RISALAH RAPAT PANITIA KERJA RUU TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP) KOMISI I DPR RI DENGAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat : 2020-2021 : : Rapat Panitia Kerja RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR RI dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah IV Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat : Terbuka : Kamis, 8 April 2021 : 11.03--12.26 WIB : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Acara : Pembahasan Materi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS) Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI Anggota yang Hadir : PIMPINAN : 1. Meutya Viada Hafid (F-PG) 2. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Partai Gerindra) 3. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. (F-PD) 4. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) ANGGOTA : FRAKSI PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN) 5. Dede Indra Permana, SH. 6. Irine Yussiana Roba Putri 7. Junico BP. Siahaan, SE. 8. Dr. H. Hasanuddin, MM., M.Si. INDONESIA FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 9. Bobby Adhityo Rizaldi, SE. Ak., MBA., CFE. 10. Christina Aryani, SE., SH., MH. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 11. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si. 12. Rachel Maryam Sayidina
Anggota yang Izin Undangan 2 - FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- NASDEM) 13. Kresna Dewanata Phrosakh 14. Hillary Brigitta Lasut, S.H. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB) 15. Drs. H. Taufiq R. Abdullah FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) Rizki Aulia Rahman Natakusumah FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F- PKS) 16. H. Sukamta, Ph.D. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) - : 1. Mayjen. TNI. Mar. (Purn) Sturman Panjaitan (Matrik) 2. Dr. H. Jazuli Juwaini, MA. (Izin) : 1. Direktur Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc. Jenderal Aplikasi 2. Beserta Jajaran
3 - Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Panja Pemerintah, Pak Sammy, juga Pak Tavip dan seluruh jajarannya, Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I, Anggota Panja pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Pada Rapat Panja PDP Komisi I DPR RI pada hari ini Kamis 8 April 2021. Bapak-Ibu sekalian, Rapat ini sudah dihadiri secara fisik oleh 9 orang dan secara virtual oleh 3 orang dari 5 fraksi, maka berarti sudah lebih dari separuh fraksi mengikuti. Dengan demikian dengan mengucapan bismillaahirrahmaanirrahiim, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 11.03 WIB) (RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM) (KETUK PALU: 1x) Bapak-Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan. Pembahasan kita, diskusi kita tentang RUU PDP yang sedang kita bahas ini, seperti kemarin, kita lanjutkan. Jadi kemarin pemerintah sudah mengajukan semacam apa ya, draft, susunan untuk Pasal 58. Eh, iya Pasal 58 dengan perubahannya, dan kemudian juga Tim DPR RI, Tim Komisi I, itu juga membuat sandingan. Oleh karenanya, saya kira yang dari pemerintah juga ada perubahan lagi. Mungkin bisa ditayangkan dulu yang dari pemerintah. Nanti kemudian akan kita sandingkan dengan yang dari DPR, seperti apa. Sekretariat, saya minta untuk di-print yang dari pemerintah, sambil kita lihat tayangannya. Kepada anggota yang virtual tolong dikirimkan softcopy- nya. Sambil menunggu print out dari sekretariat, persiapan tayangan draft yang diusulkan oleh pemerintah udah ada di tayangan. Apakah Bapak-Ibu yang secara virtual sudah bisa melihat tayangan Pasal 58, draft yang diusulkan oleh pemerintah? Sudah ya? Baik kita tunggu print out yang ada di sekretariat.
4 - Jadi yang paling update itu yang 08 April ya, yang dari pemerintah. Itu yang kemarin yang 6 April, dilakukan revisi oleh Pak Sammy dan teman- teman. Kemudian di sampingnya adalah usulan DPR untuk Pasal 58. Itu dasar usulannya adalah dari pasukan usulan pemerintah per 6 April. Jadi, belum merespons usulan pemerintah dari yang disampaikan hari ini. Sudah di kirimkan ke semua, ke Anggota? Bisa di, kayaknya yang di yang fisik harus dicopy. Kita tunggu sebentar biar bisa dibaca betul. Soalnya kalau bacanya kayak Pak Nico, kasihan itu, harus miring-miring itu. PEMERINTAH (DIRJEN APTIKA/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN): Izin Ketua. Nanti kita juga dikasih draft-nya, yang bisa disandingkan di draft-nya dengan kami, juga draft-nya. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Iya, ini kan disandingkan ini. Iya, sudah sama punya kita. Sudah diprint ini, sedang di-copy. Sudah semuanya? Baik. Dari pemerintah silahkan dibacakan usulan untuk pasal berapa. Silahkan Pak Sammy. PEMERINTAH (DIRJEN APTIKA/SAMUEL ABRIJANI PANGERAPAN): Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Selamat Pagi, Salam Sejahtera buat kita semua. Omswastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas undangannya dan ini adalah rapat terkait dengan pambahasan RUU kelanjutan. Rapat kita sebelumnya Pelindungan Data Pribadi. Terkait Pasal 29 seperti yang kemarin kita bahas dan kita lihat bahwa memang di pemerintah pun ada melakukan perubahan juga dalam usulannya, tapi sebelum saya membacakan, mungkin dari pemerintah ingin menyampaikan justifikasi kenapa ini. Tadi ada juga dari kemaren dari Fraksi Golkar menanyakan, "kenapa harus pemerintah?" Sebenarnya kalau kita lihat, apa yang kita bahas kemarin, beberapa hari ini adalah kita bicara check and balance. Kita bicara check and balance. Sebenarnya sistem tata negara kita sudah check and balance-nya sudah terbangun dengan bagus, antara eksekutif dan legislatif. Bukan hanya itu, untuk layanan publik, negara sudah membentuk namanya Ombudsman untuk
5 - mengawasi pelayanan publik. Jadi check and balance-nya itu sudah berjenjang, dan sudah sudah ter-cover semuanya. Legislatif bisa memanggil eksekutif, dan apabila eksekutif sebagai penyelenggaran layanan publik melakukan pelanggaran, itu juga bisa ditegur oleh Ombudsman. Nah bagaimana kemarin menanyakan bagaimana apabila terjadi sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh sektor publik. Mungkin perlu saya kasih gambaran. Di sektor publik, kalau terkait data pribadi itu ditangani oleh Pusdatin. Pusdatin itu adalah levelnya paling tinggi direktur. Di daerah itu adalah Eselon III. Jadi memang sudah berjenjang. Apabila ada pelanggaran di sektor publik, yang dilakukan investigasi bukan kepada lembaganya, tapi bagaimana pengelola data pribadi di kementerian atau lembaga itu. Jadi bukan lembaganya yang dilakukan investigasi. Karena nanti kalau kita lihat di RUU ini, kita mengenal juga namanya DPO (Data Protection of Officer). Itu akan kita, kalau di pemerintahan nanti semua pusdatin adalah pemegang Data Protection of Officer. terjadi pelanggaran, yang diinvestigasi adalah pusdatinnya, bagaimana mereka melakukan compliance terhadap undang- undang ini, kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi ada kekhawatiran bahwa di antara pemerintah tidak atau dari kementerian tidak bisa menginvestigasi di pemerintahan, itu tidak mungkin terjadi, karena yang kita investigasi bukan kementerian itu bersih. Jadi apabila Contohnya, umpamanya ada kebocoran di sektor kesehatan. Pada saat kita melakukan investigasi, kita melakukan investasi, siapa penanggung jawabnya di situ, DPO-nya siapa, kenapa bocor, ini kita melakukan investigasi, apabila terjadi pelanggaran, nanti ada sanksi-sanksi administrasi sesuai dengan undang-undang ini. lagi. Kalau ada kekhawatiran bahwa kalau ada di pemerintah masalah ...(rekaman tidak jelas) bisa melakukan pengawasan, supaya ini pun pemerintah melakukan koordinasi untuk pengawasan di antara layanan pemerintah. Jadi sekali tidak perlu dikhawatirkan, karena selama Yang ke berikutnya adalah kalau kita lihat berkaca kepada Undang- Undang itu kepada pemerintah, pemerintahlah sebagai penanggung jangan sampai ini jawabnya. Siapa yang tidak ada penanggung Undang-Undang dibuat bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu. Ini yang kita, kalau memang diberikan, pemerintahlah yang akan bertanggung jawab dan akan membuat suatu sistem pagimana menjalankan undang-undang ini. ITE, ITE juga memberikan amanat jawab. Karena Jadi mekanisme check and balance ini sudah sudah terjadi Bapak-Ibu sekalian. Toh juga kalau di pemerintah bisa dipanggil kapan saja oleh DPR, kalau memang ada terkait ada penyimpangan dalam pelaksanaan undang- Itu adalah background, background-nya sebelum saya undang membacakan usulan dari pemerintah terkait Pasal 58. ini.
6 - lihat, usulan pemerintah adalah Pasal 58 ayat (1) "Pemerintah melakukan pengaturan, kerja sama, sosialisasi dan edukasi, pengembangan ekosistem, pengawasan dan penegakan hukum administrasi, administratif terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang ini." Yang kita Ayat (2) "Dalam melaksanakan pengaturan kerja sama. Dalam melaksanakan pengaturan, sosialisasi, dan edukasi, sama, pengembang dan pengembangan ekosistem pengawasan dan penegakan hukum administratif yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional dan akuntabel." kerja Ayat (3) "Dalam rangka melakukan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman dan/atau kebijakan terkait pelindungan data pribadi, data pribadi sesuai dengan undang-undang ini." Ayat (4) "Dalam rangka melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah berwenang melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam implementasi pelindungan data pribadi, termasuk pengawasan dan penegakan hukum: a. Institusi di dalam negeri dan/atau di, dan/atau pemerintahan negara lain, atau organisasi internasional terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini yang bersifat lintas batas (cross border data flow)." rangka melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang penerapan undang-undang ini." Ayat (5) "Dalam Ayat (6) "Dalam rangka pengembangan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang: a. Memberikan rekomendasi terhadap praktek pemrosesan data pribadi kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi; b. Memfasilitasi pengembangan kebijakan dalam pemanfaatan teknologi dan/atau aplikasi yang mendukung penerapan undang-undang ini." Penjelasannya, "Yang dimaksud dengan memfasilitasi pengembangan lain: kebijakan dalam pemanfaatan regulatory sandbox dan privacy by design and by effort." teknologi dan/atau aplikasi antara Ayat (7) "Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang: a. Melakukan penilaian atas kepatuhan pengendali dan/atau prosesor data ini, berikut peraturan pribadi atas kepatuhan pelaksanaannya dan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Undang-Undang b. Saran mengenai. Memberi saran mengenai pelaksanaan pelindungan data pribadi oleh pengendali dan/atau prosesor data pribadi. c. Melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan pelindungan data pribadi. d. Memfasilitasi upaya kesadaran publik terkait pelindungan data pribadi. e. Melakukan penilaian terhadap penentuan prasyarat, pemenuhan
7 - persyaratan Undang-Undang ini. transfer data-data pribadi sebagaimana diatur dalam f. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi." Ayat (8) "Dalam rangka pelaksana penegakan hukum administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang: a. Menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan terjadinya terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. b. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas aduan laporan atau hasil pengawasan terkait dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. c. Menyimpulkan hasil pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud. Sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menentukan adanya pelanggaran ketentuan undang-undang ini. d. Memanggil dan menghadirkan orang yang dianggap mengetahui dugaan pelanggaran ketentuan undang-undang ini. e. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan dan penelusuran dugaan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. f. Permintaan meminta keterangan data, meminta keterangan, data, informasi dan dokumen dari orang yang dianggap mengetahui dugaan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. g. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara langsung, sistem. Secara langsung sistem elektronik yang digunakan pengendali dan/atau prosesor data pribadi yang digunakan untuk memproses data pribadi. h. Memberikan perintah tertulis kepada pengendali dan/atau prosesor data pribadi dalam rangka pemenuhan ketentuan undang-undang ini. i. Memberikan peringatan atas dugaan pelanggaran terhadap undang- undang ini. j. Memberikan putusan kepada pengendali dan/atau prosesor data pribadi berdasarkan hasil pemeriksaan terkait pelanggaran terhadap undang- undang ini. k. Menjatuhkan sanksi administrative atas pelanggaran berdasarkan ketentuan undang-undang ini. l. Melakukan tindakan. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka penegakan hukum administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi." Ayat (9) "Pengaturan kerjasama, sosialisasi, dan edukasi, pengembangan ekosistem, pengawasan dan penegakan hukum administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh menteri." Ketentuan lebih lanjut, (10). Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan kerja sama, sosialisasi dan edukasi, pengembangan ekosistem, pengawasan dan penegakan hukum administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
8 - Itu kira-kira Pak Ketua dan Bapak-ibu Anggota Dewan Panja kalau kita lihat semua itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Jadi, sebenarnya kita tidak perlu meragukan bahwa pelaksanaannya itu tidak bisa keluar dari undang-undang ini. Jadi ini sebenarnya itulah yang mengatur, yang meng-govern. Dan tadi, check and balance sebenarnya semuanya sudah terjadi di dalam tata kelola ketatanegaraan kita. Dari DPR bisa juga mengawasi kita, kalau ada apa layanan publik yang tidak dijalankan dengan baik, bisa di kita bisa diawasi oleh Ombudsman. Itu kira-kira Pak Ketua dan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Baik, terima kasih Pak Sammy. Sudah disampaikan usulan dari pemerintah. Pak Sammy berkali-kali menekankan, meyakinkan kepada kita bahwa ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini ya. Undang-undang ini lagi mau kita bikin itu. Jadi belum jadi Pak undang-undangnya. Makanya, makanya kita lagi mau buat seperti apa undang-undang yang yang terbaik, yang kira-kira bisa mengatur semuanya. Oke, saya akan bacakan usulan atau sandingan dari DPR terkait dengan Pasal 58. Dan juga nanti ketika usulan dari DPR ini dan kita sepakat bahwa akan muncul otoritas atau lembaga atau badan atau apa yang sebagaimana yang kita sampaikan kemarin dari hampir semua fraksi. PPP belum menyampaikan karena tidak hadir, tapi ketika ketemu dengan Pak Tamliha sama, independen begitu. Baik, saya bacakan usulan DPR Pasal 58, berdasarkan usulan pemerintah per-06 April 2021. Pasal 58 "Dalam hal penyelenggaraan pelindungan data pribadi, pemerintah memiliki peran: a. Menyusun regulasi yang mendukung pengendalian dan pemrosesan data pribadi. b. Melakukan pengaturan, pengendalian ekosistem." kerja sama, sosialisasi dan edukasi, Selanjutnya pasal nanti menyusul. 1. Pemerintah melakukan penyelenggaraan pelindungan data pribadi dengan negara lain melalui kerja sama internasional, baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
9 - 2. Kerja sama internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berupa kerja sama di bidang: a. Pengembangan kapasitas pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia, penyelenggaraan pelindungan data pribadi. b. Infrastruktur pelindungan data pribadi. c. Pemberantasan pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi. 3. Kerja sama internasional dalam bidang penyelenggaraan, dalam bidang pemberantasan pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi dilakukan melalui perjanjian internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal selanjutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam hal menyusun regulasi, dan kerja sama internasional. "Pengawasannya" dicoret, itu salah ya. Regulasi dan kerja sama internasional dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi diatur dengan peraturan pemerintah. Itu saja draft kita. Kan kemudian, ketika kita nanti. Mudah-mudahan segera ada titik temu dan kemudian memunculkan satu otoritas atau satu badan atau satu lembaga yang independen sebagaimana diusulkan atau disampaikan oleh DPR, maka kira-kira gambarannya sebagai berikut: Otoritas pelindungan data pribadi ini hanya istilah saja yang belum mengikat, nanti tergantung dari apa yang kita sepakati. Yang selanjutnya disingkat OPDP dalam lembaga negara adalah lembaga negara yang bertugas secara mandiri dan independen untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengatur lebih lanjut pelaksanaan undang-undang ini, dalam rangka pelindungan data pribadi. Bab selanjutnya, Otoritas Pelindungan Data Pribadi. I. Status. 1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk OPDP atau lembaga apalah nanti. 2. OPDP adalah satu lembaga negara yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya. 3. OPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Presiden. II. Kedudukan. 1. OPDP berkedudukan di ibukota negara. 2. OPDP dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi sesuai dengan kebutuhan. III. Keanggotaan. 1. OPDP terdiri atas 9 orang, atau kemarin disampaikan 11 orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota, kemudian seorang wakil ketua
10 - merangkap anggota, dan 7 orang anggota, atau kalau 11 berarti nanti 11 eh 9 anggota. 2. Ketua dan wakil ketua OPDP sebagaimana disebut pada pak pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota OPDP. 3. Anggota OPDP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Masa jabatan Anggota OPDP adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 5. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan OPDP, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Pasal selanjutnya. Persyaratan keanggotaan OPDP adalah: a. Warga Negara Republik Indonesia. b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan. e. Sehat jasmani dan rohani. f. Jujur, adil, dan berkelakuan baik. g. Bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. h. Berpengalaman dalam bidang data dan informasi. i. Tidak pernah dijatuhi pidana-pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. j. Jika terafiliasi dengan suatu partai politik, badan usaha dan/atau institusi yang terkait dengan Perda tidak terafiliasi dengan suatu partai politik, badan usaha dan/atau institusi yang terkait dengan penyelenggaraan data informasi dan informasi. Pasal selanjutnya. 1. Pembentukan OPDP. Susunan organisasi. Pembentukan OPDP, susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang OPDP ditetapkan dengan keputusan Presiden. 2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas OPDP dibantu oleh sekretariat. 3. Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan OPDP. IV. Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota PDP. Pengangkatan anggota PDP. 1. Pemilihan calon anggota OPDP dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk panitia seleksi. 2. Panitia seleksi mengumumkan secara terbuka pendaftaran calon anggota OPDP paling lama 3 bulan terhitung sejak dibentuknya panitia seleksi.
11 - 3. Panitia seleksi mengusulkan 27 nama calon anggota OPDP kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau itu tadi 9, kalau 11 berarti 33 untuk mengikuti ujian kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Pasal selanjutnya. 1. Calon anggota OPDP dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia melalui uji kepatutan dan kelayakan untuk memperoleh jumlah anggota OPDP. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan 9 atau kalau tadi disepakati 11 ya 11, nama peringkat teratas dari 27 atau 33 nama calon anggota OPDP. 3. Calon anggota OPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota OPDP. Paragraf kedua, 2 Pemberhentian Anggota OPDP. 1. Anggota OPDP diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya, jika: a. Meninggal dunia. b. Sakit jasmani dan rohani secara terus-menerus selama 3 bulan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota OPDP. c. Mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Presiden, atau d. Berhalangan tetap lainnya. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dengan hormat anggota OPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan OPDP. Pasal selanjutnya. 1. Anggota OPDP diberhentikan dengan tidak hormat sebelum habis masa jabatannya, jika: Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. a. b. c. Terbukti terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan lembaga penyiaran. d. Menduduki jabatan publik di tempat lain. Ini mungkin anu ya, paste. "Ter" apa?, ikut ke masuk yang "c". e. f. g. Melakukan pelanggaran kode etik OPDP. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal tadi dan/atau hak kinerjanya rendah.
12 - 2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merekomendasikan kepada Presiden mengenai pemberhentian dengan tidak hormat anggota OPDP. Paragraf 3, Pergantian Anggota OPDP. 1. Jika anggota OPDP berhenti sebelum habis masa jabatannya, karena alasan sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya dan pasal yang lain, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya. pasal sebelumnya, berasal dari nama calon anggota OPDP peringkat berikutnya setelah nama peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. 2. Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam 3. Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal ....., nomor sekian ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya. F-PDI PERJUANGAN (DR. H. HASANUDIN, MM., M.SI.): (rekaman suara tidak terdengar). KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Ya itu, itu ter ter-copy-paste. Dicoret Pak TBH. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak TBH. V. Fungsi tugas dan wewenang. OPDP memiliki fungsi: a. Mengawasi, melakukan penegakan hukum administratif terhadap penyelenggaraan pelindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi, dan/atau prosesor data pribadi, baik pemerintah di pusat dan daerah, maupun korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Memastikan pelindungan dan pelaksanaan hak-hak subjek data, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan c. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran pelindungan data pribadi oleh pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Pasal selanjutnya. OPDP dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada dalam pasal nomor sekian, bertugas: a. Melakukan penilaian atas kepatuhan pengendalian data pribadi dan prosesor data pribadi terhadap undang-undang ini, berikut peraturan pelaksanaannya.
13 - b. Menerima konsultasi, advokasi, teknis management, advokasi, teknis, management, dan semua hal terkait dengan pelindungan data pribadi. c. Mewakili pemerintah di dunia internasional terkait pelindungan data pribadi. d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang OPDP. e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, korporasi atau badan publik atas permintaan pejabat atau petugas pelindungan data pribadi atas, atau atas inisiatif OPDP. f. Menyusun pedoman pelaksanaan pelindungan data pribadi dengan memperhatikan masukan dari pengendali data pribadi, prosesor data pribadi atau asosiasi. g. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah, korporasi, dan badan publik dalam melaksanakan pedoman perlidungan data pribadi, sebagaimana disebut dalam huruf sebelumnya. h. Melakukan sosialisasi dan publikasi yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi. i. Melakukan sertifikasi secara berkala atas prosesor data pribadi. j. Bersama dengan pemerintah mengatur teknis kerja sama dalam hal pelindungan data pribadi dengan berbagai pihak, baik nasional ataupun internasional atas nama pemerintah. k. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja OPDP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal selanjutnya, wewenangnya OPDP meliputi: a. Menerima laporan dari subjek data pribadi tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas pelindungan data pribadi. b. Melakukan penelitian tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas pelindungan data pribadi, atas laporan atau atas inisiatif sendiri. c. Melakukan investasi investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan terhadap, dugaan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas pelindungan data pribadi sebagai hasil penelitiannya. d. Menyimpulkan hasil investigasi dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap hak atas pelindungan data pribadi. e. Memanggil pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi. f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi. g. Meminta keterangan dari pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi dalam kaitan dengan investigasi dan/atau pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran atas pelindungan data pribadi. h. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, huruf f, dan huruf g yang tidak bersedia memenuhi panggilan OPDP. i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat, alat bukti lain guna investigasi dan/atau pemeriksaan. j. Melakukan pemeriksaan secara tanpa pemberitahuan sebelumnya di kantor pengendali data pribadi, atau prosesor data pribadi, atau tempat dilakukannya pemrosesan data pribadi, atau atas semua peralatan dan mesin yang digunakan untuk memproses data pribadi. langsung
14 - k. Memberikan putusan OPDP kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi. l. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pengendali data pribadi, atau prosesor data pribadi yang melakukan pelanggaran atas perhitungan data pribadi, dan m. Membuat putusan mediasi dalam hal permohonan ganti rugi yang diajukan oleh subjek data pribadi kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. VI. Pembiayaan. Pembiayaan atas pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OPDP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan peralihan. OPDP dibentuk paling lambat 2 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang. Ini gambaran dari draft yang diajukan oleh DPR. Lengkap dengan susunan atau usulan tentang lembaga atau otoritas, atau badan atau apa nanti nama yang disepakati jika sudah sampai ada titik temu berkaitan dengan pengawasan, pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini. Bapak-Ibu sekalian. Saya kira sudah ada di hadapan Bapak-Ibu sekalian. Apakah akan ada yang menanggapi? Hemat saya, jadi mestinya nanti kita dengan ada pertandingan draft ini kita bisa berdiskusi, ya. Melanjutkan diskusi kemarin, karena pemerintah masih ada pada posisi menginginkan agar lembaga atau badan pengawas ini ada pengawasan dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ya, tanggapan dari hampir semua fraksi kemarin kecuali PPP, karena tidak hadir, tapi ketika ketemu dengan teman PPP juga sama, mestinya independen. Nah, silahkan kita mulai tanggapan dari teman-teman di DPR atas usulan pemerintah yang per 8 April, per hari ini. Silahkan. Siapa dulu? Mbak Rachel silahkan. F-GERINDRA (RACHEL MARYAM SAYIDINA): Terima kasih Pimpinan. Selamat Siang kepada Pak Sammy sebagai perwakilan dari pemerintah beserta jajaran, Selamat Siang kepada teman-teman Komisi I, baik yang hadir secara fisik
15 - maupun virtual. Saya rasa kita semua di sini semangatnya sama ya. Kita ingin segera menyelesaikan Undang-Undang PDP ini. Mengingat betapa pentingnya Undang-Undang PDP ini, konsekuensi terhadap dunia digital dan informasi yang begitu pesat dan .....(rekaman tidak jelas). Dan kita juga menyadari bahwa salah satu komponen penting agar undang undang-undang ini bisa bekerja adalah perlu adanya sebuah otoritas atau lembaga atau badan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. Tadi saya sudah mendengar penjelasan Pak Sammy, bagaimana argumentasi-argumentasi Kominfo mengusulkan agar badan ini tetap berada di bawah Kominfo. Namun, argumentasi-argumentasi tersebut, menurut tidak dapat menjawab kekhawatiran publik atas hemat saya independensi independensi badan tersebut. tetap Bagaimanapun publik memerlukan kepastian bahwa lembaga ini akan menjadi badan yang independen dan terbebas dari kekuasaan politik agar dapat memberikan pelindungan yang memadai bagi publik sebagai subjek data. Oleh karena itu, saya dari Fraksi Partai Gerindra masih tetap berpendapat sama pada pandangan kami pada rapat 6 April lalu. Bahwa sebaiknya badan pengawasan lembaga ini independen, tidak di bawah Kominfo. tetap dibentuk sebagai Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Terima kasih Bu Rachel. Pak Sukamta, setelah itu Bu Christina. F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.): Terima kasih Pimpinan, Pak Sammy, serta seluruh Tim dari Panja Pemerintah dan Anggota Panja dari DPR yang kami hormati. Yang Saya bayangkan urusan undang-undang kita ini mengatur urusan-urusan yang terkait data, baik itu data yang sifatnya adalah data-data pribadi yang melekat, tapi nanti juga ada data yang apa namanya untuk kepentingan publik, di mana pemerintah juga memiliki atau memegang data- data publik dalam jumlah yang sangat besar. Kementerian dan lembaga yang mengelola juga sangat besar jumlahnya, termasuk di dalamnya adalah data agregasi yang itu nanti akan mengatur swasta. Itu jumlahnya luar biasa, bukan hanya jumlah datanya, tetapi juga nilainya.
16 - Nah, saya membayangkan kalau ini pengelolaan data sebesar itu dikelola di bawah kementerian, ini saya membayangkan ini bisa menjadi satu satu deputi tersendiri atau satu dirjen tersendiri yang tidak cukup hanya eselon III atau eselon IV. Nah, tetapi saya membayangkan masak sih ada dirjen urusan data, begitu. Jadi sebaiknya mungkin pemerintah ini karena di dalamnya bukan hanya prinsip pengawasan, tetapi membuat regulasi dan memastikan bahwa semua player yang mengelola data itu, itu nantinya taat kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dengan volume sebesar itu, dengan nilai yang sebesar itu, saya membayangkan pemerintah perlu membuat regulasi yang detil, dan memastikan bahwa regulasi yang dibuat dan kalau toh ada pendapatan negara yang ditimbulkan, semuanya nanti akan masuk ke negara. Nah dengan begitu, fokus pemerintah itu mungkin menurut saya lebih kepada dua hal itu. Pertama adalah soal regulasi, yang kedua mungkin memastikan ada revenue yang masuk, dan yang ketiga itu kerja sama, kerja sama yang diperlukan dengan berbagai pihak di dalam pemerintahan, dalam negeri maupun di luar negeri. Nah sementara, karena pemerintah sudah diberikan ruang untuk memberikan regulasi dan mengatur pendapatan, sebaiknya urusan pengawasan dan pelaksanaannya itu ditangani satu lembaga sendiri Pak. Kemarin Pak Sammy menyampaikan bahwa lembaga ini perlu power, karena di situ ada penyidikan dan penyelidikan. Bahkan mungkin sampai memberikan sanksi, atau berlaku sebagai mediator. Nah sehingga kemarin dikatakan ini lembaga harus powerfull. Nah saya sepakat, justru karena harus powerfull itulah, maka lembaga ini diberikan, perlu diberikan porsi kepada. swasta. Termasuk untuk mengawasi dan memastikan regulator, itu berjalan semaksimal mungkin dan fair. Yang kedua, untuk memastikan kepada semua penyelenggara data. Itu berjalan sesuai dengan regulasi, dengan undang-undang yang akan dibuat ini, termasuk untuk memberikan pelindungan maksimal pada Warga Negara Indonesia. Karena saya membayangkan 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, urusan data ini mungkin akan makin rumit, dan akan banyak hal yang hari ini belum kita bayangkan, nanti itu akan muncul. Akan muncul bisnis- bisnis baru yang mengeksploitasi data WNI, akan muncul segala macam apa namanya aplikasi baru yang membutuhkan atau bisa menjadi data, dan sekaligus itu memerlukan pengawasan dan pelindungan bagi Warga Negara Indonesia. Jangan sampai data itu nanti dieksploitir sedemikian rupa oleh penyelenggara aplikasi atau penyelenggara business digital. Nah oleh karena itu, saya memperkuat saja usulan yang kemarin, bahwa sebaiknya memang ada satu otoritas tersendiri. Pemerintah perlu menjadi regulator yang kuat, perlu memastikan bahwa semua pemain itu menghasilkan revenue bagi negara. Secara legal menurut undang-undang ini nantinya, tapi juga ada otoritas yang memastikan bahwa data yang dimiliki oleh semua penyelenggara itu, itu digunakan sesuai dengan peraturan perundangan ini.
17 - Jadi usul kami ya dibuatlah otoritas, yang memiliki otoritas cukup untuk melaksanakan tugasnya. Nah untuk itu saya juga mengusulkan otoritas ini mestinya tidak uncontrollable, ya. Sehingga otoritas ini perlu diawasi. Jadi ada lembaga pelaksana otoritas pelindungan data pribadi ini, dan ada lembaga pengawas pelindungan dan otoritas pelindungan data pribadi. Nah sehingga nanti lembaga yang powerfull itu, dalam urusan pengawasan data, itu juga dikendalikan, diawasi oleh lembaga yang ada di atasnya. Nah dua-duanya lembaga, baik lembaga pengawas maupun lembaga otoritasnya, itu nanti bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR, ya. Nah sehingga nanti kalau itu disetujui, berarti urusan keanggotaan, urusan apa namanya, persyaratan dan urusan detail teknisnya, itu menyesuaikan. Jadi usul saya, beri otoritas yang powerful, tapi lembaga yang otoritasnya powerful itu harus dikendalikan. Jadi ada 2 (dua) lembaga di situ, 1 (satu) lembaga, tapi satu badan, tapi dua, dua ini ya, dua kamar. Begitu usulan kami Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Terima kasih Pak Sukamta. Selanjutnya Bu Christina, abis itu pak Bobby F- PARTAI GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H): Ya, terima kasih Pimpinan. lagi brainstorming ya Pimpinan. Jadi kita melihat kemungkinan-kemungkinan. Tadi Pak Sammy juga sudah menyampaikan apa pandangan dan argumentasinya. Nah data publik yang akan dikelola inikan jumlahnya sangat besar. Ini juga khususnya terkait dengan data pribadi. Kalau politisi pasti tau itu, ungkapan by name, by address, seperti itu. Nah ini itu sangat riskan untuk disalahgunakan. Kementerian ini. Sorry to say, ini kan jabatan politik gitu. Pucuknya itu nanti adalah representasi dari partai politik, sehingga pasti ada kekhawatiran di luar sana, data yang jumlahnya masif ini ada potensi untuk disalah gunakan. Kita ini kan Nah kita di DPR ini kan sebagai representasi dari rakyat. Kita sudah tahu ada potensi permasalahan yang bisa terjadi. Akan sangat tidak bijak bagi kita untuk kemudian hanya berharap, oh semoga ini tidak terjadi, oh kita punya Ombudsman yang ngurusin pelayanan publik. Saya rasa itu kurang ini ya Pak ya, kurang thinking forward gitu. Presiden sendiri juga berkata kok, data is the new oil. Data lebih berharga daripada minyak dan lain-lain. Nah potensi pemerintah penting memegang peranan sebagai regulator yang kuat, yang akan kita beri apa-apa saja gitu kewenangannya agar memastikan sistem pelindungan data ini berjalan dengan baik, tapi kita juga butuh otoritas independen yang bisa mematikan segala kekhawatiran yang mungkin ada, terkait adanya penyalahgunaan data tersebut.
18 - Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Terima kasih Ibu Christina. Langsung Pak Bobby. F-PARTAI GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, AK., M.B.A., C.F.E): Terima kasih Pimpinan. Rekan-rekan, Pak Dirjen beserta jajaran. Ya kita ini berdiskusi, sehingga utamanya Pimpinan, sekali lagi referensi dari berbagai super supervisor authorities ini di beberapa negara kan berbeda-beda. Nah ini memang perlu kesamaan pandangan dulu, agar bisa membuat kebijakan politik mana yang bisa dipilih bersama baru kita lanjut. Memang kalau kita melihat seperti GDPR, itu full otoritas independent, scoop-nya termasuk supervisory, karena mereka lintas negara. Tapi kalau seperti Malaysia, Singapura itu badan otoritasnya di bawah ke pemerintahan, itu juga ada sisi positifnya. Nah oleh karenanya kita ingin konsep dari pemerintah ini, antara pengawasan dengan otoritas itu apakah dijadikan satu fungsinya seperti dikatakan Pak Kamta atau memang mau dibagi dua. Karena kita bisa menjadi, membuat dua pengawas itu adalah dipilih publik. Itu keluar dari bagan pemerintah, karena di situ ada juga kepentingan pelaku usaha publik. Kita intinya kan bikin otoritas ini supaya adil kalau ada sengketa. Kalau tidak ada sengketa ya sebenarnya oke-oke saja, tapi kita tidak ingin setiap ada sengketa, itu langsung masuk ranah hukum. Nah oleh karenanya, ini menurut saya kebijakan yang harus kita sama-sama salaman dulu nih. Kalau misalkan itu di bawah, di independen. Kan kita melihat kemarin semua pertukaran data dengan pihak luar negeri, di mana semua data yang diambil di Indonesia, kalau di konsep pemerintah itu semua harus lewat pemerintah. Itu sangat bagus sekali, menurut saya juga. Akan tetapi, jangan sampai kalau pemerintah itu berarti kan dia akan mengontrol platform komersial ini, tidak bisa dia bikin big data-nya di luar negeri. Kalau itu memang prinsipnya, kita bisa membagi, karena dalam hal merepresentasikan data mining yang diambil oleh platfom atau pengendali untuk ditransfer keluar negeri, itu harus lewat pemerintah itu saya setuju. Tetapi kalau misalkan ada sengketa pengendali usaha atau pengendali data, pelaku usaha, itu di bawah otoritas yang di bawah kementerian, itu memang tidak, tidak cocok. ini adalah independen, terus platform seperti tokopedia, gojek itu menaruh server-nya Nah, sekarang kalau misalkan otoritas pengendali
19 - luar negeri. Nah ini bagaimana konsep pemerintah kalau misalnya begini, dan bagaimana konsep dari teman-teman sekalian, apakah itu diperbolehkan? Karena kalau konsep yang disampaikan pemerintah kemarin yang sekilas. Saya nggak tahu nih mungkin kita bisa eksplor lagi, semua data-data, baik itu dari platfom komersial, kalau mau di taro di luar negeri, itu harus persetujuan dari pemerintah. Nah ini yang kita, saya ingin mengelaborasi lagi dari Pak Dirjen, apakah kiranya memang begitu. Kalau memang begitu, sangat luar biasa, karena data agregat itulah yang ada aspek komersialnya. Data perilaku konsumen itulah yang memang bisa monetisasi, bisa dipajakin, yang selama ini tidak bisa kita pajakin. Nah kalau konsep ini bisa digabungkan luar biasa atau memang kita berkomitmen kalau kita minta ini otoritas independen yang di luar dari kementerian bisa berlaku, melakukan fungsinya seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah kemarin, ini sangat luar biasa. Tapi jangan sampai nanti otoritas independen ini hanya ngurusin sengketa dalam negeri saja, urusan data, agregasi data keluar negeri oh itu B2B. Ini yang kita juga, ini bukan konsep kedaulatan data, ini konsep ya investasi untuk bisnis pengendali data. Nah ini yang saya ingin elaborasi dengan pemerintah, kalau memang yang kemarin itu disampaikan. Setiap platform komersial itu mau mengagregasikan data agregatnya di luar negeri itu harus persetujuan pemerintah apa tidak. Kalau itu persetujuan, itu sangat luar biasa, tinggal kita nanti atur bagaimana, apakah fungsi ini bisa dibuat sama atau dibagi. Otoritas dengan pengawasan itu 2 (dua) fungsi yang berbeda. Otoritas, sertifikasi lembaga publik di pemerintah, tetapi untuk komersial itu di dewan pengawas atau bagaimana, seperti KPI kan free 2R, free 2R-nya itu ada di independen, tetapi kalau lembaga publiknya, LPP-nya itu tetap dalam koordinasi di Kominfo. ini apakah di untuk Nah hal-hal seperti ini yang jadi ada fungsi supervisory ada fungsi otoritas untuk mengeluarkan konsesi-konsesi. Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Baik, terima kasih Pak Bobby. F-PARTAI GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, AK., M.B.A., C.F.E): Ya. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Dari sayap kiri.
20 - F-PDI PERJUANGAN (JUNICO BP SIAHAAN, SE): Menambahkan sedikit. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Pak Nico, silahkan. F-PDI PERJUANGAN (JUNICO BP SIAHAAN, SE): Baik Pak Ketua, terima kasih. Pak Dirjen dan pihak pemerintah yang sudah hadir, terima kasih. Jadi kita melanjutkan, saya menambahkan, menguatkan saja. Memang karena kita, kalau tadi sudah teman-teman bicara dari berbagai pihak, dan berbagi angle. Saya juga hanya ingin menguatkan, bahwa memang supaya lembaga ini menjadi sebuah lembaga yang lebih dipercaya, publik juga punya, seperti sorot, kurang percaya terhadap lembaga-lembaga yang ada di pemerintah misalnya. Contoh, tadi sudah disampaikan bagaimana lembaga penyiaran saja di Indonesia itu dalam melakukan sebuah sensoring, maupun melakukan penegakan aturan-aturan dari aturan yang sudah dibuat sendiri, itu pun masih sangat lemah. Apalagi kalau kita bicara mengenai data yang ke depannya ini akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar. Contoh lagi, kita punya pusat data nasional nanti, yang semuanya nanti akan semua data publik, data pemerintah nanti akan di digabung di satu pusat data nasional, dan itu akan ada di bawah Kominfo. Kalau pusat data nasional itu nanti akan di bawah Kominfo, dan kemudian nanti aturannya penegakannya juga ada di Kominfo, menurut saya nanti akan jadi abuse of power. Jadi menurut saya, tetap sebaik apa pun aturan yang kita buat, kita lihat ada KPU, ada Bawaslu, bahkan yang kita sebut sebagai badan Ad Hoc, seperti KPK pun ada badan pengawasan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi abuse of power di dalam badan terseburt. Menambahkan saja. Terima kasih Ketua. F-PDI PERJUANGAN PANJAITAN, SH): (MAYJEN. TNI., MAR, (PURN) STURMAN Izin Pimpinan. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Pak Sturman, setelah itu Bu Irine.
21 - F-PDI PERJUANGAN PANJAITAN, SH): (MAYJEN. TNI., MAR, (PURN) STURMAN Ya, terima kasih. Bapak Pimpinan yang luar biasa, Bapak-Ibu sekalian yang Saya hormati, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera bagi kita sekalian. Om swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang saya hormati Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian yang luar biasa, Pemerintah yang diwakili oleh Pak Sammy dan Tim, Ya cukup lengkap saya lihat, kecuali di baris depan, ada kosong memang di depan tidak terlalu banyak . Jadi sistemnya kalau pemain bola itu 2, 4, 3, 1, begitu. Ini tim tim pemerintah, kalau sepak bola, sepak bola, Barcelona. Ini kan bukan sepak bola. Saya hanya ingin mengatakan begini Pak, kalau saya lihat, sangat- sangat tajam perbedaan antara pemerintah dan Panja atau fraksi-fraksi yang ada di DPR ini. Makanya kemarin saya usulkan, kita time out dulu. Karena dalam sepak bola pun, karena tadi kami sedang membicarakan sistem keolahragaan nasional, di situ ada time out. Artinya memberi peluang kedua belah pihak atau dalam bahasa hukum itu para pihak untuk lebih intens lagi menyampaikan apa hasrat, keinginan, maksud dan niat yang terkandung dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi tidak bisa cuma begini, apa pun saya lihat yang diargumentasikan oleh masing-masing fraksi, kalau lihat wajahnya Pak Sammy adem ayem, tentram, gemah, ripah, loh jinawi, meneng wae. Jadi tidak pengaruh. Kita harus time out dulu Pimpinan. Kalau begini terus, sampe besok pun juga begini terus, karena sudah jelas-jelas tidak ada titik temu. Apa pun kita jelaskan tetap aja tidak ada titik temu. Jadi maksud saya lebih baiklah kita, kita duduk dulu. Mungkin ini sudah waktunya sholat, makan siang (ishoma). Kalau kami membahasakan itu Pimpinan, ishomaro. Istirahat, sholat, makan, dan ronya rokok-rokokan kita, nah itu. Jadi nggak bisa kalau begini tok. Saya, mohon maaf Pimpinan. Kami sama Bu Christina, bukan Bu Maria. Bu Christina ini di Badan Legislasi Pak. Kami tidak pernah apa menemukan cara pembahasan undang-undang model seperti ini Pak. Kemarin Undang-Undang Cipta Kerja Pak yang dari 73 Undang-Undang yang berkaitan langsung, kami mulai pagi, siang, malam melakukan itu, tapi tidak sealot ini. Alot itu meh podo, mbek ngeyel. Ono urusane mbek ngeyel itu.
22 - Jadi kalau kita cuma begini toh pak, ya gini-gini aja. Bayangkan Pak ada ribuan ayat yang kita bahas, ratusan pasal, tapi nggak seperti ini gitu lho. Apa sih yang kita kita susahkan. Ini intinya kalau menurut saya, untuk masyarakat, untuk kebaikan masyarakat, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah kalau sudah bicara kelompok. Ulangi, kalau bicara tentang masyarakat, tentulah seperti yang diargumentasi masing-masing fraksi tadi. Kita mencoba untuk melihat mana yang paling dekat untuk tidak terganggu oleh pengaruh-pengaruh di luar. Makanya dibentuklah independen tadi, tapi walaupun tidak nyambung Pak. Kita istirohat dulu aja Pak, makan. ishomaro ya Pak. Ingat, Bapak ingat ya, istirahat, makan, sholat, dan rokok-rokok. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka! KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Merdeka! Jadi Pak Sturman ini selalu membuat hidup suasana. Jadi kalau Pak Sturman mau bicara, senyum itu berarti asyik itu nanti ngomongnya. Tapi kalau sebelum bicara itu serius wah bisa panjang lebar ini. Dan jangan jangan mencoba tertawa ketika dimulainya dengan serius, begitu. Bu Irine silakan. F-PDI PERJUANGAN M.COMN&MEDIAST): (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS., Ya, terima kasih Pimpinan. Sebelum kita ishoma seperti yang disarankan oleh Pak Sturman ya, karena tidak ada titik temunya Pak Sammy. Saya urun rembug nih. Kan memang pengaturan terkait data pribadi digital ini kan memang sifatnya urgent, karena data pribadi tadi seperti dikatakan oleh Kakak Christina adalah the new oil of the internet. And saya, dan saya rasa ini juga the new currency of the digital work, begitu Pak. Yang pastinya nilai ekonomi dan politiknya besar, gitu. Nah tadi kalau mengutip sedikit perkataan Pak Kamta. Ini saya seperti merangkum obrolan-obrolan teman-teman ini yang kemarin juga sudah diobrolkan. Ini tu seperti apa ya, ke depannya tuh semakin hari semakin besar. Dan itu sepertinya kita membayangkan apa seperti kondisi yang kita juga belum tentu bisa bayangkan. Senyatanya akan seperti apa, besarnya akan seperti apa. Seperti Covid-19 ini, unprecedented, tidak pernah terjadi
23 - sebelumnya. Nah kita asumsikan, kita duga-duga ini Pak, bahwa akan terjadi banyak sengketa data pribadi, seperti yang sudah terjadi di banyak negara. Jadi, menurut saya lembaga otoritas pengawas ini harus kuat sekaligus independen, karena akan ada banyak kepentingan di sana terkait pihak pemerintah maupun swasta, dalam negeri maupun juga luar negeri. Jadi tugasnya memang banyak banget. Jadi, menurut saya memang ada, harus ada political will ya dari DPR dan juga pemerintah untuk alokasi anggaran bagi lembaga otoritas. Karena Indonesia itu kan penduduknya sangat besar, potensinya juga pasti sangat besar. Ini kita tu disorot sekaligus menjadi target kalau menurut saya perusahaan teknologi global. Nah bagaimana kita menyikapi ini, kalau kita tidak menyiapkan apa, menyiapkan tentara-tentara untuk kita melindungi warga kita dalam soal ketahanan. Betul Pak Sturman. Merdeka ya? Langsung bangkit dia. Jadi mungkin itu saja Pak Sammy dan Pak Ketua urun rembug saya sebelum kita. Kalau ya masih kusut ya kita akhiri saja seperti idenya Pak ishoma itu, tapi kalau bisa diluruskan ya lebih baik, kalau kita sama-sama bisa punya political will yang dibangun. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Terima kasih Bu Irene. Sudah bergabung dengan secara fisik Pak Jazuli, mau sampaikan? F-PKS (DR. H. JAZULI JUWAINI, MA): Cukup. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Kita bergeser ke yang virtual. Kepada teman-teman yang mengikuti Rapat Panja ini dari virtual, kami persilakan. Mulai dari Pak Jendral dulu, TBH. Pak TBH masih stand by. Ada siapa lagi ya? Siapa lagi virtual? Silahkan Pak Jenderal. F-PDI PERJUANGAB (DR. H. HASANUDDIN, MM): ..........(Suara tidak terekam) KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal TB Hasanuddin. Sarannya sangat bagus,
24 - dan mudah-mudahan bisa segera ada titik temu. Dari virtual lagi, ada lagi siapa? Pak Farhan silahkan Pak Farhan. F-PARTAI NASDEM (MUHAMMAD FARHAN): .... (rekaman suara tidak jelas). Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Terima kasih Pak Farhan. Masih dari virtual, ada lagi? Pak Dede? Hillary? Siapa lagi? F-.... (.........): ......(suara tidak jelas) KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Oke dari virtual kita geser ke yang fisik dulu. Pak Taufiq silahkan. F- PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH): Terima kasih. Mohon maaf telat. Saya sepakat dengan teman-teman, bahwa kita kan lagi mencari jalan keluar yang terbaik, saya kira. Semua juga menginginkan itu, dan kalau hari ini dari pihak pemerintah keukeh agar badan itu tetap berada di bawah kementerian. Lalu kita semua, 9 (sembilan) fraksi menginginkan sebaliknya. Memang kalau kalau bisa dilakukan upaya kombinasi atau dipersatukan, itu sih bagus. Tapi rasa-rasanya agak sulit, ya. Kalau kemarin saya pertanyakan, kalau nanti di bawah pemerintah, lalu ada pihak representasi publik, itu mungkin juga menjadi salah satu model. Akan tetapi tetap saja karena yang sedang kita diskusikan itu sesungguhnya bukan pada level fungsi. Bukan pada level peran, tapi level status, status tingkat independensi. Dan pada akhirnya kita bicara efektivitas sebuah badan agar benar-benar memiliki otoritas yang sesungguhnya. Karena sejak kemarin kita diskusikan, kalau berada di bawah pemerintah, maka yang terjadi adalah tadi ada yang menyebut abuse of power atau sungkan juga akan terjadi, ya. Kalau misalnya di bawah pemerintah, lalu menangani persoalan yang terkait dengan pemerintah itu sendiri, bayangkan misalnya kalau sesama menteri barangkali masih bisa dilakukan. Tapi bayangkan kalau yang terjadi adalah persoalan data yang yang pelanggarannya dilakukan oleh Setneg
25 - misalnya, atau bahkan KSP, atau bahkan ya lembaga di sekitar Presiden. Ini sudah bisa dipastikan tidak akan bisa melakukan upaya secara maksimal, atau justru akan menghindarkan dari persoalan. Nah ini kan persoalan-persoalan sejak kemarin kita diskusikan dan rupanya memang sampai hari ini, sampai jam ini belum ada kesepakatan. Karena itu, maka saya sepakat dengan teman-teman yang lain, mungkin kita perlu istilahnya Pak Jenderal tadi time out, ishomaro, istirahat, sholat, makan, rokok, dan ngobrol. Ishomarongo. Nah kalau ishomarongo ini bisa dilakukan antar kita dan juga Pak Sammy, dan sebagian tim-nya Pak Sammy, mungkin indah sekali. Ya tentu tetap dalam konteks apa namanya memusyawarahkan dan jangan lalu ada kesan bahwa oh ini ada sesuatu, lalu ngobrolnya di mall, di restoran, janganlah. Itu tidak mungkin akan kita lakukan. Jadi kita ya ngobrol sebaiknya bagaimana, karena saya tau Pak Sammy ini juga bingung kelihatannya. Saya lihat di batinnya ini, iya cocok juga konsep teman-teman gitu, tapi bagaimana pertanggungjawaban saya ini. Nah jadi, nah itu saya kira, saya kira itu Pak ya. Jadi mungkin saya setuju lah itu, ishomangoro. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Wa'alaikumsalam Warahmatullah. Terima kasih Pak Kiai Taufiq. Ini Kiai yang punya pandangan, kalau orang Jawa bilang, lantik. Lantik itu jadi semacam kayak agak ngerti-ngerti kira-kira trawangan Pak Sammy itu seperti apa. Pak Sammy sesungguhnya iya, tapi terus gimana. Itu kan, kira- kira begitu. Kata Pak Taufiq, iya, kata Pak Taufiq. Saya kira ini kita hadirkan draft dari pemerintah tanggal 6, kemudian tanggal 8 kita sampaikan di seluruh Anggota Panja. Juga usulan DPR berkaitan dengan Pasal 58, dan usulan dari DPR berkaitan dengan lembaga atau otoritas atau badan atau apa namanya nanti yang disepakati, sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman di Komisi I, dari 9 fraksi, maka tentunya ini akan kita perbandingkan, kita kaji lebih dalam. Bagus nanti kalau misalnya akan ada apa semacam, apa ya, titik komprominya. Lembaganya tetap independen, terus kemudian di bawahnya apa namanya, tanggung jawab, fungsi, dan lain sebagainya bisa di dikomparasikan, dan ketemu suatu yang sangat ideal. Ideal menurut aspirasi atau menurut pendapat dari para Aggota Panja yang mewakili fraksi-fraksi, juga ideal menurut pemerintah yang diwakili oleh Pak Sammy. Jadi kira-kira seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Kita memang belum akan memutuskan, karena memang belum ada titik temu.Tapi saya kira dengan
26 - kita sandingkan draft dari kedua belah pihak, ya. Kalau pemerintah bersikukuh tidak mau berubah sama sekali, maka yang paling ini, yang paling depan, kolom paling depan. Kemudian kita minta untuk mencoba cari alternatif yang lain, geser ke kolom kedua. Terus kemudian karena memang juga ini melihat perbincangan kita, diskusi pada tanggal 6, kemudian muncullah kolom yang ketiga. Nah kita di DPR, kalau awalnya itu, kemudian kita munculkan kolom keempat sebagai pembanding. Dan kita kasih solusi ketika kolom 4 disetujui, dan kemudian lembaga ini juga disetujui. Independen, lembaga independen disetujui, maka kira-kira konsepnya seperti ini. Pak Sammy dan Pak Taufiq, juga para anggota apa para tim dari pemerintah. Monggo nanti ini yang kita sampaikan kepada Bapak-bapak, dipelajari lebih jauh untuk kemudian kita diskusikan, ya. Karena memang kita insya Allah pada besok kita masa apa Paripurna penutupan masa sidang. Dan kemudian akan masuk kembali tanggal 6 Mei, 6 Mei sampai 16 Juli. Oh iya 6 Mei sampai 16 Juli, cukup panjang ya. Jadi cukup panjang dan insya Allah rampung, insya Allah rampung. F-PKS (DR. H. JAZULI JUWAINI, MA): Pak Ketua, Pak Ketua, usul. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Silahkan Pak Jazuli. F-PKS (DR. H. JAZULI JUWAINI, MA): Hari ini rapat Bamus, nanti jam 12 ini. Salah satu agendanya, Komisi I Pimpinan meminta perpanjangan pembahasan undang-undang ini lagi, dan sudah terlalu banyak diperpanjangkan. Dan Jumat besok sudah penutupan. Sementara habis itu masuk tanggal 6 sampai tadi Juni ya? Mei sampai sampai Juli ya, karena memang di situ juga akan ada pembahasan pendahuluan anggaran, ya biasanya. Saya saran, saran saja supaya lebih efektif pembahasan, dan itu lazim dilakukan di DPR ini. Cobalah Pimpinan sama perwakilan komisi ketemu secara khusus dengan Pak Menteri terkait dengan persoalan ini. Atau persoalan-persoalan yang diidentifikasi dulu ya agar sedikit alot begitu, supaya pembahasan. Kan sebenarnya kalau secara prinsip bisa disetujui pembahasan-pembahasan yang berikutnya itu akan, jadi kalau ada ganjalan- ganjalan, saya melihat coba dilakukan Pimpinan dan perwakilan fraksi-fraksi. Jadi coba diskusi dengan sambil tadi. Apa istilahnya Pak Jenderal? Ishomaro. Pak Jenderal istrinya Roro atau bagaimana maksudnya itu? Jadi menurut saya itulah dilakukan cepat. Kalau ke sini mentok lagi, mentok lagi, kita cari jalan lain coba. Itu saran saja Pak Ketua supaya lebih efektif pembahasan kita.
27 - Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Ya, terima kasih atas masukannya. Jadi saya kira sepakat kita untuk bersemangat menyelesaikan undang- undang ini pada masa sidang besok, masa sidang yang akan datang. Mudah- mudahan perpanjangan sudah kita ajukan dan kita insya Allah dapat lampu hijau untuk perpanjangan satu masa sidang lagi. Tapi untungnya masa sidang yang akan datang ini cukup panjang, betapa pun ada pembahasan anggaran, ada fit proper test calon Dubes, ada fit and proper test calon Dewas RRI, tapi itu tidak menghalangi semangat kita untuk menyelesaikan undang-undang ini. Oleh karenanya, karena besok kita sudah akan Paripurna penutupan, setelah itu reses memasuki bulan puasa. Ya mungkin nanti ishomaronya itu sambil buka puasa bersamalah, mungkin nanti kita duduk bareng. Kira-kira cari cari formulasi paling pas antara perbedaan antara kolom ketiga dengan kolom keempat ini. Sehingga nanti memunculkan kolom kelima yang sudah semangatnya ketemu antara kolom ketiga dan kolom keempat, ya. Jadi saya kira demikian Bapak-Ibu ya. Ini merupakan bagian dari kita apa memulai lebih awal pembahasan Undang-undang PDP. Biar semangatnya nanti ketika masa reses, kita juga bisa tetap memikirkan penyelesaian Undang-Undang PDP ini. Apakah ada tanggapan dari pemerintah atau cukup? Silahkan Pak Sammy. DIREKTUR JENDERAL APLIKASI KOMUNIKASI DAN PANGERAPAN, B.SC., M.M.): INFORMATIKA INFORMATIKA KEMENTERIAN ABRIJANI RI (SEMUEL Terima kasih Pak Ketua. Jadi memang paling tidak kalau memang bisa disepakati, ini kan ada 2 opsi untuk hal ini, tapi yang lainnya kan kita sudah bisa mulai membahasnya. Nanti kan itu Pak, ada mekanismenya dalam dalam data pembahasan RUU. ini ada mekanismenya apabila ada 2 opsi Tapi mungkin nanti kalau kita mulai, sudah bisa membahas yang lainnya. Atau ini hanya dalam yang dua ini bagaimana dan pasti ini akan ada penyempurnaan, baik usulan pemerintah maupun usulan DPR sangat mungkin insya Allah bisa menemukan yang namanya titik temu. Itu Pak Ketua. Jadi memang, jadi biar kita tidak hanya di sini aja, tapi yang lainnya juga terselesaikan, karena memang masih ada banyak saya lihat ada isu-isu yang lain yang perlu dibahas juga.
28 - Terima kasih. KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/F-PKS): Baik, kami juga nanti meminta tim asistensi dari DPR maupun dari Panja Pemerintah selama masa reses mungkin juga akan ketemu untuk mencoba cari titik temu dari dua, dua apa dua draft ini, antara kolom ketiga dan kolom keempat. Sehingga menghasilkan kolom kelima yang yang ideal kira-kira menurut apa pandangan dari kolom ketiga dan kolom keempat. Jadi demikian ya. Dari Sekretariat mohon nanti diagendakan untuk ada pertemuan Tim Asistensi Panja DPR dan Tim Asistensi Panja Pemerintah. Saya kira demikian untuk pembahasan hari ini. Kita senang karena ini yang akan kita paling pertimbangkan nanti selama masa reses, dan kita masuk mudah-mudahan sudah ada solusi yang terbaik untuk penyelesaian Undang-Undang PDP ini. tidak sudah ada sandingan 2 alternatif Saya kira ketika ini selesai, ini ada titik temu, saya kira yang lain saya sih memperkirakan seminggu, maksimal 2 minggu atau maksimal 3 minggu sudah selesai insya Allah nanti. Karena memang kalau ini belum ketemu bentuknya, nanti misalnya dibahas dengan asumsi yang pertama, begini. Ketika yang terjadi asumsi yang kedua, berarti membahas lagi nanti, atau sebaliknya, asumsi yang kedua, maka demikian juga yang lain. Karena ini akan sangat menentukan ya, pasal-pasal yang lain akan sangat mengikuti dari seperti apa apa penyelesaian dari kolom ketiga dan kolom keempat ini. Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih kepada panja Pemerintah yang dalam hal ini dipimpin oleh Pak Sammy dan Pak Tavip, beserta seluruh jajarannya. Atas perhatiannya dan nanti kita awal masa sidang, tanggal 6 ya? Tanggal 6 Mei, 6 Mei kita juga akan mulai. Jadi masih masa bulan puasa kita juga akan tetap rapat. Mungkin sehingga pembahasannya bisa lebih simultan nanti, ya. juga akan kita lakukan konsinyering, Terima kasih pada Pimpinan dan anggota Komisi I, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Atas perhatiannya dan rapat hari ini kita nyatakan ditutup. Wabillahitaufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 12.26 WIB) Jakarta, 8 April 2021 a.n, KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,
29 - SARTOMO, S.S., M.Si. NIP. 196808111996031001