BAB IV DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA-UNI EROPA DI ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Dari bab sebelumnya, bisa diketahui bahwa sebagai negara pengekspor untuk Uni Eropa, Indonesia di bawah kepemimpinan SBY tahun 2008-2017 masih jauh tertinggal dengan negara-negara Asia Lainnya. Dijelaskan juga bahwa kinerja ekspor Indonesia untuk Uni Eropa mengalami penurunan pada tahun 2008 dan 2011. Republik Rakyat Cina bisa menjadi pengekspor terbesar di Asia dan Vietnam menjadi pengekspor terbesar di ASEAN bagi Uni Eropa dikarenakan mereka menerapkan kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa, yaitu Partnership and Cooperation Agreement (PCA), dan banyaknya investasi yang ditanam oleh Uni Eropa ke dua negara tersebut (Pusak Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015). Berangkat dari fakta tersebut, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan SBY berusaha meningkatkan perdagangannya terhadap Uni Eropa dengan merancang dan menyepakati FTA, dan Brand Image. A. Free Trade Agreement Indonesia-Uni Eropa Selama kepemimpinan SBY, Indonesia telah merancang dan menyepakati and Co-operation Partnership Agreement (PCA) pada 2009 bersama Uni Eropa, dan tim visi untuk merancang Indonesia- membentuk European Union Comprehenship Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) bersama Uni Eropa pada tahun 2012. 46
1. Partnership and Co-operation Agreement (PCA) Pada 9 November 2009, diadakan pertemuan Menteri Troika antara Indonesia dan Uni Eropa di Jakarta, Indonesia. Pada pertemuan Indonesia Dr. Raden Mohammad diwakili Marty Muliana Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Uni Eropa diwakili oleh Carl Bildt selaku menteri luar negeri Swedia sekaligus pemegang kepresidenan dewan Uni Eropa saat itu. Di pertemuan ini, Partnership and Co- operation Agreement (PCA) ditandatangani sehingga meningkatan hubungan antara Indonesia dan Uni tinggi level yang baru dan Eropa pada (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2009). tersebut, oleh lebih PCA tak hanya merupakan kerjasama ekonomi, namun juga kerjasama di bidang politik dan pembangunan. Selain memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, PCA juga menunjukkan peranan Indonesia dan Uni Eropa di dunia tak hanya berfokus pada kerjasama bilateral keduanya, namun juga pada nilai-nilai universal seperti lingkungan dan hak asasi manusia (Satria, 2013). PCA yang disepakati pada 2009 ini memiliki empat prioritas utama, yaitu lingkungan, pendidikan, perdagangan dan investasi, serta demokrasi dan hak asasi manusia. internasional. Sebab Setelah penandatanganan PCA oleh Indonesia dibawah kepemimpinan SBY pada 2009, PCA diratifikasi di bawah kepemimpinan Joko Widodo pada tahun 2014. Setelah Joko Widodo terpilih dan diangkat menjadi presiden Indonesia, Presiden Dewan Eropa, Herman Van Rompuy melakukan kunjungan ke Jakarta pada 19 November 2014 untuk melakukan kunjungan kehormatan. Dari kunjungan kehormatan tersebut, dapat diketahui bahwa kedua pihak baik 47
Indonesia maupun Uni Eropa mendukung baik adanya Indonesia PCA; Joko Widodo selaku Presiden Indonesia, investasi Uni Eropa ke mendukung menyampaikan hambatan atas keprihatinannya terhadap minyak kelapa sawit, dan mendukung pembebasan visa Schengen; Herman Van Rompy selaku Presiden Dewan Eropa mendorong agar Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) segera dimulai (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.). Setelah kunjungan kehormatan oleh Presiden Dewan Eropa ke Jakarta, Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan kerja ke Brussels pada 21 April 2016. Pada kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan terpisah dengan H.E. Martin Schultz selaku Presiden Parlemen Eropa; H.E. Donald Tusk selaku Presiden Dewan Eropa; dan H.E. Jean- Claude Juncker selaku Presiden Komisi Eropa. Dari kunjungan tersebut dihasilkan berbagai pernyataan bersama antara Presiden RI, Presiden Dewan Eropa yang Komisi dan menjadi milestones for future cooperation atau batu pijakan untuk kerjasama mendatang. Pernyataan bersama tersebut adalah komitmen politik untuk memulai negosiasi IEU CEPA; Komitmen politik pemberlakuan Lisensi Forest Enforcement, Governance (FLEGT); Dorongan and Trade penghapusan hambatan minyak sawit, pembebasan visa Schengen, dan pencabutan larangan terbang; dan promosi Kerja perdamaian pendidikan toleransi, (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.). Presiden Eropa Law terorisme, serta sama memberantas dan 48
2. Indonesia-European Union Comprehenship Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) IEU CEPA adalah kerjasama yang ditujukan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa, dan membangun ekonomi mereka masing- masing. Indonesia dan Uni Eropa mulai membicarakan dan mempersiapkan IEU CEPA pada tahun 2012 dengan bantuan tim visi yang dibentuk. Serupa dengan FTA atau PCA antara Indonesia dengan Uni Eropa sebelumnya, IEU CEPA pun berusaha mengadakan perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa. Namun tak hanya memiliki fokus pada perdagangan bebas, IEU CEPA juga berfokus pada aspek-aspek perekonomian yang lain antara Indonesia dan Uni Eropa. IEU CEPA memberikan pandangan komprehensif bagi hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, sehingga hubungan mereka tidak hanya dikatakan tidak saling berkompetisi namun juga saling melengkapi (Delegasi Uni Eropa & Kementrian Perdagangan Indonesia, t.thn). a. Latar Belakang Dibentuknya IEU CEPA Hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa baik secara bilateral maupun via ASEAN-Uni Eropa berjalan cukup baik. Namun, masih ada beberapa sektor kerjasama yang belum maksimal pelaksanaannya. Skema tarif nol persen melalui skema General Scheme of Preferences (GSP) dari Uni Eropa akan dicabut jika Indonesia sudah tidak lagi dikategorikan negara berkembang yaitu ketika Gross National Product (GNP) per kapita sudah di atas USD 4000 (Pusak Kebijakan Kerjasama Perdagangan dan Internasional Perdagangan Pengembangan Badan Pengkajian Kebijakan 49
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015). Karenanya, PCA antara Indonesia dan Uni Eropa, yang disepakati pada tahun 2009 harus segera diperbaharui. Tujuan Dibentuknya IEU CEPA Tujuan utama dari dibentuknya IEU CEPA adalah untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa. IEU CEPA memberikan kesempatan besar bagi anggota Uni Eropa untuk memasuki pasar Indonesia yang besar dan sedang berkembang, utamanya di sektor jasa (Damuri, Atje, & Soedjito, t. thn). Pembentukkan IEU CEPA diharapkan akan membangun apa yang sudah dan seharusnya dicapai oleh kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa sebelumnya. Dalam Perundingan Indonesia CEPA-EFTA, Duta Besar Soemadi Brotodiningrat menyampaikan bahwa tujuan dibentuknya CEPA adalah untuk meningkatkan tariff dan akses pasar melalui penurunan hambatan investasi, tariff, menarik meningkatkan kerja sama capacity building, membuka peluang magang dan lapangan kerja, dengan serta meningkatkan memastikan level of playing field (Reskiyah, 2017). non daya saing Arsitektur IEU CEPA Arsitektur dasar IEU CEPA dibentuk seperti sebuah piramida dengan tiga pilar utama, yaitu akses pasar, fasilitas perdagangan dan investasi, serta pengembangan kapasitas. 50
Gambar 4.1 Arsitektur IEU CEPA. Invigorating The Indonesia - EU Partnership: Toward a Comprehensive Economic Partnership Agreement (HAL. 20), Oleh Delegasi Uni Eropa & Kementrian Perdagangan Indonesia. Arsitektur IEU PCA dibuat dengan tiga pilar tersebut guna mendukung dan mempromosikan pasar bebas dan investasi langsung seperti halnya yang menjadi bagian dan bahkan keseluruhan PCA Indonesia dan Uni Eropa sebelumnya. Selain menggabungkan yang mencakup perdagangan barang dan jasa, ini juga menekankan komponen perjanjian yang baru, yaitu pemudahan investasi sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian. Upaya untuk memudahkan ini meliputi promosi peningkatan partisipasi sektor swasta di sektor jasa dan non-jasa, peningkatan perlindungan dan implementasi serta pergeseran mendasar menuju pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan kapasitas yang dibutuhkan untuk membuatnya terlaksana (Delegasi Uni Eropa & Kementrian Perdagangan Indonesia, t. thn). kesepakatan investasi intelektual hak milik, 51
Dalam mengembangkan kapasitas perdagangan ke level yang lebih tinggi, Indonesia dan Uni menyusun model yang kuat untuk menjamin peluang untuk Indonesia dapat diraih dan halangan yang dihadapi dalam menembus pasar UE dihapuskan. Tiga kunci utama dari model tersebut adalah kerjasama teknis, kerjasama keuangan, dan dialog untuk mengidentifikasi peluang hambatan (Reskiyah, 2017). dan menghilangkan Akses Pasar Barang 1. Tarif Pengurangan tarif dalam bilateral EU- Indonesia dibatasi oleh tingkat liberalisasi tarif yang ada, terutama dalam kerangka kerja WTO dan ASEAN. Tarif MFN yang berlaku, yaitu 5,3% untuk UE (2009), dan 6,9% untuk Indonesia (2007) sudah tergolong rendah. IEU CEPA direkomendasikan Karenanya untuk membuat tarif perdagangan menjadi nol yang meliputi hingga 95% perdagangan Indonesia dan Uni Eropa dalam periode maksimum 9 tahun. 2. Hambatan Teknis terhadap Tindakan Perdagangan dan Non Tarif Akses pasar barang sangat bergantung pada penanganan atau pengabaian sanitasi (SPS). Selain itu, standar teknis (TBT) dan tindakan non tarif lainnya (NTMs) juga berpengaruh. Misalnya saja seperti persyaratan administrasi yang dan perizinan yang sulit. TBT adalah peraturan teknis standar, prosedur penilaian 52
kesesuaian dan persyaratan peraturan serupa yang mungkin membatasi perdagangan. luas, yakni semua Cakupan NTMs hambatan untuk berdagang tarif. selain Biasanya ini timbul dalam berbagai bentuk (kuota, custom prosedur, dll). TBT dan SPS ini kemudian menciptakan tarif yang tinggi, terutama untuk UKM. lebih 3. SPS - Tindakan Sanitary dan Phytosanitary Sanitasi dan fitosanitasi diterapkan untuk melindangi manusia, hewan, dan tumbuhan, serta lingkungan Indonesia dan Uni Eropa. Dalam hambatan perdagangan, Indonesia dan Uni Eropa harus melakukan konsistensi penerapan SPS ini. menghilangkan transparasi dan 4. Aturan Asal Rules of Origin (RoO) atau aturan asal dibuat memudahkan tidak menghambat perdagangan. Dalam hal ini, tim Visi IEU CEPA mendorong para negosiator selanjutnya di masa yang akan datang untuk mengusung pandangan liberal, dan pandangan yang bisa memaksimalkan keuntungan dari dibuatnya IEU CEPA. dan 5. Tindakan pengamanan Indonesia dan Uni Eropa membuat sebuah jadi mekanisme perlindungan di masa depan. Perlindungan ini ditujukan saat kegiatan impor melonjak dan memberikan dampak yang negatif, seperti bersama yang akan 53
54 mengganggu perekonomian Indonesia maupun Uni Eropa. perekonomian, baik Akses Pasar Jasa harus Pihak berkomitmen di bawah tingkat praktik CEPA di berbagai sektor ini. Salah satu jasa saat perwujudan komitmen tersebut adalah dengan keterbukaan berkonsolidasi Indonesia dan Uni Eropa terhadap para pelaku ekonomi asing. Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa juga harus berkomitmen pada keterbukaan yang baru pada tingkat tertentu terhadap layanan utama yang dibedakan oleh berbagai mode dan sektor, seperti bentuk hukum secara efektif menciptakan kesempatan berbisnis, dan kepastian hukum bagi penyedia layanan dari mitra dan investor pada sektor jasa. Indonesia dan Uni Eropa dalam tingkat Setelah IEU CEPA dipersiapkan dan dirancang oleh tim visi yang dibentuk oleh Uni Eropa, dan Indonesia yang sedang berada di bawah kepemimpinan SBY , Scoping Paper IEU CEPA di sepakati oleh Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo pada 21 April 2016. Setelah disepakati, dilakukan negosiasi IEU CEPA yang pertama di Brussels pada September 2016, dan putaran kedua di Bali pada Januari 2017. Negosiasi IEU CEPA yang selanjutnya diperkirakan 2017 akan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, t.thn.). diselenggarakan pada September Berkat disepakatinya IEU CEPA, larangan terbang di tiga maskapai penerbangan Uni Eropa Indonesia, yaitu Batik Air, Citilink, dan Lion Air dicabut. Kemudian peluncuran FLEGT License membuat ekspor produk kayu Indonesia ke UE bisa terhadap
dilakukan. Pada 2015 Uni Eropa merupakan investor dan mitra dagang terbesar keempat bagi Indonesia. Investasi Uni Eropa ditujukan pada 1.437 proyek dengan nilai mencapai USD 2,26 milyar. Sementara, nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai angka USD 26,14 milyar (Kompas, 2016). B. Brand Image Indonesia Dalam upaya meningkatkan perdagangan terhadap Uni Eropa, Indonesia melakukan diplomasi ekonomi berupa brand image. Brand Image dilakukan agar citra Indonesia bisa meningkat lebih baik di mata Uni Eropa, sehingga Uni Eropa menjadi semakin tertarik dan yakin unuk melakukan perdagangan dengan Indonesia. Indonesia di bawah kepemimpinan SBY melakukan brand image terhadap Uni Eropa tidak dengan program atau kebijakan tersendiri, namun bersamaan dengan perancangan dan penandatanganan PCA, dan perancangan IEU CEPA. Brand image tersebut tak hanya dilakukan dengan dialog, namun juga perancangan aturan pada perjanjian- perjanjian tersebut yang hasilnya mencerminkan sikap dan keberpihakan Indonesia mengenai isu-isu universal, utamanya mengenai lingkungan, pendidikan, demokrasi, dan hak asasi manusia. isu Dalam pertemuan Menteri Trioka pada 9 November 2009 di Jakarta, Indonesia dan Uni Eropa tak hanya membahas perihal kerjasama ekonomi bilateral, namun juga membahas tentang lingkungan dan sosial. Mengenai lingkungan, Indonesia dan Uni Eropa mendiskusikan tentang bagaimana langkah menghadapi perubahan iklim dalam perspektif konferensi yang akan diselenggarakan di Copenhagen pada Desember 2009. Mengenai sosial, Indonesia dan Uni Eropa berdialog tentang Hak Asasi Manusia. Dalam dialog tersebut, Indonesia dan Uni Eropa mencerminkan nilai bersama yang dijunjung dalam 55
praktek keduanya di lapangan. Indonesian dan Uni Eropa juga menyepakati untuk dialog dan kerjasama tersebut harus berwawasan ke depan, konstruktif, dan fokus pada kerjasama nyata dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa lingkungan, sepakat pendidikan, demokrasi, dan asasi manusia di samping masalah perdagangan dan investasi dalam tindakan yang akan dilakukan segera pada tahun 2010 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2009). untuk memprioritaskan isu Selain dalam PCA dan IEU CEPA, Indonesia juga menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan lewat kebijakan-kebijakan terhadap produksi berbagai barang yang akan diekspor ke luar negeri, termasuk Uni Eropa. adalah Kebijakan-kebijakan tersebut di Keputusan Presiden No. 60 tentang konservasi sumber daya perikanan yang bertujuan untuk melindungi ekosistem kehidupan laut, jenis ikan, dan genetik tersebut, ikan. Selain keputusan presiden Kementerian Agrikultur membuat peraturan yang mengatur operasi kapal penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut memastikan konservasi sumber daya perikanan, utamanya daerah pesisir dan perlindungan pembibitan dasar, serta untuk menghindari konflik antar nelayan (Trade Policy Analysis and Development Agency, 2011). Contoh lain dari Indonesia yang menunjukkan kepedulian kebijakan Indonesia lingkungan dan hewan adalah terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG PER/M/2005 yang mengatur bahwa kulit mentah dan reptil tidak boleh diekspor kecuali buaya biru basah yang dipantau. Selain mematuhi peraturan di atas, beberapa produsen kulit juga secara sukarela mengikuti ISO 9000 Standard of Quality Management System. ISO 9000 adalah standar sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) antaranya tahun 2007 Indonesia. Aturan 56
untuk menghasilkan suatu produk. Dengan penerapan ISO 9000 ini, sistem manajemen mutu suatu produk menjadi konsisten dan terstruktur serta memastikan dan meningkatkan kepercayaan konsumen, termasuk Uni Eropa (Departemen Perdagangan Republik Indonesia & Trade Research and Development Agency, 2007). Selain memiliki kebijakan yang mengatur produksi perikanan, Indonesia juga memiliki kebijakan yang mengatur pajak dari produk ekspor tertentu, yakni Peraturan Pemerintah RI No. 35, 2005 yang diputuskan pada 10 September 2005. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin pasokan domestik, menjaga kelestarian alam sumber daya, mengantisipasi efek harga meningkat drastis di pasar internasional, dan menjaga stabilitas harga (Departemen Perdagangan Republik Indonesia & Trade Research and Development Agency, 2007). 57