Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023 - 2027) Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023 - 2027) i
ii Tim Penyusun Dewan Pelindung: Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK) Senior Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen). Dewan Penasehat: Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen) Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Aman Santosa (Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi), Rudy Agus P. Raharjo (Kepala Departemen Pelindungan Konsumen), Bernard Wijaya (Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan) Tim Penyusun: Yulianta, Rose Dian Sundari, Irhamsah, Rakyan Gilar Gifarulla, Fredi Wijaya Kusuma, Oman Sukmana, Dody Ardiansyah, Tito Yanuar Akbar, Nizhomy Rahman, Lydia Nurjanah, Rizky Jati Nugroho, Dewa Tegar Dana, Septi Purwanti, Sitaresmi Purnamasari, Raymond Octario, Tasya Kurnia, Aryanti Dwi Rachmawati, Aditya Mahendra, Ogissa Piertina, Atwina Rizka, Shaila Bassalamah, Maria Goretti, I Gede Kusmayana Surya Aditya, Fatimah Azzahra Tim Penyusun Ahli: Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Edwin Nurhadi (Direktur Inklusi Keuangan), Sekar Putih Djarot (Plt. Kepala Grup Komunikasi Publik), Mohammad Ismail Riyadi (Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah), Sabar Wahyono (Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional), Tri Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum Konsumen), Rela Ginting (Direktur Pengembangan dan Pengaturan EPK), Imam Cahyono (Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan 1), Wawan Supriyanto (Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan 2), Hudiyanto (Analis Eksekutif Alamat Redaksi: Bidang Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10110 Telepon: (021) 29600000 Faksimili: (021) 3866032 Website: Diterbitkan pertama kali oleh Otoritas Jasa Keuangan | November 2023 © Otoritas Jasa Keuangan Informasi di dalam buku ini, secara penuh disusun untuk KALANGAN TERBATAS. Seluruh isi, gambar, dan informasi tidak diperkenankan untuk disebarluaskan tanpa adanya komunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis.
Daftar Isi DAFTAR ISI - i ii DAFTAR GRAFIK - v DAFTAR TABEL - v DAFTAR GAMBAR - vi SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK - vii PENGANTAR KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN - ix RINGKASAN EKSEKUTIF - xi BAB 1 PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN - 1 A. Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan - 2 B. Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan - 10 C. Perkembangan Pelindungan Konsumen - 12 D. Dukungan Dalam Pelaksanaan PEPK - 20 BAB 2 PELUANG DAN TANTANGAN - 23 A. Peluang - 24 B. Tantangan - 28 BAB 3 TARGET PENGEMBANGAN 2027 - 33 BAB 4 MISI DAN PILAR PENGEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN - 37 A. PILAR 1 : LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN - 39 1. Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat - 40 2. Peningkatan Inklusi Keuangan yang Merata - 43 3. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah - 47 B. PILAR 2 : PENGAWASAN MARKET CONDUCT - 51 1. Penguatan Perilaku PUJK - 52 2. Pengawasan Perilaku PUJK Sesuai Product Life Cycle - 54 a. Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK Secara Proaktif - 55 b. Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK Secara Reaktif - 55 c. Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK Secara Tematik - 55 3. Penegakan Hukum Kepatuhan PUJK - 56 C. PILAR 3 : PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT - 57 1. Penguatan penanganan pengaduan konsumen dan masyarakat - 59 2. Peningkatan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK - 61 3. Penguatan Gugatan Perdata oleh OJK - 61 iii
iv Daftar Isi D. PILAR 4 : PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL - 63 1. Penguatan Kelembagaan - 64 2. Meningkatkan Kegiatan Pencegahan - 65 3. Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Penanganan Kasus - 67 E. ENABLER - 68 1. Regulasi dan Kajian PEPK - 69 2. Optimalisasi Komunikasi Publik - 72 3. Transformasi Digital - 73 4. Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Keuangan - 76 5. Koordinasi Internal Pusat dan Daerah - 76 6. Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Eksternal - 77 GLOSARIUM - 83
Daftar Grafik Grafik 1.1 Gap Literasi, Inklusi, dan Keuangan Syariah - 3 Grafik 1.2 Perkembangan KEJAR - SimPel/SimPel iB Triwulan IV Tahun 2022 - 4 Grafik 1.3 Perkembangan Program SiMuda Triwulan IV Tahun 2022 - 4 Grafik 1.4 Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan IV Tahun 2022 - 4 Grafik 1.5 Perkembangan K/PSP Triwulan IV Tahun 2022 - 5 Grafik 1. 6 Data Layanan Konsumen dan/atau Masyarakat - 12 Grafik 1. 7 Data Layanan Tahun 2022 - 13 Grafik 1.8 Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi, dan Pengaduan melalui Kanal OJK Tahun 2022 - 14 Grafik 1.9 Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK Tahun 2022 - 14 Grafik 1.10 Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK Tahun 2022 - 15 Grafik 1.11 Tingkat Penyelesaian Layanan Tahun 2022 (per 13 Januari 2023) - 15 Grafik 1.12 Tindak Lanjut Pengaduan (31 Desember 2022) - 16 Grafik 1.13 Penanganan Pengaduan Terindikasi Pelanggaran - 16 Grafik 1.14 Grafik Proses Penyelesaian Sengketa LAPS SJK per 2 Desember 2022 - 17 Grafik 1.15 Demografi Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS SJK - 17 Grafik 1.16 Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS SJK per Sektor - 17 Grafik 1.17 Lima Besar Permohonan Sengketa Masuk LAPS SJK per Sektor - 18 Grafik 1.18 Pengaduan, Entitas Ilegal Ditutup, dan Sengketa Masuk LAPS SJK - 19 Grafik 1.19 Sentimen terhadap Pemberitaan OJK di Media Massa - 21 Grafik 1.20 Sentimen terhadap Konten OJK di Media Sosial dan Website - 21 Grafik 1.21 Jumlah followers Media Sosial OJK tahun 2022 - 21 Grafik 1. 22 Jumlah Audiens Media Sosial OJK - 21 Daftar Tabel Tabel 1.5 Penanganan Pengaduan Terindikasi Pelanggaran - 16 Tabel 1.6 Penghentian atas entitas ilegal oleh SWI - 19 v
vi Daftar Gambar Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah TPAKD per 31 Desember 2022 - 3 Gambar 1.2 Program Kerja TPAKD Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2022 - 3 Gambar 1.3 Gebyar Safari Ramadhan 1443 H (2022) - 5 Gambar 1.4 Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (SiMOLEK) Edutainment - 8 Gambar 1.5 Majalah Edukasi Konsumen - 9 Gambar 1.6 Pemantauan Iklan - 11 Gambar 2.1 Peluang Internal dan Eksternal - 24 Gambar 2.2 Peluang Internal dan Eksternal - 24 Gambar 2.3 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia - 25 Gambar 2.4 Tantangan PEPK - 28 Gambar 4.1 Pilar Pengembangan PEPK - 38 Gambar 4.2 Pilar Literasi dan Inklusi Keuangan - 39 Gambar 4.3 Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat - 40 Gambar 4.4 Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat - 43 Gambar 4.5 Pengembangan/Implementasi Ekosistem Ke uang an Inklusif (EKI) - 46 Gambar 4.6 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah - 47 Gambar 4.7 Pilar Literasi dan Inklusi Keuangan - 51 Gambar 4.8 Penguatan Perilaku PUJK - 52 Gambar 4.9 Pengawasan Perilaku PUJK Sesuai Product Life Cycle - 54 Gambar 4.10 Pelaksanaan Penegakan Hukum Kepatuhan PUJK - 56 Gambar 4.11 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat - 57 Gambar 4.12 Penguatan Penanganan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat - 59 Gambar 4.13 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS SJK - 61 Gambar 4.14 Penguatan Gugatan Perdata oleh OJK - 61 Gambar 4.15 Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal - 63 Gambar 4.16 Penguatan Kelembagaan - 64 Gambar 4.17 Meningkatkan Kegiatan Pencegahan - 65 Gambar 4.18 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Penanganan Kasus - 67 Gambar 4.19 Enabler - 68 Gambar 4.20 Regulasi dan Kajian PEPK - 69 Gambar 4.21 Transformasi Digital - 73 Gambar 4.22 Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Eksternal - 77
Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023 - 2027) Sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK P uji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan Peta Jalan Sistem keuangan yang stabil tersebut antara lain dicapai melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai Sektor Jasa Keuangan (SJK), penciptaan produk Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan Pelindungan Konsumen 2023-2027. Peta jalan masyarakat, dan kebijakan pelindungan konsumen yang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran arah memadai. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pengembangan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan pemanfaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga fungsi pelindungan konsumen selama lima tahun kedepan. dan produk jasa keuangan. Peta jalan ini semakin kontekstual setelah disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mempertegas posisi OJK dalam upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Hal tersebut sejalan dengan penguatan prinsip pelindungan konsumen di dalam The Updated G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. Prinsip yang diterapkan dalam penguatan pelindungan konsumen sebagaimana yang Salah satu aspek yang menjadi perubahan telah disepakati oleh G20 leaders tahun 2022 tersebut antara penting di dalam UU P2SK ini adalah lain mencakup aspek literasi dan inklusi keuangan, regulasi, penguatan fungsi literasi dan pengawasan, keterbukaan, perlakuan yang adil, produk dan inklusi keuangan serta pelindungan layanan jasa keuangan yang berkualitas, perilaku Pelaku konsumen dengan adanya Kepala Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang bertanggung jawab, serta Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku pelindungan data konsumen. Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Kami memiliki keyakinan bahwa edukasi dan pelindungan konsumen OJK memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan. Kami memiliki keyakinan bahwa edukasi dan pelindungan konsumen OJK memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya, maraknya kasus kejahatan yang sering terjadi di industri Pelindungan konsumen juga terasa semakin penting saat ini keuangan serta karena telah menjadi isu strategis di berbagai regulator sektor potensi risiko dari jasa keuangan global antara lain seperti Financial Conduct perkembangan Authority di Inggris, Financial Services Authority di Jepang, produk keuangan Australian Securities Investor Commission di Australia, yang semakin dinamis Financial Supervisory Services di Korea Selatan dan lainnya. apabila kompleks tidak dimitigasi dengan baik, dan Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu tujuan tentunya akan menjadi salah satu sumber ketidakstabilan sistem keuangan. pembentukan OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, OJK vii vii
viii Sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK menempatkan fungsi edukasi dan pelindungan konsumen berkontribusi positif dalam penyusunan peta jalan sebagai salah satu program prioritas dengan menetapkan ini. Harapan kami, Peta Jalan Pengawasan Perilaku arah kebijakan ke depan yang selaras dengan dinamika SJK Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan terkini. Konsumen 2023-2027 ini dapat menjadi pedoman Dengan latar belakang tersebut, OJK menyusun Peta Jalan Bidang Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen 2023-2027 sebagai kerangka dasar arah kebijakan strategis yang diselaraskan dengan visi dan misi OJK. bagi OJK, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan SJK melalui akselerasi literasi dan inklusi keuangan serta penguatan fungsi pelindungan konsumen yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisioner OJK masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah nasional. Mahendra Siregar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Pengantar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen S ebagaimana telah kita ketahui, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) memberikan penegasan dan penguatan fungsi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penguatan ini merupakan keniscayaan karena tantangan dalam melakukan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) ke depan tidak akan lebih mudah. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh bidang PEPK. Pertama, terkait hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan di Indonesia yang masih belum optimal, juga secara umum menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan jauh berada di atas tingkat literasi keuangan. Dengan kata lain, banyak masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan tanpa dibekali pemahaman keuangan yang memadai. Akibatnya, konsumen dan masyarakat memiliki kerentanan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi akibat ketidakpahamamannya atas produk dan jasa keuangan yang digunakan. Demikian juga tingkat literasi yang belum optimal menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai skema penipuan yang mungkin terjadi. Tantangan kedua, masih banyak ditemui Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar prinsip pelindungan konsumen, yaitu adanya informasi asimetris dalam penjualan produk keuangan, pencurian data memiliki informasi dan sumber daya yang lebih dibandingkan konsumen. Oleh karena itu, upaya pelindungan konsumen diperlukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dimaksud, yaitu dengan mendorong pemberian informasi yang jelas, akurat dan lebih lengkap kepada masyarakat untuk membantu pembuatan keputusan keuangan yang lebih cermat dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan konsumen, melarang PUJK terlibat dalam praktik yang tidak adil, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan PUJK yang lebih memadai. dan dana konsumen, serta perilaku tidak profesional yang Dalam kaitan ini, bidang pengawasan perilaku pelaku usaha dilakukan oleh PUJK. Selain itu, modus penipuan investasi dan jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen, akan pinjaman online yang semakin beragam dan inovatif membuat senantiasa menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat banyak masyarakat yang tertipu dan menderita kerugian yang dalam menggunakan produk dan layanan keuangan melalui besar. Tantangan terakhir, Perkembangan digitalisasi telah 4 pilar utama, yaitu program literasi dan inklusi keuangan memungkinkan berkembangnya produk dan layanan keuangan yang masif dan merata, pengawasan market conduct yang digital yang dapat diakses secara online oleh konsumen dan kredibel, penanganan pengaduan yang efektif, responsif dan masyarakat. Namun demikian, dunia digital juga memiliki solutif, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. potensi kerawanan karena kerusakan yang ditimbulkannya memiliki tingkat bahaya yang jauh lebih tinggi ketimbang kejahatan keuangan tradisional. Peningkatan literasi keuangan, termasuk literasi keuangan syariah, merupakan hal yang krusial karena menjadi pintu pertama perlindungan konsumen. Literasi keuangan yang Hubungan antara PUJK dengan konsumen seringkali merupakan memadai akan memberikan konsumen pengetahuan, hubungan yang timpang karena di satu sisi PUJK mempunyai keterampilan dan kepercayaan dalam memahami informasi bargaining power yang kuat sedangkan konsumen berada pada posisi menerima (take it or leave it). PUJK pada umumnya yang mereka terima, dan menilai manfaat dan risiko yang melekat pada setiap produk dan layanan keuangan. ix
x Pengantar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Masyarakat dengan tingkat literasi yang tinggi dapat lebih antara konsumen dengan PUJK harus dikelola dengan baik melindungi dirinya sendiri dari praktek yang tidak adil dan dan profesional. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan melaporkan segala misconduct yang dilakukan oleh lembaga konsumen yang pada akhirnya akan menjaga keberlangsungan keuangan, sebagaimana Alan Greenspan menyebutkan bahwa hubungan antara PUJK dengan konsumen. Dalam kaitan ini, masyarakat yang memiliki edukasi yang tinggi "simply less OJK akan terus memperkuat fungsi penanganan pengaduan vulnerable to fraud and abuse". dan penyelesaian sengketa melalui penguatan Internal Dispute Resolution (IDR), External Dispute Resolution (EDR), Selanjutnya, pilar kedua pengawasan market conduct meligitimasi keberadaan LAPS - SJK sebagai sebagai lembaga diperlukan untuk menertibkan perilaku PUJK dalam memenuhi alternatif penyelesaian sengketa, hingga penguatan fungsi ketentuan pelindungan konsumen, mulai dari tahap desain gugatan perdata. produk, pemasaran produk, penyusunan perjanjian baku, sampai dengan tahap penanganan pengaduan. Saat ini, OJK Pilar keempat adalah pemberantasan aktivitas keuangan menganut internal twin-peaks yang artinya pengawasan prudential dan pengawasan market conduct menjadi satu atap. illegal, dengan tujuan utama untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penawaran kegiatan usaha tanpa izin di sektor Dalam hal ini, OJK memastikan bahwa pelaku usaha di sektor keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut OJK akan jasa keuangan menjalankan prinsip kehati-hatian secara bisnis bekerja sama dengan seluruh anggota Satgas Pemberantasan dan sekaligus juga mengutamakan kepentingan konsumen dan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk memperluas masyakat. Penerapan sistem pengawasan internal twin-peaks keanggotaan Satgas, memperkuat edukasi terkait peran juga dapat menjamin kelancaran alur informasi dan koordinasi Satgas kepada masyarakat, melakukan penanganan kasus dan pengawasan yang lebih baik antara pengawas market conduct melakukan penindakan dan menangkap pelaku. dan pengawas prudensial. Berkenaan dengan hal tersebut, Sejalan dengan kehadiran UU P2SK sebagai momentum yang OJK akan melakukan upaya secara terencana, bertahap dan sangat berharga dalam rangka penguatan pengawasan perilaku berkesinambungan untuk memastikan agar pengawasan market pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan conduct dapat terintegrasi dengan baik dengan pengawasan konsumen, OJK khususnya Bidang PEPK harus semakin prudensial. Ke depan, OJK akan terus meningkatkan kualitas menguatkan kontribusinya dalam menjaga kepercayaan pengawasan market conduct di sektor jasa keuangan dengan konsumen dan masyarakat yang pada akhirnya dapat terus memperkuat kualitas dan kedalaman pemantauan mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan. terhadap perilaku PUJK, mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PUJK dalam berinteraksi dengan konsumen, dan Akhir kata, perkenankan saya untuk memberikan apresiasi secara efektif mendisiplinkan pelanggaran tersebut. Tentunya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dalam pelaksanaan pengawasan market conduct oleh OJK juga penyusunan Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa tetap memperhatikan prinsip strike the right balance antara Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen 2023 - 2027. implementasi prinsip pelindungan konsumen di sektor jasa Peta jalan ini diharapkan akan menjadi living document yang keuangan dan masyarakat dengan menjaga stabilitas kinerja akan senantiasa dikinikan dan disesuaikan dalam menghadapi sektor jasa keuangan. perkembangan industri jasa keuangan yang bersifat dinamis dan memerlukan respon kebijakan yang relevan dan Pilar ketiga adalah fungsi penanganan pengaduan dan tepat waktu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan penyelesaian sengketa. Dalam penggunaan produk dan bimbingan-Nya dalam mendukung upaya kita bersama untuk layanan keuangan, seringkali muncul perbedaan pendapat mengembangkan industri jasa keuangan yang lebih seimbang, yang menimbulkan ketidakpuasan konsumen terhadap dan memberikan kontribusi nyata pada perekonomian nasional PUJK. OJK menyadari bahwa setiap pengaduan dan sengketa dan kesejahteraan masyarakat. Friderica Widyasari Dewi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023 - 2027) Ringkasan Eksekutif xi
xii Ringkasan Eksekutif E dukasi dan pelindungan konsumen memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan yang stabil dapat dicapai antara lain melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai Sektor Jasa Keuangan (SJK), penciptaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pelindungan konsumen yang memadai, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pemanfaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan produk jasa keuangan. Upaya penguatan edukasi dan pelindungan konsumen dimaksud juga semakin kontekstual setelah disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mempertegas posisi OJK dalam upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan terkait telah secara aktif melakukan berbagai kegiatan literasi dan edukasi keuangan untuk mendorong peningkatan indeks literasi keuangan, yang pada tahun 2022 berada pada angka 49,68%. Sejalan dengan dimaksud, OJK juga terus menyelenggarakan berbagai program untuk mendorong penggunaan produk dan inklusi keuangan, sehingga angka indeks inklusi keuangan mencapai 85,10% pada tahun 2022. Di sisi lain, OJK juga telah secara aktif melakukan berbagai upaya pelindungan konsumen. Sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2022, OJK telah menerima 315.930 layanan konsumen dan masyarakat yang terdiri dari 22.158 layanan penerimaan informasi (laporan), 278.993 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 14.779 layanan pengaduan. Dari total jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 1.791 sengketa masuk dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) OJK. Jumlah pengaduan berindikasi pelanggaran yang ditangani selama Tahun 2022 adalah sebanyak 92 pengaduan yang terkait 30 PUJK.
Dari jumlah tersebut, 62 pengaduan diantaranya telah peningkatan, khususnya dari sisi literasi keuangan. diselesaikan (67%). Selanjutnya, untuk memastikan Disparitas literasi dan inklusi keuangan yang tinggi kepatuhan PUJK dalam penyampaian informasi juga diketahui dari tingginya gap antara tingkat literasi kepada konsumen, telah dilakukan pemantauan dan inklusi keuangan perkotaan dan perdesaan. Di sisi iklan secara berkala. Selama tahun 2022, diketahui lain, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih terdapat 460 (2,15%) dari 21.373 iklan belum sesuai relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat literasi dengan ketentuan, yang telah ditindaklanjuti dengan dan inklusi keuangan nasional. Ketersediaan produk penyampaian Surat Pembinaan sebanyak 167 (seratus keuangan saat ini juga sudah semakin kompleks dan enam puluh tujuh) PUJK, surat teguran sebanyak 16 dapat dengan mudah diakses baik secara fisik maupun (enam belas) PUJK, konfirmasi sebanyak 3 (tiga) PUJK digital. Hal ini tentunya diikuti pula dengan tantangan dan surat peringatan tertulis sebanyak 7 (tujuh) PUJK. dari sisi keamanan data dan pelindungan konsumen. Selain menangani pengaduan yang berasal dari Selain itu, aspek literasi keuangan dan teknologi konsumen PUJK, OJK juga menerima pengaduan juga perlu diperhatikan agar masyarakat dapat dari masyarakat terkait dengan aktivitas memanfaatkan inovasi ini dengan bijak. Di sisi lain, keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan masih terdapat pula beberapa kelompok masyarakat yang belum eligible atau tidak memiliki akses keuangan yang Ilegal (Satgas PASTI). Jumlah pengaduan yang terkait dengan memadai. entitas ilegal yaitu sebanyak Dilihat dari sisi pelindungan 54.626 dari entitas pinjaman online, 610 dari entitas investasi ilegal. Hingga tahun konsumen, berbagai tantang- an yang dihadapi antara lain posisi konsumen dengan 2022 Satgas telah melakukan PUJK yang tidak setara meng- penghentian atas entitas ilegal akibatkan adanya asimetris sebanyak 197 entitas investasi informasi, penawar an produk dan gadai ilegal serta 698 entitas pinjaman online. tanpa izin di sektor keuangan masih marak, modus kejahatan Dalam upaya peningkatan literasi dan yang beragam seiring pesatnya inklusi keuangan serta penguatan aspek digitalisasi. Hal tersebut tentunya akan pelindungan konsumen, terdapat berbagai peluang berujung pada meningkatnya potensi kerugian dan tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal konsumen. Di sisi lain, tingkat Kepatuhan PUJK yang dapat dikelola guna mendukung pencapaian terhadap Ketentuan Pelindungan Konsumen, tingkat seluruh target. Beberapa peluang dimaksud antara penyelesaian pengaduan konsumen melalui IDR, dan lain 1) Bonus demografi, 2) Pemanfaatan Internet dan kolaborasi dalam penanganan aktivitas keuangan Media Sosial, 3) Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan ilegal, masih belum optimal. Seluruh hal dimaksud 4) Keberadaaan Lembaga Alternatif Penyelesaian tentunya mengakibatkan semakin tingginya risiko Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), 5) Penguatan aliansi strategis bersama pemangku International Good kepentingan Practices. terkait dan 6) reputasi dan risiko hukum terhadap pelaksanaan tugas PEPK, di saat ekspektasi stakeholders dan masyarakat terhadap OJK semakin tinggi. Dalam rangka mengoptimalkan peluang yang ada Selain melihat peluang, terdapat tantangan yang sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi, OJK perlu untuk dicermati yaitu mandat baru dalam UU telah menyusun target pengembangan yang akan P2SK yang tentunya akan mempengaruhi ketentuan dilaksanakan sampai dengan tahun 2027. Dari sisi terkait pelindungan konsumen saat ini. Terdapatnya literasi dan inklusi keuangan, OJK menargetkan gap antara literasi dan inklusi keuangan yang tinggi, sebesar 65% untuk indeks literasi keuangan sebesar menjadi tantangan bahwa diperlukan percepatan 93% untuk indeks inklusi keuangan, sedangkan target xiii
xiv indeks literasi keuangan syariah yaitu 20% dan indeks Setelah melalui proses identifikasi masalah dan inklusi keuangan syariah sebesar 23%. Selanjutnya, pemetaan penyelesaian masalah, juga untuk dalam rangka peningkatan pelindungan konsumen, mengakselerasi perkembangan PEPK di Indonesia, OJK menargetkan penyelesaian pengaduan oleh visi OJK tersebut dijabarkan ke dalam misi Peta Jalan PUJK mencapai 90% melalui APPK, penyelesaian PEPK yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang pengaduan berindikasi pelanggaran mencapai 80%, terliterasi, terinklusi, terlindungi, Pelaku Usaha Jasa Jumlah aktivitas keuangan ilegal yang ditangani Keuangan yang berintegritas, dan mewujudkan citra sebanyak 95% dari pengaduan yang diterima, serta optimalisasi LAPS SJK yang accessible dan credible. Guna menilai penerapan prinsip pelindungan OJK yang positif". Untuk mencapai visi dan misi, arah strategi Peta Jalan PEPK disusun berdasarkan 4 pilar, yaitu 1) Pilar Literasi dan Inklusi Keuangan, 2) Pilar konsumen oleh PUJK, ditetapkan pula validasi penilaian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sendiri oleh PUJK atas ketentuan pelindungan konsumen yaitu 50% PUJK dengan risiko high dan/ atau moderate. Efektifitas fungsi gugatan perdata juga menjadi salah satu target melalui penyediaan 3) Pilar Pelindungan Konsumen dan Masyarakat serta 4) Pilar Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Pilar Literasi dan Inklusi keuangan diwujudkan perangkat dan peraturan pelaksana guna mendukung melalui implementasi program kerja dalam pelaksanaan upaya pengajuan gugatan perdata. rangka peningkatan literasi keuangan masyarakat, Dari sisi penyediaan informasi, predikat keterbukaan peningkatan inklusi keuangan yang merata serta informasi publik OJK menjadi "informatif" sehingga peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. persepsi positif media dan warganet terhadap OJK Pilar Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa mencapai 85%. Keuangan diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan Ketersediaan peraturan PEPK yang memadai menjadi dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen kunci dari keseluruhan target pengembangan edukasi untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. Dalam dan pelindungan konsumen. Hal ini tentunya perlu rangka mewujudkan pengawasan perilaku PUJK didukung pula dengan Penguatan infrastruktur PEPK yang efektif, diperlukan adanya penguatan perilaku berbasis teknologi yang handal. Selain itu, penguatan PUJK, implementasi pengawasan yang efektif, serta PEPK terkait koperasi, aset keuangan digital, aset penegakan hukum ketentuan pelindungan konsumen kripto, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan keuangan hijau, serta penguatan pengawasan market conduct melalui indikator risiko perilaku (conduct risk) terhadap PUJK tertentu juga menjadi bagian dari kredibel. Selanjutnya Pilar Pelindungan Konsumen dan Masyarakat dilakukan dalam bentuk penguatan penanganan pengaduan konsumen dan masyarakat, peningkatan penyelesaian sengketa melalui LAPS target pengembangan dimaksud. SJK dan penguatan gugatan perdata OJK. Terakhir, OJK memiliki komitmen yang tinggi dalam melindungi konsumen baik melalui strategi preventif yang diterapkan dengan edukasi keuangan maupun melalui strategi represif yang diterapkan melalui pelindungan konsumen dan pengawasan perilaku pelaku usaha Pilar Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal yang dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, penguatan kegiatan pencegahan, serta peningkatan efektivitas dan penanganan kasus. jasa keuangan. Seluruh strategi yang tercakup dalam Keempat pilar tersebut di atas tentunya akan lebih Peta Jalan bertujuan untuk mencapai visi OJK yaitu "Menjadi Lembaga Pengawas Industri Jasa Keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen memberikan dampak yang optimal apabila didukung dengan adanya enabler yang mumpuni, yaitu melalui ketersediaan regulasi dan kajian PEPK, komunikasi dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri publik, transformasi baik digital, SDM, Organisasi jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional maupun keuangan, koordinasi internal pusat dan yang berdaya saing global serta dapat memajukan daerah (KOJK) dan sinergi dengan pemangku kesejahteraan umum". kepentingan (eksternal).
Bab 01 Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen 1
2 A. Perkembangan Literasi dan Inklusi Keuangan ewenangan dan amanat dalam melaksanakan meningkatkan literasi keuangan dan inklusi K kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tercantum pada Undang- Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan kepada konsumen dan masyarakat". 3. Landasan Pembentukan Komite Nasional Keuangan, khususnya pada Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat pasal 28 ayat (a) dan (c). Pasal 226 ayat (2), "Pemerintah membentuk Dalam pasal tersebut, OJK diberikan kewenangan komite nasional yang mengkoordinasikan atributif untuk memberikan informasi dan edukasi peningkatan literasi keuangan dan inklusi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan". keuangan, layanan, dan produknya serta tindakan lain yang dianggap perlu. Selanjutnya, dalam UU P2SK Dalam rangka memastikan adanya peningkatan juga disampaikan amanat terkait penguatan literasi indeks literasi dan inklusi keuangan dari tahun ke dan inklusi keuangan yang tercantum dalam Bab XVIII tahun, OJK melaksanakan Survei Nasional Literasi Tentang Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan Pelindungan Konsumen, yaitu: 1. Sinergi Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan setiap tiga tahun sekali. Secara umum, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, artinya terdapat peningkatan terliterasi dan terinklusi dari tahun ke tahun. jumlah masyarakat Indonesia yang Pasal 225, "Pemerintah, BI dan OJK ber- koordinasi dan bersinergi dalam melakukan Berdasarkan hasil SNLIK 2022, diketahui bahwa penyusunan strategi, serta pemantauan dan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia evaluasi pelaksanaan strategi Literasi Keuangan sebesar 49,68%, meningkat dibandingkan dengan dan Inklusi Keuangan yang berkelanjutan". tahun 2019 yaitu 38,03%. Sementara indeks inklusi 2. Dasar pelaksanaan kegiatan meningkatkan literasi dan inklusi Keuangan Pasal 226 ayat (1), "Pelaku Usaha Sektor Keuangan keuangan tahun ini mencapai 85,10% meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Berdasarkan hasil survei tersebut, gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka menurun.
Grafik 1.1 Gap Literasi, Inklusi dan Keuangan Syariah Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah TPAKD per 31 Desember 2022 Gap 40,54% Gap 72,98% Perkembangan Jumlah TPAKD 85,10% Data Pembentukan TPAKD 49,68% 486 TPAKD (88%) Sudah Terbentuk 62 TPAKD (12%) Belum Terbentuk 34 TPAKD Tingkat Provinsi 62 TPAKD Tingkat Kab/Kota 9,14% 12,12% 452 TPAKD Tingkat Kab/Kota 2022 Data Pengukuhan TPAKD Literasi Keuangan Syariah Literasi Inklusi Inklusi Keuangan Syariah 393 TPAKD (88%) Sudah Dikukuhkan 93 TPAKD (88%) Belum Dikukuhkan 34 TPAKD Tingkat Provinsi 93 TPAKD Tingkat Kab/Kota SNLIK 2022 tentunya juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan hasil 359 TPAKD Tingkat Kab/Kota survei dimaksud, diperoleh hasil yang menunjukkan peningkatan indeks literasi keuangan syariah masya- rakat Indonesia dari 8,93% di tahun 2019 menjadi Daerah, telah dibentuk 486 TPAKD yang terdiri 9,14% di tahun 2022. Sementara itu, tingkat inklusi dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 452 TPAKD keuangan syariah juga menunjukkan peningkatan tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, menjadi 12,12% di tahun 2022 dari sebelumnya 9,10% sebanyak 393 di antaranya telah melakukan pada periode survei tahun 2019. pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 359 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Berbagai program kerja telah diimplementasikan Rincian program kerja TPAKD adalah sebagai dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi berikut : keuangan, diantaranya: 1. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Keuangan Gambar 1.2 Program Kerja TPAKD Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2022 Pada tahun 2022 OJK telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan sebanyak 1.939 Sampai dengan Triwulan IV, terdapat sebanyak 1.553 rencana program kerja tahun 2022 yang telah dilaporkan melalui SITPAKD, dengan rician program sebagai berikut: kegiatan yang menjangkau 9.113.237 peserta. 9% Dari jumlah dimaksud, 406 kegiatan diantaranya 17% atau sebanyak 20,9 persen, merupakan edukasi keuangan syariah. Selain itu, PUJK juga telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan 53% sebanyak 4.998 kegiatan dan menjangkau 39.341.453 peserta edukasi, dimana sebanyak 273 atau sekitar 5,4% diantaranya adalah 21% kegiatan edukasi keuangan syariah. 2. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Optimalisasi Produk/Layanan, Peningkatan Literasi Keuangan, 323 rencana (21%) Jumlah TPAKD semakin meningkat dari tahun Penguatan Infrastruktur, 269 rencana (17%) ke tahun. Sampai dengan periode triwulan IV Asistensi dan Pendampingan, 140 rencana (9%) tahun 2022, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala 3
4 3. Inisiasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Grafik 1.3 Perkembangan Program SiMuda Triwulan IV Tahun 2022 Miliar Rupiah Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Hari 800.000 700.000 677.698 3.500 3.000 Indonesia Menabung, telah diinisiasi program 600.000 Rp2.968 miliar 2.500 Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai 500.000 2.000 salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Kelompok pelajar merupakan salah satu sasaran yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan inklusi keuangan. Berdasarkan 400.000 300.000 200.000 100.000 Rp163 miliar 69.634 1.500 1.000 500 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 0 0 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif SiMuda Eksisting SiMuda Lainnya (SNKI) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Jumlah Rekening Nominal (Rupiah) Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, telah ditetapkan target inklusi keuangan menjadi sebesar 90% pada tahun 2024. 5. Implementasi Generic Model Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/ PMR) Grafik 1.2 Perkembangan KEJAR - SimPel/SimPel iB Triwulan IV Tahun 2022 Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan Juta 45 40 35 30 40.469.872 Rp6.569 miliar Miliar Rupiah 25.000 Rp20.784 miliar oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Terdapat 3 (tiga) skema Generic Model (GM) yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses 25 Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, 20 dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya 15 10 5 0 Rp1.762 miliar 5.924.404 Rp88 miliar 38,038 7.519.580 Rendah. Grafik 1.4 Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan IV Tahun 2022 SimPel/SimPel iB - Reguler SimPel/SimPel iB - PIP SimPel/SimPel iB - BSA Tabungan Anak 0 900.000 810.185 Rp30.000 Miliar Jumlah Rekening Nominal (Rupiah) Rp23.860 miliar 4. Implementasi Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) Rp1.197 miliar 105.226 Rp2.077 miliar 79.127 SiMuda Gen 2 merupakan produk tabungan 28 22 46 berjangka yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia bagi kelompok usia 18 - 30 tahun untuk tujuan investasi dan/atau lainnya dalam GM 1: Kredit/ Pembiayaan Proses Cepat GM 2: Kredit/ Pembiayaan Berbiaya Rendah GM 3: Kredit/ Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah rangka peningkatan kemampuan perencanaan keuangan. Dalam implementasinya, terdapat 2 Jumlah TPAKD Jumlah Debitur Nominal Penyaluran (Miliar Rupiah) model bisnis dalam Program SiMuda Gen 2 yaitu Catatan: Sebanyak 11 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR SiMuda Eksisting dan SiMuda Lainnya.
Sebagai upaya dalam memberantas rentenir di daerah, Gambar 1.3 Gebyar Safari Ramadhan 1443 H (2022) dilakukan optimalisasi implementasi Program K/PMR. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, K/PMR telah Gebyar Safari Ramadhan 1443 H (2022) diimplementasikan di 35 KOJK. 6. Implementasi Skema Kredit/ Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian 3 Webinar Edukasi Keuangan Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas 5.800 Total Peserta Zoom Pertanian adalah kredit/pembiayaan yang mencakup proses bisnis pra produksi hingga pasca produksi pada sektor pertanian, khususnya 1.298 Total Viewer Youtube sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan dengan karakteristik terintegrasi, aman, dan inklusif kolaboratif, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan 91 Kegiatan Gebyar Ramadhan Nusantara dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. 147.563 Total Peserta Grafik 1.5 Perkembangan K/PSP Triwulan IV Tahun 2022 25.000 Rp1.004 miliar Rp1,200 miliar 3 Kontes Keuangan Syariah Rp0,826 miliar 19.539 4 16.003 9 Rp0,149 miliar 1.584 5 1) Webinar Sharia Talks Seri in Ramadhan (SHAUM) yang dilaksanakan sebanyak tiga series dan ditayangkan secara live melalui platform zoom maupun streaming YouTube. Kegiatan ini telah menjangkau 5.800 peserta melalui Zoom dan 1.298 viewers YouTube. GM 1: Kredit/ Pembiayaan Proses Cepat GM 2: Kredit/ Pembiayaan Berbiaya Rendah GM 3: Kredit/ Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah Jumlah TPAKD Jumlah Debitur Nominal Penyaluran (Miliar Rupiah) Catatan: Sebanyak 3 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PSP 2) Olimpiade Cerdas Cermat Keuangan Syariah merupakan rangka perlombaan meningkatkan awareness literasi dan inklusi keuangan syariah bagi generasi muda. Adapun dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 552 sekolah Tingkat SMP dan SMA di wilayah KOJK. 7. Pelaksanaan Kampanye Nasional Literasi Keuangan a. Gebyar Safari Ramadhan 3) Lomba Tiktok vlog yang membahas produk dan layanan keuangan Syariah serta caption reels yang membuat materi ringkas/ulasan singkat/ testimoni terkait materi yang disampaikan pada Gebyar Safari Ramadhan merupakan saat webinar. kegiatan edukasi keuangan dalam rangka menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan dan meningkatkan literasi keuangan syariah 4) Pelaksanaan Gebyar Ramadhan Nusantara yang rangkaian GSR sebagai puncak dilaksanakan serentak oleh 35 KOJK di seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu: Indonesia. 5
6 b. iB Vaganza/ Festival Keuangan Syariah OJK menyelenggarakan World Investor Week (WIW) 2023 bekerja sama dengan Bursa Efek iB Vaganza merupakan pameran tahunan produk/layanan jasa keuangan syariah (iB Vaganza/ Festival Keuangan Syariah) yang disinergikan bersama dengan Bulan Inklusi (BIK) Financial Expo tersebut Keuangan (FinExpo). Pameran terdiri dari beberapa Indonesia (BEI) pada tanggal 3 - 9 Oktober 2022. Kegiatan yang diselenggarakan berupa Talk Show Radio Nusantara di 74 Radio di Seluruh Indonesia dengan total jumlah pendengar radio sebanyak 8.379.070 pendengar serta 3 kali Instagram Live dengan total jumlah viewers sebanyak 2.703. bentuk kegiatan yang meliputi edukasi keuangan syariah, pameran produk dan/atau e. Pramuka Cakap keuangan layanan jasa keuangan syariah, serta akuisisi pembukaan rekening, polis, dan produk Sebagai bentuk aliansi strategis dan keuangan syariah lainnya. Pada tahun 2022 upaya percepatan peningkatan literasi kegiatan ini diikuti oleh 20 PUJK Syariah keuangan masyarakat melalui komunitas, dengan pembukaan rekening sebanyak 159 OJK turut berpartisipasi dalam kegiatan rekening dengan nominal Rp2.180.700.000,- dan Layanan transaksi keuangan sebanyak 111 transaksi dengan nominal Rp2.124.050.000,- edukasi keuangan bagi Pramuka melalui Village program Global Development Jambore Nasional XI. Jambore Nasional . XI menjadi sarana dalam memperkenalkan c. Literasi Keuangan Indonesia tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Terdepan (LIKE IT) Peserta Jamnas XI dibekali pemahaman OJK tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan mengenai SDGs untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dimaksud. Kegiatan ini diikuti oleh 450 peserta Pramuka tingkat Penggalang dan Pembina. (Kemenkeu) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan rangkaian kegiatan Webinar Edukasi Pasar Keuangan Webinar Series LIKE IT #3 diselenggarakan dengan tema "Masa Depan Cerah dengan 8. Pelaksanaan Kampanye Nasional Inklusi Keuangan Investasi? Siapa Takut!" dihadiri oleh 3.000 a. Bulan Inklusi Keuangan peserta melalui Zoom dan 9.847 peserta Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) melalui YouTube Jasa Keuangan (OJK TV). 2022 dengan tema "Inklusi Keuangan d. World Investor Week Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat" telah dilaksanakan sepanjang bulan Oktober Dalam rangka meningkatkan edukasi dan 2022 dengan melibatkan Kementerian/ pelindungan kepada investor pasar modal, OJK yang merupakan anggota Organization of Securities Commission (IOSCO) Committee 8 (C8), menyelenggarakan World Investor Week (WIW). WIW merupakan kegiatan rutin tahunan Lembaga terkait, perwakilan LJK dari seluruh sektor serta Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pusat OJK termasuk 35 Kantor OJK (KOJK) di daerah. Sebagai acara puncak kegiatan BIK 2022 telah diselenggarakan kegiatan berupa kampanye global selama satu pekan pameran jasa keuangan atau FinExpo di bulan Oktober dan diikuti serentak oleh selama lima hari pada tanggal 26 - 30 negara-negara anggota IOSCO C8. Oktober 2022 dengan tema "Go Inklusif, Go
1) Pembukaan rekening sebanyak 738.853 rekening pelajar dengan total nominal Rp104,37 miliar. Pada periode yang sama telah dilakukan sebanyak 2.404 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan yang diikuti lebih dari 273.436 peserta. 2) Pelaksanaan komitmen bersama sebagai bentuk sinergitas kementerian/lembaga dalam rangka implementasi program kerja yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, dan OJK. 3) Peluncuran Program Simuda Gen 2 dalam rangka peningkatan produk tabungan berjangka untuk tujuan investasi dan/ atau lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan perencanaan keuangan bagi Produktif". Kegiatan FinExpo 2022 diikuti kelompok usia 18-30 tahun. oleh 134 booth pameran yang terdiri dari berbagai Industri Jasa Keuangan (IJK). Dalam pameran tersebut tersedia berbagai 4) KEJAR Awards sebagai wujud apresiasi bagi bank peserta, sekolah, dan wilayah yang telah berpartisipasi aktif serta akses keuangan yang bermanfaat dalam berkontribusi dalam memberikan memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dampak positif mendukung implementasi pelaku UMKM. program KEJAR. Selama periode pelaksanaan BIK tahun c. Kompetisi Inklusi Keuangan 2022, tercatat telah diselenggarakan (KOINKU) sebanyak 2.538 kegiatan dengan total peserta sebanyak 1.599.860 orang dan KOINKU bertujuan untuk mendapatkan jumlah publikasi program literasi dan inklusi model inklusi keuangan yang dapat keuangan yaitu sebanyak 29.291. diimplementasikan bagi masyarakat umum dan/atau sektor jasa keuangan baik sektor b. Hari Indonesia Menabung Perbankan, Industri Keuangan Non Bank Dalam rangka menanamkan budaya menabung sejak dini bagi para pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan mendorong akselerasi Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), telah diselenggarakan Hari Indonesia Menabung (HIM) melalui kegiatan KREASIMUDA 2022, pada tanggal 23 Agustus 2022, dengan agenda dan capaian sebagai berikut: (IKNB) dan Pasar Modal. Tema KOINKU tahun 2022 adalah "Inovasi Model Inklusi Keuangan dalam Mendukung Implementasi Ekonomi Hijau" dengan tujuan mendorong adanya inovasi model inklusi keuangan yang mendukung implementasi ekonomi hijau dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selama penyelenggaraan kegiatan, dari sebanyak 104 proposal yang disampaikan oleh peserta KOINKU, telah terpilih lima proposal terbaik. 7
8 d. Implementasi Pilot Project Sobat Sikapi 2,4 juta. Selain itu, peningkatan jumlah followers/ like fanpage periode Januari - Desember 2022 adalah sebanyak 6.757 untuk Instagram, 1.219 Sobat Sikapi merupakan infrastruktur sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai untuk Facebook dan 942 untuk Twitter. pelaksana kegiatan edukasi keuangan OJK juga melakukan edukasi keuangan melalui dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2022, OJK telah melaksanakan dua kali pilot project Sobat Sikapi di Nusa Tenggara Barat dan Jambi. Kegiatan Sobat Sikapi terdiri dari Training of Trainers (ToT) kepada Sobat Sikapi sebagai duta literasi keuangan dan kegiatan Training of Community (ToC) yang merupakan kegiatan edukasi dan pendampingan, yang dilakukan oleh Sobat Sikapi kepada program Kampanye Edukasi Keuangan bersama Influencer. Pada tahun 2022, OJK bekerjasama dengan sembilan influencer yang menjangkau 4 juta viewers. OJK juga melaksanakan edukasi keuangan melalui talk show radio sebanyak 84 kali bekerja sama dengan beberapa stasiun radio di seluruh Indonesia. 11. Pemanfaatan Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (SiMOLEK) Edutainment masyarakat di sekitarnya. 9. Edukasi Keuangan secara Daring Melalui Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) SiMOLEK Edutainment adalah mobil edukasi infrastruktur yang yang dilengkapi dengan memungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan yang dikombinasikan Learning Management System Edukasi dengan penyediaan hiburan bagi masyarakat. sistem Keuangan pembelajaran daring berbasis Massive Open Online Course (MOOC) dengan berbagai materi literasi keuangan yang menarik, yang dapat (LMSKU) merupakan diakses masyarakat Indonesia secara gratis. LMSKU memuat 11 modul level basic dan empat modul level intermediate termasuk lima modul yang ramah disabilitas. Hingga tahun 2022, Pada tahun 2022, terdapat 69 kegiatan SiMOLEK Edutainment di 22 wilayah KOJK. Gambar 1.4 Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (SiMOLEK) Edutainment LMSKU telah diakses oleh 13.585 pengguna yang mayoritas berasal dari segmen pelajar dan mahasiswa. LMSKU telah diakses 13.213 kali dan telah menerbitkan 9.764 sertifikat kelulusan. 10. Edukasi Keuangan secara Daring Melalui Media Sosial SikapiUangmu, Influencer dan Talk Show Radio Selama tahun 2022, media sosial SikapiUangmu telah memublikasikan sebanyak 438 konten edukasi keuangan terkait produk dan layanan jasa keuangan dengan capaian jumlah pengunjung sebanyak
12. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Video Animasi Keluarga sikapi Gambar 1.5 Majalah Edukasi Konsumen OJK memproduksi Iklan Layanan Masyarakat yang diunggah di berbagai kanal media sosial awareness dalam rangka meningkatkan masyarakat terkait literasi keuangan, waspada penipuan berkedok investasi, waspada pinjaman fintech pendanaan bersama, online pembiayaan syariah, keuangan syariah dan jingle CAMILAN (Camera, Microphone, Location). OJK juga menyusun video animasi Keluarga Sikapi ilegal yang merupakan video animasi tiga dimensi (3D) seri literasi keuangan dengan karakter Keluarga Sikapi. Keluarga Sikapi merupakan representasi keluarga yang memiliki literasi keuangan yang baik (keluarga melek keuangan). 13. Penerbitan Majalah Edukasi Konsumen Majalah Edukasi Konsumen merupakan media informasi dan edukasi keuangan dalam bentuk cetak dan digital yang didistribusikan kepada internal OJK dan masyarakat umum. OJK menerbitkan majalah edukasi konsumen setiap tiga bulan sekali yang didistribusikan ke seluruh Kantor OJK di daerah serta dapat diunduh pada minisite SikapiUangmu. Majalah edukasi konsumen yang diterbitkan tahun 2022 telah diunduh sebanyak 223 kali dengan total viewers 8.917. 9
10 B. Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan ada Bulan Januari 2023, telah diterbitkan P Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) guna memperkuat sektor jasa Pengawasan Market Conduct adalah pengawasan dalam mendesain, terhadap perilaku PUJK menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan keuangan Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, selain diberikan mandat untuk melakukan pengawasan serta penanganan pengaduan dan penyelesaian dan pengaturan sektor jasa keuangan, OJK juga sengketa dalam upaya mewujudkan pelindungan mampu memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Salah satu bentuk pelindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK adalah dengan melakukan pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau pengawasan market conduct dan kewenangan pengawasan ini dipertegas di dalam UU P2SK. Tujuan OJK melakukan pengawasan market conduct adalah untuk memastikan kepatuhan PUJK dalam menerapkan ketentuan pelindungan konsumen konsumen. Sejak tahun 2013, OJK telah melakukan kegiatan pemantauan dan analisis market conduct melalui pengamatan lapangan. Mulai tahun 2017, OJK telah melakukan pengawasan market conduct dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap individu PUJK dengan tujuan untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang mampu bertindak adil dan berimbang kepada konsumen. dan masyarakat secara langsung dan/atau tidak langsung sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang otoritas sektor keuangan yang diberikan berdasarkan Hingga Tahun 2022, OJK telah melakukan pemeriksaan tema perjanjian baku, internal dispute resolution, pemasaran dan kerahasiaan data, pengamatan lapangan kepada tematik dengan mengambil Undang-Undang. beberapa isu pelindungan konsumen yang terjadi di
Gambar 1.6 Pemantauan Iklan Pemantauan Iklan Terdapat 460 iklan ditemukan melanggar dari total 21.373 iklan yang dilakukan pemantauan selama tahun 2022 sektor perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal, pemantauan iklan, penilaian sendiri dan analisis market conduct dalam rangka pencegahan kerugian masyarakat. pelindungan konsumen dan menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri melalui sistem pelaporan Untuk memastikan kepatuhan PUJK dalam pe- elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa nyampaian informasi kepada konsumen, iklan yang Keuangan yaitu melalui Sistem Informasi Pelaporan dilakukan pemantauan oleh OJK adalah iklan produk Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI). dan/atau layanan jasa keuangan yang dipublikasikan Penyampaian laporan tersebut dilakukan setiap satu melalui media massa cetak, media sosial, dan media tahun sekali paling lambat pada tanggal 30 September daring. Selama tahun 2022, telah dilaksanakan tahun berjalan. verifikasi terhadap total 21.373 iklan produk dan Penyampaian laporan hasil penilaian sendiri tersebut layanan keuangan dan ditemukan 460 (2,15%) iklan dilakukan sejak tahun 2015 dan pada tahun 2022 belum sesuai dengan ketentuan. Terhadap iklan yang pengaturan mengenai penilaian sendiri diatur secara belum sesuai dengan ketentuan, telah ditindaklanjuti tegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan penyampaian Surat Pembinaan sebanyak 167 Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan PUJK, surat teguran sebanyak 16 PUJK, Konfirmasi Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. sebanyak tiga PUJK dan surat peringatan tertulis Dalam POJK tersebut telah diatur terkait dengan sebanyak 7 PUJK. sanksi bagi PUJK yang terlambat menyampaikan Pemantauan iklan jasa keuangan dan enforcement yang melakukan pelanggaran terhadap PUJK laporan penilaian sendiri, yaitu dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi administratif telah dilaksanakan sejak tahun 2019 melalui berupa peringatan tertulis. Sistem Pemantauan Iklan Jasa Keuangan (SPIKE). Berdasarkan hasil pemantauan iklan dan enforcement yang dilakukan, diperoleh tren kepatuhan PUJK yang Dalam perkembangannya untuk mengetahui laporan penilaian sendiri diisi dan disampaikan secara akurat serta menggambarkan kondisi pemenuhan ketentuan meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa awareness PUJK terhadap ketentuan publikasi iklan meningkat sejak dilaksanakan enforcement atas pelanggaran iklan. pelindungan konsumen di masing-masing PUJK, maka dilakukan validasi terhadap hasil penilaian sendiri PUJK. Validasi terhadap hasil penilaian sendiri dilakukan secara sampel terhadap PUJK yang Dalam rangka menilai pemenuhan ketentuan didasarkan pada kategori penilaian. Hasil validasi akan pelindungan konsumen, PUJK wajib melakukan dipergunakan sebagai bahan pemetaan risiko profil penilaian sendiri melalui pengisian kertas kerja risiko pada masing-masing PUJK. 11
12 C. Perkembangan Pelindungan Konsumen ebagaimana diamanatkan dalam Undang- Tidak hanya itu, UU P2SK juga mengukuhkan S Undang OJK, salah satu tujuan pendirian OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK diberikan berbagai kewenangan OJK dalam mengatur dan mengelola satuan tugas yang bertanggung jawab untuk menangani kegiatan usaha tanpa izin dalam sektor kewenangan untuk mengimplementasikan tujuan keuangan. Satuan tugas ini memiliki tugas penting tersebut, termasuk dalam hal pengaturan dan dalam mencegah dan menangani kegiatan usaha pengawasan sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, UU tanpa izin yang mencakup penghimpunan dana dari P2SK memberikan landasan yang lebih kokoh untuk masyarakat, penerbitan surat berharga ekuitas atau memperkuat aspek pelindungan konsumen dan utang/sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat, masyarakat. serta penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran. UU P2SK menghadirkan berbagai inovasi dan Pada tahun 2022, OJK telah menerima 315.930 penguatan dalam pelindungan konsumen di SJK layanan Konsumen dan masyarakat yang terdiri antara lain penyesuaian prinsip-prinsip dasar dari 22.158 layanan penerimaan informasi (laporan), pelindungan konsumen, penguatan ketentuan seputar 278.993 layanan pemberian informasi (pertanyaan) hak dan kewajiban konsumen, serta penetapan hak, dan 14.779 layanan pengaduan. kewajiban, dan larangan bagi PUJK. Selain itu, UU Setiap bulan, rata-rata OJK menerima 74.084 P2SK juga memberikan landasan yang lebih kuat terkait layanan dengan layanan paling besar adalah layanan pengenaan sanksi administratif dan pidana terhadap pertanyaan. Sektor IKNB (22%) mendominasi layanan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang setelah layanan umum seperti informasi terkait berhubungan dengan pelindungan konsumen dan legalitas usaha/produk (47%). masyarakat di SJK. Grafik 1. 6 Data Layanan Konsumen dan/atau Masyarakat 33.000 30.153 30.288 31.000 28.345 27.982 29.000 27.000 25.274 26.685 28.973 25.534 25.000 22.562 27.382 23.000 21.000 22.463 19.000 20.289 17.000 15.000 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Ags-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22
Grafik 1. 7 Data Layanan Tahun 2022 N/A (Lain- lain) 149.053 47,2 % Perbankan 62.981 19, 9% IKNB Asuransi 6.274 1,9% IKNB Lembaga Pembiayaan 28.019 8,9% Layanan Pemberian Informasi Total Layanan: 278.993 Perbankan 53.586 19,2% N/A (Lain- lain) 15.094 68,1% IKNB Asuransi 4.181 1,5% IKNB Lembaga Pembiayaan 23.506 8,4% IKNB Fintech 62.588 22,4% Pasar Modal 872 0,3% IKNB Lainnya 637 0,3% IKNB Dana Pensiun 119 0,1% IKNB Fintech 67.975 21,5% IKNB Lainnya 419 0,1% Pasar Modal 704 0,2% IKNB Dana Pensiun 50 0,02% Pertanyaan, Pengaduan, dan Informasi Layanan Pengaduan Total Layanan: 14.779 Pengaduan 14.779 4,7% IKNB Lainnya 55 0,4% IKNB Dana Pensiun 93 0,6% Pertanyaan 278.993 88,3% Informasi 22.158 7,0% Pasar Modal 188 1,3% IKNB Fintech 2.855 19.3% Perbankan 7.426 50,2% IKNB Lembaga Pembiayaan 2.871 19,4% IKNB Asuransi 1.291 8,7% Layanan Penerima Informasi Total Layanan: 22.158 Perbankan 1.969 8,9% IKNB Asuransi 802 3,6% N/A (Lain- lain) 15.094 68,1% IKNB Lembaga Pembiayaan 1.642 7,4% IKNB Fintech 2.532 11,4% IKNB Lainnya 30 0,1% IKNB Dana Pensiun 14 0,06% Pasar Modal 75 0,3% Sumber: APPK - OJK 13
14 Grafik 1.8 Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK Tahun 2022 1. Kanal Penerimaan Layanan Konsumen dan Masyarakat Dalam upaya mempermudah konsumen dan masyarakat dalam mengakses dan 40.296 Whatsapp 24.149 13.734 E-mail Phone Call 9 4.89 Website 9 2.18 Letter 8 1.82 Walk-in memanfaatkan layanan konsumen, sejak tahun 2021 OJK meluncurkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). APPK dibangun untuk menambah kanal layanan dan menyediakan layanan secara daring (online). Sebelumnya OJK telah menyediakan kanal layanan lainnya yaitu kunjungan langsung, telepon, surat, email, dan WhatsApp. Kanal layanan yang paling banyak digunakan masyarakat adalah Whatsapp. Grafik 1.9 Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK Tahun 2022 2. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan, atau Diadukan pada Sektor Perbankan Dari layanan yang diterima OJK, produk yang paling banyak ditanyakan diantaranya transfer 12.885 8.652 8.039 7.962 7.094 dana (Sektor Perbankan), saham (Sektor Pasar Modal) dan pinjaman online multiguna (Sektor IKNB). Berikut grafik yang menggambarkan hal tersebut: Transfer Dana/RTGS Kartu Kredit/ Kartu Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Kredit Usaha Rakyat/ KUR Syariah Kredit Tanpa Agunan (KTA) Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan, atau Diadukan pada Sektor IKNB Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan, atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal 59.074 13.722 244 8.779 2.101 201 2.099 13 9 8 Saham Reksa Dana Transaksi Efek Obligasi Transfer Dana/RTGS Pinjaman Online Multiguna Pembiayaan Multiguna- Pembayaran Angsuran Pinjaman Online Produktif Asuransi Jiwa PAYDI (unit link) Asuransi Jiwa-Asuransi Berjangka (term life) Sumber: APPK - OJK
3. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/ atau Diadukan kepada OJK Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan, atau Diadukan pada Sektor IKNB Pada tahun 2022, permasalahan yang paling sering ditanyakan adalah SLIK (Sektor 36.718 Perbankan), perizinan (Sektor Pasar Modal) 16.111 dan perilaku petugas penagihan (Sektor IKNB) 12.409 sebagaimana tergambarkan pada grafik berikut: 10.735 4.220 Grafik 1.10 Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK Tahun 2022 Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan, atau Diadukan pada Sektor Perbankan Perilaku Petugas Penagihan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Legalitas LJK dan Produk Restrukturisasi atau Relaksasi Kredit/ Pembiayaan Fraud Eksternal (penipuan, pembobolan rekening, skimming, cyber crime) Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan, atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal 29.813 14.421 211 4.004 197 3.429 1.254 100 42 39 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Fraud Eksternal (penipuan, pembobolan rekening, skimming, cyber crime) Perilaku Petugas Penagihan Restrukturisasi atau Relaksasi Kredit/ Pembiayaan Legalitas LJK dan Produk Pertanyaan Mengenai Perizinan Legalitas LJK dan Produk Sumber: APPK - OJK Pencairan Dana Permasalahan Return atau Imbal Hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 4. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan 4. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan PENYELESAIAN PERTANYAAN PENYELESAIAN INFORMASI PENYELESAIAN PENGADUAN Dari keseluruhan layanan yang diterima OJK hingga 31 Desember 2022, seluruhnya berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian di 278.688 atas 99% sebagaimana ditampilkan pada grafik 99,89% berikut: 22.138 99,91% 13.932 305 99,89% 0,11% 19 847 0,09% 0,11% Selesai Proses Selesai Proses Selesai Proses Sumber: APPK - OJK 15
16 5. Monitoring, Analisis dan Verifikasi Penanganan Pengaduan Konsumen 6. Penanganan Pengaduan Terindikasi Pelanggaran Berdasarkan data pengaduan di sistem APPK, Jumlah pengaduan berindikasi pelanggaran pada tahun 2022 OJK menerima pengaduan yang ditangani selama Tahun 2022 adalah sebanyak 14.779, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 92 pengaduan. Dari jumlah tersebut, (92%) telah ditindaklanjuti sebanyak 13.406 oleh PUJK sesuai Service Level Agreement (SLA) dan sebanyak 120 (8%) pengaduan dari 62 pengaduan diantaranya telah diselesaikan (67%). Dari total pengaduan indikasi pelanggaran yang telah diselesaikan, PUJK telah 74 PUJK melebihi SLA. Bidang PEPK juga telah mengembalikan kerugian kepada konsumen menindaklanjuti pengaduan dengan langkah- sebanyak 49,3 miliar rupiah. langkah sebagai berikut: Adapun rincian atas penanganan 92 pengaduan 1) Menganalisis pokok permasalahan dan terindikasi pelanggaran adalah sebagai berikut: kelengkap an dokumen; Tabel 1.5 Penanganan Pengaduan Terindikasi Pelanggaran 2) Meminta informasi dan dokumen kepada Konsumen; Sektor Jumlah (%) Perasuransian 49 53% 3) Meminta informasi dan dokumen kepada PUJK; Perbankan Fintech 34 5 37% 6% 4) Berkoordinasi dengan Kantor OJK; dan Lembaga Pembiayaan 3 3% 5) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Pasar Modal 1 1% Pengawas Prudensial. 92 100% Hingga 31 Desember 2022, Bidang PEPK Grafik 1.13 Penanganan Pengaduan Terindikasi menindak lanjuti sebanyak 7.344 pengaduan, Pelanggaran dengan rincian hasil tindak lanjut sebagai berikut: Grafik 1.12 Tindak Lanjut Pengaduan (31 Desember 2022) Lembaga Pembiayaan 3 3% Pasar Modal 1 1% Perbankan 34 37% Fintech 5 6% 6,176 Perasuransian 49 53% 818 312 Tidak terdapat dugaan indikasi pelanggaran Diinformasikan kepada Satuan Kerja Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Diinformasikan kepada Satuan Kerja Pengawas Prudensial 38 Ditindaklanjuti ke tahapan verifikasi lanjutan 7. Data Penyelesaian Sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) 7. Data Penyelesaian Sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Sejak LAPS SJK mulai beroperasi dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2022, Dalam menangani pengaduan konsumen, Bidang LAPS SJK telah menerima 3.142 pengaduan dan PEPK telah melakukan permintaan dokumen dan data menyelesaikan 865 permohonan penyelesaian sengketa dengan rincian sebagai berikut:
Grafik 1.14 Grafik Proses Penyelesaian Sengketa LAPS SJK per 2 Desember 2022 9. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang masuk ke LAPS SJK per Sektor LAPS SJK telah menerima permohonan 3.142 Permohonan Masuk 1.509 Permohonan Ditolak 768 Permohonan dalam Proses 865 Permohonan Selesai penyelesaian sengketa dari seluruh sektor jasa keuangan baik yang disampaikan melalui Aplikasi (Tidak Memenuhi Syarat) Portal Perlindungan Konsumen (APPK) maupun yang disampaikan secara langsung ke LAPS SJK. Perbankan (45%) mendominasi sengketa yang Sumber: LAPS - SJK ditangani LAPS. Berikut rincian permohonan sengketa yang masuk ke LAPS SJK berdasarkan 8. Demografi Permohonan Penyelesaian Sengketa yang masuk ke LAPS SJK sektor: LAPS SJK saat ini berkantor di ibu kota Jakarta, Grafik 1.16 Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS SJK per Sektor namun demikian hal tersebut tidak menghalangi konsumen yang berada di daerah untuk dapat memperoleh akses terhadap layanan LAPS SJK. Salah satu strategi LAPS SJK untuk dapat menjangkau konsumen yang berada Perasuransian 15,% Pasar Modal 1% di daerah adalah dengan mengoptimalkan penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sektor Lain 1% Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh LAPS Perbankan 45% SJK dalam rangka mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif adalah melalui pengembangan aliansi strategis dengan beberapa universitas di Indonesia. Adapun Fintech 19% Pembiayaan 19% data persebaran konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, sebagai berikut: Grafik 1.15 Demografi Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Masuk ke LAPS SJK 1 DKI Jakarta 22% 2 Jawa Barat 18% 3 Jawa Timur 13% 4 Jawa Tengah 9% 5 Sumatera Utara 7% 6 Daerah Lain 31% Sumber: LAPS - SJK 17
18 Selanjutnya, berdasarkan data permohonan sengketa per sektor, terdapat rincian informasi mengenai 5 jenis sengketa terbesar sebagai berikut: Grafik 1.17 Lima Besar Permohonan Sengketa Masuk LAPS SJK per Sektor Sektor Perbankan Total permohonan masuk: 1.412 Sektor Perasuransian Total permohonan masuk: 459 131 162 54 105 103 72 68 45 36 28 Fraud Eksternal (penipuan, pembobolan rekening, skimming, cyber crime) Restrukturisasi atau Relaksasi Kredit/ Pembiayaan Permasalahan agunan/ jaminan Jumlah tagihan/ sanggahan Perilaku petugas penagihan Kesulitan klaim Produk/ layanan tidak sesuai Penolakan pencairan klaim Pencairan klaim asuransi Persoalan klaim Sektor IKNB Pembiayaan Total permohonan masuk: 604 Sektor Pasar Modal Total permohonan masuk: 44 10 78 66 55 52 48 6 4 3 2 Restrukturisasi atau Relaksasi Kredit/ Pembiayaan Perilaku petugas penagihan Fraud Eksternal (penipuan, pembobolan rekening, skimming, cyber crime) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Jumlah tagihan/ sanggahan Return/imbal hasil/margin Pembukaan tanpa/tidak sesuai Penolakan pencairan Transaksi tanpa persetujuan Dikosongkan oleh konsumen Sektor Fintech Total permohonan masuk: 594 132 10. Pemeriksaan LAPS SJK 106 Dalam rangka mewujudkan LAPS SJK yang 90 41 aksesibel, independen, adil, efisien dan efektif, OJK melakukan pengawasan secara offsite maupun onsite. 26 Pengawasan secara offsite dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan atas laporan Perilaku petugas penagihan Restrukturisasi atau Relaksasi Kredit/ Pembiayaan Fraud Eksternal (penipuan, pembobolan rekening, skimming, cyber crime) Dugaan pe- nyalahguna- an... Permasalahan bunga/denda/ pinalti rutin maupun non rutin yang disampaikan oleh LAPS SJK, memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta melakukan wawancara atas kemampuan
dan kepatutan terhadap Pengurus dan Pengawas LAPS SJK. Pengawasan secara onsite dilakukan melalui pemeriksaan tahunan dengan fokus Grafik 1.18 Pengaduan, Entitas Ilegal Ditutup, dan Sengketa Masuk LAPS SJK pemeriksaan antara lain sebagai berikut: a. Kepatuhan LAPS SJK terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam POJK LAPS SJK dan ketentuan lain yang berlaku; b. Kepatuhan LAPS SJK terhadap pemenuhan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam POJK LAPS SJK; c. Kegiatan operasional LAPS SJK; dan 14.779 Pengaduan 92 Pengaduan berindikasi pelanggaran 1.791 Sengketa masuk dalam LAPS SJK d. Lainnya. 11. Pengaduan Kegiatan Usaha Tanpa Izin Selain menangani pengaduan yang berasal dari konsumen PUJK, OJK juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Satgas Pasti atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Satgas Waspada Investasi (SWI), merupakan forum koordinasi antar otoritas/kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan kegiatan tanpa izin di sektor keuangan. Pembentukan Satgas PASTI diperkuat melalui ketentuan pada Pasal 247 UU P2SK. Hingga tahun 2022 Satgas telah melakukan penghentian atas entitas ilegal sebanyak, yaitu: Tabel 1.6 Penghentian atas Entitas Ilegal oleh SWI Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Investasi Ilegal 79 106 442 347 98 106 Pinjaman Online Ilegal Gadai Ilegal
404 1.493 1.026
68 75
811 17
698 91
20 D. Dukungan dalam Pelaksanaan PEPK 1. Dukungan terkait penyusunan regulasi dan ketentuan PEPK Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PEPK, OJK telah menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan serta pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan. a. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK) di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Ketentuan mengatur mengenai antara lain penyusunan ini POJK PKM SJK merupakan peraturan yang mencabut Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan ini mengatur antara lain prinsip- prinsip pelindungan konsumen dan rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, infrastruktur peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penyusunan laporan literasi keuangan dan laporan inklusi keuangan kepada OJK. masyarakat, infrastruktur pelindungan konsumen dan masyarakat, kewenangan 2. Dukungan terkait Komunikasi dan Informasi Publik OJK melakukan pembelaan hukum untuk pelindungan konsumen dan masyarakat, Berdasarkan data pelaksanaan program serta pengawasan dan pembinaan oleh OJK. b. POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK LIK SJK) komunikasi OJK untuk pemberitaan media massa (media cetak, online, televisi dan radio) selama 2022, terdapat pemberitaan tentang OJK 47.401 berita dengan sentimen positif sebesar 88%, netral 10%, dan negatif 2%. Pencapaian jumlah berita itu berasal dari 224 kegiatan antara lain siaran pers, konferensi pers, media POJK LIK SJK merupakan amandemen gathering, diskusi bersama redaktur maupun yang selanjutnya mencabut Peraturan pemimpin redaksi dan kegiatan dengan media OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang massa lainnya.
Grafik 1.19 Sentimen terhadap Pemberitaan OJK Grafik 1.21 Persentase Pertumbuhan Followers Media di Media Massa Sosial OJK tahun 2022 Sentimen Negatif 2% Sentimen Netral 10% Sentimen Positif 88% 50% 41% 14% 9% Sementara untuk pengelolaan sosial media dan website; sepanjang 2022 tercatat total konten yang diunggah 3.755 konten media sosial dan website. Total Instagram Twitter Facebook Youtube percakapan topik OJK di media sosial: 174.910 dengan sentimen: positif 87.740 (50%), netral 50.521 (29%), negatif 36.649 (21%). Melalui program komunikasi OJK ini diharapkan diseminasi informasi terkait kebijakan dan kegiatan OJK pada umumnya, dan pengawasan perilaku PUJK, Grafik 1.20 Sentimen terhadap Konten OJK di Media Sosial dan Website edukasi dan pelindungan konsumen pada khususnya, dapat terdistribusi secara merata. Sentimen Negatif 21% Sentimen Netral 29% Sentimen Positif 50% Grafik 1. 22 Jumlah Audiens Media Sosial OJK Youtube 2% Twitter 15% Instagram 53% Facebook 9% Total followers dari empat platform media sosial OJK: 1.063.027 (naik 17% dari 2021) dengan rincian 783.833 followers instagram, 156.252 followers twitter, 96.558 followers facebook dan 26.384 subscribers Youtube. Instagram tumbuh 14%, twitter tumbuh 41%, Facebook Instagram Twitter Facebook 783.833 156.252 96.558 Youtube 26.384 tumbuh 9% dan Youtube tumbuh 50%. 21
22 Halaman ini sengaja dikosongkan
Bab 02 Peluang dan Tantangan 23
24 A. Peluang alam upaya peningkatan literasi dan inklusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. D keuangan serta penguatan aspek pelindungan konsumen, terdapat peluang berbagai baik dari sisi internal maupun eksternal yang dapat Dominasi generasi muda merupakan bonus tersendiri bagi demografi Indonesia sekaligus merupakan peluang serta tantangan dalam dioptimalkan guna mendukung pencapaian target. melakukan transformasi digital dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan maupun Gambar 2.1 Peluang Internal dan Eksternal pelindungan konsumen. Sebagai generasi yang tumbuh dan menjadi bagian dari digital native, generasi muda perlu diperkaya dengan keterampilan soft skill, salah satunya bekal terkait literasi dan inklusi keuangan yang memadai serta LAPS SJK pelindungan konsumen dalam memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Bonus Demografi Aliansi Strategis Gambar 2.2 Peluang Internal dan Eksternal Pemanfaatan Internet dan Media Sosial International good practices Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan 1. Bonus Demografi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk tahun 2020, disebutkan bahwa lebih dari 53% penduduk Indonesia merupakan penduduk milenial dan generasi Z. Kedua kelompok usia ini merupakan kelompok yang produktif saat ini dan diharapkan kedua generasi dimaksud dapat berkontribusi dalam mendorong kemajuan ekonomi maupun
2. Pemanfaatan Internet dan Media Sosial semakin meningkat dan harapannya tingkat pengaduan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan akan semakin menurun. Gambar 2.3 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia 3. Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan Jumlah Penduduk Terkoneksi Internet Tahun 2022 Tahun 2022 77,02% Tahun 2023 78,19% Menurut data yang dipublikasikan oleh Digital 2023 Global Overview Report, persentase pengguna internet yang mengakses situs web investasi, perbankan, atau asuransi di Indonesia 215.626.156 Jiwa dari total populasi 275.773.901 jiwa penduduk Indonesia tahun 2022 mencapai 29,1% setiap bulan, data tersebut mencerminkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia. Tingkat penetrasi internet 78,19% yang collective semakin pesat, membutuhkan effort dalam menjaga kepercayaan konsumen dan/atau masyarakat terhadap Industri Jasa Perkembangan digitalisasi keuangan Keuangan (IJK). Masyarakat harus ditingkatkan pemahaman dan kewaspadaannya agar tidak menjadi korban dalam memanfaatkan layanan transaksi keuangan digital. Di sisi lain, pesatnya perkembangan digitalisasi Sumber: Survei APJII Tahun 2023 keuangan dimaksud mempermudah konsumen dalam mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan serta menjadi salah satu faktor Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara pendukung dalam peningkatan inklusi keuangan. Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya 4. Keberadaaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) 4. Keberadaaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang sebanyak 210,03 juta pengguna setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia. Selain itu, berdasarkan laporan We Are Social menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang atau setara dengan 60,4% dari populasi Indonesia. Keberadaan LAPS SJK menyempurnakan sistem layanan konsumen dan masyarakat terintegrasi OJK, yang mencakup layanan konsumen melalui (complaint handling) penanganan pengaduan sampai pada penyelesaian sengketa (dispute resolution). Kemudahan dalam mengakses informasi di era digital melalui media sosial dapat memperluas LAPS SJK diharapkan mampu menyelenggarakan jangkauan diseminasi informasi dan penyelesaian sengketa di sektor jasa mempercepat proses penyampaian informasi keuangan secara profesional, biaya terjangkau, bagi para penggunanya. Hal tersebut menjadi terstandarisasi, sehingga menjadi lembaga yang peluang tersendiri dalam rangka peningkatan akuntabel dan dapat dipercaya baik oleh PUJK literasi dan inklusi keuangan. Sejalan hal tersebut, maupun konsumen. dengan semakin meningkatnya pengetahuan 5. Aliansi Strategis Stakeholder Terkait dan pemahaman masyarakat atas produk dan layanan keuangan, maka upaya pelindungan Terjalinnya aliansi strategis dengan Kementerian/ lainnya Lembaga dan stakeholders terkait 25
26 dapat mendukung upaya pencapaian program b. Pelindungan Konsumen peningkatan literasi, inklusi keuangan dan Pentingnya pelindungan konsumen telah pelindungan konsumen serta pengawasan perilaku PUJK. Upaya tersebut dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan melalui koordinasi berbagai program, kebijakan, ini lama menjadi perhatian dunia. Hal dibuktikan dengan terbitnya UN Guidelines for Consumer Protection melalui Resolusi PBB No.39/248 pada tanggal 9 April 1985. peningkatan kualitas layanan serta sinergi. Salah satu upaya pelindungan konsumen 6. International Good Practices adalah dengan menyediakan perangkat yang memadai untuk penyelesaian perselisihan Terdapat berbagai international good practice dari berbagai negara lain dan organisasi internasional antara pelaku usaha dengan konsumen. Saat ini perkembangan teknologi dan informasi yang dapat menjadi acuan dalam menyusun telah membawa banyak perubahan, termasuk strategi dan implementasi program pengawasan dalam hal pelindungan konsumen. perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen. a. Literasi dan Inklusi Keuangan peningkatan Upaya literasi keuangan Amerika Serikat melalui Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) menyediakan sistem penyelesaian pengaduan di mana konsumen dapat secara langsung menyampaikan masyarakat telah menjadi isu yang signifikan di pengaduan yang selanjutnya akan diteruskan berbagai belahan dunia. Pada tahun 2015 saja, data Organization for Economic Co-operation and Development International Network for Financial Education (OECD/INFE) menunjukkan sebanyak 59 negara/otoritas pemerintah telah kepada perusahaan Sektor Jasa Keuangan (bank dan non bank) yang berada di bawah pengawasan CFPB. Selanjutnya perusahaan tersebut akan memberikan tanggapan terhadap pengaduan konsumen. Sistem mengimplementasikan strategi nasional literasi tersebut dijalankan secara daring yang keuangan. mengedepankan privasi dan kerahasiaan. Pengaduan tersebut, termasuk tanggapan Cina, India dan Brazil adalah tiga negara yang perusahaan, akan dianalisa oleh CFPB untuk berhasil melakukan program inklusi dan literasi mendapatkan pengetahuan mengenai keuangan di negara masing-masing. Ketiga permasalahan yang terjadi di sektor jasa negara ini mempunyai beberapa karakteristik yang sama dengan Indonesia, yaitu jumlah penduduk dengan berbagai ragam etnis dan budaya, luas wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, dan berangkat dari tingkat inklusi keuangan yang hampir sama. Strategi yang umumnya digunakan dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan di negara tersebut yaitu dengan melakukan PELINDUNGAN KONSUMEN analisis terkait kendala inklusi keuangan yang dihadapi, perencanaan yang menyeluruh, agen-agen platform pemanfaatan produk dan layanan keuangan penggunaan perbankan, pengembangan digital serta yang tepat. Selain itu, sinergi dan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung dengan regulasi yang baik terbukti dapat meningkatkan inklusi keuangan negara tersebut dengan cepat.
keuangan Amerika. Selanjutnya, hasil analisis mengawasi pelaksanaan pelindungan akan dijadikan bahan pengawasan dan perbaikan peraturan. Sistem yang serupa juga dilakukan oleh OJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Melalui APPK konsumen dapat mengadu secara daring untuk selanjutnya diteruskan kepada PUJK yang sesuai, untuk diselesaikan melalui mekanisme internal dispute resolution (IDR). konsumen oleh PUJK. Beberapa negara seperti Amerika Serikat (Consumer Financial Protection Bureau), Inggris (Financial Conduct Authority), Irlandia (Central Bank of Ireland), dan Singapura (Monetary Authority of Singapore) membentuk kerangka pengawasan market conduct berbasis risiko terhadap PUJK dan/ atau produk yang merugikan/berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Terkait external dispute melakukan resolution, OJK di LAPS pengintegrasian conduct berbasis Pengawasan market risiko bertujuan untuk menciptakan strategi sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk pengawasan yang mampu menyasar kepada meningkatkan aksesibilitas khususnya kebutuhan serta PUJK yang memiliki risiko terhadap konsumen dan masyarakat dalam tinggi sehingga potensi kerugian konsumen memperoleh layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang profesional, dan/atau masyarakat dapat diminimalisasi. Dalam proses pengawasan market conduct berbasis risiko, dilakukan penilaian terhadap terstandardisasi dengan biaya terjangkau bagi konsumen dan masyarakat serta mengurangi risiko inheren PUJK dengan proses tata inefisiensi materiil maupun non-materiil kelola, kontrol internal, budaya organisasi, industri melalui pengurangan duplikasi pengembangan produk, proses transaksi, dan ketentuan/birokrasi. pelayanan purna jual. Berdasarkan best practice di Australia, Singapura, Inggris dan Belanda didapatkan Proses penilaian mendapatkan nilai ini dilakukan guna risiko PUJK secara bahwa bentuk dari LAPS berupa peleburan dari LAPS existing atau melalui pembentukan LAPS baru yang itu, berdasarkan best practice yang ada, diketahui bahwa regulator tidak terlibat pada fungsi terintegrasi. Selain individual yang akan berdampak kepada strategi pengawasan. Selanjutnya, Otoritas akan menegakkan kepatuhan terhadap pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen yang ditemukan pada proses penyelesaian sengketa namun fokus pada pengawasan dan business conduct dari LAPS SJK. c. Pengawasan Market Conduct Berkembangnya praktik bisnis PUJK yang pengawasan. Jenis penegakan kepatuhan yang digunakan antara lain melalui pengenaan sanksi dan perintah pengembalian kerugian. itu, proses pengawasan market Selain juga dilakukan secara preventif conduct melalui peningkatan kewaspadaan konsumen saling berkaitan secara lintas sektoral serta terhadap tindak kejahatan di sektor jasa meningkatnya kompleksitas produk dan keuangan. Dengan mempertimbangakan layanan PUJK berbasis teknologi, melahirkan risiko pelindungan konsumen yang lebih kompleks. Risiko tersebut menjadi salah perkembangan pengawasan kerangka market conduct tersebut, OJK akan terus untuk mengembangkan bertransformasi satu penyebab terjadinya krisis keuangan dunia pada tahun 2007-2009. Hal tersebut mendorong, berbagai negara membentuk otoritas pengawasan market conduct untuk metode pengawasan, infrastruktur, dan kerangka pengawasan market conduct sesuai dengan international best practices. 27
28 B. Tantangan 1. Mandat baru dalam UU P2SK mengimplementasikan UU P2SK yaitu koordinasi Pada 12 Januari 2023, Pemerintah dan DPR RI antar Kementerian/Lembaga. telah mengesahkan UU P2SK yang berdampak pada ketentuan terkait pelindungan konsumen, 2. Gap antara literasi dan inklusi keuangan yang tinggi 2. Gap antara literasi dan inklusi keuangan yang tinggi antara lain penguatan ketentuan pelindungan konsumen, penegasan inklusi keuangan, penegasan kewenangan market conduct, penegasan penanganan pengaduan, serta penegasan pemberantasan penipuan literasi dan Berdasarkan SNLIK tahun 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan meningkat setiap tahunnya, namun masih terdapat gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan, meskipun gap tersebut berkedok investasi. Berbagai penguatan dan semakin menipis setiap tahunnya. Indeks penegasan tersebut menjadi kekuatan sekaligus literasi dan inklusi keuangan syariah juga masih tantangan tersendiri bagi OJK untuk lebih dapat memiliki gap sebesar 2,98% pada tahun 2022. meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Adanya gap tersebut menjadi tantangan bahwa secara masif serta melindungi konsumen diperlukan percepatan peningkatan khususnya dari sisi literasi keuangan serta literasi dan inklusi keuangan syariah. Gambar 2.4 Tantangan PEPK Gap antara literasi dan inklusi keuangan Literasi dan inklusi keuangan syariah (market share) yang rendah Banyak masyarakat yang belum eligible memiliki akses keuangan Tingkat penyelesaian pengaduan konsumen melalui IDR belum optimal Modus kejahatan yang beragam seiring pesatnya digitalisasi Belum optimalnya kolaborasi dalam penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan Tingkat Kepatuhan PUJK terhadap Ketentuan Pelindungan Konsumen belum optimal 2 4 6 8 1 1 1 2 4 1 3 5 7 9 1 1 1 3 Mandat baru dalam Undang- undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Disparitas literasi dan inklusi keuangan antar daerah yang tinggi Kompleksitas produk keuangan (hybrid dan borderless) Posisi konsumen dengan PUJK yang tidak setara Penawaran produk tanpa izin di sektor keuangan masih marak Risiko reputasi dan risiko hukum terhadap pelaksanaan tugas Ekspektasi stakeholder dan masyarakat terhadap OJK
3. Disparitas literasi dan inklusi keuangan yang tinggi teknologi blockchain, dan kecerdasan buatan (AI) telah merevolusi cara mengelola uang Terdapat 14 provinsi dari total 34 provinsi yang masih memiliki tingkat literasi keuangan di bawah rata-rata nasional dan terdapat 15 provinsi dari total 34 provinsi yang masih memiliki tingkat inklusi keuangan di bawah rata rata nasional. Selain itu, masih terdapat gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan belum merata di seluruh wilayah di Indonesia sehingga diperlukan percepatan sekaligus pemerataan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. dan berinvestasi. Keuangan inklusif bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan. Inovasi produk keuangan telah berperan penting dalam meraih tujuan ini. Melalui layanan perbankan digital dan teknologi pembayaran, masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau lembaga keuangan konvensional sekarang dapat mengakses rekening, transfer dana, dan pembayaran dengan mudah. Meskipun inovasi produk keuangan membawa dampak positif, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Keamanan data dan pelindungan konsumen 4. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah yang rendah menjadi isu utama dalam era digital ini. Selain itu, aspek literasi keuangan dan teknologi juga perlu diperhatikan agar masyarakat dapat Dari sisi keuangan syariah, Indonesia memiliki potensi yang besar karena berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2022, Indonesia menduduki peringkat keempat negara memanfaatkan inovasi ini dengan bijak. 6. Banyak masyarakat yang belum eligible memiliki akses keuangan dengan perkembangan indikator ekonomi syariah terbaik di dunia, berada di belakang Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini masih banyak yang belum eligible atau tidak memiliki akses keuangan yang memadai. Beberapa faktor Namun demikian, tingkat literasi keuangan yang menyebabkan kesulitan akses keuangan di syariah berdasarkan SNLIK tahun 2022 hanya kalangan masyarakat Indonesia meliputi: sebesar 9.14%, dengan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 12.12%. Angka tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional yang Tidak memiliki dokumen identitas; ● Pendapatan masyarakat yang rendah; ● Kurangnya akses infrastruktur ke layanan keuangan; Tidak memiliki dokumen identitas; ● Pendapatan masyarakat yang rendah; ● Kurangnya akses infrastruktur ke layanan keuangan; segi pangsa pasar, per Desember 2022 tercatat sebesar 10.41%, meski mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun gap antara pangsa Rendahnya literasi keuangan; ● Hambatan sosial, budaya dan; ● Keterbatasan fasilitas teknologi. pasar keuangan syariah dengan pasar keuangan konvensional masih sangat tinggi. Hal tersebut 7. Posisi konsumen dengan PUJK yang mengindikasikan bahwa minat masyarakat tidak setara terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Hubungan konsumen dengan PUJK diinisiasi ketika konsumen menggunakan produk/layanan 5. Kompleksitas produk keuangan (hybrid dan borderless) PUJK yang dapat terjadi dalam proses penawaran maupun dalam proses perjanjian. Dalam proses Di era digital yang terus berkembang, inovasi produk keuangan telah membawa perubahan signifikan. Layanan keuangan berbasis aplikasi, penawaran, asimetris informasi antara konsumen dan PUJK mengakibatkan minimnya informasi yang didapatkan oleh konsumen sehingga 29
30 1.950 pengaduan dikarenakan memberikan tanggapan pengaduan tidak sesuai dengan ketentuan penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan. Penyelesaian pengaduan menjadi salah satu pilar penting dalam pelindungan konsumen. Konsumen dapat merasa aman apabila mendapat tanggapan yang cepat dan tepat atas aduan yang dilakukan. Ketidaksesuaian penyelesaian pengaduan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan. 9. Penawaran produk tanpa izin di sektor keuangan masih marak Kegiatan tanpa izin di sektor keuangan sampai saat ini masih marak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan yang diterima oleh Sekretariat Satgas PASTI sepanjang tahun 2023 melalui kanal pengaduan di aplikasi waspada investasi (SIAWAS). Pengaduan tersebut terkait dengan aktivitas tanpa izin di sektor keuangan yang meliputi antara lain, penawaran penempatan berdampak pada kurangnya informasi yang diterima oleh konsumen dan dapat berdampak kepada kerugian konsumen. dana dengan izin, penawaran pinjaman online tanpa izin, penawaran kerja paruh waktu secara online, dan pegadaian tanpa izin. imbal hasil yang tinggi tanpa Dalam tahapan perjanjian, PUJK wajib menyusun perjanjian produk dan layanan secara seimbang, adil, dan wajar, meliputi pengaturan hak dan 10. Modus kejahatan yang beragam seiring pesatnya digitalisasi kewajiban antara konsumen dan PUJK. Dalam Seiring dengan perkembangan era keuangan implementasinya, informasi mengenai biaya, digital, produk dan layanan jasa keuangan risiko, penyangkalan, syarat dan ketentuan semakin dinamis dan kompleks. Hal tersebut kadang kala tidak secara detail dicantumkan juga berimbas kepada semakin maraknya dalam perjanjian. Hal ini mengakibatkan dan canggihnya modus kejahatan khususnya konsumen tidak terinformasi dengan baik terkait kejahatan keuangan digital. Banyak sehingga berpotensi merugikan bagi konsumen. 8. Tingkat penyelesaian pengaduan konsumen melalui IDR belum optimal penawaran produk ilegal contohnya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Selain itu penipuan dengan modus social engineering dan pencurian data pribadi juga marak terjadi Berdasarkan data pengaduan yang diterima hingga menimbulkan kerugian yang besar bagi oleh OJK melalui sistem APPK, pada tahun masyarakat. 2022, OJK mengenakan sanksi kepada 204 PUJK terhadap 499 pengaduan dikarenakan memberikan tanggapan pengaduan melebihi 11. Risiko reputasi dan risiko hukum terhadap pelaksanaan tugas PEPK semakin tinggi tenggat waktu dan kepada 296 PUJK terhadap
Kepercayaan dari stakeholders dan publik bahwa OJK mampu melaksanakan pengawasan perilaku PUJK, edukasi, serta pelindungan konsumen Proses OJK dalam memenuhi amanat tersebut membawa ekspektasi stakeholders agar kualitas terintegrasi dapat memberikan pengawasan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi tumbuh kembangnya sektor penetrasi produk dan layanan keuangan serta jasa keuangan, termasuk juga kaitannya dengan berdampak positif bagi kesejahteraan konsumen penguatan pelindungan konsumen yang akan dan masyarakat. Pelaksanaan tugas OJK meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai senantiasa didukung oleh perangkat hukum bagian penting dalam mendukung stabilitas berupa regulasi. OJK selalu menyelaraskan sistem keuangan. regulasi dan kebijakan yang ditetapkan, termasuk Langkah-langkah edukasi dan pelindungan yang terkait dengan PEPK, agar sesuai dengan konsumen keuangan harus lebih efektif guna peraturan perundang-undangan terkini dan membekali konsumen dalam menghadapi pasar perkembangan sektor jasa keuangan. Hal ini keuangan yang lebih canggih dan kompleks. dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum Ketersediaan informasi melalui penyediaan dan meminimalisasi terjadinya risiko hukum saluran dan cara berkomunikasi antara dalam pelaksanaan tugas PEPK. lembaga jasa keuangan dengan konsumen, 12. Belum optimalnya kolaborasi dalam penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan mengembangkan kepedulian di antara komunitas masyarakat serta pola interaksi antara regulator dengan lembaga jasa keuangan dan masyarakat merupakan hal yang fundamental Kolaborasi dalam rangka upaya penegakan bagi aspek edukasi dan pelindungan konsumen hukum atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor jasa keuangan. keuangan masih belum maksimal. Hal dianggap menjadi salah satu penyebab mengapa kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan masih marak terjadi. ini 14. Tingkat Kepatuhan PUJK terhadap Ketentuan Pelindungan Konsumen belum optimal Namun dengan rencana pertambahan anggota Pelindungan konsumen sektor jasa keuangan Satgas PASTI menjadi 16 (enam belas) otoritas/ merupakan hal yang diatur dalam UU P2SK kementerian/lembaga, Satgas PASTI diharapkan maupun Peraturan OJK Nomor 6/POJK.06/2022 menjadi lebih kuat dalam menangani kegiatan tentang Perlidungan Konsumen dan Masyarakat usaha tanpa izin di sektor keuangan khususnya di Sektor Jasa Keuangan. Namun berdasarkan dari sisi penegakan hukum. hasil pengawasan yang dilakukan oleh OJK, 13. Ekspektasi stakeholders dan masyarakat terhadap OJK yang semakin tinggi masih ditemukan ketidaksesuaian baik dari sisi kebijakan, implementasi maupun evaluasi. Hal ini akan menjadi tantangan bagi OJK karena akan meningkatkan potensi risiko kerugian Dalam perjalanan waktu memenuhi amanat UU konsumen dan/atau masyarakat. Selain itu, P2SK, OJK melaksanakan tugas dengan tujuan adanya ketidaksesuaian ini menunjukkan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan bahwa kepatuhan PUJK terhadap ketentuan terselenggara secara teratur, adil, transparan, pelindungan konsumen masih belum optimal dan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem perlu ditingkatkan melalui tindakan pengawasan keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan yang lebih ketat serta penegakan hukum atas dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan pelanggaran yang ditemukan. konsumen dan masyarakat. 31
32 Halaman ini sengaja dikosongkan
Bab 03 Target Pengembangan 2027 33
34 A. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat serta level playing field bagi industri jasa keuangan, OJK melakukan analisis terhadap seluruh pengaduan konsumen untuk menemukan OJK memiliki target untuk mencapai indeks adanya indikasi pelanggaran ketentuan literasi keuangan sebesar 65% dan indeks inklusi pelindungan konsumen. Dalam proses analisis keuangan sebesar 93%. Sedangkan target tersebut, salah satu kegiatan yang akan dilakukan indeks literasi keuangan syariah yaitu 20% dan OJK adalah permintaan keterangan kepada indeks inklusi keuangan syariah sebesar 23%. konsumen dan PUJK untuk mendapatkan Indeks literasi keuangan diukur dari lima aspek, gambaran utuh atas permasalahan yang terjadi. yaitu pengetahuan, keyakinan, keterampilan, Apabila dalam proses analisis dan pemeriksaan, sikap dan perilaku, sedangkan indeks inklusi keuangan diukur dari penggunaan (usage). OJK menemukan adanya pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, maka OJK akan memberikan sanksi kepada PUJK sesuai B. Penyelesaian Pengaduan Melalui Internal Dispute Resolution (IDR) ketentuan dalam perundang-undangan. OJK menargetkan 80% pengaduan berindikasi pelanggaran yang masuk bisa diselesaikan. Dalam rangka peningkatan pelindungan konsumen, OJK menargetkan penyelesaian pengaduan oleh PUJK mencapai 90% D. Validasi Penilaian Sendiri oleh PUJK Atas Ketentuan Pelindungan Konsumen melalui APPK. Penyelesaian tersebut juga memperhitungkan tingkat kepatuhan PUJK Penilaian sendiri berfungsi untuk menilai atas penyelesaian pengaduan yang meliputi tenggat waktu penyelesaian dan kesesuaian substansi tanggapan pengaduan sebagaimana penerapan prinsip pelindungan konsumen oleh PUJK. kegiatan ini juga menjadi tools penilaian risiko bagi OJK dimana hasil penilaian sendiri diatur dalam POJK yang mengatur mengenai mencakup aspek kebijakan, implementasi dan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. evaluasi. Sesuai dengan POJK 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat C. Tingkat Penyelesaian di sektor jasa keuangan, penilaian sendiri Pengaduan Berindikasi Pelanggaran dilakukan sebanyak satu kali dalam setahun. Dari hasil kegiatan penilaian sendiri ini kemudian dilanjutkan dengan validasi atas hasil penilaian Dalam upaya melindungi konsumen dan sendiri tersebut. Kegiatan validasi bertujuan sebagai wujud upaya mencapai kepercayaan untuk memastikan proses pengisian dan
isian dari PUJK menunjukkan kondisi yang 2) untuk memperoleh ganti kerugian dari sebenarnya sehingga proses penilaian risiko pihak yang menyebabkan kerugian pada melalui penilaian sendiri menunjukkan hasil konsumen dan/atau Lembaga Jasa yang sesuai. Dalam proses pelaksanaan validasi, Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran dilakukan berdasarkan sampel dan difokuskan kepada PUJK yang memiliki risiko high dan/ atau moderate karena risiko ini menunjukkan bahwa PUJK memiliki tingkat penerapan prinsip atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan kewenangan dimaksud, OJK mempersiapkan perangkat dan peraturan pelindungan konsumen yang rendah. Namun pelaksana guna mendukung pelaksanaan upaya penentuan sampel ini juga dapat menggunakan pengajuan gugatan perdata dalam rangka metode statistik lainnya guna memastikan pelindungan konsumen. keragaman sampel dan mewakili beberapa hasil penilaian sendiri. OJK menargetkan 50% PUJK dengan risiko high dan/atau moderate berhasil divalidasi. G. Peningkatan Jumlah Aktivitas Keuangan Ilegal yang Ditangani E. LAPS SJK yang Accessible dan Credible Maraknya penawaran penempatan dana dengan janji imbal hasil yang tinggi dan penawaran pinjaman online sosial dan media elektronik lainnya, menjadi tanpa izin melalui media Dalam rangka optimalisasi LAPS SJK, OJK fokus utama untuk dilakukan penanganan oleh melakukan sosialisasi kepada PUJK, konsumen, Satgas PASTI. Pada tahun 2027, Satgas PASTI dan masyarakat. Selain itu, OJK mendorong LAPS menargetkan 95% dari pengaduan yang diterima SJK untuk meningkatkan penyelesaian sengketa secara daring atau Online Dispute Resolution kemudahan (ODR) sehingga memberikan bagi PUJK, konsumen, dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. berhasil ditangani. H. Predikat Keterbukaan Informasi Publik OJK Menjadi "informatif" Semakin meningkatnya kepercayaan PUJK, Tujuan komunikasi publik OJK adalah konsumen, dan masyarakat juga diharapkan menciptakan budaya perlakuan yang adil dapat meningkatkan jumlah penyelesaian terhadap konsumen jasa keuangan maupun sengketa komersial oleh LAPS SJK sehingga masyarakat umum serta memperoleh dukungan menjadi lembaga yang independen dan kredibel. positif dari masyarakat yang pada akhirnya F. Fungsi Gugatan Perdata yang Efektif persepsi publik terhadap OJK menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat terjamin. Penyempurnaan sarana dan prasarana Pejabat Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU OJK, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melindungi konsumen, OJK memiliki OJK menjadi salah satu sasaran pengembangan kewenangan antara lain mengajukan gugatan: program komunikasi publik dengan target untuk mendapatkan status 'informatif' dan terus 1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan mempertahankannya di tahun-tahun berikutnya. milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang I. Persepsi Publik Terhadap OJK menyebabkan kerugian dimaksud maupun Komunikasi publik OJK terus diperkuat dan di bawah penguasaan pihak lain dengan diperluas agar informasi mengenai kebijakan dan itikad tidak baik; dan/atau program kerja OJK serta konten-konten edukasi keuangan sampai ke masyarakat. OJK perlu 35
36 melakukan fungsi komunikasi yang lebih optimal dengan memperhatikan saluran komunikasi yang tepat. Pada tahun 2027, persepsi publik terhadap OJK diharapkan mencapai angka 85% dengan parameter berupa: jumlah pemberitaan (1) positif OJK; (2) engagement media sosial OJK; (3) pertumbuhan followers media sosial OJK; (4) reach out media sosial OJK. J. Tersedianya Peraturan PEPK yang Memadai Regulasi dan kebijakan yang terkait dengan L. Penguatan PEPK terkait Koperasi, Aset Keuangan Digital, Aset Kripto, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Keuangan Hijau Dalam rangka implementasi UU P2SK, diperlukan penguatan dari Bidang PEPK terkait koperasi, aset keuangan digital, aset kripto, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan keuangan hijau. Penyusunan materi dan pelaksanaan edukasi keuangan serta sosialisasi yang terkait perlu dilakukan, baik untuk produk konvensional maupun syariah. Bidang PEPK harus senantiasa diselaraskan berlaku, dengan international best practice, serta dinamika sektor jasa keuangan yang terus berkembang. undang-undang yang Keberadaan regulasi dan kebijakan yang memadai dalam pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen bukan hanya menjadi fokus OJK pada tahun 2027, melainkan juga merupakan target berkelanjutan yang menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan upaya pelindungan konsumen dan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu, dengan berlakunya UU P2SK maka cakupan pengawasan perilaku PUJK juga bertambah sesuai dengan penyempurnaan definisi PUJK. Proses yang dilakukan terhadap beberapa hal ini dilakukan langsung baik secara dengan menggunakan tools yang telah dimiliki saat ini. Namun dalam proses pelaksanaannya, dibutuhkan penyempurnaan ketentuan pendukung agar pelaksanaan pengawasan perilaku PUJK memiliki landasan pelaksanaan yang cukup guna menjalankan amanat UU P2SK. pengawasan langsung maupun tidak K. Penguatan Infrastruktur PEPK Berbasis Teknologi yang Handal Dalam melaksanakan dan mengimplementasi- M. Penguatan Pengawasan Market Conduct Melalui Indikator Risiko Perilaku (Conduct Risk) Terhadap PUJK Tertentu kan program pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan pelindungan konsumen, diperlukan infrastruktur pendukung baik dalam rangka penyediaan informasi data literasi, inklusi keuangan dan informasi; sistem pelaporan; penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa; gugatan perdata pelindungan konsumen; media monitoring; serta pengawasan langsung dan tidak langsung. Seluruh infrastruktur tersebut senantiasa dikembangkan sehingga dapat digunakan secara kredibel dan handal baik oleh internal OJK maupun pihak eksternal. Penilaian risiko PUJK berfungsi untuk merumuskan strategi pengawasan perilaku PUJK agar proses pengawasan yang dilakukan difokuskan kepada tinggi sehingga PUJK yang memiliki lebih optimal. proses pengawasan menjadi ini berkaitan erat dengan cara PUJK Risiko mengimplementasikan pelindungan konsumen SJK sehingga dapat meminimalisir risiko potensi kerugian konsumen. Penilaian dilakukan risiko dengan memperhitungkan individual PUJK dengan manajemen risiko yang ini perlu dimiliki. Dalam dukungan dari stakeholder maupun satuan kerja terkait dalam upaya untuk memperoleh data dan/ atau informasi yang dibutuhkan guna membuat penilaian risiko PUJK yang komprehensif. risiko prinsip implementasinya, hal
Bab 04 Misi dan Pilar Pengembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen 37
38 Gambar 4.1 Pilar Pengembangan PEPK Menjadi lembaga pengawas Industri Jasa Keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan Industri Jasa Keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum VISI OJK Mewujudkan masyarakat Indonesia yang terliterasi, terinklusi dan terlindungi, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berintegritas, dan citra OJK yang positif MISI PEPK LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN PENGAWASAN MARKET CONDUCT PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL PILAR Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Penguatan Perilaku PUJK Penanganan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat Penguatan Kelembagaan Peningkatan Inklusi Keuangan yang Merata Pengawasan Perilaku PUJK Sesuai Product Life Cycle LAPS SJK yang Andal dan Terpercaya Peningkatan Kegiatan Pencegahan PROGRAM Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Penegakan Hukum Kepatuhan PUJK Implementasi Gugatan Perdata Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Regulasi dan Kebijakan PEPK Optimalisasi Komunikasi Publik ENABLER Transformasi Digital Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Keuangan Koordinasi Internal OJK Sinergi dengan Pemangku Kepentingan JK memiliki komitmen yang tinggi dalam Setelah melalui proses identifikasi masalah dan O melindungi konsumen baik melalui strategi preventif yang diterapkan dengan edukasi keuangan maupun melalui strategi represif yang pemetaan penyelesaian masalah, juga untuk mengakselerasi perkembangan PEPK di Indonesia, visi OJK tersebut dijabarkan ke dalam misi Peta Jalan diterapkan melalui pelindungan konsumen dan PEPK yaitu "mewujudkan masyarakat Indonesia yang pengawasan perilaku PUJK. Seluruh strategi yang terliterasi, terinklusi, terlindungi, Pelaku Usaha Jasa tercakup dalam peta jalan bertujuan untuk mencapai Keuangan (PUJK) yang berintegritas, dan citra OJK visi OJK yaitu "Menjadi Lembaga Pengawas Industri yang positif". Jasa Keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global Untuk mencapai visi dan misi, arah strategi Peta Jalan PEPK disusun berdasarkan empat pilar, yaitu Pilar Literasi dan Inklusi Keuangan, Pilar Pengawasan Market Conduct, Pilar Pelindungan Konsumen dan Masyarakat serta dapat memajukan kesejahteraan umum."
serta Pilar Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Periode penggunaan peta jalan sebagai acuan Masing-masing pilar diperluas dan dijabarkan menjadi dalam pelaksanaan program PEPK akan berlangsung beberapa program strategis dan rencana aksi untuk selama 2023-2027. Pada akhir periode peta jalan, mempermudah dan mempertajam kegiatan-kegiatan akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan yang diperlukan untuk mencapainya. simultan untuk rencana pengembangan PEPK pada tingkatan selanjutnya. Gambar 4.2 Pilar Literasi dan Inklusi Keuangan A. Pilar 1: LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN Literasi dan Inklusi Keuangan Melaksanakan Edukasi Keuangan Masif Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Melaksanakan Edukasi Keuangan Tematik Mengembangkan Infrastruktur Edukasi Keuangan Melaksanakan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Memperkuat dan Mengoptimalkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Peningkatan Inklusi Keuangan yang Merata Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Memperluas Akses Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melaksanakan Akselerasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Melaksanakan Kampanye Nasional Inklusi Keuangan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Mengakselerasi dan Meningkatkan Program Literasi Keuangan Syariah Mengembangkan dan Memperluas Akses Keuangan Syariah Memperkuat Infrastruktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 39
40 Berdasarkan UU P2SK, Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Sedangkan, Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. 1. Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Gambar 4.3 Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Melaksanakan Edukasi Secara Masif Edukasi Masif Secara Offline Edukasi Masif Secara Online Melaksanakan Edukasi Keuangan Tematik Affirmative Action Terhadap Vulnerable Group, Perempuan, Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Mengembangkan Infrastruktur Edukasi Keuangan Penyusunan Modul Learning Management System (LMS) Penyusunan Buku Literasi Keuangan Melaksanakan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Kampanye Nasional dalam Rangka Peningkatan Literasi Keuangan Kompetisi Nasional Literasi Keuangan Upaya dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan mereka dapat memenuhi kebutuhan finansial dalam dilakukan melalui pelaksanaan Edukasi Keuangan mencapai tujuan atau cita-cita mereka melalui produk yang diawali dengan pengenalan mendasar terhadap investasi. LJK, dan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan serta pengelolaan keuangan pribadi yang pada akhirnya diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku keuangan Terdapat empat rencana aksi dalam rangka melaksanakan program peningkatan literasi keuangan masyarakat, yaitu: masyarakat. Edukasi Keuangan dimaksud perlu a. Melaksanakan Edukasi Secara Masif didukung dengan infrastruktur yang memadai Sebagai upaya memaksimalkan peningkatan dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip literasi keuangan masyarakat, OJK melakukan terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, sosialisasi dan edukasi keuangan kepada berkelanjutan, dan kolaborasi. Lebih lanjut, literasi komunitas sesuai dengan sasaran prioritas keuangan menjadi benteng pertahanan bagi setiap individu agar tidak mudah terpengaruh rumor dan tidak rentan terjebak dalam penawaran produk melalui pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan masif secara online, offline maupun hybrid. Tujuan pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan masif layanan/ jasa keuangan yang semata-mata mengejar adalah memperluas jangkauan kegiatan edukasi keuntungan yang tinggi tanpa mempertimbangkan keuangan melalui berbagai bentuk kegiatan risiko. Selain itu, literasi keuangan dibutuhkan agar edukasi keuangan.
1) Edukasi Masif secara Offline keuangan dengan penyediaan hiburan Pelaksanaan edukasi keuangan masif secara offline meliputi pelaksanaan: dengan pendekatan kearifan seni budaya setempat. Edukasi Keuangan Masif Bagi 2) Edukasi Masif secara Online Komunitas Untuk memperluas jangkauan peserta edukasi Kegiatan edukasi keuangan masif bagi keuangan, upaya digitalisasi pelaksanaan komunitas menyasar peserta sesuai kegiatan literasi dan edukasi keuangan dengan target sasaran prioritas yang dengan memanfaatkan teknologi informasi ditetapkan dalam SNLIK 2021 - 2025. mencakup: Bentuk kegiatan dapat berupa Edukasi Keuangan Masif, Pagelaran Seni Budaya, Financial Expo, Booth Edukasi Keuangan dan Edutainment. Edukasi keuangan melalui Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) LMSKU berisi 11 modul tingkat basic Program Training of Trainers bagi yaitu modul OJK dan Waspada Investasi, Perangkat Desa dalam rangka Desaku Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Cakap Keuangan Kegiatan tersebut merupakan salah satu program dalam rangka meningkatkan Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Digital Financial Literacy, Fintech P2P Lending, Perencanaan Keuangan dan Keuangan Syariah. Lebih Pergadaian, pemahaman masyarakat desa dalam menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. lanjut, LMSKU juga berisi 4 modul tingkat intermediate yaitu modul Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian dan Keuangan Selain itu, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, Syariah. Selain itu LMS juga dilengkapi mengetahui hak dan kewajiban serta dengan modul bagi disabilitas. meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan Edukasi keuangan melalui media sosial dan minisite kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Dalam rangka perluasan akses edukasi tersebut diharapkan dapat mendukung keuangan secara masif melalui media pencapaian tujuan pembangunan nasional digital serta upaya peningkatan literasi berkelanjutan yang tertuang pada 18 poin keuangan bagi generasi muda, OJK SDG's Desa. Pelaksanaan Training of Community Beranda Edukasi Keuangan of Pelaksanaan kegiatan Community Beranda Edukasi Keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan Training telah melaksanakan berbagai program edukasi keuangan secara online, salah satunya melalui media sosial dan minisite SikapiUangmu. Secara berkala OJK mempublikasikan berbagai konten edukasi keuangan yang dikemas secara diseminasi materi literasi keuangan oleh Perangkat Desa kepada masyarakat desa di wilayah tersebut. menarik dan bekerja sama dengan influencer dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat terkait produk dan layanan sektor jasa keuangan. Pemanfaatan SiMobil Literasi dan Edukasi Keuangan (SiMOLEK) Edukasi keuangan melalui Webinar Pemanfaatan SiMOLEK melalui pe lak- sa na an Edutainment yang meng kom- bi nasi kan kegiatan literasi dan edukasi Sebagai upaya perluasan akses dan jangkauan edukasi keuangan, OJK telah melaksanakan program webinar edukasi 41
42 keuangan melalui berbagai platform seperti Zoom Webinar dan atau melalui Layanan streaming YouTube. kripto, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan keuangan hijau. d. Melaksanakan Kampanye Nasional b. Melaksanakan Edukasi Keuangan Literasi Keuangan Tematik Dalam rangka aliansi strategis serta upaya Pelaksanaan edukasi keuangan tematik akselerasi peningkatan literasi keuangan, OJK bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan bekerjasama dengan berbagai Kementerian/ edukasi keuangan secara serentak dalam rangka Lembaga serta stakeholder terkait, turut memperingati hari besar nasional. Selain itu, edukasi keuangan tematik juga menyasar kepada vulnerable group, perempuan, perdesaan dan (3T) daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar menyelenggarakan berbagai kampanye nasional yang meliputi: 1) Kampanye Nasional dalam Rangka melalui program dan strategi khusus tertentu. Peningkatan Literasi Keuangan a) Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). c. Mengembangkan Infrastruktur Edukasi OJK Bersama Bank Indonesia (BI), Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dalam rangka peningkatan akses serta dalam serta Lembaga Penjamin Simpanan rangka digitalisasi literasi dan edukasi keuangan, (LPS) Tergabung dalam Forum OJK telah menyusun berbagai program dalam Koordinasi Pembiayaan Pembangunan rangka penguatan infrastruktur edukasi keuangan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dan yang mencakup: menyelenggarakan secara rutin rangkaian 1) Penyusunan Modul Learning Management System kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). Kegiatan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan literasi Dalam rangka pengembangan infrastruktur keuangan khususnya pada sektor pasar literasi keuangan untuk menjangkau modal melalui berbagai kegiatan edukasi masyarakat secara lebih masif, OJK telah keuangan yang menyasar berbagai mengembangkan modul literasi keuangan yang dapat diakses melalui Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU). Modul tersebut dibagi menjadi 3 level, yaitu basic, intermediate dan advance. segmen masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu berupa seminar nasional/webinar pasar modal serta mini kompetisi pasar modal. b) World Investor Week (WIW) 2) Penyusunan Buku Literasi Keuangan World Investor Week (WIW) adalah Sebagai upaya mengejar kebutuhan kampanye global seminggu penuh yang masyarakat terkait perkembangan informasi diselenggarakan untuk meningkatkan dan kebutuhan literasi keuangan, secara kesadaran tentang pentingnya edukasi dan berkala OJK menyusun materi literasi pelindungan investor. OJK secara berkala keuangan dalam bentuk konten sosial media, menyelenggarakan berbagai program dan penyusunan buku literasi keuangan sesuai dengan life cycle. Penyusunan materi literasi keuangan dimaksud termasuk materi terkait dan kegiatan dalam rangka memperingati WIW tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di bidang sektor koperasi, aset keuangan digital, aset pasar modal.
c) Global Money Week (GMW) untuk membuat keputusan keuangan Global Money Week (GMW) merupakan kampanye peningkatan kesadaran global tahunan yang dikoordinir oleh Organization for Economic Co-operation and Develop- ment kaum muda untuk memiliki kesadaran (OECD) terkait pentingnya para yang bijak dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan dan ketahanan finansial. 2) Kompetisi Nasional Literasi Keuangan Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, OJK juga menyelenggarakan kompetisi nasional literasi keuangan yang dilaksanakan finansial sejak dini dan secara bertahap secara masif dan serentak di seluruh wilayah memperoleh pengetahuan, keterampilan, di Indonesia dengan target peserta pelajar sikap dan perilaku yang diperlukan dan mahasiswa. 2. Peningkatan Inklusi Keuangan yang Merata Gambar 4.4 Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten/kota Memperkuat dan Mengoptimalkan TPAKD Coaching Clinic dan Capacity Building bagi Anggota TPAKD Implementasi Program Tematik TPAKD dan Business Matching TPAKD Mengembangkan/ Mengimplemen- tasikan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Pembentukan dan Pengembangan Ekosistem Keuangan di Pedesaan Penyusunan Buku Literasi Keuangan Memperluas Akses Keuangan UMKM Pemanfaatan Produk Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan/atau Business Matching Akselerasi Program KEJAR Peningkatan Jumlah Rekening Tabungan Anak Melalui Program Bank Goes To School, Digitalisasi Tabungan Anak, Simpanan Pelajar/Simpanan Pelajar iB Melaksanakan Kampanye Nasional Inklusi Keuangan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Hari Indonesia Menabung (HIM) Ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/ masyarakat melalui pemanfaatan produk dan layanan atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang keuangan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan pada saat peningkatan inklusi keuangan dapat mendorong ini masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan Hal ini menjadi perhatian karena inklusi keuangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar menjadi salah satu motor penggerak perekonomian individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan 43
44 kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan monitoring dan evaluasi merupakan salah demikian, perlu dilakukan akselerasi dalam rangka satu metode untuk memastikan program peningkatan akses keuangan dengan dibentuknya kerja TPAKD dapat dilaksanakan dengan berbagai program inklusi keuangan. baik dan memberikan dampak positif kepada Terdapat lima rencana aksi dalam rangka masyarakat melalui pemanfaatan produk serta melaksanakan program peningkatan inklusi layanan keuangan. Pelaksanaan monitoring keuangan masyarakat, yaitu: a. Memperkuat dan Mengoptimalkan TPAKD Kondisi dan letak geografis Indonesia yang sangat beragam, menjadi salah satu tantangan dan evaluasi dilakukan antara lain dalam bentuk kegiatan Coaching Clinic serta Onsite Visit TPAKD. Pelaksanaan Coaching Clinic dilakukan berdasarkan heatmap penilaian kinerja TPAKD dari tahun sebelumnya selain itu, juga akan dilakukan kegiatan onsite visit implementasi program untuk memastikan besar dalam mewujudkan sektor jasa keuangan kerja berjalan sesuai dengan laporan yang yang inklusif sehingga perlu dibentuk forum yang telah disampaikan serta menggali potensi berfokus pada peningkatan akses keuangan daerah yang dapat dijadikan sebagai program daerah. Oleh karena itu, saat ini telah dibentuk kerja TPAKD. Selanjutnya, bagi TPAKD TPAKD sebagai akselerator dalam rangka yang sangat membutuhkan akan dilakukan mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan pendampingan advokasi baik secara online maupun offline. tambahan serta diberikan dan kemampuan masyarakat di daerah. Dengan demikian, implementasi program literasi dan Dalam rangka memperkuat kapasitas Inklusi Keuangan tingkat daerah dilaksanakan melalui forum TPAKD. Upaya dalam rangka penguatan dan optimalisasi TPAKD dapat anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD dilakukan kegiatan capacity building bagi anggota TPAKD sesuai dengan program dilakukan melalui tiga pendekatan rencana aksi sebagai berikut: tematik tahun selanjutnya yang telah tertuang pada Roadmap TPAKD 2021-2025. Kegiatan dimaksud dilaksanakan sekurang-kurangnya 1) Pembentukan TPAKD di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sampai dengan 31 Desember 2022, sesuai satu kali dalam satu tahun, baik dalam bentuk offline atau online (sesuai kondisi) dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh TPAKD. dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah telah dibentuk 486 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 452 TPAKD tingkat 3) Implementasi Program Tematik TPAKD dan Business Matching TPAKD. kabupaten/kota. Pembentukan ini diharapkan Implementasi program tematik TPAKD yang terus bertambah hingga wilayah di seluruh menjadi fokus sasaran pelaksanaan program Indonesia dapat melakukan pembentukan kerja TPAKD setiap tahunnya. Namun TPAKD di tingkat provinsi maupun tingkat demikian, hal dimaksud tidak hanya terbatas kabupaten/kota hingga tahun 2025. Upaya pada program tematik tahun berjalan saja, dalam mendorong pembentukan TPAKD melainkan dapat pula mengimplementasikan dilakukan dengan cara pendampingan dalam bentuk coaching clinic bagi TPAKD yang belum terbentuk serta menyampaikan program kerja lainnya secara beriringan sesuai dengan kebutuhan dan target pengembangan dari masing-masing daerah. Tematik program petunjuk teknis pembentukan TPAKD. TPAKD untuk lima tahun ke depan yaitu: 2) Coaching clinic dan capacity building Tahun 2023: Akselerasi Pemanfaatan bagi anggota TPAKD Dalam rangka memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang, kegiatan Produk/ Layanan Keuangan Syariah Tahun 2024: Akselerasi Pemanfaatan
Produk/ Layanan Industri Keuangan Non peran perempuan dalam pengelolaan keuangan, Bank (IKNB) melalui pemanfaatan berbagai produk dan layanan Tahun 2025: Akselerasi Pemanfaatan keuangan. Dalam implementasinya, program EKI Produk/ Layanan Pasar Modal diharapkan dapat melibatkan masyarakat desa Tahun 2026: Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Keuangan yang Men- dukung Green Economy dan pelaku usaha ekonomi produktif. Dengan adanya program ini, harapannya perekonomian masyarakat di daerah semakin bertumbuh serta Tahun 2027: Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Keuangan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan indeks Inklusi Keuangan desa dan perempuan juga dapat semakin meningkat. Mekanisme pelaksanaan pilot project EKI adalah sebagai berikut: Implementasi Business Matching (BM) TPAKD, yang merupakan bentuk kegiatan fasilitasi Tahap Pra Inkubasi dan intermediasi penyaluran kredit kepada Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui UMKM. Salah satu tujuan diselenggarakannya kondisi desa dan masyarakat desa sebelum BM adalah untuk mendorong peningkatan mengikuti pelaksanaan program EKI dengan kesejahteraan dan perekonomian di daerah melakukan pemetaan keuangan inklusif. melalui pengembangan bisnis UMKM. Dalam Pada tahap ini diawali dengan koordinasi pelaksanaannya, terdapat fokus tema untuk bersama pemangku kepentingan yang akan kegiatan BM untuk lima tahun ke depan yaitu: terlibat dalam program EKI. Selanjutnya Tahun 2023: Pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah Tahun 2024: Pengembangan sektor dilakukan identifikasi desa meliputi; potensi, kebutuhan, dan strategi pengembangan yang dapat dilaksanakan. Selain itu juga dilakukan identifikasi terkait kondisi keuangan inklusif ekonomi prioritas untuk menentukan target responden. Tahun 2025: Penguatan ekonomi daerah l ● Tahun 2026: Produk/Layanan Keuangan yang Mendukung implementasi berbasis Green Economy Tahap Inkubasi Setelah dilakukan tahap pra inkubasi, maka dilakukan tahapan inkubasi guna menciptakan Tahun 2027: Produk/Layanan Keuangan yang Mendukung Ketahanan Pangan keuangan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Tahapan b. Mengembangkan/ Mengimplementasikan Ekosistem Keuangan Inklusif ini dilakukan dalam bentuk kegiatan edukasi tematik, pendampingan, peningkatan value chain UMKM berupa penyediaan akses pasar dan publikasi, digitalisasi transaksi keuangan, dan pelaksanaan program pemberdayaan Pengembangan/Implementasi Ekosistem Ke- wanita. uang an Inklusif (EKI) bertujuan untuk mencipta- kan keuangan inklusif di perdesaan melalui Tahap Pasca Inkubasi pendekatan penguatan sinergi dan kolaborasi Setelah dilaksanakan rangkaian kegiatan antar pemangku kepentingan dalam optimalisasi inkubasi, maka tahap selanjutnya adalah potensi desa (berupa potensi fisik, alam, aktivasi produk/layanan keuangan berupa; manusia, sosial, dan finansial) dengan didukung kegiatan pembukaan rekening tabungan ketersediaan dan pemanfaatan produk/layanan pelajar, kegiatan pembukaan rekening keuangan. Selain itu, tujuan dari implementasi tabungan reguler, kegiatan penyaluran kredit/ EKI yaitu untuk mendorong pemerataan akses pembiayaan kepada UMKM, pembukaan keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat di rekening asuransi/dana pensiun/lainnya, dan wilayah perdesaan serta mendukung optimalisasi penguatan infrastruktur layanan keuangan. 45
46 Gambar 4.5 Pengembangan/Implementasi Ekosistem Ke uang an Inklusif (EKI) PIHAK TERKAIT Aset/Potensi Desa Fisik Pemerintah Daerah LJK Sosial Stakeholders Lainnya Elemen Desa Manusia Alam Asosiasi Non Government Organization Pemerintah Desa Lembaga Masyarakat Desa Finansial Media Akademisi Lembaga Internasional BKAD Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Adat Desa Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan BUMDes/ NUMDesma Masyarakat Desa Target Utama Tahapan Program Kerja Terciptanya Keuangan Inklusif di Desa Terdapat peningkatan kepemilikan/penggunaan produk dan layanan keuangan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 1 Pra Inkubasi • Mapping target desa dan kebutuhan pengembangannya Koordinasi dan sosialisasi rencana implementasi program kerja Mapping ketersediaan akses keuangan dan kepemilikan/penggunaan rekening tabungan saat ini Penetapan sebagai program kerja TPAKD 2 Inkubasi • Edukasi tematik • Pendampingan • Akses pasar/ publikasi • Penguatan infrastruktur Program pemberdayaan wanita 3 Pasca Inkubasi Aktivitas produk/layanan keuangan: • Pembukaan rekening tabungan • Penyaluran pembiayaan • Pembukaan Agen Laku Pandai • Pembukaan Rekenign Pelajar • Pembukaan produk/layanan keuangan lainnya Digitalisasi transakasi keuangan Monitoring dan Evaluasi c. Memperluas Akses Keuangan UMKM 1) Bank Goes To School Salah satu sektor yang menjadi fokus dalam peningkatan inklusi keuangan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam memperluas akses UMKM terhadap (LJK), kegiatan Business Lembaga Keuangan Matching dapat mempertemukan pelaku UMKM dengan Lembaga Keuangan untuk mendorong Meningkatkan awareness bagi para pelajar terkait budaya menabung sejak dini dilakukan kegiatan bank goes to school dengan melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi dan pembukaan rekening dan penyediaan layanan keuangan kepada pelajar. Melalui kegiatan bank goes to school, diharapkan pelajar dapat memiliki pengalaman secara kapasitas. peningkatan skala usaha dan Pelaksanaan business matching dilakukan melalui kegiatan pendampingan, seminar dan wokrshop, serta pelaksanaan pameran produk UMKM. langsung dalam kegiatan menabung sejak dini pada LJK formal. 2) Digitalisasi Tabungan Anak Selain itu, dilakukan penyaluran pembiayaan Mendorong Perbankan untuk menyediakan dalam rangka ekstensifikasi UMKM. Akses akses digitalisasi tabungan anak yang Keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM selanjutnya dapat diimplementasi beriringan adalah K/PMR, pembiayaan syariah, pembiayaan dengan program KEJAR. sektor IKNB, pendanaan sektor pasar modal dan pembiayaan lainnya. 3) Simpanan Pelajar/Simpanan Pelajar iB Mempertimbangkan besarnya potensi perluasan akses keuangan pelajar terhadap d. Akselerasi Program KEJAR produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel Dalam rangka mendorong implementasi KEJAR, iB) melalui optimalisasi peran Agen Layanan rencana aksi yang dilakukan adalah meningkatkan Keuangan Inklusif Tanpa Kantor Dalam jumlah rekening tabungan anak melalui program: Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
saat telah diinisiasi Produk SimPel/ SimPel iB dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA) dengan salah satu fitur yaitu pembukaan rekening SimPel BSA/SimPel ini pada bulan Oktober dan Hari Indonesia Menabung (HIM) yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus. 1) Bulan Inklusi Keuangan Agenda BIK memuat berbagai kegiatan antara BSA iB dapat dilakukan di Agen Laku Pandai. lain pameran dan penjualan produk dan/atau Industri Perbankan akan terus didorong layanan jasa keuangan berinsentif, dengan dalam mengimplementasikan SimPel BSA/ target: Pembukaan rekening, polis, dan produk SimPel BSA iB sehingga pembukaan rekening keuangan lain dan Fasilitasi pemberian kredit/ pelajar dapat dilakukan dengan lebih masif pembiayaan. Selain itu, dalam agenda dimaksud khususnya dalam menjangkau pelajar di juga dilaksanakan kegiatan edukasi Keuangan, daerah. penyelenggaraan Kompetisi Inklusi Keuangan e. Melaksanakan Kampanye Nasional (KOINKU), serta berbagai publikasi kegiatan BIK. Inklusi Keuangan 2) Hari Indonesia Menabung (HIM) Kampanye Program Inklusi Keuangan menjadi Agenda peringatan HIM dilaksanakan secara agenda rutin tahunan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat terkait berbagai produk dan layanan Keuangan. serentak di seluruh daerah, yang diisi dengan berbagai kegiatan yaitu Pembukaan Rekening tabungan pelajar secara masif, Penyerahan KEJAR Terdapat dua agenda utama yang diselenggarakan Award, Kegiatan dalam rangka memperingati HIM setiap tahunnya yaitu Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Publikasi kegiatan HIM. 3. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Gambar 4.6 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Mengakselerasi dan Meningkatkan Program Literasi Keuangan Syariah Pemanfaatan Peran Key Opinion Leader dalam Literasi Keuangan Syariah Edukasi Keuangan Syariah secara Offline Optimalisasi Kegiatan Edukasi Keuangan Syariah melalui Media Digital dan Media Sosial Mengembangkan dan Memperluas Akses Keuangan Syariah Peningkatan Akses Keuangan Syariah Berbasis Komunitas Pengembangan Program Inklusi Keuangan Syariah Pembentukan dan Optimalisasi Peran Pokja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Memperkuat Infrastruktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Penyusunan dan Pengembangan Materi Edukasi Keuangan Syariah Penyusunan dan Pengembangan Model dan Pedoman Pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Menyoroti gap antara keuangan syariah dengan tingkat literasi dan inklusi indeks literasi dan inklusi terstruktur dan terukur. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dimaksud dilakukan keuangan konvensional menunjukan bahwa secara dengan berfokus kepada kegiatan literasi keuangan khusus diperlukan upaya peningkatan literasi dan syariah yang dilakukan bersinergi dengan pihak terkait, inklusi keuangan syariah yang dilakukan secara serta menyelenggarakan kegiatan pengembangan 47
48 dan perluasan akses keuangan syariah dengan komunitas dan organisasi atau lingkungan di memperhatikan segmen atau kelompok prioritas. sekitarnya, sehingga jangkauan literasi keuangan Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan edukasi syariah yang dilakukan dapat tersebar secara luas. keuangan syariah dan perluasan akses keuangan syariah, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk ketersediaan pedoman, model, Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan core action adalah melalui program Sahabat tersebut Ibu Cakap dan materi edukasi terkait literasi dan inklusi keuangan Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) yang syariah. berfokus pada komunitas Ibu/Perempuan seperti Untuk mendukung program peningkatan literasi dan organisasi keagamaan dengan basis anggota inklusi keuangan syariah terlaksana secara sistematis, yang besar di berbagai wilayah di Indonesia. terdapat tiga rencana aksi sebagai berikut: Pada implementasinya, program SICANTIKS akan melahirkan Duta Literasi dan Inklusi a. Mengakselerasi dan Meningkatkan Program Literasi Keuangan Syariah Keuangan Syariah dari komunitas Ibu/Perempuan bagi lingkungan sekitarnya. Untuk menjaga Dalam upaya percepatan peningkatan indeks kesinambungan program, disusun kurikulum dan literasi keuangan syariah, OJK berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperluas jangkauan kelompok masyarakat serta untuk memperbesar dampak dari kegiatan literasi modul-modul terkait keuangan syariah yang akan disosialisasikan secara berkala serta monitoring dan evaluasi antara lain melalui kegiatan edukasi online, grup media sosial, dan media lainnya kepada peserta program SICANTIKS. keuangan syariah yang dilakukan. Langkah- langkah yang dilakukan mencakup: 1) Pemanfaatan Peran Key Opinion Leader 2) Edukasi Keuangan Syariah Masif secara Offline dalam Literasi Keuangan Syariah Dalam rangka mendorong peningkatan Sebagai upaya akselerasi peningkatan indeks literasi keuangan syariah masyarakat, OJK pemahaman masyarakat luas mengenai keuangan syariah, OJK bekerjasama dengan Key Opinion Leader kelompok masyarakat yang memiliki peran (KOL) dari berbagai melakukan edukasi keuangan syariah secara offline. Guna menjadikan kegiatan edukasi keuangan syariah terselenggara secara terstruktur dan terukur, kegiatan akan difokuskan kepada besar pada komunitas dan organisasinya. komunitas sesuai dengan sasaran yang telah Kerja sama dimaksud dilakukan dengan ditentukan dengan memperhatikan kelompok mengukuhkan para KOL sebagai Duta masyarakat dengan indeks literasi keuangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. Dalam pelaksanaannya dilakukan pembekalan berupa pelatihan dan edukasi keuangan syariah bagi para KOL untuk selanjutnya syariah yang masih rendah. Kegiatan edukasi keuangan syariah dimaksud akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan tujuan. Pada kegiatan disampaikan materi antara lain mengenai produk komunitas tersebut, bekal dimaksud menjadi bahan ajar atau sosialisasi kepada kepada anggota komunitas atau organisasinya (Training of Community/ TOC). Pendekatan edukasi kepada KOL dan/atau layanan jasa keuangan syariah, LJK syariah, perencanaan keuangan, serta materi mengenai waspada investasi. berbasis komunitas dan organisasi dapat dilakukan pada komunitas Ibu Rumah Tangga dan Perempuan, organisasi keagamaan, Beberapa bentuk kegiatan edukasi keuangan syariah secara offline antara lain melalui program Santri Cakap Keuangan Syariah (SAKINAH) yang tokoh agama, oganisasi UMKM, kelompok ditujukan secara khusus bagi para santri dan/atau wirausaha, organisasi mahasiswa, lembaga tenaga pengajar di lingkungan pondok pesantren. PPM, komunitas penyandang disabilitas. Selain itu, kegiatan edukasi keuangan syariah Pemanfaatan peran KOL salah satunya bertujuan untuk memperkuat multiplier effect yang dimiliki oleh KOL dimaksud terhadap juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan momentum Hari Besar Keagamaan Islam dan hari besar lainnya, seperti program Gebyar
Safari Ramadhan yang secara konsisten OJK lainnya. Upaya edukasi keuangan syariah juga selenggarakan dalam menyemarakkan bulan dilakukan dengan diseminasi konten edukasi suci Ramadhan, program Santri Cakap Literasi dalam berbagai format melalui berbagai Keuangan Syariah rangka hari santri, serta progam Syariah Financial Fair (SYAFIF) dalam rangka bulan inklusi keuangan. (SAKINAH) dalam Bentuk kegiatan edukasi keuangan syariah secara offline sendiri juga dapat dilakukan dalam bentuk kompetisi, seperti yang dilakukan melalui program Indonesia Sharia Financial Olympic (ISFO). Untuk memperkaya pemahaman pelajar/mahasiswa terkait keuangan syariah, bentuk edukasi offline yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kanal media sosial yang ada, maupun kolaborasi dengan kanal media sosial yang dimiliki oleh stakeholders lainnya. Kampanye melalui media sosial juga dilakukan dengan memanfaatkan momentum perayaan hari-hari besar keagamaan dan nasional. b. Mengembangkan dan Memperluas Akses Keuangan Syariah Memperhatikan pangsa pasar keuangan syariah pola kerja sama magang PUJK Syariah, baik yang besar di Indonesia, terdapat ruang bagi melalui periode panjang enam bulan ataupun pengembangan program inklusi keuangan syariah magang mandiri yang berdurasi satu - tiga bulan. yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan Selain itu, bentuk kegiatan edukasi keuangan syariah secara offline tidak hanya dilakukan oleh OJK sendiri, namun dapat berupa dukungan aliansi strategis dengan memanfaatkan event internasional. Tujuan skala nasional maupun produk dan/atau layanan keuangan syariah. Upaya peningkatan inklusi keuangan syariah dilakukan dengan program-program berikut: 1) Peningkatan Akses Keuangan Syariah dilakukannya edukasi keuangan syariah secara offline adalah untuk memastikan kegiatan edukasi keuangan syariah yang dilakukan tepat guna dan dapat mencapai dampak secara optimal. 3) Optimalisasi Kegiatan Edukasi Keuangan Berbasis Komunitas Dalam rangka mewujudkan percepatan per- luas an keuangan syariah pada masyarakat, terus berupaya dalam menyusun OJK generic model akses keuangan syariah terdiri atas berbasis komunitas yang Syariah melalui Media Digital dan Media Sosial Untuk memperluas jangkauan materi edukasi program KEJAR melalui tabungan SimPel iB (Simpanan Pelajar Islamic Banking), Laku lembaga Pandai, Kartu Santri. Selain itu, keuangan syariah, mulai tahun 2024, OJK akan terus menggerakkan kegiatan edukasi keuangan syariah yang memanfaatkan media juga didorong untuk memanfaatkan layanan cash management service guna mendukung aktivitas operasionalnya. Terakhir, pemberian digital dan media sosial. Selain itu, dalam pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM rangka memperluas diseminasi, OJK juga termasuk dalam upaya peningkatan akan mendorong ketersediaan materi edukasi keuangan syariah pada media pembelajaran digital yang dimiliki oleh pihak lain, termasuk akses keuangan syariah guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan antara lain melalui KUR syariah, securities crowd optimalisasi pemanfaatan dan penguatan materi funding, layanan pendanaan bersama edukasi keuangan syariah melalui LMSKU. berbasis teknologi informasi syariah, lembaga Kegiatan edukasi keuangan syariah secara offline sendiri juga akan dikombinasikan dengan penyelenggaraan secara hybrid untuk menambah jangkauan peserta edukasi keuangan syariah. keuangan mikro syariah. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan masyarakat untuk bisa terlibat secara aktif dalam menciptakan kemandirian finansial Kegiatan edukasi keuangan syariah juga akan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi diselenggarakan dalam bentuk webinar yang turut komunitas secara keseluruhan. Penetrasi melibatkan berbagai stakeholders antara lain keuangan syariah melalui komunitas ini kementerian/lembaga, asosiasi PUJK Syariah, lembaga pendidikan, media, dan stakeholders diharapkan dapat berdampak lebih masif dan mewujudkan optimalisasi penggunaan 49
50 keuangan syariah yang lebih menyeluruh untuk setiap elemen stakeholders di ekosistem. OJK akan turut mendorong Sinergi Program One Pesantren -One Product (OPOP) untuk memperkaya kemanfaatan keuangan syariah Dalam rangka mengakselerasi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah maka diperlukan wadah bersama yang mengkolaborasikan seluruh pihak terkait yang memiliki peranan penting di masyarakat. Oleh dalam ekosistem riil pesantren. Diharapkan karenanya dengan mempertimbangkan hal dalam pelaksanaanya, kegiatan ini dapat dimaksud serta dalam rangka mengoptimalkan direplikasi bersama Kantor OJK sesuai dengan dan mengintegrasikan program-program literasi segmentasi potensial di masing-masing dan inklusi keuangan syariah yang telah ada saat wilayah. ini, baik di internal OJK maupun yang dilakukan 2) Pengembangan Program Inklusi Keuangan Syariah OJK telah menyusun beberapa program oleh pihak eksternal, maka OJK mengusung pembentukan Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS). Pokja inklusi keuangan syariah yang bertujuan untuk dalam bentuk forum koordinasi ini berfungsi meningkatkan akses produk dan layanan keuangan syariah dan memastikan bahwa rekomendasi, untuk memberikan masukan, insight yang dapat memperkaya dasar dan pertimbangan OJK dalam menyusun kebijakan, setiap lapisan masyarakat dapat menjangkau dan memanfaatkan produk keuangan syariah strategi serta program peningkatan Literasi dan dalam memenuhi kebutuhannya. Akses Inklusi keuangan syariah. Ditargetkan POKJA tersebut mencakup akses terhadap produk LIKS ini terbentuk pada tahun 2023, dan akan tabungan, kredit, investasi, dan asuransi syariah terus didampingi optimalisasi perannya oleh OJK yang memberikan solusi finansial yang adil hingga tahun 2027. dan berkelanjutan. Beberapa program inklusi keuangan syariah antara lain meliputi coaching clinic, business matching, dan pameran lembaga jasa keuangan syariah terutama bagi segmen 2) Penyusunan dan Pengembangan Materi Edukasi Keuangan Syariah Sebagai upaya memenuhi kebutuhan penyebar- luasan informasi terkait literasi keuangan syariah, UMKM. Upaya perluasan akses keuangan juga OJK secara aktif akan menyusun materi edukasi perlu didukung oleh sinergi dan kolaborasi keuangan syariah pada LMSKU dan materi dengan PUJK syariah sebagai pihak yang edukasi lainnya dalam berbagai bentuk seperti memiliki peran sentral dalam pengembangan bahan tayang, konten media sosial, artikel/buku, produk dan layanan keuangan untuk masyarakat. dan modul edukasi yang dapat dipublikasikan Kolaborasi tersebut juga termasuk sinergi dana pada berbagai media massa dan media digital sosial (zakat, infaq, sedekah) serta dana sosial lainnya. Selain pengembangan program, OJK juga turut melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program untuk dapat mengukur yang tersedia. Kedepannya, materi ini dapat dimanfaatkan oleh para duta literasi atau key opinion leader untuk mengedukasi komunitas atau masyarakat sekitarnya. Materi edukasi akan keberhasilan program serta mengidentifikasi mencakup berbagai sektor keuangan syariah poin-poin perbaikan yang diperlukan. mulai dari perbankan, pasar modal, dan industri c. Memperkuat Infrastruktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, OJK berupaya untuk terus mengembangkan dan memperkuat infrastruktur keuangan syariah melalui beberapa keuangan non-bank serta terbagi menjadi beberapa level mulai dari beginner, intermediate, dan advance. 3) Penyusunan dan Pengembangan Model dan Pedoman Pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan program sebagai berikut: kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah 1) Pembentukan dan Optimalisasi Peran Inklusi Kelompok Kerja Literasi dan Keuangan Syariah (POKJA LIKS) 1) Pembentukan dan Optimalisasi Peran Inklusi Kelompok Kerja Literasi dan Keuangan Syariah (POKJA LIKS) elah dilakukan secara terarah, terstruktur, dan penyusunan strategi dan model literasi dan
inklusi keuangan syariah yang menjadi pedoman strategis dalam perencanaan program kerja yang melakukan pengembangan generic model serta pedoman pelaksanaan beberapa kegiatan literasi dan akan dilaksanakan lima tahun berikutnya. Selain itu, inklusi keuangan agar dapat direplikasi oleh kantor penyusunan strategi dan model juga diselaraskan OJK di daerah. Diharapkan, dengan adanya strategi, dengan Strategi Nasional Literasi Inklusi Ekonomi (SNLIEKS), Masterplan Ekonomi Keuangan Syaiah (MEKSI), arah kebijakan dan Keuangan Syariah model, dan pedoman pelaksanaan tersebut, program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat dilakukan pada target segmen dengan jangkauan keuangan dan pengembangan syariah, serta roadmap dan strategi lain yang telah ada dari K/L maupun OJK. Selanjutnya, OJK juga sektor/industri yang lebih luas dan masif. Selain itu, akan dilakukan penyelarasan rencana dan realisasi progam edukasi dan inklusi keuangan syariah oleh PUJK Syariah. Gambar 4.7 Pilar Literasi dan Inklusi Keuangan PENGAWASAN MARKET CONDUCT B. Pilar 2: Pengawasan Market Conduct Diseminasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Kepada PUJK Penguatan Perilaku PUJK Mendorong Penerapan Manajemen Risiko Pelindungan Konsumen PUJK Memperkuat Infrastruktur Pelaksanaan Fungsi Pelindungan Konsumen PUJK Pengawasan Perilaku PUJK Sesuai Product Life Cycle Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK secara Proaktif Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK secara Reaktif Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK secara Tematik Penegakan Hukum Kepatuhan PUJK Melaksanakan Tindakan Pembinaan (Supervisory Action) Melaksanakan Pengenaan/Pemberian Instruksi Tertulis, Sanksi Administratif, dan Perintah Tertulis Melaksanakan Tindak Lanjut Pelanggaran Ketentuan Pidana 51
52 Pengawasan market conduct bertujuan untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang berintegritas. PUJK yang berintegritas akan memperlakukan konsumen dengan adil dan berperilaku secara konsisten sesuai dengan norma/nilai-nilai organisasi serta norma hukum berupa peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Integritas PUJK pada akhirnya akan menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap PUJK itu sendiri. Implementasi pengawasan market conduct diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. Dalam rangka mewujudkan pengawasan perilaku PUJK yang efektif, diperlukan adanya penguatan perilaku PUJK, implementasi pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum ketentuan pelindungan konsumen kredibel. 1. Penguatan Perilaku PUJK Gambar 4.8 Penguatan Perilaku PUJK Diseminasi Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan kepada PUJK Sosialisasi secara Langsung ataupun Hybrid kepada PUJK Coaching Clinic kepada Pihak Internal maupun Eksternal Mendorong Penerapan Manajemen Risiko Pelindungan Konsumen Pemetaan Profil Risiko Kepatuhan Pelindungan Konsumen oleh PUJK Validasi atas Manajemen Risiko PUJK Memperkuat Infrastruktur Pelaksanaan Fungsi Pelindungan Konsumen Penyusunan dan Pelaksanaan Persyaratan Pemenuhan Aspek Pelindungan Konsumen Bagi Calon Pengurus PUJK Penyusunan dan Pelaksanaan Program Sertifikasi Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif PUJK PUJK merupakan benteng pertahanan pertama (first line of defence) dalam rangka terciptanya perilaku PUJK yang sesuai dengan ketentuan pelindungan risiko PUJK dapat diminimalisasi. Selanjutnya, PUJK wajib memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. serta mengimplementasikan ketentuan pelindungan Dalam rangka mewujudkan hal ini, keberadaan fungsi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan atau unit Pelindungan Konsumen di PUJK adalah yang optimal. suatu hal yang sangat penting untuk memastikan setiap unit yang ada didalam PUJK mematuhi standar a. Diseminasi Pengawasan Perilaku prosedur operasional dan ketentuan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Selain perlu adanya manajemen risiko terkait risiko aspek itu Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada PUJK; Sosialisasi pengawasan perilaku dilakukan dalam pelindungan konsumen dalam aktivitas bisnis PUJK rangka diseminasi kebijakan dan/atau ketentuan agar agar PUJK dapat merumuskan langkah mitigasi pelindungan konsumen dan masyarakat bertujuan sehingga potensi kerugian masyarakat serta potensi agar PUJK memiliki kesamaan pemahaman
terhadap kebijakan dan/atau ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat tersebut. Tujuan akhir dari proses tersebut adalah terjadinya 2) Validasi Manajemen Risiko Pelindungan Konsumen PUJK secara onsite dan offsite. Kegiatan validasi hasil penilaian sendiri 2) Validasi Manajemen Risiko Pelindungan Konsumen PUJK secara onsite dan offsite. Kegiatan validasi hasil penilaian sendiri sesuai dengan ketentuan pelindungan konsumen dilakukan oleh OJK untuk memastikan dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Materi apakah penilaian sendiri yang dilakukan oleh dalam sosialisasi ini adalah terkait dengan PUJK adalah sesuai dengan kondisi yang pengenalan pengawasan perilaku PUJK, sebenarnya. Proses validasi dilakukan untuk ketentuan pelindungan konsumen yang menjadi memastikan ada atau tidaknya: kebijakan kewajiban kepatuhan PUJK dan juga mekanisme atau prosedur pelindungan konsumen pengawasan yang dilakukan oleh OJK termasuk enforcement action terhadap pelanggaran dan masyarakat; unit/fungsi pelindungan konsumen dan masyarakat; serta pelaksanaan ketentuan. Sosialisasi ini ditujukan bagi seluruh ketentuan pelindungan konsumen oleh PUJK yang menjadi cakupan pengawasan perilaku Dewan Direksi dan pengawasannya oleh PUJK. Dewan Komisaris dan implementasi aspek Selain itu, OJK juga akan melaksanakan coaching clinic yang ditujukan bagi pihak internal maupun eksternal dengan tujuan agar pare stakeholder lebih memahami pengawasan perilaku PUJK. pelindungan konsumen dalam aktivitas bisnis PUJK. Diharapkan semua PUJK memenuhi hal-hal yang diwajibkan oleh ketentuan pelindungan konsumen sehingga dapat memitigasi timbulnya risiko aspek b. Mendorong Penerapan Manajemen Risiko Pelindungan Konsumen PUJK pelindungan konsumen dan masyarakat. Penguatan Perilaku PUJK melalui Promosi c. Memperkuat Infrastruktur Pelaksanaan Fungsi Pelindungan Konsumen PUJK Penerapan Manajemen Risiko Pelindungan Konsumen PUJK dilakukan dengan rencana aksi sebagai berikut: Penguatan infrastruktur pelaksana pelindungan konsumen PUJK dilakukan dengan rencana aksi sebagai berikut: 1) Pemetaan Profil Risiko Kepatuhan Pelindungan Konsumen oleh PUJK; Pemetaan Profil Risiko Kepatuhan PUJK 1) Penyusunan Persyaratan Pemenuhan Aspek Pelindungan Konsumen bagi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan PUJK terhadap ketentuan pelindungan konsumen berdasarkan hasil penilaian sendiri yang dilakukan oleh PUJK setiap tahunnya, baik PUJK di sektor Perbankan, Industri Keuangan Non-Bank, maupun Pasar Modal. Terdapat beberapa kertas kerja yang wajib diisi oleh PUJK dimana kertas kerja ini mewakili product life cycle dan implementasi menyentuh aspek kebijakan, Calon Pengurus PUJK Pengurus PUJK harus memahami dan memiliki komitmen untuk selalu mematuhi semua ketentuan di sektor jasa keuangan. Dengan dimasukkannya persyaratan pemenuhan aspek pelindungan konsumen bagi Calon Pengurus pada mekanisme fit and proper test, selain berkomitmen terkait dengan aspek prudensial PUJK, Pengurus PUJK juga berkomitmen terhadap kepatuhan ketentuan dan evaluasi dari aspek pelindungan konsumen. Melalui penilaian sendiri, OJK mampu untuk menilai tingkat implementasi aspek pelindungan konsumen dan risiko dari masing-masing PUJK guna menentukan strategi pengawasan berdasarkan profil risiko PUJK. pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam proses ini akan dilakukan koordinasi dengan satuan kerja pengawasan prudensial dimana hal-hal terkait pelindungan konsumen akan menjadi salah satu materi dalam Fit and Proper Test dan menjadi tolak ukur kelulusan Calon Pengurus. 53
54 2) Penyusunan dan Pelaksanaan Program ketentuan pelindungan konsumen dan Sertifikasi Pengurus dan/atau Pejabat masyarakat. Eksekutif PUJK Mengingat unit atau fungsi pelindungan Indikator keberhasilan dari penguatan infrastruktur pelaksanaan fungsi pelindungan konsumen dan masyarakat sangat berperan konsumen adalah kemampuan Calon penting dalam upaya pemenuhan ketentuan Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif PUJK pelindungan konsumen dan masyarakat dalam memahami pelindungan konsumen oleh PUJK, maka Pengurus dan/atau Pejabat serta memiliki komitmen dalam penguatan Eksekutif yang membawahkan fungsi pelindungan konsumen. Selain itu, Sertifikasi tersebut harus benar-benar memahami Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif PUJK ketentuan pelindungan konsumen dan akan memperkuat kapabilitas Pengurus masyarakat di sektor jasa keuangan. Oleh dan/atau Pejabat Eksekutif PUJK dalam karena itu, Sertifikasi dan/atau pelatihan menerapkan pelindungan konsumen kepada Pengurus dan/atau Pejabat Eksekutif sehingga keberhasilan Pengurus dan/atau unit atau fungsi pelindungan konsumen Pejabat Eksekutif PUJK dalam menyelesaikan tersebut menjadi sangat penting untuk untuk program sertifikasi akan menjadi tolak ukur meningkatkan kompetensi dan keahliannya, dalam pelaksanaan program ini. khususnya terkait dengan pemenuhan 2. Pengawasan Perilaku PUJK Sesuai Product Life Cycle Gambar 4.9 Pengawasan Perilaku PUJK Sesuai Product Life Cycle Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK secara Proaktif Analisis ijin dan/atau Dokumen Produk/Layanan, Pemantauan Iklan, dan Pengamatan Lapangan Dalam Rangka Pencegahan Kerugian Masyarakat Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK secara Reaktif Pemeriksaan Tematik dan/atau Khusus Berdasarkan Isu Pelindungan Konsumen dan/atau Peristiwa yang Menjadi Perhatian Publik/Stakeholder (Viral) Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK secara Tematik Pemeriksaan tematik/khusus berdasarkan tema Pemeriksaan Tematik/Khusus Berdasarkan Risiko Tertentu (Risk Based Supervision) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengawasan market conduct adalah pengawasan dalam mendesain, terhadap perilaku PUJK pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan Pelindungan menyediakan dan menyampaikan infor masi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan Konsumen. Cakupan ini menggambarkan siklus hidup (product life cycle) produk/layanan keuangan.
PUJK memiliki kewajiban untuk mengedepankan pemeriksaan lebih lanjut untuk menemukan penerapan aspek pelindungan konsumen dalam bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan sebagai tiap tahapan siklus dan memperhatikan kepatuhan bentuk upaya penegakan hukum ketentuan terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen pelindungan konsumen dan masyarakat. Rencana yang berlaku. Sebagai langkah dalam memastikan aksi dilakukan dengan Pemeriksaan Tematik dan PUJK telah menjalankan kewajiban serta memastikan Pemeriksaan Khusus. kepatuhan PUJK terhadap ketentuan pelindungan konsumen yang berlaku, maka OJK melakukan c. Melaksanakan Pengawasan Perilaku pengawasan perilaku PUJK melalui pengawasan yang bersifat proactive, reactive, dan thematic dengan rencana aksi sebagai berikut: PUJK Secara Tematik Pengawasan Market Conduct secara tematik dilakukan apabila berdasarkan hasil reviu bahwa a. Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK secara Proaktif Pengawasan Market Conduct yang bersifat proaktif dilakukan sebagai upaya pencegahan permasalahan yang muncul atau terjadi dalam lingkup yang lebih luas di mana ada kerugian aktual atau potensial di sejumlah PUJK. Artinya, permasalahan muncul bukan hanya pada satu PUJK saja, namun pada beberapa atau dini munculnya risiko pelindungan konsumen sebagian PUJK yang kemungkinan terjadi karena dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Hal permasalahan yang sistematis di pasar. Rencana ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi aksi dilakukan dengan Pemeriksaan Tematik dan potensi-potensi risiko pelindungan konsumen Pemeriksaan Khusus. yang kemungkinan terjadi dari produk dan atau layanan yang ditawarkan oleh PUJK kepada konsumen dan masyarakat. Upaya pre-emptive ini dilakukan melalui analisis laporan, analisis produk atau layanan, reviu ringkasan informasi produk/ Dalam pemeriksaan tematik, akan dilakukan peningkatan strategi pengawasan melalui pemeriksaan berdasarkan risiko tertentu atau risk based supervision yang didasarkan pada penilaian risiko individual PUJK serta penerapan layanan, rekomendasi/analisis aspek pelindungan konsumen atas perizinan produk/layanan, dan lain-lain. manajemen risiko yang telah dimiliki oleh PUJK. Hal ini guna mendukung penyusunan strategi pengawasan yang menyasar kepada PUJK yang b. Melaksanakan Pengawasan Perilaku PUJK Secara Reaktif Pengawasan Market Conduct secara dilakukan dalam reaktif rangka pendeteksian dan penanganan masalah yang muncul atau telah terjadi untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut yang diderita konsumen atau masyarakat. berisiko tinggi untuk dilakukan pengawasan lebih intensif sebagai langkah pencegahan terhadap potensi isu pelindungan konsumen yang mungkin terjadi. Indikator Pelaksanaan Pengawasan Perilaku PUJK Sesuai Product Life Cycle adalah tingkat penyelesaian rekomendasi dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh PUJK. keberhasilan dari Jika berdasarkan penelaahan, permasalahan muncul dikarenakan adanya dugaan pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, maka dapat dilakukan Tingkat penyelesaian ini menunjukkan komitmen PUJK dalam menerapkan aspek pelindungan konsumen. 55
56 3. Penegakan Hukum Kepatuhan PUJK Gambar 4.10 Pelaksanaan Penegakan Hukum Kepatuhan PUJK Melaksanakan Tindakan Pembinaan (Supervisory Action) Pembinaan kepada PUJK Berdasarkan Hasil Pengawasan Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen Melakukan Pengenaan Sanksi Penetapan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Ketentuan Pelindungan Konsumen Melaksanakan Tindak Lanjut Pelanggaran Ketentuan Pidana Koordinasi dan Penyampaian Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pidana Langkah penegakan hukum kepatuhan PUJK terhadap ketentuan pelindungan konsumen merupakan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Penegakan hukum adalah langkah penegakan disiplin perilaku PUJK guna mencegah peningkatan risiko atau kerugian konsumen dan/atau masyarakat, memberikan efek jera guna mencegah pelanggaran berulang serta menjadi awareness bagi PUJK lain terhadap kewajiban pemenuhan ketentuan dan penegakan kepatuhan yang dilakukan oleh OJK. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK khususnya Bidang PEPK berupa pemberian tindakan pembinaan (supervisory action), pemberian intruksi tertulis/ perintah tertulis, dan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan. Dalam proses pengawasan, pelanggaran yang ditemukan bisa bersifat administratif atas pelanggaran peraturan OJK maupun pidana atas pelanggaran Undang-Undang. Dalam hal ditemukan pelanggaran atas Undang-Undang, maka hal ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing satuan kerja sehingga tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan akan dilakukan secara optimal. Penegakan hukum ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dilakukan dengan rencana aksi sebagai berikut: a. Melaksanakan Tindakan Pembinaan (Supervisory Action) Dalam rangka penegakan hukum ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, OJK melakukan pembinaan kepada PUJK berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat. Bentuk pembinaan kepada PUJK antara lain permintaan tindak lanjut atas pengawasan langsung dan/atau tidak lain bentuk pembimbingan, langsung, antara pengarahan, dan atau perbaikan. b. Melaksanakan Pengenaan/Pemberian Instruksi Tertulis, Sanksi Administratif, dan Perintah Tertulis Pengenaan/pemberian instruksi tertulis, sanksi administratif, dan/atau perintah tertulis merupakan bentuk upaya penegakan hukum ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Masing-masing sanksi tersebut memiliki konsekuensi akhir yang berbeda jika tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh PUJK. Pada prinsipnya, pemberian sanksi tersebut adalah agar ketentuan pelindungan konsumen dan
masyarakat memiliki daya guna/hasil guna. Selanjutnya, pemberian sanksi atau perintah tersebut agar pihak yang dikenakan sanksi (PUJK dan pihak terkait lainnya) menaati ketentuan. Diharapkan sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pada akhirnya, sanksi lain diharapkan dapat mencegah pihak untuk melakukan pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. c. Melaksanakan Tindak Lanjut Pelanggaran Ketentuan Pidana Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK baik secara langsung, pelanggaran ketentuan pidana khususnya terkait dengan pelanggaran UU P2SK dapat ditemukan. Terkait hal ini, tindak lanjut atas temuan pelanggaran ketentuan pidana akan dilakukan oleh Satuan Kerja yang membawahi fungsi penyidikan sehingga diperlukan koordinasi dan penyampaian temuan yang terindikasi pelanggaran ketentuan pidana ini dari satuan kerja yang melakukan pengawasan kepada satuan kerja tersebut. langsung maupun tidak Gambar 4.11 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT C. Pilar 3: Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Penanganan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat Peningkatan Kualitas Proses Layanan Konsumen OJK Peningkatan Kepatuhan PUJK dalam Penanganan Pengaduan Konsumen Peningkatan Penyelesaian Pengaduan Berindikasi Pelanggaran LAPS SJK yang Andal dan Terpercaya Penguatan Kelembagaan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa LAPS SJK Penguatan Pemahaman PUJK dan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Pemanfaatan LAPS SJK Implementasi Gugatan Perdata Pelaksanaan Gugatan Perdata dalam rangka Pelindungan Konsumen 57
58 Pelindungan konsumen dan masyarakat merupakan 1. Telepon 157 salah satu tujuan didirikannya OJK. Untuk melindungi 2. WhatsApp 081-157-157-157 kepentingan konsumen dan masyarakat, OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi: 3. Email konsumen@ojk.go.id 4. Website kontak157.ojk.go.id 5. Surat yang ditujukan kepada 1. Memberikan informasi dan edukasi kepada ma- syarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku layanan, dan produknya. Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan 2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk Konsumen menghentikan kegiatannya apabila berpotensi Up. Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksa- merugikan masyarakat. an Pengaduan dan EPK Regional 3. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu Komplek Perkantoran Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Gedung Menara Radius Prawiro Lt. 2 undangan di sektor jasa keuangan. Jl. MH. Thamrin No. 2 OJK juga memberikan pelayanan pengaduan Jakarta Pusat Konsumen yang meliputi: 6. Youtube Kontak 157 1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk 7. Facebook Kontak OJK 157 pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan 8. Instagram @Kontak157 oleh pelaku di LJK. 2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK. 3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen LAPS SJK merupakan long-term project di sektor jasa keuangan yang prosesnya telah dimulai sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, OJK menerbitkan Roadmap Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui yang dirugikan oleh pelaku di LJK sesuai dengan LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018-2022) dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa Sekretariat Bersama LAPS, kemudian pada tahun 2019 keuangan. telah dilakukan kajian dan persiapan teknis, sampai Pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada akhir tahun 2020 dapat membentuk LAPS SJK memiliki peranan yang sangat penting bagi stabilitas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian terintegrasi di sektor jasa keuangan yang mampu negara Republik Indonesia. Dengan terciptanya menangani seluruh sengketa keuangan, baik sektor pelindungan konsumen masyarakat akan memiliki perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, kepercayaan untuk menggunakan produk dan jasa keuangan sehingga pertumbuhan sektor keuangan akan terjaga. Oleh karena itu dalam Strategi penjaminan, pergadaian, modal ventura, pembiayaan dan financial technology, baik konvensional maupun syariah. Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) periode Pada akhir tahun 2020, OJK kemudian memberikan 2013- 2027, OJK menetapkan visi "Menciptakan disiplin pasar (market discipline) di sektor jasa persetujuan kepada LAPS SJK sebagai satu-satunya lembaga alternatif penyelesaian sengketa Konsumen keuangan Indonesia, yang akan mendukung stabilitas di sektor jasa keuangan. Persetujuan tersebut diberikan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK secara berkelanjutan di Indonesia." Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Dalam melindungi konsumen dan masyarakat, OJK Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK menyediakan beberapa layanan yaitu penerimaan LAPS SJK). Kemudian pada 1 Januari 2021, LAPS SJK informasi (laporan), pemberian informasi (pertanyaan), resmi beroperasional. dan pengaduan konsumen. Layanan tersebut dapat Pendirian LAPS SJK diharapkan mampu me nye- diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat melalui lenggarakan penyelesaian sengketa di sektor jasa berbagai kanal sebagai berikut :
keuangan yang kredibel, mudah untuk diakses oleh (BAPMI) untuk sektor pasar modal, Badan Mediasi masyarakat dan PUJK, serta mampu menyelesaikan Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun, sengketa secara profesional, biaya terjangkau, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan terstandarisasi, sehingga menjadi lembaga yang Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan, Badan akuntabel dan dapat dipercaya, baik oleh Konsumen Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan maupun PUJK. Indonesia (BAMPPI) untuk sektor penjaminan, dan Terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diterima, LAPS SJK melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dari hasil verifikasi tersebut, akan dilakukan penanganan sengketa, baik melalui layanan mediasi, arbitrase maupun pendapat mengikat. Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI) untuk sektor pembiayaan, pergadaian dan modal ventura di mana LAPS SJK diberikan persetujuan sebagai satu-satunya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menangani sengketa di seluruh sektor jasa Salah satu upaya OJK dalam mewujudkan ke- keuangan baik konvensional maupun syariah. seimbangan antara kepentingan Lembaga Jasa Dengan adanya LAPS yang terintegrasi untuk seluruh Keuangan dengan konsumen adalah dengan sektor jasa keuangan diharapkan akan meningkatkan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa aksesibilitas khususnya terhadap konsumen untuk sektor jasa keuangan melalui LAPS SJK. Kehadiran memperoleh layanan penyelesaian sengketa di sektor LAPS SJK menggantikan sekaligus melengkapi peran jasa keuangan yang professional, terstandardisasi dari enam lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan biaya terjangkau. Untuk memastikan yang telah terbentuk sebelumnya yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor asuransi, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia hal tersebut, Bidang EPK senantiasa melakukan pengawasan baik secara offsite maupun onsite terhadap LAPS SJK. 1. Penguatan penanganan pengaduan konsumen dan masyarakat Gambar 4.12 Penguatan Penanganan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Proses Layanan Konsumen OJK Menyusun Kajian Efektivitas Layanan Kontak 157 Implementasi Hasil Kajian Efektivitas Layanan Kontak 157 Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 Uji Coba Penambahan Waktu dan Pembangunan Multi-Site Layanan Konsumen Implementasi Penambahan Waktu Konsumen dan Multi-Site Layanan Konsumen Meningkatkan Kepatuhan PUJK dalam Penanganan Pengaduan Konsumen Penguatan Penyelesaian Pengaduan di PUJK Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan PUJK dalam Penanganan Pengaduan Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Pelindungan Konsumen Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan Berindikasi Pelanggaran Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Pemeriksaan Langsung Gelar Perkara Pemeriksaan Khusus 59
60 a. Meningkatkan Kualitas Proses Layanan dan masyarakat akan mendapatkan kepastian Konsumen OJK 1) Benchmarking penanganan layanan konsumen dan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian pengaduan secara cepat. 2) Monitoring dan evaluasi kepatuhan PUJK dalam penanganan pengaduan OJK melakukan monitoring terhadap kepatuhan layanan Kontak 157 Benchmarking dilakukan untuk melihat praktik layanan konsumen dan masyarakat PUJK dalam menyelesaikan pengaduan dan masyarakat. Monitoring dilakukan untuk me- mastikan PUJK tepat waktu dalam menye- yang berlaku di IJK, sehingga layanan OJK lesaikan pengaduan konsumen dan masyarakat tidak ketinggalan dalam penerapan teknologi serta untuk memastikan tawaran solusi penye- maupun pemberdayaan sumber daya manusia lesaian sesuai dengan pengaduan konsumen dan yang didukung dengan sarana yang memadai. masyarakat. 2) Sertifikasi ISO 9001:2015 3) Pengenaan sanksi atas pelanggaran Sertifikasi ISO 9001 merupakan salah satu indikator untuk menjamin mutu layanan OJK, ketentuan pelindungan konsumen OJK memonitor semua penyelesaian pengaduan sehingga dapat dipercaya oleh konsumen dan konsumen dan masyarakat. Apabila OJK me- masyarakat. nemukan adanya pelanggaran yang dilakukan 3) Penambahan waktu dan pembangunan multi-site layanan konsumen OJK akan menambah waktu untuk melayani oleh PUJK baik mengenai ketepatan waktu maupun isi tawaran solusi, OJK mengenakan sanksi administratif kepada PUJK dimaksud. konsumen dan masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan penambahan waktu layanan tersebut konsumen dan masyarakat c. Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan Berindikasi Pelanggaran akan memperoleh layanan OJK lebih cepat. 1) Meningkatkan koordinasi penanganan Selain itu OJK akan membangun multi-site pengaduan OJK senantiasa melakukan koordinasi internal layanan agar konsumen dan masyarakat memperoleh layanan OJK secara maksimal. dalam menangani pengaduan berindikasi pe- langgaran. Koordinasi ini bertujuan agar b. Meningkatkan Kepatuhan PUJK dalam Penanganan Pengaduan Konsumen pelindungan konsumen dan masyarakat dapat tercapai secara maksimal dan kesehatan suatu PUJK tetap terjaga. 1) Penguatan penyelesaian pengaduan di 2) Pemeriksaan khusus PUJK OJK telah membangun sistem yang dapat digunakan konsumen dan masyarakat untuk OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran market conduct. Hal ini sesuai dengan amanat UU OJK bahwa menyampaikan pengaduan. Sistem tersebut dalam menangani pengaduan konsumen dan bernama Aplikasi Portal Perlindungan masyarakat, OJK dapat melakukan pemeriksaan Konsumen (APPK) yang dapat diakses secara online oleh konsumen dan masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia tanpa khusus. 3) Gelar perkara pemeriksaan khusus Gelar perkara merupakan forum untuk batasan waktu. melihat secara bersama suatu kasus dengan OJK terus mengembangkan sistem disandingkan bukti-bukti yang tersedia. Forum tersebut untuk mengakomodir kebutuhan ini akan menentukan apakah suatu perbuatan konsumen dan masyarakat dan PUJK. OJK setelah dilakukan pemeriksaan khusus dengan akan mempersingkat waktu penanganan mendasarkan bukti-bukti yang tersedia me- pengaduan bagi PUJK sehingga konsumen rupakan suatu pelanggaran atau tidak.
2. Peningkatan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK Gambar 4.13 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS SJK Memperkuat Kelembagaan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa LAPS SJK Melakukan pergantian pengurus dan pengawas LAPS SJK Melakukan pergantian pengurus dan pengawas LAPS SJK Penyelesaian Sengketa oleh LAPS SJK Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Pemberian Program Manfaat Balik kepada LAPS SJK Peningkatan Penyelesaian Sengketa Komersial oleh LAPS SJK Memperkuat Pemahaman PUJK dan Masyarakat dalam rangka peningkatan pemanfaatan LAPS SJK Sosialisasi tentang LAPS SJK kepada PUJK dan Masyarakat Coaching Clinic Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (SJK) 3. Penguatan Gugatan Perdata oleh OJK Gambar 4.14 Penguatan Gugatan Perdata oleh OJK Melaksanakan gugatan perdata dalam rangka pelindungan konsumen Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait gugatan perdata oleh OJK Upaya Pengajuan Gugatan Perdata a. Memperkuat Kelembagaan dan 1) Melakukan pergantian pengurus dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa LAPS SJK pengawas LAPS SJK Berdasarkan POJK LAPS SJK bahwa Pengurus Penguatan kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa oleh LAPS SJK bertujuan untuk mewujudkan LAPS SJK sebagai lembaga yang aksesibel dan kredibel. Untuk mencapai LAPS SJK sebelum melakukan pengurusan dan Pengawas LAPS SJK sebelum melakukan pengawasan, wajib mendapatkan persetujuan dari OJK. tujuan dimaksud, OJK melakukan beberapa Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan upaya, antara lain: oleh OJK setelah dilakukan wawancara atas kemampuan dan kepatutan. 61
62 2) Meningkatkan penyelesaian sengketa oleh LAPS SJK melalui Online Dispute Resolution (ODR) Dalam rangka memenuhi salah satu prinsip- prinsip LAPS SJK, yaitu prinsip aksesibilitas, LAPS SJK wajib memiliki layanan dan prosedur penyelesaian Sengketa yang mudah diakses oleh Konsumen, serta mencakup seluruh wilayah Indonesia. LAPS SJK saat ini telah memiliki layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, yang mana dapat dilakukan secara tatap muka dan daring melalui pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR). Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) oleh LAPS SJK bertujuan untuk memudahkan Konsumen maupun PUJK dalam melakukan proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian sengketa di LAPS SJK semakin meningkat dan dipercaya oleh Konsumen maupun PUJK. sengketa di sektor jasa keuangan maka perlu adanya penguatan pemahaman PUJK, konsumen, dan masyarakat terkait mekanisme dan layanan LAPS SJK. 1) Peningkatan pemanfaatan LAPS SJK melalui sosialisasi mengenai LAPS SJK kepada PUJK dan masyarakat Saat ini, tingkat pemahaman PUJK dan masyarakat terhadap LAPS SJK masih minim. Hal ini menyebabkan tingkat pemanfaatan layanan LAPS SJK oleh PUJK dan masyarakat untuk menyelesaikan belum maksimal. OJK maupun LAPS SJK akan melakukan sosialisasi secara rutin kepada PUJK dan masyarakat terkait optimalisasi pemanfaatan LAPS SJK sehingga PUJK dan masyarakat akan memilih LAPS SJK dalam melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. sengketa 3) Pemberian program manfaat balik kepada LAPS SJK terwujudnya rangka mendorong Dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui LAPS SJK yang independen, adil, mudah diakses, efisien, dan efektif bagi PUJK, konsumen, serta masyarakat, OJK akan menyelenggarakan program manfaat balik kepada LAPS SJK, antara lain dengan pemberian Bantuan Dana Operasional (BDO). 4) Peningkatan penyelesaian sengketa komersial oleh LAPS SJK Selain melakukan penyelesaian sengketa pro bono, LAPS SJK juga dapat melakukan penyelesaian sengketa komersial. Dengan meningkatnya sengketa komersial, maka LAPS SJK diharapkan dapat mencapai kemandirian finansial sehingga dapat meningkatkan independensi LAPS SJK secara kelembagaan dan di sisi lain mampu mengembangkan organisasi LAPS SJK secara organik. penyelesaian b. Memperkuat Pemahaman PUJK dan Masyarakat dalam rangka peningkatan pemanfaatan LAPS SJK rangka meningkatkan pemanfaatan Dalam LAPS SJK sebagai forum alternatif penyelesaian 2) Peningkatan pemahaman PUJK ter- hadap LAPS SJK melalui coaching clinic penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (SJK) melalui LAPS SJK Dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, masih terdapat PUJK yang belum memilih LAPS SJK sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya tingkat pemahaman PUJK kepada layanan LAPS SJK. Untuk mendukung fungsi LAPS SJK dalam menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan, OJK dan LAPS SJK akan bekerja sama dengan asosiasi di sektor jasa keuangan untuk lebih memahami mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. c. Melaksanakan gugatan perdata dalam rangka pelindungan konsumen Fungsi pelindungan konsumen yang dimiliki OJK diharapkan mampu memastikan dan menjaga agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebagai konsumen fungsi pelindungan pendukung tersebut, OJK berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum, yang meliputi pengajuan gugatan untuk memperoleh
kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/ atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. meliputi antara lain mekanisme pengajuan gugatan perdata oleh OJK melalui Peraturan Mahkamah informasi Agung, ketentuan OJK, dan sistem pengajuan gugatan perdata oleh OJK. 2. Terlaksananya upaya pengajuan gugatan 1) Menyusun peraturan mahkamah agung perdata dalam rangka pelindungan konsumen. (PERMA) terkait gugatan perdata oleh OJK Dalam melaksanakan kewenangan OJK terkait pengajuan gugatan perdata dalam rangka pelindungan konsumen dan masyarakat, OJK perlu melengkapi infrastruktur pengajuan gugatan yang Dengan telah dipenuhinya infrastruktur pelaksanaan gugatan perdata, diharapkan upaya pengajuan gugatan perdata dapat dilakukan secara efektif dan mampu memberikan pelindungan kepada Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Gambar 4.15 Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL D. Pilar 4: Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Penguatan Kelembagaan Penguatan Keanggotaan Satgas, sekretariat Satgas, dan Satgas daerah Penguatan Mekanisme Kerja dan Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pencegahan Penguatan Edukasi dan Sosialisasi bagi Masyarakat Penguatan Pemantauan dan Pendataan Aktivitas Keuangan Ilegal Penguatan Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Penguatan Koordinasi Penanganan Kasus Peningkatan Penindakan dan Penangkapan Pelaku Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi 63
64 Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan adalah kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk dan/atau jasa sistem pembayaran yang dilakukan tanpa izin dan/atau kegiatan lain yang berpotensi merugikan masyarakat. Sementara Satgas PASTI adalah forum koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga untuk pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penawaran kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Strategi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dilakukan dengan berfokus pada penguatan ke lembagaan, upaya pencegahan, dan meng optimalkan upaya penanganan. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui penguatan keanggotaan Satgas PASTI dan Satgas Daerah, khususnya terkait dengan mekanisme kerja dan koordinasi. Sedangkan upaya pencegahan, dilakukan melalui peningkatan kualitas edukasi dan sosialisasi melalui program Training of Trainer (ToT). Hal tersebut disertai dengan pemantauan aktivitas keuangan tanpa izin secara elektronik bersama dengan Otoritas/Kementerian/Lembaga terkait dalam keanggotaan Satgas. Adapun strategi optimalisasi penanganan kasus dilakukan melalui rapat koordinasi, penguatan data profil pelaku, pemeriksaan bersama, serta proses penegakan hukum. 1. Penguatan Kelembagaan Gambar 4.16 Penguatan Kelembagaan Memperkuat Keanggotaan Sekretariat dan Satgas Daerah Pembentukan Sekretariat Satgas di Pusat dan Satgas Daerah di Setiap Provinsi Pembentukan Sekretariat Satgas di Pusat dan Satgas Daerah di Setiap Provinsi Memperkuat Mekanisme Kerja dan Koordinasi Penyusunan SOP bagi Sekretariat Satgas di Pusat dan Satgas di Daerah Monitoring dan Evaluasi Berkala Upaya penguatan kelembagaan dilakukan guna 2. Memperkuat Mekanisme Kerja dan Koordinasi 2. Memperkuat Mekanisme Kerja dan Koordinasi yang dilakukan melalui: a. Penyusunan SOP bagi Sekretariat Satgas di Pusat dan Satgas di Daerah 1. Memperkuat Keanggotaan Sekretariat dan Satgas Daerah b. Monitoring dan Evaluasi Berkala Sesuai dengan amanat pasal 247 UU P2SK, Penguatan kelembagaan Satgas PASTI dilakukan maka strategi pemberantasan aktivitas melalui penambahan anggota Satgas PASTI, keuangan ilegal dilakukan melalui: yang semula terdiri dari 12 otoritas/kementerian/ lembaga menjadi 16. 1. Penguatan kelembagaan Satgas PASTI dengan menambah anggota Satgas
PASTI, yang semula terdiri dari 12 otoritas/ keanggotaan Satgas Daerah disesuaikan kementerian/ lembaga, men jadi 16; dengan komposisi ke anggota an Satgas PASTI; 2. Penguatan keanggotaan Sekretariat 4. Penguatan terhadap mekanisme kerja Satgas PASTI dengan penugasan pegawai dan koordinasi, dilakukan melalui proses dari otoritas/kementerian/lembaga lain; penyusunan SOP bagi sekretariat Satgas dan 3. Penguatan Satgas Daerah dilakukan Satgas di daerah; dan melalui penyesuaian struktur organisasi 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di Kantor OJK dan penambahan berkala Satgas secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan Kegiatan Pencegahan Gambar 4.17 Meningkatkan Kegiatan Pencegahan Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi bagi Masyarakat Penyiapan Standar Materi dan Sosialisasi tentang Satgas PASTI Edukasi dan Sosialisasi Secara Masif Penerbitan Siaran Pers Berkala terkait Kegiatan Satgas dan Hasil Penindakannya Memperkuat Pemantauan dan Pendataan Aktivitas Keuangan Ilegal Patroli Siber Rapat Koordinasi dengan Seluruh Anggota Satgas Penyediaan Contact Center yang Mudah Diakses oleh Masyarakat Memperkuat Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik Koordinasi Berkala dengan Kementerian/Lembaga yang Mengawasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Koordinasi dengan Platform PSE terkait Pencegahan Penayangan Aplikasi/Informasi Aktivitas Keuangan ilegal Upaya pencegahan perlu ditingkatkan untuk Daerah maka akan dilakukan penyiapan mengurangi pertumbuhan kegiatan usaha tanpa izin materi sosialisasi yang komprehensif terkait di sektor keuangan. Pencegahan dilakukan melalui: dengan perkembangan aktivitas keuangan tanpa izin dan upaya pemberantasannya 1. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi bagi Masyarakat 1. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi bagi Masyarakat seluruh otoritas/kementerian/lembaga yang a. Penyiapan Standar Materi Sosialisasi tergabung dalam anggota Satgas. Materi tentang Satgas PASTI Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi narasumber Satgas PASTI dan Satgas tersebut akan disampaikan kepada perwakilan anggota Satgas di pusat dan daerah melalui kegiatan Training of Trainer (ToT). 65
66 b. Edukasi dan Sosialisasi Secara Masif aktivitas keuangan tanpa izin. Diharapkan Upaya meningkatkan literasi keuangan dengan rapat koordinasi, penanganan masyarakat, khususnya dalam menyikapi aktivitas keuangan tanpa izin dapat dilakukan penawaran yang dikategorikan sebagai secara komprehensif dan terpadu dengan aktivitas keuangan tanpa izin perlu untuk mensinergikan seluruh kewenangan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kegiatan edukasi dan sosialisasi akan dilakukan secara online maupun offline, berkolaborasi dengan otoritas/kementerian/ dimiliki oleh otoritas/kementerian/lembaga. c. Penyediaan Contact Center yang Mudah Diakses oleh Masyarakat Pemberantasan aktivitas keuangan tanpa izin lembaga yang tergabung dalam keanggotaan memerlukan kecepatan dalam penanganan Satgas PASTI, antara lain, Kementerian informasi yang diterima melalui pengaduan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara masif juga ataupun laporan dari masyarakat. Satgas PASTI menyediakan contact center yang didukung dengan aplikasi SIAWAS yang mudah diakses laporan, masyarakat untuk menyampaikan iklan dan dilakukan dengan pemanfaatan kanal digital seperti website, media sosial, aplikasi perpesanan. pertanyaan, dan pengaduan. Strategi tersebut dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir potensi korban dan kerugian. c. Penerbitan Siaran Pers Berkala Terkait Kegiatan Satgas dan Hasil Penindakannya Publikasi penanganan terhadap aktivitas 3. Memperkuat Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik a. Koordinasi Berkala dengan keuangan ilegal akan dilakukan Satgas secara berkala melalui siaran pers. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan Kementerian/Lembaga yang Mengawasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Pesatnya kemajuan teknologi berdampak masyarakat, sehingga terhindar dari tawaran pada meningkatnya aktivitas keuangan ilegal. aktivitas keuangan tanpa izin. Hal ini mendorong Satgas untuk menguatkan pengawasan terhadap PSE. Penguatan 2. Memperkuat Pemantauan dan Pendataan Aktivitas Keuangan Ilegal pengawasan terhadap PSE difokuskan untuk mencegah bermunculannya penawaran a. Patroli Siber aktivi tas keuangan ilegal yang menggunakan Penguatan pemantauan dan pendataan aplikasi maupun konten melalui media elek- aktivitas keuangan ilegal dilakukan melalui tronik. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas patroli siber baik secara mandiri oleh Satgas melakukan koordinasi berkala dengan ke- maupun kerjasama dengan Kominfo dan Polri. Hasil dari patroli siber akan dianalisis dan ditindaklanjuti dengan upaya pemblokiran terhadap website, kontak Whatsapp, nomor telepon, dan rekening bank. b. Rapat Koordinasi dengan Seluruh menterian terkait dalam mengawasi PSE. b. Koordinasi dengan Platform PSE terkait Pencegahan Penayangan Aplikasi/ Informasi Aktivitas Keuangan Penawaran aktivitas keuangan ilegal tanpa izin dilakukan melalui berbagai platform PSE. Satgas PASTI melakukan koordinasi dengan Anggota Satgas Rapat koordinasi dilakukan secara intensif dan kementerian terkait yang meregulasi PSE, untuk berkala di level Dewan Pembina, Tim Pelaksana mengikutsertakan PSE dalam pelaksanaan dan Sekretariat Satgas PASTI serta Satgas strategi melawan aktivitas keuangan ilegal Daerah dalam rangka penanganan terhadap yang ditawarkan secara digital.
3. Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Gambar 4.18 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Memperkuat Koordinasi Penanganan Kasus Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Penyusunan Database Profil Pelaku Aktivitas Keuangan Ilegal Memperkuat Penindakan dan Penangkapan Pelaku Pemeriksaan Penindakan dan Penangkapan Pelaku Pembentukan Tim Kerja Khusus Untuk Kasus yang Memerlukan Keahlian Tertentu Memperkuat Tindak Lanjut atas Rekomendasi Koordinasi terkait Rekomendasi dari Satgas Monitoring dan Evaluasi Berkala atas Tindaklanjut dari Rekomendasi Satgas 1. Memperkuat Koordinasi Penanganan 2. Memperkuat Penindakan dan Penangkapan Pelaku 2. Memperkuat Penindakan dan Penangkapan Pelaku a. Rapat Koordinasi Penanganan Kasus a. Pemeriksaan Penindakan dan Rapat koordinasi penanganan kasus dilakukan untuk membahas tindak lanjut dari Penangkapan Pelaku Dalam rangka memberikan efek jera bagi pengaduan/laporan masyarakat yang memiliki para pelaku kegiatan usaha tanpa izin di indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran sektor keuangan, maka upaya peningkatan ketentuan peraturan perundang-undangan efektivitas pemeriksaan dan penanganan di sektor keuangan dan/atau berpotensi kasus dilakukan Satgas berkoordinasi merugikan masyarakat luas. dengan anggota Satgas, khususnya Aparat b. Penyusunan Database Profil Pelaku Aktivitas Keuangan Ilegal Efektivitas pemberantasan aktivitas keuangan Penegak Hukum (APH), yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan penangkapan pelaku. tanpa izin perlu didukung dengan database yang komprehensif, yang berisi profil pelaku dan modus kegiatannya. Penguatan database tersebut dilakukan dengan pemantauan dan b. Pembentukan Tim Kerja Khusus untuk Kasus yang Memerlukan Keahlian Tertentu Aktivitas keuangan tanpa izin menggunakan pendataan. Diharapkan dengan penguatan modus yang beragam, sehingga diperlukan database tersebut, Satgas dapat mendeteksi kompetensi dan spesialisasi dalam secara dini aktivitas keuangan tanpa izin. penanganannya. Strategi Satgas PASTI dan 67
68 Satgas daerah dalam menangani hal ini melalui koordinasi yang intensif dengan adalah membentuk tim kerja khusus yang anggota Satgas PASTI yang terkait dengan beranggotakan perwakilan pegawai otoritas/ rekomendasi. Diharapkan dengan koordinasi kementerian/lembaga, serta Satgas Daerah yang intensif, dapat memberikan percepatan yang terkait. Selain itu, apabila diperlukan yang signifikan terhadap tindak lanjut akan mengikutsertakan narasumber sebagai rekomendasi. ahli untuk memberikan pendapat/masukan b. Monitoring dan Evaluasi Berkala atas sebagai bahan rekomendasi penanganan kasus. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Satgas Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Satgas PASTI maka, dilakukan pemantauan 3. Memperkuat Tindak Lanjut atas Rekomendasi dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi Satgas PASTI. a. Koordinasi Terkait Rekomendasi dari Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk Satgas Strategi penguatan tindak lanjut atas memastikan bahwa rekomendasi Satgas PASTI telah dijalankan oleh anggota Satgas rekomendasi Satgas PASTI dilakukan PASTI terkait. E. ENABLER Gambar 4.19 Enabler Regulasi dan Kebijakan PEPK Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Keuangan Peraturan • Kajian Mewujudkan Pengaturan PEPK yang Seimbang Transformasi kelembagaan dalam rangka menunjang implementasi program Kuantitas SDM • Kualitas SDM Optimalisasi Komunikasi Publik Koordinasi Internal OJK Public Information Handling • Penguatan Infrastruktur Kehumasan Mewujudkan OJK yang media friendly, transparan dan responsif Penguatan koordinasi dan sinergi internal antara OJK pusat dan daerah Delegasi Wewenang Transformasi Digital Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Sistem informasi • Pelaporan • Pusat data PEPK • Dashboard • Monitoring dan Evaluasi Mengakse- lerasi pro- gram PEPK melalui pe- manfaatan teknologi informasi Penguatan koordinasi dan sinergi eksternal dalam rangka orkestrasi program Kementerian/ Lembaga PUJK • Akademisi • Media • Pengamat Ekonomi • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisasi Internasional
1. Regulasi dan Kajian PEPK Gambar 4.20 Regulasi dan Kajian PEPK Program Kerja 2023-2027: Regulasi dan Kajian PEPK Detail Rencana Aksi Enabler Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (PKM) Pengawasan Perilaku PUJK Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) Ketentuan mengenai: ▪ Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Tata Cara Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas LAPS SJK Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di SJK Penyediaan dan Penyampaian Informasi serta Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan Perubahan Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi Penyampaian Informasi Produk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Penilaian Kembali Pengurus LAPS SJK Perubahan LAPS SJK ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Gugatan Perdata Ketentuan internal mengenai: ▪ Pengajuan Gugatan Perdata oleh OJK sebagai Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Perubahan Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi Tata Cara Pemeriksaan LAPS SJK Program Manfaat Balik terhadap Operasionalisasi LAPS SJK ▪ ▪ ▪ Ketentuan mengenai: ▪ Penilaian Sendiri (Self Assessment) oleh PUJK Self Assessment LKM ▪ Ketentuan mengenai: ▪ Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat Pelaporan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat ▪ Ketentuan internal mengenai: ▪ Mekanisme Koordinasi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di SJK Pengawasan Perilaku PUJK Self Assessment oleh PUJK ▪ ▪ Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin Komunikasi Publik Ketentuan mengenai Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (d/h Satgas Waspada Investasi) Ketentuan internal mengenai Komunikasi Publik Dalam rangka penyusunan ketentuan Bidang PEPK, dilakukan penyusunan kajian berdasarkan kebutuhan terkini antara lain amanat peraturan perundang-undangan serta perkembangan pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan pelindungan konsumen sesuai perkembangan international best practice. Seiring perkembangan sektor jasa keuangan, pemerintah melakukan penyempurnaan peraturan perundang- undangan terkait, antara lain dengan menerbitkan UU P2SK. Sebagaimana diamanatkan oleh UU P2SK, OJK perlu menyesuaikan dan membentuk beberapa peraturan mengenai pengawasan market conduct, pelindungan konsumen, serta literasi dan inklusi keuangan. Dalam rangka menindaklanjuti hal dimaksud, OJK telah menyusun target terkait enabler penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang menjadi target pencapaian tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 yaitu sebagai berikut: a. Pelindungan Konsumen dan Masyarakat 1) Ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai Siklus Produk dan Layanan Jasa Keuangan (Product Life Cycle) ● Ketentuan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan (PKM SJK), yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelum nya dengan substansi Ketentuan mengenai mengenai pe laksanaan layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, yang merupakan peraturan pelaksana PKM SJK dan perubahan peraturan sebelumnya. Ke tentuan ini mengatur antara lain mekanisme layanan pengaduan, penye- lesaian layanan pengaduan oleh PUJK dan laporan layanan pengaduan. mencakup peng awasan perilaku PUJK, Ketentuan mengenai penyediaan dan perubahan atas peraturan OJK tentang layanan penyampaian informasi serta pemasaran pengaduan konsumen, serta substansi amanat produk dan layanan jasa keuangan, merupakan UU P2SK (hak dan kewajiban konsumen, hak, peraturan pelaksana PKM SJK dan perubahan kewajiban dan larangan PUJK, keamanan ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini mengatur siber, dan pengenaan sanksi). antara lain pedoman PUJK dalam melakukan 69
70 kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/ atau layanan sesuai dengan kebutuhan 3) Ketentuan mengenai Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi (SLKMT) dan kemampuan calon konsumen. Ketentuan mengenai Sistem Layanan Ketentuan mengenai penyampaian Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi informasi produk Lembaga Keuangan (SLKMT), merupakan perubahan ke- Mikro (LKM), merupakan peraturan tentuan sebelumnya yang memperkuat pelaksana PKM SJK yang disesuaikan pengaturan mengenai layanan penerima- dengan ukuran, kemampuan dan ke- an informasi, layanan pemberian butuhan LKM sehingga dapat dijadikan informasi, dan layanan pengaduan di pedoman dalam penyusunan dan sektor jasa keuangan. penyampaian informasi produk dan Ketentuan internal mengenai SLKMT, layanan LKM. merupakan perubahan ketentuan internal 2) Ketentuan mengenai LAPS SJK sebelumnya yang mengatur mengenai Ketentuan mengenai Tata Cara Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas LAPS SJK, merupakan ketentuan pelaksana LAPS SJK yang mengatur antara lain antara lain pengelolaan SLKMT, evaluasi pelaksanaan layanan konsumen dan masyarakat, serta penetapan perintah dalam rangka penyelesaian pengaduan dan penetapan sanksi. persyaratan menjadi pengurus dan 4) Ketentuan mengenai Gugatan Perdata pengawas LAPS SJK serta penetapan Ketentuan mengenai Gugatan Perdata, hasil wawancara atas kemampuan dan mengatur mengenai kewenangan OJK kepatutan LAPS SJK. melakukan pembelaan hukum untuk Ketentuan mengenai penilaian kembali pelindungan konsumen dan masyarakat, pengurus LAPS SJK mengatur antara sebagaimana diamanatkan dalam UU lain cakupan penilaian kembali, tata cara OJK. Salah satu pokok ketentuan yang penilaian kembali, hasil penilaian kembali diatur antara lain mengenai kewajiban dan sanksi. yang harus dipenuhi oleh PUJK dalam hal Perubahan ketentuan mengenai LAPS OJK mengajukan gugatan perdata. SJK mengatur antara lain kelembagaan Ketentuan internal mengenai Pengajuan dan penyelenggaraan LAPS SJK serta Gugatan Perdata oleh OJK sebagai penyelesaian sengketa oleh LAPS SJK. Upaya PKM, merupakan perubahan Ketentuan internal mengenai tata cara pemeriksaan LAPS SJK, merupakan ketentuan pelaksana dari kewenangan OJK melakukan pengawasan terhadap LAPS SJK yang mengatur antara lain tujuan pemeriksaan, tata cara pemeriksaan, dan penetapan sanksi. ketentuan internal terkait sebelumnya. Dalam ketentuan ini dipertegas mengenai penilaian OJK terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh LJK dan/atau pihak lain terhadap peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian materi bagi konsumen, masyarakat, atau sektor jasa Ketentuan internal mengenai program keuangan. manfaat balik terhadap operasionalisasi LAPS SJK disusun sebagai ketentuan b. Pengawasan Perilaku PUJK pelaksana dalam pemberian Bantuan Dana Operasional (BDO) kepada LAPS SJK yang mengatur antara lain peruntukan, 1) Ketentuan mengenai penilaian sendiri (self assessment) oleh PUJK, merupakan ketentuan pelaksana dari peraturan OJK prosedur pemberian, dan laporan BDO.
mengenai pelindungan konsumen dan rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat di sektor jasa keuangan. meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, Ketentuan ini mengatur mengenai antara infrastruktur peningkatan literasi dan inklusi lain prinsip-prinsip umum penilaian sendiri, keuangan, serta penyusunan laporan literasi penilaian sendiri terhadap penerapan keuangan dan laporan inklusi keuangan ketentuan pelindungan konsumen dan kepada OJK. masyarakat di sektor jasa keuangan, dan pemeringkatan laporan hasil penilaian 2) Ketentuan mengenai pelaporan sendiri. Kegiatan LIK di SJK bagi Konsumen self assessment oleh PUJK, mengatur antara lain mengenai tata cara pemeriksaan laporan 2) Ketentuan internal mengenai dan Masyarakat, mengatur mengenai antara lain penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan LIK serta penilaian sendiri yang di sampaikan oleh PUJK. penyusunan laporan untuk meningkatkan LIK. realisasi kegiatan 3) Ketentuan internal mengenai mekanisme d. Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa koordinasi PKM SJK, mengatur mengenai Izin pelaksanaan koordinasi oleh OJK dalam rangka pelindungan konsumen dan Ketentuan mengenai Satuan Tugas (Satgas) masyarakat di sektor jasa keuangan. Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Ketentuan ini mengatur mengenai antara Keuangan merupakan amanat dari UU P2SK. lain ruang lingkup koordinasi, mekanisme Dalam ketentuan ini, OJK mengatur mengenai koordinasi pelaksanaan pelindungan antara lain definisi Satgas, ruang lingkup Satgas, konsumen dan masyarakat, dan forum mekanisme pembentukan, serta tata kelola dan koordinasi oleh OJK. pelaporan Satgas. 4) Ketentuan internal mengenai pengawasan (market conduct), me- perilaku PUJK ngatur mengenai antara lain tujuan dan cakupan pengawasan market conduct, tahapan pengawasan market conduct, serta pelaksanaan pengawasan market conduct. e. Komunikasi publik Melalui ketentuan internal mengenai komunikasi publik, OJK mengatur mengenai kerja sama antara OJK dengan instansi atau lembaga lain, mekanisme dalam hal pegawai self assessment LKM, merupakan ketentuan pelaksana 5) Ketentuan mengenai OJK akan menjadi narasumber pada instansi atau lembaga lain, dan larangan terkait kerja dari peraturan OJK mengenai pelindungan sama. konsumen dan masyarakat di sektor jasa Dalam rangka penyusunan ketentuan Bidang keuangan khusus bagi sektor LKM. Ketentuan PEPK, dilakukan penyusunan kajian berdasarkan ini mengatur mengenai mengenai prinsip- kebutuhan terkini antara lain amanat peraturan prinsip penilaian sendiri, penilaian sendiri, perundang-undangan serta perkembangan pemeringkatan dan penyesuaian laporan pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan hasil penilaian sendiri yang disesuaikan dengan ukuran, kemampuan dan kebutuhan pelindungan konsumen yang sesuai dengan international best practice. dari sektor LKM. OJK juga menyusun kajian terkait efektivitas c. Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) layanan konsumen Kontak 157 untuk mengukur efektivitas pelayanan konsumen. Hasil kajian ini 1) Ketentuan mengenai peningkatan LIK memberikan gambaran aspek apa yang perlu di SJK bagi konsumen dan masyarakat, diperbaiki atau ditingkatkan pada Kontak 157 mengatur mengenai antara lain penyusunan baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas. 71
72 2. Optimalisasi Komunikasi Publik OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan serta sinergi dari stakeholders dan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program komunikasi yang baik mutlak diperlukan guna membangun citra positif serta reputasi OJK di mata masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, utamanya mengenai peran OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat sehingga stabilitas sistem keuangan juga dapat terjaga. Pengembangan fungsi komunikasi publik akan mengarah pada perluasan penyebaran informasi melalui media massa serta penguatan kerja kehumasan di Kantor OJK di daerah guna meningkatkan pemberitaan positif OJK di kantor pusat maupun kantor OJK di daerah. Semakin turunnya pembaca media cetak (koran dan majalah) menjadi pertimbangan utama untuk memperbanyak pemberitaan ke media online serta pemberitaan yang dikonvergensikan ke media sosial. a. Peningkatan kapasitas jurnalis Selain itu, pelaksanaan pemantauan pemberitaan Peningkatan pemahaman awak media massa terhadap tugas-tugas OJK akan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti kelas jurnalis sebagai duta literasi, baik di kalangan profesinya maupun masyarakat. Kegiatan ini ditujukan agar juga akan dilakukan secara rutin agar OJK dapat menganalisis isu yang muncul dan informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga penyiapan respon yang tepat dapat dilakukan, baik melalui media massa maupun sosial media. penulisan pemberitaan tentang OJK menjadi Selanjutnya, OJK akan terus melakukan pe- benar dan sesuai dengan pesan yang diharapkan. nyempurnaan sarana dan prasarana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) b. Optimalisasi Keterbukaan Informasi dengan Predikat "Informatif" Dalam rangka mengimplementasi keterbukaan dengan mempertahankan pencapaian hasil Monev PPID predikat "Informatif" dan memper- oleh dukungan positif dari masyarakat yang pada informasi kepada publik, OJK akan melaksanakan akhirnya persepsi publik terhadap OJK menjadi diseminasi informasi program, kebijakan, semakin baik. dan kegiatan OJK melalui beberapa kegiatan antara lain pelaksanaan konferensi/jumpa pers, penerbitan siaran pers, focus group discussion redaksi media dengan redaktur, pemimpin c. Penguatan Infrastruktur Kehumasan OJK akan terus mengembangkan dan melakukan penguatan infrastruktur pendukung kehumasan massa dan pengamat ekonomi, serta penyediaan substansi website dan konten sosial media yang tepat guna dan tepat sasaran. OJK antara lain optimalisasi relasi dengan media massa nasional maupun daerah dengan memperkuat penyusunan strategi komunikasi, serta penguatan dan peningkatan fungsi media sosial dan website OJK.
3. Transformasi Digital Gambar 4.21 Transformasi Digital Program Kerja 2023-2027: Transformasi Digital Detail Rencana Aksi Enabler Literasi, Inklusi Keuangan dan Informasi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Media Monitoring Sistem Pelaporan Gugatan Perdata Pelindungan Konsumen Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Learning Management System Edukasi Keuangan • Minisite penyimpanan materi literasi dan edukasi keuangan Pusat Data Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Nasional Digitalisasi Tabungan Anak • Sistem informasi pelaporan Sistem Pelaporan Literasi, Inklusi Keuangan dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) Sistem pelaporan Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen Sistem Informasi Aplikasi Waspada Investasi (SiAWAS) Sistem Informasi Pengajuan Gugatan Perdata Pemantauan Iklan • Pemantauan Perilaku PUJK • Pemantauan Penawaran usaha tanpa izin di sektor keuangan Sistem Informasi Komunikasi Media Sistem Pengawasan Perilaku PUJK • Pengembangan Pengawasan Perilaku PUJK Berdasarkan Risiko Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) • Sistem Informasi Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan • Minisite Satgas Penanganan Aktivitas keuangan Ilegal Simpanan Pemuda dan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Penguatan transformasi digital diperlukan dalam rangka memperkuat proses bisnis bidang pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan pelindungan konsumen, sehingga seluruh proses bisnis, baik dari sisi penyajian data dan informasi, pelaporan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, gugatan perdata dan pelindungan konsumen, media monitoring dan pengawasan langsung maupun tidak langsung dapat berjalan secara efektif dan handal. a. Literasi, Inklusi Keuangan dan Informasi 1) Learning Management System Edukasi diunduh secara gratis dimanapun dan kapanpun. Keuangan (LMSKU) 3) Pusat data Pengawasan Perilaku PUJK, Diperlukan terobosan inovasi dalam Edukasi dan Pelindungan Konsumen melaksanakan kegiatan edukasi keuangan OJK mengembangkan pusat data sehingga dapat menjangkau masyarakat pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan secara masif dan efisien. Oleh karena itu, pelindungan konsumen yang berfungsi dikembangkan LMSKU yang merupakan sistem pembelajaran Massive Open Online Course (MOOC) yang memuat berbagai materi literasi keuangan yang interaktif dan menarik. sebagai pusat literatur data terkait literasi, inklusi keuangan baik konvensional maupun syariah, pengawasan market conduct yang terkini. pelindungan konsumen serta 2) Minisite penyimpanan materi literasi 4) Digitalisasi tabungan anak dan edukasi keuangan juga mengembangkan minisite yang berfungsi sebagai media penyediaan materi OJK Digitalisasi inovasi produk/layanan keuangan yang me- tabungan anak merupakan manfaatkan layanan digital untuk mem- literasi keuangan yang lengkap dan dapat permudah segmen pelajar untuk melakukan 73
74 pembukaan rekening sehingga diharapkan dapat 2) Sistem pelaporan Simpanan Pemuda mendorong peningkatan pembukaan dan/atau dan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) pemanfaatan rekening tabungan. Implementasi Program KEJAR dipantau 5) Sistem Informasi Pelaporan Tim Percepatan berdasarkan laporan Program KEJAR yang Akses Keuangan Daerah (TPAKD) SiTPAKD merupakan media monitoring dan evaluasi serta penyampaian informasi disampaikan setiap bulan oleh PUJK melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Simpanan Pelajar. perkembangan program TPAKD yang dapat diakses oleh seluruh anggota dan stakeholders TPAKD. Sistem ini digunakan sebagai media c. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa pelaporan rencana dan realisasi program kerja 1) Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen TPAKD yang mencakup informasi program serta APPK dibangun sebagai upaya untuk capaian program kerja setiap triwulan. mempermudah konsumen dan masyarakat 6) Sistem Informasi Titik Akses Penyedia dalam mengakses dan memanfaatkan Jasa Keuangan layanan konsumen OJK. APPK menyediakan Dalam rangka menyediakan informasi layanan jasa keuangan terdekat berbasis teknologi kanal layanan melalui kunjungan langsung, telepon, surat, email, WhatsApp dan daring. geospatial telah dibuat sistem informasi titik 2) Sistem Informasi Aplikasi Waspada akses penyedia jasa keuangan bernama Investasi (SiAWAS) "LOKASIKU". Melalui LOKASIKU, masyarakat SiAWAS merupakan sistem informasi untuk dapat memanfaatkan berbagai fitur untuk pengolahan data terkait kegiatan ilegal di melakukan pencarian lokasi fasilitas ke uang- sektor keuangan. Melalui SiAWAS, Satgas an, alternatif cara untuk menjangkau fasilitas PASTI dapat melihat tren kegiatan ilegal di keuangan dan informasi terkini mengenai layanan sektor keuangan yang sedang marak terjadi jasa keuangan. di masyarakat. SiAWAS juga dapat membantu 7) Minisite Satgas Penanganan Aktivitas Satgas PASTI untuk mengolah data pengaduan Keuangan Ilegal Dalam minisite Satgas PASTI disediakan informasi terkait kegiatan-kegiatan Satgas dan yang diterima dari masyarakat. d. Gugatan Perdata Pelindungan daftar entitas ilegal yang telah ditutup yang dapat Konsumen diakses oleh seluruh masyarakat. Sistem Informasi Pengajuan Gugatan Perdata b. Sistem Pelaporan Sistem informasi pengajuan gugatan perdata 1) Sistem Pelaporan Edukasi dan Pelindungan memiliki fungsi sebagai database terkait kegiatan Konsumen gugatan perdata oleh OJK, yang meliputi antara Dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan literasi, inklusi keuangan dan pelindungan konsumen, PUJK dapat menyampaikan lain informasi dan dokumentasi mengenai historical gugatan perdata dalam rangka pe- lindungan konsumen dan masyarakat. pelaksanaan atas kegiatan dimaksud melalui sistem pelaporan edukasi dan pelindungan e. Media Monitoring konsumen sehingga data terkait pelaksanaan 1) Pemantauan Iklan kegiatan literasi, inklusi keuangan dan Sistem ini merupakan bagian dari pengawasan pelindungan konsumen secara nasional wide tidak langsung yang dilakukan oleh OJK. Iklan dapat direkapitulasi dan dimonitoring serta merupakan salah satu media pemasaran dievaluasi.
yang dilakukan oleh PUJK sehingga dalam diharapkan dapat mempercepat koordinasi penyusunan iklan, PUJK wajib memenuhi dan komunikasi, baik di internal OJK maupun prinsip pelindungan konsumen serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Sistem ini akan mengumpulkan iklan yang dibuat oleh PUJK yang disebarkan melalui media yang media massa, mengenai berkembang di masyarakat serta arah key message serta standby statement yang dapat disampaikan kepada publik. isu-isu sosial, media cetak maupun media digital. Selanjutnya akan dilakukan analisis serta f. Pengawasan Langsung dan Tidak dilakukan enforcement jika ditemukan Langsung pelanggaran. 1) Sistem Pengawasan Perilaku PUJK 2) Pemantauan Perilaku PUJK Sistem pengawasan perilaku PUJK akan Sistem ini digunakan dalam mendukung menjadi sistem yang mengakomodir proses proses pengawasan perilaku pelaku PUJK pengawasan yang dilakukan oleh OJK sejak yang dilakukan oleh OJK. Dalam sistem ini tahapan perencanaan hingga penyusunan akan mengakomodir proses pengawasan laporan termasuk pemantauan terhadap langsung maupun tidak langsung, pengenaan pemenuhan rekomendasi, pengenaan sanksi sanksi serta sebagai basis data pengawasan. serta basis data pengawasan. Sistem ini 3) Pemantauan Penawaran Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan Dalam memantau tren kegiatan ilegal di akan menjadi sistem utama pengawasan perilaku PUJK guna mendukung penerapan supervisory technology dan mengoptimalkan proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK. sektor keuangan yang terjadi di masyarakat, Satgas PASTI dibantu oleh Sistem Informasi 2) Pengembangan Pengawasan Perilaku Aplikasi Waspada Investasi (SiAWAS) yang menerapkan big data untuk menjaring kegiatan ilegal di sektor keuangan. PUJK Berdasarkan Risiko Pengawasan perilaku PUJK berbasis risiko akan didukung oleh sistem yang mampu 3) Sistem Informasi Komunikasi Media melakukan penyimpanan data individual PUJK, manajemen risiko yang dimiliki oleh Salah satu aplikasi yang akan memperkuat informasi adalah Knowledge - Aplikasi Sistem keterbukaan Management System Informasi Komunikasi Media OJK yang PUJK serta melakukan perhitungan risikonya. Dalam sistem ini akan ditentukan risiko PUJK yang berdampak kepada strategi pengawasan perilaku PUJK yang akan dilakukan oleh OJK. 75
76 4. Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Keuangan Keberhasilan pencapaian arah pengembangan melindungi konsumen dan memberantas aktivitas PEPK memerlukan beberapa perangkat pendukung (enabler) salah satunya terkait Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang merupakan prasyarat utama keuangan ilegal. Peningkatan SDM tidak hanya dilakukan di kantor pusat saja tetapi juga di kantor OJK di daerah. merupakan tantangan yang harus diatasi dalam rangka meningkatkan daya saing serta melakukan transformasi digital industri keuangan. Selain peningkatan SDM, kelengkapan infrastruktur pendukung juga merupakan hal yang penting guna mendukung kelancaran proses pelaksanaan Dalam rangka melaksanakan program PEPK tugas. Kebutuhan sumber daya manusia sangat diperlukan SDM yang memiliki kemampuan mumpuni untuk melaksanakan strategi pengawasan market conduct, melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi inklusi keuangan serta keuangan, meningkatkan dipengaruhi oleh kondisi operasional. Oleh karena itu, pengembangan SDM harus dilakukan dengan mengacu kepada kebutuhan sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai. 5. Koordinasi Internal Pusat dan Daerah OJK berkantor pusat di ibukota Negara Republik Indonesia. OJK memiliki kantor yang berada di daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang PEPK, OJK membentuk unit yang berfungsi sebagai penghubung antara kantor pusat dengan kantor OJK Bentuk koordinasi dilakukan dengan berbagai cara baik secara virtual maupun pertemuan secara langsung antara kantor pusat dengan kantor OJK daerah, yang meliputi rapat koordinasi, focus group discussion, coaching clinic,dan lain-lain. di daerah. Tujuan utama koordinasi antara kantor pusat dengan Hal-hal yang dikoordinasikan meliputi pelaksanaan kantor OJK daerah adalah memastikan OJK mampu literasi, edukasi dan inklusi keuangan baik konvensional maupun syariah, pengawasan market conduct, layanan konsumen dan masyarakat, pengembangan dan melayani konsumen dan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga konsumen dan masyarakat memahami, memperoleh pengaturan terkait PEPK, dan kegiatan komunikasi akses, dan mampu menggunakan produk/layanan publik. sektor jasa keuangan sesuai kebutuhan, terhindar dari penipuan berkedok investasi, dan tercipta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
6. Sinergi Dengan Pemangku Kepentingan Eksternal Gambar 4.22 Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Eksternal Program Kerja 2023-2027: Sinergi dengan Pemangku Kepentingan Detail Rencana Aksi Enabler Kementerian/ Lembaga PUJK Akademisi, Media, dan LSM/NGO Lembaga Internasional ▪ Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ▪ Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ▪ Satgas KEJAR ▪ Komisi Nasional Disabilitas (KND) ▪ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ▪ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ▪ Mahkamah Agung RI ▪ Kejaksaan Agung RI ▪ BP2MI ▪ Kemenlu ▪ Kemenparekraf ▪ Pokja Literasi ▪ Pokja Inklusi ▪ Pokja Pelindungan Konsumen ▪ Pokja Literasi Inklusi Keuangan Syariah ▪ Forum Pemimpin Redaksi ▪ Forum Wartawan ▪ Universitas ▪ LSM atau Ormas ▪ Forum Pengamat Ekonomi ▪ OECD/INFE, ▪ ▪ Finconet ▪ Working Committee - Financial Inclusion IOSCO Committee 8 ▪ World Bank ▪ Prospera ▪ Asian Development ▪ Bank (ADB) International Labour Organization (ILO) ▪ Woman World Banking (WWB) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam rangka melaksanakan program dan strategi pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan pelindungan konsumen, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain: a. Kementerian/Lembaga penanganan dan penegakan hukum, ke- 1) Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan anggotaan Satgas yang saat ini terdiri dari 12 otoritas/kementerian/lembaga akan bertambah menjadi 16 otoritas/kementerian/ Dalam rangka implementasi dari UU P2SK lembaga dengan bergabungnya Kementerian Pasal 26 ayat (3) , maka dibentuk komite Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM nasional oleh pemerintah dalam rangka RI, Kementerian Sosial RI dan Badan Intelijen mengoordinasikan peningkatan literasi Negara. keuangan dan inklusi keuangan. Komite ini bertugas untuk mengoordinasikan 3) Satgas KEJAR pelaksanaan strategi dan rencana aksi Dalam rangka akselerasi implementasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan program KEJAR perlu adanya koordinasi secara nasional yang berkelanjutan. antara kementerian/lembaga yang dilakukan Koordinasi Komite Nasional melibatkan oleh satuan tugas. Satgas KEJAR dibantu oleh kementerian/lembaga, otoritas, PUJK, dan bidang kerja yang terdiri atas LJK, instansi pemangku kepentingan lainnya. pemerintah daerah, instansi pendidikan dan 2) Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas instansi pendidikan agama. Keuangan Ilegal 4) Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas tugas-tugas Satgas khususnya pada sisi adalah salah satu bentuk komitmen serius 77
78 pemerintah Indonesia dalam meng- OJK bekerjasama dengan Mahkamah Agung implementasi mandat Konvensi Hak-Hak menyusun Peraturan Mahkamah Agung Penyandang Disabilitas (CPRD) untuk tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan perwujudan hak penyandang disabilitas. yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan "Nothing About ini sangat penting Sesuai dengan prinsip Us Without Us, upaya untuk menciptakan dan mempertahankan dalam Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan gugatan perdata dalam rangka pelindungan partisipasi penyandang disabilitas untuk konsumen. pembangunan yang inklusif dan maju dalam 8) Kejaksaan Agung RI segala bidang. Untuk mendukung upaya Kerja sama dengan Kejaksaan Agung tersebut, OJK bersinergi dalam mewujudkan RI dilakukan dalam rangka mendorong keuangan inklusif melalui pelaksanaan percepatan pelaksanaan kewenangan program Satu Rekening Satu Disabilitas. pembelaan hukum oleh OJK yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan kewenangan 5) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Kejaksaaan Agung RI sebagai Jaksa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka adalah satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka Nasional seluruh anggota pramuka pilihan dari masing masing daerah. Dalam kepramukaan, diperlukan Kecakapan Khusus yang diberikan kepada peserta didik, lebih lanjut dalam rangka meningkatkan literasi Pengacara Negara yang bertindak sebagai kuasa hukum OJK dalam proses gugatan perdata dalam rangka pelindungan konsumen serta kewenangan Kejaksaan Agung RI dalam proses penelusuran Aset dari pihak dan/pihak terkait lainnya yang diduga menyebabkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat. dan inklusi keuangan, OJK bersinergi dalam 9) Badan Pelindungan Pekerja Migran penyusunan Syarat Kecakapan Khusus yang bertujuan untuk multiplier effect literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Indonesia (BP2MI) Kerjasama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka 6) Lembaga Alternatif Penyelesaian melindungi kepentingan konsumen dan Sengketa masyarakat serta membekali pengetahuan LAPS SJK merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pelindungan konsumen yang terintegrasi di sektor jasa keuangan. OJK bekerjasama dengan LAPS SJK dalam rangka memperluas dan mempermudah akses bagi PUJK, konsumen, dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga terkait literasi keuangan, melalui pembekalan pengetahuan mengenai pengenalan industri Jasa Keuangan serta pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang ditujukan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Keluarga Pekerja Migran Indonesi dan Pekerja Migran Indonesia existing. alternatif penyelesaian sengketa sekaligus 10) Kementerian Luar Negeri meningkatkan percepatan penyelesaian Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri sengketa di sektor jasa keuangan dalam dalam rangka melindungi kepentingan rangka mendorong tumbuhnya industri sektor konsumen dan masyarakat khususnya diapora jasa keuangan secara berkelanjutan. dan pekerja migran melalui peningkatan 7) Mahkamah Agung RI pengetahuan mengenai pengenalan industri Dalam rangka pelaksanaan kewenangan OJK terkait pembelaan hukum kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Jasa Keuangan serta pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang ditujukan kepada Diaspora dan Pekerja Migran Indonesia.
11) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 2) Pokja Inklusi Kreatif Dalam rangka menjalin aliansi strategis Kerjasama dengan Kementerian Pariwisata program kerja inklusi keuangan dan me- dan Ekonomi Kreatif dalam rangka peningkatan ningkatkan iinklusi keuangan bagi masyarakat, Literasi Keuangan serta dukungan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan mengenai pengenalan industri Jasa Keuangan serta pemanfaatan produk dan jasa keuangan. 12) Kementerian Komunikasi dan dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi Keuangan yang merupakan perwakilan PUJK, Lembaga, Self Regulatory Organization (SRO), Financial Planner serta Asosiasi SJK. Selain perwakilan PUJK, Lembaga, SRO, Financial Planner serta asosiasi, khusus untuk Pokja Inklusi Keuangan Syariah, Literasi dan Informatika Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka peningkatan terdapat pula perwakilan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Literasi Keuangan serta dalam rangka 3) Pokja Literasi Inklusi Keuangan Syariah pengawasan ekosistem keuangan digital. Sebagai bentuk upaya akselerasi peningkatan 13) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Kolaborasi dengan DSN-MUI dilakukan dalam rangka mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah salah satunya melalui partisipasi OJK dalam kegiatan Ijtima Sanawi' atau pertemuan tahunan Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI. Selain itu, sinergi dengan DSN-MUI dilakukan dengan keterwakilan dari pimpinan dan pengurus DSN-MUI sebagai anggota Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, OJK membentuk sebuah kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah (POKJA LIKS) yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi, masukan, insight yang dapat memperkaya dasar dan pertimbangan OJK dalam menerapkan atau menentukan kebijakan, strategi, serta program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. POKJA LIKS bertugas membantu OJK dalam mencapai misinya mengedukasi masyarakat dan mendorong b. Pelaku Usaha Jasa Keuangan penggunaan produk keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan. 1) Pokja Literasi Keanggotaan POKJA LIKS terdiri atas Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan anggota internal dan anggota eksternal. masyarakat Indonesia, OJK membentuk Anggota internal merupakan pimpinan unit kelompok kerja literasi keuangan yang kerja yang membawahi pengembangan beranggotakan dari asosiasi maupun PUJK. keuangan syariah di setiap sektor mencakup Pokja Literasi dimaksud bertugas untuk perbankan, pasar modal, dan industri membantu pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan nonbank. Di sisi lain, anggota keuangan dengan menjadi pembicara atau eksternal merupakan perwakilan dari Dewan narasumber dalam setiap kegiatan edukasi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia maupun menjadi bagian dari tim penyusun (DSN MUI), asosiasi industri jasa keuangan materi literasi keuangan serta memberikan syariah, akademisi, Ikatan Ahli Ekonomi Islam arahan, rekomendasi dan masukan terhadap strategi atau program peningkatan literasi keuangan. (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan key opinion leader/influencer. Para anggota POKJA LIKS diharapkan dapat berkontribusi 79
80 sesuai dengan keahlian, kewenangan, dan mengenai kebijakan dan program yang telah pengaruh terhadap jaringan/komunitas dan akan dilakukan oleh OJK sehingga relasi untuk menyebarluaskan materi/informasi dengan pihak-pihak ini perlu untuk terus terkait keuangan syariah sehingga dapat dijalin. meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat 4) Pokja Perlindungan Konsumen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Untuk meningkatkan pelayanan penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan pengaduan sektor jasa keuangan, OJK pihak-pihak yang dekat dengan masyarakat memiliki forum koordinasi yang disebut Working Group Perlindungan Konsumen SJK (Working Group Internal Dispute Resolution/ WG-IDR). dan berfungsi untuk mengawasi serta terlibat dalam kebijakan atau program pembangunan pemerintah untuk kepentingan publik. Dalam rangka penerapan kebijakan dan Adapun maksud dan tujuan dari forum koordinasi tersebut adalah untuk meningkatkan upaya percepatan penanganan pengaduan serta untuk meningkatkan atensi dan awareness para pimpinan PUJK mengenai isu pelindungan konsumen di pentingnya implementasi program-program peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK turut menggandeng LSM dan Ormas untuk bisa menjangkau massa atau masyarakat secara lebih masif. Beberapa contoh LSM dan Ormas yang dimaksud antara lain mencakup sektor jasa keuangan. LSM di berbagai aspek sosial masyarakat, ikatan-ikatan pelajar/mahasiswa/akademis, Anggota WG-IDR tersebut terdiri dari satu organisasi pemuda, ikatan profesi, majelis orang direksi yang mengawasi fungsi atau unit taklim dan organisasi keagamaan lainnya, dan layanan pengaduan konsumen dan satu orang banyak lagi lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk pejabat di bawah direksi yang menangani mewujudkan pemerataan dan percepatan pelayanan pengaduan konsumen. akses keuangan (baik berupa informasi, WG-IDR saat ini beranggotakan 21 Bank, 13 materi edukasi, dan akses terhadap produk/ Asuransi, 11 Perusahaan Pembiayaan, dan 20 layanan keuangan) kepada masyarakat di Fintech. seluruh Indonesia. c. Media Massa, Akademisi, LSM: d. Lembaga internasional: Media Massa 1) OECD/INFE Media massa merupakan 'corong' komunikasi OECD/INFE merupakan forum lembaga yang sangat memegang peranan penting pemerintah daru berbagai negara yang di masyarakat. Melihat hal dimaksud, memiliki kepedulian di bidang edukasi pelaksanaan diskusi dengan med a massa keuangan. Untuk memberikan panduan (pemimpin redaksi, redaktur, dan wartawan) program kerja OECD/INFE, telah dibentuk akan terus diperkuat dan menjadi sarana OECD/INFE Advisory Board. Saat ini OJK komunikasi bagi OJK untuk menyampaikan telah menjadi full member. OJK dan OECD/ "key message" informasi sesuai yang bisa mengarahkan atau mem-framming pemberitaan kepada media massa. INFE bekerjasama dalam peningkatan literasi keuangan melalui penerbitan kajian dan kebijakan terkait literasi keuangan, pelaksanaan program seminar literasi Akademisi & Pengamat Ekonomi keuangan dan pelaksanaan survei literasi Akademisi dan pengamat ekonomi merupakan pihak yang dapat meberikan view/masukan keuangan.
2) IOSCO Committee 8 telah dilakukan secara tahunan sejak 2020. IOSCO Committee on Retail Investor (Committee 8) memiliki program World Investor Week (WIW), yaitu kegiatan rutin Pada tahun ini, laporan akan diperdalam dengan mengangkat tema MSME finance as key driver of financial inclusion. tahunan berupa kampanye global selama 5) World Bank satu pekan di bulan Oktober dan diikuti Dalam rangka penguatan pengawasan perilaku serentak oleh negara-negara anggota IOSCO C8. OJK turut melaksanakan kampanye WIW setiap tahunnya dimana tahun ini akan kembali berpartisipasi bekerja sama dengan PUJK, OJK mendapatkan dukungan dari World Bank berupa technical assistance. Technical Assitance difokuskan kepada pengembangan metode pengawasan pengawasan perilaku KOJK, Satuan Kerja OJK terkait, Bursa Efek Indonesia, dan stakeholders lainnya. PUJK berbasis risiko yang sedang dibangun oleh OJK guna mendukung perumusan 3) Finconet strategi pengawasan. Selain itu, dukungan ini OJK merupakan anggota penuh (full member) dalam the International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet) sejak tahun 2014 serta merupakan bagian dari Governing juga berupa peningkatan kapasitas pengawas perilaku PUJK baik di Kantor Pusat maupun Daerah berupa penyelenggaraan capacity building. Council Member FinCoNet yang berperan Dalam rangka penyusunan kajian, diperlukan sebagai salah satu pemegang keputusan informasi dan literatur dari lembaga perihal keorganisasian dan keanggotaan FinCoNet. FinCoNet merupakan fora internasional internasional tolak ukur/ terkait sebagai benchmarking guna memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan peratuan Bidang yang beranggotakan organisasi/otoritas PEPK. pengawas lembaga jasa keuangan yang 6) Prospera bertanggung jawab konsumen keuangan. atas pelindungan Dalam rangka pengelolaan data dan informasi yang terdapat di Bidang PEPK, Prospera 4) ASEAN Working Committee - Financial akan memberikan dukungan dalam bentuk Inclusion (WC-FINC) konsultansi guna mendukung pengelolaan dan OJK terlibat dalam ASEAN WC-FINC diseminasi data dan informasi berkala yang dengan peran mencakup usulan kebijakan, knowledge-sharing, dan pengalaman dalam upaya bersama untuk meningkatkan inklusi diperuntukkan kepada internal dan eksternal OJK dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, tahunan dan dashboard. keuangan di kawasan ASEAN. OJK juga Dalam rangka penyusunan kajian, diperlukan berkontribusi dalam merumuskan strategi informasi dan literatur dari lembaga untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan akses ke layanan keuangan di negara-negara ASEAN. Di tahun 2023, ASEAN WC-FINC internasional tolak ukur/ terkait sebagai benchmarking guna memberikan reko mendasi dalam proses penyusunan peratuan Bidang bekerja sama dengan UNCDF akan menyusun PEPK. Laporan Monitoring Inklusi Keuangan di ASEAN tahun 2023 yang bertujuan untuk 7) Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) memonitor perkembangan inklusi keuangan di Melihat pentingnya peran TPAKD dalam kawasan berdasarkan indikator yang terukur di memperluas akses keuangan dengan tingkat nasional. Tahun 2023 ini akan menjadi berbagai program kerja unggulan di daerah, tahun keempat dari penyusunan Laporan terdapat inisiatif kebutuhan suatu mekanisme Monitoring Inklusi Keuangan di ASEAN yang monitoring yang mempertimbangkan ber bagai indikator seperti indikator sosial ekonomi yang 81
82 dapat merepresentasikan kondisi kemudahan akses, keterjangkauan, dan kebermanfaatan Business Matching yang bertujuan untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan LJK produk dan/atau layanan keuangan bagi sehingga dapat mendorong pengembangan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di tahun skala maupun kapasitas usaha. Untuk itu, 2023, dilakukan kerja sama antara OJK dan BMGF untuk melaksanakan program penguatan monitoring TPAKD melalui diperlukan adanya petunjuk teknis pelaksanaan Business Matching yang efektif sehingga dapat diimplementasikan di daerah melalui penyusunan indeks inklusi keuangan regional dan market research TPAKD. Dengan adanya output program penguatan monitoring TPAKD tersebut, diharapkan TPAKD dapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). ILO diharapkan dapat membuat pedoman Business Matching UMKM yang mencakup proses bisnis, skema pendanaan, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan target unggulan daerah. 8) International Labour Organization (ILO) Dalam rangka memperluas akses keuangan UMKM terhadap Lembaga Jasa Keuangan sistem pendampingan, dan matrikulasi untuk mengukur pencapaian program business matching. Selain itu, ILO diharapkan dapat membuat proyek percontohan business matching yang bekerja sama dengan OJK dan stakeholder terkait. (LJK), OJK telah menginisiasi kegiatan
Glosarium ADB : Asian Development Bank ISFO : Indonesia Sharia Financial APJII : Asosiasi Penyelenggara Jasa Olympiad Internet Indonesia ITSK : Inovasi Teknologi Sektor Keuangan APH : Aparat Penegak Hukum K/PMR : Kredit/Pembiayaan Melawan APOLO : Aplikasi Pelaporan Online OJK Rentenir APPK : Aplikasi Portal Pelindungan K/PSP : Kredit/Pembiayaan Sektor Konsumen Pertanian BDO : Bantuan Dana Operasional KEJAR : Satu Rekening Satu Pelajar BGTS : Bank Goes to School KND : Komisi Nasional Disabilitas BI : Bank Indonesia KOL : Key Opinion Leader BIK : Bulan Inklusi Keuangan KOJK : Kantor OJK BM : Business Matching LAPS SJK : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan CAMILAN : Camera Microphone Location LIK : Literasi dan Inklusi Keuangan EDR : External Dispute Resolution Like it : Literasi Keuangan Indonesia EKI : Ekosistem Keuangan Inklusif Terdepan EPK : Edukasi dan Pelindungan LIKS : Literasi dan Inklusi Keuangan Konsumen Syariah Finconet : the International Financial LKM : Lembaga Keuangan Mikro Consumer Protection Organisation LMSKU : Learning Management System GM : Generic Model Edukasi Keuangan OJK GMW : Global Money Week MOOC : Massive Open Online Course GSR : Gebyar Safari Ramadhan ODR : Online Dispute Resolution HIM : Hari Indonesia Menabung OJK : Otoritas Jasa Keuangan IDR : Internal Dispute Resolution OPOP : One Pesantren One Product IJK : Industri Jasa Keuangan P2PL : Peer to Peer Lending IKNB : Industri Keuangan Non Bank PEPK : Pengawasan Perilaku Pelaku ILO : International Labour Organization Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, IOSCO : International Organization of dan Pelindungan Konsumen Securities Commission PERMA : Peraturan Mahkamah Agung 83
84 PKM : Pelindungan Konsumen dan SIMUDA : Simpanan Mahasiswa dan Pemuda Masyarakat SITPAKD : Sistem Informasi Pelaporan Tim POJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Percepatan Akses Keuangan POKJA : Kelompok Kerja Daerah PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan SLKMT : Sistem Layanan Konsumen dan Dokumentasi Masyarakat Terintegrasi PSE : Penyelenggara Sistem Elektronik SNLIK : Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan PUJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan SPIKE : Sistem Informasi Pemantauan Iklan PUSK : Pelaku Usaha Sektor Keuangan Jasa Keuangan RBS : Risk Based Supervision SRO : Self Regulatory Organization RKAT : Rencana Kerja dan Anggaran SWI : Satgas Waspada Investasi Tahunan ToC : Training of Community SAKINAH : Santri Cakap Keuangan Syariah ToT : Training of Trainers SATGAS PASTI : Satuan Tugas Pemberantasan Aktvitas Keuangan Ilegal TPAKD : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah SDGs : Sustainable Development Goals UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah SICANTIKS : Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah UU P2SK : Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan SIMOLEK : Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan WIW : World Investor Week SIMPEL : Simpanan Pelajar WWB : Women's World Banking