Email: Online: Volume 2, Issue 4, Juni 2020 KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI KABUPATEN MERANGIN TENTANG SUKU ANAK DALAM Riswanto Bakhtiar1, Sayid Anshar2, Zumiarti3, Annisa Fitri4, Rangga Prayitno5 1, 2, 3, 4Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti Padang 5Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Ekasakti Padang Email: ABSTRACT The policy of the jambi regency provincial government regulates the ethnicity of children based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages; Permendagri No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous and Tribal Peoples; and Ministry of Social Decree Number 187 / Huk / 2018 Concerning Determination of Social Empowerment Locations for Remote Indigenous Communities in 2019. Based on these regulations the regency government has issued a program specifically for the Suku Anak Dalam (SAD), namely the Remote Welfare Development Program (PKSMT) . Where there are 5 programs that have been targeted, but of the five PKSMT programs that are running there are only 4 programs, namely: (a) Settlements, (b) Smart Houses, (c) Empowerment, (d) Health. Kata Kunci: Kebijakan, Provinsi Jambi, Merangin, Suku Anak Dalam, PKSMT PENDAHULUAN Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu suku di Indonesia yang sampai saat ini masih hidup secara tradisional di kawasan hutan (Harnov, Amzu, and Soekmadi 2016). Menurut Mailinar and Nurdin (2013) ada beberapa istilah lain yang dilekatkan terhadap SAD seperti Komunitas Adat Terpencil, Orang Kubu, dan Orang Rimba. Secara genealogi, Suku Anak Dalam yang ada di propinsi Jambi ini berasal dari tiga keturunan yaitu: pertama, keturunan dari Sumatera Selatan yang umumnya tinggal di kabupaten Batanghari. Kedua, keturunan dari Minang Kabau yang umumnya tinggal di kabupaten Bungo, kabupaten Tebo, sebagian Mersam dan kabupaten Batanghari. Ketiga, keturunan etnis asli orang Jambi yang berdomisili di daerah Air Hitam kabupaten Sarolangun. Komunitas SAD/Orang Rimba menyebut hutan yang ada di Provinsi Jambi sebagai daerah pengembaraan: dimana mereka berinteraksi dengan alam, saling memberi dan menerima dan saling menghidupi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Orang Rimba 383
melakukan kegiatan berburu, mencari ikan, mencari madu, dan menyadap karet untuk dijual (Fahmi, 2006). Masyarakat SAD merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang berada di wilayah Provinsi Jambi dengan populasi seluruhnya 200.000 (Wandi 2019). Suku Anak Dalam tersebar di 8 kabupaten dalam Provinsi Jambi masing- masing di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muara Bungo, Kabupaten Muara Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Muara Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mereka hidupnya terpencil, terisolasi, dan tertinggal. Keterpencilan secara geografis membawa konsekuensi pada terbatasnya akses bagi komunitas adat terpencil atas berbagai layanan sosial, ekonomi dan layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan keterpencilan secara geografis, maka komunitas ini mengalami keterbatasan untuk menjangkau wilayah lain dalam mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Sebagai warga negara, SAD juga berhak mendapatkan keadilan yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Karena itu, prinsip keadilan struktural dalam kehidupan bersama semua masyarakat di dunia harus mendapat perhatian, dimana Negara (Pemerintah) bertanggung-jawab untuk menjamin setiap warganya diberlakukan sama dimata hukum serta mendapatkan akses kepada keadilan (Juladdin 2019). Sehingga pemerintah pusat dan daerah membuat kebijakan salah satunya melalui Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT). Pemerintah membuat pemukiman, mendirikan rumah, mengenalkan cara-cara pertanian, pendidikan formal, fasilitas kesehatan, agama dan interaksi dengan masyarakat lain. Pemerintah merubah sosial budaya SAD dari hidup nomaden, berburu dan meramu menjadi menetap dan bertani. Bersamaan dengan program PKAT, pemerintah memberi izin perkebunan dan pemanfaatan kayu kepada perusahaan perkebunan dan perusahaan kehutanan serta mendirikan pemukiman transmigrasi berdekatan dengan kawasan hutan yang dihuni SAD. Selain itu adanya pengakuan dan perlindungan tentang hak dan kewajiban masyarakat adat sebagai bagian dari warga Negara Indonesia dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di samping desa, dalam UU 6/2014, juga diakui adanya Desa Adat. Pemerintah daerah dapat melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan menetapkannya menjadi Desa Adat melalui sebuah peraturan daerah. Asalkan tiga kriteria Desa Adat terpenuhi, yakni kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 384
secara nyata masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, terbitnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dapat dijadikan acuan bagi kepala daerah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Berjalannya sebuah kebijakan agar dapat efektif haruslah dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik itu darisumber daya manusia mapun sumber dayalainnnya, dengan adanya kepedulian terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang sudah dibuat maka, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencilakan memberikan dampak yang baik dan berjalan sebagaimana mestinya. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder, sumber data diperoleh dari Kantor Bupati Kabupaten Merangin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, media massa, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan penelusuran dokumen. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupten Merangin Kabupaten Merangin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Merangin terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Terbentuk Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini Kabupaten Merangin sebagai Kabupaten induk tetap dengan ibukota pemerintahan di Kota Bangko, yang dulunya juga merupakan ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum dimekarkan.Wilayah Kabupaten Merangin pada saat ini terdiri atas 24 Kecamatan, 205 Desa dan 10 Kelurahan. 385
Tabel 1. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Merangin NO NAMA KECAMATAN Jangkat 1 Jangkat Timur 2 Muara Siau 3 Lembah Masurai 4 Tiang Pungpung 5 Pamenang 6 Pamenang Barat 7 Renah Pamenang 8 Pamenang Selatan 9 Bangko 10 Bangko Barat 11 Nalo Tantan 12 Batang Masumai 13 Sungai Manau 14 Renah Pembarap 15 Pangkalan Jambu 16 Tabir 17 Tabir Ulu 18 Tabir Selatan 19 Tabir Ilir 20 Tabir Timur 21 22 Tabir Lintas 23 Margo Tabir Tabir Barat 24 Sumber Data: Kabupaten Merangin, 2020 JUMLAH DESA 11 14 17 15 6 13 8 4 4 4 6 7 10 10 12 8 6 6 8 7 4 5 6 14 JUMLAH KELURAHAN 1 4 5 Kebijakan Kabupten Merangin Melalui perencanaan pembangunan yang terstruktur dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi dalam kehidupan masyarakat sehingga kabupaten merangin dapat merumuskan program-program pembangunan sosial melalui regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang berpedoman pada Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/Huk/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019. 386
Berdasarkan pada regulasi tersebut pemerintah kabupaten merangin telah mengeluarkan program yang dikhususkan untuk Suku Anak Dalam (SAD) yaitu Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT). Program PKSMT merupakan suatu upaya pembinaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang rawan sosial karena keterbelakangan dan keterangsingan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang sesuai dengan kehidupan masyarakat modern dan berpartisipasi dalam pembangunan. Kegiatan PKSMT ini selalu berorientasi pada masyarakat yang terisolasi dan berada dipedalaman pedesaan yang mengalami keterbelakangan komunikasi dengan masyarakat yang lain. Sesuai dengan tujuannya PKSMT membantu mengentaskan SAD dari keterasingan masyarakat luar dan ketertinggalan dalam berbagai aspek. PKSMT dapat memantapkan SAD agar memiliki kehidupan yang stabil sesuai dengan norma-norma standar yang dianut oleh masyarakat Indonesia seperti memeluk agama resmi yang diakui pemeritah dan hidup di desa serta hidup beradaptasi dengan lingkungan sosial. Program PKMST merupakan bagian program yang ada di Dinas Sosial dan ditangani oleh KAT (Komunitas Adat Terpencil) yang berada dibawah Kabid Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial. KAT berperan sebagai wadah bagi Suku Anak Dalam dan fasilitator yang akan memenuhi kebutuhan serta berperan dalam membentuk dan melatih masyarakat SAD yang masih mengalami ketertinggalan. Pada pelaksanaan program PKSMT KAT bermitra dengan LSM Pundi Sumatera. LSM Pundi Sumatera merupakan fasilitator dalam pelaksanaan program PKSMT. Program yang ada sudah dirancang agar sesuai dengan pola kehidupan Suku Anak Dalam. Dimana ada 5 program yang sudah ditargetkan yaitu: (a) Pemukiman, (b) Rumah Pintar, (c) Life Skill, (d) Pemberdayaan, (e) Kesehatan. Dari kelima program PKSMT yang berjalan hanya ada 4 program yaitu: 1. Pemukiman Pemukiman SAD sebelumnya belum semi permanen, melainkan seperti tenda dengan menggunakan terpal. Program ini merupakan program yang pertama dilaksanakan, dimana KAT melaksanakan pemukiman SAD pada bulan September 2017. Pemukiman yang dibangun dengan program PKSMT ini tidak melibatkan Suku Anak Dalam maupun masyarakat sekitar, melainkan diserahkan kepada KAT. 387
Pemukiman baru SAD berjarak ± 500 m dari pemukiman masyarakat lokal. Pemukiman SAD dibangun dengan tipe pemukiman ditempat baru atau exsitu development, yang artinya mereka dibangunkan pemukiman ditempat baru yang sudah semi permanen. 2. Rumah Pintar Rumah pintar merupakan salah satu sarana untuk memberikan pendidikan kepada SAD. Setelah menyelesaikan program pemukiman sementara untuk SAD pada bulan September 2017 KAT membangun Rumah pintar yang berada dikawasan pemukiman SAD. KAT membangun rumah pintar dikawasan pemukiman karena akan memberikan kemudahan untuk dijangkau oleh SAD. Kegiatan di rumah pintar dilakukan untuk menambah pengetahuan bagi anak-anak SAD yang tidak diperoleh di Sekolah formal. Kegiatan yang mereka lakukan di rumah pintar rutin mereka lakukan dalam seminggu sekali pertemuan pada hari sabtu dan anggota LSM Pundi Sumatera sebagai pengajar di rumah pintar. Kegiatan di rumah pintar tidak hanya memberikan pendidikan saja tetapi sosialiasi seperti penyuluhan kesehatan dan pemberian wawasan mata pencaharian selain berburu dan upacara kematian. 3. Pemberdayaan Pemberdayaan merupakan usaha untuk membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan (Rohmad, 2016:17). Dalam diri manusia ia memiliki potensi dan daya dalam dirinya. Pemberdayaan selalu terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam meningkatkan taraf hidupnya. Bentuk Program pemberdayaan yang diberikan kepada Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin seperti menternak hewan dan bercocok tanam. Program pemberdayaan mulai dilaksanakan pada februari 2018 di pemukiman yang baru. 4. Kesehatan Kesehatan merupakan bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap jiwa manusia. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi SAD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Program kesehatan yang diberikan untuk SAD berupa Jaminan Kesehatan (JamKes). Pemberian JamKes memberikan kemudahan untuk SAD karena mereka dapat berobat gratis diseluruh wilayah Kabupaten Meragin. Selain memberikan 388
program Jamkes LSM Pundi Sumatera dan KAT selama proses pembinaan pada bulan Agustus 2017 SAD juga diarahkan untuk memulai kesehatan dari hal kecil yaitu dari gaya hidup SAD sendiri. Dengan membiasakan gaya hidup yang sehat seperti mandi sehari 2 kali, akan mencegah mereka untuk terkena penyakit. Apalagi dengan kehidupan mereka yang masih berburu di hutan sebagai tempat untuk mencari nafkah. Selain itu pemberian penyuluhan tentang kesehatan yang difasilitasi oleh dinas kesehatan puskesmas. Program PKSMT untuk SAD yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari suatu struktur yang didalamnya memiliki anggota dan berisi program yang memiliki fungsi masing-masing guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Sehingga aspek kehidupan mengakibatkan suasana kehidupan setiap komunitas berada dalam hubungan saling mempengaruhi secara sangat intensif (Juladdin 2019). Dimana program yang dilaksanakan pemerintah untuk Suku Anak Dalam adalah untuk membantu mengentaskan masyarakat terasing dari ketertinggalan dan terbelakang diberbagai bidang dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial serta hidup sejajar dengan masyarakat lain yang lebih maju dan pada akhirnya menjadi masyarakat mandiri. Teori struktur fungsional ini terdapat empat fungsi yang diperlukan dalam sistem yang biasa disebut dengan skema AGIL. Fungsi dari skema AGIL merupakan suatu gugusan aktivitas yang di arahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem, yaitu: 1) Adaption menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Pelaksanaan program PKSMT yang dilaksanakan oleh Komunitas Adat Terpencil (KAT) dibawah kewenangan Dinas Sosial untuk sekelompok Suku Anak Dalam sesuai dengan kehidupan mereka yang nomaden (berpindah-pindah). 2) Goal Attainment, merupakan persyaratan yang tindakan sekelompok masyarakat diarahkan pada tujuan-tujuannya, dan untuk mencapai tujuan dari program PKSMT KAT menjalankan program PKSMT ini dibantu oleh LSM Pundi Sumatera. 3) Integration merupakan persyaratan yang berhubungan dengan internalisasi antara para anggota dalam sistem sosial itu, dengan melaksanakan program PKSMT kepada SAD telah memunculkan ikatan integrasi yang mulai baik antara SAD sendiri dengan masyarakat lokal dimana terlihat saat mereka bermukim satu 389
kawasan yang sama, menjadikan mereka untuk berbaur dan saling membantu ketika membutuhkan bantuan hal tersebut tercermin saat SAD sedang melangsungkan pernikahan salah satu keluarganya, masyarakat lokal ikut bergotong royong untuk membantu proses pernikahan tersebut. Dan sebaliknya SAD yang sudah terbuka dengan masyarakat luar. 4) Latency sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual atau kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Pemeliharaan nilai dan norma memiliki perenan penting dalam kehidupan masyarakat, dimana pendamping SAD membantu dalam pemeliharaan nilai dan norma yang ada pada masyarakat SAD. PENUTUP Kebijakan pemerintah provinsi jambi kabupaten merangin tentang suku anak berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/Huk/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019. Berdasarkan pada regulasi tersebut pemerintah kabupaten merangin telah mengeluarkan program yang dikhususkan untuk Suku Anak Dalam (SAD) yaitu Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT). Dimana ada 5 program yang sudah ditargetkan, tetapi dari kelima program PKSMT yang berjalan hanya ada 4 program yaitu: (a) Pemukiman, (b) Rumah Pintar, (c) Pemberdayaan, (d) Kesehatan. UCAPAN TERIMAKASIH Tim Peneliti berterimakasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Diputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah membantu mendanai pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan LLDIKTI Wilayah X Nomor : 077/LL10/PG/2020. 390
DAFTAR PUSTAKA Buku Teks: Harnov, Ervizal Amzu, and Rinekso Soekmadi. 2016. "Konservasi Hutan Belajar Dari Nilai-Nilai Etik Dan Tradisi Bejernang Suku Anak Dalam Di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi." Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan 3(1):24-38. Juladdin. 2019. "Akses (Justice) Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia." Unes Law RevieW 2(2):137-43. J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2004. "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan". Jakarta: Prenada Media. Mailinar and Bahren Nurdin. 2013. "Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam Di Dusun Senami III Desa Jebak Kabupaten Batanghari Jambi." Kontekstualita 28(2):141- 57. Rohmad, Z. 2016. "Sosiologi Pembangunan". Yogyakarta: Penerbit ombak. Wandi. 2019. "Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) Di Provinsi Jambi." Simulacra 2(2):195-207. Peraturan Undang-Undang : Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/Huk/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019 391