PEMIKIRAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN NU DAN MUHAMMADIYAH Muttaqin* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasni Muara Bungo e-mail: Abstrak Kajian karya tulis ini lebih mengetengahkan bagaimana NU dan Muhammadiyah membangun suatu pemikiran dan mewujudkan manajemen yang baik dalam dunia pendidikan baik untuk pendalaman kajian-kajian keagamaan maupun penyesuaian akan kurikulum yang dibangun atau dibentuk sedemikian rupa oleh pemerintah. Sejauh ini NU terus berusaha agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk berpartisipasi dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi. NU juga berupaya untuk meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan agar mereka dapat berfungsi secara optimal dalam hal peningkatan watak dan akhlakul karimah. Selain itu, NU secara serius sedang melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, pentingnya Muhammadiyah, organisasi ini juga ikut berupaya memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara terutama dalam memberikan inspirasi dan perwujudan dalam bentuk manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dengan kurikulum mereka yang ikut berpartisipasi mendukung upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan. sikap dan kemampuan. Tidak kalah
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah Kata Kunci: NU, Muhammadiyah, Manajemen Pendidikan Islam. A. Pendahuluan Kebangkitan Islam telah menjadi wacana bersama sejak kita memasuki abad ke-15 H. Sebelumnya, umat Islam memang mengalami stagnasi yang cukup lama terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Belakangan ini, umat Islam di berbagai kawasan sudah mulai melakukan identifikasi terhadap potensi yang dimilikikinya. Berbagai inovasi, kreatifitas, spekulasi dan eksperimen ilmiah mulai dilakukan. Kendati mengalami banyak kendala, peradaban muslim sudah mulai diukir sebagai sumbangsihnya pada dunia. Di Indonesia, dinamika umat Islam bergerak secara positif ke depan dalam membangun bangsa dan negara. Krisis multi-dimensi (tahun 1997-an) dapat dilewati dengan bijak, walaupun tetap harus menanggung resiko perubahan-perubahan akibat transisi politik. Demikian juga, dinamika yang terjadi karena pengaruh masyarakat internasional dapat pula disikapi oleh umat Islam Indonesia secara terbuka, rasional dan dewasa. Di tengah-tengah dinamika dan perubahan tersebut masyarakat mulai merasakan perlunya nilai-nilai luhur, format etika serta sistem kehidupan kemasyarakatan yang dapat dijadikan pegangan -bukan saja untuk perikehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi untuk totalitas kehidupannya. Jadi, dibutuhkan semacam guideline yang bisa menuntun individu ke satu ruang kehidupan yang mensejahterakan. Dalam konteks Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 2
Muttaqin demikianlah kita membutuhkan sebuah sistem pendidikan yang dapat dijadikan pilar utama untuk membangun peradaban bangsa sepanjang masa. Hal ini penting agar langkah kita tidak tertinggal jauh dari bangsa- bangsa lain di dunia. Kita sepakat untuk memberdayakan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara utuh dan keseluruhan. Kita sepakat pula cara itu dilakukan melalui pendidikan. Namun hingga saat ini pendidikan belum mampu menampakkan format kelembagaan dan pola penyelenggaraan yang berkualitas. Oleh karena itu, kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan; bahkan kita membutuhkan keberanian untuk meninggalkan sistem yang tidak mampu memberikan pemecahan terhadap segala problem kependidikan selama ini. Dalam rangka berikhtiar mencari sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, kita perlu mempertimbangkan kecenderungan perubahan yang terjadi sekarang maupun masa mendatang. Menurut para ahli ilmu sosial, perubahan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terjadinya teknologisasi kehidupan sebagai akibat loncatan revolusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat teknologis ditandai dengan pembakuan kerja dan perubahan nilai, yaitu makin dominannya pertimbangan efisiensi dan produktivitas. Kedua, perilaku yang fungsional menjadikan hubungan sosial hanya dipandang dari sudut kegunaan dan kepentingan semata. Keberadaan seseorang 3 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah sangat ditentukan sejauh mana ia memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain. Karena itu, dalam masyarakat yang fungsional terjadi pergeseran pola hubungan sosial dari emosional pada rasional. Ketiga, penguasaan informasi sangat menentukan eksistensi seseorang dalam pergaulan sosialnya. Keempat, kehidupan masyarakat yang makin sistematik dan terbuka di mana masyarakat berjalan teratur dalam sistem yang terbuka (open system). Dengan adanya perubahan- perubahan tersebut Nahdlatul Ulama (NU) mencoba memberikan respons-antisipatif dengan cara melakukan telaah ulang terhadap pola penyelenggaraan pendidikan yang dipakai selama ini. Pendidikan yang dikembangkan oleh NU akan seoptimal mungkin menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial sehingga masyarakat tetap menaruh minat, atensi dan antusiasmenya. Penyikapan ini terkait dengan pemahaman masyarakat bahwa pendidikan merupakan energi untuk memperbaiki diri di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan NU diupayakan dapat mencakup kecenderungan teknologis, fungsional-individual, informatif dan terbuka. Sejak awal berdirinya organisasi ini telah dikonsentrasikan pada gerakan Islam secara substansial dan da'wah amar ma'ruf nahi munkar yang mengandung arti luas yakni mengajak manusia untuk beragama Islam, meluruskan keislaman kaum muslim, serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka baik secara intelektual, sosial, ekonomi maupun Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 4
Muttaqin politik.1 Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta dengan dilatarbelakangi oleh kondisi umat Islam yang amat mengkhawatirkan pada saat itu. Ada tiga penyakit kronis pada saat itu yang dialami oleh umat Islam, yaitu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Mengapa ia miskin, karena ia bodoh. Lalu mengapa ia bodoh, karena ia terbelakang. Hal ini merupakan lingkaran yang tak berujung dan bertepi serta tak terputus. Satu-satunya upaya yang dilakukan untuk memutus lingkaran tersebut adalah dengan mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat hanya dapat dilakukan dengan pendidikan.2 Gagasan pembaharuan di bidang pendidikan yang menghilangkan dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama pada hakikatnya merupakan terobosan besar dan sangat fundamental karena dengan itu Muhammadiyah ingin menyajikan pendidikan yang utuh, pendidikan yang seimbang yakni pendidikan yang dapat melahirkan manusia utuh dan seimbang kepribadiannya, tidak Dosen Prgram Studi Pendidikan Agama Islam STAI YASNI Muara Bungo, Jambi 1 Ahmad Syafi'i Ma'arif, Muhammadiyah dan High Politik, dalam Ulumul Quran, Nomor 2 Vol. VII, 1995, h. 5. 2 Muhammadiyah.html, diakses tanggal 23 November 2012, pukul 12:29. 5 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah terbelah menjadi manusia yang berilmu umum saja atau berilmu agama saja.3 B. Pembahasan 1. Pendidikan NU Sebagai Mainstream Sejarah pergerakan NU sebetulnya adalah sejarah pendidikan nusantara. Pohon organisasi NU sangat rimbun oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, majelis ta'lim, diniyah dan madrasah/sekolah serta perguruan tinggi; serta disokong sangat kuat oleh banyaknya akar-akar nahdliyyin dalam masyarakat yang menjadi stakeholder-nya. Sebetulnya, dari pada jam'iyyah (organisasi)-nya, jama'ah NU telah lebih dulu lahir. Sementara itu, jama'ah nahdhiyah mempunyai tradisi khidmat al-ummat melalui berbagai jalur. Oleh karena itu, organisasi NU merupakan fase formalisasi atau institusionalisasi dari khazanah cultural muslim nusantara yang dibangun oleh para tokoh agama yang berbasis pemikiran 'Ahlussunnah wa al-Jama'ah'. Pada awalnya, masyarakat Ahlussunnah tersebut membuat komunitas-komunitas perjuangannya dengan beberapa topik atau spesifikasi gerakan. Nahdlatul Wathan (1916) merupakan refleksi dari kesadaran politik, Nahdlatul Tujjar (1918) sebagai awal dari kesadaran 3 diakses tanggal 23 November 2012, pukul 12:29. Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 6
Muttaqin ekonomi dan Tashwirul Afkar (1924) sebagai refleksi kuatnya budaya pikir. Akumulasinya adalah berdirinya organisasi "Nahdlatul Ulama" pada tahun 1926. Kendati terdapat argumen historis yang mengatakan, bahwa lahirnya NU merupakan reaksi terhadap arus modernitas di dunia Islam (Timur Tengah) ketika itu. Dalam rel pendidikan, NU merupakan salah satu lokomotif pembaharuan pendidikan. Setahun setelah berdirinya, persisnya pada Muktamar Nahdlatul Ulama II (1927), muktamirin mengagendakan penggalangan dana secara nasional untuk mendirikan dan membangun madrasah dan pesantren. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama III (1928), elite NU memprakarsai gerakan peduli pendidikan dengan mengajak para muktamirin untuk mengunjungi pesantren-pesantren besar. Ketika itu, kunjungan dilakukan ke Tambak Beras yang dipimpin KH. A. Wahab Hasbullah, ke Denanyar dipimpin oleh KH. Bisri Syansuri dan ke Nganjuk dipimpin oleh K. Pathudin Seror Putih. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama IV (1929), panitia muktamar mengekspos kecendrungan naiknya kuantitas dan kualitas pendidikan (data angka/statistik tidak terlacak) yang mendorong para muktamirin untuk menyepakati dibentuknya wadah khusus untuk menangani bidang pendidikan yang bernama Hoof Bestur Nahdlatul Oelama (HBNO) Bidang Pendidikan yang ketuanya, yaitu Ustazd Abdullah Ubaid, disebut presiden. Perkembangan selanjutnya adalah terbentuknya Lembaga 7 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-20 (1959) di Jakarta. Dari arena muktamar ke muktamar, hingga Muktamar Nahdlatul Ulama XXX (1999) di Kediri-Lirboyo Jawa Timur, NU tetap menjadikan sektor pendidikan sebagai mainstream. Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama pada 25-28 Juli 2002 di Pondok Gede Jakarta menghasilkan "Taushiyah Pondok Gede tahun 2002" yang mencoba mempertegas kembali posisi bidang pendidikan untuk menjadi prioritas program NU. Untuk menafsirkan lebih rinci, tak lama setelah itu --tepatnya pada 22-25 Agustus 2002 di kawasan Puncak Batu, Malang, Jawa Timur-- diselenggarakan Rapat Kerja LP Ma'arif NU dan Musyawarah Kerja Pergururuan Tinggi NU. Di forum tersebut, NU kembali mematangkan format, strategi dan guidelines pengembangan pendidikan di lingkungan NU. 2. Mengaktualisasikan Potensi Pendidikan Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi menyarankan mengkondusifkan lingkungan dan iklim organisasi, serta membuat sistem komunikasi yang baik di lingkungan NU saat ini juga. Pengembangan SDM tidak bisa berjalan efektif tanpa dibarengi oleh pengembangan sistem komunikasi. Oleh karena itu, saatnya sekarang dipikirkan bagaimana melakukan koordinasi terhadap seluruh satuan pendidikan di lingkungan NU dari Taman Kanak-Kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Melalui koordinasi tersebut, LP Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 8 agar
Muttaqin Ma'arif NU dan lembaga-lembaga lainnya akan mampu memetakan potensi yang ada pada masyarakat pelajar NU, dan mengembangkannya ke dalam bentuk yang lebih baik lagi. Bagi jama'ah dan jam'iyyah NU, sektor pendidikan telah diyakini sebagai jalan utama ke arah terciptanya sumber daya manusia yang handal. Melalui pendidikan, NU dapat berpartisipasi dalam mengembangkan potensi manusia secara optimal agar memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. KH. Idham Chalid menyatakan bahwa pendidikan di lingkungan warga nahdhiyyin merupakan usaha untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan tenggang rasa, menerapkan budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama umat manusia. Dengan kata lain, pendidikan NU difokuskan untuk menciptakan manusia Indonesia yang sanggup beramal sholih dan bertakwa, serta mau memberikan dharma bhaktinya kepada masyarakat. (KH. Idham Chalid, Muker PTNU di Malang, 1976) 3. Masalah Pendidikan NU KH. Hasyim Latief mengatakan bahwa mengurus lembaga pendidikan (swasta) adalah pekerjaan yang amat sulit dan merupakan 9 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah beban yang sangat berat. Para pengelola lembaga pendidikan hendaknya memberikan dedikasi yang tinggi sehingga sanggup bergulat dengan berbagai kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkannya. Semua itu merupakan pengabdian dalam ikut serta mengisi cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 melalui pembangunan suatu bidang yang sangat penting, yakni mempersiapkan kader-kader bangsa yang ahli. (KH Hasyim Latief, Muker PTNU di Malang, 1976) Pernyataan di atas menggambarkan bahwa kendala dalam pengelolaan pendidikan sangat berat. Tentu saja, karena hampir semua bangsa menghadapi masalah dalam penyiapan SDM, termasuk Indonesia. Pendidikan Indonesia memang tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal itu disebabkan karena bangsa kita belum memprioritaskan sektor pendidikan. Akibatnya, kita hanya punya sedikit anak bangsa yang berpendidikan tinggi dan bermoral luhur. Barangkali karena faktor inilah terjadinya krisis multidimensi itu. Dalam konteks pendidikan NU, sistem pendidikan pesantren yang telah lama melembaga bagi masyarakat Islam nusantara tidak bisa dilupakan. Keberadaan NU hingga saat ini selalu ditopang oleh pesantren. Dari pesantrenlah basis kekuatan NU dibangun dengan banyak melahirkan para ulama dan kyai, yang kemudian membentuk jami'yyah NU dan berjuang di dalamnya. Secara kuantitatif, pondok pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Berdasarkan Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 10
Muttaqin laporan pemerintah kolonial Belanda pada 1831 di Jawa terdapat tidak kurang dari 1.853 buah dengan jumlah santri tidak kurang 16.500 orang. Kemudian suatu survey yang diselenggarakan kantor Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa Jepang pada 1942 jumlah pesantren bertambah menjadi 1.871 buah, jumlah tersebut belum dijumlah dengan pesantren di luar jawa dan pesantren-pesantren kecil. Pada masa kemerdekaan jumlah pesantren terus bertambah, berdasarkan laporan Departemen Agama RI pada 2001 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 12.817 buah. Sedangkan dalam pergerakkan di bidang pelajar, NU memiliki dua organisasi otonom, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun. Struktur Organisasi IPPNU terdiri dari; Pimpinan Pusat IPNU/IPPNU (Tingkat Nasional), Pimpinan Wilayah IPNU/IPPNU (Tingkat Propinsi), Pimpinan Cabang IPNU/IPPNU (Tingkat Kabupaten/Kota), Pimpinan Anak Cabang IPNU/IPPNU (Tingkat Kecamatan), Pimpinan Ranting IPNU/IPPNU 11 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah (Tingkat Desa), dan Pimpinan Komisariat IPNU/IPPNU (Tingkat Pesantren, dan Sekolah).4 Problem pendidikan NU ini sampai sekarang memang masih membelit, baik pada lembaga pendidikan madrasah maupun pesantren. Pasti saja meminta penyelesaian secepatnya, terutama setelah pemerintah melakukan reformasi kebijakan bidang pendidikan yang bermuara pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Oleh karena itu, NU perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah --Departemen Pendidikan nasional dan Departemen agama RI, dan lembaga keswadayaan bidang pendidikan dalam dan luar negeri-- untuk bersama-sama mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Berkenaan dengan itu, NU mengambil langkah-langkah penting sebagai berikut: a. Perencanaan pendidikan secara bottom-up yang strategis dan antisipatoris. Yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan bottom-up yang strategis dan antisipatoris adalah perencanaan pendidikan yang disesuaikan dengan local needs (kebutuhan setempat) dan future needs (kebutuhan mendatang). Perencanaan ini didasarkan atas kondisi real yang terjadi. Perencanaan seperti ini tentunya tidak 4 diakes 28 oktober 2012 pukul 5.42. Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 12
Muttaqin mudah dan tidak akan terjadi keseragaman dalam pembuatan dan penerapannya. b. Pelibatan warga nahdliyyin dalam segala hal, terutama dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. 4. Pendidikan NU dalam Konteks Pendidikan Nasional Pengembangan pendidikan keagamaan semula dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui berbagai perkumpulan atau organisasi. Organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926) dan Jam'iyatul Wasliyyah (1930), telah mencoba mengaplikasikan sistem pendidikan keagamaan dalam multibentuk: pesantren, diniyyah dan madrasah, baik pendekatan pembelajaran individual, klasikal maupun sistem terbuka; baik paruh hari maupun fullday. Dalam khazanah nasional, madrasah merupakan fenomena budaya yang berusia lebih dari satu abad. Bahkan bukan suatu hal yang berlebihan, madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya. Secara berangsur namun pasti, ia telah memasuki arus utama pembangunan bangsa menjelang akhir abad ke-20 ini. 13 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah Terminologi "modernisasi madrasah" tampaknya mulai menguat saat orde baru melancarkan manuver-manuver politik pendidikannya. Baik melalui jalan formalisasi -yaitu usaha penegerian madrasah, maupun jalan strukturisasi -yaitu penjenjangan madrasah dengan mengacu pada aturan Departemen Pendidikan. Keduanya memang kontroversial. Umat Islam melihatnya dengan kacamata prasangka, lalu tetap memperjuangkan madrasah dan pendidikan keagamaan menjadi bagian dari Departemen Agama. Namun demikian, hingga reformasi politik meletus tahun 1998, dan terjadi transisi pemerintahan dengan berganti-gantinya Kepala Negara, dunia pendidikan bukan tidak terkena dampaknya. Spektrum reformasi politik memang memancar ke mana- mana, termasuk ke wilayah pendidikan keagamaan. Madrasah mulai memikirkan posisinya dalam masyarakat dan menyadari hak-haknya. Pada Muktamar NU II yang diselenggarakan di Surabaya pada 21 Oktober 1927 M. Bertepatan 12 Rabiul Tsani 1346 H, madrasah- madrasah mendapat perhatian besar. Pada muktamar kedua dibicarakan perihal madrasah sampai kepada biaya pembangunan dan dari mana biaya itu harus diperoleh dengan pengecualian menolak subsidi dari pemerintah kolonial. Biaya sepenuhnya ditanggung oleh jama'ah Ahlussunnah wal Jama'ah dan iuran yang ditarik dari para santri. Hal yang menjadi perhatian dalam muktamar kali itu, juga berkaitan dengan anggaran pendidikan dan metode pendidikan di kalangan NU Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 14 ini
Muttaqin atau Ma'arif. Dampak setelah muktamar kedua ini, perkembangan madrasah semakin pesat dan jumlahnya terus meningkat. 5. Arah dan Identitas Pendidikan NU Ketua PP LP Ma'arif NU Masa Khidmat 1999-2004, Drs. HM. Nadjid Muchtar, MA. mengatakan bahwa dalam banyak hal praktek pendidikan itu lebih pada pemberian pengetahuan yang pada umumnya kurang fungsional dan tidak relevan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Ma'arif menginginkan agar proses pembelajaran dapat dikembangkan dalam iklim yang demokratis, menyadari dan mengakui eksistensi pluralitas dan multi-budaya serta meniadakan dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Lalu, anak didik berada pada posisi sentral, dan menjadi subyek pencari pengetahuan dan pembentuk dirinya. Adapun guru berfungsi sebagai fasilitator dan pendidik yang memiliki otoritas profesional dan bertanggung jawab atas perkembangan kepribadian anak. Berikut ini merupakan ringkasan program Pimpian Pusat Lembaga Pendidikan NU pada tahun 2003: a. Melakukan Pendataan Pendidikan 15 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah Program pendataan telah berlangsung hampir tiga tahun, mulai tahun 2000 sampai akhir tahun 2003. Ada kendala teknis pendataan itu sendiri dan kendala komunikasi/hubungan pusat-wilayah yang menyebabkan hasilnya tertunda-tunda. Secara nasional, hingga kini baru 11 wilayah yang tergarap, dan ini pun dalam tahap finishing pengerjaannya. Sebagian besar wilayah lainnya masih dalam data mentah. Data yang lengkap diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan Ma'arif untuk memperoleh dana dengan cara mensosialisasikanya. Dalam hal ini, Ma'arif melakukan asistensi dan fasilitasi terhadap langkah-langkah fund-rising -yang tidak terbatas pada "konsumen" madrasah (para orang tua siswa), tetapi terbuka ke luar dari itu seperti kepada para pengusaha, lembaga donor/funding asing dan pemerintah negara-negara sahabat. b. Penguatan Bahasa Inggris dan Menjalin Kerjasama dengan Universitas di Luar Negeri Penguatan bahasa asing untuk pertama kalinya memilih bahasa. Untuk gelombang I, program telah berakhir 2003, selama 6 bulan. Rancangan pelaksanaan program telah selesai, dan kini sedang mensosialisasi program ini ke wilayah seluruh Indonesia. Bertujuan untuk menunjang program pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Direncanakan biaya ditanggung oleh Ma'arif/PBNU dan biaya konsumsi Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 16
Muttaqin ditanggung oleh peserta. Pelaksanaan seleksi dan pembelajaran akan disentralkan di Unisma, Malang. c. Penulisan Buku/Bahan Ajar Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dan Ke-NU-an dan Revisi Kurikulum Ma'arif Tahun 1983 Materi pembelajaran Aswaja dan Ke-NU-an telah ditulis oleh beberapa wilayah, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Lampung, berdasarkan kurikulum tahun 1983. Sudah saatnya substansi materi mengalami pembaruan, dan diharapkan ada buku/bahan ajar berstandar nasional. Kini sudah disusun tim kerja dan rancangan kerjanya yang akan bekerja mulai bulan Mei. Selain Aswaja dan Ke-NU-an, juga saatnya dilaksanakan revisi kurikulum (semua mata pelajaran) untuk sekolah/marasah di lingkungan Nahdlatul Ulama. d. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Peningkatan Mutu Pendidikan (MBS) dan Salah satu pedoman organisasi yang dihasilkan oleh Rakernas di Malang tahun 2002 adalah pedoman MBS dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Pedoman ini belum diimplementasikan sama sekali, antara lain karena kendala pembiayaan yang besar, yakni menyangkut pembiayaan untuk pelatihan MBS dan pembiayaan untuk membantu kelengkapan sarana-prasana sekolah/Madrasah Ma'arif. Ribuan sekolah 17 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah Ma'arif -seperti yang sering disampaikan oleh wilayah-wilayah - mengaku kekurangan pembiayaan operasional pendidikanya, baik untuk peningkatan mutu manajemen, mutu tenaga pendidikan maupun untuk memenuhi standar sarana-prasarana pendidikan. e. Konsolidasi Organisasi melalui Silaturrahim, Jurnal Cetak dan Website Pola relasi keoganisasian di lingkungan Ma'arif -dan NU pada umumnya - dirasakan belum efektif. Hanya kekuatan kultural yang "mengefektifkan" hubungan nahdliyyin dengan organisasinya. Untuk itu, sistem organisasi yang ada (dan perangkat-perangkat yang sebetulnya sudah cukup baik) perlu diberdayakan. Atau perlu "dibina". Tahun ini, Ma'arif telah melaksanakan program kunjungan kerja untuk konsolidasi pengurus wilayah dan seluruh lembaga penyelenggara pendidikan. Selain itu, konsolidasi organisasi juga telah ditempuh melalui penerbitan media cetak dan digital. Ma'arif kini mempunyai jurnal 6 bulanan dan website yang akan difungsikan sebagai "portal" informasi pendidikan di lingkungan NU. f. Pembenahan Manajemen Pendidikan Fokus pembenahan manajenemn Pendidikan Ma'arif yang bisa dilakukan setidak-tidaknya pada dua kegiatan penting. Pertama, penataan Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 18
Muttaqin manajemen kantor Ma'arif -artinya kantor pengurus Ma'arif yang idealnya menjadi sentra manajemen pendidikan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi NU, berikut dengan segala hal teknis-operasional yang terkait; Kedua, perbaikan mutu manajamen Pendidikan di tingkat sekolah/madrasah atau perguruan tinggi yang kini tengah dalam penyesuaian dengan perubahan-perubahan kebijakan baik di pusat maupun daerah. Dalam dua tugas ini, Ma'arif akan berfungsi sebagai pendamping atau tim asistensi pengembanan pendidikan NU. Bentuk- bentuk kegiatan yang bisa laksanakan, misalnya: sosialisasi buku-buku terbitan internal yang terkait dengan pengembangan Pendidikan NU, monitoring dan pembinaan mutu manajemen sekolah/madrasah, pendataan kelembagaan, dan kegiatan lain sejenisnya. g. Olimpiade Mutu Guru dan Siswa Selain meningkatkan mutu guru dan siswa yang dilakukan secara regular melalui proses pembelajaran di kelas, pendidikan keahlian dan pelatihan-pelatihan, Ma'arif melakukan juga olimpiade yang bersifat kompetitif antarguru dan siswa secara nasional untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pendidikan yang berlangsung selama ini. Olimpiade (akan) dilaksanakan secara bertahap, mulai tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi hingga pusat. Penyelenggaranya adalah masing- masing pengurus struktural Ma'arif di setiap tingkatannya. Mereka yang mendapatkan peringkat terbaik akan memperoleh penghargaan dari PP 19 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah LP Ma'arif NU dan PBNU, baik yang bersifat hadiah maupun penghargaan non-material. h. Penataan Aset Pendidikan NU Sebagai organisasi pendidikan yang telah bergerak lebih dari 40 tahun, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU memiliki banyak aset dalam berbagai bentuk, terutama tanah dan bangunan. Seiring dengan penataan organisasi pada setiap tingkatan, sekarang aset organisasi tersebut sedang didata dengan baik. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari sikap amanah organisasi terhadap wakaf yang telah diterima, dan sebagai upaya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan aset tersebut sebesar- besarnya bagi kepentingan umat Islam (nahdliyyîn). Melalui pendataan aset diharapkan tidak terjadi "penguapan" aset organisasi sebagaimana telah banyak terjadi di lingkungan organisasi kita. Bila perlu, kasus-kasus penguapan yang telah terjadi ditangani lagi sehingga aset yang telah hilang dapat kembali ke pangkuan organisasi. i. Aktif dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di berbagai tingkatan telah dihimbau oleh PBNU melalui PP LP Ma'arif NU untuk bersikap proaktif terhadap proses penyusunan bentuk-bentuk peraturan yang berada di pusat (UU atau PP, dan turunannya) maupun di daerah (Perda dan Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 20
Muttaqin sejenisnya) khususnya yang menyangkut bidang Pendidikan. Tahun silam Ma'arif merasa bersyukur telah turut serta dalam proses panjang lahirnya UU No. 20 tentang Sisdiknas Tahun 2003 yang merupakan momentum pelaksanaan reformasi Pendidikan, dan akhir-akhir ini Ma'arif (juga PBNU, RMI, Muslimat, dan lain-lain) ikut memberikan kontribusi terhadap proses penyusunan RPP bidang Pendidikan. Secara internal, Ma'arif Pusat melakukan penyusunan, pengadaan dan pengiriman perangkat peraturan organisasi dan pola manajemen pendidikan Ma'arif untuk pengurus struktur di daerah dan madrasah/sekolah, serta lembaga penyelenggara Pendidikan. j. Pengembangan Perguruan Tinggi Sebuah asosiasi perguruan tinggi bernama 'APTINU' (Asosiasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama) -sebagai perangkat organisasi Ma'arif di bidang perguruan tinggi- telah mulai diberdayakan. Pusatnya di Unisma Malang, Jawa Timur, dengan anggota dari berbagai wilayah yang terbagi dalam 6 koordinator wilayah. Diharapkan perguruan tingi dapat membantu dalam hal penyediaan tenaga terdidik bagi sekolah/madrasah Ma'arif, juga bagi pemberdayaan NU secara umum. Telah menjadi pemikiran bahwa perguruan tinggi NU akan dapat membina sekolah/madrasah di lingkungan Ma'arif, sehinga usaha masif 21 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah penciptaan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dapat segera terwujud. 6. Pendidikan Terpadu NU: Kurikulum Campuran Ada perjalanan pembaruan pendidikan nasional yang tidak boleh kita lupakan, yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh KH. A. Wahid Hasyim --peletak batu pertama usaha pengembangan pendidikan modern di lingkungan NU. Pendidikan modern dalam konteks ini adalah mulai diterapkannya ide pembelajaran integral agama-umum yang terstruktur secara resmi pada kurikulum madrasah. Usahanya tersebut merupakan benang merah dari kondisi baru keagamaan abad ke-20 yang muncul di Negara-negara Timur Tengah setelah lahirnya para pembaharu Islam -- seperti 'Abd Allah ibn 'Abd al-Wahhab, Jamal al-Din al-Afghani, Rasyid Ridha, dan Muhammad 'Abduh yang bangkit akibat persentuhannya dengan Barat. Sepulang dari Mekah al Mukarromah, pada tahun 1934, KH. A. Wahid Hasyim menggagas kurikulum madrasah dengan komposisi 70% agama dan 30% umum. Ketika itu, gagasan ini bertentangan secara diametral dengan kultur akademik pesantren yang didominasi 'ulûm dîniyyah alias 100 % agama. Demikian juga, kurikulum tersebut menuntut terjadinya perubahan mendasar pada sarana-prasarana, metodologi pengajarannya dan rombongan belajarnya yang bercorak Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 22
Muttaqin klasikal. Itulah yang kemudian menjadi format awal madrasah-madrasah di nusantara dengan sebutan "Madrasah Nidzomiyah". Madrasah Nidzomiyah didirikan di Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa kurikulum pesantren yang hanya fokus pada 'ulûm diniyyah (ilmu-ilmu agama) mengakibatkan santri tidak bisa berkompetisi dengan sekolah yang bercorak Barat. Menurut KH. A. Wahid Hasyim, pesantren memiliki kelemahan dalam hal penguasaan pengetahuan umum, bahasa asing (Inggris dan Belanda), serta skill berorganisasi. Di tengah-tengah kontroversi perubahan kurikulum ini, KH. A. Wahid Hasyim tetap melanjutkan idealismenya dengan mengatakan bahwa pendidikan Indonesia yang dikotomik merupakan warisan penjajah Belanda dan sangat berbahaya bagi umat Islam. Pendidikan yang dikotomik, kata KH. A. Wahid Hasyim, hanya akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang tak bermoral dan ulama-ulama yang tak mengenal zamannya. Untuk itulah, secara gigih ia menyarankan agar setiap lembaga pendidikan mempunyai strategic planning yang mencakup tiga hal: (1) menggambarkan tujuan dengan sejelas-jelasnya, (2) menggambarkan cara mencapai tujuan itu, serta (3) memberikan keyakinan dan cara, bahwa tujuan yang disusun tersebut dapat tercapai dengan sempurna. Pada tahun 1940, KH. A. Wahid Hasyim dipilih sebagai Anggota PBNU bagian Ma'arif. Kesempatan ini dipakainya dengan mencoba 23 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah melakukan pembaharuan pendidikan madrasah NU di seluruh Indonesia. Pada tahun 1962, saat PBNU bagian Ma'arif mengadakan Musyawarah Tingkat Wilayah di Bandung, Jawa Barat akhirnya ide kurikulum campuran diresmikan penggunaanya dengan komposisi 70 % agama dan 30 % umum. Dalam perkembangannya, komposisi kurikulum tersebut menjadi inspirasi bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah, yakni dengan keluarnya SKB 3 Menteri -yaitu: Menteri Agama No. 6/1975, Menteri P dan K No. 037/U/1975, dan Mendagri No. 36/1975 tentang kurikulum nasional madrasah. Dalam mengembangkan kurikulum nasional merujuk pada prinsip- prinsip, yaitu: (a) berorientasi pada tujuan, (b) relevansi dengan kebutuhan, (c) efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan, (d) fleksibilitas, (e) berkesinambungan, (f) keterpaduan, dan (g) bermutu. Namun, kelima prinsip pengembangan kurikulum tersebut harus disusun berdasarkan kemampuan dasar minimal (competency based curriculum) yang harus dikuasai seorang peserta didik setelah yang bersangkutan menyelesaikan satu unit pelajaran, satu satuan waktu dan satu satuan pendidikan. Dengan demikian, seorang peserta didik belum dapat melanjutkan palajaran ke unit atau satuan pendidikan selanjutnya sebelum yang bersangkutan menguasai unit pelajaran dipersyaratkan. Kurikulum berdasarkan kompetensi ini diharapkan dapat menjamin tercapainya standar kualitas lulusan lembaga pendidikan Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 24 yang
Muttaqin tertentu, yang selama ini menjadi masalah nasional di bidang pendidikan. (Indra Djati Sidi, 2001). Oleh karena kurikulum madrasah bersifat nasional, maka ia sangat responsif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan, karenanya kurikum madrasah selalu bersifat dinamik dan terbuka terhadap kritik, revisi dan inovasi. Namun pada prinsipnya kurikulum madrasah berorentasi kepada standar global/regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. Kurikulum yang dipakai oleh Ma'arif adalah kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tambahan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah, khsusnya mata pelajaran studi ke-NU-an dan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Untuk sekolah umum, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU menggunakan kurikulum yang diberlakukan secara nasional yang bersumber dari Depdiknas, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi yang mulai diaplikasikan pada tahun 2004 ini. Maksud sekolah umum adalah SD, SLTP, SMU, SMK dan lembaga Pendidikan umum yang sejenis. 7. Paradigma Pemikiran Muhammadiyah a. Secara ontologis Manusia memiliki fitrah yang senantiasa mengadakan hubungan vertikal dengan sang Khaliq (Pencipta) sebagai manifestasi dari sikap teosentris manusia yang mengakui ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia 25 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah yang diciptakan adalah manusia yang mampu mengemban tugas- tugasnya di muka bumi (hubungan horizontal), baik sebagai hamba Allah s.w.t. maupun khalifah-Nya. Untuk dapat mewujudkan kekhalifahannya, maka seseorang harus:5 fungsi 1) Memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. 2) Bisa melaksanakan tugas/ pekerjaan sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki. 3) Bisa menemukan jati dirinya sebagai apa atau siapa dirinya itu. 4) Bisa bekerja sama dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Di sisi lain, seorang khalifah tentunya memiliki pandangan hidup yang setidak-tidaknya dapat diketahui dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut apa yang harus diperbuat untuk dirinya; apa yang harus diperbuat untuk alam sekitarnya; apa arti lingkungan sosial bagi dirinya dan apa yang diperbuat untuk lingkungan social serta ppa yang harus diperbuat terhadap keturunan atau generasi penerusnya. Maka penyusunan kurikulum pendidikan Muhammadiyah adalah untuk: 1) Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal serta interaksinya dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya, tanpa diakses pada tanggal 15 november 2012 pukul 13.20. Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 26
Muttaqin mengabaikan nilai-nilai dan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat dan masih relevan untuk dilestarikan. 2) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai moral (akhlaq) dalam konteks perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada 3) Menumbuhkembangkan kreatifitas peserta didik. 4) Memperkaya khazanah budaya manusia, dan 5) Menyiapkan peserta didik untuk memiliki kecakapan hidup serta mampu dan berani menghadapi tantangan hidup sesuai dengan zamannya yang dijiwai oleh spirit Islam. b. Secara epistemologis Pengembangan Pendidikan Muhammadiyah harus memiliki dasar rasional tertentu, yaitu Apa kompetensi hasil didik? Sebagai apa? Siapa yang membutuhkan hasil didik? dan Bagaimana proses pembelajarannya agar tujuan yang diinginkan terwujud? Agar pendidikan lebih bermakna bagi peserta didik dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:6 1) Lulusan yang kompeten dalam hal apa yang akan dibentuk melalui program pendidikan? diakses pada tanggal 15 november 2012 pukul 13.20. 27 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah 2) Kemampuan dasar apa dan bagaimana yang harus ditempuh lulusan lembaga pendidikan? 3) Apa indikator-indikator atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik sukses dalam mencapai kemampuan dasar dan hasil belajar yang telah ditetapkan? 4) Agar peserta didik dapat mencapai indikator-indikator tersebut di atas, maka hal-hal, masalah-masalah, latihan-latihan dan kegiatan- kegiatan apa saja yang harus dikerjakan oleh mereka dalam proses belajar dan membelajarkan? 5) Apa saja sarana dan sumber belajar, tenaga kependidikan yang seperti apa dan bagaimana, berapa biaya yang diperlukan, dan apa peran dan tanggung jawab pimpinan, unit-unit dan lain-lain untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan? 6) Berapa jam/ sks yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil belajar atau mewujudkan indikator-indikator hasil belajar tersebut? c. Secara aksiologis Pendidikan Muhammadiyah mengarahkan peserta didik pada pengembangan kemampuan menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu. Tugas/ pekerjaan itu bisa berbasis pada:7 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 28
Muttaqin 1) Kebutuhan pemerintah / kebutuhan user / para pengguna jasa hasil didik. 2) Kebutuhan pengembangan akademik atau keilmuan. 3) Kebutuhan lembaga pendidikan itu sendiri, dan 4) Kebutuhan peserta didik itu sendiri. Menurut KH. Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat.8 Upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut maka konsep pendidikan KH. Ahmad Dahlan ini meliputi: a. Tujuan Pendidikan Menurut KH. Ahmad Dahlan, pendidikan islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya.9 diakses pada tanggal 15 november 2012 pukul 13.20. 8 Samsul Nizar, MA, Filsafat Pendidikan Islam : Pendidikan Historis, Teoritis, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) , h. 107. 9 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2006), 306. 29 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi pendidikan pesantren hanya bertujuan utnuk menciptakan individu yang salih dan mengalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang didalamnya tidak diajarkan agma sama sekali. Akibat dialisme pendidikan tersebut lahirlah dua kutub intelegensia : lulusan pesantren yang menguasai agama tetapi tidak menguasai ilmu umum dan sekolah Belanda yang menguasai ilmu umum tetapi tidak menguasai ilmu agama. Melihat ketimpangan tersebut KH. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spritual serta dunia dan akhirat. Bagi KH. Ahmad Dahlan kedua hal tersebut (agama-umum, material-spritual dan dunia-akhirat) merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa KH. Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. b. Materi pendidikan Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 30
Muttaqin Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut KH. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi:10 1) Pendidikan moral, akhalq yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. 2) Pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek serta antara dunia dengan akhirat. 3) Pendidikan kemasyarakatan yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. c. Model Mengajar Di dalam menyampaikan pelajaran agama KH. Ahma dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual tetapi konekstual. Karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. 10 Samsul Nizar, Ibid, h. 204. 31 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah 1) Cara belajar-mengajar di pesantren menggunakan sistem Weton dan Sorogal, madrasah Muhammadiyah menggunakan sistem masihal seperti sekolah Belanda. 2) Bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama. Sedangkan di madrasah Muhammadiyah bahan pelajarannya diambil dari buku-buku umum. 3) Hubungan guru-murid. Di pesantren hubungan guru-murid biasanya terkesan otoriter karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. Sedangkan madrasah Muhammadiyah mulai mengembangkan hubungan guru-murid yang akrab. d. Analisis Paradigma Pendidikan pada Gerakan Muhammadiyah Melihat pemikiran pendidikan pada gerakan Muhammadiyah saat itu memang telah mengadakan integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum, Ahmad Dahlan telah mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum, di sekolah-sekolah umum. Melihat perkembangan yang seperti itu dan menoleh pada suatu konteks modernitas yang saat ini terjadi maka perlu adanya sebuah inovasi dalam bentuk pengembangan sebuah lembaga pendidikan Muhammadiyah agar tidak kolot dan ketinggalan jaman. Seperti yang kita ketahui lembaga pendidikan yang dibawah naungan organisasi Muhammadiyah sangatlah banyak Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 32
Muttaqin mengalami penurunan baik pada pendidik ataupun peserta didiknya. Oleh karena itu harus mampu menyeimbangkan dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini seperti mengajarkan IPTEK kepada pendidik dan peserta didiknya. Menyelenggarakan studi atau kajian tentang arah baru model pendidikan Muhammadiyah termasuk kurikulum dan perangkat-perangkatnya. 1) Menyelenggarakan studi atau kajian tentang standar profesionalisme guru dan lulusan atau kompetensi peserta didik 2) Menyelenggarakan diklat MBS bagi penyelenggara sekolah 3) Mengembangkan TI bagi proses dan pengelolaan pendidikan. 4) Menyelenggarakan tugas belejar dan diklat bagi guru dalam rangka meningkatkan kualitas, kualifikasi dan profesionalisme guru. 5) Dengan desentralisasi pendidikan, dimungkingkan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, namun demikian harus relevan dengan kondisi global dan kebutuhan daerah serta merata pada masyarakat setempat. Berdasarkan uraian sebagaimana terdapat pada pembahasan diatas bahwa berbagai inovasi dalam pendidikan Muhammadiyah bukanlah sesuatu hal yag mustahil tetapi harus terus dikembangkan dan diberikan apresiasi yang setingi-tingginya, selama inovasi tersebut tidak melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalam rangka ada. Dalam memperbaiki model-model pendidikan yang 33 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah pengembangannya, implementasi dari berbagai inovasi dibutuhkan kajian yang serius dan mendalam agar siapapun yang terlibat dalam pendidikan maupun masyarakat Indonesia akan memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut. 8. Manajemen Pendidikan Muhammadiyah Dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah telah melakukan aktifitasnya dalam bentuk mendirikan madrasah-madrasah dan pesantren dengan memasukkan kurikulum pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan umum dan modern, mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan kurikulum keislaman dan kemuhammadiyahan. Lembaga pendidikan yang didirikan di atas dikelola dalam bentuk amal usaha dengan penyelenggaranya dibentuk sebuah majelis dengan nama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, serta majelis pendidikan tinggi secara vertikal mulai dari Pimpinan Pusat sampai ke tingkat Pimpinan Cabang. Dengan Visi Pendidikannya yaitu, Tertatanya manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif sebagai gerakan Islam yang maju, profesional dan modern serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Misi-Misi yang akan dilaksanakan adalah: Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 34
Muttaqin a) Menegakkan keyakinan Tauhid yang murni; b) Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah; c) Mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat; d) Menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pendidikan, dakwah dan pengkaderan.11 Dalam pergerakkan di bidang organisasi pelajar, muhammadiyah memiliki Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), berdiri 18 Juli 1961, hampir setengah abad setelah Muhammadiyah berdiri. Namun demikian, latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ingin metakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggit kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsung penyempurna perjuangan Muhammadiyah. 11 diakses 27 oktober 2012 pukul 10.28. 35 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah Ikatan Pelajar Muhammadiyah telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dengan 32 Pimpinan Wilayah, 355 Pimpinan Daerah, dan sejumlah Pimpinan Cabang serta Pimpinan Ranting IPM di semua sekolah Muhammadiyah tingkat SLTP dan SLTA. Gerakan-gerakan nyata yang dilakukan IPM adalah : Pengajian Islam Rutin (PIR), Sekolah Kader, Gerakan Iqra, Gerakan Budaya Tanding, Gerakan Kewirausahaan, dan Gerakan Advokasi Pelajar.12 C. Penutup Hingga sekarang, penyelenggaraan pendidikan NU belum mampu menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan. Program peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah paling menonjol dalam dunia pendidikan kita. Keduanya masih merupakan pekerjaan rumah yang membutuhkan keseriusan semua pihak, khususnya political will pemerintah dalam merelokasi anggaran pendidikan secara mendasar. Pada sisi lain, tantangan dan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional mapun internasional dalam berbagai bidang semakin berat. Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi dan tranpostasi yang 12 daikese 27 oktober 2012 pukul 10.30. Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 36
Muttaqin mempunyai dampak sangat dahsyat dalam kehidupan, terbukanya pintu pasar bebas yang memberikan peluang kesempatan persaingan yang sangat ketat, derasnya arus demokratisasi, HAM, isu-isu lingkungan hidup dan lain-lain merupakan tantangan yang harus segera kita jawab agar kita tetap hidup (survive), bahkan kalau bisa kita berusaha memenangkan kompetisi dalam percaturan kehidupan antar bangsa di dunia. Begitupun Muhammadiyah, berbagai inovasi dalam pendidikan Muhammadiyah bukanlah sesuatu hal yag mustahil tetapi harus terus dikembangkan dan diberikan apresiasi yang setingi-tingginya, selama inovasi tersebut tidak melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalam rangka memperbaiki model-model pendidikan yang ada. Dalam pengembangannya, implementasi dari berbagai inovasi dibutuhkan kajian yang serius dan mendalam agar siapapun yang terlibat dalam pendidikan maupun masyarakat Indonesia akan memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut. 37 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017
Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah Daftar Pustaka Asyari, Suadi, Nalar politik NU dan Muhammadiyah, Yogyakarta : LKiS, 2009. Azra, Azyumardi, Muhammadiyah dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, dalam Ulumul Al-Quran, Nomor 2 Vol. VI, 1995. Karim, Rusli, Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar, Jakarta: Rajawali, 1986. Ma'arif, Ahmad Syafi'I, Muhammadiyah dan High Politik, dalam Ulumul Quran, Nomor 2 Vol. VII, 1995. Nizar, Samsul, Filsafat Pendidikan Islam : Pendidikan Historis, Teoritis, Jakarta: Ciputat Pers, 2002. Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta : LP3ES, 1980. Nugroho, M. Yusuf Amin, Fiqh Al-Ikhtilaf Nu-Muhammadiyah, ebook, 2010. Ridwan, Nur Kholik, NU dan Neoliberalisme , Yogyakarta : LKis, 2008. Suharto, Toto, Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006. Sumartana, Th dkk. Pluaralisme,konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, Yokyakarta:Dian Interfiedi, 2001. Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017 38
Muttaqin Muhammadiyah.html, diakses tanggal 23 November 2012, pukul 12:29. diakses pada tanggal 15 november 2012. diakes 28 oktober 2012. Muhammadiyah/, diakses tanggal 23 November 2012, pukul 12:29. diakses 28 oktober 2012. diakses 27 oktober 2012. diakses 28 oktober 2012. 39 Nur El-Islam,Volume 4, Nomor 1, April 2017