Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan di Kabupaten Merangin Jambi Pahrudin HM1, Hatta Abdi Muhammad2, Suhendri3, Samia Elviria4 1,3Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Nurdin Hamzah, Jambi, Indonesia. 2Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Muaro Jambi, Indonesia. 4Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nurdin Hamzah, Jambi, Indonesia. 2hatta_abdi@unja.ac.id, Abstract This study was conducted to analyze the causes of illegal gold mining and its solutions in Merangin Regency. Merangin Regency is an area that has the largest gold potential in Jambi Province and since the last ten years there has been a massive unlicensed gold mining activity. As a result, environmental damage, flash floods and landslides occurred in Merangin Regency. Therefore, effective solutions from local governments are needed through comprehensive public policies. This study was conducted using a qualitative approach, most of the data sources were obtained through interviews with eleven respondents. The analysis was carried out qualitatively through data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study revealed that gold mining without a permit in Merangin Regency was carried out because of the low selling price of rubber which is the main source of income for the community. Therefore, the solution that can be done is through the application of the policy triangle, namely the policy of revitalizing the pit of prohibition which has taken root in the community, economic policy through the development of industrial estates that process community rubber into finished materials so that they have high selling value and legal policies through legal action for anyone who involved in illegal gold mining, especially the financiers as the main actors. This study concludes that the handling of gold mining activities without a permit in Merangin Regency can be done through the implementation of comprehensive policies and involving all components of the community. Keywords: policy, triangle-policy, environmental, gold-mining. Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyebab penambangan emas ilegal dan solusinya di Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin merupakan daerah yang memiliki potensi emas terbesar di Provinsi Jambi dan sejak sepuluh tahun terakhir terjadi aktivitas penambangan emas tanpa izin secara masif. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, banjir bandang, dan tanah longsor di Kabupaten Merangin. Oleh karena itu, diperlukan solusi efektif dari pemerintah daerah melalui kebijakan publik yang komprehensif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sebagian besar sumber data diperoleh melalui wawancara dengan sebelas responden. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin dilakukan karena rendahnya harga jual karet yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakat. Oleh karena itu solusi yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan segitiga kebijakan yaitu kebijakan revitalisasi telah mengakar di masyarakat, kebijakan ekonomi melalui lubang pengembangan kawasan industri yang mengolah karet rakyat menjadi bahan jadi jadi bahwa larangan yang 251
Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 mereka memiliki nilai jual yang tinggi dan kebijakan hukum melalui penindakan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam penambangan emas ilegal, terutama pemodal sebagai pelaku utama. Kajian ini menyimpulkan bahwa penanganan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan yang komprehensif dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kata kunci: kebijakan, segitiga kebijakan, lingkungan, penambangan emas. Pendahuluan Minangkabau yang kelak membaur Penelitian mengenai penanganan dengan warga lokal ini mengusahakan yang dilakukan terhadap aktivitas penambangan emas dengan cara penambangan emas tanpa izin (PETI), membuat parit dan menyiram pinggiran khususnya di Kabupaten Merangin, sungai dengan air. Kegiatan Provinsi Jambi menjadi menarik karena penambangan emas ini terus diwariskan beberapa alasan. Pertama, Kabupaten secara turun temurun oleh keturunan Merangin merupakan wilayah yang para perantau Minangkabau yang saat memiliki kandungan emas terbesar di ini dikenal sebagai Suku Batin dan Suku Provinsi Jambi, khususnya di Penghulu sebagai sub suku Melayu Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Jambi. Sampai saat ini, terdapat ribuan Batang Masumai dan wilayah Tabir orang di Kabupaten Merangin Raya (Pramana, Dkk., 2014). Wilayah- mengusahakan penambangan emas ini wilayah ini merupakan zona sebagai mata pencaharian mereka untuk mineralisasi logam dengan nilai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. chargeability paling tinggi ( >500 msec) Kegiatan penambangan emas ilegal ini yang menjadi tempat endapan emas dilakukan masyarakat dalam skala besar paling potensial. Keberadaan (bahkan dapat disebut industri), kandungan emas yang besar di menggunakan peralatan-peralatan Kabupaten Merangin sudah diketahui modern dan dilakukan tidak hanya sejak lama, meskipun secara historis terhadap sungai, tetapi juga lahan-lahan baru tercatat sejak tahun 1728 melalui pertanian dan perkebunan. kedatangan orang-orang Minangkabau Kedua, eksploitasi sungai (Sumatra Barat) yang melalui kegiatan penambangan emas mengusahakannya secara tradisional ilegal secara besar-besar dan tidak (Andaya, 1993, p. 62). Orang-orang sesuai dengan standar operasional 252
mengakibatkan terjadinya penurunan dan kerusakan lingkungan. Akibatnya, eksistensi sungai yang masih menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi pada umumnya berada pada kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan hasil riset Wiriani Dkk (2018), Sungai Batanghari telah mengalami degradasi dalam beragam tingkat pencemaran karena kualitas air dari arah hulu ke hilir mengalami penurunan kualitas yang ditunjukkan dari parameter pH, BOD, COD, TSS, Cu, PO4 yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Pada konteks yang sama, hasil riset Ratnaningsih Dkk (2019) mengungkapkan bahwa keberadaan merkuri di air Sungai Batanghari dan sedimen sungai perlu mendapatkan perhatian agar sumber pencemar yang berasal dari pertambangan emas tradisional dapat dicegah lebih lanjut sehingga dampak negatif pencemaran merkuri dapat diminimalisasi. Pencemaran Sungai Batanghari ini tentunya merupakan dampak dari kondisi serupa yang dialami oleh sungai-sungai lainnya di bagian hulu, seperti Batang Merangin- Tembesi dan Batang Tabir yang Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 menjadikan sungai terbesar di Sumatera ini sebagai muaranya. Artinya, pencemaran sungai di Provinsi Jambi sudah merata dialami oleh DAS Sungai Batanghari dan Sub DAS-Sub DAS lainnya. Dampak lain dari kegiatan penambangan emas ilegal ini adalah banjir besar yang kerap melanda kawasan-kawasan yang dilalui aliran sungai akibat sedimentasi yang tinggi dan berkurangnya daerah resapan air yang telah dikonversi menjadi lokasi tambang (HM, 2021). Dampak lainnya adalah kejadian tanah longsor yang hampir selalu terjadi seiring dengan tergerusnya tebing-tebing sungai akibat penambangan emas ilegal. Kejadian dan ancaman longsor tidak hanya menimpa lahan-lahan perkebunan masyarakat, tetapi juga pemukiman yang berada di bibir sungai (HM, 2021). Ketiga, menghadapi problem- problem terkait penambangan emas ilegal ini tentu membutuhkan perhatian pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Sebagai lembaga yang secara konstitusional diamanahkan tugas pengelolaan negara, pemerintah dituntut untuk mampu menghadirkan beragam kebijakan publik yang diharapkan dapat mengatasi problem- 253
problem yang dihadapi masyarakat. Terkait dengan ini, Prof. Michael E. Porter menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan negara yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan sangat tergantung dengan kebijakan yang dihasilkannya (Nugroho, 2017, p.4). Artinya, peranan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya melepaskan rakyat dari kungkungan masalah- masalah yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Peranan yang dijalankan pemerintah tersebut dilakukan melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkannya. Beragam studi memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya mengatasi beragam problem yang dihadapi masyarakat, utamanya di era otonomi daerah. Di antaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Kisman and Tasar (2014) dan Witkowski and Kiba-Janiak (2014) yang memperlihatkan besarnya peranan pemerintah daerah (di Turki dan Polandia) dalam upaya mengatasi problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat. Studi-studi ini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibandingkan ketika Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 pemerintahan masih berada pada sistem sentralisasi. Di samping itu, studi yang dilakukan oleh Nak-ai etc. (2018), Sharma (2015) dan Brillo (2017) juga memperlihatkan bahwa peranan yang dimainkan pemerintah daerah dengan berkolaborasi dengan beberapa stakeholders mampu meningkatkan derajat hidup masyarakat. Studi yang dilakukan HM & Darminto (2021) juga memperlihatkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah (Kota Jambi) melalui Program Kampung Bantar dan Program Bangkit Berdaya berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Aktivitas penambangan emas di wilayah terluas di Provinsi Jambi yang dikategorikan sebagai masalah sosial ini tentu saja melibatkan banyak komponen. Oleh sebab itu, penyelesaian problem penambangan emas ini juga memerlukan kebijakan yang melibatkan beragam pihak. Adapun pihak-pihak yang perlu dilibatkan atau berperan aktif dalam mengatasi problem penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin adalah pemerintah daerah, kepolisian, pengusaha dan perwakilan masyarakat. 254
Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Pengertian pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 adalah : "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang." Proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikut yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia. Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan- batuan yang ada di bumi (Suryanto, 2010, p. 3). Menurut Kitula (2006), pertambangan memiliki sejumlah tahapan kegiatan, yang mana pada setiap tahapan tersebut berpotensi memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja tambang dan masyarakat, berdasarkan kedekataannya dengan operasi tambang. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, beberapa laporan hasil penelitian menunjukkan adanya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air oleh merkuri yang digunakan dalam penambangan emas, seperti yang terjadi di Teluk Bayat Sulawesi Utara atau di Lombok Barat NTB (Lasut dkk, 2009; dan Prasetyo dikk., 2010), di mana dari kedua contoh kasus tersebut pencemaran lebih 255
disebabkan oleh penambangan rakyat tanpa izin (PETI). Sementara kebijakan publik secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan dipahami sebagai seperangkat rencana yang mengandung tujuan politik dan sebagai manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan (HM, 2023). Sementara kata 'publik' berasal dari bahasa Yunani (pubes) yang berarti kedewasaan, baik fisik, emosional, maupun intelektual serta dari asal kata Yunani koinon yang diadopsi bahasa Inggris menjadi common yang menekankan pentingnya hubungan antar individu (HM, 2023). Secara terminologi, kebijakan publik dipahami dalam beragam pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pihak. Thomas R. Dye (dalam HM, 2023) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi problem- problem yang dihadapi oleh rakyatnya. Sementara itu Horald Laswell dan Abraham Kaplan (dalam HM, 2023) mendefenisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang disusun dengan serangkaian tujuan, nilai-nilai Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 dan praktik-praktik tertentu. Steven A. Peterson (dalam Nugroho, 2018, p.203) memaknai kebijakan publik secara sederhana dengan menganggapnya sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi beragam masalah. Karenanya, Riant Nugroho (2018, p.204) memaknai kebijakan publik sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Lebih lanjut dikatakan Riant Nugroho (2018, p.216) bahwa kebijakan publik yang terbaik adalah inisiasi yang dapat memotivasi masyarakat untuk membangun kompetisi masing-masing, bukan sebaliknya, menjerumuskan masyarakat ke dalam pola ketergantungan. Pengertian ini mengandung aspek strategi, sebagai komponen utama kebijakan publik. Munculnya strategi dalam defenisi ini mengandung pengertian bahwa sebuah kebijakan berisikan preferensi- preferensi politik para aktor yang terlibat di dalamnya dan tidak saja bersifat positif, tetapi juga negatif yang berimplikasi menerima salah satu dan menolak yang lain. 256
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang menurut Denzin & Lincoln (2009) adalah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melakukan deskripsi dan interpretasi secara detail guna mendapatkan pemahaman yang holistik. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yang dipahami oleh Creswell (2007) adalah jenis penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari, menjelaskan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteks alamiahnya tanpa campur tangan pihak luar. Penelitian dilakukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Merangin merupakan wilayah yang memiliki potensi emas terbesar di Provinsi Jambi, sejak sepuluh tahun belakangan ini terjadi penambangan emas tidak berizin oleh masyarakat yang berdampak pada degradasi lingkungan, khususnya terhadap eksistensi sungai. Sebagaimana dipersyaratkan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, data dikumpulkan dari beberapa sumber, yaitu: melalui dokumen dan arsip Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 rekaman, wawancara, observasi langsung dan perangkat fisik lain yang terkait dengan topik penelitian (Yin, 2004, pp.103-118; Crabtree & Miller (ed.), 1992, pp.14-17). Data penelitian ini bersifat kualitatif dan terdiri dari data primer dan data sekunder. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi partisipatif, sedangkan sebagian kecil data lainnya diperoleh dari dokumen dan perangkat fisik yang berkaitan dengan pertambangan emas dan sosial budaya Kabupaten Merangin. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman sebelas informan dan pemaknaan subjektif mereka terhadap pertambangan emas dan sosial budaya di Kabupaten Merangin. Penentuan kesebelas informan tersebut didasarkan pada keterlibatan mereka dengan fenomena yang menjadi topik penelitian yaitu penambangan emas ilegal dan kebijakan segitiga di Kabupaten Merangin. Informan dipilih dengan menggunakan metode snowballing sampling dan dibagi menjadi empat bagian, yaitu: (1) Sekda Kabupaten Merangin satu orang, (2) Tokoh masyarakat 2 orang, (3) Penambang emas 3 (tiga) orang, dan (4 257
) Masyarakat umum sebanyak 5 (enam) orang. Wawancara ini didasarkan pada panduan wawancara. Namun peneliti selalu mengembangkan pertanyaan ke berbagai arah sesuai dengan perkembangan respon informan guna memperoleh informasi yang lengkap, mendalam, dan akurat. Dalam hal ini setiap wawancara diarahkan pada suatu topik yang menurut pandangan peneliti merupakan kompetensi informan yang bersangkutan sesuai dengan statusnya masing-masing, dengan tidak mengabaikan penggalian informasi umum. Peneliti mencatat semua dialog yang terjadi selama wawancara, dan membuat catatan tambahan seperlunya. Rekaman tersebut kemudian diubah menjadi transkrip wawancara yang dilakukan setelah wawancara dilakukan. Miles & Huberman (1992, p.88- 90) mengungkapkan bahwa upaya menganalisis data dapat menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga cara, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya penyajian data Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 adalah kumpulan informasi yang telah diorganisasikan untuk memudahkan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Metode terakhir yang digunakan adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu interpretasi terhadap seluruh data yang terkumpul sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang memadai. Hasil dan Pembahasan Penambangan emas di Merangin dan dampaknya terhadap lingkungan Secara historis, Pulau Sumatera sejak dulu dikenal sebagai wilayah yang kaya dengan beragam sumberdaya alam, termasuk bahan tambang, sehingga dijuluki Swarna Dwipa (Pulau Emas). Pemanfaatan bahan tambang, utamanya emas, oleh masyarakat juga sudah berlangsung lama, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan- bahan tambang tersebut. Sebagai bagian dari Pulau Sumatra, Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin, juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi emas yang sangat besar. Eksistensi emas yang besar ini mulai diusahakan masyarakat sejak tahun 1728 melalui kedatangan orang-orang Minangkabau (Sumatra Barat) yang mengusahakannya secara tradisional 258
(Andaya, 1993, p. 62). Menggunakan alat pipih berbentuk piring besar, masyarakat yang biasanya terdiri dari ibu-ibu mengumpulkan pasir dan bebatuan pasir di sepanjang sungai untuk dicampur dengan air. Selanjutnya, alat serupa piring besar tersebut digoyang-goyang di atas air sungai untuk memisahkan butiran emas dari pasir. Inilah cara tradisional yang dahulu digunakan masyarakat untuk memperoleh emas yang banyak ditemukan di sepanjang aliran sungai, khususnya di pedalaman Provinsi Jambi. Cara seperti ini diyakini tidak akan menimbulkan degradasi lingkungan karena dilakukan secara terbatas di beberapa bagian sungai, tidak dalam jumlah besar atau bukan pekerjaan utama dan bebas dari penggunaan bahan kimia seperti merkuri karena menggunakan metode tradisional. Namun sejak sekitar sepuluh tahun belakangan ini, aktivitas penambangan emas tidak resmi atau umumnya dikenal sebagai penambangan emas tanpa izin (PETI) telah menjelma menjadi kegiatan yang potensial menimbulkan degradasi Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 lingkungan. Aktivitas penambangan emas yang disebut masyarakat bagian barat Provinsi Jambi sebagai Dompeng ini dilakukan dalam skala besar (bahkan dapat disebut industri), menggunakan peralatan-peralatan modern dan dilakukan tidak hanya terhadap sungai. Di sinilah letak problemnya. Aktivitas penambangan emas illegal yang telah bermetamorfosis menjadi semacam industri ini telah menimbulkan keresahan masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Paling rendah, aktivitas PETI berdampak terhadap perubahan warna air sungai di beberapa wilayah di Jambi menjadi kekuningan. Perubahan warna kekuningan ini tentu berdampak pada kualitas air sungai yang masih banyak dimanfaatkan warga untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) di beberapa wilayah Provinsi Jambi. Belum lagi dampaknya terhadap banjir bandang karena makin dangkal dan melebarnya sungai. Selain itu, aktivitas penambangan emas kekinian juga menyasar lahan pertanian dan perkebunan, akibatnya daerah resapan semakin menipis sehingga banjir bandang kerap terjadi. 259
Apa yang mengemuka dari dampak penambangan emas di Merangin di atas tercermin secara jelas dari beberapa riset. Salah satunya, penelitian Wiriani Dkk (2018) yang mengungkapkan bahwa Sungai Batanghari telah mengalami degradasi dalam beragam tingkat pencemaran karena kualitas air dari arah hulu ke hilir mengalami penurunan kualitas yang ditunjukkan dari parameter pH, BOD, COD, TSS, Cu, PO4 yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Riset yang dilakukan Ratnaningsih Dkk (2019) juga mengungkapkan bahwa keberadaan merkuri di air Sungai Batanghari dan sedimen sungai perlu mendapatkan perhatian agar sumber pencemar yang berasal dari pertambangan emas tradisional dapat dicegah lebih lanjut sehingga dampak negatif pencemaran merkuri dapat diminimalisasi. Pencemaran Sungai Batanghari ini tentunya merupakan dampak dari kondisi serupa yang dialami oleh sungai-sungai lainnya di bagian hulu, seperti Batang Merangin-Tembesi dan Batang Tabir yang menjadikan sungai terbesar di Sumatera ini sebagai muaranya. Artinya, pencemaran sungai Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 di Provinsi Jambi sudah merata dialami oleh DAS Sungai Batanghari dan Sub DAS-Sub DAS lainnya. Segitiga kebijakan komprehensif mengatasi penambangan emas di Merangin Mengemukanya permasalahan di tengah-tengah masyarakat akibat suatu aktivitas tentu harus segera dicarikan ditangani, agar tidak semakin memperburuk keadaan. Karenanya, perlu langkah-langkah efektif dan solutif agar problem-problem ini dapat diatasi dengan baik, khususnya yang berasal dari pemerintah. Pada konteks ilmu politik, penanganan sebuah problem yang ada di tengah-tengah masyarakat diwujudkan dalam kerangka kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan pengertian Thomas R. Dye (dalam HM, 2020) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi problem- problem yang dihadapi oleh rakyatnya. Aktivitas penambangan emas tidak berizin yang dilakukan warga di Kabupaten Merangin telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Tidak hanya terjadi perubahan warna air dan 260
tercemarnya sungai oleh merkuri, aktivitas penambangan emas ini juga menyebabkan banjir bandang karena sedimentasi yang tinggi. Dampak lainnya adalah terjadinya lonsor di sekitar sungai yang mengancam pemukiman warga. Oleh karena problem terkait penambangan emas tanpa izin di Merangin terkait dengan beragam aspek, maka upaya-upaya yang dilakukan ini tidak dapat dipraktikkan secara parsial oleh satu pihak dan dalam momen tertentu, tetapi harus integratif melibatkan komponen-komponen terkait. Dalam perspektif ini, paling tidak terdapat tiga aspek utama yang terkait sehingga peneliti menyebutnya dengan segitiga kebijakan. Kebijakan yang dipahami sebagai upaya terencana yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem yang ada dalam masyarakat. Dinamakan segitiga karena ketiga kebijakan yang dilakukan saling terkait (integratif) dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Segitiga pertama adalah kebijakan revitalisasi budaya (cultural policy). Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Jambi, khususnya Kabupaten Merangin, memiliki Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 serangkaian budaya atau tradisi yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan atau dikenal sebagai kearifan lokal (local wisdom). Kearifan lokal dikenal sebagai pengetahuan kebudayaan yang bersumber dan dipraktikkan oleh masyarakat tertentu, terdiri dari beragam pengetahuan kebudayaan yang terhubung dengan cara-cara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (Halim & HM, 2020). Lubuk larangan merupakan salah satu kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Provinsi Jambi dan secara efektif terbukti mampu membentengi sungai dari aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan (HM, 2021). Lubuk larangan merupakan contoh praktik konservasi yang dilandaskan pada pengetahuan lokal masyarakat terhadap lingkungannya. Masyarakat (penduduk lokal) mempunyai kapasitas pengetahuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam, hal ini secara tidak sengaja telah memberikan konsekuensi terhadap upaya konservasi (Tambunan, 2008). Prinsip konservasi merupakan usaha-usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya yang 261
mereka miliki untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ini bertujuan agar sumberdaya dapat bertahan terhadap perubahan konteks sosial, ekonomi, politik, agama dan teknologi modern (Tambunan, 2008). Eksistensi lubuk larangan memiliki nilai penting terkait dengan kemampuan komunitas setempat untuk mengembangkan konsep penguasaan sumberdaya alam (sungai), dari semula dipahami sebagai sumberdaya yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun (open access) menjadi sumberdaya yang dimiliki secara komunal (communally owned resources). Dengan perubahan konsep tersebut, maka kecenderungan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam akan berkurang, sehingga gejala 'tragedi milik bersama' (tragedy of the common) dalam pengelolaan sumberdaya yang bersifat akses terbuka tidak terjadi, khususnya dalam konteks pengelolaan sumberdaya yang ada di sungai (Surma, 2008). Pada konteks ini, pemerintah daerah perlu meneguhkan kembali eksistensi 'lubuk larangan' melalui kebijakan regulatif yang menjadi domainnya. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penerbitan Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 peraturan daerah agar dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif oleh perangkat birokrasi dari yang tertinggi sampai tingkat yang terbawah. Upaya ini sejalan dengan pemahaman mengenai kebijakan publik yang baik dan efektif yang didasarkan dan bersumber pada nilai-nilai sosial yang dipraktikkan dan dikembangkan oleh masyarakat (Nugroho, 2018). Penerapan 'lubuk larangan' yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menjaga kelestarian sungai, tetapi dapat pula dijadikan arena wisata yang tentu mendatangkan keuntungan tersendiri bagi masyarakat. Karenanya, revitalisasi kearifan lokal ini sangat mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah daerah agar lingkungan sungai terjaga dari beragam aktivitas yang berpotensi merusak. Lubuk Larangan merupakan wilayah atau lokasi di aliran sungai yang telah disepakati untuk tidak diambil ikannya dengan cara apapun. Penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan warga dan lembaga adat agar habitat ikan serta kelestarian sungai tetap terjaga. Penerapannya dilakukan dengan cara menetapkan zona-zona 'lubuk larangan' 262
di beberapa bagian sungai. Setiap anggota masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas apa pun di lokasi yang ditetapkan sebagai zona 'lubuk larangan' tersebut. Penetapannya zonanya biasanya dilakukan berdasarkan pada letaknya yang strategis dan potensi besar yang dimiliki lokasi tersebut. Sesuai dengan namanya, maka lokasi yang biasanya ditetapkan sebagai 'lubuk larangan' adalah 'lubuk' yang dalam bahasa setempat berarti 'bagian terdalam di sungai'. Biasanya lokasi semacam ini ditandai dengan adanya aliran air yang berputar-putar dan berada di tempat yang berbentuk cekungan. Di lokasi seperti ini biasanya memang memiliki potensi sumberdaya air yang sangat besar, utamanya adalah ikan. Agar lubuk larangan ini berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat, maka dibuatlah aturan adat terhadap yang melakukan pelanggaran. Bagi yang nekad melanggar, maka dikenakan denda berupa beras 50 gantang, uang 50 juta, atau dapat mengganti dengan hewan ternak, seperti kerbau, kambing dan lain sebagainya. Sebagai upaya memperkuat eksistensi Lubuk Larangan di tengah- tengah masyarakat, diciptakan beberapa Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 cerita atau mitos terkait tempat yang diperuntukkan sebagai lokasi lubuk larangan. Beberapa mitos dimaksud, di antaranya, seperti terdapat makhluk supranatural berupa hantu atau raksasa yang akan menampakkan dirinya dalam wujud yang menakutkan kalau ada orang yang menyalahgunakan tempat tersebut dengan tidak semestinya. Praktik lainnya adalah adalah melalui penanaman anggapan kepada penduduk wilayah tersebut akan adanya marabahaya bagi orang yang menyalahgunakan lokasi tersebut. Pada perspektif kekinian, beragam mitos dan cerita tersebut tentu dianggap tidak berlaku lagi, apalagi jika dikaitkan dengan ajaran agama. Meskipun demikian, dalam konteks ilmu sosial, beragam mitos dan cerita tersebut dimaksudkan untuk mencegah orang- orang yang tidak bertanggung jawab melakukan aktivitas-aktivitas yang bermuara pada kerusakan lingkungan Lestarinya eksistensi sungai di tengah- tengah masyarakat merupakan tujuan dari semua ini. Pada kesehariannya manusia tetap dapat memenuhi beragam kebutuhannya sehari-hari, sementara di sisi lain sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat tetap lestari. 263
Berdasarkan sistem 'lubuk larangan' yang diterapkan, penduduk yang ada di sekitar wilayah terlarang tersebut hanya dapat memanfaatkannya setahun sekali yang dilakukan secara bersama-sama. Biasanya pembukaan 'lubuk larangan' dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri dengan mengadakan beragam acara adat setempat. Hasil yang didapatkan dalam zona tersebut dibagi-bagikan kepada anggota masyarakat dan sebagian dijual untuk membiayai beragam kebutuhan umum masyarakat, seperti membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya. Di luar waktu yang telah ditentukan tersebut, masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas apa pun di tempat itu. Jika ada anggota masyarakat yang ketahuan melakukan aktivitas di zona tersebut, maka akan dikenakan ketentuan adat yang tingkatannya bervariasi, mulai dari teguran, denda dalam bentuk uang hingga pengucilan dari beragam kegiatan masyarakat dan diusir dari wilayah tersebut. Sepintas lalu, Lubuk Larangan hanya dilakukan untuk melestarikan sumberdaya ikan sebagai sumberdaya utama yang ada di sungai. Akan tetapi Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 dalam konteksnya yang lebih luas, Lubuk Larangan merupakan upaya menjaga lingkungan sungai agar tetap lestari dan terjaga dari kerusakan. Hal ini karena penetapan Lubuk Larangan tidak hanya terkait dengan larangan mengambil ikannya, tetapi juga dilarang melakukan aktivitas apapun di lokasi tersebut. Artinya, apapun yang ada di lokasi Lubuk Larangan tidak boleh diganggu dan dimanfaatkan. Bahkan, karena adanya mitos atau pantangan yang melekat di wilayah tersebut, maka memasuki lokasi tersebut pun juga dilarang. Ketentuan ini membuat lokasi Lubuk Larangan terjaga dari tangan- tangan yang tidak bertanggung jawab. Lokasinya ditumbuhi pohon-pohon yang rindang, airnya jernih dan tidak terjadi longsor, karena sepanjang tahun selama bertahun-tahun tidak ada gangguan dari aktivitas-aktivitas yang destruktif. Dapat dibayangkan jika sungai-sungai yang ada di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi umumnya menerapkan sistem Lubuk Larangan secara efektif, maka ancaman degradasi lingkungan tidak lagi menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. 264
Segitiga kedua adalah kebijakan pembangunan ekonomi (economic policy). Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar (72%) penduduk Kabupaten Merangin merupakan masyarakat yang menggantungkan hidup dengan melakukan pengelolaan terhadap karet (BPS, 2022). Pekerjaan ini telah mereka jalankan selama puluhan tahun dan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Akan tetapi, penghasilan dari usaha mengelola karet, terutama sebagai penyadap karet dan buruh angkut, dirasakan tidak lagi menjanjikan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam 10 tahun terakhir ini. Harga jual karet yang rendah dan cenderung fluktuatif, sementara biaya hidup yang terus meningkat membuat sektor pengelolaan karet tidak lagi menjanjikan bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Merangin. Akibatnya, banyak penduduk yang mencoba beralih pada pekerjaan lain yang dianggap lebih mendatangkan hasil yang lebih baik, daripada meneruskan profesi sebagai penyadap dan buruh karet. Sebagai wilayah yang sejak dahulu dikenal memiliki potensi logam mulia yang besar, menambang Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 emas di berbagai lokasi di Kabupaten Merangin akhirnya dipilih masyarakat sebagai profesi yang mereka lakukan. Masalahnya, pekerjaan penambangan emas ini dilakukan masyarakat secara tidak berizin sehingga dampak negatifnya bagi kehidupan sosial dan lingkungan sudah dapat diprediksi terjadi. Terkait dengan hal ini, penanganan problem penambangan emas tanpa izin ini dapat dilakukan melalui implementasi kebijakan pembangunan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa rendahnya harga jual karet yang menyebabkan beralihnya para pekerja di industri karet menjadi penambang emas ilegal karena peruntukan karet Indonesia yang sebagian besar (83,20%) digunakan untuk ekspor (HM, 2017). Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Selatan, India, Jerman dan Perancis merupakan negara-negara tujuan ekspor karet Indonesia, termasuk dari Kabupaten Merangin. Dengan demikian, harga yang diberlakukan atas karet sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh negara-negara pengimpor tersebut yang pada praktiknya dijalankan oleh Singapore 265
Commodity Exchange (Sicom) dan Tokyo Commodity Exchange (Tokom). Sebagai upaya menciptakan stabilisasi harga, pemerintah perlu melakukan inovasi kebijakan melalui reorientasi karet dari peruntukan ekspor sebagaimana dipraktikkan selama ini, menjadi impor. Kebijakan ini dilakukan melalui orientasi pemenuhan pasar dalam negeri untuk menyuplai beragam kebutuhan proyek pembangunan. Melalui kebijakan ini, harga jual karet dalam negeri dapat dikendalikan karena pemerintah sendiri yang menggunakannya. Berdasarkan pada pengalaman Malaysia dan Thailand, reorientasi penggunaan karet untuk kebutuhan dalam negeri akan meningkatkan jumlah produk karet Indonesia. Jika di tahun 2019 total produksi karet Indonesia adalah sebesar 3.153.186 ton, maka akan ada 1.261.274,4 ton yang dikonsumsi di dalam negeri dengan asumsi terjadi kenaikan 40 persen setelah sebelumnya hanya sebesar 529.761 ton (18,8 %). Sebagai upaya menampung produksi karet dalam negeri, pemerintah perlu membangun kawasan industri pengolahan karet menjadi produk jadi Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 atau kebijakan hilirisasi. Sebagaimana diketahui bahwa sebanyak 55 persen produk karet yang dikonsumsi di Indonesia (291.368,6 ton) dimanfaatkan oleh industri ban untuk digunakan sebagai bahan baku utamanya. Melalui kawasan industri ini, karet-karet yang diproduksi di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi pada umumnya diolah menjadi produk jadi, seperti pabrik pengolahan aspal campur karet, pabrik ban dan pabrik kondom. Dengan cara ini, karet-karet yang diproduksi oleh rakyat di Provinsi Jambi akan mengalami peningkatan harga karena terpangkasnya mata rantai pengelolaan dan pemerintah secara langsung dapat menentukan harga jualnya. Segitiga ketiga adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement). Kebijakan ini menyangkut bagaimana aparat hukum (polisi dan jaksa) menindak para pelanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan illegal terkait penambangan emas harus diusut sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Penegakan hukum juga terkait dengan aspek keadilan, dimana siapa saja tanpa memandang status sosial yang terbukti menjalankan 266
aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia harus diproses hukum. Praktik penegakan hukum selama ini bernuansa tebang pilih atau tidak menyentuh aktor besar yang terlibat dalam penambangan emas tidak berizin di Kabupaten Merangin. Sepanjang tahun, pihak kepolisian memang gencar melakukan razia di berbagai lokasi penambangan emas di seantero Kabupaten Merangin. Banyak orang yang terlibat ditangkap dan diadili di pengadilan dan peralatan penambangan emas dibakar atau disita oleh aparat penegakan hukum. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh aparat hukum ini lebih banyak menyentuh aktor-aktor kecil penambang emas di lapangan. Sementara itu, para pemodal dan pemilik usaha penambangan emas ilegal ini masih belum tersentuh aparat dengan beragam alasan. Padahal, penambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin sejak sepuluh tahun terakhir telah menjelma menjadi industri dengan melibatkan alat-alat berat. Artinya, aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin tidak lagi hanya dilakukan oleh rakyat biasa dengan modal yang kecil, tetapi sudah Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 melibatkan aktor-aktor besar dengan modal yang banyak. Para pemodal besar inilah yang seharusnya disasar dalam upaya melakukan penegakan hukum oleh aparat terkait penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin. Inilah segitiga kebijakan yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi problem masifnya penambangan emas illegal di Provinsi Jambi. Segitiga kebijakan yang harus dilakukan secara integratif, koordinatif dan berkelanjutan oleh pemerintah, aparat hukum dan masyarakat. Melalui pelaksanaan segitiga kebijakan ini diharapkan aktivitas penambangan emas tanpa izin, khususnya di Kabupaten Merangin, dapat diatasi secara lebih bijaksana dan solutif. Segitiga kebijakan yang di satu sisi dapat terus menjaga lingkungan dari ancaman kegiatan-kegiatan degradatif dan di sisi lain kehidupan masyarakat juga mengalami perbaikan dan peningkatan. Kesimpulan Aktivitas masyarakat menambang emas tanpa izin di Kabupaten Merangin merupakan dampak dari tidak menjanjikannya lagi usaha pengelolaan karet. Kegiatan ini 267
berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan, karenanya perlu segera diatasi melalui kebijakan yang komprehensif dari pemerintah. Segitiga kebijakan dalam format kebijakan revitalisasi budaya, kebijakan pembangunan ekonomi dan kebijakan penegakan hukum merupakan langkah konstruktif agar aktivitas penambangan emas yang destruktif ini tidak terus berlanjut. Referensi Andaya, Barbara Watson (1993). To Live As Brothers Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Honolulu: University of Hawaii Press. Brillo, B. B. C. (2017). 'The politics of lake Sampaloc governance: Lake, Pandin Lake, and Tadlac Lake of the Laguna de Bay Region, Philippines'. Asia- Pacific Social Science Review (2017) 17(1): 66-79. Retrieved from ers.cfm?abstract_id=2979439. Crabtree, B.F., & Miller, W.L. (ed.). qualitative SAGE (1992). research. Publications. Doing London: Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions (2nd ed.). Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications. Halim, Abdul & HM, Pahrudin (2020). 'The study of Seloko Adat as Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 safety-valve to prevent religious conflict City, Indonesia'. JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 23, Issue 3, March 2020 (223- 236). doi: 10.22146/jsp.50532. in Jambi HM, Pahrudin (2017). 'The Study of Government's for Welfaring Rubber Farmer in The Globalization Vortex'. JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 21, Issue 2, November 2017, pp. 117-131. doi: 10.22146/jsp.30436. Pahrudin Anatomi Jakarta: Kebijakan Kencana Prenada Media Group. 'Kearifan (2021). Budaya Lokal Dalam Pelestarian Sungai di Pulau Sumatra: Studi Eksistensi Lubuk Larangan di Provinsi Jambi' in Sumatra Masa Depan, Ilham Malik & Acep Purqon (Ed.). Lampung: LPPM ITERA. Role (2023). Publik. HM, HM, Pahrudin HM, Pahrudin & Darminto, Citra (2021). 'The impact of local government policies on people's welfare in the regional autonomy era: A case study of Jambi City, Indonesia'. Kasetsart Journal of Social Sciences 42 (2021) 732- 737. 21.42.4.04. Kisman, Z. A. and Tasar, I. (2014). 'The key element of local Procedia development' Economics and Finance, 15, pp. 1689-1696, 2014. 5671(14)00642-X. Kitula, 'The A.G.N., Environmental Socio- economic Impacts of Mining in Local Livelhoods in Tanzania: A (2005). and 268
Case Study Geita District'. Journal of Cleaner Production 14 405-414. 2004.01.012 (2006) : Lasut, M.T., dkk., 2009. Distribution and Accumulation of Mercury Derived from Gold Mining in Marine Environment and Its Impact on Residents of Buyat Bay, Indonesia. North Water Air Soil Pollut (2010) 208: 153-164. DOI:10.1007/s11270-009-0155- 0 Sulawesi, Nak-ai, W. etc. (2018). 'Community public policy process for solving cadmium contamination problems in the environment: a case study of Mae Sod District, Tak Province. Kasetsart Journal of Social Sciences 39 (2018) 59-66. .11.006. Nugroho, Riant (2018). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. Juli & Sunaryo Brawijaya, Muhammad Akbar Zona 'Pendugaan (2014). Endapan Mineral Logam (Emas) di Gunung Bujang, Jambi Berdasarkan Induced Polarization (IP)'. Retrieved from blications/160143-ID-pendugaan- zona-endapan-mineral-logam- ema.pdf Pramana, Ariski Data Prasetyo, (2010). of Artisanal 'Rehabilitation in West Mining Gold Land Lombok, Indonesia: 2. Arbuscular Mycorrhiza Status of Tailings and Surrounding Soils'. Journal of Agricultural Science Vol. 2 (2) : B., dkk., Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 202-209. DOI:10.5539/jas.v2n2p202 Ratnaningsih, Dewi. Alfrida Suoth, Yunesfi S, Niniek TW, Ridwan Fauzi, Muhamad Yusup Hidayat, dan Alfonsus H. Harianja (2019). 'Distribusi Pencemaran Merkuri di DAS Batanghari'. ECOLAB Vol. 13 No.2, November 2019 : 117-125. doi: 19.13.2.117-125 Sharma, C. K. (2015). 'Reimagining federalism in india: exploring the frontiers of collaborative federal architecture. Asia-Pacific Social Science Review 15 (1) 2015, pp. 1-25. from Retrieved 1/reimagining-federalism-in- collaborative-federal- architecture/. Suryanto (2010). Good Mining Practice, Tentang Konsep Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar, Semarang: Studi Nusa. Tambunan, R. Konservasi Tradisional'. Sosial. 2(2): 83 - 87. (2008). 'Perilaku pada Masyarakat Jurnal Harmoni Wiriani, Erna Rahayu Eko & Hutwan (2018). Syarifuddin, 'Analisis Kualitas Air Sungai Batanghari Berkelanjutan di Kota Jambi'. Khazanah Intelektual. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018. DOI: 5415 Julian Yin, R. K. (2004). Studi kasus: desain dan metode (M. Djauzi Mudzakir, Trans.) Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. (Original work published 1996). 269
Profil Penulis Pahrudin HM merupakan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah dengan Jabatan Fungsional Lektor. Penulis dilahirkan di Desa Rantau Limau Manis, Kabupaten Merangin. Menempuh di Pesantren Assalam Sungai Lilin MUBA Sumatera Selatan (1991-1997), S1 di Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, S2 di Fisipol Universitas Gadjah Mada dan S3 di Ilmu Sosial Fisip Program Doktor Universitas Airlangga. Penulis pernah menjadi dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Surabaya (2014-2016) dan Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi (2017- 2019). Diantara karya buku penulis adalah: Globalisasi dan Kebijakan Publik (Prenada Media Group, 2020), Anatomi Kebijakan Publik (Prenada Media Group, 2023), Potret Jambi (Jivaloka, 2022), Quo Vadis DPD-RI Sebagai Lembaga Perwakilan di Indonesia (Jivaloka, 2022). Penulis juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Riset Sosial Politik 'Public Trust Institute (PUTIN)'. Penulis dapat ditemui di FB: Pahrudin Hm, IG: pahrudin.hm. pendidikan menengah Hatta Abdi Muhammad merupakan dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi dengan Jabatan Fungsional Lektor. Penulis dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur. Menempuh pendidikan S1 di Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dan S2 di Ilmu Politik Universitas Airlangga. Buku karya penulis di antaranya: Potret Jambi (Jivaloka, 2022). Penulis juga menjabat sebagai Direktur Riset Lembaga Riset Sosial Politik Institute (PUTIN)'. Penulis dapat ditemui di IG: hattaabdi. 'Public Trust Suhendri merupakan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah dengan Jabatan Fungsional Lektor. Penulis dilahirkan di Kuala Tungkal, Journal of Governance Innovation Volume 5, Number 2, September 2023 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 2657-1714 DOI Number 10.36636/jogiv.v5i2.3025 Barat. Tanjung Kabupaten Ilmu Menempuh pendidikan S1 di Thoha Pemerintahan UIN Saifuddin Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Buku karya penulis di antaranya: Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Jivaloka, 2022). Penulis juga menjabat sebagai Tenaga Ahli di Lembaga Riset Sosial Politik 'Public Trust Institute (PUTIN)'. Penulis dapat ditemui di IG: suhendri. Jabung Sulthan Jambi, dan S2 di Penguatan Samia Elviria merupakan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli. Penulis dilahirkan di Cairo, Mesir. Menempuh pendidikan S1 di Sastra Jerman Universitas Indonesia, dan S2 di Linguistik dan Media Universitas Martin-Luther, Jerman. Penulis dapat ditemui di IG: samia_elviria. 270