STATUS AHLI WARIS TRANSEKSUAL DALAM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) KOTA SURAKARTA Laksmita Kusuma Dewi; Syaifuddin Zuhdi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Abstrak Dengan adanya eksistensi dari transeksual berdasarkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Kota Surakarta ini membuat peneliti melakukan penelitian terkait ahli waris transeksual menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surakarta dikarenakan belum adanya peraturan di dalam hukum positif yang mengaturnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui perihal status hukum jenis kelamin dan pembagian kewarisan bagi ahli waris transeksual di Kota Surakarta. Hal ini menjadikan penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian yuridis empiris, lalu terkait sumber studi berasal dari kepustakaan dan lapangan yang nantinya dianalisis secara deskriptif analisis. Status jenis kelamin transeksual ahli waris transeksual menurut tokoh NU Kota Surakarta tetap dikembalikan kepada jenis kelamin awal sejak lahir baik sebelum maupun sesudah mendapatkan putusan dari pengadilan negeri setempat. Terkait pembagian harta waris bagi ahli waris transeksual dalam hal ini disesuaikan dengan hukum kewarisan Islam berdasarkan jenis kelamin awal ahli waris transeksual sebelum melakukan operasi medis perubahan alat kelamin. Kata Kunci: Ahli Waris Transeksual, Tokoh NU, Kota Surakarta Abstract With the existence of transsexuals based on the results of the decision from the Surakarta City District Court, this made researchers conduct research related to transsexual heirs according to the views of figures in Nahdlatul Ulama (NU) Islamic organization because the legal regulations regarding transsexual heirs here have not been regulated in positive law in Indonesia. The purpose of this research is to find out about the legal status of gender and the division of inheritance for transsexual heirs in Surakarta City. This makes this research carried out using the phenomenological approach method with the type of empirical juridical research, then the source of the study comes from the literature and the field which will be analyzed descriptively. The transsexual gender status of transsexual heirs according to NU figures in Surakarta City is still returned to the original sex at birth both before and after receiving a decision from the local district court. Therefore, regarding the division of inheritance for transsexual heirs, in this case, it is adjusted to Islamic inheritance law based on the initial sex of transsexual heirs before carrying out genital change medical operations. Keywords: Transsexual Heirs, figures in NU organization, Surakarta City. 1
1. PENDAHULUAN Dalam segi pembagian warisan bagi warga negara Indonesia sendiri telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dikarenakan di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, hal ini menjadikan harus adanya suatu kodifikasi hukum. Terkait dengan kewarisan telah di atur di dalam Buku III di dalam KHI tentang Hukum Kewarisan. Ahli waris disini memiliki kedudukan yang penting dalam hal waris mewaris yakni sebagai penentu akan keberhasilan dari keberlangsungan dari proses waris mewaris ini. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka pola pikir yang dimiliki manusia terkhusus akan identitas mengenai jati dirinya semakin kompleks yang menjadikan munculnya kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Transeksual, bagian dari LGBT ini merupakan pengelompokan bagi orang-orang yang telah melakukan suatu operasi medis untuk mengubah penampilan fisik yang dimilikinya hingga anatomi tubuhnya sehingga dapat menyerupai identitas gender yang diinginkan. Di kota Surakarta sendiri telah adanya putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Kota Surakarta terkait dengan mengkabulkan permohonan pergantian gender berdasarkan penetapan nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt. oleh PN Surakarta terhadap seorang laki-laki dengan inisial RHP yang beragama Islam. Jadi jika dihubungkan dengan konteks pewarisan, maka tentunya ada celah yang tidak bisa terelakkan bahwasanya secara tidak langsung ada ahli waris yang transeksual. Hal ini tentunya menjadi suatu problematika dikarenakan di dalam Al-Qur'an maupun KHI sendiri tidak dijabarkan secara lebih terperinci mengenai perihal tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya pendapat dari berbagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Surakarta dikarenakan organisasi ini merupakan salah satu organisasi yang bisa dibilang memegang teguh moderatisme ajaran Islam di Indonesia. Jadi dengan adanya pandangan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan pengaplikasian hukum kewarisan Islam bagi kaum transeksual. Berdasarkan atas pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis perihal kewarisan bagi ahli waris transeksual menurut 2
pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surakarta. Adapun terkait dengan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini diantaranya yakni bagaimana status hukum ahli waris transeksual menurut pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Surakarta dan Bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris transeksual menurut pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Surakarta. 2. METODE Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian berupa penelitian yuridis empiris. Untuk lokasi penelitian disini dilakukan di Kota Surakarta. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer yang berasal dari wawancara dengan berbagai tokoh di dalam kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama pada Lembaga Bahtsul Masail yang berlokasi di Kota Surakarta. Sedang untuk data sekunder diambil dari sumber hukum KUHPerdata, Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PMK No. 039 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi, jurnal-jurnal hukum, buku-buku terkait dengan Hukum Waris Islam dan kamus-kamus hukum. Untuk metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan lapangan dengan uji validitas triangulasi sumber data. Terkait analisis data dalam hal ini menggunakan deskriptif analisis. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Pandangan Tokoh NU Kota Surakarta Terhadap Status Hukum Ahli Waris Transeksual 3.1.1 Status Hukum Ahli Waris Transeksual Transeksual sendiri didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin melalui prosedur medis maupun ditambah dengan penggunaan hormon pengganti. Yang mana perubahan ini ditempuh dikarenakan di dalam jati diri seorang transeksual tersebut merasa bahwa memiliki jenis kelamin yang salah sejak awal. Sehingga untuk dapat menerima jati dirinya sendiri dan validitas atas 3
jenis kelamin tersebut, seorang transeksual menempuh jalur operasi guna untuk melakukan penggantian jenis kelamin tersebut. Menurut pandangan responden nomor dua terkait dengan status hukum seorang Transeksual yang telah melakukan pergantian jenis kelamin yakni dengan menyatakan bahwasanya: "Secara fikih dia tetap dihukumi seperti hukum asalnya. Dasarnya yakni pada Kitab Hasyiyah Bujairomi Alaa Al-Khootib II/211 yang didalamnya 'Kalau ada seseorang terdapat pertanyaan yang menyerupai perempuan atau seorang lelaki di rubah menjadi perempuan apakah membatalkan wudhu bagi lelaki lain saat menyentuhnya?', lalu jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu 'Tidak batal secara pasti karena (dirubah bagaimanapun) kesejatian dirinya tidak bisa diganti, yang dapat ditanggalkan hanyalah satu bentuk pada bentuk lain sedang sifat kelelakiannya (bisa saja) masih ada andaikan sifatnya pun juga berubah tetap saja tidak membatalkan wudhu.' Jadi secara fikih dia tidak bisa dihukumi seperti laki-laki atau perempuan setelah ganti kelamin, tetapi dia tetap dihukumi seperti jenis kelamin aslinya." (Responden nomor dua, 5 mei 2023) isinya berbunyi Serupa dengan jawaban responden nomor dua, responden nomor satu juga menyatakan bahwasanya: "Secara fikih dikarenakan perbuatan transeksual merupakan tindakan melanggar syariat Islam, maka terkait hukumnya tetap dihukumi sesuai dengan jenis kelamin awalnya." (Responden nomor satu, 3 mei 2023) Lalu terkait dengan jawaban responden ketiga juga hampir sejalan dengan pendapat responden nomor satu dan dua dengan menyatakan bahwasanya: "Pengubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya adalah haram dalam hukum Islam sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 119 yang artinya berbunyi 'Aku (setan) benar- benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan mendorong mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku mendorong mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya.' Sehingga karena hal tersebut tidak disahkan dalam agama Islam, maka hukum ahli warisnya adalah sebagaimana kelamin dia sebelum dia mengubahnya." (Responden nomor tiga, 7 mei 2023) Pada organisasi NU sendiri telah terdapat fatwa sebelumnya yang berkaitan dengan tindakan pergantian jenis kelamin yang ditempuh oleh golongan Transeksual sendiri yakni sebagaimana dijelaskan oleh responden nomor satu yang menyatakan bahwasanya: 4
"Pada keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke-26 pada Tahun 1979 yang mana salah satunya terkait penggantian kelamin memutuskan bahwasanya perubahan organ vital adalah haram dengan didasarkan pada Surah An- nisa 119." (responden nomor satu, 3 mei 2023) Di Indonesia sendiri teruntuk bagi para warga negara yang tergolong sebagai transeksual tidak terdapat larangan terkait akan eksistensinya di lingkup masyarakat. Tetapi terkait perihal praktek perilaku menyimpang yakni pencabulan sesama jenis di dalam KUHP yakni pada Pasal 292 telah diatur, hanya saja diperuntukkan bagi korban di bawah umur, sebagaimana dikatakan bahwasanya: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama- lamanya lima tahun. Sedangkan pada KUHP baru yang telah disahkan yang mana sekarang dinamakan menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwasanya di dalam perihal praktek menyimpang pencabulan sesama jenis ini diacam pidana tanpa ada penggunaan kata "di bawah umur" sebagaimana KUHP lama atur. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 414 ayat (1) pada undang-undang tersebut dengan dinyatakan bahwasanya: Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara palig lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda palig banyak kategori III; b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muata pornografi, dipidana dengan pidan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun Jadi dalam hal ini belum adanya peraturan khusus yang mengatur perihal legalitas praktek pergantian kelamin yang dilakukan oleh kaum transeksual di Indonesia. Tetapi dalam hal ini menurut dunia kedokteran, operasi ganti kelamin disini termasuk dalam jenis operasi plastik. Sebagaimana hal ini tertera pada UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 69 ayat (2) yang dipaparkan bahwasanya: Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertetangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas 5
Jadi maksud keterangan di atas ialah dari kata "identitas" yang diperbolehkan untuk dilakukan bedah plastik disini diperuntukkan bagi identitas yang mudah dikenali seperti wujud dari wajah, terkait dengan jenis kelamin yang mana sifatnya kodrati disini tidak termasuk kedalamnya. Selain itu juga terkait dengan pergantian jenis kelamin disini didukung oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana pada Pasal 56 ayat (1) didalamnya menyatakan bahwasanya: Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan daripada kalimat "Peristiwa penting lainnya" di atas yakni dimaksudkan bagi peristiwa yang oleh pengadilan telah tetapkan agar dicatatkan oleh Instansi Pelaksana berwenang, yang mana dalam hal ini peristiwa tersebut termasuk salah satunya yakni terkait pergantian jenis kelamin seorang Warga Negara Indonesia (WNI). Jadi dalam hal ini status hukum bagi WNI transeksual yang telah mendapatkan penetapan pengadilan terkait identitas seksualnya dianggap sah sebagaimana diatur di dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan akan ditindaklanjuti dengan didaftarkannya identitas jenis kelamin tersebut ke dalam dokumen kependudukan di pencatatan Sipil. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud dari kepastian hukum bagi WNI transeksual yang bersangkutan terkait dengan keabsahan identitas dan juga terkait status baru yang dimilikinya paca operasi pergantian jenis kelamin yang telah dilakukannya. Selain itu juga dengan adanya penetapan dari pengadilan terkait dengan perubahan jenis kelamin yang telah dilakukan tersebut sangatlah penting karena perihal ini nantinya akan menyangkut terkait dengan pemenuhan hak-hak yang melekat pada diri mereka seperti hak untuk mendapatkan identitas. Tetapi menurut pandangan peneliti, saksi ahli dalam perkara disini posisinya sangatlah penting bagi hakim dalam mengeluarkan suatu putusan. Hal ini dikarenakan keterangan saksi ahli ini notabene telah terkualifikasi memiliki keahlian dalam hal tertentu, yang mana dalam hal ini saksi ahli kedokteran dan agama sangatlah diperlukan guna untuk menerangkan kebenaran atas tindakan 6 tidak
operasi pergantian jenis kelamin yang ditempuh oleh seorang Transeksual apakah dibenarkan dalam segi kedokteran maupun ajaran agama Islam. Meskipun demikian dalam mengeluarkan putusan, pandangan dari saksi ahli disini dianggap tidak bersifat wajib harus ada. Hal ini berdasar pada Pasal 1866 KUHPerdata yang mana memaparkan bahwasanya alat bukti yang dianggap sah dalam kasus perkara perdata baik melalui gugatan maupun permohonan dalam hukum acara perdata yakni diantaranya berupa alat bukti tulisan, keterangan dari para saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwasanya status hukum bagi seorang yang teridentifikasi sebagai transeksual, yang mana telah mendapatkan penetapan dari pegadilan negeri setempat terkait dengan perubahan jenis kelamin barunya berdasarkan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia dijamin akan keabsahan identitas baru tersebut. Tetapi berdasarkan pandangan tokoh NU Kota Surakarta meski dalam hal ini telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri setempat, singkat kata status hukum tetap dianggap sesuai dengan jenis kelamin awal sebagaimana sebelum dilakukannya operasi pergantian alat kelamin. 3.1.2 Pemenuhan Hak Pewaris oleh Ahli Waris Transeksual Jika sudah ditetapkannya si ahli waris Transeksual yang bersangkutan bahwasanya berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris, maka dalam hal ini dapat dinyatakan ahli waris Transeksual tersebut berkewajiban untuk memenuhi hak-hak daripada si pewaris yang telah dinyatakan meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh responden nomor satu yang menyatakan bahwasanya: "Ahli waris Transeksual berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dari pewaris yang telah meninggal." (Responden nomor satu, 3 mei 2023) Serupa dengan pendapat responden nomor satu, responden nomor dua menjelaskan bahwasanya: "Secara fikih dia tetap dianggap menjadi anak kandungnya jika dia merupakan keturunan dari si mayit, maka kalau dia tidak memenuhi hak- haknya si mayit hukumnya dosa." (Responden nomor dua, 5 mei 2023) Sejalan dengan pernyataan di atas, responden nomor tiga juga setuju dengan pernyataan tersebut degan menjelaskan bahwasanya: 7
"Semua ahli waris wajib memenuhi kewajiban pewaris terlebih dahulu dari harta yang ditinggalkannya, apabila tidak ada harta yang tersisa maka ahli warisnya tetap wajib memenuhi hak-hak pewaris." (Responden nomor tiga, 7 mei 2023) Dalam Kompilasi Hukum Islam yakni di dalam Pasal 175 ayat (1) telah dijelaskan bahwasanya dalam hal ini kewajiban yang dimiliki oleh para ahli waris terhadap si pewaris yakni diantaranya berbunyi: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak. Dari Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pandangan tokoh NU di Kota Surakarta sejalan dengan KHI yang sama-sama meyatakan perihal hak-hak si pewaris dalam hal ini oleh si ahli waris Transeksual yang telah dinyatakan berhak menjadi ahli waris berkewajiban untuk memenuhinya. 3.1.3 Tindakan Tolak Waris Oleh Ahli Waris Transeksual Terkait dengan pembagian warisan, hal ini tak luput dari berbagai persoalan yang meliputinya. Salah satu persoalan tersebut diantaranya yakni dilakukannya tindakan tolak waris oleh ahli waris yang berhak. Tolak waris disini dalam hukum positif di Indonesia hanya diatur di dalam KUHPerdata saja. Tolak waris disini menurut KUHPerdata pada Pasal 1057 dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Sedangkan perihal tolak waris dalam KHI belum diatur lebih jelas sehingga muncul kekosongan hukum dalam hal ini. Tetapi meskipun demikian di dalam hukum positif di Indonesia memungkinkan bagi WNI yang beragama Islam untuk menggunakan hukum Waris Barat di dalam membagi harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia selama telah disepakati oleh para ahli waris. Jadi jika dilihat di dalam hukum Islam sendiri konsep daripada tolak waris disini tidak dianggap. Hal ini sebagaimana terlihat dari asas ijbari yang melekat pada hukum kewarisan Islam. Dimana asas ijbari disini dijabarkan bahwa sifatnya mutlak berlaku dengan sendirinya pemindahan harta dari si mayit kepada ahli waris berdasar atas ketetapan Allah swt tanpa perlu adanya kesediaan baik dari si pewaris maupun ahli waris terlebih dahulu. 8
Lalu jika dilihat dengan persoalan pemenuhan hak dari pewaris sebagaimana telah dijabarkan di atas dapat dikatakan dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan persoalan tolak waris. Hal ini dikarenakan sebagaimana diketahui bahwasanya perihal persoalan tolak waris disini berakibat terhadap tidak dipenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh si pewaris yang telah dinyatakan menginggal. Jadi terkait dengan kewajiban ahli waris yang telah diatur di dalam Pasal 175 ayat (1) pada KHI disini dapat juga diaplikasikan dalam perihal tolak waris. Dalam artian dikarenakan pemenuhan hak pewaris disini merupakan kewajiban daripada para ahli waris yang berhak untuk memenuhinya, maka si ahli waris yang berhak mendapatkan warisan disini tidak bisa melakukan tolak waris. Dengan kata lain bahwasanya dalam pemenuhan hak di dalam HAM sendiri terdapat adanya suatu batasan. Hal ini didukung oleh peraturan sebagaimana telah diatur di dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana salah satunya pada Pasal 70 ayat (1) dinyatakan bahwasanya: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebadan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Menyikapi persoalan tolak waris oleh ahli waris transeksual, responden nomor dua menyatakan bahwasanya: "Kembali pada kaidah bahwasanya dia tidak boleh menolak syariatnya Allah SWT. Ketika syariat telah menetapkan ahli waris mendapat warisan ya dia wajib mengimani tentang itu. Jadi masalah tentang dia tidak menerima warisan itu urusan yang lain tetapi dia tetap wajib mengimani tentang aturan tersebut, tidak boleh seakan-akan saya (pihak yang melakukan tolak waris) menolak aturan Allah SWT. Tetapi kemudian kalau dia sudah mengetahui kalau itu adalah aturan dan dia tidak menerima itu urusan yang lain (dalam artian itu merupakan hak dia). Jadi menurut kaidah dia tidak boleh menolak syariahnya Allah, tetapi itu merupakan hak dia untuk menolak." (Responden nomor dua, 5 mei 2023) Sependapat dengan responden nomor dua, responden nomor satu menyatakan bahwasanya: "Pada intinya itu merupakan hak dari si ahli waris untuk melakukan tolak waris, tapi terkait syariah sendiri tidak bisa ditolak." (Responden nomor satu, 3 mei 2023). 9
Sejalan dengan pandangan yang telah dikemukakan oleh responden nomor satu dan dua sebagaimana tertulis di atas, responden nomor tiga menyatakan bahwasanya: "Pada dasarnya hukum waris tidak mengenal pengingkaran atau penolakan dalam artian tidak diperkenankan untuk menolak harta waris. Jadi mau diakui ataupun tidak mau ditolak ataupun diterima, hukum waris tetap berjalan sesuai mestinya." (Responden nomor tiga, 7 mei 2023) Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwasanya menurut pandangan tokoh NU Kota Surakarta perihal persoalan tolak waris bagi masyarakat muslim terkhusus bagi ahli waris Transeksual disini sejalan dengan hukum Islam bahwasanya pembagian kewarisan pada ahli waris yang berhak disini tetaplah berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. 3.2 Pandangan Tokoh NU Kota Surakarta Terhadap Pembagian Warisan Ahli Waris Transeksual 3.2.1 Pembagian Warisan bagi Ahli Waris Transeksual Berdasarkan Pertalian Perkawinan Dalam kewarisan menurut hukum Islam sendiri pembagiannya salah satunya dilihat dari segi hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atas dasar kerelaan dan saling mencintai diantara dua insan yakni seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya dalam hal perkawinan disini hendaknya harus dilakukan hanya kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dimana dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan bahwasanya: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya masih pada pasal yang sama, di ayat (2) ditekankan lebih lanjut terkait dengan keabsahan dari pernikahan bahwasanya: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjabaran di atas dapat dikatakan bahwasanya berdasarkan hukum positif di Indonesia perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum transeksual baik bagi transeksual yang belum maupun yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan terkait dengan jenis kelamin barunya disini tetaplah 10
dianggap tidak legal. Hal ini dikarenakan teruntuk bagi pihak transeksual yang belum mendapatkan penetapan dari pihak pengadilan negeri setempat terkait dengan status daripada kelamin barunya mengakibatkan jenis kelamin baru pihak tersebut belum sah dimata hukum. Yang mana menjadikan tidak adanya keabsahan dan belum adanya perubahan identitas terkait status jenis kelaminnya pada dokumen kependudukannya baik pada Kartu Tanda Penduduk maupun pada dokumen lainnya. Lalu terkait dengan perkawinan transeksual yang mana telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri setempat dan juga yang telah dilakukannya perubahan status kelamin barunya pada dokumen kependudukan milik transeksual tersebut, dalam hal ini tetap saja dinilai tidak sah karena melanggar UU Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) di atas. Yang mana di dalam ajaran agama Islam sendiri tidak lah mengenal dan jelas-jelas melarang keras perihal perkawinan sesama jenis. Hal ini terlihat dari bukti bahwasanya pasangan transeksual yang melakukan perkawinan tersebut meskipun berstatus perempuan dan laki-laki sebagaimana tertulis dalam kartu identitasnya, tetapi jika diketahui salah satunya dikatakan tidak lah seorang wanita ataupun laki-laki asli, maka dalam hal ini dianggap perkawinan sejenis. Hal ini tentunya berdampak pada keabsahan perkawinan itu sendiri. Karena perkawinan di Indonesia haruslah melalui proses legitimasi yang berlaku pada setiap agama pihak yang bersangkutan, maka dalam hal ini sulit bagi pasangan transeksual yang beragama Islam dalam memperoleh pengesahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana dalam agama Islam sendiri perkawinan sesama jenis hukumnya jelas haram dan perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan, yang mana dasar hukumnya berasal dari qiyas daripada zina sesama jenis sebagaimana diatur di dalam Al-Qur'an yakni di Surah An-Naml sebagaimana tertera pada ayat 54 dan 55 dengan perkawinan sesama jenis. Jadi jika tidak dianggap sah oleh agama, maka tidak dapat dilakukannya pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) dalam UU Perkawinan. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan disini mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memperoleh pengesahan dari negara. Sehingga 11
perkawinan tersebut tidak dianggap sah baik oleh agama maupun hukum yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan sebagaimana yang dipaparkan oleh responden ke dua yang menyatakan bahwasanya: "Kalau misal lucinta luna menikah dengan laki-laki maka jelas nikah nya tidak sah. Karena nikahnya tidak sah maka ya sudah tidak ada hak ahli waris karena nikahnya tidak sah. Kalau lucinta luna menikahnya dengan perempuan itu bisa menjadi ahli waris." (Responden nomor dua, 5 mei 2023) Sependapat dengan jawaban di atas, responden nomor tiga menjelaskan bahwasanya: "Pada dasarnya jika dia menikah dengan jenis kelamin yang sama, maka dia tidak berhak menjadi ahli waris dikarenakan menikahnya juga tidak disahkan dalam syariat Islam." (Responden nomor tiga, 7 mei 2023) Sejalan dengan pendapat di atas, responden nomor satu menyatakan bahwasanya: "Jika menikahnya sesuai dengan syariat Islam maka berhak, jika tidak sesuai ya tidak berhak jadi ahli waris." (Responden nomor satu, 3 mei 2023) Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwasanya pandangan tokoh NU di Kota Surakarta sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sama-sama berpandangan bahwasanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan transeksual dalam hal ini tidak sah dimata hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional. Hal ini menjadikan pihak Transeksual tersebut tidaklah berhak menjadi ahli waris dari pasangannya yang meninggal dunia. Yang mana hal ini mengakibatkan pasangan istri/suami dari transeksual yang meninggal dunia tersebut tidak bisa mendapatkan bagian kewarisan sama sekali dari pasangannya yang telah dinyatakan meninggal dunia tersebut. 3.2.2 Pembagian Warisan bagi Ahli Waris Transeksual Berdasarkan Pertalian Darah Pembagian kewarisan juga dapat diberikan kepada ahli waris yang memiliki pertalian darah sebagaimana diatur pada KHI Pasal 174 ayat (1). Jadi perihal persoalan ahli waris Transeksual disini selama pihak tersebut beragama Islam, memiliki pertalian darah dengan si pewaris dan tidak termasuk golongan yang 12
terhalang menjadi ahli waris, maka dia berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris yang bersangkutan tersebut. Bukti status keagamaan dalam hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan dokumen identitas yang dimilikinya yakni bisa dilihat pada Kartu Tanda Penduduk. Hal ini sebagaimana diatur pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni di dalam Pasal 1 nomor 14. Warisan yang didapatkan oleh ahli waris transeksual yang merupakan keturunan dari si pewaris yakni dilihat dari dokumen kependudukan yakni pada Kartu Keluarga. Sebagaimana diatur pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni di dalam Pasal 1 nomor 13. Terkait dengan ahli waris yang dapat dianggap sebagai anak yang sah, dalam hal ini telah diatur terdekait definisi dari anak sah pada KHI yakni di Pasal 99 sebagaimana dikatakan bahwasanya: Anak sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi untuk menjadi ahli waris yang yang berdasar pada keturunan, maka hal ini harus ditinjau lebih lanjut apakah perkawinan yang orang tuanya lakukan tersebut sudah sah dimata hukum atau belum. Tetapi dalam hal ini terdapat pengecualian bagi anak di luar perkawinan dari hasil perkawinan siri sebagaimana dikatakan pada putusan Mahkamah Konstitusi yakni pada Nomor 46/PUU- VIII/2010. Yang mana dalam putusan tersebut dikatakan bahwasanya status hukum anak hasil perkawinan siri adalah sah karena perkawinan yang telah memenuhi prosedur sebagaimana hukum agama masing-masing atur adalah perkawinan yang sah, meskipun perkawinan tersebut tidak lah dilakukan pencatatan. Lalu terkait pembagian harta warisan kepada ahli waris transeksual dalam hal ini tidak diatur di dalam KHI, maka hal ini memunculkan adanya kekosongan hukum. Jadi terkait dengan pembagian kewarisan disini singkat penulis dapat dipandang berdasarkan teori eksistensi, yakni sebagaimana dikatakan bahwasanya 13
dalam teori ini diakui akan eksistensi dari hukum Islam pada tatanan hukum nasional dan tidak dapat dibantah atas keberadaan tersebut. Jadi terkait perihal pembagian harta kewarisan bagi ahli waris transeksual dalam hal ini yakni didasarkan pada jenis kelamin awal si transeksual sebelum dilakukannya operasi medis penggantian alat kelamin. Hal ini dikarenakan di dalam hukum Islam sendiri melarang dan tidak mengakui status baru yang dimiliki oleh ahli waris transeksual atas tindakan melakukan operasi medis dalam hal pergantian kelamin yang dilakukannya dengan berdasar kehendak keinginan diri sendiri, bukan atas penyakit yang dideritanya. Terkait dengan pandangan tokoh NU Kota Surakarta perihal pembagian kewarisan dari segi pertalian darah dalam hal ini memiliki kesepakatan pendapat terkait dengan status keagamaan yang dimiliki oleh ahli waris transeksual. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh responden nomor satu yang menyatakan bahwasanya: "Berhak, adapun bagian untuk ahli waris yang transeksual adalah sebagaimana kelamin dia sebelumnya. (Responden nomor satu, 3 mei 2023) Responden nomor dua dalam hal ini sejalan dengan pandangan di atas dengan dinyatakannya terkait transeksual bahwasanya: "Tidak masuk bab murtad." (Responden nomor dua, 5 mei 2023) Lalu terkait pendapat yang diutarakan oleh responden nomor satu disini dinyatakan bahwasanya: "Transeksual itu masih berhak, tapi bagiannya sama seperti jenis kelamin awalnya. (Responden nomor tiga, 7 mei 2023) Sejalan dengan penjelasan responden nomor satu dan tiga, responden nomor dua juga menerangkan bahwasanya: "Ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris, bagiannya sama dengan bagiannya sesuai dengan alat kelamin yang aslinya. Kalau lucinta luna ya bagiannya seperti laki-laki bukan seperti perempuan." (Responden nomor dua, 5 mei 2023) Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwasanya berdasarkan pandangan tokoh NU Kota Surakarta sejalan dengan konsep kewarisan dalam KHI yang sama-sama berpandangan bahwa ahli waris Transeksual yang memiliki pertalian darah dengan si pewaris, beragama Islam dan tidak ada unsur untuk penghalangnya, maka mereka berhak menjadi ahli waris dari si pewaris yang telah dinyatakan meninggal dunia tersebut. Terkait dengan bagian warisan yang akan didapatkan oleh si ahli waris transeksual yang berhak tersebut dalam hal ini 14
dikembalikan pada hukum jenis kelamin asalnya yakni sebagaimana jenis kelamin yang mereka miliki sebelum dilakukannya operasi penggantian alat kelamin. 4. PENUTUP 4.1 Kesimpulan Kesimpulan yang penulis dapat ambil berdasarkan atas pemaparan yang telah disampaikan di atas antara lain yakni: 1) Status hukum jenis kelamin seorang transeksual yang belum mendapatkan penetapan pengadilan negeri setempat berdasarkan hukum positif di Indonesia ialah disesuaikan dengan jenis kelamin awal sebelum dilakukannya perubahan medis pada alat kelaminnya. 2) Status hukum jenis kelamin seorang transeksual yang telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri setempat berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni sesuai dengan jenis kelamin barunya (sesuai dengan setelah dilakukan operasi penggantian alat kelamin). 3) Status hukum jenis kelamin seorang transeksual baik yang belum maupun yang sudah mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan setempat menurut pandangan tokoh NU Kota Surakarta yakni sesuai dengan jenis kelamin awal sebelum dilakukannya perubahan medis pada alat kelaminnya. 4) Pembagian harta warisan bagi ahli waris transeksual berdasarkan pertalian perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dan pandangan tokoh NU Kota Surakarta yakni sama-sama tidak berhak dan tidak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris yang merupakan pasangan suami/istrinya. 5) Pembagian harta warisan bagi ahli waris transeksual berdasarkan pertalian darah menurut hukum positif di Indonesia dan pandangan tokoh NU Kota Surakarta yakni sama-sama berhak dan bagiannya yakni disesuaikan berdasarkan pembagian sebagaimana jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir (sebelum dilakukannya operasi perubahan alat kelamin). 4.2 Saran Berdasarkan pemaparan yang telah disimpulkan di atas, penulis dengan ini memberikan saran terkait dengan sistem kewarisan Islam bagi ahli waris transeksual yang diantaranya yakni: 15
1) Pemerintah Diharapkan pemerintah dapat memasukkan klausul terkait dengan pembagian kewarisan bagi ahli waris transeksual di dalam Kompilasi Hukum Islam. 2) Hakim pengadilan Agama Diharapkan agar para hakim di pengadilan agama yang dalam hal ini merupakan bagian dari aparat penegak hukum dapat terbuka dan responsif terkait dengan persoalan kaum transeksual agar terwujudnya kepastian hukum dan keadilan yang berimbang. 3) Organisasi Islam Diharapkan dapat memberikan solusi melalui fatwa-fatwa bagi mereka para kaum transeksual yang mencari jawaban terkait hak-haknya sebagai ahli waris DAFTAR PUSTAKA Muhibbin, Moh., dkk. (2022) Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika. Wardiono, Kelik., dkk. (2018). Buku Ajar Hukum Perdata. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Manan, Abdul. (2017). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Depok: Kencana. Ni'ami, Mutimatun., dkk. (2018). Pengantar Hukum Islam. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Pardosi, Milton Thorman, dkk. (2019). Kajian Aksiologi Max Scheler Terhadap Operasi Merubah Kelamin pada Manusia (Transeksual). Jurnal Filsafat Indonesia, 2(1), 52-61. Darajat, Zakiya. (2017). Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. 1(1), 79-94. Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Jurnal Crepido. 2(2), 111-122. Asman, Asman. (2021). Transformasi Gender ke Transgender Perspektif Hukum Islam. SAMAWA (Sakinah, Mawaddah Warahmah): Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak. 4(1), 21-33. Kurniawati, Nur Hafni, dkk. (2019). Transgender dalam Perspektif Hukum Kesehatan. Spektrum Hukum. 16(2), 52-65. Asyari, Fatimah. (2017). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 2(2), 57-65. Andriani, Agustini & Antasari, Rr Rina. (2019). Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan. Jurnal Raden Fatah Muamalah. 5(1), 15-29. 16
Singadimedja, Holyness Nurdin, dkk. (2019). Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya. Jurnal Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. 4(1), 13-30. Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah. Al- Ahkam. 26(2), 223-248. Maharani, Raissa & Halim, Abdul. (2021). Kontestasi Agama, Adat dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. 4(1), 81-92. Sutrisno, Joko. (2019). Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual. Badamai Law Journal. 4(1), 69-85. Syawal, Muhammad Akbar & Handayani, Fully. (2022). Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan. PALAR (Pakuan Law Review). 8(1), 48-59. Olivia, Fitria. (2014). Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Lex Jurnalica. 11(2), 130- 142. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengadilan Negeri Surakarta. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 17