II PENGANTAR REDAKSI TIM REDAKSI : PENANGGUNG JAWAG Dr. RIDWAN MANSYUR, S.M., M. H. Dr. IYUS SURYANA, S.H., M.H. PEMIMPIN REDAKSI ASEP NURSOBAH, S.Ag., M. H. ANGGOTA REDAKSI ZAENAL ANAM, ANGEL FIRSTIA, WARDHANI, MUSTA'IN, ARIF FADHILLAH, APRIYODI, AVISENA, RIZALDY ALWY, SYAHRUL HIDAYAT, HELMI INDRA, TIAN FIRZA PENULIS NASKAH ASEP NURSOBAH, S.Ag., M. H. MARGI PURWANDANI, S.T. EDITOR NASKAH MARGI PURWANDANI, S.T. LAYOUT/ TATA LETAK MARGI PURWANDANI, S.T.
III Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan Yang Maha Meng- etahu. Rasa syukur tiada terhingga kami panjatkan ke hadirat-Nya atas diterbitkannya kembali "Modernisasi Peradilan", sebuah majalah Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dihadirkan istimewa pada momentum khusus. Edisi pertama majalah ini diterbitkan pada momen khusus purnabhakti Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, pada Mei 2020. Edisi kedua diter- bitkan pada momen khusus purnabakti Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.H., pada bulan Februari 2022. Sedangkan Edisi Ketiga diterbitkan dalam rangka mengabadikan momen laporan tahunan Mahkamah Agung. "Modernisasi Peradilan" yang ada di tangan pembaca kali ini adalah edisi keempat yang terbit pada bulan Desember 2023. Edisi keempat hadir karena ada dua momen istimewa. Pertama, momentum akhir tahun sehingga majalah ini hadir sebagai kaleidoskop kinerja tahun 2023. Kedua, berakhirnya tugas Bapak Ridwan Mansyur sebagai Panitera Mahkamah Agung dikarenakan ada amanah baru yang harus diemban- nya. Bapak Ridwan Mansyur telah terpilih dalam seleksi ter- buka untuk menduduki jabatan Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung, dan pelantikannya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023. Dalam edisi ke empat, Majalah Modernisasi Peradilan mengusung tema "Modernisasi Mahkamah Agung untuk Peradilan yang Agung". Tema ini dipilih karena konten ma- jalah edisi keempat adalah kumpilasi berita kegiatan Kepan- iteraan Mahkamah Agung selama periode kepemimpinan Bapak Ridwan Mansyur. Berita kegiatan tersebut telah dipub- likasikan di web Kepaniteraan MA, namun diformulasi ulang dalam bentuk majalah sehingga lebih mudah dibaca. Bapak Ridwan Mansyur dilantik sebagai Panitera Mahkamah Agung pada hari Senin, 1 Februari 2021 dan berakhir pada pelantikan jabatan sebagai Hakim Konstitusi pada hari Jum'at, 8 Desember 2023. Jika dihitung hari, Beliau telah mengabdikan diri sebagai Panitera Mahkamah Agung selama 1.041 hari. Tentu saja selama periode waktu tersebut ban- yak kebijakan yang diterbitkan untuk meningkatkan kualitas layanan penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kebija- kan-kebijakan tersebut dapat dibaca di majalah ini. Dari sisi kinerja minutasi perkara, selama periode 1 Februari 2021 - 8 Desember 2023, Kepaniteraan Mahkamah Agung di bawah Kepemimpinan Ridwan Mansyur telah meminutasi sebanyak 77.743 perkara. Sebuah prestasi yang luar biasa. Sesungguhnya bukan hanya dari sisi kuantitas yang mening- kat, ketepatan waktu minutasi pun mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada saat Pleno Kamar Tahun 2023, 19 No- vember 2023 yang lalu, Panitera MA melaporkan ketepatan waktu minutasi mencapai 89,55%. Padahal pada tahun 2021, ketepatan waktu minutasi hanya mencapai 16,73%. Presta- si gemilang ini merupakan kebanggaan Kepaniteraan Mah- kamah Agung, sekaligus kenangan "termanis" yang diberikan oleh Pak Ridwan. Semoga "kebiasaan" melukis prestasi di setiap tempat penugasan, kembali dilakukan di Mahkamah Konsitusi. Amiin. Demikian, Kami berharap informasi yang disuguhkan ma- jalah edisi istimewa ini dapat memberikan manfaat disertai permohonan maaf karena kami menyadari terbitan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jakarta, Desember 2023 TIM REDAKSI
Modernisasi PERADILAN VIII
IX KELUARGA BESAR KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES KEPADA DR. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Ridwan Mansyur lahir di Lahat (Sumatera Selatan) 11 November 1959. Perjalanan karir Ridwan Mansur diawali sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi pada ta- hun 1986. Jabatan sebagai hakim dimulai pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 1989. Pada tahun 1998, ia beralih tugas menjadi hakim pada Pengadilan Neg- eri Cibinong. Empat tahun berikutnya, Ridwan Mansur kembali mendapatkan mu- tasi menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dijalaninya hingga pertengahan tahun 2006. Jabatan sebagai pimpinan pengadilan dipercayakan kepada Ridwan Mansur pada tahun 2006 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Setahun berikutnya, Ia kembali mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam. Ta- hun 2008, Ia mendapat promosi sebagai Ketua pada pengadilan tersebut. Pada tahun 2010, Ridwan Mansyur mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palem- bang Klas IA Khusus. Pada tahun 2012, pimpinan MA kembali memberikan promosi jabatan sebagai Hakim Tinggi PT Jakarta yang ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Jabatan tersebut diemban selama hampir lima tahun (2012-2017). Pada pertengahan tahun 2017, Ridwan Mansur mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Jabatan ini diemban hingga akhir tahun 2018. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjadi titik mutasi berikutnya di akhir tahun 2018 dengan jabatan Wakil Ketua. Dua tahun berikutnya (2020), Ia dipromosikan men- jadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Belum genap setahun sebagai unsur pimpinan PT Semarang, pada tanggal 3 Februari 2021, suami dari Hj. Rita Iryani, S.H., CN ini diberikan kepercayaan sebagai Panitera Mahkamah Agung. Jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung harus ditinggalkannya karena diberikan amanah baru se- bagai Hakim Konstitusi yang dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 8 Desember 2023. Daftar Pejabat Panitera Mahkamah Agung Pasca Satu Atap Mahkamah Agung NO NAMA PERIODE KEPEMIMPINAN 1. H. Satri Rusyad, S.H., M.H 2005 -2007 2. Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H 2007 - 2009 3. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H 2009 - 2011 4. H. Soeroso Ono, S.H., M.H 2011 - 2016 5. Made Rawa Aryawan, S.H., M,H 2016 - 2021 6. Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M,H 2021- 8 Desember 2023
X Daftar isi Daftar isi Pengantar Redaksi Modernisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung Untuk Peradilan Yang Agung X II 15 MA Selenggarakan Seleksi Kompetensi untuk Jabatan Panitera Mahka- mah Agung Republik Indonesia Sosialisasikan Mekanisme Rogatori, Kali ini Kepaniteraan MA Gandeng Kementerian Luar Negeri Bekerjasama dengan BSI, Kepaniteraan MA Gelar Sosialisasi Kebijakan Modernisasi Manajemen Perkara untuk Pengadilan Se-Provinsi Aceh dan Sumut Tertinggi dalam Sejarah MA, Kepatuhan Waktu Minutasi Perkara MA Tahun 2023 Capai 89,55% Rapat Pleno, Ruang Pemersatu Persepsi dan Pendapat Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Ketua MA Berharap Rapat Pleno Kamar Bukan Sekadar Tradisi Tahu- nan Melihat Strategi Kamar untuk Mempercepat Penyelesaian Perkara di MA Ridwan Mansyur Lolos Seleksi Hakim Konstitusi, MA Adakan Seleksi Terbuka Jabatan Panitera MA Dari PN Labuan Bajo, Panitera MA Mengajak Pengadilan Bersiap Song- song Implementasi Pengajuan Kasasi/PK Full Elektronik Panitera MA Apresiasi Ethos Kerja Aparatur Pengadilan dalam Mem- publikasikan Putusan Nama-Nama Yang Lolos Seleksi Jabatan Panmud dan Panitera Peng- ganti MA Panitera MA Tegaskan Peran Vital Pengadilan dalam Implementasi Pengajuan Kasasi /PK Secara Elektronik Ketentuan Penyampaian Dokumen kepada Pihak yang Berada di Neg- ara Berbahasa Mandarin 30 31 32 33 36 38 41 44 46 48 51 53 55
XI Daftar isi MA Dan Kemlu Perbarui Format Standar Pengiriman Dokumen, Pa- nitera MA Minta Pengadilan Menggunakannya Paling Lambat Mulai 1 September 2023 Periode Januari-Juli 2023, MA Telah Meregistrasi 16.944 Permohonan Upaya Hukum Kasasi/PK 57 58 Kepaniteraan MA Selenggarakan Monev Kelengkapan Berkas Perkara 60 Inilah Upaya Kepaniteraan MA Mempercepat Proses Penelaahan dan Pemilahan Berkas Perkara Workshop Publikasi Putusan Mahkamah Agung, Wujud Komitmen Kepaniteraan Mahkamah Agung Menghadirkan Putusan Bagi Publik Segera! MA Akan Kembali Selenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Panmud dan Panitera Pengganti MA Memasuki Tahap Akhir Seleksi, Calon PP Kamar Perdata dan Pidana MA Melakukan Wawancara dengan Pansel "Sistem Baru" Seleksi Panitera Pengganti MA Memasuki Tahap Profile Assesment Mulai 1 Juni 2023, Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Kasasi/ PK Wajib Diajukan Secara Elektronik Panitera MA Mendapat Predikat "Ahli Pembangun Integritas" dari LSP- KPK Layanan VA Sudah Kembali Normal, Pembayaran Biaya Kasasi/PK dan Biaya Rogatori Wajib Menggunakan Virtual Account Melihat Kembali Inisiatif Kepaniteraan MA Mempublikasikan "Amar Singkat yang Lebih Rinci" Untuk Sementara, Bayar Biaya Kasasi/ PK Menggunakan "Real Ac- count" Sepanjang Tahun 2022, Setiap Hakim Agung Rata-Rata Menerima Alo- kasi 1.805 Berkas "Sistem Baru" Seleksi Panitera Pengganti MA Memasuki Tahap Seleksi Kompetensi 63 65 66 69 70 71 74 76 77 80 81 83 Triwulan Pertama, MA Terima 7.447 Perkara Upaya Hukum 85
XII Daftar isi Tiga Hari Workshop, Kepaniteraan MA Unggah 4552 Putusan 87 Perkuat Kualitas SDM, Kepaniteraan MA Awali Tahun 2023 dengan Menggelar Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas 89 Kepaniteraan MA Gelar Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi e-Kinerja 91 Pemuatan Amar Putusan Lebih Rinci pada Info Perkara MA Diapresiasi KY Hati-Hati Penipuan Dengan Modus Surat Pemberitahuan Registrasi Perkara Mengawali Tahun 2023, Info Perkara MA Dilengkapi Informasi Amar Pu- tusan Yang Lebih Rinci Tertinggi Dalam Sejarah, MA Meminutasi 30.195 Perkara Sepanjang Ta- hun 2022 Kepaniteraan MA Selenggarakan Monev Kebijakan Manajemen Perka- ra Panitera MA : Mari Bersiap Implementasikan Administrasi Pengajuan Kasasi/ PK Secara Elektronik 92 93 95 97 98 99 Mengurangi Disparitas dengan Rapat Pleno Kamar Kesebelas 101 Meningkat 42,27%, MA telah Minutasi 23.860 perkara Selama Januari- September 2022 Panitera MA "Wajibkan" Pimpinan Unit Kerja di Kepaniteraan Adakan Pembinaan Rutin Panitera MA : Pengadilan Harus Memperkuat Quality Control Sebelum Berkas Kasasi/PK Dikirim ke MA MA-BSI Selenggarakan Sosialisasi Penggunaan Rekening Virtual untuk Pembayaran Biaya Perkara Selain Dilengkapi Usia Perkara, Status Proses pada Info Perkara Juga Semakin Rinci 106 107 109 112 115
XIII Daftar isi Kini Info Perkara MA Disertai Informasi Usia Perkara 116 Meningkat 57,65%, MA telah Memutus 16.692 Perkara selama periode Januari-Agustus 2022 118 Beban Perkara MA Periode Januari-Juli 2022 Meningkat 54,70% 119 Kepaniteraan MA Selenggarakan Orientasi Kerja Hakim Tinggi Pemilah Perkara dan Panitera Pengganti Baru Perkuat Pemilah Perkara, Panitera MA Lantik 13 Hakim Tinggi Pemilah Perkara (HTP) Baru Versi Mobile Direktori Putusan Kini Telah Bertengger di Google Play Store 120 122 125 Bersiap Terapkan TTE, Kepaniteraan MA Selenggarakan Workshop MA Kembali Berduka, Hakim Agung Dwi Sugiarto Tutup Usia 126 128 26 Kandidat Berkompetisi untuk Menjadi Aguen Perubahan Kepanit- eraan MA Potret Kinerja Semester 1 2022 : Kinerja Memutus Naik 46,09%, Minutasi Naik 39,02% 130 131 Menjelang Usia ke 15 Tahun, Dirput Mengoleksi 7 Juta Putusan 133 Laporan Kasasi Harus Disampaikan Paling Lama 3 Hari Kerja Sejak Kasasi Di- daftarkan 135 Panitera MA : Semangat Publikasi Putusan Jangan Lupakan Prosedur Anoni- misasi 137 Potret Kinerja Penanganan Perkara Periode Januari-Mei 2022: Kinerja Memu- tus Meningkat 37,92% 139 Kinerja Penanganan Perkara Semester 1 Tahun 2022 Direktori Putusan Unggah 7 Juta Putusan Kinerja Mahkamah Agung Dalam Angka 140 141 142
Laporan Utama
MODERNISASI KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG UNTUK PERADILAN YANG AGUNG Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah cita-cita pembaruan peradilan yang dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009. Visi tersebut hendak dicapai melalui berbagai program pembaruan yang dilaksanakan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2035. Jalan pembaruan peradilan selama periode waktu 2010 - 2035 tersebut dipetakan ke dalam periodisasi lima tahunan. Mas- ing-masing periode memiliki target capaian tertentu yang secara bertahap dan konsisten akan membentuk puzzle yang jika dihimpun pada akhir tahun 2023 akan membentuk bangunan badan peradilan yang agung. Wujud Badan Peradilan Indonesia Yang Agung telah dirumuskan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Peradilan yang Agung dirumuskan sebagai Badan Peradilan yang memiliki 10 karakteristik, yakni badan peradilan yang : 1 melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan; 2 didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 3 memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisa- si yang jelas dan terukur; 4 menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsion- al; 5 mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkun- gan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelengga- raan peradilan; 15
16 6 mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompet- en dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional; 7 didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, adminis- trasi, dan jalannya peradilan; 8 berorientasi pada pelayanan publik yang prima; 9 memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; 10 modern dengan berbasis TI terpadu. Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara merupa- kan salah satu domain dari pembaruan peradilan. Pembaru- an fungsi teknis dilakukan sebagai upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Pembaruan manajemen perkara dilakukan dalam rangka mewujudkan misi memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pen- cari keadilan dan misi meningkatkan kredibilitas dan trans- paransi badan peradilan. Dilihat dari cakupan substansinya, Kepaniteraan Mahkamah Agung menjadi salah satu aktor untuk menjalankan program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara. waktu, biaya ringan dan proporsional; berorientasi pada memiliki manajemen pelayanan publik yang prima; informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; dan pengadilan yang modern dengan .berbasis TI terpadu karakteristik Badan Peradilan Indonesia 10 Apabila melihat Yang Agung, pembaruan fungsi teknis dan manajemen tiga) karakteristik badan) 4 perkara terasosiasi dengan peradilan yang menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat
Badan Peradilan 10 Apabila melihat karakteristik Indonesia Yang Agung, pembaruan teknis tiga)) 4 dan manajemen perkara terasosiasi dengan karakteristik badan peradilan yang menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional; berorientasi pada pelayanan publik yang prima; memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; dan .pengadilan yang modern dengan berbasis TI terpadu fungsi Kepaniteraan Mahkamah Selama periode 2010 - 2023, Agung sebagai salah satu agen pembaruan telah melakukan aktivitas pembaruan yang berkesinambungan (continuous improvement). Epicentrum pembaruan peradilan tersebut terjadi di Medan Merdeka Utara Jakarta, namun resonansin- ya dirasakan oleh badan peradilan se-Indonesia. Beberapa inisiatif modernisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung yang berdampak pada perwujudan peradilan yang agung adalah sebagai berikut: 1. Penerapan dan Penguatan Sistem Kamar Penerapan sistem kamar merupakan salah satu kebijakan revolusioner Mahkamah Agung untuk menggantikan Sis- tem Tim yang telah berpuluh-puluh tahun diterapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sistem yang diadopsi dari Hoge Raad Belanda ini diharapkan mampu mengatasi tiga persoalan besar yang di- hadapi Mahkamah Agung yaitu lamanya proses penanganan perkara, tidak ada kesatuan penerapan hukum dan terjadin- ya disparitas putusan. Gagasan implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung dirumuskan secara sistematis dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru mengarahkan desain im- plementasi kamar dilaksanakan mulai lima tahun pertama (2010-2015) hingga lima tahun ke-tiga (2020-2025). Langkah awal implementasi sistem kamar dimulai den- gan pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar melalui Surat Keputusan Ketua MA Nomor 010/KMA/ SK/I/2011 tanggal 21 Januari 2011. Tim ini mempunyai tugas yang sangat strategis untuk melakukan perubahan sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung dari Sistem Tim ke Sistem Kamar. Delapan bulan setelah Tim Pokja dibentuk, pada tanggal 19 September 2011, melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung resmi memberlakukan sistem kamar di Mahkamah Agung. Namun dengan mempertimbangkan aspek admin- istrasi perkara, Panitera Mahkamah Agung diberikan we- wenang menetapkan penanganan perkara berdasarkan sis- tem kamar diberlakukan bagi perkara yang diregistrasi sejak 1 Oktober 2011. Sementara itu, bagi perkara yang belum di- putus hingga tanggal 1 Oktober 2011 masih tetap dilaksana- kan dengan Sistem Tim. Mahkamah Agung juga menetapkan waktu transisi penerapan sistem kamar sampai dengan bulan April 2014. Penetapan masa transisi sistem kamar diperlukan oleh Mahkamah Agung karena sistem ini diterapkan dalam kondisi struktur organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pada Sistem TIM. Meskipun periode Oktober 2011- April 2014 ditetapkan sebagai masa transisi sistem kamar bukan berarti pada masa tersebut sistem kamar belum efektif dilaksana- kan, semua perkara pada periode ditangani dengan sistem kamar. Penetapan waktu transisi tersebut digunakan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan adaptasi dan modifikasi berbagai peraturan pendukung sistem kamar. Modifikasi ke- bijakan sistem kamar tersebut adalah sebagai berikut: 17
18 a. SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012: Modifikasi Pedoman Sistem Kamar yang Pertama Modifikasi pertama sistem kamar dilakukan pada 5 (lima) bu- lan pertama sistem kamar dengan menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputu- san Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI. Penyempurnaan ini terkait dengan prosedur pengambilan keputusan majelis hakim agung ketika terjadi perbedaan pendapat. Sejatinya perbedaan pendapat dalam praktek sistem kamar adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hal ini karena tu- juan utama implementasi sistem kamar adalah terciptan- ya kesatuan hukum. Oleh karena itu dalam praktek sistem kamar di pengadilan Belanda, perbedaan pendapat (dissent- ing opinion) ini tidak diberikan ruang. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI tidak "men- jiplak" seutuhnya model Belanda. Mahkamah Agung mem- berikan sedikit "modifikasi" dalam implementasi sistem kamar, diantaranya dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam majelis (dissenting opinion). Dissenting opinion da- lam sistem kamar di Mahkamah Agung tidak dilarang namun ada prosedur yang harus ditempuh. Prosedur ini belum dia- tur dalam SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011. Oleh karena itu, dalam Keputusan Ketua MA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 diatur apabila dalam majelis suatu perkara terdapat perbedaan pendapat yang tajam yang tidak dapat disatukan, maka Ketua Kamar menambah 2 (dua) an- ggota baru. Apabila setelah ada penambahan anggota baru, perbedaan pendapat masih ada, maka pihak yang berbeda (minoritas) dapat membuat pendapat yang berbeda (dis- senting opinion). b. SK KMA 112/KMA/SK/VII/2013: Modifikasi Kedua Pedoman Sistem Kamar. Pada tahun 2013, pedoman sistem kamar tersebut kembali dilakukan penyempurnaan melalui Surat Keputusan Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang . Peruba- han mendasar yang diatur dalam pedoman sistem kamar ini adalah menyangkut dua hal, yaitu: Pertama, kedudukan Ket- ua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam Sistem Kamar tidak merangkap sebagai Ketua Kamar . Para Wakil Ketua Mahkamah Agung dapat bersidang di semua kamar atas dasar penunjukan Ketua Mahkamah Agung. Perkara yang ditangani oleh Ketua dan Wakil Ketua dikhususkan terhadap perkara-perkara yang membawa dampak luas kepada ne- gara dan perekonomian negara, perkara-perkara yang akan mempengaruhi kredibilitas lembaga peradilan, atau perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua Mahkamah Agung. Kedua, Kriteria perkara yang dibahas dalam Rapat Pleno Kamar dilakukan penyempurnaan dari peraturan sebelum- nya. Dalam SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013, diatur bahwa kriteria perkara yang dibawa ke Rapat Pleno, antara lain: Perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dimana terdap- at perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut. (Dengan SK baru ini, maka mekanisme penambahan anggota majelis menjadi ditiadakan) Ketua Majelis berbeda pendapat dengan dua anggotanya dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat. c. SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 : Modifikasi Terakhir Pedoman Sistem Kamar Masa transisi sistem kamar ditetapkan berlangsung mulai 19 September 2011 sampai dengan 31 April 2014. Pada masa ini sistem kamar terus-menerus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung. Modifikasi sistem kamar ini terbaca dari 3 (tiga) Keputusan Ketua Mahkamah Agung ten- tang pedoman sistem kamar. Setelah berakhir masa transisi implementasi sistem kamar, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali menerbitkan pedoman "baru" sistem kamar yaitu Keputusan Nomor 213/KMA/SK/ XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Pen- erapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI. Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku pedoman pen- erapan sistem kamar yang diatur dalam beberapa keputusan yaitu: SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 Sep- tember 2011, SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 dan SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal10 Juli 2013. Pedoman penerapan sistem kamar yang diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 lebih komprehensif pengaturannya dibandingkan tiga peraturan sebelumnya. Lahirnya SK tersebut juga mengakh- iri perbedaan penafsiran terhadap beberapa aturan sistem kamar. Hal baru yang diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/ XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
19 a. b. Ketentuan penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali dari mulai proses penerimaan berkas di Mahkamah Agung RI sampai dengan dikirimnya berkas ke pengadilan pengaju; Ketentuan penanganan perkara uji materiil, sengketa kewenangan mengadili, permohonan fatwa, dan permohonan grasi; c. Monitoring kepatuhan dan pelaporan; d. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Dari sisi substansi tatalaksana sistem kamar, SK tersebut juga memuat beberapa penyempurnaan, antara lain: a. b. c. Salah satu kriteria perkara yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah perkara permohonan peninjauan kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dan/atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kesepakatan Rapat Pleno Kamar yang membahas substansi suatu perkara tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara. Apabila tetap terdapat perbedaan pendapat setelah Rapat Pleno Kamar, maka perkara diputus dengan mencantumkan dissenting opinion. Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar yang telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sedapat-dapatnya ditaati Majelis Hakim. 2. Pleno Kamar : Pengawal Konsistensi Putusan Rapat Pleno merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem kamar yang dibangun untuk mewujudkan konsist- ensi putusan dan kesatuan dalam penerapan hukum serta mencegah disparitas putusan. Rapat pleno kamar perdana digelar sepanjang periode bulan Maret - Mei 2012. Sebagian besar dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci Tan- gerang. Pleno Kamar Pidana dilaksanakan pada tanggal 8 - 10 Maret 2012, Pleno Kamar Perdata dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2012, Pleno Sub Kamar Perdata Khusus dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2012, Pleno Kamar Tata Usaha Negara dilaksanakan pada tanggal 11-13 April 2012 dan Pleno Kamar Agama dilaksanakan pada tanggal 3-5 Mei 2012. Rapat pleno kamar perdana tersebut berhasil melahirkan se- jumlah rumusan hukum yang akan dijadikan pedoman bagi hakim agung dalam menangani perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, ber- pendapat terwujudnya kesatuan penerapan hukum dan ter- jaganya konsistensi putusan akan lebih efektif jika rumusan pleno kamar dipedomani juga oleh hakim judex facti. Oleh karena itu, Ia melontarkan gagasan brilian agar rumusan pleno kamar diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ide ini disetujui oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung pada saat itu, maka lahirlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA inilah menjadi tonggak sejarah bagi terciptanya rumusan kamar di Mahkamah Agung.
20 01 SEMA Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 02 SEMA Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 03 SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 04 SEMA Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 ten- tang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mah- kamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tu- gas Bagi Pengadilan. 05 SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 ten- tang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mah- kamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tu- gas Bagi Pengadilan. 06 SEMA Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 07 SEMA Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 08 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
21 09 SEMA Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 10 SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11 SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 ten- tang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mah- kamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tu- gas Bagi Pengadilan. Pada tanggal 19-21 November 2023, telah diselenggarakan rapat plano kamar tahunan yang ke-12. Pleno kamar tersebut telah melahirkan sejumlah rumusan dan akan segera diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. 3. Pemberlakuan Sistem Pembacaan Berkas Serentak Mahkamah Agung melakukan terobosan untuk mengelimi- nasi ketidakpastian waktu pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali akibat sistem pembacaan berkas ber- giliran. Mahkamah Agung menetapkan kebijakan yang men- gubah sistem membaca berkas bergiliran menjadi membaca berkas serentak/bersama. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/ VII/2013 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI. Sebelum SK KMA 119/2013 lahir, Majelis Hakim yang meng- adili perkara di Mahkamah Agung perannya dibagi sebagai Pembaca I, Pembaca 2 dan Pembaca 3. Pembaca 3 adalah ketua majelis sedangkan Pembaca 1 dan Pembaca 2 adalah anggota majelis. Pembacaan berkas perkara dilakukan se- cara bergiliran mulai dari hakim agung Pembaca 1, kemudi- an Pembaca 2 dan berakhir di Pembaca 3. Penetapan hari musyawarah ucapan terjadi setelah berkas "berpindah" ke Pembaca 3 (ketua majelis). Kecepatan mengadili suatu perkara sangat tergantung kepa- da kecepatan anggota majelis menuangkan pendapatnya di adviseblad. Hakim Agung Pembaca 2 tidak bisa memberikan pendapat apabila Pembaca 1 belum berpendapat. Demikian juga Ketua Majelis (P-3) belum bisa menetapkan kapan per- kara yang ditanganinya tersebut diputus apabila Pembaca 2 belum memberikan pendapatnya. Walhasil, jangka waktu pemeriksaan perkara pun diliputi ketidakpastian dan saling ketergantungan. Mahkamah Agung melakukan terobosan untuk mengelimi- nasi ketidakpastian waktu pemeriksaan perkara di MA akibat sistem pembacaan berkas bergiliran dengan mengubah sis- tem membaca berkas bergiliran menjadi membaca berkas serentak/bersama. Dilihat dari fisiknya, Surat Keputusan Nomor 119/KMA/SK/ VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ini hanya berjumlah empat lembar kertas. File elektronik dalam pdf-nya hanya sebesar 1,57 megabytes, dan jumlah diktum aturannya pun hanya delapan poin. Namun jika dilihat dari resonansinya, empat lembar SK ini membawa gelombang perubahan besar dalam sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung. Betapa tidak, setelah lebih dari setengah abad menjadi sistem pe- meriksaan perkara yang sudah mapan, terhitung mulai 1 Agustus 2013 sistem pembacaan berkas bergiliran mulai dit- inggalkan, digantikan dengan sistem membaca berkas seren- tak yang menjanjikan kecepatan dan kepastian. Perubahan besar telah terjadi dalam sistem penanganan perkara yang "dipicu" oleh empat lembar SK 119/2013 ini.Pada hari dan tanggal musyawarah yang ditetapkan, selanjutnya mas- ing-masing anggota majelis membawa adviseblad. Di forum musyawarah majelis ini, para hakim agung beradu argumen- tasi mempertahankan pendapatnya hingga tercapai kesepa- katan dan akhirnya perkara tersebut diputus.
22 Dalam sistem pembacaan berkas serentak, Ketua Majelis menetapkan tanggal dan hari musyawarah/ucapan. Setiap anggota majelis diberikan bundel B (dalam bentuk hard copy atau soft copy) yang dilampiri penetapan hari musy- awarah dan ucapan dan lembar pendapat (adviseblad) . Masing-masing hakim agung dalam majelis kemudian mem- berikan pendapatnya yang dituangkan ke dalam adviseblad. Jangka waktu memberikan pendapat ini dibatasi hingga waktu sebelum pelaksanaan musyawarah dan ucapan yang ditetapkan oleh Ketua Mejelis. Dalam sistem membaca berkas serentak, setiap hakim agung harus memberikan pendapatnya secara lengkap. Masing-masing hakim agung tidak bisa mengetahui pendap- atnya satu sama lain karena advisblad dibuat untuk mas- ing-masing individu hakim agung. Oleh karena itu, dalam sis- tem baru ini hakim agung tidak bisa memberikan pendapat dengan hanya menulis dua huruf "C dan F" (confirm) seperti yang sering terjadi dalam sistem membaca berkas bergiliran. "CF" dalam sistem lama bermakna hakim agung yang ber- sangkutan sependapat dengan hakim agung yang mendapat giliran membaca berkas sebelumnya. Pada hari dan tanggal musyawarah yang ditetapkan, selan- jutnya masing-masing anggota majelis membawa advise- blad. Di forum musyawarah majelis ini, para hakim agung beradu argumentasi mempertahankan pendapatnya hingga tercapai kesepakatan dan akhirnya perkara tersebut diputus. 4. Implementasi Pembacaan Berkas Elektronik Konsekuensi penerapan kebijakan membaca berkas seren- tak adalah keharusan menyediakan berkas Bundel B sesuai jumlah hakim anggota. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka harus dilakukan penggandaan berkas. Namun, peng- gandaan berkas untuk kebutuhan proses membaca berkas serentak ini menimbulkan hal problematik. Konsumsi kertas untuk pemeriksaan berkas perkara akan meningkat. Padahal setelah pemeriksaan selesai, berkas yang digandakan akan menjadi sampah. Jika satu tahun MA rata-rata menerima 12.000 berkas, dan ra- ta-rata berkas bundel B berjumlah 50 halaman, maka untuk kepentingan membaca berkas bersama untuk dua orang anggota majelis, diperlukan 1.200.000 lembar atau 2.400 rim. Berat satu rim kertas rata-rata 2,27 kg, sehingga per tahunnya MA akan mengkonsumsi 5,4 ton kertas. Artinya, MA akan membuang minimal 5,4 ton per tahunnya. Dengan kondisi berkas perkara yang diterima MA di atas 20.000 seperti dalam tiga tahun terakhir ini, maka perhitungannya meningkat se- cara eksponensial. Untuk efektifitas sistem membaca berkas sekaligus mengeliminasi dampak negatif penggandaan berkas fisik, MA sudah menginisiasi pemanfaatan dokumen elektronik dalam pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Dua tahun sebelum terbit SK 119/2013, MA telah mewajibkan penga- dilan untuk mengirimkan dokumen elektronik ketika menga- jukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali melalui SEMA 14 Tahun 2010. Dokumen elektronik yang diwajibkan oleh SEMA 14 Tahun 2010 berupa putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, dan dakwaan jaksa. Lahirnya kewa- jiban pengiriman e-dokumen ini didasari pada tujuan untuk mempercepat proses minutasi perkara di Mahkamah Agung. SK KMA 119/2013 yang lahir tiga tahun kemudian setelah SEMA 14 Tahun 2010 mendorong pemanfaatan dokumen el- ektronik yang dikirim oleh pengadilan pengaju. Jika SEMA 14 Tahun 2010 memanfaatkan dokumen elektronik untuk mem- percepat penyusunan draft putusan, maka SK KMA 119/2013 menjadikan dokumen elektronik sebagai bahan "bacaan" hakim agung dalam rangka membaca berkas secara seren- tak. Oleh karena itu jenis dokumen elektronik yang diwajib- kan dikirim oleh pengadilan pengaju bukan hanya meliputi 3 item seperti ketentuan SEMA 14/2010, tetapi harus ditambah sehingga meliputi juga memori kasasi, kontra memori kasasi, bahkan relaas pemberitahuan putusan banding, akta pern- yataan kasasi/peninjauan kembali dan tanda terima memori kasasi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung melakukan perubahan terhadap SEMA 14 Tahun 2010 den- gan menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Membaca Berkas Melalui Barcode Sistem pembacaan berkas serentak mengubah alur distri- busi berkas ke Mejelis Hakim. Jika dalam sistem pembacaan berkas bergiliran, distribusi berkas dimulai dari Hakim Agung P-1, kemudian beralih ke P-2 dan berakhir di P-3, maka da- lam sistem pembacaan berkas serentak, distribusi berkas perkara pertama kali disampaikan kepada Ketua Majelis (P- 3). Ketua Majelis harus segera menetapkan hari musyawarah dan ucapan untuk perkara tersebut dengan batasan waktu hari muscap tersebut tidak boleh melebihi tiga bulan sejak berkas diterima oleh Ketua Majelis.. Penetapan hari muscap ini menjadi batasan waktu bagi majelis untuk memberikan pendapat. Masing-masing anggota majelis diberikan berkas perkara se- hingga bisa memeriksa perkara secara serentak dan mem- berikan pendapat tepat waktu sesuai penetapan Ketua Ma- jelis. Ketua Majelis memegang berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan (Bundel A dan Bundel B) sedangkan Hakim Anggota mendapatkan map berkas yang berisi 3 (tiga) doku- men yaitu: Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan, Lembar Pendapat (Adviseblaad) dan Barcode pada Surat Pengantar.
23 Bagaimana Hakim Anggota memeriksa perkara sedangkan berkas isinya hanya 3 dokumen?. Kuncinya ada di barcode. Barcode diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan ketika Pengadilan Tingkat Pertama mengunggah surat pengantar pengiriman berkas. Barcode pada surat pengantar menjadi kunci akses untuk memanggil kembali seluruh dokumen el- ektronik yang telah diunggah ke Direktori Putusan. Aplikasi Direktori Putusan telah terhubung dengan Aplikasi SIAP-MA, sehingga untuk mendapatkan berkas Elektronik Bundel B, Hakim Agung memindai barcode pada menu pencarian ber- kas pada aplikasi SIAP-MA. Hakim Agung dapat membaca berkas elektronik ataupun membaca hasil cetak dokumen yang telah diunduh. Aplikasi SIAP-MA menyediakan fitur "send to my email". Fasil- itas ini mengakomodir kebutuhan hakim agung untuk bisa membaca berkas kapan dan dimanapun. Pengelolaan doku- men yang dikirim ke email hakim agung dapat menggunakan aplikasi Microsoft Outlook, sehingga email yang berisi berkas Bundel B dapat diakses di waktu luring (offline). Dokumen elektronik yang disediakan oleh pengadilan ting- kat pertama saat ini terbatas pada beberapa dokumen Bun- del B. Apabila Hakim Anggota perlu memeriksa informasi yang tersedia di Bundel B, maka Ia harus meminjam berkas Bundel A yang berada di Ketua Majelis. Distribusi berkas dalam sistem pembacaan serentak adalah sebagai berikut: Berkas Bundel A dan Bundel B dipegang oleh Ketua Majelis, sedangkan para Hakim Anggota mengakses bundel B versi elektronik yang dikirimkan pengadilan tingkat pertama melalui sistem informasi perkara. Untuk dapat men- gakses dokumen elektronik tersebut, map yang diberikan kepada hakim anggota berisi foto kopi surat pengantar yang ada barcodenya. Hakim Agung memindai barcode tersebut melalui sistem informasi perkara, maka dokumen elektronik yang dikirim oleh pengadilan tingkat pertama akan muncul dan dapat diunduh atau dikirim melalui email yang bersang- kutan. Hakim Agung dapat membaca berkas secara elektron- ik atau mencetak sebatas dokumen yang diperlukan. 5. Modernisasi Sistem Penyetoran Biaya Perkara Melalui Pemanfaatan Rekening Virtual Kepaniteraan Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif mengenai sistem penyetoran biaya perkara kasasi/ peninjauan kembali/hak uji materiil menggunakan virtual account. Sistem ini menggantikan sistem penyetoran biaya perkara dengan cara transfer ke nomor rekening penam- pungan biaya perkara. Kebijakan penggunaan rekening vir- tual untuk penyetoran biaya perkara tertuang dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ket- ua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia. Penggunaan rekening virtual ini telah mendapatkan dukungan tertulis dari Badan Pemeriksa Ke- uangan RI dalam surat tertanggal 419/S/XVI/11/2017 tanggal 20 November 2017. BPK menilai pemanfaatan rekening virtu- al sejalan dengan hasil pemeriksaan BPK untuk dapat men- ingkatkan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas atas pe- natausahaan biaya perkara di Mahkamah Agung. Penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya per- kara, memungkinkan Mahkamah Agung secara real time (pada saat uang diterima di rekening penampung) mengeta- hui semua informasi yang terkait dengan pemohon kasa- si selaku pengirim uang, seperti: nama pemohon kasasi, nomor perkara, dan asal pengadilan. Hal ini terjadi karena adanya sistem komunikasi data antara Sistem Informasi Per- kara Mahkamah Agung dengan sistem informasi pada bank penampung biaya perkara. Rekening virtual dibuat oleh setiap pengadilan tingkat per- tama untuk setiap pemohon upaya hukum menggunakan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pemberitahuan nomor rekening virtual disampaikan oleh sistem bank mel- alui e-mail yang didaftarkan pada form "generator" VA di ap- likasi Direktori Putusan. Selain diberitahukan melalui e-mail, nomor rekening virtual juga dapat di cetak di halaman ap- likasi Direktori Putusan. Dalam pemberitahuan, disebutkan juga jumlah nominal yang harus dibayarkan dan waktu jatuh tempo pembayaran. Jika waktu jatuh tempo terlampaui se- dangkan pembayaran belum dilakukan, maka harus dibuat nomor rekening virtual yang baru. Penyetoran biaya perkara ke nomor rekening virtual yang telah dibuat oleh pengadilan dapat dilakukan melalui coun- ter bank, ATM atau mobil banking dari semua bank. Apabi- la pembayaran telah berhasil dilakukan, maka sistem bank akan memberikan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. Mengenai notifikasi ini, sistem secara otomatis didesain untuk mengirimkan ke e-mail pengadilan tingkat pertama tempat permohonan upaya hukum didaftarkan dan e-mail Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada saat rekening giro penampung biaya perkara menerima setoran, secara real time sistem informasi perkara Mahkamah Agung akan mendapat notifikasi bahwa telah ada setoran biaya perkara yang disertai informasi nomor perkara, nama pihak berper- kara, nama pengadilan, jumlah biaya perkara dan jenis upaya hukum.
24 6. Simplifikasi Template Putusan Mahkamah Agung Ketersediaan dokumen elektronik dan template putusan merupakan kombinasi yang efektif untuk mempercepat penyusunan naskah putusan Mahkamah Agung. Dokumen elektronik yang disiapkan oleh pengadilan pengaju sebagai "bahan baku" sedangkan template merupakan pola untuk merangkai bahan baku tersebut menjadi naskah putusan Mahkamah Agung. Penyediaan template merupakan rekaya- sa proses untuk mempermudah, mempercepat, dan men- standarkan bentuk dan format putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada awal tahun 2000-an telah memiliki template putusan yang digagas oleh ibu Mariana Sutadi. Template putusan yang tersedia pada periode tersebut itu terdiri atas template putusan perkara pidana dan template putusan perkara perdata. Untuk perkara lainnya yaitu perka- ra perdata agama dan TUN merujuk pada template perdata, sedangkan perkara militer merujuk pada template perkara pidana. Keterbatasan template putusan tersebut menuntut adan- ya modifikasi ketika ditemukan putusan dengan kasus baru yang belum terakomodir dalam template. Modifikasi terse- but dilakukan secara individual sehingga hasilnya berbeda satu sama lain. Keadaan demikian mendorong dilakukan penyusunan kembali template putusan Mahkamah Agung. Selain kebutuhan adanya variasi yang lebih rinci, penyusu- nan kembali template putusan diperlukan untuk menyesuai- kan dengan perkembangan hukum terkini. Berdasarkan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 181/KMA/SK/XI/2011 tanggal 14 Novem- ber 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Standardis- asi dan Sertifikasi Pola Template Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI. Kelompok Kerja terse- but akhirnya berhasil menyusun template baru Mahkamah Agung yang diberlakukan dengan Surat Keputusan No. 155/ KMA/SK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pember- lakuan Template Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan SK KMA tersebut ada 6 (enam) jenis template, yaitu: (1). Template putusan perkara pidana umum dan pidana khusus; Template putusan perkara pidana militer; (3) Tem- (2). plate putusan perkara perdata umum; (4). Template pu- tusan perkara perdata khusus (dengan sub varian: perkara Kepailitan, HAKI, BPSK, PHI, KPPU, dan Parpol); (5). T e m - plate putusan perkara perdata agama; (6). Template putu- san perkara tata usaha negara (dengan sub varian: HUM dan Pajak). Setiap jenis template memiliki varian yang cukup rinci baik dari sisi subjek hukum yang mengajukan upaya hukum maupun variasi amar putusan. Ide simplifikasi format putusan sebagai salah satu upaya un- tuk percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung kembali digulirkan sejak tahun 2015. Gagasan simplifikasi format putusan Mahkamah Agung mendapatkan momen- tum dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 tanggal 10 Oktober 2017 yang menyatakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya berlaku bagi peng- adilan tingkat pertama. Akibat hukum dari putusan MK tersebut adalah terjadinya kekosongan norma hukum yang mengatur hal-hal yang ha- rus dimuat dalam putusan pemidanaan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Demikian pula, Peraturan Pe- rundang-undangan yang mengatur putusan perdata, perda- ta agama dan tata usaha negara tidak mengatur secara tegas format putusan Mahkamah Agung. Kekosongan aturan mengenai bentuk baku putusan Mah- kamah Agung telah diisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedo- man Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Per- ma ini mengatur dua hal, Pertama, bentuk baku putusan/ penetapan pada Mahkamah Agung, meliputi: format putusan kasasi, format putusan peninjauan kembali, format putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Un- dang-Undang, format putusan sengketa kewenangan meng- adili, format penetapan dan format putusan lain atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kedua, petunjuk teknis penulisan atau manual pengisian putusan/ penetapan pada Mahkamah Agung. Konsep simplifikasi format putusan adalah meniadakan pen- gulangan informasi yang telah dimuat dalam putusan peng- adilan tingkat pertama, antara lain posita gugatan, dakwaan, daftar barang bukti, dan informasi lainnya.
25 7. Peluncuran Layanan One Day Publish Layanan Informasi Perkara MA berbasis website, Info Perkara dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, diikutsertakan da- lam Kompetisi Layanan Publik yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pem- bangunan (UKP4). Kriteria penilaian lomba meliputi tiga hal yaitu transparansi, partisipasi, dan inovasi. Terkait dengan keikutsertaan kompetisi Open Government Indonesia (OGI), Kepaniteraan Mahkamah Agung mengunggulkan layanan publikasi informasi perkara melalui program "one day pub- lish". Layanan informasi "One Day Publish" diluncurkan se- cara resmi pada hari Kamis, 12 April 2012, bertempat di Hotel Aryaduta, Tangerang. Layanan one day publish merupakan pernyataan tekad atau maklumat pelayanan kepada publik bahwa Mahkamah Agung akan mempublikasikan informasi amar singkat putu- san pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Mahkamah Agung juga akan mempublikasikan salinan putu- san lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju. Panitera Mahkamah Agung telah menyusun standar layanan informasi "One Day Publish" dengan menerbitkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 159-a/PAN/SK/IV/2012 tanggal 17 April 2012. Untuk menjaga kualitas informasi per- kara, Panitera Mahkamah Agung telah menerbitkan prose- dur standar operasi pengendalian mutu perkara yang ditu- angkan dalam Memorandum nomor 163/PAN/INT/IV/2012 tanggal 20 April 2012. Pada masing-masing Panitera Muda Tim/Kamar telah ditunjuk seorang yang bertugas untuk mel- akukan pengendalian mutu informasi perkara (quality con- trol). Dengan pemberlakuan sistem quality control, in- formasi perkara tidak langsung muncul di website sebelum dilakukan verifikasi oleh petugas quality control, oleh karena itu petugas input data setelah selesai memasukan data mel- alui aplikasi segera menyampaikan kepada petugas quality control untuk dilakukan verifikasi, pada hari itu juga. 8. Pemberlakuan Sistem Koreksi Berkas Bersama Penanganan Perkara adalah rangkaian proses penyelesaian perkara dimulai sejak diterimanya berkas perkara pada unit kerja penerima surat hingga pengiriman kembali berkas per- kara ke pengadilan pengaju. Diantara proses penanganan perkara, tahapan minutasi merupakan proses yang cukup kompleks dan seringkali melampaui tenggang waktu yang ditetapkan. Dalam setiap tahunnya, jumlah perkara yang be- lum diminutasi lebih banyak dari pada jumlah perkara yang belum diputus. Minutasi itu sendiri didefinisikan oleh SK KMA 214 Tahun 2014 sebagai proses penyusunan putusan (termasuk petikan pu- tusan) yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta publikasi putusan. Diantara serangkaian proses minutasi, tahapan koreksi merupakan tahapan yang kompleks. Pros- es ini melibatkan operator sebagai penyedia draft putusan, panitera pengganti sebagai quality assurance draft putusan, hakim agung P1 (anggota 1) dan hakim agung P3 (ketua ma- jelis). Proses koreksi dilakukan secara bergiliran dari mulai operator, panitera pengganti, hakim agung anggota 1 dan hakim agung ketua majelis. Koreksi bersama adalah inisiatif lainnya dari business pro- cess reengineering di Mahkamah Agung. Sesuai namanya, koreksi bersama, adalah melakukan koreksi draft putusan se- cara bersama-sama dalam satu forum. Dalam forum tersebut hadir para pelaku yang terlibat dalam proses minutasi ber- kas, yaitu: hakim agung, panitera pengganti, panitera muda, dan operator. Cara ini berbeda dari sistem koreksi konven- sional yang melakukan proses koreksi secara bergiliran pada waktu dan tempat yang berbeda sehingga memakan waktu yang cukup lama. Dalam prakteknya, forum koreksi bersama ini terdiri dari berbagai kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari sejumlah hakim agung, panitera pengganti, dan operator. Setiap kelompok dibekali satu layar proyektor dan melalui proyektor tersebut ditampilkan draft putusan yang telah dis- usun oleh operator. Para Hakim Agung yang berkedudukan sebagai P1 dan P3 dalam perkara yang ditampilkan tersebut mencermati dengan seksama. Jika ada kekeliruan penge- tikan atau kerancuan redaksi, pada saat itu juga langsung dilakukan perbaikan. Apabila proses koreksi sudah selesai, draft putusan langsung dicetak dan ditandatangani.
26 9. Penambahan Fungsi Pemilahan Perkara dalam Alur Penanganan Perkara di Mahkamah Agung Ketua Mahkamah Agung menerbitkan dua surat keputusan mor 213/KMA/SK/XIII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sis- yang berkaitan dengan pemilahan perkara di Mahkamah tem Kamar pada Mahkamah Agung RI jo. SK KMA Nomor 214/ Agung. Pertama, Surat Keputusan Nomor 268/KMA/SK/ KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Per- pada Mahkamah Agung. kara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, Penambahan fungsi pemilahan perkara dalam alur penan- Surat Keputusan Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 ganan perkara di Mahkamah Agung diterapkan dalam kori- Desember 2019 tentang Kriteria, Pengangkatan, dan Tata dor penguatan sistem kamar. Tujuannya adalah untuk men- Kerja Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung Republik ingkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan perkara oleh Indonesia. Kedua Keputusan tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim agung. pemberlakuan prosedur pemilahan perkara sebelum berkas Hal ini karena berkas yang didistribusikan kepada majelis diterima oleh majelis hakim pada Mahkamah Agung yang hakim agung telah diberikan kode pemilahan sebagai beri- berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020. Fungsi pemilahan kut: ini disisipkan ke dalam alur ke dua (penelaahan) dalam pros- es penanganan perkara yang telah diatur dalam SK KMA No- Type Berkas Penjelasan Kategori I perkara yang tidak memenuhi formali- tas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sesuai peraturan perundang- undangan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS) II perkara yang alasan kasasi dan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan berdasar- kan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumu- san kesepakatan kamar Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS) III perkara kasasi dan peninjauan kembali mengenai: Questions of Fact keberatan atas penilaian hasil pembuk- tian oleh judex facti; tidak ada kekh- ilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata; tidak ada pertentangan dalam putusan hakim; tidak ada novum dan/ atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan; dan keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu. IV perkara biasa yang tidak termasuk dalam kategori I, II, dan III Questions of law Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan sistem informasi pengiriman lembar usulan pemilahan perkara secara elektronik dari hakim tinggi pemilah perkara kepada majelis hakim agung. Sistem ini dibangun untuk mendukung sifat kerahasiaan lembar usulan pemila- han perkara sebagaimana ditentukan dalam SK KMA Nomor 268/KMA/ SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Melalui sistem ini, yang diserta- kan dalam berkas perkara hanya pengantar yang disertai barcode dari hakim tinggi pemilah kepada Ketua Majelis. Isi lembar usulan pemila- han perkara diunggah ke dalam sistem informasi (Direktori Putusan) oleh hakim tinggi pemilah dan hanya dapat dibuka oleh Mejelis Hakim dengan memindai barcode yang tertera pada surat pengantar melalui aplikasi SIAP- Mahkamah Agung.
Modernisasi PERADILAN 27 10. Revitalisasi Direktori Putusan untuk Memenuhi Kebutuhan Hakim dalam Mengadili Perkara Direktori Putusan Mahkamah Agung dibangun dengan tu- juan utama sebagai instrumen keterbukaan informasi di pen- gadilan. Pada periode 2007-2010, Direktori Putusan hanya memuat putusan Mahkamah Agung, sementara putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dipublikasikan di setiap website pengadilan. Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan sistem Direktori Putusan dengan memberi- kan akses kepada seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke Direktori Putusan Mah- kamah Agung sehingga sejak saat itu Direktori Putusan men- jelma sebagai Pusat Data Putusan Nasional (National Judg- ment Repository). Pada akhir tahun 2011, Mahkamah Agung menerapkan sis- tem kamar dengan salah satu tujuannya untuk mencipta- kan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Keberadaan Direktori Putusan pun mengalami perubahan fungsi bukan sekadar instrumen transparansi peradilan tetapi menjadi sarana untuk mewujudkan kesatuan penera- pan hukum dan konsistensi putusan. Hal ini karena putusan yang dipublikasikan dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memeriksa perkara serupa sehingga akan menguran- gi disparitas putusan. Pada tahun 2019, Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan Direktori Putusan baik dari sisi konten infor- masi maupun teknologi yang mendukungnya. Penyempur- naan ini menghasilkan Direktori Putusan Versi 3 yang telah diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2020. Beberapa aspek penyempurnaan dalam Di- rektori Putusan Versi 3, antara lain: sebelumnya dapat diketahui dengan fitur ini. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan telah dibuat rela- si yang menginformasikan adanya peraturan yang menjadi pelaksana, peraturan yang mengubah, peraturan yang men- cabut, atau peraturan yang menjadi juknis dan pedoman, termasuk juga Putusan MK yang mengubah norma dalam Undang-Undang. Pengembangan fitur relasi antar konten dimaksudkan untuk memberikan informasi yang valid ter- kait keberlakuan sebuah regulasi. Kehadiran fitur ini meng- hindarkan adanya penggunaan aturan yang telah dibatalkan atau diubah normanya dijadikan dasar untuk memutus per- kara. Penyempurnaan Mesin Pencari Direktori Putusan ini didukung dengan mesin pencari yang handal yang dapat memudahkan pengguna Direktori Pu- tusan menemukan informasi yang dibutuhkan. Pencarian informasi dapat menggunakan kata kunci baik berupa kata, kata majemuk, kalimat atau kaidah hukum. Setiap hasil pen- carian akan ditunjukkan sumber dokumen yang memuat objek yang dicari, apakah putusan, rumusan kamar, kaidah hukum, yurisprudensi, restatement, atau peraturan perun- dang-undangan. Hasil pencarian tersebut dapat difilter berdasarkan berbagai kategori antara lain : klasifikasi amar putusan, tingkatan pengadilan, sebaran informasi yang di cari pada kerja pengadilan, tahun putusan dan tahun regis- ter. Dalam kaitannya dengan fungsi Direktori Putusan untuk memberikan dukungan pengetahuan kepada para hakim, ketika hakim menerima distribusi perkara, Ia dapat mencari informasi mengenai permasalahan hukum dalam perkara tersebut dengan menuliskan kata kunci yang relevan pada kolom pencarian Direktori Putusan. Mesin pencari direktori putusan akan menunjukkan informasi yang dicari tersebut pada Putusan Mahkamah Agung/Putusan Pengadilan Ting- kat Pertama/Putusan pengadilan Banding, Rumusan Kamar, Peraturan Perundang-Undangan, atau Yurisprudensi. Selain kedua hal tersebut, setiap konten dalam Direktori Pu- tusan disertakan informasi statistik view dan download. Fitur ini akan membantu memberikan informasi putusan mana yang menjadi trending atau banyak dikaji oleh dunia akad- emis. Penambahan Konten Selain Putusan Direktori Putusan Versi 3 dilengkapi dengan beberapa konten selain Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan badan peradilan, yaitu Rumusan Hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Putusan Penting, Kaidah Hukum, Restate- ment dan Rumusan Rakernas. Direktori Putusan juga dileng- kapi dengan fitur relasi antar konten. Putusan PK diberikan relasi dengan putusan kasasi, putusan banding dan putusan tingkat pertama, bahkan dimungkinkan dibuat relasi antara substansi yang berkaitan. Materi rumusan kamar yang mer- upakan penyempurnaan atau membatalkan rumusan kamar kan dalam berkas perkara hanya pengantar yang disertai barcode dari hakim tinggi pemilah kepada Ketua Majelis. Isi lembar usulan pemila- han perkara diunggah ke dalam sistem informasi (Direktori Putusan) oleh hakim tinggi pemilah dan hanya dapat dibuka oleh Mejelis Hakim dengan memindai barcode yang tertera pada surat pengantar melalui aplikasi SIAP- Mahkamah Agung.
28 11. Penguatan Pranata Peradilan Untuk Peningkatan Fungsi Dukungan Administrasi Yudisial dalam Penanganan Perkara Mahkamah Agung Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pemberi- an dukungan administrasi yudisial dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting da- lam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniter- aan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga fungsional Pranata Peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gaga- san tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019. Pada tahun 2021, mulai dilakukan seleksi tenaga fungsional pranata peradilan melalui jalur penyesuaian jabatan. Proses ini menghasilkan 239 tenaga fungsional pranata peradilan yang telah mulai melaksanakan tugas. Keberadaan jabatan fungsional pranata peradilan diharapkan dapat meningkat- kan profesionalitas sumber daya manusia yang melaksana- kan tugas di bidang dukungan administrasi yudisial, meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili. 12. Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara Melalui Pembaruan Pola Rekrutmen Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Agung menerbitkan Keputusan Nomor 349/KMA/ pada Mahkamah Agung merupakan organ keleng- SK/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Pe- kapan majelis hakim agung yang memiliki peran doman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Panitera, strategis untuk memberikan dukungan di bidang Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah teknis dan administrasi yudisial dalam memerik- Agung. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya sa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Efektif- menata ulang organisasi manajemen perkara. itas pelaksanaan fungsi tersebut dipengaruhi oleh Beberapa ketentuan penting dalam pedoman kualitas sumber daya manusia yang dapat diper- rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut. oleh melalui sistem rekrutmen yang selektif. Hal tersebut yang melatarbelakangi Ketua Mahkamah a. Setiap calon yang mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau pejabat di atasnya. b. Eksaminasi putusan dijadikan salah satu materi seleksi c. Penelusuran rekam jejak calon melibatkan lembaga yang kompeten, yaitu: Penggunaan informasi pengaduan dan pendisiplinan yang ada pada Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial; BAWAS LHKPN PPATK Penggunaan informasi rekam jejak oleh Badan Pengawasan Pelaksanaan analisis LHKPN oleh KPK atau verifikasi LHK- PN oleh Badan Pengawasan; Penggunaan informasi ana- lisis transaksi keuangan dari PPATK
29 13. Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang Adminis- visual dengan melihat stempel dan legalisasi pan- trasi Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan itera pengadilan, namun secara elektronik dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara memverifikasi validitas dokumen yang bertanda Elektronik yang diundangkan tanggal 28 Septem- tangan elektronik melalui aplikasi. Distribusi ber- ber 2022 membawa perubahan signifikan dalam kas perkara kepada Majelis Hakim Agung juga sistem pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. dilakukan melalui aplikasi. Hakim Agung tidak lagi Hal ini karena tidak ada lagi berkas dokumen cetak menerima berkas berbentuk dokumen cetak mel- yang dikirimkan ke Mahkamah Agung. ainkan akses atas berkas elektronik sehingga dap- Implementasi Perma Nomor 6 Tahun 2022 memba- at membaca berkas langsung dari aplikasi secara wa dampak perubahan cara kerja (game changing) online maupun mengunduh berkas per jenis do- penanganan perkara di Mahkamah Agung mulai kumen. Perubahan cara kerja tersebut harus diim- dari penelaahan berkas, pemilahan berkas, distri- bangi dengan manajemen perubahan yang efektif busi berkas, maupun pembacaan berkas perkara sehingga seluruh sumber daya manusia yang ber- hingga pengiriman putusan ke pengadilan pen- kaitan dengan penanganan perkara dapat segera gaju. Dalam proses penelaahan berkas, pengujian beradaptasi dengan perubahan autentisitas dokumen tidak lagi dilakukan secara Demikian beberapa inisiatif pembaruan yang berada pada koridor fungsi teknis dan manajemen perkara yang dijalankan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung selama periode 2010-2023. Hasil dari pembaruan tersebut menjadi kepingan puzzle yang akan membentuk wajah badan peradilan yang agung.[an]
30 MA Selenggarakan Seleksi Kompetensi untuk Jabatan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia JAKARTA | (4/12/2023) - Setelah menyelesaikan tahap seleksi administrasi pada tanggal 29 November 2023, Pansel kembali menyelenggarakan tahap seleksi berikutnya yaitu seleksi kompetensi. Penyelenggaraan seleksi kompetensi ini dilaksanakan pada hari Senin (4/12) bertempat di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung, Gedung MA, Jakarta. Seleksi kom- petensi ini diikuti tiga peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yaitu: Heru Pra- mono (Ketua PT Tanjungkarang), Sudharmawatiningsih (Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI), dan Sujatmiko (Ketua PT Palangkaraya). Seleksi Kompetensi Jabatan Panitera Mahkamah Agung di- buka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bi- dang Yudisial, Sunarto, yang bertindak sebagai Ketua Panitia Seleksi. Dalam sambutannya, Sunarto menyampaikan bah- wa pengangkatan Panitera Mahkamah Agung melalui me- kanisme seleksi jabatan terbuka merupakan yang pertama kali dilakukan oleh MA. Sistem seleksi ini merujuk pada SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022. Sistem seleksi berdasar- kan SK KMA ini telah dipergunakan untuk rekrutmen Pan- mud TUN, Panitera Pengganti Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama dan Kamar TUN. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu mengatakan kepada para peserta seleksi agar tenang mengikuti seluruh proses seleksi. Hal ini karena seluruh proses seleksi dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, merit, efisiensi dan par- tisipatif. Seleksi kompetensi ini dilaksanakan secara online menggu- nakan aplikasi e-learning. Peserta mengakses soal pada per- angkat elektronik yang disediakan. Sebelum seleksi dimulai, Panitera Mahkamah Agung membacakan tata tertib seleksi. Dengan sistem online ini, Pansel dapat langsung mendapat- kan hasil seleksi. Hasil seleksi kompetensi ini akan diaku- mulasikan dengan hasil eksaminasi putusan, hasil profile asesmen dan wawancara. Selain nilai seleksi, kelulusan juga dipengaruhi hasil rekam jejak calon yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, Badan Pengawasan, PPATK dan Komisi Pem- berantasan Korupsi. [an]
31 "Majelis Hakim tidak lagi memiliki berkas fisik sebagai dokumen pembanding sehingga sangat mungkin tidak diketahui apabila ada salah satu dokumen elektronik yang tidak lengkap atau berbeda dengan berkas aslinya", jelas Ridwan Man- syur. Ridwan Mansyur mengingatkan keberadaan dokumen elektronik berkas perkara dalam sistem pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik memiliki peran yang penting. Oleh karena itu, kualitas dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung menjadi faktor determinan bagi efektifitas implementasi Per- ma Nomor 6 Tahun 2022. "Saya mengingatkan agar aspek kualitas dari dokumen elektronik perlu benar-benar diperhatikan, baik standardisasi, kelengkapan, susunan, maupun kesesuaian dokumen elektronik dengan aslinya" pungkas Ridwan Mansyur. [an] Sosialisasikan Mekanisme Rogatori, Kali ini Kepaniteraan MA Gandeng Kementerian Luar Negeri Banda Aceh | (27/11/2023) Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyeleng- garakan Sosialisasi Penggunaan Rek- ening Virtual untuk Pembayaran Biaya Perkara dan Modernisasi Kebijakan Pen- anganan Perkara di Kyriad Muraya Hotel, Aceh, Senin (27/11). Kolaborasi kegiatan Kepaniteraan MA dan BSI tersebut meru- pakan perhelatan kedua di tahun ini. Ber- beda dengan kegiatan serupa sebelum- nya, dalam kegiatan sosialisasi kali ini, Kepaniteraan MA juga menggandeng Ke- menterian Luar Negeri (Kemenlu). Nara- sumber dari Kemenlu dihadirkan untuk menyampaikan materi rogatori. [mrgp]
32 Bekerjasama dengan BSI, Kepaniteraan MA Gelar Sosialisasi Kebijakan Modernisasi Manajemen Perkara untuk Pengadilan Se-Provinsi Aceh dan Sumut BANDA ACEH | (28/11)Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan sosialisasi pembayaran biaya perkara menggunakan virtual account dan sosialisasi kebijakan modernisasi manajemen perkara, Senin (27/11) di Banda Aceh. Kegiatan yang merupak- an kerjasama dengan Bank Syari'ah Indonesia tersebut diikuti oleh pimp- inan, panitera dan staf pengadilan dari empat lingkungan peradilan se Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Peserta yang berasal dari pengadilan yang berada di Kota Banda Aceh ha- dir secara langsung, sementara yang lainnya mengikuti pertemuan secara virtual.Selain menghadirkan nara- sumber dari internal MA dan BSI, per- temuan tersebut juga mengundang narasumber dari Kementerian Luar Negeri. Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menjadi pembicara kunci (keynote speech) dalam kegiatan tersebut. Ridwan dalam paparannya menguraikan sejumlah inisiatif mod- ernisasi manajemen perkara yang dilakukan oleh Kepaniteraan Mahka- mah Agung. Menurutnya, kebijakan terkini modernisasi manajemen perkara adalah pengajuan upaya hu- kum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Perangkat hukum kebijakan ini sudah diterbitkan yaitu Perma Nomor 6 Tahun 2022 dan pe- tunjuk teknisnya dengan SK KMA No- mor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023. "Saat ini sedang dibangun sistem ap- likasi upaya hukum kasasi/peninjau- an kembali yang terhubung dengan case management system pengadi- lan tingkat pertama dan banding. Apabila sistem telah selesai diban- gun, maka pengajuan upaya hukum dan persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik", ungkap Ridwan Mansyur. Lebih lanjut Ridwan menyampaikan apabila Perma tersebut sudah berja- lan efektif pemeriksaan perkara kasa- si dan peninjauan kembali sepenuh- nya menggunakan berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) berbentuk dokumen elektronik. Sistem elektronik ini, lanjut Ridwan, kemudahan dapat memberikan dalam proses pemeriksaan perkara karena akses terhadap berkas bisa di- lakukan tanpa hambatan waktu dan tempat. Namun, di sisi lain berpe- luang menimbulkan permasalahan apabila tidak diikuti dengan pengelo- laan risiko yang baik.
33 "MASA PENYELESAIAN PERKARA TINGGAL 1 BULAN" INGAT KETUA MAHKAMAH AGUNG Tak lupa Ketua Mahkamah Agung mengingatkan tinggal satu bulan lagi untuk menyelesaikan tunggakan perkara. Hingga saat ini kita telah memutus sebanyak 22.873 perkara dan masih tersisa 4.355 perkara lagi. Beliau berharap sisa perkara tahun ini bisa mencapai di bawah dua ratus. Tahun lalu kita tidak bisa mencapai angka ini karena masih dalam suasa covid dan tahun ini sudah tidak lagi sehingga sudah tidak ada alasan ti- dak dapat mencapai target tersebut. Minutasi juga harus dibawah sebel- umnya. (AFK) Tertinggi dalam Sejarah MA, Kepatuhan Waktu Minutasi Perkara MA Tahun 2023 Capai 89,55% BANDUNG | (21/11/2023) - Selama periode Januari s.d 17 November 2023, Mahkamah Agung telah me- minutasi dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 24.046 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.534 perkara (89,55%), proses minuta- sinya diselesaikan dalam waktu paling lama 3 bulan sejak perkara diputus oleh majelis. Waktu 1-3 bulan tersebut, ditetapkan oleh SK KMA 214 Tahun 2013, sebagai jangka waktu minutasi perkara di Mahkamah Agung. Kepatuhan waktu minutasi perkara yang men- capai 89,55% merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Mahka- mah Agung. Hal tersebut disampaikan oleh Pa- nitera MA, Ridwan Mansur, dalam sesi Pemaparan Kinerja Penanganan Perkara MA pada rangkaian acara pembukaan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, di Bandung, Min- ggu (19/11/2023).
34 "Selama kami mengolah data minutasi dengan kerangka analisa lama proses waktu minutasi untuk penyusunan lapo- ran tahunan, tidak pernah terjadi angka pada kolom pertama (1 sd 3 bulan) lebih tinggi dibandingkan kolom yang lainnya. Se- lama ini angka terbanyak selalu berada pada kolom (6 sd 12 bulan)", papar Ridwan Mansyur. Alhamdulillah "Namun, pada tahun 2022, perkara yang diselesaikan pada (antara kolom pertama 1 sd 3 bulan) berjumlah 63,%, dan di tahun ini me- ningkat menjadi 89,55%", imbuh Ridwan Mansyur. katan kinerja minutasi Mahkamah Agung dam- paknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara Ketepatan waktu peny- elesaian perkara (on time case processing) meru- pakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pengadilan. Dalam kon- teks Mahkamah Agung, ada dua ketepatan wak- tu proses penyelesaian perkara yang diukur, yaitu proses memutus perka- ra dan proses minutasi perkara. Indikator kepatu- han memutus perkara adalah dicapainya waktu memutus perkara paling lama 3 bulan sejak perka- ra diterima majelis. Indi- kator kepatuhan waktu minutasi perkara adalah dicapainya waktu 3 bu- lan sejak perkara diputus sampai dengan perkara diminutasi. Sejak 10 tahun terakhir, ketepatan waktu memu- tus perkara selalu menun- jukkan nilai persentase yang tinggi. Nilai kepatu- hannya begerak dari nilai terkecil 80,75% dan nilai tertinggi 99,26%. Bahkan, tahun 2017 nilai sejak kepatuhan selalu berada di atas 90%. Menurut Ridwan, pening-
35 Kondisi ini berbeda dengan kepatuhan minutasi perkara. Periode 2014 - 2021, kepatuhan minutasi berada pada rentang nilai 8,16% sampai dengan 43,35%. Nilai kepatuhan minutasi mulai beranjak ke level di atas 50% terjadi pada tahun 2022, dengan nilai mencapai 64,35%. Kepatuhan minutasi semakin baik pada tahun 2023, dengan nilai yang mencapai 89,55%. Produktivitas Minutasi Perkara Dalam sepuluh bulan di tahun 2023, Mahkamah Agung telah mengirim sebanyak 24.046 berkas. Meskipun Jumlah ini turun 13% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022, namun masih diatas rata-rata jumlah minutasi dalam 10 tahun terakhir. Dari sisi pendekatan Clearence Rate, masih berada di angka 89,23%. Na- mun, untuk perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer telah berada di atas 100%. "Clearance Rate" adalah sebuah standar penilaian yang disepakati bersama oleh konsorsium internasional untuk pengadilan yang unggul. Nilai minimal Clear- ance Rate adalah 100%, dengan membandingkan antara perkara masuk dan perkara yang keluar Kami yakin, pada akhir tahun nanti nilai clearance rate akan mencapai target di atas 100%" - Ridwan Mansyur
36 RAPAT PLENO, RUANG PEMERSATU PERSEPSI DAN PENDAPAT HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG Bandung (19/11/2023) Ketua Mahkamah Agung membuka Rapat Pleno Kamar Mahka- mah Agung RI Tahun 2023 yang akan diadakan pada hari Minggu-Selasa tanggal 19 s.d 21 November 2023 bertempat di InterContinental Hotel, Bandung. Dalam pembukaan dan sambutannya, Prof. Syarifuddin mengingatkan betapa pentingnya Rapat Pleno se- bagai ruang pemersatu persepsi dan pendapat hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung demi menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsisten putusan atas persoalan hukum. Kesepakatan disini bukan hanya terhadap hasil rumusan na- mun juga kesepakatan untuk mematuhinya. Kesamaan Persepsi dan Pendapat Dalam Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum dan Konsistensi Putusan Salah satu tujuan dibentuknya kamar Mahkamah Agung adalah demi menjaga kesatuan penera- pan hukum dan konsistensi putu- san. Untuk itu dibutuhkan kesa- maan persepsi dan pendapat di kalangan para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung khususnya bagi perkara- perkara yang memiliki isu hukum yang sama yang akan dituangkan dalam rumusan kamar. "Rumusan kamar merupakan pedoman sub- tansi bagi para hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradi- lan" tekan Syarifuddin. Rapat Pleno dilakukan dengan mere- view hasil-hasil rapat pleno sebelum- nya apakah masih relevan atau perlu direvisi. Selain itu, kita perlu melihat regulasi yang terbit satu tahun tera- khir. Apakah ada regulasi baru yang perlu disamakan persepsi. Bahkan apabila ada kasus-kasus yang belum ada pengaturannya. Terakhir, apabila ada terdapat hasil kesepakatan ka- mar dalam satu tahun ini maka dapat ditingkatkan untuk kita sepakati Ber- sama. [an/musta'in]
38 Ketua MA Berharap Rapat Pleno Kamar Bukan Sekadar Tradisi Tahunan Bandung (19/11/2023) Mahkamah Agung kembali menggelar Pleno Kamar Tahunan yang diikuti oleh para anggota dari lima kamar penanganan perkara dan kamar kesekretariatan, mulai 19 sampai 21 November 2023, di Bandung. Pleno Kamar Tahunan tersebut merupakan penyelenggaraan yang kedua belas sejak pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung pada akhir 2011. Ketua Mahkamah Agung H.M Syarifuddin membuka persamu- han pada Minggu malam (19/11). Dalam pengarahannya, Ketua MA menegaskan bahwa pleno kamar bukan seka- dar tradisi tahunan. Pleno kamar harus menjadi media yang mempersatukan persepsi atas suatu persoalan hu- kum tertentu. | "Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ini bukan hanya sebatas tradisi yang dilaksanakan setiap tahun, namun menjadi ruang bagi Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung untuk mempersatukan persepsi dan pendapat terhadap suatu persoalan hukum terten- tu", ujar Ketua Mahkamah Agung. Menurut Ketua MA, kesamaan persepsi dan pendapat di kalangan para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar tercipta kes- atuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap pen- anganan perkara, khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama.. Ketua Mahkamah Agung berharap agar rapat pleno pada tahun ini dapat melahirkan rumusan kesepakatan kamar yang dapat menjadi pedoman untuk memeriksa dan memutus perkara bagi para hakim dan aparatur di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
39 Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, mengawali Rapat proses pembukaan Pleno Kamar Tahunan Mahka- mah Agung dengan menyam- paikan laporan kegiatan dan highlight sistem pleno kamar dalam sistem kamar di Mahka- mah Agung. Rapat Pleno Kamar meru- pakan lembaga baru yang la- hir sejak MA memberlakukan sistem kamar pada akhir 2011. Sunarto menjelaskan diantara tujuan penyelenggaraan rapat pleno kamar adalah menjaga konsistensi putusan, mence- gah kemungkinan terjadinya penyimpangan, memperkecil peluang kekeliruan atau kekh- ilafan dan sebagai mekanisme kontrol dalam manajemen perkara. Menurut Sunarto, peran pent- ing rapat pleno kamar seb- "penjaga konsistensi" agai menjadikannya sebagai keg- iatan reguler yang harus di- laksanakan oleh setiap kamar paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Lebih lanjut dikatakan Sunar- to, selain dilaksanakan secara reguler oleh setiap Kamar, sejak tahun 2012 Mahkamah Agung juga menyelenggara- kan Rapat Pleno Kamar secara bersama-sama setiap akhir ta- hun. Penyelenggaraan Rapat Pleno Kamar Tahun 2023 ini merupakan yang ke-12. Selama penyelenggaraan 11 kali rapat pleno kamar tahu- nan, kata Sunarto, telah dis- epakati 490 rumusan hukum. "Kamar Perdata sebanyak 113 rumusan hukum, - Kamar Pidana sebanyak 123 rumusan hukum, - Kamar Agama se- banyak 112 rumusan hukum, - Kamar Militer sebanyak 69 rumusan hukum dan Kamar TUN sebanyak 73 rumusan hu- kum.", ujar Wakil Ketua MA Bi- dang Yudisial. Pada akhir laporan, Sunarto menjelaskan informasi rinci tentang agenda lengkap pe- nyelenggaraan pleno kamar ke 12. Menurutnya, pemba- hasan persoalan hukum pada masing-masing kamar akan dilaksanakan Senin (20/11), mulai pukul 08.00 hingga pu- kul 17.00. Hasil kesepakatan kamar atas persoalan hukum yang mengemuka akan dipres- entasikan oleh juru bicara ma- sing-masing kamar pada rapat pleno gabungan yang akan kembali dipimpin oleh Ketua MA pada Senin malam. Pada forum rapat pleno gabungan tersebut, anggota kamar lain bisa memberikan tanggapan. Rumusan hukum yang dipres- entasikan oleh setiap kamar dan masukan dari anggota ka- mar lain, akan dibahas kemba- li dalam forum rapat pimpinan sebelum diberlakukan den- gan Surat Edaran Mahkamah Agung. [aza/mst/afd/an/afk] Laporan Waka MA Bidang Yudisial pada Pembukaan Pleno Kamar Mahkamah Agung ke 12 (Minggu, 19 November 2023)
Modernisasi PERADILAN 40
41 Melihat Strategi Kamar untuk Mempercepat Penyelesaian Perkara di MA JAKARTA | (14/11/2023) - Arus perkara kasasi dan peninjauan kembali nyaris tak terbendung. Pangkalan Data SIAP-MA per tanggal 14 November 2023, men- catat ada 26.536 perkara yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan MA. Padahal, masih tersisa waktu 1,5 bulan untuk menuju akhir tahun 2023. Di sisi lain, ha- kim agung yang menan- gani perkara tersebut han- ya berjumlah 45 orang. Sebagian besar perkara MA ditan- gani oleh majelis yang terdiri atas 3 hakim agung. Dengan melihat be- ban kerja dan jumlah hakim agung tersebut maka rerata beban kerja per hakim agung adalah sebanyak 1.769 perkara. Jika dilakukan pemetaan per kamar, maka potret beban kerja per hakim agung pada masing-mas- ing kamar, adalah sebagaimana tabel berikut: Agama Kamar Jumlah Perkara Masuk 1.557 Jumlah Hakim Agung 7 Rerata Beban 1:667 Militer 439 4 1:329 Perdata 7.400 16 1:1.388 Pidana 9.623 11 1:2.624 TUN Jumlah 7.517 26536 7 45 1:3.222 1:1769 Beban kerja yang sangat tinggi men- jadi tantangan tersendiri bagi Mah- kamah Agung. Apalagi jumlah hakim agung yang jauh berada di bawah jumlah maksimum, yakni hanya 45 dari 60 orang yang ditetapkan oleh UU MA. Dari jumlah tersebut, dua diantaranya merupakan unsur pimpi- nan yang menerima alokasi perkara relatif dengan hakim agung lainnya. lebih sedikit dibandingkan Namun ternyata fakta berbicara lain. Hakim Agung berhasil menaklukkan tantangan tingginya beban perkara tersebut. Mereka mampu menye- suaikan ritme kerja dengan over- loadnya beban penyelesaian perkara sehingga mampu berkinerja tinggi. Berdasarkan catatan SIAP MA, selama periode Januari - 14 November 2023, Mahkamah Agung berhasil memu- tus sebanyak 20.730 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perka- ra yang diterima sebanyak 26.536, maka rasio memutus perkara menca- pai 78,12%. .
42 Dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dan jumlah hakim agung maka rerata produktifitas penanganan perkara per hakim agung adalah 1 berbanding 1.382 perkara. Adapun rerata produktifitas per hakim pada setiap penanganan perkara adalah sebagaimana tabel berikut: Agama Kamar Jumlah Perkara Putus 1.472 Jumlah Hakim Agung 7 Rerata Produktivitas 1:631 Militer 417 4 1:313 Perdata 5.165 16 1:968 Pidana 8.140 11 1:2220 TUN Jumlah 5.536 20.730 7 45 1: 2373 1:1382 Pembacaan Berkas Serentak Berkinerja tinggi di tengah beban merupak- kerja an luar biasa. Fenom- ena tersebut merupakan buah dari tingginya ethos kerja, kemampuan situasi dan beradaptasi dengan efektifnya sistem strategi ataupun percepatan yang dipilih. Salah satu strategi pemeriksaan perkara yang secara empiris terbukti efektif dalam peningkatan kinerja adalah sistem pembacaan berkas serentak. Sistem ini diimplementasikan di MA pada tahun 2013 dengan SK KMA 119/SK/ KMA/VII/2013 yang berlaku mulai 1 Agustus 2013. yang meningkat fenomena Dalam pemeriksaan berkas di MA, kecepatan hakim agung dalam mem- berikan pendapat adalah menjadi faktor determinan bagi percepatan penanganan perkara. Sistem pemba- caan berkas serentak berkontribusi besar bagi percepatan pemberian pendapat (advies) oleh hakim agung. Sistem pembacaan berkas seren- tak diawali dengan penentuan hari musyawarah dan ucapan (muscap) oleh Ketua Majelis. Sidang muscap ini dilakukan paling lama 90 hari sejak perkara diterima oleh ketua majelis. Hari sidang mucap yang ditetapkan oleh Ketua Majelis menjadi tanggal deadline bagi hakim anggota untuk menyelesaikan pemberian pendapat atas berkas yang didistribusikan ke- padanya. Sistem pembacaan berkas serentak menjadi lebih efektif dengan keterse- diaan dokumen elektronik berkas perkara kasasi/peninjauan kembali. Distribusi dokumen elektronik kepa- da majelis hakim menggunakan ap- likasi SIAP MA yang telah dilengkapi dengan sistem document manage- ment system. Konsinyering Penyelesaian Perkara Secara reguler, pemeriksaan perka- ra dilakukan di gedung Mahkamah Agung pada jam kerja yang ditentu- kan. Namun, dalam keadaan tertentu pemeriksaan/pembacaan berkas di- lakukan melalui kegiatan konsinyer- ing. Kegiatan konsinyering adalah mengkonsentrasikan kegiatan pem- bacaan/pemeriksaan berkas pada waktu dan tempat tertentu, tanpa "terganggu" dengan kegiatan lain. Bi- asanya konsinyering dilakukan dalam waktu tiga hari dua malam, namun sifat kerjanya yang intensif, mampu menyelesaikan perkara setara satu bulan dalam pemeriksaan reguler. Sebagai contoh, penyelenggaraan konsinyering kamar Perdata pada tanggal 8-10 November 2023, berhasil menyelesaikan pembacaan/pemer- iksaan berkas sebanyak 516 berkas perkara. Konsinyering kamar Pidana yang diselenggarakan mulai tanggal 13 s.d 15 November 2023 akan meny- elesaikan pemeriksaan berkas seban- yak 380 perkara.
43 Koreksi Bersama Sesuai namanya, koreksi bersama, adalah melakukan koreksi secara bersama-sama dalam satu forum. Dalam forum tersebut hadir "para pelaku" yang terlibat dalam proses koreksi berkas, yaitu: hakim agung, panitera pengganti, panitera muda, dan operator. Cara ini berbeda dari sistem koreksi konvensional yang melakukan proses koreksi secara bergiliran sehingga memakan waktu yang cukup lama. peserta konsinyering dibagi ke dalam tiga kelompok. Masing-masing ke- lompok terdiri dari sejumlah hakim agung, panitera pengganti, dan op- erator. Setiap kelompok dibekali satu layar proyektor dan melalui proyektor tersebut ditampilkanlah draft putusan. Para Hakim Agung yang berkedudukan sebagai P1 dan P3 dalam perkara yang ditampilkan tersebut mencermati dengan saksa- ma. Jika ada kekeliruan pengetikan atau kerancuan redaksi, pada saat itu juga langsung dilakukan perbaikan. Apabila proses koreksi sudah sele- sai, draft putusan langsung dicetak dan ditandatangani serta disiapkan salinannya. Dalam proses koreksi bersama ini, para hakim agung, difokuskan pada koreksi pertimbangan hukum. Kare- na dua hakim agung secara bersama merumuskan konstruksi pertimban- gan hukum, maka pertimbangan hukum pun menjadi lebih berbobot. [an] Dalam kegiatan koreksi bersama,
44 RIDWAN MANSYUR LOLOS SELEKSI HAKIM KONSTITUSI, MA ADAKAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PANITERA MA
45 DR. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H. Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia JAKARTA | (13/11/2023) Mahkamah Agung membuka seleksi pengisian jabatan Panitera Mahkamah Agung secara terbuka melalui pengumu- man nomor 01/Pansel/PMA/11/2023 tanggal 10 November 2023. Seleksi ini digelar untuk "mencari" calon terbaik untuk menggantikan Ridwan Mansyur yang telah lolos seleksi sebagai Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung dan tinggal menunggu pelantikan jabatan. Pendaftaran akan dimulai tanggal 14 November 2023 dan berakhir hingga 28 November 2023. Diantara syarat administra- si bagi pelamar jabatan Panitera MA adalah ber- pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Selain itu, pelamar maksimal berusia 64 tahun pada saat mendaftar. Mahkamah Agung. Sementara itu, bagi pelamar yang berasal dari Wakil atau Ketua Pengadilan Tinggi, surat rekomendasi diterbitkan oleh Di- rektur Jenderal Badan Peradilan terkait. Bukan itu saja, Pelamar juga harus menyertakan 1 file putusan yang diputus dalam dua tahun tera- khir untuk dilakukan eksaminasi. Namun, bagi pelamar yang berasal dari Panmud syarat peri- ode putusan tersebut tidak berlaku. [an] Syarat lain yang harus dipenuhi oleh Pelamar Jabatan Panitera Mahkamah Agung adalah Su- rat Rekomendasi. Bagi pelamar yang berasal dari Panitera Muda, surat rekomendasi terse- but diterbitkan oleh Ketua Kamar Pengawasan SCAN ME HERE !
46 Dari PN Labuan Bajo, Panitera MA Mengajak Pengadilan Bersiap Songsong Implementasi Pengajuan Kasasi/PK Full Elektronik LABUAN BAJO | (11/10/2023) - Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, bersama dengan Dirjen Badilum, Bambang Myanto, melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Labuanbajo, Rabu (11/10). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara pembinaan teknis dan adminis- trasi judisial oleh pimpinan Mahkamah Agung yang dipusatkan di Labuan Bajo. Berdasarkan Perma tersebut, lanjut Panitera MA, pemeriksaan perka- ra kasasi dan peninjauan kembali sepenuhnya menggunakan berkas perkara (Bundel A dan Bundel B) ber- bentuk dokumen elektronik. "Sehubungan dengan hal tersebut, pengadilan pengaju memiliki andil yang sangat penting dalam menjaga kualitas dokumen elektronik terse- but dengan melakukan quality con- trol yang ketat", ungkap Panitera MA. Dalam kunjungan kerja tersebut, di- gelar pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pegawai PN Labuan Bajo dan beberapa Ketua Pengadilan Neg- eri di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan tersebut, Panitera MA mengingatkan seluruh pengadilan pengaju untuk mempersiapkan diri menyongsong pengajuan kasasi dan kebijakan peninjauan kembali secara full elek- tronik. Sementara itu, dalam waktu bersa- maan, kunjungan juga dilakukan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo oleh PLT Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto dan PLT Dirjen Badilag, Bambang Hery Mulyono. "Pengadilan Pengaju tidak lagi men- girimkan berkas berbentuk dokumen cetak", tegas Panitera MA. Lebih lanjut Panitera MA menyam- paikan bahwa sistem elektronik ini dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara karena akses terhadap berkas bisa dilakukan tanpa hambatan waktu dan tempat. Namun, di sisi lain ber- peluang menimbulkan permasala- han apabila tidak diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik. Majelis Hakim tidak lagi memiliki berkas fisik sebagai dokumen pembanding se- hingga sangat mungkin tidak diketa- hui apabila ada salah satu dokumen elektronik yang tidak lengkap atau berbeda dengan berkas aslinya. Panitera MA menjelaskan bahwa dengan diterbitkannya SEMA No- mor 14 Tahun 2010 tentang Doku- men Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA tersebut kemudian disempurnakan pada tahun 2014 dengan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Kedua SEMA tersebut mewajibkan pengadilan menyer- takan sejumlah dokumen elektronik dari Bundel B setiap pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sebagai kelengkapan bundle A dan bundle B. Dari perspektif ini, PERMA Nomor 6 Tahun 2022 meru- pakan transformasi kebijakan kewa- jiban penyampaian dokumen elek- tronik dari kedua SEMA tersebut. Panitera MA dalam paparannya me- nyampaikan bahwa Perma Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur upa- ya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara full elektronik telah diundangkan pada tanggal 28 Sep- tember 2022. Namun, kata Panitera MA, hingga kini belum diimplemen- tasikan karena petunjuk teknis dari Perma tersebut belum diterbitkan.
47 Dijelaskan Panitera MA, dalam implementasinya, SEMA Nomor 1 Tahun 2014 masih ditemukan be- berapa permasalahan, antara lain: Pengadilan tidak mengirimkan dokumen elektronik, Pengadilan mengirimkan dokumen elektronik namun tidak lengkap / tidak ter- baca, Dokumen elektronik yang dikirimkan merupakan dokumen perkara lain, Dokumen elektronik yang dikirimkan berbeda dengan berkas aslinya yang berada pada Bundel B, Format dokumen elek- tronik tidak sesuai dengan keten- tuan dan Pengiriman dokumen elektronik menggunakan media di luar yang ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai persiapan menyongsong kebijakan baru pengajuan kasasi/ peninjauan kembali secara ele- ktronik, Panitera MA meminta Pengadilan Pengaju menerapkan prosedur quality control yang lebih ketat. "Quality control adalan kunci keberhasilan dari kebiajakan pengajuaan kasasi dan PK secara ele- ktronik", pungkas Pani- tera MA. [an] Foto bersama di Pengadilan Negeri Labuanbajo "Quality control adalan kunci keberhasilan dari kebiajakan pengajuaan kasasi dan PK secara elektronik" Panitera MA
48 PANITERA MA APRESIASI ETHOS KERJA APARATUR PENGADILAN DALAM MEMPUBLIKASIKAN PUTUSAN JAKARTA (27/09) Malam itu (senin, 27/9), waktu menun- jukkan pukul 21:56 WIB atau 23.56 untuk wilayah di In- donesia bagian timur. Bagi sebagian besar orang, meru- pakan waktunya untuk beristirahat. Bahkan, mereka sudah tidur den- gan lelap. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian aparatur pen- gadilan di Indonesia. Di saat yang lain telah memasuki fase tidur lelap, mereka masih berhadapan dengan laptop, komputer, atau tablet untuk mengupload putusan. Sistem Admin Direktori Putusan mencatat pada hari Senin, 25 September 2023, Pu- kul 21:56 WIB atau 23:56, User PN Ternate baru saja mengupload pu- tusan perkara nomor 11/Pid.C/2020/ PN.Tte. Bukan hanya PN Ternate, pada saat yang bersamaan petu- gas dari pengadilan yang lain juga melakukan hal yang sama, ada PN Bangkalan, PN Sleman, PN Depok, PN Gedong Tataan serta pengadilan lain di seluruh Indonesia. Tradisi mengupload putusan di luar jam kerja dan hari kerja bukan fenom- ena dadakan. Hal ini sudah berlang- sung lama. Alasannya adalah di saat tersebut lalu lintas data sedang mempercepat lenggang sehingga proses putusan. pengunggahan Mereka merelakan hak istirahat dan hak keluarganya "direnggut" demi memberikan informasi putusan ke masyarakat. Mereka layak disebut sebagai para pejuang transparansi pengadilan. Tanpa mereka, kita ti- dak bisa menikmati 8 Juta putusan yang saat ini ada di Dirketor Putusan Mahkamah Agung.
49 Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Man- syur, memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas ethos kerja yang tinggi dari para pengupload putusan tersebut. "sebagai pribadi dan sebagai Panitera Mahkamah Agung, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedi- kasi luar biasa dari petugas publikasi putusan yang tan- pa mengenal lelah dan waktu demi menjaga kebijakan transparansi peradilan", ujar Panitera MA. Hilangnya Link Putusan Hilangnya link putusan sejumlah perkara menjadi topik perbincangan yang ramai dan masuk ke berbagai kanal pengaduan MA. Mengenai hal ini memang benar adan- ya. Putusan yang dipublikasikan periode 2022 sampai pertengahan 2023, "terjebak" di tempat penyimpanan dan tidak bisa diakses oleh aplikasi. Akibatnya, Direktori Putusan hanya menampilkan data penanganan perkara, namun tidak menampilkan link dokumen putusan. Ini adalah pengalaman berharga bagi Mahkamah Agung un- tuk menyempurnakan sistem tata kelola yang lebih baik kedepannya. Ridwan Mansyur juga mengapresiasi kepada Pimpinan Pengadilan yang telah menggerakan dan menanamkan nilai transparansi kepada aparaturnya. "kami juga mengapresiasi kepada pimpinan pengadilan, karena ethos kerja yang tinggi tersebut buah dari teladan dan arahan dari pimpinan. Saya bersyukur, para pimpi- nan berhasil menanamkan nilai transparansi peradilan kepada seluruh aparaturnya", imbuh Ridwan Mansyur. Diput Layanan Paling Populer Untuk menjaga layanan dan komitmen transparansi per- adilan, MA akhirnya mengambil langkah "terpaksa" den- gan memerintahkan unggah ulang putusan yang "hilang" tersebut. Lagi-lagi, apresiasi yang tinggi layak diberikan kepada jajaran pengadilan. Begitu instruksi dikeluarkan, mereka serentak merespons dengan mengunggah kem- bali putusan yang hilang tersebut. Karena diakses seren- tak oleh seluruh pengadilan di waktu yang bersamaan dengan sama-sama mengupload dokumen, sistem pun kewalahan. Di saat sistem tidak merespons, para pen- gunggah putusan tidak putus asa, mereka menunggu sistem kembali normal hingga larut malam. Direktori Putusan memang merupakan salah satu lay- anan yang paling populer dan paling banyak diakses dan dimanfaatkan publik. Berdasarkan catatan Google Analytic, selama periode 1 Januari 2023 - 26 Septem- ber 2023, ada 44.864.004 pageviews dengan 28.859.848 unique pageviews. Pengguna Dirput juga bukan hanya dari Indonesia, namun dari seluruh pelosok dunia. Masih menurut Google Analytic, 10 besar pengguna Dirput ber- dasarkan sebaran negara adalah sebagai berikut: peng- guna dari Indonesia sebanyak 96,44%, Amerika Serikat (1,02%), Singapura (0,50%), Malayasia (0,43%), Belan- da (0,12%), Australia (0,12%), India (0,11%), Jepang (0,10%), Inggris (0,09%) dan Korea Selatan (0,08%). Dari sisi segmentasi pengguna, Direktori Putusan digu- nakan bukan hanya oleh internal pengadilan, namun juga oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari aka- demisi, pers, dunia usaha, dan kelompok masyarakat madani. Mereka, para pengguna Direktori Putusan sangat peduli terhadap konten yang dipublikasikan. Akibatnya ketika ada yang "ganjil" di Direktori Putusan, mereka langsung bertanya melalui kanal pengaduan yang disediakan. Salah satu pengaduan itu adalah "hilangnya" link putu- san. Salah seorang Panitera Pengadilan menginformasikan bahwa dirinya masih di Kantor hingga larut malam ber- sama staf untuk menunggu Direktori Putusan kembali normal. [an/mrgp] Warga pengadilan melakukan "begadang berjamaah" demi mengunggah putusan yang hilang. Semoga, kedepannya Sistem Direktori Putusan didukung perangkat yang memadai dengan tata kelola yang lebih baik.
Modernisasi PERADILAN 50
51 Nama-Nama Yang Lolos Seleksi Jabatan Panmud & Panitera Pengganti MA JAKARTA | (25/9) Setelah melalui serangkaian pros- es seleksi jabatan, mulai dari uji kompetensi ter- tulis, profile assesment, eksaminasi putusan dan wawancara, Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan mereka yang dinyatakan lolos seleksi jabatan Pa- nitera Muda Perkara TUN, Panitera Pengganti Kamar Agama, dan Panitera Peng- ganti Kamar TUN. Informasi tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 1928/PAN/ KP.01.2/9/2023 tanggal 25 Sep- tember 2023. Dalam pengumuman tersebut, disampaikan bahwa yang dinyatakan (satu) orang untuk mengisi formasi jabatan Panmud Perkara TUN, 10 (orang) untuk mengisi formasi jabatan Pani- tera Pengganti Kamar Agama dan 6 (enam) orang untuk mengisi formasi jabatan Panitera Pengganti Kamar TUN. lulus adalah 1 Menurut Panitera MA, ujian kompe- tensi dan integritas tidak berakhir dengan selesainya proses seleksi. Namun berlangsung selama mereka menjabat. Melalui mekanisme pen- gawasan melekat, jika ada indikasi prilaku dan tindakan yang tidak kompeten dan melanggar integritas, maka mereka akan dinyatakan "tidak lulus" mengemban jabatan tersebut. Oleh karena itu kompetensi dan in- tegritas adalah aspek yang senantia- sa dijaga ditingkatkan secara terus- menerus.[mrgp] mahkamahagung.go.id/ images/pengumuman/ pengumuman_kelululu- san_pp_agama_tun.pdf Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, selaku Ketua Panitia Seleksi mengemukakan bahwa pengumu- man kelulusan disusun berdasarkan peringkat Ia berharap mereka yang lulus melewati seleksi yang mengedepankan aspek kompe- tensi dan integritas ini dapat mem- perkuat fungsi Kepaniteraan MA dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada ha- kim agung dalam mengadili perkara. (rangking). Nama-Nama Yang Lulus Inilah nama-nama yang lulus dalam seleksi jabatan Panitera Muda Perkara TUN, Panitera Pengganti Kamar Agama dan Panitera Pengganti Kamar TUN berdasarkan Pengumuman Pansel Nomor 1928/PAN/KP.01.2/9/2023 tanggal 25 September 2023, sebagai berikut: SCAN ME HERE !
52 PANITERA MAHKAMAH AGUNG Di Ruang Rapat Tower Lt.2 Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta Panitera MA Tegaskan Peran Vital Pengadilan dalam Implementasi Pengajuan Kasasi /PK Secara Elektronik
53 Panitera MA Tegaskan Peran Vital Pengadilan dalam Implementasi Pengajuan Kasasi /PK Secara Elektronik PONTIANAK | (14/09/2023) - Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menghimbau seluruh pengadilan tingkat pertama agar bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk mengimple- mentasi administrasi pengajuan upaya hukum Kasasi/PK secara elektronik. Hal tersebut disebabkan karena pengadilan tingkat pertama, sebagai pengadilan pen- gaju upaya hukum Kasasi/PK, memiliki peran yang sangat vital dalam mengeim- plementasikan kebijakan MA tersebut. Himbauan tersebut Pengajuan Kasasi/PK disampaikan oleh secara Elektronik Panitera Mahkamah Agung dalam Sosial- isasi Penggunaan Vir- tual Account untuk Pembayaran Biaya Perkara dan Kebijakan Modernisasi Manaje- men Perkara pada Mahkamah Agung, yang diselenggara- kan oleh Kepaniter- aan Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Bank Syari- ah Indonesia, Kamis Arahan yang disam- paikan Panitera Mah- kamah Agung tersebut berkaitan erat dengan telah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Adminis- trasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidan- gan Kasasi dan Penin- jauan Kembali di Mah- kamah Agung secara Elektronik. (14/09), di Pontianak. "Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No- mor 6 Tahun 2022. Jika nantinya Perma tersebut telah diimplementasikan, maka pengadilan pengaju tidak lagi mengirimkan Bundel A dan Bundel B versi cetak ke Mahkamah Agung, tetapi cukup men- secara girim dokumen elektronik." tegas Ridwan Mansyur. MA Sedang Mempersiap- kan Petunjuk Teknis Meski Perma Nomor 6 Ta- hun 2022 telah ditetapkan pada 28 September 2022, namun untuk dapat di- implementasikan, Perma tersebut memerlukan pe- tunjuk teknis yang akan diatur dalam peraturan tu- runan. Mahkamah Agung saat ini sedang memper- teknis siapkan petunjuk tersebut. "Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun Juknis yang diperlukan untuk im- plementasi Perma terse- but. Untuk merumuskan Juknis tersebut, Pimpinan MA telah mengin- struksikan Puslitbang MA untuk melakukan peneli- tian. juga Jika nantinya perangkat aturan tersusun, maka pengajuan kasasi dan peninjauan kembali harus dilakukan secara elektronik" imbuh Panitera MA. Peran Vital Pengadilan Pengaju telah Perma 6 Tahun 2022 mem- bawa perubahan besar dalam sistem pemerik- saan perkara di Mahka- mah Agung, karena tidak ada lagi berkas fisik yang dikirimkan oleh pengadi- lan pengaju. Dokumen ele- ktronik yang dikirimkan ke Mahkamah Agung meliputi seluruh dokumen yang menjadi kelengkapan bun- del A dan bundel B. elektronik me- Sistem mang dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara kare- na akses terhadap berkas bisa dilakukan tanpa ham- batan waktu dan tempat. Namun, sistem elektronik juga berpeluang menim- bulkan permasalahan apa- bila dokumen elektronik yang dikirim tidak valid dan tidak lengkap. Oleh sebab itu, peran pengadi- lan pengaju menjadi san- gat penting.
54 M A H K A M A H A G U N G "Nantinya Majelis Hakim pada Mah- kamah Agung tidak memiliki dokumen pembanding, karena do- kumen cetak sudah tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung lagi, sehingga ketika dokumen elektronik tidak valid atau tidak lengkap, hal itu akan menimbulkan risiko kekeliruan dalam me- mutus perkara. Oleh sebab itu, pengadilan pengaju, sebagai quality controller, harus benar-benar memas- tikan validitas dan keleng- kapan berkas elektronik ini", imbuh Panitera MA. Kebijakan modernisasi dalam pengajuan upaya hukum Kasa- si/PK ini, sebagaimana disebut- kan dalam Pasal 3 Perma, bertu- juan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, mewujudkan prosedur ber- perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara, serta mewujudkan pengadilan yang modern dan profesional dengan memanfaatkan kema- juan teknologi informasi. [aza/ mst] mewujudkan penga- dilan yang modern dan profesional den- gan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
55 Ketentuan Penyampaian Dokumen Kepada Pihak yang Berada di Negara Berbahasa Mandarin JAKARTA | (18/08) - Ber- dasarkan Laporan Tahun MA 2022, penyampaian panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara yang berada di nagara ber- bahasa mandarin, meliputi China (Tiongkok), Hong- kong, dan Taiwan, cukup banyak. Tiga negara tersebut menempati uru- tan 10 besar negara dengan jumlah penyampaian dokumen terbanyak sepanjang tahun 2022. Hongkong sebanyak 27 dokumen, urutan ke 6, Taiwan berjumlah 23 dokumen, uru- tan ke 7. Cina sebanyak 20 dokumen, urutan ke 8. Berdasarkan rapat koor- dinasi MA-Kemlu, banyak hambatan penyampaian dokumen ke tiga nega- ra tersebut akibat tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh negara-negara yang bersangkutan. Menanggapi hal tersebut, Panitera MA, Ridwan Mansyur, meminta jaja- ran pengadilan tingkat pertama un- tuk memperhatikan ketentuan nega- ra tujuan setiap kali menyampaikan panggilan/pemberitahuan bagi pihak yang berada di negara lain. Menurut Ridwan, Kepaniteraan MA telah menyediakan informasi terkait rogatory dalam menu khusus pada situs web Kepaniteraan MA. Lebih lanjut, Panitera MA menyampaikan rincian persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengadi- lan ketika menyampaikan dokumen panggilan/pem- beritahuan ke Cina, Hong- kong, dan Taiwan adalah sebagai berikut. Penulisan Nomen- klatur Negara Penulisan nomenklatur untuk Hongkong dan Tai- wan merupakan isu sensitif yang harus diperhatikan. Gara-gara tidak menulis- kan dengan benar sesuai aturan, dokumen dari pen- tidak gadilan dapat disampaikan ke otoritas yang berwenang di negara tersebut. Untuk Hongkong, harus ditulis lengkap sebagai berikut : Hongkong, SAR, Indonesia China. Sedangkan untuk Taiwan, harus ditulis den- gan nomenklatur, Taiwan, Region of China. Adapun untuk tujuan China, tidak ada persyaratan khusus.
56 3(Tiga) Rangkap Jumlah Rangkap Dokumen Jumlah berkas yang dikirim- kan sebanyak 3 (tiga) rang- kap. Satu berkas asli dan dua rangkap salinan, untuk masing-masing dokumen yang berbahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin. Berkas dikembalikan Panitera MA menyebutkan, kesalahan penulisan nomenklatur Hongkong dan Taiwan serta ketentuan rangkap doku- men menjadi alasan berkas dikemba- likan oleh Kantor Komisioner Kemlu di RRT. Hal ini terjadi pada salah satu kiriman dari PN Jakarta Pusat untuk perkara nomor 430/Pdt/2022/PN Jkt. Pst. Melalui surat yang ditujukan ke- pada Panitera Mahkamah Agung No- mor 03452/HI/02/2023/55 tanggal 15 Februari 2023, Kemlu memberitahukan bahwa permohonan bantuan yang dia- jukan belum dapat diproses berdasar- kan pertimbangan tidak dipenuhinya persyaratan penulisan nomenklatur negara dan ketentuan penerjemahan
57 MA Dan Kemlu Perbarui Format Standar Pengiriman Dokumen, Panitera MA Minta Pengadilan Menggunakannya Paling Lambat Mulai 1 September 2023 JAKARTA (16/8) - Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri memperbarui beberapa formulir yang menjadi salah satu persyaratan dalam pe- nyampaian dokumen dari pen- gadilan Indonesia ke pengadi- lan asing. Selain memperbaharui formulir, MA dan Kemlu juga membuat satu for- mulir baru, khusus untuk penyam- paian pemberitahuan isi putusan. Dua Formulir Standar yang diperba- rui tersebut adalah formulir standar permohonan rogatori internasional dan formulir standar permohonan internasional pelayanan bantuan penyampaian dokumen. Panitera Mahkamah Agung berharap ketiga formulir ini mulai digunakan paling lambat 1 September 2023. "saya berharap pengadilan mu- lai menggunakan formulir baru ini untuk permintaan bantuan teknis hukum setelah informasi ini dipub- likasikan, dan dapat secara serentak digunakan paling lambat 1 Septem- ber 2023", tegas Ridwan Mansyur. Pembaruan dua formulir standar tersebut didasari pada hasil evalu- asi dan monitoring dalam lima tahun terakhir. Menurut Panitera MA, ter- jadi kekeliruan yang berulang yang dilakukan oleh pengadilan terhadap paragraf terakhir formulir versi lama. Paragraf terakhir yang dimaksud se- lengkapnya berbunyi sebagai beri- kut: "This undersigned Court fur- ther requests the acknowl- edge receipt of document signed by the Respondent to be sent to the nearest Embas- sy/Consulate General/Consul- ate of the Republic of Indone- sia in the respective country (in case of Taiwan, to Indone- sian Economic and Trade Of- fice in Taipei), at the earliest possible." Menurut Ridwan, seharusnya penga- dilan tidak perlu mengubah redaksi kalimat tersebut karena merupakan prosedur baku. Namun dalam be- berapa kasus, ada pengadilan yang mengubah Taiwan dengan nama negara lain sesuai tujuan pengiriman dokumen, misalnya Australi, dan ibukota mengganti Taipei dengan negara tersebut. Dalam kedua formulir yang diperba- rui, lanjut Ridwan, paragraf tersebut dihilangkan. Sementara itu, formulir baru yang diciptakan adalah untuk pemberi- tahuan isi putusan. Selama ini, pen- gadilan menyampaikan format yang berbeda dalam penyampaian pem- beritahuan isi putusan. Panitera MA berharap dengan adanya formulir baru ini, Pengadilan akan menyam- paikan pemberitahuan isi putusan dengan format yang standar. Formulir standar tersebut dapat diak- ses di link sebagai berikut : ke pa n i te ra a n . m a h ka m a h a g u n g . dokumen Form Standar Penyampaian Surat Rogatori (Revisi 2023) Form Standar Permohonan Ban- tuan HUkum INternasional Penyam- paian DOkumen (Revisi 2023) Form Standar Permohonan Banntu- an HUkum Internasional Penyem- paian Pemberitahuan Isi Putusan. (AN)
58 Periode Januari-Juli 2023To MA Telah Meregistrasi 16.944 Permohonan Upaya Hukum Kasasi/PK JAKARTA | (12/08) Panitera MA, Ridwan Mansyur, mengungkapkan selama periode Januari-Juli 2023 Mahkamah Agung telah meregis- trasi sebanyak 16.944 perkara. Jumlah tersebut terbaca sangat be- sar, karena ada sekitar 2421 perkara yang masuk ke MA setiap bulannya pada periode tersebut. Namun, kata Ridwan, jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan 9,38% periode yang sama di tahun 2022 yang meregister sebanyak 18.698 perkara. Menurunnya jumlah perkara masuk ke MA tidak berkaitan den- gan penurunan kinerja, karena tu- gas pokok badan peradilan adalah menerima perkara, bukan "mencari" perkara. Bahkan, menurunnya jum- lah perkara Kasasi/PK menjadi hal positif yang berkorelasi dengan ak- septabilitas putusan. Perkara pidana (8,87%), perdata agama Fenomena penurunan jumlah perkara kasasi/PK terjadi pada empat jenis perkara, sedangkan pada tiga jenis perkara lainnya justru mengalami pening- katan. Jenis perkara yang mengalami penurunan adalah perdata (-20,99%), perdata khusus (24,77%), pidana khusus (-16,31%) dan TUN (-1,73%). Sedangkan jenis perkara yang mengalami peningkatan adalah perkara pidana (8,87%), perdata agama (40,55%), dan pidana militer (38,18%). Tabel perbandingan jumlah perkara masuk periode Januari - Juli tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:
59 Tabel Perbandingan jumlah perkara masuk periode Januari - Juli tahun 2022 dan 2023 Jenis Perkara 2023 2022 Persen(%) PERDATA 3.200 4.050 20,99% PERDATA KHUSUS 990 1.316 24,77% PIDANA 1.105 1.015 8,87% PIDANA KHUSUS 5.158 6.163 16,31% AGAMA 1.182 841 40,55% PIDANA MILITER 304 220 38,18% TATA USAHA NEGARA JUMLAH 5.005 16.944 5.093 18.698 1,73% -9,38% Rasio produktivitas me- mutus ini dampak lang- sung dari berkurangnya agung hakim jumlah pada dua periode terse- but. Saat ini jumlah ha- kim agung sebanyak 46 orang, sedangkan pada tahun sebelumnya ber- jumlah 48 Memutus 11.478 Dari sisi kinerja memutus, selama periode Januari- Juli 2023, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 11.478 perkara. Dari sisi kuantitas, jumlah terse- but berkurang 17,72% jika dibandingkan dengan jum- lah perkara yang telah dipu- masuk, jumlahnya bekurang 6,87%. Rasio memutus perkara tahun 2023 sebesar 67,74% sedangkan tahun 2022 sebesar 74,61%. Menurut Panitera MA, berkurangnya rasio produk- tivitas memutus ini dampak langsung dari berkurangnya jumlah hakim agung pada Rasio memutus perkara tahun 2023 sebesar 67,74% tus pada periode yang sama pada tahun 2022 yang ber- jumlah 13.950. Penurunan jumlah ini, kata Panitera MA, sebagai konsekuensi logis dari berkurang jumlah perkara masuk. Dilihat dari dua periode tersebut. Saat ini jumlah hakim agung se- banyak 46 orang, sedangkan pada tahun sebelumnya ber- jumlah 48[mrgp]. sisi rasio perkara putus dan
60 MONEV Kelengkapan Berkas Perkara YOGYAKARTA | (11/08/2023) Kepaniteraan Mahkamah Agung me- nyelenggarakan monitoring dan evaluasi Kelengkapan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 10-13 Agustus 2023. Kegiatan monev ini sebagai bagian dari mitigasi risiko yang dijalankan Kepaniteraan MA untuk mencegah terjadinya ketidak-lengkapan berkas yang menjadi penghambat registrasi permohonan kasasi dan peninjauan kem- bali. Kegiatan monev ini juga menjadi sarana untuk memotret praktik terbaik pember- kasan yang bisa dijadikan rujukan bagi pengadilan lain. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Panitera Mahka- mah Agung, Ridwan Man- syur. Selain Panitera Mah- kamah Agung, pejabat dan aparatur Kepaniteraan MA yang turut serta dalam ke- giatan tersebut adalah Pa- nitera Muda Perdata, Ennid Hasanuddin, Panitera Muda Pidana, Yanto, Sekretaris Kepaniteraan, Iyus Suryana, Hakim Tinggi Pemilah Perka- ra Perkara Pidana, Machri Hendra, Hakim Tinggi Pemi- lah Perkara Perdata, Sutedjo Koordinator Bomantoro, Data dan Informasi, Asep Nursobah, beberapa pejabat eselon III dan IV, hakim yusti- sial, pranata peradilan, ana- lis perkara, dan beberapa staf Kepaniteraan MA.
61 YOGYAKARTA | (11/08/2023) Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kelengkapan berkas perkara kasasi/peninjauan kembali di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 10-13 Agustus 2023. Kegiatan monev ini sebagai bagian dari mitigasi risiko yang dijalankan Kepaniteraan MA untuk mencegah terjadinya ketidak-lengkapan berkas yang menjadi penghambat registrasi permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Kegiatan monev ini juga menjadi sarana untuk memotret praktik terbaik pemberkasan yang bisa dijadikan rujukan bagi pengadi- lan lain. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur. Selain Panitera Mahkamah Agung, pejabat dan aparatur Kepani- teraan MA yang turut serta dalam ke- giatan tersebut adalah Panitera Muda Perdata, Ennid Hasanuddin, Panitera Muda Pidana, Yanto, Sekretaris Kepa- niteraan, Iyus Suryana, Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perkara Pidana, Ma- chri Hendra, Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perdata, Sutedjo Bomantoro, Koordinator Data dan Informasi, Asep Nursobah, beberapa pejabat eselon III dan IV, hakim yustisial, pranata peradilan, analis perkara, dan beber- apa staf Kepaniteraan MA. Koordinasi dengan PT Yog- yakarta Meskipun dalam surat tugas Nomor 1603/PAN/OT.01.3/8/2023 dan No- mor 1604/PAN/OT.01.3/8/2023 ti- dak diagendakan rapat koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Yogya- karta, namun mengingat pengadilan tingkat banding merupakan vorpoost Mahkamah Agung, maka Tim Kepani- teraan MA menyempatkan diri untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Tim Kepaniteraan MA banyak berdiskusi seputar kondisi faktual pemberkasan perkara di MA, khususnya perkara- perkara yang berasal dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Yogya- karta. Tidak hanya itu, rencana MA untuk memberlakukan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kem- bali secara elektronik sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahka- mah Agung Nomor 6 Tahun 2022 juga menjadi tema menarik dalam rapat koordinasi tersebut. Ketua Penga- dilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, mengutarakan kesiapan aparaturnya untuk mendukung mod- ernisasi manajemen perkara. Namun, ia juga berharap agar sistem yang dibangun nantinya benar-benar ma- pan, agar tidak ada kendala-kendala teknis yang justru merugikan pencari keadilan. [an] Perma 6 Tahun 2022 m o d e r n i s a s i m a n a j e m e n perkara
62 Kegiatan di PN Yogyakarta dan PN Sleman Pada hari kedua, yakni pada tanggal 11 Agustus 2023, Tim Kepaniteraan dibagi menjadi dua ke- lompok. Satu kelompok mengadakan monitor- ing dan evaluasi di PN Yogyakarta, sedangkan satu kelompok yang lain bertugas di PN Sleman. Substansi dan rundown ke- giatan di dua tempat terse- but tidak jauh berbeda. Setelah acara sambutan- sambutan, Tim Kepaniter- aan MA memaparkan ma- teri seputar penerimaan berkas perkara, penelaah- an berkas perkara perdata, serta penelaahan perkara pidana. Usai pemaparan kegiatan dilan- materi, jutkan diskusi dengan tanya-jawab. Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan den- gan "bedah berkas" atau asistensi berkas kasasi dan peninjauan kembali. yang membedakan Hal kegiatan di PN Yogyakarta dan PN Sleman hanyalah peserta kegiatan. Peserta kegiatan di PN Sleman hanya terdiri dari pejabat dan staf PN Sleman, ada- pun kegiatan di PN Yogya- karta, selain diikuti oleh pejabat dan staf PN Yogya- karta, juga diikuti oleh pe- jabat dan staf perwakilan dari PN Bantul, PN Wono- sari, dan PN Wates. Syukur alhamdulillah, keg- iatan di dua tempat berbe- da tersebut dapat berjalan dengan lancar. Para peser- ta sangat antusias mengi- kuti kegiatan. Pertanyaan- pertanyaan bernas dan berbobot banyak terlontar dari peserta kegiatan. Output yang Diharapkan Ridwan Mansyur, selaku ketua tim dalam kegiatan tersebut menyampaikan dua tujuan penting keg- iatan, yaitu meningkatkan kualitas layanan penga- dilan dan menyegerakan kesiapan pengadilan un- tuk mengimplementasikan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. "Goal yang hendak kita capai adalah meningkat- kan layanan pengadilan. Tujuan ini tentunya hanya akan dapat kita raih den- gan kepatuhan yang tinggi terhadap SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, keg- iatan ini juga dalam rangka menjajaki dan mendisemi- nasi rencana Mahkamah Agung untuk mengimple- mentasikan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik", tegas Ridwan Mansyur. Evaluasi Kegiatan Pada hari ketiga (12/08), tim mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang di- laksanakan pada tanggal 10 hingga 11 Agustus 2023. Dalam kegiatan tersebut, anggota tim saling bertu- kar informasi dan pikiran lebih baiknya keg- demi iatan mendatang. Seusai evaluasi, tim lalu berke- mas untuk kembali ke Ja- karta untuk bersiap melak- sanakan tugas-tugas-tugas selanjutnya(aza/musta'in).
63 Inilah Upaya Kepaniteraan MAo Mempercepat Proses Penelaahan dan Pemilahan Berkas Perkara JAKARTA | (10/08) - Hingga akhir Juli 2023, Kepaniteraan MA telah meregistrasi sebanyak 16.944 perkara. Sebelum berkas perkara di- registrasi, ada dua tahapan yang harus dilalui oleh setiap berkas perkara, yaitu tahapan penelaahan syarat formil dan kelengkapan berkas dan tahapan pemilahan perkara. Panitera MA dalam pengarahan- nya menyampaikan potret kinerja minutasi periode Januari s.d Juli 2023. Merujuk pada data yang tersaji pada aplikasi SIAP,Panitera MA me- nyebutkan bahwa selama periode Januari - Juli 2023 tersebut telah diminutasi dan dikirim ke pengadi- lan pengaju sebanyak 15.302 perka- ra dengan nilai rasio penyelesaian perkara sebesar 90,31%. Ketidaksesuaian jumlah beban kerja dengan jumlah SDM, kerapkali men- jadikan tahapan pra register ini me- makan waktu yang lama. Kepanit- eraan MA melakukan berbagai cara untuk mempercepat proses pra reg- ister ini. Salah satunya adalah den- gan memfasilitasi pengerjaan tugas administrasi pra register di luar kan- tor, melalui kegiatan konsinyering. Kepaniter- aan MA telah meregistrasi se- banyak 16.944 perkara. Kegiatan konsinyering terbaru dilak- sanakan oleh Kepaniteraan Muda Pidana Khusus, selama 3 hari, 9-11 Agustus 2023, di salah satu hotel di Jakarta. Kegiatan konsinyering di- buka secara resmi oleh Panitera MA, Ridwan Mansyur, Rabu (9/8). Peserta kegiatan konsinyering ini adalah mer- eka yang terlibat dalam proses pene- laahan, pemilahan, dan registrasi perkara yaitu para hakim tinggi pe- milah perkara, pranata peradilan dan staf pendukung dari tiga proses terse- but. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, kegiatan konsinyering tersebut dilakukan secara kolabora- tif antara Kepaniteraan Muda Pidana Khusus dan Kepaniteraan Muda Pidana Umum. Dilaporkan, selama kegiatan konsinyering akan disele- saikan sedikitnya 400 berkas perkara. "Jika dibandingkan den- gan jumlah perkara ma- suk sebesar 16.944, maka clearance rate kita baru mencapai 90,31%. Se- mentara target sesuai IKU adalah minimal 100%" , ujar Panitera MA lanjut Panitera Namun demikian, MA, untuk perkara pidana dan pidana khusus kinerja minutasinya telah melampaui target clearance rate. Perkara Pidana Khusus men- capai 104,38%. Hal ini karena ber- hasil meminutasi dan mengirim ke pengadilan pengaju sebanyak 5.384 sedangkan perkara masuknya seban- yak 5.158 perkara. Clearance Rate Pidana Umum mencapai 105,43%. Hal ini karena berhasil meminutasi dan mengirim ke pengadilan pen- gaju sebanyak 1.165 perkara sedan- gkan perkara masuk sebanyak 1.105 perkara.
64 Berikut ini tabel lengkap kinerja minutasi perkara periode Januari - Juli 2023 yang disampai- kan Panitera MA pada saat pembukaan kegiatan konsinyering, Rabu (9/8). Tabel kinerja minutasi perkara periode Januari - Juli 2023 Jenis Perkara 2023 2022 Persen (%) PERDATA 3.200 3.381 105,66% PERDATA KHUSUS 990 980 98,99% PIDANA 1.105 1.165 105,43% PIDANA KHUSUS 5.158 5.384 104,38% AGAMA 1.182 818 69,20% PIDANA MILITER 304 303 99,67% TATA USAHA NEGARA JUMLAH 5.005 16.944 3.271 15.302 65,35% 90,31% Cegah Terjadinya Pelang- garan Selain menyajikan data kinerja, Pani- tera MA juga mengingatkan seluruh integri- jajarannya untuk menjaga tas. Ia berharap sistem pengawasan melekat dari setiap atasan langsung dapat mencegah terjadinya pelang- garan kode etik dan prilaku. "Kita dengan "musibah" yang menimpa MA be- rapatkan ini. Mari kita lakangan semua prihatin barisan agar kejadian tersebut tidak berulang, Kita adalah keluarga besar yang harus saling mengingatkan satu sama lain untuk senantiasa menun- jung tinggi kode etik dan pedoman prilaku", ujar Ridwan Mansyur. Pantera MA menegaskan bahwa pel- uang adanya "judicial corruption" pada proses administrasi perkara harus ditutup rapat, antara lain den- gan publikasi informasi tepat waktu. Hal ini karena "kapitalisasi informasi" menjadi modus populer yang bisa "menggoda" staf kepaniteraan." "Secara sistem, kita sudah mengubah mekanisme rekrutmen SDM yang tenaga teknis kepaniteraan yang ber- orientasi pada integritas dan kompe- tensi yang tinggi. Ini menjadi salah satu upaya sistemik dan investasi jangka panjang untuk mewujudkan MA yang bersih", pungkas Panitera MA [an/mrgp].
65 WORKSHOP PUBLIKASI PUTUSAN MA WUJUD KOMITMEN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG MENGHADIRKAN PUTUSAN BAGI PUBLIK Jakarta (4/8/2023) Kepaniteraan Mahkamah Agung men- gadakan Kegiatan Workshop Publikasi Putusan Mahka- mah Agung pada hari Rabu-Jumat tanggal 2-4 Agustus 2023 bertempat di Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Workshop bertujuan memulihkan sebagian tautan putusan Mahkamah Agung tahun 2022-2023 yang hilang. Workshop diikuti oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai peny- elenggara Direktori Putusan dan TIM IT Biro Hukum dan Humas sebagai penyedia sarpras teknologi Informasi Direktori Putusan. Dalam pembukaan Workshop, Rid- wan Mansyur Panitera Mahkamah Agung mengingatkan pentingnya keamanan informasi dalam Direktori Putusan. Dalam keamanan informasi terdapat tiga aspek penting yakni Confidentiality, Integrity dan Avail- ability, yang dikenal dengan CIA Triad. Confidentiality, yakni hanya mereka yang berhak yang dapat memanfaat- kan system, Integrity yakni informasi tidak dapat diubah tanpa diketahui oleh pihak yang membuatnya dan Availability yakni sistem selalu dapat digunakan ketika dibutuhkan. Direktori Putusan merupakan sistem informasi yang memfasilitasi putu- san Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dapat diakses oleh publik. Selama ini Tim Publikasi berusaha untuk konsisten mempublikasikan putusan sesuai standar One Day Publish, mempublikasikan pada hari yang sama dengan putusan Mahka- mah Agung dikirim ke pengadilan pengaju. Hilangnya sebagian tautan Putusan Mahkamah Agung Tahun 2022-2023 dan terganggunya Akses Informasi Direktori Putusan pada beberapa pekan lalu cukup men- imbulkan kehebohan publik. Hal ini menunjukkan Direktori Putusan dibutuhkan baik bagi internal mau- pun publik. Publik disini bukan han- ya para pihak namun juga institusi maupun perorangan yang membu- tuhkan data putusan.[an/mrgp] One Day Publish
66 Segera! MA Akan Kembali Selenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Panmud dan Panitera Pengganti MA JAKARTA (03/08/2023). Mahkamah Agung akan kembali menyelenggara- kan seleksi jabatan terbu- ka untuk mengisi bebera- pa jabatan di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung. | Jabatan yang akan segera "dilelang" tersebut adalah Panitera Muda Perka- ra Tata Usaha Negara, Panitera Peng- ganti Kamar Agama dan Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara. Hal tersebut terungkap dalam rapat persiapan Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin oleh Panitera Mahka- mah Agung, Ridwan Mansyur, Kamis (03/08). Penyelenggaraan seleksi ja- batan terbuka tersebut merupakan perintah dari SK KMA 349 Tahun 2022. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung tersebut dihadiri oleh Plt. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Sekretaris Kepa- niteraan, Panitera Muda Perkara Aga- ma, Plt. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Di- rektur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Yustisial pada Pani- tera MA, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan, Ke- pala Bagian Mutasi BUA, para pejabat eselon IV, dan segenap tim sekretari- at Panitia Seleksi. Dalam sambutannya, Ridwan Man- syur menyampaikan bahwa seleksi jabatan Panitera Muda Perkara Ka- mar Tata Usaha Negara dan Panitera Pengganti Kamar Agama dan Kamar Tata Usaha Negara tersebut sudah mendesak untuk dilakukan. "Seleksi Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara ini memang harus segera kita selenggarakan, mengin- gat jabatan tersebut telah kosong sekitar dua bulan. Seleksi Panitera Pengganti Kamar Agama dan Kamar Tata Usaha Negara juga perlu segera diadakan guna menyesuaikan jum- lah panitera pengganti dengan beban perkara di MA yang semakin mening- kat dari tahun ke tahun", ungkap Rid- wan Mansyur. Mekanisme Seleksi Seleksi akan diselenggarakan den- gan mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Ja- batan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan tersebut, tahapan seleksi terdiri dari pendaftaran, seleksi ad- ministrasi, uji kompetensi, penelu- suran rekam jejak, profile assesment, wawancara, eksaminasi putusan, dan terakhir pengumuman kelulusan. sebelumnya, Pada Panitia Seleksi telah mengimple- mentasikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut untuk mengadakan seleksi panitera peng- ganti kamar pidana dan kamar per- data, yang hasil seleksinya telah diu- mumkan pada tanggal 24 Juli 2023, melalui pengumuman Nomor 1510/ PAN/KP.01.2/7/2023. kesempatan
67 Syarat Menjadi Panitera Muda dan Panitera Pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/SK/XII/2022, untuk dapat diangkat menjadi panitera muda, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 4. berpengalaman sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi; ditetapkan; 7. sehat jasmani dan rohani; 8. maksimal berusia 62 tahun pada saat pendaftaran; tidak pernah dijatuhi huku- 9. man disiplin berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengawasan; 12. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan tanda terima dari Komisi Pember- antasan Korupsi; 13. mengisi SPT dalam 2 (dua) ta- hun terakhir; dan 5. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai ke- ahlian di bidang hukum 10. memiliki penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; unsur 14. dinyatakan lulus sampai tahap akhir seleksi oleh Panitia Seleksi. 6. memiliki tek- nis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang kompetensi 11. mendapat rekomendasi dari ketua pengadilan tingkat banding terkait atau dari atasan langsung; Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti adalah sebagai beri- kut: 1) warga negara Indonesia; 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) berpengalaman sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun se- bagai hakim; 4) memiliki pangkat minimal III/ d; pendaftaran; tidak pernah dijatuhi huku- 8) man disiplin berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengawasan; 9) memiliki penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; unsur dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan tanda terima dari Komisi Pember- antasan Korupsi; 12) mengisi SPT dalam 2 (dua) ta- hun terakhir; dan 13) dinyatakan lulus sampai tahap akhir seleksi oleh Panitia Seleksi. 5) berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai ke- ahlian di bidang hukum; 10) mendapat rekomendasi dari ketua pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding terkait atau atasan langsung; 14) Panitera Mahkamah Agung menghimbau agar hakim yang dapat memenuhi kualifikasi terse- but untuk segera mempersiapkan diri mengikuti seleksi. 6) sehat jasmani dan rohani; (em- 7) maksimal berusia 45 pat puluh lima) tahun pada saat 11) menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
68 "Informasi seleksi ini harus dipublikasikan secara masif, sehingga bagi mereka yang memiliki kualifikasi, dapat segera mempersiap- kan diri." Pungkas Ridwan Mansyur. Harapan Baru Mahkamah Agung Dengan adanya seleksi jabatan pani- tera muda perkara dan panitera peng- ganti yang berbasiskan transparansi, akuntabilitas, merit, efisiensi, dan partisipatif, diharapkan agar pejabat yang terpilih nantinya adalah mereka yang benar-benar memiliki kompe- tensi teknis dan integritas. Harapan ke depannya adalah agar Mahkamah Agung dapat segera mewujudkan visinya dan meraih kembali keper- cayaan publik(aza/wrd).
69 Memasuki Tahap Akhir Seleksi, Calon PP Kamar Perdata dan Pidana MA Melakukan Wawancara dengan Pansel JAKARTA | (19/07/2023) Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Panitera Pengganti Kamar Pidana dan Per- data MA menyelenggarakan wawancara terhadap peserta seleksi pada tanggal 17 s.d. 19 Juli 2023 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Wawancara tersebut merupakan tahap akhir rangkaian seleksi. Sebelumnya, para peserta telah mengikuti seleksi administrasi, uji kompetensi tertulis, pro- file assessment, rekam jejak, dan eksaminasi putusan. Tahap wawancara tersebut diikuti oleh empat puluh empat (44) peserta. Dua puluh lima (25) peserta merupakan peserta seleksi panitera pengganti ka- mar pidana dan sembilan belas (19) peserta lainnya merupakan peserta seleksi panitera pengganti kamar per- data. Tim penguji dalam tahap wawancara ini terdiri dari enam (6) orang. Empat (4) penguji dari internal Mahkamah Agung, dua (2) penguji dari kalangan eksternal. Tim penguji tersebut adalah: 1) Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Panitera Mahkamah Agung, Dr. 2) Direktur Jenderal Badan Peradi- lan Umun, Bambang Myanto, S.H., M.H. 6) (dari unsur akademisi) Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. Materi dalam tahap wawancara ini adalah seputar manajemen perkara, visi misi dan kebijakan organisasi, tek- nis yudisial, kode etik dan sistem pen- gawasan, dan wawasan hukum acara dan perkembangan isu hukum kontem- porer. Pengisian jabatan Panitera Pengganti ini dilaksanakan dalam rangka me- nyeimbangkan jumlah panitera peng- ganti dengan beban kerja penanganan perkara. Kesesuaian jumlah ini meru- pakan unsur penting dalam proses penanganan perkara yang efektif dan efisien. 3) Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H. Kepala Badan Pengawasan 4) Panitera Muda Perdata Mahka- mah Agung, Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. Made Rawa Aryawan, S.H., 5) M.Hum (dari unsur profesional) Hasil akhir seleksi calon panitera peng- ganti kamar pidana dan perdata ini akan diumumkan pada tanggal 24 Juli 2023. Bagi peserta yang dinyatakan lu- lus, mereka akan mendapat surat kepu- tusan kemudian dilantik menjadi pani- tera pengganti oleh Ketua Mahkamah Agung (aza/mrg).
70 "Sistem Baru" Seleksi Panitera Pengganti MA Memasuki Tahap Profile Assesment Badan Pengawasan MA-RI, Komisi Yudi- sial RI, PPATK dan Komisi Pemberan- tasan Korupsi. JAKARTA | (22/5) - Setelah melewati uji kompetensi yang diselenggara- kan Senin (17/4), bulan lalu, Calon Panitera Pengganti Mahkamah Agung untuk Kamar Pidana dan Kamar Per- data mengikuti tahapan profile as- sessment. Tahapan ini berlangsung 3 (tiga) hari, mulai tanggal 22 s,d 24 Mei 2023 yang dilaksanakan secara dar- ing. Bersamaan dengan tahapan ini, Panitia Seleksi juga mulai melakukan penelusuran rekam jejak calon. Un- tuk aktivitas ini, Pansel menggandeng institusi yang kompeten yakni Badan Pengawasan MA-RI, Komisi Yudisial RI, PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Profile assessment merupakan ba- gian dari tahapan seleksi yang harus dilewati oleh Calon Panitera Peng- ganti Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pen- gisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Penggan- ti pada Mahkamah Agung. Ke depan, masih ada dua tahapan yang harus dilewati yaitu eksaminasi putusan dan wawancara. Untuk eksaminasi putusan, peserta diwajibkan meny- erahkan putusan yang menjadi "karya terbaik" kepada Panitia Seleksi. Untuk penyelenggaraan profile as- sessment kali ini, Pansel berkolab- orasi dengan Unit Penilaian Kom- petensi yang (Asesmen Center) menjadi salah satu aset kebanggaan Mahkamah Agung. Kegiatan yang diikuti oleh 44 peserta ini dibuka secara resmi oleh Panitera Mahka- mah Agung, Ridwan Mansyur, Senin (22/5), bertempat di Command Cen- ter Mahkamah Agung. Unit Penilai Kompetensi Mahkamah Agung akan memotret "luar dalam" peserta den- gan instrumen Psikotes, Analis Kasus dan Leaderless Group Discussion (LGD). Pada acara pembukaan tersebut ha- dir Sekretaris Kepaniteraan Mahka- mah Agung RI, Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H., Assessor SDM Aparatur Ahli Utama Mahkamah Agung, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, Assesor SDM Aparatur Ahli Utama Mahkamah Agung, Respationo Wage Suwardi, S.H., M.H., Assesor SDM Aparatur Ahli Utama Mahkamah Agung RI selaku Plt. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Hj. Supatmi, S.H., M.M., pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Kepaniteraan dan Biro Kepegawaian Badan Urusan Admin- istrasi Mahkamah Agung serta para Assesor pada Unit Penilaian Kompe- tensi (Assesment Center) Mahkamah Agung RI. Upaya Menjaring Yang Terbaik Panitera Mahkamah Agung dalam sambutanya menyatakan bahwa seleksi calon Panitera Pengganti Ka- mar Pidana dan Perdata ini meru- pakan penyelenggaraan perdana yang digelar berdasarkan SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022. Sistem seleksi ini diharapkan dapat menja- ring calon-calon terbaik untuk men- gisi jabatan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung. "Proses seleksi ini berlandaskan dan berorientasi pada prinsip transpar- ansi, akuntabilitas, merit, efisiensi dan partisipasif", ujar Panitera MA. [Mrgp]
71 Mulai 1 Juni 2023, Permohonan Pengembalian Biaya Perkara Kasasi/PK Wajib Diajukan Secara Elektronik JAKARTA | (20/5) Panitera Mah- kamah Agung, Ridwan Man- syur, meminta jajaran penga- dilan dari empat lingkungan peradilan apabila mengajukan permohonan pengembalian biaya perkara kasasi/PK kare- na dicabut atau sebab lain, dilakukan secara elektronik. Permohonan secara elektron- ik tersebut diajukan melalui "pengembalian uang menu perkara" pada aplikasi Direk- tori Putusan. Prosedur pen- gajuan pengembalian biaya perkara secara elektronik ini berlaku sejak informasi ini diri- lis dan menjadi prosedur wajib mulai 1 Juni 2023. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1002/ PAN/OT.01/5/2023 tannggal 22 Mei 2023. Pengembalian biaya perkara dapat dilakukan dalam perkara perdata, perdata agama, dan TUN apabila terhadap permohonan kasasi/pen- injauan kembali yang telah diajukan dilakukan pencabutan oleh pemo- hon. Selain itu, pengembalian biaya perkara juga dapat dilakukan apabila Panitera Agung sebelum menjelaskan permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permo- honan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon. Apabila pencabutan kembali tersebut di- lakukan sebelum berkas perkaran- ya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahka- mah Agung Lalu bagaimana den- gan biaya perkara yang terlanjur disetorkan ke Mahkamah Agung. Mengenai hal ini, menurut Pani- tera MA, berlaku ketentuan ber- dasarkan dua kondisi. Pertama, jika pencabutan terjadi sebelum permohonan kasasi mendapat- kan nomor perkara, biaya perkara yang telah disetorkan dapat di- mohonkan untuk dikembalikan. Kedua, jika pencabutan setelah Mahkamah bahwa permohonan kasasi mendapatkan nomor perkara, maka tidak dapat dimintakan pengembalian biaya perkara. Permohonan pencabu- tan akan dipertimbangkan dalam putusan/penetapan dan baya perkara dipertanggungjawabkan dalam putusan tersebut. Pani- tera Mahkamah Agung berharap penanganan pengembalian biaya perkara secara elektronik akan memberikan kemudahan dalam pengiriman permohonan, memu- dahkan pemantauan baik dari sisi pengadilan pengaju maupun dari sisi Mahkamah Agung "Kami akan mudah dalam melakukan monitoring terhadap penanganan permohonan pengembalian biaya perkara dengan memperhatikan status prosesnya", ujar Panitera MA. [an] permohonan kasasi/peninjauan kem- bali tidak memenuhi syarat formal.
72 Tata Cara Pengajuan Untuk mengajukan permohonan pengembalian biaya perkara secara elektronik, lakukan langkah-langkah sebagai berikut: Buka menu admin Direktori Putusan dengan alamat 1. go.id/admin. Masukan username dan password yang telah diberikan ke setiap satuan kerja pen- gadilan; 2. Pilih menu "Pengembalian Uang Perkara"
73 3. Isi form dengan data-data yang relevan, yaitu: Nomor Perkara, Nomor VA, Nomor Rekening Pengembalian, Nama Bank, Nama Pemilik Rekening, Alasan Pengembalian Biaya Perkara. Se- lain itu, wajib diunggah "Dokumen Pencabutan" yang terdiri atas surat permohonan yang ditan- datangani Panitera Pengadilan ditAujukan kepada Panitera MA, Akta Pencabutan atau Penetapan Perkara tidak memenuhi syarat formal. Wajib juga diunggah "Bukti Pengiriman" berupa notifikasi transaksi pembayaran biaya perkara melalui VA atau bukti setor. 4. Apabila semua data telah diisi dengan benar dan file dokumen berbentuk PDF telah diung- gah, maka akhiri dengan memilih tombol "simpan", dan akan muncul daftar permohonan pengem- balian biaya perkara beserta status proses penangananya. 5. juan, Disposisi KPA, Diproses oleh Bendahara, dan Pengembalian Biaya Selesai. [an/mrgp] Sistem akan menginformasikan status proses penanganan permohonan, meliputi: Penga-
74 AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS Panitera MA Mendapat Predikat "Ahli Pembangun Integritas" dari LSP-KPK Jakarta | (19/05) Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. mendapat predikat Ahli Pembangun Integritas (Certified Integrity Officer) dari Lembaga Sert- ifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK). Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas Eksekutif merupakan ikhtiar yang di- lakukan KPK dalam rangka mengak- selerasi pembelajaran antikorupsi kepada seluruh komponen bangsa. Ada dua tujuan utama dari peny- elenggaran sertifikasi ini: pertama, untuk memastikan organisasi/lem- baga/korporasi mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama dalam soal suap, dan kedua, untuk (single menyiapkan narasumber point of contact) dalam organisasi terkait peraturan antikorupsi dan antisuap. Sertifikasi ini diselenggara- kan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Ahli Pembangun Integritas Nomor 338 Tahun 2017. Ahli Pembangun (API) adalah personil bersertifikasi yang kompeten membangun sistem integ- ritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, lain- dan pemangku kepentingan nya. Dengan memiliki kompetensi ini, Panitera Mahkamah Agung akan menjadi focal point dan perpanjan- gan tangan KPK dalam upaya perbai- kan sistem dan implementasi sistem pencegahan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Integritas Sertifikasi tersebut merupakan rang- kaian panjang yang dimulai sejak tanggal 05 April 2023 hingga tang- gal 17 Mei 2023. Tahapan sertifikasi dimulai dari pendaftaran, verifikasi pendaftaran, asesmen mandiri, pe- nyusunan instrumen asesmen, ke- mudian diakhiri pelaksanaan ases- men yang diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelum mengikuti sertifikasi ini, Pa- nitera Mahkamah Agung juga telah lulus dalam pelatihan dinyatakan Penguatan Antikorupsi untuk Peny- elenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang diselenggarakan KPK pada tahun 2022. Kelulusan pelati- han Paku Integritas ini juga merupak- an salah satu syarat seseorang untuk dapat mengikuti Sertifikasi Ahli Pem- bangun Integritas.
75 Secara sederhana, Ahli Pem- bangun dapat Integritas didefinisikan sebagai personil bersertifikat yang kompeten dalam membangun sistem in- tegritas berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepent- ingan lainnya. Oleh sebab itu, asesi yang dapat dinyatakan kompeten sebagai Ahli Pem- bangun Integritas Eksekutif adalah mereka yang memiliki kompetensi untuk merancang kebijakan integritas organisasi, melaksanakan program integ- ritas, dan mengevaluasi sistem integritas organisasi. Wawan Wardiana, Deputi Pendi- dikan dan Peran Serta Masyara- kat pada KPK mengharapkan agar para asesi yang dinyatakan kom- ling- peten untuk menciptakan kungan berintegritas pada organ- isasinya masing-masing. "Kami berharap bapak/ibu bisa memasti- kan organisasi mematuhi kebijakan yang sifatnya antikorupsi. Lalu, juga tentunya lebih banyak ide menciptakan lingkungan berintegritas, dan kami berharap pula bapak/ibu menjadi vocal point di ling- kungan sendiri, sehingga ketika ada yang bertanya tentang pendidikan antikorupsi tak perlu lagi ke bertanya kepada KPK", tegas Wawan Wardiana. "menciptakan lingkungan berintegritas"
76 Layanan VA Sudah Kembali Normal, Pembayaran Biaya Kasasi/PK dan Biaya Rogatori Wajib Menggunakan Virtual Account JAKARTA | (19/05) - Mere- spons gangguan layanan perbankan pada Bank Sya- riah Indonesia pekan lalu, Panitera MA mengeluarkan kebijakan darurat terkait mekanisme pembayaran biaya perkara kasasi/pen- Senin injauan kembali, (15/5). Dalam res- minya, Kepaniteraan MA memberi petunjuk bahwa selama sistem VA belum pembayaran berfungsi, biaya perkara Mahkamah Agung dapat dilakukan melalui "real account". pantauan Berdasarkan pada sistem dashboard BPI, virtual account untuk pembayaran biaya perka- ra MA dan biaya rogatory telah berjalan dengan nor- Sehubungan dengan hal tersebut, Panitera MA, Ridwan Mansyur, men- ginstruksikan pembayaran biaya kasasi/peninjauan kembali dan bi- aya penyampaian dokumen ke luar negeri wajib kembali menggunakan virtual account. "Sehubungan den- gan layanan VA BSI sudah kembali normal, pembayaran biaya kasasi/ peninjauan kembali dan biaya pe- nyampaian dokumen ke luar negeri (biaya rogatory) wajib menggunakan virtual account sebagaimana eda- ran Panitera MA Nomor 1862/PAN/ OT.01.3/9/2021 tanggal 6 September 2021" rilis Pantauan terhadap Dashboard BPI-BSI, hari ini (19/5), hingga rilis dibuat telah ada 12 transaksi pembayaran biaya perkara. Sedangkan sejak hari Senin (15/5), tercatat 99 transaksi pem- bayaran. [an]
77 Melihat Kembali Inisiatif Kepaniteraan MA Mempublikasikan "Amar Singkat yang Lebih Rinci" JAKARTA | (16/5) - Mengawali tahun 2023, Kepanit- Komisi Yudisial RI dan Ombudsman RI secara resmi eraan MA di bawah komando Panitera MA, Ridwan memberikan apresiasi terhadap pembaruan mana- Mansyur, membuat terobosan dengan menyajikan jemen perkara tersebut. Hingga saat ini, kebijakan amar putusan yang lebih informatif pada laman info tersebut dipatuhi secara konsisten dengan tingkat perkara Mahkamah Agung. Terobosan tersebut ter- kepatuhan secara keseluruhan mencapai 83,13%. tuang dalam Memorandum Panitera Nomor 3594 Ta- Bahkan, untuk kamar pidana kepatuhannya menca- hun 2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditujukan pai 100%. pada Para Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung. Sebagaimana diketahui, fokus pembaruan info penjatuhan pidana dalam waktu tertentu. Demikian perkara yang disasar surat Panitera Nomor 3594 Ta- juga dengan amar "TOLAK PERBAIKAN" yang arti- hun 2022 tersebut adalah menyempurnakan infor- nya MA tetap mempertahankan putusan pengadilan masi amar putusan "Kabul" dan "Tolak Perbaikan". tingkat banding yang diajukan kasasi, namun bagian "Kabul" dalam perkara kasasi artinya MA mengabul- amar putusan yang perlu diperbaiki. Sebelum tahun kan permohonan pembatalan putusan pengadilan 2023, info perkara MA hanya memuat amar singkat tingkat banding lalu mengadili sendiri. Isi putusan- "KABUL" dan "TOLAK PERBAIKAN". Hal ini menimbul- nya bisa confirm ke putusan pengadilan tingkat kan rasa penasaran mengenai apa isi amar lengkap- pertama atau bahkan menjatuhkan putusan negatif nya. Tidak menutup kemungkinan, para pihak beru- dengan menolak gugatan atau menyatakan gugatan saha menghubungi "orang dalam" untuk menelusuri tidak dapat diterima. Dalam perkara pidana, amar ka- amar lengkapnya.[mrg] bul dalam perkara kasasi yang diajukan jaksa berisi
78 Tabel amar singkat Tentu saja tindakan ini berpeluang bagi terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik. Namun, hal tersebut tidak lagi terjadi. Kini, Info Perkara telah memuat informasi amar yang lebih informatif. Berikut ini contoh link amar singkat yang informatif untuk putusan dengan amar "Kabul" dan "Tolak Perbaikan" dalam perkara pidana. Nomor Perkara Amar singkat informatif link_detail00000 1050 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN Kualifikasi. Terbukti pasal 127. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. php?id=7d1d616a-b419-1419-cc31-30333031 991 K/Pid.Sus-Kbrt/2023 Kabul Permohonan Kasasi Pemohon, batal judex facti, adili sendiri, menetapkan Pemohon Kasasi/semula Pemohon Ke- php?id=9e902c74-b419-1419-a5eb-30333032 beratan bukan pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1042 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair php?id=afa30912-b335-1335-83ee-31313531 dua (2) bulan penjara. 994 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN PIDANA 2 TAHUN PENJARA DENDA 800JUTA RUPIAH SUBSIDAIR 2 BULAN PENJARA php?id=c1172f94-bc94-1c94-a352-31303034 1038 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. 1040 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. 1069 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair php?id=00522024-b326-1326-b958-30393538 2 (dua) bulan penjara. 1101 K/Pid.Sus-LH/2023 TOLAK PERBAIKAN BB mobil dirampas untuk negara. php?id=0056cc64-b326-1326-d426-30393538 280 PK/Pid.Sus/2023 Kabul Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon, batal judex juris, adili kembali, terbukti dakwaan primair, pidana penjara php?id=04c860c0-b644-1644-88c7-30393131 selama 4 tahun, denda 1 miliar subsidair 3 bulan penjara 281 PK/Pid.Sus/2023 KABUL PK TDW III, AK. PASAL 127 PID 2 THN 6 BLN php?id=04ee2df0-b644-1644-bc8a-30393131 1058 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 7 (tujuh) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. php?id=3830ad0a-b19e-119e-d585-31313134 1105 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN PSL 127 PID 1 THN 6 BLN php?id=3a8f7bd0-b19e-119e-a0c5-31313134 1068 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan php?id=7d1f38b4-b419-1419-db34-30333031 penjara. 1070 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN Kualifikasi. Terbukti Pasal 112 dan Pasal 111 ayat (1). Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, php?id=7d21302e-b419-1419-d74e-30333031 denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. P3=DO.
79 Nomor Perkara Amar singkat informatif link_detail 1061 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN PIDANA MJD 4 THN DENDA 800JT SUBS 2 BLN 1063 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 5 (lima) tahun, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. 1065 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. 299 K/Pid/2023 KABUL, BATAL JF AS. PASAL 42 UU FIDUSIA, PID 1 THN 2 BLN DENDA 20 JT/1 BLN php?id=0864c374-b354-1354-c294-30333238 301 K/Pid/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. php?id=08b19a0a-b354-1354-c994-30333238 1132 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. php?id=1ed6b54a-cc4f-1c4f-c930-31303236 P3=DO. 1099 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan php?id=508ba606-cc61-1c61-9955-31323336 penjara. 1074 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. php?id=65ad441c-b7db-17db-96b9-30393437 P3=DO. 1089 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair php?id=65b6898c-b7db-17db-bef8-30393437 2 (dua) bulan penjara. BB dikembalikan kepada Terdakwa. 1143 K/Pid.Sus/2023 KABUL. Terbukti Pasal 127 ayat (1). Pidana penjara 1 (satu) ta- hun 6 (enam) bulan. Perbaikan BB berupa 1 (satu) unit sepeda php?id=68823882-b7db-17db-c8f4-30393437 motor dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa. 1147 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. php?id=6886163c-b7db-17db-b66e-30393437 1139 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN PIDANA MJD 1 THN 6 BLN php?id=a60f67dc-b41c-141c-97a0-30333234 1082 K/Pid.Sus/2023 KABUL. Terbukti Pasal 127 ayat (1). Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. php?id=c147d5d6-bc94-1c94-80d7-31303034 1084 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. php?id=c3f7b6ac-bc94-1c94-9a1d-31303034 1097 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) subsidair php?id=c4108b8c-bc94-1c94-ce32-31303034 2 (dua) bulan penjara. 1136 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN. Pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. php?id=e86cbb4c-beea-1eea-b045-30393236 1138 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN Terdakwa II. Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah) php?id=e86eab6e-beea-1eea-9da9-30393236 subsidair 2 (dua) bulan penjara. 1146 K/Pid.Sus/2023 KABUL PENUNTUT UMUM BATAL JUDEX FACTI ADILI SENDIRI TERBUKTI PASAL 127 (1) HURUF a PIDANA 2 TAHUN PENJARA php?id=e876716e-beea-1eea-f924-30393236 1162 K/Pid.Sus/2023 TOLAK PERBAIKAN : PIDANA 5 THN DENDA 1 M/3 BLN php?id=9e8418a8-b419-1419-9c0c-30333032 1164 K/Pid.Sus/2023 KABUL, BATAL JF AS. PENYALAHGUNA PIDANA 1 THN 6 BLN php?id=b8f852ea-b7dd-17dd-a86f-31303034
80 Untuk Sementara, Bayar Biaya Kasasi/ PK Menggunakan "Real Account" JAKARTA | (12/08) Panitera MA, Ridwan Mansyur, mengungkapkan selama periode Januari-Juli 2023 Mahkamah Agung telah meregis- trasi sebanyak 16.944 perkara. JAKARTA | (15/5) - Gang- guan layanan pada Bank Indonesia ber- Syariah dampak pada tidak pembayaran aktifnya kasasi/peninjauan kem- bali yang menggunakan account bank virtual tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pa- nitera MA, Ridwan Man- syur, memberikan solusi atas permasalahan ini memberikan dengan kebijakan pembayaran biaya perkara MA meng- gunakan "real account". Panitera MA menegaskan selama layanan VA ber- masalah Pengiriman bi- aya perkara kasasi/pen- kembali/HUM injauan dapat dilakukan me- lalui real account Bank Syariah Indonesia (451) 1791791750. Sedangkan untuk pembayaran bi- aya penyampaian doku- men ke luar negeri dapat dikirim melalui rekening (451)7223333370. penggunaan Kebijakan kembali "real account" untuk pembayaran biaya perkara MA dapat diter- apkan apabila layanan VA bermasalahan. Hal ini dapat merujuk pada Su- rat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1810/PAN/ OT.01.3/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021). "Penggunaan kembali virtual account untuk pembayaran bi- aya perkara kasasi/peninjauan kembali dan biaya rogatory di- lakukan setelah layanan mitra perbankan berjalan normal", tegas Panitera MA. terkait Beberapa dengan konndisi darurat ini dapat ditemukan di artikel ini. informasi Virtual Account 1810/PAN/OT.01.3/8/2021
81 Sepanjang Tahun 2022, Setiap Hakim Agung Rata-Rata Menerima Alokasi 1.805 Berkas Rasio beban kerja per hakim agung dengan jumlah beban adalah 1 berbanding 602 perkara. JAKARTA | (10/5) - Buku Laporan Tahunan MA mencatat jumlah beban perkara Mah- kamah Agung sepanjang tahun 2022 mencapai 28.284 perkara. Jumlah beban perkara tersebut didistribusikan kepada 47 hakim agung. Dengan data tersebut, rasio beban kerja per hakim agung dengan jum- lah beban adalah 1 berbanding 602 perkara. Oleh karena setiap perkara ditangani oleh majelis yang terdiri dari 3 hakim, maka dengan jumlah beban kerja 28.284, setiap hakim agung mendapatkan alokasi berkas per tahun mencapai 1.805 perkara. Dalam memeriksa perkara kasasi atau peninjauan kembali, setidaknya hakim agung akan membaca putu- san pengadilan tingkat pertama, pu- tusan pengadilan tingkat banding, memori kasasi dan kontra memori kasasi, selain dari dokumen lainnya yang tersedia di Bundel A dan Bundel B. Apabila diasumsikan setiap doku- men yang harus dibaca tersebut ter- diri atas 25 halaman, maka dalam setiap berkas ada 100 halaman do- kumen yang "wajib" dibaca. Dengan asumsi setiap perkara terdiri atas 100 halaman yang wajib dibaca, maka merujuk pada rerata alokasi beban di atas, dalam setahun hakim agung minimal membaca 180.500 halaman. Jumlah ini akan bertam- bah jika perkara yang di- tangani adalah perkara ter- tentu seperti tindak pidana korupsi yang putusannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan halaman.
82 Hal tersebut disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Selasa (9/5), di Gedung MA, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa data tersebut merupakan rerata umum beban kerja tanpa memperhatikan alokasi beban perkara per kamar dan jumlah ha- kim agung pada setiap kamar hakim agung tersebut. Jika memperhatikan kondisi beban per kamar penanganan perka- ra dan jumlah hakim agung pada setiap kamar tersebut, maka di- peroleh data sebagaimana tabel berikut: Jumlah Perdata Pidana Agama Militer TUN Jumlah Jumlah Beban Perkara Jumlah Hakim Agung Rasio Hakim Agung dengan Perkara 8506 16 1:532 10980 15 1:732 1333 6 1:222 380 4 1:95 7085 6 1:1181 28284 47 1:602 Rerata Alokasi Berkas ke Setiap Hakim Agung 1595 2196 667 285 3543 1805 Minimun Jumlah halaman dokumen yang dibaca (Asumsi per berkas 100 hal) 159.500 219.600 66.700 28.500 354.300 180.500 99,08% Beban Berhasil Diselesaikan Dari jumlah beban perkara yang teralokasikan, hakim agung ber- hasil menyelesaikan sebesar 99,08% perkara. Pada akhir tahun 2022, hanya 260 perkara yang belum diputus oleh hakim agung, sebagaimana tabel berikut ini: Jenis Perkara Sisa 2021 Masuk 2022 Jumlah Beban Putus 2022 Sisa 2022 Rasio Produk- tivitas Perdata 16 6.551 6.567 6.541 26 99,60% Perdata Khusus 11 1.928 1.939 1.939 0 100,00% Pidana 10 1.655 1.665 1.663 2 99,88% Pidana Khusus 124 9.191 9.315 9.290 25 99,73% Perdata Agama/Jinayah 7 1.326 1.333 1.333 0 100,00% Pidana Militer 0 380 380 380 0 100,00% Tata Usaha Negara 7 7.078 7.085 6.878 207 97,08% Jumlah 175 28.109 28.284 28.024 260 99,08%
83 "Sistem Baru" Seleksi Panitera Pengganti MA Memasuki Tahap Seleksi Kompetensi JAKARTA | (18/04) - Kepani- teraan MA menyelenggara- kan uji kompetensi Calon Panitera Pengganti Kamar Pidana dan Kamar Perdata MA yang dilaksanakan se- cara daring, Senin (17/4). Peserta uji kompetensi adalah pelamar yang din- yatakan lulus seleksi ad- ministrasi yang berjumlah 44 orang. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9.00 s.d 11.00 WIB ini di- awali dengan pengarahan oleh Panitera Mahkamah Agung selaku Ketua Pa- nitia Seleksi (Pansel) dan pembacaan tata tertib oleh Sekretaris Kepaniteraan MA. Seleksi kompetensi ini merupakan bagian tahapan proses seleksi ja- batan di lingkungan Kepaniteraan MA yang diatur dalam SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedo- man Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mah- kamah Agung. Sebelum penyeleng- garaan seleksi kompetensi, Pansel telah menyelenggarakan seleksi ad- ministrasi untuk menyaring calon yang sesuai dengan persyaratan ad- ministratif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sebagaimana dirumuskan dalam lampiran huruf D angka 3 SK KMA 349 Tahun 2022. Setelah melewati dua tahapan seleksi tersebut, masih ada 3 ta- hap yang harus dilalui oleh peserta seleksi yakni eksaminasi putusan, penelusuran rekam jejak, serta pro- file assessment dan wawancara. Penyelenggaraan Perdana Sistem Baru Ridwan Panitera MA, Mansyur, menyampaikan bahwa penyelenggaraan seleksi Calon Panitera Pengganti kali ini meru- pakan penyelenggaraan perdana yang didasarkan pada SK KMA 349 Tahun 2022.
84 Panitera MA menegaskan bahwa Panitera, Panitera Muda dan Pani- tera Pengganti pada Mahkamah Agung merupakan organ keleng- kapan majelis hakim agung yang memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yudisial dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Efektifi- tas pelaksanaan fungsi tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui sistem rekrutmen yang selektif. 349/ KMA/SK/ XII/2022 Panitera MA menegaskan bahwa Pa- nitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung kelengkapan organ merupakan majelis hakim agung yang memiliki peran strategis untuk memberikan du- kungan di bidang teknis dan adminis- trasi yudisial dalam memeriksa, men- gadili dan menyelesaikan perkara. Efektifitas pelaksanaan fungsi terse- but dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dapat diperoleh melalui sistem rekrutmen yang sele- ktif. Keputusan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 349/ KMA/SK/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahka- mah Agung. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menata ulang or- ganisasi manajemen perkara", ujar Pa- nitera MA. Panitera MA menyebut beberapa ke- tentuan penting dalam pedoman rek- rutmen tersebut adalah sebagai beri- kut. tanggal 9 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan Panitera, Pani- tera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung. "Hal tersebut yang diusung dalam 1. Setiap calon yang mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau pejabat di atasnya. 2. Eksaminasi putusan dijadikan salah satu materi seleksi 3. Penelusuran rekam jejak calon melibatkan lembaga yang kompeten, yaitu: a. Penggunaan informasi pengaduan dan pendisiplinan yang ada pada Badan Pengawasan dan KY; b. Penggunaan informasi rekam jejak oleh Badan Pengawasan c. Pelaksanaan analisis LHKPN oleh KPK atau verifikasi LHKPN oleh Badan Pengawasan; d. Penggunaan informasi analisis transaksi keuangan dari PPATK [an]
85 Triwulan Pertama, MA TERIMA 7.447 PERKARA UPAYA HUKUM Jakarta | (13/04) - Mahkamah Agung telah mendaftar- kan 7.447 perkara pada periode triwulan pertama tahun 2023. Perkara tersebut terdiri atas perkara kasasi seban- yak 5.089 perkara, peninjauan kembali sebanyak 2.323 perkara, permohonan pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang (HUM) sebanyak 21 perkara dan permohonan grasi sebanyak 14 perkara. Secara statistik jumlah perkara yang diterima periode ini berkurang 23,39% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang menerima sebanyak 9.721 perkara. Jumlah perkara yang telah berhasil diputus pada periode tersebut sebanyak 4.333 perkara dengan perincian kasasi sebanyak 2.540, PK sebanyak 1.782 perkara, HUM sebanyak 9 perkara dan permohonan grasi sebanyak 2 perkara. Merujuk baseline data periode Jan- uari-Maret 2023, Panitera MA, Rid- wan Mansyur, memprediksi arus perkara yang akan masuk ke Mahka- mah Agung bisa mencapai 29 ribuan perkara. "Rerata perkara masuk per bulan dalam triwulan pertama ini seban- yak 2.482, jika dikalikan 12 bulan maka pada akhir tahun nanti perkara yang diterima bisa mencapai 29.789 perkara", jelas Ridwan Mansyur. Perkara PK Jumlah perkara PK pada periode triwulan pertama mencapai 45,65% dari jumlah perkara kasasi. Menang- gapi data tersebut Panitera MA menjelaskan bahwa dari 2.323 perka- ra PK, sebanyak 1.313 perkara (57%) adalah PK Pajak. Sebagaimana dik- etahui, permohonan PK Pajak adalah upaya hukum yang diberikan oleh Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2022 kepada pihak-pihak yang ber- sengketa yang tidak menerima putu- san Pengadilan Pajak
86 Menurut Panitera MA, jumlah peninjauan kembali atas putusan berkekuatan hukum tetap dari empat lingkungan peradilan ber- jumlah 1.010, atau 20% dari jumlah putusan kasasi. Perkara diminutasi Sementara itu, jumlah perka- ra yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju periode Januari - Maret 2023 sebanyak 7.932 perkara. Ber- dasarkan data tersebut, nilai clearance rate (rasio penyelesa- ian perkara) mencapai 106,51%. Merujuk data minutasi terse- but, Panitera MA optimis kin- erja minutasi tahun 2023 bisa melampaui capaian luar biasa tahun 2022 yang berhasil me- minutasi dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 31.455 perkara. perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.644 perkara tiap bulan, maka dalam setahun akan men- capai perkara", 31.728 pungkas Panitera MA. [an] clear- ance rate mencapai 106,51%. capaian luar biasa tahun 2022 berhasil meminutasi dan mengirim salinan putu- san ke pengadilan pengaju sebanyak 31.455 perkara "Berdasarkan baseline data Januari-Maret 2023, rerata 106,51% Data Januari-Maret 2023 2.644 PERKARA Panitera MA optimis kinerja minutasi tahun 2023 bisa melampaui capaian luar biasa. 2021 2022 2023 Rerata perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju.
87 Tiga Hari Workshop, Kepaniteraan MA Unggah 4552 Putusan JAKARTA | (31/03) Kepaniteraan MA kembali menggelar Workshop Publikasi Putusan dan Update Informasi Lainnya pada Direktori Putusan. Workshop tersebut dibuka langsung oleh Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.. Sekretaris Kepaniteran ser- ta beberapa pejabat eselon III dan IV pada Sekretariat Kepaniteraan MA juga turut hadir dalam pembukaan acara tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 29 s.d. 31 Maret 2023 tersebut diikuti oleh Tim Redaksi Direktori Putusan, Tim Pusat Data Direktori Putusan, Tim Upload dari seluruh Kamar, Tim Upload dari Panitera Muda Perkara Pidana, serta Tim Upload dari Panitera Muda Perkara Pidana Khusus. Ragam Informasi yang Dipublikasi Saat menyampaikan laporan keg- iatan, Asep Nursobah, selaku Koor- dinator Data dan Informasi Kepa- niteraan MA menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan pada kegiatan workhsop tersebut tidak terbatas pada putusan Mahkamah Agung, tetapi juga hasil rumusan ka- mar dan juga petikan putusan. "Ada 4.756 file putusan yang telah kita siapkan untuk diunggah. Semo- ga tidak ada kendala teknis, sehingga putusan tersebut dapat terunggah seluruhnya. Selain mempublikasikan putusan, kita juga akan mengunggah Hasil Rumusan Kamar Tahun 2022 juga petikan putusan. Upload petikan putusan ini kita lakukan untuk ke- pentingan SPPT-TI yang sedang kita bangun bersama lembaga penegak hukum lain" ungkap Asep Nursobah. Tujuh Juta Putusan Saat memberikan pengarahan, Pa- nitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Hal ini dikarenakan pada Direktori Putusan telah terunggah lebih tujuh juta pu- tusan.[mrgp]
88 "Hingga tanggal 29 Maret 2023, telah ada tujuh juta enam ra- tus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam putusan yang terunggah dalam Direktori Putusan. Dari jumlah tersebut, putusan kasasi ber- jumlah seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga putusan dan Peninjauan Kem- bali berjumlah lima puluh dua ribu empat ratus sembilan pu- luh lima putusan. Terima kasih atas kerja keras kita semua", ungkap Ridwan Mansyur. Selain juga menghimbau agar Tim Publika- si Putusan terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Ia berharap agar Tim Upload Putusan lebih mencermati kembali proses pengaburan informasi pada putusan pasca berlakunya SK KMA itu, Panitera MA "Mari kita tingkatkan kuali- tas kinerja kita. Salah satu hal yang perlu dicermati kembali pasca berlakunya SK KMA 2-144 tahun 2022 adalah mengenai pen- gaburan atau anonimisasi putusan dalam perkara tindak pidana terorisme. Dalam perkara terorisme, sebelum putusan dipub- likasikan, identitas hakim, panitera jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli harus dika- burkan terlebih dahulu", tegas Panitera MA sidang, 4552 Putusan dalam Tiga Hari tinggi dalam kegiatan tersebut. Sejak pembukaan kegiatan, para peserta telah menunjuk- kan semangatnya untuk men- gunggah putusan. Walhasil, saat kegiatan ditutup, tercatat terdapat 4552 putusan yang berhasil terunggah pada Direk- tori Putusan. Selain putusan, dalam workshop yang dilak- sanakan selama tiga hari terse- but juga telah berhasil men- gunggah 1006 petikan putusan dan beberapa rumusan kamar yang telah ditetapkan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hal tersebut merupakan capaian yang menggembirakan, meng- ingat Mahkamah Agung saat ini memang sedang terus mengu- payakan transparansi lembaga peradilan demi meningkatkan kepercayaan publik.[aza/mrgp/ wrd] 2 - 1 4 4 / K M A / S K / VIII/2022. Peserta workshop menunjuk- kan antusiasme yang sangat
89 Perkuat Kualitas SDM, Kepaniteraan MA Awali Tahun 2023 Dengan Menggelar Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas Implementasi Berbagai Ketentuan Saat menyampaikan laporan keg- iatan, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., me- nyatakan bahwa kegiatan penan- datanganan pakta integritas pada Kepaniteraan Mahkamah Agung ini merupakan pengejawantahan dari berbagai peraturan perundang-un- dangan. JAKARTA | (17/01/2023) Men- gawali tahun 2023, Kepaniter- aan Mahkamah Agung meng- gelar persamuhan akbar untuk memperkuat kualitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bertajuk Pembinaan dan Pen- andatanganan Pakta Integritas bagi seluruh hakim dan apara- tur peradilan pada Kepaniter- aan MA, Selasa (17/01). Per- temuan berlangsung secara hybridi di Ruang Rapat Lantai 2 Tower Mahkamah Agung dan pertemuan virtual dari ruang kerja masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Keg- iatan ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Kepala Badan Pengawasan, Sugiyan- to, S.H. Wakil Ketua MA Bidang Non Yudi- sial bertindak sebagai nara sumber utama dalam kegiatan yang dicanan- gkan oleh Panitera MA akan berlang- sung reguler setiap awal tahun ini. Setelah menyerap materi pembi- naan, seluruh peserta "membacakan ikrar" yang dilanjutkan dengan pen- andatanganan Pakta Integritas. Pada prosesi ini beberapa perwakilan peserta manandatangani dokumen pakta integritas di hadapan Wakil Ketua MA BIdang Non Yudisial. langsung dihadiri oleh Pertemuan Panitera, Panitera Muda Perkara, Sek- retaris Kepaniteraan, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Ka- mar, Panitera Pengganti, Hakim Yusti- sial, Hakim Staf Khusus serta Pejabat Struktural pada Kepaniteraan Mahka- mah Agung. Sedangkan pertemuan virtual diikuti oleh seluruh Pranata Peradilan dan staf Kepaniteraan MA. "Penandatanganan pakta integri- tas yang kita lakukan ini merupakan amanat dari Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penandatanganan Pak- ta Integritas, Peraturan Menteri Pen- dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kement- erian/Lembaga dan Pemerintah Dae- rah, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik", ujar Panitera Mah- kamah Agung. Implementasi Berbagai Ketentuan Dalam pengarahannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudi- jenis sial mendeskripsikan empat pelayanan publik. Keempat pelay- tersebut adalah pelayanan anan transaksional, semu, pelayanan pelayanan pragmatis, dan pelayanan berkarakter.
90 kualifikasi "Ada pelayanan publik. Per- tama, pelayanan transak- sional, yaitu pelayanan yang dicirikan dengan adanya imbalan suatu yang harus diberikan oleh penerima layanan kepada pemberi layanan. Kedua, yaitu semu, pelayanan pelayanan yang hanya sekedar melaksanakan ke- wajiban sebagai aparatur. Ketiga, pelayanan prag- yaitu pelayanan matis, yang dilakukan karena ada target yang hendak dica- pai. Keempat, pelayanan berkarakter, yaitu pelayan- an yang diberikan dengan tulus ikhlas", ungkap Dr. Sunarto, S.H., M.H. empat anan di Mahkamah Agung termasuk pelayanan den- gan kualifikasi pelayanan yang berkarakter. Untuk itu, seluruh aparatur Kepa- niteraan Mahkamah Agung harus berupaya serius un- tuk mewujudkannya. "Tentunya kita berharap agar pelayanan kita ter- masuk dalam kualifikasi pelayanan berkarakter. Untuk mewujudkan pelay- anan berkarakter, kita har- us memperkuat komitmen bersama dalam pencega- han dan pemberantasan korupsi, menumbuhkkem- bangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memper- lancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel", te- gas beliau. Pembacaan dan Penan- datangan Pakta Integritas Seusai materi pembinaan Dr. disampaikan Sunarto, S.H., M.H., acara dilanjutkan dengan pem- bacaan dan penandatan- ganan pakta integritas oleh seluruh peserta, baik yang hadir secara tatap muka maupun yang ha- dir secara online. Setelah penandatanganan, keg- iatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan kemudian di- lanjutkan dengan penutu- pan.[aza/wrd/afd] oleh Beliau berharap agar pelay-
91 Kepaniteraan MA Gelar Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi e-Kinerja JAKARTA | (16/01) Kepaniteraan Mah- kamah Agung mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Kin- erja melalui Aplikasi E-Kinerja, Senin (16/01) bertempat di gedung Mahka- mah Agung, Jakarta. Kegiatan ini di- hadiri oleh Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Kepaniteraan, Karo Kepega- waian MA, Panitera Muda Perkara, Pa- nitera Muda kamar, Panitera Pengganti, Hakim Yustisial, dan Pejabat Fungsion- al Pranata Peradilan. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut disusun struktur pe- nilaian Kinerja dari Panitera Mahkamah Agung sampai dengan jabatan terkecil sehingga diantara jabatan tertinggi ter- dapat keterkaitan satu sama lain dalam mendukung tugas utama Mahkamah Agung yaitu penyelesaian perkara. Apa itu Aplikasi e-Kinerja Aplikasi e Kinerja adalah sebuah aplika- si berbasis website untuk mengukur kinerja pegawai dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di kabupaten, dae- rah ataupun kota sesuai dengan per- aturan Pemerintahan Indonesia. Ap- likasi ini besutan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aplikasi E-Kinerja memberikan output nilai Aktivitas Kinerja (AK). Data Aktivitas Kinerja (AK) ini yang akan digunakan sebagai salah satu indikator pembayaran TPP bagi PNS dan ASN. Ada pun capaian aktivitas har- ian individu (AH1) dan aktivitas harian bawahan lang- sung dan bawahan dua tingkat (AH2) menjadi tolak ukur kualitas mutu kinerja PNS dan ASN. [mrgp] Panitera MA, Ridwan Mansyur, dalam pengarahannya menyampaikan bahwa aplikasi e-Kinerja merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi Republik In- donesia nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan Kin- erja Pegawai Aparatur Negara. Dalam peraturan terse- but, lanjut Panitera, pengelolaan Kinerja Pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai (Performance Appraisal) tetapi sebagai instrument untuk mengem- bangkan kinerja pengawai (Performance Develop- ment). Selain itu, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengavalu- asi di akhir tapi focus pada bagaimana memenuhi Eks- pektasi Pimpinan (How To Meet Expectations). "Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan men- gukur, memonitoring mengevaluasi maupun bimbin- gan dalam peningkatan kinerja, serta aplikasi tersebut menjadi media dialog kinerja antara atasan dengan bawahan secara berkesinambungan dan akan mendo- rong budaya kinerja yang baik di Kepaniteraan", tegas Panitera Mahkamah Agung Aplikasi e-Kinerja
92 Pemuatan Amar Putusan Lebih Rinci pada Info Perkara MA Diapresiasi KY JAKARTA | (12/1) Komisi Yudisial (KY) melalui Anggota Komisi sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Binziad Kadafi, mengapresiasi inisiatif MA pada awal tahun 2023 yang menyempurnakan Sistem Info Perkara dengan memuat informasi amar lebih rinci. Hal tersebut disampaikan melalui Pers Rilis KY, sebagaimana dimuat dalam laman resmi KY, Rabu (11/1/2023). "KY mengapresiasi dan memberi dukungan penuh bagi inisiatif MA pada awal Januari 2023, berupa penyem- purnaan publikasi amar putusan pada Sistem Informasi Perkara (Info Perkara) di MA. Langkah ini meski kecil, teta- pi punya arti strategis bagi penguatan transparansi dan integritas di MA," ungkap Binziad Kadafi. Menurut Kadafi salah satu titik rawan korupsi adalah ter- batas dan tertutupnya informasi tentang hasil dari proses tertentu dalam penanganan perkara di MA. Keterbatasan/ ketertutupan informasi tersebut akan menggoda pihak berperkara untuk melakukan komunikasi dan pendeka- tan tambahan dengan pihak-pihak di MA, termasuk ok- num-oknum yang tidak bertanggungjawab. berujung pada pelanggaran KEPPH. Lewat perbaikan terhadap Info Perkara MA, lanjut Kadafi, dalam waktu dekat pencari keadilan dan publik dapat segera mengetahui inti dari amar putusan, meli- puti ketentuan pidana yang diterapkan, lama penjara/ kurungan, besarnya denda yang dijatuhkan, bahkan hingga penetapan status barang bukti, dan tidak hanya sebatas keterangan "Kabul" atau "Tolak Perbaikan. "KY berkomitmen untuk terus mendukung berbagai pembenahan yang dilakukan MA dalam mencegah ko- rupsi serta mewujudkan peradilan yang bersih dan mandiri," pungkas Kadafi. Meski mengacu pada putusan dan dipublikasikan di hari yang sama dengan waktu pengucapan putusan, tetapi informasi singkat tersebut dianggap belum memadai. Para pihak berperkara akan tetap mencari cara untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Di sinilah ruang terjadinya spekulasi dan transaksi, yang potensial meli- batkan atau dikait-kaitkan dengan hakim, sehingga dapat Menanggapi apresiasi KY terhadap inisiatif Kepaniter- aan MA di awal tahun 2023, Panitera MA Ridwan Mansyur menyampaikan bahwa apresiasi KY tersebut merupakan ekspresi tulus atas komitmen bersama untuk menjadikan peradilan yang lebih baik sesuai dengan fungsi masing- masing. Dukungan moril KY sangat berarti untuk melaku- kan pembaruan yang berkelanjutan dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung. Menurut Ridwan Mansyur, Kepaniteraan MA akan terus meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara di MA. Ridwan meyakini bahwa transparansi adalah ruh dari keadilan sebagaimana dikatakan Jeremi Bentham " Where there is no publicity there is no Justice. Public- ity is very soul of Justice. It is the keenest spur to ex- ertion and the surest of all guards against improbility. It keeps the judges himself trying under trial', ungkap Ridwan Mansyur mengutip pandangan Jeremi Bentham tentang transparansi dan keadilan. [mrgp/mustain] " Where there is no publicity there is no Justice. Publicity is very soul of Justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of all guards against improbility. It keeps the judges himself trying under trial
93 Hati-Hati Penipuan Dengan Modus Surat Pemberitahuan Registrasi Perkara JAKARTA | (10/1) - Mahkamah Agung telah membuka informasi status proses penanga- nan perkara ke publik melalui situs web Info Perkara Kepaniteraan MA mulai tahun 2007,. Pada tahun tersebut juga MA membuka akses publik terhadap informasi putusan melalui situs Direktori Putusan. Salah satu tujuan informasi pengadilan adalah keterbukaan mencegah interaksi pihak berperkara dengan aparatur pengadilan (MA) yang berpotensi melakukan kapitalisasi informasi penangan- an perkara. Namun ternyata, keterbukaan in- formasi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui pihak berperkara. Modusnya dengan menghubungi pihak berperkara dan menyampaikan doku- men yang seolah-olah produk Mahkamah Agung. Dokumen tersebut dilengkapi Kop Surat MA, berstempel dan ditandatangani oleh pejabat MA berisi informasi penanganan perkara disertai permintaan menghubungi panitera pengganti atau pejabat MA lainnya. Tentu saja, semua itu palsu! Panitera MA. Ridwan Mansyur, meminta agar publik waspada terhadap modus penipuan tersebut. Ia berpesan agar pihak berperkara dan publik untuk selalu memas- tikan informasi perkara diperoleh melalui sumber resmi. Menurut Ridwan Mansyur, MA tidak pernah melakukan korespon- densi langsung dengan pihak berperkara. Semua korespondensi yang terkait penanganan perkara dilakukan melalui pengadilan tingkat pertama. Itu pun terbatas pada pemberitahuan registrasi perkara dan sali- nan putusan atau perintah untuk melengkapi kekurangan berkas. "Oleh karena itu jika ada surat berkop MA, ada stempel dan tanda tangan pejabat MA, namun isinya ada permintaan menghubungi panitera pengganti atau pejabat MA lain melalui nomor ponsel ter- tentu, maka dipastikan itu adalah modus penipuan", jelas Panitera MA. "Demikian juga jika ada seseorang mengaku pegawai MA yang menghubungi pihak berperkara dan menjan- jikan membantu mengurus perkara di MA, dipastikan orang tersebut adalah oknum penipu", imbuh Panitera MA Dokumen Palsu nyampaikan nomor registrasi perkara kasasi atau pen- injauan kembali. Nomor perkara yang disampaikan ses- uai dengan info perkara MA. Paragraf berikutnya berisi uraian cukup panjang tentang keterbukaan informasi dan komitmen penyelesaian perkara dengan cepat, dilanjutkan dengan permintaan menghubungi panitera pengganti dengan maksud mengklarifikasi erkara. Su- rat diakhiri dengan kalimat sebagai berikut Ada dua model dokumen palsu yang berdasarkan surat pengaduan menjadi modus populer penipuan Pertama, Surat Pemberitahuan Registrasi Surat tersebut selayaknya sebuah surat dinas. Dilengka- pi kop surat, nomor surat, tanda tangan Panitera Muda Perkara dan Stempel MA. Pada paragraf pertama me- "Demikian surat pemberitahuan ini kami buat agar men- jadi sarana untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang transparan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan".[an]
94 Panitera MA mengingatkan Panitera MA mengingatkan bahwa do- kumen seperti ini bukan produk MA se- hingga dipastikan palsu. Bahwa dibalik kata-kata "ma- nis" tersebut ada jebakan un- panitera tuk menghubungi pengganti "jadi-jadian" yang ti- dak lain adalah oknum penipu. Oleh karena itu jangan sekali- kali merespons siapapun yang mengatasnamakan majelis untuk membicarakan perkara, baik disampaikan lewat surat maupun telepon. Cara Mudah Verifikasi Dokumen Direktori Putusan dan Informasi Perkara MA dilengka- pi QR Code yang merujuk pada URL tempat informasi tersebut dimuat. Oleh karena itu apabila menerima hasil cetak yang menyerupai info perkara atau direktori putusan yang tidak ada QR CODE maka mengindikasi- kan dokumen tersebut palsu. Sebaliknya jika memuat QR Code, segera lakukan scanning. Jika merujuk pada halaman situs web Kepaniteraan MA/Direktori Putusan dan informasi yang ditampilkan sama, maka isi doku- men tersebut dapat dipercaya. Kedua, print out direktori putusan Modus lain yang cukup banyak beredar adalah dokumen yang menyerupai print out Direktori Putusan. Dokumen tersebut dilengkapi watermark Direktori Putusan dan QR Code. Materi muatannya berisi in- formasi amar putusan. Untuk meyakinkan pihak, dokumen ini disertai tanda tangan ketua majelis dan panitera pengganti, se- hingga menyerupai petikan putusan perka- ra pidana. Informasi amar putusan dalam dokumen ini biasanya palsu. Biasanya do- kumen ini beredar dan perkaranya belum putus. Dalam beberapa kasus, dokumen ini sebagai bukti bahwa perkara yang diurus- nya diputus sesuai dengan "pesanannya". Apabila mendapatkan dokumen yang meragukan dapat menghubungi Kepaniteraan MA di Hotline MA dengan ext 318 atau IG Kepaniteraan MA kepaniteraan. ma_info atau WA pengaduan Kepaniteraan MA 0811- 820-4028. [an/mrgp]
95 Mengawali Tahun 2023, Info Perkara MA Dilengkapi Informasi Amar Putusan Yang Lebih Rinci JAKARTA | (6/1) Kepaniteraan Mahkamah Agung terus berbenah demi mewujudkan peradilan yang transpar- an dan akuntabel. Salah satunya dengan peningkatan akses publik terhadap informasi perkara di Mahka- mah Agung. Tahun 2022, Kepaniteraan MA telah menghadirkan Direktori Putusan versi mobile dan meleng- kapi informasi status proses dan usia penanganan perkara pada Sistem Info Perkara Mahkamah Agung. Mengawali tahun 2023, Kepaniteraan MA kembali melakukan penyempurnaan info perkara dengan merinci informasi amar putusan untuk perkara yang diputus dengan amar "kabul" dan "tolak perbaikan". Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, mengatakan pembaruan ini sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan keterbukaan informasi yang akan mendo- rong terciptanya peradilan yang bersih. Menurut Ridwan, Seiring dengan kebijakan transparansi peradilan yang digulirkan pada akhir tahun 2007, Mahkamah Agung telah mempublikasikan informasi amar putusan pada Sistem Informasi Perkara berupa informasi amar singkat putusan yaitu Tolak, Kabul, Tolak Perbaikan, dan NO. Informasi tersebut bersumber pada rol sidang yang disampaikan oleh majelis hakim dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan waktu pengucapan putusan. Sementara itu, untuk salinan lengkap putusan dipublikasikan melalui Direktori Putusan bersamaan dengan salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. Lebih lanjut Panitera MA menjelaskan bahwa amar sing- kat untuk perkara "tolak" dan "tidak dapat diterima" telah cukup memberikan informasi kepada pihak. Namun, un- tuk perkara yang diputus "Kabul" dan "Tolak Perbaikan", amar singkat tersebut masih menyisakan rasa penasaran mengenai apa yang diputuskan oleh MA. Pencari keadi- lan/masyarakat masih meminta informasi detail dari amar putusan dengan amar "Kabul" atau "Tolak Perbai- kan" yang disampaikan melalui surat/pengaduan yang ditujukan kepada Panitera MA. Bahkan, tidak menu- tup kemungkinan mereka juga berupaya menghubungi aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan infor- masi tersebut sehingga berpotensi menimbulkan pelang- garan prilaku dan kode etik. Merespons hal tersebut sebagai upaya peningkatan ket- erbukaan informasi dan mencegah pelanggaran prilaku aparatur, Panitera Mahkamah Agung telah menginstruk- sikan agar dilakukan penyempurnaan publikasi informasi amar putusan terhitung mulai 2 Januari 2023, khusus un- tuk amar putusan "kabul" dan "tolak perbaikan". Salah satu publikasi info perkara yang telah mengikuti instruksi Panitera MA tersebut adalah perkara 7616 K/Pid.Sus/2022 dan 7304 K/Pid.Sus/2022. Jika sebelumnya publik hanya mendapat informasi amar tolak perbaikan, sekarang telah dilengkapi informasi amar putusan yang diajukan upaya hukum yang diperbaiki. Hal ini berlaku juga untuk putu- san dengan amar "kabul [mrgp]
96 Salinan Putusan Dikirim Lebih Cepat Amar putusan dalam info perkara adalah amar singkat yang memuat inti pokok putusan. Amar lengkap putu- san dan pertimbangan dimuat dalam salinan putusan yang bisa diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Terkait dengan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju, SK KMA 214 Tahun 2014 memberi jangka waktu paling lama 96 hari sejak perkara dipu- tus. Sepanjang tahun 2022, kata Ridwan Mansyur, telah mengirim lebih dari 30 ribu salinan putusan ke pengadilan pengaju. Dari jumlah tersebut sebanyak 20.144 dikirim sesuai tenggang waktu yang ditetap- kan dengan tingkat kepatuhan 66%. Hal ini jauh me- ningkat dari periode sebelumnya yang kepatuhannya hanya mencapai belasa %. Berdasarkan data ini, waktu pengiriman salinan putusan tahun 2022 lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rid- wan meyakini kepatuhan waktu pengiriman salinan putusan tahun 2023 akan lebih meningkat. [an] Pembaruan ini sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan keterbukaan informasi yang akan mendorong terciptanya peradilan yang bersih." - Ridwan Mansyur
97 Tertinggi Dalam Sejarah, MA Meminutasi 30.195 Perkara Sepanjang Tahun 2022 JAKARTA | (27/12/2022) - Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Agung telah menyelesaikan (minutasi) perkara sebanyak 30.195 perkara. Data tersebut dihimpun pertanggal 27 Desember 2022 dan masih memungkinkan bertambah hingga akhir tahun (30/12). Penyelesaian perkara terbanyak secara berturut-turut adalah pidana khusus (11.362 perkara), perdata (6.401), TUN (6.263), pidana (2.342), perdata khusus (1.951), perdata agama/jinayat (1.455) dan pidana militer (421). Memperhatikan data jumlah penyelesaian perkara sejak 2010, saat MA menggulirkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, jumlah minutasi tahun 2022 merupakan jumlah yang tertinggi. Bahkan, menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Bukan hanya dari sisi jumlah, peningkatan kinerja minutasi perkara juga terjadi pada ketepatan waktu minutasi (on time case processing). Berdasarkan SK KMA 214 Tahun 2014, minutasi perkara diselesaikan paling lama 3 bulan sejak perkara diputus. Meru- juk data SIAP-MA, sebanyak 19.473 dari total 30.195 perkara yang diminutasi tahun 2022, diselesaikan kurang dari 3 bulan. Dengan demikian kepatuhannya mencapai 64,51%. Kepatuhan waktu minutasi tahun 2022 meningkat lebih dari dua kali lipat (253,57%) dibandingkan tahun 2021 yang angka kepatuhannya berada pada 18,25%. Tahun L A M A M I N U T A S I Jumlah 1 sd 3 3 sd 6 6 sd 12 12 sd 24 24 Up 2021 4195 7926 6897 2889 1085 22992 18,25% 30,00% 12,57% 4,72% 2022 19482 5643 3007 1703 360 30195 64,51% 18,69% 9,96% 5,64% 1,19% Menurut Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, peningka- tan kinerja minutasi tahun 2022 merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke- pada pencari keadilan. Peningkatan ketepatan waktu dan jumlah yang berkali lipat, kata Ridwan Mansyur, sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara di MA. Selain itu, pening- katan kinerja juga sebagai dampak dari monitoring berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan MA serta diterapkannya reward and punishment. Lonjakan Beban Perkara dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 19.209 perkara. Dari jumlah tersebut, MA telah memu- tus sebanyak 26.419 perkara atau 92,66%. Jumlah perkara masuk dan perkara yang diputus tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam sejarah MA. Perkara yang mengalami peningkatan jumlah tertinggi adalah perkara Pidana Khusus yang mendapat "kele- bihan" perkara dari jumlah tahun 2021 sebanyak 3.412 perkara, kemudian disusul TUN (PK Pajak) yang berjumlah 3.218 perkara, dan perdata sebanyak 1.694 perkara. [mrgp] Perkara yang diterima MA hingga 27 Desember 2022 se- banyak 28.336 perkara. Jumlah ini meningkat 47,51%
98 Kepaniteraan MA Selenggarakan Monev Kebijakan Manajemen Perkara PALEMBANG | (21/12) Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan MA terkait manajemen perkara di beberapa pengadilan wilayah Sumatera Selatan, 20-21 Desember 2022. Sampel pengadilan yang dipilih adalah PN Palem- bang, PN Kayuagung, PA Palembang dan PA Kayuagung. Kebijakan manajemen perkara yang menjadi objek mon- itoring adalah SEMA 1 Tahun 2014, prosedur pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali, standardisasi pub- likasi putusan, pelaporan kasasi dan penyampaian surat panggilan/pemberitahuan ke luar negeri. Tim Monev Kebijakan Manajemen Perkara dipimpin lang- sung oleh Panitera MA, Ridwan Mansyur, dengan anggota Sekretaris Kepaniteraan, Para Hakim Yustisial, sejumlah pejabat struktural Kepaniteraan MA dan para Pranata Peradilan. Kegiatan Monev dilakukan dengan beberapa metode dan pendekatan. Pertama kali Tim Monev MA menyampaikan paparan mengenai aspek normatif dari setiap kebijakan manajemen perkara yang menjadi objek pantauan. Selanjutnya, peserta monev yang mewakili unsur di Kepaniteraan diberikan kesempatan untuk tan- ya jawab. Para Peserta juga diberikan kuesioner online seputar implementasi kebijakan manajemen perkara. Dokumen Elektronik Aspek kepatuhan terhadap SEMA 1 Tahun 2014 meru- pakan bagian utama yang dipantau dalam Monev. Ber- dasarkan data Kepaniteraan MA, masih ada pengadilan yang mengirikan dokumen elektronik tidak sesuai keten- tuan, baik dari jenis dokumen yang dikirimkan maupun media pengiriman. Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014, pengiriman dokumen elektronik wajib menggunakan ap- likasi komunikasi data Direktori Putusan. Namun, masih ditemukan pengadilan yang mengirimkannya menggu- nakan CD. Upaya memotret kepatuhan terhadap SEMA 1 Tahun 2014 juga berkaitan dengan implementasi Perma 6 Ta- hun 2022. Perma ini mengusung konsep, apapun proses penanganan perkara pada tingkat pertama dan banding, jika ada upaya hukum kasasi/PK, harus dilakukan secara elektronik. Quality Control Beberapa temuan berupa dokumen elektronik yang tidak lengkap, format file yang tidak sesuai, dan media pengiriman yang keliru , tidak akan terjadi jika mekanisme quality control diterapkan. Dalam berbagai kesempatan, Panitera MA selalu mengingatkan agar Panitera Pengadilan melaku- kan quality control sebelum menandatangani surat pengantar pengiriman berkas. "Panitera Pengadilan jangan menandatangani su- rat pengantar jika pejabat di bawahnya belum me- mastikan dokumen yang akan dikirim telah diperik- sa dan sesuai dengan ketentuan", ujar Panitera MA
99 Panitera MA : Mari Bersiap Implementasikan Administrasi Pengajuan Kasasi/ PK Secara Elektronik JAKARTA | (02/12/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menghimbau agar seluruh pen- gadilan tingkat pertama bersiap-siap untuk mengimplementasi pengajuan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. Hal tersebut disampaikan dalam pengarahannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembayaran Biaya Perkara menggunakan Rekening Virtual dan Sosialisasi Kebijakan Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung, Jum'at, (02/12) di Bali. Kegiatan sosialialisasi yang didu- kung oleh BSI ini diikuti oleh seluruh jajaran pengadilan yang ada di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara hybrid. Himbauan yang disampaikan Panitera Mahkamah Agung tersebut berkaitan erat dengan telah ditetapkannya Per- aturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung se- cara Elektronik. ern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tunggu Petunjuk Teknis "Kebijakan terbaru terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah Perma Nomor 6 Tahun 2022. Perma ini telah diundangkan pada tanggal 28 September 2022. Jika Perma ini telah diimplementasikan, pengadilan pengaju tidak perlu mengirimkan Bundel A dan Bundel B versi ce- tak, tetapi cukup mengirim dokumen secara elektronik." tegas Ridwan Mansyu Meski telah diundangkan pada 28 September 2022, namun Perma Nomor 6 Tahun 2022 tidak serta-merta dapat lang- sung diimplementasikan. Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan petunjuk teknis yang akan diatur dalam per- aturan turunan. Mahkamah Agung saat ini sedang mem- persiapkan petunjuk teknis tersebut. Tujuan pembaruan mekanisme pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Perma, adalah untuk meningkatkan akses ma- syarakat terhadap keadilan, mewujudkan prosedur ber- perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, menin- gkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara, serta mewujudkan pengadilan yang mod- "Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun Juknis yang diperlukan untuk implementasi Perma tersebut. Jika selu- ruh perangkat aturan telah tersusun, semua perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali harus diajukan secara elektronik, terlepas pemeriksaan di tingkat band- ing ataupun tingkat pertama dilakukan secara elektronik atau tidak" imbuh Ridwan Mansur.[mrgp]
100 Himbauan untuk Bersiap harus memeriksa dan menyatakan kelengkapan dokumen dan Berkas Perkara dengan menandatangani surat pernyataan kelengkapan Ber- kas Perkara secara elektronik", im- buh Panitera MA. Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya harus menyatukan tekad untuk mewujudkan modernisasi peradi- lan. Makna modern, menurut Pani- tera Mahkamah Agung, bukanlah sekedar terkait kecanggihan per- angkat teknologi informasi, tetapi lebih dari itu: modern adalah ten- tang cara berpikir untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Jaga integritas Pada akhir pengarahannya, Pani- tera Mahkamah Agung kembali mengingatkan seluruh aparatur peradilan untuk senan- tiasa memegang teguh integritas. kepada "Modernisasi bukan hanya soal ke- canggihan perangkat. Modernisasi adalah tentang cara berfikir yang sesuai dengan tuntutan zaman. Di antara yang menjadi tuntutan za- man saat ini adalah transparansi, kemudahan akses, dan pelayanan yang "bersih". Warga peradilan ha- rus beradaptasi dengan kehendak zaman ini", tegasnya. Sebagai bukti nyata komitmen dalam modernisasi, seluruh lem- baga peradilan harus bersiap un- implementasi tuk menyongsong pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. Untuk mengimplementasikan kebijakan baru ini, pengadilan tingkat per- tama memiliki peran yang sangat vital, karena ia memiliki tanggung- jawab untuk memastikan keleng- kapan dan validitas Bundel A dan Bundel B. Ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi pengadilan tingkat pertama sebagai pengadi- lan pengaju. "Kami mengingatkan kepada kita semua terkait musibah yang se- dang melanda Mahkamah Agung. Mari kita perkuat barisan untuk bangkit menjadi aparatur peradi- lan yang lebih baik. Perkuat kei- manan kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Melihat. Setiap per- kataan perbuatan kita selalu "dis- adap" oleh malaikat dan menjadi catatan amal yang akan dihadirkan di persidangan hari akhir", pungkas Ridwan Mansyur. Pada kesempatan tersebut, Pani- tera Mahkamah Agung menekank- an arti penting keimanan untuk menjaga integritas. Manusia yang beriman akan senantiasa meng- ingat dan menyadari bahwa se- tiap perilaku manusia senantiasa diawasi Tuhan dan setiap manusia pasti akan mempertanggungjaw- abkan seluruh perbuatannya di ke- hidupan selanjutnya. Hanya den- gan keimanan tersebutlah, seluruh aparatur peradilan akan mampu menjaga integritas, meski banyak godaan yang meretas. [aza/mrg] "Hal penting yang perlu diperhati- kan adalah bahwa sebelum men- girimkan Berkas Perkara Elektron- ik, Panitera Pengadilan Pengaju
101 Mengurangi Disparitas Dengan Rapat Pleno Kamar Kesebelas JAKARTA | (14/11/2022) Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan perhelatan ak- bar: rapat pleno kamar. Kegiatan tahunan tersebut dilaksanakan dari tanggal 13 s.d. 15 November 2022, di Hotel InterContinental, Bandung. Rapat Pleno Kamar kesebelas tersebut diikuti oleh seluruh hakim agung, hakim ad hoc, panitera muda perkara, pani- tera muda kamar, serta perwakilan panitera pengganti. Sebagai bagian dari instrumen sistem kamar, pleno kamar digelar untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum sehingga mengurangi terjadinya disparitas. Pleno Kamar Kesebelas ini akan melahir- kan kaidah hukum yang menggenapkan 458 hukum produk 10 kali penyelenggaraan pleno kamar sebelumnya. Rapat Pleno Kamar MA dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Min- ggu (13/11), pukul 19.30 WIB. Seremoni pembukaan rapat pleno diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H. Dalam tradisi Pleno Kamar Tahunan MA, Ketua Mahkamah Agung selalu memberikan garis-garis kebijakan dalam sesi pengarahan pada pembukaan pleno. Pengarahan Ketua MA ini menjadi bekal sebelum setiap ka- mar menyelenggarakan rapat pleno di keesokan harinya. rangkaian pembukaan Bagian dari rapat pleno adalah pemaparan keadaan perkara oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Agenda ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sistem Kamar di Mah- kamah Agung. Yang khusus pada pembukaan pleno kamar MA tahun 2022 adalah tampilnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., untuk memberikan pengara- han. Substansi pengarahan Waka MA Bidang Yudisial ini merupakan evaluasi atas kepatuhan hakim dalam mengikuti rumusan hasil rapat pleno kamar. Ia menengarai ada putusan MA yang "menyalahi" kes- epakatan pleno kamar.
102 Yang khusus pada pembu- kaan pleno kamar MA ta- hun 2022 adalah tampilnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., untuk memberi- kan pengarahan. Substansi pengarahan Waka MA Bi- dang Yudisial ini merupakan evaluasi atas kepatuhan hakim dalam mengi- kuti rumusan hasil rapat pleno ka- mar. Ia menengarai ada putusan MA yang "menyalahi" kesepakatan pleno kamar. 458 Rumusan Kaidah Hukum Rapat Pleno Kamar MA dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Minggu (13/11), pukul 19.30 WIB. Seremoni pembukaan rapat pleno diawali dengan laporan penyeleng- garaan kegiatan oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H. Dalam tradisi Pleno Ka- mar Tahunan MA, Ketua Mahkamah Agung selalu memberikan garis-garis kebijakan dalam sesi pengarahan pada pembukaan pleno. Pengarahan Ketua MA ini menjadi bekal sebelum setiap kamar menyelenggarakan rapat pleno di keesokan harinya. Bagian dari rangkaian pembukaan rapat pleno adalah pemaparan ke- adaan perkara oleh Panitera Mah- kamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Agenda ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedo- man Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Pemaparan keadaan perkara oleh Panitera Mah- kamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Dalam laporannya, Wakil Ketua Mah- kamah Agung Bidang Non-Yudisial menyatakan bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini Rapat Pleno Kamar Tahunan Mahkamah Agung telah menghasilkan 458 rumusan kaidah hukum. Rumusan-rumusan tersebut terdiri dari rumusan Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar TUN. Pada rapat pleno yang kesebelas ini, tentunya jumlah rumusan tersebut tentu akan bertambah. "Berdasarkan penelusuran terha- dap 10 SEMA tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Rapat Pleno Ka- mar Tahunan telah melahirkan 458 rumusan/kaidah hukum, dengan perincian sebagai berikut: Kamar Per- data sebanyak 105 rumusan, Kamar Pidana sebanyak 118 rumusan, Ka- mar Agama sebanyak 102 rumusan, Kamar Militer sebanyak 64 rumusan hukum, dan Kamar TUN sebanyak 69 rumusan. Pada rapat pleno kamar tahun ini, insyaAllah akan kembali melahirkan rumusan" ungkap beliau.
103 Mengurangi Disparitas Sesaat setelah membuka acara secara resmi, Ketua Mahkamah Agung mem- beri arahan-arahan penting di antaranya adalah penegasan atas beberapa hal seb- agai berikut: Kedua, urgensi percepa- tan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas penyelesaian perkara. Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa per- cepatan penyelesaian perkara dan peningkatan penyelesaian kualitas perkara adalah dua hal yang sama-sama penting dan harus berjalan berir- ingan, tidak dapat hanya dipilih salah satu. Agung Republik Indone- sia, tujuan dibentuknya sistem kamar di Mahka- mah Agung meliputi tiga aspek sebagai berikut: 1) menjaga kesatuan pener- apan hukum dan konsis- tensi putusan Mahkamah Agung, 2) meningkatkan profesionalitas Hakim Agung; dan 3) memper- cepat proses penyelesa- ian perkara", tegas Ketua Mahkamah Agung. Pertama, rapat pleno ka- mar merupakan media mempersatukan untuk pendapat. Ketua Mahka- mah Agung menegaskan ini bahwa merupakan sarana atau media untuk mempersatu- kan pendapat dari Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu dengan tujuan un- tuk mengurangi disparitas putusan dan membangun konsistensi serta kesatuan rapat pleno hukum. "Rapat Pleno Kamar Mah- kamah Agung adalah ru- ang untuk mempersatukan persepsi dan pendapat dari Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahka- mah Agung terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu untuk memban- gun kesatuan hukum dan konsistensi putusan", ung- kap beliau. "Kecepatan dalam pe- nyelesaian perkara dan kualitas putusan yang dihasilkan bukan dua hal yang boleh dipilih, me- lainkan harus berjalan bersamaan, karena ses- uai huruf (a) Konsideran SK KMA Nomor 213/KMA/ SK/XVII/2014 tentang Pe- doman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Ketiga, penjagaan integ- ritas. Tidak hanya meny- orot konsistensi putusan, Ketua Mahkamah Agung juga menekankan kemba- li arti penting penjagaan integritas pada lingkun- gan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak akan mentolerir tindakan yang dapat merongrong wibawa lembaga.
104 "Saya tidak akan pernah mentolerir tindakan-tindakan yang dapat meren- dahkan kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Agung dan Lembaga Per- adilan, apapun bentuknya, karena Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dalam proses penegakan hu- kum yang harus senantiasa dihormati dan dijaga harkat serta martabatnya", pungkas Ketua Mahkamah Agung. Peningkatan Penyelesaian Perkara Panitera Mahkamah Agung dalam pemaparannya menjelaskan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2022 ini mening- kat sangat pesat. Di tengah pening- katan jumlah perkara yang masuk, kinerja memutus perkara justru men- capai jumlah tertinggi. Peningkatan ini meliputi dalam hal perkara yang diputus, rasio produktivitas, maupun rata-rata waktu memutus perkara. laporan kinerja "Membaca data penanganan perkara yang setiap bulannya maupun yang akan disa- jikan dalam pleno kamar ini, sung- guh memberikan kebanggaan dan optimisme luar biasa. Betapa tidak, di tengah peningkatan arus perkara masuk yang melonjak tinggi semen- tara SDM terbatas, Mahkamah Agung berhasil mengukir kinerja memutus perkara dengan capaian tertinggi, jumlah perkara yang baik dalam diputus, rasio produktivitas, maupun rerata waktu memutus", ungkap Pani- tera Mahkamah Agung. karena pada tahun 2022 ini Mahka- mah Agung berhasil mengurai perso- alan klasik dan rumit terkait minutasi perkara. "Bahkan persoalan minutasi yang selama ini seperti benang kusut, di tahun 2022 mulai terurai, dengan menunjukkan prestasi gemilang yang patut dibanggakan. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju maupun clearance rate menunjukkan nilai tertinggi", ujar Panitera Mahka- mah Agung. Kepatuhan Implementasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bi- dang Yudisial memaparkan hasil pertemuan antara Prof Dr. Syarifud- din, S.H., M.H. dengan para pimpinan Mahkamah Agung terdahulu. Dalam agenda audiensi tersebut, para pimp- inan Mahkamah Agung terdahulu me- nyampaikan kritik berkaitan dengan masih adanya ketidakpatuhan Hakim Agung dalam mengimplementasikan hasil rumusan rapat pleno kamar. "Beberapa waktu yang lalu Ketua Mahkamah Agung melakukan audi- ensi dengan para pimpinan Mahka- mah Agung terdahulu. Audiensi ini bertujuan untuk memperoleh ma- sukan demi kemajuan Mahkamah Agung pada masa mendatang. Salah satu kritikan yang masuk dari para pimpinan terdahulu adalah belum optimalnya implementasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar oleh Hakim Agung. Bahkan dalam putusannya, hakim agung justru mengomentari hasil rumusan pleno kamar. Ini tentu harus dievaluasi" ungkap Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Lini Masa Pleno Kamar Sistem kamar pada Mahkamah Agung mulai dibentuk pada akhir tahun 2011 dan berlaku efektif pada tahun 2014. Tujuan pembentukan sistem ditegaskan kamar, dalam Cetak Biru Pembaruan Pera- dilan 2010-2035 adalah untuk men- jaga kesatuan hukum, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, dan mengembangkan kepa- karan dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara. sebagaimana Adapun fungsi rapat pleno kamar, sebagaimana dinyatakan dalam ber- bagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tantang Pemberlakuan Rumu- san Hasil Rapat Pleno Kamar, adalah sebagai instrumen untuk mewujud- kan kesatuan hukum. Ini berarti rapat pleno kamar memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya tu- juan pembentukan sistem kamar. Sejak terbentuknya sistem kamar, hingga tahun 2022 ini, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat pleno kamar. Berikut ini adalah daftar pleno kamar yang diselenggarakan oleh Mahka- mah Agung, dilengkapi dengan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, serta nomor surat edaran pember- lakuan hasil rumusan rapat pleno kamar: Tidak hanya itu, Panitera Mahkamah Agung juga menyampaikan capaian luar biasa yang patut dibanggakan
105 Pleno Kamar Ke Waktu Pelaksanaan Tempat Pelaksa- naan Pemberlakuan Pertama Maret-Mei 2012 Hotel Aryaduta Kar- awaci, Tangerang SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 Kedua 19-20 Desember 2013 Pusdiklat Mahkamah Agung, Bogor SEMA Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 Ketiga 9-11 Oktober 2014 Hotel The Trans Band- ung SEMA Nomor 05 Tahun 2014, tanggal 1 Desember 2014 Keempat 9-11 Desember 2015 Hotel Mercure, Ancol, Jakarta SEMA Nomor 03 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 Kelima 23-25 Oktober 2016 Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung SEMA Nomor 04 Tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016 Keenam 22-24 November 2017 Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung SEMA Nomor 01 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 Ketujuh 1-3 November 2018 Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung SEMA Nomor 03 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 Kedelapan 3-5 November 2019 Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung SEMA Nomor 02 Tahun 2019, tanggal 7 November 2019 Kesembilan 29 November - 1 Desember 2020 Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung SEMA Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020 Kesepuluh 18-20 November 2021 Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung SEMA Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021 Kesebelas 13-15 November 2022 Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung
106 Meningkat 42,27%, MA telah Minutasi 23.860 perkara Selama Januari-September 2022 JAKARTA | (8/10/2022) - Pa- nitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menge- mukakan telah ada 23.860 perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju selama periode Januari-September 2022. Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, secara rata-rata perkara yang dikirim tahun 2022 berjumlah 2.651 perkara perbulan, sedangkan pada tahun 2021 hanya mencapai 1788 perbulan. Yang menarik dari fakta kinerja minutasi tahun 2022, adalah rerata waktu penyelesaian perkara. Menurut Ridwan Mansyur, dari total 23.860 perkara yang diselesaikan tahun 2022, sebanyak 14.353 perkara atau 60,16%, dapat diselesaikan paling lama 120 hari terhitung mulai perkara diterima oleh majelis hakim. Memperhatikan data perbulannya, percepatan penyelesaian perkara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, seb- agaimana pada tabel berikut: Capaian ini meningkat 48, 27% dibandingkan kinerja pada tahun periode yang sama 2021 yang berjumlah 16.092 perkara. Bahkan, lanjut Rid- wan, capaian 9 bulan di tahun 2022 telah melampaui kinerja sepanjang tahun 2021 yang meminutasi/mengirimkan ber- kas ke pengadilan pengaju se- banyak 21.586 perkara, dengan angka peningkatan mencapai 10,53%. Kinerja Memutus Perkara Seturut dengan kinerja minutasi, jumlah perkara yang diputus selama periode Januari-September 2022 juga mengala- mi peningkatan signifikan. Pada periode tersebut, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 18.925 perkara. Jumlah ini meningkat 54,78% dibandingkan jumlah perkara yang diputus pada periode yang sama tahun 2021 yang berjumlah 12.227 perkara. Dalam analisis Panitera MA, kenai- kan jumlah perkara yang diputus sejalan dengan peningkatan beban perkara pada tahun 2022. Dari sisi jumlah perkara masuk (diregister), Januari-Septem- selama periode ber 2022, telah diregister sebanyak 23.557 perkara. Jumlah ini menin- gkat 48,96% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang meregister sebanyak 15.814 perkara. Sedangkan beban perkara - akumu- lasi jumlah perkara yang diregister dengan perkara belum putus tahun sebelumnya - mengalami pening- katan 48,20%. Beban perkara tahun 2022 sebanyak 23.732 sedangkan ta- hun 2021 sebanyak 16.013 perkara. Perbandingan Rasio Produktivitas Selain melihat perbandingan kuan- titas perkara yang diputus dan diminutasi, potret kinerja penanga- nan perkara MA dapat ditilik dari per- bandingan rasio produktifitas, baik rasio produktivitas memutus perkara maupun rasio produktivitas minutasi perkara.
107 Rasio produktivitas memutus perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan beban perkara pada periode tertentu. Rasio produkti- vitas minutasi perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang diminutasi dengan beban minutasi. Beban perkara adalah jumlah perkara yang diterima (diregister) dengan sisa perkara tahun lalu, sedangkan beban minutasi perka- ra adalah jumlah sisa perkara belum minutasi dengan jumlah perkara yang diputus pada periode tertentu. Rasio produktivitas memutus dan minutasi perkara tergambar dalam ilustrasi di bawah ini. Rasio produktivitas me- mutus perkara periode Januari - September 2022 mencapai 79,74%, menin- gkat 3,39% dibandingkan dengan rasio produktivi- tas memutus perkara peri- ode tersebut di tahun 2021 yang berjumlah 76,36%. Sementara rasio minutasi produktivitas perkara periode Januari- September 2022 mencapai 84,35%. Jumlah ini menin- gkat 20,22% dibandingkan periode yang sama di ta- hun 2021 yang hanya men- capai 64,12%. [an] itu, Panitera MA "Wajibkan" Pimpinan Unit Kerja di Kepaniteraan Adakan Pembinaan Rutin JAKARTA | (7/10) - Panitera MA, Ridwan Mansyur, meminta se- luruh pimpinan unit kerja di bawahnya menyelenggarakan pembinaan rutin terhadap staf di bawahnya. Hal tersebut tertu- ang dalam Memorandum Nomor 2631/PAN/HK.02/10/2022 tang- gal 6 Oktober 2022. Dalam Memo tersebut dijelaskan bahwa materi yang "wajib" disampaikan dalam pembinaan tersebut adalah sep- utar peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur.
108 Berkaitan dengan pembinaan oleh pimpinan unit kerja, dalam kesem- patan terpisah di ruang kerjanya, Pa- nitera MA menyampaikan agar unitt kerja terkecil menyampaikan pem- binaan terhadap staf di bawahnya. Sebagai contoh, Kabag mengadakan pertemuan rutin bagi para kasubag di bawahnya. Para Kasubag juga meng- gelar pertemuan dengan para staf di bawahnya. Hal tersebut juga berlaku bagi Para Panmud Perkara dan Pan- mud Kamar. "Para Panmud Perkara agar mengge- lar pertemuan dengan para pranata peradilan di bawahnya, Para Panmud Kamar juga agar mengagendakan pertemuan rutin dengan para pani- tera pengganti di bawah koordinasin- ya. Demikian juga dengan para hakim Yustisial dapat menggelar pertemuan dengan pranata peradilan yang be- rada di bawah koordinasinya", tegas Panitera MA.[mrgp/musta'in] Sehari sebelum Memorandum terse- but diterbitkan, Rabu (5/10/2022), Kepaniteraan MA menyelenggara- kan pembinaan bagi para Hakim Tinggi Pemilah Perkara MA, bertem- pat di ruang Rapat Panitera. Dalam kegiatan ini, Ketua Kamar Pidana, Dr. Suhadi, S.H., M.H., hadir mem- berikan materi pembinaan. Pembi- naan Hakim Tinggi Pemilah Perkara disepakati menjadi kegiatan rutin bulanan setiap Rabu minggu per- tama. Selain sarana upgrading pen- getahuan, forum tersebut juga men- jadi sarana evaluasi kinerja.
109 Panitera MA : Pengadilan Harus Memperkuat Quality Control Sebelum Berkas Kasasi/PK Dikirim ke MA JAKARTA | (30/9/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, meminta Ketua Penga- dilan dan Panitera Pengadilan tingkat pertama memperkuat quality control terhadap berkas Bundel A dan Bundel B Kasasi/PK sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. Hal ini menyusul temuan banyaknya berkas yang tidak lengkap, dokumen elektronik yang tidak sesuai den- gan berkas aslinya, termasuk tidak dipenuhinya ketentuan penyampulan berkas perkara. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam pemberkasan tersebut, kata Panitera MA, sangat meng- hambat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Apalagi jika sistem upaya hukum kasasi/PK secara elektronik telah diberlakukan. Hal tersebut disampaikan Panitera MA dalam pengarahannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Pem- bayaran Biaya Perkara menggunakan Rekening Virtual dan Sosialisasi Kebijakan Penganan Perkara pada Mahkamah Agung, di Batam, Kamis (29/9/2022) Menurut Panitera MA, setiap berkas perkara kasasi/peninjauan kembali disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan. Namun demikian, imbuh Panitera MA, dengan masih ditemu- kannya berkas perkara yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan, diduga ada mekanisme quality control yang diabaikan. Oleh karena itu, sebelum menandatangani Surat Pengantar Berkas, harus dipastikan ada list quality control yang memastikan semua kelengkapan hberkas telah terpenuhi dan berkas telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 'Panitera Pengadilan tidak menandatangani surat pengantar berkas jika ceklis quality control belum di- tandatangani oleh pejabat di bawahnya", ujar Panitera MA.
110 Dokumen Elektronik Kelengkapan berkas yang paling banyak mendapat catatan dari Bagian Penelaah Berkas di MA adalah terkait dokumen elektronik. Merujuk pada presentasi Koor- dinator Data dan Informasi Kepaniteraan, beberapa catatan terkait kelengkapan Pengadilan tidak menyertakan dokumen elektronik; • Pengadilan menyertakan dokumen elektronik tetapi tidak lengkap; • Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan (scan image); • Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan berkas aslinya (jumlah halamannya berkurang); • Dokumen elektronik yang disertakan merupakan perkara lain; • E-dokumen Surat Pengantar tidak ditandatangani Panitera; • Format surat pengantar berbeda antara pengadilan yang satu dengan yang lain (sebagian telah memuat informasi kelengkapan dokumen yang dikirim termasuk e-dokumen); • Margin atas surat pengantar terlalu kecil sehingga barcode susah dibaca; • Barcode tidak berhasil dicetak karena: file surat pengantar bukan file pdf, tanggal surat pengantar tidak diinput; • Nama file dokumen elektronik tidak terstandardisasi. Asep Nursobah S.Ag.,M.H., Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan bersama Ahmad Zaenal Anam, S.H., M.H., Koordinator Rogatori Area Non Jakarta Kepaniteraan
111 Jumlah Halaman Berbeda Kasus terbaru terkait dengan es tersebut ada halaman yang lemahnya quality control adalah terlewatkan. jumlah halaman putusan versi "padahal menurut Juknis SEMA e-doc berbeda dengan salinan 1 Tahun 2014, salinan putusan putusan versi cetak. Jumlah wajib dikirim dalam format RTF, halaman putusan pada Bundel B bukan PDF melalui proses alih berjumlah 192 halaman, namun media dari berkas cetak", ujar dalam versi elektronik hanya Koordinator Data. berjumlah 133 halaman. Ada 59 halaman putusan yang hilang da- Upaya Hukum Kasasi Elektronik lam versi elektroniknya. Bagian Dikatakan Panitera MA, pen- yang hilang tersebut terkait daft- erapan quality control men- ar barang bukti. Jumlah barang jadi hal sangat penting ketika bukti berdasarkan putusan pada layanan upaya hukum kasasi/ Bundel B adalah 582, namun da- PK dilakukan secara elektronik. lam versi elektronik hanya ber- MA nantinya tidak akan men- jumlah 17. erima bekas fisik sehingga tidak bisa membandingkan kesesuaian Menurut Koordinator Data dan dengan berkas fisiknya, dalam hal Informasi Kepaniteraan, adan- penanganan perkara pada ting- ya perbedaan jumlah tersebut kat judex facti masih dilakukan dikarenakan pengadilan yang secara konvensional. bersangkutan melakukan proses "Oleh karena, pengadilan tingkat digitalisasi salinan putusan mel- pertama memegang peranan uta- alui proses scanning dari doku- ma dalam melakukan quality con- men aslinya. Diduga, dalam pros- trol", pungkas Panitera MA. [an]
112 MA-BSI Selenggarakan Sosialisasi Penggunaan Rekening Virtual untuk Pembayaran Biaya Perkara Kota Batam | (29/09/2022)- Kepaniteraan Mahkamah Agung bersama PT Bank Syariah Indonesia menyelengga- rakan sosialisasi penggunaan rekening virtual untuk pembayaran biaya perkara dan biaya penyampaian dokumen Batam, dan Pengadilan Tata Usa- eruskan dengan pembacaan do'a. ka acara. Panitera Mahkamah ha Negara Tanjung Pinang hadir Setelah do'a selesai dibacakan, Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., secara luring, sedangkan peserta acara dilanjutkan dengan sam- M.H., dalam sambutannya juga dari pengadilan-pengadilan lain butan. Sambutan yang pertama menghaturkan terima kasih pada di wilayah Riau, Kepulauan Riau, disampaikan oleh Deputy Group Bank Syariah Indonesia yang se- dan Sumatera Bagian Selatan Head Bank Syariah Indonesia, lama ini telah bekerja dengan hadir secara daring. Surtikanti. Dalam sambutannya, baik dalam rangka membantu Surtikanti mengucapkan terima Mahkamah Agung untuk men- Berlangsungnya Kegiatan kasih kepada Mahkamah Agung yang telah mempercayakan pem- gelola pembayaran biaya perkara dan biaya pengiriman dokumen bayaran biaya perkara di Mah- ke luar negeri. Selanjutnya, Rid- Tepat pukul 08.00 WIB Master kamah Agung dan biaya penyam- wan Mansyur juga menjelaskan of Ceremony (MC) memulai ke- paian dokumen ke luar negeri sejarah perkembangan kebijakan giatan. Susunan acara dimulai kepada Bank Syariah Indonesia. Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan menyanyikan lagu Indo- Sambutan selanjutnya adalah terkait mekanisme pembayaran nesia Raya, dilanjutkan Hymne dari Panitera Mahkamah Agung biaya perkara dan biaya penyam- Mahkamah Agung, kemudian dit- yang sekaligus akan membu- paian dokumen ke luar negeri.
113 Tidak lupa, Ridwan Mansur juga menjelaskan latar belakang penye- sosialisasi kegiatan lenggaraan tersebut, yaitu sebagai tindak lanjut dari perubahan sistem pembayaran akibat adanya merger tiga bank sya- riah. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan dengan menggunakan sis- tem milik BNI Syariah, maka saat ini, setelah adanya merger, pembayaran dilakukan dengan menggunakan BSI Institusi. Usai menyampaikan sam- butan, Ridwan Mansyur kemudian membuka secara resmi kegiatan tersebut. Setelah membuka acara, Ridwan Mansyur kemudian menyampaikan materi mengenai kebijakan mod- ernisasi manajemen perkara pada Mahkamah Agung. Substansi pokok dari pemaparan materi tersebut adalah perkembangan mekanisme pembayaran biaya perkara secara elektronik, pengembalian sisa pan- jar, kebijakan pengiriman berkas perkara secara elektronik, penyam- paian laporan kasasi perkara pidana secara elektronik, publikasi putu- san, pemberlakuan tanda tangan elektronik untuk salinan penahanan dan petikan putusan, serta ketentu- an-ketentuan baru negara asing ter- kait bantuan pengiriman dokumen ke luar negeri. Setelah pemaparan materi dari Pan- itera Mahkamah Agung, acara dilan- jutkan dengan penyajian materi dari Sekretaris Kepaniteraan Mah- kamah Agung, Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H. Dalam kesempatan tersebut, Iyus Suryana menyampaikan materi seputar prosedur pengiriman ber- kas ke Mahkamah Agung. Iyus Sury- ana menyoroti kekeliruan-kekeliru- an yang dilakukan oleh pengadilan pengaju dalam proses pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Ia ber- harap agar dengan adanya sosialisa- si ini kekeliruan-kekeliruan tersebut dapat diperbaiki. Sebelum istirahat siang, Tim dari Bank Syariah Indonesia (Fira, Yan- thie, dan Danu) menyampaikan materi seputar mekanisme pemba- yaran biaya perkara, retail deposit group Bank Syariah Indonesia, dan consumer finance. Materi yang dis- ampaikan Tim dari Tim dari Bank Syariah Indonesia ini berlangsung hingga waktu Ishoma tiba, yaitu pukul 12.00 WIB. Setelah Ishoma, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mah- kamah Agung tampil sebagai nara- sumber untuk dua materi sekali- gus: 1) mekanisme pembuatan dan pembayaran virtual account untuk penyetoran biaya perkara Mah- kamah Agung dan biaya pengiriman dokumen ke luar negeri, dan 2) ke- bijakan penanganan perkara pada Mahkamah Agung. Pada penyampaian materi pertama, Asep Nursobah menitik beratkan presentasinya pada mekanisme pembuatan virtual account, baik itu via aplikasi Direktori Putusan maupun Website Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sedangkan pada materi kedua, ia memfokuskan ma- terinya pada empat hal, yaitu: 1) pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali, 2) laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan, 3) penyampaian panggi- lan/pemberitahuan terhadap pihak yang berada di luar negeri atau cara penyampaian dokumen dari penga- dilan asing ke pengadilan indonesia, dan 4) beberapa permasalahan ad- ministrasi yudisial. Agar seluruh peserta benar-benar memahami materi yang disampai- kan oleh Koordinator Data dan In- formasi dan agar suasana sosialis- asi lebih hidup, setelah pemaparan materi telah selesai, diselenggar- akanlah diskusi tanya jawab. Diskusi tersebut dipandu Ahmad Z Anam, selaku moderator dalam sesi terse- but. Setelah seluruh rangkaian aca- ra selesai, kegiatan kemudian ditu- tup oleh Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H.. Dalam sambutan penu- tupannya, Iyus Suryana berharap agar kegiatan ini membawa banyak kontribusi positif bagi modernisasi peradilan. Dalam sambutan penutupannya, Iyus Suryana berharap agar kegiatan membawa banyak kontribusi positif bagi modernisasi peradilan. Antusiasme Peserta Ada hal menarik yang pantas diapresiasi dalam penyelenggaraan kegiatan terse- but: antusiasme peserta. Antusiasme peserta, baik yang hadir secara daring maupun luring, mulai terlihat setelah Tim dari Bank Syariah Indonesia mer- ampungkan presentasi lalu membuka kesempatan untuk diskusi tanya jawab. Banyak peserta yang mengajukan per- tanyaan seputar materi yang telah dis- ampaikan.[mrgp/musta'in] Antusiasme tersebut kemu- dian meningkat pesat pada sesi pasca istirahat siang, yaitu pada saat pemaparan materi dari Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung. Oleh karena peserta yang menga- jukan pertanyaan jumlahnya cukup banyak, sedangkan waktu terbatas, maka terpak- sa ada beberapa peserta yang tidak mendapat kesempatan langsung untuk bertanya kepada narasumber. ini
114 Untuk menyiasati persoalan tersebut, moderator diskusi akhirnya mengambil kebijakan agar peserta yang tidak berkesempatan ber- tanya secara langsung untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom pesan pada aplikasi zoom meeting, dan nantinya narasum- ber akan meresponsnya setelah acara paripurna. Merchandise untuk Peserta Aktif JAKARTA (22/9/2022) Sis- tem Informasi Perkara MA kini telah dilengkapi dengan fitur Sebagai bentuk apresiasi kepada seberapa. Tetapi hal penting yang usia perkara. Fitur ini sebagai peserta aktif, Kepaniteraan Mah- perlu digarisbawahi adalah bah- instrumen monitoring wak- kamah Agung akan memberi mer- wa pemberian merchandise terse- tu penanganan perkara pada chandise berupa kaos bertema "Di- but merupakan bentuk apresiasi setiap tahapan proses. Bukan rektori Putusan Mahkamah Agung". Kepaniteraan Mahkamah Agung ke- hanya itu, status proses pen- Merchandise tersebut akan dikirim pada insan peradilan yang memiliki anganan perkara juga disajikan oleh Kepaniteraan Mahkamah semangat tinggi untuk terus berpik- lebih rinci. Jika sebelumnya info Agung ke alamat pengadilan mas- ir dan bekerja demi kemajuan lem- perkara hanya menampilkan 3 ing-masing peserta yang berhak. baga peradilan[aza/afd]. status proses yaitu proses pe- Jika dilihat dari segi harga, ten- meriksaan oleh majelis, putus, tu merchandise tersebut tidaklah dan dikirim ke pengadilan pen- gaju, kini status proses tersebut dirinci menjadi 6 (enam) tahap- an proses.
115 Selain Dilengkapi Usia Perkara, Status Proses pada Info Perkara Juga Semakin Rinci Keenam status tersebut adalah 1) es administrasi pengiriman berkas Code tersebut melalui ponsel atau dalam proses penetapan majelis perkara. Status nomor 6 menunjuk- perangkat lainnya", jelas Panitera hakim, 1) 1) dalam proses distribusi, kan penanganan perkara telah sel- MA. 3) dalam proses pemeriksaan maje- esai karena salinan putusan telah Selain itu, status proses penan- lis, 4) perkara telah diputus, sedang dikirim ke pengadilan pengaju. ganan perkara ditampilkan lebih dalam proses minutasi oleh majelis, Tampilan Baru jelas sebagai sub heading dari no- 5). Dalam proses pengiriman oleh mor perkara. Panmud dan 6) Telah dikirim ke Selan berubah dari sisi konten, info Perubahan lainnya adalah penam- pengadilan pengaju. perkara juga mengalami perubahan bahan tanggal minutasi dan resume Demikian disampaikan oleh Panit- dari sisi tampilan. Untuk rincian lamanya proses penanganan perka- era Mahkamah Agung, Dr. Ridwan informasi proses ditambahkan QR- ra. Mansyur, di ruang kerjanya, Rabu Code yang menunjukkan URL (uni- Panitera MA berharap adanya ino- (21/9/2022). Menurut Ridwan, sta- form resource locator) halaman in- vasi ini mendorong proses penan- tus perkara 1, 2 dan 3 cukup jelas formasi tersebut. Menurut Panitera ganan perkara menjadi lebih baik. sesuai dengan bunyi redaksinya. MA, QR-Code menjadi pengaman "Fungsi Kepaniteraan MA adalah Untuk status nomor 4, menunjuk- dari upaya pemalsuan informasi. memberikan dukungan teknis dan kan perkara tersebut telah diputus "Beberapa kali terjadi pihak ber- administrasi yudisial terhadap Ma- oleh majelis hakim, salinan putu- perkara diberikan informasi palsu jelis Hakim Agung dalam menye- sannya belum dikirimkan ke pen- berupa hasil cetak yang menyerupai lesaikan perkara. Kami berharap gadilan pengaju karena masih da- informasi perkara yang seolah-olah inovasi ini mendukung peningkatan lam proses minutasi. Status nomor berasal dari informasi resmi Kepan- kinerja penanganan perkara MA", 5 menunjukkan perkara tersebut iteraan MA. Dengan adanya QR- pungkas Panitera MA. [mrgp] telah diminutasi oleh majelis, telah Code tersebut, publik dapat mem- diserahkan kepada Panitera Muda verifikasi informasi dengan sumber Perkara dan sedang dalam pros- aslinya dengan cara men-scan QR- "
116 Kini Info Perkara MA Disertai Informasi Usia Perkara JAKARTA | (20/9) - Ada hal baru yang ditampilkan jak berkas perkara diterima oleh majelis hakim (tanggal pada Info Perkara MA. Biasanya Info Perkara MA han- distribusi). Apabila berkas telah dikirim ke pengadilan ya menampilkan status proses penanganan perkara pengaju, fitur usia perkara ini "hilang" dan diganti den- di Mahkamah Agung, mulai hari ini (Selasa 20/9/2022) gan rincian lama proses penanganan perkara, mulai info perkara menampilkan usia perkara yang disajikan dari lama proses memutus, lama proses minutasi, dan dalam hitungan hari kalender. Usia perkara dihitung se- lama proses pengiriman ke pengadilan pengaju. Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, menyam- sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi terse- paikan bahwa penambahan fitur usia perkara pada Sis- but", ujar Panitera Mahkamah Agung. tem Informasi Perkara Mahkamah Agung tersebut se- Fitur Usia Perkara bagai upaya penguatan monitoring proses penanganan Fitur Usia Perkara merupakan informasi lamanya pros- perkara sehingga perkara dapat diselesaikan sesuai es penanganan perkara sejak perkara didistribusikan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dengan adanya kepada majelis hakim. Selama perkara tersebut belum fitur ini, apabila ada perkara yang diselesaikan melewa- selesai (dikirim ke pengadilan pengaju) maka fitur ini ti jangka waktu yang ditetapkan, akan diketahui pada akan menampilkan lamanya hari dengan perhitungan tahapan proses yang mana keterlambatan tersebut ter- selisih tanggal hari ini (today) dengan tanggal distribusi jadi. Informasi ini bukan hanya diketahui oleh internal berkas ke majelis hakim. MA namun juga oleh pihak berperkara dan masyarakat Apabila perkara telah selesai, yakni telah diputus dan pada umumnya. diminutasi serta dikirim ke pengadilan pengaju, sistem "Fungsi Kepaniteraan adalah memberikan dukungan informasi perkara menampilkan lamanya proses tahap- teknis dan administrasi yudisial kepada hakim agung an penanganan perkara sebagai berikut: dalam menangani perkara. Penambahan fitur tersebut
117 Lama proses memutus yakni selisih antara tanggal putus dengan tanggal distribusi berkas ke majelis hakim. Menurut SK KMA 214/2014 proses ini paling lama 3 bulan. Lama proses minutasi yakni selisih antara tanggal minutasi dengan tanggal perkara di- putus. Menurut SK KMA 214/2014 proses ini paling lama 97 hari. Lama proses kirim yakni selisih antara tanggal perkara dikirim dengan tanggal perkara diminutasi. SK KMA 214/2014 memberikan waktu kepada Kepaniteraan Muda Perkara untuk memproses administrasi pengiriman berkas perkara dalam waktu paling lama 14 hari. Lama proses perkara (sejak distribusi) ada- lah lama proses yang dihitung antara tanggal distribusi sampai dengan tanggal pengiriman berkas ke pengadilan pengaju. Mahkamah Agung telah menetapkan target percepatan waktu penanganan perkara sejak perkara di- distribusikan sampai dikirim ke pengadilan pengaju paling lama 120 hari. Lama keseluruhan proses (sejak register) adalah proses penanganan perkara yang di- hitung antara tanggal register sampai den- gan tanggal berkas perkara/salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. [an]
118 ME NIN GKAT 57,65%, MA T EL AH M EM UTUS 16. 692 PERKARA SEL AMA PERI ODE JANUARI-AGUSTUS 202 2 JAKARTA | (17/09/2022) - Panitera Mahkamah Agung, 2021 yang hanya mencapai 76,197%. Ridwan Mansyur, mengungkapkan selama periode Dalam analisis Panitera MA, ada catatan penting dari Januari hingga Agustus 2022, Mahkamah Agung telah peningkatan kinerja penanganan perkara yang sangat memutus sebanyak 16.692 perkara, dari beban perkara siginifikan tersebut, yaitu peningkatan kinerja terjadi sebanyak 21.323 perkara. Dibandingkan dengan peri- dalam keadaan tidak ada penambahan jumlah hakim ode yang sama pada tahun 2021, jumlah perkara yang agung. Peningkatan kinerja tersebut dalam analisis diputus tersebut meningkat 57,65% sedangkan jumlah Panitera MA dikarenakan efektifnya sistem penanganan beban perkara meningkat 55,01%. Merujuk pada data perkara di Mahkamah Agung yang memaksimalkan pe- Kepaniteraan MA, jumlah perkara yang diputus pada manfaatan teknologi informasi dan optimalnya sistem periode Januari hingga Agustus 2021 berjumlah 10.588 monitoring oleh pimpinan MA. perkara sedangkan beban perkara berjumlah 13.756. "Selain itu, komitmen penanganan perkara tepat wak- Bukan hanya soal memutus perkara, peningkatan kin- tu dari para Yang Mulia Hakim Agung berkorelasi positif erja juga terjadi pada penyelesaian minutasi perkara. terhadap peningkatan kinerja ini", pungkas Panitera MA. Menurut Ridwan Mansyur, selama periode Januari - [an] Agustus 2022, Mahkamah Agung telah mengirim sal- inan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 20.819 perkara. Jumlah penyelesaian berkas ini meningkat 47,07% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang hanya menyelesaikan 14.156 perkara. Jum- lah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju selama 8 bulan tersebut mendekati kinerja selama setahun pada tahun 2021 yang berjumlah 21.586 perkara. Sementara itu, rasio produktivitas memutus perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang dipu- tus dengan jumlah beban perkara, mencapai 78,28%. Jumlah ini meningkat, 1,31% dibandingkan tahun
119 Beban Perkara MA Periode Januari-Juli 2022 Meningkat 54,70% JAKARTA | (29/08) - Selama periode Janu- ari - Juli 2022, Mahkamah Agung menan- gani 18.753 perkara, meningkat 54,70% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang berjumlah 12.122 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, sebesar 32,87% (6.165) adalah perkara pidana khusus, 27,21% (5102) perkara TUN, 21,68% (4066) perka- ra perdata, 7,08% (1327) perkara perdata khusus, 5,47% (1025) perkara pidana umum, 4,52% (848) perkara perda- ta agama, dan 1,17% (220) perkara pidana militer. Memutus Perkara Meningkat 54,09% Sementara itu, jumlah yang berhasil diputus oleh Mah- kamah Agung pada periode Januari - Juli 2022 seban- yak 13.801 perkara. Jumlah tersebut meningkat 54,09% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang berjumlah 9.195 perkara. Minutasi Perkara Meningkat 50,04% Demikian disampaikan Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, Senin (29/8) di ruang kerjanya, di Jakarta. Dalam analisis- nya, Panitera MA mengungkapkan bahwa rerata beban perkara per bulannya di tahun 2022 adalah 2.579 perkara. Sedangkan tahun 2021 beban perkara per bulan adalah 1.732 perkara. Peningkatan kinerja juga terjadi pada minutasi berkas perkara. Selama periode Januari-Juli 2022, Mahkamah Agung telah meminutasi dan mengirimkan salinan pu- tusan ke pengadilan pengaju sebanyak 18.366 perkara. Jumlah ini meningkat 50,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 yang berjumlah 12.241 perkara.
120 Panitera MA mengapresiasi peningkatan kinerja penangan- an perkara yang mencapai leb- ih 50% pada dua indikator uta- ma kinerja, yaitu memutus dan minutasi perkara. Ia berharap peningkatan kinerja tersebut konsisten hingga akhir tahun nanti. [an] Kepaniteraan MA Selenggarakan Orientasi Kerja Hakim Tinggi Pemilah Perkara dan Panitera Pengganti Baru JAKARTA | (15/08) Secara berturut-turut, Mahkamah Agung mengambil sumpah dan melantik dua unsur pen- dukung penanganan perkara di MA, Panitera Pengganti dan Hakim Tinggi Pemilah Perkara. Hari Kamis (11/8), sebanyak 28 Panitera Pengganti MA dilantik oleh Ketua MA. Hari berikutnya (Jum'at,12/8), sebanyak 14 Hakim Tinggi Pemilah Perkara dilantik oleh Panitera Mahkamah Agung. Untuk membekali mereka dalam menjalankan peran baru di Mahkamah Agung, Kepaniteraan MA menggelar orienta- si kerja bagi Hakim Pemilah Perkara dan Panitera Penggan- ti yang baru dilantik, Senin (15/8) bertempat di ruang rapat Kepaniteraan MA, Jakarta. Kegiatan orientasi kerja yang juga dihadiri oleh para Hakim Tinggi Pemilah Perkara angkatan 1 dan 2 ini dibuka secara resmi oleh Panitera MA, Ridwan Mansyur. Kegiatan ini dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama orientasi kerja Hakim Ting- gi Pemilah Perkara, berlangsung mulai pukul 09.30 -12.00. Sesi kedua orientasi kerja Panitera Pengganti mulai pukul 13.00 - 16.00. Nara sumber kegiatan ini adalah Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Panitera Muda Perkara terkait. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Yang Mulia Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, dalam paparannya menjelaskan filosofi keberadaan hakim tinggi pemilah perkara dalam sis- tem penanganan perkara di MA. Menurutnya, pembentukan lembaga pemilah perkara di Mahkamah Agung merupakan bagian dari strategi penguatan sistem kamar. Implementasi sistem kamar di MA, menurut Jubir MA ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Untuk mencapai tujuan sistem kamar ini, diperkuat dengan melakukan pemilahan perkara yang memiliki pertanyaan hukum atau perkara yang hanya mempersoalkan fakta. Per- kara yang "ditandai" mengandung isu hukum akan diperiksa dengan mendalam, sedangkan perkara yang ditandai hanya mempersoalkan fakta diperiksa dengan proses yang seder- hana. Fungsi pemilahan ini dilakukan oleh Hakim Tinggi Pemilah Perkara. Dengan demikian, kata Waka MA Bidang Yudisial, keberadaan hakim pemilah dalam sistem penan- ganan perkara adalah sangat strategis.
121 Hari berikutnya (Jum'at,12/8), sebanyak 14 Hakim Tinggi Pemilah Perkara dilantik oleh Panitera Mahkamah Agung. Untuk membekali mereka dalam menjalankan peran baru di Mahkamah Agung, Kepaniteraan MA menggelar orienta- si kerja bagi Hakim Pemilah Perkara dan Panitera Penggan- ti yang baru dilantik, Senin (15/8) bertempat di ruang rapat Kepaniteraan MA, Jakarta. Pemilah Perkara. Dengan demikian, kata Waka MA Bidang Yudisial, keberadaan hakim pemilah dalam sistem penan- ganan perkara adalah sangat strategis. Dalam sesi kedua, orientasi kerja diarahkan pada Panitera Pengganti yang baru dilantik. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum yang menjadi nara sumber dalam sesi kedua ini memberikan penakarnaan pada tugas dan tanggung jawab panitera pengganti Mah- kamah Agung. Kegiatan orientasi kerja yang juga dihadiri oleh para Hakim Tinggi Pemilah Perkara angkatan 1 dan 2 ini dibuka secara resmi oleh Panitera MA, Ridwan Mansyur. Kegiatan ini dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama orientasi kerja Hakim Ting- gi Pemilah Perkara, berlangsung mulai pukul 09.30 -12.00. Sesi kedua orientasi kerja Panitera Pengganti mulai pukul 13.00 - 16.00. Nara sumber kegiatan ini adalah Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Panitera Muda Perkara terkait. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Yang Mulia Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, dalam paparannya menjelaskan filosofi keberadaan hakim tinggi pemilah perkara dalam sis- tem penanganan perkara di MA. Menurutnya, pembentukan lembaga pemilah perkara di Mahkamah Agung merupakan bagian dari strategi penguatan sistem kamar. Menurut Panmud Pidsus ini, fungsi utama Panitera Pengganti MA adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada Majelis Hakim Agung dalam persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Dalam menjalankan fungsi ini, Panitera Pengganti MA harus melakukan pencat- atan penanganan berkas perkara yang ditanganinya, mem- buat konsep putusan perkara yang sedang ditanganinya dan menyelesaikan minutasi atau penyelesaian perkara serta Berkoordinasi dengan Panitera Muda Kamar serta operator komputer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar. Sementara itu, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus, Agus Subroto, SH. M.H., fokus paparannya pada jangka waktu penanganan perkara sebagaimana diatur dalam SK KMA 214 Tahun 2014. Implementasi sistem kamar di MA, menurut Jubir MA ini ber- tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Untuk mencapai tujuan sistem kamar ini, diperkuat dengan melakukan pemilahan perkara yang memiliki pertanyaan hukum atau perkara yang hanya mempersoalkan fakta. Per- kara yang "ditandai" mengandung isu hukum akan diperiksa dengan mendalam, sedangkan perkara yang ditandai hanya mempersoalkan fakta diperiksa dengan proses yang seder- hana. Fungsi pemilahan ini dilakukan oleh Hakim Tinggi Menurutnya, Panitera Pengganti MA diharapkan memberikan dukungan kepada majelis hakim agar penanganan perkara kasasi dan PK dapat diselesaikan dalam jangka waktu pal- ing lama 250 hari, kecuali ditentukan oleh peraturan perun- dang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju. [an]
122 Perkuat Pemilah Perkara, Panitera MA Lantik 13 Hakim Tinggi Pemilah Perkara (HTP) Baru JAKARTA | (13/8/2022) Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Man- syur, mengambil sumpah dan melantik 13 orang Hakim Tinggi Pemilah Perkara (HTP) hasil rek- rutmen tahun 2022 dan 1 orang hasil rekrutmen September 2020. Dengan adanya tambahan 13 personil ini, kini MA diper- 13 orang Hakim Tinggi Pemi- lah Perkara (HTP) 30 Pemilah Perkara Lembaga pemilahan perkara diben- tuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/ SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik In- donesia. Lembaga ini mulai efektif berlaku pada 1 Maret 2020. MA mem- bentuk lembaga pemilah perkara se- bagai bagian dari upaya memperkuat sistem kamar. Menurut Panitera MA, pemberlakuan prosedur pemilahan perkara dalam alur penanganan perkara di Mahka- mah Agung adalah satu cara untuk mempercepat penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. kuat dengan 30 Pemilah Perka- ra, yang terdiri atas 10 pemilah perkara perdata umum, 6 pemi- lah perkara perdata khusus, 4 pemilah perkara pidana umum, 6 pemilah perkara pidana khu- sus, dan 4 pemilah perkara perdata agama. Sementara itu, "Dengan mekanisme pemilahan perkara, MA dapat mengidentifikasi perkara yang memiliki isu hukum (question of law) untuk diperiksa lebih dalam oleh majelis hakim, dan memilah perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta (ques- tion of fact) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana", jelas Ridwan Mansyur Kamar TUN dan Kamar Militer masih belum memiliki Hakim Tinggi Pemilah Perkara.
123 TUGAS HAKIM PEMILAH Ditambahkannya prosedur pemilahan perkara dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung tidak berdampak pada penambahan waktu proses penanga- nan perkara. Jangka waktu penanganan perkara, kata Pa- nitera MA, tetap 250 hari kalender sejak perkara diterima sampai dengan dikirim ke pengadilan pengaju. 1. 2. 3. Penerimaan Berkas Perkara Penelaahan dan Pemilahan Berkas Perkara Registrasi Berkas Perkara Hasil kerja dari pemilah perkara adalah Lembar Usulan. Lembar usulan bersifat rahasia sehingga harus diserah- kan dalam amplop tertutup atau melalui sistem informasi yang hanya dapat dibuka oleh hakim agung yang ber- sangkutan. Lembar usulkan hakim pemilah merupakan rekomendasi yang tidak mengikat hakim agung. 4. busi Berkas Perkara Penetapan Kamar, Penetapan Majelis dan Distri- 5. Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan 6. Pembacaan Berkas Perkara 7. Persidangan Musyawarah dan Ucapan Tahapan pemilahan perkara dilakukan sebelum perkara diregister oleh Kepaniteraan Muda Perkara. Hal ini, Kata Panitera MA, untuk menjamin objektivitas hasil pemila- han perkara, karena Pemilah Perkara tidak akan menge- tahui hasil pemilahannya "diperuntukkan" untuk hakim agung siapa. Tugas Pemilah Perkara Merujuk pada SK KMA 268/KMA/SK/XII/2019 tentang Pe- milahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indo- nesia, Tugas Pemilah Perkara adalah sebagai berikut: 1. catatan penelaahan Menelaah syarat formal perkara dan membuat 8. Minutasi 9. Pengiriman Berkas Perkara Pemilihan perkara merupakan tahapan ke dua dalam alur penanganan perkara di Mahkamah Agung. Jangka waktu penanganan perkara dalam tahap kedua adalah 14 hari yang terbagi pada proses penelaahan selama 7 hari dan pemilahan selama 7 hari. Untuk perkara khusus yang jangka waktunya ditetapkan dalam undang-undang, wak- tu pemilahan perkara paling lama 5 hari. Alur kerja proses pemilahan perkara adalah sebagai berikut:perkara dan mendistribusikannya kepada majelis hakim setelah mendapatkan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Kamar. (konvensional) 2. Menelaah substansi perkara dan menentukan apakah sebuah perkara termasuk dalam kategori I, II, III dan IV; 3. Agung pemeriksa perkara Menyusun lembar usulan kepada Majelis Hakim Mengirimkan lembaran usulan dalam rangkap 3 4. (tiga) bersama berkas asli kepada Panitera Muda Perkara dalam 3 (tiga) amplop tertutup dan/atau menggunakan sistem teknologi informasi serta hanya boleh dibuka oleh Majelis Hakim Agung yang menangani perkara tersebut Alur Kerja Alur kerja proses penanganan perkara di Mahkamah Agung setelah adanya prosedur pemilahan perkara adalah sebagai berikut: 11. Panitera Muda Perkara meregister berkas perkara yang telah disertai barcode pada surat pengantar peny- erahan lembar usulan pemilahan perkara secara elek- tronik dan mendistribusikannya kepada majelis hakim setelah mendapatkan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Kamar. (elektronik) Mengembalikan berkas perkara kategori I dengan 12. surat biasa tanpa dilakukan registrasi. 13. Hakim Agung membaca lembar usulan berkas perkara yang telah disertakan dalam berkas. Apabila lem- bar usulan dikirim secara elektronik, hakim agung mem- buka aplikasi SIAP dan menscan barcode dalam surat pengantar penyampaian lembar usulan, kemudian men- download dan/atau menceraknya.
124 pengaju. Petugas penerima berkas perkara pada kepanit- 1. eraan Mahkamah Agung secara periodik mengambil ber- kas perkara dari PO BOX 212 Mahkamah Agung, dua kali dalam seminggu. Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Mah- 6. kamah Agung menunjuk hakim tinggi pemilah perkara untuk membuat lembar usulan pemilahan berkas perkara sesuai ketentuan SK KMA Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. 2. Petugas penerima berkas mengagenda berkas secara elektronik dengan menscan barcode pada su- rat pengantar berkas perkara melalui aplikasi SIAP. Bagi berkas perkara yang tidak disertakan barcode, petugas menginput nomor surat pengantar dan informasi lannya dalam aplikasi SIAP. Petugas penerima mendistribusikan berkas 3. perkara kepada panmud terkait sesuai dengan kode stick- er warna berkas. Panitera Muda meneruskan berkas perkara ke- 4. pada penelaah untuk diteliti kelengkapan berkas perkara termasuk kelengkapan dokumen elektronik dan diteliti aspek formalitas pengajuan perkara kasasi dan peninjau- an kembali. Penunjukan penelaah berkas dilakukan oleh pejabat eselon III (Pranata Peradilan Ahli Muda) di bawah koordinasi Panitera Muda Perkara. 7. Hakim tinggi pemilah perkara menyusun lem- bar usulan pemilahan perkara, mencetak rangkap 3 (tiga) dan memasukannya kedalam amplop tertutup dan me- nyerahkannya kepada panitera muda perkara bersamaan dengan berkas perakara. (konvensional) Hakim tinggi pemilah perkara menyusun lembar 8. usulan pemilahan perkara dan menyimpannya dalam format file PDF. File lembar usulan diunggah kedalam fi- tur pemilahan perkara dalam aplikasi Direktori Putusan, selanjutnya mencetak 3 rangkap pengantar penyerahan lembaran usulan yang telah dibubuhi barcode dan meny- erahkannya kepada Panitera Muda Perkara. (elektronik) 9. Apabila hasil pemilahan berkas perkara men- emukan berkas kategori I, lembar usulan disampaikan kepada panmud dalam lembar terbuka. 5. Penelaah berkas menyerahkan berkas yang su- dah ditelaah kepada Panitera Muda Perkara. Apabila dite- mukan berkas yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat formal, berkas dikembalikan kepada pengadilan 10. ra yang telah disertai lembar usulan pemilahan Panitera Muda Perkara meregister berkas perka- Hakim Tinggi Pemilah Baru Berikut hakim tinggi pemilah perkara hasil rekrutmen tahun 2022 yang dilantik oleh Panitera MA. NO NAMA 1. 2. MACHRI HENDRA, S.H., M.H. (Pidana) POSMA P NAINGGOLAN, S.H., M.H. (Pidana) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. MURGANDA SITOMPUL, S.H., M.H. (Pidana Khusus) ENDANG WAHYU UTAMI, S.H., M.H. (Perdata) NI LUH PERGINASARI ARTITAH RINI, S.H., M.Hum. (Perdata) SUSI SAPTATI, S.H., M.H. (Perdata) NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum. (Perdata) RETNO KUSRINI, S.H., M.H (Perdata) ENDAH DETTY PERTIWI, S.H., M.H. (Perdata) RAFMIWAN MURIANETI, S.H., M.H. (Perdata Khusus) ALBERTUS USADA, S.H., M.H. (Perdata Khusus) Dr. TAMAH, S.H., M.H. (Perdata Agama) Dra. Hj. SUHAIMI, M.H. (Perdata Agama) Sedangkan hakim tinggi pemulah perkara hasil rekrutmen tahun 2020 yang dilantik adalah Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H (an)
125 VERSI MOBILE DIREKTORI PUTUSAN KINI TELAH BERTENGGER DI GOOGLE PLAY STORE JAKARTA | (12/8/2022)- Berdasarkan sistem dashboard Google Analytic untuk Direktori Putusan base line data ta- hun 2021, jumlah pageviews selama tahun 2021 adalah 48.906.055. Dari data tersebut, jumlah unique pageviews sebanyak 37.127.035. Panitera MA menga- jak jajaran pengadilan untuk mengunduh ap- likasi Direktori Putu- san versi mobile dari Google Playstore, dan mensosialisasikan sel- uas-luasnya. Google Analytic juga mencatat bahwa sebagian besar diakses menggunakan perangkat mobile, 72,9%. Sisanya, yakni sebesar sebanyak 26,6% mengakses Di- rektori Putusan menggunakan komputer desktop dan seban- yak 0,5% menggunakan tablet. Merujuk data tersebut, Kepanit- eraan MA berusaha membangun Direktori Putusan versi mobile. Usaha tersebut telah berhasil, kini versi mobile Direktori Putu- san telah bertengger di Google Play Store, com/store/apps/details?id=go. id.mahkamahagung.dirput. Pani- tera MA, Ridwan Mansyur, men- gatakan kehadiran Direktori Pu- tusan versi mobile diharapkan memudahkan publik mengakses Direktori Putusan kapan pun dan dimanapun. "Kehadiran versi mobile Direk- tori Putusan memudahkan sia- papun untuk mengakses data putusan pengadilan melalui perangkat di genggamannya", ujar Panitera MA "ini upaya adalah Kepaniteraan MA un- tuk meningkatkan lay- anan informasi publik. Oleh karena itu perlu disosialisasikan sel- uas-luasnya", pungkas Panitera MA. [an]
126 BERSIAP TERAPKAN TTE Kepaniteraan MA Selenggarakan Workshop JAKARTA | (29/7/2022) - Setelah dilakukan kickoff meeting 3 Juni 2022 yang lalu, tanda tangan elek- tronik telah siap diterap- kan oleh Kepaniteraan MA untuk dokumen salinan petikan putusan dan sali- nan penetapan penahan- langkah persiapan untuk Sebagai Kepaniteraan MA implementasi, menyelenggarakan pelatihan (work- shop) selama 2 (dua), di Aloft Hotel Jakarta. Panitera MA, Ridwan Man- syur, membuka pelatihan tersebut Kamis siang (28/7). Acara yang didu- kung oleh AIPJ2 ini diikuti oleh op- erator/petugas terkait dari Kepanit- eraan Muda Pidana Khusus, Pidana Umum, Pidana Militer dan Perdata Agama. Hadir pula Tim Hakim Yus- tisial Kepaniteraan MA, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA dan Tim Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum Humas MA. Panitera MA dalam pengarahannya mengurai aspek penting penerapan tanda tangan elektronik. Menurutnya, penerapan tanda tan- gan elektronik pada dokumen peradi- lan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan elektronik yang kini menjadi arus utama kebijakan mod- ernisasi manajemen perkara Mahka- mah Agung. "Khusus untuk penerapan tanda tan- gan elektronik pada dokumen pene- tapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan Mahkamah Agung merupakan penyempurna kebijakan penyampaian laporan kasasi secara elektronik untuk perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan", ujar Panitera MA. lan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah juga Pengadilan Militer telah diwa- jibkan untuk mengirimkan laporan kasasi melalui aplikasi Direktori Pu- tusan. Mahkamah Agung menin- daklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan penetapan penahanan MA. "Setelah diterapkan tanda tangan elektronik pada salinan penetapan penahanan, maka Direktori Putusan menjadi satu-satunya media pengiri- man dokumen tersebut dan Kepani- teraan Muda tidak perlu lagi men- girimkan salinan penetapan versi cetaknya", tegas Panitera MA Ridwan menjelaskan bahwa Pengadi-
127 WORK FROM EVERYWHERE Dengan penerapan tanda tangan elektronik kesulitan penerbitan salinan akibat panmud tidak ada di meja kerja dapat terselesaikan sehingga Panmud dapat bekerja di mana saja (work from everywhere- WFE). Penerapan TTE Bersyarat Ada syarat dan ketentuan berlaku dalam penerapan TTE dokumen salinan pene- tapan penahanan, yakni hanya terhadap laporan kasasi yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi Direktori Pu- tusan. "Bagi yang disampaikan secara manual maka TTE tidak diberlakukan", tegas Rid- wan. Panitera MA berharap Pengadilan me- ningkatkan kepatuhannya dalam pen- giriman laporan kasasi secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan MA. Dikirim ke Domisili Elektronik Dokumen Penetapan Penahanan dan Petikan Putusan nantinya akan dikirim secara elektronik melalui sistem in- formasi dan domisili elektronik yang diinformasikan. Panitera MA meminta pengadilan untuk menyertakan domisili elektronik kejaksaan dan rutan/lapas se- tiap pengiriman laporan kasasi kepada MA. [an]
128 MA KEMBALI BERDUKA Hakim Agung Dwi Sugiarto Tutup Usia Jakarta (22/07/2022) - Mahkamah Agung kembali berduka. Belum lama ditinggalkan oleh YM Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada tanggal 19 Mei 2022 yang lalu. Kemarin, hari Kamis (21/7), Mahkamah Agung kembali kehilangan putra terbaiknya: Yang Mulia Hakim Agung Dr. H. Dwi Sug- iarto, S.H., M.H.. Hakim Agung pada Kamar Perdata ini tutup usia pada usia 60 tahun, di Rumah Sakit Si- loam Semanggi, Jakarta. Almarhum DSO, demikian inisial resmi YM Dwi Sugiarto, merupakan sosok hakim agung yang produktif. Aplikasi SIAP MA mencatat sejak menjadi hakim agung pada tahun 2020, Almarhum -- bersama dengan majelis hakim agung--telah memutus sebanyak 3.430 perkara meliputi perkara per- data umum dan perdata khusus. Mahkamah Agung menggelar upacara penghor- matan jenazah yang dipimpin langsung oleh Ketua MA, Jum'at (22/7) bertempat di Balairung Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Prosesi ini diikuti oleh seluruh hakim agung dan hakim ad hoc dengan menggunakan toga lengkap Hakim Agung. Dalam sambutannya, Ketua MA, Yang Mulia Prof. Dr. H. Mu- hammad Syarifuddin, S.H., M.H., mewakili seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung, mengucapkan duka cita yang mendalam dan memanjatkan do'a terbaik untuk almarhum. Jenazah dimakamkan hari Jum'at, 22 Juli 2022, di Tempat Pemakaman Umum Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.
129 Turut Berduka Cita Saya atas nama seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung mengu- capkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga ke- luarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Kami juga mendo'akan agar almarhum diampuni segala dosanya dan mendapat tempat terbaik di si- si-Nya", ujar Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya. Dalam upacara pelepasan jen- azah tersbeut dibacakan riwayat hidup singkat almarhum oleh Pa- nitera MA Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., MH, selaku Sekretaris Umum IKAHI. Sebagai Hakim Pengadilan (1996- Negeri Watampone 2000), Pengadilan Negeri Bale Bandung (2000- 2006), Hakim Pengadilan Neg- eri Banjarmasin (2006-2008), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala (2008-2009), Ketua Pengadilan Negeri Menggala (2009), Hakim Pengadilan Neg- eri Jakarta Pusat (2011-2013), Ketua Pengadilan Negeri De- pok (2013-2015), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung (2014), Ketua Pengadilan Neg- eri Samarinda (2016-2017), dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2017-2018). Hakim Seluruh keluarga besar Mahka- mah Agung berduka cita yang sedalam-dalamnya atas keper- gian almarhum. Selamat jalan Yang Mulia, semoga seluruh amal kebaikan dan jasa-jasa Yang Mulia diterima oleh Tu- han Yang Maha Adil dan Bijak- sana.[aza,avi] Menurut data riwayat hidup yang dibacakan Panitera MA, Yang Mu- lia Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., lahir di Jakarta, 5 Januari 1962. Beliau mengawali karirnya seb- agai staf pada Pengadilan Negeri Metro pada tahun 1986. Kariernya sebagai seorang hakim dimulai pada tahun 1990 di Pengadilan Negeri Arga Makmur. Seperti se- layaknya hakim yang lain, Yang Mulia Hakim Agung Dr. Dwi Sug- iarto, S.H., M.H. juga berpindah- pindah tugas dari satu pengadi- lan ke pengadilan yang lain, yaitu: Pada tahun 2018 ayah dari tiga orang putra dan seorang putri itu kemudian mendapat amanah sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2020 beliau men- duduki puncak kariernya, yai- tu menjabat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Berdasarkan aplikasi SIAP MA, selama menjadi hakim agung, YM Dwi Sugiarto telah me- nyelesaikan sebanyak 3.430 perkara meliputi perkara per- data umum dan perdata khu- sus.
130 26 Kandidat Berkompetisi Untuk Menjadi Agen Perubahan Kepaniteraan MA JAKARTA | (16/7/2022) - Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan pemilihan agen perubahan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, Jum'at (15/7), bertempat di dua ruang rapat Kepaniteraan, gedung MA, Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 26 kandidat yang berasal dari 7 Kepaniteraan Muda Perkara dan 5 Ka- mar penanganan perkara, diuji mengenai gagasan proyek perubahan di hadapan panel yang dipimpin oleh Panitera Muda Pidana Khusus MA, Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H. Menurut Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) membutuhkan komitmen pimpinan hingga se- luruh jajaran sebagai unsur pelaksana untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu diperlukan sebuah pendo- rong tercapainya suatu perubahan dengan membentuk Agen Perubahan. Agen perubahan, kata Panitera MA, merupakan wujud dari perubahan pola piker (mind set) dan budaya kerja (culture set). Oleh karena itu, agen perubahan adalah seorang katalis yang bertugas memberikan keyakinan ke- pada seluruh pegawai di Kepaniteraan "Sehingga setiap orang terdorong untuk memberi- kan pemikiran terbaiknya untuk organisasi", ujar Pa- nitera MA dalam persamu- han yang dihadiri oleh para Panitera Muda dan para calon agen perubahan. Ridwan Mansyur menegas- kan bahwa peran Agen Perubahan sangat penting roda penggerak sebagai perubahan dan pelaksa- naan Reformasi Birokrasi. "Faktor penting dalam pe- rubahan pola pikir dan bu- daya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan ber- perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi", ujar Ridwan Mansyur. Jalannya Pemilihan Setiap peserta memapar- kan konsep proyek pe- selama 10 rubahannya menit di hadapan Panelis Penilai yang terdiri dari Panitera Muda Perkara dan Sekretaris Kepaniter- aan. Tim Penilai kemudian diberikan waktu 5 menit tanya untuk melakukan jawab. Setalah dilakukan penilaian akan dipilih 1 (satu) orang dengan nilai terbaik yang akan dipilih menjadi agent perubahan kepaniteraan. [an dan Tim RB] [mrgp]
131 Potret Kinerja Semester 1 2022: Kinerja Memutus Naik 46,09%, Minutasi Naik 39,02% JAKARTA | (11/07/2022) - Selama periode Januari - Juni 2022, Mahkamah Agung menangani perkara sebanyak 15.930 perkara yang terdiri atas sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175 perkara dan perkara masuk semester pertama sebanyak 15.755 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 11544 perkara. Semen- tara itu, dari sisi kinerja minutasi perkara, selama semester pertama tahun 2022, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 15.102 perkara. Jumlah perkara yang diteri- ma mengalami peningkatan 44,75 % jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang mener- ima sebanyak 10.884 perkara. Di ten- gah beban perkara yang meningkat, kinerja memutus perkara meningkat 46,09 % jika dibandingkan dengan keadaan semester 1 tahun 2021 yang berjumlah 7902 perkara. Seiring den- gan itu, kinerja minutasi juga menin- gkat 39,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 10.863 perkara. "Kami sangat mengapresiasi kinerja majelis beserta jajaran kepaniteraan. Kinerja memutus dan minutasi sama mengalami peningkatan signifikan. Kinerja memutus meningkat 46,09 % dan kinerja minutasi meningkat 39,02%", ujar Panitera MA. Rasio Produktifitas Rasio produktifitas memutus perka- ra yang menjadi salah satu indika- tor kinerja utama juga mengalami peningkatan yang positif. Angkanya mencapai 72,47%. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja pada semester pertama 2022. Rasio produktivitas memu- tus mengalami peningkatan 1,17% dibandingkan periode tahun sebel- umnya yang berjumlah 71,30%. Hal tersebut disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Senin (11/7/2022) di ruang kerjanya. Menurut Panitera MA, potret kinerja penanganan perkara semester per- tama tahun 2022 sangat menggem- birakan.
132 Usia ke 15 Tahun n a s u t u P a t u J 7 Dirput Mengoleksi
133 Menjelang Usia ke 15 Tahun, Dirput Mengoleksi 7 Juta Putusan JAKARTA - Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan Direk- tori Putusan pada perhe- latan Rapat Kerja Nasional di Makassar, 7 September 2007. Pada saat perdana launching, Direktori Putu- san memuat 784 putusan. Keseluruhannya putusan Mahkamah Agung. | (1/7/2022) Tujuh tahun kemudian, tepatnya 24 September 2014, jumlah putu- san yang tersedia di Direktori Pu- tusan melampaui 1 juta putusan . Hari ini (1/7), dua bulan menjelang usia Direktori Putusan genap 15 ta- hun, jumlah putusan yang tersedia mencapai 7 juta putusan, tepatnya 7.065.079 putusan. Menurut Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, pesatnya kenaikan jumlah putusan yang terpublika- sikan merupakan cerminan telah tertanamnya nilai transparansi di tubuh badan peradilan. Tersedianya 7 juta putusan di Direktori Putusan, kata Ridwan Mansyur, merupakan khazanah yang sangat bernilai bagi pengembangan hukum di Indone- sia. memberikan nilai tambah bagi ter- ciptanya konsistensi putusan, kes- atuan penerapan hukum, dan bahan kajian akademis berbasis putusan", ujar Ridwan. Sebaran 7 Juta Pu- tusan Dari jumlah 7 juta putusan yang tersedia di Direktori Putusan, pu- tusan Mahkamah Agung sebanyak 168.550 putusan (2,39%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum sebanyak 1.771.072 putu- san (25,07%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama se- banyak 5.041.446 putusan (71,36%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan militer sebanyak 26.529 putusan (0,38%), putusan pengadi- lan di lingkungan peradilan TUN se- banyak 33.498 putusan (0,47%), dan putusan pengadilan pajak sebanyak 23.984 putusan (0,34%). Sebaran 7 Juta Pu- tusan Dari jumlah 7 juta putusan yang tersedia di Direktori Putusan, pu- tusan Mahkamah Agung sebanyak 168.550 putusan (2,39%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum sebanyak 1.771.072 putu- san (25,07%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama se- banyak 5.041.446 putusan (71,36%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan militer sebanyak 26.529 putusan (0,38%), putusan pengadi- lan di lingkungan peradilan TUN se- banyak 33.498 putusan (0,47%), dan putusan pengadilan pajak sebanyak 23.984 putusan (0,34%).[mrgp] "Ketersediaan 7 juta putusan harus
134 Publikasi Semester 1 Dari jumlah 7.065.079 putusan yang terpublikasi, sebanyak 449.920 putusan dipublikasikan pada periode Januari - Juni 2022. Sebagaimana tabel berikut: No Bulan MA B A D I - LUM BADILAG Militer TUN Jumlah 1 Januari 1359 22113 48174 180 390 72216 2 Februari 519 17259 50077 193 452 68500 3 Maret 2861 20400 63359 204 239 87063 4 April 1514 18913 46150 211 216 67004 5 Mei 776 13243 39119 329 217 53684 6 Juni 1510 24775 73626 314 1228 101453 Jumlah 8539 116703 320505 1431 2742 449920
135 Laporan Kasasi Harus Disampaikan Paling Lama 3 Hari Kerja Sejak Kasasi Didaftarkan MEDAN | (24/6/2022) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, memberikan pembinaan teknis dan administrasi yudi- sial dalam sesi ke-2 kegiatan pembinaan di Medan, Kamis malam (23/6/2022). Ia tampil sebagai narasum- ber sekaligus memimpin acara pemaparan materi dari para pejabat eselon I MA. Dalam pemaparannya, Ridwan mengulas berb- agai persoalan teknis dan administrasi penanganan perkara di MA dari mulai laporan kasasi hingga pen- giriman dokumen perdata ke luar negeri. Ia meng- laporan kasasi ingatkan perkara pidana yang ter- dakwanya ditahan harus dikirimkan ke MA paling lama 3 hari kerja sejak kasasi didaftarkan. Soal ini, laporan kasasi berdasarkan laporan dari Panitera Muda Pidana Umum dan Pidana Khu- sus MA, ternyata masih terdapat pengadilan yang tidak mematuhinya. "Ada pengadilan yang ti- dak mengirimkan laporan kasasi, pengadilan mengir- imkan laporan kasasi teta- pi tidak tepat waktu, atau pengadilan menyampai- kan laporan kasasi namun tidak menggunakan media pengiriman yang ditentu- kan dalam surat Panitera Mahkamah Agung", kata Panitera MA. Panitera MA, Menurut Mahkamah Agung telah menerbitkan 3 SEMA yang berkaitan dengan prose- dur penyampaian laporan kasasi yang terdakwanya berada dalam status tah- anan, yaitu: SEMA Nomor 1 Tahun 1987, SEMA Nomor 3 Tahun 1987, dan SEMA Nomor 2 Tahun 1998. Pa- nitera Mahkamah Agung mengatur ulang materi muatan dalam ketiga SEMA tersebut dalam SURAT PA- NITERA NOMOR 2304 Ta- hun 2020 dan Nomor 2193 Tahun 2021.
136 Materi Pokok dari surat kami tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, pe- nyampaian laporan kasasi perkara pidana, pidana militer dan perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib dilakukan secara elek- tronik melalui aplikasi Direktori Pu- tusan. Kedua, disampaikan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari Terdakwa dan/atau Jaksa Penuntut Umum. Ketiga, berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) telah diterima oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diajukannya permohonan kasasi, dan keempat, pada sampul berkas agar diberikan tanda "Tahanan". Tanda Tangan Elektronik Untuk meningkatkan kualitas penan- ganan penyampaian salinan pene- penahanan tapan dan petikan putusan, Kepaniteraan Mahkamah Agung akan memberlaku- kan Tanda Tangan Elektronik untuk kedua dokumen tersebut. Dari sudut pandang program strategi nasional, pemberlakuan TTE dalam kedua do- kumen tersebut, merupakan upaya MA berkontribusi aktif dalam pro- gram SPPT-TI perpanjangan "Insya Allah inovasi tersebut akan diluncurkan pada saat ulang tahun Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 2022", papar Panitera MA. Nantinya, Dokumen Elektronik Sali- nan Penetapan Penahanan dan Peti- kan Putusan yang bertanda tangan elektronik tersebut disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan dan domisili elektronik pengadilan, kejaksaan., dan Lapas Namun demikian, Pemberlakuan TTE hanya diperuntukkan bagi laporan kasasi perkara pidana yang disam- paikan secara elektronik. "Oleh karena itu dalam forum ini kami mengharapkan tingkat kepatuhan pengiriman laporan kasasi secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan dapat semakin meningkat", pungkas Panitera MA. (an). Tingkat kepatuhan pengiriman lapo- ran kasasi secara elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan dapat se- makin meningkat" - Panitera MA
137 PANITERA MA : SEMANGAT PUBLIKASI PUTUSAN JANGAN LUPAKAN PROSEDUR ANONIMISASI JAKARTA | (21/6/2022) - Panitera Mah- kamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H. , M.H, mengapresiasi tingginya kepatuhan pengadilan dalam mem- publikasikan putusan. Bukti tinggin- ya kepatuhan dapat dilihat dari jum- lah putusan yang dipublikasikan. Per tanggal 21 Juni 2022, Direktori Putusan telah mempublikasikan se- banyak 6.975.986 putusan. Dari jum- lah tersebut, sebanyak 409.115 pu- tusan dipublikasikan selama tahun 2022 (Januari-21 Juni 2022). Terkait dengan publikasi putusan , Panitera MA mewanti-wanti agar pengadilan mempedomani SK KMA 1-144 tahun 2011, khususnya mengenai kewa- jiban mengaburkan sebagian infor- masi pribadi dalam perkara tertentu. Menurut Panitera MA Semangat Pub- likasi Putusan Jangan Melupakan Prosedur Anonimisasi.
138 Pengaduan terkini, kata Panitera MA, dilaporkan sebuah putusan dalam perkara UU ITE/ pelanggaran kesusi- laan dari pengadilan negeri di Jawa Tengah dipublikasikan tanpa dilaku- kan anonimisasi. tersebut mengekspose "Putusan pornografi dari saksi korban yang ter- urai dalam dakwaan, sehingga yang bersangkutan mengalami depresi karena gambarnya kembali tersebar melalui Direktori Putusan. Kami akh- irnya segera meng-unpublish putu- san tersebut", jelas Panitera MA. Menyikapi hal tersebut Panitera MA meminta pimpinan pengadilan menerapkan SOP publikasi putusan dan mekanisme quality control se- hingga kejadian di atas tidak teru- lang di masa mendatang. Sementara itu untuk memperbaiki putusan tan- pa anonimisasi yang terlanjur dipub- likasikan diharapkan dibentuk sat- uan tugas yang "menyisir" publikasi putusan yang tidak sesuai dengan SK KMA 1-144 Tahun 2011 dan segera memperbaikinya. Laporan Publik Direktori Putusan telah dilengkapi fitur "kirim masukan" . Fitur ini bisa digunakan untuk melaporkan pu- tusan yang dipublikasikan tanpa melalui mekanisme anonimisasi. Fi- tur ini dapat digunakan juga untuk melaporkan jika ditemukan putusan memuat kekeliruan informasi. Publik juga dapat menyampaikan masukan lainnya seperti usulan kaidah hukum, usulan penetapan putusan menjadi landmark decision, putusan tidak tersedia versi PDF atau masukan lain- nya. Terkait dengan laporan anonimisasi, aplikasi Direktori Putusan menerima permintaan anonimisasi terhadap 607 putusan pertanggal 21 Juni 2022. Panitera MA mengingatkan salah satu ketentuan yang dimuat dalam SK KMA 1-144 Tahun 2011 bahwa sebe- lum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkan- nya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak- pihak dalam putusan atau peneta- pan hakim dalam perkara-perkara tertentu. "Petugas Informasi, PPID atau atasan PPID yang melanggar serta meng- halangi pelaksanaan SK KMA 1-144 Tahun 2011 dapat dikenakan huku- man disiplin dan/atau sanksi pidana', pungkas Panitera MA. [an]
139 Potret Kinerja Penanganan Perkara Periode Januari-Mei 2022: Kinerja Memutus Meningkat 37,92% JAKARTA | (20/6/2022) - Perkara yang diterima Mahkamah Agung periode Januari - Mei 2022 sebanyak 13.059 perkara. Ditambah dengan sisa perkara tahun 2021 yang berjumlah 175, jumlah beban perkara pada periode ini menca- pai 13.234 perkara. Pada periode tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 8831 perkara, sehingga sisa perkara berjumlah 4.403 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara - yakni perband- ingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja mencapai 66,73%. jumlah perkara yang diterima MA meningkat 38,40%, dibanding- kan periode yang sama pada tahun 2021 yang berjumlah 9.436. Jumlah beban perkara meningkat 37,35% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 9635. Sementara itu, jumlah perkara yang diputus meningkat 37, 92% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berjumlah 6403 perkara. Demiki- an pula dengan rasio produktifitas memutus perkara mening- kat 0,27% dibandingkan periode sebelumnya yang berjumlah 66,46%. Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur menyampaikan hal tersebut di ruang kerjanya, Senin (20/6/2022). Ia mengapresi- asi kinerja para Hakim Agung yang meningkat di tengah kondisi bertambahnya jumlah beban perkara sementara jumlah hakim agung berkurang karena ada yang mencapai batas usia pensiun dan yang meninggal dunia. Dalam kondisi "ketimpangan" terse- but, para Yang Mulia Hakim Agung telah "tancap gas" sejak awal tahun. "padahal biasanya pada awal tahun grafik penanganan perkara trennya landai", ungkap Panitera MA. Kinerja Minutasi Meningkat Peningkatan juga terjadi pada kinerja minutasi. Selama periode Januari - Mei 2022, berkas perka- ra/salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 11.336 perkara. Jumlah terse- but meningkat 29,76% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 (year on year) yang mengirim sebanyak 8.736 berkas perkara [mrgp]
140 Kinerja Penanganan Perkara Semester 1 Tahun 2022 JAKARTA | (11/07/2022) - Se- lama periode Januari - Juni Agung Mahkamah 2022, menangani perkara sebanyak 15.930 perkara yang terdiri atas sisa perkara tahun 2021 seban- yak 175 perkara dan perkara masuk semester pertama se- banyak 15.755 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 11544 perkara. Semen- tara itu, dari sisi kinerja minutasi perkara, selama semester pertama tahun 2022, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 15.102 perkara. Jumlah perkara yang diterima men- galami peningkatan 44,75 % jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yang menerima sebanyak 10.884 perkara. Di tengah beban perkara yang meningkat, kin- erja memutus perkara meningkat 46,09 % jika dibandingkan dengan keadaan semester 1 tahun 2021 yang berjumlah 7902 perkara. Seiring den- gan itu, kinerja minutasi juga menin- gkat 39,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 10.863 perkara. Hal terse- but disampaikan Panitera Mahka- mah Agung,idwan Mansyur, Senin (11/7/2022) di ruang kerjanya. Menu- rut Panitera MA, potret kinerja pen- anganan perkara semester pertama tahun 2022 sangat menggembirakan. "Kami sangat mengapresiasi kinerja majelis beserta jajaran kepaniter- aan. Kinerja memutus dan minutasi sama mengalami peningkatan sig- nifikan. Kinerja memutus meningkat 46,09 % dan kinerja minutasi menin- gkat 39,02%", ujar Panitera MA. Rasio Produktifitas Rasio produktifitas me- mutus perkara yang menjadi salah satu indikator kinerja utama juga mengalami peningkatan yang positif. Angkanya mencapai 72,47%. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban kerja pada semester pertama 2022. Rasio produktivitas memutus mengalami peningkatan 1,17% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang berjumlah 71,30%.
141 Direktori Putusan Unggah 7 Juta Putusan JAKARTA | (1/7/2022) - Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan Direktori Putusan pada perhelatan Rapat Kerja Nasional di Makassar, 7 September 2007. Pada saat per- dana launching, Direktori Putusan memuat 784 putusan. Keseluru- hannya putusan Mahkamah Agung. Tujuh tahun kemudian, tepatnya 24 September 2014, jumlah putu- san yang tersedia di Direktori Pu- tusan melampaui 1 juta putusan . Hari ini (1/7), dua bulan menjelang usia Direktori Putusan genap 15 ta- hun, jumlah putusan yang tersedia mencapai 7 juta putusan, tepatnya 7.065.079 putusan. Menurut Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, pesatnya kenaikan jumlah putusan yang terpublikasikan merupakan cerminan telah tertanamnya nilai transparansi di tubuh badan pera- dilan. Tersedianya 7 juta putusan di Direktori Putusan, kata Ridwan Mansyur, merupakan khazanah yang sangat bernilai bagi pengembangan hukum di Indonesia. "Ketersediaan 7 juta putusan harus memberikan nilai tambah bagi terciptanya konsis- tensi putusan, kesatuan penerapan hukum, dan bahan kajian akademis berbasis putusan", ujar Ridwan. Se- baran 7 Juta Putusan Dari jumlah 7 juta putusan yang tersedia di Direk- tori Putusan, putusan Mahkamah Agung sebanyak 168.550 putusan (2,39%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum se- banyak 1.771.072 putusan (25,07%), putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama sebanyak 5.041.446 putusan (71,36%), putusan pengadi- lan di lingkungan peradilan militer sebanyak 26.529 putusan (0,38%), pu- tusan pengadilan di lingkungan pera- dilan TUN sebanyak 33.498 putusan (0,47%), dan putusan pengadilan pa- jak sebanyak 23.984 putusan (0,34%).
142 Kinerja Mahkamah Agung Dalam Angka
143 3.567.138 Perkara diterima oleh Mahkamah Agung dan Badan Pera- dilan di Bawahnya, meningkat 29,61% daripada tahun 2021 yang berjumlah 2.752.00 Perkara diterima oleh Mahkamah Agung, meningkat 46,33% dari tahun 2021 yang berjumlah 28.109 19.209 PERKARA 46,33% Perkara diputus oleh Mahkamah Agung, meningkat 45,71% dari tahun 2021 yang berjumlah 28.024 19.233 PERKARA 45,71% Perkara diminutasi dan dikirim ke Pengadilan Pengaju, meningkat 45,72% dari tahun 2021 yang berjumlah 31.455 21.586 PERKARA 45,72% RASIO PRODUKTIVITAS MEMUTUS PERKARA MA 99,08% 28,08% Di atas target yang ditetapkan sebesar 70%
144 KEEPATAN WAKTU MINUTASI PERKARA 65,34% 290,56% Sebanyak 20.554 dari 31.455 perkara (65,34%) diminutasi kurang dari 3 bulan. Ketepatan waktu minutasi ini meningkat 290,56% daripada tahun 2021 yang berjumlah RASIO PRODUKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA 1,01% PENGADILAN TK BANDING 89,69% Rasio produktivitas penyelesaian perkara banding berkurang 1,01 % dari pada tahun 2021 yang mencapai 90,61% 0,55% Rasio produktivitas penyelesaian perkara pen- gadilan tingkat pertama meningkat 0,55% dari pada tahun 2021 yang berjumlah 97,78% PENGADILAN TK PERTAMA 98,32% 11,35% PENGADILAN PAJAK 57,29% Rasio produktivitas penyelesaian perkara pen- gadilan pajak meningkat 11,35% dari pada ta- hun 2021 yang berjumlah 51,45%
145 TABEL KEADAAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 Jenis Perkara Sisa 2021 Masuk 2022 Jumlah Beban Putus 2022 Sisa 2022 Rasio Produk-tivitas Perdata 16 6.551 6.567 6.541 26 99,60% Perdata Khusus 11 1.928 1.939 1.939 0 100,00% Pidana 10 1.655 1.665 1.663 2 99,88% Pidana Khusus 124 9.191 9.315 9.290 25 99,73% Perdata Agama/ Jinayah 7 1.326 1.333 1.333 0 100,00% Pidana Militer 0 380 380 380 0 100,00% Īata Usaha Negara 7 7.078 7.085 6.878 207 97,08% Jumlah 175 28.109 28.284 28.024 260 99,08%
146 TABEL KEADAAN PERKARA BERDASARKAN JENIS KEWENANGAN No Jenis Kewenangan Sisa 2021 Masuk 2022 Jumlah Beban Putus 2022 Sisa 2022 1 Kasasi 122 18.454 18.576 18.531 45 2 Peninjauan Kembali 44 3.426 3.470 3.414 56 3 Peninjauan Kembali Perkara Pajak 0 6.093 6.093 5.946 147 4 Grasi 9 60 69 64 5 5 Hak Uji Materiel (PPU) 0 76 76 69 7 Jumlah 175 28.109 28.284 28.024 260
147 GRAFIK PERKEMBANGAN PERKARA Perkara Masuk Perkara Putus Sisa Perkara
148 AMAR PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI Sebanyak 1.204 dari total 9.360 perka- ra peninjauan kembali diputus oleh MA Īahun 2022, atau 12,86 % dikabul- kan oleh Mahkamah Agung. Sisanya (87,14%), permohonan peninjauan kembali ditolak (85,09%), tolak per- baikan (0,03%), tidak dapat diterima (1,94%) dan dicabut (0,10%) 12,86% DIKABULKAN Amar Putusan No Jenis Perkara Kabul Tolak Tolak Perbai- kan N.O Pen- cabutan Putusan Sela Jumlah 1 Perdata 145 1.217 0 20 2 0 1.384 2 Perdata Khusus 7 51 0 4 0 0 62 3 Pidana 22 102 0 3 0 0 127 4 Pidana Khusus 497 898 0 12 3 0 1.410 5 Perdata Agama/Jinayah 20 149 0 23 0 0 192 6 Pidana Militer 2 12 0 1 0 0 15 7 Īata Usaha Negara 34 178 3 9 0 0 224 8 Pajak 477 5.357 0 102 4 7 5.946 Jumlah 1.204 7.964 3 174 9 7 9.360 KABUL 35,25% ANGKA TERTINGGI TOLAK PERBAIKAN 1,34% TOLAK 87,93% N.O 11,98% DICABUT 0,21% Mahkamah Agung Mahkamah Mahkamah Agung Mahkamah Agung Mahkamah Agung mengabulkan 305 Agung menolak menolak dengan menyatakan tidak menerima pen- dari 1.877 perkara 4.061 dari 15.157 perbaikan 3.162 dapat diterima 57 cabutan 15 dari perdata khusus perkara perdata dari 7.827 perkara dari 1.141 perkara 5.157 perkara (16,25%) (78,75%) pidana khusus (40,40%) perdata agama (5%) perdata (0,29%)
149 PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI No Jenis Permohonan Jumlah PK Putusan BHT Yang Diajukan PK KASASI BANDING PERTAMA 1 Perdata 1401 64 1309 18 10 2 Perdata Khusus 61 1 48 0 12 3 Pidana 127 0 88 12 27 4 Pidana Khusus 1380 18 297 121 944 5 Perdata Agama 192 3 128 16 45 6 Pidana Militer 15 1 11 1 2 7 Īata Usaha Negara 250 15 0 4 231 Jumlah 3426 102 1881 172 1271 Persentase (%) 2,98% 54,90% 5,02% 37,10%
150 PERKARA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA 3.567.138 Perkara diterima oleh Mahkamah Agung dan 28.109 25.737 + 14.937 MAHKAMAH AGUNG TK. BANDING Badan Peradilan di Bawahnya pada tahun 3.498.355 TK. PERTAMA 2022
151 PERKARA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA Berdasarkan Tingkat Peradilan No Tingkatan Peradilan Sia 2021 Masuk 2022 Jumlah Beban Putus 2022 Cabut Sisa 2022 % Peny- elesaian 1 Mahkamah Agung 175 28.109 28.284 28.024 0 260 99,08% 2 Pengadilan ľk Banding 2.467 25.737 28.204 25.254 42 2.908 89,69% 3 Pengadilan ľk Pertama 61.310 3.498.355 3.559.665 3.444.803 55.151 59.711 98,32% 4 Pengadilan Pajak 12.178 14.937 27.115 15.530 5 11.580 57,29% Jumlah 76.130 3.567.138 3.643.268 3.513.611 55.198 74.459 97,96%
BSI Mitraguna Berkah Solusi Tepat Penuhi Ragam Kebutuhan ASN Kementerian & Lembaga Negara Bersama BSI, Alhamdulillah lebih berkah Limit Hingga Rp1,5M Tenor Hingga 15 Tahun Info: bankbsi.id/promo