BAB III KONDISI PEREMPUAN DI BANDUNG TAHUN 1930-1942 3.1 Perkembangan Kota Bandung Tahun 1930 Hingga Menjelang Kemerdekaan Bandung bagian dari wilayah barat pulau Jawa dengan segala kehidupan dan aktivitas sosial didalamnya, dihuni oleh mayoritas penduduk bersuku Sunda. Menurut Ekajati istilah Sunda pertama kali muncul pada abad ke-9 Masehi dan tercatat dalam prasasti di Kebonkopi Kabupaten Bogor.50 Bandung saat ini menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu kota penting yang ada di Indonesia. Wilayah kota Bandung pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Bandung, maka tidak mungkin memisahkan pertumbuhan Kota Bandung dari perkembangan Kabupaten Bandung. Perjalan Bandung sebagai kota dapat dikatakan dimulai pada 25 September 1810 ketika Bupati ke-6 Kabupaten Bandung R.A. Wiranatakusumah (1794-1829) menjadi inisiator pembentukan Kota Bandung. Dalam perjalannya Bandung nyaris menjadi hoofdstad (modal) Hindia Belanda menggantikan Batavia.51 Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kota Bandung adalah sebuah gemeente (setingkat kota praja) dibawah karesidenan "Preanger Regentschappen".52 Pada dasarnya, gemeente didirikan untuk meningkatkan layanan bagi orang Eropa yang 50 Ekajati, 1995, hlm. 2. 51 Freek Colombin dkk, 2005, hlm. 188. 52 Eko Yulianto, dkk, 2020, hlm 1. 43
44 tinggal di kota yang bersangkutan, dengan mayoritas anggota dewan kota (gemeenteraad) adalah orang Belanda.53 Elit pribumi yang duduk di dalam dewan ini amat sedikit jika dibandingkan dengan orang Belanda, kebanyakan elit pribumi yang diambil dari kalangan pejabat pangreh praja seperti Bupati, Patih, atau Wedana. Misalnya di Bandung pada tahun 1906 yang menjadi anggota dewan hanya dua orang yaitu R. A.A. Martanagara yang saat itu sebagai Bupati Bandung dan Mas Rangga Tirtamaja yang pada saat itu menjadi Wedana Ujungberung Kulon.54 Keresidenan ini terletak di sebelah barat Pulau Jawa dengan luas wilayah 21.524 km2 atau sekitar satu per enam luas Pulau Jawa.55 Bandung adalah bagian dari wilayah Priangan, yang terbagi menjadi tiga bagian: barat, tengah, dan timur. Kabupaten Cianjur dan Sukabumi merupakan Kabupaten Priangan Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang membentuk Priangan Tengah, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut membentuk Priangan Timur.56 Daerah priangan dicirikan oleh pegunungan yang subur. Wilayah Priangan telah dimanfaatkan sebagai perkebunan sejak kedatangan Vereniging Oost Indische Company (VOC), khususnya kopi dan kina yang tersebar di dataran tinggi. 53 Nina H. Lubis, hlm. 39 54 Ibid., hlm 40. 55 Mulyana, 2005, hlm. 41. 56 Yulianto, dkk, 2020, hlm. 1.
Memasuki awal abad ke-20 sejak status gemeente disandang Kota Bandung, Bandung berperan penting dalam kegiatan politik dan ekonomi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.57 Bagi orang Eropa, khususnya Belanda, Bandung tampak sebagai primadona karena berbagai layanan dan infrastruktur pendukung untuk sebuah kota dibangun di kota Bandung. Karena Bandung adalah ibu kota Karesidenan Priangan pada abad ke-19, kemajuan dan perubahan didorong, tetapi perkembangan dan transformasi Kota Bandung saat memasuki abad ke-20 lebih dikarenakan Bandung sebagai sebuah gemeente dan kemudian stadsgemeente.58 3.2 Status Sosial dan Pendidikan Perempuan Sunda Tahun 1930-1942 Kehidupan sosial masyarakat Bandung tidak terlepas dari tingginya pengaruh hirarki sosial yang sudah ada sebelumnya. Stratifikasi sosial menurut Soerjono Sukanto merupakan "lapisan masyarakat yang terdapat kelas sosial. Masyarakat dalam setiap lapisannya memiliki sesuatu yang dihargai seperti kekayaan, ilmu pengetahuan, serta keturunan dari keluarga terhormat".59 Bandung pada segala bidang berisikan masyarakat yang bergerak dari arah tradisional ke modern. Bahkan jika dibandingkan daerah di priangan lainnya, Bandung menjadi yang terdepan sebagai kota yang modis, kosmopolitan, dan terbuka. Perubahan tersebut nyatanya belum bisa mengikis sebuah fakta bahwa masyarakat Bandung masih tidak bisa terlepas dari masyarakatnya yang hirarkis. 57 Haryoto Kunto, 1986, hlm. 264-266. 58 Meville C Branch, 1995, hlm. 38-40. 59 Soekanto, 2017, hlm.89. 45
Sistem hirarkis masuk kepada status sosial dan kedudukan bagi perempuan. Pada mulanya dalam struktur kekerabatan masyarakat Sunda bersifat bilateral (parental) artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam sistem kekerabatan. Tetapi dalam kenyataannya terjadi perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, perempuan selalu dinomorduakan. Soekanto berpendapat kedudukan secara abstrak mempunyai arti sebagai tempat seseorang dalam pola tertentu.60 Merosotnya status kedudukan perempuan menjadikan peranan perempuan juga menjadi terbatas. Terdapat perbedaan mencolok dalam cara hidup anak gadis dari kalangan priyayi dengan anak gadis dari petani atau pedagang, anak-anak gadis dari golongan bukan priyayi memiliki kehidupan yang lebih longgar dan ruang bergerak yang lebih luas. Anak-anak gadis dari kaum petani dan pedagang cukup mendapatkan pelajaran mengaji dari guru ngaji di rumah maupun di surau. Pendidikan formal di sekolah disarankan tidak perlu oleh orang tua mereka, lebih baik anak-anak gadis tersebut segera dikawinkan dan kehidupanya akan tertuju kepada suami dan anak-anaknya.61 Ukuran dewasa bagi anak-anak gadis adalah begitu 10 atau 12 tahun dan mereka akan dipersiapkan untuk berkeluarga dengan memasuki dunia pingitan, dimana gadis-gadis akan mulai belajar bekerja membantu ibu mereka untuk mengurus dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil serta belajar 60 Soekanto, 1998, hlm. 234 61 Wiriaatmadja, 1986, hlm 30. 46
memasak dan menjahit dan pekerjaan lainya lainya yang perlu dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga.62 Sedangkan anak-anak dari golongan priyayi memiliki batas-batas yang membatasi kebebasan mereka seperti dalam memilih teman bermain demikian juga tempat bermain yang hanya boleh di halaman-halaman luas atau di pendopo kediaman rumah orang tuanya. Pendidikan yang diterima gadis anak priyayi pada umumnya cukup dengan pelajaran agama seperti membaca Al-Qur'an. Jumlah anak-anak gadis yang mendapatkan pendidikan formal di sekolah masih sangat terbatas dan hanya dari kalangan tertentu saja. Meskipun anak-anak gadis dari kalangan priyayi mendapatkan hak istimewa dibandingkan dengan anak-anak gadis dari kaum petani dan pedagang, tetapi tidak berarti semua anak priyayi menikmatinya, karena yang didahulukan adalah pendidikan bagi anak laki-laki. Adat istiadat membuat anak perempuan lebih terikat kepada lingkungan rumah.63 Perempuan sunda dahulu hanya berkecimpung dalam ruang dapur, sumur, kasur atau sering dikatakan awewe mah tempatna di dapur (artinya tempat perempuan di dapur atau dibelakang).64 Feodalisme memengaruhi kedudukan perempuan Sunda dan menjadi akar kemunduran posisi perempuan di dalam masyarakat. Perempuan dinilai membutuhkan pendidikan karena ilmunya tidak terpakai dalam kehidupan 62 Ibid, hlm 34. 63 Ibid. hlm 34. 64 Ekajati, 1995, hlm 203. 47 ini tidak
sehari-hari dan hanya akan membebani orang tua dalam membayar biaya sekolah. Perempuan sebagai kasta kedua dalam kehidupan sosial masyarakat dibuktikan pada masa kekuasaan Mataram, para bupati Priangan biasanya menyerahkan wanita cantik sebagai upeti. Kebiasaan tersebut pula diikuti oleh para bawahan Bupati bila ingin naik pangkat (menak) sebagai tanda bakti bersamaan dengan hasil bumi, penyerahan ini disebut seba. Pada awalnya kegiatan penyerahan atau seba adalah anak sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu maka mengalami perubahan, para pejabat tersebut mencari anak orang lain untuk di-seba-kan. Akibatnya para dalem datang sendiri meminta anaknya, dan orang tua tidak boleh menolak kehendak para penguasa yang memintanya, baik anaknya akan diperistri atau dijadikan selir itu terserah sang menak.65 Perempuan Sunda diperlakukan sebagai warga negara kelas dua hingga akhir abad ke-19, mereka dipandang sangat rendah dan dianggap sebagai benda tak berjiwa. Memasuki abad ke-20, permasalahan sosial di Bandung dan Priangan pada umumnya adalah poligami, perceraian, prostitusi, dan perdagangan perempuan. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan menjadi penting. Pendidikan dapat memberikan keterampilan bagi perempuan agar mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada ayah atau suaminya seumur hidup. 65 Nina H. Lubis, Op. Cit., hlm 228. 48
Kaum perempuan Sunda baru mendapatkan pendidikan barat setelah dicanangkannya politik etis. Berlakunya politik etis tidak serta-merta merubah kondisi pendidikan secara langsung. Perempuan masih belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda menyatakan bahwa pendidikan hanya untuk kalangan elit dan hanya tersedia untuk laki-laki. Kesempatan pendidikan perempuan terbatas, hanya anak perempuan dari keluarga kaya dan keturunan Belanda atau Eropa yang diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Tabel 3.1 Jumlah Siswa Pribumi di Hollands Indische Scholen, Sekolah Negeri Sumber: Gouda, 2007, hlm 200. No Tahun Siswa Laki-Laki Siswa Perempuan 1 1915 18.970 3.490 2 1925 28.722 10.195 3 1929-1930 29.984 11.917 4 1934-1935 31.321 15.492 5 1939-1940 34.307 19.605 6 Total 143.214 60.699 Tabel 3.2 Jumlah Siswa Pribumi di Hollands Indische Scholen, Sekolah Swasta Sumber: Gouda, 2007, hlm 200. 49
No Tahun Siswa Laki-Laki Siswa Perempuan 1 1915 1.195 1.049 2 1925 14.529 6.258 3 1929-1930 14.055 6.914 4 1934-1935 14.077 8.355 5 1939-1940 15.915 10.838 6 Total 59.711 33.411 Dari tabel diatas menunjukan jumlah siswa dari Hollands Indische Scholen (HIS). Data tersebut tampak bahwa siswa laki-laki melebihi jumlah siswa perempuan dengan selisih yang jauh bahkan kurang dari setengah dari jumlah siswa laki-laki. Hal tersebut menggambarkan bahwa kaum laki-laki memiliki kesempatan dan keutaman yang lebih besar daripada kaum perempuan. Untuk dapat bersekolah dan mendapat pendidikan formal di sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda harus bisa berbahasa Belanda karena bahasa pengantar dalam pembelajaran adalah bahasa Belanda. Serta hanya perempuan yang menyadari pentingnya emansipasi dan berasal dari kalangan menengah atas, yang bisa mendapatkan pendidikan.66 Emansipasi dipandang sebagai kerinduan akan hak dan kemerdekaan dari batasan adat. Dengan tujuan agar kaum perempuan menjadi kawan hidup yang pantas bagi kaum laki-laki yang semakin lama semakin maju.67 66 Nina H. Lubis, Op. Cit., hlm. 122. 67 Ibid, hlm. 122. 50
51 Sumpah Pemuda menjadi awal dan merangsang gerakan perempuan dalam berorganisasi untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan perempuan. Melihat kondisi Indonesia pada saat itu yang begitu memprihatinkan di tengah ketertindasan dan ketidakadilan dari pihak asing baik dalam kesempatan memperoleh pekerjaan, jabatan maupun dalam pendidikan. Ketertinggalan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor mental, tingkat pendidikan, kreativitas, dinamika dan etos kerja yang tinggi. Maka upaya untuk meningkatkan tersebut atas inisiatif golongan terpelajar khususnya perempuan berusaha menumbuhkan rasa kebangkitan dan cinta tanah air serta upaya pemberdayaan perempuan.68 Pada tahun 1930-an gerakan perempuan di Indonesia masih bersifat kedaerahan, dalam masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda kaum perempuan berusaha bersatu dan berkolaborasi antar organisasi perempuan untuk mencapai cita-cita bersama. Maka diselenggarakan kongres Wanita Indonesia I di Yogyakarta dan melahirkan keputusan salah satunya adalah mendirikan federasi dengan nama "Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia" (PPPI) yang kemudian berganti nama menjadi "Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII).69 Kemudian PPII melahirkan keputusan penting bahwa kesatuan pergerakan perempuan Indonesia berasaskan kebangsaan dan menyatakan diri menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Diadakannya Kongres Wanita 68 Kowani, 1978,hlm 39. 69 Stuers, 2008, hlm. 5.
memberikan dampak terhadap beberapa organisasi pergerakan termasuk organisasi pergerakan Paguyuban Pasundan dalam masa jabatan R. Oto Iskandar Di Nata mewujudkan partisipasinya dengan membentuk suatu perkumpulan perempuan yang kemudian disebut Pasundan Bagian Istri (PBI) yang didirikan pada tanggal 30 April 1930 atas prakarsa Emma Poeradiredja, Ny. Junjunan, K. Atmadinata, Neno Ratnawiyadi, Haningsih, Marahyani, Utari Sacadijaya.70 Tujuan dari Organisasi Pasundan Bagian Istri adalah mempertinggi derajat kaum ibu Indonesia pada umumnya dan perempuan Pasundan pada khususnya. Gagasan Emma Poeradiredja tentang perempuan dapat ditemukan dalam tulisanya yang berbahasa Sunda yaitu "Papantjen Istri Sunda" tahun 1940, dalam tulisanya Emma Poeradiredja menekankan pentingnya kaum wanita bagi kemajuan bangsa dan negara, Emma Poeradiredja menyebutkan bahwa kaum perempuan sebagai "Ibu Bangsa".71 Emma Poeradiredja menyadari bahwa kaum wanita harus berusaha, bekerja dan berkarya demi kemajuan bangsa. Sifat-sifat kemulian perempuan dapat membawa bangsa pada kemulian pula. Emma Poeradiredja mencontohkan dalam carita pantun seperti Badak Pamalang, Mundinglaya dan Lutung Kasarung peran perempuan digambarkan sangat dominan dan penting contoh lainya yang diceritakan oleh Emma Poeradiredja adalah cerita Sulanjana yang menceritakan bahwa padi berasal dari perempuan, padi yang 70 Sri Sutjianingsih, 1984, hlm.27 71 Neneng, Iip, 2019, hlm. 95. 52
53 menjadi sumber makanan utama dan memberi kekuatan raga kepada manusia. Dalam cerita tersebut menggambarkan betapa pentingnya posisi perempuan dalam masyarakat Sunda. Pengaruh perempuan Sunda di masyarakat dicontohkan oleh Emma Poeradiredja seperti di kalangan petani di desa, dalam memutuskan sesuatu para petani laki-laki sering mengucapkan "abdi mah kumaha pun bojo (saya terserah istri saja)". Dapat diartikan bahwa perempuan Sunda memiliki pengaruh penting dalam masyarakat. Pemikiran Emma Poeradiredja tentang kaum perempuan agar senantiasa terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat diungkapkan dalam tulisannya sebagai berikut, "Tempat istri dina pakoemboehan the kedah gentos roepi, kaoem ibu dina alam ajeuna mah kedah ngiring ngjangga, ngiring nanggoeng sagala kajaan pakoemboehan, kedah ngiring ihtiar, ngiring didamel pikeun kamoeljaan bangsa".72 Artinya "Peran perempuan dalam masyarakat harus bergeser, ibu zaman sekarang harus berperan sebagai penyangga, berbagi dalam semua aspek masyarakat, berpartisipasi dalam ikhtiar, dan berkontribusi untuk kejayaan bangsa." Dalam tulisan lainya Emma Poeradiredja berpandangan tentang kedudukan kaum bumiputera. Emma Poeradiredja menyatakan bahwa kedudukan kaum bumiputera dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih rendah. "tempat kedoedoekan kita masih rendah dalam masjarakat Indonesia. Jang memegang perekonomian di bangsa kita adalah orang lain, 72 E. Poeradiredja, 1940, hlm 135.
54 jang memegang kepolietikan adalah bangsa lain, pendeknja kita dalam segala roepa tergantoeng pada bangsa lain. Keadaan ini tentoelah boekan keadaan jang patoeng. Keadaan ini haroes beroebah! Kita haroes bekerdja dengan sekoeat-koeat oentoek memperbaiki keadaan bangsa kita itoe".73 Gagasan rendahnya kedudukan kaum perempuan dan bumiputera sebagai bangsa jajahan telah memicu dan memunculkan bibit-bibit bagi keterlibatan perempuan dalam urusan politik. Emma Poeradiredja dengan jelas dalam tulisan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam berbagai situasi yang terjadi di negeri ini, menjadi penyangga, turut memikirkan serta bekerja untuk kemuliaan bangsa. Pemikiran seperti ini tentu hanya akan lahir dari seorang perempuan yang memiliki kekayaan wawasan, sudut pandang, pengetahuan, dan kesadaran seperti yang dimiliki Emma Poeradiredja. 73 E. Poeradiredja, "Perempuan dan Masjarakat" (Sipatahoenan, 21 April, 1938) Hal. 15.