Judul Kegiatan: Rapat Pembahasan MoU dan PKS Program Rintisan Gelar (Beasiswa Pascasarjana) Hari/ Tanggal : Jumat, 12 Maret 2021 Waktu : 13.30 WIB s.d 15.30 WIB Media : Zoom Meeting (WFH dan WFO) Pemimpin Rapat: Anggara Hayun Anujuprana (Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Moderator: Amalia Diani (Tim Leader Subbidang Pendidikan dan Pelatihan) Peserta Rapat: 1. Sigit Widodo (Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan) 2. Ichwan Fajar Harika (Biro Umum dan Hukum) 3. R. Adi Mukhtar 4. Helmi Suhendry 5. Denny Farabi 6. Suwanto 7. Septian Achmad 8. Anita Wijayanti (Biro Umum dan Hukum) 9. Rahma Yuliana (Direktorat Hubungan Antarlembaga) 10. Asty Mailani (Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan) 11. Febry Angelia (Direktorat Hubungan Antarlembaga) 12. Jajang 13. Amalia Diani 14. Qorizky Muharani 15. Dyah Nita F 16. Francisca Devia 17. Imam Arif 18. M. Yudha Firas 19. Septi Mutiara Janing 20. Grace Cornelia
21. Azlica Octaria 22. Reysa Hastarimasuci Total Peserta: 20 orang HASIL: PEMBUKAAN (Oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Rapat hari ini dibuka oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan agenda utama rapat yang akan membahas MoU dengan UGM kaitan rintisan gelar yang mana beasiswa rintisan gelar ini dilaksanakan oleh BSDMO, kemudian 2021 dialihkan Sebagian dungsinya ke Pusbang SDM Parekraf. MoU yang dilaksanakan dengan UGM sebelumnya akan berakhir pada bulan September tahun 2021 ini. Sebelumnya sudah pernah di diskusikan dengan pihak UGM terkait dengan MoU perpanjangan tersebut. Bapak Hayun menyampaikan harapannya agar proses pembahasan MoU ini tidak memakan waktu yang lama. PAPARAN (Oleh Bapak R.Adi Mukhtar Rivai, Koordinator Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan) Dalam paparannya beliau menyampaikan MAPS Pembahasan MoU dan PKS, bahwa sebelumnya dari Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menyampaikan bahan MoU dan PKS ke Direktorat Hubungan Antarlembaga untuk didiskusikan lebih lanjut. Beliau juga menyampaikan outline pembahasan yang terdiri dari : 1. Dasar Hukum UU Nomor 5 tahun 2014 sampai SE Menpan RB Nomor 04 Tahun 2013, bahwa saat ini ada perubahan paradigma dimana dulu disebutnya diklat, dari dasar hukum ini terdapat pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat, diklat ini terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan, Pendidikan ini terdiri dari jalur formal, jalur formal ini sama dengan yang saat ini kita laksanakan yaitu dengan UGM, kalau untuk pelatihan ini terdiri dari klasikal dan non klasikal, saat ini jalur formal yaitu beasiswa Kemenparekraf bekerja sama dengan UGM
2. Maksud dan Tujuan Maksud dari pertemuan ini adalah untuk pembaharuan program rintisan gelar yaitu pascasarjana dengan UGM dimana MoU ini pada bulan September 2021 ini akan berakhir, dan segera untuk memperpanjang MoU ini karena ini akan menjadi dasar dalam pembuatan PKS dan berkaitan dengan pembayaran dan pembiayaan beasiswa bagi pegawai yang mengikuti rintisan gelar Tujuannya yaitu untuk penyusunan dokumen Kerja sama, nanti akan ada konsepnya yang akan dibahas dengan Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Biro Umum dan Hukum 3. Uraian dan Agenda Agenda akan dibahas pada hari ini Jumat, 12 Maret 2021 melalui media zoom meeting dimana pembahasannya adalah masukan atas konsep perpanjangan MoU yang akan berakhir pada September 2021. 4. Informasi Data dan Peserta Tugas Belajar Bahwa dari tahun 2016 sampai 2021 kita sudah ada 4 angkatan, dan untuk 2021 ini kami akan melaksanakan seleksi untuk Angkatan 5 pada bulan Mei yang rencananya akan dimulai di minggu ke 2 atau ke 3, kami juga akan menanyakan apakah yang Angkatan 5 untuk PKS nya apakah bisa menggunakan MoU yang masih berlaku sekarang, mohon arahannya. 5. Pembahasan MoU dan PKS Konsep MoU ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang sebelumnya, dan kami sudah melakukan koordinasi dengan Pihak UGM, MoU yang sebelumnya ditanda tangani oleh Menteri dan Rektor UGM. Sementara disepakati untuk MoU nya melihat dari yang sebelumnya. Selanjutnya kami memohon masukkan dari semua undangan Sesi Diskusi : Asty: kemenparekraf sudah punya tata naskah terkait dengan penyusunan Kerja Sama yang disahkan pada tahun 2018, Mba Asty juga menyarankan agar format penyusunan MoUnya disesuaikan dengan Permenpar nomor 2 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan Kerjasama di lingkungan Kementerian Pariwisata, karena
sampai saat ini belum ada Permen yang baru jadi untuk penyusunan MoU disesuaikan dengan permen tersebut. Pak Adi : Baik mba asty akan kami sesuaikan, kemudian bagaimana dengan isi MoU nya? Pak Ichwan : Saran saya yaitu format menyesuaikan Permenpar nomor 2 tahun 2018. Mengenai isi mulai dari pembukaan sampai dengan maksud dan tujuan mungkin harus disusun kembali, karena draft MoU ini saya lihat simple hanya 1 lembar, untuk format kesepakatan para pihak, kalau sesuai dengan Permenpar Nomor 2 Tahun 2- 2018 disini dalam draft MoU ini belum ada menjelaskan tentang apa Nota Kesepahaman ini dibuat, kemudian para pihak harus menyebutkan nama dan jabatannya, mungkin bisa disesuaikan dengan Perjanjian Kerja sama, Ruang lingkup sesuai kebutuhan masing-masing pihak yang menjalankan nota kesepahaman ini. Pak Adi: Berarti hampir sama dengan PKS ini ya pak? Apakah PKS sudah sesuai dengan tata naskah? Pak Ichwan : Kurang lebih hampir sama dengan ini pak Pak Adi : Mungkin untuk MoU tidak ada biaya ya pak? Pak Ichwan : Mou lebih umum tidak ada hak dan kewajiban kemudian tidak ada biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih lanjut kerja samanya akan diatur sesuai dengan PKS Pak Ichwan : Bagian perjanjian kerja sama diganti dengan nota kesepahaman, nanti yang akan tandatangan siapa pak? Pak Adi : Rencananya Menteri pak, apakah MoU ini bisa Ibu Sesmen yang tanda tangan pak? Pak Ichwan : Kalo terkait ini bisa pak, artinya MoU itu eselon I Pak Adi : MoU kalo diizinkan oleh bu sesmen, kalau PKS mungkin PPK cukup, karena PKS sesuai perka LKPP, PPK sudah cukup untuk pembayaran
Pak Ichwan : PKS sesuai dengan kewenangannya. Saya belum tau persis mengenai pemberian beasiswa memang dengan PPK atau pihak UGM Pak Adi : karena beasiswa ini Kerjasama swakelola, apakah bu sesmen karena beliau adalah KPA? Pak Ichwan : Kalau swakelola lebih baik KPA (bu sesmen). Pak Adi : Baik pak apakah perlu naik sampai ke Menteri? Pak Ichwan : kalau untuk MoU nya bisa ke Bu Sesmen, kalau PKS bisa PPK. PKS karna swakelola maka ppk yang tandatangan. Pak Adi : Walaupun dibayarkannya multi years? Karena PKS itu untuk pembayarannya langsung 3 termin biasanya 2 tahun Pak Ichwan : Kalau sudah masuk kontrak pembayaran ranahnya PPK, terkait pembayaran multi years atau lewat tahun anggaran bisa koordinasi dengan keuangan, intinya kalau PKS karena swakelola jadi hanya PPK nya saja yang tandatangan Pak Adi : berarti MoU hanya bu sesmen saja ya pak? Pak Ichwan : Iya cukup bu sesmen pak sebagai KPA. Tapi ini tergantung kebutuhannya juga. apakah lingkup PUSBANG saja atau satu KEMENTERIAN, apabila melibatkan unit lain lebih baik yang tanda tangan Menteri, tapi kalau untuk lingkup pusbang saja berarti yang tanda tangan adalah KPA yaitu ibu sesmen Pak Adi : Karena ini lingkupnya terbatas hanya di pelatihan dan pendidikan masyarakat Pak Ichwan : baik kalau begitu bu sesmen saja yang tanda tangan Amalia : Format yang dipakai PKS atau Nota Kesepahaman ini pak ? Pak Adi : Kalau sesuai dengan tata naskah konsep Nota Kesepahaman dibuat seperti draft PKS dan lingkupnya hanya di sekolah pascasarjana saja pak belum meluas untuk kerja samanya dan sebaiknya kita mengikuti MoU dan PKS yang sebelumnya Pak Ichwan : Rektor ya yang tanda tangan ya pak? Pak Adi : Iya pak betul Pak Ichwan : jadi sekolah pascasarjananya dihapus saja, tentangnya apakah sudah sesuai atau belum tergantung teknisnya Pak Adi dan Pak Ichwan: Tentang (menjadi) pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat bagi pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi
Pak Ichwan : izin pak apakah ada keterkaitan dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi? Pak Adi : jadi penyelenggaraan beasiswa dari awal terselenggaranya sampai dengan tahun 2020 yaitu BSDMO lalu pada tahun 2021 sudah diserahkan ke Pusbang SDM, kami sudah mengundang BSDMO atau perwakilannya untuk hadir dalam rapat ini, namun mungkin berhalangan hadir pak, tapi kita tetap laporkan kepada BSDMO Amalia : izin pak apaka seperti ini "Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat penyelenggaraan program magister"? Pak Adi : Penyelenggaraan program magisternya dihapus, bagaimana pak ichwan? Berarti kalau seperti ini bisa juga Kerja sama sampai program doktoral ya pak? Pak Ichwan : Ini program magister ya pak? Pak Adi : Iya pak betul, tapi kalau menurut saya kalau dibuat pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat, artinya luas ya pak bisa program Magister bisa Program Doktoral, apakah dibuat umum saja berlaku 5 tahun? Pak Ichwan : kalau memang mau dibuat lebih umum, bisa dibuat seperti itu saja pak Pak Adi : Baik pak Asty : izin pak disesuaikan dengan tata naskah seperti ditambahkan pada hari ini, ......tanggal ..... bulan .... Tahun .....(menggunakan huruf), (...-...-2021) bertempat di Jakarta dan Yogyakarta yang bertandatangan di bawah ini: Pak Adi : Apakah bertempat di Jakarta dan Yogyakarta dimasukkan ya mba? Asty : Kalau memang tanda tangan di dua tempat dimasukkan pak Pak Adi : berarti yang bawah ini dicoret ya Amalia : berarti yang menerangkan bu sesmen dan bu dekan tetap ya? Asty : mungkin nanti dirapihkan Kembali, sesuai dengan yang ada di Permenpar Pak Adi : jadi nanti ada pihak pertama ya kalau sesuai Permenpar Asty : izin pak ichwan apakah perlu lengkap seperti yang diangkat berdasarkan? Pak Ichwan : kalau sesuai tata naskah mungkin tidak perlu, memang beberapa pihak mintanya lengkap ya Pak Adi : karena dari pihak UGM minta lengkap pak Pak Ichwan : baik kalau memang minta lengkap berarti dicantumkan saja, tapi kalau dari pihak UGM nya tidak masalah bisa dihilangkan Asty : setelah alamat ibu sesmen di tambahkan dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Kemenparekraf/Baparekraf
Pak Adi : Pihak UGM menjadi nama rector Pak Ichwan : Yang sebelumnya oleh BSDMO yang tandatangan PKS Ibu Giri. Mungkin bisa ditanyakan lagi ke pihak UGM, kalau sebelumnya yang tandatangan PKS itu Ibu Giri Pak Adi : Kami sudah sampaikan ke UGM dan mereka sudah setuju PPK dan dekan untuk PKS Pak Ichwan : baik pak Pak Adi : kami sudah sampaikan dan memang tidak masalah apabila PPK dan dekan Pak Ichwan : Mou apakah tidak masalah rektor dengan sesmen? Pak Adi : iya pak nanti kami akan diskusikan Kembali dengan pihak UGM apabila draft MoU ini sudah jadi, kalau untuk PKS UGM sudah oke, tapi menurut saya oleh bu sesmen sudah cukup Pak Ichwan : Kalau UGM tidak masalah ya bisa saja Pak Adi : mungkin selanjutnya kami akan diskusikan Kembali dengan mengundang pihak UGM, Biro Umum dan Hukum, dan Direktorat Hubungan Antarlembaga. Pak Ichwan : Nomor 3 nya dihilangkan saja, karena bukan bagian dari pihak, Asty : biasanya ada seperti ini pak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut bahwa kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki tugas pemerintahan sesuai dengan permen Pak Adi : apakah tetap dimasukkan seperti itu ya? Asty : iya pak karena itu sesuai dengan template, jadi ada penjelasannya dulu kemenparekraf itu apa dan biasanya di MoU misalkan UGM itu adalah perguruan tinggi yang melaksanakan tri dharma biasanya kalo universitas biasanya seperti itu Pak Adi : apakah tetap harus ada seperti itu? Asty : mungkin ditanyakan Kembali ke pak Ichwan Pak Ichwan : terkait draft yang ada di permen, biasanya Namanya premis bahwa para pihak menerangkan, pihak satu siapa pihak dua siapa sama yang ketiga latar belakangnya apa. Dari kalimat sepakat ditambahkan para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: biasanya bahwa pihak pertama adalah Anita : PIHAK PERTAMA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Pak Ichwan : bisa ditambahkan sedikit Kementerian/Badan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif Pak Adi : "Perguruan tinggi yang menyelenggarakan ......" nanti kita tanyakan dan meminta masukkan Kembali ke UGM Pak Ichwan : biasanya yang KETIGA ada latar belakang, biasanya dalam bentuk kalimat "bahwa dalam rangka ..... para pihak memandang perlu untuk ...." Mba anita yang sebelumnya apakah ada premis ini mba? Kalau tidak ada, apakah dari pusbang ada latar belakang dari tujuan pembuatan MoU ini? Untuk dituangkan dalam poin 3 Pak Adi : kalau di tata naskah sepertinya tidak ada ya pak? Di nomor ketiga ini perlu ditambahkan? Pak Ichwan : Kalau yang MoU sebelumnya apakah ada pak? Pak Adi : Tidak ada pak, atau seperti ini pak "bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para PIHAK memandang perlu untuk menetapkan nota kesepahaman Pak Ichwan : saran saya dalam rangka meningkatkan kapasitas meningkatkan sumber daya manusia Pak Adi : dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf maka Para Pihak memandang perlu mengadakan atau melaksanakan nota kesepahaman atau bagaimana pak ichwan? Atau ditambahkan melalui program rintisan Pendidikan gelar, yang menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan sebaiknya dihapus, memandang perlu membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Asty : biasanya poin ketiga itu hanya sampai memandang perlu membuat Nota Kesepahaman, lalu dibawahnya ditambahkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Pak Adi : kalau di tata naskah seperti ini mba asty berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang ....... yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman ........ Anita : Yang disebut biasanya dalam tanda petik (") yang selanjutnya disebut "nota kesepahaman" Pak Adi : berarti seperti ini ya yang selanjutnya disebut "nota kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:, untuk Pasal 1 (maksud dan tujuan), kemudian Pasal 2 (ruang lingkup)
Pak Ichwan Yang maksud dan tujuan ayat 1 adalah sebagai landasan para pihak dalam melaksanakan kerja sama dan merealisasikan dalam pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat. Apakah perlu di sebutkan merealisasikan? Pak Adi : apa di PKS nya saja ya pak? Pak Ichwan : Iya Pak bisa, berarti seperti ini pak di Pasal 1 ayat 1 ditambahkan "melaksanakan kerja sama dalam Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf" kalau yang di poin 3, atau "dalam pengembangan kompetensi ASN di Kemenparekraf/Baparekraf", tujuannya juga sama nanti seperti pasal 1 ayat 1, mungkin untuk menghasilkan lulusan Program Magister ini disebutkan nanti di PKS Pak Adi : Untuk Pasal 2 Ruang lingkup Pak Ichwan : apakah perlu dibuat berdasarkan prinsip Pak Adi : apakah perlu dibuat dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pak? Pak Ichwan : bisa pak karena untuk ruang lingkup dibuat sesuai dengan kebutuhan Pak Adi : iya pak kebutuhan nya yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdia Kepada Masyarakat dan yang ke 4 yang lainnya, dibuat menjadi umum saja bagaimana pak? Pak Ichwan : iya bisa pak, dan untuk yang prinsip di hilangkan saja, jadinya dibuat ruang lingkup Pak Adi : kalau seperti ini berarti hanya dibatasi pada S2 saja pak? Ruang lingkup nota kesepahaman ini dibuat untuk program rintisan gelar bagaimana pak? Pak Ichwan : kalau mau di breakdown bisa aja pak Pak Adi : atau yang ini disebutkan dalam PKS saja pak, agar dibuat secara umum, penyelenggaraan beasiswa rintisan gelar, jadi "magister kajian pariwisata" di hapus? Pak Ichwan : bisa pak, MoU ini kan mau dibuat umum ya pak kalau nanti mau ada program doktoral bisa juga mungkin untuk lebih khususnya bisa di PKS saja disebutkannya
Pak Adi : kalau ini diperuntukkan kepada Aparatur Sipil Negara ya pak? Tetapi ASN ini ada 2 pak ada PNS atau PPPK bagaimana pak? Pak Ichwan : tapi peruntukkannya untuk PNS kan pak? Pak Adi : Iya pak betul, karena ada ASN itu ada 2 PNS dan PPPK Pak Ichwan : iya pak berarti disebutkan Pegawai Negeri Sipil Pak Adi : berarti ASN diganti dengan PNS, kalau hak dan kewajiban ada atau tidak ya pak? Pak Ichwan : kalau di MoU hak dan kewajiban tidak ada pak Pak Adi : Langsung pelaksanaan ya pak Pak Ichwan : iya pak betul, pelaksanaan biasanya ada pakemnya Asty : jadi ada masukkan di poin b dibeberapa pembahasan MoU nanti akan ada penyesuaian di tata naskah yang baru akan di ganti juga Pak Ichwan : betul pak ada perkembangan jadi nanti ada penyesuaian lagi yang di poin b ini ada perubahan sedikit, apabila menugaskan wakil-wakilnya maka akan ada dokumen tambahan, oleh yang menandatanganinya, jadi untuk MoU ini kan maunya langsung eksekusi tanpa ada surat-surat lainnya, kalimatnya mungkin ada masukan dari mba anita atau mba asty Asty : Bagian pelaksanaan ayat 2 diganti menjadi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pak Adi : huruf a atau menggunakan angka? Karena di tata naskah menggunakan huruf Anita : seharusnya pasal dan ayat itu menggunakan angka Asty : dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat pada satuan kerja atau unit organisasi masing masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsi Pak Adi : berarti kalau seperti ini yang tanda tangan PPK tidak bisa ya?
Pak Ichwan : PPK itu kan pejabat pembuat komitmen seharusnya bisa pak sesuai dengan tugas dan fungsinya di unit organisasi tersebut Pak Adi : setelah ini jangka waktu Anita : setelah jangka waktu ada pasal pembiayaan juga tapi dibuat umum Pak Adi : Jangka waktu ditulis "nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak di tanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua" Asty : ada perbaikan sedikit pak untuk "5 (lima) tahun" Pak Adi : yang terakhir pembiayaan Asty : Biasanya kalo di MoU di gunakan dengan kalimat umum seperti "Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK atau PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pak Adi : kalau masing-masing pihak berarti pihak UGM juga ya? Mungkin bisa lebih spesifik karena in ikan beasiswa jadi di ganti dengan kalimat "kepada anggaran PIHAK PERTAMA" Asty : yang menyelenggarakan kegiatan juga dihapus pak Pak Adi : seperti ini "Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" lalu ke bagian penutup Pak Ichwan : itu hanya PIHAK PERTAMA ya? Pak Adi : betul pak PIHAK Kedua tidak, dekan itu setara eselon 1, rektor itu kan sama dengan Pejabat Pimpinan Utama, karena rektor ini setara dengan Menteri Pak Ichwan : iya pak disesuaikan saja, mungkin perlu didiskusikan Kembali dengan UGM, apakah yang tanda tangan siapa
Pak Adi : kalau UGM setuju hanya dengan Dekan tidak masalah ya? Misalnya yang tandatangan rektor dan dari kita sesmen dan itu tidak masalah bagi UGM Pak Ichwan : lebih baik rektor, mengacu kepada peraturan LKPP swakelola itu MoU nya yaitu Pimpinan Kementerian/Lembaga, kalau pimpinan menurut saya rektor, tapi kalau kita di tanda tangan oleh Menteri mungkin prosesnya agak panjang pak karena mencangkup ruang lingkup kegiatan di semua unit kerja, maka juga akan meminta masukkan dari unit kerja lain kegiatan apa saja yang akan dimasukkan didalam MoU ini pak, diskusinya nanti seperti apa Pak Adi : Iya pak nanti kita batasi dengan program beasiswa Pak Ichwan : Ketika bu sesmen yang tanda tangan mungkin perlu didiskusikan terkait rencana penandatanganan ini, dan dijelaskan MoU ini seperti apa ke bu sesmen Pak Adi : mungkin setelah pembahasan dengan MoU dengan UGM baru kami akan diskusikan kepada ibu sesmen pak Pak Ichwan : betul pak kita paparan secara teknis, apabila teknis sudah selesai baru meminta masukkan kepada bu sesmen apabila ada masukan dari ibu sesmen maka perlu dibahas lagi dengan UGM Pak Adi : maksudnya kita diskusi dulu dengan UGM bahwa MoU ini yang tanda tangan adalah bu sesmen, apabila setuju maka selanjutnya kita diskusikan dengan bu sesmen Pak Ichwan : untuk penandatanganan lebih baik tidak usah pakai gelar, tapi kesepakatan lagi dengan UGM apakah pakai gelar atau tidak, kalau kita tidak pakai gelar Pak Adi : apakah sudah cukup pak? Untuk PKS bisa nanti ya pak Pak Ichwan : sudah cukup dari sisi draft, untuk ruang lingkup nanti bisa dibahas oleh Pusbang Pak Adi : untuk PKS masih berlaku sampai bulan September 2021 untuk Angkatan 5 apakah tetap memakai MoU yang lama atau bagaimana? Mulai kuliah bulan Agustus mulai pendaftaran bulan Mei Pak Ichwan : terkait itu BSDMO ada addendum PKS
Pak Adi : addendum PKS itu untuk perpanjangan pak, karena sesuai dengan permenpar yang membahas beasiswa bahwa mahasiswa itu harus selesai selama 2 tahun Amalia : jadi PKS ini dibuat per masing-masing Angkatan Pak Ichwan : rencananya untuk angkatan berapa? Amalia : untuk Angkatan 5 pak Pak Ichwan : kalau diliat dari Angkatan 4 ini kan dibuat tahun 2020 sampai 2023 apabila untuk Angkatan 5 bisa menggunakan MoU yang sebelumnya selama MoU nya belum berakhir Pak Adi : kalau nanti untuk Angkatan 5 nanti didalam PKS ini akan berubah di nomor 3, Angkatan 5 diambil dari DIPA anggaran tahun 2021, 2022, 2023 Pak Ichwan : Kalau saya mengikuti seperti Angkatan 4 dan selama MoU nya belum berakhir bisa digunakan Pak Adi : berakhirnya di bulan September 2021 apabila dibuat PKS untuk Angkatan 5 dibuat pada bulan Juli 2021 digunakan MoU sebelumnya berarti tidak masalah ya Asty : nanti di Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan kan ada jurnal pengabdian masyarakat maka kami tinggal buat PKS ya? Pak Adi : iya betul mba karena di dalam MoU sudah disebutkan pengabdian masyarakat Anita : per 1 tahun itu penerimaan mahasiswanya berapa kali? Pak Adi : hanya 1 kali saja per tahun, Pak Adi : nanti kami akan bersurat draft perbaikan ini ditembuskan ke D2 dan tembusan BUH Asty : mungkin di tembuskan ke Plt. Direktur Hubungan Antarlembaga Pak Adi : ditembuskan ke BUH juga ya
Asty : iya pak betul, nanti dari direktorat hubungan antarlembaga yang mengatur jadwal untuk membahas PKS lanjutan dan rapat dengan UGM Pak Adi : mungkin kita akan bahas Kembali setelah diskusi dengan UGM kaitan dengan perubahan tanda tangan dari Menteri ke sesmen, setelah itu kami sampaikan ke Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan dengan tembusan Direktorat Hubungan Antarlembaga PENUTUP (Oleh Bapak Ichwan Fajar Harika selaku Subkoordinator) Berterima kasih atas kegiatan yang berjalan pada hari ini dan untuk pembahasan selanjutnya menunggu undangan dari direktorat hubungan antarlembaga. Kemudian menutup kegiatan pada hari ini Rapat ditutup pada pukul 15.30 SARAN TINDAK LANJUT 1. Penyesuaian tata nasakah penyusunan MoU dan PKS mengacu pada Permenpar no 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerjasama di lingkungan Kementerian Pariwisata 2. Pembahasan Tindak Lanjut dengan UGM untuk membahas penandatangan MoU yang awalnya Menteri dengan Ibu Sesmen 3. Draft perbaikan MoU akan disampaikan Kembali kepada Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan dengan tembusan Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Wilayah dan Biro Umum dan Hukum 4. Rapat selanjutnya akan diagendakan oleh Direktorat Hubungan Antarlembaga KESIMPULAN Pembahasan lebih lanjut mengenai MoU menunggu undangan dari Direktorat Hubungan Antarlembaga Konteks batasan dalam MoU akan dibahas lebih lanjut dengan pihak UGM
DOKUMENTASI: