika menyebutkan pelarangan menikah karena susuan, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail seluk beluk pelarangan tersebut. Sehingga inilah yang menyebabkan munculnya keragaman pendapat ulama mengenai tiga hal yang disebutkan di atas, yaitu; ukuran air susu yang diminum, batas usia yang menyusu, serta cara menyusu. Ulama-ulama bermazhab Malikiy dan 18 Wahbah al-Zuhailiy, al-Tafsir al-Munir, Jil.III, h. 81.Lihat juga Yusuf al-Qaradawiy, FatawaMu'asirah, Juz. III (Kairo: Dar al- Qalam, 2003), h. 317. Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibnSyu'aib al-Nasa'i.Sunan al-Na- sai, Juz. III (Kairo: Dar al-Hadis, 1999), h. 418, dalamriwayat yang lain tidakmenggunakan kata al-wiladahnamunmenggu- nakan kata yang semakna, yaitual-nasab. lihat Abu 'Abdullah Muhammad ibnZaid al-Qazwiny, SunanIbnMajah, jil. I (Cet.I; Kairo: Dar ibn al-Haitsam, 2005), h. 244 19 118
Hanafiy menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Sekelompok ulama dari mazhab Hanabilah menganggap bahwa pengharaman tersebut lahir penyusuan terjadi tidak kurang dari tiga kali.20 Tetapi, mazhab Syafi'iyyah dan Hanafilah bahwa dampak hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu terjadi sedikitnya lima kali penyusuan.21 Redaksi ayat di atas juga tidak menyebutkan juga batas umur yang menyusu sehingga dapat mencakup siapa pun yang menyusu sekalipun ia telah dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan yang berdampak hukum adalah yang terjadi sebelum seorang anak mencapai uisa dua tahun.22 Ini didasari oleh firman Allah tepatnya QS. al-Baqarah/2: 233. َّمِتُي ْنَأ َدا َرَأ ْنَمِل ِنْيَل ِماَك ِنْيَل ْوَح َّنُهَد َلا ْوَأ َنْع ِض ْرُي ُتاَدِلا َوْلا َو َةَعاَض َّرلا ... "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh al- Daruqutniy dari ibn 'Abbas; Pemahaman terhadap ayat 20 Wahbah al-Zuhailiy, al-Tafsir al-Munir, jil. IX, h. 81. 21 M. QuraishShihab, Tafsir al-Misbah,vol. 2, h. 473. LihatjugaWahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiy, jil. IX, h. 130. 22 M. QuraishShihab, Tafsir al-Misbah,Vol. 2, h. 473. 119
نيلوحلا يف ناك ام لاإ عاضر لا. 'Tidaklah dianggap rada'ah kecuali dalam dua tahun". Ulama kontemporer, Syekh Yusuf al- Qaradawiy, menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah ummahat atau ibu yang menyusui sebagai bunyi ayat 23 surah al-Nisa' di atas. Keibuan yang ditegaskan Al-Qur'an itu tidak mungkin terjadi hanya dengan menerima/meminum air susunya, tetapi dengan mengisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusu. Dengan kata lain, penyusuan yang dilakukan adalah secara langsung tanpa melalui perantara dan dalam kuantitas yang tidak sedikit. Selanjutnya Al- Qaradawiy menegaskan bahwa merupakan keharusan untuk merujuk kepada lafaz yang digunakan Al- Qur'an, sedang makna lafaz yang digunakannya itu dalam bahasa Al-Qur'an dan sunnah adalah jelas dan tegas, bermakna mengisap tetek dan menelan airnya secara perlahan, bukan sekedar makan atau meminumnya dengan cara apa pun, walau atas pertimbangan manfaat. 120
B. Al-Muharramat al-Muaqqatah (sebab yang bersifat sementara). adalah wanita-wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu (sementara) disebabkan adanya beberapa sebab. Apabila sebab itu sudah tiada maka pelarangan tersebut pun juga terhapus. Sebab-sebab yang dimaksud, yaitu; Al-muharramat al-muaqqatah 1. Diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga. Pengharaman untuk menikahi wanita yang sudah ditalak tiga atau dalam istilah fiqih adalah talaq bain berlaku bagi mantan suami yang telah menceraikannya. Hal ini didasari oleh firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 230. اَهَقَّلَط ْنِإَف ُه َرْيَغ اًج ْو َز َحِكْنَت ىَّتَح ُدْعَب ْن ِم ُهَل ُّل ِحَت َلَف اَهَقَّلَط ْنِإَف َّالل َدوُدُح اَميِقُي ْنَأ اَّنَظ ْنِإ اَعَجا َرَتَي ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلَف ... ِ jika suaminya mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." "Kemudian Dari ayat tersebut dipahami bahwa seorang suami bila telah mentalak tiga isterinya maka isterinya 121
yang sudah ditalak itu tidak halal lagi baginya. Pengharaman tentunya memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami isteri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Kalaulah perceraian pertama terjadi, peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Kalaupun masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan pernikahan, sebab kalau tidak, dan perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada isteri untuk kawin dengan pria lain. ini 2. Diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai isteri, maupun sementara dalam keadaan iddah) isteri orang lain termasuk orang yang tidak boleh dinikahi, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa'/4: 24 Perempuan yang berstatus ْمُكْيَل َع ِ َباَتِك ْمُكُناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم َّلِإ ِءا َسِ َّالل ... ّنلا َنِم ُتاَنَص ْحُمْلاو "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu"... Turunnya ayat di atas dilatarbelakangi oleh peristiwa Hunayn. Yang menurut penjelasan 122
ibn 'Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Tabraniy bahwa masyarakat muslim pada saat itu mendapatkan wanita-wanita ahlul kitab yang memiliki suami. Dan ternyata di antara mereka ada yang menyukai wanita-wanita tersebut. Singkat cerita, hal ini pun disampaikan kepada nabi, maka turunlah ayat 24 dari surah An-Nisa' menjelaskan. latar belakang turunnya ayat tersebut, tampak jelas ketetapan Allah yang mengharamkan menikahi wanita yang bersuami. Dengan kata lain, jangan ada dua suami yang menikah dengan seorang perempuan (poliandri). Dari kandungan serta Adapun mengenai wanita yang sementara berada dalam masa iddah (istri yang berpisah dengan suaminya) apakah karena ditalak atau karena suaminya meninggal, ia juga termasuk orang yang tidak boleh dinikahi oleh orang lain hingga berakhirnya masa iddah tersebut, kecuali oleh suami yang telah mentalaknya. Ini terkait dengan isteri yang ditalak satu atau talak dua oleh suaminya- berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 235. ْمُكِسُفْنَأ يِف ْمُتْنَنْكَأ ْوَأ ِءاَسِ ّنلا ِةَبْط ِخ ْن ِم ِهِب ْمُتْض َّرَع اَميِف ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلا َو اًفو ُرْعَم ًلا ْوَق اوُلوُقَت ْنَأ َّلاِإ ا ًّرِس َّنُهوُدِعا َوُت َلا ْنِكَل َو َّنُهَنو ُرُكْذَتَس ْمُكَّنَأ ُ َّالل َمِلَع ُهَلَجَأ ُباَتِكْلا َغُلْبَي ىَّتَح ِحاَكِ ّنلا َةَدْقُع اوُم ِزْعَت َلا َو ... "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 123
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya... Ayat ini merupakan salah satu tuntunan dari Allah bagi pria yang ingin menikah, yakni seorang pria boleh-boleh saja meminang wanita yang telah bercerai dengan suaminya dengan perceraian yang bersifat bain, yakni yang telah putus hak bekas suaminya untuk rujuk kepadanya kecuali dengan akad nikah baru sesuai syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Wanita tersebut diperbolehkan untuk dipinang pada masa 'iddah (masa tunggu) mereka, dengan syarat pinangan itu disampaikan dengan sindiran. 'arradtum yang dimaknai kamu menyindirnya dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailiy dengan arti lawwahtum (kamu memberi isyarat), sehingga sindiran yang dimaksud adalah sebuah tanda atau isyarat yang disampaikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dan wanita tersebut pun memahami maksud isyarat itu, sekalipun ia tidak disampaikan secara jelas. Kata Ayat ini pun mengisyaratkan bahwa agama melarang seorang pria meminang wanita yang berada dalam masa 'iddah, dengan perceraian yang bersifat bain. Khusus untuk wanita yang ditalak 124
raji'iy oleh suaminya ia dilarang secara mutlak untuk dipinang sebab status mereka masih dapat dirujukoleh suaminya sehingga meminangnya, baik sindiran apalagi terang-terangan, dapat berkesan di hati mereka yang pada gilirannya dapat berdampak negatif dalam kehidupan rumah tangga jika ternyata suaminya rujuk kepadanya. Terhadap wanita yang berpisah karena wafat suaminya dan sedang dalam masa 'iddah, tidak juga diperkenankan untuk dipinang secara tidak, terang-terangan, baik langsung maupun karena wanita-wanita tersebut dituntut untuk berkabung, sedangkan pernikahan adalah sebuah kegembiraan. Bahkan 'Umar ibn al-Khattab pernah memisahkan antara pasangan Talihah al-Asadiyah dengan suaminya Rasyid al-Saqafiy ketika Rasyid menikahinya sementara ia (Talihah) masih berada dalam masa 'iddah. 3. Diharamkan karena beda agama dan keyakinan (Pembahasan ini akan dijelaskan pada bab tersendiri). 4. Diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat istri yang sedang berjalan. Seorang pria dilarang mengumpulkan dua wanita bersaudara atau lebih dan dijadikan sebagai istrinya. Hal ini didasari oleh firman Allah swt. dalam QS al-Nisa'/4: 23. ... َفَلَس ْدَق اَم َّلاِإ ِنْيَت ْخُ ْلأا َنْيَب اوُعَم ْجَت ْنَأ َو ... 125
diharamkan) (kamu menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;... "... dan juga Pada ayat di atas Allah menggunakan kalimat an tajma'u bayna al-ukhtayni (menghimpun dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara). Penekanan kata al-ukhtayni tidak terbatas pada dua perempuan bersaudara saja, namun ia juga mencakup sekian orang yang termasuk keluarga dekat. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw menjelaskan sebagaimana riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra. اَهِتَلاَخ ىَلَع َلا َو اَهِتَّمَع ىَلَع ُةَأ ْرَمْلا ُحَكْنُت َلا "Tidak dibenarkan menghimpun dalam pernikahan saudara perempuan bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan lain ditambahkan anak perempuan saudaranya yang lelaki dan anak perempuan saudaranya yang perempuan. seorang wanita dengan ibunya."Dalam riwayat yang Tentunya pelarangan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran putusnya hubungan kekeluargaan yang dapat muncul akibat pernikahan itu. Bahkan Rasulullah saw. sendiri menegaskan bahwa; مكماحرأ متعطق كلذ متلعف نإ مكنإ "Karena kalau itu kamu lakukan, kamu memutus hubungan kekeluargaan kamu". 126
Ayat di atas juga memberikan kejelasan bahwa pernikahan seperti itu yang telah terjadi di masa lampau dimaafkan oleh Allah, namun melarang untuk dilanjutkan. Dengan kata lain, pernikahan tersebut batal dengan sendirinya. Ini dipahami dari penggalan ayat illa ma qad salaf (kecuali apa yang telah lampau). 5. Diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi isteri kelima dalam waktu bersamaan. Seorang pria tidak boleh menikahi seorang wanita apabila wanita tersebut akan menjadi isterinya yang kelima di saat isteri pertama sampai isteri masih ada dan sementara berjalan. Dengan kata lain, seorang pria dilarang poligami lebih dari lima isteri. Ketentuan ini didasari oleh firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4) : 3. َعاَب ُر َو َث َلُث َو ىَنْثَم ِءاَسِ ّنلا َن ِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف ... "... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat... Dari batasan yang disebutkan Allah dalam ayat tersebut sampai pada jumlah empat, maka nabi saw. melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang isteri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal 127
setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita. Hal itu dialami oleh Gaylan ibn Umayyah Al- Saqafiy di saat ia memeluk Islam, ia memiliki sepuluh orang isteri, maka nabi mengatakan; نهرئاس قرافو اعبرأ نهنم رتخا "Pilihlah dari mereka empat orang istri dan ceraikan selebihnya." Larangan kawin seperti telah diuraikan diatas dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara rinci dalam Bab IV, sebagai berikut : Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: 1. Karena pertalian nasab: a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. c. dengan melahirkannya seorang wanita saudara yang 128
2. Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dan bekas istrinya itu qabla al- dukhul d. dengan seorang wanita bekas istri keturunnya 3. Karena pertalian sesusuan a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. b. dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah. d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan bibi nenek sesusuan ke atas. e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. 129
Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain. c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41 istrinya Seorang pria dilarang memadu dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan denganistrinya: a. saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Pasal 42 Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri, yang keempat- empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'I ataupun salah seorang 130
di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa 'iddah talak raj'i. Pasal 43 1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak 3 kali b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an 2. larangan tersebut pada ayat (I) huruf a gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan habis masa 'iddahnya. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melasungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 131
Daftar Psutaka Bayhaqiy, Ahmad ibn al-Husayn Abu Bakr. 1994. Sunan al-Bayhaqiy. Jild. VII. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz. Daraqutniy, 'Aliy Ibn 'Umar. 2003. Sunan al-Daraqutniy. Jild. IV. Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Departemen Agama R.I. 2000. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Muhammad 'Aliy al-Sabuniy. 2001. Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. Jild. I. Cet. I; Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. Al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib. 1999. Sunan al-Nasai, Juz. III. Kairo: Dar al-Hadis. Qaradawiy, Yusuf. 2003. Fatawa Mu'asira., Juz. III. Kairo: Dar al-Qalam Al- Qazwiny, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Zaid. 2005. Sunan Ibn Majah. Jild. I. Cet.I; Kairo: Dar ibn al- Haitsam. Sayyid Sabiq, T. th. Fiqh al-Sunnah. Jild 2. al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. 132
Shihab, M. Quraish. 2010. Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, vol. 2. Cet. III; Ciputat: Lentera Hati. Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat. Bandung: Mizan, 2000. Al- Tabraniy, Sulayman Ibn Ahmad Ibn Ayyub Abu al-Qasim. 1983. al-Mu'jam al-Kabir. Jild. XI. Cet. II; Musil: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam. 'Ulaywiy, Ibn Khalifah. T.th. Jami' al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul wa Syarh Ayatiha. Jild. I. Cet. I; Kairo: Dar al-'Ulum, Zuhaely, Wahbah. 1409 H/1989 M. al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu. Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri. Zuhailiy Wahbah. 2010. al-Fiqh al-Syafi'iy al-Muyassar, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Fiqih Imam Syafi'i. Cet.I; Jakarta: Almahira. Zuhailiy, Wahbah, al-Tafsir al-Munir, Jil. IV. 133
BAB VI WALIMAH
A. Pengertian Walimah. Kata walimah diambil dari kata walm yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. Walimah adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. 1Walimah artinya al-jam'u: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah berasal dari kata Arab "alwalimu" artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. 2Lebih khusus walimah al-urusy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan.3 Tujuan walimah (pesta pernikahan) yang terpenting adalah pengumuman atas adanya/telah berlangsungnya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman dan handai taulan. Sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa mereka. Memperindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selamat dapat menambah kelembutan serta kemesraan.4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Dar al- Turats, t. th), h.201. Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. 2; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), h. 132. Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...h. 156. 3 4 Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Tuhfatul A'rus, (terj). Ibnu Ibrahim, Kado Perkawinan(Cet. 1; Jakarta: Puataka Azzam, 1999), h. 235- 236. 1 2 136
B. Landasan Hukum Walimah Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad berdasarkan dali-dalil berikut ini: 5ٍةاَشِب ْوَل َو ْمِل ْوَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر َلاَق ... "adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing..." ُلوُس َر َلاَق َلاَق اَمُهْنَع ىَلاَعَت ُ َّالل َي ِض َر َةَم ِطاَف ٌّيِلَع َبَطَخ اَّمَلَلاَق ِهيِبَأ ْنَع َةَدْي َرُب ِنْبا ِنَع َّالل 6ٍةَميِل َو ْن ِم ِس ْرُعْلِل َّدُب َلا ُهَّنِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ "Dari Buraidah ia berkata." Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. bersabda,"Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnya." Berdasarkan hadis di atas walimah hukumnya adalah sunah muakkadah bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan. Demikianlah yang dilakukan Nabi Saw telah melakukan walimah untuk istri- istrinya dan mendorong pada sahabat untuk mengadakan walimah. Mengadakan walimah mengandung arti sunnah 5 6 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, babas-Sufrtu lil- Mutazawwij, Juz. XVI, h. 128. Lihat juga Imam an-Nasai, Sunan an-Nasai, babal- Hadiyyatu liman 'urus, Juz. XI, h. 59., [CD-ROM], Maktabah Syamilah. Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, babHadisBuraidah al- Aslami ra. Juz.V, h. 359., [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 137
mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan para tamu yang datang. Tidak disyaratkan menyembelih kambing atau yang lainnya dalam walimah, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Nabi Saw pun pernah pernah melakukan walimah untuk Shafiyah dengan menyediakan hais) kurma yang bijinya dihilangkan lalu dicampur dengan keju atau tepung). Waktu pelaksanaan walimah adalah saat akad atau setelah prosesi akad, atau saat percampuran dua pengantin atau setelahnya. Hal ini merupakan perkara yang dilapangkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat.7 Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah.Namun demikan, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dicontohkan Rasul Saw, ketika mengadakan resepsi pernikahannya dengan Siti Shafia, hadiah yang disediakan pada acara walimah tersebut hanyalah kurma, keju serta minyak samin dan para sahabat pun merasa puas/ kenyang dengan jamuan hidangan tersebut. 7 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2, h. 201. 138
Lalu bagaimana dengan budaya pelaksanaan pesta pernikahan yang meriah dan mewah di masyarkat kita dewasa ini? Hasil research yang dilakukan penulis pada tahun 2016 tentang Budaya Dui' Sompa dan Dui Menre' di Kab. Sidrap menghasilkan bahwa: Tradisi dui' menre'/ uang belanja yang jumlahnya cukup tinggi dan memberatkan serta mempersulit bagi pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Apalagi dui' menre'/ uang belanja termasuk uang hangus yang besar. Dui' menre'/ uang belanja bertujuan untuk membiayai pesta pernikahan mempelai perempuan. Menurut beberapa informan bahwa, indikator besar kecilnya uang belanja/ uang naik bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan, semakin tinggi Dui' menre'/ uang belanjanya semakin meriah pula pesta pernikahannya. Persaingan yang terjadi dalam mengangkat derajat sosial di masyarakat dan terfokus pada bagaimana memeriahkan walimah dengan pemberian dui' menre'/ uang belanja yang dijadikan syarat mutlak untuk dapat terlaksananya suatu pernikahan sehingga seakan melupakan hakikat dan tujuan serta hikmah pernikahan itu sendiri. Jika ada pernikahan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah berapa Dui' menre' (uang naik/ uang belanjanya). Walimah al-urusy (pesta pernikahan) pada hakikatnya bertujuan sebagai perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan kepada para tamu undangan sesuai dengan kesanggupan/keadaan yang mengadakan pernikahan. Tapi tampaknya, yang 139
terjadi di masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap dalam menyelenggarakan walimah/ pesta pernikahan sangat meriah dan megah, meskipun terkadang memaksakan diri bahkan setelah pesta selesai mereka menanggung hutang akibat dari kemeriahan pesta di luar dari kemampuannya. Dui' menre'/ uang belanja menjadi prestise hampir di setiap kalangan masyarakat Bugis di Kec. Baranti. Jumlah dui' menre'/ uang belanja menjadi simbol bentuk upaya mempertahankan kelas sosial. Meskipun demikian, masih ada keluarga Bugis di Kec. Baranti yang tidak menilai pernikahan dari jumlah uang dui' menre'/ uang belanja dan meriahnya pesta, apalagi sampai mematok/ menentukan sebuah harga untuk anak gadisnya, karena mereka berkeyakinan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci mitzaqan ghaliidzan yang tidak semestinya dinodai dengan hal-hal yang bertentangan dengan aturan Ilahi.8 Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selam tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut- turut.9 8 9 Rusdaya Basri, Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap (AnalisisMaqāṣid al-Syariah), (Hasil Penelitian P3M STAIN Parepare, 2015), h. 61. Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114. 140
Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtuanya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya. C. Hukum Menghadiri Walimah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan walimatul 'ursy adalah wajib. Untuk menunjukkan perhatian, memerintahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Dasar hukum mendatangi undangan walimah adalah dalam hadis Nabi Saw Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, 10)هيلع قفتم( . اهتأيلف ةميلولا ىلإ مكدحأ يعد اذإ "Jika salah seorang di antara kalian diundang ia menghadiri walimah, maka menghadirinya". hendaklah 10 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab Haqqu Ijabatun Walimah Juz.16, h. 163, lihat juga Imam Muslim, Shahih Muslim, Bab al-Amri bi Ijabati Ad-Daai, Juz.7, h. 277.[CD-ROM], Maktabah Syamilah. 141
َناَك ْنِإَف ْب ِجُيْلَف ْمُكُدَحَأ َيِعُد اَذِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ُلوُس َر َلاَقَلاَق َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع ّلَصُيْلَف اًمِئاَص َّالل ىَّلَص ِ 11ْمَعْطَيْلَف ا ًر ِطْفُم َناَك ْنِإ َو ِ "Apabila salah seorang kalian diundang untuk memenuhi sebuah walimah, maka datanglah. Jika pada saat itu berpuasa, maka hendaknya ia mendoakan. Jika pada saat itu sedang tidak berpuasa, maka makanlah (dari hidangan yang telah disediakan). (HR. Muslim). اَهَل ىَعْدُي ِةَميِل َوْلا ُماَعَط ِماَعَّطلا ُّرَشُلوُقَي َناَك ُهَّنَأ ُهْنَع ُ َّالل َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع ْلا 12)يراخبلا هاور(َمَّلَس َو َّالل ىَصَع ْدَقَف َة َوْعَّدلا َك َرَت ْنَم َو ُءا َرَقُفْلا ُك َرْتُي َو ُءاَيِنْغَ ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ُهَلوُس َر َو َ "Dari Abu hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin. Barang siapa tidak mengahadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". َّالل ىَصَع ْدَقَف menunjukkan kewajiban untuk menghadiri setiap undangan. Orang yang tidak menghadirinya dianggap telah memaksiati Allah dan Rasul, karena meninggalkan suatu kewajiban yang diperintahkan Kalimat ُهَلوُس َر َو َ 11 12 Imam Muslim, Shahih Muslim, babAL-Amru bi Ijabati al-Da'I Ila Da'wati, Juz.7, h. 287 [CD-ROM], Maktabah Syamilah. Imam Bukhari, Shahih Bukhari, babMan Taraka ad-Da'watu Faqad asha Allahu wa Rasulah, Juz.16, h. 168 [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 142
oleh Rasul, melaksanakan yang diperintah oleh rasul adalah maksiat. sementara meninggalkan atau tidak Al-Hafizh berkat dalam kitab Fathul Bari bahwa syarat undangan yang wajib didatangi ialah: 1. Pengundang sudah mukhallaf, merdeka, dan sehat akal. 2. Undangan tidak hanya dikhususkan kepada orang kaya tanpa melibatkan orang miskin. 13)ُءا َرَقُفْلا ُك َرْتُي َو ُءاَيِنْغَ ْلا اَهَل ىَعْدُي ِةَميِل َوْلا ُماَعَط ِماَعَّطلا ُّرَش "...Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, yang hanya mengundang orang-oang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin..." 3. Tidak tampak adanya tujuan untuk mengambil hati seseorang, baik karena berharap kepadanya maupun karena takut kepadanya. 4. Orang yang mengundang adalah orang muslim, menurut pendapat yang paling benar. 5. Undangan dikhususkan hari pertama walimah. Demikian pendapat yang masyhur. 13 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, babMan Taraka ad-Da'watu Faqad asha Allahu wa Rasulah, Juz.16, h. 168 [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 143
6. Belum didahului oleh undangan lain. Jika ada undangan lain sebelumnya, yang pertama wajib didahulukan. 7. Tidak ada kemungkaran dan perkara-perkara lain yang menghalangi kehadirannya. 8. Orang yang diundang tidak memiliki uzur. Baghawi berkata, jika orang yang diundang berhalangan atau tempatnya jauh sehingga menyusahkan, boleh tidak hadir .14 Adapun macam-macam uzhur yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri undangan walimah adalah: 1. Makanan dan minuman yang disediakan mengandung syubhat. 2. Undangan tersebut khusus bagi orang kaya saja. 3. Ada yang akan kehadirannya. 3. Ada yang akan kehadirannya. terzholimi dengan 4. Apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena takut kepadanya. 5. Apabila di dalam acara tersebut terdapat perkara- perkara mungkar seperti jamuan khamar atau alat- alat lahwi, dan lain sebagainya. 14 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jil. 2. H.202-203. 144
يِف ىَأ َرَف َءاَجَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل َلوُس َر ُت ْوَعَدَف اًماَعَط ُتْعَنَصَلاَق ٍ ّيِلَع ْنَع 15َعَج َرَف َريِواَصَت ِتْيَبْلا "Aku membuat makanan dan mengundang Rasul Saw, maka beliaupun mendatangi undangan yang aku haturkan. Tatkala beliau melihat gambar yang menempel di dinding rumahku, maka beliaupun kembali pulang."(HR. Ibnu Majah). 6. Apabila jarak menuju ke tempat undangan terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biaya yang harus dikeluarkan cukup memberatkan, atau perjalanan kesana amat melelahkan atau kurang aman 7. Apabila ada halangan lain, misalnya sedang menderita sakit, atau menjaga keluarga yang sedang sakit, dan sebagainya. D. Adab dalam Menghadiri Walimah Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi undangan. Yaitu: 1. Tidak sekadar untuk memuaskan nafsu perut, tetapi harus diniati untuk mengikuti perintah syari'at, menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya, 15 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, babIdzaa Raa al-Daifu Munkaran Rajaa, Juz.10, h. 121.[CD-ROM], Maktabah Syamilah. 145
mengunjunginya dan menjaga dirinya dari timbulnya buruk sangka jika dia tidak memenuhi undangan tersebut. 2. Memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dalam undangan walimah. 16ْمِهْيَلَع ْك ِراَب َو ْمُهَل ْك ِراَب َّمُهَّللا "Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk mereka dan atas mereka." َكَل ُ َّالل َك َراَب َلاَق اًناَسْنِإ َأَّف َر اَذِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ُلوُس َر َناَكَلاَق َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع 17 ٍرْيَخ ىَلَع اَمُكَنْيَب َعَمَج َو َكْيَلَع َك َراَب َو َّالل ىَّلَص ِ "Bahwasanya Rasulullah saw. jika memberikan ucapan doa kepada seseorang yang menikah, belia berkata, "Semoga Allah memberkati kalian berdua, semoga Allah memberkati atas kalian berdua, dan menyatukan kalian berdua di dalam kebaikan." (HR. Ahmad). 3. Membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan walimah. 4. Mengundang orang yang salih. 16 17 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, babTahniah Al-Nikah, Juz.6, h. 21[CD-ROM], Maktabah Syamilah. Imam Ahmad, Musnad Ahmad, babMusnah Abi Huraerah ra., Juz.18, h. 141 [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 146
َّلِإ ْب ِحاَصُت َل ُلوُقَي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل َلوُس َر َع ِمَس ُهَّنَأٍديِعَس يِبَأ ْنَع ٌّيِقَت َّلِإ َكَماَعَط ْلُكْأَي َل َو اًن ِم ْؤُم "Janganlah kalian berteman kecuali orang mukmin dan janganlah memakan makanan yang kalian hidangkan (di dalam walimah) kecuali orang-orang bertakwa (shalih).(HR. Tirmidzy dan Abu Daud). 5. Mengundang orang-orang fakir dan kaya secara bersamaan. 6. Menghindari syirik dan khurafat. 7. Menghindari hiburan yang merusak. 8. Memenuhi undangan sekalipun sedang puasa. 18ْمَعْطَيْلَف ا ًر ِطْفُم َناَك ْنِإ َو ِ ّلَصُيْلَف اًمِئاَص َناَك ْنِإَف ْب ِجُيْلَف ْمُكُدَحَأ َيِعُد اَذِإ... "Apabila salah seorang kalian diundang untuk memenuhi sebuah walimah, maka datanglah. Jika pada saat itu berpuasa, maka hendaknya ia mendoakan. Jika pada saat itu sedang tidak berpuasa, maka makanlah (dari hidangan yang telah disediakan). (HR. Muslim). 9. Tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita. 10. Hindari berjabat tangan dengan bukan mahrom. 18 Imam Muslim, Shahih Muslim, babAL-Amru bi Ijabati al-Da'I Ila Da'wati, Juz.7, h. 287 [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 147
E. Hikmah Penyelenggaraan Walimah Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimah, diantaranya: 1. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt. 2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. 3. Sebagai tanda resmi akad nikah. 4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri. 5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. F. Hal-Hal yang Dilarang Sekitar Walimah 1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekadarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat. 2. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. 148
Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya. 3. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir. 4. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam. Hiburan dengan menggunakan alat-alat musik yang melantunkan lagu-lagu cabul yang menebarkan kekejian dan kehinaan di antara para pemuda dan pemudi, menghancurkan harga diri dan merusak akhlak adalah diharamkan dalam Islam.19 ِل َلَحْلا َنْيَب اَم ُلْصَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر َلاَقَلاَق ٍب ِطاَح ِنْب ِدَّمَحُم ْنَع ّنلا يِف ُت ْوَّصلا َو ُّفُّدلا ِما َرَحْلا َو 20ِحاَكِ "Pemisah antara yang halal dan haram adalah memukul rabana dan suara nyanyian".(HR. Ibnu Majah). 5. Menghindari berjabat tangan yang bukan mahramnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, 19 20 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Fiqh sunnah li An-Nisa wa Maa Yajibu 'AN Ta'rifahu Kulla Muslimatin Min Ahkaam. (terj). Beni Sarbini, Enseklopedi Fiqih Wanita" (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2011), h.304. Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, babI'laanu al-Nikah, Juz.6, h. 8.[CD-ROM], Maktabah Syamilah. 149
begitu pula sebaliknya. 6. Menghindari syirik dan khurafat. 7. Standing party. 8. Hanya mengundang orang-orang kaya saja.21 Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka seharusnya dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kemungkaran, syirik dan khurafat. Demi berkahnya pernikahan. 21 Muhammad Abduh, Pemikiran dalam Teologi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110. 150
Daftar Pustaka Abduh, Muhammad. 2002. Pemikiran dalam Teologi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ahmad, Imam. Musnad Ahmad. Bab Musnah Abi Huraerah ra. Juz. 18. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Basri, Rusdaya. 2015. "Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti Kab. Sidrap (Analisis Maqāṣid al-Syariah)", (Hasil Penelitian P3M STAIN Parepare. Bukhari, Imam. Shahih Bukhari. Bab as-Sufrtu lil- Mutazawwij. Juz. XVI. CD-ROM, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari. Bab Haqqu Ijabatun Walimah. Juz. 16. CD-ROM, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari. Bab Man Taraka ad-Da'watu Faqad asha Allahu wa Rasulah. Juz. 16. CD-ROM, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari. Bab Man Taraka ad-Da'watu Faqad asha Allahu wa Rasulah. Juz. 16. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Hambal, Imam Ahmad bin. Musnad Ahmad bin Hambal. Bab Hadis Buraidah al- Aslami ra. Juz.V. CD-ROM, Maktabah Syamilah. 151
Al- Istanbuli, Syarifuddin Amir. Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Mahdi, Mahmud. 1999. Tuhfatul A'rus, (terj). Ibnu Ibrahim, Kado Perkawinan. Cet. 1; Jakarta: Puataka Azzam. Majah, Imam Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Bab Idzaa Raa al- Daifu Munkaran Rajaa. Juz. 10. CD-ROM, Maktabah Syamilah. ........ Sunan Ibnu Majah. Bab I'laanu al-Nikah. Juz. 6. CD- ROM, Maktabah Syamilah. ........ Sunan Ibnu Majah. Bab Tahniah Al-Nikah. Juz. 6. CD- ROM, Maktabah Syamilah. Muslim, Imam. Shahih Muslim, Bab AL-Amru bi Ijabati al-Da'I Ila Da'wati. Juz. 7. CD-ROM, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslim. Bab AL-Amru bi Ijabati al-Da'I Ila Da'wati. Juz. 7. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Al- Nasai, Imam Sunan an-Nasai. Bab al- Hadiyyatu liman 'urus. Juz. XI. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Sabiq, Sayyid. T. th. Fiqih Sunnah. Jilid 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turats. Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. 2011. Fiqh sunnah li An-Nisa wa Maa Yajibu 'An Ta'rifahu Kulla Muslimatin Min Ahkam. (terj). Beni Sarbini, Enseklopedi Fiqih Wanita". Cet. 3; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 152
Sudirman, Rahmat. 1999. Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial. Yogyakarta: CV Adipura. Tihami. 2010. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 153
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Akad nikah yang telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antar keduanya. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumahtangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.1 runtuh. Disebabkan hubungan Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagian hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu suami istri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman, 1 Hj. Rusdaya Basri, Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Materi Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare. (Hasil Penelitian, P3M STAIN Parepare, 2016), h. 47. 156
rasa nyaman dan saling mendapatkan kasih sayang (Q.S. a l-Rum/30: 21). Namun seringkali tujuan itu tidak tercapai sehingga akhirnya keharmonisan rumahtangga terganggu, bahkan tidak sedikit yang bercerai. Di antara faktor dominan yang menyebabkan hal itu adalah masing-masing suami istri tidak memahami dengan baik hak dan kewajibannya, padahal tuntunan ajaran Islam mengenai hal ini lebih dari cukup. Menurut salah seorang informan Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi tiga kategori: "Pertama; hak bersama suami istri, seperti: saling menghormati, memuliakan, mengasuh dan mendidik anak, saling mewarisi, hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu, komitmen harus diperkuat GBHP (Garis-garis Besar Haluan Pernikahan), seperti: pengaturan keungan, tugas-tugas kerumahtanggaan, pengasuhan anak dan lain sabagainya). Kedua; Hak suami terhadap Isteri (kewajiban isteri):Pelihara pandangan, istri harus berdandan (mempercantik istri diri) untuk suami. Pelihara pendengaran, jangan jadi tukang ngomel, sehingga menyebabkan suami tidak betah di rumah. Pelihara penciuman, pelihara kesehatan tubuh dan lingkungan terutama kebersihan rumah dan tempat tidur. Ketiga; Hak istri (kewajiban suami): Memberikan perlindungan dan kasih sayang, nafkah lahir bathin (sandang, papan dan pangan)".2 2 Hj. Rusdaya Basri, Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam, h. 30. 157
Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. B. Hak bersama Suami Istri Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut : 1. Hak bersama dalam pemenuhan hubungan biologis/ seksual suami istri. Termasuk hak dan kewajiban bersama suami isteri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul antara suami-istri dan masing- masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Salah satu kewajiban isteri adalah mematuhi suami terutama ajakan seksnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw ُلُج َّرلا اَعَد اَذِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع َّالل ُلوُس َر َلاَقَلاَق ُهْنَع ُ 3َحِبْصُت ىَّتَح ُةَكِئ َلَمْلا اَهْتَنَعَل اَهْيَلَع َناَبْضَغ َتاَبَف ْتَبَأَف ِهِشا َرِف ىَلِإ ُهَتَأ َر ْما َّالل ىَّلَص ِ "Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya enggan memenuhi ajakannya, sehingga marah kepadanya, maka sepanjang malam istri akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh." (HR. Bukhari). 3 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, babZakara al-Malaaikah, Juz. 11, h. 14 [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 158
Menurut informan yang diwawancarai bahwa hadis di atas adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur, Namun jika istri ada halangan, seperti sakit atau kecapean, maka itu termasuk uzur dan suami harus memaklumi hal ini. Semua ini bisa didiskusikan dengan pasangan secara baik-baik, sehingga terwujud keharmonisan dalam hubungan suami isteri. Begitupula hadis yang menyatakan larangan istri puasa sunah tanpa rida/ izin suaminya, ِةَأ ْرَمْلِل ُّل ِحَي َل َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل َلوُس َر َّنَأُهْنَع ُ َّالل َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع 4ِهِنْذِإِب َّلِإ ٌدِهاَش اَهُج ْو َز َو َموُصَت ْنَأ "Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya."(HR. Bukhari dan Muslim)". "AM" sebagai muballigh kondang sekaligus dosen di STAIN Parepere, salah seorang muballigh yang sering diundang untuk menyampaikan nasihat pernikahan menyatakan bahwa: "Arti literal dari hadis tersebut adalah didahulukan yang wajib yaitu melayani kebutuhan suami ketimbang yang sunah. Pesan moralnya dari hadis tersebut adalah apapun yang akan dilakukan pasangan suami isteri, minta izinlah/ pemberitahuan kepada pasangan. Saling pengertian 4 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, babLaa Ta'zanu al-Marah fii Baiti Zaujiha li Ahadin Illa bi Izniha. Juz. 16, h. 199. [CD- ROM], Maktabah Syamilah. 159
bahwa tidak satupun yang dilakukan oleh suami istri, jangankan persoalan lain persoalan ibadah pun harus ditahu oleh pasangannya, apapun itu disiskusikan sama suami isteri".5 Hal serupa dikemukakan oleh "MH" dan "MN" bahwa: "Dalam hubungan seksual harus pandai melihat situasi dan kondisi dalam artian bahwa keadaan istri betul-betul dalam keadaan siap, tapi ketika istri dalam keadaan sakit, sibuk, lagi tidak mood, suami juga harus mengerti keadaan istrinya. Oleh karena itu, sangat egois suami yang memaksa istrinya melakukan hubungan seksual dalam keadaan istri tidak siap, apalagi melegitimasi perbuatannya itu dengan berdalil dengan hadis ini. Begitu juga si istri tidak boleh menganut pasrahisme, dalam artian dia pasrah saja, bagaimanapun keadannya .Oleh karena itu, dalam hubungan ini, perlu betul-betul dibicarakan dengan pasangan. Begitu pula halnya dengan istri yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, semuanya bisa dibicarakan dengan baik".6 Dalam memaknai hadis di atas baik "AM", "MH" dan "MN" memahami hadis tersebut secara kontekstual bahwa 5 6 Agus Muchsin, Wawancara, dalam Hj. Rusdaya Basri, Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam, h. 23-24 Maskun Hab, Wawancara, dalam Hj. Rusdaya Basri, Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam, h. 26. 160
perempuan akan mendapat laknat dari malaikat manakala menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa alasan atupun halangan yang dapat dimaklumi oleh agama. Akan tetapi, bila perempuan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berhubungan badan dengan suami, karena ada halangan, seperti sakit, lelah, dan sebagainya, maka perempuan/ istri bebas dari hukuman laknat tersebut. Dampak dari pemahaman teks hadis yang tekstual adalah isteri yang menjadi korban, yaitu harus melayani ajakan suami untuk berhubungan badan, meski dalam kondisi yang tidak dinginkan oleh istri, karena salah satu hak suami yang harus dipenuhi isteri adalah melayani kebutuhan seks suami dalam keadaan apapun.7 Berbeda dengan pandangan ulama konservatif yang pemikirannya cenderung tekstual, terdapat sejumlah ulama yang memahami hadis tersebut secara kontekstual, yaitu mereka memaknai akad nikah sebagai 'aqd ibahah (kontrak untuk membeolehkan sesuatu), bukan tamlik.Dalam konteks pemahaman ini, 'aqd ibahah, mempunyai arti kontrak yang menghalalkan persetubuhan yang semula haram. Dengan definisi akad nikah sebagai 'aqd ibahah, maka hubungan seks bukan hanya kewajiban istri, melinkan juga suami, begitu juga sebaliknya suami istri mempunyai hak yang sama dalam melakukan dan menentukan hubungan seks.8 Menurut Masdar F Mas'udi, dalam perspektif pemaknaan akad nikah sebagai 'aqd ibahah, bila suami 7 8 Muhammad Abdullah Nipan, Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 261. Nasrulloh, Hadits-Hadits Anti Perempuan..., h. 194. 161
isteri untuk melakukan hubungan badan, memaksa sedangkan istri merasa terbebani karena suatu hal, maka pemaksaan tersebut tidak diperkenangkan oleh agama. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, pertama; membolehkan hubungan badan suami istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan suami mendapatkan kenikmatan di atas penderitaan oranglain. Tentu saja hal ini sangat tidak bermoral. Kedua; hubungan badan antara suami istri yang dipaksakan, merupakan pengingkaran nyata terhadap perinsip dalam QS. Al- Nisa/4: 19.9 ibn Ahmad al-Adlabi mengatakan bahwa mempelajari dan memahami makna hadis Nabi Saw haruslah melihat al-Qur'an sebagai rujukan, dan melihat hadis-hadis Nabi Saw yang lain. Memahami hadis tersebut secara tekstual, jelas mengabaikan perinsip kesetaraan dan mu'asyarah bil ma'ruf. 10Agar makna hadis tersebut tidak benturan dengan ayat al-Qur'an, maka pemaknaan hadis tersebut haruslah dipahami secara kontekstual. Shalahuddin Muhammad Imarah mengatakan bahwa laknat malaikat atas istri yang menolak ajakan suami untuk berhubunga badan, akan terjadi bila penolakan istri dilakukan tanpa alasan. Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat bahwa laknat dalam hadis itu akan terjadi kepada isteri bila penolakn isteri tersebut tanpa ada alasan yang membenarkan. 9 10 Masdar Farid Mas'udi, Perempuan, h. 110. Shalahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, Manhaj Naqd al-Matan (Bairut: Dar al-Afaq al-jadidah, 1983), Islamdan Hak-hak Reproduksi 162
Bila istri sakit, dan dalam keadaan takut disakiti oleh suami, maka istri diperbolehkan secara hukum Islam untuk menolak ajakan suaminya berhubungan badan.11 Al-Shirazy (W 467 H) sebagaimana dikutip Masdar F Mas'udi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani suami, jika memang istri tidak terangsang untuk melakukan hubungan badan dengan suami, maka istri berhak untuk menawarnya atau menangguhkannya sampai batas waktu tiga hari. Bagi istri yang sakit, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai hilang sakitnya. Bila suami tetap memaksa istri, maka ia telah melanggar perinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf dan berbuat aniyah terhadap pihak yang mestinya ia lindungi.12 Berdasarkan bebarapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman ideal tentang masalah seksualitas dalam Islam adalah adanya hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, merupakan salah satu anjuran Nabi agar tercipta hubungan yang harmonis antara suami istri. Istri yang terlalu sering menolak ajakan suami tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan suami sudah sangat menginginkannya, tidak dapat dibenarkan karena suami akan dengan mudah menemukan alasan untuk menceraikan istri, atau yang dikhawatirkan ketika suami sudah tidak tahan/ tidak kuat iman bisa menimbulkan 11 12 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu (Cet. IX; Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), h. 318. Masdar Farid Mas'udi, Perempuan, h. 112. Islamdan Hak-hak Reproduksi 163
masalah yang fatal seperti mencari kepuasan diluar rumah tangganya. istri untuk melayani ajakan suami, dalam kondosi istri yang sakit, tidak ada hasrat untuk melakukan hubungan badan, sama sekali juga tidak dibenarkan. Karena suami diperintahkan untuk memperlakukan dan menggauli istrinya dengan baik, sesuai dalam QS. Al-Nisa/4: 19. Dengan begitu hadis tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi bagi kaum laki-laki untuk memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Sebaliknya, pemaksaan terhadap Hubungan seksualitas antara suami istri adalah hak bersama suami istri. Keduanya berhak untuk merasakan kenikmatan yang sama. Jadi, masing-masing suami atau isteri harus saling mengerti dan memahami kebutuhan masing-masing pasangan, demi terciptanya rumah tangga yang harmonis. 2. Terjadi hubungan mahram semenda; istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas. 3. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaualan suami-istri. Sebagaimana tergambar dalam Firman Allah swt QS. An-Nisa/4: 12. 164
"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kau mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) dibayar utangnya. Pasti istri memperoleh seperempat harta yang kau tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang yang kau tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kau buat atau (dan) setelah dibayar utang-utangmu." (QS.A-Nisa'(4):12) 4. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah). 5. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Q.S. An-Nisa:19 memerintahkan, ... ِف ْو ُرْعَمْلاِب َّنُه ُرِشاَع َو ... "Dan gaulilah isteri-isteri itu dengan baik". Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-Undang Perkawinan menyabutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, "Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain." 165
C. Hak-hak Istri Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. 1. Hak-hak berupa materi a. Mahar (Maskawin) Mahar (dari kata bahasa arab mahr) atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Agama mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si istri serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua. Oleh sebab itu, mahar adalah hak mutlak si istri sendiri, tak seorang pun selain dirinya baik suaminya sendiri atau kedua orang tuanya ataupun anggota keluarga yang lain memiliki hak untuk menggunakannya dalam keperluan apapun, kecuali dengan izinnya dan atas kerelaan sepenuhnya, 166
bukan karena rasa malu, takut ataupun sebagai hasil tipuan.13 b. Nafkah Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan di sini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluaannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Nafkah adalah kewajiban suami berdasarkan al Qur'an(QS. Ath Tholaq: 7). ُ َّالل ُهاَتَآ اَّم ِم ْقِفْنُيْلَف ُهُق ْز ِر ِهْيَلَع َرِدُق ْنَم َو ِهِتَعَس ْن ِم ٍةَعَس وُذ ْقِفْنُيِل... "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya" ِفو ُرْعَمْلاِب َّنُهُت َوْسِك َو َّنُهُق ْز ِر ُهَل ِدوُل ْوَمْلا ىَلَع َو Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada" .(istrinya dengan cara ma'ruf" (QS. Al Baqarah: 233 13 Ali bin Sa'id al-Ghamidi, Fikih Wanita, (Jakarta: Aqwam, 2021), h. 300 167
Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Bapak dari si anak punya kewajiban dengan cara yang ma'ruf (baik) memberi nafkah pada ibu si anak, termasuk pula dalam hal pakaian. Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakatnya tanpa bersikap berlebih-lebihan dan tidak pula pelit. Hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya, serta bersikap pertengahan dan hemat.14 Begitupula riwayat dari Mu'awiyah al- Qusyairi ia bertanya pada Rasulullah Saw mengenai ra., kewajiban suami pada istri, Rasulullah saw. bersabda: َل َو َه ْج َوْلا ْب ِرْضَت َل َو َتْبَسَتْكا ْوَأ َتْيَسَتْكا اَذِإ اَه َوُسْكَت َو َت ْمِعَط اَذِإ اَهَمِعْطُت ْنَأ َلاَق... 15ِتْيَبْلا يِف َّلِإ ْرُجْهَت َل َو ْحِ ّبَقُت "Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan-dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak tidak memboikotnya menjelek-jelekkannya serta (dalam rangka nasehat) selain di rumah" (HR. Abu Daud)." Berdasarkan ayat-ayat dan hadis di atas, bahwa kewajiban nafkah adalah ditangan suami. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa ajaran mengenai 14 15 Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 2: 375. Imam Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, babFi Haqqi al-Marah 'Ala Zaujihah, Juz.6, h. 45.[CD-ROM], Maktabah Syamilah. 168
nafkah bukanlah suatu "izin" untuk mendominasi atau menindas perempuan. Sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa bila perempuan telah menjadi istri, maka ia menjadi milik suami karena suami telah membiayai kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian sah bagi dia untuk memperlakukan perempuan sekehendak hatinya.16 Kewajiban nafkah hanya dibebankan kepada suami, tidak dibebankan kepada isteri.Berdasarkan logika keadilan "dimana ada kewajiban, di situ ada hak" maka secara otomatis suami memiliki satu kelebihan hak yang tidak dimiliki oleh istri, yaitu hak menjadi pemimpin dalam keluarga sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa/4: 34. اوُقَفْنَأ اَمِب َو ٍضْعَب ٰىَلَع ْمُهَضْعَب ُ َّالل َلَّضَف اَمِب ِءاَسِ ّنلا ىَلَع َنوُما َّوَق ُلاَج ِ ّرلا ْمِهِلا َو ْمَأ ْن ِم ۚ "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." Menurut Quraish Shihab ada dua alasan yang dikemukakan ayat di atas berkaitan dengan kepemimpinan tangga. laki-lakai dalam Pertama, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kedua, karena mereka (para rumah 16 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, (Cet. 1; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 38. 169
suami diwajibkan) untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk istri/ keluarganya). logis. Menurutnya, alasan kedua cukup Bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar, memperoleh fasilitas? Adapun alasan pertama, berkaitan dengan faktor fisik dan psikis pada pria yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibanding dengan isteri. Akan tetapi, kepemimpinan tersebut adalah di samping keistimewaan sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.17 lanjut mengatakan bahwa dibalik kewajiban suami tersebut mereka juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh isterinya. Ia wajib ditaati dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang isteri. 18Menurut Said Agil al-Munawar bahwa QS. Al- Nisa/4: 34 secara jelas menyajikan tentang pembagian kerja antara suami dan isteri.19 Qurais Shihab lebih Riffat Hasan seorang feminis muslim dari Pakistan menyatakan, makna qawwamun adalah 17 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), h. 210-211. Lihat juga M. Qurais Shihab, Membongkar Hadis-Hadis Bias Gender, h. 25. 18 M. Qurais Shihab, Membongkar Hadis-Hadis Bias Gender h. 26. Said Agil al-Munawar, Membongkar Penafsiran Surah al-Nisa 19 ayat 1 dan 34.Dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, (ed) Shafiq Hasyim, h.18 170
pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Riffat berpendapat bahwa pada saat perempuan melaksanakan tugas kodratinya untuk mengandung dan melahirkan, adalah tidak adil bila menambahi bebannya dengan mencari nafkah. Oleh karena itu, suamilah yang seharusnya menyediakan sarana pendukungnya. Menurutnya, kebutuhan akan generasi penerus adalah kebutuhan seluruh umat manusia, tapi hanya perempuan yang secara kodrati diberi beban untuk mengandung dan melahirkan. Supaya kebutuhan seluruh ummat ini bisa terpenuhi dengan baik, perempuan yang sedang menjelankan tugas kodratinya harus didukung. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa adanya kata qawwam dalam ayat itu adalah untuk menjamin keadilan di masyarakat dan bukan untuk meneguhkan superioritas laki-laki.20 Fazlur Rahman berpendapat bahwa, tidak semua laki-laki secara otomatis superior dibanding perempuan, hanya laki-laki yang memberi nafkahlah yang superior. Bila seorang istri mandiri secara ekonomi maka posisi qawwam akan berubah.21Hal senada diungkapkan oleh Shafiq Hasyim bahwa makna qawwam dalam ayat tersebut tidak tunggal. Pertama, qawwam bisa berarti kepemimpinan. Akan tetapi kepemimpinan ini tidak permenen dan tidak disebbakan oleh kriteria biologis sebab dibelakangnya dikaitkan dengan pemberian nafkah dan kelebihan lelaki. Ketika kemampuan ini tidak ada, maka menurut 20 21 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, h. 40-41. Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, h. 41. 171
imam Malik kepemimpinan ini bisa gugur. Kedua, qawwam orang yang punya tanggung jawab atas keluarganya. Ketiga, qawwam disini diartikan sebagai kepemimpinan dalam keluarga.22 Dengan demikian, maka jelaslah bahwa suami sebagai kepala keluarga berkawajiban memberikan nafkah kepada istri, sebagai imbalan dari kewajiban tersebut ketaatan sepenuhnya dari istrinya, dan ketaatan di sini dalam bingkai koridor syariat dan tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Demikian pula istri mendapatkan hak berupa pemenuhan nafkah setelah menjelangkan ketaatannya kepada suaminya serta tugas kodratinya sebagai reproduksi, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. dia berhak mendapatkan Tugas reproduksi ini hanya bisa ditangani oleh istri tidak oleh suami. Karena dalam logika keadilan "di mana ada kewajiban di situ ada hak", maka istri yang diberi kewajiban melakukan reproduksi, berhak memperoleh jaminan keselamatan, kesehatan, dan kesejatraan sehingga tugas hamil, melahirkan dan menyusui itu dapat berjalan lancar. Oleh karena jaminan itu, perlindungan kepada istri. Tidak hanya perlindungan pisik, suami juga wajib memberikan perlindungan ekonomi yang dinamakan nafkah. suami berkawajiban memberikan 22 Shafiq Hasyim, Pengantar dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, (ed) Shafiq Hasyim, h. 9. 172
Diwajibkannya suami memberi nafkah kepada istrinya mengingat bahwa si istri, berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung, kini terikat oleh kepentingan suaminya dengan kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja di luar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan suaminya. Karenanya, kewajiban memberikan nafkah seperti itu, bergantung pada terpenuhinya tiga hal. Diantaranya:23 1) Akad nikah antara suami dan istri berlangsung secara sah. 1) Akad nikah antara suami dan istri berlangsung secara sah. 2) Si istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami istri. 3) Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak si suami untuk memperoleh layanan sewajarnya. persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi, misalnya jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke rumah kediaman yang telah disediakan,maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Sama seperti tidak wajibnya Dalam keadaan 23 Abdul aziz muhammad azzam, abdul wahhab sayyed hawwas, Fiqh munakahat khitbah, nikah dan talak, (Jakarta: sinar grafika, 2009), h.212. 173
membayar harga suatu barang yang dibeli, sepanjang si penjual menolak menyerahkan barang yang telah di beli itu. Atau tidak besedia menyerahkannya kecuali di suatu tempat tertentu yang diingini oleh sipenjual, berlawanan dengan keinginan sipembeli. 2. Hak-hak Bukan Kebendaan Hak-hak bukan kebendaan yang wajib di- tunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa: 19 "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". Agar para suami menggauli istri-istrinya den- gan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri. Menggauli istri dengan ma'ruf dapat mencakup: a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan- perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. 174
Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak istri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengtahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melaui kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya. istri mengalami peningkatan pengajian-pengajian, b. Melindungi dan menjaga nama baik istri Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada istri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan- keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar. c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan anatara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan 175
dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini. Salah seorang sahabat Nabi bernama Ab- dullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah; siang un- tuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan salat, diperingatkan oleh Nabi yang an- tara lain. "Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi. Demikian pentingnya kedudukan kebutu- han biologis itu dalam hidup manusia sehingga Is- lam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim menga- jarkan, "Dan dalam hubungan kelaminmu bernilai shadaqah." Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, " Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?" Nabi menjawab, "Bukankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya den- gan cara yang halal akan mendapat pahala." D. Hak-Hak Suami Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup 176
keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar, agar istri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar istri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, istri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri. 1. Hak Ditaati Kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-istri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada 177
suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada istri-istri itu. Hakim meriwayatkan dari 'Aisyah r.a. : ىَلَع اَّقَح ُمَظْعَأ ِساَّنلا ُّىَا : مّلسو هيلع الله ىّلص الله لوسر ُتْلأَس : ْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع ُ24هُّمُا : َلاَق ؟ ِلُج َّرلا َىلَع اَّقَح ُمَظْعَا ِساَّنلا ُّى َأَف : ْتَلاَق .اَهُج ْو َز : َلاَق ؟ ِةَأ ْرَمْلا "Dari Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya laki-laki? Jawabannya: Ibunya."(HR. al-Nasaai). terhadap Kewajiban suami memimpin istri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah: a. Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut : 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri. 24 Imam an-Nasai, Sunan an-Nasaai al-Kubra, bab Haqqu al-Rajuli 'Ala al-Mar'ah, Juz. 5, h. 363.[CD-ROM], Maktabah Syamilah. 178
2) Rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal istri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami. 3) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan. 4) Suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan. b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila misalnya suami memerintahkan istri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, istri tidak wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi istri sepenuhnya menjadi hak isteri yang tidak dapat dicampuri oleh suami. 2) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. Apabila suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, 179
perintah itu tidak boleh ditaati. Hadits Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari Ali mengajarkan, "Tidak dibolehkan taat kepada seorang pun Dalam bermaksiat kepada Allah; taat hanyalah dalam hal-hal yang makruf." 3) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang memberi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan. c. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami. Istri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat- syarat sebagai berikut: 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri. 2) Larangan tidak berakibat rumah memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, istri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami. keluar d. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. ُّل ِحَي َلا َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع َّالل َلوُس َر َّنَأُهْنَع ُ 25ِهِنْذِإِب َّلاِإ ِهِتْيَب يِف َنَذْأَت َلا َو ِهِنْذِإِب َّلاِإ ٌدِهاَش اَهُج ْو َز َو َموُصَت ْنَأ ِةَأ ْرَمْلِل َّالل ىَّلَص ِ 25 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, babLaa Ta'zanu al-Marah fii 180
"...Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya dan tidak mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali ats izin suaminya." (HR. Bukhari dan Muslim)". (HR. Bukhari). sedangkan suaminya ada Hak suami agar istri tidak menerima masuknya seseorang izinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram isteri. Apabila orang yang datang adalah mahramnya, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami. Kewajiban taat yang meliputi empat hak tersebut disertai dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan istri. tanpa e. Hak Memberi Pelajaran Bagian kedua dari ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhwatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (nusyus), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka). Baiti Zaujiha li Ahadin Illa bi Izniha. Juz.16, h. 199. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 181
E. Pekerjaan yang Terkait dengan Urusan Domestik Salah satu persoalan yang sering dipermasalahkan adalah masalah urusan domestic (domestic worker) pekerjaan rumah tangga yang tidak ada hentinya.tugas- tugas kerumahtanggaan atau yang sering diistilahkan dengan persoalan 3R (kasur, dapur dan sumur), adalah tugas dan kewajiban sering diidentikkan dengan kaum perempuan/Istri. Bagaimana sebenarnya Islam memandangtugas-tugas domestik (domestic worker) apakah semua itu adalah tugas dan kewajiban seorang istri? Apakah ada pembagian tugas dalam rumah tangga? Dalam literature fiqh, semua mazhab, sama sekali tidak memberi beban kepada isteri, baik beban pekerjaan domestik, reproduksi non kodrati, seperti merawat anak, dari memandikan, menyuapi, mengasuh anak, bahkan menurut iman Malik, menyusui juga merupakan tanggung jawab suami, apalagi beban ekonomi, adalah merupakan tanggung jawab penuh suami.26Fiqh juga mengharuskan suami bersikap baik secara psikologi kepada istri, tugas istri menurut fiqh adalah taat kepada suami. Pakar hukum Islam Ibn Hazm, sebagaimana dikutip Qurais Shihab, berpendapat bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkawajiban 26 Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar, h. 146-147; Sayyid Sabiq, Fiqh al- Sunnah jilid II, h. 175-176; Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Jilid II, h. 56. 182
menyiapkan untuk istri dan anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan.27 Menurut Al-Nawawi, sebgaimana dikutip Istiadah, kewajiban istri dalam rumah adalah sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sedangkan pekerjaan rumah, termasuk menjaga anak-anak, diklasifikasikan sebagai sedekah. Al-Nawawi mendasarkan pendapatnya pada kisah Umar bin Khattab tatkala ia dimarahi istrinya dan dia harus menahan diri. "Saya harus membiarkannya," ungkapnya. "Mengapa?" Tanya kaum muslimin. Umar menjawab , "Istriku itulah yang memasakkan makananku, menyediakan rotiku, membasuh bajuku, menyusui anak- anakku, dan memberikan kepuasan yang membuat aku tidak jatuh pada perbuatan haram. Padahal itu bukan kewajibannya.28 Apa sebenarnya kewajiban isteri dalam rumh istri adalah mengandung dan tangga? Kewajiban melahirkan (tugas reproduksi). Banyak ayat-ayat Al- Qur'an dan hadis Nabi yang membahas peran ibu dan menjunjung peran keibuan. Apakah menyusui anak merupakan kewajiban ibu? Imam Malik mengemukakan bahwa menyusui anak bagi ibu lebih merupakan kewajiban moral (diyanatan) ketimbang legal. Artinya, bila ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak memaksanya. 27 M. Qurais Shihab, Membongkar Hadis-Hadis Bias Gender, h. 26. 28 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, h. 47. 183
Sementara ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'I, Hambali dan sebagian pengikut Maliki berpendapat bahwa menyusui anak oleh seorang ibu hanya bersifat mandub (sebaikanya). Kecuali kalau si anak menolak susuan selain susu ibu, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka menjadi wajib bagi ibu untuk menyusuinya.29Tidak diwajibkannya ibu menyusui anaknya itu didasarkan pada firman Allah QS. Al-Talak/65: 6). ْنِإ َو ۖ ٍفو ُرْعَمِب ْمُكَنْيَب او ُر ِمَتْأ َو ۖ َّنُه َروُجُأ َّنُهوُتآَف ْمُكَل َنْعَض ْرَأ ْنِإَف ٰى َر ْخُأ ُهَل ُع ِض ْرُتَسَف ْمُت ْرَساَعَت "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Al-Qur'an maupun hadis tidak membedakan pekerjaan kemasyarakatan (publik) dan rumah tangga (domestik) hal ini diisyaratkan oleh: 1. Rasulullah mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaan. Rasulullah sebagai pembawa ajaran Islam yang berjenis kelamin laki-laki tidak anti kepada pekerjaan rumah tangga, sperti: menyapu, menjahit dan sebagainya. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa 29 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, h. 46. 184
Rasulullah sering membantu keluarganya, menjahit bajunya yang robek, alas kakinya yang putus, memeras susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Beliau bahkan membantu keluarganya dalam tugas-tugas mereka. َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ ْلأا ْنَع َميِها َرْبِإ ْنَع ْت َرَضَح اَذِإَف ِهِلْهَأ َةَمْد ِخ يِنْعَت ِهِلْهَأ ِةَنْه ِم يِف ُنوُكَي َناَك ْتَلاَق ِهِتْيَب يِف ُعَنْصَي 30ِة َلَّصلا ىَلِإ َج َرَخ ُة َلَّصلا َّالل ىَّلَص ُّيِبَّنلا َناَك اَمَةَشِئاَع ُتْلَأَس َلاَق ِد َوْسَ "Rasulullah saw. Senantiasa membantu pekerjaan keluarganya dan apabila datang waktu shalat, maka beliau pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah." (HR. Bukhari). 2. Al-Qur'an maupun hadis mengakui adanya perempuan yang aktif di berbagai bidang kehidupan seperti: a. Perempuan sebagai penenun, berdasarkan sebuah hadis: Dari Sahal Ibn Sa'ad, bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. lalu dengan membawa sepotong selimut mengatakan: "Ini sya menenunnya sendiri dengan tangan saya, aku berikan kepadamu agar engkau memakainya". Rasulullah Saw mengambilnya karena beliau membutuhkannya 30 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, bab Kaefa Yakuunu al-Rajulu Fii Ahlihi, Juz. 18, h. 466, {CD. Room, Maktabah Syamilah}. 185
dan selimut tersebut sekaligus menjadi kain sarung beliau. (HR. Bukhari). b. Perempuan sebagai penyamak kulit. Dalam hadis berikut dikisahkan pekerjaan istri Rasul yang bernama Zainab binti Jahsy: "Aisyah ra berkata. Bahwa Rasul saw bersabda, "Yang paling cepat menyusun saya (meninggal) adalah siapa saja diantara kalian yang paling panjang tangannya." Lalu kami mengukur mana dia ntara yang paling panjang tangannya. Ternyata yang paling panjang adalah Zainab, karena dahulu dia bekerja dengan tangannya sendiri dan membuatnya untuk sedekah lantaran bapaknya sudah tiada. (HR. Bukhari dan Muslim) c. Perempuan sebagai pemelihara hewan dan bercocok tanam Asma binti Abu Bakar ra berkata: "Saya menikah dengan Zubair. Dia tidak mempunyai harta, budak, dai tidak mempunyai apa-apa selain kudanya." Katanya lagi: "Sayalah yang memberi makan kudanya, yang menanggung biayanya, yang merawatnya dan menumbuhkan biji-bijian, yang memberi makan, yang memberi minum, dan membawa biji-bijian itu ke atas...(HR. Muslim). Jabir berkata, bahwa Rasul Saw pernah masuk ke kebun kurma milik seorang ibu perempuan Ansar, lalu bertanya kepadanya: "siapa yang menanam kurma ini? Muslim kah dia atau kafir? Perempuan Ansar tersebut menjawab: "tentu 186
dia muslim." Rasulullah lalu bersabda: "Orang muslim yang menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, binatang atau siapapun, maka akan menjadi sedekah baginya. (HR. Muslim) 3. Perempuan dalam kancah peperangan. Ummi Athiyah berkata, "Saya ikut berperang bersama Rasulullah tujuh kali. Dalam kendaraan saya berada di belakang mereka (kaum laki-laki), membuatkan makanan untuk mereka, mengobati mereka yang terluka serta merawat mereka yang sakit." (HR. Muslim). Dari kehidupan sahabat ini kita ketahui pula bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Tidak terlihat dalam sejarah ini adanya pembagian kerja yang harus seragam antara satu kelurga dengan kelurga yang lain. 4. Nabi tidak memisahkan perempuan dari urusan kemasyarakatan (publik), bahkan beliau mendukung perempuan untuk faham dan kritis tentang urusan kemasyarakatan serta memberikan sumbangsihnya kepada kemajuan peradaban umat manusia. Sejarah telah menujukkan sumbangsih perempuan, sahabat dan para isteri Nabi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Seperti Khadijah yang aktif di bidang ekonomi, sebagai eksportir dan importir, yang kontribusi finansialnya sangat diakui oleh Nabi demi 187
tegaknya dakwah Islam; Umi Hani berperan dalam menjamin keamanan orang musyrik, Aisyah sebagai isteri Nabi juga berperan sebagai ahli ilmu agama, guru kaum muslimin, perawi hadis dan pemimpin perang jamal. Perilaku Nabi terhadap perempuan yang cerdas dan ikut serta dalam membangun perdaban sangat positif. Sebagai suami dari perempuan cerdas, Nabi sama sekali tidak mengerem atau mengebiri bakat intelektualnya, namun sebaliknya, beliau mendorong perkembngannya. Untuk mendorong perkembangan keilmuan isterinya, Nabi bertukarpikiran tentang perkembangan yang terjadi di masyarakat, bahkan menempatkan istrinya sebagai penasehat. Hal ini terjadi pada Ummu Salamah setelah adanya perjanjian Hudaibiyah.31 Dari kisah sejarah ini terbukti bahwa Nabi mengakui dan menjunjung tinggi pemikiran kaum perempuan yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan yang luas, bukan hanya sekedar berkutat pada urusan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak ingin membuat garis pemisah antara kehidupan publik dan domestik. Islam tidak menetukan pembagian kerja dalam rumah tangga secara kaku dan rinci. Pembagian kerja dalam rumah tangga seperti yang dijalani oleh sebahagian masyakat kita, adatlah yang sebenarnya memberikan beban berlipat ganda kepada istri, beban pekerjaan dan beban psikologis, karena menurut budaya kita, istri yang baik adalah isteri yang 31 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, h. 27-34. 188
tidak mengeluh atas penderitaannya, karena urusan rumah tangga adalah rahasia yang harus disimpan rapat-rapat. Budaya kita telah melatih perempuan dapat mengerjakan banyak hal, tugas reproduksi, tugas domestik dan mencari nafkah. Dengan demikian, pembagian kerja dalam rumah tangga tergantung dengan kondisi keluarga masing-masing yang telah disepekati oleh pasangan suami istri dengan mengedepankan msyawarah dan mufakat bersama dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban sumi isteri dalam Pasal 30-34, sebagai berikut. Pasal 30 luhur untuk Suami menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. isteri memikul kewajiban yang Pasal 31 (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 189
Pasal 32 (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik- baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing- masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan. 190
Daftar Pustaka Al- Adlabi, Shalahuddin Ibn Ahmad. 1983. Manhaj Naqd al- Matan. Bairut: Dar al-Afaq al- Jadidah. Azzam, Abdul Aziz Muhammad Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak. Jakarta: Sinar Grafika. Basri, Hj. Rusdaya. 2016. Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Materi Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare. Hasil Penelitian, P3M STAIN Parepare. Bukhari, Imam. Shahih Bukhari, Bab Laa Ta'zanu al-Marah fii Baiti Zaujiha li Ahadin Illa bi Izniha. Juz. 16. CD- ROM. Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari, Bab Zakara al-Malaaikah, Juz. 11. CD- RO], Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari. Bab Kaefa Yakuunu al-Rajulu Fii Ahlihi. Juz. 18. CD. Room, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari.Bab Laa Ta'zanu al-Marah fii Baiti Zaujiha li Ahadin Illa bi Izniha. Juz. 16. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Daud, Imam Abu. Sunan Ibnu Majah, Bab Fi Haqqi al-Marah 'Ala Zaujihah. Juz. 6. CD-ROM. Maktabah Syamilah. 191
Al- Ghamidi, Ali bin Sa'id. Fikih Wanita. Jakarta: Aqwam. Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Jilid II. Istiadah. 1999. Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam. Cet. 1; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender. Mas'udi, Masdar Farid. 1997. Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fikih Pemberdayaan. Bandung: Mizan. Munawar, Said Agil. Membongkar Penafsiran Surah al-Nisa ayat 1 dan 34. Dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, (ed) Shafiq Hasyim. Nasai, Imam. Sunan an-Nasaai al-Kubra, bab Haqqu al- Rajuli 'Ala al-Mar'ah. Juz. 5. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Nasrulloh. 2015. Hadits-Hadits Anti Perempuan; Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU, dan HTI. Cet. I; Malang: UIN-MALIKI PRESS. Nipan, Muhammad Abdullah. 2000. Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama. Yogyakarta: Mitra Pustaka. Sabiq, Sayyid. T. th. Fiqh al-Sunnah. Jild 2. Al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. Shafiq Hasyim, Pengantar dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, (ed) Shafiq Hasyim. 192
Shihab, M. Qurais. T.th. Membongkar Hadis-Hadis Bias Gender dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, (ed) Shafiq Hasyim. ........ 2001. Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Pelbagai Persoalan Umat. Cet. XII; Bandung: Mizan. Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar. Zuhaili, Wahbah. T. Th. al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu. Cet. IX; Beirut: Dar al-Fikr. 193
BAB VIII POLIGAMI
A. Pengertian Monogami dan Poligami. Asas perkawinan dalam Islam pada dasarnya adalah monogami. Monos berarti satu dan gamos berarti perkawinan. Monogami adalah suatu sistem perkawinan dimana hanya mengawini satu istri saja. Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Kata "poligami" terdiri dari kata "poli" dan "gami". Secara etimologi, poli artinya "banyak", gami artinya "istri". Jadi, poligami artinya beristri banyak. Secara etimologi, poligami yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri". Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. B. Sejarah Poligami. Poligami adalah masalah-masalah kemanusian yang tertua, sistem poligami telah ada dan berlaku pada bangsa- bangsa terdahulu, jauh sebelum Islam datang. Di antara bangsa-bangsa yang melakukan praktik poligami antara lain adalah bangsa Ibrani, Arab jahiliyah dan Sicilia. Mereka disebut juga sebagai bangsa silafi, yaitu nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada di pelosok negeri dan sekarang lebih dikenal dengan bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia, Cekoslovakia serta Yugoslavia. Sistem poligami berlaku juga pada bangsa Jerman dan Saxon yang merupakan nenek moyang penduduk 196
Negara Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris. 1Dengan demikian, adalah sebuah kesalahan besar ketika ada yang mengatakan bahwa Islam adalah pencetus ide poligami. Poligami masih hangat dibicarakan di zaman yang serba modern ini. Agama Kristen tidak melarang adanya praktik poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam Injil tentang landasan perkawinan monogami atau poligami. Namun dalam injil Matius pasal 10 ayat 10-12 dan juga Injil Lukas pasal 16 ayat 18, diterangkan bahwa Isa Al- masih pernah berkata : "Barang siapa menceraikan istrinya dan lalu menikah dengan wanita lain, maka hukumnya dia berzina dengan wanita itu. Demikian juga kalau seorang wanita menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki itu (Matius, 10:10-12; Lukas, 16:18).2 Salah satu persoalan penting yang sering dijadikan tuduhan bahwa Islam menganiaya perempuan dan berpihak pada lelaki secara mutlak ialah masalah poligami. Dalam banyak kesempatan hujatan yang diarahkan pada syari'at Islam melalui isu poligami dilakukan secara intensif dan terarah, sehingga memberi kesan bagi pendengar dan pembacanya seakan-akan lelaki muslim tidak berkepentingan dengan kehidupannya ini kecuali hanya mengoleksi dan bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik. 1 2 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 109. Sohari sahrani dkk, Fikih Munakahat: (Cet. 2; Raja Grafindo Persada, 2010), h. 352-355. 197
Data-data historis secara jelas menginformasikan bahwa ribuan tahun sebelum Islam turun di Jazirah Arab, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan bahkan secara luas mempraktekkan poligami sehingga ketika itu sulit sekali menemukan bentuk perkawinan monogami, termasuk pada masyarakat Arab yang terkenal jahiliyah. Poligami yang berlangsung saat itu tidak mengenal batas, baik dalam hal jumlah istri maupun syarat moralitas keadilan. Lalu Islam datang melakukan koreksi total secara radikal terhadap perilaku poligami yang tidak manusiawi itu. Koreksi Islam menyangkut dua hal: Pertama, membatasi jumlah istri hanya empat, dan kedua, ini yang paling radikal bahwa poligami hanya dibolehkan bagi suami yang menjamin keadilan untuk para istri. C. Peranan Islam dalam poligami Islam bukanlah perancang poligami, karena telah ada sebelum datangnya Islam, tidak pula Islam menghapusnya, karena dalam pandangan Islam ada problema-problema masyarakat yang penyelesaiannya bergantung pada poligami, walaupun demikian, Islam membawa beberapa perbaikan pada adat kebiasaan ini diantaranya adalah: 1. Membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada bilangan istri dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Beberapa riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut diantaranya adalah riwayat dari Qais bin al-Harits 198
berkata, "Aku masuk Islam, ketika aku memiliki delapan orang istri, kemudian aku memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda: 3(هجام نبا هاور) اًعَب ْرَأ َّنُهْن ِم ْرَت ْخا "Pilihlah empat di antara mereka". (HR. Ibnu Majah). lain meyebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda kepada Ghailan bin Salamh tatkala masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri. Riwayat yang 4(يقهيبلا هاور) نهرئاس قرافو اعبرأ نهنم رتخا "Pilihlah empat di antara istri-istrimu (yang ingin kamu pertahankan) dan cereikanlah yang lainnya". Berdasarkan hadis di atas, memberikan informasi bahwa Islam datang dengan memberikan revisi atau perbaikan pada aturan poligami yang sudah ada, yaitu memberikan pembatasan pada batas poligami dengan batas maksimal empat orang istri. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki di masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. 3 4 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Bab al-RajaluYuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah, Juz. 5, h. 84. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. Imam al-Baihaqih, Sunan al-Baihaqiyyu al-Qubara, Bab al- Rajalu Yuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah, Juz. 7, h. 182. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 199
Hikmah dilarang poligami lebih dari empat a. Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stres). b. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap diri sendiri maupun terhadap istri-istrinya. c. Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.5 2. Menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Syarat poligami yang kedua menurut Islam adalah,harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan.6 Bagi orang yang ingin berpoligami tidak ada larangan dari nabi secara tegas, bahkan 5 6 Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., Fiqh Munakahat, (Ed. 1. Cet., Jakarta Kencana, 2008), h.140. Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami(Cet. 2 PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2007), h. 46-48. 200
beliau menganjurkan sepanjang mampu berlaku adil terhadap para istrinya demi terciptanya tujuan dari sebuah pernikahan yakni keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya menikah tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS.al-Nisa/4: 3: اوُلوُعَت َّلَأ ٰىَنْدَأ َكِلٰ َذ ۚ ْمُكُناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةَد ِحا َوَف اوُلِدْعَت َّلَأ ْمُتْف ِخ ْنِإَف "... Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Nabi saw, bersabda: 201
ىَلِإ َلاَمَف ِناَتَأ َر ْما ُهَل ْتَناَك ْنَم َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ ّيِبَّنلا ْنَعَة َرْي َرُه يِبَأ ْنَع 7(دواد وبأ هاور) ٌلِئاَم ُهُّقِش َو ِةَماَيِقْلا َم ْوَي َءاَج اَمُهاَد ْحِإ "Barang siapa yang mempunyai dua orang istri Ddan ia lebih condong kepada salah satu di abtara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan bahu yang miring". (HR. Abu Daud). D. Landasan Teologis Poligami. 1. Dasar hukum poligami terdapat dalam QS. Al-Nisa/3: 3 dan 129. َث َلُث َو ٰىَنْثَم ِءاَسِ ّنلا َن ِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف ٰىَماَتَيْلا يِف اوُطِسْقُت َّلاَأ ْمُتْف ِخ ْنِإ َو أ ًةَد ِحا َوَف اوُلِدْعَت َّلاَأ ْمُتْف ِخ ْنِإَف ۖ َعاَب ُر َو "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". 7 Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, BabFii al-Qismi Baina al- Nisai, Juz. 6, h. 33. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 202
اَهو ُرَذَتَف ِلْيَمْلا َّلُك اوُلي ِمَت لَف ْمُتْص َرَح ْوَل َو ِءاَسّ ِنلا َنْيَب اوُلِدْعَت ْنَأ اوُعي ِطَتْسَت ْنَل َو َّالل َّنِإَف اوُقَّتَت َو اوُحِلْصُت ْنِإ َو ِةَقَّلَعُمْلاَك اًمي ِح َر ا ًروُفَغ َناَك َ "dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Pendapat para Mufassir tentang ayat poligami di atas adalah: tafsir al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan di praktekkan oleh penganut berbagai agama dan adat istiadat masyarakat sebelum turun ayat ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ayat ini hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil (darurat) yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. (an-Nisaa 3)8 Quraish Shihab, dalam Sayyid Qutub, dalam Qur'anmenyatakan bahwa tafsir Fi Dzilalil rukhsah Poligami 8 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. , Cet. V, (Jakarta : Lentera hati, 2011),h. 487. 203
syarat (kemurahan) tertentu(batasan 4 dan syarat adil). Menurutya, Islam datang bukan untuk memberikan kebebasan, melainkan untuk membatasi, bukan untuk membiarkan kaum lelaki memperturutkan hawa nafsunya, kalau tidak dapat berlaku adil maka tidak diberikan rukhsah itu kepada yang bersangkutan.9 yang diikat dengan tafsir al-Munir menegaskan bahwa monogami (satu istri) adalah wajib manakala khawatir akan berbuat dzalim jika berpoligami. Bentuk perkawinan paling afdal dan mulia menurutnya adalah monogamy. Islam membolehkan poligami karena darurat (kebutuhan yang mendesak dengan persyaratan suami mampu memberikan nafkah, adil antara istri-istrinya dan al- mu'asyarah bil ma'ruf.10 Wahbah Zuhaily, dalam Berdasarkan pendapat mufassir di atas, pada dasarnya asas pernikahan dalam Islam adalah monogami. Poligami dibolehkan jika dalam keadan terpaksa, atau suatu rukhsah yang diberikan kepada laki-laki yang menginginkannya dengan syarat dan ketentuan yaitu harus mampu berbuat adil bagi istri- istrinya dan tidak seorangpun di antara istrinya yang terzalimi. Kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk poligami adalah: Potensi membuahi laki-laki lebih lama dari wanita (haid dan menapouse, lebih 9 10 Sayyid Qutub, Tafsir Fi- Zhilalil Qur'an Wahbah Zuhaily, Tafsir al-Munir 204
banyak perempuan daripada lelaki, kemandulan atau penyakit parah. Dalam kondisi seperti ini, ayat ini memberi solusi atau wadah bagi mereka yang mengingin-kannya, dengan syarat yang adil. Keadilan yang dimaksud dalam an-Nisaa ayat 3 fainhiftum an al ta'dilu fa wahidah adalah hal-hal yang bersifat material : pembagian giliran, keadilan dalam nafkah hidup (pangan, sandang dan papan) dan seluruh urusan lahiriyah. Tidak seorang isteri pun dari mereka yang lebih diutamakan dari pada yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.Adapun keadilah dari segi maknawi (hati)-cinta, bukan dibawah kekuasaan pemiliknya tetapi berada di antara jari jemari Allah yang membolak-baliknya sesuai kehendaknya. ketidakmampuan manusia sebagaimana yang ditunjukkan berlaku adil dalam ayat di atas, banyak para muffasirin dalam menafsirkan ayat di atas sama halnya dengan Ibn 'Abbas menjelaskan bahwa ketidak mampuan yang dimaksud adalah dalam perkara kasih sayang dan syahwat suami terhadap istri-istrinya. Sebaliknya, selain dalam dua perkara ini, seorang suami akan mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Keadilan selain dalam kasih sayang dan syahwatnya inilah yang sebetulnya dituntut dan diwajibkan atas para suami yang berpoligami. Sebaliknya, keadilan dalam hal kasih sayang dan kecenderungan syahwatnya bukanlah sesuatu yang diwajibkan atas mereka. Hal ini dikuatkan oleh Hadis Nabi saw., sebagaimana dituturkan 'Aisyah r.a: Berkenaan 205
ُلوُقَي َو ُلِدْعَيَف ُمِسْقَي َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر َناَكْتَلاَق َةَشِئاَع ْنَع 11)دود وبا هاور( ُكِل ْمَأ َل َو ُكِل ْمَت اَميِف يِن ْمُلَت َلَف ُكِل ْمَأ اَميِف ي ِمْسَق اَذَه َّمُهَّللا "Rasullullah saw. pernah bersumpah dan berlaku adil seraya berdoa, "Ya Allah, seperti inilah pembagian yang aku mampu (melakukannya), maka janganlah engkau mencelahku atas apa yang Engkau miliki sedang aku tidak memilikinya. 2. Hadis-hadis Rasul saw. Tentang pembatasan poligami Aturan tentang poligami sudah dikenal dan belaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu. Terdapat beberapa riwayat yang mengabarkan terdapatnya poligami dikalangan orang-orang Arab ketika memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Beberapa riwayat memaparkan tersebut diantaranya adalah riwayat dari Qais bin al-Harits berkata, "Aku masuk Islam, ketika aku memiliki delapan orang isteri, kemudian aku memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda: pembatasan poligami 12)هجام نبا هاور( اًعَب ْرَأ َّنُهْن ِم ْرَت ْخا 11 12 Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Bab Fii al-Qismi Baina al- Nisai, Juz. 6, h. 34. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Bab al-RajaluYuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah, Juz. 5, h. 84. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 206
"Pilihlah empat di antara mereka".(HR. Ibnu Majah). lain meyebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada Ghailan bin Salamah tatkala masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri. Riwayat yang 13(يقهيبلا نهرئاس قرافو اعبرأ نهنم رتخا "Pilihlah empat di antara istri-istrimu (yang ingin kamu pertahankan)dan ceraikanlah yang lainnya". riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang, yakni QS Al-Nisa'/4:3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya istri empat. Sejumlah Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat berpoligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan diantara para istri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi istri dan anak- anaknya. Pada dasarnya, poligami dibolehkan dalam Islamdan bukan dengan syarat karena istri pertama sakit atau mandul. Selama suami masih mampu memenuhi beban nafkah kepada istri dan anak-anaknya. 13 Imam al-Baihaqih, Sunan al-Baihaqiyyu al-Qubara, Bab al- Rajalu Yuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah, Juz. 7, h. 182. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 207
E. Hak Istri untuk Meminta Tidak di Madu telah mensyaratkan poligami dengan kewajiban berbuat adil dan membatasi jumlah istri sampai empat. Islam juga memberikan hak kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan pernikahannya bahwa ia tidak akan dimadu. Islam Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang dikutip Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa apabila dalam akad nikah seorang istri menyebutkan syarat bahwa suaminya tidak boleh dan tidak akan pernah memadunya, maka akad tersebut syah dan berlaku. Istri jika berhak membatalkan pernikahannya dikemudian hari suaminya berpoligami. Kecuali jika sang istri mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan tersebut, rela, atau memaafkan suaminya atas pelanggaran yang ia lakukan.14 Pendapat ini didasari dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Abu Daud meriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir dariRasul saw. bersabda: 15)دواد وبا هاور(َجو ُرُفْلا ِهِب ْمُتْلَل ْحَتْسا اَم ِهِب اوُفوُت ْنَأ ِطو ُرُّشلا َّقَحَأ َّنِإ "Sesungguhnya syarat yang paling utama untuk dipenuhi adalah syarat yang berkaitan dengan pernikahan".(HR. Abu Daud). 14 15 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jild 2, h. 100. Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Bab Fii al-Rajuli Yasyatharatu laha Dariha, Juz. 6, h. 40. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 208
2. Musawir bin Makhramah mendengar Rasulullah Saw. bersabda di atas mimbar ّيِلَع ْن ِم ْمُهَتَنْبا اوُحِكْنُي ْنَأ يِنوُنَذْأَتْسا ِة َريِغُمْلا ِنْب ِماَشِه يِنَب َّنِإ ّلَطُي ْنَأ ٍبِلاَط يِبَأ ُنْبا َدي ِرُي ْنَأ َّلاِإ ُنَذآ َلا َّمُث ُنَذآ َلا َّمُث ُنَذآ َلَف ّن ِم ٌةَعْضَب يِتَنْبا اَمَّنِإَف ْمُهَتَنْبا ٍبِلاَط يِبَأ ِنْب ِ َحِكْنَي َو يِتَنْبا َقِ 16اَهاَذآ اَم يِنيِذ ْؤُي َو اَهَبا َرَأ اَم يِنُبي ِرُي يِ "Sungguh bani Hasyim bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk meikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abu Thalib akan tetapi aku tidak mengizinkan, dan aku tidak mengizinkan dan tidak akan pernah kuizinkan. Kecuali Ali bin Abu Thalib bersedia menceraikan putriku terlebih dahulu lalu menikah dengan putri mereka. (Aku bersikap demikian) karena putriku adalah darah dagingkun, di mana aku akan merasa gelisah bila ada yang membuatnya gelisah, dan aku akan tersakiti bila ada hal yang menyakitinya." (HR. Abu Daud). Riwayat lain disebutkan bahwa Rasul Saw. bersabda: اَهِنيِد يِف َنَتْفُت ْنَأ ُف َّوَخَتَأ اَنَأ َو يِ ّن ِم َةَم ِطاَف َّنِإ "...Sesungguhnya Fathimah adalah darah dagingku dan aku khawatir agamanya akan terganggu (jika ia dimadu)".... (HR. Bukhari). 16 Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Bab Maa Yakrahu 'an Yajma'ah Baenahunna Min al-Nisaai, Juz. 5, h. 459. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 209
F. Hikmah Poligami Rasul Saw Nabi Muhammad Saw adalah pembawa risalah Islam hidup dan tumbuh di lingkungan tradisi poligami, tetapi justru memilih monogami. Rasul menikahi Siti Khadijah ketika berusia 25 tahun dan umat Islam perlu menyadari bahwa perkawinan Rasul yang monogami dan penuh kebahagiaan itu berlangsung selama 28 tahun. 17 tahun dijalani sebelum kerasulan (qabla bi`tsah) dan 11 tahun sesudahnya (ba'da bi`tsah). Kebahagiaan pasangan ini menjadi inspirasi dalam banyak doa pengantin yang dilantunkan pada jutaan prosesi perkawinan umat Islam. Kalau poligami adalah mulia, mengapa Rasul tidak melakukannya sejak awal? Di mata masyarakat Arab ketika itu, Rasul sangat pantas berpoligami. Semua persyaratan poligami dimilikinya: mampu berbuat adil, keturunan tokoh Quraisy terkemuka, simpatik dan berwajah rupawan, tokoh masyarakat yang disegani, pemimpin agama yang kharismatik, dan terlebih lagi karena Khadijah tidak memberikan anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Namun, Rasul tidak bergeming, tetap pada pilihannya untuk monogami. Bagi Rasul, Khadijah bukan semata istri teman tidur, melainkan lebih sebagai mitra kerja, teman dialog, tempat curhat, sahabat sejati dan yang pasti adalah belahan jiwa. Khadijah wafat, Rasul mengalami guncangan hebat, dan begitu dalamnya kepedihan Rasul sehingga tahun kematian Khadijah diabadikan dalam sejarah Islam sebagai "amulhuzn" (tahun kepedihan). Sepanjang hayatnya Rasul Saw selalu membicarakan kebaikan dan keluhuran budi 210
perempuan yang amat dicintainya itu. Tiga tahun berlalu dari wafatnya Khadijah, Rasul dihadapkan pada tanggung jawab besar mengembangkan syiar Islam ke Yastrib dan juga ke luar Jazirah Arab. Kondisi masyarakat yang bersuku- suku di kala itu memaksa Rasul harus menjalin komunikasi yang luas dengan berbagai suku agar dapat mendukung perjuangannya, dan perkawinan menjadi alat komunikasi yang strategis. Demikianlah Rasul kemudian menikahi beberapa perempuan demi terlaksananya syiar Islam. Tentang hikmah diizinkannya Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi ummatnya (yang merupakan khushushiyat bagi nabi) adalah sebagai berikut : 1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak Sembilan orang itu bisa menjadi sumber imformasi bagi ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/ kerumahtanggaan. 2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (Kepala Suku Bani Musthalik). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Syafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir). 3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah 211
Abessenia), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar) mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.17 Berikut ini, dipaparkan para Istri Rasul Saw. Beserta hikmah poligami Rasul Saw. 1. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Saudah r.a Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah r.a., yang sebelumnya adalah istri Sukran bin 'Amru. Setelah masuk islam, Sukran bin 'Amru ikut hijrah kedua ke negeri Habsyi dan meninggal ketika kembali ke Mekkah. Sayyidah Saudah tidak mungkin kembali pada keluarganya setelah kematian suaminya, karena mereka pasti akan menyiksa dan memfinahnya. Oleh sebab itu Rasulullah melindunginya. 2. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah 'Aisyah r.a Rasulullah menikahi Sayyidah 'Aisyah r.a., Ia adalah putri Abu Bakar Shiddiq yang telah diketahui siapa beliau dan bagaimana kedudukannya di sisi Nabi. Dan Sayyidah 'Aisyah adalah satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah Saw. 17 Prof.Dr.Abdul Rahman Gozali, M.A., Fiqh munakahat, (cet 4; Jakarta: prenada media group ,2010) h: 136-138. 212
3. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Hafshah r.a. Rasul menikah dengan Sayyidah Hafshah binti Umar bin Khaththab yang sebelumnya adalah istri Khanis bin Hudzaifah. Khanis wafat karena luka- luka yang dideritanya pada waktu perang badar. Rasul menikahinya karena rasa tanggung jawab dan kecintaan beliau dengan 'Umar, ayah Hafshah yang teramat gembira dengan keturunan yang mulia ini. 4. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsyi r.a Rasul menikah dengan Zainab, anak perempuan pamannya. Pernikahan ini merupakan pembebasan bagi Zainab dari ketidakpedulian yang dialaminya setelah perceraian yang merendahkannya. 5. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Khuzaimah r.a Rasul menikah dengan Sayyidah Zainab binti Khuzimah, yang sebelumnya adalah istri Abdullah binti Jahsyi r.a yang terbunuh pada perang Uhud. Rasul menikah Zainab untuk menghormatinya, agar ia bersabar terhadap musibah yang menimpanya karena kepergian suaminya dan untuk menjaga agamanya. 6. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Salamah r.a Rasulullah menikah dengan Sayyidah Ummu Salamah atau hindun bin Umayyah yang sebelumnya adalahistri anak pamannya 'Abdullah bin 'Abdul Asad. 213
Ummu Salamah dan suaminya, Abu Salamah, masuk Islam kemudian Hijrah ke Habasyah, setelah itu Hijrah kembali ke Madinah, namun sebelum tinggal di Makkah Abu Salamah wafat karena luka dalam perang Uhud, maka kemudian Rasul menikah janadnya. 7. Pernihakahan Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Habibah r.a Rasul menikah dengan Ummu Habibah (Ramlah binti Abu Sufyan), yang sebelumnya adalah istri Ubaidillah binti Jahsyi, yang hijrah ke Habasyah pada waktu hijrah kedua lalu wafat di sana. Ummu Habibah tetap dalam ke Islamannya, maka Allah menyempurnakan Hijrah, pergaulan, dan kemuliannya melalui pernikahan dengan Rasulullah. 8. Pernikahan Rasulullah dengan dengan Sayyidah Maimunah r.a Rasulullah menikah dengan Maimunah binti Al- Harits Al-Hilaliyah r.a. Setelah dia menjadi janda dan Umurnya sekitar 50 tahun. Rasul menikahinya untuk melindunginya dan melunakkan kabilahnya. 9. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Juwaitiyah r.a Rasul menikah dengan Juwairiyah binti Al-Harits bin Dhirar, yang sebelumnya adalah istri Musafi 'bin shafwan Al-Mushthalaqi. Suami Juwairiyah terbunuh dalam keadaan Kafir di hari Nuryasi', kemudian ia dijadikan tawanan. 214
10. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Shafiyah binti Hay bin Akhtab, seorang pemuka bani Nadhir yang ayahnya terbunuh oleh Bani Quraidsah.18 Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut : Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal dinegara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.19 18 19 Abd. Hamid Kisyik, Mengapa Islam Membolehkan Poligami?. ( Cet.I dan II., Jl. RS. Fatmawati No. 16 Jakarta Selatan, 2000), h. 27. Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., Fiqh Munakahat, (Ed. 1. Cet., Jakarta Kencana, 2008), h.136. 215
G. Prosedur Poligami. Undang- undang perkawinan (UU. No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi jika dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum dan Agamanya membenarkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Namun hal itu hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi syarat tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan. Mengenai prosedur poligami atau tata cara poligami yang resmi di atur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut: Pasal 56 a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Peradilan Agama. b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaiman di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 216
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58 1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, yaitu: a. Adanya persetujuan istri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 3. Persetujuan di maksudkan pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau 217
apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Pasal 59 Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 218
Daftar Pustaka al-Baihaqih, Imam. Sunan al-Baihaqiyyu al-Qubara. Bab al-Rajalu Yuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah. Juz. 7. CD-ROM, Maktabah Syamilah. al-Baihaqih, Imam. Sunan al-Baihaqiyyu al-Qubara. Bab al-Rajalu Yuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah. Juz. 7. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Daud, Imam Abu. Sunan Abi Daud. Bab Fii al-Qismi Baina al-Nisai, Juz. 6 .CD-ROM, Maktabah Syamilah. Daud, Imam Abu. Sunan Abu Daud. Bab Fii al-Qismi Baina al-Nisai. Juz. 6. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Daud, Imam Abu. Sunan Abu Daud. Bab Fii al-Rajuli Yasyatharatu laha Dariha. Juz. 6. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Daud, Imam Abu. Sunan Abu Daud. Bab Maa Yakrahu 'an Yajma'ah Baenahunna Min al-Nisaai. Juz. 5. [CD- ROM], Maktabah Syamilah. Ghozali, Abdul Rahman. 2008. Fiqh Munakahat. Ed. 1. Jakarta: Kencana. Kisyik, Abd. Hamid. 2000. Mengapa Islam Membolehkan Poligami?. Cet. I dan II. Jakarta Selatan. 219
Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Bab al-Rajalu Yuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah. Juz. 5. CD- ROM, Maktabah Syamilah. Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Bab al-Rajalu Yuslamu Wa 'indahu Aktsaru Min 'Arbaah Nuswah. Juz. 5. CD- ROM, Maktabah Syamilah. Mulia, Siti Musdah. 2007. Islam Menggugat Poligami. Cet. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sabiq, Sayyid. T. Th. Fiqh al-Sunnah. Jild 2. al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. Sahrani, Sohari dkk. 2010. Fikih Munakahat. Cet. 2; Raja Grafindo Persada. Shihab, M. Quraish. 2011. Tafsir al-Misbah. Vol. , Cet. V. Jakarta: Lentera Hati. 220
BAB IX NIKAH MUT'AH DAN NIKAH WISATA
A. Pengertian Nikah Mut'ah. Kata "mut'ah" secara harfiyah berarti kesenangan, kenikmatan, kelezatan atau kesedapan. Kata ini juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu manfaat atau kesenangan, tetapi kesenangan atau manfaat tersebut akan cepat hilang sebab habis atau berakhirnya sesuatu tadi dan merasakan kelezatan tersebut akan segera berlalu dalam waktu yang relatif singkat. 1Relatif singkat, nikah mut'ah berarti perkawinan yang diadakan hanya untuk beberapa waktu tertentu, seperti minggu atau beberapa bulan saja. 2Menurut istilah, nikah mut'ah adalah seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu, pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak. Nikah Mut'ah biasa juga disebut dengan zawaj al-muaqqat yang berarti kawin untuk sementara waktu atau zawaj al-munqati' yang berarti perkawinan yang 1 2 Bentuk jamak dari kata mut'ah adalah muta'.Kata ini juga seakar kata dengan tamattu' yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Syarah Sahih Muslim, Juz 3, h. 554Ibid. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah), Juz 2, h. 43. 222
terputus setelah waktu yang ditentukan habis.3Sayyid Sabiq merumuskan bahwa yang dimaksud dengan nikah mut'ah adalah seorang laki-laki mengucapkan akad (nikah) pada seorang perempuan untuk jangka waktu sehari, seminggu, atau sebulan dan disebut dengan mut'ah karena laki-laki mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan perempuan itu sampai jangka waktu yang telah ditentukannya.4Ja'far Murtadha al-'Amili menyatakan bahwa nikah mut'ah adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan mahar yang disepakati sebagaimana yang disebutkan dalam akad sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.5 Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati atau dengan pengurangan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian. Berdasarkan beberapa pengertian di atas pada dasarnya tidak ada perbedaan pendapat yang mendasar di antara para ulama tentang pengertian dari nikah mut'ah 3 4 5 Muhammad Ismail al-Kahlani al-San'ani, Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam, Juz III (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 16. Lihat juga: Taqi al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husayni, Kifayah al-Akhyar, Juz II (Bandung : Maktabah Dahlan, t.th.), h. 76. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 35. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Ibnu Qudamah bahwa nikah mut'ah adalah apabila seseorang mengatakan: "Saya mengawinkan putriku dengan engkau selama sebulan atau setahun atau sampai selesai musim haji ini atau sampai datangnya jamaah haji berikutnya" atau kalimat yang seperti itu baik waktunya telah diketahui atau tak diketahui. Ibnu Qudamah, al-Mugni, Juz IV (Mesir : al-Qal'ah, t.th.), h. 103. Ja'far Murtadha al-'Amili, Al-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam, (Qom (Iran): Al-Hikmah, 1397 H/1975 M), h. 27. 223
yang kesemuanya bermuara pada perkawinan dengan pembatasan waktu atau perkawinan yang bersifat temporal. Masa tertentu itu adalah: sehari, tiga hari, satu minggu, sebulan, setahun, atau lebih, tergantung kesepakatan bersama dengan imbalan uang atau harta lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Nikah mut'ah disebut juga zawaj muaqqat (kawin sementara) dan zawaj munqaihl (kawin kontrak), karena mempunyai batasan tertentu. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalaq dan tanpa warisan. B. Sejarah Nikah Mut'ah Nikah Muth'ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah sebelum stabilitasnya syari'at Islam, yaitu diperbolehkannya pada waktu berpergian dan peperangan, akan tetapi kemudian diharamkan. Hikmah diperbolehkan nikah muth'ah ketika itu adalah karena masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam). Sedang perzinaan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah Islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang, karena jauhnya mereka dari istri mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Sebagian mereka ada yang kuat imannya dan sebagian tidak kuat imannya. Bagi yang lemah imannya aka nmudah untuk berbuat zina yang merupakan sebagai berbuatan yang keji dan terlarang. Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan 224
untuk mengkebiri dan mengipotenkan kemaluannya. 6Hal ini sebagaimana yang dikatakatan oleh Abdullah : اَنَل َسْيَل َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ِلوُس َر َعَم و ُزْغَن اَّنُك ُلاوُقَي ِ َّالل َدْبَع ُتْع ِمَس َلاَق ٍسْيَق ْنَع ٍلَجَأ ىَلِإ ِب ْوَّثلاِب َةَأ ْرَمْلا َحِكْنَن ْنَأ اَنَل َصَّخ َر َّمُث َكِلَذ ْنَع اَناَهَنَف ي ِص ْخَتْسَن َلاَأ اَنْلُقَف ٌءاَسِن 7( ملسم هاور) َّالل ىَّلَص ِ "Dari Qais berkata saya mendengar Abdullah mengatakan: waktu itu kami sedang perang bersama Rasulullah Saw dan tidak ada bersama kami wanita, maka kami berkata: bolehkah kami mengkebiri (kemaluan kami). Maka Raulullah Saw. melarang kami melakukan itu. Dan Rasulullah memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar baju sampai satu waktu."( HR. Muslim). Tetapi rukhshah yang diberikan nabi kepada para sahabat hanya selama tiga hari setelah itu Beliau melarangnya, seperti sabdanya : يِف ٍساَط ْوَأ َماَع َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر َصَّخ َرَلاَق ِهيِبَأ ْنَع َةَمَلَس ِنْب ِساَيِإ ْنَع 8(ملسم هاور) اَهْنَع ىَهَن َّمُث اًث َلَث ِةَعْتُمْلا 6 7 8 Rifa'i, Moh. FiqihIslamLengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978. hlm. 17. Imam Muslim, Shahih Muslimi bab Nikaah al-Mut'ah wa Bayaanu annahu Ubiiha tsumma Naskha , Juz. VII, h. 183. [CD- ROM], Maktabah Syamilah. Imam Muslim, Shahih Muslimi babNikaah al-Mut'ah Mut'ah wa Bayaanu annahu Ubiiha tsumma Naskha, Juz. VII, h. 189. [CD- ROM], Maktabah Syamilah. 225
"Dari Iyas bin Salamah dari bapaknya berkata : Rasulullah Saw. memberikan keringanan nikah muth'ah pada tahun authas (penaklukan kota Makah) selama 3 hari kemudian beliau melarangnya" (HR Muslim)." Berdasarkan hadits Salamah di atas memberikan keterangan pernah memperbolehkan nikah muth'ah kemudian melarangnya dan menasah rukhshah tersebut. Menurut Nawawi dalam perkataannya bahwasanya pelarangannya dan kebolehannya terjadi dua kali, kebolehannya itu sebelum perang khaibar kemudian diharamkannya dalam perang khaibar kemudian dibolehkan lagi pada tahun penaklukan Makah (tahun Authas), setelah itu nikah muth'ah diharamkan selama- lamanya, sehingga terhapuslah rukhshah itu selama-lamnya. Seperti dalam hadis Rasulullah Saw. bahwasanya Rasulullah Saw َم ْوَي ِءاَسِ ّنلا ِةَعْتُم ْنَع ىَهَن َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل َلوُس َر َّنَأٍبِلاَط يِبَأ ِنْب ِ ّيِلَع ْنَع (ملسم هاور)... َرَبْيَخ Dari Ali ra.berkata: Rasulullah melarang nikah muth'ah" "...pada tahun Khaybar َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َكِلَذ َم َّرَح ْدَق َ َّالل ىَّلَص ِ َّالل ِلوُس َر َعَم َناَك ُهَّنَأُهَثَّدَح ُهاَبَأ َّنَأ ُّيِنَهُجْلا َة َرْبَس ُنْب ُعيِب َّرلا يِنَثَّدَح ّنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي َلاَقَف (ملسم هاور)... ِةَماَيِقْلا ِم ْوَي ىَلِإ ّنلا ْن ِم ِعاَت ْمِتْس ِلاا يِف ْمُكَل ُتْنِذَأ ُتْنُك ْدَق يِ َّالل َّنِإ َو ِءاَسِ "Dari Rabi' bin Saburah, dari ayahnya ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: wahai manusia sesungguhnya aku telah memberikan izin kepadamu untuk meminta muth'ah dari wanita, dan sesungguhnya Allah Swt telah mengharamkan itu sampai hari kiamat". (HR Muslim...). 226
C. Hukum Nikah Mut'ah Nikah mut'ah merupakan salah satu kontroversial dan polemik yang terjadi antara Sunni-Syiah sampai saat ini. Yang satu mengharamkan secara mutlak dan yang lainnya menghalalkan secara mutlak. Hal ini dikarenakan adanya dalil nas yang menunjukkan kebolehannya, di sisi lain terdapat nash-nash yang melarangnya. Di antara nasah- nash itu adalah: 1. Nash-nasah yang membolehkan nikah mut'ah (landasan normatif bagi yang membolehkan nikah mut'ah): a. Q.S. al-Nisa/4 : 24 اَمَف ۚ َني ِحِفاَسُم َرْيَغ َنيِن ِص ْحُم ْمُكِلا َو ْمَأِب اوُغَتْبَت ْنَأ ْمُكِلٰ َذ َءا َر َو اَم ْمُكَل َّل ِحُأ َو ۚ ًةَضي ِرَف َّنُه َروُجُأ َّنُهوُتآَف َّنُهْن ِم ِهِب ْمُتْعَت ْمَتْسا "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yai- tu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah ke- pada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban". b. Hadis Rasul yang membolehkan nikah mut'ah ىَلَع َماَّيَ ْلا ِقيِقَّدلا َو ِر ْمَّتلا ْن ِم ِةَضْبَقْلاِب ُعِت ْمَتْسَن اَّنُكلوُقَي ِ و ِر ْمَع ِنْأَش يِف ُرَمُع ُهْنَع ىَهَن ىَّتَح ٍرْكَب يِبَأ َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ِدْبَع َنْب َرِباَج ُتْع ِمَس َّالل ىَّلَص ِ َّالل ِلوُس َر ِدْهَع 9)يراخبلا هاور(ٍثْي َرُحنْب 9 Imam Bukhari, Shahih Bukhari babNikaahu al-Mut'ah..., Juz. 227
"Saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata: "Kami dahulu nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma atau tepung pada masa Rasulullah saw juga Abu Bakar, sampai Umar melarangnya pada perkara 'Amr bin Huraits." َسْيَل َو َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ ّيِبَّنلا َعَم و ُزْغَن اَّنُكَلاَق ُهْنَع ُ َّالل ِدْبَع ْنَع َج َّو َزَتَن ْنَأ َكِلَذ َدْعَب اَنَل َصَّخ َرَف َكِلَذ ْنَع اَناَهَنَف ي ِصَت ْخَن َلاَأ اَنْلُقَف ٌءاَسِن اَنَعَم ّرَحُت َلا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ا }َأ َرَق َّمُث ِب ْوَّثلاِب َةَأ ْرَمْلا َّالل َي ِض َر ِ ّيَط اوُم ِ َّالل َّلَحَأ اَم ِتاَبِ 10{ ْمُكَل ُ "Abdullah bin Mas'ud berkata,"kami berperang bersama Nabi dan saat itu kami tidak membawa istri. Maka kami berkata, Apakah kami boleh mengebiri diri-diri kami? Maka Rasul melarang kami untuk melakukan hal itu. Lalu beliau memberikan keringanan kepada kami setelah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan pakaian (sampai batas waktu tertentu). Kemudian Nabi membaca ayat (wahai orang orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan hal hal baik yang Allah halalkan bagi kalian). َّالل ِلوُس َر ُلوُس َر اَناَتَأَف ٍشْيَج يِف اَّنُك َلااَق ِع َوْكَ ِ ْلأا ِنْب َةَمَلَس َو ِ َّالل ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع َّالل ىَّلَص 11اوُعِت ْمَتْساَف اوُعِت ْمَتْسَت ْنَأ ْمُكَل َنِذُأ ْدَق ُهَّنِإ َلاَقَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ "Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Akwa', berkata, "Kami berada dalam pasukan perang.Lalu Rasulullah datang kepada kami dan berkata, "Sesungguhnya telah VII, h. 187. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 10 11 Imam Bukhari, Shahih Bukhari babQaluha yaa Ayuuha al- Ladsina Amanuu La Tuharrimuu al-Tayyibaat, Juz. XIV, h. 138. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. Imam Bukhari, Shahih Bukhari babNahaa Rasulullah saw 'an Nikaahi, Juz. XVI, h. 74. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 228
diizinkan kepada kalian untuk menikah mut'ah, maka lakukanlah." 2. Nash-nasah yang melarang nikah mut'ah (landasan normatif bagi yang tidak membolehkan nikah mut'ah): a. Pelarangan itu ditegaskan di dalam (QS. Al- Mukmin (23): 5-7) sebagai berikut: ْمُهَّنِإَف ْمُهُناَمْيَأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ْمِه ِجا َو ْزَأ ٰىَلَع َّلِإ َنوُظِفاَح ْمِه ِجو ُرُفِل ْمُه َنيِذَّلا َو َلوُأَف َكِلٰ َذ َءا َر َو ٰىَغَتْبا ِنَمَف َني ِموُلَم ُرْيَغ َنوُداَعْلا ُمُه َكِئ ٰ "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,Ke- cuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas". b. Hadis Rasul yang melarang nikah mut'ah ىَهَن َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ 1٢(يراخبلا هاور)ِةَّيِسْن ِ َّالل َلوُس َر َّنَأُهْنَع ُ ْلا ِرُمُحْلا ِموُحُل ِلْكَأ ْنَع َو َرَبْيَخ َم ْوَي ِءاَسِ َّالل َي ِض َر ٍبِلاَط يِبَأ ِنْب ِ ّيِلَع ْنَع ّنلا ِةَعْتُم ْنَع "Dari Ali bin Abi Talib sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah mut'ahpada perang khaibar dan makan daging himar orang ahliyah". 12 Imam Bukhari, Shahih Bukhari babGazwa Khaebar, Juz. XIII, h. 116. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 229
ِحْتَفْلا َم ْوَي ىَهَن َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّالل ىَّلَص ِ َّالل َلوُس َر َّنَأِهيِبَأ ْنَع َة َرْبَس ِنْب ِعيِب َّرلا ْنَع ّنلا ِةَعْتُم ْنَع 13(ملسملا هاور) ِءاَسِ "Nabi saw. melarang nikah mut'ah pada fathu makkah" ىَّلَص ِ َّالل ُلوُس َر اَن َرَمَ ّيِنَهُجْلا َة َرْبَس ِنْب ِعيِب َّرلا ِنْب ِكِلَمْلا ِدْبَع ْنَع َّالل ّدَج ْنَع ِهيِبَأ ْنَع ِ َلأاَق ِهِ 14اَهْنَع اَناَهَن ىَّتَح اَهْن ِم ْج ُر ْخَن ْمَل َّمُث َةَّكَم اَنْلَخَد َني ِح ِحْتَفْلا َماَع ِةَعْتُمْلاِب َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ "Rasulullah Saw pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fathul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami dari bentuk nikah tersebut." َّالل ىَّلَص ِ ُ ِءاَسِ َلا َو ُهَليِبَس ِ َّالل ِلوُس َر َعَم َناَك ُهَّنَأُهَثَّدَح ُهاَبَأ َّنَأ ُّيِنَهُجْلا َة َرْبَس ُنْب ُعيِب َّرلا يِنَثَّدَح ّنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي َلاَقَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع َّالل َّنِإ َو 15اًئْيَش َّنُهوُمُتْيَتآ اَّم ِم اوُذُخْأَت ّنلا ْن ِم ِعاَت ْمِتْس ِلاا يِف ْمُكَل ُتْنِذَأ ُتْنُك ْدَق يِ ّلَخُيْلَف ٌءْيَش َّنُهْن ِم ُهَدْنِع َناَك ْنَمَف ِةَماَيِقْلا ِم ْوَي ىَلِإ َكِلَذ َم َّرَح ْدَق َ "Wahai sekalian manusia. Awalnya aku mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah dengan para wanita. Sekarang, Allah telah mengharamkan (untuk melakukan mut'ah) hingga hari kiamat." Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul diatas, ulama sepakat bahwa memang telah dibolekan oleh 13 Imam Muslim, Shahih Muslim, babNikah al-Mut'ah wa Bayanu Annahu Ubiiha Tumma Nasaha..., Juz. VII, h. 196. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 14 15 Imam Muslim, Shahih Muslim, babNikah al-Mut'ah...Juz. VII, h. 193. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. Imam Muslim, Shahih Muslim, babNikah al-Mut'ah ..., Juz. VII, h. 192. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. 230
nabi dan telah terjadi secara kenyataan perkawinan mut'ah tersebut pada waktu tertentu. Namun dalam kebolehannya waktu itu terdapat perbedaan antara ulama Ahlu Sunnah dengan ulama Syi'ah. 16 1. Pendapat pertama (jumhur ulma)16: Menurut jumur ulama Ahlu Sunnah kebolehan nikah mut'ah sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Ibnu al-Hajar al-Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawad secara tegas melarang perkawinan mut'ah walaupun pernah diizinkan.17Sebagaimana hadis-hadis Nabi di atas yang menjelaskan tentang larangan nikah mut'ah. Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin al-Sarkhasi (w 490H) mengatakan bahwa nikah Mut'ah ini batil menurut Madzhab kami. Dari Madzhab Maliki, Imam Ibn Rusyd (w.595H) mengatakan:Hadits-hadits yang mengharamkan Nikah Mut'ah mencapai peringkat Mutawatir. Sementara itu Imam Malik bin Anas (W. 179H) mengatakan: Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil. Dari Madzhab Syafi'i, Imam al-Syafi'i (w.204H) mengatakan: Nikah Mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan: Aku nikahi kamu selama 1 (satu) hari, 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) bulan. Dari Madzhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah (w.620H) dalam kitabnya mengatakan: Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang batil. Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (w.242H) yang menegaskan bahwa Nikah Mut'ah adalah haram.Dikutip dari : (Sumber : dari berbagai kitab seperti Al-Mabsut, Al- Mugni dll). Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2007, Cet 2, H. 101. 1. Pendapat pertama (jumhur ulma)16: Menurut jumur ulama Ahlu Sunnah kebolehan nikah mut'ah sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Ibnu al-Hajar al-Asqallaniy menurut yang dinukilkan oleh Muhammad Jawad secara tegas melarang perkawinan mut'ah walaupun pernah diizinkan.17Sebagaimana hadis-hadis Nabi di atas yang menjelaskan tentang larangan nikah mut'ah. Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin al-Sarkhasi (w 490H) mengatakan bahwa nikah Mut'ah ini batil menurut Madzhab kami. Dari Madzhab Maliki, Imam Ibn Rusyd (w.595H) mengatakan:Hadits-hadits yang mengharamkan Nikah Mut'ah mencapai peringkat Mutawatir. Sementara itu Imam Malik bin Anas (W. 179H) mengatakan: Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil. Dari Madzhab Syafi'i, Imam al-Syafi'i (w.204H) mengatakan: Nikah Mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan: Aku nikahi kamu selama 1 (satu) hari, 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) bulan. Dari Madzhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah (w.620H) dalam kitabnya mengatakan: Nikah Mut'ah ini adalah nikah yang batil. Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (w.242H) yang menegaskan bahwa Nikah Mut'ah adalah haram.Dikutip dari : (Sumber : dari berbagai kitab seperti Al-Mabsut, Al- Mugni dll). Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2007, Cet 2, H. 101. 231
Menurut ibnu Rusyd pelarangan tentang nikah mut'ah masih diperselisihkan waktu terjadinya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pelarangan tersebut terjadi pada: a. perang khaibar (7 H.), b.Fathu Makkah (8 H), c. perang tabuk (9 H.), d. haji wada'(10 H.), e. pada waktu umrah qada' dan f. perang Anthas. Dari beberapa riwayat yang telah ditelusuri menunjukkan bahwa larangan tersebut terjadi pada perang Khaibar yang berarti bahwa itu terjadi pada tahun 7 H /628 M (3 tahun sebelum Nabi wafat yaitu tahun 11 H.).18 Quraish Shihab mengatakan bahwa nikah mut'ah benar pernah dibenarkan oleh Rasulullah saw serta dipraktekkan oleh sementara sahabat dan itu juga tidak ditolak oleh ulama bermazhab Sunnah karena ada sekian riwayat yang menginformasikan adanya praktek mut'ah, tetapi terdapat pula sekian riwayat yang menyatakan bahwa nikah mut'ah telah dibatalkan walau riwayat itu berbeda- beda tentang kapan terjadinya dan oleh siapa.19 Muhammad Ali al-Shabuni berpendapat mengenai nikah mut'ah, berdasarkan substansinya menyatakan bahwa nikah mut'ah itu batal dan haram berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan Ijma para ulama. Pernikahan ini dianggap tidak berbeda dengan zina. Nikah mut'ah itu diperbolehkan 18 19 Khaibar adalah sebuah pemukiman yang terletak kurang lebih 150 km sebelah utara Madinah. Pada perang ini pasukan Nabi saw berhadapan dengan kelompok Yahudi yang ada di Khaibar. Lihat: Sami bin Abdullah al-Magluts, Atlas Agama Islam (diertemahkan oleh Fuad Syarifuddin Nur), Cet. I, (Jakarta : Almahira, 2009), h. 69. M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 2, Cet. V, (Jakarta : Lentera hati, 2011),h. 487. 232
pada awal-awal Islam karena darurat. Sama halnya dengan khamar pada permulaan penyebaran Islam. Setelah Islam menjadi kuat dan sendi-sendinya telah tegak, maka diharamkan untuk selama-lamanya berdasarkan dalil- dalil qat'i, sehingga menjadikan khamar haram dan termasuk perbuatan setan.20 Di Indonesia sendiri para ulama yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Ittihadul Muballigin menghasilkan kesepakatan tentang nikah mut'ah. Bahtsul Masail DPP Ittihadul Muballighin menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan tentang: definisi nikah mut'ah, perbedaan antara nikah mut'ah dan nikah sunni, hukum haramnya nikah mut'ah disertai dalil-dalilnya, madharat (dampak negatif) nikah mut'ah, dan rekomendasi agar nikah mut'ah dilarang.21 Adapun pengharaman nikah mut'ah pada dasarnya telah terjadi berulang kali, yakni pada masa perang Khaibar dan pada tahun penaklukkan kota Makkah. Terjadinya pengharaman dan pelarangan pada masa penaklukkan kota Makkah bertujuan untuk supaya disaksikan oleh orang banyak dari kalangan sahabat dan sebagai bukti nyata tentang keharaman nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pelanggaran syariat. Mengenai masalah banyaknya 20 21 Dikutip dari: shabuni (sumber: Muhammad Ali al-Shabuni (ed.), Nikah al- Mut'ah fi al-Islam Haram, Kairo: Dar al-Shabaly, t.th.) Hasil bahtsul masail tentang Nikah Mut'ah dan Kloning yang diselenggarakan Dewan Pakar Ittihadul Muballighin pada 3-5 Oktober 1997.Tim perumus dari pembahasan masalah itu adalah Dr H Ahsin Muhammad (ketua), KH Masyhuri Baidhowi MA (sekretaris). 233
kejahatan seputar pergaulan laki-laki dan perempuan, tidak dapat dijadikan alasan pembenaran nikah mut'ah.22 Berdasarkan beberapa hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum nikah mut'ah adalah pernah dibolehkan ketika zaman Rasulullah Saw masih hidup, tapi kemudian diharamkan oleh Rasul saw sampai hari kiamat. Jika ada yang melaksanakan nikah mut'ah pada masa sekarang, maka nikah mut'ah tersebut hukumnya batal/ haram. 2. Pendapat kedua (ulama Syiah): Pandangan Syiah Imamiyah bahwa kehalalan nikah mut'ah itu tetap berlaku dan tidak ada hadis yang menghapuskannya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab-mazhab yang empat (mazhab-mazhab Ahlus Sunah) yang mengharamkannya karena ketentuan itu sudah dihapus dengan adanya hadis tentang larangan nikah mut'ah yang datang kemudian. Kaum Syiah menghalalkan nikah mut'ah dengan berdasar pada Q. S. al-Nisa/4 : 24. Ulama Syiah berpendapat bahwa kata (istamta'um) menunjuk kepada nikah mut'ah yaitu akad untuk masa tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini mereka kuatkan karena adanya bacaan dari Ubay bin Ka'b dan Ibnu 'Abbas yang menmbahkan kata (ila ajalin musamma) setelah kalimat (istamta'tum ). Bacaan ini dikenal sebagai bacaan mudraj, dalam arti bahwa itu bukan merupakan lafaz-lafaz asli ayat, tetapi ditambahkan oleh 22 Dikutip dari : (Sumber : dari berbagai ki- tab seperti Al-Mabsut, Al-Mugni dll). 234
para sahabat sebagai penjelasan makna.23 Murthadha Muthahhari menganggap bahwa nikah mut'ah hukumnya halal. Dalam menanggapi tindakan Umar, beliau berpendapat bahwa pengaruh kepribadian khalifah Umar membuat rakyat dalam mengikuti cara hidupnya serta sikap politik pemerintahnya merupakan penyebab hukum perkawinan mut'ah yang bersifat pendamping bagi perkawinan permanen dan merupakan sarana untuk menyingkirkan kesusahan dan kepedihan telah ditinggalkan selama-lamanya. Itulah sebabnya para Imam Syi'ah selalu mendorong, meyakinkan, dan mengingatkan umat supaya sunnah Islam ini jangan terlupakan dan ditinggalkan. Imam Ja'far Shadiq mengatakan salah satu urusan yang saya tidak mau mendiamkannya adalah soal mut'ah.24 Dengan pernyataan tersebut Murthadha Muthahhari menyesalkan tindakan Khalifah Umar karena pengaruhnya, kepribadian dan sikap politiknya menyebabkan umat meninggalkan nikah mut'ah yang merupakan pendamping dari nikah permanen dan merupakan sarana untuk menghindari kesulitan.25 23 24 25 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 486. Murthadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam (diterjemahkan oleh M. Hashim), (Jakarta : Lentera Basritama, 2001), h. 35. Murthadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam, h. 35. 235
D. Perbedaan Nikah Mut'ah dan Nikah Sunni Ada enam perbedaan prinsip antara nikah mut'ah dan nikah sunni (konvensional), yaitu :26 1. Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu. 2. Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam aqad atau fasakh, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talaq atau meninggal dunia. 3. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, nikah sunni menimbulkan pewarisan antara keduanya. 4. Nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, nikah sunni dibatasi dengan jumlah istri hingga maksimal empat orang. 5. Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, nikah sunni harus dilaksanakan dengan wali dan saksi. 6. Nikah mut'ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri, nikah sunni mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri. 26 Hasil bahtsul masail tentang Nikah Mut'ah dan Kloning yang diselenggarakan Dewan Pakar Ittihadul Muballighin pada 3-5 Oktober 1997.Tim perumus dari pembahasan masalah itu adalah Dr H Ahsin Muhammad (ketua), KH Masyhuri Baidhowi MA (sekretaris). 236
E. Pengertian Nikah wisata. pernikahan misyar adalah pernikahan yg dimana pihak perempuan mendapatkan sebagian haknya saja yg diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya. Biasanya pernikahan ini sudah memenuhi rukun nikah yaitu akad, kerida'an wali, dua orang saksi dan mahar. Yusuf Qardhawi mendefinisikan nikah mizyar adalah pernikahan dimana suami mendatangi kediaman istri dan istri tidak ikut pindah di rumah suami.27 M.Nabil Kadhim mendefinisikan Nikah wisata adalah salah satu bentuk perkawinan baru di era modern ini. Pernikahan ini tidak didapatkan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Meskipun demikian perkawinan ini memiliki kemiripan secara substansial dengan bentuk kawin mut'ah disebabkan jenis perkawinan ini bersifat temporal. Bedanya, dalam akad perkawinan mut'ah disebut batasan waktu berlakunya pernikahan sehingga apabila waktu yang ditentukan sudah berakhir maka berakhir pula ikatan perkawinan tersebut. Sedangkan dalam nikah wisata, dalam akadnya tidak disebutkan jangka waktu perkawinannya tetapi diniatkan perkawinan ini berakhir ketika masa wisatanya sudah selesai. Nikah wisata ini disebut juga nikah yang diniatkan untuk talak.28 Disebut demikian, karena biasanya pria yang 27 28 Yusuf al-Qardhawi, nikah Mizyar Ada juga yang mengistilahkan dengan "nikah musafir". Lihat hukum/ 237
melakukan praktik nikah ini tidak ada tujuan pernikahan yang lestari dan untuk waktu selamanya, tetapi hanya untuk tempo tertentu saja seperti satu malam, seminggu dan sebagainya, tetapi keinginan mentalaq dalam tempo tertentu tersebut tidak diucapkan secara verbal dalam akad nikah. Biasanya mereka melakukan kesepakatan dulu sebelum akad, tetapi kesepakatan yang telah dibuat tersebut tidak disebut dalam akad nikah.29 Praktik nikah wisata dilakukan sebagai mana layaknya sebuah pernikahan, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, adanya wali, saksi dan ada mahar. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, tempat tinggal atau hak gilir. Model pernikahan ini kemudian dipersoalkan keabsahannya.30 Pernikahan model seperti ini biasanya dilakukan oleh para pedagang, tentara, penuntut ilmu yang berada di negeri asing untuk menjaga dirinya dari kerusakan. Namun, saja perlu diwaspadai bahwa dalam bentuk pernikahan ini kurang penunaian hak disebabkan karena adanya kelemahan dalam menunaikan hak dan kewajiban. Sebagian pelancong muslim mancanegara punya trik menyiasati larangan berzina. Sebelum menyalurkan hasrat seksual, mereka menikahi pasangannya, dengan memenuhi syarat-rukun nikah. Perempuannya lajang tak bersuami. 29 30 nikah-wisata-dan-nikah.html Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015, Cet. 1, H. 163. 238
Bisa janda, tapi kebanyakan pelancong memesan perawan. Bunyi ijab kabul mirip nikah biasa. Tanpa penyebutan batas waktu seperti nikah mut'ah. Pasangan pun merasa aman dan nyaman berasyik masyuk, karena berkeyakinan sebagai suami-istri sah. Bedanya dengan nikah biasa, perkawinan ini tidak berumur panjang. Bisa sebulan, sepekan, kadang cuma dua hari. Begitu jadwal liburan berakhir, pasangan pun bercerai. Agendanya memang sekadar pemuasan birahi. Bila si wanita melahirkan anak, tak ada lagi urusan dengan sang pria. Akad nikah dilakukan secara lisan, tanpa dicatat Kantor Urusan Agama. Perceraian pun diselesaikan secara lisan, tanpa pernyataan di depan Pengadilan Agama.31 Puncak mengungkapkan, kesediaan pihak perempuan dinikahi model ini cenderung didorong motivasi finansial. Mahar yang diberikan berkisar Rp 2 juta sampai Rp 10 juta. Ada yang kawin hanya dua hari, dengan "tarif" Rp 2 juta. Bila beruntung, selain terima mahar, si wanita juga diberi nafkah harian Rp 500.000 sehari. Tapi, mas kawin itu bukan milik penuh si istri, sebagaimana ketentuan lazim tentang mahar. Pihak perempuan hanya memperoleh separuh. Sisanya dibagi pada calo, saksi, dan wali nikah.32 Investigasi Gatra tahun 2006 di 31 32 Asrori S. Karni, Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus 2010. 239
F. Hukum Nikah Nikah wisata. Abunuralif menyatakan setidaknya ada tiga arus pendapat di kalangan ahli fiqh kontemporer mengenai keabsahan perkawinan ini,33 yaitu: Pertama, boleh namun mengandung kemakruhan. Alasan dari pendapat kelompok ini didasarkan pada adanya perkawinan ini yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang di tetapkan syara' dan tidak mengarah pada keharaman sebagaimana nikah tahlil dan mut'ah. Hal ini disebabkan karena kedua pasangan sama- sama sepakat dan menerima jika istri tidak memperoleh hak tinggal secara menetap atau tidak menikmati bagian yang di peroleh istri-istri madu, atau tidak menerima nafkah, dan sejenisnya.Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah HR. Ummul Mu'minin Saudah binti Zam'ah.34Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa istri berhak untuk menggugurkan hak yang telah diberikan syariat kepadanya, misalnya tinggal bersama suami dan nafkah. Selain itu, perkawinan merupakan pemenuhan naluri fitrah pada perempuan dan penjagaan diri dari kubang kenistaan (pezinaan), dan dengan model perkawinan ini ia pun tetap bisa memperoleh anak yang di dambakannya. Sedangkan hukum perkawinan ini sebagai sesuatu yang mubah namun makruh mengacu pada fakta keminiman 33 34 Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah dalam sebuah riwayat yang shahih memberikan giliran harinya kepada madunya, Aisyah r.a .ketika ia sudah lanjut usia .sehingga "Rasulullah saw. pun memberikan bagian dua hari untuk Aisah r.a ;giliran sendiri dan giliran saudah ."260[Hadits Shahih,ditakhrij oleh Al Bukhari (5212) dan Muslim(1463]. 240
kesempatan dalam perkawinan model ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang di kehendaki syariat (maqasid syari'ah) dalam membina rumah tangga, misalnya ketenangan jiwa, pengasuhan istri dan anak-anak, perlindungan keluarga secara maksimal, dan pendidikan yang solid. Meskipun ada sebagian kalangan pendukung pendapat ini yang menyatakan bahwa persyaratan nafkah dan tinggal serumah adalah sesuatu yang signifikan akan tetapi menurut mereka, istri memiliki hak untuk melepaskan secara sukarela. Kedua, perkawinan misyar atau wisata adalah haram dengan beberapa alasan sebagai berikut; a. Perkawinan model ini bertentangan dengan tujuan- tujuan perkawinan yang bersifat sosial, psikologis, dan syariat, seperti pemenuhan rasa kasih sayang ketentraman, menjaga keturuan dan perawatannya semaksimal mungkin, pemenuhan hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi akad nikah yang sah (normal). Sementara yang menjadi pertimbangan dalam akad nikah adalah tujuan dan subtansinya, bukan redaksi semata dan kulit luarnya. b. Bertentangan dengan sistem perkawinan yang telah berjalan. Model perkawinan ini tidak pernah dikenal oleh syariat dan kaum muslimin sebelumnya. c. Adanya persyaratan yang dibuat bertentangan dengan subtansi akad. d. Perkawinan ini sangat rentan menjadi pintu gerbang kebobrokan dan kerusakan karena menganggap 241
remeh nilai mahar, suami tidak mengemban tanggung jawab keluarga. Selain itu, perkawinan ini seringkali dilakukan secara siri (rahasia), atau tanpa kehadiran wali (keluarga). Ketiga, abstain (tidak memberikan keputusan hukum atas masalah ini) keputusan ini dinukil dari Allamah Ibnu Utsaimin Rahimahullah.35 tersebut, tampaknya MUI cenderung mengikuti pendapat kedua yang mengharamkan perkawinan ini.Meskipun demikian, pengharaman yang ditetapkan oleh MUI tidak sepenuhnya didasarkan pada yang alasan-alasan dikemukakan oleh kelompok kedua.Dalam hal ini, MUI lebih berpandangan bahwa keharaman ini didasarkan pada alasan bahwa perkawinan ini dipersamakan dengan nikah muaqqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut'ah. Berdasarkan ketiga pandangan sebagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan nikah wisata atau pernikahan yang dilakukan oleh wisatawan Muslim untuk jangka waktu selamaia dalam perjalanan wisata. "Nikah wisata atau biasa dikenal dengan nikah misyar hukumnya haram," demikian dibacakan oleh Sekretaris Komisi C yang membahas fatwa Asrorun Ni`am Sholeh, dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI. Fatwa ini tidak memasuki pembahasan absah- tidaknya akad nikah.Sah atau batal, dalam ushul fiqih, masuk wilayah "hukum wadh'i".Fatwa ini melampaui isu sah-batal, 35 242
melainkan masuk isu halal-haram, yang dalam ushul fiqih menjadi bagian "hukum taklifiy". Nikah wisata dikatakan haram bukan karena akadnya sah atau batal, kata Ni'am, melainkan karena implikasi dharar (mudarat). Mirip fatwa nikah usia dini dan nikah siri, yang dari segi hukum wadh'i, akadnya sah, tapi dari segi hukum taklify nikah tersebut bisa haram jika menimbulkan dharar. G. Analisis Tentang Nikah Misyar /Wisata Fenomena nikah kontrak sangat menjamur dan semarak dilakukan orang Arab Wahabis yang suka melancong ke manca negara, semisal Indonesia. Mereka merasa tidak terbebani oleh rasa bersalah dan dosa, karena sudah mendapatkan legitimasi fatwa dari ulamanya sendiri sebagai tindakan yang dibenarkan. Inilah konsekuensi dari paham literalis yang lebih mementingkan persoalan mekanisme saja semisal prosedur sebelum atau pada saat akad nikah syarat pembatasan masa pernikahan itu diucapkan yang lebih banyak bertentangan dengan tujuan mulia sebuah pernikahan. rukun akad yang ini mencukupi disyari'atkan, seperti: Ijab,Qabul, Saksi dan Wali. Pernikahan ini adalah pernikahan yang sah, hanya saja dalam pernikahan ini, laki-laki mensyaratkan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai suami, karena mereka yang melakukan dan menerima perjanjian tersebut sudah mendapatkan uang yang diterima oleh pihak perempuan seperti mahar yang Pernikahan 243
sudah ditentukan dari awal. Maka seharusnya suatu pernikahan alangkah baiknya kembali kepada hakikat dan tujuan pernikahan itu sendri yaitu gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam pasal 1 disebutkan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut pandangan pandangan Imam Al-Syatibi, ahli ushul fikih, yang luas mengupas konsep maqashid al-syariah. Dikatakan Syatibi, maqashid syariah ada dua, yaitu maqashid ashliyah (tujuan pokok) dan maqashid tabi'iyah (tujuan ikutan). Tujuan pokok pernikahan untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya membentuk keluarga sakinah. Nikah wisata, dikatakan, hanya memenuhi tujuan pokok, dan tidak mencapai tujuan ikutan. "Kata Syatibi, segala hal yang tidak sesuai maqashid syariah, baik ashliyah maupun tabi'iyah, jadi haram," kata peserta itu. Peserta lain memperkuat dengan pertimbangan akhlak. Dikatakan, nikah seperti ini tidak sepantasnya dibolehkan. "Nikah bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk membina keluarga. Nikah wisata bisa berdampak "kaedah" mencegah kerusakan harus penelantaran, didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan". 244
H. Dampak yang Ditimbulkan Nikah Mut'ah dan Nikah Wisata. Dampak negatif yang ditimbulkan nikah mut'ah dan nikah wisata adalah bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam; Nikah mut'ah merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum wanita; Nikah mut'ah mengganggu keharmonisan keluarga dan meresahkan masyarakat; Nikah mut'ah berakibat menelantarkan generasi yang dihasilkan oleh pernikahan itu; Nikah mut'ah bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan No.1/1974 pasal 1 dan 2; Nikah mut'ah dicurigai dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin; Nikah mut'ah sangat potensial untuk merusak kepribadian dan budaya luhur bangsa Indonesia. 245
Daftar Pustaka 'Amili, Ja'far Murtadha. 1397 H/1975 M. Al-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam.Qom (Iran): Al-Hikmah. Bukhari, Imam. Shahih Bukhari. Bab Gazwa Khaebar. Juz. XIII. CD-ROM, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari. Bab Nikaahu al-Mut'ah.... Juz. VII. CD-ROM, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari. Bab Qaluha yaa Ayuuha al-Ladsina Amanuu La Tuharrimuu al-Tayyibaat. Juz. XIV, h. 138. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. ........ Shahih Bukhari Bab Nahaa Rasulullah saw 'an Nikaahi. Juz. XVI. CD-ROM, Maktabah Syamilah. Al- Husayni, Taqi al-Din Abu Bakr bin Muhammad. t.th. Kifayah al-Akhyar. Juz II. Bandung: Maktabah Dahlan. Karni, Asrori S. 2010. Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus 2010. Al-Magluts, Sami bin Abdullah. 2009. Atlas Agama Islam. Terj. Fuad Syarifuddin Nur. Cet. I. Jakarta : Almahira. Moh. Rifa'i. 1978. Fiqih Islam Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra. Muhammad, Ahsin dkk. Hasil bahtsul masail tentang "Nikah Mut'ah dan Kloning" yang diselenggarakan Dewan Pakar Ittihadul Muballighin pada 3-5 Oktober 1997. 246
Muslim, Imam. Shahih Muslim. Bab Nikah al-Mut'ah ..., Juz. VII. CD-ROM., Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslim. Bab Nikah al-Mut'ah wa Bayanu Annahu Ubiiha Tumma Nasaha.... Juz. VII. CD-ROM, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslim. Bab Nikah al-Mut'ah...Juz. VII. CD- ROM, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslimi Bab Nikaah al-Mut'ah Mut'ah wa Bayaanu annahu Ubiiha tsumma Naskha. Juz. VII. CD-ROM, Maktabah Syamilah. ........ Shahih Muslimi bab Nikaah al-Mut'ah wa Bayaanu annahu Ubiiha tsumma Naskha , Juz. VII, h. 183. [CD-ROM], Maktabah Syamilah. Muthahhari, Murthadha. 2001. Hak-Hak Wanita dalam Islam. Terj. M. Hashim. Jakarta: Lentera Basritama. Qardhawi, Yusuf. Nikah Mizyar. Qudamah, Ibnu. T. Th. al-Mugni. Juz IV. Mesir: al-Qal'ah. Rahmawati. 2015. Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Cet. 1 Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata. Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah. Juz 2. 247
Sabiq, Sayyid. T. th. Fiqh al-Sunnah. Jild II. al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. Al- San'ani, Muhammad Ismail al-Kahlani. T. Th. Subul al- Salam Syarh Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam. Juz III. Bandung: Maktabah Dahlan. Shihab, M. Quraish. 2011. Tafsir al-Misbah. Vol. 2, Cet. V. Jakarta : Lentera Hati. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2007, Cet 2, H. 101. Dikutip dari: ali-al-shabuni (sumber: Muhammad Ali al-Shabuni (ed.), Nikah al-Mut'ah fi al-Islam Haram, Kairo: Dar al-Shabaly, t.th.) Dikutip dari : (Sumber : dari berbagai kitab seperti Al-Mabsut, Al-Mugni dll). "Nikah Musafir". Lihat com/category/fatwa-dan-hukum/ nikah-wisata-dan-nikah.html Www. voa-islam. com. Sumber : dari berbagai kitab seperti Al-Mabsut, Al-Mugni 248
BAB X PERKAWINAN BEDA AGAMA
A. Pengertian Nikah Beda Agama. Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam adalah pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah, atau sebaliknya, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. B. Pendapat Ulama tentang Hukum PernikahanBeda Agama. Pembahasan tentang pernikahan beda agama akan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. yang Non Muslim/kafir adalah orang-orang mengingkari Tuhan. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/ kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Dasar pelarangannya adalah QS. Al-Baqarah/2: 221 Allah Swt. melarang keras pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik: ْوَل َو ٍةَك ِرْشُم ْن ِم ٌرْيَخ ٌةَن ِم ْؤُم ٌةَمَ َل َو ۚ َّن ِم ْؤُي ٰىَّتَح ِتاَك ِرْشُمْلا اوُحِكْنَت َل َو ْن ِم ٌرْيَخ ٌن ِم ْؤُم ٌدْبَعَل َو ۚ اوُن ِم ْؤُي ٰىَّتَح َنيِك ِرْشُمْلا اوُحِكْنُت َل َو ۗ ْمُكْتَبَجْعَأ ْمُكَبَجْعَأ ْوَل َو ٍك ِرْشُم ۗ "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 250
menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin- Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". Di samping itu larangan pernikahan dengan non muslim atau kafir didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah :10. ُمَلْعَأ ُ َّالل ۖ َّنُهوُن ِحَت ْماَف ٍتا َر ِجاَهُم ُتاَن ِم ْؤُمْلا ُمُكَءاَج اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ٌّل ِح َّنُه َل ۖ ِراَّفُكْلا ىَلِإ َّنُهوُع ِج ْرَت َلَف ٍتاَن ِم ْؤُم َّنُهوُمُت ْمِلَع ْنِإَف ۖ َّنِهِناَميِإِب َّنُهَل َنوُّل ِحَي ْمُه َل َو ْمُهَل ۖ "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang- orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu.dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". 251
Kedua ayat ini tegas sekali melarang pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik. 2. Pernikahan laki-laki muslimdengan perempuan ahli kitab. Ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil dan Zabur.1Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab. a. Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) berpendapat bahwa seorang pria muslim dibolehkan kawin dengan ahli kitab yang berada dalam lindungan (kekuasaan) Negara Islam (ahli Dzhimmah). b. 'Abdullah ibn Umar dari kalangan sahabat, yang mengharamkan perempuan kitabiyah Yahudi dan Nasrani dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua agama tersebut mengandung unsur-unsur syirik (politeisme).2 Hal ini karena Nabi Uzair As.dalam teologi Yahudi dan Nabi Isa As. dalam teologi Nasrani masing-masing diposisikan sebagai anak Tuhan. Ketika ditanya tentang masalah ini Ibn Umar berkata: 1 2 Masri Elmahsyar Bidin, Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam, diakses pada di tanggal Ali Al-Shabuni, Rawai' al-Bayan, Juz I, (Damaskus: Maktabat al-Ghazali, tth), h. 268. 22 januari 2012 252
"Allah telah mengharamkan pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik. Dan aku tidak mengenal kemusyrikan yang lebih besardaripada pernyataan seorang perempuan bahwa tuhannya adalah Isaatau apa pun di antara hamba-hamba Allah.3 Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman ra.pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, lalu Umar memintanya melalui sepucuk surat agar menceraikan perempuan itu. Hudzaifah membalasnya: "Apakah engkau menganggap dia haram?" Umar menjawab: "Aku tidak mengatakan haram, tetapi aku khawatir kaum Muslim lantas menyukai pelacur di antara perempuan Ahl al- Kitab4 Perintah yang sama diberikan Umarkepada Thalhah ketika menikahi seorang perempuan Nasrani.Menjelaskan tentang sikap Umar ini Al-Thabari menulis: "Umar tidak menyukai pernikahan Thalhah dan Hudzaifah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani karena khawatir diikuti orang banyak, lalu mereka enggan menikahi perempuan Muslimah, atau karena alasan lain. karena itu dia memerintahkan keduanya agar menceraikan istri-istri mereka". Mengomentari kebijakan Umar ini Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni menulis: "Semoga Allah merahmati Umar. Begitu bijaksananya dia mengatur kepentingan kaum Muslim 3 4 Ali Al-Shabuni, Rawai' al-Bayan, Juz I, (Damaskus: Maktabat al-Ghazali, tth), h. 268. Al-Thabari, 2001: 378. 253
dengan pertimbangan maslahat dan betapa butuhnya kita pada sikap bijak seperti ini." Kenyataan memang membuktikan bahwa tidak sedikit anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama mentalitasnya tumbuh tidak sejalan dengan cita keagamaan Islam. Hal ini karena pendidikan anak di dalam rumah tangga hampir sepenuhnya di tangan ibu. Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat, bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita ahli kitab. Golongan pertama (Jumhur Ulama) mendasarkan pendapat mereka kepada beberapa dalil; 1) Firman Allah yang berbunyi: (al-Maidah:5) ْمُكُماَعَط َو ْمُكَل ٌّل ِح َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا ُماَعَط َو ۖ ُتاَبِ ّيَّطلا ُمُكَل َّل ِحُأ َم ْوَيْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َن ِم ُتاَنَص ْحُمْلا َو ِتاَن ِم ْؤُمْلا َن ِم ُتاَنَص ْحُمْلا َو ۖ ْمُهَل ٌّل ِح ...ْمُكِلْبَق ْن ِم َباَتِكْلا Artinya: "Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita- wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 254
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi". Ayat ini tegas sekali menghalalkan pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Menyikapi kesan kontradiksi (ta'arudh) antara QS. Al-Baqarah:221 dengan QS. al-Maidah:5, para ulama dari kelompok ini mengatakan bahwa topik yang dibicarakan oleh ayat yang disebut pertama itu bersifat umum tentang hukum menikahi perempuan musyrik pada umumnya. Sedang ayat yang kedua khusus tentang perempuan Ahl al-Kitab.5 Dengan ungkapan lain, kedua ayat tersebut berada dalam ranah yang berbeda. Yang pertama berlaku dalam keumumannya menyangkut semua perempuan musyrik, baik yang agamanya tergolong agama langit (samawi) atau bukan. Sedang ayat yang kedua berlaku khusus bagi perempuan Ahl al-Kitab saja, meskipun di dalam teologinya terdapat unsur syirik. Dengan demikian pertentangan antara kedua ayat tersebut redaksional saja sifatnya. Seakan-akan Allah hendak mengatakan bahwa meskipun dalam teologi Ahl al-Kitab ada unsur syiriknya, namun perempuan mereka merupakan 5 Rasyid Ridla, Tafsir Al-Manar, Vol. VI, (Cairo: Dar al-Manar, 1367 H). h. 33. 255
perkecualian dari perempuan musyrik pada umumnya karena antara Ahl al-Kitab dan Islam ada pertalian nasab yang erat, yakni sama-sama agama samawi.6 2) Di antara sahabat ada juga yang kawin dengan ahli kitab, seperti Usman bin Affan mengawini Na'ilah binti al-Gharamidah seorang wanita yang beragama Nasrani, yang kemudian masuk Islam. Demikian juga Hudzaifah mengawini wanita Yahudi dari penduduk Madain. 3) Jabir ra. Pernah ditanya tentang perkawinan pria Muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani: Beliau menjawab :" kami pun pernah menikah dengan mereka pada waktu penaklukan Kufah bersama- sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqash. Kemudian di kalangan Jumhur Ulama yang membolehkan kawin dengan ahli kitab, juga berbeda pendapat. 1) Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali, mengatakan, bahwa hukum perkawinan itu makruh. 2) Pendapat sebagian mazhab Maliki, Ibnu Qosim, Khalil bahwa perkawinan itu diperbolekan secara mutlak dan ini merupakan pendapat Malik. 3) Az-Zarkasyi (Mazhab Syafi'I) mengatakan bahwa 6 Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya". At-turaz, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, h. 96. 256
pernikahan itu disunatkan, apabila wanita ahli kitab itu diharapkan dapat masuk Islam. Sebagai contohnya adalah perkawinan Usman bi Affan dengan Nailah, sebagaimana telah dikemukakan sebelum ini, sebagai mazhab Syafi'I pun ada yang berpendapat demikian. Golongan kedua, (Syi'ah), melandaskan pendapat pada beberapa dalil: 1) Firman Allah (al-Baqarah:221) Golongan ini berpendapat, bahwa wanita-wanita ahli kitab termasuk kafir, karena wanita-wanita ahli kitab itu telah Musyrik (menyekutukan Allah) berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwa beliau pernah ditanya tentang hukum mengawini wanita Yahudi dan Nasrani. Beliau menjawab, "Sesunggunya Allah mengharamkan wanita-wanita Musyrik bagi orang-orang mukmin, saya tidak mengatahui kemusyrikkan yang lebih besar dari pada anggapan seorang wanita(Nasrani), bahwa Tuhannya adalah Isa. Padahal Isa adalah seoranng manusia dan hamba Allah". 2) Firman Allah (al-Mumtahanah:10) َّالل ۖ َّنُهوُن ِحَت ْماَف ٍتا َر ِجاَهُم ُتاَن ِم ْؤُمْلا ُمُكَءاَج اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ُمَلْعَأ ُ ٌّل ِح َّنُه َل ۖ ِراَّفُكْلا ىَلِإ َّنُهوُع ِج ْرَت َلَف ٍتاَن ِم ْؤُم َّنُهوُمُت ْمِلَع ْنِإَف ۖ َّنِهِناَميِإِب ۖ َّنُهَل َنوُّل ِحَي ْمُه َل َو ْمُهَل Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah 257
lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar- benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". Sebagaimana telah dikemukakan di atas, mereka berpendapat, ahli kitab itu termasuk orang-orang kafir. Dengan demikian, hukumnya tetap diharamkan, dan tidak boleh menikah dengan mereka. 3. Pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik atau pun Ahl al-Kitab. fiqh bahwapernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslimitu tergolong kitabi atau tidak7. Dalailnya adalah QS. Al-Mumtahanah:10 sebagaimana terseut di atas. Ijma' di kalangan para ulama 7 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), h. 94. 258
Ungkapan Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan Muslimah tidak halal bagi laki-laki non-Muslim. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak kepemimpinan (qawamah) atas istrinya dan si istri wajib mematuhinya, jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan semacam peluang bagi non-Muslim untuk menguasai Muslimah, danitu tidak boleh terjadi berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa: 141. Yang artinya: "Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan (untukmenguasai) kaum Mukmin". Kendati Jumhur Ulama membolehkan kawin dengan wanita-wanita ahli kitab, akan tetapi perlu direnungkan lebih mendalam dari dampak negatif dari perkawinan itu. Menurut M. Ali Hasan jalan yang lebih aman adalah menghindari dari persoalan-persoalan yang banyak mengandung teka-teki dan memilih jalan yang sudah jelas arahnya, yaitu kawin dengan sesama muslim. Dengan demikian, resiko yang dihadapi lebih kecil, dalam membina rumah tangga. Kemudian perlu diingat, bahwa dalam agama Islam ada satu prinsip yaitu suatu tindakan preventif (pencegahan). Ibaratnya, menjaga kesehatan lebih utama atau lebih baik dari pada mengobati setelah di biarkan sakit lebih dahulu. 259
Membenarkan kawin dengan wanita non muslim, bererti mengundang penyakit, yaitu penyakit kufur atau murtad. Menghindari kawin dengan mereka, bererti telah mengadakan tindakan preventif. Dalam istilah agama di kenal saddu al- Dzara'i a dengan (menutup jalan)yaitu menjaga sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik. Di samping itu adalagi kaidah fiqih yang mengatakan dar'u al-mafaasid muqaddamu a'la jalbi al-masaalih menghindari dari kemudharatan harus di dahulukan atas mencari/menarik maslahat (kebaikan). Setelah ditimbang-timbang, maka lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya umpamanya dengan alasan dakwa, supaya wanita non-Muslim itu dapat memeluk Islam. Kita khawatir ibarat pepatah " tukang pancing dilarikan ikan". Pendapat M. Ali Hasan sejalan dengan dalam ketentuan-ketentuan Komlikasi Hukum Islam, pasal 40 ayat c, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.Menurut M. Ali Hasan apa yang telah ditetapkan dalam Komplikasi Hukum Islam itu tepat dan keputusan yang amat bijaksana bagi bangsa kita, yang mayoritas memeluk agama Islam.8 yang terdapat Yusuf al Qardhawi dalam bukunya halal dan haram dalam Islam menyatakan "Kalau jumlah 8 Ali Hasan,Pedoman dalam Islam,(Cet.2,Jakarta: siraja, PRENADA MEDIA GROUP,2006), h. 243-252. hidup berumah tangga 260
muslimin di suatu negeri termasuk minoritas, maka menurut pendapat yang lebih kuat laki-laki muslim di negeri tersebut haram menikahi perempuan non muslimah, juga karena akan merusak kondisi perempuan-perempuan muslimah itu sendiri. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Huzaemah T. Yanggo. Menurutnya, menikah dengan ahli kitab hukumnya adalah haram sadd az-zari'ah. Karena terjadi mafsadah dan madharat, baik lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, dan dengan wanita ahli kitab yang sudah menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil yang asli maupun yang belum menyimpang, karena dalam QS Al-Maidah/5: 5 tersebut tidak membedakan antara wanita ahli kitab yang masih murni dengan wanita ahli kitab yang sudah melencang dari ajaran agamanya. Oleh karena keduanya dapat menimbulkan mafsadah dan madharat, maka untuk menghindarinya, pernikahan dengan wanita ahli kitab diharamkan sadd li az-zari'ah. al-Qardhawi mengharamkan pernikahan beda agama antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, akan tetapi beliau juga membolehkan pernikahan ini jika dalam keadaan tertentu dengan syarat yang sangat ketat, yaitu: Meskipun Yusuf a. Kitabiah itu benar -benar berpegang pada ajaran samawi, tidak atheis. b. Kitabiah yang muhsanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina). 261
c. Wanita itu bukanlah kitabiah yang kaumnya berada pada status permusuhan dan peperangan dengan kaum muslmin. d. Dibalik pernikahan dengan kitabiah itu tidak terjadi fitnah, yaitu mafsadah ataupun kemudhartan. Makin besar kemungkinan terjadinya kemudharatan maka makin besar tingkat larangan keharamannya karena nabi bersabda: "tidak bahaya dan tidak membaha- yakan." Selanjutnya Yusuf al Qardhawi mengingatkan bahwa terdapat banyak kemudharatan yang mungkin terjadi karena pernikahan dengan wanita non muslim, diantaranya adalah: a. Suami bisa saja terpengaruh dengan agama si istri. b. Akan menimbulkan kesulitan dalam hal suami istri dan juga berpengaruh pada anak mereka. Syeikh Yusuf al Qardhawi juga menjelaskan adanya rukhsah nikah dengan non muslim atau kitabiah. Ada dua keharusan yang harus dipenuhi, yaitu: a. Wanita kitabiah itu benar-benar beragama samawi. b. Yang mengontrol atau yang memberi pengaruh dalam keluarga haruslah dari seorang suami muslim yang teguh berpegang pada ajaran Islam. Adapun ayat "Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi alkitab 262
sebelum kamu"9 menurut mereka hendaklah diihtimalkan kepada perempuan ahlul kitab yang telah masuk Islam atau diihtimalkan kepada pengertian, bahwa kebolehan menikahi ahli kitab adalah pada masa (keadaan) perempuan- perempuan Islam sedikit jumlahnya. C. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia UU perkawinan no.1 Tahun 1974 Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalahsah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.10Berdasarkan pasal ini dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Sehingga, perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut ditarik pengertian bahwa perkawinan beda agama yang tidak diperbolehkan oleh suatu hukum agama, menjadi tidak sah pula. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut: 9 10 QS al-Ma>idah /5: 6 Undang-undang RI NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 263
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim (baik Ahl al-Kitab maupun non Ahl Kitab). Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Sedangkan Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-muslim baik termasuk kategori Ahl al-Kitab maupun tidak termasuk kategori Ahl al-Kitab. Kemudian Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut: 1) Pencegahan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. perkawinan bertujuan 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan 264
perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang undangan. Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama. Dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agama. 265
BAB X Al-Shabuni, Ali Rawai'. T. Th. al-Bayan. Juz I. Damaskus: Maktabat al-Ghazali. Bidin, Masri Elmahsyar. Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam, diakses tanggal 22 januari 2012 di Hasan, Ali. 2006. Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam. Cet.2. Jakarta: Siraja, Prenada Media Group. Husni, Zainul Mu'ien. 2015. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya". At-turaz, Vol. 2 No. 1, Januari- Juni 2015. Rasyid Ridla. 1367 H. Tafsir Al-Manar. Vol. VI. Cairo: Dar al-Manar. Sabiq, Sayyid. T. th. Fiqh al-Sunnah, Jild 2. al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. Undang-undang RI NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 266
BAB XI PERNIKAHAN USIA DINI
A. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Negara. Pembentukan sebuah keluarga diawali dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sebuah ikatan yang suci, yaitu ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pihak serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."1 Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang- undang, salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang yang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 268
akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.2 Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan. Akan tetapi, perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."3 Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 2 3 umur-menurut-hukum.html, (diakses pada tanggal 22 April 2019). Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 269
"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16tahun". "Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974".4 Peraturan yang selanjutnya mengatur perihal usia perkawinan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Pasal 13 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual...," dan menurut Pasal 26 ayat (1) butir "c" menjelaskan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".5 dibawah umur (pernikahan dini) dalam perspektif hukum negara adalah pernikahan antara pria dan wanita dibawah umur minimal Dengan demikian pernikahan 4 5 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, 2015, h. 19-20. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 270
yang telah ditentukan Undang-undang No:1 tahun 1974 bab II pasal 7 ayat (1) yaitu pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Secara eksplisit dalam Undang-undang tersebut, tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI ayat (2) menyebutkan "Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan". tidak memenuhi syarat-syarat KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan lain bila melanggar batas umur perkawinan antara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau istri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73). keras berkepentingan membantu melaksanakan perkawinan di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu Pihak-pihak dilarang 271
dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. Pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974 cukup tegas dalam masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan, UUP bermaksud untuk merakayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertambahan penduduk.6 Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada Kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.7 Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".8Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak 6 7 8 Amiur Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia...cet.2 (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 71. Wila Chandra Wila Supriadi, Perempuan dan kekerasan dalam Perkawinan, (Bandung: Mandar Maju, 2011)h. 75. Undang-undang RI. No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 272
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja Undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran. Karena perkawinan adalah masalah perdata, sehingga apabila terjadi perkawinan dibawah umur maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Prinsip Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik. B. Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam Secara etimologis, lafaz nikah berasal dari bahasa Arab حاكنلا bentuk masdar dari katakerja حكن احاكن - حكني -yang berarti عمجلا و مضلا (bergabung dan 273
berkumpul). 9Kata nikah juga sering dipergunakan untuk arti ءطولا (bersetubuh) dan دقعلا (akad yang menghalalkan persetubuhan).10 Sedangkan pengertian nikah menurut as-Syafiiyah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara pria dan wanita dengan memakai lafas nikah, tazwij atau yang semacamnya.11 Pengertian lain dari nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.12 Perkawinan dalam islam merupakan suatu akad atau transaksi. Hal itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Berbeda dengan transaksi biasa, perkawinan adalah amanah sesuai dengan sabda Nabi: akhaztumuhunnah bi amanatillh (kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah)13. Sebagai suatu akad atau transaksi, perkawinan semestinya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau 9 Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammadal-Husainy, Kifayah al- Akhyar, Juz II (Damsyiq: Syirkah an-Nur Asiya, t.th), h. 36. 10 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 29. 11 Muhammad Syarbini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj, Juz III(Kairo: Syirkah Maktabah Musthafa al-babi al-Halabi, 1958). H. 123. 12 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al- Syakhsiyyah, (Kairo: Dar 13 al- Fikri al- 'Arabi, 1957), h. 19. Siti Musda Mulia, Islam Menggugat Poligami, cet. II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) h. 14. 274
konsensus. Rumusan definisi di atas menjelaskan bahwa pernikahan dipandang sebagai sebuah aqad, yaitu transaksi atau perjanjian yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama di dalam sebuah pernikahan. Akad adalah sebuah peristiwa hukum. Jadi laki-laki dan perempuan yang akan hidup sebagai suami isteri itu adalah sebagai dua subjek hukum. Oleh karena itu ditemukan dalam kitab-kitab fikhi klasik bahwa dua orang yang berakad itu dipersyaratkan harus balig.14 Bahkan dalam mazhab as-Syafi'i dikatakan bahwa jika pihak perempuannya masih kecil tidak boleh dinikahkan sampai dia balig.15 Batasan balig lebih rinci dijelaskan dalam mazhab Hanabilah bahwa balig untuk ukuran anak laki-laki sampai dia mimpi basah, oleh karena itu anak laki-laki baru boleh dinikahkan setelah dia balig, dalam artian setelah dia mengalami mimpi basah.16 Sedangakan balig bagi perempuan ditandai dengan Haid (menstruasi). Haid pertama kali disebut menarche, dan ini merupakan suatu pertanda bahwa keremajaan bagi seorang wanita sudah mulai berkembang, yang identik pula dengan usia akal balig. Bilakah seorang 14 Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani al- Hanafi, Badaai'u as- Shana'i fii Tartibi as- Syaraa'i, Juz 2, cet. 2, ( Bairut: Darul Kutub al- Ilmiyah 1986) h. 233. 15 Muhammad Syarbini al-Khatib, Op.cit, h. 149. 16 Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al- Mugni fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 7, cet. 1( Baerut: Dar al- Fikr 1984) h.16. 275
gadis mulai menstruasi, yang berarti ia sudah menginjak usia akil balig? Jawabnya cukup variatif, sebab masalah menarche ini sangat relatif diantara para wanita satu sama lain. Dan proses terjadinya menstruasi itu sendiri adalah karena pengaruh mekanisme hormon-hormon yang penting bagi hormon prtumbuhan, estrogen.17 termasuk didalamnya Hormon estrogen mempunyai sensitivitas tinggi terhadap lingkungan dan kodisi geografis di mana seorang gadis dibesarkan. Misalnya gadis yang dalam kehidupan kesehariannya sering bergaul dengan lawan jenisnya, maka usia menarchenya akan lebih awal atau lebih cepat daripada gadis yang setiap harinya hanya bergaul dengan sesama jenisnya. Atau misalanya, wanita yang bertempat tinggaldi daerah tropis akan lebih cepat daripada wanita yang bertempat tinggal di wilayah beriklim dingin. Faktor jenis (rumpum) bangsa juga ikut menentukan cepat lambatnya seorang gadis mengalami menarche. Suatu misal di Serbia, menarche terjadi pada usia 17 sampai19 tahun (agak lambat), di Perancis dan di Indonesia berkisar antara usia 13 sampai 14 tahun. Peristiwa menarche dapat terjadi dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya.18 17 Wasmukan dkk, Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah; Tinjauan Fiqh dan Medis,cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h.14-15. 18 Wasmukan dkk, Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah, h. 15. 276
Masa remaja yang berlansung dari saat individu menjadi matang secara seksual sampai usia 18 tahun- usia kematangan yang resmi dibagi ke dalam awal masa remaja, yang berlangsung sampai usia 17 tahun, dan akhir masa remaja yang berlangsung sampai usia kematangan yang resmi.19Masa dewasa dini adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perobahan nilai-nilai, kreativitas dan penyusuain diri pada pola hidup yang baru. Masa dewasa dini dari umur 18 hingga lebih kurang 40 tahun.20 Meskipun dalam fikhi klasik tidak ditemukan istilah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, namun uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dalam fikhi kelasik adalah pernikahan anak yang belum balig. Bagi anak perempuan balig ditandai dengan darah menstruasi sedangkan anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau dibatasi dari segi umur anak perempuan sekitar usia 13 sampai 14 tahun, sedangkan anak laki-laki sekitar usia 15-16 tahun. Ini berarti bahwa sekitar usia 16 tahun gadis Indonesia sudah mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. Dengan asumsi bahwa haid pertama usia 14 tahun sedangkan Peristiwa menarche dapat terjadi dua tahun sebelum seorang 19 20 Netty Hartati dkk, Islam dan Psikologi, cet. I, (Jakarta: Grafindo persada, 2004) h. 41 Netty Hartati dkk, Islam dan Psikologi Ibid, 44. 277
gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya.21 C. Analisis Perbandingan antara Hukum Negara dan Hukum Islam Apabila dikomparasikan hukum negara dan hukum Islam maka ada beberapa hal yang memiliki titik persamaan dan perbedaan dalam memahami pernikahan di bawah umur. Pertama, hukum negara dan hukum islam sama-sama memahami bahwa pernikahan adalah suatu akad/ transaksi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Kedua, tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang). Perbedaannya, terjadi perselisihan antara hukum Islam dan hukum negara dalam memaknai pernikahan di bawah umur (pernikahan dini). Dalam perspektif hukum negara pernikahan dini adalah Pernikahan yang dilakukan kurang dari batas minimnal Undang-undang Perkawinan. Secara hukum kenegaraan, pernikahan ini tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan jika tidak ada izin (dispensasi) yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat yang berkompeten. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, 21 Rusdaya Basri, Pernikahan di Bawah Umur (Studi Komfaratif Hukum Islam dan Hukum Negara), dalam Jurnal "al-'Ilam" Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol. 1, Nomor. 2, Tahun 2011, h. 161- 162. 278
pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Maksud nikah muda menurut pendapat ini, yaitu orang yang belum mencapai usia baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan. Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal dalam fikhi klasik adalah harus mampu memberi nafkah (sandang, pangan, dan papan) dan berakal sehat, juga harus balig. Yang dimaksud berusia dewasa, dalam pengertian fikhi tradisional adalah, jika laki-laki sudah berusia minimal 15 tahun, atau sudah keluar sperma, atau mimpi bersetubuh. Sedangkan untuk perempuan, ukurannya adalah sudah haid (mensturasi). Berbeda dengan perspektif hukum negara, batasan umur dicantumkan secara eksplisit yaitu calon suami sekurang-kurangnyaberumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Berapa batas usia minimal manarche (menstruasi pertama) bagi seorang anak perempuan? Untuk konteks Indonesia batas usia minimal adalah antara 13 tahun sampai 14 tahun. Ini berarti bahwa sekitar usia 16 tahun gadis Indonesia sudah mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. Dengan asumsi bahwa haid pertama usia 14 tahun sedangkan Peristiwa menarche dapat terjadi dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya. Dalam hal ini, nampaknya ada keserasian antara batas usia minimal calon istri dalam perspektif UU Negara dan perspektif hukum islam. psikologi perkembangan modern, usia tersebut adalah usia dini untuk Namun, berdasarkan kategorisasi 279
pernikahan. Bahkan, untuk batasan usia bagi perempuan dalam syari'ah tersebut merupakan usia anak-anak. Dalam psikologi perkembangan, usia antara 13-16 adalah usia remaja, dan dibawahnya adalah usia anak-anak. Sementara usia dewasa, paling awal dimuali sejak usia 18 tahun. Secara psikologis, usia remaja adalah usia labil. Karena itu, terlalu berat bagi seorang remaja untuk menghadapi persoalan- persoalan yang ditimbulkan oleh perkawinan, semisal kehamilan dan tanggungjawab menjadi seoarang ibu.Ini artinya produk hukum baik UU Negara maupun fikhi klasik belum mengakomodir UU perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun", dalam artian masih ada kemungkinan untuk reinterpretasi ulang kedua produk hukum tersebut. Hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar- benar orang yang sudah siap mental, pisik dan psikis dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat. Seperti ketika kita mencermati hadis nabi: ُهَل ُهَّنِإَف ِم ْوَّصلاِب ِهْيَلَعَف ْع ِطَتْسَي ْمَل ْنَم َو ْج َّو َزَتَيْلَف َةَءاَبْلا ْمُكْن ِم َعاَطَتْسا ْنَم ِباَبَّشلا َرَشْعَم اَي 22ٌءاَجِو "Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan 22 Shahih Bukhari, bab Man Lam Yasthati' al- Baah fal Yasum,Juz 15, h. 498 {Maktabah Syamilah} CD ROOM, Versi:2 280
kehormatan farj. Barang siapa yangg tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa merupakan benteng baginya" Hadits ini memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang yang sudah mampu untuk kawin. Sementara kepada yang belum mampu Rasul memberi jalan keluar untuk menangguhkan pernikahan yaitu dengan melaksanakan Shaum, karena shaum merupakan benteng. Ungkapan ini merupakan isyarat bahwa kita diperbolehkan menangguhkan pernikahan untuk lebih mematangkan persiapan. Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang- terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan pisik terutama pihak perempuannya. Pada hakikatnya, penikahan dini juga mempunyai sisi positif. Seperti diketahui, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma- norma agama. Kebebasan yang sudah melampui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan- tindakan asusila di masyarakat.Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan. Jika memang semuanya sudah siap, Pernikahan dini itu tidak jadi masalah, asal pasangan siap dalam segala hal, orangtua dan anak pun tanpa keterpaksaaan. 281
Pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia "matang" mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah perkawinan sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama. Dan ini membuktikan fleksibilitas dan keuniversalan hukum slam. Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Substansi hukum D. Dampak Positif dan Negatif Nikah Usia Dini Berbagai dampak pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini dapat dikemukakan sebagai berikut:23 23 Alfiyah, Upaya menyikapi atau mencegah terjadinya pernikahan diakses tanggal 20-12- 282
1. Dampak terhadap hukum. Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu: a. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihakpria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. b. Pasal 26 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; 3)mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. c. UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO. Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 2. Dampak biologis Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih 2011. 283
dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak. 3. Dampak Psikologis. Secarapsikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. 4. Dampak Sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan 284
kekerasan terhadap perempuan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. 5. Dampak perilaku seksual menyimpang. Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia.Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain. 6. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Dari sisi tinjauan kesehatan, bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun, dan mengalami kehamilan 285
tinggi pada kehamilan dan dapat membawa resiko persalinannya kelak. Perempuan tersebut akan menghadapi resiko kematian pada saat melahirkan, dua sampai lima kali lebih besar dari pada resiko kehamilan perempuan yang berusia dua puluhan.24 Perempuan yang berumur kurang dari 20 tahun belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Dari segi fisik rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, sehingga kemungkinan akan mendapat kesulitan dalam persalinan. Sedangkan dari segi mental perempuan tersebut belum siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga diragukan keterampilan perawatan diri dan bayinya.25 Selain itu, kesehatan bayi dan anak yang buruk memeliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda dikarenakan ketidak mampuan wanita muda secara fisik, sehingga anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.26 Dampak lain dari perkawinan di bawah umur adalah munculnya kanker pada leher rahim (kanker serviks), kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Alah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual usia dini, sebab perempuan 24 Zohra Andi Baso dan Judi Rahardjo, kesehatan reproduksi panduan bagi perempuan, (Yogyakarta: pustaka Pelajar 1999), h. 12. 25 26 lumongga Lubis, Psykologi Kespro Wanita dan Namora Perkembangan Reproduksinya ditinjau dari Aspek Fisik dan Fsykologi (Jakarta: Kencana,2013), h. 49. Namora lumongga Lubis, Psykologi Kespro Wanita ...h. 82. 286
muda mempunyai kondisi leher rahim yang belum matang.27 Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/ mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesai (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihak adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan, UU PTPPO). 27 Khoruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009) h. 382. (Keluarga) 287
Daftar Pustaka Baso, Zohra Andi dan Judi Rahardjo. 1999. Kesehatan Reproduksi Panduan bagi Perempuan. Yogyakarta: pustaka Pelajar. Basri, Rusdaya. 2011. Pernikahan di Bawah Umur (Studi Komfaratif Hukum Islam dan Hukum Negara), dalam Jurnal "al-'Ilam" Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol. 1, Nomor. 2, Tahun 2011. Bukhari, Imam. Shahih Bukhari, Bab Man Lam Yasthati' al- Baah fal Yasum. Juz 15. Maktabah Syamilah. CD ROOM, Versi:2 Al- Hanafi. Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani. 1986. Badaai'u as-Shana'i fii Tartibi as- Syaraa'i. Juz 2, cet. 2. Bairut: Darul Kutub al- Ilmiyah Al- Husainy Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad. T. Th. Kifayah al-Akhyar. Juz II. Damsyiq: Syirkah an-Nur Asiya. Ibn Qudamah, Muhammad Abdullah bin Ahmad. 1984. al- Mugni fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal. Juz 7. Cet. 1. Baerut: Dar al-Fikr. Al- Khatib, Muhammad Syarbini Mugni al-Muhtaj. 1958. Juz III. Kairo: Syirkah Maktabah Musthafa al-babi al- Halabi. 288
Lubis, Namora lumongga. 2013. Psykologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksinya ditinjau dari Aspek Fisik dan Fsykologi. Jakarta: Kencana. Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2015. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Mulia, Siti Musda. 2007. Islam Menggugat Poligami. Cet. II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Nasution, Khoruddin. 2009. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA. Netty Hartati dkk. 2004. Islam dan Psikologi. Cet. I. Jakarta: Grafindo Persada. Nuruddin, Amiur dkk. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia...cet.2 Jakarta: Prenada Media. Supriadi, Wila Chandra Wila. 2011. Perempuan dan kekerasan dalam Perkawinan. Bandung: Mandar Maju. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Wasmukan dkk. 1996. Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah; Tinjauan Fiqh dan Medis. Cet. 2. Surabaya: Risalah Gusti. 289
Zahrah, Muhammad Abu. 1957. al-Ahwal al- Syakhsiyyah. Kairo: Dar al- Fikri al- 'Arabi. Zuhaely, Wahbah. 1409 H/1989 M. al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu. Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri. (diakses pada tanggal 22 April 2019). Alfiyah, Upaya menyikapi atau mencegah terjadinya pernikahan ac.id/), diakses tanggal 20-12-2011. 290
BAB XII NIKAH SIRI DAN NIKAH DI BAWAH TANGAN
A. Pengertian Nikah Siri Definisi nikah siri mazhab Malikiyyah adalah sebagai nikah yang oleh mempelai laki-laki (suami) diminta kepada para saksi untuk merahasiakan, baik kepada keluarga (istri), saksi maupun kepada masyarakat.1 Perkawinan siri adalah perkawinan yang ada usaha dari para pihak (mempelai dan saksi) untuk merahasiakan. Oleh karena itu, unsur pokok yang menjadikan haramnya perkawinan sirri adalah adanya usaha merahasiakan perkawinan tersebut oleh para pihak. Dengan demikian, unsur pengumuman kepada khalayak menjadi unsur penentu sah atau tidaknya perkawinan. Imam Malik menekankan pentingnya pengumuman dalam pernikahan yang berfungsi sebagai saksi. Dasar hukum yang dikemukakannya adalah hadis nabi yang menyuruh untuk mengadakan hiburan (walimah), yang bertujuan untuk membedakan perkawinan yang benar (sah) dari yang tidak.2 Nikah siri secara etimologis berarti nikah yang rahasia. Secara terminologis, nikah siri terdapat beberapa pengertian. 1 2 Wahbah Zuhaely, al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 71. Hadis yang dimaksud adalah فدلاو توصلاب مارحلاو للحلا نيب ام لصف حاكنلا يف hadis ini bersumber dari Muhammad .bin Hatib. Lihat al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Nikah, no. 1008; al-Nasai, Sunan al-Nasai, Kitab al-Nikah, hadis no. 3316 dan 3317; Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Nikah, no. 1886; Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Musnad al-Kafiyun, no. 17563 dan no. 17564. CD Maktabah Syamilah 292
Pertama, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Kedua, adalah pernikahan yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dengan tidak diadakannya resepsi dan sebagainya dengan alasan pernikahannya tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Dengan kata lain nikah siri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diekspos ke dunia luar. B. Dasar Hukum Nikah Siri Nikah siri tidak hanya di kenal pada zaman sekarang ini saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab, pada saat beliau diberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata : ت ْمَج َرَل ًت ْمَّدَقَت ًتـْنُك ْوَل ُه ُزْي ِجَأَل َو , ِ ّسَلا ُحاَكِن اَذَه ّرِ "Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam". Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi SAW, bersabda: "Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa (ada) bukti."(HR.Tirmidzi) Ibnu Abbas juga menegaskan : .ٍةَنِ ّيَبِبَّلِإ َحاَكِنَل "Nikah ini tidak sah tanpa ada bukti" 293
C. Hukum Nikah Sirri Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan Malikiyah membolehkan dalam keadaan darurat (takut terhadap orang yang zalim atau penguasa), dan kalangan Hanabilah menyatakan makruh. Mahmud Syaltut salah seorang ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih ketat mengenai pernikahan siri. Menurutnya, ulama tradisional sudah sepakat bahwa pernikahan siri adalah akad nikah yang dilakukan dua pihak tanpa ada saksi, tanpa pengumuman (i'lan) dan tanpa penulisan dalam buku resmi, dan pansangan tetap hidup dalam kondisi status perkawinan yang disembunyikan. Hal yang sama juga disebutkan Qurais Shihab bahwa semua ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan.3 itu, Syaltut menyebutkan bahwa para fuqaha tradisional sepakat hukumnya haram untuk perkawinan yang tidak ada saksi. Sedangkan perkawinan yang ada saksi tetapi ada usaha merahasiakan, hukumnya masih diperdebatkan.4Perdebatan ini disebabkan karena fungsi saksi itu adalah pemberitahuan (i'lan). Pemberitahuan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak, menghilangkan keraguan dan untuk membedakan yang halal dari yang haram sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Oleh karena 3 4 M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu,I atas Pelbagai Persoalan Ummat, (Bandung: Mizan, 2000), h. 204. Perdebatan ini disebabkan pandangan bahwa adanya saksi berarti tidak lagi unsur rahasia. Keberadaan saksi tersebut dianggap sama dengan pemberitahuan (i'lan). Oleh karena itu, usaha merahasiakan tidak berpengaruh lagi. Lihat Khoiruddin Nasution, Status Wanita, h. 164 294
"untuk membedakan perkawinan yang haram dari yang halal adalah dengan rebana dan suara".5 Maka persaksian yang bertujuan untuk informasi adalah persaksian yang sama sekali tidak ada permintaan untuk dirahasiakan.6 Dengan adanya usaha menyembunyikan (menutup- nutupi), meskipun dalam akad nikah ada saksi, akan tetapi bila keberadaan saksi tersebut hanya sekedar sebagai pelengkap rukun perkawinan, yang berarti belum sampai pada tujuan atau fungsi saksi, yaitu sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah dan keragu-raguan. Di sini Syaltut lebih menekankan pada fungsi saksi, yakni menyebarluaskan informasi tentang perkawinan kepada masyarakat daripada sekadar kehadirannya pada akad nikah, tetapi bukan berarti boleh akad nikah tanpa saksi. Selain perkawinan siri, Syaltut juga mengemukakan jenis perkawinan urf, yaitu perkawinan yang setelah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan para fuqaha dilengkapi dengan catatan dalam buku resmi.Perkawinan inilah yang menurut Syaltut adalah sah.7Menurutnya, tujuan pencatatan perkawinan adalah 5 6 7 Hadis yang dimaksud adalah فدلاو توصلاب مارحلاو للحلا نيب ام لصف حاكنلا يف. Hadis ini pula yang dijadikan dasar oleh imam Malik dalam menjelaskan fungsi saksi dalam perkawinan. . Dikutip Khoiruddin Nasution dalam Mahmud Syaltut, al- Fatawa: Dirasah Musykilat al-Muslim al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyyah al-'Ammah, Cet. 3 (Ttp: Dar al-Qalam, tt), .h. 268- 269. Lihat Khoiruddin Nasution, Status Wanita, h. 164 Perkawinan urf ini dikategorikan sah dalam pandangan Syaltut karena jenis perkawinan urf yang lain yang dipersamakan dengan perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang dicatatkan dalam buku 295
untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak pihak suami/ istri dan anak- anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman umat Islam dan salah satu akibatnya adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi, salah satu jalan keluar sebagai usaha preventif agar orang tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis.8 D. Pengertian dan Hukum Nikah di Bawah Tangan. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali namun tidak dilaporkan atau dicatatkan di KUA. Perkawinan yang tidak ada bukti tetapi tidak dirahasiakan dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, dengan catatan disaksikan kemudian. Istilah "nikah di bawah tangan" muncul setelah UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975.Pasal 2 ayat (2) menegaskan, "Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku." Dan PP Nomor 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan, "pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan nenurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam 8 resmi tetapi ada usaha untuk merahasiakan. Lihat Khoiruddin Nasution, Status Wanita, h. 165 Khoiruddin Nasution, Status Wanita, h. 165. 296
Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah ,Talak dan Rujuk". Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1)9 dan ayat (2) dari UU 1/1974 tersebut, hingga kini kalangan teoritisi dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini: Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan semata- mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syari"at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yan mumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban adminstratif saja. Kedua, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tatacara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif , bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. 9 UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) menegaskan, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa dalam bidang perkawinan, hukum agama, termasuk hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil. 297
Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah di bawah tangan". Pendapat yang lebih kuat dan mendasar dalam masalah ini, baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum positif, ialah bahwa sahnya suatu akad nikah,apabilatelah dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN. Dalil syar'inya yang dapat memperkuat pendapat tersebut, ialah : 1. Mentaati perintah agama dan mentatati perintah negara/ pemerintah, adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Nisa ayat 58: Perintah Al-Quran ini sangat positif , karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum agama dan hukum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. 2. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan masalahah bagi dirinya dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak kewarisannya), dan juga untuk melindunginya dari fitnah, tuhmah/ qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah, pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah itu sangat penting untuk sad al-Dzari"ah (preventive action) 298
dan juga maslahah mursalah (good interest)". Alasan yuridis dari segi hukum positif adalah: 1. Maksud pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9/1975 tentang pelaksanaan tatacara pencatatan UU Perkawinan. Dan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP tersebut. Kemudian disusul dengan tatacara perkawinannya sampai mendapat akta nikah, disebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 PP tersebut. 2. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 /1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 /1991, Pasal 5,6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah. 3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember hukumnya 1991, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" Undang-undang No.1/1974, PP No.9/1975, adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan KUA oleh petugas KUA yang berwenang serta perkawinan tersebut didaftarkan menurut tatacara perundang- undangan yang berlaku; karena itu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak ada perkawinan, sehingga tidak dapat dipidanakan sebagaimana dimaksud Pasal 299 dalam pertimbangan menurut
279 KUH Pidana (kurungan penjara 5 tahun). 4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45/1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, butir IX menegaskan , bahwa istri pertama/ kedua/ ketiga/ keempat dari pegawai negeri sipil yang dinikahi sah, yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1/1974 diberikan Kartu Istri. Dengan demikain, jelaslah bahwa menurut hukum positif, perkawinan adalah sah , jika dilaksankan menurt hukum syari"at Islam di hadapan PPN dan dicatata oleh PPN. Hukum nikah di bawah tangan menurut fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2006 dan 2008 melahirkan ketentuan hukum bahwa: 1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah. 2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (saddan liz- zariah).10 10 KH. Ma'ruf Amin dkk., Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, h. 534 300
Menurut MUI, nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang- undangan. Atas dasar pengertian tersebut, MUI menegaskan bahwa pernikahan di bawah tangan adalah sah akan tetapi menjadi haram apabila ada mudharrah. Berbeda dengan Quraisy Shihab yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan dalam konteks bagi dapat mengakibatkan keindonesiaan, pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (ulil amri). Sedang Qur'an memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sedangkan perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan tetapi sejalan dengan semangat Qur'an.11 dosa Keabsahan pernikahan bukan atas dasar pencatatan karena ia tidak menjadi syarat sah perkawinan. Sebagaimana dalam analisis Tahir Mahmud terhadap bentuk pembaruan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ia tidak mencantumkan adanya keharusan mencatatkan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan melainkan hanya syarat administrasi.12 11 M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur'an, h. 204 12 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries. (New Delhi: Times Press, 1987), h. 210. 301
E. Dasar hukum Nikah di Bawah Tangan 1. QS. Ar-Rum/30: 21 ًةَّد َوَم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجا َو ْزَأ ْمُكِسُفْنَأ ْن ِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَيَآ ْن ِم َو َل َكِلَذ يِف َّنِإ ًةَم ْح َر َو َنو ُرَّكَفَتَي ٍم ْوَقِل ٍتاَيَ "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendi- ri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram ke- padanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". 2. HR. Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Tirmizi ّفُّدلاِب ِهْيَلَع اوُب ِرْضا َو, حاَكِ 13 ِ ّنلا اوُنِلْعَأ "Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)". 3. kaidah fiqh yang digunakan adalah kaidah Sadd al-zariah dan حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملاءرد (mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan). 13 Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathul Bari li Ibnu Hajar, hadis no. 4765, Bab an-niswah al-lati yahdini al-mar'ati Ila Zawjiha, Juz 14, h. 440. 302
4. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU ini disebutkan bahwa (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. F. Penyebab terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan dan Nikah Siri Beberapa hal yang menyebabkan perkawinan di bawah tangan adalah sebagai berikut: terjadinya 1. Karena melakukan poligami, sulit mendapat izin dari istri sebelumnya. 2. Calon istri sudah hamil duluan sebelum menikah. 3. Perselingkuhan. 4. Menjaga diri dari perbuatan dosa (zina). 5. Tidak mendapat restu dari orang tua. 303
6. Kedua mempelai sudah sama-sama berusia senja. 7. Tidak cukup syarat dan malas mengurus persyaratan yang sesuai prosedur. G. Dampak hukum nikah di bawah tangan dan nikah siri. Akibat hukum dari perkawinan dan perceraain di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. 1. Terhadap Istri Secara Hukum: a. Tidak dianggap sebagai istri sah b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia c. Tidak berhak atas gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi 304
Secara Sosial: Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan dan nikah sirri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau Anda dianggap menjadi istri simpanan. 2. Terhadap Anak a. Status anak yang dilahirkan pada perkawinan bawah tangan dan nikah siri dianggap anak luar kawin. Konsekwensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Didalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. b. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. 305
c. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan , nafkah dan warisan dari ayahnya. 3. Terhadap laki-laki atau Suami: a. Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dan nikah siri dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena: 1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan atau nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum. 2) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. 3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat jelas betapa pernikahan di bawah tangan dan nikah sirri sangat merugikan bagi kaum perempuan dan anaknya kelak yang dilahirkannya dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, bagi yang sudah terlanjur menempuh jalan dengan pernikahan di bawah tangan maupun nikah sirri, hendaknya melaporkan ke Pengadilan Agama dan mengukuhkan perkawinannya melalui isbat nikah. Begitupun halnya dengan Pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam nikah sirri dan nikah 306
di bawah tangan dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan Itsbat nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran. 307
Daftar Pustaka Zuhaely, Wahbah. 1409 H/1989 M. al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu. Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri. al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Nikah. No. 1008; al-Nasai, Sunan al-Nasai, Kitab al-Nikah. Hadis no. 3316 dan 3317; Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Nikah, no. 1886; Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Musnad al- Kafiyun, no. 17563 dan no. 17564. CD Maktabah Syamilah Shihab, M. Quraisy. 2000. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu,I atas Pelbagai Persoalan Ummat. Bandung: Mizan. Khoiruddin Nasution dalam Mahmud Syaltut, al- Fatawa: Dirasah Musykilat al-Muslim al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyyah al-'Ammah, Cet. 3 (Ttp: Dar al-Qalam, tt) Khoiruddin Nasution, Status Wanita, h. 164 Amin, KH. Ma'ruf dkk. Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975. Mahmood, Tahir. 1987. Personal Law in Islamic Countries. New Delhi: Times Press. 308
al-Asqalany, Ibnu Hajar. Fathul Bari li Ibnu Hajar. hadis no. 4765, Bab an-niswah al-lati yahdini al-mar'ati Ila Zawjiha, Juz 14. 309
BAB XIII PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN NIKAH LEWAT TELPON
A. Pengertian Kawin Hamil Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki- laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.1Kawin hamil yang dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-lai lain. Dengan demikian kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum terjadi ijab qobul. B. Pandangan Hukum Islam tentang Kawin Hamil terdapat dua kemungkinannya: Pertama, wanita tersebut adalah pasangan zina pria yang hendak menikahi dirinya. Kedua, wanita tersebut bukan pasangannya, atau hamil karena berhubungan dengan orang lain. Laki-laki yang akan menikahi wanita hamil tersebut dalam ungkapan budaya bugis disebut "passampo siri'". Menikah dengan wanita hamil 1. Hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan pasangan zina pria yang menghamilinya, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut2 : 1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h.124 2 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam 312
a. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. b. Ibn Hazm (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain : 1) Ketika Jabir Ibn Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawini orang yang telah berzina, maka beliau berkata, "boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya. 2) Seorang tua menyatakan keberadaannya kepada Khalifah Abu Bakar, dan berkata " Ya Amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan keduanya dikawinkan". Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman kemudian kepada dera dikawinkannya. laki-laki keduanya, Islam,(Jakarta : Prenada Media Group,2003), cet.ke-2, h. 255. 313
2. Pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, Laki-laki yang akan menikahi wanita hamil tersebut dalam ungkapan budaya bugis disebut "passampo siri'". Terjadi perbedaan pendapat para ulama : a. Haram dinikahi, ini merupakan mashab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari mashab Maliki. Yang menjadi dalil dari pendapat ini adalah : 1) Laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Berdasarkan firman Allah (Q.S. An-Nur: 3). ْوَأ ٍنا َز َّلِإ اَهُحِكْنَي ل ُةَيِنا َّزلا َو ًةَك ِرْشُم ْوَأ ًةَيِنا َز َّلِإ ُحِكْنَي ل يِنا َّزلا ِرُح َو ٌك ِرْشُم َنيِن ِم ْؤُمْلا ىَلَع َكِلَذ َم ّ "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin." Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman, tidak pantas kawin denga pria yang 314
berzina 2) Riwayat Said bin al-Musayyib yang menyatakan bahwa ىلا كلذ عجرف٬ ىلبحاه دج و اهب اصا املف ة أرما جوزت لجر نا و قادصلا اهل لعج و امهنيب قرفف٬ ملس و هيلع اللها ىلص يبنلا ةئ ام اه دلج "Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali". 3) Hadis Nabi Muhammad Saw, yang menyatakan: tidak "Wanita boleh disetubuhi hingga dia melahirkan (bayinya)" hamil 4) Sabda Nabi Muhammad Saw, yang menyatakan: "Tidaklah halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan air maninya kedalam ladang bercocok tanam orang lain" (HR. Abu dawud). b. Boleh dinikahi tanpa syarat, Ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mashab Hanafi dan mashab Syafii. Yang menjadi dalil 315
kelompok ini adalah : 1) Firman Allah Swt, "Telah dihalalkan bagi kalian yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina" (QS. An- Nisa ayat 24). 2) Hadis penuturan Aisyah ra, "Perkara haram tidak mengahramkan yang halal" 3) Ijmak sahabat, telah diriwayatkan dari Abu bakar, Umar ibn khattab, ibn umar, ibn Abbas, dan Jabir ra, bahwa Abu bakar berkata: "Jika seorang pria berzina tidak haram dengan wanita, maka baginya untuk menikahinya." c. Boleh dinikahi dengan syarat : 1) Bertaubat dengan taubatan Nasuha. Ini merupakan pendapat mashab Hambali. 2) Kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahnya. Yang menjadi dalil dari pendapat ini: a) Pada firman Allah SWT (QS. An- Nur ayat 3). Alasannya, keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertaubat, namun setelah bertaubat 316
larangan tersebut hilang. Dikarenakan ada hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan, "Orang yang bertaubat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak memiliki dosa" b) Hadis Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Nabi bersabda tentang tawanan perang Authos. "Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan pula yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali "(HR Abu Dawud no 2157) c) Hadis Ruwaifi bin Tsabit Radhiyallahu Anhu dari nabi, beliau bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyiramkan airnya ke tanaman orang lain" (HR Abu Dawu No 2158, At Tarmidzi no 1131). C. Kawin Hamil menurut UU NO. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dicaantumkan bahwa : 1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 317
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Dasar pertimbangan KHI terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS. An-Nur ayat 3. maksud ayat tersebut ialah tidak pantas seorang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina. D. Status Anak dari Pernikahan Wanita Hamil dari Segi Perspektif Fiqhi. Secara garis besar anak zina dibagi menjadi 4 kategori: 1. Anak yang lahir tanpa adanya perkawinan. Ada 2 pendapat : a. Pendapat pertama mengatakan bahwa anak tersebut dinasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengkalim bahwa ia adalah anak biologisnya". Ini adalah pendapat 318
mayoritas ulama antar madzhab, yaitu madzhab maliki, syafii, hanbali dan sebagian mashab hanafi. Pendapat ini berdasarkan pada hadis sahih dari Amir bin Syuaib : "Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak ataupun perempuan merdeka." b. Pendapat kedua adalah "bahwa anak zina tersebut dinasabkan pada ayah biologisnya walaupun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya." 2. Anak dari kawin hamil yang ibunya menikah dengan ayah biologisnya. Ada 3 pendapat: a. Menurut Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. b. Menurut mashab Syafii, status anak zina dinasabkan kepada bapaknya apabila anak lahir diatas 6bulan setelah akad nikah. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari 6 bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. 319
c. Pendapat dari madzhab Hanbali dan mazhab Maliki :haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan dan karena itu, kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya. 3. Status anak dari kawin hamil zina yang ibunya menikah dengan lelaki lain yang bukan ayah biologisnya. sah menurut pernikahannya madszah hanafi, As-Tsauri dan pendapat yang shahih dalam madzhab syafii. Sedangkan status anaknya adalah status anak dinasabkan pada ibunya secara mutlak, bukan pada bapaknya. Begitu juga anak hanya mendapat hak waris dari ibunya.Dan apabila anak tersebut menikah, apabila anak itu perempuan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Hukum 4. Status anak zina hasil hubungan perempuan bersuami dengan lelaki lain. adalah anak dari suaminya yang sah. Bukan anak dari pria pria selingkuhannya.Bahkan walaupun selingkuhannya mengakui anak tersebut anak biologisnya. Kecuali, suami sah melakukan sumpah lian. Status anak saat lahir 320
E. Status Anak yang Lahir Akibat Pernikahan Wanita Hamil (Hukum Perdata dan Hukum Islam). 1. Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, selama anak tersebut dilahirkan setelah kedua orangtuanya menikah secara sah maka anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan tersebut. 2. Akan tetapi UU Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam perkawinan yang sah. Hal tersebut terdapat dalam pasal 44 UU Perkawinan yaitu si suami dapat menyangkal sahnya anak yang dihasilkan oleh istrinya, bila si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. 3. Sementara itu dalam Hukum Islam ada yang dinamakan dengan kawin hamil yang dijelaskan dalam pasal 53 KHI yaitu "seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran dilangsungkannya anaknya.Dengan tidak perkawinan pada saat wanita hamil, diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir". Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya 321
dilahirkan maka berdasarkan pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah : a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 4. Hukum islam juga memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istri. Seperti dalam pasal 101 dan 102 KHI : a. Pasal 101 KHI : "seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istrinnya tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lian" b. Pasal 102 KHI : 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari setelah lahirnya atau 360 hari setelah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama. 2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima. Jadi, 322
baik dalam hukum perdata ataupun hukum islam, selama anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan sah kedua orang tuanya, anak tersebut adalah anakyang sah dari keduanya. 323
Daftar Pustaka Ghozali, Abdul Rahman. 2003. Fiqih Munakahat. Jakarta : Prenada Media Group. Hasan, M. Ali. 2003. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group. 324
DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. Idenitas 1. Nama 2. NIP 3. Tempat & T. Lahir 4. Pekerjaan 5. Golongan/ Pangkat 6. Jabatan Akademik 7. Alamat Rumah 8. Nomor Hp 9. Alamat e-mail : Hj. Rusdaya Basri. : 19711214200212 2 002 : Simpo, Kec. Baranti Kab. Sidrap, 14 Desember 1971 : Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare : IV a/ Lektor Kepala : Pembina. : BTN Bili-bili Mas Blok B. 1 No: 19, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang. : 081241451835 : II. Keluarga A. Suami B. Anak C. Orang Tua 1. Ayah 2. Ibu : H. Achmad Ali Rasyid Miru, S. Pd. : Farouq Achmad Ali R. Miru. : H. Basri Lajji : Hj. Sara Dalle D. Mertua 1. Ayah Mertua :H. Abd Rasyid Miru (almahrum) 2. IbuMertua :Hj. Buhanata Lawi (almarhumah) E. Saudara Kandung 1. Drs. DarwisBasri 2. Hj. Daryani Basri 3. DarmasBasri, S.E. 4. H. SyamsirBasri, Lc. 325
III. RiwayatPendidikan 1. SekolahDasar (SD) Negeri No. 5 Passeno, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, Tahun 1984. 2. Madrasah Tsanawiyah (M. Ts) PP D.A Gombara, Ujung Pandang, Tahun 1987. 3. Madrasah Aliyah (MA) PP. Al-Urwatul Wutsqaa Benteng, Kab. Sidrap, Tahun 1990. 4. Program Sarjana (S1) Univ. Al-Azhar, Jurusan Syariah, Kairo-Mesir, Tahun 1995. 5. Program Magister (S2), Konsentrasi Syariah/ Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang, Tahun 2001 6. Program Doktor (S3), Konsentrasi Syariah/ Hu- kum Islam, Pascasarjana UIN Alauddin Makas- sar, Tahun 2018. IV. Penelitian/ Karya Tulis Ilmiyah A. Penelitian 1. Mas}lah}at dalam Pembaharuan Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Najmuddi>n al-T}u>fi>, Tesis, Konsentrasi Syariah/ Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang, Tahun 2001. 326
2. Rekonstruksi Fiqh Jihad pada Pondok Pesantren al-Iman Kab. Sidrap. P3M STAIN Parepare 2012. 3. Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqhi Perempuan pada Pengajian Majelis Taklim Se- Kota Parepare, P3M STAIN Parepare 2013. 4. Sompa dan Dui' Menre' dalam Tradisi Pernikahan Bugis di Kec. Baranti, Kab. Sidrap (Analisis Maq>s}id al-Syari'ah). P3M STAIN Parepare. Tahun 2015. 5. Rekonstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis pada Materi Nasehat Pernikahan dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis di Kota Parepare. P3M STAIN Parepare, Tahun 2016. 6. Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Sidrap). P3M STAIN Parepare, Tahun 2017. B. Tulisan dalam Jurnal Imiah 1. Relasi Gender dalam Peran Domestik, DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Parepare Vol. IV, No. 8, Juli 2006, ISSN 1693-1777. 327
2. Hukum Kewarisan Bilateral BagiAnak yang Lahir di Luar Perkawinan (suatu Analisis Perbandingan), DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Parepare Vol. V, No.10, Juli 2007, ISSN 1693- 1777. 3. Haid, Nifas dan Istihadah, Al-MA'IYYAH, Vol. 01 No. 2 Agustus 2008. Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Parepare. 4. Buku Panduan Dzikir dan Doa, Penerbit lbH Press Tahun 2010, (ISBN 979-97943-2-5). 5. Mendidik Anak dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits, Al-I'la>m Jurnal Pendidikan dan Dakwah Vol. 1, No. 1, Januari 2011, ISSN 2087-989X. Forum Komunikasi Muballigh dan Pengurus Masjid (FK-MPM) Kota Makassar. 6. Pandangan at-Tufi dan as-Syatibi tentang Maslahat; Studi Perbandingan, DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Parepare, Vol. 9, No. 2, Juli 2011, ISSN 1693-1777. 7. Perkawinan Dibawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Negara), Al-I'la>m Jurnal Pendidikan dan Dakwah Vol. 01, No. 2, Jul 2011, ISSN 2087-989X. 328
8. Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Parepare Vol.10, No. 1, Januari 2012, ISSN 1693-1777. 9. Dinamika Pemaknaan Jihad Pada Pondok Pesantren Al-Imam Kabupaten Sidrap, Jurnal P3M KURIOSITAS ed. V No. 1, Juni 2012, ISSN 1979-5572. STAIN Parepare. 10. Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap. DIKTUM Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Parepare Vol.11, No. 2, Juli 2013, ISSN 1693-1777. 11. Studi Analisis Gender terhadap Materi Fikih Perempuan pada Pengajian Majelis Taklim se Kota Parepare, Jurnal P3M KURIOSITAS ed. VI No. 2, Desember 2013, ISSN 1979-5572. 12. Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha, Jurnal Syariah dan Hukum DIKTUM Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Parepare Vol. 13, No. 2, Juli 2015. 13. Nikah dalam al-Qur'an; Jurnal Syariah dan Hukum DIKTUM Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Parepare Vol. 14, No. 2, Desember 2016. 329
1. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial, Al- Mana', Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. IX No. 2, Desember, 2015 IAIN Purwokerto. 2. Faktor Sosial Budaya Pentapan Hukum Privat dalam Islam ISTIQRA'; Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Vol. IV Nomor 2 Maret 2017 PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE. V. Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Orsat Soreang Kota Parepare Periode 2005-2010. 2. Pengurus Daerah Wanita Islam Kota Parepare Periode 2006-2009. 3. Pengurus Daerah Forum Cendikia Muslimah Pedulia ICMI Kota Parepare Periode 2008 - 2011. 4. Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Parepare Periode 2010-2014. 5. Pengurus Daerah Aisyiyah Kota parepare Periode 2010-2015, wakil ketua Majlis Hukum dan HAM. 6. Penasehat Majelis Taklim Nurul Ilmi Bili-Bili Mas Periode 2016-2019. 330
7. Majelis Ahli Forum Kajian Cinta Al-Qur'an Kota Parepare Periode 2015-2020. 8. Pengurus Majelis Tabligh Aisyiyah Kota Parepare Periode 2015-2020. 9. Ketua Bidang Majelis Hukum dan HAM pada Forum. Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Kota Parepare Periode 2015-2020. 331