LEX STRICTA : JURNAL ILMU HUKUM e-issn : 2963-6639 Volume 1 Nomor 1 Agustus 2022 Page : 29 - 40 SAKSI A DE CHARGE DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lisa Wahyuni, Fatria Khairo Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda Dosen Tetap STIH - Sumpah Pemuda Abstrak Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Permasalahan dalam penelitian ini Siapa saja yang berhak menghadirkan saksi a de charge dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana tanggungjawab hukum saksi a de charge dalam mempengaruhi keputusan hakim. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penelitian ini. Penelitian menunjukan bahwa, yang berhak menghadirkan saksi a de charge dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Menghadirkan Saksi ADe Charge dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah terdakwa atau Penasihat Hukum (PH), saksi a de charge dalam proses persidangan TIPIKOR memiliki kedudukan yang sama dengan saksi a charge. Keterangan dari saksi a de charge merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Dan Penyidik dapat juga meminta bantuan saksi A Charge dan keterangan seorang ahli hukum guna membuat terang suatu perkara, dan tanggungjawab hukum saksi a de charge dalam mempengaruhi keputusan hakim saksi a de charge dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi a de charge juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu TIPIKOR. Keterangan saksi a de charge yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang TIPIKOR tentu harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Kata Kunci : A Charge, Saksi, Korupsi Abstract There is no criminal case that escapes the evidence of witness testimony. Almost all evidence in criminal cases always relies on examining witness statements. At least in addition to proving with other evidence, it is still necessary to prove it by means of witness testimony. The problem in this study is who has the right to present a de charge witness in a corruption case. How is the legal responsibility of a de charge witness in influencing the judge's decision. This research method uses an empirical juridical approach. The juridical method is a method of legal writing which is based on legal theories, literatures and laws and regulations that apply in society. While the empirical method is a method by conducting direct observation or research in the field to get accurate truth in the process This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 29
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No 1, Agustus 2022, hal. 29-40 of perfecting this research. The research shows that those who have the right to present a de charge witness in a corruption case are to present an Ade Charge Witness in a Corruption Crime Case, namely the defendant or Legal Counsel (PH), the a de charge witness in the TIPIKOR trial process has the same position as witness a. charge. The testimony of a de charge witness is a statement that favors the defendant at the time of trial. And investigators can also ask for help from witness A Charge and testimony from a legal expert to make a case clear, and the legal responsibility of witness a de charge in influencing the judge's decision, witness a de charge can help the defendant to prove himself that the defendant may not have committed the act that was charged. Public Prosecutor (JPU) against the defendant. The testimony of a de charge witness can also help to reveal the truth of a Corruption Crime. The testimony of the a de charge witness that can be used as a means of proof in the TIPIKOR trial must of course be related to the Corruption case and must also have a strong evidentiary weight that can influence the judge that it is true that the information given by the a de charge witness is correct and supports the statement. given by the defendant. Keywords: A Charge, Witness, Corruption A. PENDAHULUAN Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan ketera- ngan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.1 Keberadaan saksi untuk member- kan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Unda- ng-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 mengatakan mengatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan ten- tang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."2 lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.3 Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdak- wa. Keterangan saksi sangatlah lazim di- gunakan dalam penyelesaian perkara pida- na, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apa- kah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Hakim pada prinsipnya dalam menjatuhkan putusan selalu mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah, oleh karena itu dalam usaha membuktikan apakah tindakpidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum itu ter- bukti atau tidak. Hakim harus berhati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan ma- salah pembuktian, karena dengan pembuk- tian ini ditentukan nasib seorang terdakwa. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ber- upa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap- lengakapnya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah, yaitu:4 "Tujuan dari hukum acara pida- na adalah untuk mencari dan menda- patkan atau setidak-tidaknya mende- 1 Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Per- masalahanDan Penerapan KUHAP (Pemeriksa-an Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Penin- jauan Kembal), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286. 3 Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2 Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang 4 Andi Hamzah,2008, Hukum Acara Pidana Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-8. 30
Saksi A De Charge Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Lisa Wahyuni, Fatria Khairo kati kebenaran materiil, ialah kebe- naran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pela- ku yang dapat di dakwakan melaku- kan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan." Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukan- nya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Seorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan dalam sidang penga- dilan mempunyai hak untuk membela diri, dengan di beri kesempatan untuk mengaju- kan seorang saksi yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya dalam pemeriksaan tersebut, sehingga dapat mem- pengaruhi keyakinan hakim dalam menja- tuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan ke- tentuan Pasal 65 KUHAP, yaitu:"Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang ya- ng memiliki keahlian khusus guna member- kan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya." saksi yang sekiranya dapat memperingan pidana yang diberikan kepadanya atau Sak- si A De Charge. Hal ini sesuai dengan ke- tentuan Pasal 116 ayat (4) KUHAP, yaitu: "Dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan mengajukan saksi yang mengun- tungkan bagi dirinya, penyidik wajib me- manggil dan memeriksa saksi tersebut". Para penegak hukum yang kewena- ngannya diatur dalam KUHAP berada da- lam suatu sistem yang disebut sebagai sis- tem peradilan pidana.5 Pasal 65 KUHAP6 mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa sejak awal diperiksa oleh penyidik memiliki hak untuk mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sebagaimana pada pasal 116 ayat 27 dan 38 KUHAP. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi. Kedudukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam perundangan di Indo- nesia tidak menggantikan keseluruhan dari UU Tipikor. Pada UU Tipikor mengatakan bahwa: Pasal 5 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta,2010, hlm. 4. 6 Pasal 65 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Tersangka atau terdakwa dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang berguna bagi dirinya." berhak untuk mengusahakan 35 Saksi A De Charge, adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat hukum, yang sifatnya me- ringankan terdakwa. Bentuk perlindungan hak asasi, tersangka atau terdakwa adalah melakukan pembelaan terhadap dirinya ya- ng salah satu caranya dengan mengajukan 7 Pasal 116 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Dalam ia pemeriksaan menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara." tersangka ditanya apakah 8 Pasal 116 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut." 31
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No 1, Agustus 2022, hal. 29-40 1. "Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa." 2. "Orang yang dibebaskan seba- gai saksi sebagaimana dimak- sud dalam ayat (1), dapat dipe- riksa sebagai saksi apabila me- reka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa." 3. "Tanpa persetujuan sebagaima- na dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan kete- rangan sebagai saksi tanpa di- sumpah." "Kewajiban memberikan ke- saksian sebagaimana dimaksud da- lam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatan- nya diwajibkan menyimpan raha- sia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus me- nyimpan rahasia." 2. "Orang yang dibebaskan seba- gai saksi sebagaimana dimak- sud dalam ayat (1), dapat dipe- riksa sebagai saksi apabila me- reka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa." 3. "Tanpa persetujuan sebagaima- na dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan kete- rangan sebagai saksi tanpa di- sumpah." "Kewajiban memberikan ke- saksian sebagaimana dimaksud da- lam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatan- nya diwajibkan menyimpan raha- sia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus me- nyimpan rahasia." pidana, artinya bahwa Hukum Acara Pidana ini merupakan hukum yang mengatur ba- gaimana Negara melalui alatnya melaksana- kan haknya untuk memidana dan menjatuh- kan pidana. Hukum Acara Pidana biasa disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana Negara melalui alat- alatnya melaksanakan haknya untuk memi- dana dan menjatuhkan pidana.9 Secara singkat dapat diartikan bah- wa norma hukum acara pidana menjadi sa- luran tertentu untuk menyelesaikan kepenti- ngan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur, atau memerintahkan, atau mela- rang untuk bertindak, dalam mennyeleng- garakan upaya manakala ada sangkaan- /terjadi perbuatan pidana agar dapat dilaku- kan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hu- kum, pemeriksaan perkara, putusan hakim dan pelaksanaan keputusan oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta Negara.10 Pada pasal diatas telah diatur me- ngenai kewajiban kehadiran saksi yang di- minta oleh tersangka atau terdakwa, namun terdapat kekosongan hukum Undang-unda- ng Nomor 20 tahun 2001 Tentang Peruba- han Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pida- na Korupsi dalam kedua undang-undang tersebut yaitu adalah bagaimana jika saksi a de charge yang diminta hadir oleh tersang- ka atau terdakwa tersebut menolak untuk hadir pada sidang dengan berbagai macam alasan.Pada KUHAP dan Undang-undang Tipikor tidak menjelaskan bagaimana jika saksi yang diminta oleh tersangka tidak ha- dir, padahal telah diatur bahwa wajib bagi setiap orang untuk memberikan kesaksian. Hukum Acara Pidana maupun Hu- kum Pidana, keduanya tidak dapat dipisah- kan dan sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Hukum Acara Pidana dapat dikatakan sebagai hukum formilnya hukum Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran materiil (materiele waarheid, substantial truth) dan perlindungan hak asasi manusia (protection of human rights). Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampaipada Hakim dalam menyelidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebe- naran, harus berdasarkan hal yang benar- benar terjadi. Maka diperlukan petugas- petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji- janji yang menggiurkan.11 Mencari suatu pembuktian dalam pemecahan permasalahan dapat menyang- kut berbagai hal yang menjadi alat ukur 9 Muhamad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1. 10 Bambang, Poernomo, 1988, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm. 2. 11 Moch. Faisal Salam,2001, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 24. 32
Saksi A De Charge Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Lisa Wahyuni, Fatria Khairo dalam menyelenggarakan pembuktian. Ada- pun alat bukti tersebut menurut Rusli antara lain adalah :12 1. Bewijsgronden,yaitu dasar-dasar a- tau prinsip-prinsip pembuktian ya- ng tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan. 2. Bewijsmiddelen,yaitu alat-alat pe- mbuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gamba- ran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau. 3. Bewijsvoering,yaitu penguraian ca- ra bagaimana menyampaikan alat- alat bukti kepada hakim disidang pengadilan. 4. Bewijskracht,yaitu kekuatan pem- buktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. 5. Bewijslast,yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-un- dang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadi- lan. ngankan pidananya. Untuk itu, ter- dakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau me- ringankan haknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan. 3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat- alat bukti yang ada dalam persida- ngan, baik yang berasal dari penun- tut umum maupun penasihat hukum /terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.Dalam hal pem- buktian dalam hukum acara pidana hakimbersifat aktif, dimana hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk mem- buktikan bersalah / tidaknya terdak- wa." Mencari suatu pembuktian dalam pemecahan permasalahan dapat menyang- kut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pembuktian. Ada- pun alat bukti tersebut menurut Rusli antara lain adalah :14 Tujuan pembuktian menurut Alfitra, adalah:13 "Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut : 1. Bewijsgronden; Yaitu dasar-dasar atau prinsip- prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pe- ngadilan. 1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk me- yakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. 2. Bagi terdakwa atau penasihat hu- kum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepas- kan dari tuntutan hukum atau meri- 2. Bewijsmiddelen; Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang ter- jadinya perbuatan pidana yang su- dah lampau. 3. Bewijsvoering; Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti ke- padahakim disidang pengadilan. 4. Bewijskracht ; Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam ra- ngkaian penilaian terbuktinya su- atu dakwaan. 12 Rusli, 2007,Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 186. 5. Bewijslast. 13 Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Raih Aksa Sukses, Jakarta, hlm. 25. 14 Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 186. 33
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No 1, Agustus 2022, hal. 29-40 Yaitu beban pembuktian yang di- wajibkan oleh undang-undang un- tuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan. Hukum pembuktian merupakan se- perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan de- ngan prosedur khusus guna mengetahuif akta-fakta yuridis di persidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-sya- rat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.15 B. PERMASALAHAN Permasalahan yang akan diteliti berdasarkan alat bukti yang ada agar me- nyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meri- ngankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang mengun- tungkan atau meringankan pihaknya. Biasa- nya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan. sistem pembuktian adalah untuk mengeta- hui, bagaimana cara meletakkan hasil pem- buktian terhadap perkara pidana yang seda- ng dalam pemeriksaan, di mana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan ha- kim, maka sistem pembuktian perlu diketa- hui dalam upaya memahami sistem pem- buktian, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.17 dalam penelitian ini yaitu: 1. Siapa saja yang berhak meng- hadirkan saksi a de charge dalam perkara tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana tanggungjawab hukum saksi a de charge dalam mempe- ngaruhi keputusan hakim? C. METODE PENELITIAN Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode pen- dekatan yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan per- undang-undangan yang berlaku dalam mas- yarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan.16 D. PEMBAHASAN A. Yang Berhak Menghadirkan Saksi ADe Charge dalam Per- kara Tindak Pidana Korupsi Bagi Terdakwa atau Penasihat Hu- kum (PH), pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuk- tian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan, adalah hal yang pali- ng pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam pasal-pasal dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-ma- cam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 KU- HAP, sedangkan mengenai cara mempergu- nakan alat-alat bukti dankekuatan pembuk- tian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185- 189 KUHAP.18 Dalam Kamus Besar Bahasa Indo- nesia, saksi memiliki enam pengertian. Per- tama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu peristiwa ketika apabila diperlukan. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa 15 Ibid, hlm. 21. 16 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, MandarMaju, Bandung, hlm 3 17 Syaiful Bakhri H, 2009, Hukum Pem- buktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Penerbit Total Media, Jakarta, hlm. 39. 18 Adami Chazawi, 2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm. 36-37 34
Saksi A De Charge Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Lisa Wahyuni, Fatria Khairo atau terdakwa. Keempat, saksi adalah kete- rangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebe- naran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepen- tingan penyidikan, penuntutan, dan peradi- lan tertentu suatu perkara pidana yang di- dengarnya, dilihatnya, atau dialami sen- diri.19 atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang me- netukan sah atau tidaknya alasan yang di- kemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut (Pasal 170 ayat (2) KUHAP). Terdapat beberapa jenis saksi, yakni : a. Saksi yang memberatkan atau saksi a charge. b. Saksi yang meringankan atau saksi a de charge. R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sen- diri.20Keterangan saksi sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peris- tiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menye- but alasan dan pengetahuannya itu. Perihal mengenai pemeriksaan saksi terdapat dalam Pasal 112, 113, 116, 117 ayat (1), 118, 119, serta 159-181 KUHAP. Syarat keterangan saksi agar ketera- ngannya itu menjadi sah dan berharga, se- hingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal mem- bentuk keyakinannya, terletak pada bebera- pa hal, yaitu :21 a. Hal kualitas pribadi saksi b. Hal apa yang diterangkan saksi c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang suatu yang ia terangkan d. Syarat sumpah atau janji e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang jabatan 19 Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum d. Saksi Korban. e. Saksi Pelapor (Whistleblower). f. Saksi Mahkota (kroongetuide). g. Saksi Verbalisan. h. Saksi Testimonium de Auditu / hearsay evidence. B. Tanggungjawab HukumSaksiADe Charge dalam Mempengaruhi Ke- putusan Hakim. Dalam KUHAP telah diatur menge- nai hak dan kewajiban terdakwa. KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti dalam proses persidangan pidana.22 Alat bukti yang diatur oleh KUHAP adalah salah satunya mengenai saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam me- mutuskan suatu tindak pidana. Korupsi merupakan salah satu tin- dak pidana khusus yang diatur secara khu- sus di Indonesia. Pada Tindak Pidana Ko- rupsi sistem pembuktian yang diatur secara khusus. Pada sistem ini, pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum namun juga dibebankan kepada tersangka atau terdakwa. Keterangan saksi merupakan pembuktian terkuat dalam hu- kum pidana Indonesia, saksi menjadi peran- nya dalam persidangan untuk mengungkap suatu kejadian disertai dengan alat bukti lain. Keterangan saksi sebagai pembuktian yang paling kuat dalam sistem pidana Indo- nesia, keterangan saksi tersebut dapat mem- bantu untuk menguatkan dakwaan Jaksa Pe- nuntut Umum atau dapat membantu untuk meringankan atau membuktikan bahwa ter- Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 56. 20 Soesilo R, 1982, Hukum Acara Pidana : Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 113. 21 Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 39-54. 22 Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 35
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No 1, Agustus 2022, hal. 29-40 sangka atau terdakwa tidak bersalah. Saksi selain dapat dihadirkan dalam proses per- sidangan juga dapat dihadirkan dalam pro- ses penyidikan. Hal ini dapat dimaksudkan untuk meminimalkan salah tangkap, selain minimal 2 (dua) alat bukti sebagai syarat seseorang dapat dijadikan tersangka kete- rangan saksi dapat membantu membuktikan seseorang tersebut dapat dijadikan tersang- ka atau bukan. Proses persidangan TIPIKOR sen- diri diatur dalam KUHAP, Undang-Undang TIPIKOR jo Undang-undang Nomor 20 Ta- hun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang TIPIKOR dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TIPIKOR. Pada umumnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan disida- ng TIPIKOR dilakukan sesuai dengan KU- HAP, kecuali ditentukan lain dalam Unda- ng-Undang Pengadilan TIPIKOR, kekhusan tersebut antara lain:23 Jika pada saat penyidikan tersangka menginginkan untuk didengarkan saksi a de charge, maka penyidik wajib untuk men- datangkan saksi a de charge tersebut dan mendengarkan kesaksian saksi a de charge tersebut. Hal tersebut harus dicatat dalam berita acara. Kehadiran saksi a de charge terbatas dari keinginan dari tersangka untuk didengar kesaksiaanya dan kehadirannya baik dalam penyidikan. Jika tersangka da- lam proses penyidikan tidak menghendaki didengarnya keterangan saksi a de charge maka penyidik tidak berkewajiban untuk menghadirkan saksi a de charge. Tata cara persidangan Tipikor yang sama dengan proses persidangan pidana pada umumnya membuat proses persidangan TIPIKOR mudah dipahami dan tidak terkesan muluk. Proses ini juga berkaitan dalam hal penye- lesaian perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang dibatasi hanya 120 hari sejak tanggal perkara pertama kali di- limpahkan. 24 1) Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tipikor. 2) Komposisi majelis hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi. 3) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pada setiap tingkat pemeriksaan. 4) Alat bukti yang diajukan pada per- sidangan, termasuk yang diperoleh dari hasil penyadapan harus sesuai dengan ketentuan perundangan ya- ng berlaku. 5) Adanya kepaniteraan khusu untuk pengadilan Tipikor. Tersangka ma- upun terdakwa yang hadir dan dihadapkan dimuka hukum sejak awal memiliki hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-undang, sa- lah satu hak yang dimiliki tersang- ka adalah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Saksi a de charge dalam proses per- sidangan TIPIKOR memiliki kedudukan yang sama dengan saksi a charge. Ketera- ngan dari saksi a de charge merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Pada gambar bagan proses persidangan di Pengadilan Tipikor terdapat proses mendengarkan keterangan kesaksian dari saksi a de charge, hal ini sejalan dengan sistem pembuktian terbalik dalam TIPIKOR. Keterangan dari saksi a de charge dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwa- kan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi a de charge juga dapat membantu untuk mengu- ngkapkan kebenaran dari suatu TIPIKOR. Kedudukan atau status kekuatan pembuktian dari keterangan saksi a charge dan a de charge dalam Pengadilan TIPI- KOR adalah sama. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 184 KUHAP (1) yang menyatakan 23 Zulkarnain, 2013, Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 171 24 Pasal 29 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 36
Saksi A De Charge Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Lisa Wahyuni, Fatria Khairo bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti. Pada Pasal ini tidak dijelaskan ke- terangan saksi yang bagaimana baik saksi a charge maupun saksi a de charge termasuk dalam keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut. Dalam hal mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan, keterangan saksi a charge didengarkan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan keterangan saksi a de charge, hal ini untuk mencari kecocokan dari ketera- ngan saksi tersebut. Syarat agar saksi dapat diajukan se- bagai saksi a de charge adalah sama halnya dengan syarat saksi a charge atau yang diajukan oleh JPU. Keterangan seseorang dapat menjadi saksi di pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah yang berhubu- ngan seperti:25 1. Apa-apa yang dilihatnya sendiri. 2. Apa-apa yang didengarnya sendiri 3. Apa-apa yang dialaminya sendiri se- hubungan dengan perkara yang seda- ng diperiksa, serta; 4. Menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubu- ngan dengan peristiwadan keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya. Menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban warga Negara. Dimana jika di- panggil dengan sah dan patut untuk menjadi saksi maka orang yang bersangkutan di- wajibkan untuk hadir dan memberikan ke- saksian baik saksi a charge maupun saksi a de charge. Saksi a de charge merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan saksi a de charge dalam persidangan TIPIKOR apabila ter- dakwa merasa bahwa saksi a de charge tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi a de charge merupakan salah satu bagian yang penting dalam pro- ses pembuktian dalam Pengadilan TIPI- KOR, dikarenakan saksi a de charge dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh JPU yang telah mendakwa terdakwa. Kedudukan antara saksi a charge dan a de charge adalah sama di dalam per- sidangan, keterangan antara saksi a charge dan a de charge dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada ter- dakwa. Kekuatan pembuktian saksi a de charge sama dengan saksi a charge kedu- dukannya sama, karena pada intinya dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi a charge maupun saksi a de charge. Dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat terlihat sebelum menjatuhkan putu- san, hakim harus memperhatikan 2 (dua) aspek dalam menjatuhkan putusan, yaitu: a. Aspek Yuridis Dalam aspek ini hakim dalam memutus perkara harus didasarkan alat bukti. Dimana minimal alat bukti yang sah adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang sah ini telah diatur macamnya dalam Pasal 184 KUHAP. Jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memu- tuskan perkara tersebut, dalam KU- HAP telah diatur minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memutus perkara tersebut. Kata "sah" dalam dua alat bukti yang sah juga dimakasudkan adalah dalam menghadirkan alat bukti dalam persidangan, cara untuk mendapatkan alat bukti tersebut harus sesuai dengan diatur dalam undang-undang hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Und- ang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TIPIKOR: 25 M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan KUHAP Permasalahan (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali),Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183. Dan Penerapan "Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diper- oleh dari hasil penyadapan, ha- rus diperoleh secara sah berda- 37
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No 1, Agustus 2022, hal. 29-40 sarkan ketentuan peraturan per- undang-undangan." b. Aspek Non Yuridis Pada aspek ini hakim memutus perkara dengan menggunakan hati nu- rani dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini tidak bisa sembarangan, ke- yakinan hakim ini didapat dari keya- kinan dalam pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim di- tuntut untuk teliti dan cermat dalam memutus perkara. Keyakinan dan hati nurani hakim didorong dari pembuk- tian dalam persidangan. Hakim juga memperhatikan dari sifat baik dan bu- ruknya terdakwa pada saat persida- ngan.26Hati nurani hakim mengadili bagaimana keadaan terdakwa pada saat menjalani sidang, apakah terdakwa so- pan pada saat persidangan atau terdak- wa menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Merupakan kewenangan ha- kim untuk memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan keyaki- nan dengan didasari oleh bukti minimal dua alat bukti. Pembuktian pada Pengadilan TIPI- KOR sama dengan pembuktian pada KU- HAP yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pem- buktian terbalik terbatas yang terdapat pada Pengadilan TIPIKOR memberikan kesem- patan terdakwa untuk membela dirinya, terdakwa dapat membela diri dengan me- ngajukan alat bukti yang sah kepada hakim. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa kepada hakim dapat berupa saksi a de charge, keterangan ahli, surat atau petun- juk. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan dapat digunakan untuk mem- pengaruhi keyakinan hakim terhadap diri terdakwa yang berdampak pada putusan ha- kim dalam kasus korupsi yang bersang- kutan. putusan hakim pada Pengadilan TI- PIKOR adalah setelah adanya proses pe- meriksaan saksi, ahli dan alat-alat bukti terkait lalu diteruskan dengan musyawarah hakim untuk memutus apakah terdakwa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum a- tau putusan pemidanaan. Keterangan saksi a de charge yang diajukan baik oleh terdak- wa atau penasehat hukumnya, sebelum pen- jatuhan putusan, hakim wajib mendengar keterangan saksi a de charge tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) butir c KUHAP, yang menjelaskan bahwa dalam hal ada saksi yang menguntu- ngkan maupun yang memberatkan terdakwa dan tercantum pada surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta baik oleh ter- dakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim, hakim ketua sidang sendiri wajib untuk mendengar keterangan saksi tersebut. Dalam persidangan TIPIKOR tidak jarang terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Namun dengan kehadiran saksi a de charge pada persidangan TIPI- KOR tidak hanya menguntungkan terdakwa semata namun juga dapat membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum me- ngenai kasus TIPIKOR dalam persidangan. Keseimbangan antara beban pembuktian antara JPU dan terdakwa dapat terjadi dengan didengarnya keterangan saksi a de charge dalam persidangan Tipikor. Kuali- fikasi saksi a de charge ditentukan oleh ter- dakwa, namun mengenai keterangan kesak- sian saksi a de charge yang dapat mem- pengaruhi hakim hanya dapat ditentukan oleh hakim dengan mencermati kesesuaian antara keterangan saksi a de charge dan alat-alat bukti lain dalam persidangan. Pengaruh saksi a de charge kepada hakim ada 2 (dua) yaitu: a) Hakim menerima keterangan dari saksi a de charge dan mempertim- bangkan keterangan dari saksi a de charge. b) Hakim tidak sependapat dengan saksi a de charge dan tidak mem- pertimbangkan keterangan saksi a 26 Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 38
Saksi A De Charge Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Lisa Wahyuni, Fatria Khairo de charge dalam putusan Penga- dilan. Dalam sebuah putusan Tipikor, se- belum hakim membaca amar putusan apa- kah hakim mengadili terdakwa dengan me- netapkan terdakwa dengan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putu- san pemidanaan terdapat kata-kata "menim- bang..." dalam kata-kata menimbang terse- but hakim menjelaskan mengenai fakta-fak- ta hukum yang terungkap setelah pemerik- saan pembuktian. Dalam kata-kata "menim- bang......" tersebut hakim juga menjelas- kan mengenai bagaimana hakim melihat kasus tersebut menurut keyakinan hakim dengan didasari minimum 2 (dua) alat pembuktian, apakah hakim setuju dengan Jaksa Penununtut Umum (JPU) atau hakim setuju dengan pihak terdakwa atau hakim menolak pembelaanterdakwa. Dalam sebu- ah putusan, hakim juga harus menjelaskan mengenai unsur-unsur dari suatu Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam hal ini kasus Tipikor. Apakah terdakwa menurut fakta-fakta di persidangan telah melakukan suatu perbuatan Tipikor seperti yang telah didakwakan oleh JPU dan Pasal yang digu- nakan untuk menjerat terdakwa apakah sudah terpenuhi unsur-unsurnya juga harus menjadi dsar pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa kasus TIPIKOR. Dalam kasus TIPIKOR beban pem- buktian lebih dititik beratkan kepada ter- dakwa untuk menentukan benar atau tidak- nya dakwaan yang telah didakwakan JPU kepada diri terdakwa. Dalam sidang pem- buktian kasus TIPIKOR merupakan kesem- patan terdakwa untuk dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Terdakwa mengajukan saksi-saksi a de charge dimana saksi-saksi tersebut ber- potensi untuk dapat mempengaruhi keyaki- nan hakim kasus TIPIKOR. Kualifikasi saksi a de charge yang dapat mempeng- aruhi hakim TIPIKOR ditentukan oleh ter- dakwa mengenai pentingya keterangan sak- si a de charge tersebut dalam Pengadilan TIPIKOR. keterangan saksi a de charge ya- ng dapat digunakan sebagai alat pembuk- tian dalam sidang TIPIKOR tentu harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge benar dan mendukung dari ketera- ngan yang diberikan oleh terdakwa. Jika keterangan saksi a de charge tersebut di- terima oleh hakim dan dapat dijadikan alat bukti yang sah maka hakim akan mema- sukan kesaksian saksi tersebut dalam pu- tusan dengan awal kata "menimbang....". Dengan menggunakan kata "menim- bang..." dalam sebuah putusan maka hakim mempercayai bahwa keterangan yang di- berikan oleh saksi a de charge tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdak- wa. Setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dapat berpotensi untuk menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan. Na- mun mengenai bagaimana bobot dan nilai dari keterangan saksi tersebut hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri yang memeriksi perkara tersebut. Dalam kasus TIPIKOR peran saksi a de charge lebih istimewa terbalik dikarenakan sistem pembuktian yang terbatas yang dianut dalam Pengadilan TIPIKOR di Indonesia. Tidak hanya JPU yang membuktikan bahwa terdakwa ber- salah namun juga terdakwa yang membu- ktikan diri dari dakwaan JPU. Dalam pem- buktian ini JPU tidak pasif dan tidak meng- hadirkan saksi atau alat bukti sama sekali, JPU tetap menghadirkan saksi dan alat-alat bukti yang menunjang dakwaan JPU namun juga terdakwa dapat menghadirkan saksi a de charge. Hal ini dilakukan untuk mem- berkan hakim kesempatan untuk memetrik- sa dengan cermat saksi-saksi yang dihadir- kan JPU dan terdakwa juga alat-alat bukti lainnya yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Hakim dapat menilai pembuktian secara bebas baik pembuktian dari jaksa dan terdakwa yang selanjutnya hakim akan menemukan fakta- fakta hukum selama dalam persidangan 39
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No 1, Agustus 2022, hal. 29-40 yang akan dapat dijadikan dasar bahan per- timbangan hakim dalam menentukan putu- san kepada terdakwa. Dari penjelasan diatas dapat menun- jukan bahwa pengaruh saksi a de charge dalam Persidangan Tipikor hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri. Dimana saksi a de charge dapat mempengaruhi hakim apa- bila keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge adalah benar dengan digabung- kan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Keterangan saksi a de charge yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi a de charge adalah sah dan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. DAFTAR PUSTAKA Buku: Adami Chazawi, 2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit P.T. Alumni, Bandung. Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Raih Aksa Sukses, Jakarta. Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, MandarMaju, Bandung. Bambang, Poernomo, 1988, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amarta Buku, Yogyakarta. Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2004, Metode Penelitian, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta. M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP dan Peninjauan (Pemeriksaan Kembali),Sinar Grafika, Jakarta. Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Moch. Faisal Salam,2001, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung. Muhamad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta. Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta. Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rusli, 2007,Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soesilo R, 1982, Hukum Acara Pidana : Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum, Penerbit Politeia, Bogor. Syaiful Bakhri H, 2009, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Penerbit Total Media, Jakarta. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan PermasalahanDan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembal), Sinar Grafika, Jakarta. Zulkarnain, 2013, Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Setara Press, Malang. Undang-Undang: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 40