ANALISIS PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA1 Gabrielle Aldy Manoppo2 Jolly K. Pongoh3 Grace Yurico Bawole4 ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui ketentuan yang mengatur sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan untuk mengalisis dan mengetahui eksitensi pidana mati yang ada di berbagai negara yang ada di dunia sekarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Pidana mati masih diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang secara normatif dapat diterapkan dalam tindak pidana yang merumuskan pemberian ancaman pidana mati bagi pelaku yang terbukti tindak pidana berdasarkan pada melakukan keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Ketentuan pidana mati yang terdapat di berbagai negara di dunia ada yang perundang- masih menerapkannya undangan atau ketentuan-ketentuan termasuk di Indonesia masih menerapkannya didalam KUHP, akan tetapi ada beberapa negara juga yang memang sudah menghapuskan penerapan pidana mati perundang-undangan masing-masing negara tersebut. dalam dalam peraturan Kata Kunci : pidana mati, KUHP baru PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan pidana mati seakan-akan tidak pernah selesai untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju, dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya. Hal itu tergerus baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis. Jadi pidana mati memang merupakan jenis pidana terberat, karena dengan pidana mati nyawa manusia akan asasi manusia terengut, walaupun mempertahankan hidupnya. hak Penerapan pidana mati di Indonesia selalu dikalangan menimbulkan pro dan kontra 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101469 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex masyarakat. Pihak yang pro terhadap pidana mati beralasan, bahwa pidana mati masih merupakan hukum positif yang diatur didalam berbagai peraturan sehingga perundang-undangan keberlakuannya harus tetap dihormati. Sedangkan terhadap pidana mati kalangan yang kontra beranggapan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Memperhatikan KUHP baru yang dimuat dalam Udang-undang Nomor 1 tahun 2023 akan mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,5 yakni pada tahun 2026 mengatur pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.6 Bilamana diperhatikan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan untuk pasal menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. dalam tersendiri Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara altematif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.7 Dalam pelakanaan ini dapat dilaksanakan setelah pidana mati ditolak bagi grasi permohonan Presiden.8 Selanjutnya Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan9: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. terpidana Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup akan dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.11 Sebaliknya jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji tetap.10 selama masa percobaan 5 KUHP 2023, Pasal 624. 6 Pasal 98 Undang-Undang No.1 tahun 2023. 7 Penjelasan Pasal 98 Undang-Undang No 1 tahun 2023. 8 Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 2023. 9 Pasal 100 ayat (1) Un dang-Undang Nomor 1 tahun 2023. 10 Pasal 100 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. 11 Pasal 100 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.
serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.12 Kemudian, patut pula kita perhatikan dan ketahui bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.13 Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP diatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Ketentuan jenis pidana pokok terdiri atas: a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; dan e) pidana kerja sosial. Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif dalam menjalankan membantu kehidupan secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat. jenis terpidana sosialnya tersebut pidana menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut walaupun dalam Buku Kedua Undang-Undang ini hanya dirumuskan jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Urutan pokok tiga Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling tahun. Pidana mati lama 20 (dua puluh) 12 Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. 13 Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tersebut tenggang waktu masa percobaan terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kenyataan dalam pengaturan hukuman mati di akan memperbincangkan tiga aspek yang saling terkait. Petama, konstitusi atau undang-undang tertinggi yang bentuk pemerintahan yang dianut suatu negara. Kedua, dinamika sosial, politik dan hukum internasional yang mempengaruhi corak berfikir dan hubungan- hubungan sosial di masyarakat. Ketiga, relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang jauh sudah lebih maju. Dengan demikian, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengaturan penerapan hukuman mati bukan hanya soal keyakinan, cara pandang, pengalaman seseorang atau nilai ukur dari sudut pandang hukum, tetapi juga dengan relevansinya dengan konteks dimana hukuman mati akan diberlakukan.14 Masalah pro dan kontra bukanlah dipertahankannya lama masalah diperdebatkan orang. Dalam dunia pemikiran ilmiah masalah ini pada umumnya dibahas dan diperbincangkan dalam rangka teori penghalang pengadaan dan pengenaan hukuman atau sanksi pidana.15 Negara yang masih menerapkan hukuman mati mempunyai beberapa alasan, antara lain: Pertama, hukuman mati merupakan bentuk dari kepastian hukum, hukuman mati akan membuat mereka yang mau melakukan tindakan kriminal menjadi takut dan membatalkan niatnya. Dengan demikian, angka kriminalitas akan turun sehingga melindungi hak hidup orang lebih banyak. Kedua, hukuman mati tidaklah dijatuhkan kepada sembarang orang, melainkan khusus kepada pelaku kejahatan serius (extra ordinary crime), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya dengan menghukumnya dalam hal ini memberi hukuman mati. Ketiga, hukuman mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan.16 suatu paling negara tidak suatu negara dianut dan hukuman mati baru. Masalah ini sudah 14 J.E Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Hukuman Mati,: Jakarta, 1982, hlm.19. 15 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi,: Kompas, Jakarta, 2009, hlm.225. 16 Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat- Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini,: Ghalia Indonesia,. Jakarta, 1984, hlm.57.
Negara yang telah menghapus hukuman mati juga mempunyai beberapa alasan, antara lain: Pertama, hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran hak manusia yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental, merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Kedua, secara sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah bahwa hukuman mati akan tertentu. Artinya mengurangi faktor hukuman mati jera, determinan untuk menimbulkan efek dibandingkan dengan jenis hukuman lain. tindak pidana telah gagal menjadi B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana ketentuan yang mengatur sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP? 2. Bagaimana eksitensi pidana mati yang ada di berbagai negara yang ada di dunia? C. Metode Penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada Dalam penelitian skripsi ini PEMBAHASAN A. Pidana Mati Yang Diatur Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Berbeda dengan KUHP lama, dalam KUHP baru, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana termasuk dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa terdakwa ini, berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan setelah mendapatkan pertimbangan Presiden Mahkamah Agung. percobaan apabila Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat itu: 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah terpidana ditolak permohonan grasi bagi Presiden. 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang Undang. 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda tersebut melahirkan, sampai perempuan perempuan lagi menyusui tidak tersebut bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.17 Dilansir situs resmi Kementerian Hukum dan Hak (Kemenkumham), Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa penerapan pidana mati adalah hukuman spesial dan bisa berubah. "Artinya apabila seorang terpidana berkelakuan baik akan dapat diberikan penurunan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara. Jadi hukuman mati bukan main punishment, tapi menjadi special punishment,"18 Dalam waktu selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), narapidana diberikan pembinaan kemandirian (mental-spiritual) dan juga pembinaan keterampilan. "Sikap berkelakuan Binaan baik Pemasyarakatan (WBP) dapat dijadikan acuan dalam pemberian penurunan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat." Dalam perspektif hukum dan Ham Internasional', pidana mati bertentangan dengan ketentuan internasional HAM terutama Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR derogable right yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan kejahatan tersebut membehayakan publik," Hal awal pidana mati diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. selama menjadi Warga kualifikasi dengan Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Penerapan hukuman mati dalam UU tersebut diatur dalam Pasal 100 dan 101. Berikut bunyinya: Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 17 6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal 99 UU No 1 Tahun 2023 18 Edward yang akrab disapa Eddy, dikutip dari situs kemenkumham.go.id. 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda tersebut melahirkan, sampai perempuan perempuan lagi menyusui tidak tersebut bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.17 Dilansir situs resmi Kementerian Hukum dan Hak (Kemenkumham), Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa penerapan pidana mati adalah hukuman spesial dan bisa berubah. "Artinya apabila seorang terpidana berkelakuan baik akan dapat diberikan penurunan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara. Jadi hukuman mati bukan main punishment, tapi menjadi special punishment,"18 Dalam waktu selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), narapidana diberikan pembinaan kemandirian (mental-spiritual) dan juga pembinaan keterampilan. "Sikap berkelakuan Binaan baik Pemasyarakatan (WBP) dapat dijadikan acuan dalam pemberian penurunan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat." Dalam perspektif hukum dan Ham Internasional', pidana mati bertentangan dengan ketentuan internasional HAM terutama Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR derogable right yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan kejahatan tersebut membehayakan publik," Hal awal pidana mati diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. selama menjadi Warga kualifikasi dengan Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Penerapan hukuman mati dalam UU tersebut diatur dalam Pasal 100 dan 101. Berikut bunyinya: Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 17 6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal 99 UU No 1 Tahun 2023 18 Edward yang akrab disapa Eddy, dikutip dari situs kemenkumham.go.id. Asasi Manusia
(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana. c. ada alasan meringankan. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Jika selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. terpidana ayat selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Bilamanakah dalam hal permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden tersebut memberikan kejelasan untuk terpidana. Dalam Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebutkan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Berikut bunyi penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. (5) Jika terpidana serta Penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur terdapat beberapa hidup. (dua puluh) Untuk kedepan Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex perubahan penting terkait hukuman mati ini, telah dilakukan terutama pembaharuan yang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap selama masa dan perbuatan yang percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," (Pasal 100 Ayat 6 KUHP). terpuji dapat KUHP Nasional diapresiasi, sedikit pula yang tidak melancarkan kritik khususnya mengenai Pasal 100 yang mengatur penjatuhan masa percobaan dalam pidana mati selama 10 tahun, sehingga bisa dikonversi seumur hidup. Ketentuan pidana mati ini kembali dibahas dalam gelaran focus group discussion (FGD) bertajuk Jurang Kematian: Perlindungan Hak untuk Hidup melalui Kebijakan Perantara (Interim)" di Bandung pada Jumat 19 Mei 2023 kemarin. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari masyarakat sipil dan akademisi hukum yang memberi pandangannya atas pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023. Diskusi ini bagian dari serangkaian diskusi sebelumnya karena dinilai ada kekosongan hukum pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023. Keberadaan tetapi menjadi hukuman "Menjembatani Pengaturan masa percobaan 10 tahun kepada terpidana mati dalam UU 1/2023 adalah jalan tengah bagi perdebatan penghapusan pidana mati (abolisionis) dan pemberlakuan pidana mati (retensionis). Menurutnya, penerapan masa percobaan dalam vonis atau pidana mati mencerminkan karena berupaya menyeimbangkan kepentingan individu nilai-nilai Pancasila
dan masyarakat. Kendati demikian, Pohan menilai semangat ini terancam dengan norma dalam Pasal 100 ayat (2) UU 1/2023 yang mewajibkan dimuatnya masa percobaan dalam amar putusan pengadilan. "Jika melihat naskah akademik (dari KUHP baru/UU 1/2023) sebenarnya sudah jelas masa percobaan ini diberikan secara otomatis. Namun sekarang diwajibkan Pasal 100 ayat (2) (UU 1/2023) untuk dimuat dalam putusan. Apakah berarti kalau tidak dicantumkan (dalam amar putusan), tidak ada masa percobaan? Inilah yang jangan sampai terjadi," terangnya. Selain dari yang pelaksana, Pohan membutuhkan mengusulkan pentingnya peraturan pelaksana bagi kejaksaan dan pengadilan menggunakan pidana mati pasca berlakunya UU 1/2023. Dalam KUHP baru pidana mati dituliskan sebagai pidana yang bersifat khusus. Artinya sebisa mungkin ia tidak digunakan. Parameter yang dapat digunakan oleh hakim, seperti tidak dijatuhkan atas dasar diskriminasi, tidak ditemukan dugaan pelanggaran hak hukum terdakwa selama proses pidana berlangsung, dan dijatuhkan hanya kepada residivis (pelaku berulang) dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara untuk waktu tertentu. Dalam KUHP Nasional yang baru, terdapat ketentuan pembaruan mengenai pidana mati. Salah satu diantaranya adalah pidana mati yang semula merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif. Selain itu, pelaksanaan pidana mati baru bisa dilakukan dengan penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun. Penundaan eksekusi pidana mati sudah ditetapkan secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional dikatakan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka dengan keputusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat berubah menjadi penjara seumur hidup.19 pelaksanaan masa peraturan percobaan jika Menurut pendapat Prof. DR. Topo Santoso, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana FHUI, penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun merupakan tengah yang dapat mengakomodir pandangan pro terhadap hukuman jalan 19 Aryo P. Saptohutomo, "Pidana Mati dengan Masa Perconaan di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tenggah," jadi-jalan-tengah, diakses pada 23 Juni 2023. Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex mati dan kontra terhadap hukuman mati.20 Pidana mati menimbulkan perbedaan pandangan antara pro terhadap pidana mati dan kontra terhadap pidana mati. Pandangan-pandangan ini memiliki alasan masing-masing yaitu efek jera pelaku bagi pandangan pro dan melanggar HAM bagi pandangan kontra. Indonesia sendiri merupakan negara yang masih memberlakukan pidana mati, meskipun telah menghapuskan pidana mati dalam hukumnya. Tujuan Indonesia mempertahankan pelaksanaan pidana mati untuk melindungi keamanan dan kepentingan publik di samping menjalankan internasional mengenai Hak Asasi konvensi Manusia. Hal lahirnya reformasi dalam hukum pidana Indonesia dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang yang menjadi KUHP Nasional KUHP menyebabkan terdapat pembaharuan juga dalam aturan pidana mati di Indonesia. Dalam KUHP Nasional beberapa negara lain ini sejalan dengan baru, pembaharuan tersebut ditemukan dalam ketentuan pidana mati yaitu pidana mati sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati. Dengan adanya aturan baru mengenai pidana mati di Indonesia, spesifiknya berkenaan dengan penundaan pidana mati diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati. Karena itu, seharusnya sejak sekaranglah di masa-masa sosialisasi ini, Mahkamah Konstitusi sudah mulai mengadili pasal-pasal di KUHP baru, agar jika ternyata memang inkonstitusional, segera turut disosialisasikan sehingga tidak perlu menunggu 3 tahun berlaku dulu untuk diuji dan dinyatakan ini konstitusional, dan melakukan sosialisasi lagi. Juga tidak ada hambatan ataupun halangan bagi Mahkamah untuk menyatakan dirinya berwenang menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama) dikarenakan objek keduanya adalah objek berbeda, yang satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang satu lagi adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu, jika kita memakai logika bahwa KUHP baru tidak dapat diuji karena belum berlaku, maka dikemudian hari ketika KUHP baru sudah berlaku, dan ada orang yang diperkarakan menggunakan KUHP lama (karena pasal pidana didasarkan pada tempus delicti sehingga sekalipun KUHP baru sudah berlaku, maka tetap ada orang yang bisa dipidanakan dengan KUHP lama), dengan logika yang demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak yang 20 Humas FHUI, "Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati," indonesia-menyoal-hukuman-mati/, diakses pada 23 Juni 2023.
berwenang lagi menguji KUHP lama. Lantas, kemana orang tersebut bisa mempertanyakan konstitusionalitas pasal KUHP lama yang dikenakanpadanya untuk mendapat keadilan? Tidak ada. Karena itu logika yang demikian tidak bisa memberi sangatlah keadilan bagi warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya baik oleh KUHP baru maupun KUHP lama. flawed sebab Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menganggap dirinya sebagai the guardian of the Constitution maka Mahkamah Konstitusi harus berwenang untuk menerima, memeriksa, menguji, dan memutus perkara a quo (termasuk KUHP baru dan KUHP lama sepanjang masih ada yang terdampak 'pasal-pasal di KUHP lama'). Hal ini sejalan dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi adalah obat bagi Pemohon yang sekarat (terlanggar hak konstitusionalnya). Tapi jika obat terlambat diberikan, dan Pemohonnya itu meninggal juga, apa gunanya obat itu?. Bahwa pengaturan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi) dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan: "Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Bahwa Pasal a berpotensi mengkriminalisasi warga quo masyarakat karena tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai siapa atau apa yang dimaksud dengan "pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang". Patut untuk dipertanyakan bagaimana dengan "pemberitahuan" pada Pasal a quo, apakah hanya sekedar pemberitahuan saja kepada aparat yang berwenang, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang, atau harus meminta dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang?. dimaksudkan "pemberitahuan" dengan adanya izin tertulis dari pihak kepolisian atau pejabat yang berwenang maka hal ini saat berpotensi kesewenang-wenangan untuk tidak menerbitkan izin tersebut termasuk tanpa alasan yang jelas, sebaliknya apabila "pemberitahuan" dimaksud tidak memerlukan izin tertulis maka menjadi celah terbuka bagi aparat kepolisian atau pejabat yang berwenang untuk melakukan represi yang dimaksud Apabila Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex dengan alasan tidak menerim pemberitahuan atau tidak mengetahui adanya kegiatan unjuk rasa tersebut Keberlakuan Pasal 100 KUHP dinilai sebagai celah untuk menghindar dari pidana mati. Maka, menimbang keberlakuan masa percobaan yang terdapat pada Pasal 100 KUHP baru kepada terpidana mati dalam kasus Ferdi Sambo (FS) sejatinya didasarkan asas legalitas hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 KUHP. Pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam ayat ini menjadi jelas keberlakuan asas legalitas yang mana asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dijatuhi suatu sanksi pidana selama tidak tersebut tindak pidana memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Secara umum, asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi ratio legis pembentukan hukum. Dalam hal ini, fungsi asas hukum ialah menjaga konsistensi suatu sistem hukum. Sehingga, asas legalitas memiliki peranan yang sangat fundamental dalam penerapan hukum pidana dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa. Berbeda dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas justru memiliki sifat yang secara eksplisit tertuang dalam KUHP. Biasanya, asas hukum yang bersifat abstrak umumnya hanya menjadi latar belakang dalam pembentukan aturan konkret.21 legalitas Keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana hadir menjadi regulator utama dalam penegakkan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana jelas dan tegas, dan sebagai instrumen dalam penerapan kasus konkret. Akan tetapi realitas asas legalitas di Indonesia tidak dianut secara mutlak. Salah satu halnya dalam keberlakuan hukum pidana yang tidak boleh berlaku surut. Sebagaimana Untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pidana tentang suatu perbuatan tindak pidana baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis pilihan bebas subyek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini sejalan pula dengan prinsip umum bahwa setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak undang-undang tersebut dinyatakan berlaku dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara.22 21 Ibid 22 Ibid
Pengecualian terhadap asas ini ditulis dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa bilamana ada perubahan dalam perundang- undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Diperkuat dengan pasal pada KUHP khusus mengesampingkan asas nonretroaktif ialah pada Pasal 3 ayat (1) KUHP baru ditegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana namun ada aturan baru yang mengaturnya maka yang dipakai adalah aturan baru tersebut tidak menguntungkan pelaku tindak pidana itu. Sehingga, apabila dalam kurun waktu tiga tahun ke depan upaya hukum yang dilakukan oleh saudara FS dan penasihat hukumnya belum selesai, maka ada kemungkinan bisa menggunakan undang-undang baru tersebut. Namun, apabila sudah selesai maka prosedur hukum yang berjalan adalah sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang lama.23 baru yang secara B. Eksistensi Terhadap Pidana Mati di Berbagai Negara Dalam Keberadaanya Sekarang Di Indonesia para ahli juga mendefinisikan hukuman mati dengan beragam pendapat yang juga mengiringi pendapatnya terkait perlu atau tidaknnya hukuman mati diterapkan. Menurut Andi Hamzah pidana mati sangat dibutuhkan jika terpidana yang telah bersalah memperlihatkan bahwa ia adalah seorang mahkluk yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang benar-benar harus hidup. dari Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan, rasa kemanusiaan, dan pencegahan timbulnya terhadap kemungkinan kejahatan kembali. Melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Udang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hukuman mati di Indonesia masih diperlukan untuk beberapa kejahatan yang dianggap kejahatan luar biasa, namun dalam hal ini hakim haruslah sangat hati-hati dalam mengeluarkan putusannya. Para yang menantang pihak Indonesia pelaksanaan kebanyakan adalah penggiat Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, pelaksanaan hukuman mati murupakan pelangaran terhadap perwujudan hak untuk hidup dan merupakan perbuatan yang keji dan tidak manusiawi. Perbedaan pemaknaan dari pidana mati tetap terjadi, perbedaan paling nyata yakni terletak pada boleh atau tidaknya pidana mati diterapkan oleh negara. Terlepas dari itu semua dapat disimpulkan bahwa hukuman atau dikeluarkan pergaulan hukuman mati di 23 Ibid Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex pidana mati merupakan hukuman yang diberikan oleh negara kepada meraka yang telah melakukan kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Bermacam-macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan paling jaman Babilonia kontroversial didunia. Dari hingga tersebut masih ini, hukuman digunakan sebagai salah satu sangsi bagi mereka yang dituduh/terbukti melakukan satu tindak catatan yang pasti ada kejahatan. Tidak menyatakan awal digunakannya hukuman mati. hukum pidana yang saat satu hukuman tertua di dunia yang resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis yaitu sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan praktek hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara melakukan moratorium tidak menerapkan) hukuman mati dan total 129 negara melakukan abolisi (penghapusan) hukuman mati. Hukuman mati masih dilaksanakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, maka banyak terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, namun pemerintah Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat yang mendukung hukuman mati tetap pada pendirian, bahwa hukuman mati tetap harus dilaksanakan untuk melindungi kehidupan. Hukuman mati merupakan salah (de facto Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan eksekusi hukuman mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda kepada pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, dan pemberontakan. Hukuman mati di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1980, penjahat kelas kakap Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati karena melakukan perampokan dan pembunuhan. narkoba, pembunuhan Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu 1945 sampai 2015, orang yang menjalani pidana mati ternyata hanya sedikit. Ada 303 orang yang dijatuhi pidana mati, ternyata hanya 91 orang yang telah dieksekusi selama kurun waktu 70 dan kehidupan tahun. Dalam berbangsa
bernegara yang modern, semula hukum dibentuk atau dibuat oleh suatu badan legislatif, dengan materi yang digali, dari kehidupan masyarakat yang riil, untuk dipositifkan sebagai aturan-aturan tertulis demi terjaganya kepastian. Sehingga hukum pidana dipakai untuk menegakkan norma- norma yang dikehendaki oleh hukum dan perundang undangan.24 Hukum pidana adalah hukum sanksi yang bertujuan untuk mengontrol perilaku yang menyimpang, walauupun tidak setiap sanksi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Pelanggaran hukum pidana, merupakan suatu tingkah laku manusia yang ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi suatu situasi tertentu, dan sikap itu berdasarkan suatu kesadaran subjektif, akan nilai dan norma dalam masyarakat atau kelompok yang diterima oleh setiap individu dari kebudayaan sekitarnya, sehingga suatu kejahatan terjadi disebabkan oleh suatu konflik kebudayaan, suku, ras, agama, atau pengaruh kemiskinan dan atau kemakmuran, pengaruh mess media, disebabkan untuk mencapai tujuan.25 Tujuan dari pidana berat atau pidana mati untuk melindungi kepentingan umum dalam masyarakat yang dibahayakan oleh penjahat yang sudah tidak bisa diperbaiki tetapi, akibat yang ditimbulkan dari pidana penjara yang berat tidak jarang mengakibatkan kematian identitas pribadi manusia dan penderitaan manusia untuk seumur hidup, bahkan sering kali mencari jalan keluar untuk lebih baik mati seperti yang dilakukan oleh pelarian-pelarian, sedangkan pidana mati memang bukanlah pidana ringan.26 terbatasnya kesempatan adalah lagi. Akan Sehubungan dengan tujuan hukum pidana modern yang dalam aliran ini mengandung aspek- aspek ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat normative saja, dan dalam hubungannya dengan sila-sila yang tersurat didalam rumusan Pancasila, maka perlunya pidana mati harus ditarik garis "kemanfaatan" bagi kepentingan umum serta masyarakat lebih dahulu dan barulah kemudian bagi kepentingan individu, di mana kedua pola kepentingan itu komposisi pemenuhannya tidak mudah apabila kedua kepentingan itu bersama- sama memerlukan jaminan sekaligus. Jika sesuai dengan keadaan peristiwa yang konkrit dan menurut kepentingannya akan lebih bermanfaat bagi kepentingan individu daripada kepentingan 24 Syaiful Bakhri, Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya,: total media,. Yogyakarta, 2013, hlm.1. 25 Muladi dan Barda Nawawi A ,Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,. Bandung, 1984, hlm.4. 26 Bambang Poernomo , Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia,: liberty,. Yogyakarta, 1982, hlm.2. Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex umum atau masyarakat untuk tidak memilih pidana mati, maka dapat diputuskan untuk menjatuhkan pidana jenis lain.27 Persoalan mengenai Pidana Mati muncul ketika dikatakan bahwa pidana mati merupakan pelanggaran hak dasar manusia, yakni hak untuk hidup yang sebenarnya sudah dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Sehubungan dengan hal yang Roling telah juga disebutkan mengungkapkan pendapatnya, ia berpendapat justru mempunyai daya bahwa pidana mati destruktif, tidak apabila Negara menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu, masih ada lagi suatu bahaya yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh itu akan memancing-mancing suatu Negara penyusulan pula terhadapnya.28 diatas yaitu Berbeda pendapat dengan Roling, Oemar Senoadji justru pro terhadap di berlakukannya pidana mati, ia berpendapat bahwa selama Negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.29 Sejalan dengan pendapat Oemar Senoadji, Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal tidak untuk meniadakan orang-orang yang dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya. Problematika di Indonesia saat ini mengenai penjatuhan pidana mati banyak menuai kontroversi baik itu yang setuju maupun yang tidak setuju. Kebanyakan manusia di dunia ini menolak adanya pidana mati baik itu di Indonesia sendiri maupun di dunia. Penjatuhan pidana mati sangat bertentangan dengan beberapa undang-undang di Indonesia. Seperti dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 salah satunya adalah hak untuk hidup 27 diakses tanggal 23 Juni 2023. 28 Andi hamzah, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Kini Dan Masa depan,.: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.36. 29 Ibid .
dimana merupakan suatu hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori non-derogable rights yaitu hak yang tidak dapat dikurangi.30 Hak untuk hidup hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat. ini meliputi hak untuk juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sejak tahun 2000, sejak perubahan kedua terhadap UUD 1945, hukuman mati tidak lagi memiliki ruang dalam konstitusi Republik Indonesia. Dengan disahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Pasal 28I Ayat (1), sebagai bagian dari konstitusi Republik Indonesia, hukuman mati seharusnya telah menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Abdul Hakim Garuda Nusantara31 sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa "hukuman mati sudah perlaya. Ia suda gugur. Ia ibarat hukum tanpa sukma karena hukuman mati tidak landasan konstitusional. Sedangkan dari segi filosofi pemidanaan di Indonesia dimana bangsa Indonesia yang menjunjng tinggi hak asasi manusia, termasuk di terpidana. dalamnya adalah hak-hak para timbul Berkaitan dengan hak-hak terpidana, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (retributive), tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Pidana mati yang menyatakan lagi memiliki Sistem pemidanaan yang sangat menekankan unsure "balas dendam" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang jawab bagi diri, keluarga, dan bertanggung lingkungannya. Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan Undang- tentang undang RI No. 22 Tahun 2022 Permasyarakatan bahwa yang menekankan narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan 30 Rhona K.M. Smith ("et al"),. Hukum Hak Asasi Manusia.: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Yogyakarta, 2008, hlm. 257. 31 Todung Mulyo Lubis dan Alexander Lay,. Kontroversi Hukuman Mati.: Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 319 . Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidpan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling ialah pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat korban kejahatan. Tujuan juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution). Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk : penjeraan (deterrent), perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan saja bertujuan ini bukan popular dewasa memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggaran hukum". Secara teoritis dapat dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (deterrent effect) yang sangat tinggi. tua Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah logika argument ini masuk akal, namun terdapat data secara statistic meyakinkan mendukung kesimpulan tersebut. Walaupun disadari bahwa meningkatnya jumlah tidak dapat dilihat tindak pidana kejahatan semata-mata dari satu faktor saa, namun untuk menyimpulkan bahwa ancaman hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan tidak indispensable tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana narkotika dan psikotropika ataupun tindak pidana lainnya. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera yang tinggi dibandingkan dengan efek jera hukuman pidana penjara lainnya, misalnya hukuman penjara seumur hidup. Untuk menerapkan hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati yang pelaksanaannya bersifat irreversible (tidak dapat semula), dikembalikan tindak pidana terkait. Secara (empiris) dan riset yang (faktor yang factor signifikan secara lebih kepada keadaan
pemberlakuannya harus didasarkan pada data dan riset yang mendalam. Tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata. Ketiadaan data dan riset yang mendukung (dalam tentang mengurangi tindak pidana melalui efek jera yang ditimbulkannya) dan irreversibilitas hukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk menghapus hukuman mati. Salah satu sebab hukuman mati dihapuskan diberbagai negara di dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap merupakan suatu bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Di Indonesia, hukuman mati masih diancamkan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Pada 2007 pernah ada uji materi atas hukuman mati pada UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika beberapa tahun lalu. efektivitas pidana mati Sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi tersebut seperti sebagian telah diulas di atas. Namun, Mahkamah Konstitusi, dengan sejumlah hakim melakukan disenting, menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Sejumlah argumen yang sering dikemukakan hukuman mati pihak (retentionist) ialah argumen perlindungan korban, argumen normatif, penanggulangan kejahatan, dan sebagainya. Pihak pendukung menyatakan hukum jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku kejahatan, juga hak korban tetapi kejahatan. yang mendukung Hak hidup korban yang telah dirampas terorisme dan pelaku (misalnya pada kasus pembunuhan berencana) juga harus diperhatikan. Ketika sejumlah pihak mengecam dan meminta Indonesia menghentikan hukuman mati, sejumlah pihak menolaknya dengan argumen normatif, yakni hukuman mati saat ini masih merupakan hukum positif dan ketika sudah ada terpidana oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati, hal itu harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian. Bahkan Indonesia juga tidak perlu tunduk ke-pada tekanan negara lain karena harus menegakkan kedaulatan di bidang hukum. Argumen penting lainnya dari pihak yang untuk mendukung penanggulangan kejahatan. Makin seriusnya tingkat kejahatan yang kerap kali dilakukan membuat dengan masyarakat luas masih menganggap hukuman mati tetap diperlukan. Bagaimana jika tidak ada adanya hukuman mati, hukuman mati ialah perbuatan supersadis sementara dengan Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex hukuman mati saja keja-hatan masih banyak?. Tidak selesainya debat, pro dan kontra hukuman mati ini tampaknya akan berlangsung terus, baik di dunia akademik, parlemen, pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat luas. Bagaimana politik hukum kita terhadap hukuman mati di tengah pihak yang pro dan kontra yang tiada debatnya? Sebenarnya, sejumlah negara meskipun dalam kerangka hukumnya masih mengakui hukuman mati, dalam kenyataan, mereka tidak lagi menjatuhkannya (moratorium). Hal ini bisa menjadi satu pilihan kita. Saat ini masih ada sejumlah undang-undang yang memuat hukuman mati, tetapi pihak penegak hukum bisa tidak menggunakannya karena hukuman mati selalu diancamkan secara alternatif dan tunggal. Jadi, kejaksaan dapat mengambil politik penuntutan untuk tidak menuntut hukuman mati atas terdakwa. berkesudahan tidak menjadi hukuman PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pidana mati masih diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang secara normatif dapat diterapkan dalam tindak pidana yang merumuskan pemberian ancaman pidana mati bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pada keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Ketentuan pidana mati yang terdapat di berbagai negara di dunia ada yang masih menerapkannya dalam perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan termasuk di Indonesia masih menerapkannya didalam KUHP, akan tetapi ada beberapa negara juga yang memang sudah menghapuskan penerapan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan masing- masing negara tersebut. B. Saran 1. Perlu adanya kesiapan dan sosialisasi secara komperhensif para penegak hukum untuk pemberlakuan atas KUHP yang baru (Undang- Undang nomor 1 tahun 2023), agar dalam pelaksanaan yang akan datang benar-benar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 2. Perlu adanya sosialisasi penting, berupa penyuluhan dan penerangan terhadap akan belakunya ketentuan KUHP yang baru yang masih memuat ketentuan pidana. mati, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami akan ketentuan yang akan nanti belaku nanti.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Rahim, Abdur, dkk. 2015. "Hukuman Mati & Problem Legalitas Kemanusiaan" Malang: Intrans Institute. Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum,:Raja Grafindo Persada. Jakarta. Ricardo,Amudia. 2010. Maxicans on Death Row. Press:University of Houston. Hamza, Andi. 2008. Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka cipta Bahder. 2005. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Bhader,Johan,Nasution. 2008. Metode Penelitian ilmu Hukum. Mandar Maju. Bandung Adami, Chazawi. 2018. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. PT Raja Gravindo Persada. Jakarta. Kania, Dede. 2018. Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global. Manggu Makmur Tanjung Lestari. Bandung. Packer, L, Herbert. 1968. The Limits Of The University Criminal Sanction. PressStanford. Stanford. Syahruddin, Husein. 2003. Pidana Mati Menurut Indonesia. Universitas Hukum Pidana Sumatera Utara. Donelly, Jack. 2018. Konsep Mengenai Hak - Hak asasi Manusia, Dalam Hak - Hak asasi manusia Pendasaran Dalam Frans Ceunfin SVD (editor), filsafat hukum dan filsafat politik. Maumere:Ledalero. Nickel ,W, James. 1996, Hak Asasi Manusia: refleksi filosofis atas Deklarasi Universal Hak asasi Manusia. Penejermah:Titis Eddy Arini. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Effendi, A, Masyhur.1994. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional. Ghalia Indonesia. Jakarta. Fajar, Mukti. Achmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Pustaka Pelajar. Jakarta. Muladi. Arief, Barda, Nawawi. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Cet. II. Alumni. Bandung. P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Projdodikoro, W., 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. S. R. Sianturi, 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta. Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex Sahetapy, J, E., 1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Hukuman Mati, Rajawali Press, Jakarta. Soedarto, 1989. Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Soerjono, Soekanto. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono, Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Syahruddin Husein, 2003. Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, USU. Digital Library, Sumatera. Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017.. Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta. Todung Mulya Lubis, 1984. Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta. Lubis,Mulya,Todung. dan Lay,Alexander. 2009. Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Kompas. Jakarta. Yon Atriano Arba'i, 2012. Aku Menolak Hukuman Mati, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta. Zainal Abidin Farid, 2005. Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta. JURNAL Nandang Sambas,2007, Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan HAM. Volume 9. Nomor 3. Nata Sukam Bangun,2017, Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Indonesia. Volume 5. Nomor 3. Rosa Kumalasari. 2016, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. Volume 2. Nomor 1. Tadius Matagang,2017,Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia. Volume 5. Nomor 3 Veive Large Hamenda. 2013, Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Volume 2. Nomor 1 Widayati, Lidya Suryani.2016, Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?. Volume 7. Nomor 2 Januario,Eka,Gregorius. 2023."Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat", Jurnal Ilmu Sosial.Volume 1.Nomor 1.
Peraturan-Perundang-Undangan, Kamus, Makalah, Internet: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Terjemahan WvS) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana 2023 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Hak Sipil dan Politik) Sumber Lain Amnesti Internasional,. "Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2016", Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK Indeks: ACT 50/5740/2017 Bahasa Indonesia, Bahasa asli: Bahasa Inggris, 2017. Bryan A. Garner,. Black's Law Dictionary Seventh Edition,. Minneota: West Group, 1999. Ditjen Pemasyarakatan, Bunga Kumpulan Rampai Tulisan Pemasyarakatan, Baharudin Surjobroto, Jakarta, 2002. Jan Pronk, Death Penalty Has No Place in the 21st Century', Lecture Andalas University, Padang, Indonesia, 25 September 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Edisi Kedua. Balai Bustaka, 1994. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, (Marry E. Williams, book editor), 2000, "Capital Punishment", Greenhaven Press, Inc., PO Box 289009, San Diego, CA.92198-9009 Printed in the U.S.A . Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati 2016,diakses Eksekusi ONESIAN.pdf. dan Jurnal Fakultas HukumUniversitas Sam Ratulangi Lex