L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Namun mengingat berbagai keterbatasan yang ada di setiap daerah, maka hubungan kerjasama antar daerah menjadi sangat penting. Kerjasama antar daerah yang baik merupakan prasyarat untuk terbentuknya sinergitas dan sinkronisasi program-program pembangunan secara menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program pembangunan nasional hanya akan dapat berhasil secara efektif jika didukung dengan program kerjasama antara daerah yang mengarah pada peningkat mantapan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, keserasian pembangunan daerah, sinergitas pengelolaan potensi antar daerah. Kerjasama antar daerah yang dapat dilaksanakan dengan baik dapat mengeliminir kesenjangan antar daerah, khususnya dalam penyelenggaraan dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Selanjutnya Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain : 1. Kerjasama Kedungsepur Kerjasama Kedungsepur adalah bentuk kerjasama antara kota Semarang dengan daerah hinterland-nya, yang mencakup Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Kerjasama ini telah menjadi komitmen bersama dan telah diatur dalam Keputusan Bersama No. 30 Tahun 2005, No. 130 / 0975, No. 130 / 02646, No. 63 tahun 2005, No. 130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur Kegiatan yang telah dilakukan dalam kerjasama Kedungsepur dan hasil yang telah dicapai pada tahun 2015 antara lain : a) Rapat koordinasi membahas Finalisasi Draft Perjanjian Kerjasama Bidang Pariwisata yang bertujuan merevisi kembali Draft Promosi, Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur; b) Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Bidang Pariwisata dilaksanakan tanggal 19 Maret 2015 pada saat Rakor Kerjasama Antar Daerah Kedungsepur h a l | 4 1 1
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak, dengan hasil yaitu telah ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama tentang Promosi, Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur; c) Partisipasi Dinas Pariwisata se-wilayah Kedungsepur mengikuti pameran di Kabupaten Demak pada bulan Oktober 2015. 2. APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) merupakan wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota dimana anggotanya terdiri dari seluruh Kota di Indonesia yang berjumlah 98 kota dan saat ini di ketuai oleh Walikota Manado dengan Direktur Eksekutif APEKSI Pusat sebagai sekretarisnya. Dalam pengkoordinasiannya, APEKSI terbagi dalam beberapa Komisariat Wilayah (Komwil), dimana Kota Semarang tergabung dalam Komwil III yang beranggotakan 25 (dua puluh lima) Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan-kegiatan APEKSI Pusat yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a) Rakernas APEKSI Tahun 2015 di Kota Ambon pada tanggal 5 - 7 Mei 2015 dengan tema "Optimalisasi Kemaritiman Nasional dalam rangka mendorong Pembangunan Infrastruktur Kota dan Kota Pantai". Adapun agenda kegiatan yang dilaksanakan antara lan: 1) Welcome Diner, Selasa 5 Mei 2015 Pukul 19.00 WIT bertempat di halaman The Natsepa Resort and Conference Center dilaksanakan tukar menukar cindera mata serta penyerahan secara simbolis bibit tanaman pohon kas daerah yang disampaikan oleh masing-masing Ketua komwil APEKSI kepada Walikota Ambon. 2) Penanaman Pohon Kas Daerah. Dilangsungkan di halaman Lantamal IX Ambon pada Rabu 6 Mei 2015 penanaman bibit pohon asem khas Kota Semarang dilakukan oleh Asisten Adm. Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang. 3) Diskusi Panel dan Sidang Pleno, Rabu 6 Mei 2015 pukul 09.00 WIT berlokasi di Ballrom The Natsepa Resort and Conference Center. 4) Pawai Budaya Dalam kegiatan Pawai Budaya yang berlangsung pada hari yang sama (Rabu, 6 Mei 2015 pukul 15.00 WIT) diawali di Halaman depan Balaikota Ambon dan berakhir di Lapangan Merdeka Ambon. 5) Indonesia City Expo 2015 Berlangsung mulai tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 10 Mei 2015 bertempat di Lapangan Merdeka Ambon kegiatan Indonesia City Expo 2015 dibuka oleh h a l | 4 1 2
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Gubernur Provinsi Maluku Bapak Said Assagaff, Pemerintah Kota Semarang berpartisipasi dalam ICE ini dengan menempati stand Hall B 2 dengan menampilkan hasil khas Kota Semarang seperti Batik Semarangan, tas kulit, berbagai macam kerajinan sulam pita. 6) Panggung Kesenian Berlangsung pada tanggal 6 Mei 2015 pukul 20.00 WIT bertempat di Ambon City Center Mall. Adapun acara inti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas APEKSI) berlangsung pada hari Kamis 7 Mei 2015 pukul 09.00 WIT dibuka langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dilaksanakan di Ballroom The Natsepa Resort and Conference Center dengan peserta dari masing-masing Kota dengan salah satu hasil keputusan rencana Kerja dan rekomendasi penetapan pelaksanaan Rakernas Apeksi Tahun 2016 terpilih adalah Kota Jambi b) Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2015 di Jakarta Barat pada tanggal 21 - 23 Oktober 2015 dengan tema "Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di daerah". Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan oleh APEKSI Komwil III pada tahun 2015 yaitu: a) Rakerkomwil III APEKSI Tahun 2015 di Kota Bandung pada tanggal 23-25 April 2015 dengan tema "Inovasi Daerah Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan". Adapun hasil yang dicapai adalah: 1) Rekomendasi Eksternal Mendorong pemerintah untuk mempercepat pembahasan peraturan pemerintah sebagai tindaklanjut dari : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2) Beberapa rekomendasi terhadap beberapa hal yang spesifik, diantaranya : Personil h a l | 4 1 3
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Peninjauan kembali tentang syarat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah yang harus mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Mendesak segera untuk menertibkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Petunjuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keuangan Daerah Segera menerapkan Remunerasi untuk Pemerintah Daerah
Pemerintahan Umum Peningkatan Eselonnering untuk Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Camat.
Kewenangan Peninjauan kembali kewenangan urusan Pendidikan, UKM, Perhubungan dan Sengketa Konsumen.
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Merekomendasikan peningkatan kualitas lingkungan dengan pendekatan budaya atau gerakan Eco Culture City. 3) Raker KOMWIL III APEKSI merekomendasikan usulan Tuan Rumah MUNAS APEKSI Tahun 2016 di Kota Tangerang Selatan. 4) Menetapkan kota tempat penyelenggaraan Rakor Komwil III APEKSI Tahun 2015 di Kota Bogor pada Bulan Oktober 2015 sedangkan Raker Komwil III APEKSI tahun 2016 di Kota Cirebon sebelum penyelenggaraan Munas APEKSI Tahun 2016. 5) Untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi seluruh Komwil III APEKSI, masing-masing anggota Komwil III APEKSI akan mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2015 yang akan dikoordinasikan oleh Dewan Smart City APEKSI. 6) Sedangkan untuk Diskusi Panel Best Practise dengan Tema Prolanis Plus "One Stop Service Pengelolaan Hipertensi dan Diabetes Mellitus di Puskesmas Cibodas Kota Bandung". b) Rapat Teknis Komwil III APEKSI Tahun 2015 di Kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 24 November 2015 dengan acara membahas rencana pelaksanaan Rakor Komwil III Apeksi tahun 2015 sebagai salah satu program kerja Komwil III Apeksi tahun 2015, dengan hasil : 1) Pelaksanaan Rakor Komwil III APEKSI tahun 2015 tidak jadi dilaksanakan karena terkendala masalah pengesahan anggaran perubahan Pemkot Bogor sebagai tuan rumah. h a l | 4 1 4
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 2) Pelaksanaan Raker Komwil III APEKSI tahun 2016 akan dilaksanakan di Kota Cirebon lagi dengan tema yang akan ditetapkan kemudian. 3. Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasific Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu anggota CITYNET pada tahun 2015 menghadiri the 33rd Executive Committee and International Seminar pada tanggal 5 - 7 Oktober 2015 dan the 3rd CityApp pada tanggal 7 - 8 Oktober 2015 di Kabupaten Sidoarjo. Adapun kegiatan yang diikuti oleh Delegasi Pemerintah Kota Semarang antara lain : a) Tanggal 5 Oktober 2015 Pembukaan secara resmi dan sambutan-sambutan b) Tanggal 6 oktober 2015 1) Diskusi Panel dengan Keynote Speech oleh Sekjen CITYNET dan Bupati Sidoarjo; 2) High Level Panel Discussion, bertindak sebagai fasilitator adalah Mr. Vijay Jagnnathan selaku Sekjen CITYNET dengan pembicara : Lorenzo Santucci dari UNESCAP Stefan Sjostrom dari Microsoft Dr. Bernadia I Tjandradewi dari UCLG Aspac Rudra Singh Tamang dari Khatmandu Metropolitan City Beth Lorimer dari World Council Prof. Myungrae Cho dari Korea Institute for Sustainable Development 3) Sesi I Internasional Seminar dengan tema Asian Perspective on Sustainable Urbanization : Livable City yang dimoderatori oleh Mary Jane Ortega, Citynet Special Advisor dengan pembicara : Sarah Reed dari UNDP Kirtee Shah dari Asian Coalition for Housing Rights Wifredo Priles, Jr dari Naga City Dr. Hj. Ritaneny, MH.Kes dari Kota Sukabumi 4) Sesi II International Seminar dengan tema Asian Perspective on Sustainable Urbanization : Disaster resilience yang dimoderatori oleh Kendra Hirata selaku project Development Director CITYNET Yokohama Project Office dengan pembicara : Hang Thi Thanh Pham dari UNISDR Violeta Seva dari City Government of Makati Rudra Singh Tamang dari Khatmandu Metropolitan City
Illiza Sa'aduddin Walikota Banda Aceh c) Tanggal 7 Oktober 2015 h a l | 4 1 5
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 1) Mengikuti pembukaan acara CityApp ke-3 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang difasilitasi oleh CITYNET dan Microsoft; 2) Site Visit ke lokasi endapan lumpur lapindo ; 3) Site Visit ke Budidaya Lele yang merupakan proyek bantuan dari CITYNET; 4) Diskusi tentang Flood Management; 5) Diskusi tentang Smart Cities; 6) Penutupan bersamaan dengan jamuan makan malam. Adapun untuk tahun 2016, kegiatan ini akan diadakan di Kota Colombo, Sri Lanka. CITYNET memiliki program antara lain Workshop and Trainning Programs yang diadakan beberapa kali dalan setahun secara rutin, Citynet Services, Safer Cities Programs, dan Cluster yang terdiri dari beberapa tema (Climate Change, Disaster, Infrastructure, dan MDGs). CITYNET-Indonesia merupakan salah satu Chapter dari CITYNET-Asia Pacific yang berkedudukan di Seoul - Korea Selatan yang berfungsi sebagai wahana jejaring antar stakeholder pembangunan perkotaan yang bertujuan untuk membangun komunikasi dan pertukaran best practices dalam proses pembangunan daerah. Sepanjang tahun 2015 Sekretariat Citynet-Indonesia yang saat ini dipegang oleh Pemerintah Kota Balikpapan tidak menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja maupun Sharing Best Practice. Adapun kegiatan Citynet Indonesia tahun 2015 ini yaitu Short Course & Study Visit on Healthy Cities and Hospital Management yang diselenggarakan pada tanggal 16 - 26 Oktober 2015 di beberapa Negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Perancis dan Swiss hasil kerjasama Citynet-Idonesia dengan Erasmus University Rotterdam dengan peserta para pejabat kota-kota anggota CITYNET-Indonesia termasuk Pemerintah Kota Semarang. Berikut ini hasil dari kegiatan Short Course & Study Visit on Healthy Cities and Hospital Management : a) Pembelajaran Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat Pada umumnya layanan kesehatan di negara-negara Eropa dibedakan menjadi 2 (dua) bagian utama: 1) Layanan kesehatan jangka panjang, termasuk rehabilitasi kecacatan, pemeliharaan kesehatan lansia dan perawatan akhir kehidupan (end of life treatment). Pembiayaan ditanggung oleh asuransi pemerintah yang anggarannya dari pajak warga negara. 2) Layanan kuratif jangka pendek, termasuk semua jenis layanan primer oleh dokter keluarga atau klinik. Pembiayaannya ditanggung asuransi swasta yang harus dimiliki oleh seluruh warga dan penduduk. b) Pembelajaran Tentang Manajemen Rumah Sakit yang meliputi : h a l | 4 1 6
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 1) Tinjauan Pelayanan Klinis 2) Tinjauan Kebijakan & Strategi Good Clinical Governance 3) Tinjauan Alokasi Sumber Daya 4) Tinjauan Kebijakan & Strategi Good Clinical Governance 4. SISTER CITY Kerjasama Sister City (Kota Kembar) telah dirintis sejak tahun 1993 yaitu dengan Kota Brisbane Australia, berikut kegiatan Sister City yang dilakukan tahun 2015 sebagai berikut : a) Sister City Kota Semarang - Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea Dalam rangka mempererat hubungan sister city antara Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea yang telah terjalin sejak tahun 2013, Walikota Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea mengundang Walikota Semarang beserta jajarannya untuk berkunjung ke Jung-Gu untuk merundingkan rencana tindak lanjut perjanjian kerjasama ke jenjang yang lebih tinggi yaitu dari LoI menjadi MoU sebagai payung induk dari perjanjian-perjanjian teknis antar dinas yang akan dikerjasamakan oleh kedua kota. Kegiatan kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 - 14 Agustus 2015. Delegasi Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari Dinas Bina Marga Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang dan Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang yang berkunjung ke Kota Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea Selatan untuk belajar, saling bertukar pengalaman dan alih pengetahuan dalam bidang perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan serta variable pengikutnya. Selain itu turut serta dalam rombongan, unsur legislatif yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang untuk berdiskusi dengan DPRD Kota Jung-Gu terkait sinkronisasi dan harmonisasi unsur legislatif dengan unsur eksekutif utamanya dalam membahas kepentingan dan kebutuhan Kota Semarang dalam pengalokasian anggaran dan pengawasan kinerja pemerintah. Pada kegiatan kunjungan tersebut dibahas tentang wacana pembuatan rencana kerja (Action Plan) oleh dinas teknis yaitu Dinas Bina Marga Kota Semarang dan Kota Jung- gu agar dapat segera mewujudkan kerjasama yang dapat diimplementasikan secara nyata dan saling menguntungkan bagi kedua kota. Rencana Kerja tersebut kemudian segera disusun dan dimusyawarahkan oleh kedua dinas hingga mencapai kata mufakat dan akhirnya pada Bulan September 2015, Walikota Jung-Gu beserta jajarannya dan anggota DPRD serta beberapa tokoh masyarakat Jung-Gu berkunjung ke Kota Semarang untuk menandatangani Rencana Kerja tersebut sekaligus sebagai kunjungan balasan. h a l | 4 1 7
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Hingga akhir tahun 2015 antara Dinas Bina Marga Kota Semarang dengan Dinas Bina Marga Jung-Gu telah menjalin komunikasi dan pihak Dinas Bina Marga Jung-Gu kembali mengunjungi Kota Semarang terkait realisasi program dalam Rencana Kerja dimaksud. Direncanakan pada tahun 2016 Dinas Bina Marga Kota Semarang akan mengirim stafnya untuk magang di Dinas Bina Marga Jung-Gu dan Walikota Jung-Gu juga akan mengundang Walikota Semarang untuk berkunjung ke Jung-Gu dalam rangka menandatangani MoU. Adapun konsep MoU tersebut telah diajukan ke DPRD Kota semarang untuk mendapat persetujuan. b) Sister City Kota Semarang - Fuzhou, Tiongkok Pemerintah Rakyat Kota Fuzhou telah mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk segera meningkatkan status kerjasama dari LoI (sejak tahun 2004) menjadi MoU. Melalui kegiatan Cross-Straits Fair for Economy and Trade (CFET) ke-17 yang diselenggarakan pada tanggal 18 - 22 Mei 2015 di Kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, Walikota Fuzhou mengundang Walikota Semarang untuk menghadiri kegiatan tersebut sekaligus untuk membahas tindaklanjut kerjasama dari LoI menjadi MoU. Selain itu Pemerintah Kota Fuzhou juga mengundang Staf dari Pemerintah Kota Semarang untuk mengikuti kegiatan "2015 Fujian Program for ASEAN Government Officials and International Friendship Province/State/City Liaison Officers" yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok. Adapun rencana penandatanganan MoU belum dapat dilaksanakan pada tahun 2015 karena akhir masa jabatan Walikota dan menunggu hingga dilantiknya Walikota Semarang terpilih pada tahun 2016. c) Sister City Kota Semarang - Beihai, Tiongkok Sister City antara Kota Semarang dan Kota Beihai pada beberapa tahun belakangan ini tidak ada kegiatan yang signifikan disebabkan oleh putusnya komunikasi kedua kota. Pada tahun 2015 melalui Konsulat Jenderal Tiongkok di Kota Surabaya, pihak Kota Beihai menghubungi kembali Kota Semarang dan menyampaikan maksudnya untuk mengaktifkan kembali kerjasama sister city yang telah terjalin sejak tahun 2007 (LoI) dan tahun 2008 (MoU). Sebagai itikad baik, Pemerintah Kota Beihai mengundang seorang perwakilan dari Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi tamu kehormatan pada kegiatan kontes Bahasa China yang diselenggarakan di Kota Beihai pada Bulan September 2015. Karena sesuatu hal, Pemerintah Kota Semarang tidak dapat mengirimkan perwakilannya untuk menjadi tamu kehormatan dalam kontes tersebut. Namun h a l | 4 1 8
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 demikian hubungan kedua kota tetap terjalin dengan baik melalui kontak person kedua belah pihak yang berkomunikasi via email. d) Sister City Kota Semarang - Split, Kroasia Kedua kota telah berencana untuk meningkatkan status kerjasama menjadi MoU yang difasilitasi oleh Duta Besar RI di Zagreb, Kroasia dan draft MOU telah dibahas di tingkat Kota dan telah dikirim ke DPRD Kota Semarang sejak awal tahun 2015 untuk mendapat persetujuan. Saat ini Pemerintah Kota Semarang masih menunggu keluarnya surat persetujuan dari DPRD Kota Semarang. Walikota Split sendiri sudah berencana untuk berkunjung ke Kota Semarang namun hingga kini belum dapat diwujudkan karena terkendala masalah pilkada di masing-masing kota. e) Sister City Kota Semarang - Brisbane, Australia Hubungan kedua kota mengalami pasang surut terkait isu-isu nasional yang melanda kedua Negara. Namun pada prinsipnya kedua kota tetap beritikad baik untuk terus memelihara kerjasama sister city yang telah terjalin selama lebih dari 22 tahun ini. 5. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain Pada tanggal 16 Desember 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Denpasar Nomor 415.4/658/2015; Nomor 415.4/33/KB/BKS/2015 tentang Jaringan Lintas Perkotaan Kerjasama Bidang Perekonomian, Seni Budaya, Manajemen Perkotaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Kemudian Kesepakatan tersebut akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Semarang dengan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah Kota Denpasar pada Tahun 2016. 6. Kerjasama Antar Daerah / Lembaga NO 1. PT. LEMBAGA Kereta Api KETERANGAN Perjanjian Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) Indonesia (persero) tentang Addendum (Perubahan) Perjanjian Nomor 205/P/HK/D6/2011- No.590/77 tanggal 20 Juli 2011 tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia (persero) Untuk Kolam Polder / Float Control Pengendali Banjir Kali Banger Kota Semarang. Luas ± 11,50 Ha terletak di Jalan Ronggowarsito Kel. Kemijen Semarang Timur. Harga sewa addendum sebesar Rp. 1.862.520.275 (satu milyar delapan ratus enampulu dua juta limaratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) Denda keterlambatan sebesar 2 per mil per hari Jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 juli h a l | 4 1 9
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 NO LEMBAGA KETERANGAN 2011 sampai dengan tanggal 19 juli 2016 Addendum persewaan tanah milik PT KAI Persero untuk Kolam Polder/Float Control/Pengendalian Banjir di depan Stasiun Tawang Semarang, masa berlaku terhitung sejak 13 Juli 2014 - 12 Juli 2019) 2. PT. Kereta Api Perjanjian Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) Indonesia (persero) tentang Persewaan Tanah Milik . Kereta Api Indonesia (persero) Untuk Kolam Polder / Float Control / Pengendalian Banjir di Depan Stasiun Semarang Tawang. Luas ± 1,85 Ha terletak di Jalan Taman Tawang Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur. Harga sewa untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp. 1.528.344.000 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) Denda keterlambatan sebesar 2 per mil per hari Jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 juli 2014 sampai dengan tanggal 12 juli 2019 3. Balai Besar Wilayah Perjanjian Kerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Sungai Pemali Juana Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan (BBWS) Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Simber Daya Mineral Kota Semarang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Nomor : SI 0103-Ao.1/11, Nomor 614/4156/2014 Nomor : 611.32/16198 Nomor : 610/06235 Nomor : 910/3821 Nomor : 660.1/1466/BI/XI/2014 Nomor : 233/1287 tentang Pengelolaan Kanal Banjir Barat di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Obyek perjanjian kerjasama ini adalah sungai dan prasarana sungai Kanal Banjir Barat dari Tugu Suharto sampai dengan muara di Kota Semarang Pembiayaan bersumber dari APBN, APBD Prov. Jateng, APBD Kota Semarang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Jangka waktu 5 (lima) tahun 4 PT. Badan Kesepakatan Bersama, tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Penyelenggara Nasional Bagi penduduk Jawa Tengah, masa berlaku 4 Mei 2015 - 3 Jaminan Kesehatan Mei 2016. (BPJS) 5 Perusahaan Daerah Kesepakatan Bersama antara PDAM Kota Semarang dan PDAM Kab. Air Minum (PDAM) Kendal tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah, hingga saat ini belum ditandatangani h a l | 4 2 0 :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 B. KERJASAMA PIHAK KETIGA 1. Pengelolaan Kawasan Taman Budaya Raden Saleh Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan dan pengelolaan Kawasan Hiburan dan Wisata di Kompleks Taman Budaya Raden Saleh Semarang beserta fasilitas pendukungnya bertaraf internasional yang berdaya guna untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang melakukan kerjasama dengan PT TRANS RITEL PROPERTI melalui Kesepakatan Bersama (MoU) No 019.6/92/2015 - No.001/DIRUT/TRP/III/15 tanggal 6 Maret 2015 dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah mendirikan perusahaan patungan untuk membangun dan mengelola kawasan hiburan dan wisata bertaraf internasional yang dapat menjadi salah satu ikon Kota Semarang. Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang berkewajiban menyiapkan perangkat guna pembentukan perusahaan patungan sedangkan PT. TRANS RITEL PROPERTI menyusun kajian kelayakan/dokumen perencanaan terkait pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata tersebut. 2. Pembangunan Semarang Expo Center Sehubungan dengan rencana pembangunan Semarang Expo Center yang telah dilakukan penandatangan MoU dengan PT. BS Merdeka Sriwijaya dan berakhir pada tanggal 21 April 2015, PT. BS Merdeka Sriwijaya sebagai pemrakarsa wajib menyerahkan dokumen perencanaan awal/kajian kelayakan (FS), akan tetapi hingga akhir jangka waktu MoU tersebut pihak pemrakarsa belum menyerahkan dokumen tersebut. Berdasarkan kesepakatan dalam MoU Pasal 4, dinyatakan bahwa perpanjangan dapat dilakukan sekali selama 6 (enam) bulan dan masa perpanjangan juga sudah terlampaui sejak tanggal 21 Oktober 2015, sedangkan pihak PT. BS Merdeka Sriwijaya yang ditunjuk sebagai pihak pemrakarsa kerjasama untuk pembangunan dan pengelolaan Semarang Expo Center tidak juga memberikan progress yang signifikan sehingga kegiatan fasilitasi seleksi mitra kerjasama juga tidak bisa berjalan di tahun 2015. 3. Kerjasama Pembangunan Menara Telekomunikasi Microcell Kamuflase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta memenuhi kebutuhan lampu penerangan jalan umum (PJU), Pemerintah Kota Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan PT. Iforte Solusi Infotek dalam hal sewa menyewa lahan untuk penempatan titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi microcell kamuflase sarana penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) titik lokasi di wilayah kota semarang. h a l | 4 2 1
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Adapun jangka waktu kerjasama selama 5 ( lima ) Tahun terhitung mulai tanggal 4 Mei 2015 s/d 3 Mei 2020) dengan nilai sewa selama 5 ( lima ) tahun sebesar Rp. 1.364.000.000,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dan telah lunas dibayar dimuka sebelum penandatangan perjanjian kerjasama. 4. Kerjasama Pengelolaan Sementara Lapangan Gombel Golf Semarang Pemerintah Kota Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi Jawa Tengah dalam hal perpanjangan pengelolaan sementara tanah dan bangunan lapangan gombel golf semarang beserta fasilitasnya yang terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik. Adapun jangka waktu kerjasama adalah sampai dengan ditunjuknya pengelola tetap atau maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 23 Januari 2015 s/d 22 Januari 2016. Sedangkan besaran nilai sewa lahan yang ditetapkan adalah Rp. 100.000.000,- / bulan. 5. Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka Pembangunan Kota Semarang dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerjasama yang dilakukan diantaranya dengan Universitas Islam Negeri Walisongo. Ruang lingkup Kerjasama meliputi : a) Penelitian & Pengembangan, b) Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi; serta c) Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pembangunan Kota Semarang & Penyelesaian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia. Adapun jangka waktu pelaksanaan kerjasama 5 ( lima ) tahun terhitung mulai tanggal 8 Mei 2015 s/d 7 Mei 2020. C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda telah diatur secara khusus. Forum ini digunakan untuk membahas dan menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Anggota Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Dalam forum koordinasi ini dibahas materi-materi antara lain : h a l | 4 2 2
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 1) Membahas langkah-langkah preventif guna menjaga kondusifitas Kota Semarang, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan 2) Mencari solusi terbaik mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dengan melibatkan instansi terkait agar tercipta stabilitas di berbagai bidang. 3) Membahas materi yang dirumuskan oleh Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Semarang yang secara rutin dilaksanakan di Bidang Kesbang Pol dan Linmas Kota Semarang. 4) Sosialisasi program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan, dengan tujuan agar unsur FORKOMPIMDA Kota Semarang memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : 1) Tercapainya koordinasi yang sinergis antar pimpinan sehingga permasalahan- permasalahan yang terjadi dan yang diperkirakan akan terjadi dapat tereliminir / tereliminasi, sehingga tercapai kondusifitas di wilayah Kota Semarang. 2) Terjadinya komunikasi antar pimpinan, sehingga apa yang diprogramkan / yang menjadi visi dan misi Walikota dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Semarang dapat didukung oleh pimpinan di Kota Semarang. 3) Terjalinnya tali silaturahmi sehingga tidak terjadi gesekan / kesalahpahaman antar Instansi. 4) Rekomendasi yang dihasilkan dalam FORKOMPIMDA dijadikan acuan untuk dilaksanakan oleh Instansi terkait dan kemudian diadakan evaluasi di pertemuan / forum yang akan datang. 2. KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN Penyelenggaraan urusan pertanahan memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal khususnya Badan Pertanahan Nasional. Hal ini khususnya dilihat dari proses kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada azas Kemanusiaan, Demokratis dan Berkeadilan. Hal ini dimaksudkan agar tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan seiring perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan terbitnya regulasi yang mengatur antara lain : a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; h a l | 4 2 3
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 b) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; f) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Beberapa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan di Kota Semarang selama Tahun 2015 antara lain: 1. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN / NORMALISASI KALI TENGGANG Proses pengadaan tanah untuk pembangunan / normalisasi Kali Tenggang pada Tahun 2015 belum dapat diselesaikan hingga batas waktu penetapan lokasi berakhir, sehingga prosesnya akan dilaksanakan mengacu ke mekanisme aturan pengadaan tanah yang baru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. 2. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI (RETARDING POND) Upaya penyelesaian terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan kolam retensi terus dilakukan, antara lain: a. Rapat Koordinasi pada tanggal 5 Maret 2015 dengan PT. Pelindo III dan PT. Tanah Mas Baruna yang hasilnya menyepakati bahwa nilai ganti rugi tidak melebihi dari harga yang ditetapkan Appraisal. Selanjutnya hasil kesepakatan dan mekanismenya akan dikonsultasikan ke BPK Perwakilan Jawa Tengah; h a l | 4 2 4
3. 4. 5. L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 b. Konsultasi ke BPK Perwakilan Jawa Tengah diperoleh jawaban melalui surat Nomor 6867/S/XVIII.SMG/2015 Tanggal 30 November 2015 perihal Jawaban Tindak Lanjut LHP BPK tentang Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kolam Retensi yang intinya bahwa agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan kerugian negara/ daerah; c. Pemerintah Kota Semarang telah memohon bantuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan mengirim surat Nomor 593/5458 Tanggal 22 Desember 2015 perihal Permohonan bantuan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan kolam retensi yang terletak di Kelurahan Panggong Lor Kecamatan Semarang Utara. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG - SEMARANG. Proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang - Batang sempat vakum sampai dengan Tahun 2014, menunggu kejelasan dari Kementrian Pekerjaan Umum. Selanjutnya pada Tahun 2015 kegiatan Pengadaan tanah dimaksud dimulai kembali dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa proses pengadaan tanah yang telah mendapatkan penetapan lokasi maka dapat dimulai langsung pada tahap pelaksanaan. Luas lahan yang akan dibebaskan sejumlah 2.399 bidang dengan luas 652.608 M2. Adapun proses yang sedang dilaksanakan adalah masih dalam tahap pengumuman. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS PEKALONGAN-SEMARANG. Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perkeretaapian memiliki program pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang menghubungkan Jakarta - Surabaya termasuk di dalamnya melewati wilayah Kota Semarang, yaitu jalur Pekalongan - Semarang dan Semarang Bojonegoro. Terhadap sisa tanah yang belum selesai maka mekanismenya mengacu ke peraturan yang baru : a. kebutuhan pengadaan tanah ≤ 5 (lima) Ha, maka dapat dilaksanakan secara langsung oleh Satker PT. KAI; b. kebutuhan pengadaan tanah > 5 (lima) Ha, maka dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang baru, yaitu dimulai dengan pembuatan dokumen perencanaan. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS SEMARANG - BOJONEGORO. h a l | 4 2 5
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang selanjutnya adalah Jalur Ganda Lintas Semarang - Bojonegoro. Adapun perkembangan proses pengadaan tanah yang dilaksanakan selama Tahun 2015 adalah berakhirnya waktu penetapan lokasi, sehingga proses penyelesaiannya berlaku sama seperti pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Pekalongan - Semarang. 6. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PELEBARAN JALAN KARTINI - JOLOTUNDO - GAJAH Pengadaan tanah untuk pembangunan dan pelebaran jalan Kartini - Jolotundo - Gajah terletak di wilayah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari. Jalan ini merupakan penghubung antara Jalan Kartini dengan Jalan Gajah dengan target bidang tanah seluas ± 10.835 M2 yang terdiri dari 99 bidang tanah. Adapun perkembangan proses pengadaan tanah pada Tahun 2015 sebagai berikut: a. Realisasi pembayaran 1 (satu) bidang tanah a.n. Karno; b. Terhadap persoalan tanah wakaf sudah selesai proses perubahan nadzir dan menunggu persetujuan dari Menteri Agama tentang pelepasan hak atas tanah/ tukar menukar sebagian tanah wakaf Nomor 2/Sambirejo seluas ± 1.756 M2 dengan tanah HM Nomor 415/ Kauman seluas ± 272 M2 beserta bangunan di atasnya yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan dan pelebaran jalan Kartini - Jolotundo - Gajah di Kota Semarang. 7. PENGADAAN TANAH NORMALISASI KALI BERINGIN Sebagai salah satu usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Semarang khususnya di wilayah Kecamatan Tugu, maka dilaksanakan kegiatan normalisasi Kali Beringin yang terletak di Kelurahan Mangkang Wetan dan Mangunharjo Kecamatan Tugu. Adapun target awal pelaksanaan sejumlah 153 bidang berubah menjadi 156 bidang dikarenakan terdapat 1 bidang yang pecah menjadi 4 bidang (pecah waris) dengan luas ± 67.446 M2, dengan realisasi sampai dengan Tahun 2015 sebagai berikut: TARGET REALISASI No. BIDANG LUAS 2014 2015 BIDANG LUAS BIDANG LUAS KETERANGAN 1 156 67.446 121 35.573 12 2.447 Sisa 23 bidang tanah yaitu : - Eks bengkok = 6 bidang - PT. IPU = 7 bidang - Warga = 10 bidang Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2015 8. PENGADAAN TANAH EMBUNG HULU KALI BERINGIN Terkait dengan normalisai Kali Beringin maka direncanakan pembuatan Embung Hulu Kali Beringin yang terletak di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen dan Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan. Namun demikian setelah diteliti lebih lanjut h a l | 4 2 6
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 terdapat ketidaksesuaian/ kesalahan penetapan lokasi, dimana Embung yang berada di Kelurahan Wates berasal dari Kali Beringin sedangkan Embung yang berada di Kelurahan Ngadirgo berasal dari Kali Plumbon. Sehingga mengacu ketentuan peraturan yang terbaru perlu dilakukan ulang penetapan lokasi sekaligus diadakan kajian lingkungan, Studi Kelayakan (FS) dan Studi Land Acquisition and Resettelment Action Plan (LARAP). 9. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNDERPASS JATINGALEH Pengadaan tanah untuk pembangunan underpass Jatingaleh yang dilaksanakan sejak tahun 214 telah mengacu kepada Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Pada Tahun 2014 telah dilakukan tahap pembayaran ganti rugi sebanyak 59 bidang tanah. Sedangkan dari target sejumlah 41 bidang dengan luas 5.573 M2, pada Tahun 2015 dapat diselesaikan sejumlah 22 bidang dengan luas 2.974 M2. Sehingga sisa sejumlah 19 bidang akan diselesaikan pada tahun anggaran 2016. 3. KOORDINASI BIDANG STATISTIK (Koordinasi Bidang Statistik dengan BPS) 1. Kebijakan dan Kegiatan a. Forum Koordinasi Koordinasi di bidang Statistikdiperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data statistik yang obyektif dan dapat dipercaya menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan. b. Materi Koordinasi Beberapa kegiatan yang dilakukan di bidang statistik dalam rangka akurasi dan validitas data : a. Penerbitan buku-buku yang berisi analisis, kajian dan paparan data statistik; b. Survei dan sensus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (terutama yang dilaksanakan oleh BPS) dengan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang. c. Instansi Vertikal yang Terlibat Koordinasi di bidang Statistik dilaksanakan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 17, menyebutkan bahwa h a l | 4 2 7
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Sumber dan Jumlah Anggaran 1) Penerbitan buku-buku Anggaran berasal dari APBD Kota Semarang dengan jumlah anggaran untuk tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000.000,- dan terserap sejumlah Rp. 579.175.550,- 2) Survei dan Sensus Anggaran berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) b. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1) Penerbitan buku-buku Bappeda Kota Semarang 2) Survei dan Sensus Kecamatan dan Kelurahan sebagai petugas lapangan dan kontributor data serta SKPD lain yang secara teknis terkait langsung dengan survei dan sensus yang dilaksanakan c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan 1) Penerbitan buku-buku 2) Survei dan Sensus Survey PPLS (Program Perlindungan Sosial) Survey Industri Susenas d. Hasil dan Manfaat Koordinasi 1) Penerbitan buku-buku Kerjasama dalam penyusunan Buku-buku Statistik yang diperlukan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Semarang sudah dilaksanakan secara rutin tiap tahun dan berlangsung lama. Pada tahun 2015, buku-buku yang diterbitkan adalah sebagai berikut : Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2014 Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2014 Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2013/2014 Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014 Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2014 Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2014 Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2014 Buku Saku Kota Semarang Tahun 2014 h a l | 4 2 8
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2014 Buku Statistik Perhotelan Kota Semarang Tahun 2014 Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2014 Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2014 Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 2) Survei dan Sensus SURVEY PPLS (Program Perlindungan Sosial), up-dating datakemiskinan Kegiatan ini lebih mendasarkan pada pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan dibutuhkan suatu sinergitas dan keterpaduan secara berkelanjutan sehingga dibutuhkan adanya up- dating data kemiskinan sebagai bahan dasar perumusan kebijakan selanjutnya. Koordinasi tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan pendataan dilapangan dengan melibatkan petugas dari Kelurahan dan Kecamatan dalam hal : Rekruitmen petugas penjaringan yang berasal dari masyarakat secara langsung ( Karang Taruna, Ketua RT/RW). Koordinasi pendataan dan sosialisasi. Survey PPLS ini bersifat insidentil dan tergantung kebutuhan Pusat, selama ini sudah dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. SURVEY INDUSTRI Kegiatan ini diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi di Kota Semarang, khususnya disektor industri, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi sekaligus dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang ketenagakerjaan. SUSENAS Kegiatan ini merupakan upaya identifikasi kemandirian masyarakat dilihat dari kemampuan sektor ekonominya. Dalam upaya validasinya, telah dilaksanakan pendataan oleh Tim dengan metode terjun langsung ke masyarakat. Dengan data ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan dibidang perekonomian yang lebih mengarah kepada penguatan program ekonomi kerakyatan. h a l | 4 2 9
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 1) Penerbitan buku-buku Buku-buku yang diterbitkan telah dikirimkan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal di Kota Semarang serta berbagai instansi yang membutuhkan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. 2) Survei dan Sensus Data hasil survei dan sensus dikirimkan oleh BPS Kota Semarang kepada Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan kompilasi dengan data dari daerah lain. Setelah itu, dilakukan analisis atas data yang telah dikompilasi sebagai bahan penyusunan berbagai kebijakan. Selain itu, sebagian data hasil survei dan sensus juga digunakan sebagai bahan kajian dan analisis mengenai kondisi di Kota Semarang yang disajikan dalam bentuk buku statistik yang diterbitkan oleh Bappeda Kota Semarang 3. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi bidang Statistik adalah : a. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap BPS dalam hal pengumpulan data potensi daerah, karena terbatasnya sumberdaya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam pengumpulan data secara mandiri. b. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki penjenjangan organisasi sampai ke tingkat pusat, sehingga beberapa keputusan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena menunggu adanya keputusan resmi dari BPS Pusat. c. Untuk mendasarkan SNA (Standard National Account), PDRB yang disajikan harus mendasarkan pada Tahun Dasar 2010, sehingga diperlukan penyesuaian perhitungan. Untuk mengatasi permasalahan pada koordinasi bidang statistik, solusi yang ditempuh adalah : a. Mempererat kerja sama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan. b. Membuat komitmen/perjanjian sementara dengan BPS Kota Semarang apabila terdapat keputusan yang perlu segera diambil, dengan ketentuan bahwa apabila komitmen/perjanjian tersebut nantinya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh BPS Pusat, maka yang menjadi acuan adalah keputusan BPS Pusat. c. Penyajian PDRB Kota Semarang tahun 2014 telah menggunakan Tahun Dasar 2010 h a l | 4 3 0
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 4. PENEGASAN BATAS WILAYAH Penegasan batas wilayah bertujuan untuk menjaga kepastian terhadap batas wilayah administrasi daerah. Selain itu penegasan batas dimaksudkan guna menjaga stabilitas keamanan, sosial dan politik masing - masing daerah. Sehingga akan tercipta stabilitas dan sinergitas hubungan antara dua wilayah yang berbatasan. a. Penegasan Batas Antar Daerah Kegiatan Penegasan Batas Daerah antara Kota Semarang dengan daerah yang berbatasan telah selesai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah sebagai berikut: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014 Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian bukan berarti bahwa kerjasama penegasan batas daerah benar- benar telah selesai. Masih terdapat kegiatan pemeliharaan pilar batas yang bertujuan untuk menjaga kepastian batas wilayah administrasi melalui keberadaan pilar sebagai bukti fisik di lapangan. Selanjutnya pada tahun ini telah diadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal, Demak, dan Kabupaten Semarang guna membahas perjanjian kerjasama pemeliharaan pilar batas khususnya mengatur jumlah dan nama pilar yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pemerintah Daerah. b. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Semarang Pelaksanaan penegasan batas wilayah administrasi kecamatan dimulai Tahun 2010 dengan kegiatan pemetaan batas kecamatan. Sampai dengan Tahun 2014 telah dilaksanakan pemetaan batas kecamatan sejumlah 11 kecamatan dengan total 130 pilar. Selanjutnya pada Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 16 pilar di 5 kecamatan yaitu Semarang Selatan, Gayamsari, Genuk, Tembalang dan Candisari. Dengan demikian sampai dengan Tahun 2015 seluruh kecamatan di Kota Semarang telah selesai dilaksanakan penegasan batas kecamatan dengan jumlah keseluruhan 146 pilar. Selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan kegiatan penegasan batas kelurahan di Kota Semarang sejumlah 177 Kelurahan. h a l | 4 3 1
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Kondisi geografis Kota Semarang yang diantaranya terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, perbukitan serta secara geologis memiliki daerah patahan, rentan terhadap bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. Banjir di wilayah Kota Semarang dapat disebabkan oleh hujan lokal, banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Semarang/Kendal dan rob air laut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu : 1) Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 2) Bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 3) Bencana sosial Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan bencana dilaksanakan melalui Pencegahan terjadinya bencana dan penanggulangan apabila bencana tidak dapat dicegah. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Sedangkan penanggulangan bencana adalah penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang berpedoman kepada Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah salah satu amanat dalam Undang-Undang tersebut, sebagai institusi teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan h a l | 4 3 2
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 serangkaian upaya meliputi, kegiatan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 1) Mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 2) Kesiapsiagaan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 3) Tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan penyelamatan. 4) Rehabilitasi bencana, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dilaksanakan dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut : 1) Meningkatkan kinerja posko siaga bencana selama 24 jam. 2) Menciptakan masyarakat tanggap bencana melalui Kelurahan Sadar Bencana. 3) Mencegah secara dini terjadi bencana. 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat korban bencana secara cepat dan tepat sasaran. 5) Meningkatkan sarana dan prasarana kebencanaan secara optimal. 6) Mengoptimalkan seluruh komponen dan potensi yang ada, baik komponen pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan Eskalasinya tingkatan bencana dapat dikategorikan sebagai bencana yang ditetapkan dengan Pernyataan Bencana dari Walikota Semarang atau kejadian bencana yang tidak ditetapkan dengan pernyataan dari Walikota Semarang. Apabila terjadi bencana apapun tingkatannya, Pemerintah Kota Semarang tetap melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi apabila diperlukan. h a l | 4 3 3
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban bencana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut masyarakat yang tertimpa bencana dapat diberikan bantuan berupa uang maupun barang kepada masyarakat, melalui mekanisme bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial tersebut dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Resiko sosial yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar Data pemberian bantuan sosial korban bencana tahun 2015 adalah sebagai berikut : DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA TAHUN 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAMA Darmaji Sumiyati Giyanto Edi Nugroho Supardi Maryoto Suleno Parsana Sulis Tukini Sunarto Rumpon Sumani Kusnanto Andi Kristanto ALAMAT Rt 03 Rw II Kel. Candi Kec. Candisari Rt 02 Rw III Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Rt 05 Rw XII Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Rt 06 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur Rt 06 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur Rt 07 Rw VIII Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Rt 0I Rw IX Kel. Candi Kec. Candisari Rt 07 Rw VII Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Rt 02 Rw I Kel Pendrikan Lor Kec. Semarang Tengah Rt 08 Rw VII Kel. Petompon Kec. Semarang Selatan Rt 06 Rw 0I Kel. Candi Kec. Candisari Rt 07 Rw XIV Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Rt 03 Rw XIV Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Rt 01 Rw V Kel. BendanduwurKec. Gjahmungkur Rt 02 Rw V Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Rt 02 Rw V Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah JENIS KEJADIAN Kebakaran Kebakaran Tanah Longsor Kebakaran Kebakaran Kebakaran Rumah Roboh Tanah Longsor Kebakaran Kebakaran Tanah Longsor Rumah Roboh Kebakaran Tanah Longsor Kebakaran JUMLAH Rp. 10.000.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 8.500.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 8.500.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 6.000.000,- 16 Supriyanto Kebakaran Rp. 3.000.000,- h a l | 4 3 4
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 NO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 NAMA Liliana Lie Wie Jong Gamiyati Bambang Said Wagiyo Abdulloh Said Mahfud Eko Setyo M Abdul Aziz Agus Suloso Aminah Rondiyah Raub Firdauz Rinto Suparno Senen (alm. Sulistiyono) Warno Sumarno Bambangn Sudarjoko Supardi Sugeng Riyanto Wasto Zaenuri Nafrizan Prastowo Sri Ardianto Sakino Kartim Marjo ALAMAT Rt 02 Rw V Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Rt 02 Rw V Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Rt 02 Rw XIII Kel. Tandang Kec. Tembalang Rt 06 Rw XVIII Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Rt 06 Rw XVIII Kel Sendangmulyo Kec. Tembalang Rt 06 Rw XVIII Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Rt 01.03 Rw VI Kel. Rowosari Kec. Tembalang Rt 01.03 Rw VI Kel. Rowosari Kec. Tembalang Rt 01.03 Rw VI Kel. Rowosari Kec. Tembalang Rt 01.03 Rw VI Kel. Rowosari Kec. Tembalang Rt 06 Rw IV Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Rt 03 Rw I Kel.Meteseh Kec. Tembalang Rt 03 Rw I Kel.Meteseh Kec. Tembalang Rt 03 Rw I Kel.Meteseh Kec. Tembalang Rt 05 Rw I Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Rt 03 Rw VI Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Rt 08 Rw IX Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Rt 01 Rw I Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Rt 06 Rw V Kel. Lamper TengahKel. Semarang Selatan Rt 10 Rw IV Kel. Ngemplak SimonganKec. Semarang Barat Rt 10 Rw IV Kel. Ngemplak SimonganKec. Semarang Barat Rt 09 Rw III Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Rt 07 Rw II Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Rt 07 Rw II Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Rt 03 Rw II Kel. Wonotingal Kec. Candisari Rt 03 Rw II Kel. Wonotingal Kec. Candisari Rt 03 Rw II Kel. Wonotingal Kec. Candisari Rt 03 Rw II Kel. Wonotingal Kec. Candisari Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan JENIS KEJADIAN Kebakaran Kebakaran Tanah Longsor Banjir dan Longsor Banjir dan Longsor Banjir dan Longsor Rumah Roboh Rumah Roboh Rumah Roboh Rumah Roboh Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Rumah Roboh Kebakaran Tanah Longsor Kebakaran Rumah Roboh Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor 45 Andi Nugroho A Tanah Longsor 46 Wayan M Tanah Longsor 47 Arum Tanah Longsor JUMLAH Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 12.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 4.000.000,- h a l | 4 3 5
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 NO NAMA 48 Saban 49 Andi Nugroho B 50 M Thorik 51 J Istiyanto 52 Agus Kristiawan 53 Sariyan 54 Kusmanto 55 Sugiyono 56 Nur Samiyanto 57 Tumiyo 58 Budiarto 59 Kasmun 60 Rukiyem 61 Agus Kistiyono 62 Suwarsiati 63 Sustiono 64 Heru 65 Udin 66 Sukarno 67 Supriyanto 68 Sunaryo 69 Kosmiyadi 70 Sismoyo 71 Adik Rohmat 72 Umar 73 Sujanadi 74 Danik 75 Nugroho ALAMAT Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Rt 09 Rw I Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Rt 03 Rw XIV Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Rt 01 Rw VIII Kel. Genuksari Kec. Genuk Rt 04 Rw 18 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Rt 05 Rw II Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik Rt 08 Rw II Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur Rt 08 Rw II Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur Rt 08 Rw II Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur Rt 08 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur Rt 08 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur Rt 08 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur Rt 08 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur Rt 01 Rw II Kel. Banjardowo Kec. Genuk Rt 06 Rw VIII Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Rt 14 Rw I Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara JENIS KEJADIAN Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Tanah Longsor Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran 76 Mujono Kebakaran 77 Suati Kebakaran 78 Imam Mustofa Kebakaran JUMLAH Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp.10.000.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.000.000,- h a l | 4 3 6
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 NO NAMA 79 Wahyu Hidayati 80 Sri Puji 81 Thomas Subroto 82 83 Bambang Supriyanto Ibu Sidi 84 Dasim 85 Ibu Ikem 86 Agus 87 Rohman 88 Komariah 89 Mirfatun 90 MohHaryadi 91 Supomo 92 Mustofa Gulayen 93 Kris Handoyo 94 Tety Kosen 95 Gondo 96 Sumiyati Botok 97 Sukimin 98 Khoiri ALAMAT Rt 08 Rw III Kel.Wonosari Kec.Ngaliyan Rt 01 Rw VIII Kel.Wonosari Kec.Ngaliyan Rt 04 Rw I Kel.Bendungan Kec.Gajahmungkur Rt 04 Rw I Kel.Bendungan Kec.Gajahmungkur Rt 04 Rw I Kel.Bendungan Kec.Gajahmungkur Rt 04 Rw I Kel.Bendungan Kec.Gajahmungkur Rt 07 Rw VI Kel.Sarirejo Kec.Semarang Timur Rt 02 Rw IV Kel.Palebon Kec.Pedurungan Rt 03 Rw V Kel.Banjardowo Kec.Genuk Rt 04 Rw VII Kel.Ngemplak Simongan Kec.Semarang Barat Rt 04 Rw VII Kel.Ngemplak Simongan Kec.Semarang Barat Rt 05 Rw VI Kel.Pedurungan Tengah Kec.Pedurungan Rt 05 Rw IV Kel.Tambak Aji Kec.Ngaliyan Rt 05 Rw IV Kel.Tambak Aji Kec.Ngaliyan Rt 03 Rw IV Kel.Tawang Sari Kec.Semarang Barat Rt 03 Rw IV Kel.Tawang Sari Kec.Semarang Barat Rt 03 Rw IV Kel.Tawang Sari Kec.Semarang Barat Rt 05 Rw III Kel.Karanganyar Kec.Tugu Rt 01 Rw V Kel.Patemon Kec.Gunung Pati Rt 03 Rw III Kel.Bangetayu Kulon Kec.Genuk Rt 07 Rw IV Kel.Krobokan Kec.Semarang Barat Rt 01 Rw V Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur JENIS KEJADIAN Kebakaran Angin Puting Beliung Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Angin Putting Beliung Kebakaran Kebakaran JUMLAH Rp. 7.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 7.00.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 7.000.000,- 99 Umamah Rumah Roboh Rp. 6.000.000,- 100 Mutini Rumah Roboh Rp. 6.000.000,- JUMLAH Rp. 568.500.000 Sumber : BPPD Kota Semarang Tahun 2015 Sedangkan data kejadian bencana yang ditetapkan dengan Pernyataan Bencana dari Walikota Semarang pada tahun 2015 adalah Bencana Kebakaran Pasar Johar yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Status Darurat Bencana oleh Walikota Semarang Nomor 364/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Kebakaran Pasar Johar. E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian dari tugas- tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan h a l | 4 3 7
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 kota dan pelayanan umum. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkanPemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum sangat terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan demikian terkait dengan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat serta seluruh Aparat penegak hukum dan penyelenggara negara secara keseluruhan. Namun demikian sarana yang paling efektif untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum adalah melalui penyadaran hukum bagi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hukum. Upaya-upaya konsepsional, teknis operasional dan taktis untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum ditempuh melalui : 1) Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah- daerah dan obyek vital. 2) Peningkatan pengamanan swakarsa masyarakat di masing-masing lingkungannya, khususnya lingkungan permukiman melalui pemberdayaan Linmas. 3) Peningkatan intensitas penegakan hukum khususnya terhadap pelanggaraan peraturan daerah, operasi penertiban khususnya pelanggaran peraturan daerah yang dapat merusak wajah kota seperti pedagang kaki lima (PKL), pengemis gelandangan orang terlantar (PGOT), wanita tuna susila (WTS) dan sejenisnya. 4) Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, pemantauan aksi-aksi unjuk rasa, serta tindakan kriminal yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 5) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga negara lainnya, kerjasama sebagaimana dimaksud didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi. Ruang lingkup penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum adalah diarahkan untuk menciptakan kondisi sebagai berikut: 1) Tertib kependudukan, administrasi dalam kewajiban masyarakat sebagai warga negara, penegakan aturan dan pengawasan rumah hunian. 2) Tertib bangunan, hak dan kewajiban masyarakat dalam proses mendirikan bangunan yang baik dan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan Pemerintah Kota h a l | 4 3 8
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 Semarang, serta segala akibat yang dapat ditimbulkan dari pendirian bangunan tersebut. 3) Tertib keramaian, hak dan kewajiban masyarakat atau badan tertentu untuk melakukan setiap kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian sehingga tidak menyebabkan kegaduhan atau terjadi gangguan ketentraman masyarakat luas. 4) Tertib usaha, kewajiban masyarakat untuk menjalankan usahanya sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah khususnya di ruang publik. 5) Tertib lingkungan, kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari segalah hal yang dapat merusak ekosistem lingkungan khususnya kebersihan lingkungan. 6) Tertib sosial, hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban masyarakat diatur dalam normas kesusilaan. 7) Pemberantasan penyakit masyarakat dan Perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kota Semarang dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga- lembaga lain. Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dam memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 119/1527/Sj Tahun 2002 No. Pol:B/ 2300/VII/2002 Tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi : 1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; 2) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ; 3) Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ; 4) Penegakan peraturan perundang - undangan ; 5) Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana Tindakan-tindakan operasional terpadu yang telah dilakukan mampu secara relatif lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Semarang. Adapun data kasus kriminalitas di Kota Semarang selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : DATA KRIMINALITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NO 1. 2. 3. JENIS KASUS KRIMINALITAS 1 Pencurian Berat (CURAT) 2 Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) 3 Pencurian dengan Kekerasan (CURAS) JUMLAH TINDAK PIDANA 31 34 4 TERSELESAIKAN 17 13 1 h a l | 4 3 9
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 4 Curi biasa 5 Pembunuhan 6 Perkosaan 7 Penipuan 8 Penculikan 9 Penganiayaan Berat (ANIRAT) Perjudian Narkotika (Dalam Negeri) Psikotropika (Dalam Negeri) Penggelapan Perdagangan Manusia (Dalam Negeri) Pencucian Uang (Dalam Negeri) Cyber Crime (Dalam Negeri) Terorisme (Dalam Negeri) Kejahatan Konvensional Lainnya 16 - - 12 - 11 1 7 - 23 - - - - 25 164 12 - - 12 - 7 1 7 - 13 - - - - 36 118 Sumber : Polrestabes Semarang Tahun 2015. Motivasi tindakan pelanggaran dan kejahatan sering terkait dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi, oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminalitas juga harus dilakukan dengan mengupayakan partisipasi aktif masyarakat. Bersama-sama dengan berbagai komponen masyarakat, Pemerintah Kota Semarang maupun pihak Polrestabes Semarang juga melakukan berbagai kegiatan pembinaan, santiaji, dialog dan sebagainya dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memiliki peraturan daerah yang mengandung sanksi sebanyak 64 buah, selama tahun 2015 telah dilakukan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran 23 buah peraturan daerah. Identifikasi pelanggaran peraturan daerah dilakukan berdasarkan temuan lapangan melalui patroli wilayah, selain itu identifikasi pelanggaran perda diperoleh dari pengaduan masyarakat secara langsung atau melalui SMS gateway, serta laporan dari SKPD/Instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Semarang. Selama tahun 2015 tercatat sebanyak pelanggaran 233 peraturan daerah, dan telah dilakukan 233 kegiatan operasi penertiban. Dari 64 peraturan daerah yang mengandung sanksi, yang prioritas untuk ditegakan adalah sebanyak 25 buah peraturan daerah, yaitu : 1) Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang. 2) Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar. 3) Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 4) Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 5) Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 6) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. h a l | 4 4 0
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5 7) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung. 9) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 10) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan. 11) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun2011 Tentang Pajak Hotel. 12) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. 13) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. 14) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. 15) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. 16) Perda Kota Semarang No. 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan. 17) Perda Kota Semarang No. 22 tahun 2011 tentang Ijin Penyambungan Jalan Masuk. 18) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. 19) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. 20) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Tertentu di Kota Semarang. 21) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. 22) Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. 23) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. h a l | 4 4 1