TESIS PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA THE PERSPECTIVE OF PROGRESSIVE LAW ON THE DEATH PENALTY IN INDONESIA CRIMINAL LAW REFORM Disusun Oleh: FRANSISCUS XAVERIUS (ADE) KAPOJOS B012181072 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2021
HALAMAN JUDUL PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Disusun dan Diajukan Oleh: FRANSISCUS XAVERIUS (ADE) KAPOJOS B012181072 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2021 ii
KATA PENGANTAR Pertama-tama penulis mengucapkan syukur dan sembah sujud kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan segala kuasa-Nya sehingga Tesis yang berjudul, Perspektif Hukum Progresif Terhadap hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Setiap kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Pada kesempatan ini penulis ingin mencurahkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, motivasi dan inspirasi yang telah diterima selama menjalani proses perkuliahan sampai saat penyusunan tesis ini terselesaikan. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar. 2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum., selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H, M.H., selaku Ketua Komisi Penasehat Tesis (Pembimbing I) yang selama ini telah memberikan waktu, pikiran, dan ilmunya, demi membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini. 5. Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Anggota Komisi Penasehat Tesis (Pembimbing II) yang selama ini telah memberikan waktu, pikiran, dan ilmunya, demi membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini v
6. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji I yang turut memberikan sumbangan ilmu yang berarti dalam penulisan Tesis ini. 7. Dr. Nur Aziza, S.H., M.H., selaku Penguji II yang turut memberikan sumbangan ilmu yang berarti dalam penulisan Tesis ini. 8. Dr. Wiwie Heriyani, S.H., M.H., selaku Penguji III yang turut memberikan sumbangan ilmu yang berarti dalam penulisan Tesis ini. 9. Para Dosen beserta seluruh Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 10. Dr. Jeffry Likadja, S.H., M.H., Doddy Tumanduk, S.H., M.H., Hasan S.H., M.H., dan Imron Ambo, S.H., beserta seluruh teman-teman Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang turut berjasa bagi penulisan Tesis ini. 11. Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang teramat besar kepada Ibunda terkasih Jeanne , Istri tercinta Sagita, dan kedua anak tersayang dari penulis (Marvelo dan Franka) serta seluruh keluarga yang turut memberikan bantuan baik moril dan materiil demi kelangsungan penyelesaian studi penulis. 12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis memohon maaf yang sebesar- besarnya kepada seluruh pihak jika terdapat hal yang tidak berkenan, baik dalam penulisan tesis ini maupun sikap penulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. vi
DAFTAR ISI Halaman SAMPUL ... i HALAMAN JUDUL ... ii LEMBAR PENGESAHAN ... iii PERNYATAAN KEASLIAN ... iv KATA PENGANTAR ... v DAFTAR ISI ... vii DAFTAR TABEL ... ix ABSTRAK ... x ABSTRACT ... xi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... 8 C. Tujuan Penelitian ... 9 D. Manfaat Penelitian ... 9 E. Orisinalitas Penelitian ... 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Hukum ... 14 1. Teori Tujuan Hukum ... 15 2. Teori Keadilan ... 21 3. Teori Pemidanaan ... 26 4. Teori Pembentukan Undang-Undang ... 33 B. Hukuman Mati ... 35 1. Sejarah Hukuman Mati ... 35 2. Kontroversi Pendapat Terhadap Hukuman Mati ... 38 C. Hukum Progresif ... 42 D. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ... 45 1. Filsafat Hukum dan Pembangunan Hukum ... 45 2. Dasar Filosofi RKUHP Nasional ... 47 vii
3. Konsep Hukuman Mati Dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ... 54 E. Kerangka Pikir ... 57 F. Bagan Kerangka Pikir ... 62 G. Definisi Operasional ... 63 BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian ... 65 B. Pendekatan Masalah ... 66 C. Sumber Bahan Hukum ... 66 D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ... 67 E. Analisis Bahan Hukum ... 67 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pemidanaan Dan Pengaturan Hukuman Mati Dalam Hukum Positif Indonesia ... 68 1. Pemidanaan dalam hukuman mati di Indonesia saat Ini ... 68 2. Pengaturan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia .. 85 B. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Pasal 100 Ayat (1) RKUHP Dari Perspektif Hukum Progresif ... 104 1. Progresivisme konsep hukuman mati dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP ... 104 2. Pidana mati bersyarat sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan ... 126 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 141 B. Saran ... 142 DAFTAR PUSTAKA ... 145 viii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Jumlah Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi mati secara global ... 69 Tabel 2 Jumlah Terpidana Mati dan Masa Tunggu Eksekusi Mati di Indonesia ... 70 ix
ABSTRAK Fransiscus Xaverius (Ade) Kapojos. Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Haeranah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap hukuman mati dalam hukum positif dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan Pasal 100 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari perspektif hukum progresif. Metode penelitian yang digunanakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normative. Pendekatan teori yang dilakukan adalah dengan menggunakan teori tujuan hukum, teori keadilan, teori pemidanaan, serta berbagai teori hukum lainnya yang relevan dalam menunjang analisis yang tepat terhadap hukuman mati yang ada dalam ius constitutum dan ius constituendum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) KUHP sebagai Ius Constitutum merupakan warisan kolonial Belanda dan Teori pemidanaan dalam hukuman mati yang diterapkan saat ini menganut Teori Relatif (Teori Tujuan) namun tidak diatur secara tegas dalam bentuk norma. Sanksi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia terdapat di sejumlah perundang-undangan baik di dalam maupun di luar KUHP. 2) RKUHP telah merumuskan dan mempertegas Teori Relatif (Teori Tujuan) ke dalam bentuk norma sebagai sarana pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP juga mengatur suatu konsep hukuman mati bersyarat yang menitikberatkan pada perbaikan perilaku Terpidana guna mendapatkan perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan beberapa persyaratan. RKUHP sebagai Ius Constituendum secara umum telah mencerminkan pembaharuan hukum pidana yang bersifat progresif dan menitikberatkan pada sisi humanity dalam pemidanaan, namun masih memerlukan perbaikan dalam menentukan kriteria yang tepat sebagai syarat penjatuhan hukuman mati bersyarat oleh hakim. Kata kunci: Hukum Progresif, Hukuman Mati, Pembaharuan Hukum Pidana. x
ABSTRACT Fransiscus Xaverius (Ade) Kapojos. The Perspective Of Progressive Law On The Death Penalty In Indonesia Criminal Law Reform (Mentoring by Mrs M. Syukri Akub and Mrs. Haeranah). The aims of this study is to analyze the punishment of the death penalty in positive law and criminal law reform in Indonesia in relation to Article 100 paragraph (1) of the Draft of Criminal Law (RKUHP) from a progressive law perspective. The research method used in this research is normative legal research type. The theoretical approach taken is by using the theory of legal objectives, the theory of justice, the theory of punishment, as well as some other various relevant legal theories to supporting a proper analysis of the death penalty in ius constitutum and Indonesian's ius constituendum. The results indicate that, 1) KUHP as Ius Constitutum is a legacy of Dutch colonialism and the theory of punishment in the death penalty applied adheres to the Relatives Theory (Theory of Objectives) but is not explicitly regulated in the form of norms. The death penalty in Indonesia's positive law is contained in a number of regulation both inside and outside the Criminal Law. 2) the RKUHP has formulated and confirmed the Relatives Theory (Theory of Objectives) in the form of norm as a means of preventing crime. Article 100 paragraph (1) of the RKUHP also regulates the concept of conditional death penalty which focuses on improving the behavior of the convict in order to get criminal change from the death penalty to life imprisonment with several conditions. The RKUHP as the Ius Constituendum m in general has reflected a progressive criminal law reform and focuses on humanity in sentencing, but still need improvement in determining thw right criteria as a condition for imposing conditional death sentences by judges. Keywords : Progressive Law, Death Penalty, Criminal Law Reform. xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Jika berbicara tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka tidak akan pernah lepas dari topik pembahasan mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Keinginan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda dengan KUHP Nasional, itulah yang menjadi fokus dalam pembaharuan hukum pidana. Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaanya pada 17 Agustus 1945, produk hukum kolonial Belanda yang menerapkan hukuman mati diadopsi sebagai sarana memidanakan dengan jalan membinasakan manusia.1 Produk-produk hukum yang lahir setelah kemerdekaan pun tetap menjadikan hukuman mati sebagai salah satu sarana pemidanaan. Bahkan setelah angin reformasi berhembus, semakin bertambah regulasi yang mengatur tentang kejahatan- kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Eksistensi mengenai norma hukuman mati selain terdapat di dalam KUHP, tersebar pula pada beberapa Undang-Undang lain di luar KUHP. 1 Tim Institute for Criminal Jutice Reform (ICJR), Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Jakarta, 2017, hal. 6. 1
Sebenarnya jauh sebelum reformasi tepatnya sejak tahun 1958 upaya rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sudah mulai digagas yaitu ditandai dengan berdirinya LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) 2. Momentum utama terjadi pada saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHAP, KUHPerdata, KUHDagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaharuan KUHP di Indonesia yang kemudian pada tahun 1964 mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.3 Dalam laporan global berjudul "Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2019: Laporan Global Amnesty International" diterbitkan oleh kantor Amnesty International pada 2020.4 Informasi itu menampakkan kecenderungan penurunan angka terhadap eksekusi mati secara global sebesar 5% menjadi 657 eksekusi pada tahun 2019, dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 690 eksekusi. Ini adalah jumlah terendah yang tercatat dalam 10 tahun terakhir. Penurunan eksekusi mati yang signifikan tercatat di negara-negara yang justru kuat menerapkan sistem hukuman mati, seperti Mesir, Jepang, dan Singapura. Di lain sisi Iran, Arab Saudi dan Irak 2 BPHN, Sejarah Berdirinya BPHN, diakses pada 30 Juli 2021. 3 problematika-pembahasan-rkuhp/, Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, diakses pada 30 Juli 2021. 4 Amnesty International, Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2019. Laporan Global Amnesty Internasional, 2020. hal. 6. 2
menyumbang 81% dari keseluruhan eksekusi global pada tahun 2019. Amnesty International juga memiliki catatan sebanyak 2.307 vonis hukuman mati secara global di tahun 2019. Angka ini menurun dari 2.531 vonis mati yang tercatat sepanjang periode 2018. 5 Topik mengenai fenomena hukuman mati di Indonesia memang selalu menarik untuk menjadi bahan diskusi. Hadirnya dua golongan yang saling berseberangan yaitu pertama golongan yang ingin tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati (retensionis) dan kedua adalah golongan yang ingin menghapuskan hukuman mati (abolisionis). Kedua golongan tersebut tidak pernah menemukan jalan tengah yang dapat memberikan solusi dan mengakhiri perdebatan panjang mereka terhadap hukuman mati. Kontroversi mengenai konsistensi hukuman mati dalam hukum pidana di Indonesia tersebut meruncing dengan adanya pengujian ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan selaku para Pemohon I (Nomor Perkara: 2/PUU-V/2007) dan Scott Anthony Rush selaku Pemohon II (Nomor Perkara: 3/PUU-V/2007).6 Perkara-perkara tersebut digabung dan disidangkan secara bersamaan dan diberi 5 Ibid. 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007. 3
Nomor perkara: 2-3/PUU-V/2007 oleh Mahkamah Konstitusi. Diketahui terdapat empat orang Warga Negara Asing yang turut serta menjadi pemohon dalam perkara tersebut di atas. Keempat Warga Negara Asing tersebut adalah Myuran Sukumuran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 pada pokoknya menegaskan bahwa hukuman mati konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2- 3/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:7 1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. 2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. 3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. 7 Ibid. 4
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.8 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas telah memberikan solusi jalan tengah bagi kontroversi mengenai eksistensi hukuman mati di Indonesia. Pertimbangan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas telah meletakkan gagasan bagi pembaharuan hukum pidana nasional, sehingga meskipun saat ini di dalam RKUHP terdapat pasal-pasal mengenai hukuman mati namun penerapan maupun pelaksanaannya ke depan akan lebih manusiawi. Dalam artikel yang ditulis oleh Hukumonline pada Senin 19 Oktober 2020, Muladi yang adalah pakar hukum pidana dan Guru besar dari Fakultas Hukum UNDIP Semarang mengatakan pemikiran tentang 'Indonesian way', sebagai jalan tengah pengaturan pidana mati di Indonesia. Ini akan menjadi jembatan yang akan menyudahi kontroversi panjang antara Retensionis dan Abolisionis. Jalan tengah ini menjadi akan menjadi landasan bagi ius constituendum di Indonesia. 9 8 Saat ini istilah Sakit Jiwa diganti dengan istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa sesuai dengan Perturan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. 9 Muhammad Yamin, Jalan Tengah Hukuman Pidana Mati Ala Profesor Muladi, Hukumonline, 2020. (diakses pada tanggal 28 Februari 2020). 5
Di dalam Pasal 100 RKUHP versi September 2019 telah diatur ketentuan mengenai hukuman mati atau pidana mati bersyarat. Dengan diaturnya mengenai konsep pemidanaan yang baru tersebut, maka dalam perjalanannya Terpidana mati dapat memperoleh kepastian hukum dari putusan Hakim atas perubahan sanksi pidananya dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 100 RKUHP. Hal ini menegaskan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap semua warganya tanpa terkecuali. Dalam mewujudkan ide-ide konsep penegakan hukum, maka penegakan hukum merupakan jalan utama untuk tercapainya rasa keadilan, kepastian dalam masyarakat. Mewujudkan ide-ide penegakan hukum harus selalu menjadi kenyataan dikemudian hari. Masyarakat membutuhkan hukum yang selalu dapat ditegakkan agar tercipta kebaikan dalam kehidupannya. Perlu penegakan hukum dengan melahirkan Undang-Undang yang berpihak kepada masyarakat.10 Satjipto Rahardjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahap pembuatan hukum/ Undang- Undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang 10 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian,Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hal. 8. 6
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.11 Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut menjadi modal penting untuk membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Hukum bukan raja, tetapi alat saja yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.12 Gerakan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menjadikan hukum sebagai institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian, kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat "hukum yang selalu dalam proses menjadi" (law as a process, law in the making). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.13 Sebagai bentuk konkret dari pembaharuan hukum pidana, RKUHP diharapkan sepenuhnya dapat mencerminkan pembaharuan hukum yang terus bergerak maju (progresif), sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk memiliki KUHP Nasional 11 Nyoman Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang , 2005, hal. 23. 12 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hal. 17. 13 Satjipto Rahardjo, Ibid hal. 6. 7
yang berlandaskan jiwa dan semangat Pancasila dapat segera terwujud. Dari uraian singkat yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan akan dituangkan ke dalam penulisan karya ilmiah yang diberi judul "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". Semoga tesis ini dapat menambah literatur mengenai hukuman mati dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah: 1. Bagaimanakah pemidanaan dan pengaturan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia? 2. Bagaimanakah pembaharuan hukum pidana terkait Pasal 100 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari perspektif hukum progresif? 8
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis pemidanaan dan pengaturan hukuman mati yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. 2. Untuk menganalisis pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan Pasal 100 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari perspektif hukum progresif. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktik sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Secara teori, karya penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran pada kemajuan ilmu hukum khususnya hukum Pidana. Selain itu hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah tentang hukuman mati di Indonesia menurut konsep pembaharuan hukum pidana. 2. Manfaat Praktis Secara praktik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi hukum maupun masyarakat umum 9
untuk dijadikan sebagai masukan dan panduan dalam berperan serta meningkatkan pembangunan hukum nasional. E. Orisinalitas Penelitian Di bawah ini terdapat beberapa judul Tesis yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis, namun terdapat perbedaan mendasar dalam obyek pembahasannya. Berikut beberapa judul Tesis yang dimaksud tersebut: 1. Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia, Sidharta Praditya Revienda Putra, Universitas Indonesia, 2011. Tesis ini menulis mengenai sejarah hukuman mati dan perdebatan yang muncul terkait penerapan pidana mati di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Persamaan penulisan nampak dari tema yang diangkat dan isu perdebatan mengenai hukuman mati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tesis ini, namun terdapat perbedaaan mendasar pada masalah yang ingin dibahas. Perbedaan tersebut terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yaitu melalui sudut pandang Kriminologi. Jadi secara mendasar Tesis ini mencoba mengangkat tema dan isu yang sama, 10
namun obyek permasalahan yang dibahas menunjukkan perbedaan dari perspektif yang digunakan. 2. Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (Dalam Perkara Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Jo. Perkara Nomor 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn), Rica Gusmarani, Universitas Sumatera Utara, 2017. Dalam tesis ini yang dijadikan sebagai obyek pembahasan oleh penulis adalah penerapan pidana mati di Indonesia dengan mengamatinya dengan kaca mata Hak Asasi Manusia. Penulis melengkapi penelitiannya dengan mengkaji pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam perkara nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn jo perkara nomor 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn. Tesis ini berkesimpulan bahwa: 1. Pidana mati terdapat pada KUHP yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, namun diadopsi memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ketika Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dihasilkan ternyata masih mencantumkan ancaman pidana mati didalamnya. 11
2. Pidana mati hadir bersama dengan lahirnya manusia di dunia dengan budaya hukum yang berdasar pada teori pembalasan mutlak. 3. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn jo perkara nomor 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn. adalah bahwa narkoba merupakan ancaman bagi kehidupan manusia di dunia ini, maka sudah sepantasnya bila pelaku kejahatan ini dijatuhi pidana mati. 3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Ayusriadi, Universitas Hasanuddin, 2018. Dalam tesis ini yang dijadikan sebagai obyek pembahasan oleh penulis adalah perspektif hukum Islam dalam pemberlakuan pidana mati di Indonesia. Pada penelitian normatif ini terdapat kesimpulan, bahwa perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati adalah wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan yang dalam Islam hal ini dikenal sebagai qishash. Dalam Islam, qishash dijatuhkan jika si pelaku kejahatan tidak memperoleh pemaafan dari keluarga korban. Namun jika pelaku dimaafkan dan bersedia membayar diyat, maka hukuman mati tidak dilaksanakan dan diganti dengan hukuman had atau ta'zir oleh hakim. Pelaksanaan 12
hukuman mati di Indonesia merupakan hal yang relevan dengan pandangan hukum Islam. Menurut pandangan Islam, hukuman mati pada hakikatnya adalah jaminan keberlangsungan hidup, bukan upaya perampasan hak hidup sebagaimana diyakini oleh HAM barat yang menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena penghilangan nyawa adalah hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Namun menurut penulis, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia seyogyanya dilakukan didepan umum seperti dalam pelaksanaan qishash yang disaksikan oleh masyarakat umum. 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori Hukum Istilah 'teori' berasal dari bahasa Yunani: theoria, artinya: pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (insight), sedangkan kata kerjanya adalah theorein yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoretis. 14 Fungsi analitis dari teori hukum terselenggara melalui upaya membedah peranan dan kinerja bahasa dalam hukum, struktur dari norma-norma hukum, pranata-pranatanya, serta proses melalui mana tertib hukum itu terbangun atau dibangun. Melalui pendekatan analitis teori hukum berupaya memastikan bahwa bangunan hukum itu mampu berfungsi sebagai suatu kesatuan normatif yang bersifat mengendalikan dan bukan sebagai hutan belantara keharusan- keharusan yang tidak koheren. Sebenarnya teori Stufenbau yang bertumpu pada Grundnorm dari Hans Kelsen antara lain hendak mengatasi kekacauan sistemik serupa itu. Fungsi normatif teori 14 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 53. 14
hukum, terselenggara melalui pertanyaan-pertanyaan yang mencari makna dari hukum dan juga menguji alasan berlakunya norma-norma hukum secara memaksa. Dengan begitu teori hukum tidak terpaku pada upaya untuk memahami (dan mengkritisi) hukum positif belaka, melainkan juga menguji kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam penerapan hukum serta memeriksa (ulang) relevansi norma hukum dengan cita-cita mencapai keadilan.15 1. Teori Tujuan Hukum Dalam teorinya Gustav Radbruch menyebutkan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas yaitu keadilan, manfaat baru kepastian hukum. Dalam konteks di Pengadilan, teori ini biasa diterima akan tetapi dalam proses pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), bagaimanapun harus dimulai dengan kepastian hukum supaya konsistensi persamaan di muka hukum dapat dipertahankan, sehingga urut-urutan dari teori Gustav Radbruch itu menjadi tidak tepat dalam hukum acara pidana. Apalagi dalam beberapa hal materi hukum acara pidana bahkan dalam proses pendahuluan ada kaedahnya yang bersifat constitutional rights seperti "persamaan di depan hukum", due- process of rights, perampasan kemerdekaan harus berdasarkan undang-undang, hak untuk hidup, hak untuk berkomunikasi dan 15 Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, 2016, hal. 73. 15
memperoleh informasi, dst sebagaimana ditentukan dan dilindungi dalam Pasal 28 UUD 1945.16 Menurut teori utilitas bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada warga masyarakat, teori ini dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Morals and Legislation (1780), ia berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang bermanfaat/ berfaedah yang sebesar- besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan " the greatest good of the greatest number".17 Van Apeldoorn, di dalam bukunya Inlending Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan- kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa atau harta benda terhadap pihak yang merugikan.18 Dari pandangan kedua sarjana di atas, terlihat sekali bahwa tujuan hukum tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanyalah untuk menjamin kebahagiaan hidup yang sejati bagi masyarakat. Hukum 16 Luhut M.P. Pangaribuan, Tindak Pidana Ekonomi dan anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-Pertanyaan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019, hal. 7. 17 Bergas Prana Jaya, Pengantar Ilmu Hukum, Legality, Yogyakarta, 2017, hal. 23. 18 Ibid, hal. 26. 16
menjaga dan menyelamatkan jiwa bahkan harta manusia dari segala macam ancaman dan gangguan.19 Achmad Ali dalam maha karyanya yang berjudul "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)", membagi teori-teori mengenai tujuan hukum itu dengan menggolongkannya sebagai grand theory dan membaginya ke dalam:20 a. Teori Barat: a) Teori klasik b) Teori modern Berikut penjelasannya lewat skema di bawah ini: A. Teori klasik a. Teori etis b. Teori utilitas c. Teori legalistik Tujuan hukum semata- mata untuk mewujudkan keadilan (justice) Tujuan hukum semata- mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility) Tujuan hukum semata- mata untuk mewujudkan (legal kepastian hukum certainty) B. Teori modern a. Teori prioritas baku Tujuan hukum mencakupi: b. Teori prioritas kasuistik 1. Keadilan 2. Kemanfaatan 3. Kepastian hukum Tujuan hukum mencakupi keadilan - kemanfaatan - kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. 19 Oksidelfa Yanto, Ibid, hal. 23-24. 20 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 212-213. 17
b. Teori Timur Berbeda dengan "teori Barat" tentang tujuan hukum, maka "teori Timur" tentang tujuan hukum, umumnya tidak menempatkan "kepastian", tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai berikut: "keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian". Jadi berbeda dengan tujuan hukum barat, maka tujuan bangsa-bangsa Timur yang masih menggunakan kultur hukum asli mereka, salah satu contohnya adalah Jepang, sama sekali tidak menggunakan konsep tujuan hukum Barat, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai bangsa Timur, Indonesia memang mengalami yang sering dikatakan oleh Ahcmad Ali sebagai "dua macam kesialan atau kecelakaan sejarah". Yang pertama, sial atau celaka pernah mengalami penjajahan dari bangsa Barat selama ratusan tahun di Jawa, dan puluhan tahun atau belasan tahun di sebagian daerah lain. Yang kedua, bangsa Barat yang menjajah Indonesia, justru bangsa Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental atau "Civil Law", dengan pemikiran yang sangat legalistik, ditambah lagi adanya pemaksaan "Politik Hukum Kolonial Belanda" kepada Negara jajahannya, termasuk Indonesia untuk menggunakan Hukum Belanda. Indonesia dikenal dengan istilah pemberlakuan 'asas konkordansi'. Akibatnya, meminjam istilah Satjipto Rahardjo 18
("Between Two World: Modern State and Traditional Society in Indonesia"), dimuat dalam; Law and Society Review, Vol. 28, Number 3, 1994), yang dalam kaitan pembahasan ini, bangsa Indonesia memiliki kultur hukum Timur, sebaliknya menggunakan paradigma hukum dan hukum formal Barat. Sangat berbeda dengan realitas hukum di Jepang, di mana para penegak hukum lebih berorientasi pada tujuan hukum, bahwa bukan kepastian hukum, bukan kemanfaatan (dalam makna Barat) dan bukan keadilan (dalam perspektif Barat) yang menjadi tujuan hukum, melainkan kedamaian, peace, atau dalam Jepangnya: "heiwa atau "heion". Tetapi sebenarnya dalam paradigma hukum di Jepang, tujuan hukum hanyalah "chain hanji" ("justice of the peace") atau keadilan dari Perdamaian. Hukum di Jepang untuk menciptakan perdamaian bagi warga masyarakat, dan di dalam "perdamaian" itulah terkandung "keadilan". Oleh karena itu, bukan fenomena yang aneh jika pengadilan Jepang dalam putusannya, sering mengabaikan ketentuan formal, demi mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat mereka. Bahkan, perkara-perkara yang tidak berat, seperti pencurian, dapat di lakukan perdamaian antara pelaku pencurian (bahasa Jepangnya: dorobo), dengan korbannya secara resmi di kantor- kantor polisi, dimana disana sudah tersedia formulir khusus untuk perdamaian. Syaratnya jika perdamaian itu antara percuri dan istilah 19
korbannya, adalah bahwa pencuri langsung mengaku bersalah, meminta maaf kepada korbannya, mengembalikan barang curiannya, dan yang terpenting adalah korbannya memaafkannya. Perkara ditutup dan tidak lagi dilanjutkan, meskipun sebenarnya ketentuan formal dari hukum acara pidana di Jepang, identik dengan hukum acara pidana Barat dan Indonesia, yaitu menganut asas "tidak ada perdamaian dalam perkara pidana", tetapi sendi dalam realitas hukum, undang-undang diabaikan demi tujuan hukum kedamaian. Suatu kontrak pun dapat dikesampingkan, demi terwujudnya kedamaian. Oleh karena itu, Merryl Dean, penulis buku Japanese Legal System (2002: 2) mengemukakan bahwa:21 The problem for anyone wishing to study the Japanese legal systems is the struggle to understand the difference between what is seen and unseen; said and unsaid. More ever, as a result, that which appears to be the same often turns out to be manifestly different, whilst that which seems alien is reflected within one's own system of law. Jadi, kesulitan yang dihadapi bagi seseorang yang ingin melakukan kajian terhadap sistem hukum Jepang, adalah dituntut upaya keras untuk memahami perbedaan antara 'apa yang terlihat' dan 'apa yang tidak terlihat' (secara kasat mata); antara 'apa yang diungkapkan atau dituangkan dalam tulisan secara jelas' dan 'apa yang tidak diungkapkan'. Bahkan lebih dari hal itu, sebagai hasilnya, bahwa sesuatu yang seolah-olah tampak sama, sering 21 Ibid Hal. 214-215 20
justru di dalam realitasnya membelok menjadi sesuatu yang asing, bagi bangsa lain yang mencoba melihat sistem hukum Jepang dengan sudut pandang sistem hukumnya sendiri. c. Teori Hukum Islam Teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan 'kemanfaatan' kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi 'kemanfaatan' dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan 'kemanfaatan' ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an: 1. al- Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). 2. la darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan). 3. al-Darrar yusal (bahaya harus dihilangkan). 2. Teori Keadilan Dalam setiap problematika hukum dan penegakannya, keadilan adalah hal utama yang menjadi fokus perhatian. Cita-cita daripada terciptanya hukum adalah demi tercapainya kemajuan dan 21
kebahagiaan masyarakat. Keadilan itu abstrak dan bertempat di dunia sollen serta tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia.22 2. 1. Teori Keadilan Klasik Teori keadilan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Gambaran ide mengenai teori keadilan ini bersumber dari pemikiran tentang perilaku kehidupan sosial manusia dan terhadap alam sekitarnya. Gagasan tersebut muncul dari kalangan filsuf. Inti dari pemikiran filsafati itu terdiri dari beberapa objek yang terbagi ke dalam dua kelompok, yakni: (i) Objek material adalah segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yaitu kesemestaan, baik yang konkret alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani; termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, dan hakikat demokrasi. (ii) Objek formal yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas objek material, yakni mengerti sedalam- dalamnya; menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai objek material.23 22 Bahder Johan Nasution, Hukum dan Keadilan, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 174. 23 Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum.Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 45. 22
22. Salah satu di antara teori klasik yang dimaksudkan ini antara lain Teori Keadilan Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai "the supreme virtue of the good state", sedang orang yang adil adalah "the self disciplined man whose passions are controlled by reason". Plato berpandangan bahwa keadilan tidak berhubungan secara langsung dengan hukum. Menurutnya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Gagasan Plato yakni, keadilan bersifat individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, pertama-tama harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara. Plato mengatakan:24 "let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller". Tugas penguasa adalah mendistribusikan fungsi-fungsi dalam negara kepada setiap orang sejalan dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang, itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan "giving each man his due" yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. 24 The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Sumber Sukses, Yogyakarta, 2002, hal. 23
Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat untuk mewujudkannya. Aristoteles nampak lebih terperinci dalam membahas topik mengenai konsep keadilan yang digagasnya. Jika Plato menitikberatkan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, maka Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Bagi Aristoteles, dalam suatu negara segala sesuatunya harus diarahkan kepada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat dalam keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama.25 Aristoteles dalam bukunya "Nicomachean Ethics" membedakan keadilan menjadi dua, yaitu:26 1. Keadilan Distributif Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Keadilan distributif yang ditekankan Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan apa yang patut didapatkan. 25 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Rajawali Press, Jakarta, 2019, hal. 82. 26 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hal 109. 24
2. Keadilan Korektif Keadilan Korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengkoreksi kejadian yang tidak adil dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain. Keadilan berarti keseimbangan antara apa yang diberikan (what is given) dengan apa yang diterimanya (what is received). 2. 2. Teori Keadilan Modern Salah satu penggagas teori keadilan modern adalah John Rawls, menurutnya bahwa keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Prinsip paling mendasar dari teori ini adalah setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. John Rawls berpandangan bahwa ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.27 Dua prinsip utama dalam teori keadilan yang dicetuskan oleh Rawls adalah: 27 John Rawls , Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019. hal. 4. 25
a. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; b. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang yang paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.28 3. Teori Pemidanaan Dalam hukum pidana, pemidanaan merupakan hal yang krusial. Pemidanaan merupakan klimaks dari keseluruhan proses untuk mempertanggung jawabkan seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya teresebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan tersebut".29 28 Ibid, hal.72. 29 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 125. 26
W.A. Bonger mengatakan bahwa, pemidanaan adalah: 30 Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul juga merupakan terhadap penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman itu tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, atau, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi 'unsur pokok' baru hukuman, ialah 'tentangan' yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar. tindak pidana itu, yang Berbicara mengenai filsafat pemidanaan tidak dapat terlepas daripada filsafat hukum itu sendiri, sebab konsep pemidanaan terdapat di dalam norma-norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat hukum adalah bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum. 31 Terdapat kesimpulan, bahwa hukum erat kaitannya dengan norma yang mengatur perilaku manusia. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.32 30 W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan oleh R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta, hal. 24-25. 31 Joachim Friedrich, Filsafat Hukum: Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2004, hal. 3. 32 Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum, edisi Revisi, Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, hal. 7. 27
M. Sholehuddin mengutarakan bahwa hakikat filsafat pemidanaan mempunyai dua fungsi, yaitu: 33 Pertama, Fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pemidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung di dalam setiap ajaran setiap filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan. Tujuan daripada Teori Pemidanaan dapat dibagi ke dalam tiga Teori, yaitu: 1. Teori Absolut atau teori Pembalasan Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang telah diakibatkan, oleh sebab itu teori ini dapat pula disebut Teori Proporsionalitas.34 Immanuel Kant berpendapat, bahwa pembunuh wajib digantung meskipun masyarakat akan rusak dan pecah. Jadi, menurut Teori Absolut atau Teori Pembalasan ini, tujuan pidana 33 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 54. 34 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 34. 28
mati adalah penghukuman itu sendiri.35 Pidana bagi Kant adalah tuntutan keadilan. Dalam bukunya Philosophy of Law, Kant berpandangan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata- mata sebagai alat dalam mempromosikan tujuan/kebaikan lain bagi si pelaku maupun masyarakat, tetapi wajib dikenakan sebab orang yang bersangkutan telah bersalah melakukan kejahatan. Menurut Van Bemmelen, penyaluran hasrat untuk membalas kejahatan menjadi fungsi yang krusial dalam menerapkan hukum pidana guna menghindari pebuatan main hakim sendiri. Penderitaan sebagai akibat daripada pidana harus memiliki batasan yang paling sempit, serta pidana wajib menyiapkan proses adaptasi untuk kembalinya Terpidana ke tengah-tengah masyarakat. Selain daripada itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi daripada apa yang menjadi kesalahan Terdakwa, bahkan tanpa alasan preventif sekalipun.36 Menurut Karl O. Christiansen, ciri-ciri pidana dalam aliran absolut (retributif) adalah: 37 a. Tujuan pidana adalah semata mata untuk pembalasan. b. Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat. 35 Bambang Poernomo, Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Di Indonesia, Liberty, 1982, hal. 8. 36 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994, hal 13. 37 Karl O' Christiansen, Some Consideration on the possibility of a rational Criminal Policy, Resource Material Series No. 7 ,Tokyo, 1974, hal. 69. 29
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. 2. Teori Relatif (Teori Tujuan) Teori Relatif atau Teori Tujuan memandang pidana tidak dijatuhkan semata-mata untuk pidana itu sendiri akan tetapi untuk suatu tujuan yang memiliki unsur-unsur kemanfaatan, salah satunya memberi perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Di samping itu, Teori Relatif atau Teori Tujuan ini memiliki beberapa karakteristik, yakni sebagai berikut: a. Preventif pencengahan umum b. Preventif pencegahan khusus c. Fungsi perlindungan Jadi pidana yang dijatuhkan tidak sekedar untuk membalas terpidana, namun mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori Relatif, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan dari seseorang berbuat jahat, 30
melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan terkenal dari Seneca, seseorang filsuf Romawi, "Nemo prundens punit quia peccatum est, sed ne peccetur".38 Hal tersebut senada dengan pendapat seorang hakim Inggris, Hence Bumet, ketika mengadili seorang pencuri kuda, "Thou are to be hanged not for having stolen the horse, but in order that other horses may not be stolen". Menurut Karl O' Christiansen inti daripada Teori Relatif atau Teori Tujuan adalah sebagai berikut: 39 a. Tujuan daripada pemidanaan adalah untuk pencegahan; b. Pencegahan bukan tujuan utama melainkan sarana demi mencapai tujuan yang lebih besar yakni kesejahteraan rakyat. c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya karena kesengajaan atau kealapaan atau Culpa, yang dijadikan syarat bagi diadakannya pemidanaan; d. Sanksi pidana diberikan sebagai pemenuhan fungsinya yakni sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana. e. Pidana sifatnya prospektif, yaitu melihat ke masa depan, pidana dapat memuat unsur pencelaan dan juga pembalasan, namun kedua unsur itu tidak dapat diterima jika tidak berfungsi sebagai 38 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid. 39 Karl O' Christiansen , Ibid. 31
sarana pencegahan tindak pidana demi kesejahteraan masyarakat. Ketiga karakteristik daripada Teori Relatif atau Teori Tujuan ini mengalami perkembangan sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan masyarakat sebagai berikut: a) Pemidanaan bertujuan untuk menakut-nakuti (preventif umum); b) memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya (preventif khusus); c) membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup (dasar daripada penerapan hukuman mati). 3. Teori Gabungan Menurut teori gabungan, pemidanaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaaan kepada narapidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan pembenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pallegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang bersalahlah yang boleh dipidana. Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran. Menurut teori ini, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang 32
bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. 4. Teori Pembentukan Undang-Undang Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan, bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. 40 Asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi: 41 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 42 a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan 40 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 41 Ibid. 42 Op. Cit. 33
g. Keterbukaan. Sedangkan hal yang mengatur ketentuan mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 6, yang berbunyi: 43 1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 43 Loc. Cit. 34
B. Hukuman Mati 1. Sejarah Hukuman Mati Hukuman mati diketahui telah lahir bersamaan dengan kehadiran manusia di dunia ini, berdasarkan teori pembalasan mutlak, penerapan hukuman mati menjadi identik dengan istilah latin homo homini lupus.44 Jenis sanksi pidana ini boleh dikatakan sebagai salah satu jenis sanksi pidana tertua yang masih diterapkan oleh manusia hingga sekarang. Pidana mati sebagai pidana pokok (capital punishment) merupakan suatu bentuk sanksi yang sudah dipakai sejak beribu- ribu tahun yang lalu. Walaupun para ahli sejarah tidak mengetahui secara pasti sejak kapan sanksi pidana tersebut mulai menimbulkan kontroversi, akan tetapi dapat diketahui bahwa penerapan pidana ini telah mendatangkan pertentangan sejak ratusan tahun lalu.45 Bentuk pemidanaan yang sudah lama dikenal di seantero jagad ini, namun belakangan semenjak permulaan abad XX beberapa negara mulai menghapusnya. Terdapat negara yang dalam sistem pidananya tidak menghapus jenis sanksi pidana ini, tetapi tak pernah melaksanakannya, contohnya peniadaan pidana mati secara de facto di Belgia. Ada pula negara yang membatasi 44 Bambang Poernomo, Hukum Pidana Karangan Ilmiah,Bina Aksara, Jakarta,1982, Hal.9 45 Peggy J. Parks, The Death Penalty: Current Issues, (San Diego: Reference Point Press, Inc., 2012), Hal. 11. 35
penjatuhan pidana mati dengan menerapkan konsep penundaan pidana mati, seperti yang terjadi di RRC. Secara umum banyak negara maju, seperti Jerman, Belanda, Italia, Portugal dan Swiss telah menghapus hukuman mati sedangkan di Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malasyia, Singapura, Filiphina, Pakistan, RRC, dan Vietnam, tetap menjalankan praktik hukuman mati.46 Dahulu kala terdapat beberapa kerajaan yang hidup di Nusantara sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Masing- masing kerajaan tersebut mempunyai hukum yang berbeda dengan kerajaan lainnya. Dari sekian jenis hukuman yang diberlakukan oleh kerajaan-kerajaan tersebut terdapat hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi. 47 Kedatangan kolonial Belanda di Nusantara dengan membawa hukum yang berlaku dari tempat asalnya di Eropa telah memberi pengaruh terhadap aturan normatif dalam pemberian sanksi pidana bagi bangsa jajahannya termasuk hukuman mati di dalamnya. Produk hukum pidana Belanda yang dberi nama Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI) disahkan pada 46 Yon Artiono Arba'i, Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati, Kepustakaan Populer Gramedia, 2015, Jakarta, hal. 9. 47 Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 21. 36
tahun 1915 kemudian mulai diberlakukan di Hindia Belanda pada 1 Januari 1918.48 Situasi berbeda dengan yang terjadi di daratan Eropa tempat negeri kincir angin tersebut berada, dimana WvSi yang diberlakukan untuk Hindia Belanda tersebut tetap menerapkan pidana mati sebagai salah satu sanksi hukumannya. Negeri Belanda sendiri tepatnya sejak tahun 1870 telah meniadakan hukuman mati bagi rakyatnya. Hukuman mati di Hindia Belanda tetap diberlakukan sebagai hukum darurat karena dianggap perlu untuk kepentingan politik kolonial. 49 Pada masa pendudukan Jepang yang berlangsung hingga Agustus 1945, WvSI masih tetap dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan digaungkan di seluruh pelosok tanah air hingga ke dunia Internasional, berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 akhirnya WvSI ini pun disahkan dengan beberapa perubahan menjadi KItab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berasal dari WvSI tersebut masih memuat beberapa pasal yang mengancamkan hukuman mati. Bahkan setelah lebih dari tujuh puluh tahun sejak kemerdekaanya, KUHP yang merupakan jelmaan WvSi ini masih setia digunakan oleh bangsa Indonesia. Hukuman mati yang ada pun seakan hidup dan 48 Ibid, Hal. 6. 49 J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda, Bina aksara, Jakarta, 1987, hal. 105. 37
berkembang biak serta menyebar dalam tubuh regulasi di luar KUHP. 2. Kontroversi Pendapat Terhadap Hukuman Mati Kontroversi pendapat terhadap mengenai hukuman mati tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan merupakan fenomena hukum yang juga terdapat di beberapa negara lain. Terdapat dua kelompok yang saling bertentangan, yang pertama yaitu kelompok yang tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati (retensionis) dan yang kedua ada kelompok yang ingin menghapuskan hukuman mati (abolisionis). Kedua kelompok tersebut saling memberikan argumentasinya terhadap eksistensi sanksi pidana tersebut. Polemik terhadap konsistensi hukuman mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia sejak lama telah ada dan memuncak dengan adanya pengujian ketentuan hukuman mati dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan selaku para Pemohon I (Nomor Perkara: 2/PUU-V/2007) dan Scott Anthony Rush selaku Pemohon II (Nomor Perkara: 3/PUU-V/2007). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas pidana mati dalam sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang 38
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Walaupun yang diuji hanya terhadap satu undang-undang saja, namun putusan ini memberikan dampak yang besar terhadap konstitusionalitas pidana mati yang terdapat di dalam berbagai undang-undang lainnya. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 pada intinya menyebutkan bahwa hukuman mati konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati dalam hukum pidana di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:50 1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; 2. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; 50 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007, Ibid. 39
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; 4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di masa depan perlu dimoderasikan dalam artian mengambil jalan tengah terhadap persoalan perdebatan mengenai hukuman mati, yang secara ekstrem di satu sisi ingin mempertahankannya (Retensionis) dan di sisi yang lain ingin menghapuskannya (Abolisionis). Kebijakan jalan tengah tersebut terutama terlihat pada poin a dan b, yaitu pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif serta pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Dalam laporan yang dibuat oleh ICJR pada tahun 2020, terdapat beberapa rekam jejak pernyataan negara yang memperlihatkan sikap pro atau kontra mengenai bentuk pidana 40
pencabutan nyawa manusia ini. Berikut ini beberapa tanggapan dari tokoh-tokoh negara yang penulis maksudkan: 51 1. Presiden Joko Widodo: "Penerapan aturan hukuman mati untuk koruptor dapat diterapkan apabila ada kehendak yang kuat dari masyarakat". 2. Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin: "Agama juga membolehkan (hukuman mati) dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Hukuman mati itu hukuman yang paling tinggi saya kira membuat orang tidak berani. Harapannya, wacana itu diterapkan akan membuat jera para koruptor. Sebab tidak ada hukuman lebih berat dibanding hal itu. (hukuman mati)". 3. Brigjen Eko Daniyanto, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri: "Kita mendukung semua untuk hukuman mati cepat, sehingga tidak terlalu banyak lagi sidang, tidak banyak lagi orang yang menunggu antre". 4. Ketua Komnas HAM, Ahmand Taufan Damanik: "Penerapan hukuman mati tidak berkorelasi dengan penurunan tindak pidana atau kejahatan luar biasa". 51 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Mencabut Menyelamatkan Nyawa Dimasa Pandemi,Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020. Jakarta Selatan. 2020 41
5. Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin: "Kami menjalankan Undang-Undang (eksekusi terpidana mati), enggak ada beban apa-apa, kita menjalankan UU, kenapa harus beban?" 6. Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saut Situmorang: "Hukuman mati untuk koruptor hanyalah retorika dan tidak sesuai dengan norma-norma di Indonesia. Dia menjelaskan walaupun hukuman mati sudah ada dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, tetapi faktor kemanusiaan harus ada." 7. Calon Walikota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati: "Hukuman mati bukan solusi untuk menghentikan praktik kejahatan. Hukuman seberat apapun hanya menjadi omong kosong jika tidak dibarengi dengan langkah pencegahan. Termasuk hukuman mati." C. Hukum Progresif Progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju.52 Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta 52 Sulchan Yasyin (Ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995, hal. 183. 42
IX. mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.53 Hukum progresif adalah suatu gagasan yang berasumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum, dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Satjipto Rahardjo sebagai pencetus dari teori ini mengatakan, "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia". Pernyataan tersebut mengandung paham yang menjadi esensi dari hukum progresif mengenai suatu bentuk ideal hukum, baik konsep, fungsi, serta tujuannya.54 Hukum progresif adalah suatu teori hukum yang senantiasa mengalami pembentukan, legal science is always in the making. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Gagasan mengenai hukum progresif dilandasi karena keprihatinan terhadap rendahnya sumbangsih ilmu hukum di 53 Satjipto Rahardjo, Membedah hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 54 Satjipto Rahardjo, Ibid. 43
Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Dalam Konsorsium Hukum Progresif yang berlangsung selama dua hari di Semarang, 29-30 November 2013 dihadiri oleh sejumlah ahli hukum memberikan beberapa pengertian terkait mengenai hukum progresif. Denny Indrayana, memberikan pendapatnya mengenai hukum progresif antara lain hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Jadi, hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil.55 Bernard L. Tanya memberi pengertian hukum progresif sebagai sebuah proyek mengenai cara berhukum, yakni cara berhukum yang didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum (legal stuff). Menurut Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum yang progresif (Rahardjo,2009).56 Sidharta (2011) menyatakan bahwa di dalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab 55 Hukumonline. Menggali Karakter Hukum Progresif, Semarang, 2013, diakses 28 Juni 2020 56 Moh. Mahfud M.D. et al, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013. hal. 39. 44
sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, critical legal studies, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikut-sertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum.57 Syukri Akub dalam bukunya yang berjudul Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, mengatakan bahwa hukum progresif lahir karena ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan.58 D. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia 1. Filsafat Hukum dan Pembangunan Hukum Pembangunan pada dasarnya adalah pengembangan kebudayaan, tujuannya tidak lain adalah pencapaian mutu kehidupan (the quality of life) yang lebih baik/ tinggi yang meliputi aspek lahir maupun bathin, kehidupan lahir-bathin yang bermutu tinggi itu tentu mempersyaratkan adanya keadilan agihan ruang yang dan waktu (spatio temporal distributive justice), dan pemeliharaan lingkungan, serta berkelanjutan. Pada posisi demikian atau untuk pencapaian yang 57Janedjri M. hukum-progresif, 14 Feb 2013, diakses 28 Juni 2020 58 Syukri Akub & Baharuddin Badaru, Ibid. 45
demikian itu, maka diperlukan wawasan filosofis (lebih luas dari cultural filosofis), atau lebih khusus lagi adalah wawasan filsafat hukum. Wawasan filosifis paling tidak memiliki sifat-sifat utama /karakteristik utama sebagai berikut: 1. Deduktif-spekulatif, menilai atau menghubungkan nilai (bewertende & wertbesiechende Haltung atau evaluating-velue-relating) 2. Sarana primer yang digunakan untuk pendekatan adalah intuisi, bahkan perasaan halus yang mendambakan taufik hidayah dan inayah Allah (gefuhlmassige, dicinatiorche Ahnung) 3. Perenungan transendental (kritik logis maupun fenomenologis) 4. Menempatkan hakikat pengertian hukum sebagai pengertian budaya (rechtbergriff=kulturbegriff) 5. Berorientasi pada suatu Grundnorm yang transcendental metayuridis atau meta fisis. Apa yang dimaksud dengan pemikiran "perenungan transcendental" atau lebih tepat "kritis transcendental". Kritis berarti tidak dogmatis dan tidak skeptis, sedangkan transendental adalah suatu yang berada dalam suasana wilayah pikir yang secara apriori, tidak ditentukan oleh pengalaman justru mendahului dan menentukan pengalaman. Transendental dapat pula berarti suatu penyelidikan atas kemungkinan dari pengetahuan yang sintentis apriori, atau suatu usaha mencari untuk memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang 46
tidak dapat dijangkau oleh pengalaman dengan sarana pikir murni.59 2. Dasar Filosofi RKUHP Nasional Bentuk nyata pembaharuan hukum pidana adalah dengan menyusun sebuah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut berguna untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dalam UUD NKRI 1945. Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan realitas yang tidak mungkin dihindari. Kondisi kemajemukan ini menjadi anugerah dan karunia yang harus disyukuri oleh Bangsa Indonesia, tetapi disisi lain dapat menimbulkan disintegrasi bangsa jika aspirasinya tidak terakomodasi dengan baik.60 Dalam pembangunan nasional, pembangunan hukum merupakan salah satu elemen yang sangat mendasar (fundamental). Pembangunan hukum merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan hukum atau reformasi hukum. Mien Rukmini mengemukakan bahwa: 61 59 Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), 2009, Hal. 57. 60 Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Yang berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945, Makalah, disampaikan pada Dialog "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional" diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum, Jakarta , 22-24 November 2011. 61 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi : Sebuah Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2014 47
Reformasi hukum, menyangkut mengidentifikasikan masalah-masalah hukum, atau meredefinisi hukum Indonesia setelah sekian lama terpuruk dan tidak mampu memberikan keadilan. Keterpurukan hukum di Indonesia karena terlalu banyak benturan-benturan kepentingan hukum, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral, belum lagi problem- problem politik dan ekonomi yang mencakup pula pembaharuan legitimasi kekuasaan politik. hukum evaluasi Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.62 Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lain.63 Moh. Mahfud M.D berpendapat bahwa penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus dibangun sesuai dengan empat prinsip cita hukum (rechtsidee) Indonesia dan harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang:64 1. Menjaga integrasi bangsa dan negara, baik secara ideologi maupun secara teritorial. 62 Mochtar Kusumaatmadja, Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Epistama Institute dan Huma, Jakarta, 2012. 63 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. 64Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 19. 48
2. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat, baik diputuskan melaui musyawarah mufakat, maupun melalui pemungutan suara, dan konsistensi hasilnya dapat diuji secara yuridis. 3. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 4. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendeskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu. Landasan daripada pembaharuan hukum pidana nasional tidak terlepas dari sistem nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sudah jelas bahwa Pancasila yang adalah sumber dari segala sumber hukum menjadi dasar sekaligus pedoman bagi pembangunan hukum nasional. Pemidanaan dalam perspektif filsafat Pancasila, dengan demikian haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman daripada terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman 49
dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi untuk melakukan pembinaan mental orang yang dipidana dan mentranformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang religious.65 2) Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak asasnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabat manusia dengan alasan apapun.Implikasinya adalah, meskipun terpidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, unsur- unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat kebiasaan dan tingkah laku jahatnya.66 3) Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan pelaku untuk tidak mengulangi kejahatannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.67 65 J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali Pers, Jakarta, 1982 hal. 284. 66 Ibid. 67 Ibid. boleh 50
4) Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhikmad, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.68 5) Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat.69 Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam RKUHP, dilatarbelakangi oleh berbagai prinsip-prinsip sebagai berikut:70 1. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu 2. Ide keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence"; 3. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/"offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban); 4. Ide penggunaan "doubel track system" (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures); 5. Ide mengefektifkan "non custodial measures (alternatives to imprisonment)"; 68 Ibid. 69 Ibid. 70 Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2015 ,hal. 119. 51
6. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan ("elasticityflexibility of sentencing"); 7. Ide modifikasi perubahan/penyesuaian pidana ("modification of sanction"; the of sancion"; "redertemining of punishment"); 8. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana; 9. Ide permaafan hakim ("rechterlijk paedon"/"judicial pardon"); 10. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum; Bertolak dari ide-ide dasar itu, maka di dalam pembaharuan KUHP ke depan ada ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, yaitu antara lain: 71 1. Penegasan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang "strict liability" dan "vicarious liability"; 2. Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak ("the age of criminal responssibility"); 3. Pengaturan khusus tentang pemidanaan terhadap anak; 4. Adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi); 5. Adanya pidana mati bersyarat; 71 Ibid, hal. 120. 52
6. Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat; 7. Adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup); 8. Adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya; 9. Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan) 10. Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri; 11. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercamtum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal; 12. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif; 13. Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan ("rechterlijk pardon") tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan; 14. Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan 53
(dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas "culpa in causa" atau asas "actio libera in causa"); 15. Dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap. 3. Konsep Hukuman Mati Dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Berkaitan dengan Pidana mati, dalam RKUHP versi bulan September tahun 2019 masih tetap menganutnya. Namun jika dibandingkan dengan KUHP saat ini tampak jelas perbedaannya serta memuat perkembangan-perkembangan yang cukup progresif khususnya dalam hal pengaturan hukuman mati. Dalam RKUHP terdapat pasal yang mengatur mengenai perubahan atau penggantian hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Hal ini menjelaskan bahwa Negara membuka pintu maaf dan memberikan harapan akan jaminan hidup bagi terpidana mati untuk terhindar dari kematian. Kebijakan formulasi penerapan pidana mati dalam Konsep RKUHP tersebut dipengaruhi oleh tren global mengenai keberadaan hukuman mati dari mulai pembatasan, pengurangan sampai dengan penghapusan pidana mati. Kecenderungan ini seolah-olah merupakan respon terhadap perkembangan hukum pidana secara global dimana 54
dunia internasional secara masif bergerak menuju pada penghapusan praktik hukuman mati. Eksistensi hukuman mati diatur secara tegas dalam beberapa ketentuan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional versi bulan September 2019 sebagai berikut: 1. Pasal 64 Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang 2. Pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. 3. Pasal 98 Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. 4. Pasal 99 (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. 55
(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. 5. Pasal 100 (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau c. ada alasan yang meringankan. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 56
(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. 6. Pasal 101 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. 7. Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang. E. Kerangka Pikir Hukuman mati di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing di Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memberlakukan praktik 57
hukuman mati terhadap rakyatnya. Setelah Belanda menduduki dan memberlakukan hukumnya di Hindia Belanda, hukuman mati tetap berlangsung bagi golongan pribumi dan timur asing lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan asas Konkordansi, sebab di negara Belanda sendiri sudah tidak lagi mempraktikkan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, hukum kolonial Belanda diadopsi menjadi hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga saat ini hukuman mati tetap ada dan masih dipraktikkan di Indonesia. Sanksi mengenai hukuman mati masih tersimpan dalam KItab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lain diluar KUHP sebagai warisan kolonial Belanda. Setelah era reformasi, produk hukum nasional pun masih menerapkan sanksi hukuman mati dalam beberapa undang-undang khusus. Konsep hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo telah memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat berpengaruh terhadap pembaharuan hukum di Indonesia. Hukum progresif yang menekankan sisi kemanusiaan telah mendorong terciptanya sistem hukum yang tidak dapat terlepas dari moralitas. Progresivisme telah memberikan kritik terhadap status quo cara berhukum selama ini dan telah menggagas ide bagaimana cara agar hukum dapat lebih tertuju pada usaha dalam mencapai tujuan 58
keadilan yang substansial. Hukum akan terus menerus diselaraskan dengan aspek perkembangan perilaku manusia. Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.72 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia telah mengubah wajah hukum pidana di Indonesia menjadi lebih progresif. RKUHP versi bulan September tahun 2019 masih tetap mencantumkan hukuman mati dalam ancaman pidananya akan tetapi nanti dalam penerapannya lebih manusiawi. Perdebatan panjang mengenai hukuman mati di Indonesia telah memberi pengaruh terhadap dilakukannya langkah progresif mengenai konsep hukuman mati yang terdapat pada RKUHP. Langkah progresif ini merupakan jalan tengah untuk keluar daripada perdebatan antara retentionist dan abolitionist. RKUHP telah memperkenalkan konsep baru dalam hukum pidana di Indonesia berupa hukuman mati bersyarat dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. 72 Syukri Akub, Baharuddin Badaru, Op. Cit. 59
Sebagai hukum yang dicita-citakan RKUHP telah merumuskan suatu konsep yang mengatur mengenai perubahan sanksi hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan memberikan beberapa persyaratan. Hukuman mati bersyarat ini, terdapat pada Pasal 100 ayat (1) RKUHP yang berbunyi: (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau c. ada alasan yang meringankan. Pasal 100 ayat (1) RKUHP telah menunjukkan perkembangan yang progresif terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Ketentuan hukuman mati dalam RKUHP menunjukkan perubahan yang signifikan dengan konsep yang dianut oleh KUHP saat ini. Hal ini selaras dengan sifat humanis yang dimiliki oleh hukum progresif. Namun untuk lebih menyempurnakan dan agar RKUHP semakin menunjukkan sifat progresifnya, maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai kriteria-kriteria yang tepat untuk dipakai sebagai dasar memberikan hukuman mati bersyarat. Hal ini perlu lebih diperhatikan agar kedepannya dapat segera terwujud suatu konsep hukuman mati 60
yang humanis dan bermanfaat serta berkeadilan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Tesis ini akan membahas penelitian mengenai hukuman mati yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia sebagai suatu Ius Constitutum. Tesis ini juga akan mencoba menganalisis dari perspektif hukum progresif mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya terkait konsep hukuman mati yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP sebagai suatu Ius Constituendum. 61
F. Bagan Kerangka Pikir PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Pemidanaan Dan Pengaturan Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Pasal Hukuman Mati Dalam Hukum Positif 100 ayat (1) RKUHP Dari Perspektif Hukum Indonesia Progresif Pemidanaan dalam hukuman Progresivisme konsep hukuman mati di Indonesia saat ini mati dalam Pasal 100 ayat 1 RKUHP Pengaturan hukuman mati dalam Pidana mati bersayarat sebagai hukum positif Indonesia sarana mencapai tujuan pemidanaan Terwujudnya Konsep Hukuman Mati Yang Humanis Dan Bermanfaat Serta Berkeadilan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia 62
G. Definisi Operasional 1. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah atau fenomena yang terjadi di masyarakat. 2. Hukum Progresif adalah suatu cabang daripada sosiologi hukum dan merupakan hasil pemikiran Satjipto Rahardjo yang menjadi gerakan pembebasan terhadap permasalahan hukum yang terjadi karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. 3. Hukuman Mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat daripada perbuatannya. 4. Pembaharuan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. 5. KItab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. 6. Pemidanaan adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. 63
7. 8. 9. Pembaharuan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah sebuah rancangan yang berisi kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia dengan berlandaskan pada pembaharuan hukum pidana. Hukuman/Pidana Mati Bersyarat adalah suatu bentuk sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) kepada terdakwa dengan maksud memperbaiki perilaku terdakwa menjadi lebih baik, sehingga setelah melewati masa percobaan tersebut pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. 64
BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti dan tujuan yang hendak dicapai, maka kajian penulisan tesis ini akan menggunakan tipe penelitian hukum normative (Normative law research). Penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".73 Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif adalah: Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 74 Pokok kajian dalam penulisan dan penelitian tesis ini adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penggunaan metode penelitian normatif dalam tesis ini dilatari kesesuaian teori hukum dan produk Undang-Undang yang relevan dengan topik yang ditulis. 73 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 13-14 74 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2010, hal. 34. 65
B. Pendekatan Masalah Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam tipe penelitian ini yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk mencari rasio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. 2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach); Yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin di dalam ilmu hukum. C. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang- undang dan putusan-putusan hakim. 2. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. 66
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dikenal juga dengan istilah library research, yaitu usaha pengumpulan data dengan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai hubungan langsung dengan penelitian. Teknik penelitian yang biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan ini mengkaji secara mendalam peraturan- peraturan tertulis terutama mengenai hukuman mati sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian ini dikaji berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan mungkin penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. E. Analisis Bahan Hukum Seluruh bahan yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian ini baik bahan primer maupun bahan sekunder akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik metode kualitatif dan selanjutnya akan disajikan secara deskriptif. 67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pemidanaan Dan Pengaturan Hukuman Mati Dalam Hukum Positif Indonesia 1. Pemidanaan dalam hukuman mati di Indonesia saat ini Dalam laporan global berjudul "Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2019: Laporan Global Amnesty International" diterbitkan oleh kantor Amnesty International pada 2020. Informasi itu menampakkan kecenderungan penurunan angka terhadap eksekusi mati secara global sebesar 5% menjadi 657 eksekusi pada tahun 2019, dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 690 eksekusi. Ini adalah jumlah terendah yang tercatat dalam 10 tahun terakhir. 75 Penurunan eksekusi mati yang signifikan tercatat di negara- negara yang justru kuat menerapkan sistem hukuman mati, seperti Mesir, Jepang, dan Singapura. Amnesty International juga memiliki catatan sebanyak 2.307 vonis hukuman mati secara global di tahun 2019. Angka ini menurun dari 2.531 vonis mati yang tercatat sepanjang periode 2018.76 75 Hukuman Mati dan Eksekusi 2019. Laporan Global Amnesty Internasional. 2020. 76 Ibid 68
Selanjutnya untuk lebih memperjelas, di bawah ini akan penulis tampilkan dalam bentuk tabel data yang telah penulis dapatkan tersebut. Tabel. 1. Jumlah Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi secara global Tahun Vonis Hukuman Mati Eksekusi Mati 2018 2.531 690 2019 2.307 657 (Sumber Laporan Global Amnesty International) Melanjutkan pembahasan ini penulis memberikan sedikit informasi berupa data berapa jumlah Terpidana mati di Indonesia yang masih menunggu proses eksekusi pidana matinya. Adapun informasi yang penulis dapati adalah berupa data yang dihimpun oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang merupakan suatu lembaga kajian independen dan advokasi yang terfokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia. ICJR memperoleh angka total sebanyak 63 orang terpidana mati yang diketahui sedang berada dalam masa tunggu selama lebih dari 10 tahun. Kenyataan yang paling miris, bahwa diantara sejumlah terpidana mati terdapat tiga orang yang berada dalam masa tunggu eksekusi paling panjang yaitu selama lebih dari 20 tahun. 69
Kebanyakan terpidana mati saat ini yaitu sebanyak 202 orang telah menjalani masa tunggu eksekusinya selama kurang dari lima tahun.77 Angka ini dihimpun oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) hingga 1 Oktober 2020 dari berbagai sumber, meliputi data terpidana mati Ditjen PAS tahun 2019 dan tahun 2020 serta database yang dimiliki sendiri oleh internal ICJR. Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis akan menunjukkan tampilan dalam bentuk tabel berupa deretan Terpidana mati yang ada di Indonesia saat ini dan sedang berada dalam masa tunggu eksekusi pidana matinya. Tabel 2. Jumlah Terpidana Mati dan Masa Tunggu Eksekusi Mati di Indonesia Jumlah Terpidana Mati Masa Tunggu Eksekusi Mati 202 ≤ 5 Tahun 63 ≥ 10 Tahun 3 ≥ 20 Tahun (sumber oleh Institute for Criminal Justice Reform dan Ditjen PAS) 77 Adhigama Andre Budiman dan Ajeng Gandini Kamilah, Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi), Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2020, hal. 26. 70
Dalam tabel dua di atas telah memperlihatkan dengan jelas bahwa masih banyaknya jumlah Terpidana mati di Indonesia saat ini yang menunggu proses eksekusinya. Dari angka tersebut bahkan terdapat sejumlah Terpidana mati yang telah menunggu hingga sepuluh bahkan dua puluh tahun lebih untuk mendapatkan kepastian hukum berupa eksekusi pidana matinya. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, WvSI yang bersumber dan merupakan produk hukum kolonial Belanda ini diberlakukan dengan beberapa perubahan dan sah menjadi hukum positif di Indonesia berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 dengan nama Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya berisikan mengenai aturan mengenai perbuatan pidana secara materiil. Meskipun KUHP Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok, namun apabila merujuk pada sejarah perkembangan proses kodifikasi hukum pidana di Belanda yang kemudian menjadi role model dari sistem pemidanaan di Indonesia, menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak 1870, hukuman mati sebagai salah satu dari pidana pokok telah dihapuskan di dalam sistem hukum Belanda. Bahkan dalam praktiknya, pemerintah Belanda tidak lagi menerapkan 71
hukuman mati sejak 1860. Eksekusi hukuman mati di depan publik terakhir kali diterapkan pada 1860 di Maastricht.78 Lebih jauh lagi, adanya hukuman penjara sebenarnya adalah sebagai alternatif untuk tidak menggunakan hukuman mati dan hukuman fisik sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang dianggap tidak manusiawi dan kejam di Belanda. Ide itu pertama kali muncul dalam usulan perubahan terhadap Code Penal Perancis pada 1827.79 Sebagaimana yang dicatat oleh Lydia Bertram, dalam perdebatan Code Penal Belanda, lahirnya ide hukuman penjara seumur hidup dalam sistem pidana Belanda jelas merupakan pengganti dari bentuk hukuman mati. 80 Penulis sependapat dengan apa yang pernah diutarakan oleh Achmad Ali, bahwa sebagai bangsa Timur, Indonesia memang mengalami "dua macam kesialan atau kecelakaan sejarah". Yang pertama, sial atau celaka pernah mengalami penjajahan dari bangsa Barat selama ratusan tahun di Jawa, dan puluhan tahun atau belasan tahun di sebagian daerah lain. Yang kedua, bangsa Barat yang menjajah Indonesia, justru bangsa Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental atau "Civil Law", dengan pemikiran yang sangat legalistik, ditambah lagi adanya pemaksaan 78 Chrisje Brants, The Abolition of Death Penalty in the Netherland, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), Beyond the Death Penalty: Reflection on Punishment, (United Kingdom: Intersentia Publishing, 2012), hal. 25. 79 Lydia Bertram, Imprisontment as An Alternative to the Death Penalty: Historical Observations Complementary to an Emerging Discussion, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), hal.65. 80 Ibid, hal. 72. 72
"Politik Hukum Kolonial Belanda" kepada Negara jajahannya, termasuk Indonesia untuk menggunakan Hukum Belanda. Indonesia dikenal dengan istilah pemberlakuan 'asas konkordansi'. Bertolak belakang dengan asas konkordansi, di dalam WvSi yang diberlakukan untuk Hindia Belanda tersebut masih dicantumkan hukuman mati, namun di Eropa negara Belanda sendiri tepatnya pada tahun 1870 telah menghapus hukuman mati dalam hukum pidananya. Masih dipertahankannya hukuman mati di Hindia Belanda karena dipandang sebagai hukum darurat.81 Menurut Sahetapy, alasan utama pemerintah Belanda masih tetap mempertahankan hukuman mati di daerah jajahannya, termasuk Indonesia, lebih disebabkan motif rasial guna menunjang politik hukum ketertiban umum pada masa itu. Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang- orang pribumi tidak bisa dipercayai. 82 Bahkan muncul anggapan orang pribumi suka berbohong dengan memberikan kesaksian palsu di pengadilan. 83 Orang-orang pribumi mudah percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang pribumi bersifat buruk.84 Pandangan diskriminatif ini mengemuka 81 J.E Jonkers, Ibid. 82 J.E. Sahetapy, Ibid. 83 Ibid. 84 Ibid. 73
karena para sarjana hukum Belanda sudah memiliki perasaan superior sebagai bangsa penjajah.85 Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/ dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada 2 (dua) yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (restorative justice). WvSi yang merupakan produk hukum Belanda yang saat ini diadopsi dan berlaku di Indonesia dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa, pemidanaan yang terdapat dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, hanyalah merupakan copy paste daripada hukum pidana Belanda. Tujuan pemidanaan lebih terkesan dititikberatkan sebagai suatu bentuk pembalasan. Teori ini dikenal dengan nama teori absolut atau mutlak. Dalam teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana dan tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat 85 Ibid. teori 74
mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. 86 Teori pemidanaan absolut/mutlak menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, adalah: Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Dalam Kitab Injil Perjanjian Lama terdapat konsep yang sama dalam pemidanaan, seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nada yang kurang lebih terdengar hampir sama terdapat dalam Kitab Al-Quran surat An Nisaa ayat 93 yang berbunyi: 87 Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan ia sengaja, maka balasannya didalamnya, dan Allah murka kepadanya, mengutuknya serta menyediakan azab dan besar baginya. ialah jahanam; kekal Ada beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia, yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (shock therapy) disamping juga lebih hemat. 88 Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada eigenrichting dalam masyarakat. Secara teoritis hukuman 86 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003. Hal 23. 87 Ibid. 88 Akhiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara Persada, Jakarta, 1985, hal. 68. 75
mati ini juga akan menimbulkan efek jera (detterent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), dan utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan tentunya memberikan kontribusi penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia masa kini. 89 Menurut Sahetapy hukuman mati tidak dapat dijelaskan dari segi hukum pidana, apalagi secara "legalistic positivistik". Kalaupun ingin dijelaskan dari segi retributif dan aspek "deterrent"-nya, maka ia harus dikaji dari segi fungsional dan dari perspektif Law in action. Lanjut beliau mengatakan bahwa hukuman mati juga tidak akan dapat berhasil dijelaskan dari penelusuran literatur hukum pidana dan hukum penitensier. Bahkan beliau berpandangan bahwa, pendekatan melalui kriminologi dan viktimologi pun akan menolak alasan keberadaan pidana mati. 90 89 Djoko Parkoso dan Nurwahid Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 45 90 Sahetapy, Dalam Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Kompas, Jakarta , 2009, hal. 219. 76
Selanjutnya Sahetapy berpandangan, kalau masih mau merujuk kepada W.v.S. alias KUHP, maka Piepers (dalam Idema, 1934) mengkritik W.v.S. (asal dari Code Penal), "....ging het als met een broek die eersrst door vader wordt gedragen, dan over-gaat op den oudsten en vervolgens met een lap er op, op den tweede zoon". Artinya, bagaikan sebuah celana yang dipakai dulu oleh ayah, kemudian beralih kepada anak yang sulung dan selanjutnya dengan tambalan sepotong kain diteruskan kepada anak yang kedua. Tidaklah mengherankan kalau Pont (Idema, 1934) mengkritik bahwa Nog steeds worden - Indonesiers- beregt uit een Fransch oogpunt! Wanner schaft men toch de 80 jarige Fransche overheersing af? Artinya, orang Indonesia masih terus diadili dengan kaca mata Perancis. Kapan lagi dihapuskan kekuasaan 80 tahun dari Perancis.91 Teori-teori pemidanaan secara legalistik-positivistik yang ada sekarang ini, baik dari segi penologi, maupun secara yuridis formal (penitentiar recht) yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum negeri/swasta, semuanya peninggalan kolonial, kendatipun di Belanda pidana mati sudah dihapuskan sejak 1870 (S.162). Mempertahankan teori retributif dan deterent ternyata tidak berhasil terutama kalau dikaji dari perspektif kriminolgi. Mengutip pendapat Sahetapy bahwa:92 91 Ibid, hal. 219. 92 Ibid, hal. 220. 77
Tidaklah mengherankan kalau di zaman Orde Baru muncul apa yang dinamakan 'petrus' dan yang kemudian saya tambahkan 'matius' (mati misterius) juga tidak berhasil, terlepas dari paradigm due process model dan crime control model dari Herbert Packer (1968) dalam The Limits of the Criminal Sanction, apalagi dari optik HAM. Semua itu suatu fiasco. Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus adalah suatu operasi rahasia pada masa Pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah "petrus".93 Sahetapy melalui disertasinya Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana mencoba untuk memberikan makna baru terhadap tujuan pemidanaan di Indonesia yang disesuaikan dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, dengan menawarkan teori pidana pembebasan. Hingga saat ini apa yang ditawarkan dalam teori pidana pembebasannya Sahetapy belum mendapatkan kedudukan dalam hukum positif di Indonesia dan masih berupa wacana. 93 diakses pada 28 Juni 2020. 78
Menurut Sidharta, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah berupa pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban.94 Agar dapat dipertanggungjawabkan pertama-tama sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara konkret tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana: bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat. Kedua, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang dinilai buruk, dst.). Ketiga, pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang negatif.95 Selanjutnya Sidharta berpendapat bahwa, hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek ketiga yang harus ada pada sanksi pidana. Seperti yang diungkapkan di atas. Hukuman mati hanya memenuhi aspek pertama dan aspek kedua. Aspek kedua menyatakan bahwa hukuman mati dimaksudkan 94 B. Arief Sidharta dalam Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Kompas, Jakarta , 2009, hal. 236-237. 95 Ibid. 79
untuk mendeter (menangkal) orang lain agar jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan terpidana dikenakan hukuman mati. Jadi, pada hakikatnya, hukuman mati menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bukan manusia yang dikenainya itu sendiri. Ini berarti bahwa hukuman mati itu mendegradasi atau mereduksi manusia hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan lain yang bukan dirinya, dan demikian secara langsung bertentangan dengan titik tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya. Hukuman mati menafikan the sanctity of human life. 96 Sidharta juga berpendapat bahwa hukuman mati yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Hukuman mati juga sudah tidak memiliki kekuatan keberlakuan formal sejak adanya amandemen UUD 1945, sebab hukuman mati yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945.97 96 Op. Cit 97 Loc. Cit. 80
Hal tersebut di atas adalah faktor-faktor yang menurut Sudarto mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sedikitnya ada tiga alasan yaitu:98 1. Alasan politis. Indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP ini dapat dipandang sebagai lambang dan kebanggaan suatu Negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu Negara yang "dipaksakan" untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbol penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu. 2. Alasan sosiologis. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideology politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar, bermanfaat atau sebaliknya. Pandangan masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama 98 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 66 vide Sudarto,1980, hal, 32-34. 81
sangat berpengaruh di dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana. 3. Alasan praktik (s). Sehari-hari untuk pembaruan hukum pidana adalah karena teks resmi yang ditulis di dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Tresna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka, terjemahan "partikelir" dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat kata Sudarto, orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa Belanda. Kiranya, hal ini tidak mungkin dapat diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dari sudut ini,KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan suatu KUHP Nasional.99 Kajian di atas telah memberikan pemahaman kepada penulis, bahwa konsep pemidanaan dalam hukuman mati yang terdapat pada hukum positif di Indonesia saat ini menganut Teori Relatif (Teori Tujuan), namun dalam penegakannya tidak merumuskan secara konkret apa yang menjadi tujuan pemidanaan sebagai bentuk preventif. 99 Teguh Sulistia, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT. RajaGrafindo Perkasa, Cetakan ke-2, 2012, Hal. 1-2. 82
KUHP tidak dapat memperlihatkan secara nyata dan jelas dalam bentuk aturan atau norma apa yang menjadi tujuan daripada pemberlakuan pidana mati sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serta wujud pengayoman kepada masyarakat. Hal ini menjadikan Teori Relatif (Teori Tujuan) yang ingin ditampilkan dalam KUHP masih berwujud abstrak bahkan pemidanaan yang sekarang ini tampak terkesan menganut teori Absolut (Teori Pembalasan) jika kita memandangnya dengan menggunakan kaca mata Teori Hukum Alam. Selanjutnya penulis mengetahui, bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Indonesia sebagai negara merdeka masih tetap memberlakukan WvSI dan hanya mengubah namanya saja menjadi KUHP, yang kemudian pada akhirnya produk hukum kolonial tersebut menjadi acuan bagi dibuatnya berbagai undang-Undang khusus di luar KUHP dalam menerapkan sanksi hukuman mati. Pendapat penulis setelah menganalisis hal tersebut adalah, Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan terlepas dari penjajahan Belanda sudah seharusnya memiliki sistem hukum sendiri, khususnya dalam membuat dan memberlakukan KUHP Nasional. Alasan penulis berpendapat demikian sebab hukum pidana saat ini yang tertuang dalam KUHP merupakan hasil karya 83
bangsa asing yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Tren dunia internasional termasuk Belanda sebagai bekas negara penjajah, saat ini secara masif bergerak maju dan terus melakukan penolakan terhadap praktik hukuman mati. Fenomena ini sudah seharusnya menjadi perhatian Indonesia yang merupakan bagian daripada dunia Internasional untuk merenungkan serta mencari suatu bentuk pemidanaan yang lebih manusiawi khususnya bagi tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Dari keseluruhan uraian di atas, penulis sampai pada analisisnya dan berpendapat, bahwa sudah saatnya Indonesia mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini yang merupakan peninggalan kolonial. Langkah tersebut harus dilanjutkan dengan menerapkan KUHP Nasional. Di Dalam KUHP Nasional, pengaturan ketentuan mengenai hukuman mati semaksimal mungkin diterapkan lebih manusiawi dan tertuju pada upaya perlindungan masyarakat. Hal ini ke depannya diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi pihak kelurga korban dan juga terhadap pelaku kejahatan. KUHP Nasional yang akan berlaku harus diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 84
Pancasila yang tidak lain adalah sumber dari segala sumber hukum yang hidup dan berakar pada jiwa bangsa Indonesia. 2. Pengaturan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga bagian atau komponen, yaitu sebagai berikut:100 1. Komponen Struktural; 2. Komponen Substansi; 3. Komponen Budaya Hukum. Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Contohnya adalah lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan berbagai badan yang di beri wewenang untuk menerapkan hukum dan menegakkan hukum. Komponen substansi adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat dibagi ke dalam dua bentuk yaitu: a. Hukum in-concreto atau kaidah hukum individual; 100 Agus Brotosusilo, Sistem Hukum Indonesia, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 1986, hal. 5. 85
Contoh kaidah hukum individual seperti pengadilan menghukum terdakwa (terlihat nyata dalam bentuk putusan hakim), polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal. b. Hukum in-abstracto atau kaidah hukum umum. Contoh kaidah hukum umum, yaitu ketentuan aturan hukum yang tercantum dalam pasal Undang-Undang misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan, Pasal 340 yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (mord). Komponen budaya hukum adalah sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Budaya hukum dapat juga diartikan sebagai keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap yang memengaruhi hukum. Misalnya ada rasa malu dan bersalah apabila melanggar hukum.101 Penulis berpendapat, bahwa hukuman mati adalah salah satu jenis sanksi yang merupakan komponen substansi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Secara substansi, hukuman 101 Edi Setiadi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019, hal. 14. 86
mati merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang ingin dicapai negara dalam menjamin perlindungan dan menjaga ketertiban bagi seluruh rakyatnya. Gustav Radbruch mengatakan bahwa tujuan daripada hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya hukum positif berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati supaya hukum itu sungguh- sungguh positif. 102 Suatu perundang-undangan didalamnya harus terkandung nilai kepastian hukum, sebab tanpa itu apa yang menjadi tujuan hukum tidak akan pernah tercapai. Achmad Ali berpendapat bahwa kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam ajaran yuridis dogmatik. Ajaran ini menghendaki agar hukum hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum yang sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum. Penerapan hukum yang tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum dapat terwujud karena hukum identik dengan kepastian. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis dogmatik bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum yang 102 Krisnajadi, Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989, Hal. 60. 87
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tidak lain hanya kumpulan aturan.103 Mewakili kaum positivis, H.L.A Hart dalam bukunya The Concept of Law 104, menjelaskan konsepnya tentang wujud atau sifat hukum adalah bahwa hukum terdiri dari aturan, yang dibedakan atas dua tipe, yaitu tipe aturan primer dan tipe aturan sekunder. Aturan yang primer menekankan kewajiban-kewajiban; melalui aturan-aturan primer, manusia diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Ide dasarnya adalah berupa kaidah, berkaitan langsung agar orang bertingkah laku sesuai suatu cara primer, dalam pengertian bahwa mereka ditentukan bagaimana seharusnya bertingkah-laku tertentu dan bagaimana seharusnya mereka tidak bertingkah laku tertentu. Aturan-aturan sekunder menjelaskan tentang apa kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memungkinkan untuk diketahui atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama; siapa yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar aturan. Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah aturan tentang recognition. Aturan ini menentukan keadaan mana yang 103 Achmad Ali, Ibid. 104 Terjemahan bebas Hart, H.L.A, Konsep Hukum, Nusamedia, Cetakan ke II, Bandung, 2010, hal, 124 - 155 . 88
tergolong hukum dan keadaan mana yang tidak tergolong hukum. 105 Aspek kepastian hukum dalam menjatuhkan hukuman mati di Indonesia nyata dengan dicantumkannya sanksi pidana tersebut baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara substansial aturan mengenai hukuman mati di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu jauh sebelum kolonisasi bangsa asing. Ketika masa kolonial, bangsa Belanda juga memberlakukan hukuman mati dalam sistem hukum di Hindia Belanda sebagai salah satu dari negara jajahannya. Pidana mati yang terdapat pada sistem hukum pidana Indonesia saat ini tertuang di Pasal 10 KUHP yang berisi dua jenis pidana. Berikut bunyi Pasal 10 KUHP:106 Pidana terdiri atas: i. Pidana pokok yang berupa: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) kurungan 4) denda ii. Pidana tambahan: 1) pencabutan hak-hak tertentu; 2) perampasan barang-barang tertentu; 3) pengumuman putusan hakim. 105 Ibid. 106 Moeljatno, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 5. 89
Terdapat pasal-pasal yang mengancamkan hukuman mati dalam KUHP, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut: 107 1. Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar). Berikut bunyi Pasal 104: Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan tidak mampu mereka atau menjadikan mereka memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 2. Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang. Berikut bunyi Pasal 111 ayat (2): Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 3. Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang. Berikut bunyi Pasal 124 ayat (3): Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: Ke-1: memberitahu atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat, atau bagian dari padanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau usaha tentara 107 Moeljatno Ibid, hal. 43-170. 90
lainnya yang direncanakan atau dielenggarakan untuk menangkis atau menyerang. Ke-2: menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru- hara pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang. 4. Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat. Berikut bunyi Pasal 140 ayat (3): Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun 5. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Berikut bunyi Pasal 340: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu rertentu, paling lama dua puluh tahun. 6. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati. Berikut bunyi Pasal 365 ayat (4): Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 108 108 Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Ke-3: jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 91
7. Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian. Berikut bunyi Pasal 444: Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 109 Pasca Proklamasi kemerdekaan hingga akhir periode Orde Baru, selain KUHP terdapat pula sejumlah peraturan perundang- undangan yang menerapkan hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidananya, yaitu: 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 2. UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api. 3. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan. 109 Pasal 438-441 KUHP merupakan bagian dari Bab XXIX KUHP yang berisikan tentang kejahatan pelayaran. 92
4. Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi. 5. UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom. 6. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. 7. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Tahun 1998 adalah awal mula Reformasi di Indonesia, suatu era yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Namun kenyataannya dalam penegakan hukum di era Reformasi, Indonesia telah menciptakan sejumlah Undang-Undang dan Peraturan yang didalamnya masih tetap menerapkan sanksi hukuman mati. Berikut ini beberapa regulasi yang dimaksud tersebut: 1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, 2. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 93
3. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 4. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 5. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang). Ketika putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh Hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta Terpidana mati tidak berhasil memperoleh pengampunan dari Presiden terhadap Grasi yang diajukannya, maka eksekusi terhadap putusan tersebut harus dilaksanakan.110 Eksekusi atas putusan pidana mati tersebut merupakan kewenangan daripada Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi: Pasal 30 (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 110 Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi mengatur bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. 94
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Mengenai landasan normatif eksekusi hukuman mati di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang No. 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. UU No.2/Penpres/1964, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No.5 Tahun 1969. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 diatur ketentuan sebagai berikut: a) Dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila 95
terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut. b) Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya telah lahir. c) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang berganti nama menjadi Menteri Hukum dan HAM), yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan. d) Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati atau peradilan tingkat pertama. e) Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi. f) Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari teridana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya 96
g) Pelaksanaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum. h) Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain. i) Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan. 111 Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12/2010 disebutkan bahwa hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun tata cara 111 Effendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung , 2011, hal. 153-154. 97
pelaksanaan pidana mati terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:112 1. Persiapan; 2. Pengorganisasian; 3. Pelaksanaan; dan 4. Pengakhiran Proses pelaksanaan pidana mati secara lebih khusus diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 sebagai berikut: 1. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati; 2. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan; 3. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati; 4. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan; 112 Portal Hukuman Mati Indonesia, di akses pada 24 Juni 2021. 98
5. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan; 6. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP"; 7. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati; 8. setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN"; 9. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor; 10. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki 99
terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa; 11. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan; 12. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak; 13. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana; 14. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati; 15. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana; 16. Komandan Pelaksana memberikan tanda/syarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana; 17. Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat; 100
18. Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas; 19. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana; 20. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata; 21. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak; 22. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata; 23. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir; 24. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga; 101
25. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan; 26. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana; 27. Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan 28. Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI". Dalam hal pelaksanaan pidana mati ini dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, pidana mati dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama namun dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda. Setelah mengkaji dan memaparkan mengenai pengaturan hukuman mati yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia, maka penulis sampai kepada analisisnya dan berpendapat bahwa: a. Saat ini Indonesia menerapkan sanksi hukuman mati dalam sistem pemidanaannya dan pengaturan terkait hal terdapat di dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain di luar KUHP. itu 102
b. Ketika putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh Hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta Terpidana mati tidak memperoleh Grasi dari Presiden maka kewenangan terhadap eksekusi diserahkan kepada Kejaksaan. c. Eksekusi terhadap Terpidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Dari analisa inilah penulis kemudian berpandangan, bahwa aturan-aturan mengenai sanksi pidana mati yang terdapat dalam sejumlah hukum positif di Indonesia sudah sepantasnya mengalami pembaharuan. Salah satu upaya konkret daripada pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah dengan menyesuaikan sanksi pidana mati yang ada nanti dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang ada pada Pancaila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan normatif mengenai hukuman mati ke depannya perlu dirancang lebih manusiawi dan diarahkan demi tercapainya tujuan pemidanaan yang sesuai dengan jiwa Pancasila. 103
B. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Pasal 100 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dari Perspektif Hukum Progresif 1. Progresivisme konsep hukuman mati dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP Empat puluh tahun sebelum era Reformasi dimulai, tepatnya pada tahun 1958 upaya rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sudah mulai digagas yaitu ditandai dengan berdirinya LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional). Momentum utama terjadi pada saat digelarnya Seminar Hukum Nasional di Jakarta pada tanggal 11-16 Maret 1963 berkat kerja sama antara Lembaga Hukum Nasional di bawah pimpinan Susanto Tirtoprodjo, dan Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia atau Persahi Cabang Jakarta di bawah pimpinan Sujono Hadinoto.113 Hasil seminar ini kemudian oleh pemerintah diajukan dalam sidang MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tahun 1963 dan disetujui untuk menjadi bahan pembentuk undang-undang dalam menyusun hukum pidana yang bersifat nasional. Dalam seminar tersebut diputuskan garis-garis pokok dalam bidang hukum pidana antara lain sebagai berikut: 114 113 Wirjono Prodjodikoro, Ibid , hal. 20. 114 Ibid . 104
1. Menyerukan dengan sangat agar supaya rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional selekas mungkin diselesaikan. 2. Dalam KUHP baru itu bagian umum antara lain asas legalitas hendaknya disusun secara progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia dan perkembangan revolusi, setelah mempelajari perkembangan aturan-aturan pidana umum dalam KUHP di negara-negara lain. 3. Dalam KUHP baru ini ditentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan serta ancaman-ancaman pidananya apabila larangan-larangan itu dilanggar, dengan tujuan agar supaya dengan rida Tuhan Yang Maha esa cita-cita bangsa Indonesia jangan dihambat dan dihalangi oleh perbuatan- perbuatan jahat tadi sehingga baik negara, masyarakat, dan badan-badan, maupun warga negara serta penduduk lainnya mendapat pengayoman serta membimbing mereka ke arah masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 4. Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dirumuskan unsur- unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang- undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan 105
tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita- citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa. Reformasi hukum pidana harus bisa mengacu kepada kebijakan hukum pidana supaya sinergi dengan kepentingan penegakan hukum. Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU KUHP Nasional merupakan kebutuhan pokok masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan realitas yang tidak mungkin dihindari. Kondisi kemajemukan ini menjadi anugerah dan karunia yang harus disyukuri oleh Bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan disintegrasi bangsa jika aspirasinya tidak terakomodasi dengan baik.115 Menurut pandangan Romli Atmasasmita, teori hukum progresif tidak secara spesifik membahas pembaharuan hukum. Namun di dalam teori hukum progresif terdapat asumsi dasar yang dibangun sebagai berikut: 116 Hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar; setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum. 115 Abdul Mukthie Fadjar, Ibid. 116 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Mandar Maju, Bandung, 2019, hal, 76.. 106
Pandangan Satjipto Rahardjo memiliki makna yang sangat dalam dan kuat pengaruh filsafati kemanusiaan dan pandangan ini hanya mendapat tempatnya di dalam bekerjanya hukum (baca: Undang-Undang) yang dijalankan oleh penegak hukum yang mumpuni, baik dari sudut filsafat, substansi hukum dan memang struktur kekuasaan kehakiman yang dianut mendukung ke arah adagium hukum Satjipto Rahardjo, "hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.117 Selanjutnya untuk menggali dan mencari jawaban dalam pembahasan ini, penulis akan mengaitkan pendapat Romli Atmasasmita di atas dengan situasi dan kondisi hukum Indonesia saat ini yang sedang berada dalam keterpurukan akibat krisis hukum yang telah lama dialaminya. Syukri Akub dalam bukunya yang berjudul Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, mengatakan bahwa hukum progresif lahir karena ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan.118 Sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo tentu akan mengusik nurani, apakah penjatuhan pidana mati melalui peradilan menjamin kebersihan dalam menjatuhkan pidana itu? Jawaban dari sudut pandang sosiologis adalah, tidak juga. 117 Ibid. 118 Syukri Akub & Baharuddin Badaru, Loc. Cit. 107
Jauh di waktu lampau, segalanya tampak sederhana, seperti rumus "nyawa dibalas nyawa". Dalam konteks sosial seperti itu, pidana mati tidak banyak dipermasalahkan. Tetapi sekarang keadaan tidak lagi dapat difahami dengan cara yang sederhana seperti itu. Perkembangan peradaban membawa kita kepada peradaban yang sangat rentan (delicate), khususnya pada waktu membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Banyak ajaran, doktrin, lembaga, diciptakan untuk menjaga kemuliaan manusia. Pembicaraan mengenai hukuman mati dewasa ini tidak tidak dapat dilakukan seperti waktu kita membicarakannya sekian ribu tahun yang lalu, pidana mati kita bicarakan "hic et nunc", "sekarang dan disini".119 Pandangan dari Satjipto Rahardjo di atas mengisyaratkan bahwa konsep kebijakan hukuman mati harus dapat disesuaikan dengan kondisi zaman yang berubah mengikuti perkembangan masyarakat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan apa yang beliau ajarkan tentang teori hukum progresif yang senantiasa mengalami pembentukan, legal science is always in the making. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. 119 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukuman Mati "dalam "Hukuman Mati di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4, 2007, hal.36-42. 108
Penulis berpendapat, bahwa gagasan mengenai hukum progresif sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini yang tengah menghadapi berbagai macam krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Krisis cara berhukum yang dialami akibat penantian panjang akan suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang sampai detik ini belum terwujud. Krisis cara berhukum kita yang terjadi karena memakai suatu sistem hukum yang berbeda dengan jiwa asli bangsa Indonesia. Hukum progresif adalah jawaban bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis di bidang hukum yang melilitnya selama ini. Krisis hukum bangsa ini tampak jelas pada penegakan hukum yang carut marut dan seringkali tidak mampu memberikan keadilan yang substantif kepada para pencari keadilan. Satjipto Rahardjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahap pembuatan hukum/Undang-Undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.120 Bernard L. Tanya memberi pengertian hukum progresif sebagai sebuah proyek mengenai cara berhukum, yakni cara berhukum yang didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi 120 Nyoman Sarikat Putra Jaya, Ibid. 109
Ibid. kepada bangsanya. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum (legal stuff). Menurut Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum yang progresif (Rahardjo,2009).121 Sidharta (2011) menyatakan bahwa didalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, critical legal studies, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikut-sertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum. Dalam pembangunan nasional, pembangunan hukum merupakan salah satu elemen yang sangat mendasar (fundamental). Pembangunan hukum merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan hukum atau reformasi hukum. Mien Rukmini mengemukakan bahwa:122 hukum, Reformasi atau mengidentifikasikan meredefinisi hukum Indonesia setelah sekian lama terpuruk dan tidak mampu memberikan keadilan. Keterpurukan hukum di hukum menyangkut masalah-masalah evaluasi hukum, 121 Moh. Mahfud MD., Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, 122 Mien Rukmini, Ibid. 110
Indonesia benturan-benturan kepentingan hukum, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral, belum lagi problem-problem politik dan ekonomi yang mencakup pula pembaharuan legitimasi kekuasaan politik. karena terlalu banyak Sejak tahun 1964 hingga tahun 2019 rancangan demi rancangan tentang KUHP Nasional telah tercipta, saat ini RKUHP versi September 2019 tengah didorong oleh pemerintah untuk segera disahkan. Mahfud M.D., mengungkapkan dalam pidatonya pada diskusi yang diselenggarakan oleh Ditjen Perundang-undangan Kemenkumham terkait RUU KUHP dan UU ITE di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (4/3/2021) bahwa, pentingnya resultante baru pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah digunakan sejak jaman kolonial Belanda. Menurutnya bahwa hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat (ubi societas ibi ius). Oleh sebab itu sudah saatnya UU hukum pidana yang sudah berumur 100 tahun ini diubah.123 Seiring perkembangan masyarakat yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, pengaturan hukuman mati di Indonesia pun mengalami perubahan akibat pengaruh perkembangan masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa: Ilmu hukum tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari sekalian perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberi pencerahan terhadap komunitas 123 Mahfud, M.D., diakses pada 29 Juni 2021. 111
yang dilayani. Untuk memenuhi peran itulah maka ilmu hukum dituntut untuk menjadi progresif.124 Di bawah ini terdapat beberapa Pasal dalam RKUHP versi September 2019 yang mengatur mengenai hukuman mati, yaitu: Pasal 64 Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 98 Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal 99 (2) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (3) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. (4) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (5) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi 124 Qodry Azizy et al., Menggagas Hukum Progresif, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo, Pustaka Pelajar, IAIN walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2006, hal. 3. 112
menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pasal 100 (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau c. ada alasan yang meringankan. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan setelah mendapatkan Keputusan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Pasal 101 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang. 113
Dalam Bab IV ini penulis hanya membatasi dan menitikberatkan pembahasannya pada Pasal 100 ayat (1) RKUHP serta akan menyinggung beberapa pasal yang berkaitan dengannya. Adapun yang menjadi alasannya, sebab menurut pandangan penulis Pasal tersebut menawarkan konsep hukuman mati yang sama sekali belum pernah diterapkan di Indonesia. Pasal 100 ayat (1) RKUHP juga merupakan suatu langkah progresif yang diambil oleh negara dalam memecahkan permasalahan mengenai kontroversi hukuman mati di Indonesia. Langkah progresif tersebut adalah dengan membuka jalan tengah yang menjadi ius constituendum sebagai usaha harmonisasi bagi kelompok yang ingin mempertahankan hukuman mati (Retensionis) dan kelompok yang ingin menghapuskannya (Abolisionis). Jika melihat sekilas ke belakang, sebelum ide mengenai ketentuan hukuman mati bersyarat ini masuk ke dalam RKUHP, terjadi fenomena sosial yakni adanya kontroversi/perdebatan mengenai konsistensi hukuman mati yang terjadi di dunia internasional dan di Indonesia sendiri. Kontroversi yang telah ada seiring keberadaan hukuman mati di atas bumi ini. Kontroversi tersebut di atas memuncak di Indonesia ketika adanya pengujian ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945. Setelah melalui persidangan yang cukup alot akhirnya 114
Mahkamah Konstitusi menghasilkan Putusan Nomor 2-3/PUU- V/2007 yang pada intinya menyebutkan bahwa hukuman mati konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun tetap mempertahankan eksistensi hukuman mati dalam hukum pidana di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut: 1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; 2. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; 3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; 4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. 115
Tertuju pada poin 2 (dua) pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/ PUU-V/2007 tersebut di atas, maka dapat ditarik benang merah yang menghubungkan konsep hukuman mati yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP. Berikut bunyi daripada Pasal 100 ayat (1) RKUHP: Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau c. ada alasan yang meringankan. Setelah melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 2-3/ PUU-V/2007 di atas dan membandingkannya dengan Pasal 100 ayat (1) RKUHP, maka penulis dapat mengetahui bahwa terdapat nada yang sama di antara kedua teks tersebut. Kesamaan tersebut adalah adanya ketentuan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan, atau disebut dengan "Pidana mati bersyarat". 125 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/ PUU-V/2007 adalah suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh para hakim konstitusi. Para hakim konstitusi telah membuat putusan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai macam pendapat dan 125 Dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut istilah penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat. hal. 36-37. 116
masukan yang sifatnya filosofis, yuridis, sosiologis, bahkan termasuk pertimbangan dari perspektif internasional. Dalam suatu konsorsium mengenai hukum progresif yang diselenggarakan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Mahfud M.D., mengatakan bahwa, "Semua Putusan Mahkamah Konstitusi berdasar pada hukum Progresif, yakni keadilan substantif dengan strategi pembangunan hukum responsif."126 Dalam draft naskah akademik RKUHP dijelaskan bahwa ke depannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada pelindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (conditional capital punishment) dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati dan kelompok retensionis yang jumlahnya 126 Mahfud M.D, et al, Inilah Hukum Progresif Indonesia, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal. 7. 117
cukup signifikan, termasuk ambivalensi tentang pidana mati di tingkat internasional.127 Aspek lain dari pelindungan masyarakat adalah pelindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Selanjutnya, bahwa pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor "orang" (pelaku tindak pidana), maka ide individualisasi pidana juga melatarbelakangi aturan umum pemidanaan. Ide atau pokok pemikiran individualisasi pidana ini akan masuk dalam aturan umum sebagai berkut: 128 1. Menegaskan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. 2. Dalam ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah "error" (kesalahan), daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak di bawah dua belas tahun. 3. Dalam pedoman pemidanaan, hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat 127 Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hak Asasi dan Manusia Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Data tahun 2013 menunjukkan bahwa 100 (seratus) negara (51%) telah menghapuskan pidana mati; 7 (tujuh) negara (4%) mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu (misalnya pada masa perang); 48 (empat puluh delapan) negara (25%) mengijinkan pidana mati untuk tindak pidana biasa, namun tidak diterapkan pada 10 tahun terakhir dan dipercaya akan melakukan moratorium; dan 40 (empat puluh) negara (20%) mengatur dan melaksanakan pidana mati, termasuk Indonesia, 2015, hal. 36-37. 128 Ibid. 118
melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban maupun keluarga korban, pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya, dan /atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 4. Dalam pedoman pemberian maaf/pengampunan, hakim, mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan. 5. Dalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana, dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana; apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul; apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat; apakah si pelaku adalah wanita hamil; apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab; apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya; apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya;apakah merupakan pengulangan tindak pidana. 119
Setelah mengetahui mengenai rekam jejak yang turut serta mempengaruhi proses munculnya ide mengenai konsep hukuman mati yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) penulis akhirnya berpendapat, bahwa Pasal 100 ayat (1) sudah sesuai dengan karakter hukum progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif memiliki karakter sebagai berikut: 129 1. Bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (law in the making) 2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global. 3. Menolak status quo cara berhukum Menurut Satjipto Rahardjo, karakteristik hukum progresif ini bertolak dari pandangan kemanusiaan, manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Aspek-aspek tersebut kemudian disimpulkan ke dalam konsep yang dinamakan 'progresivisme'. Progresivisme menjadi modal penting untuk membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Hukum bukan raja, 129 Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Thafamedia, Yogyakarta, 2013, hal.11. 120
tetapi alat saja yang memberi rahmat kepada dunia dan manusia.130 Penulis berpendapat, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP secara umum telah bernafaskan progresivisme yang terkandung dalam hukum progresif, sebab pidana mati bersyarat dapat menjadi alat pertobatan bagi terpidana mati dan sebagai sarana untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik dan bermanfaat. Perubahan paradigma ke arah yang progresif terhadap konsep hukuman mati dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP mengenai Pidana mati bersyarat sangat berkaitan erat dengan beberapa Pasal dalam RKUHP diantaranya yaitu Pasal 51, 67, dan 98 RKUHP. Berikut penulis memaparkan ketentuan yang terdapat dalam beberapa Pasal tersebut di atas. Pasal 51 Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; dilakukannya Tindak Pidana b. memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; terpidana c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana,memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 130 Satjipto Rahardjo, Ibid. 121
Penulis kemudian sampai pada analisanya, bahwa jika kita berpatokan pada Draft Naskah Akademik tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang telah penulis sebutkan di beberapa halaman sebelumnya dan mengaitkan dengan Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka di situ akan terlihat secara jelas apa yang menjadi tujuan pemidanaan dalam ius constituendum Indonesia. Hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang telah mengatur secara jelas dan telah mengkonkretkan konsep pemidanaan yang terdapat dalam Teori Relatif (Teori Tujuan) menjadi wujud nyata dalam bentuk aturan atau norma. Telah ditegaskan dalam RKUHP, bahwa konsep Pemidanaan dalam Ius Constituendum Indonesia adalah bertujuan untuk pencegahan (preventif) dan diarahkan demi terwujudnya rasa aman dan damai dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah diutarakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa, "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia." Dengan dituangkannya Teori Relatif (Teori Tujuan) ke dalam bentuk norma yang terdapat dalam RKUHP, maka hal ini telah memperlihatkan kita bahwa terdapat perubahan paradigma secara signifikan dan akan menjadi suatu landasan kepastian hukum yang 122
progresif untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penempatan Teori Relatif (Teori Tujuan) yang terdapat dalam Pasal 51 RKUHP semakin dikokohkan dan dipertegas lagi dalam Pasal 98 RKUHP sebagai norma dalam menjatuhkan sanksi hukuman mati. Berikut bunyi Pasal 98 RKUHP: Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Poin penting inilah yang membedakan antara KUHP saat ini dan RKUHP yang telah digagas. Jika nantinya RKUHP ini telah menjadi hukum pidana nasional, maka perubahan mendasar ini akan melunturkan anggapan keliru yang masih diyakini oleh sebagian orang selama ini bahwa pemidanaan di Indonesia hanyalah suatu bentuk pembalasan saja (Teori Absolut/ Teori Retributif). Relevansi lain yang erat kaitannya dengan Pasal 100 Ayat (1) RKUHP dapat pula dilihat dalam Pasal 67 RKUHP yang berbunyi: Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Dalam penjelasan Pasal 67 RKUHP mengatakan bahwa: Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain Tindak Pidana narkotika, 123
Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun). Selanjutnya penulis mengutip pendapat Muladi mengenai pidana mati bersyarat, beliau mengatakan bahwa, "Pidana mati bersyarat merupakan solusi jalan tengah." Jalan tengah yang dimaksudkan, yaitu RKUHP merupakan Ius Constituendum sebagai usaha harmonisasi pandangan mereka yang ingin tetap mempertahankan hukuman mati (retentionist) dan kelompok yang ingin menghapuskannya (abolisionist). Solusi jalan tengah dengan menerapkan pidana mati bersyarat dalam RKUHP telah sesuai pokok pikiran dari hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah sebagai berikut: Hukum progresif merupakan solusi atau strategi jalan tengah. Hukum progresif dapat dikatakan sebagai solusi sangat berkaitan dengan kondisi hukum Indonesia yang terpuruk. Institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lainnya. tingkat kesempurnaan yang Secara umum penulis sampai pada analisisnya sebagai berikut: 124
1. Pasal 100 ayat (1) RKUHP telah mencerminkan pembaharuan hukum pidana Indonesia sesuai dengan karakteristik hukum progresif yang memandang hukum selalu dalam proses menjadi (law in the making) 2. Pasal 100 ayat (1) RKUHP merupakan produk hukum yang bersumber pada kepekaan dan kepedulian terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global. 3. Pasal 100 ayat (1) RKUHP telah sesuai dengan progresivisme dalam hukum positif yang akan datang, sebab dalam ketentuannya telah membuka pintu pertobatan kepada terpidana dan menjadi sarana bagi terpidana mati untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Moh. Mahfud M.D berpendapat bahwa penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus dibangun sesuai dengan empat prinsip cita hukum (rechtsidee) Indonesia dan akan menjadi landasan daripada pembaharuan hukum pidana. Keempat prinsip cita hukum (rechtsidee) Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Menjaga integrasi bangsa dan negara, baik secara ideologi maupun secara teritorial. 2. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat, baik diputuskan melaui musyawarah mufakat, maupun melalui 125
pemungutan suara, dan konsistensi hasilnya dapat diuji secara yuridis. 3. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 4. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendeskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu. Berdasarkan analisa penulis, apabila kita mengaitkan antara Pasal 100 ayat (1) RKUHP yang secara umum memuat karakteristik konsep hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dengan apa yang menjadi landasan daripada pembaharuan hukum pidana yang dimaksud oleh Mahfud M.D., maka akan tercermin pembaharuan hukum yang bersifat progresif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. 2. Pidana mati bersayarat sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan. Sejauh ini penulis memandang dari perspektif hukum progresif ketentuan yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP telah sesuai dengan semangat jiwa Pancasila yang ditanamkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Namun menurut pendapat penulis terdapat beberapa hal yang 126
masih perlu dikaji sebelum RKUHP ini disahkan menjadi hukum positif di Indonesia. Seorang Terdakwa yang dijatuhkan Pidana mati bersyarat oleh Hakim apabila telah menjalani masa percobaan sepuluh tahun, maka Terpidana mati mendapatkan perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup apabila berkelakuan baik dalam masa percobaan sepuluh tahun tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 100 Ayat 4 yang berbunyi: Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebuah pertanyaan logis yang muncul selanjutnya adalah, apakah pidana mati yang telah berubah menjadi penjara seumur hidup akan dijalani oleh terpidana sampai akhir hayatnya dan mati dalam keadaan dipenjara? Jika demikian, maka menurut pandangan penulis hal tersebut merupakan suatu kesia-siaan belaka dan merupakan wujud kegagalan dalam proses pemidanaan. Setelah penulis melakukan penelusuran dan pengamatan secara mendalam terhadap sejumlah ketentuan yang terdapat pada RKUHP, penulis akhirnya menemukan pasal yang seolah telah disiapkan oleh pembuat Undang-Undang dalam mengatur mengenai konsekwensi lanjutan daripada konsep penerapan Pidana mati bersyarat. Pasal 69 RKUHP merupakan 127
ketentuan yang mengatur mengenai status Terpidana setelah mendapat perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Dalam Pasal 69 RKUHP yang berbunyi: 1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. 2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan terkait masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan Ayat (2) Cukup jelas. Penulis berpandangan, bahwa pembuat Undang-Undang telah tepat merumuskan Pasal 69 RKUHP diatas dan mengatur mengenai kelanjutan status terpidana apabila pidana matinya telah berubah menjadi pidana seumur hidup. Artinya negara masih membuka kemungkinan bagi Terpidana untuk nanti dapat kembali ke dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. 128
Hal tersebut di atas selaras dengan Pasal 51 RKUHP yang mengatakan bahwa salah satu daripada tujuan pemidanaan adalah memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Terpidana disiapkan untuk menjadi manusia yang mampu bersosialisasi dan membawa manfaat bagi orang lain. Secara garis besar konsep pidana mati bersyarat telah memberi nafas progresivisme bagi pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap ketentuan normatif mengenai hukuman mati di Indonesia ke depannya. Selanjutnya akan penulis sampaikan beberapa hal yang mungkin sedikit berbau kritikan terhadap konsep pidana mati bersyarat dalam ketentuan Pasal 100 ayat 1 RKUHP. Adapun beberapa hal tersebut akan penulis ungkapkan dengan maksud agar kiranya Pasal 100 ayat (1) RKUHP nantinya mendapat perhatian dan perbaikan oleh pembuat Undang-Undang, agar dapat terwujud suatu konsep hukuman mati yang humanis dan bermanfaat serta berkeadilan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Berikut ini beberapa hal yang penulis maksudkan tersebut: 1) Dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP dikatakan, bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. 129
Jika dilihat dari sudut pandang hukum progresif, maka ketentuan ini seolah-olah membatasi kekuasan seorang hakim dalam memutus suatu perkara yang disodorkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana mati. Pembatasan yang dimaksud oleh penulis adalah mengenai lamanya masa percobaan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu 10 (sepuluh) tahun. Dalam bagian Penjelasan, RKUHP tidak memberikan alasan mengapa ditetapkan waktu selama 10 (sepuluh) tahun sebagai tolak ukur yang pasti untuk menilai perilaku terpidana untuk merubah perilaku agar mendapatkan perubahan pidananya menjadi hukuman seumur hidup. Hal ini nantinya dapat menimbulkan pertanyaan bagi orang yang membacanya, sebab ada kekosongan yang akan membuka ruang pikir dan akhirnya menimbulkan tafsir yang berbeda-beda dari masing-masing orang. Penulis sendiri berpendapat, bahwa Pasal 100 ayat (1) RKUHP tidak selaras dengan apa yang tercantum dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa: Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya meliputi Huruf f: Kejelasan rumusan. 130
Mengapa pembuat Undang-Undang tidak meyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dalam menentukan berapa tahun yang pantas bagi Terdakwa dalam menjalani hukuman mati bersyaratnya? Apakah salah, jika seorang Hakim nantinya akan menerobos keharusan mengikuti kriteria masa sepuluh tahun tersebut dan menetapkan berapa tahun sesuai dengan pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan hukuman mati bersyarat tersebut? Bukankah hukum progresif dapat menafikan hal tersebut? Jika kita memandang dari perspektif hukum progresif, maka Hakim tidak dituntut untuk selalu menerapkan teks Undang- Undang secara harfiah. Selanjutnya, jika seorang Terpidana sebelum masa sepuluh tahun itu berakhir telah mampu mengubah perilakunya menjadi baik, apakah Terpidana tetap tidak pantas mendapatkan kepastian mengenai perubahan pidananya menjadi seumur hidup? Mungkin maksud dari pembuat undang-undang yang menentukan masa 10 tahun masa percobaan hanya untuk dijadikan sebagai landasan kepastian hukum saja. Namun jika itu yang menjadi alasan, mengapa pembuat Undang-Undang tidak memberikan landasan kepastian hukum yang sama terhadap setiap terdakwa yang dituntut dengan pidana mati untuk memperoleh penjatuhan pidana mati bersyarat oleh Hakim? 131
Dari analisa penulis, penjatuhan pidana mati bersyarat seharusnya menjadi hak setiap Terdakwa dengan tuntutan pidana mati. Alasan penulis berpendapat demikian sebab didasari oleh salah satu tujuan pemidanaan yang tertuang dalam Pasal 51 RKUHP, yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Progresivisme yang terdapat dalam hukum progresif bertolak pada kemanusiaan dan berpandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa Hukuman/ Pidana mati bersyarat sudah selayaknya dijatuhkan kepada setiap Terdakwa yang melakukan kejahatan dengan ancaman pidana mati, sebab konsekwensinya jika nanti Terpidana setelah menjalani masa 10 (sepuluh) tahun pidananya dan ternyata dirinya tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku menjadi lebih baik, maka terhadap diri si Terpidana dapat diterapkan kepadanya Pasal 100 ayat (5) RKUHP yang berbunyi: Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Atas dasar perspektif hukum progresif itulah, maka penulis berpandangan bahwa sudah sepatutnya negara memberi kesempatan bagi setiap Terdakwa yang diancam hukuman mati memperoleh 132
kesempatan penjatuhan pidana mati bersyarat. Selanjutnya penulis berpendapat bahwa adapun yang menjadi kriteria dalam penjatuhan pidana mati bersyarat harus diperhatikan sungguh dengan membatasi kriteria- kriteria tersebut secara ketat. Hal ini dipandang perlu sebagai bentuk sarana pemidanaan yang bertujuan untuk pencegahan terjadinya kejahatan. 2) Dalam Pasal 100 Ayat (1) RKUHP terdapat tiga poin kriteria yang disyaratkan, kriteria-kriteria tersebut adalah: a) Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b) Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting; atau c) ada alasan yang meringankan. Tiga kriteria yang disebutkan di atas menurut pendapat penulis tidak tepat dan belum memberi gambaran spesifikasi yang jelas untuk dijadikan sebagai patokan dalam menjatuhkan pidana mati bersyarat. Analisis penulis berpendapat demikian sebab sebenarnya dalam Pasal 54 RKUHP sudah mengatur hal tersebut walaupun tidak menyebutnya secara eksplisit. Penulis akan menyebutkan kesesuaian nada antara ketiga kriteria dalam Pasal 100 Ayat (1) dengan bunyi yang terdapat pada Pasal 54 RKUHP sebagai berikut: 133
a) Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, mempunyai kesesuaian nada dengan bunyi yang ada pada Pasal 54 ayat (1) huruf c (sikap batin pelaku tindak pidana), Pasal 54 ayat (1) huruf f (sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana), Pasal 54 ayat (1) huruf h (pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana), Pasal 54 ayat 2 (Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan) b) Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting; mempunyai kesesuaian nada dengan bunyi yang ada pada Pasal 54 ayat (1) huruf a (bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana), 54 ayat (1) huruf d (Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan), 54 ayat (1) huruf e (cara melakukan Tindak Pidana), Pasal 54 ayat 2 (Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan 134
dengan mempertimbangkan segi keadilan kemanusiaan) c) Ada alasan yang meringankan, menurut penulis Pasal 54 RKUHP telah secara implisit menyebutkan apa saja yang dapat menjadi unsur atau alasan meringankan. Berikut bunyi teksPasal 54 RKUHP secara lengkap: Pasal 54 1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak i. Pidana; pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dan dengan mempertimbangkan kemanusiaan. keadilan segi Selanjutnya penulis berpandangan bahwa, ketiga kriteria yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) RKUHP perlu mendapat perhatian dari pembuat Undang-Undang untuk segera dilakukan dan 135
perbaikan. Penulis melihat bahwa terhadap ketiga kriteria yang akan dijadikan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana mati bersyarat, masih terdapat ketidakjelasan rumusan. Penulis masih menjadikan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai alasan pertimbangannya. Berikut penulis sebutkan kembali bunyi Pasal tersebut : Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya meliputi : Huruf f. Kejelasan rumusan. Penulis menyarankan agar pembuat Undang-undang dapat merevisi dan lebih memberikan spesifikasi rumusan yang jelas terhadap apa yang bakal menjadi kriteria penjatuhan hukuman mati bersyarat oleh Hakim. Alasan penulis berpendapat demikian, sebab pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada pelindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Sesuai asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu, "in dubio pro reo", 136
yang berarti penjatuhan sanksi hukuman mati hanya boleh diterapkan jika tidak terdapat lagi keragu-raguan dalam diri Hakim. Berdasarkan pemaparan diatas dan sebagai bentuk tindak lanjut dari beberapa kritikan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis akan menawarkan hasil pemikiran yang kiranya dapat menjadi alternatif pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana mati bersyarat. Berikut pedoman yang penulis tawarkan: 1. Masa percobaan untuk pidana mati bersyarat ditetapkan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Masa 5 (lima) tahun diterapkan untuk: a. Terdakwa yang sudah berumur 60 tahun ke atas; b. Terdakwa yang memiliki riwayat penyakit berat (sulit disembuhkan). c. Terdakwa disabilitas. Yang menjadi dasar gagasan penulis adalah jika Terpidana telah mencapai usia 60 tahun sebelum putusan terhadapnya dijatuhkan, maka pidana mati bersyarat wajib dijatuhkan oleh Hakim. Penjelasan penulis terhadap hal ini adalah berdasarkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 137
Lanjut Usia. Dalam Undang -Undang tersebut dikatakan, bahwa: 131 Dalam Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 1998 di dikatakan, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 1998 dikatakan, bahwa Pemerintah bertugas mengarahkan. membimbing. dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pasal 8 UU Nomor 13 Tahun 1998 juga menegaskan, bahwa Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Selanjutnya bagi Terdakwa yang berusia lanjut dan Terdakwa yang memiliki riwayat penyakit berat (sulit disembuhkan) serta Terdakwa disabilitas menurut pendapat penulis, bahwa 131 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 138
keduanya memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang dapat menjadi kendala dalam menyampaikan keterangannya sejak proses awal penyidikan hingga pada proses pembuktian di Pengadilan, sehingga apa yang menjadi keterangannya seharusnya menjadi hal yang sangat patut dipertimbangkan oleh Hakim demi mendapat putusan yang adil berupa pidana mati bersyarat. 2. Pemaafan yang diwakili oleh keluarga Korban dan apabila Korban tidak memiliki keluarga, maka pemaafan dapat diberikan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun pemaafan dari pihak keluarga korban tersebut hanya dapat diterapkan pada kejahatan yang tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat (The Most Serious Crime/ Extra Ordinary Crime) dan korbannya dapat dilakukan identifikasi secara pasti. Penulis berpendapat bahwa alasan pemaaf dari pihak keluarga korban diperlukan sebagai pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat kepada Terdakwa. Adapun yang menjadi alasan penulis berpendapat demikian didasarkan pada ketentuan 139
yang terdapat pada Pasal 54 ayat (1) huruf j RKUHP yang berbunyi: Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: Pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya. Hal tersebut di atas dipandang penting oleh penulis sebab nantinya pemaafan tersebut akan dapat menjadi penyeimbang dan memberikan keadilan untuk keluarga korban serta menjadikan hal tersebut sebagai sarana perlindungan negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebelum Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi September 2019 ini disahkan oleh Presiden dan menjadi hukum positif, penulis mengharapkan agar beberapa hal yang telah disampaikan di atas dapat menjadi masukan serta saran yang berarti bagi pembuat Undang-Undang. Pidana mati bersyarat merupakan konsep baru yang ada dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia sehingga ketika dirumuskan seyogiayanya mendapat perhatian besar demi terwujudnya suatu konsep hukuman mati yang humanis dan bermanfaat serta mampu menghantarkan seluruh rakyat Indonesia kepada keadilan sosial. 140
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Penelitian terhadap kebijakan hukuman mati dalam pembaharuan hukum pidana yang penulis tinjau melalui perspektif hukum progresif akhirnya sampai kepada penghujung dan akan ditutup dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teori pemidanaan dalam hukuman mati yang diterapkan saat ini adalah Teori Relatif (Teori Tujuan), namun dalam penegakannya tidak merumuskan secara konkret apa yang menjadi tujuan pemidanaan sebagai bentuk preventif. KUHP tidak mampu memperlihatkan secara nyata dan jelas dalam bentuk aturan atau norma apa yang menjadi tujuan daripada pemberlakuan pidana mati sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serta wujud pengayoman kepada masyarakat. Hal ini menjadikan Teori Relatif (Teori Tujuan) yang ingin ditampilkan dalam KUHP masih abstrak bahkan pemidanaan tampak lebih terkesan suatu bentuk pembalasan (Teori Absolut/mutlak) jika kita memandangnya dengan menggunakan kaca mata Teori Hukum Alam. Penerapan hukuman mati dalam hukum 141
positif Indonesia yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 10 KUHP yang mencantumkan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok. KUHP yang ada saat ini merupakan warisan Belanda yang diberlakukan pada tahun 1918 dengan nama "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie". Negara Belanda sendiri telah menghapus pidana mati untuk kejahatan biasa (ordinary crimes) sejak tahun 1870. Saat ini hukuman mati di Indonesia masih berlaku dan terdapat di sejumlah perundang-undangan baik di dalam maupun di luar KUHP. 2. Pembaharuan hukum pidana telah menghasilkan RKUHP yang dicita-citakan akan menggantikan KUHP warisan kolonial dan menjadi KUHP Nasional. Di dalam RKUHP tersebut terdapat konsep hukuman mati bersyarat yang pada dasarnya telah sejalan dengan Teori Hukum Progresif yang menitikberatkan pada nilai moralitas dan sisi humanity dalam penjatuhan hukuman. Teori Hukum Progresif juga menitikberatkan tujuan hukum kepada kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. B. Saran Adapun saran yang hendak penulis sampaikan, yaitu: 142
1. KUHP di Indonesia masih mempraktikkan hukuman mati dalam beberapa ketentuan Undang-Undang, namun perlu disarankan bahwa penerapan hukuman mati seyogianya dibatasi atau dikurangi, artinya hanya tindak pidana tertentu saja yang tergolong pelanggaran HAM berat (The Most Serious Crime/ Extra Ordinary Crime) dan merupakan pengulangan (residive) yang dapat dijatuhi hukuman mati. 2. RKUHP yang kurang lebih telah 60 tahun lamanya dipersiapkan harus sesegera mungkin mendapatkan pengesahan, namun sebelumnya perlu ditinjau kembali kriteria-kriteria yang terdapat Pasal 100 ayat (1) RKUHP. Penulis juga dalam penelitiannya mencoba menawarkan pemikirannya yang kiranya bermanfaat bagi perumusan Pasal 100 Ayat (1) RKUHP sebagai berikut: a. Masa percobaan untuk pidana mati bersyarat ditetapkan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Masa 5 (lima) tahun diterapkan untuk Terdakwa yang sudah berumur 60 tahun ke atas, Terdakwa yang memiliki riwayat penyakit berat (sulit disembuhkan), dan Terdakwa disabilitas. 143
b. Adanya Pemaafan yang diwakili oleh keluarga Korban dan apabila Korban tidak memiliki keluarga, maka pemaafan dapat diberikan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun pemaafan ini hanya dikhususkan untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat (The Most Serious Crime/ Extra Ordinary Crime) dan korbannya dapat dilakukan pendataan secara pasti. 144
DAFTAR PUSTAKA BUKU Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Interpretasi Undang-Undang (Judicial Prudence) Termasuk (Legisprudence), Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015. Adhigama Andre Budiman dan Ajeng Gandini Kamilah, Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi), Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2020 Agus Brotosusilo, Sistem Hukum Indonesia, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 1986. Akhiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara Persada, Jakarta, 1985. Amnesty Internasional Indonesia, Vonis Hukuman Mati dan Eksekusi 2019, Laporan Global Amnesty International. Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat. 2020. Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum UI dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999. Bahder Johan Nasution, Hukum dan Keadilan, Mandar Maju, Bandung, 2015. Bambang Poernomo, Hukum Pidana Karangan Ilmiah,Bina Aksara, Jakarta, 1982. Bergas Prana Jaya, Pengantar Ilmu Hukum, Legality, Yogyakarta, 2017. Bernard L. Tanya, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013. Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, 2016. Burt Galaway, Crime Prevention Through Restorative Justice, Lessons from Japan. In Restorative Justice: International Perspectives, Monsey, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications, 1996. Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis 145
Terhadap Dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006. Teori Pemisahan Tindak Pidana Chrisje Brants, The Abolition of Death Penalty in the Netherland, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds), Beyond the Death Penalty: Reflection on Punishment, (United Kingdom: Intersentia Publishing, 2012 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018. Djoko Parkoso dan Nurwahid Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Dwidja Priyatno, Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018. Edi Setiadi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019. Effendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung , 2011. Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990. H.L.A. Hart , Konsep Hukum, Nusamedia, Cetakan ke II, Bandung, 2010. H.R. Otje Salman S. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama. Bandung, 2009. Institute for Criminal Justice Reform, Mencabut Menyelamatkan Nyawa Dimasa Pandemi,Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020. Jakarta Selatan. 2020. Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. --------------------,"Gagasan Negara Hukum Indonesia", Makalah, disampaikan dalam Forum Dialog "Perencanaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 22-24 November 2011. Joachim Friedrich, Filsafat Hukum: Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2004. 146
John Rawls, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2011. J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda, Bina aksara, Jakarta, 1987. J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali Pers, Jakarta, 1982. J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Rajawali Press, Jakarta, 2019. Karl O' Christiansen, Some Consideration on the possibility of a rational Criminal Policy, Resource Material Series No. 7 ,Tokyo, 1974. Krisnajadi, Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989. Luhut M.P. Pangaribuan, Tindak Pidana Ekonomi dan anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-Pertanyaan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung, 2012. Lydia Bertram, Imprisontment as An Alternative to the Death Penalty: Historical Observations Complementary to an Emerging Discussion, dalam Hans Nelen and Jacquess Claessen (eds). Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2009. ------------------,Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES , Jakarta, 2006. ---------------,Inilah Hukum Progresif Indonesia, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2013. Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2003. 147
Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2014. Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum, edisi Revisi, Penerbit UNSRI, Palembang, 2008. Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994. Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007. ------------------, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Refika Aditama, Bandung, 2009. Mochtar Kusumaatmadja, Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Epistama Institute dan Huma, Jakarta, 2012. M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nelvitia Purba, Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015. Ni'matul Huda, Hukum dan Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Nyoman Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang , 2005. Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian,Keadilan Dan Kemanfaatan Indonesia, Penerbit Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020. Otje Salman SH, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Januari 2009. Peggy J. Parks, The Death Penalty: Current Issues, Reference Point Press, Inc., San Diego, 2012. 148
Qodry Azizy et al., Menggagas Hukum Progresif, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo, Pustaka Pelajar, IAIN walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2006 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Mandar Maju, Bandung, 2019. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1995. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. --------------------,Membedah hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006. --------------------,Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983. Sulchan Yasyin (Ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995. Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Thafamedia, Yogyakarta, 2013. Syukri Akub, Baharuddin Badaru, Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, Hukum Penitensia di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996. Teguh Sulistia, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT. RajaGrafindo Perkasa, Cetakan ke-2, 2012. The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Sumber Sukses, Yogyakarta, 2002. Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa, ICJR, Jakarta, 2017. Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Kompas, Jakarta, 2009 149
Tonny Marshall, keadilan restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate, Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, Jakarta 1999. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003. W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan oleh R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta. Yon Artiono Arba'i, Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati , Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2015. TESIS Sidharta Praditya Revienda Putra, Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia, Universitas Indonesia, 2011. Rica Gusmarani, Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (Dalam Perkara Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Jo. Perkara Nomor 395/Pid.Sus/2016/PT.Mdn), Universitas Sumatera Utara, 2017. Ayusriadi ,Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Universitas Hasanuddin, 2018. JURNAL , ARTIKEL DAN INTERNET Abdul Mukthie Fadjar ,Hukum Yang Berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945, Makalah, disampaikan pada Dialog "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional" diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum, Jakarta , 22-24 November 2011. Bahan Kuliah Prof. Aswanto di Pascasarjana Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin Makassar yang disadur oleh Dr. Nurul Qamar, SH., MH. Dalam buku Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratoiche Rechsstaat) BPHN, BPHN, Sejarah Berdirinya BPHN, diakses pada 30 Juli 2021. Hukumonline. Menggali Karakter Hukum Progresif, karakter-hukum-progresif diakses 28 Juni 2020 150
Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, diakses pada 30 Juli 2021. Janedjri M.Gaffar progresif, 14 Feb 2013, diakses 28 Juni 2020 Jurnal Komisi Yudisial ng%20lama%2020%20tahun Mahfud, M.D., diakses pada 29 Juni 2021. Muhammad Yamin, Jalan Tengah Hukuman Pidana Mati Ala Profesor (diakses pada tanggal 28 Februari 2020). Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum.Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998. Portal Hukuman Mati Indonesia, di akses pada 24 Juni 2021. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukuman Mati "dalam "Hukuman Mati di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4, 2007. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif, Pustaka Pelajar, Ilmu Hukum UNDIP, IAIN Walisongo, dan Program Doktor Semarang. diakses pada 28 Juni 2020. PERUNDANG-UNDANGAN, RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN REGULASI LAINNYA. 151
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) • Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Versi September 2019. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan • Undang-Undang No. 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Undang-Undang Nomor 12 Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati PUTUSAN Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 152