INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2275-2285 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: Dari Negosiasi ke Ajudikasi: Peta Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional Emiel Salim Siregar1✉, Annisa Pratiwi2, Dina Melani Rambe3, Lily Alfionita4, Dwika Darmansyah5 Universitas Asahan Email: Abstrak Sengketa internasional merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam hubungan antar negara. Sengketa ini bisa muncul dari berbagai sebab, mulai dari perbedaan interpretasi perjanjian, pelanggaran hak kedaulatan, hingga konflik ekonomi dan politik. Penyelesaian sengketa internasional menjadi aspek krusial dalam hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dengan fokus pada peran dan kontribusi Indonesia dalam proses tersebut. Metode penelitian menggunakan studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi berbagai teori hukum, kasus-kasus hukum yang relevan, serta praktik-praktik yang telah terbukti efektif dalam menangani konflik antarnegara. Hasil penelitian menyoroti pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam proses pengadilan atau arbitrase internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil dan tuntas bagi semua pihak yang terlibat. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak hanya memberikan solusi konkret terhadap sengketa perbatasan dan masalah lainnya, tetapi juga memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas regional dan perdamaian internasional. Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional menunjukkan bahwa mekanisme jalur hukum, seperti pengadilan internasional dan arbitrase, memainkan peran krusial dalam menyelesaikan konflik antar negara. Dengan demikian, penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani sengketa internasional secara adil dan berkelanjutan. Kata Kunci: Sengketa, Internasional, Hukum, Stabilitas Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
Abstract International disputes are an unavoidable phenomenon in relations between countries. These disputes can arise from various reasons, ranging from differences in interpretation of agreements, violations of sovereign rights, to economic and political conflicts. International dispute resolution is a crucial aspect of international law to maintain global peace and stability. This study aims to analyze dispute resolution mechanisms in international law with a focus on Indonesia's role and contribution in the process. The research method using literature study is a systematic research approach to collect, evaluate, and synthesize information from various relevant literature sources. In the context of international dispute resolution, this approach allows researchers to explore various legal theories, relevant legal cases, and practices that have proven effective in handling conflicts between countries. The results of the study highlight the importance of legal certainty and transparency in international court or arbitration proceedings to achieve a fair and complete settlement for all parties involved. The results show that this mechanism not only provides concrete solutions to border disputes and other problems, but also plays a crucial role in maintaining regional stability and international peace. . Dispute resolution in international law shows that legal channel mechanisms, such as international courts and arbitration, play a crucial role in resolving conflicts between countries. Thus, the implementation of this strategy is expected to increase efficiency and effectiveness in handling international disputes in a fair and sustainable manner. Keywords: Disputes, International, Law, Stability PENDAHULUAN Sengketa internasional merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam hubungan antar negara. Sengketa ini bisa muncul dari berbagai sebab, mulai dari perbedaan interpretasi perjanjian, pelanggaran hak kedaulatan, hingga konflik ekonomi dan politik. Penyelesaian sengketa internasional menjadi aspek krusial dalam hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum internasional merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam mempertahankan kedamaian dan kestabilan di antara negara- negara anggota komunitas internasional (Nurlani, 2022). Sengketa antarnegara bisa bermacam-macam sifatnya, mulai dari masalah perbatasan, klaim teritorial, perselisihan ekonomi, hingga konflik politik yang kompleks. Oleh karena itu, terdapat berbagai mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini tanpa harus mengarah pada konflik bersenjata. Menurut International Court of Justice (ICJ), penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
internasional. Setiap metode ini memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas sengketa yang dihadapi. Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional melibatkan berbagai mekanisme yang diatur oleh berbagai instrumen hukum dan lembaga internasional. Mekanisme ini dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, dan adjudikasi melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Tribunal Arbitrase Permanen (PCA) (Effendi, 2018). Selain itu, terdapat pula peran penting dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memfasilitasi dan mengawasi proses penyelesaian sengketa. Salah satu prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa internasional adalah penyelesaian secara damai yang diatur dalam Piagam PBB. Pasal 2 ayat 3 dari Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional (Rahayu, 2019). Implementasi prinsip ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kompleksitas dan sensitivitas yang sering kali menyertai sengketa internasional. Di Indonesia, penyelesaian sengketa internasional juga menjadi perhatian khusus mengingat posisi strategis negara ini dalam berbagai isu internasional seperti sengketa maritim di Laut Cina Selatan. Indonesia telah berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui cara-cara damai dan sesuai dengan hukum internasional, yang tercermin dalam berbagai kebijakan luar negeri dan partisipasi aktif dalam organisasi internasional (Widjaja, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dengan fokus pada peran dan kontribusi Indonesia dalam proses tersebut. Melalui pendekatan analisis deskriptif dan studi kasus, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. METODE PENELITIAN Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian antar negara-negara di dunia saat ini. Dalam konteks ini, metode penelitian menggunakan studi literatur memainkan peran krusial dalam memahami berbagai pendekatan, teori, dan praktik yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional. Studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
yang relevan (Nasution, 2024. Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi berbagai teori hukum, kasus-kasus hukum yang relevan, serta praktik-praktik yang telah terbukti efektif dalam menangani konflik antarnegara. Metode studi literatur memberikan keleluasaan untuk menganalisis perkembangan hukum internasional terkait dengan penyelesaian sengketa, baik dari perspektif historis maupun kontemporer. Dengan menggali berbagai karya tulis, artikel jurnal, buku teks, dan keputusan hukum, para peneliti dapat membangun landasan pengetahuan yang kokoh untuk memahami dinamika dan tantangan dalam domain ini. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antara negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional, tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya (Adolf, 2018). Penyelesaian sengketa internasional adalah proses yang melibatkan resolusi konflik atau pertikaian antara negara-negara atau entitas hukum internasional lainnya, yang mungkin timbul dari berbagai masalah seperti perbatasan, perdagangan internasional, atau pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Klabbers (2017), penyelesaian sengketa internasional "merupakan serangkaian prosedur dan mekanisme yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan antara subjek hukum internasional". Ruang lingkup dari penyelesaian sengketa internasional mencakup berbagai metode dan institusi yang digunakan untuk menangani konflik di tingkat global. Hal ini meliputi negosiasi bilateral antara negara-negara, mediasi oleh pihak ketiga yang netral, serta arbitrase di bawah naungan lembaga internasional seperti International Court of Justice (ICJ) atau Permanent Court of Arbitration (PCA). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus-kasus konkrit, tetapi juga pada pengembangan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di tingkat global. Dalam konteks hukum internasional, penyelesaian sengketa memiliki peran penting dalam memelihara stabilitas dan perdamaian antarnegara. Berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 dan praktik-praktik yang terus Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
berkembang dalam forum-forum internasional menunjukkan komitmen global untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Penyelesaian sengketa internasional telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarahnya, dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, dan hukum di tingkat global. Menurut Rizki & Marpaung, (2021) "Sejarah penyelesaian sengketa internasional dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, ketika peradilan antar-negara dibahas dalam konteks yang berbeda dari yang kita kenal saat ini. Pada awalnya, penyelesaian sengketa antarnegara sering kali bergantung pada kekuatan militer atau perjanjian bilateral yang didasarkan pada kepentingan politik dominan. Namun, dengan berkembangnya hukum internasional modern pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, muncul kebutuhan untuk mekanisme yang lebih terstruktur dan terorganisir untuk menangani konflik antarnegara dengan cara yang lebih damai dan adil. Perkembangan teori dan praktik penyelesaian sengketa internasional mencakup pendekatan hukum, diplomatik, dan institusional. Contohnya adalah pembentukan International Court of Justice (ICJ) pada tahun 1945 sebagai badan hukum utama PBB yang bertugas menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional. Selain itu, perkembangan dalam arbitrase internasional juga memainkan peran krusial dalam memberikan alternatif penyelesaian yang netral dan terukur bagi pihak-pihak yang terlibat (Setiawati & Oktaviyani, 2023). Di Indonesia, kontribusi para ahli hukum internasional seperti Hikmahanto Juwana telah memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teori dan praktik penyelesaian sengketa internasional beradaptasi dengan konteks regional dan global. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan khusus dalam memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang ada mempertimbangkan aspek-aspek geografis dan politik yang unik. B. Metode-Metode Penyelesaian Sengketa Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi (Nurlani, 2022). Penyelesaian sengketa internasional melibatkan berbagai metode yang dirancang untuk mengatasi konflik antara negara atau entitas hukum internasional dengan cara yang damai dan adil. Ada beberapa metode utama yang sering digunakan dalam praktik penyelesaian sengketa internasional, antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase, dan ajudikasi. 1. Negosiasi Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiksusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa (Windradi et al., 2022) Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling dasar dan sering digunakan. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang bersengketa bertemu secara langsung untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Zainal Arifin Mochtar (2014), "Negosiasi merupakan cara yang paling fleksibel dan memberikan kontrol penuh kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing. 2. Mediasi Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil sengketa, tetapi dapat memfasilitasi komunikasi dan menawarkan solusi yang mungkin. Menurut Kurniawati (2017) Mediasi Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang dapat membantu mengatasi kebuntuan dalam negosiasi langsung" (Juwana, 2015, p. 78). 3. Arbitrase Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Raffles, 2010). Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang lebih formal dibandingkan negosiasi dan mediasi. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada satu atau lebih arbitrator yang akan memutuskan kasus berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan. Keputusan arbitrator, yang disebut putusan arbitrase, bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Arbiter biasanya dipilih berdasarkan kesepakatan kedua pihak atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase. Sebagaimana dinyatakan oleh Suryono, (2016) "Arbitrase memberikan keputusan yang mengikat berdasarkan proses yang terstruktur dan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan". 4. Ajudikasi Ajudikasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui badan peradilan atau pengadilan internasional, seperti International Court of Justice (ICJ). Dalam ajudikasi, pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut akan mengeluarkan putusan yang mengikat berdasarkan hukum internasional. Proses ajudikasi bersifat formal dan tunduk pada prosedur hukum yang ketat (Setiawati & Oktaviyani, 2023). C. Peran Institusi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Peran organisasi Internasional berlaku seperti subyek hukum Internasional saat ini tidak diragukan lagi. Organisasi Internasional mempunyai kewenangan serta keharusan yang ditentukan didalam konveksi internasional yang bisa dibilang serupa anggaran dasarnya. Dengan demikian PBB yang menjadi salah satu organisasi internasional jua mempunyai wewenang serta keharusan seperti mana yang diartikan. Pergantian histori organisasi internasional tidak luput dari kemajuan hukum internasional (Lubis, 2023). Pada era hukum internasional klasik, disaat negara jadi satusatunya subyek hukum internasional, Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
serta perkembangan organisasi internasional juga tidak begitu mencolok didalam ikatan antarnegara, dengan demikian maka untuk menangkal terjadinya instabilitas, maka dibuatlah sebuah Kerjasama yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa yang mendasari dengan terdapatnya konflik. Institusi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Lembaga-lembaga ini menyediakan mekanisme yang terstruktur dan terpercaya untuk menangani konflik yang mungkin muncul di antara entitas-entitas internasional. Beberapa institusi internasional utama yang terlibat dalam penyelesaian sengketa antara lain adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional (ICJ), dan Pengadilan Arbitrase Internasional (Monica & Suarnata, 2023). 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) PBB memiliki peran penting dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB, salah satu organ utama PBB, bertanggung jawab untuk mengambil tindakan kolektif dalam merespons ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. PBB, melalui Dewan Keamanan, dapat mengeluarkan resolusi yang mengikat bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Selain itu, PBB juga memiliki berbagai badan khusus seperti Komisi Arbitrase dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) yang menangani sengketa spesifik. 2. Mahkamah Internasional (ICJ) ICJ adalah badan peradilan utama PBB yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara dan memberikan opini hukum atas permintaan organ- organ PBB atau badan khusus. Keputusan ICJ bersifat mengikat bagi negara-negara yang bersengketa. Pengadilan ini berfungsi sebagai forum yang netral di mana negara-negara dapat menyelesaikan sengketa mereka berdasarkan hukum internasional. Sebagaimana dinyatakan oleh B. Suryono (2016) "ICJ menyediakan platform yang terstruktur dan diakui secara internasional untuk penyelesaian sengketa yang kompleks di antara negara-negara. 3. Pengadilan Arbitrase Internasional Pengadilan Arbitrase Internasional, seperti Permanent Court of Arbitration (PCA), memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dibandingkan pengadilan tradisional. Arbitrase internasional memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih arbitrator yang memiliki keahlian khusus dalam bidang sengketa tersebut. Proses arbitrase biasanya lebih cepat dan kurang formal Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
dibandingkan ajudikasi di pengadilan. Arbitrase internasional menawarkan solusi yang lebih adaptif dan efisien untuk penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus yang memerlukan keahlian teknis (Raffles, 2010). 4. Organisasi Regional Selain lembaga-lembaga internasional, organisasi regional seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) juga berperan dalam penyelesaian sengketa di kawasan masing-masing. ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian sengketa sendiri yang dirancang untuk mengatasi konflik antaranggota melalui dialog dan konsultasi. Organisasi regional seperti ASEAN memainkan peran penting dalam menyediakan forum untuk penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konteks budaya dan politik regional. D. Penyelesaian Sengketa Jalur Hukum Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum merupakan mekanisme formal yang sering ditempuh untuk mengatasi konflik yang tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi atau mediasi. Jalur hukum menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum internasional, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum biasanya dilakukan melalui pengadilan atau tribunal internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice) atau tribunal arbitrase yang dibentuk ad hoc berdasarkan kesepakatan para pihak. Menurut Hutabarat (2017), penyelesaian sengketa melalui jalur hukum memiliki beberapa keunggulan, antara lain adanya kepastian hukum dan putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, proses penyelesaian sengketa ini diatur secara ketat oleh prosedur hukum yang memastikan adanya transparansi dan keadilan. Dalam kasus sengketa internasional, mekanisme ini juga membantu mencegah eskalasi konflik yang bisa berdampak pada stabilitas regional atau global. Namun, jalur hukum juga memiliki beberapa kelemahan. Proses yang panjang dan biaya yang tinggi sering kali menjadi kendala utama bagi pihak-pihak yang bersengketa, terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas (D. Suryono, 2018) Selain itu, proses hukum yang kaku dan formal sering kali tidak memberikan ruang untuk solusi kreatif yang bisa diterima oleh semua pihak. Dalam praktek, banyak sengketa internasional yang berhasil diselesaikan melalui jalur hukum. Contohnya, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Putusan Mahkamah Internasional dalam Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
kasus ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai batas-batas wilayah yang dipersengketakan (Simarmata, 2019). Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum tetap menjadi salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian konflik internasional. Meski memiliki kekurangan, keunggulan yang ditawarkan oleh mekanisme ini, seperti kepastian hukum dan putusan yang mengikat, menjadikannya sebagai pilihan yang penting dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas internasional SIMPULAN Penyelesaian sengketa dalam hukum internasional menunjukkan bahwa mekanisme jalur hukum, seperti pengadilan internasional dan arbitrase, memainkan peran krusial dalam menyelesaikan konflik antar negara. Meskipun prosesnya sering kompleks dan memakan biaya tinggi, keunggulan seperti kepastian hukum dan penyelesaian yang mengikat membuatnya tetap relevan dalam menjaga perdamaian global dan memfasilitasi dialog yang adil di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan perkembangan teknologi dan aksesibilitas yang meningkat, jalur hukum semakin mengintegrasikan solusi yang inovatif untuk mengatasi tantangan sengketa internasional yang semakin kompleks. DAFTAR PUSTAKA Adolf, H. (2018). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika. Effendi, T. (2018). Hukum Internasional: Teori dan Praktik dalam Era Globalisasi. Rajawali Pers. Hutabarat, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Jalur Hukum. Pustaka Pelajar. Klabbers, J. (2017). International Dispute Settlement. University Press. Kurniawati, putri. (2017). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA Alda. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01, 1-7. Lubis, S. A. H. (2023). Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Lokal: Suatu Studi Kasus. Literacy Notes, 1(2), 1-12. Monica, D. A. A., & Suarnata, P. A. (2023). Peran Organisasi Internasional Dalam Pemeliharaan Perdamaian. Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 41-49. Nurlani, M. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 3(1), 27. Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah
Raffles. (2010). Pengaturan, Model Alternatif Dalam Perundang-Undangan Penyelesaian Sengketa. Fh Jambi. Rahayu, S. (2019). Piagam PBB dan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional. Pustaka Setia. Rizki, M., & Marpaung, D. S. H. (2021). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang. University of Bengkulu Law Journal, 6(2), 163-177. Setiawati, J. I., & Oktaviyani, R. E. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste). Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(2), 130-154. Simarmata, R. (2019). Mahkamah Internasional dan Penyelesaian Sengketa Perbatasan. Kasinus. Nasution, E. R. (2024). Mendesian Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum, Eureka Media Aksara.. Suryono, B. (2016). Arbitrase dalam Hukum Internasional. Gajah Mada University Press. Suryono, D. (2018). Kendala Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Hukum di Negara Berkembang. Alfabeta. Widjaja, A. (2020). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. Gramedia Pustaka Utama. Windradi, F., Bramantyo, R. Y., Widayati, S. C., & Putra, R. A. (2022). Kedudukan Dan Peran Hukum Penyelesaian Sengketa International Dalam Perspektif Hubungan Internasional. Transparansi Hukum, 5(2), 125-139. Copyright @ Emiel Salim Siregar, Annisa Pratiwi, Dina Melani Rambe, Lily Alfionita, Dwika Darmansyah