SALINAN WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KELEMBAGAAN ADAT KAILI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PALU, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemayarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34); 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KELEMBAGAAN ADAT KAILI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palu. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu. 4. Kelembagaan Adat Kaili adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kaili dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah
hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat dan adat istiadat yang berlaku. 5. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat dan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun- temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah. 6. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun kemandirian dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan daerah dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman. 7. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat serta nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai- nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat dan adat istiadat serta lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. 8. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat, dan memiliki sanksi sosial. 9. Adat istiadat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun dan terpelihara serta melembaga dalam kehidupan masyarakat. 10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya yang diwariskan secara turun menurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
11. Dewan adat adalah lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Kaili baik di dalam maupun di luar wilayah Kota Palu. 12. Majelis Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat di wilayah kecamatan. 13. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan serta menjalankan adat di wilayah Kelurahan. 14. Peradilan Adat Kaili yang selanjutnya disebut Potangara Nuada adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran adat berdasarkan hukum adat Kaili. 15. Libu Nuada adalah rapat tondatalusi dalam menyelesaikan persoalan sosial. 16. Pasipi Nuada adalah Pemerintah Daerah dan pemangku agama. 17. Ketua Dewan adat, Ketua Majelis Adat dan Ketua Lembaga Adat yang selanjutya disebut Balengga Nuada. 18. Sekretaris Dewan Adat, Sekretaris Majelis Adat dan Sekretaris Lembaga Adat yang selanjutnya disebut Pouki Nuada. 19. Bendahara Dewan Adat, Bendahara Majelis Adat, Bendahara Lembaga Adat yang selanjutnya disebut Polisa Nuada. 20. Anggota Lembaga Adat yang selanjutnya disebut Pila-Pila Nuada. 21. Suro adalah Perangkat Lembaga Adat yang bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atas terjadinya perbuatan, atau perkataan yang diduga melanggar atau merugikan orang lain. 22. Pemangku Adat adalah pengurus lembaga adat. 23. Soki adalah Rukun Warga di Kelurahan. 24. Givu adalah sanksi atas pelanggaran adat kaili. 25. Siga adalah semacam kain diikat di kepala sebagai topi, dipakai kaum pria. 26. Guma adalah pedang, parang pusaka orang Kaili. 27. Kaliavo adalah perisai/tameng. 28. Pae adalah padi. 29. Kalosu adalah buah pinang. 30. Puruka Pajama adalah celana kepanjangnya sampai lutut. 31. Puruka Navuri adalah celana panjang hitam.
32. Buya adalah sarung. 33. Taiganja adalah buah kalung. Pasal 2 Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. struktur organisasi, pembentukan kepengurusan dan keanggotaan kelembagaan kaili; b. syarat kepengurusan; c. berakhirnya keanggotaan kelembagaan adat kaili; d. pelaksanaan penegakan hukum adat kaili; e. bentuk, arti lambang dan atribut; dan f. pembiayaan. BAB II STRUKTUR ORGANISASI, PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN KELEMBAGAAN ADAT KAILI Bagian Kesatu Dewan Adat Paragraf 1 Struktur Organisasi dan Pembentukan Kepengurusan Pasal 3 (1) Struktur organisasi Dewan Adat, terdiri dari: a. Balengga Nuada; b. Wakele Balengga Nuada; c. Pouki Nuada; d. Wakele Pouki Nuada; e. Polisa Nuada; dan f. Pila-Pila Nuada, terdiri: 1. Pila-Pila Keadatan;
2. Pila-Pila Peradilan; 3. Pila-Pila Kelembagaan;dan 4. Pila-Pila Pengkaderan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan struktur organisasi Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Paragraf 2 Keanggotaan Pasal 4 (1) Keanggotaan Dewan Adat merupakan perwakilan dari Majelis Adat dan Lembaga Adat dalam wilayah keadatan Kota Palu. (2) Jumlah anggota Pila-Pila Nuada Dewan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Adat pada Libu Nuada. Paragraf 3 Masa Bhakti Pasal 5 (1) Periode kepengurusan Dewan Adat adalah 5 (lima) tahun. (2) Kepengurusan Dewan Adat dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya. Bagian Kedua Majelis Adat Paragraf 1 Struktur Organisasi dan Pembentukan Kepengurusan Pasal 6 (1) Struktur organisasi Majelis Adat, terdiri dari:
a. Balengga Nuada; b. Wakele Balengga Nuada; c. Pouki Nuada; d. Polisa Nuada; dan e. Pila-Pila Nuada, terdiri dari: 1. Pila-Pila Keadatan; 2. Pila-Pila Peradilan; 3. Pila-Pila Kelembagaan;dan 4. Pila-Pila Pengkaderan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan struktur organisasi Majelis Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Paragraf 2 Keanggotaan Pasal 7 (1) Keanggotaan Majelis Adat merupakan perwakilan dari Lembaga Adat. (2) Jumlah anggota Pila-Pila Nuada Majelis Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan Majelis Adat pada Libu Nuada. Paragraf 3 Masa Bhakti Pasal 8 (1) Periode kepengurusan Majelis Adat adalah 5 (lima) tahun. (2) Kepengurusan Majelis Adat dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.
Bagian Ketiga Lembaga Adat Paragraf 1 Struktur Organisasi dan Pembentukan Kepengurusan Pasal 9 Struktur organisasi Lembaga Adat, terdiri dari: a. Balengga Nuada; b. Pouki Nuada; c. Polisa Nuada; d. Pila-Pila Nuada; dan e. Suro, Paragraf 2 Keanggotaan Pasal 10 (1) Keanggotaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Kelurahan setempat. (2) Jumlah anggota Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d paling banyak 9 (sembilan) orang dan berjumlah ganjil. (3) Anggota Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berjumlah 7 (tujuh) orang. Pasal 11 (1) Pemilihan anggota Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) difasilitasi oleh Lurah dengan membentuk Panitia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
Pasal 12 Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam berita acara. Pasal 13 Penetapan pengangkatan keanggotaan Lembaga Adat hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Lurah dan diketahui oleh Camat dengan melampirkan berita acara hasil pemilihan anggota Lembaga Adat yang terpilih. Paragraf 3 Masa Bhakti Pasal 14 (1) Periode kepengurusan Lembaga Adat adalah 5 (lima) tahun. (2) Kepengurusan Lembaga Adat dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya. BAB III SYARAT KEPENGURUSAN Pasal 15 Syarat kepengurusan kelembagaan adat kaili meliputi: a. syarat umum; dan b. syarat khusus. Pasal 16 Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a terdiri dari: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. penduduk Kelurahan setempat; e. memahami adat kaili dan fasih berbahasa kaili; f. sehat jasmani dan rohani; g. memiliki akhlak terpuji dan keteladanan; h. tidak menjadi pengurus, anggota dan/atau simpatisan partai politik; i. tidak sedang tersangkut kasus hukum Negara atau adat; j. Dewan Adat dan Majelis Adat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; dan k. Lembaga Adat berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali Suro paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 17 Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b terdiri dari: a. Natada untona (cerdas dan berwawasan luas); b. Nanoto pangantoakana (arif dan bijaksana); c. Nabelo sumba nojarita (sopan dan santun dalam tutur kata serta berperilaku); d. Nanasa talingana (peka, sigap, tanggap dan responsif); dan e. Nanoa ri arantai ri timbanga (jujur, adil, tulus dan ikhlas). BAB IV BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN KELEMBAGAAN ADAT KAILI Pasal 18 Berakhirnya keanggotaan kelembagaan adat kaili, apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; dan c. diberhentikan.
Pasal 19 Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. melakukan perbuatan tercela; d. melanggar hukum negara, norma agama, dan hukum adat; e. melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan f. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan menjadi pengurus berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen. BAB V PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM ADAT KAILI Pasal 20 Penegakan hukum Adat Kaili dilaksanakan oleh Lembaga Adat melalui Potangara Nuada. Pasal 21 Lembaga Adat dalam melaksanakan Potangara Nuada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berpedoman pada tata cara beracara Potangara Nuada dan Atura Nuada ante Givu Nuada yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Pasal 22 Lembaga Adat dalam melaksanakan Potangara Nuada dilarang menolak menyelesaikan pelanggaran adat.
BAB VI BENTUK, ARTI LAMBANG DAN ATRIBUT Bagian Kesatu Bentuk Pasal 23 Bentuk lambang kelembagaan adat adalah segi lima. Pasal 24 Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari gambar sebagai berikut: a. bintang warna kuning; b. bantaya warna putih; c. padi warna kuning; d. kapas warna putih dan hijau; dan e. 5 (lima) mata rantai warna kuning emas. Bagian Kedua Makna Lambang Pasal 25 Makna lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sebagai berikut: a. segi lima melambangkan 5 (lima) sila Pancasila; b. bintang melambangkan kemuliaan dan keagungan; c. bantaya melambangkan wadah untuk mengayomi nilai toleransi, kekeluargaan dan kegotongroyongan; d. padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan e. 5 (lima) mata rantai melambangkan 5 (lima) kesatuan wilayah keadatan Kaili.
Bagian Ketiga Makna Warna Lambang Pasal 26 (1) Makna warna yang terdapat dalam lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagai berikut: a. warna kuning bermakna keagungan dan keadilan; b. warna merah bermakna semangat dan keteguhan; c. warna putih bermakna kesucian dan kebebasan; d. warna hijau bermakna kebangkitan dan keseimbangan; dan e. warna hitam bermakna ilmu dan pengetahuan. (2) Lambang kelembagan Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Bagian Keempat Atribut Pasal 27 (1) Atribut kelembagaan adat Kaili, meliputi: a. Balengga Nuada: 1. laki-laki siga motif Bomba warna kuning dan perempuan sampolu warna kuning; 2. laki-laki baju warna hitam dengan selempang (Buya Sabe) kuning dan perempuan baju kebaya adat Kaili warna menyesuaikan; 3. laki-laki guma (parang adat); 4. laki-laki celana hitam dan perempuan Buya Sabe warna menyesuaikan; dan 5. pin lambang adat warna emas; b. Pouki Nuada, Polisa Nuada dan Pila-Pila Nuada: 1. laki-laki siga motif Bomba warna coklat bercorak putih dan perempuan sampolu warna merah; 2. laki-laki baju warna hitam dengan selempang (buya sabe) merah dan perempuan baju kebaya adat Kaili warna menyesuaikan;
3. laki-laki guma (parang adat); 4. laki-laki celana hitam dan perempuan Buya Sabe warna menyesuaikan; dan 5. pin lambang adat warna emas; c. Suro lembaga adat: 1. siga motif Bomba warna merah; 2. baju warna hitam dengan selempang (buya sabe) merah; 3. guma (parang adat); 4. celana hitam; 5. lambang khusus; 6. papan nama; dan 7. pin lambang adat warna emas untuk ketua dan warna perak untuk anggota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lambang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Pasal 28 (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan pada upacara adat, penganugerahan gelar adat, potangara, libu nuada, dan hari besar Daerah dan/atau Nasional. (2) Model atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. BAB VII PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Dewan Adat dan Majelis Adat Pasal 29 Pembiayaan Dewan Adat dan Majelis Adat dapat bersumber dari:
a. bantuan/sumbangan masyarakat; b. hasil usaha lembaga adat; c. kegiatan lain yang sah menurut hukum; d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 30 Pembiayaan sebagamana dimaksud dalam Pasal 29 digunakan untuk : a. insentif kepada pengurus Dewan Adat dan Majelis Adat; b. pengadaan atribut pengurus Dewan Adat dan Majelis Adat; c. pengadaan sarana dan prasarana Dewan Adat dan Majelis Adat; dan d. biaya operasional pengurus Dewan Adat dan Majelis Adat. Pasal 31 Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Bagian Kedua Lembaga Adat Pasal 32 (1) Pembiayaan Lembaga Adat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Pasal 33 Pembiayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi: a. insentif kepada pengurus Lembaga Adat; b. pengadaan atribut pengurus Lembaga Adat;
c. pengadaan sarana dan prasarana Lembaga Adat; d. biaya operasional pengurus Lembaga Adat; dan e. pendidikan dan pelatihan pengurus Lembaga Adat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu. Ditetapkan di Palu pada tanggal 5 April 2017 WALI KOTA PALU, ttd HIDAYAT Diundangkan di Palu pada tanggal 5 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU, ttd A S R I BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 38
LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN ADAT KAILI PELAKSANAAN I. GAMBARAN UMUM Masyarakat Kaili di Kota Palu, sebagai salah satu etnis yang bermukim di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang cukup beragam sesuai dengan jumlah sub etnis suku Kaili yang berjumlah 23 sub dialek. Namun sangat disayangkan, nilai-nilai budaya kearifan lokal berupa adat istiadat tersebut, akhir-akhir ini semakin memudar dari praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai konsekuensinya, selain memudarnya pemahaman masyarakat kaili terhadap nilai-nilai sosial budaya yang dimilikinya, disamping itu, munculnya konflik-konflik sosial antar Kelurahan dan desa bertetangga yang nota bene memiliki kultur yang sama, mengindikasikan akibat tidak berfungsinya pranata-pranata adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian, betapa pentingnya bagi masyarakat Kaili, agar tetap melestarikan nilai-nilai budaya berupa adat istiadat, salah satunya adalah penerapan peradilan dan sanksi adat masyarakat kaili sebagai bagian integral dari upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial khususnya dalam masyarakat Kaili di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Modal sosial (social capital) sengaja dipakai untuk memaknai nilai-nilai sosial atau kearifan budaya seperti tolong menolong, gotong royong, jaringan kekerabatan, kepercayaan (trust) etika, dan lain-lain yang dimiliki oleh setiap etnis, sebagai modal sosial yang bernilai tinggi dan tentunya sangat berguna untuk mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan baik di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam mencermati keberadaan modal sosial yang dimaksud, salah seorang ahli bernama Robert D.Putman (1993) melalui penelitian yang dilakukannya mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kegagalan program-program pembangunan yang dijalankan
oleh negara-negara di dunia, adalah disebabkan kurang dipertimbangkannya modal sosial sebagai independent variable dalam pembangunan. Yang dimaksud modal sosial oleh Robert D.Putman adalah norma-norma, jaringan-jaringan kerja yang membuat orang bertindak secara kolektif (gotong royong), tolong-menolong, saling percaya, upacara-upacara adat tradisional untuk memelihara koneksi sosial, dan sebagainya. Dikemukakan lebih lanjut, banyak negara- negara yang meningkat tingkat kriminalitasnya, korupsi, social disorder dan kemiskinan karena kegagalan dalam memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya. Secara historis penduduk asli Kota Palu berasal dari lereng- lereng pegunungan sebelah barat dan timur Kota Palu, termasuk etnis to Pakava yang memiliki ciri dengan rumpun bangsa Negroid. Akibat dari berbagai migrasi yang tidak hanya terjadi di Sulawesi Tengah, bahkan diseluruh dunia yang menyebabkan campuran darah dan budaya antara penduduk setempat, (Kruyt. 1983 : 634), Keduabelas kelompok etnis yang tersebar di Sulawesi Tengah merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses awal kedatangan bangsa-bangsa di Sulawesi Tengah sebagai proses akulturasi peradaban yang terjadi pada masa lampau yang berlangsung secara turun temurun. Wujudnya dapat dilihat dari beberapa peninggalan Aerkeologis yang ada di Sulawesi Tengah berupa Kalamba, Lumpang Batu dan beberapa peninggalan lainnya seperti bekas permukiman tua di Kota Palu yang sampai saat ini masih tetap utuh. 1. Komunitas Topo Ledo Sebagian besar masyarakat Ledo berdiam di Wilayah Selatan, Barat, dan sebagian di wilayah Timur Kota Palu, dari wilayah permukiman tersebut sudah terdapat permukiman masyarakat adat di soki-soki (boya) pada 5 (lima) wilayah keadatan dan didominasi oleh wilayah keadatan Ledo. Penyebarannya mayoritas Topo Ledo berada di kelurahan Petobo, Birobuli Utara, Birobuli Selatan, Tatura Utara, Tatura Selatan, Nunu, Tatanga, Tawanjuka, Pengavu, Palupi, Lolu Utara, Lolu Selatan, Karampe, Besusu, Kabonena, Tipo, Boyaoge, Balaroa, Donggala Kodi, Ujuna, Kampung Lere, Silae, Kamonji dan Siranindi.
2. Komunitas Topo Rai Sebagian besar masyarakat Topo Rai mendiami wilayah sebelah utara kota Palu khususnya di wilayah pesisir laut diantaranya terdapat di wilayah kecamatan Tawaili dan Kecamatan Palu Utara, masing-masing di Kelurahan Lambara, Baiya, Mpanau, Mamboro, Mamboro Barat, Layana, Taipa, penyebarannya sebagian besar di wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. 3. Komunitas Topo Tara Sebagian masyarakat Topo Tara mendiami wilayah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, masing-masing di Kelurahan Talise, Tanamodindi, Lasoani, Poboya, Kawatuna, Layana. Menurut sejarah masyarakat bahwa leluhur Topo Tara berasal dari wilayah pegunungan Kota Palu dan menyebar ke wilayah Kota Palu dan pesisir mendiami Kota Palu mulai dari kelurahan Poboya, Lasoani, Kawatuna, Tanamodindi, Talise, Tondo, dan Layana, sebagian besar di wilayah kabupaten Parigi Moutong. 4. Komunitas Topo Unde Penyebaran masyarakat Unde mendiami wilayah Kecamatan Ulujadi Kota Palu, masing-masing di kelurahan Watusampu, Buluri, dan sebagian besar ada diwilayah kabupaten Donggala. 5. Komunitas Topo Doi Masyarakat Topo Doi mendiami wilayah Kecamatan Tawaili (Kelurahan Pantoloan : pecah menjadi dua kelurahan) dan Kecamatan Palu Utara (Kelurahan Kayumalue Ngapa dan Kayumalue Pajeko). II. GAMBARAN UMUM EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL Secara historis, eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional bukan suatu hal baru, sebab jauh sebelum masuknya Kolonial Hindia Belanda, masyarakat Indonesia telah mengenal
penyelesaian sengketa atau masalah-masalah kemasyarakatan melalui mekanisme Peradilan Adat. Kesatuan masyarakat adat Kaili di antaranya telah mengenal cara penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat yang dikenal dengan nama "Potangara Nuada" yaitu suatu mekanisme penyelesaian pelanggaran adat dan masalah- masalah sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu karena adanya perilaku atau ucapan yang mencederai hubungan kekerabatan dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religius magis. Nilai religius magis adalah nilai-nilai keagamaan (ke-Tuhanan) dan nilai-nilai alam semesta yang dijunjung tinggi oleh komunitas masyarakat adat To Kaili. Kesatuan masyarakat adat Kaili juga sejak lama telah mengenal "Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kaili Ri Livuto Nu Palu " (Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Kota Palu) yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah hukum materiil yaitu peraturan yang mengatur perbuatan yang dilarang atau dianjurkan disertai dengan sanksi yang dalam bahasa Kaili dikenal dengan istilah givu (sanksi). Givu (sanksi) dalam hukum adat (Atura To Kaili) adalah hukuman yang dikenakan bagi siapa yang melanggar adat. Hukum materiil dimaksud hidup dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi pada komunitas masyarakat Kaili sekalipun tidak tertulis tetapi ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Pelanggaran atas hukum materiil tersebut diancam dengan givu (sanksi). Untuk menjatuhkan givu (sanksi) bagi pelanggar komunitas masyarakat adat To Kaili menggunakan Peradilan Adat (Potangara Nuada) sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Mengutip pendapat Hilman Hadikusuma dan Abdurahman dinyatakan bahwa jauh sebelum agama Islam masuk di indonesia, negeri yang serba ragam penduduknya ini sudah melaksanakan tata tertib peradilannya menurut hukum adat. Hingga masuknya pemerintahan Kolonial Hindia Belanda keberadaan Peradilan Adat masih tetap berlangsung. Secara yuridis, keberadaan Peradilan Adat tersebut diakui secara terpisah dan bertahap dalam berbagai wilayah yang kemudian dikuasai oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
Kemudian pada 18 Februari 1932 dengan Stb 1932 Nomor 80 tentang Peraturan Peradilan Adat, sementara itu peradilan desa yang merupakan bagian dari Peradilan Adat baru muncul dengan disisipkannya Pasal 3a dengan stb 1935 no 102 ke dalam RO (Ketentuan Pokok Tentang Penulisan Peradilan di Hindia Belanda). Kembali mengacu kepada Abdurahman dinyatakan bahwa pada zaman kolonial dahulu ada dua bentuk peradilan untuk orang-orang pribumi yaitu "Peradilan Adat" dan "peradilan desa". Antara keduanya sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil. Peradilan desa umumnya terdapat hampir diseluruh nusantara pada masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial. Namun Peradilan Adat ditemukan pada masyarakat yang bersifat teritorial maupun genealogis. Di zaman penjajahan Jepang keberadaan peradilan swapraja dan Peradilan Adat tidak disebutkan dalam UU.. No. 34 Tahun 1942, akan tetapi untuk sementara kedua-duanya dengan tegas dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan oleh pasal 1 Sjihososjiki-rei (Undang- Undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah) yang dimuat dalam Tomi-seirei-otsu No. 40 tanggal 1 Desember 1943 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1944 Peradilan Adat pasca kemerdekaan baru diatur berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, khususnya pasal 1 (2) huruf b keberadaan Peradilan Adat dihapuskan, yang berbunyi : "Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan: b. Segala Pengadilan Adat (Inheeemse rechtspraak in rechttreeksbestUU.rd gebied).Kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat." Undang-Undang ini sendiri sebenarnya bertujuan tidak semata- mata untuk menghapuskan keberadaan Peradilan Adat, namun untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Lahirnya Undang-Undang ini menurut Wantjik Saleh karena kesemrawutan peradilan, yang ia nyatakan : "Maka ketika terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada akhir Tahun 1950, menjadi suatu kenyataan dan persoalan rumit karena begitu semrawutnya keadaan peradilan, baik badan-badan
yang melakukan peradilan maupun peraturan perUndang- Undangannya, atau seperti dapat dibaca dalam penjelasan Undang- Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang bermaksud mengadakan penertiban dan penataan untuk mencapai kesatuan (unifikasi)". Hal ini tercermin pada penjelasan Undang-Undang Drt. 1/1951 yang menyebutkan bahwa : Pada saat pemulihan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat Keadaan dalam lingkungan pengadilan yang dahulu dinamakan "Gouvernements rechtspraak" telah menjadi rumit, sehingga hanya beberapa penduduk Indonesia saja mengetahui bagaimanakah susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan regional tersebut. Alasan yang sama juga berlaku bagi pengadilan adat. Di dalam penjelasan juga disebutkan bahwa : Pengadilan-pengadilan adat, yang berdasar staatsblad 1932 No. 80 setelah diubah oleh Stbl. 1938 No. 264 dan 370, dan atas pasal-pasal 1 dan 12 Reglemen Kalimantan Timur Besar, 1. Reglemen Pengadilan Indonesia Timur, 2. Voorlopig Rechtreglement, 3. VoorlopigeRegeling Rechtswezen, 1 dan 2 Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 1950 dan pasal 101, 102 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara, selain dari tidak mencukupi syarat-syarat yang Undang-Undang Dasar Sementara menuntut dari suatu alat perlengkapan pengadilan, juga tidak diinginkan lagi oleh seluruh rakyat yang telah berulang-ulang memohon penghapusannya. Namun, Undang-Undang Drt. No. 1/1951 tidak secara total menghapuskan secara menyeluruh keberadaan peradilan-peradilan di tingkat lokal seperti peradilan desa, sehingga keberadaan Peradilan Desa secara tidak langsung di hapuskan oleh Undang-Undang No. 14/1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan : "Semua peradilan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang". Sehingga Peradilan Adat sebagai bagian dari struktur hukum adat dihapuskan, sedangkan hukum adat sebagai substansi dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan dan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup di dalam masyarakat. Secara khusus terdapat hubungan pemberlakuan hukum adat dengan hukum pidana nasional yaitu jika suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, dan perbuatan tersebut tidak ada padanannya dalam KUHP maka dapat dipidana. Penjelasan tersebut menempatkan lembaga Peradilan Adat makin terdesak oleh hukum nasional, sekalipun secara substansial struktur hukum adat tetap menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang dapat digunakan sebagai sumber hukum (suplement) bagi penyelesaian masalah-masalah hukum in concreto oleh aparat penegak hukum. Jaminan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat dan peradilannya secara nyata masih ada dan hidup di dalam masyarakat, sehinga upaya untuk menghapuskannya adalah sebuah kondisi yang bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh masyarakat adat seperti yang tercantum dalam berbagai pengaturan Internasional. Salah satunya di dalam ICCPR menyatakan 11 Pasal 27 International Covenant on Civil and Political Rights menetapkan, orang- orang yang berasal dari minoritas etnis, agama atau bahasa akan diakui haknya di dalam masyarakat termasuk untuk memperoleh budayanya sendiri, mengakui dan mempraktekan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Dalam pandangan umum No. 23 (1994) pada Pasal 27, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan: "[A] Negara berkewajiban memastikan adanya pemberlakukan hak dan melindunginya dari penolakan atau pelanggaran. Dengan demikian, langkah-langkah positif untuk perlindungan diperlukan bukan hanya terhadap tindakan negara, baik melalui kekuasaan legislatif, kehakiman atau administratifnya, tetapi juga terhadap tindakan orang lain dalam negara. Komite Hak Asasi Manusia juga mengamati bahwa "sepanjang tindakan-tindakan itu ditujukan untuk mengoreksi keadaan yang mencegah atau mengurangi hak-hak yang dijamin dalam Pasal 27, maka hal ini sah menurut kesepakatan, sepanjang semua itu didasarkan pada kriteria yang wajar dan objektif." (Dokumen PBB CCPR/C/21/Rev.1/add.5), begitu pula keberadaan Pasal 34 United Nation Declaration On The Rights Of Indigenous People (Deklarasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) yang berbunyi : masyarakat adat berhak untuk meningkatkan, mengembangkan dan mempertahankan struktur lembaga mereka serta adat istiadat, spiritualitas, tradisi, tata cara, kebiasaan yang khas dan sistem hukum atau adat istiadat, sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia. Konvensi ILO (International Labour Organization) 169 Tahun 1989. 12 mengenai masyarakat adat mengakui hak masyarakat adat atas adat istiadat dan hukum adat mereka. Ketentuan itu menyatakan bahwa dalam menerapkan hukum nasional, adat istiadat dan hukum adat ini harus diperhitungkan. Dan lebih lanjut, hanya adat istiadat dan institusi yang tidak selaras dengan hak-hak mendasar yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional yang dikecualikan. Mandat-mandat dalam hukum Internasional ini, ternyata selaras dengan apa yang diatur oleh konstitusi dan berbagai macam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia. Pasal 18b ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal lain dari UUD 1945 yaitu pasal 28 (i) ayat 3 menyatakan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kemudian Pasal 6 yang berbunyi : (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah, dan pasal duanya (2) berbunyi identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Meskipun pengertian Kelompok Rentan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39/1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok
masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak- anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Namun Human Rights Reference13 menyebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. Refugees, b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women. Selain juga Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik melalui UU. No. 12 Tahun 2005. Pada level yang lebih operasional ada dua Undang-Undang diluar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang secara terang-terangan dan eksplisit menyebutkan Peradilan Adat meskipun posisinya sebagai prasyarat. Pertama adalah UU. 41/1999 tentang Kehutanan seperti telah disebutkan di awal tulisan dan UU. 18/2004 tentang perkebunan yaitu di penjelasan pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan ...d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya Peradilan Adat yang masih ditaati. Penghormatan atas masyarakat adat dan dorongan untuk penggunaan mekanisme-mekanisme keadilan berbasiskan masyarakat adat nampak juga dalam Strategi Nasional akses terhadap keadilan ini juga memberikan pokok-pokok yang menjadi usulan strategi Nasional yaitu: Penguatan dan pemberdayaan sistem keadilan berbasis komunitas. Berbagai ketentuan di atas menjadikan Negara wajib untuk menghapuskan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menghalang-halangi keberadaan Peradilan Adat. Dalam posisi ini Negara haruslah menghormati keberadaan institusi-institusi Peradilan Adat yang ada, termasuk Peradilan Adat pada masyarakat ToKaili yang pada kenyataannya masih dihormati bagi komunitas tertentu misalnya masyarakat kelurahan Kawatuna dan beberapa komunitas lainnya di Kota Palu dan sekitarnya. Keberadaan Peradilan Adat yang bersifat suplenter memiliki peran strategis dalam pengembangan lembaga peradilan, sebab keberadaan Peradilan Adat pada prinsipnya dapat meringankan beban lembaga peradilan Negara, yaitu : Membantu dan menghemat energi pihak kepolisian dalam mengurus kasus-kasus pidana tertentu yang berskala lokal
Menghindari penumpukan perkara yang tidak perlu di pengadilan Membantu negara menyelesaikan konflik sosial, seperti peran lembaga-lembaga adat dalam penyelesaian konflik berdarah di Maluku Menjaga keberlanjutan lingkungan hidup seperti penyelesaian kasus illegal logging oleh Peradilan Adat di beberapa kampung di Sulawesi Tengah. Dalam konteks perlindungan masyarakat ini, maka keberadaan Peradilan Adat akan memperkecil penjatuhan pidana penjara untuk kasus-kasus kecil, yang dalam kenyataanya pidana penjara akan meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku kejahatan tersebut. Peradilan Adat dan perlindungan terhadap warga negara. Sebagaimana terjadi dibanyak negara, Indonesia juga mempraktekan pluralisme hukum yang dalam beberapa hal memberikan akses dan pilihan-pilihan yang menguntungkan bagi perempuan. Namun, banyak bukti bahwa pluralisme hukum itu menjadi hambatan bagi akses perempuan terhadap keadilan dan penegakan hak asasi perempuan yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu tantangan dari keberadaan Peradilan Adat adalah kekhawatiran-kekhawatiran bahwa pengakuan terhadap hukum adat dan pemberlakuannya (termasuk peradilannya) akan melanggar hak- hak dasar lainnya, karena bertentangan dengan hukum nasional maupun nilai-nilai HAM yang berlaku universal. Kekhawatiran tersebut sebenarnya sudah dijawab dalam berbagai konvensi maupun deklarasi internasional. Konvensi ILO 169 Tahun 1969 misalnya memberikan batasan bahwa hukum adat yang tidak boleh diberlakukan yakni hukum adat yang tidak selaras dengan: (1) peraturan perUndang-Undangan nasional maupun ; (2) ketentuan Internasional hakhak asasi manusia. Artinya, ketentuan hukum Nasional yang tidak selaras dengan hukum Internasional hak asasi manusia tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan penolakan atas adat istiadat masyarakat adat. Sebaliknya, adat istiadat masyarakat adat tidak dapat dibenarkan bila melanggar hak- Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip yang sama dalam pemberlakuan hukum adat, terdapat dalam Pasal 34 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat yang
menegaskan prinsip-prinsip bahwa hukum Internasional hak-hak asasi manusia menetapkan standar untuk menentukan adat istiadat yang tidak dapat diterima. Deklarasi menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk meningkatkan, mengembangkan dan mempertahankan struktur lembaga mereka serta adat istiadat, spiritualitas, tradisi, tata cara, kebiasaan yang khas dan sistem hukum atau adat istiadat, sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 35 Deklarasi menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk menetapkan tanggung jawab perorangan dari masyarakatnya. Ketentuan ini berkaitan erat dengan masalah hukum adat, karena hukum adalah sumber penting untuk menggambarkan hak dan tanggung jawab masing-masing anggota masyarakat dalam masyarakat adat. Demikian halnya untuk metode penghukuman, menurut Konvensi No. 169 harus dihargai dan juga diperhitungkan dalam penyelenggaraan hukum secara umum. Negara berkewajiban untuk menghargai metode tradisional masyarakat adat untuk menghukum pelaku tindak pidana dan pelanggaran lainnya, asal metode tersebut selaras dengan sistem hukum Nasional dan hukum Internasional serta hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, metode penghukuman oleh masyarakat adat yang melanggar hak-hak asasi manusia tidak sah menurut ketentuan itu. Banyak masyarakat adat masih melaksanakan metode tradisional untuk menangani pelanggaran kecil yang dilakukan oleh anggotanya, tanpa campur tangan negara. Sementara pelanggaran yang lebih berat ditangani menurut proses hukum nasional. Namun demikian, dalam kasus- kasus di mana proses diberlakukan untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat, cara-cara masyarakat adat yang bersangkutan harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan pengadilan yang menanganinya. Pada tingkatan Negara, Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 41 ayat (1) huruf b UU. MK berkenaan dengan ada-tidaknya kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam upaya melindungi hak-hak konstitusionalnya yaitu :
Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut menyatakan Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, maka negara berkewajiban menetapkan standar nilai yang tidak boleh dilanggar dalam penerapan hukum adat dan melakukan intervensi terhadap hukum adat yang tidak selaras dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Namun untuk itu, maka dibutuhkan pengakuan terhadap keberadaan Peradilan Adat. Pengakuan tidak semata-mata merupakan bentuk penghormatan kepada keberadaan masyarakat adat sebagai sebuah kesatuan. Namun pengakuan ini juga merupakan bentuk perlindungan kepada warga negara yang kebetulan merupakan anggota dari kesatuan masyarakat adat. Posisi Peradilan Adat dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana dan masa yang akan datang perlu mendapat perhatian dari pembuat Undang-Undang, agar keberadaannya diakui dan dapat berfungsi sesuai harapan masyarakat. Terkait dengan keberadaan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang akan datang, kita tidak bisa menutup mata bahwa Peradilan Adat tidak ada sama sekali. Namun dalam prakteknya Peradilan Adat masih ada dan berlaku. Bahkan dibanyak tempat kadang-kadang berbenturan dengan sistem hukum negara. Dari segi peraturan perundangan keberadaan Peradilan Adat mendapat dukungan baik secara tersirat maupun tersurat. Tingkat kepercayaan masyarakat dan kemanfaatannya bagi efektifitas, kinerja, dan keberadaan hukum negara pun tidak kalah besarnya. Di luar ketiga hal di atas, pengakuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam bentuk penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti mandat Pasal 28 ( i ) ayat 4 (4) UUD 1945 "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" Sehingga KUHAP masa mendatang haruslah
memberikan ruang pengakuan terhadap keberadaan Peradilan Adat. Pemberian ruang tersebut bisa dilakukan dengan membangun mekanisme yang mengakui keberadaan putusan-putusan yang dibuat berdasarkan mekanisme-mekanisme lokal dan atau mendorong penggunaan mekanisme-mekanisme lokal untuk penyelesaian sengketa-sengketa tertentu. Ruang tersebut harus diiringi dengan penetapan standar nilai terutama tentang Hak Asasi Manusia dan mekanismenya, guna menjamin diberlakukannya nilai-nilai hak azazi manusia dalam proses-proses Peradilan Adat. III. KELEMBAGAAN DAN FUNGSI PERADILAN ADAT KAILI Peradilan Adat Kaili adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Pemangku Adat dan didampingi oleh Pasipi Nuada (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Cendekiawan). Adapun substansi dari Peradilan Adat Kaili mengandung makna sebagai berikut : 1. Adat Kaili adalah aturan yang sudah menjadi kebiasaan atau wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem 2. Adat Istiadat Kaili adalah kebiasaan atau tradisi yang baik dan hidup dalam suatu masyarakat yang selalu diikuti, diamalkan dan dipatuhi serta ditaati. Keberadaan lembaga adat Kaili sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Secara spesifik tugas dan fungsi Lembaga Adat Kaili adalah sebagai berikut : a. Tugas Lembaga Adat Kaili Menyelenggarakan upaya-upaya pelestarian dan pengembagan adat serta adat-istiadat Kaili yang bernilai luhur dan masih diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Kaili sebagai modal sosial guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Fungsi Lembaga Adat Kaili Dalam melaksanakan tugas kelembagaannya, fungsi lembaga adat Kaili adalah sebagai berikut: 1. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat 2. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan 3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi Masyarakat 4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yg tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama 5. Menerapkan ketentuan adat 6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan 7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat 8. Menegakan hukum adat IV. ASAS-ASAS PERADILAN ADAT KAILI Penyelenggaraan Peradilan Adat pada masyarakat Adat Kaili menganut beberapa prinsip/asas-asas penting sebagai rambu-rambu yang mengikat penyelenggara Peradilan Adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara adat. Asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Peradilan Adat dilaksanakan setelah ada permintaan untuk menyelesaikan suatu kasus. Peradilan Adat dilakukan dengan penundukan sukarela dari para pihak (Peradilan Adat dilakukan setelah musyawarah keluarga memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme Peradilan Adat). Dalam konteks hukum nasional asas ini dikenal dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah dikenal saat berlaku hukum acara pidana HIR (Herziene Inlands Reglemen) yang berlaku sebelulm Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah tersirat dengan kata-kata lebih konkret daripada yang digunakan di dalam KUHAP. Untuk menunjukan sistem peradilan cepat, dalam KUHAP banyak ketentuan menggunakan istilah "segera" yang menyandung makna bahwa tahapan proses dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan secara cepat untuk menghindarkan pesakitan
(tersangka atau terdakwa) dari perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Istilah "satu kali dua puluh empat jam" yang digunakan dalam ketentuan HIR lebih mengandung kepastian daripada istilah "segera" yang digunakan dalam KUHAP. Demikian sehingga ketentuan yang sangat baik ini perlu diwujudkan dalam praktek oleh penegak hukum. Pencantuman peradilan cepat (contante justitie; speedy trial) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah "segera". Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lebih jauh, asas peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut. Sebagai pembanding berikut dikemukakan penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal KUHAP berkenaan dengan asas ini, antara lain sebagai berikut: a. Pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), dan 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut. b. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2) segera diadili oleh pengadilan, ayat (3). c. Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa
yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. d. Pasal 106 mengatakan hal yang sama tersebut di atas bagi penyidik. e. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a. f. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera begitu pula pasal 138. g. Pasal 140 ayat (1) dikatakan: dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. 2. Peradilan Adat dipimpin oleh Pemangku adat dan didampingi Pasipi Nuada yang bebas dan tidak memihak dan karena pengalamannya dalam memutuskan pelanggaran adat diangap sebagai Totua Nuada (fungsionaris hukum Adat). Asas ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan Peradilan Adat senantiasa menempatkan tokoh-tokoh tersebut sebagai Figur panutan yang independen dan mendapat legitimasi masyarakat luas. Atas dasar tersebut, Peradilan Adat dapat berfungsi menjaga keseimbangan, kedamaian, dan kepastian dalam masyarakat. 3. Peradilan Adat dilakukan oleh majelis fungsionaris hukum adat (Pemangku Adat), bukan individu. Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan Peradilan Adat hanya mengenal persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim, bukan individu. 4. Persidangan dilakukan secara terbuka dan dinyatakan dibuka untuk umum. Asas ini sesuai dengan asas "pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum" yang dianut dalam KUHAP. Pemeriksaan pengadilan yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula pasal 153 ayat (3) dan ayat (4)
KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak" ayat (3). Hakim dalam hal ini dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan selurunya atau sebagiannya ditutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Misalnya dalam kasus perkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksiannya. Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP Pasal 195 tegas menyatakan: "semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini juga dikenal dalam Peradilan Adat Kaili dimana pemeriksaan pengadilan adat diselenggarakan pada sidang terbuka untuk umum. Hal ini berarti bahwa jauh sebelum adanya KUHAP komunitas masyarakat adat Kaili telah menerapkan asas ini. 5. Semua orang sama di hadapan hukum. Asas ini sama dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana nasional. Asas ini adalah asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum, hal ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP yakni dalam penjelasan umum butir 3a. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." 6. Tempat berlangsungnya prosesi sidang adat ditentukan sesuai dengan prinsip fleksibilitas (dapat dilakukan di balai desa, masjid, atau ditempat umum lainnya dan dirumah fungsionaris
hukum adat atau di rumah perangkat desa) paling lama keesokan hari setelah suatu peristiwa pelanggaran adat terjadi). 7. Adanya pengakuan dari pelaku, karena penjatuhan sanksi didasarkan pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan kondisi pelaku dan korban, sehingga sanksi dapat dipenuhi oleh pelaku dan/atau keluarganya. 8. Biaya sidang diambil dari sebagian denda dan atau ganti kerugian yang dijatuhkan kepada pelaku atau keluarganya. 9. Proses Peradilan Adat dicatat dan ditandatangani oleh Majelis Fungsionaris adat dan diketahui oleh aparat perangkat Kelurahan di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. 10. Putusan Peradilan Adat diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum, dirangkaikan dengan suatu upacara selamatan dan doa bersama setelah para pihak sepakat dan saling memaafkan. 11. Keputusan Peradilan Adat dilaksanakan dalam sidang adat dengan persetujuan para pihak. V. KEWENANGAN PERADILAN ADAT KAILI Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh Peradilan Adat di Tanah Kaili tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan Perundang- undangan, kompetensi Peradilan Adat masyarakat Kaili lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana. Kompetensi yang berada di bawah Peradilan Adat antara lain mencakup persoalan: (1) Sala Kana (2) Sala Baba (3) Sala Mbivi. 1. Sala Kana/Nakaputu Tambolo Sala Kana adalah salah satu jenis hukum diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma- norma Adat yang berhubungan dengan ucapan, perilaku dan perbuatan dalam kategori berat. yang
2. Sala Baba/Sala Mpale Sala Baba/Sala Mpale adalah salah satu jenis hukum yang diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma- norma Adat yang berhubungan dengan ucapan, perilaku dan perbuatan dalam kategori sedang. 3. Sala Mbivi Sala Mbivi salah satu jenis hukum yang diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma-norma Adat yang berhubungan dengan ucapan, perilaku dan perbuatan dalam kategori ringan. Pengadilan Adat Kaili tidak mengenal pengadilan Banding dan Kasasi, sebab keputusan Peradilan Adat Kalili bersifat final, kecuali para pihak tidak menyelesaikannya melalui Peradilan Adat dan hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa/pelanggaran Adat tersebut. VI. PIHAK-PIHAK DALAM PERADILAN ADAT KAILI Pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Adat To Kaili adalah pelaku (To Sala), korban (To Rugi), Suro (Orang Kepercayaan Pemangku Adat), Ketua Pemangku Adat (Balengga Potangara) , dan sesepuh pemangku adat (Totua Nuada). Pihak-pihak tersebut adalah yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Peradilan Adat (Potangara Nuada). a. Pelaku (To Sala) adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti-bukti permulaan patut duduga sebagai pelaku yang merugikan korban (To Rugi). b. Korban (To Rugi) adalah orang yang merasa dirugikan oleh tindakan atau perkataan pelaku (To Sala). c. Suro adalah orang yang ditunjuk oleh pemangku adat untuk menerima dan menindaklajuti laporan atas terjadinya perbuatan, atau perkataan yang di duga melanggar atau merugikan orang lain.
d. Ketua pemangku adat adalah seorang pemangku adat yang ditunjuk oleh totua nuada untuk memimpin kesatuan masyarakat adat. e. Totua Nuada adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terhimpun dalam kepengurusan lembaga adat. Kelima unsur tersebut yang terlibat langsung dalam prosesi penyelenggaraan Peradilan Adat To Kaili. Tanpa kehadiran salah satu unsur tersebut peradilan tidak boleh dilaksanakan. VII. PENYELENGGARAAN PERADILAN ADAT KAILI 1. Prosedur Penyelenggaraan Peradilan Adat Kaili Jika masyarakat melaporkan suatu peristiwa, perbuatan, atau masalah hukum atau masalah sosial lainnya kepada Pemangku Adat yang dianggap melanggar aturan adat, maka prosedur/mekanisme pengajuannya adalah sebagai berikut : a. Adanya laporan To Rugi atau anggota masyarakat diketahui sendiri oleh Suro atau ketua RT; b. Suro meneruskan laporan To Rugi atau masyarakat kepada Pemangku Adat; c. Pemangku Adat yang menerima laporan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengutus Suro untuk memanggil pelaku (To Sala) agar menghadap kepemangku Adat, untuk mencari tau atau meneliti masalahnya. Jika sudah menghadap ke pemangku adat, maka To Sala dijamin keselamatannya dari tindakan balas dendam atas ketidakpuasan korban; d. Selanjutnya Suro mengundang To Rugi atas permintaan Ketua Adat untuk memberikan kejelasan atas kasus/pelanggaran adat yang menimpanya; e. To Rugi bersama Suro menghadap Ketua Adat menceritrakan kasusnya dan menyatakan keberatan atas tindakan pelaku dan memberikan wewenang kepada Dewan Adat untuk memutuskan atau menetapkan sanksi kepada pelaku. f. Setelah menerima laporan dan mendengar kasus langsung dari korban, saat itu juga Pemangku Adat menetapkan waktu
Potangara atau sidang adat (paling lambat satu minggu setelah ada laporan dari To Rugi). g. Ketua Pemangku Adat segera mengundang atau menemui Pemangku Adat lainnya untuk melakukan Potangara sesuai dengan waktu yang ditentukan dan membagi tugas masing- masing kepada anggotanya. h. Totua Nuada mengutus Suro untuk memanggil pelaku untuk mengahadiri Potangara Nuada (sidang Adat). Suro menyampaikan isi laporan dan keberatan dari pihak korban. Suro juga menyampaikan bahwa kasus ini telah ditangani Pemangku Adat, dan meminta atau mengundang pelaku untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. i. Pemangku adat melakukan sidang/musyawarah adat (Potangara) sesuai waktu yang ditetapkan dengan menghadirkan To Sala yang dihadiri To Rugi untuk meminta keterangan dari saksi, termasuk saksi korban (To Rugi).
Masyarakat adat To Kaili mengenal proses persidangan (Potangara) dalam menyelesaikan pelanggaran adat sebagai berikut: Setelah penentuan tempat dan waktu potangara biasanya dilaksanakan di rumah masyarakat yang bersedia menampung serta memiliki ruangan agak luas dan pemilik rumah harus bersifat netral tidak memihak kepada pelaku atau korban. 2. Tahap Persidangan : a. Korban datang dengan didampingi Suro atau ketua RT tempat domisilinya, totua nuada mempersilahkan duduk pada posisi yang telah ditentukan. b. Totua Nuada mengatur ruang sidang dengan menetapkan posisi duduk korban di sebelah kiri dan posisi pelaku di sebelah kanan Pemangku Adat di tengah dan masyarakat di depan (posisi terlampir dalam gambar) c. Totua Nuada memeriksa kelengkapan adat sambulu dan kesiapan Pemangku Adat lainnya yang telah diberikan tugas masing-masing. d. Ketua Sidang adat atau totua nuada membuka sidang adat (Potangara Nuada) dengan bertanya Tabe mamalamo mompamula Potangara, nagopa mo? Artinya sudah bolehkah dimulai persidangan adat apakah sudah genap dan siap? jika dijawab nagopa mo, mamalamo mompamula. e. Ketua Pemangku Adat menyampaikan salam layaknya umat muslim dan selanjutnya menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana latar belakang Potangara ini dilaksanakan. Dimulai dari laporan To Rugi sampai pada utusan Suro dan penetapan waktu seperti pada pra persidangan adat. f. Kemudian mempertanyakan pelaku bagaimana sikapnya atas perlakuan yang dituduhkan padanya menanyakan kebenarannya. g. Pelaku diberi kesempatan berbicara untuk mengungkapkan masalah sesungguhnya, jika merasa bersalah kadang diakui saja bersalah, jika tidak pelaku melakukan pembelaan diri atau mengelak. Pemangku Adat menanyakan satu persatu atas
kronologis kasus meminta penjelasan atas kebenaran laporan dari Korban ke To Sala . h. Jika pelaku mengakui kesalahannya maka Pemangku Adat mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan". Tahapan persidangan (Potangara), sebagai berikut : a. Tahapan Pertama : Pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi korban (To Rugi). Pemeriksaan saksi-saksi berkenaan dengan pengetahuan saksi yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau yang dirasakan sendiri sehubungan dengan peristiwa/sengketa yang disidangkan. Tidak boleh menjadi saksi mereka yang hanya mendengar peristiwa/sengketa itu dari orang lain. b. Tahapan Kedua : Pemeriksaan terhadap To Sala berkenaan dengan perbuatan/peristiwa yang diduga dilakukan oleh To Sala sesuai laporan To Rugi. Sedapat mungkin dalam pemeriksaan pada tahapan ini To Sala "mengakui kesalahannya" agar persidangan berjalan lancar dan mempermudah pemangku adat dalam pengambilan keputusan. Pada tahap ini, To Sala dapat melakukan pembelaan diri dengan alasan-alasan yang logis. Alasan-alasan To Sala dipertimbangkan oleh Majelis Pemangku Adat dalam pengambilan keputusan sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan. c. Tahapan Ketiga : Pemeriksaan pada tahapan ini tidak lagi melibatkan To Rugi dan To Sala . Keterangan To Sala akan dikonfirmasi dengan keterangan saksi-saksi termasuk keterangan saksi pelapor (To Rugi) oleh majelis Pemangku adat. Hasil konfirmasi keterangan To Sala dengan keterangan saksi-sasi termasuk keterangan saksi To Rugi dijadikan dasar Majelis untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya menurut nilai-nilai keadilan masyarakat saat sidang (Potangara) itu dilaksanakan. d. Tahapan Keempat: Penyampaian keputusan dihadapan sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Totua Nuada / Hakim Ketua sidang
membacakan/menyampaikan putusan disaksikan oleh To Sala, To Rugi, dan masyarakat pengunjung sidang. e. Tahapan Kelima: Pelaksanaan Putusan dilaksanakan oleh majelis Pemangku adat dengan persetujuan kedua bela pihak dan disaksikan oleh masyarakat melalui sebuah upacara adat. 3. Alat Bukti dalam Peradilan Adat Kaili Alat bukti pada Peradilan Adat Kaili, tentu tidak sama persis dengan jenis alat bukti dan kualitas alat bukti pada Peradilan Negara/umum. Peradilan Negara mengenal beberapa alat bukti yaitu :Keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk , dan keterangan terdakwa. Peradilan Adat Kaili mengenal alat bukti sebagai berikut: a. Keterangan saksi b. Surat c. Petunjuk d. Keterangan terdakwa (To Sala) Keempat alat bukti tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Keterangan saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pelanggaran adat Kaili yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa/pelanggaran adat untuk membuat terang suatu peristiwa/pelanggaran adat yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. b. Surat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) Pasal 187 mengatur tentang surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Pasal 187 berbunyi sebagai berikut : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang- undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Peradilan Adat Kaili juga mengenal alat bukti surat, sekalipun surat dimaksud berbeda dengan surat sebagai dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, surat yang dimaksud tidak terikat pada bentuk/ format surat menurut KUHAP tetapi sudah cukup jika surat itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian lain seperti dimaksud pada poin c Pasal 187 KUHAP. c. Petunjuk Petunjuk sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang mengatur, bahwa : 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a) keterangan saksi; b) surat; c) keterangan terdakwa. 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan
arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk juga dikenal dalam sistem Peradilan Adat Kaili. Petunjuk dalam sistem Peradilan Adat Kaili berarti perilaku atau gerak-gerik, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun terhadap pelanggaran adat yang sedang ditangani menunjukkan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran adat dan siapa pelakunya. Petunjuk pada Peradilan Adat Kaili diperoleh dari gerak-gerik saksi saat memberi keterangan, gerak gerik To Sala dan gerak geri To Rugi saat memberikan keterangan dan suarat jika dalam penyelesaian pelanggaran adat yang diperiksa terdapat alat bukti surat. Petunjuk pada Peradilan Adat Kaili merupakan salah satu alat bukti penting dalam penyelesaian perkara/pelanggaran Adat To Kaili yang kekuatan pembuktiannya sangat tinggi. Bahkan alat bukti petunjuk ini menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengandung arti bahwa jauh sebelum KUHAP lahir, masyarakat adat To Kaili telah mengenal dan menerapkan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian sengketa/pelanggaran adat. 4. Sistem Pembuktian dan Pengambilan Keputusan pada Peradilan Adat Kaili Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam sistem Peradilan Adat Kaili yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang diajukan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu, sebelum membahas sistem pembuktian dalam perdilan adat Kaili terlebih dahulu akan
dikemukakan beberapa teori/sistem pembuktian yang berlaku pada penyelenggaraan peradilan umum. Sistem pembuktian dari satu negara ke negara lainnya tentunya berbeda. Hal tersebut biasanya disesuaikan dengan budaya atau paham yang dianut negara tersebut. Pada umumnya sistem pembuktian di suatu negara dibedakan berdasarkan sistem hukum yang dianut oleh negara bersangkutan. Negara yang menganut paham civil law dan negara yang menganut common law. Selain itu, juga dibedakan berdasarkan pada beberapa teori/sistem pembuktian yang dianut sehingga antara satu negara dengan negara lainnya memiliki perbedaan sistem pembuktian. Sistem pembuktian dapat dibagi menjadi empat yaitu sistem/teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan Undang- Undang negatif. Sistem atau teori Pembuktian dimaksud adalah : a. Conviction-in Time Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Dalam sistem pembuktian ini hakim memiliki andil yang sangat besar, jika hakim telah merasa yakin bahwa terdakwa benar melakukan apa yang didakwakan kepadanya maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadapnya, dan sebaliknya. Persoalan darimana hakim mendapatkan keyakinan tidak menjadi permasalahan. Kelemahan dari sistem pembuktian conviction-in time yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim.
b. Conviction-Raisonee Dalam sistem pembuktian conviction raisonee "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dan reasoning itu harus "reasonable", yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal. c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif Maksud dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap Undang-Undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian conviction- in time dan conviction-raisonee. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi "keyakinan hakim". Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam Undang-Undang. d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif Berbeda dengan sistem pembuktian menurut Undang- Undang secara positif, dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif disyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dalam sistem pembuktian ini alat-alat bukti diatur secara tegas oleh Undang-Undang, demikian juga dengan mekanisme pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah
namun belum timbul keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Peradilan Adat Kaili menganut sistem yang mirip dengan sistem pembuktian Conviction-Raisonee, sekalipun tidak persis sama. Dalam sistem pembuktian Peradilan Adat Kaili keyakinan pemangku adat sebagai hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya To Sala. Akan tetapi, dalam pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi" oleh nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat To Kaili, sebab keyakinan hakim saja tidak cukup tanpa dukungan nilai-nilai tersebut. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap To Sala ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan To Sala . Dengan kata lain keyakinan hakim harus berdasarkan alasan yang dapat diterima. Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal dalam mengambil keputusan. 5. Kriteria Pemangku Adat (sebagai Hakim) dalam Sistem Peradilan Adat Kaili Pemangku adat pada kesatuan masyarakat adat Kaili, tidak hanya berwewenang menjadi hakim dalam Peradilan Adat, melainkan juga berwewenang mengurus kepentingan masyarakat adat pada umumnya. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua pemangku adat dapat mengemban tugas sebagai hakim dalam sistem Peradilan Adat Kaili, kecuali pemangku adat yang memenuhi syarat yang disepakati oleh masyarakat adat To Kaili. Syarat-syarat pemangku adat yang dapat menjadi hakim dalam Sistem Peradilan Adat Kaili adalah sebagai berikut : a. Natada Untona ( Cerdas dan Bijaksana); b. Nanoto Pangantoakana (Luas Wawasannya); c. Nabelo Sumba Nojarita (Sopan dan Santun dalam berbicara); d. Nanasa Talingana (Tajam Pendengarannya);
e. Nanoa Riarantai Ritimbanga (Adil dalam memutuskan Perkara). Syarat-syarat tersebut sekalipun tidak tertulis, namun menjadi dasar penilaian (tolok ukur/parameter) masyarakat dalam memilih hakim yang akan menangani penyelesaian pelanggaran adat. Dengan mengacu pada syarat-syarat tersebut, diharapkan mereka dalam kapasitasnya sebagai hakim dalam penyelesaian pelanggaran adat dapat berlaku adil tanpa diskriminasi dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta ditaati oleh masyarakat adat To Kaili, sehingga diharapkan keputusan itu merupakan perwujudan dari rasa keadilan masyarakat yang dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu karena pelanggaran adat tersebut. 6. Model Persidangan (Potangara Nuada): Gambar 2 : Skema Peradilan Adat Model persidangan (Potangara Ada) berbentuk segi empat dengan model/posisi sebagai berikut : a. Majelis hakim yang terdiri dari atas 5 (lima) orang dipimpin oleh Ketua Adat sebagai hakim ketua, dan pemangku adat 4 orang sebagai hakim anggota. b. To Sala didampingi oleh Suro berada di posisi Kanan Majelis Hakim.
c. To Rugi didampingi keluarga 4 (empat) orang diposisi kiri majelis hakim. d. Pengunjung Potangara (masyarakat) diposisi berhadapan dengan majelis Hakim. 7. Pertanyaan Baku bagi To Sala : a. Benarkah komiu bernama si A .........(jika pelaku belum dikenal baik) b. Benarkah komiu melakukan hal yang dianggap kurang terpuji sesuai yang dilaporkan masyarakat atau Suro (lewat perwakilan lembaga adat) c. Bagaimana masalah itu bisa terjadi ? d. Bagaimanakah cara komiu melakukan pelanggaran e. Siapa saja yang membantu komiu atau siapa yang menyuruh atau memerintahkan (jika kasusnya melibatkan pihak lain) f. Maukah komiu mengakui bahwa komiu benar-benar bersalah (jika tidak mengakui maka dewan adat mencari keterangan lebih jauh lagi kepada pelapor (korban) atas kebenaran pada libu Adat yang mempertemukan kedua belah pihak . g. Jika komiu mengakui kesalahan dan menyatakan diri bersalah dan apakah siap diberi sanksi adat atas kesalahan yang diperbuat? h. Jika pelaku sudah mengakui dan siap diberikan sanksi Pemangku Adat akan menetapkan sanksi yang diberikan sesuai dengan hasil libu Pemangku Adat. i. Bersediakah komiu membayar sanksi Adat yang diberikan sesuai perbuatan komiu? j. Pemberian sanksi adat dengan menentukan besar Sompo dan batas pembayarannya, sebelum pemberian sanksi orang tua adat berembuk menentukan besarnya sompo dan jangka waktu yang diberikan pada To Sala. Meminta pertimbangan kepada To Rugi tentang besaran Sompo yang ditetapkan apakah setimpal dengan perbuatan To Sala, dan Jika torugi menyatakan puas maka sompo ditetapkan, jika to Torugi keberatan maka diambil jalan terbaik lewat rembuk adat dan membuat sompo tambahan
sesuai dengan kondisi Pelaku dengan berbagai alasan dan pertimbangan. 8. Tempat Pelaksanaan Sidang Adat (Potangara Nuada) Syarat tempat pelaksanaan Potangara Nuada dilaksanakan di rumah warga adalah : a. Warga pemilik rumah ikhlas digunakan, b. Cukup luas dan menampung 10 orang atau lebih dalam satu ruangan, c. Formasi duduk bersilah d. pemilik rumah harus bersikap Netral (Tidak memihak di antara kedua pihak) Catatan : jika kasusnya besar dan melibatkan masyarakat banyak sebaiknya dilaksanakan di Bantaya Adat. 9. Waktu Untuk Membayar Sanksi Adat Menentukan waktu Pembayaran sanksi adat sesuai kebiasaan dan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat itu, pemangku adat memutuskan paling cepat satu minggu setelah persidangan atau pemutusan pembayaran Denda. Si To Sala harus segera memenuhi tuntutan yang dibebankan padannya. 10. Peserta Sidang Adat dalam Potangara : a. Pemangku Adat, Ketua, Sekretaris, Bendahara; b. Keluarga Korban, dan Korban; c. Pelaku , keluarga pelaku; d. Suro; dan e. Masyarakat sebagai saksi. 11. Syarat menjadi Suro a. Dapat dipercaya, jujur , berani dan amanat; b. Bersikap netral, Tidak memihak atau pilih kasih; c. Cakap dan dapat berkomuikasi dengan baik; d. Berpengalaman dalam mengatur warga (setingkat Rukun Tetangga); e. Memahami dan menguasai aturan adat; yang
f. Bekerja Ihklas tanpa pamrih; dan g. Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa. 12. Givu (Sanksi) Besarnya sanksi berupa uang di putuskan dalam Potangara Ada pada masyarakat adat To Kaili, antara lain: Uang sebesar Rp . 2.500.000 sebagai pengganti 5 ekor ternak kambing (satu gandisi, satu dula, satu mata guma dan tiga puluh pingga), bila givu berupa ternak maka satu ekor wajib dipotong dan dimakan bersama warga yang hadir saat itu, sisanya diserahkan kepada korban (To Rugi). 13. Indikator perkara dinyatakan selesai Selesainya perkara dalam Peradilan Adat Kaili dapat dilihat dari beberapa aspek berikut : a. Pelaku sudah mengakui kesalahannya b. Pelaku bersedia membayar denda (Sompo) c. To Rugi dan To Sala berdamai didepan masyarakat, selesai persidangan d. Kedua belah pihak berjabat salam e. To Rugi ihklas memberi maaf kepada To Sala f. Dan To Sala ihklas memohon maaf g. Makan adat secara bersama jika dendanya kambing disembelih dirumah tempat memutuskan perkara 14. Proses pasca pembayaran denda adat a. Pemangku Adat melakukan libu pembagian hasil Sompo, misalnya 5 ekor kambing 4 ekor diserahkan kepada To Rugi, satu ekor dimakan bersama dengan todea yang hadir saat itu. b. Jika bentuknya uang Pemangku Adat seluruhnya menyerahkan kepada To Rugi dan tidak meminta dan berharap dari pemberian To Rugi. c. Pemangku Adat diberikan sebagian dari uang Sompo, uang tersebut sebagai ucapan terima kasih yang telah membantu dalam penyelesaian perkara. Jumlah nya tidak menentu tergantung keikhlasan keluarga To Rugi.
15. Perangkat Adat Saat Persidangan Dalam pelaksanaan persidangan secara adat, sudah menjadi syarat mutlak yang harus disiapkan adalah sebagai berikut : a. Sambulu (perangkat adat terdiri atas : sirih,pinang, gambir, kapur sirih, dan tembakau sebagai simbol dasar hukum adat Kaili) yang menjadi kunci utama keabsahan pelaksanaan adat . Sebagai simbol hidup laksana satu orang manusia. b. Dulang Palangga (baki berkaki yang terbuat dari kuningan untuk meletakan sajian (sambulu) sebagai simbol keterbukaan dalam pengadilan adat. Bahannya biasanya terbuat dari kuningan tembaga perak, atau perunggu. c. Pingga Bula (piring berwarna putih yang akan di pecahkan pada saat pengambilan sumpah kepada seluruh peserta sidang adat sebagai simbol atas kejujuran dalam Peradilan Adat). Jika bersaksi atau menyampaikan suatu penjelasan, atau mengambil keputusan bersifat putih dan berhati bersih tidak boleh ternodai, jika tidak amanat maka akan hancur bagai kepingan piring putih yang akan dipecahkan.
16. Sanksi Tambahan Jika To Sala Mengulang perbuatannya Dalam tradisi Kaili sangat toleran dengan sesama manusia dibuktikan dengan masih diterimanya kembali To Sala dalam kehidupan sosial ditengah masyarakat, dan beraktivitas seperti biasanya. Namun jika dalam proses kehidupan sosial selanjutnya To Sala mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran lain secara disengaja maka pemangku adat mengambil keputusan selanjutnya sesuai adat Kaili Nibeko (dikucilkan dari kegiatan sosial dilingkungannya) dan jika masih terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, adat memutuskan untuk Nipali (diusir dari Kampung). Jika tosala tidak membayar sompo maka pemangku adat akan mengenakan sanksi tambahan berupa Nopanaa. WALI KOTA PALU, ttd HIDAYAT
LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN ADAT KAILI PELAKSANAAN I. GAMBARAN UMUM Amanat Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menegaskan bahwa pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, di jelaskan dalam Pasal 18B ayat (2): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang".Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (3): "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Terkait dengan masyarakat Hukum Adat, UUD 1945 juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia, termuat dalam Pasal 32 yaitu : Ayat (1): "Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Selanjutnya, Ayat (2): "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional". Manusia dan kebudayaanya merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, sebab kebudayaan merupakan impelementasi dari segenap aktivitas manusia dalam menciptakan sesuatu. Baik itu dalam wujud kebudayaan maupun dalam bentuk tingkahlaku, yang diwarisi secara turun temurun kepada setiap generasinya sebagai suatu tatanan sosial budaya yang harus ditaati sebagai bagian dari warisan leluhur,sehingga perlu dipertahankan dan dilestarikan, oleh masyarakat pendukungnya. Inventarisasi dan Kajian Hukum dan Sanksi Adat Suku Kaili di Kota Palu belum banyak dilakukan dan belum terdokumentasikan dengan baik. Inventarisasi dan Kajian ini mengungkapkan hukum
berdasarkan sejarah masa silam, sebagian besar masyarakatnya belum mengenal tulisan namun kepatuhan atas hukum yang berlaku sangat dijunjung tinggi demi menjaga ketentraman hidup dan kesejahteraan bersama. Hukum dan Sanksi Adat di Tanah Kaili berlaku sebelum adanya agama masuk di Kota Palu dan juga adanya penjajahan bangsa asing. Hal ini merupakan bagian dari proses kebudayaan masyarakat Kaili, yang memegang teguh adat istiadatnya. Hukum dan sanksi Adat aplikasinya berorientasi pada ketetapan Givu (Sanksi) bagi masyarakat Kaili yang berdominsili di Kota Palu. Bila ditelusuri dari aspek budaya dan kearifan lokal, ternyata Hukum dan Sanksi Adat memiliki nilai-nilai luhur dan tetap dijunjung tinggi serta ditaati. Namun di era modern sekarang ini sebagian besar orang sudah melupakannya dan bahkan dianggap sebagai pamali (pantangan) dalam kesehariannya. Akan tetapi hukum dan sanksi adat masih tetap dipedomani untuk menjaga pengaruh negatif modernisasi dalam merusak tatanan kehidupan. Untuk menjaga harmonisasi hubungan manusia dengan PenciptaNya, hubungan sesama manusia, manusia dengan alam, dan lingkungannya, maka setiap orang didalam kelompok masyarakat Kaili selalu mengembangkan berbagai macam tata nilai dan etika, baik dalam bentuk pergaulan, perilaku, tutur kata dan tindakan, senantiasa selalu dalam kesepakatan adat. 1.1 Lokasi dan Penduduk Secara historis penduduk asli Kota Palu berasal dari lereng-lereng pegunungan sebelah barat dan timurKota Palu, termasuk etnis to Pakava yang memiliki ciri dengan rumpun bangsa Negroid.Akibat dari berbagai migrasi yang tidak hanya terjadi di SulawesiTengah, bahkan diseluruh dunia yang menyebabkan campuran darah dan budaya antara penduduk setempat, (Kruyt. 1983 : 634), Keduabelas kelompok etnis yang tersebar di Sulawesi Tengah merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses awal kedatangan bangsa- bangsa di Sulawesi Tengah sebagai proses akulturasi peradaban yang terjadi pada masa lampau yang berlangsung secara turun temurun. Wujudnya dapat dilihat dari beberapa peninggalan Aerkeologis yang
ada di Wilayah Sulawesi Tengah berupa Kalamba, Lumpang Batu dan beberapa peninggalan lainnya seperti bekas pemukiman tua di Kota Palu yang sampai saat ini masih tetap utuh. 1.2 Komunitas Topo Ledo Sebagian besar masyarakat Ledo berdiam di Wilayah Selatan, Barat, dan sebagian di wilayah Timur Kota Palu, dari wilayah permukiman tersebut sudah terdapat permukiman masyarakat adat di soki-soki (boya) pada 5 (lima) wilayah keadatan dan didominasi oleh wilayah keadatan Ledo. Penyebarannya mayoritas Topoledo berada di kelurahan Petobo, Birobuli Utara, Birobuli Selatan, Tatura Utara, Tatura Selatan, Nunu, Tatanga, Tawanjuka, Pengavu, Palupi, Lolu Utara, Lolu Selatan, Karampe, Besusu, Kabonena, Tipo, Boyaoge, Balaroa, Donggala Kodi, Ujuna, Kampung Lere Dan Silae, Kamonji, dan Siranindi. 1.3 Komunitas Topo Rai Sebagian besar masyarakat topo Rai mendiami wilayah sebelah utara kota Palu khususnya di wilayah pesisir laut diantaranya terdapat di wilayah kecamatan Tawaili dan Kecamatan Palu Utara, masing-masing di Kelurahan Lambara, Baiya, Mpanau, Mamboro, Mamboro Ngapa, Layana, Taipa, penyebarannya sebagian besar di wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. 1.4 Komunitas Topo Tara Sebagian masyarakat Topo Tara mendiami wilayah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, masing-masing di Kelurahan Talise, Tanamodindi, Lasoani, Poboya, Kawatuna, Layana. Menurut sejarah masyarakat bahwa leluhur Topo Tara berasal dari wilayah pegunungan Kota Palu dan menyebar kewilayah Kota Palu dan pesisir mendiami Kota Palu mulai dari kelurahan Poboya, Lasoani, Kawatuna, Tanamodindi, Talise, Tondo, dan Layana, sebagian besar diwilayah kabupaten Parigi Moutong.
1.5 Komunitas Topo Unde Penyebaran masyarakat Unde mendiami wilayah Kecamatan Ulujadi Kota Palu, masing-masing di kelurahan Watusampu dan Buluri,dan bagian besar ada diwilayah kabupaten Donggala. 1.6 Komunitas Topo Doi Masyarakat Kaili Doi mendiami wilayah Kecamatan Tawaili (Kelurahan Pantoloan : pecah menjadi dua kelurahan) dan Kecamatan Palu Utara (Kelurahan Kayumalue Ngapa dan Kayumalue Pajeko). 1.7 Mata Pencaharian Dalam kelangsungan kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sejak zaman pra sejarah sudah terlihat adanya pola berpindah-pindah atau Nomaden menjadi ciri masyarakat pada saat itu, sehingga membentuk kelompok-kelompok permukiman (soki) pada gilirannya melahirkan satu boya. Demi mencari kehidupan yang lebih baik, maka perlakuan manusia terhadap alam sekitarnya menjadi penting yang diwujudkan sebagai cerminan dari sistem mata pencaharian. Akibat pola berpindah-pindah menyebabkan komunitas menyebar luas. Dalam memanfaatkan potensi alam yang tersedia, maka masyarakat memilih pekerjaan sebagai sebagai petani, nelayan, wiraswasta maupun Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia (TNI)dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang dapat menopang kelangsungan hidup mereka. 1.8 Bahasa Bahasa adalah sistem perlambangan yang digunakan manusia dalam bentuk tulisan maupun lisan untuk dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dalam suatu kelompok masyarakat. Walaupun disadari bahwa menentukan luas batas penyebaran suatu bahasa sangatlah sulit, karena kadang di daerah perbatasan tempat tinggal dua kelompok etnis yang berbeda seringkali intensif berhubungan sehingga ada proses pengaruh yang sangat cepat antara unsur-unsur bahasa dari kedua belah pihak, lagi pula karena Sulawesi Tengah
tidak mempunyai bahasa tulisan (abjad) termasuk di Kota Palu, sehingga bahasa suatu etnis hanya dapat dikenali lewat penuturan etnis pendukung bahasa tersebut. Walaupun penduduk asli Suku Kaili sebagai penghuni pertama yang mendiami Kota Palu dan sekitarnya, namun suku-suku lainya dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Kaili. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya ditandai dengan adanya kawin-mawin.(jasrum:2001) Berdasarkan hasil inventarisasi dan kajian Hukum dan Sanksi Adat Kaili Kota Palu sebagai lokus Penelitian menunjukan bahwa bahasa di Kota Palu memiliki lima wilayah keadatan dengan penutur bahasa Ledo, Rai, Tara, Doi, dan Unde. 1.9 Sistem Kepercayaan Religi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang universal tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat akibat adanya suatu dorongan getaran jiwa yang biasanya disebut emosi keagamaan. Emosi keagamaan ini pada dasarnya dialami setiap orang, walaupun getaran emosional itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik saja. Hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang bersifat religi dan itu pula yang membuat manusia melakukan berbagai macam untuk komunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan gaib yang dianggap lebih dari padannya. (Jasrum, 1998 :8) Adapun tiga konsep yang mendasari timbulnya sistem kepercayaan (religi) pada zaman purba, yakni pendekatan yang berorientasi pada: (a) keyakinan religi; (b) sikap terhadap alam gaib; dan (c) upacara religi (koentjaraningrat, 1987 : 58). Kruyt sebagai seorang penyiar agama Nasrani di Sulawesi Tengah tertarik untuk mengembangkan teori keyakinan untuk mendeskripsikan kepercayaan orang-orang pribumi dengan mengacu pada kepercayaan Animisme dan spritisme. Dengan sistem kepercayaan yang ada di Sulawesi Tengah, pendekatannya berorientasi pada keyakinan religi, maka di Sulawesi Tengah pada umumnya terdapat dua dasar kepercayaan leluhur yakni:
a. Animisme Kepercayaan ini merupakan kepercayaan terhadap zat halus. Zat ini memberikan kekuatan hidup dalam gerak kepada banyak hal di dalam alam semesta. Zat halus yang memiliki kekuatan itu dapat berbeda dengan tumbuhan, hewan dan manusia serta benda-benda lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, karena sifatnya gaib dan super natural yang biasa disebut mana, dan ia dapat mengalami inkarnasi dari satu jiwa kejiwa yang lainnya. b. Spiritisme Disamping kepercayaan Animisme, masyarakat Sulawesi Tengah Juga mengenal kepercayaan Spiritisme yakni kepercayaan akan adanya mahluk halus. Menurut kepercayaan, sebagaian masyarakat suku Kaili menganggap bahwa mahluk halus ini juga mempunyai sifat sama seperti manusia, ada yang bersifat baik dan ada yang jahat, sehingga bila masyarakat akan melakukan sesuatu terlebih dahulu memohon izin kepada mahluk halus tersebut. Menurut kepercayaan tradisional asal-usul mahluk halus tersebut dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu : 1. Mahluk halus yang asal kajadiannya sudah gaib, seperti Tarapotika, Topepa, Butolova, Tauta Tampilangi, Viata dan sebagainya. 2. Mahluk Halus dari manusia yang lenyap tanpa melalui proses kematian seperti Tauleru dan Talivarani 3. Mahluk halus dari roh manusia yang sudah meninggal tetapi tidak wajar seperti dibunuh dan sebagainya. Dalam hubungan antara dunia mahluk halus dengan dunia manusia biasannya lewat suatu medium dukun sebagai perwujudan dari penyembahan kepada roh-roh yang dapat memberikan perlindungan, baik didunia nyata maupun dialam roh. merupakan wujud dari perlakuan seseorang dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Dengan demikian bahwa perubahan yang ada pada setiap suku khususnya suku Kaili terbuka untuk menerima unsurbudaya dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah dan norma-norma Ini
yang mengikat dalam tatanan kehidupan suku Kaili, maka sistim religi yang dianut leluhur mereka, lambat laun ditinggalkan dan menerima agama yang ada (Islam dan Kristen) sebagai agama yang dianuti. Nampak bahwa sekitar 90 persen Suku Kaili menganut Agama Islam dan selebihnya beragama Kristiani. Tentang Agama Islam kehadirannya di Tanah Kaili tidak dapat dipisahkan dengan kedatangan Dato Karama (Abdur Raqie) dari Minangkabau ke Sulawesi Tengah pada Tahun 1612 (Abad 17 M). Sebagai peletak dasar Agama Islam, yang membawa sebagian budayanya, yang dapat dilihat pada busana Suku Kaili yakni busana Fatimah yang sudah dimodifikasi sehingga terlihat adanya akulturasi budaya dengan budaya lokal. Dapat juga dilihat pada penetapan sanksi adat membayar denda menggunakan hewan babi, sekarang di beberapa tempat sudah diganti menjadi kambing. Kedatangannya membawa pengaruh besar terhadap proses perjalanan Islamisasi di Tanah Kaili. Dan mencapai puncak perkembangannya setelah kedatangan Guru Tua (Sayed Idrus Bin Salim Al-djufri) pada 11 Juni 1930 yang gigih memperjuangkan Agama Islam sampai kepelosok-pelosok Sulawesi Tengah dan menyebar ke provinsi lainya di Kawasan Timur Indonesia. 1.10 Stratifikasi Sosial Dalam tatanan kehidupan masyakat terdapat yang dihargai. Inilah cikal bakal terjadinya sistem stratafikasi dalam suatu masyarakat. Bentuk konkrit dari pelapisan-pelapisan itu tidak sedikit, namun pada dasarnya secara prinsipil bentuk lapisan itu dapat diklasisifikasikan ke dalam tiga kelas yakni: kelas ekonomi, kelas politik dan kelas tokoh masyarakat. Ketiga kelas tersebut saling berhubungan mempengaruhi berdasarkan pada jabatan-jabatan tertentu di dalam suatu masyarakat. Sistem pelapisan yang ada dalam suatu masyarakat itu sendiri, tetapi adapula yang sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama (Hermina dkk, 2001:14). Istilah pengkelasan dalam suatu masyarakat merupakan hakekat dari perwujudan dan sistem kedudukan yang pokok dalam suatu masyarakat. Pengertian kelas akan sangat tegas karena setiap orang dari kelas tertentu akan memperoleh sejumlah hak dan kewajiban
yang dilindungi hukum adat dalam suatu masyarakat bersangkutan, sehingga warga masyarakat sekitarnya seringkali mempunyai kesadaran serta presepsi yang jelas tentang seluruh susunan pelapisan dalam masyarakat karena kadang seseorang dalam suatu masyarakat memiliki beberapa kedudukan karena dengan sendirinya ciri tersebut seolah sudah menjadi bagian dari hidupnya sebagai simbol orang bersangkutan, sekaligus merupakan ciri pengenalannya. Hukum adat merupakan salah satu simbol status sosial, mempunyai kedudukan sangat menentukan untuk menampakan status seseorang dalam masyarakat suku Kaili, khususnya bagi golongan kaum bangsawan (madika), sebab dengan beratnya sanksi dan besarnya denda dapat mencerminkan status dalam suatu masyarakat. Olehnya itu setiap mayarakat dalam kelompok etnis Kaili selalu mengembangkan berbagai macam sanksi adat sebagai pengukuhan aturan yang berlaku. Hal ini memberikan interpretasi bahwa oknum adat identik dengan preventif artinya ada peran dan partisipasi masyarakat di dalamnya, sehingga masyarakat tunduk dan taat terhadap oknum dan sanksi adat sebagai nilai-nilai luhur budaya. II. TUJUAN HUKUM DAN SANKSI ADAT 2.1 Hukum Adat (Atura Nuada) Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai- nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Hukum adat adalah aturan-aturan atau tata kelakuan secara turun-temurun dari generasi kegenerasi sebagai warisan yang kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Kaili yang mendiami Kota Palu, untuk menata kehidupan sosial kemasyarakatan telah hidup dan berkembang tatanan kehidupan yang diatur sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati secara turun-temurun meliputi Posumba (ucapan), Ampena (perilaku), dan Kainggua (tindakan).
2.2 Sanksi Adat (Givu Nuada) Sanksi Adat adalah sesuatu yang diterima akibat dari pelanggaran nilai dan norma adat yang berlaku dimasyarakat. Sanksi adat diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar adat termasuk dari golongan Madika(bangsawan/Raja), Ntina (Tokoh dan Pemangku Adat) sampai Todea (masyarakat umum). Demi menjunjung penegakan nilai dan norma adat, seluruh warga masyarakat yang berada dalam 5 (lima) wilayah keadatan memperoleh hukum atau sanksi yang sama walaupun suku, pangkat, dan golongan berbeda,dengan menggunakan falsafah: "Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung", makna strategisnya kata berpijak dan menjunjung adalah menaati dan menghormati Hukum dan Sanksi Adat yang berlaku pada suatu wilayah. 2.3 Tujuan Hukum dan Sanksi Adat Tujuannya adalah untuk memberikan penanaman nilai budi pekerti,yang gunanya melindungi seluruh warga dari perbuatan sewenang-wenang dan tindakan yang tidak terpuji. Oleh karena itu Hukum dan Sanksi Adat dimaksudkan untuk menciptakan peradaban dalam kehidupan sosial kemasyarakatan menuju suatu kehidupan yang damai aman dan berkeadilan, sehingga bila dimaknai secara seksama hukum adat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Implementasi Hukum dan Sanksi Adat Kaili mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat dapat dipecahkan berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku di Kota Palu.Dengan demikian ucapan, perilaku dan tindakan kesewenang-wenangansetiap individu atau Kelompok senantiasa menciptakan suasana keharmonisan, kegotong-royongan dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Keputusan Sanksi Adat dapat diterima dengan baik dan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh lapisan masyarakat.
III. HUKUM DAN SANKSI ADAT KAILI DI KOTA PALU (ATURA NUADA ANTE GIVU NUADATO KAILI RI LIVUTO NU PALU Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Kajian Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Kota Paluyang tersebar pada 5 (lima) wilayah keadatan berdasarkan dialek Suku Kaili yaitu Topo Ledo, Topo Rai, Topo Tara, Topo Unde dan Topo Doi, maka dapat dihasilkan penulisan Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kaili Ri Livuto Nu Palu (Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Kota Palu) sebagai berikut: 3.1. Atura Nuada (Hukum Adat) 3.1.1. Sala Kana/Nakaputu Tambolo Sala Kana adalah salah satu jenis hukum diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma- norma Adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan dan perilaku dalam kategori berat. 3.1.2. Sala Baba/Sala Mpale Sala Baba/Sala Mpale adalah salah satu jenis hukum yang diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma- norma Adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan dan perilaku dalam kategori sedang. 3.1.3.Sala Mbivi Sala Mbivi salah satu jenis hukum yang diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma-norma Adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan dan perilaku dalam kategori ringan. 3.2. Givu (sanksi Adat) 3.2.1. Givu Salakana (Sanksi Adat Berat) 3.2.1.1. Nilabu Sanksi Adat Nilabu merupakan pelanggaran terhadap hukum Adat Salakana, yang dikenakan kepada seseorang dengan cara ditenggelamkan di laut. yang
3.2.1.2. Nipali Sanksi Adat Nipali merupakan pelanggaran terhadap hukum Adat Salakana, yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara diasingkan atau diusir dari kampung. 3.2.1.3.Nibeko Sanksi Adat Nibeko merupakan pelanggaran terhadap hukum Adat Salakana, yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara dikucilkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. 3.2.1.4. Bangu Mate Sanksi Adat Bangu Mate merupakan pelanggaran hukum Adat Salakana, yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara mengganti/membayar denda berupa hewan besar dan perlengkapan adat lainnya sesuai ketentuan. 3.2.2. Givu Sala Baba/Salampale (Sanksi Adat Sedang) Doc. Givu Sala Baba/Salampale bentuk sanksinya hanya satu kategori Iksa yaitu sanksi Bangu Mate. Sanksi Bangu Mate merupakan m pelanggaran hukum Adat Sala Baba/Salampale, yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara mengganti/membayar denda berupa hewan kecil (kambing) minimal 2 ekor dan perlengkapan adat lainnya sesuai ketentuan. 3.2.3. Givu Sala Mbivi (Sanksi Adat Ringan) Givu Sala Baba/Salampale bentuk sanksinya hanya satu kategori yaitu sanksi Bangu Mate. Sanksi Bangu Mate merupakan pelanggaran hukum Adat Sala Mbivi, yang dikenakan kepada seseorang/keluarga dengan cara mengganti/membayar denda berupa hewan kecil (kambing) minimal 1 ekor dan perlengkapan adat lainnya sesuai ketentuan. 3.3.Vaya (Pelanggaran) Vaya merupakan perbuatan yang melanggar Atura Nu Ada (hukum adat) dan dikenakan Givu Nuada (sanksi adat).
3.3.1 Nosimpogau Santina Nosimpogau Santina merupakan perbuatan (berzinah dalam hubungan darah) yaitu: a. Bapak dan anak kandung atau ibu dan anak kandungnya b. Kakak dengan adik kandungnya c. Mertua dengan menantu dan nenek dengan cucu d. Bibi (tante) atau paman saudara kandung dari bapak atau ibu e. Ipar dari saudara kandung dengan suami atau istri Semua pelanggaran di atas merupakan pelanggaran Sala Kana dan dikenakan givu (sanksi) dengan cara Nilabu dan atau Nipali. 3.3.2. NopogauAna Ante Sampesuvu Numadika (berzina dengan Permaisuri atau keluarga Raja atau sebaliknya). Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana dan dikenakan givu (sanksi) dengan cara Nilabu dan atau Nipali 3.3.3. Nobualo merupakan bentuk pelanggaran perzinahan seorang Perempuan yang mempunyai suami yang sah dengan seorang lelaki lain atas keinginan/godaan perempuan. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana Bangumate, dikenakan givu (sanksi) yaitu : a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada,maka notovali (Pengganti)dengan piring biasa. 3.3.4. Nebualosi merupakan bentuk pelanggaran perzinahan seorang laki-laki yang mempunyai isteri yang sah dengan seorang perempuan lain atas keinginan/godaan Laki-laki.
Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana Bangumate, dikenakan givu(sanksi) yaitu : a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada, maka notovali (Pengganti) dengan piring biasa. 3.3.5. Nopangadi, adalah perzinahan seorang perempuan yang mempunyai suami yang sah dengan seorang lelaki lain (atas keinginan/godaan laki-laki). Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana Bangumate, dikenakan givu(sanksi) kepada laki-laki dan perempuan, yaitu : a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada, maka notovali (Pengganti) dengan piring biasa. 3.3.6. Noleva Janji Noberei Nuada, dimaksudkan apabila seorang laki-laki dengan sengaja tidak datang pada saat Pernikahan. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana Bangumate dan dikenakan givu (sanksi): a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat),
d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada, maka notovali (Pengganti) dengan piring biasa. 3.3.7. Mbasuaki Paturua Nuboti, dimaksudkan seorang laki-laki dengan sengaja memasuki kamar pengantin wanita dengan melakukan tidakan kurang baik (memeluk, memegang/merabah tubuh pengantin perempuan). Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana Bangumate dan dikenakan givu (sanksi): a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada, maka notovali (Pengganti) dengan piring biasa. 3.3.8. Mbasuaki Paturua NumombineAnte Nepogau, dimaksudkan seorang laki-laki memasuki atau tidur dengan sengaja pada tempat tidur seseorang gadis atau janda. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana dan dikenakan givu (sanksi): Sampomava bengga. 3.3.9. Nepeneki, dimaksudkan adalah seorang laki-laki bertamu dengan sengaja ke rumah seseorang perempuan gadis, janda atau perempuan yang telah bersuami tanpa ada orang ketiga yang diyakini akan berbuat kurang baik, apabila seorang perempuan keberatan/berteriak, Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana dan dikenakan givu (sanksi): Sampomava bengga.
Selanjutnya perempuan tersebut tidak berteriak namun ada orang yang menyaksikan. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala baba dan dikenakan givu (sanksi): Samporesi Tovau. 3.3.10. Nolipasinggani Ante Berei Ntona, dimaksudkan seorang laki-laki berjalan seiring secara sengaja dengan seseorang perempuan yang telah berumah tangga tanpa ada orang ketiga dan diyakini mempunyai maksud yang tidak baik, dan ada saksi melihat dan keluarga pihak perempuan keberatan. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana dan dikenakan givu (sanksi): Sampomava Bengga. 3.3.11. Movala Kuvava, dimaksudkan ucapan berkelakar yang melewati batas etika dan moral yang dapat mengakibatkan seseorang tersinggung. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Salam Mbivi dan dikenakan givu (sanksi): Samporesi Tovau. Apabila Movala Kuvava mengakibatkan "permasalahan besar" maka merupakan pelanggaran Sala Kana, dan dikenakan Givu (sanksi) Sampomava Bengga. 3.3.12. Nogero Poberei Ntona, dimaksudkan tindakan seseorang (pihak ketiga) yang sengaja memutuskan tali ikatan perkawinan atau merusak rumah tangga orang lain mengakibatkan perceraian. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana dan dikenakan givu (sanksi): Ruampomava Bengga. Keterangan : Bahwa sanksi Ruampomava Bengga atas pelanggaran di atas dikenakan kepada masing-masing : Sampomava kepada pihak ketiga dan sampomava kepada yang memutuskan tali perkawinan. 3.3.13. Noleva Janji Posiduta, dimaksudkan tindakan pihak laki-laki atau perempuan yang telah sepakat dalam peminangan untuk melangsungkan rencana
perkawinan, dan Salah satu pihak ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana dikenakan givu (sanksi): Sampomava Bengga. 3.3.14. Noleva janji Poboti, dimaksudkan seorang laki-laki atau perempuan yang ingkar janji terhadap pelaksanaan perkawinan (pernikahan) yang disepakati kedua belah pihak dan salah satu pihak. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana, kepada pihak yang ingkar Janji dikenakan givu (sanksi): Sampomava Bengga. Perbuatan tersebut di atas juga dikenakan givu (sanksi) bagi pihak perempuan yang Ingkar Janji, maka hantaran harta dikembalikan dua kali lipat. Dan apabila pihak laki-laki ingkar janji maka semua hantaran menjadi milik perempuan. 3.3.15. Nesarabago, dimaksudkan perbuatan zina yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan yang telah diikat oleh perjanjian rencana pernikahan secara adat dan perbuatan tersebut diketahui oleh pihak ketiga. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana dikenakan givu (sanksi): Sampomava Bengga. 3.3.16. Neboli Mombine, dimaksudkan seorang istri meninggalkan rumah karena telah melakukan perzinaan dengan laki-laki lain. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana bangumate dikenakan kepada laki-laki givu (sanksi): a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. telah
g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada,maka notovali (Pengganti)dengan piring biasa. Kepada perempuan dikenakan Givu(sanksi): semua harta Gonogini tidak berhak dimiliki oleh perempuan tersebut dan turun dari rumah hanya menggunakan pakaian dibadan. 3.3.17. Nosimpalaisaka, dimaksudkan bila seorang lelaki dengan sengaja membawa lari seorang perempuan atas kemauan mereka bersama. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana dikenakan kepada laki-laki givu (sanksi): Sampomava Bengga 3.3.18. Neduku, dimaksudkan seorang perempuan turun dari rumah kediaman orang tuannya, lalu tinggal menetap di kediaman orang tua pihak laki-laki yang memang telah mempunyai hubungan asmara. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana yang dikenakan kepada laki-laki givu (sanksi): Sampomava Bengga 3.3.19. Nepungu, dimaksudkan seorang perempuan yang telah kehilangan kehormatan dan menahan seorang lelaki yang telah memiliki hubungan asmara, sehingga pihak laki-laki tidak bisa turun atau keluar dari rumah wanita tersebut. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Kana yang dikenakan kepada laki-laki givu (sanksi): Sampomava Bengga 3.3.20. Nobaga Mombine, a. Ribanua, dimaksudkan seorang laki-laki dengan sengaja memasuki rumah seorang perempuan yang kebetulan tinggal sendiri dalam rumah dan lelaki itu memasuki kamar tidur, sehingga melakukan kelancangan dengan niat kurang terpuji (memeluk, memegang/meraba tubuh perempuan tersebut). Pihak perempuan tetap mempertahankan kehormatannya sambil berteriak minta tolong dan menangis.
b. Ridala, dimaksudkan seseorang laki-laki dengan sengaja mengikuti dari belakang seorang perempuan, berjalan di tempat sunyi yang dapat menimbulkan dugaan mempunyai niat jahat karena berlagak kurang sopan dan merasa bebas. Apabila niat itu terjadi dilakukannya (memeluk, memegang/meraba tubuh perempuan tersebut) dan perempuan bersangkutan keberatan. c. Ribuvu, dimaksudkan seseorang laki-laki dengan sengaja memasuki tempat/ruang mandi perempuan dan diduga mempunyai niat jahat karena berlagak kurang sopan dan merasa bebas. Apabila niat itu terjadi dilakukannya (memeluk, memegang/meraba tubuh perempuan tersebut) dan perempuan bersangkutan keberatan. Pelanggaran di atas merupakan pelanggaran Sala Baba yang dikenakan kepada laki-laki givu (sanksi): Ruamporesi tovau, Samata Guma dan Sampulu ntonga Pingga (sepuluh buah piring). 3.3.21. Nepogau, a. Perbuatan zina seorang laki-laki terhadap seorang wanita tidak normal/cacat mental. Pelanggaran di atas merupakan pelanggaran Sala Baba yang dikenakan kepada laki-laki givuna(sanksi): Sampomava Bengga b. Perbuatan zina yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki terhadap seorang perempuan. Pelanggaran di atas merupakan pelanggaran Sala Kana, kepada pelaku di kenakan givu (sanksi): masing-masing sampomava Bengga. 3.3.22. Netatopo/Netadilo, dimaksudkan perbuatan seseorang laki-laki dengan sengaja mengintip wanita mandi, wanita sedang tidur, wanita yang sedang mengganti busana dan atau mengintip suami istri yang sedang berada di kamar tidur. Pelanggaran di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada laki- lakidi kenakan givu (sanksi): Ruamporesi tovau
3.3.23. Posinggarau Njamboko, dimaksudkanPertengkaran dalam rumah tangga dengan melakukan penganiayaan dan merusak alat-alat perabot rumah tangga atau lainya. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): ruamporesi tovau. 3.3.24. Mosimpogau Mombine Ntemombine, Langgai Nte Langgai, dimaksudkan perbuatan hubungan homoseks/Lesbian yang diikuti dengan tindakan penganiayaan anggota tubuh. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba yang dikenakan kepada masing-masing givu (sanksi): Samporesi tovau 3.3.25. Nanggaremba Ri Banua Ntona, dimaksudkan perbuatan tidak menyenangkan seorang laki-laki dan atau perempuan yang dilakukan di rumah orang lain. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): Ruamporesi Tovau 3.3.26. Negogo/NegayoMombine, adalah tindakan seorang laki-laki yang berusaha menjamah atau memegang alat vital perempuan yang membuat orang tersebut keberatan. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): ruamporesi tovau 3.3.27. Mbaboba To Tua, dimaksudkan tindakan seseorang anak memukul orang tua kandung baik laki-laki maupun perempuan karena emosi amarah. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi):Ruamporesi tovau 3.3.28. Mbaboba To Tua Nungata, dimaksudkan tindakan memukul Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemangku adat, dan pejabat pemerintahan Kampung.
Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi):Ruamporesi tovau 3.3.29. Netiku, dimaksudkan tindakan beberapa orang mengeroyok, walaupun korban memiliki kesalahan. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada masing-masing pelaku dikenakan givu (sanksi): samporesi tovau dan melakukan penggantian biaya perawatan bagi orang yang dicederai. 3.3.30. Nelea, dimaksudkan tindakan seseorang yang melakukan penganiayaan dengan cara sembunyi-sembunyi. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): samporesi tovau dan melakukan penggantian biaya perawatan bagi orang yang dicederai. Apabila korban meninggal dunia maka pelanggaran tersebut masuk dalam SalaKana Bangumate dikenakan Givu (sanksi): a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada,maka notovali (Pengganti)dengan piring biasa. 3.3.31. Netampa, dimaksudkan tindakan emosional seseorang dengan sengaja melukai ternak orang lain. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): mengganti dengan ternak sesuai yang dilukainya.
3.3.32. Neanyu-anyuka, dimaksudkan dengan sengaja secara berolok-olok dengan kata-kata atau prilaku yang tidak sopan di hadapan orang lain. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Mbivi, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi):Samporesi tovau. 3.3.33. Nesauru, dimaksudkan perilaku yang tidak sopan (penghinaan) terhadap orang lain, Pemangku adat dan Madika. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): ruamporesi tovau. 3.4.34. Nangangga, dimaksudkan mengambil barang orang lain yang bukan miliknya tanpa izin. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Baba, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): ruamporesi tovau Di samping itu pelaku dikenakan givu (sanksi) mengganti barang sesuai dengan yang dicurinya. 3.3.35. Netunai/Netuasi, dimaksudkan ucapan seseorang memaki-maki orang lain dengan kata-kata yang tidak sopan (menyebut kemaluan laki-laki dan atau perempuan, nama binatang, kekurangan fisik orang lain, menghina keturunan orang lain). Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Mbivi, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): Samporesi Tovau. Perbuatan tersebut di atas apabila ditujukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemangku adat, dan pejabat pemerintahan Kampung dikenakan Givu (sanksi): talumporesi tovau tambah talupulu pingga, sangu dula. 3.3.36. Nebagiu, dimaksudkan perbuatan penipuan terhadap orang menyebabkan kerugian orang lain. lain,
Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Mbivi, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): samporesi tovau. Perbuatan tersebut di atas apabila mengakibatkan " permasalahan besar " (terjadi korban jiwa dan harta) maka masuk pelanggaran Sala Kana bangu mate dikenakan Givu (sanksi): a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada,maka notovali (Pengganti) dengan piring biasa. 3.3.37. Nedavai, dimaksudkan perbuatan membohongi orang lain, menyebabkan kerugian orang lain. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Mbivi, kepada pelaku dikenakan givu (sanksi): samporesi tovau. Perbuatan tersebut di atas apabila mengakibatkan " permasalahan besar " (terjadi korban jiwa dan harta) maka masuk pelanggaran Sala Kana bangu mate dikenakan Givu (sanksi): a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada,maka notovali (Pengganti)dengan piring biasa. 3.3.38. Nenavusaka, dimaksudkan perbuatan menjatuhkan martabat orang, tetapi dalam pembuktiannya tuduhan tersebut tidak benar.
Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Mbivi, kepada pelaku dikenakan Givu (sanksi): samporesi tovau. Perbuatan tersebut di atas apabila mengakibatkan " permasalahan besar " (terjadi korban jiwa dan harta) maka masuk pelanggaran Sala Kana bangu mate dikenakan Givu (sanksi): a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih), f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada,maka notovali (Pengganti)dengan piring biasa. 3.3.39. Nerasaki, dimaksudkan perbutan memuji orang lain secara berlebihan melampaui batas kewajaran dan menyebabkan ketersinggungan orang lain. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Mbivi, kepada pelaku dikenakan Givu (sanksi): samporesi tovau. 3.3.40. Nosintutu, dimaksudkan perbuatan dengan sengaja menyebarkan berita bohong ataupun aib orang lain meskipun benar, yang dapat mencemarkan nama baik seseorang maupun kelompok. Perbuatan di atas merupakan pelanggaran Sala Mbivi, kepada pelaku dikenakan Givu (sanksi): samporesi tovau. Perbuatan tersebut di atas apabila mengakibatkan " permasalahan besar " (terjadi korban jiwa dan harta) maka masuk pelanggaran Sala Kana bangu mate dikenakan Givu (sanksi): a. Sampomava Bengga (seekor Kerbau jantan besar) b. Sanggayu gandisi (satu pes kain putih), c. Samata guma (satu buah Parang Adat), d. Santonga dula (satu buah dulang), e. Santonga tubu mputi (mangkuk kramik putih),
f. Sudakana (mahar) 11 sampai dengan 99 Reyal. g. Suraya (piring adat) Posanga (Pinekaso, Tava Kelo) dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah, jika hal tersebut tidak ada,maka notovali (Pengganti)dengan piring biasa. Catatan: Givu (sanksi) merupakan sompoh (denda) yang telah ditetapkan dalam musyawarah adat harus dibayar kepada Polisa (bendahara) adat. "Nopanaa" dimaksudkan apabila sompoh (denda) Givu (sanksi) adat salakana bangumate, salababa, dan salambivi yang telah ditetapkan saat musyawarah adat tidak dibayar pada waktunya, maka Dewan Adat akan memberikan peringatan kepada pelaku dan apa bila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, pelaku belum juga membayar sompoh (denda), maka dikenakan Givu (sanksi) salakana Nipali. 4.4. Hukum Dan Sanksi Adat Ombo Nungata 4.4.1. Pengertian Ombo 1.Secara etimologi kata ombo memiliki arti : a. Rusak , misalnya Naombo banua= rusak rumah, sou naombo = pondok yang rusak, vala naombo= pagar rusak. b. Runtuh, seperti tanah runtuh (kaombona) longsor (erosi) kerusakan pada pantai (abrasi). c. Bencana duka pada negeri seperti wafatnya seorang raja atau bangsawan/pembesar. d. Bencana akan kepunahan habitat binatang dan tumbuhan tertentu pada saat atau bencana lingkungan hidup. 2.Secara terminologi ombo dapat diartikan sebagai: a. Melindungi lingkungan alam dari ulah manusia dengan sengaja melakukan pengrusakan; b. Menjaga kelestarian alam; c. Keprihatinan atas peristiwa dan kejadian yang menimpa kampung (Bencana Alam, Bencana Sosial, Kematian Raja/Madika, dll).
4.4.2. Jenis-Jenis Ombo Ombo dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu : a. Ombo Kamate Numaradika (meninggalnya raja), b. Ombo Pekanolu Riara Ngata (Menjaga kepunahan Tumbuhan ), c. Ombo Pekanolu olo-kolo (menjaga kepunahan binatang ), d. Ombo Pekanolu Nutuda-tuda (menjaga kepunahan tanaman), e. Ombo Pekanolu Mpangale (menjaga kelestarian Hutan), f. Ombo Pekanolu Dua: (menjaga terjangkitnya wabah Penyakit), g. Ombo Pekanolu Isi Nurarantasi(menjaga kelestarian habitat dan biota Laut), h. Ombo PekanoluKarona, Binangga, Keke (menjaga kelestarian lingkungan daerah aliran sungai dan aliran air), i. Ombo Pekanolu Mata Nu Uve (menjaga kelestarian sumber mata air), j. Ombo Pekanolu Tana Ntodea, Tana Nuada (menjaga kelestarian ruang publik). 4.4.3. Tujuan Pelaksanaan Ombo a. Agar masyarakat dapat mentaati aturan yang telah disepakati bersama (Tokoh Adat, Pemangku Adat, dan masyarakat umum). b. Agar menjaga, melindungi dan melestarikan semua jenis-jenis ombo demi menjaga keseimbangan alam. 4.4.4.Givu (Sanksi) 4.4.4.1.Ombo Kamate Numaradika (meninggalnya raja) Pantangan/larangan: memasak, membuat minyak kelapa dirumah,menggoreng apa saja dalam rumah, menenun kain dalam rumah, membersihkan rambut (Moboka/Mosiuka bulua/Mosigea, Mosisalaga) bagi perempuan, mencuci pakaian, menyembelih hewan dalam kampung, bagi pejalan kaki dari luar kampung sejak memasuki batas wilayah ombo (livuto) yang diberi simbol novera (janur kuning), tidak diperkenankan memakai topi, mengendarai kuda, atau naik kuda mainan bagi anak-anak, memikul sesuatu secara berimbang atau dua ujung pikulan (molemba), sebaiknya harus mobantia (memikul sesuatu hanya pada satu ujung pikulan saja, sedang pikulan bagian depan harus ditekan dengan tangan,
atau cukup dengan menjinjing) bagi semua penumpang kendaraan tidak turun kecuali Kusir. Pelanggaran terhadap larangan atau pantangan ombo tersebut diatas, dikenakan Givu (sanksi): Samporesi Tovau. Catatan : Ombo Kamate Numadika memiliki jangka waktu tertentu berdasarkan keputusan pemanggku adat. 4.4.4.2. Ombo Pekanolu Nungata (Menjaga Kelestarian lingkungan pemukiman) dimaksudkanPantangan/larangan: membuang/membakar sampah sembarangan, menebang pohon, mengolah tanah, memetik/memanen buah tanaman milik sendiri maupun orang lain, mengambil (memanen) ikan di danau (rano), salu (Payau). Pelanggaran pantangan/larangan kesepakatan ombo tersebut diatas dikenakan Givu(sanksi): Samporesi Tovau. Catatan : Jangka waktu Ombo ditetapkan atas kesepakatan Dewan Adat. 4.4.4.3. Ombo Pekanolu Olo-kolo (menjaga dan, melindungi hewan tertentu) dimaksudkan Pantangan/Larangan: membunuh, menganiaya, memburu, memperjual belikan hewan tertentu. Pelanggaran pantangan/larangan kesepakatan ombo tersebut di atas dikenakan Givu(sanksi): Samporesi Tovau. Catatan :Jangka waktu Ombo ditetapkan atas kesepakatan Dewan Adat. 4.4.4.4. Ombo Pekanolu Nutuda-tuda (menjaga tanaman tertentu) dimaksudkan Pantangan/Larangan: mengambil dan merusak tanaman tertentu. Pelanggaran pantangan/larangan kesepakatan ombo tersebut di atas dikenakan Givu (sanksi): Samporesi Tovau. Catatan : Jangka waktu Ombo ditetapkan atas kesepakatan Dewan Adat.
4.4.4.5. Ombo Pekanolu Mpangale (menjaga kelestarian Hutan tertentu) dimaksudkan pantangan/Larangan: merusak Kawasan Hutan. Pelanggaran pantangan/larangan kesepakatan ombo tersebut di atas dikenakan Givu (sanksi): Samporesi Tovau. Catatan : Jangka waktu Ombo ditetapkan atas kesepakatan Dewan Adat. 4.4.4.6. Ombo Pekanolu Nudua (menjaga terjangkitnya wabah Penyakit) dimaksudkan pantangan/larangan : membuang bangkai hewan, sisa makanan, kotoran hewan sembelihan di sungai dan laut di lingkungan pemukiman penduduk, memelihara dan melepas ternak piaraan yang terjangkit penyakit. Pelanggaran pantangan/larangan kesepakatan ombo tersebut di atas dikenakan Givu (sanksi): Samporesi Tovau. Catatan : Jangka waktu Ombo ditetapkan atas kesepakatan Dewan Adat. 4.4.4.7. Ombo Pekanolu livutontasi (menjaga kelestarian lingkungan habitat dan biota Laut) dimaksudkan pantangan/larangan : melakukan reklamasi, membuang limbah beracun, menebang pohon bakau (mangrove), merusak terumbu karang, menangkap ikan (dengan cara pemboman, meracuni, menggunakan pukat Harimau, bagang modern yang menggunakan mata jaring kecil) dan penambangan di kawasan pantai tertentu. Pelanggaran pantangan/larangan kesepakatan ombo tersebut di atas dikenakan Givu (sanksi): Samporesi Tovau. Catatan : Jangka waktu Ombo ditetapkan atas kesepakatan Dewan Adat. 4.4.4.8. Ombo Pekanolu Karona, binangga, keke (menjaga kelestarian lingkungan daerah aliran sungai) dimaksud pantangan/larangan : mendirikan bangunan, mengambil material sirtu dalam wilayah tertentu, membuang bangkai dan kotoran
hewan, membuang sampah rumah tangga, membuang hajat besar di wilayah tertentu. Pelanggaran pantangan/larangan kesepakatan ombo tersebut di atas dikenakan Givu (sanksi): Samporesi Tovau. Catatan : Jangka waktu Ombo ditetapkan atas kesepakatan Dewan Adat. 4.4.4.9. Ombo Pekanolu Mata Nuuve (menjaga kelestarian sumber mata air) dimaksudkan Pantangan/larangan : menebang pohon di sekitar sumber air, mengambil air untuk diperjualbelikan, membuang kotoran di sumber mata air, menambang pasir dan batu, mendirikan bangunan di sekitar mata air. Pelanggaran pantangan/larangan kesepakatan ombo tersebut di atas dikenakan Givu (sanksi): Samporesi Tovau. Catatan : Jangka waktu Ombo ditetapkan atas kesepakatan Dewan Adat. 4.4.4.10. Ombo Pekanolu Tana Ntodea, Tanah Nuada (melindungi, kawasan lahan tertentu) dimaksudkan pantangan/larangan: mengalihfungsikan tanah adat, tanah untuk kepentingan umum, termasuk tanah sengketa untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pelanggaran pantangan/larangan kesepakatan ombo tersebut di atas dikenakan Givu (sanksi): Samporesi Tovau. Catatan : Jangka waktu Ombo ditetapkan atas kesepakatan Dewan Adat. 4.4.5. Tata Cara Pelaksanaan Ombo Kamate Numaradika Petugas yang memberlakukan ombo ialah anggota Pemangku adat, melalui suatu musyawarah (libu Totua nungata). Musyawarah tersebut dilakukan segera setelah Madika mangkat. Noombo dilakukan selama masa nolomu (masa persemayaman jenazah sampai dikebumikan) selama patampulu eona (empat puluh hari).
Bila hasil musyawarah tersebut sudah ditetapkan, maka ombo segera diberlakukan. Pengumuman dilakukan oleh Topelelei, dengan suara lantang pada sudut-sudut jalan yang strategis yang dapat didengar orang banyak. Waktu dan lamanya masa ombo (masa berkabung) ini berlangsung 7 hari 7 malam dan ditentukan oleh hasil musyawarah Pemangku adat, termasuk batas wilayah/kampung diberlakukan mo ombo. Batas desa yang diberlakukan mo ombo diberi tanda atau simbol dari tau-tau (boneka yang terbuat dari daun kelapa), Tau-tau digantung pada sebuah tiang di tepi jalan masuk kampung. Untuk penentuan waktu ombo demi menjaga kelestarian alam tidak memiliki batasan waktu, diputuskan berdasarkan pertimbangan pemangku adat. Suombo dimaknai setelah selesai prosesi pemakaman, maka Ketua pemangku adat mengundang ibu-ibu dan gadis-gadis dari tiap-tiap Boya (kampung), gadis-gadis dan ibu-ibu tersebut diberi tugas mompasiromu pekasuvia ntodea (membawa Tapi (nyiru) dari rumah ke rumah untuk diisi pangan hasil bumi oleh masyarakat sebagai ungkapan berkabung). Hasilnya dibawa dan dikumpulkan di rumah Pemangku adat. Bila seluruhnya telah terkumpul maka nyiru yang telah berisi pangan hasil bumi (pekasuvia) tersebut diantar oleh Pemangku adat ke rumah keluarga Raja yang berduka (Numadika). Mo osuombo adalah acara pencabutan ombo dilaksanakan oleh pemangku adat dengan mencabut seluruh atribut/simbol yang dipasang di batas wilayah ombo dengan demikian Selesailah masa ombo. Catatan : Upacara mo ombo Ngata (kematian raja), hanya berlaku bagi raja dan pejabat kerajaan, sedangkan bagi bangsawan lain, upacara ini tidak diberlakukan sebelum melalui/berdasarkan keputusan Dewan Adat .
WALI KOTA PALU,
ttd HIDAYAT
LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN ADAT KAILI PELAKSANAAN LAMBANG KELEMBAGAAN ADAT KAILI WALI KOTA PALU, ttd HIDAYAT
LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN ADAT KAILI PELAKSANAAN ATRIBUT KELEMBAGAAN ADAT KAILI Baju Warna Hitam WALI KOTA PALU, ttd HIDAYAT