Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kata Pengantar Plt. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izinNya Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2016 yang merupakan refleksi kegiatan dan pencapaian kinerja DJKI selama tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan diterbitkan serta disajikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Pada tahun 2016, DJKI melakukan berbagai program penguatan sosialisasi KI secara berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KI dan peranan masyarakat dalam upaya mewujudkan perlindungan KI melalui penggunaan produk asli serta menghimbau masyarakat untuk dapat melaporkan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ditemuinya. Tahun 2016 DJKI telah menyelesaikan 132.193 permohonan KI yang terdiri atas 8.223 permohonan Hak Cipta 4.759 permohonan Desain Industri, 38.679 permohonan Paten, 80.532 Permohonan Merek dan Indikasi Geografis (57.649 permohonan Merek, 9 permohonan Indikasi Geografis, dan 22.874 permohonan perpanjangan perlindungan Merek). Di bidang penegakan hukum, DJKI telah menerima sebanyak 59 Laporan Pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terdiri atas 6 pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual dibidang Hak Cipta, 5 pengaduan di bidang Paten, dan 41 pengaduan pelanggaran dibidang Merek serta terdapat 7 pengaduan di bidang Desain Industri. Pada tahun ini DJKI juga melaksanakan beberapa kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang KI dan memajukan sistem KI Nasional, yakni: 1. Launching Loket Layanan Terpadu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; 2. Penataan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di bidang KI dengan diselesaikannya beberapa instrumen peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan diundangkannya Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 (UU Paten Baru) dan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 (UU Merek Baru), serta beberapa peraturan yang bersifat teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor Tahun 2016 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi 3. Ikut serta mensukseskan Program Prioritas Janji Presiden pada Bidang Teknologi Informasi 4. Penguatan Kerja Sama DJKI dengan Pihak Luar dan Dalam Negeri (melalui ....); 5. Penguatan Potensi Indikasi Geografis melalui kegiatan-kegiatan seminar bekerja sama dengan pihak luar negeri dan bimbingan teknis kepada Pemda; 6. Penguatan kapasitas Internal DJKI dan optimalisasi pelayanan publik KI; 7. Kerja sama antara Kemenkumham c.q. Direktorat Jenderal KI dan WIPO adalah penyusunan dan pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual, yang diawali dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai "Pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia" (National Intellectual Property Strategies) Pemberdayaan KI melalui KI Komunal
Dimana kebijakan tersebut menunjukan komitmen DJKI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung kemandirian perekonomian Indonesia melalui penguatan sistem KI nasional. Dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, selama tahun 2015 DJKI memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 552.216.633.526 ,00. Pendapatan ini berasal dari biaya pendaftaran Desain Industri, Hak Cipta, Paten, Merek dan pendaftaran Konsultan KI. Sebagian dari PNBP ini akan digunakan dalam rangka pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sistem KI pada khususnya. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai DJKI atas kerja sama dan kontribusinya dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang KI. Saya harapkan para pegawai DJKI dapat terus memberikan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melayani masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman KI pada masyarakat. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bpk. Yasonna H. Laoly atas berbagai kebijakan, arahan dan perhatian yang selama ini diberikan kepada DJKI. Akhir kata, kiranya Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memajukan sistem KI Nasional. Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wa Barokatuh Jakarta, April 2017 Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIREKTORAT PATEN, DTLST DAN RD DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
MENJADI INSTITUSI KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN MENJADI PENDORONG INOVASI, KREATIFITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL 1 2 MEWUJUDKAN PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG BERKUALITAS MEWUJUDKAN PENEGAKKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG BERKUALITAS
"Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip." - Jusuf Kalla
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 21 April 11 Mei 11 Mei D i re k t o r a t J e n d e r a l Ke k a y a a n bekerja sama dengan Intelektual K o r e a n C o p y r i g h t C o m m i s i o n (KCC)menyelenggarakan seminar Korea - Indonesia Copyright Seminar dengan Tema "Search for Efficient Protection of On-line Copyright Infringement" 5 Mei Kunjungan delegasi dari Jepang yang dimpimpin langsung oleh Menteri Kehakiman Jepang, Mr. Mitsuhide Iwaki salah satunya terkait dengan Kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual D i r e k t o r a t P e n y i d i k a n d a n Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan kampanye anti pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan di wilayah Glodok, Jakarta Pusat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari anggota DPR seperti Anang Hermansyah, Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM RI, perwakilan dari Kantor Wilayah K e m e n k u m h a m D K I J a k a r t a , perwakilan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dan beberap artis dibawah naungan label Nagaswara. Seminar Indikasi Geografis dan Pasar Indikasi Geografis di Potato Head Garage, SCBD. Seminar Nasional Indikasi Geografis ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan the state Secretariat for Economic Affairs of Switzerland (SECO) yang berlanggung dari tanggal 12-15 Mei 2016. Adapun untuk penyelenggaraan seminar mengambil tema "Best Practices of Geographical Indication". 3-15 Mei Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Teknologi Informasi KI dengan tema yaitu "DGIP GOES ONLINE". 07 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 19-22 Mei 30 Mei 9 Juni Klinik Konsultasi, DJKI dan Bimbingan Teknis Layanan Publik Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi di Medan dalam Acara Pekan Inovasi SUMUT Rangkaian pemasangan Spanduk Himbauan Anti Pelanggaran Hak Ke k a y a a n I n t e l e k t u a l k e m b a l i dilakukan oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tempat pusat perdagangan kawasan Karawaci, Tangerang D i re k t o r a t J e n d e r a l Ke k a y a a n Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan pihak Otoritas PT. Angkasa Pura II dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Hak Cipta di kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten 25-27 Mei K u n j u n g a n P e r w a k i l a n Wo r l d Intellectual Property Organization (WIPO) dalam melakukan penilaian ke s i a p a n D i re k t o r a t J e n d e r a l Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mengaksesi Madrid Protocol 25 - 27 Mei 2016, di Aula Gedung DJKI 1-3 Juni Rapat Kerja Teknis (Rakernis) D i r e k t o r a t K e r j a s a m a d a n Pemberdayaan KI yang di Kamojang Hotel dan Resort, Garut 24 Juni Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. memberikan materi terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam kegiatan Sharing Session yang diadakan oleh Net TV mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait yang diadakan oleh Net TV, di Gedung The East, lantai 29, Kuningan L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 08
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 30 Juni 18 Juli 19-22 Juli Kunjungan DJKI ke Brunei Intellectual Property Office (BruIPO) membahas antara lain terkait dengan persiapan pelaksanaan 50th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) Meeting yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 19-22 Juli 2016 di Nusa Dua, Bali Pemberian Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional dan WIPO Awards 2016 di Istana Wakil Presiden Diselenggarakan The 50th Asean Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) di Nusa Dua Beach Hotel, Bali, membahas isu-isu terbaru terkait perkembangan Kekayaan Intelektual dan program-program kerja sama yang akan dilaksanakan di masing- masing anggota negara ASEAN Ridwan Kamil (Walikota Bandung) sebagai salah satu penerima WIPO Awards untuk kategori WIPO Medal for Creativity. S e l a i n i t u j u g a d i l a k s a n a k a n penandatanganan nota kesepahaman dengan empat perguruan tinggi yakni Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Andalas, mengenai pelaksanaan Technology & Inovation Support Center (TISC) yang nantinya a k a n d i d u k u n g o l e h W I P O . D i k e s e m p a t a n y a n g s a m a dilaksanakan juga penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis kepada 7 Indikasi Geografis yang baru terdaftar yakni: Jeruk Keprok Gayo , The Java Preanger, Garam Amed Bali, Kopi Robusta Semendu, Kopi Liberika Rangsang Meranti, Kayu manis Koerintji dan Lada Hitam Lampung. 28 Juli Rancangan Undang-undang (RUU) Paten disahkan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. penggantian Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk menstimulasi peningkatan inovasi nasional, pendayagunaan teknologi guna peningkatan perekonomian n a s i o n a l , d a n p e r l i n d u n g a n k e s e j a h t e r a a n u m u m s e r t a penghargaan terhadap inventor dalam negeri 09 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 19-22 Mei Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerjasama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Japan P a t e n t O f f i c e ( J P O ) m e n y e l e n g g a r a k a n k e g i a t a n Konsultasi Teknis tentang Merek Tiga Dimensi 30 Mei D i re k t o r a t J e n d e r a l Ke k a y a a n Intelektual (DJKI) melakukan Rapat Koordinasi sehubungan dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman t e n t a n g P e r l i n d u n g a n d a n Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis pada 30 Oktober 2015 yang lalu, dengan 6 (enam) Kementerian antara lain Kemendagri, KemenLHK, Kemenperind, Kemendag, Kementan di Ruang Rapat DJKI Lt.8. 29 Agustus Kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa melalui kerangka Trade Cooperation Facility (TCF) menyelenggarakan seminar "Masa Depan Indikasi Geografis di Indonesia" serta dilakukan penyerahan sertifikat pendaftaran Indikasi Geografis (IG) di Indonesia untuk produk "Tequila" dari Meksiko, "Grana Padano" dari Italia, dan "Tunun Gringsing" dari Bali oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), di Hotel JS Luwansa, Jakarta 10 Agustus Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berpartisipasi dalam puncak peringatan Hari Teknologi Nasional (Harteknas) 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2016 di Gor Manahan Solo. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berpartisipasi dengan membuka layanan konsultasi serta memamerkan contoh produk yang merupakan pelanggaran HKI. Diharapkan dengan adapanya kegiatan ini dapat mendorong tumbung kembangnya inovasi-inivasi daerah dengan basis teknologi 22-24 Agustus D i re k t o r a t J e n d e r a l Ke k a y a a n Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan EU-ASEAN Project on The Protection of Intellectual Property Rights (ECAP III) d a n A S E A N S e c r e t a r i a t menyelenggarakan Training on Trademark Examination di Jakarta. 31 Agustus D i re k t o r a t J e n d e r a l Ke k a y a a n Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Seminar Patent Prosecution Highway (PPH) dan ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC) di Ruang Ballroom Singasari, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 10
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 15 September 20-21 September 3-11 Oktober D i re k t o r a t J e n d e r a l Ke k a y a a n Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Workshop Kekayaan Intelektual (KI) Bagi Wartawan di JW Marriott Hotel, Surabaya. D i re k t o r a t J e n d e r a l Ke k a y a a n Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan S e m i n a r o n N o n - T r a d i t i o n a l Trademarks pada 20-21 September 2016 di Ruang Gerberra, Hotel Mulia Senayan. Pertemuan ke-56 Sidang Majelis Umum World Intellectual Property O r g a n i z a t i o n " s e k a l i g u s Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai "Pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia" (National Intellectual Property Strategies) 20 September D i re k t o r a t J e n d e r a l Ke k a y a a n Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan European Union-Indonesia on Trade C o o p e r a t i o n F a c i l i t y ( T C F ) m e n y e l e n g g a r a k a n P a t e n t Strengthening Forum di Gedung DJKI. 21 September Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) menyelenggarakan "Seminar Nasional Sosialisasi Pemberlakuan Undang-undang Paten Nomor.13 Tahun 2016" di Hotel Manhattan. 7 Oktober Pertemuan Amcham (American Chamber of Commerce In Indonesia) bekerja sama dengan U.S Chamber of Commerce dengan Menteri Hukum d a n H a k A s a s i M a n u s i a R I (Menkumham) Yasonna H. Laoly didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Freddy Harris, serta jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 11 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 8 Oktober The 66th APAA Council Meeting - Asian Patent Attorneys Association Indonesia (APAA) 11- 13 Oktober Konsinyering Revisi Peraturan Terkait Komisi Banding Paten, Komisi Banding Merek, dan Komisi Banding Desain Industri 19 Oktober Rapat Kerja DJKI dengan DPR dan Kementerian Perdagangan 20 Oktober 30 Oktober Hari Jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ke - 71 Peringatan Dharma Karyadhika tahun ini mengusung tema "Pelayanan dan P e n e g a k k a n H u k u m P A S T I (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)". Di dalam kesempatan kali ini juga sekaligus melepas Prof. Ahmad M Ramli yang belum lama ini melepas jabatannya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Menkumham mendampingi Prof. Ramli berjalan melewati pedang pora sebagai penghormatan terakhir a t a s s u m b a n g s i h n y a d i Kemenkumham RI. Rapat Evaluasi Kinerja Kemenkumham Gelar Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 e - Gov PASTI NYATA 6 Desember DJKI mendapatkan PNBP Awards dari Kementerian Keuangan 7 Desember Visit Media Humas DJKI ke Nagaswara dalam Rangka Sosialisasi Hak Cipta dan Undang-Undang Merek yang Baru Aksi Simpatik Peduli Kekayaan Intelektual 7 Desember 24 Oktober Seminar Technical Explanation Meeting IP Forum Indonesia-Jepang ke-2 di Tokyo, Jepang 25 - 26 Oktober DJKI Mengikuti Legal Expo dalam Rangka Hari Dharma Karyadhika 7 November Seminar Dukungan Uni Eropa untuk Indikasi Geografis (IG) di Indonesia dan ASEAN 13 Desember Seminar Nasional Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 27 Oktober Disahkannya UU Merek dan Indikasi Geografis 7 November Menkumham Mengukuhkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) p a d a A p e l P e n g u k u h a n U n i t Pemberantasan Pungutan Liar 13 - 14 Desember Workshop Distribution System, Transparency, Accountability and Governance L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 12
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 15 Desember 15 - 17 Desember 3-11 Oktober 29 Desember Sebanyak 109 Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) dilantik dan disumpah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna H L a o l y d i G r a h a P e n g a y o m a n , Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham). Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2016 dengan Tema "Pelayanan Publik Berbasis e-GOV PASTI NYATA" Menkumham Meresmikan Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual On-line 21 September 19 Desember 15 - 16 Desember Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten di Makassar Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Isu Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual 13 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 Pemberian Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional dan WIPO Awards 2016 di Istana Wakil Presiden, 18 Juli 2016 Pertemuan ke-56 Sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization sekaligus Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai "Pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia" (National Intellectual Property Strategies) Ridwan Kamil (Walikota Bandung) sebagai salah satu penerima WIPO Awards untuk kategori WIPO Medal for Creativity. Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan empat perguruan tinggi yakni Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Andalas, mengenai pelaksanaan Technology & Inovation Support Center (TISC) yang nantinya akan didukung oleh WIPO. Dikesempatan yang sama dilaksanakan juga penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis kepada 7 Indikasi Geografis yang baru terdaftar yakni: Jeruk Keprok Gayo , The Java Preanger, Garam Amed Bali, Kopi Robusta Semendu, Kopi Liberika Rangsang Meranti, Kayu manis Koerintji dan Lada Hitam Lampung. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan ke-56 Sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization (WIPO), yang berlangsung di Kantor Pusat WIPO di Jenewa Swiss mulai tanggal 3 sampai dengan 11 Oktober 2016. Sidang Majelis Umum ini, merupakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh 188 negara anggota WIPO. Pertemuan ini sangat penting dan strategis untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan WIPO sebagai organisasi internasional di bawah PBB yang menangani Kekayaan Intelektual (KI) yang memiliki pengaruh strategis terhadap pengembangan sistem KI yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Di dalam Pertemuan ini juga dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai "Pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia" (National Intellectual Property Strategies) pada tanggal 4 Oktober 2016 di Kantor Pusat WIPO Jenewa-Swiss, antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Yasonna H. Laoly dengan Direktur Jenderal WIPO, Dr. Francis Gury. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 14
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 Pertemuan DJKI dengan American Chamber of Commerce In Indonesia (AmCham), 7 Oktober 2016 The 66th APAA Council Meeting - Asian Patent Attorneys Association Indonesia (APAA), 8 Oktober 2016 American Chamber of Commerce In Indonesia (AmCham) bekerja sama dengan U.S Chamber of Commerce mengadakan pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna H. Laoly didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Freddy Harris, serta jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Erni Widhyastari, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Timbul Sinaga, dan Direktur Penyidikan Salmon Pardede, di Ruang Rapat Menkumham. Selain itu hadir juga delegasi dari Walt Disney, Time Warner, dan 21th Century Fox dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pertemuan ini membahas mengenai "bagaimana memfasilitasi investasi yang lebih besar dalam industri di Indonesia melalui Kekayaan Intelektual". Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, Yasonna H. Laoly didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual membuka kegiatan Council meeting regular Asian Patent Attorneys Association (APAA). APAA adalah suatu organisasi non pemerintah yang d i d e d i k a s i k a n u n t u k m e m p ro m o s i k a n d a n meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di kawasan Asia, Australia dan Selandia Baru, dan berpusat di Jepang dengan anggota sekitar 2.315 yang mewakili 18 negara. Dalam kegiatan ini, akan dilakukan pembahasan terkait dengan Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Anti pembajakan/pemalsuan dan isu-isu baru KI lainnya. Dalam kaitan dengan Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Paten yang sudah disahkan, masukan dan rekomendasi forum Council meeting APAA dapat dimanfaatkan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah yang diperintahkan dalam kedua Undang- undang tersebut. Pemilihan Indonesia sebagai tempat kegiatan ini juga menunjukan nilai positif terhadap kebijakan KI nasional, di mana Indonesia dinilai sebagai negara yang menjadikan KI sebagai unggulan masa depan ekonominya. Jumlah peserta yang spektakuler 1500 orang lebih juga berdampak pada program 15 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 Konsinyering Revisi Peraturan Terkait Komisi Banding Paten, Komisi Banding Merek, dan Komisi Banding Desain Industri, 11 - 13 Oktober 2016 Rapat Kerja DJKI dengan DPR dan Kementerian Perdagangan, 19 Oktober 2016 Konsinyering Revisi Peraturan Terkait Komisi Banding Paten, Komisi Banding Merek, dan Komisi Banding Desain Industri' di The Sahira Hotel Bogor, Jawa Barat ini menghasilkan kesepakatan bahwa kelembagaan Komisi Banding KI berada di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) yang sesuai dengan UU Merek dan UU Paten, sehingga tidak perlu dibuat UU baru untuk menggantikan UU tentang Komisi Banding Merek dan UU tentang Komisi Banding Paten yang sudah ada, namun tetap harus mengganti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Komisi Banding. Untuk Sekretariatnya berada di bawah DJKI, tepatnya selevel Eselon II. Komisi Banding KI menjadi keluaran tersendiri sehingga pembiayaannya akan secara mandiri dalam DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Rapat Kerja ini dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna H Laoly didampingi Ahmad M Ramli serta jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Aidir Amin Daud, Sekretaris Ditjen KI Razilu, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fathlurachman, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Salmon Pardede, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Erni Widhyastari dan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Dede Mia Yusanti. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek dan Indikasi Geografis telah disepakati oleh Tim Pansus DPR RI untuk ditindak lanjuti di tingkat Paripurna. Aksi Simpatik Peduli Kekayaan Intelektual, 20 Oktober 2016 "Aksi Simpatik Peduli Kekayaan Intelektual" dilakukan serentak dengan 33 Kantor Wilayah di Bandar Udara dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna H Laoly melalui teleconference dengan menggunakan aplikasi zoom di Control Room Kemenkumham, Gedung Sentra Mulia. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 16
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 IP Forum Indonesia-Jepang ke-2 di Tokyo, Jepang, 24 Oktober 2016 DJKI Mengikuti Legal Expo dalam Rangka Hari Dharma Karyadhika, 25 - 26 Oktober 2016 IP Forum Indonesia-Jepang merupakan forum pembahasan di bidang Kekayaan Intelektual yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan di Jogjakarta pada tanggal 27 Oktober 2015. Forum ini merupakan suatu forum diskusi dan sharing bagi para pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual, t e r u t a m a u n t u k m e m b a n t u m e n i n g k a t k a n pemahaman dan kesadaran Kekayaan Intelektual bagi para pelaku bisnis di Jepang dan di Indonesia, sekaligus untuk mempererat hubungan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. Forum ini terselenggara atas kerja sama Japan Patent Office (JPO), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)-Kementerian Hukum dan HAM serta Japan External Trade Organization (JETRO). Acara ini dihadiri oleh delegasi Indonesia yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan dari pihak Jepang sendiri sambutan disampaikan oleh Mr. Masayuki Koyanagi, Deputy Commissioner JPO. Dalam Rangka Hari Dharma Karyadhika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) menggelar Legal Expo 2016 dengan mengangkat tema "Pelayanan dan Penegakan Hukum PASTI Nyata" di Graha Pengayoman pada tanggal 25 - 26 Oktober 2016. Acara ini diikuti oleh 11 unit utama Eselon 1 (satu) di lingkungan Kemenkumham, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Komisi Yudisial RI, Ombudsman RI, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ikatan Notaris Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Jayabaya, World Bank, Center for Detention Studies. Disahkannya UU Merek dan Indikasi Geografis, 27 Oktober 2016 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek dan Indikasi Geografis disetujui menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada 27 Oktober 2016 dalam Sidang Paripurna DPR. 17 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 Pasar Inovasi dan Kreativitas, 3-4 November 2016 Seminar Dukungan Uni Eropa untuk Indikasi Geografis (IG) di Indonesia dan ASEAN, 7 November 2016 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) menyelenggarakan Pasar Inovasi dan Kreativitas dengan tema "Indonesia Inovatif dan Kreatif" yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 4 November 2016 di Graha Pengayoman, Jakarta. Dalam acara ini juga Menkumham secara langsung melakukan Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) kepada 6 (enam) produk IG yaitu: IG Kopi Mandailing, IG Pala Tomandin Fakfak, IG Sarung Sutera Mandar, IG Cengkeh Moloku Kie Rah, IG Mete Mun, IG Jeruk Soe Mollo dan penyerahan izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Bidang Literasi Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI). Rangkaian Pasar Inovasi dan Kreatifitas ini menghadirkan talkshow dengan tema "Mencetak Inovator Muda" dan pameran yang terdiri dari 26 booth. Pada hari kedua kegiatan ini akan dilaksanakan kegiatan Selayang Pandang atau berbagi pengetahuan mengenai konsep KI, perlombaan kreativitas berupa menggambar dan menyusun lego dan demo robotic. Kegiatan ini akan yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai pemangku kepentingan kekayaan intelektual seperti dari kalangan Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Kreator, Seniman, Inventor, pelajar dan pemangku kepentingan KI lainnya. Delegasi lembaga Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, lembaga Misi Uni Eropa ASEAN dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) menyelenggarakan seminar yang bertajuk "Dukungan Uni Eropa untuk Indikasi Geografis (IG) di Indonesia dan ASEAN" di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini. Acara ini berlangsung bertepatan dengan kunjungan dari Komisaris Eropa untuk pertanian dan pembangunan pedesaan Phil Hogan dan secara resmi dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna H. Laoly. M e n k u m h a m M e n g u k u h k a n U n i t Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) pada Apel Pengukuhan Unit Pemberantasan Pungutan Liar, 7 November 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna Laoly memimpin Apel Pengukuhan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kemenkumham RI. Untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan pungli, Presiden mengeluarkan PERPRES Nomor 87 tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) yang juga menjadi payung hukum pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 18
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 Bimtek Penyempurnaan SOP dan Standar Pelayanan Publik, 14-16 November 2016 Rapat Evaluasi Kinerja Kemenkumham Gelar Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 e - Gov PASTI NYATA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 14-16 November 2016 menyelanggarakan Bimtek Penyempurnaan SOP dan Standar Pelayanan publik. Seminar Sosialisasi Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, 21 November 2016 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan seminar Sosialisasi Undang- undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten di Hotel Intercontinental, Jl. Resort Dago Pakar, Bandung. Tujuan diselenggarakannya seminar ini adalah bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan- perubahan yang terdapat pada undang-undang paten No.13 Tahun 2016. Seminar ini membahas mengenai Isu-isu Aktual Undang-undang Paten dan Riset Berbasis Output di Perguruan Tinggi. 19 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 DJKI mendapatkan PNBP Awards dari Kementerian Keuangan, 6 Desember 2016 Visit Media Humas DJKI ke Nagaswara dalam Rangka Sosialisasi Hak Cipta dan Undang- Undang Merek yang Baru, 7 Desember 2016 Ke m e n t e r i a n Ke u a n g a n m e n g a n u g e r a h k a n Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Awards 2016 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai kategori Kementerian / Lembaga Pengelola PNBP Terbaik dan kategori Kementerian / Lembaga dengan Kontribusi PNBP Terbesar dalam APBN. Penganugerahan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Kemenkumham dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Dalam acara tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Direktorat Imigrasi dan D i r e k t o r a t A d m i n i s t r a s i H u k u m U m u m Kemenkumham turut berkontribusi di Booth Stand Pameran yang diisi oleh Kementerian/ Lembaga dan Stakeholder pemenang anugerah PNBP Awards 2016. Seminar Technical Explanation Meeting, 7 Desember 2016 DJKI bekerja sama dengan Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) menyelenggarakan "Technical Explanation Meeting" di Aula DJKI. Melalui pelatihan ini DJKI dapat mempelajari bagaimana pengelolaan manajemen teknologi dan inovasi produk khususnya bidang otomotif yang merupakan industri besar di Jepang sehingga dapat diterapkan di Indonesia. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 20
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 Seminar Nasional Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, 13 Desember 2016 Workshop "Distribution System, Transparency, Accountability and Governance" 13-14 Desember 2016 Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, DR. Aidir Amin Daud membuka Seminar Nasional Undang- undang Merek tahun 2016 yang sebagai penyelenggara adalah Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI). Melalui kegiatan Seminar pada hari ini, sekaligus menjadi kegiatan sosialisasi terhadap Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis yang baru. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Societes Council For The Collective Management Of Performers Rights (SCAPR) dan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang tergabung dalam IFPI-SCAPR-WIPO Nericom Project menyelenggarakan workshop bertajuk "Distribution System. Transparency, Accountability and Governance" selama 2 (dua) hari pada tanggal 13 sampai 14 Desember 2016 bertempat di Aula DJKI. Tujuan acara ini dalam rangka pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang transparan, akuntabel dan professional. Untuk dapat mengelola LMK secara transparan, akuntabel dan professional tentu diperlukan suatu standard kapasitas tertentu yang dapat dicapai melalui program-program peningkatan kapasitas dan penyusunan panduan terkait dengan pengelola LMK. 21 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 Menkumham Lantik Konsultan KI Angkatan 10, 15 Desember 2016 Sebanyak 109 Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) dilantik dan disumpah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna H Laoly di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham). Setelah mengikuti pelatihan konsultan KI Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2016 dengan Tema "Pelayanan Publik Berbasis e-GOV PASTI NYATA" 15 - 17 Desember 2016 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan evaluasi kinerja ke 2 (dua)/evaluasi kinerja akhir tahun 2016 dengan tema "Pelayanan Publik Berbasis e-GOV PASTI NYATA" di The Park Lane Hotel. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 15-17 Desember 2016 ini melibatkan seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJKI. Evaluasi ini adalah evaluasi yang kedua pada tahun 2016 dan pada umumnya diadakan 2 (dua) kali evaluasi, yaitu semester pertama di bulan juli dan semester kedua di bulan Desember. Kegiatan evaluasi ini juga mengundang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Freddy Harris sebagai narasumber untuk memberikan masukan kepada DJKI. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Isu Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual, 15 - 16 Desember 2016 D i re k t o r a t J e n d e r a l Ke k aya a n I n t e l e k t u a l Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Isu Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual pada 15-16 Desember 2016 di Jakarta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan posisi Indonesia dalam menyikapi isu-isu internasional di bidang KI yang tengah berkembang. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 22
Lintasan Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2016 Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten di Makassar, 19 Desember 2016 M e n k u m h a m M e r e s m i k a n L a y a n a n Pendaftaran Kekayaan Intelektual On-line, 29 Desember 2016 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten pada Senin (19/12/2016) di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla. Diselenggarakannya sosialisasi ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai keberlakuan undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) menyelenggarakan Refleksi Capaian Kinerja 2016 serta Peresmian Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual secara On-Line pada 29 Desember 2016 di Graha Pengayoman Kemenkumham. Pada kesempatan ini Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membuka acara ini sekaligus meresmikan Layanan Pendaftaran KI secara on-line. 23 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Pengukuran Kinerja Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melaksanakan program yang diembannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06. KP. 05. 03 Tahun 2016 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016.
Adapun yang menjadi indikator kinerja adalah sebagai berikut 1. Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Persentase Masyarakat yang mengakses informasi Kekayaan Intelektual 3. Persentase Penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual 4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual Adapun pengukuran dari realiasasi indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja DJKI Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum serta Penegakan hukum kekayaan intelektual yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan Indikator Kinerja (Output) Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Target 2016 Formulasi Pengukuran Tipe Penghitungan Sumber Data Realisasi Persentase (%) H/D x100% /80% Persentase per Output (Subdit) 80 % dari * 115.467 Jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Merek dan Indikasi Geografis /Target penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016) x 100% dari Target 80% Kumulatif Jumlah Capaian/Target Capaian x 100%= A% A/persentase target capaian (0,80) x 100% = B Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; Direktorat Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Tahun 2016 132.193 ** 143.11% keterangan: *) 4.500 dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta /tahun; 4.000 dokumen penyelesaian permohonan Desain Industri; 26.950 penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang /tahun; 80.000 dokumen penyelesaian permohonan Merek /tahun;17 dokumen penyelesaian permohonan Indikasi Geografis /tahun **) 8.223 dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta; 4.759 dokumen penyelesaian permohonan Desain Industri; 38.679 penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; 80.532 dokumen penyelesaian permohonan Merek dan Indikasi Geografis
Indikator Kinerja (Output) Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat Target 2016 Formulasi Pengukuran Tipe Penghitungan Sumber Data Realisasi Persentase (%) H/D x100% /80% Persentase per Output (Subdit) 25% dari t o t a l permohonan K I y a n g diterima J u m l a h R e a l i s a s i pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat / Jumlah target pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat Tahun 2016 x 100% Kumulatif Jumlah Capaian Permohonan Online / 25% total permohonan KI yang diterima D a t a D i re k t o r a t Teknologi Informasi KI Tahun 2016 c a p a i a n d i j e l a s k a n d i d a l a m S b u Penjelasan pada bagian 3) pelaporan Kinerja 127,28% (e-hakcipta) dan 30,66% (e-perpan jangan) Indikator Kinerja (Output) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Target 2016 Formulasi Pengukuran Tipe Penghitungan Sumber Data Realisasi Persentase (%) H/D x100% /80% Persentase per Output (Subdit) 65% dari total 16 d o k u m e n penyelesaian p e n y i d i k a n tindak pidana d i b i d a n g K e k a y a a n I n t e l e k t u a l dan dokumen penyelesaian s e n g k e t a d i b i d a n g K e k a y a a n Intelektual Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan /jumlah pengaduan tindak pidana di bidang KI yang masuk) X 100% Kumulatif Jumlah Capaian /Target Capaian x 100%= A% A/persentase target capaian (0,65) x 100% = B% D a t a S t a t i s t i k Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2016 17 163.46% L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 26
2. Pengelolaan Data Kinerja Berdasarkan perjanjian kinerja terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki metode pengukuran keberhasilan yang sama, yakni persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat, persentase penyelesaian pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pengukuran dari realiasasi indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut: a. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penyelesaian permohonan perlindungan kekayaan intelektual yang telah diajukan oleh masyarakat adalah salah satu prioritas DJKI pada periode Renstra 2015-2019. Hal ini menjadi faktor penentu bagi masyarakat selaku pemohon KI dalam melakukan aktivitas bisnisnya maupun upaya pemanfaatan atas kekayaan intelektual mereka. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, DJKI menangani pelayanan Kekayaan Intelektual untuk bidang: a. Hak Cipta; b. Paten; c. Merek dan Indikasi Geografis; d. Desain Industri; e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan f. Rahasia Dagang. b. Dengan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang senantiasa meningkat setiap tahunnya ini menjadi tantangan bagi DJKI untuk dapat menyelesaikan permohonan yang telah diterima tersebut. Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat Sasaran strategis lainnya dari DJKI adalah memberikan layanan Kekayaan Intelektual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara online melalui pengajuan permohonan KI secara online yang didukung dengan sistem aplikasi, basis data yang akurat dan dituntut untuk dapat memberikan informasi terkait KI kepada masyarakat secara tepat, cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Teknologi Informasi (Dit. TI KI) mendapatkan amanah menjadi pelaksana dari 100 Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, yang dipilih dari Janji Presiden dan Wakil Presiden (Janji Presiden Jokowi-JK) yaitu untuk menjalankan program prioritas di bidang lain-lain: TEKNOLOGI, yaitu mendorong Instansi Hak Cipta dan Paten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor. Adapun kegiatan Prioritas untuk melaksanakan amanah tersebut adalah melalui langkah sebagai berikut: 1. Membuka akses publik untuk penelusuran paten yang telah habis masa perlindungan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional; 27 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
2. Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Elektronik; 3.Tersedianya aplikasi pengecekan status permohonan Kekayaan Intelektual yang telah diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual. Sedangkan untuk kriteria keberhasilan dari kegiatan prioritas tersebut ditetapkan ukuran kriteria sebagai berikut: 1. Tersedianya fasilitas elektronik Penelusuran Informasi Paten yang telah habis masa perlindungannya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2. Tersedianya fasilitas elektronik Penelusuran Informasi Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 3. Tersedianya aplikasi pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya Merek, Paten, dan Desain Industri, yang dapat diakses masyarakat melalui laman DJKI. bidang Kekayaan Intelektual 1. Tersedianya fasilitas elektronik Penelusuran Informasi Paten yang telah habis masa perlindungannya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2. Tersedianya fasilitas elektronik Penelusuran Informasi Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 3. Tersedianya aplikasi pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya Merek, Paten, dan Desain Industri, yang dapat diakses masyarakat melalui laman DJKI. bidang Kekayaan Intelektual Indikator ini telah menunjukkan kesiapan DJKI dalam menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas Kekayaan Intelektual masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran KI yang dialami masyarakat. masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh DJKI terutama layanan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat (seperti loket Layanan Terpadu Kekayaan Intelektual). Kepuasan ini sendiri dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana pandangan masyarakat atas pelayanan yang telah diterimanya dalam pelaksanaan pengurusan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual maupun informasi yang telah diterima terkait kekayaan intelektual dari DJKI. Indikator ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh DJKI terkait optimalisasi pelayanan publik dibidang KI maupun terkait pelaksanaan sosialisasi KI kepada masyarakat luas. 3. Pelaporan Kinerja a. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut disajikan gambaran dari kinerja DJKI dalam menyelesaikan permohonan Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Tabel 1 Permohonan Kekayaan Intelektual Yang Mendapat Kepastian Hukum Jenis KI Target 2016 Realisasi 2016 Realisasi 2015 Realisasi 2014 d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Hak Cipta 4.500 8.223 6.642 4.475 Layanan Kekayaan Intelektual Desain Industri 4.000 4.759 3.482 4.456 Sebagai instansi pemerintah penyelanggara pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menilai perlu dilakukannya s u r v e i t i n g k a t k e p u a s a n Paten Merek & Indikasi Geografis Total 26.950 80.017 132.193 38.679 80.532 115.467 4.031 56.581 70.763 2.030 51.939 62.900 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 28
b. 29 Pengertian dari permohonan hak kekayaan intelektual yang mendapat kepastian hukum adalah permohonan baik permohonan baru maupun permohonan perpanjangan yang telah diberikan keputusan oleh DJKI terkait status permohonan diterima, ditolak atau dibatalkan demi hukum. Adapun realisasi pada tahun ini adalah sebanyak 132.193 permohonan kekayaan intelektual telah memperoleh kepastian hukum. Angka tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun ini yakni sebanyak 115.467 permohonan memperoleh kepastian hukum atau sekitar 143.11% dari target 80% jumlah yang ditargetkan. Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat Dalam mencapai indikator kinerja presentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat, DJKI melakukan langkah-langkah strategis di bidang pengembangan dan pembangunan layanan informasi KI berbasis online. Indikator capaian tersebut juga terkait dengan pemenuhan Janji Prioritas Presiden yaitu "tersedianya aplikasi pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya Merek, Paten, dan Desain Industri, yang dapat diakses masyarakat melalui laman DJKI." Hak Cipta secara keseluruhan sejumlah 4.500 (127,28% dari target 25% yang telah ditetapkan) dan perpanjangan Merek (e- perpanjangan) 1.533 dari target permohonan Perpanjangan Merek sejumlah 20.000 (30,66% dari target 25% yang telah ditetapkan). Sistem pendaftaran Paten, pendaftaran Merek baru, dan pendaftaran Desain Industri secara online baru diluncurkan pada akhir tahun 2016 yaitu tepatnya pada tanggal 29 Desember 2016. c. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di bidang Kekayaan Intelektual Pada tahun 2016 DJKI menargetkan penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pelanggaran HKI sebanyak 40 laporan dan telah diterima pada tahun ini 59 laporan. Hal ini menunjukan telah tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada DJKI dalam menangani perkara hukum di bidang Kekayaan Intelektual, saat ini pelaksanaan penerimaan pelaporan dugaan pelanggaran atas kekayaan intelektual. Sedangkan untuk target penyelesaian pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditetapkan sebanyak 16 perkara, dan telah diselesaikan sebanyak 17 perkara dengan rincian 15 perkara yang sudah masuk dalam tahap P.21/SP.3 dan yang melalui proses mediasi serta telah tercapai kesepakatan damai sebanyak 2 perkara. Penetapan target sebesar 25% merupakan persentase dari target jumlah permohonan KI yang telah tersedia aplikasi pengajuan permohonan secara online. Tahun 2016 telah terealisasi jumlah permohonan pengajuan online Hak Cipta (e-hakcipta) sejumlah 1.432 d a r i t a r g e t p e r m o h o n a n L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Sebagai instansi pemerintah pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DJKI juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran APBN pada tahun 2016. Sebagai instansi pemerintah pelaksana pelayanan publik sekaligus pemungut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI ditargetkan untuk dapat memperoleh PNPB sebesar Rp 329.000.000.000,00 yang terdiri atas s e l u r u h p e l a y a n a n p e r m o h o n a n H K I sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Adapun realisasi penerimaan PNBP DJKI pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 552.216.633.526 (167,84%) atau telah memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Adapun penerimaan PNBP DJKI selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Pendapatan Hak dan Perijinan Tahun 2014 Jumlah Rp 289.421.451.405,- Pendapatan Hak dan Perijinan Tahun 2015 Jumlah Rp 314.257.377.250,- Pendapatan Hak dan Perijinan Tahun 2016 Jumlah Rp 552.216.633.526,-
PAGU Anggaran DJKI selama tahun 2016 Kegiatan PAGU Reguler Self Blocking PAGU setelah Self Blocking Direktorat Hak Cipta, DI, DTLST & RD 3.000.000.000 283.106.000 2.716.894.000 Direktorat KerjaSama 8.000.000.000 2.174.595.000 5.825.405.000 Direktorat Merek dan IG 6.558.000.000 884.025.000 5.673.975.000 Direktorat Paten 4.441.800.000 1.648.163.000 2.793.637.000 Direktorat Penyidikan 1.833.100.000 652.130.000 1.180.970.000 Direktorat Teknologi Informasi 27.871.283.000 4.313.678.000 23.557.596.000 Sekretariat DJKI 121.560.804.000 10.044.294.000 111.516.510.000 Kanwil 33 propinsi 5.765.000.000 5.765.000.000 179.029.987.000 20.000.000.000 159.029.987.000 Penyerapan Anggaran DJKI selama tahun 2016 Kegiatan PAGU setelah Self Blocking Penyerapan Direktorat Hak Cipta, DI, DTLST & RD 2.716.894.000 2.454.851.450 Direktorat KerjaSama 5.825.405.000 4.908.640.418 Direktorat Merek dan IG 5.673.975.000 4.718.111.030 Direktorat Paten 2.793.637.000 2.383.723.578 Direktorat Penyidikan 1.180.970.000 878.607.042 Direktorat Teknologi Informasi 23.557.596.000 22.944.075.051 Sekretariat DJKI 111.516.510.000 102.118.354.962 Kanwil 33 propinsi 5.765.000.000 5.211.135.010 159.029.987.000 145.617.498.541 Penyerapan DJKI Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 145.617.498.541,00 atau 90,39% dari Pagu anggaran yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan seluruhnya sehingga sisa anggaran pada tahun ini adalah sisa anggaran penghematan atas pelaksanaan kegiatan tersebut. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 32
KEGIATAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2016 PENGUATAN LAYANAN PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ONLINE Kementerian Hukum dan HAM selama tahun 2016 telah merealisasikan program kerja 92%dari target kinerja yang ditargetkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tahun 2016 adalah tahun dimana pengembangan jasa layanan publik berbasis internet atau on-line banyak diinisiasi seperti layanan keimigrasian, Fidusia, Pengesahan layanan Notaris, Kekayaan I n t e l e k t u a l , S i m b a k u m , l a y a n a n S D P , pembayaran melalui simponi, aplikasi layanan Hukum secara on-line sistem pengawasan, juga layanan publik bagi permohonan Kekayaan Intelektual secara online.
Di Penghujung tahun 2016, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2016 Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) menyelenggarakan Refleksi Capaian Kinerja 2016 serta sekaligus meluncurkan secara resmi Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual secara On-Line. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Lembaga Sandi Negara, dan tamu undangan dari Kementerian serta lembaga Pemerintah lainnya. Pada kesempatan ini Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membuka acara ini sekaligus meresmikan Layanan Pendaftaran KI secara on-line, layanan berbasis internet ini merupakan salah satu komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik dan cepat sehingga dapat memberikan pelayanan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain untuk lebih meningkatkan pelayananan terhadap masyarakat, layanan pendaftaran KI secara on-line merupakan menyempurnakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya yaitu Aplikasi layanan Pencatatan Hak Cipta Online yg diluncurkan pada tahun 2014, dilanjutkan pada akhir tahun 2015 diluncurkan juga Aplikasi Online Perpanjangan Merek Terdaftar yang merupakan implementasi dari Janji Prioritas Presiden Tahun 2015 khusus pada bidang pelayanan Kekayaan Intelektual. Selama tahun 2016 DJKI c.q. Direktorat Teknologi Informasi KI memberikan layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual melalui hal-hal sebagai berikut: a) Layanan Kekayaan Intelektual berupa Pelayanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual yang memberikan layanan loket u n t u k m e n e r i m a p e r m o h o n a n d a n pendaftaran di bidang kekayaan intelektual dari masyarakat. Sejak tanggal 4 Januari 2016, Loket Layanan Terpadu Kekayaan Intelektual berada di bawah manajemen Dit TI- KI dimana loket terbagi menjadi 2, yaitu front office dan back office. Dalam menerima permohonan dan pendaftaran di bidang Kekayaan Intelektual, Direktorat Teknologi Informasi KI telah menerapkan sistem less- paper, dimana semua dokumen dan surat di bidang kekayaan intelektual yang masuk, pada loket back office telah didigitalisasi, data capture dan masuk ke dalam sistem IPAS (Industrial Property Automation System). Dalam waktu 5-7 hari, permohonan bidang kekayaan intelektual yang telah diajukan ke DJKI dapat dilihat di e-status, dengan alamat E-status adalah fasilitas penelusuran yang dikelola oleh DJKI untuk permohonan di bidang kekayaan intelektual. . b) Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik (online KI) berupa e-filing permohonan baru bidang Merek, paten, desain industri, serta melanjutkan suksesnya implementasi e-filing perpanjangan jangka waktu merek terdaftar dan e-hakcipta. Sejak diluncurkan secara resmi penggunaannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 Desember 2016, penggunaan aplikasi e-filing permohonan baru telah dilaksanakan oleh masyarakat. Sebanyak 46 permohonan merek, 2 permohonan paten, dan 1 permohonan desain industri telah diajukan menggunakan e-filing permohonan baru. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 34
c) Layanan penelusuran KI berupa e-status dan P3DI (singkatan dari Penelusuran Public Patent Domain Indonesia, sebuah fasilitas yang dapat digunakan dalam menelusuri data paten telah habis masa perlindungannya yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional). Ke dua layanan tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman DJKI yaitu E-status dan P3DI merupakan wujud implementasi pelaksanaan Program 100 Aksi Janji Presiden Jokowi-JK tahun 2016. Hal ini sesuai dengan bunyi Nawa Cita ke- 6 "Meningkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional", Nawa Cita ke-7 "Kami akan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik" utamanya pada Nawa Cita ke-7 butir ke-5 "Mewujudkan Penguatan Teknologi Melalui Kebijakan Penciptaan Sistem Inovasi Nasional". Pada Tahun 2016 Kemenkumham melalui DJKI c.q. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual telah berhasil menjalankan amanat dalam mendukung Program "100 Janji Prioritas Presiden" pada program prioritas di bidang Teknologi, yaitu mendorong Instansi Hak Cipta dan Paten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor" Tahun 2016 DJKI c.q. Dit. TI KI telah memenuhi Janji Prioritas Presiden, dengan capaian sebagai berikut: 1) Telah dibukanya akses publik untuk penelusuran paten yang telah habis masa perlindungan yang dapat digunakan untuk kepentingan nasional; 2) Telah tersedianya fasilitas pengecekan status permohonan dan pendaftaran permohonan KI secara online. Janji Prioritas Presiden Pembangunan saat ini bertumpu pada dua faktor, modal (capital) dan teknologi. Sementara itu teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah teknologi informasi. Teknologi Informasi (TI) merupakan hal yang esensial dalam mendukung upaya tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam mengoptimalkan layanan publik kepada masyarakat. Program Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla juga menitikberatkan Inovasi serta penggunaan Teknologi Informasi dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Dengan kerja sama SIMPONI Kementerian Keuangan yang menyediakan billing system yang diintegrasikan ke dalam aplikasi E-Filing dan IPAS, DJKI cq Dit TI KI berhasil melaksanakan Janji Presiden dimaksud. Masyarakat kembali dimudahkan dengan pilihan cara membayar, pilihan bank persepsi yang terintegrasi dengan SIMPONI Kemenkeu serta pilihan waktu dan d i m a n a p u n b era d a , m a sya ra ka t d a p a t mengajukan permohonan baru bidang Kekayaan Intelektual (Merek, Paten, Hak Cipta, dan Desain Industri) serta perpanjangan Merek. Berikut disajikan Matiks Pemantauan Pelaksanaan Janji Presiden tahun 2016: 35 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Berikut disajikan Matiks Pemantauan Pelaksanaan Janji Presiden tahun 2016: TEKNOLOGI "Dorongan instansi hak cipta dan paten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor" "Pemerintah memberikan fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk mempromosikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) nasional di pasar global" KEGIATAN PRIORITAS Membuka akses publik untuk penelusuran paten yang telah habis masa perlindungan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional PENANGGUNG JAWAB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual PJ: Nama: Drs. Yasmon, M.L.S. Jabatan: Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Alamat surel: Nomor telepon: 08118582005 INSTANSI TERKAIT 1. Kemenristek 2. BPPT 3. Badan Ekonomi Kreatif 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5. Kementerian Perdagangan KRITERIA KEBERHASILAN Fasilitas elektronik Penelusuran Informasi Paten yang telah habis masa perlindungannya sehingga dapat digunakan UKURAN KEBERHASILAN Fasilitas elektronik Penelusuran Informasi Paten yang telah habis masa perlindungannya diakses oleh publik UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12 % CAPAIAN TARGET B04:G7:I16 Tersedianya Laporan Koordinasi yang berisikan inventarisasi dan dokumentasi data Paten yang telah habis masa perlindungannya B04: 10 % 1. Inventarisasi data paten yang telah habis masa perlindungannya (Tabel terlampir dalam Lampiran Laporan B04) 2. Inventarisasi Kebutuhan Aplikasi Paten Publik Domain (Terlampir dalam Lampiran Laporan B04) 3. Koordinasi (Bimtek) dengan Para Pemeriksa Paten. Sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas pemeriksa paten dalam menggunakan aplikasi IPAS (Materi yang dipaparkan terlampir) TARGET B06 Tersedianya Laporan analisa kebutuhan dan tersedianya desain perangkat lunak Fasilitas Elektronik Penelusuran Paten yang Telah Habis Masa Perlindungannya B06: 30 % 1. Daftar Analisa Kebutuhan yang terdiri dari analisa data, aplikasi, konfigurasi, dan perangkat keras. 2. Print Screen desain aplikasi TARGET B09 Tersedianya Laporan Uji coba implementasi perangkat lunak Fasilitas Elektronik Penelusuran Paten yang Telah Habis Masa Perlindungannya TARGET B12 Tersedianya Data Paten yang telah habis masa perlindungannya yang dapat diakses secara mudah, cepat, efektif dan efisien melalui internet oleh Masyarakat, Pemerintah, dan/atau industri B09: 75 % B12: 100 %
TEKNOLOGI "Dorongan instansi hak cipta dan paten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor" "Pemerintah memberikan fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk mempromosikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) nasional di pasar global" KEGIATAN PRIORITAS Pengecekan Status Permohonan Kekayaan Intelektual (Electronic Status /e-status) PENANGGUNG JAWAB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual PJ: Nama: Drs. Yasmon, M.L.S. Jabatan: Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Alamat surel: Nomor telepon: 08118582005 KRITERIA KEBERHASILAN Tersedianya Aplikasi Pengecekan status permohonan Kekayaan Intelektual yang diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya Merek, Paten, dan Desain Industri. UKURAN KEBERHASILAN TARGET: aplikasi untuk mengetahui status permohonan Kekayaan Intelektual, khususnya Merek, Paten, dan Desain Industri, melalui laman diakses oleh publik UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12 % CAPAIAN TARGET B04 Tersedianya laporan analisa kebutuhan untuk Aplikasi Pengecekan Status Permohonan Kekayaan Intelektual, khususnya Merek, Paten, dan Desain Industri. B04: 10 % 1. Inventarisasi Kebutuhan Aplikasi e-Status (Terlampir dalam Lampiran Laporan B04) 2. Inventarisasi Kebutuhan Pendaftaran Online KI (Terlampir dalam Lampiran Laporan B04) 3. Draf Arsitektur Online Filing (Terlampir dalam Lampiran Laporan B04) TARGET B06 Tersedianya desain Aplikasi pengecekan status permohonan Kekayaan Intelektual , khususnya Merek, Paten, dan Desain Industri. (Electronic Status / e-status Uji) TARGET B09 Tersedianya laporan Uji coba (testing) aplikasi Pengecekan Status Permohonan Kekayaan Intelektual (Electronic Status / e-status) B06: 40% 1. Analisa Kebutuhan 2. Print Screen Desain Aplikasi B09: 75 % TARGET B12 Terimplementasi dengan baik dan dapat diakses melalui internet oleh Konsultan Kekayaan Intelektual, Perguruan Tinggi, dan pemohon kekayaan intelektual lainnya. B12: 100 % Untuk setiap Persentase Capaian Pelaksanaan Janji Presiden Jokowi JK Tahun 2016, DJKI dalam hal ini Dit TIKI berhasil melaksanakan dengan memberikan data dukung sebagaimana disepakati sebelumnya dalam Berita Acara Janji Presiden. Puncak acara wujud program kerja Janji Presiden adalah pada tanggal 29 Desember 2016 dengan meresmikan beberapa layanan KI berbasis elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
KEGIATAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2016 PENGUATAN POTENSI DAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS Pada tahun 2015 telah ditetapkan bahwa tahun 2016 sebagai Tahun Indikasi Geografis Nasional. Penetapan tahun 2016 sebagai Tahun Indikasi Geografis tidak terlepas dari semakin banyaknya potensi-potensi Indikasi Geografis (IG) yang didaftarkan untuk dilindungi serta pengakuan internasional atas kekayaan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya genetika terbesar ke-2 (kedua) di dunia, termasuk di dalamnya adalah potensi Indikasi Geografis. Sepanjang tahun 2016 terdapat 7 (tujuh) permohonan pendaftaran IG yang dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan terdapat sebanyak 16 (enam belas) sertifikat G yang telah didaftarkan dan diberikan kepada pemilik Indikasi Geografis atas produk IG, yaitu sebagai berikut:
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS (Data Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) Produk Pemilik No. Pendaftaran (Tgl. Daftar) Logo Lamphun Brocade Thai Silk Lamphun Provincial Administration Kuasa : Gunawan Suryomurcito ID G 000000039 (22 Februari 2016) Jeruk Keprok Gayo - Aceh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Keprok Gayo-Aceh ID G 000000040 (22 Maret 2016) Kopi Liberika Rangsang Meranti Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM) ID G 000000041 (2 Mei 2016) Lada Hitam Lampung Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) Lada Hitam Lampung ID G 000000042 (2 Mei 2016) Kayumanis Koerintji Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayumanis Koerintji Jambi (MPIG-K2J) ID G 000000043 (26 Mei 2016) Tequila Consejo Regulador del Tequila, A.C. Kuasa : Suyud Margono ID G 000000044 (18 Juli 2016) Grana Padano Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano Kuasa : Andromeda, BA., SH AMR Partnership ID G 000000045 (18 Juli 2016) Tunun Gringsing Bali Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB) ID G 000000046 (18 Juli 2016) 39 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS (Data Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) Produk Pemilik No. Pendaftaran (Tgl. Daftar) Logo Tenun Sutera Mandar Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sarung Sutera Mandar ID G 000000047 (09 September 2016) Kopi Arabika Sumatera Mandailing Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG-KM) ID G 000000048 (09 September 2016) Pala Tomandin Fakfak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak (MPIG-PTF) ID G 000000049 (09 September 2016) Jeruk SoE Mollo Asosiasi Petani Jeruk Soe Mollo (APJSM) ID G 000000050 (21 September 2016) Cengkeh Moloku Kie Raha Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha (MPIG-CMKR) ID G 000000051 (21 September 2016) Mete Muna Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mete Muna ID G 000000052 (21 September 2016) Kopi Robusta Temanggung Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG-KRT) ID G 000000053 (6 Desember 2016) Sawo Sukatali Sumedang Asosiasi Petani Sawo (ANISA) Kabupaten Sumedang ID G 000000054 (14 Desember 2016) L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 40
Adapun selama tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan terkait penguatan potensi dan perlindungan Indikasi Geografis: Peserta Seminar yang hadir berjumlah 100 orang yang berasal dari perwakilan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis 1. Seminar Nasional Indikasi Geografis dan Pasar Indikasi Geografis (MPIG), Asosiasi Indikasi Geografis (AIG), B a d a n E k o n o m i K re a t i f ( B E K R A F ) , Seminar Nasional Indikasi Geografis dan Pasar Indikasi Geografis dilaksanakan pada 12-15 Mei 2016 di Potato Head Garage, SCBD. Seminar Nasional Indikasi Geografis ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan the state Secretariat for Economic Affairs of Switzerland (SECO). Dalam sambutannya Dirjen KI menyatakan bahwa Potensi produk Indikasi Geografis (IG) sangat luar biasa yang memiliki keunikan tersendiri karena pengaruh faktor alam, cuaca dan altitude. Produk khas tersebut dapat kita jumpai pada ubi cilembu, kopi Kintamani, kopi gayo, kopi Flores Bajawa, kopi Toraja, pala Banda, vanili alor, beras adan Krayan, lada muntok, garam amed. Pemerintahan, Tim Ahli IG, Asosiasi Restauran dan Katering, serta pihak Universitas. Rangkaian terakhir dari acara ini adalah Pasar Indikasi Geografis yang akan berlangsung mulai tanggal 14-15 Mei 2016 di Potato Head Pacific Place Mall G Floor SCBD. Pasar Indikasi Geografis ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk Indikasi Geografis Indonesia kepada publik. Pengunjung berkesempatan untuk bertemu dengan produsen dan pengrajin, serta merasakan cita rasa produk-produk IG Indonesia. Pasar Indikasi Geografis ini menghadirkan Sejarah membuktikan bahwa bangsa asing datang dan menjajah negeri ini karena produk alam tersebut. Dalam sambutan tersebut juga mengajak kepada segenap pemangku kepentingan IG untuk menjunjung sejarah dengan tidak mengingkari potensi alam, melindungi anugerah yang berupa material-material Indikasi Geografis tersebut. Dengan demikian Bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dengan menjadikan Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah di dunia.Dalam seminar ini membahas mengenai case study Garam Amed; Arabica Flores Bajawa dan Lada Putih Muntok. produk-produk berkualitas Indikasi Geografis seperti pala tapaktuan Aceh, pala Fakfak Papua, garam laut Amed Bali, beras spesialti Adan Krayan Kalimantan Utara, kopi arabika Flores Bajawa, tenun ikat Sikka, kopi arabika Kintamani Bali, kacang mede Flores, garam gunung Adan Krayan, kopi arabika Gayo, lada putih Muntok, dan masih banyak lagi. Rangkaian lokakarya citarasa (taste workshops) juga akan diadakan dengan mengundang narasumber MPIG dan praktisi pangan lokal kenamaan. 41 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Perlindungan dan Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan rapat koordinasi s e h u b u n g a n d e n g a n t e l a h ditandatanganinya Nota Kesepahaman tentang Perlindungan dan Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis pada 30 Oktober 2015 yang lalu, dengan 6 (enam) Kementerian antara lain Kemendagri, KemenLHK, Kemenperind, Kemendag, Kementan pada tanggal 15 Agustus 2016 di Ruang Rapat DJKI Lantai 8. Nota Kesepahaman tersebut bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan potensi produk Indikasi Geografis (IG) di Indonesia. Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indonesia sendiri, memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan ragam keunikannya, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Rapat yang dipimpin oleh Plt. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Yasmon, dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathluchrahman, membahas tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta rencana kegiatan dari masing-masing Kementerian yang tergabung dalam Nota Kesepahaman. Seminar "Masa Depan Indikasi Geografis di Indonesia" Seminar ini merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa melalui kerangka Trade Cooperation Facility (TCF) serta dilakukan penyerahan sertifikat pendaftaran Indikasi Geografis (IG) di Indonesia untuk produk "Tequila" dari Meksiko, "Grana Padano" dari Italia, dan "Tunun Gringsing" dari Bali oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), pada tanggal 29 Agustus 2016 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ahmad M. Ramli dalam laporannya bahwa: "Melalui kerangka kerja sama TCF ini, untuk bidang Indikasi Geografis, Indonesia mendapat bantuan berupa kegiatan-kegiatan seperti konsultasi teknis, pelatihan, seminar dan kunjungan studi ke negara-negara di Eropa seperti Perancis yang telah berpengalaman dalam menerapkan sistem Indikasi Geografis". Potensi sumber alam tersebut perlu diberikan perlindungan dari aspek Kekayaan Intelektual (KI), ekonomi, ekologi, dan sosial budaya sebagai produk IG. Hal inilah yang mendorong pemerintah harus secara optimal memaksimalkan pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap potensi produk IG. Acara seminar ini di buka secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, dan dihadiri Kepala Delegasi Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN, Vincent Guerend, dan Duta Besar Italia, Vittorio Sandalli, serta Kepala Bagian Ekonomi dan Komersial Kedutaan Meksiko untuk Indonesia, Jorge Rascon. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 42
4. 43 Dalam sambutannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa potensi produk IG ini didasarkan pada potensi geografis wilayah tertentu dan berpotensi sebagai produk ekspor, sehingga berpotensi menjadi sumber devisa Negara. Potensi IG menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi serta dapat digunakan sebagai asset perdagangan. Duta Besar Uni Eropa, Vincent Guerend menjelaskan bahwa kerja sama ini akan memungkinkan pendaftaran indikasi geografis dapat diterapkan secara timbal balik."Kami akan membawa IG yang sudah direkognisi dari Indonesia ke Uni Eropa dan produk dari Uni Eropa ke Indonesia," tambahnya. Seminar "Dukungan Uni Eropa untuk Indikasi Geografis (IG) di Indonesia dan ASEAN" seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo Aceh, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan dan masih banyak lagi potensi Indikasi Geografis yang berasal dari Indonesia. Berbeda dengan negara maju yang mengandalkan produk manufaktur untuk ekspor, Indonesia lebih m e n g a n d a l k a n p r o d u k d e n g a n keistimewaan geografis untuk ekspor. Oleh karena itu produk yang berkaitan dengan IG menjadi salah satu potensi untuk dapat memperoleh pasar yang besar diperdagangan internasional. Saat ini Indonesia adalah negara yang kaya akan produk potensi IG. Potensi produk IG ini menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta penambahan devisa negara. Delegasi lembaga Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, lembaga Misi Uni Eropa ASEAN dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) menyelenggarakan seminar yang bertajuk "Dukungan Uni Eropa untuk Indikasi Geografis (IG) di Indonesia dan ASEAN" pada tanggal 7 November 2016 di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini. Acara ini berlangsung bertepatan dengan kunjungan dari Komisaris Eropa untuk pertanian dan pembangunan pedesaan Phil Hogan dan secara resmi dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna H. Laoly. Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk p o t e n s i I n d i k a s i G e o g r a f i s n y a Selain memberikan keuntungan dibidang ekonomi, pengembangan sistem IG ini juga dapat mendukung program dunia dalam rangka menjaga lingkungan hidup. Sebagai contoh dengan dikembangannya IG Madu Sumbawa, maka hutan-hutan yang ada di Sumbawa akan terjaga dari pengrusakan karena akan selalu dijaga kelestariannya oleh masyarakat IG Madu Sumbawa yang membutuhkan keberadaan hutan Sumbawa sebagai sumber produksi madu bagi mereka yang mensejahterakan kehidupan mereka. Kesejahteraan hidup para petani pun dapat ditingkatkan melalui pengembangan IG ini", ujar Yasonna dalam sambutannya. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Mengingat pentingnya pengembangan potensi IG baik dari segi produksi, perlindungan, manajemen dan pemanfaatannya, maka pelaksanaanya di Indonesia perlu dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan melalui suatu strategi nasional IG sebagai bagian dari strategi nasional kekayaan intelektual dan diharapkan dapat mendukung program masyarakat ekonomi ASEAN yang saat ini sedang berlangsung. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Uni Eropa atas bantuan dan pengembangan sistem kekayaan intelektual khususnya IG yang telah dilaksanakan melalui program EU-Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF). TCF telah bekerja sama dengan DJKI sejak 2013 lalu yang menyediakan dukungan upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem IG, membantu pemerintah nasional dan regional untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang IG dan menyediakan kapasitas pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kemampuan manajemen IG mereka. Menkumham RI Yasonna berharap kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Semoga seminar ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembangunan sistem kekayaan intelektual khususnya terhadap pengembangan potensi IG Indonesia. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 44
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS Sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 telah terdapat 54 (lima puluh empat) produk Indikasi Geografis (IG) yang didaftarkan. Adapun berikut ini akan dibahas contoh produk IG yaitu Garam Amed dan Tenun Ikat Sikka. Garam Amed Bali (Bali Amed Salt) Garam Amed Bali didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tanggal 23 Desember 2015 dan dilakukan penyerahan Sertifikat Indikasi Geografisnya pada Saat Acara Pemberian Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional dan WIPO Awards tanggal 18 Juli 2016 di Istana Wakil Presiden. Selain penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Garam Amed Bali, Sertifikat IG juga diberikan kepada 6 (enam) pemilik Indikasi Geografis yang telah terdaftar yaitu Jeruk Keprok Gayo, The Java Preanger, Kopi Robusta Semendu, Kopi Liberika Rangsang Meranti, Kayu Manis Koerintji dan Lada Hitam Lampung. (Logo Garam Amed Bali) Logo Garam Amed Bali mengandung makna : 1. Bentuk bulat menggambarkan kesempurnaan, yang berarti Garam Amed Bali diproduksi dengan menggunakan teknik pengolahan garam yang terbaik dan mampu memberikan manfaat yang sempurna untuk masyarakat Garam Amed Bali. 2. Warna biru menggambarkan laut yang menjadi sumber dari Garam Amed Bali yang juga merupakan sumber manfaat yang besar bagi masyarakat Garam Amed Bali. 3. Bentuk tinjungan dan palungan menunjukkan alat-alat khas yang digunakan untuk menghasilkan Garam Amed Bali yang berkualitas prima
Sejarah Garam Amed Bali Garam Amed Bali telah terkenal sebagai garam berkualitas baik sejak masa kerajaan Karangasem sekitar tahun 1500 Saka atau tahun 1578 Masehi, dimana masyarakat Amed diminta oleh Raja untuk memberikan Garam Amed sebagai persembahan kepada Raja. Kata Amed, berasal dari kata a yang berarti tidak dan med Sehingga kata yang berarti membosankan. Amed, berarti tidak membosankan. Hal ini mengacu pada pemandangan alam Amed yang sangat indah dan tidak membosankan. Pantai Amed dikenal sampai saat ini sebagai pantai yang dianggap suci oleh warga desa adat/pakeraman Culik dan sekitarnya. Latar Belakang Diajukannya Garam Amed Bali sebagai Produk Indikasi Geografis yang Dilindungi Garam Amed saat ini diproduksi dalam bentuk 2 (dua) jenis produk, yaitu Garam dan Bunga Garam. Garam diperoleh di dasar tinjungan sedangkan Bunga Garam diperoleh dipermukaan air didalam tinjungan dengan produksi yang sangat terbatas yaitu sekitar 10% dari total produk. Garam Amed sangat dibutuhkan oleh masyarakat Amed untuk memasak dan berbagai kegiatan lain termasuk untuk pembuatan jamu dan sajen, selain sebagai cinderamata bagi turis domestik maupun turis manca negara yang datang ke Amed. Masalah yang dihadapi saat ini adalah pemalsuan produk, rendahnya harga yang diterima petani garam dan semakin sempitnya lahan yang dapat digunakan untuk membuat garam. Pada saat itu areal pembuatan garam masih terhampar luas, dan mempunyai harga yang baik. Saat ini pembuatan Garam Amed hanya terdapat di Banjar Dinas Amed dan Banjar Dinas Lebah pada areal hanya sekitar 10 hektar saja di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Mutu khas dan kualitas baik yang dimiliki Garam Amed tidak terlepas dari proses pembuatannya yang menggunakan teknik khusus menggunakan tanah sari, tinjungan, penyusuan dan pengeringan didalam palungan dengan menggunakan air laut yang jernih dan berkualitas baik. Garam yang dihasilkan memiliki warna putih, dengan kristal berukuran kecil sampai sedang, mudah hancur dimulut dan memberikan rasa asin yang mudah hilang tanpa rasa pahit yang berlebihan. Kondisi tersebut menyebabkan minat membuat dan produksi garam semakin menurun. Untuk menggairahkan kembali usaha pembuatan garam, mencegah pemalsuan, melestarikan kekayaan budaya, pengetahuan tradisionil pembuatan garam, ser ta untuk dapat meningkatkan nilai ekonomi, berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani garam, maka dibentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Amed Bali. Sebagai langkah awal untuk mencapai harapan diatas, dengan dukungan Bupati dan Dinas serta unit kerja terkait di Karangasem serta dukungan dari ISIP Project, MPIG Garam Amed Bali mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis bagi Garam Amed Bali. Nama Indikasi Geografis yang diusulkan adalah Garam Amed Bali dan dalam bahasa Inggris adalah Bali Amed Salt. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 46
Proses Produksi Garam Amed Bali Garam adalah kristal-kristal garam yang berbentuk kristal halus berwarna putih yang dihasilkan pada dasar palungan yang pengolahannya dilakukan dengan teknik khas produksi Garam Amed. Bunga Garam adalah kristal-kristal garam yang berbentuk kristal yang lebih kasar dari kristal Garam Amed, berwarna putih berkilat yang dihasilkan dari air perrmukaan dalam palungan yang dikristalkan diluar palungan yang pengolahannya dilakukan dengan teknik khas produksi Garam Amed. Proses produksi G a r a m A m e d B a l i d i l a k u k a n d e n g a n menggunakan teknik yang sangat khas dan saat ini hanya ditemukan di banjar dinas Amed dan banjar dinas Lebah. Teknik tersebut diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Amed sejak sebelum masa kerajaan Karangasem. Proses dengan teknik yang khas tersebut menghasilkan garam dengan kualitas yang khas yang menyebabkan Garam Amed Bali menjadi terkenal. Standar kualitas Garam dan Bunga Garam Amed diperoleh dari uji laboratorium dan uji secara organoleptik. Uji laboratorium dilakukan di Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Kementerian Perindustrian di Semarang, Jawa Tengah, dan pengujian secara organoleptik dilakukan oleh Tim Pengawas Kualitas Mutu yang berasal dari anggota dan pengurus MPIG Garam Amed Bali. Untuk pengujian mutu garam secara organoleptik, Tim Pengawas Mutu Garam Amed mendapatkan pelatihan pengenalan organoleptik Garam dan Bunga Garam Amed Bali dari Mr. Charles Perraud, ahli garam dan ahli Indikasi Geografis dari Perancis. Secara umum terlihat bahwa Garam dan Bunga Garam Amed Bali memiliki 10 kandungan NaCl yang lebih tinggi dari SNI dengan kandungan cemaran yang lebih kecil dari SNI. Kadar air masih lebih tinggi dari SNI, tetapi dalam proses produksi selanjutnya akan diupayakan untuk menurunkan kadar air tersebut sampai memenuhi syarat SNI. Secara keseluruhan hasil uji tersebut memperlihatkan bahwa kualitas Garam Amed dan Bunga Garam Amed memenuhi persyaratan SNI. Faktor yang Berpengaruh dalam Menghasilkan Garam Amed Bali Faktor yang berpengaruh dalam menghasilkan Garam Amed Bali adalah faktor laut yang menjadi sumber bahan baku utama pembuatan garam, faktor lokasi yang merupakan tempat proses pembuatan garam berlangsung, faktor curah hujan dan hari hujan yang merupakan faktor pembatas dan faktor penentu keberhasilan proses pembuatan garam, serta faktor manusia dengan pengetahuan tradisionilnya dalam membuat Garam Amed dengan menggunakan t e k n i k d a n p e n g e t a h u a n y a n g t e l a h dikembangkan secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Peran ekonomi, sosial dan budaya juga berpengaruh. Secara garis besar keseluruhan faktor tersebut dibagi menjadi 4 kelompok faktor, yaitu faktor laut, faktor lingkungan darat, faktor iklim dan faktor manusia selain peran sosial, ekonomi dan budaya. Faktor alam lainnya seperti jenis tanah, tidak memberikan pengaruh penting dalam proses pembuatan Garam Amed Bali. 47 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS Tenun Ikat Sikka Tenun Ikat sudah berkembang dan dipertahankan di beberapa Kepulauan di Indonesia termasuk di Kabupaten Sikka. Di mana teknik tenun yang meliputi proses ikat dan pewarnaan benang seperti ini dipraktikkan secara turun-temurun di Kabupaten Sikka. Kekhasan motif dari Tenun ikat Sikka dikembangkan oleh 8 (delapan) kelompok etnis yang ada di Kabupaten Sikka, yang berdasarkan kepercayaan dan cerita. Kegiatan ini sudah dipraktikkan sejak berabad-abad lamanya. Sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Sikka mempertahankan alat tenun yang masih tradisional. Untuk mempertahankan tradisi dan Seni Budaya Tenun Ikat Sikka, ini mereka juga mewariskan pengetahuannya dan keterampilan secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga tradisi Tenun Ikat Sikka terus ada dan dilestarikan sampai dengan hari ini. Bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Sikka kegiatan tenun ini menjadi salah satu bisnis keluarga yang merupakan perwujutan dari konsep kesetaraan gender, dimana wanita dan pria mempunyai peran yang sama yaitu bersama-sama memikul tanggung jawab membangun keluarganya. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian perempuan di wilayah Kabupaten Sikka, aktivitas tenun menjadi salah satu mata pencaharian bagi keluarga mereka. Keberadaan Tenun Ikat Sikka sangat populer sampai dengan saat ini, dimana motif yang dimiliki dapat dibedakan dengan jelas dari motif-motif daerah lainnya yang ada di Indonesia. Saat motif ini Tenun Ikat Sikka menjadi ikon bagi Pemerintah Kabupaten Sikka. Sebagai Tenun Ikat yang mempunyai nilai jual dan sejarah yang tinggi, saat ini mulai banyak ditiru dan diproduksi di luar Kabupaten Sikka dengan menggunakan mesin mekanik. Untuk itu alasan pentingnya perlindungan hukum bagi Tenun Ikat Sikka. Tenun Ikat Sikka didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tanggal 8 Maret 2017 dengan pemilik Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sikka (MPIG-TIS).
Sejarah dan Adat Istiadat Tenun Ikat Sikka Kebudayaan menenun diperkirakan telah ada sejak 5.000 tahun Sebelum Masehi (SM) di Negara Mesopotamia dan Mesir. Kebudayaan ini kemudian berkembang dan menyebar ke Eropa dan Asia hingga akhirnya sampai di Indonesia melalui India, Cina dan Asia Tenggara. Kebudayaan menenun di Indonesia mulai dikenal sejak jaman neolitikum (2.000 tahun SM). Bahan baku yang digunakan yaitu kulit kayu dan kulit binatang, dengan cara ditumbuk yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam mengisi waktu senggang saat menunggu panen. Awalnya kain dibuat sebagai pelindung tubuh dari cuaca panas maupun dingin. Seiring dengan perkembangan kebudayaan, pengetahuan dan kebutuhan manusia baik kebutuhan lahiriah maupun spiritual, unsur-unsur yang terkandung dalam tenunan menampakan perubahan baik bahan baku, teknik menenun, peralatan yang digunakan, pewarnaan, motif/ragam hias maupun fungsinya. Hasil tenunan yang awalnya hanya berfungsi s e b a g a i k a i n p e n u t u p t u b u h , m u l a i berkembang dengan berbagai fungsi seperti : Selain itu pula jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan manusia dari segi spiritual yaitu dalam hal penggunaannya dalam upacara perkawinan dan upacara kematian, serta mitos yang berkembang dalam masyarakat mengenai makna motif desain yang terkandung dalam hasil tenunan akan melindungi pemakainya. Awalnya kain Tenun Ikat Sikka tidak ada catatan sejarah yang pasti. Keterampilan menenun sudah diwariskan dari dahulu kala secara turun temurun. Dari syair tua masyarakat Sikka yang berbunyi : "Lair beli eung ulit, Ulit lusi lopa biha wikir Tangar beli eung lorang Lorang lopa boga ligur lobe beli sa'e beli. Mitak naha sida wa'ing Sapu beli sae beli. Merat naha hawing palik Wiwir loa lupa guring, Odi ata to ho'ot ita, Watang loa lopa bekang. Odi ata hiri ta kengong ita". Dapat diterjemahkan bahwa kain tenun ikat sudah dibuat oleh penduduk asli Sikka sebelum datangnya bangsa asing. Motif tertua yang dikenal adalah motif "Jentiu". Dalam perkembangannya Tenun Ikat Sikka dapat diketahui dari motif yang ada sehingga dapat diprediksi kapan waktu masuknya pengaruh budaya asing yang kemudian berintegrasi dengan motif ikat sikka. Fungsi Sosial dan Budaya; Menggambarkan kekhasan budaya setempat, Menjadi bahan seremoni (dalam upacara kebudayaan) misalnya adat kawin dan penyerahan hak. - Fungsi Ekonomi; Misalkan Sarung dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Salah satunya yaitu sebagai sebuah karya seni, dapat pula menunjukan derajad dan martabat pemakainya. Kain tersebut dapat menunjukan pesan khusus yang tergambar dibalik motif dan warna tenunan tersebut. 49 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Tradisi Tenun Ikat Sikka Menurut penemuan P. Sareng Orinbao dalam buku Seni Tenun Satu Segi Kebudayaan Orang Flores, "Mengusut motif dan ragam hias geometris seni tenun ikat yang disoroti dari aspek sejarah (segi bentuk dan isinya) sesungguhnya kita mendalami aspek religio-magi dari adat istiadat masyarakat setempat." Hal ini didasarkan pada pola pikir dan tata kebiasaan nenek moyang yang menilai tenun ikat bersama motif dan ragam hias geometris sebagai kegiatan suci dan sakti dengan dasar spritual yang kuat. Sehingga boleh dipahami bahwa nilai real dari proses menenun Tenun Ikat Sikka mereka tingkatkan pada daya protektif yang tinggi dari aspek tradisi budaya dan adat istiadat masyarsakat. Jadi menurut para penenun yang sudah lama menggeluti seni tenun ikat, mengurai motif dan ragam rias adalah menyelami suatu kisah yang mengandung daya suci dan sakti, yang diwariskan nenek moyangnya secara turun temurun hingga saat ini. Sebelum era modernisasi, pada umumnya di kehidupan sehari- hari masyarakat Sikka, pakaian yang mereka gunakan yaitu berasal dari tekstil buatan pabrik dan tidak jarang pula berasal dari tenunan sendiri keluarganya. Sedangkan untuk keperluan pakaian adat yang digunakan di upacara adat tentu berbeda dengan pakaian sehari-hari. Berikut pakaian adat yang digunakan oleh pria dan wanita Sikka hingga saat ini : a. Utan : sarung yang dipakai oleh kaum perempuan utan(g) - lorun(g) b. Lipa atau Ragi : sarung pakai oleh kaum lelaki lipa -lorun(g) tertentu Jenis desain motif dan warna merupakan peruntukan bagi si pemakai dari jenis strata, usia, jenis kelamin, jenis kegiatan dan tempat pemakaian, serta peruntukan berbagai seremoni tradisi adat seperti mas kawin (belis), persembahan bagi leluhur, penghormatan kepada jenasah, hadiah adat, tarian dan lain-lain. Jika diperhatikan secara seksama pakaian adat Sikka yang telah dipaparkan di atas memperlihatkan secara jelas bahwa Utang (Sarung Tenun Ikat Sikka) memiliki kedudukan utama dalam hal sempurnanya pakaian adat Sikka yang akan digunakan pada upacara-upacara adat. Usaha Sarung Tenun Ikat Sikka Krowe, memang telah terkenal sejak dahulu dan hingga kini masih dapat bertahan. Usaha ini juga boleh dikatakan sudah sangat langkah, hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu di daerah tertentu pula di Nian(g) Sikka. Gambar : Sarung Tenun Ikat Digunakan Sebagai Pelengkap Dalam Tarian Sikka Sumber foto : MM Renisuhartini Advantri Menenun juga merupakan kegiatan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat jika dilihat dari segi ekonomi. Selain itu masyarakat Sikka memaknai kegiatan menenun merupakan ketrampilan dalam mengolah sumber daya alam yang terdorong oleh faktor pemenuhan kebutuhan pokok untuk langsung digunakan sendiri bukan karena faktor sampingan yang hanya mencari bentuk finansial dalam hal mata pencaharian baru atau alternatif tetapi karena faktor kebutuhan tradisi adat budaya. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 50
Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya adalah TENUN IKAT SIKKA. Sedangkan Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis adalah TENUN IKAT SIKKA sebanyak Empat Puluh Lima(45) Motif yang diklasifikasikan dalam Tujuh Belas (17) Motif Besar, yaitu: Kelompok Motif Nama Motif Uraian Mengenai Karakteristik,Kualitas, dan Motif Tenun Ikat Sikka/Pete Lorung Sikka 1. Sifat Fisik Sifat fisik dari Tenun Ikat Sikka berdasarkan benang yang dipakai dapat dibagi menjadi dua yaitu : a. Benang pintal tradisional yang diurai secara manual dari kapas; memiliki ciri-ciri fisik yang tebal dan agak kasar; b. Benang pintal pabrik yang oleh para penenun biasa disebut benang toko; memiliki ciri-ciri fisik yang tipis dan halus. Sifat fisik dari Tenun Ikat Sikka berdasarkan pewarna yang dipakai yaitu : a. Pewarna alam; warna warni terbatas dan tidak cerah secara alam menggunakan zat pewarna alam dari akar, kulit dan dedaunan alam yang dibudidaya oleh masyarakat penenun; b. Pewarna kimia/pabrik, yang direkomendasikan adalah jenis naftol yang dijual di toko; dengan ciri-ciri warna-warni yang tidak terbatas dan berwarna agak cerah dari pewarna alami. 2. Motif Tenun Ikat Sikka Adapun produk yang di lindungi berupa : Patan: lembaran kain tenun ikat yang masih utuh dengan rumbainya. Utan: Kain tenun ikat yang sudah di jahit menjadi sarung. Sembar: Kain tenun Ikat yang berbentuk selendang/Shawl Lensu: Kain tenun Ikat untuk Penutup kepala. Desain motif Tenun Ikat Sikka merupakan representasi dari etnik, nilai religi "magi", sosial budaya, estetika yang digambarkan dengan simbol-simbol sekitarnya tumbuhan dan hewan yang merupakan simbol dari ekspresi dari nenek moyang yang pada saat itu belum mengenal tulisan. Ada ratusan motif pada sarung (bahasa lokal "Utan") Sikka. Pesan dan makna khusus pada motif Tenun Ikat Sikka yang disampaikan dalam bentuk puisi dan bahasa pribumi digunakan oleh penenun dan komunitas budaya untuk mendukung kualitas dan kekuatan budaya dari Tenun Ikat Sikka. 51 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Penataan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual Selama tahun 2016 telah terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual (KI) sebagai berikut: a. Diundangkannya Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 (UU Paten Baru) dan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 (UU Merek Baru). b. RUU Desain Industri sudah selesai harmonisasi dan masuk dalam Prolegnas 2016; c. Selain itu terdapat aturan teknis yang juga diterbitkan pada tahun 2016, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Selain itu di tataran aturan teknis juga terdapat aturan mengenai besaran jumlah dan jenis tarif layanan kekayaan Intelektual juga melalui PP Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pengaturan di dalam PP tersebut merupakan Penyesuaian Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM RI termasuk yang berada pada layanan DJKI yang merupakan perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2014. d. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang KI yang saat ini posisinya sedang dalam tahap pembahasan bersama dengan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan - RPP Pencatatan Ciptaan dan RPP Lisensi KI sudah selesai penyempurnaan di Ditjen PP dan saat ini prosesnya sedang berada di Setneg; Disusunnya RPP Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sedang menunggu tanda tangan Kementerian Terkait; Disusunnya RPP Fasilitas Akses Tunanetra sedang dibahas dalam rangka mencari masukan di Ditjen PP. e. Permenkumham No 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif bagi Inventor.
Forum Kekayaan Intelektual Indonesia - Jepang 2016 (Forum Kekayaan Intelektual Indonesia - Jepang ke-2) Era globalisasi meniscayakan semakin intensnya kerja sama di antara negara-negara di dunia guna mendukung negara-negara tersebut dalam mencapai tujuan bernegara yang salah satunya adalah mencapai kesejahteraan warga negaranya. Kerja sama tersebut biasanya dalam bentuk hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Hubungan di antara Indonesia dengan Jepang adalah salah satu bentuk hubungan bilateral yang terjalin dalam rentang waktu yang cukup lama, tepatnya sejak diresmikannya hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun 1958. Hubungan bilateral ini terutama dalam bidang perekonomian dan kebudayaan. Eratnya hubungan antara Indonesia-Jepang ini salah satunya ditandai dengan hubungan perdagangan dan ekonomi, dimana Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia, sedangkan Jepang merupakan negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia (sumber: data BPKM). Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang sudah terjalin sejak lama melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah ditanda tangani pada Tahun 2007. Indonesia merupakan pasar terbesar ASEAN yang terdiri dari sekitar 40% dari pasar ASEAN dengan 250 juta orang dari 600 juta jumlah penduduk ASEAN. Dan Jepang merupakan mitra dagang Indonesia dengan total nilai ekspor ke Indonesia pada Tahun 2015 sekitar 13,23 milliar US Dollar. Dan termasuk dalam peringkat kedua negara pengekspor tertinggi di Indonesia. Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari daya cipta karsa manusia menjadi perhatian suatu negara dalam hal membangun perekonomian dan kesejahteraan warga negaranya, karena hasil KI dalam pemanfaatannya sangat erat terkait dengan sektor bisnis dan perdagangan, dan dari aktifitas inilah yang menjadi penggerak roda perekonomian. Bagaimana suatu negara dapat mengembangkan dan memberikan perlindungan bagi KI agar dapat menjasi asset penting dalam memajukan perekonomiannya adalah hal yang mutlak diperlukan.
Sekilas Kerja Sama Indonesia Dengan Jepang Dalam Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Kerja sarna bilateral dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) maupun Japan Patent Office (JPO), serta melalui program Japan Fund-Trust yang dilaksanakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) sudah berlangsung sejak tahun 1995, dan selama itu pula terjadi berbagai peningkatan di berbagai bidang. Kerja sarna terjalin semakin baik, dan terjadi timbal balik yang bermanfaat bagi kedua pihak. Selama itu pula telah banyak expert yang datang ke Indonesia untuk berbagi ilmu dan pengalaman, selain itu juga banyak kesempatan yang diberikan kepada Indonesia untuk melakukan pelatihan ke Jepang. Kerja sarna bilateral antara Indonesia dengan Jepang juga dipererat dengan adanya kerja sarna ekonomi antara Indonesia dengan Jepang melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah ditandatangani pada tahun 2007. IJEPA merupakan Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Jepang, dengan Kekayaan Intelektual menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam perjanjian. Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN, yang terdiri dari sekitar 40% dari pasar ASEAN, dengan 250 juta orang dari 600 juta jumlah penduduk ASEAN. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan pasar dari berbagai negara, salah satunya negara Jepang. Jepang merupakan mitra dagang Indonesia dengan total nilai ekspor ke Indonesia pada tahun ,2015 sekitar Jepang 13,23 miliar US Dollar, atau sekitar 11.2% dari total nilai impor barang ke Indonesia, dan termasuk dalam peringkat kedua negara pengekspor tertinggi ke Indonesia. Indonesiasudah sangat lama akrab dengan produk-produk dari Jepang, terutama untuk produk otomotif dan elektronik. Harnpir sebagian besar produk otomotif, seperti mobil dan motor adalah produksi dari Jepang. Merek terkenal seperti Toyota, Honda, Suzuki, Nissan dan Daihatsu adalah merek untuk produk otomotif dari Jepang yang banyak dipasarkan di Indonesia. Pada tahun 2016 telah terdapat 39 pegawai DJKI yang dikirim ke Jepang melalui pembiayaan JICA, JPO maupun JETRO untuk mengikuti studi banding dan pelatihan mengenai pelaksanaan sistem KI di Jepang, yang terdiri dari studi banding UndangUndang Merek untuk 15 pejabat DJKI dan Tim RUU Merek; studi banding mengenai penegak hukum untuk 7 pejabat DJKI; pelatihan KI dan investasi luar negeri untuk 2 personil DJKI; dan Pelatihan Komisi Banding Merek untuk 15 personil DJKI dan anggota Komisi Banding Merek. Dengan demikian, dalam kurun waktu setahun ini sudah banyak kegiatan yang kita laksanakan sebagai implementasi kerja sarna Indonesia dengan Jepang untuk membangun. sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia.
Kegiatan yang akan terkait dalam Proyek JICA 2016-2020 yang Record of Discussionnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham dengan Chief Representative of JICA Jakarta Office pada tanggal 3 Agustus 2015 di Gedung Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM: a. Membangun mekanisme pelatihan dan pendidikan pegawai DJKI (khususnya pemeriksa) guna meningkatkan kualitas pemeriksaan permohonan KI, termasuk persiapan petunjuk pelatihan dan pelatihan bagi pengajar (Training of Trainers) berdasarkan rencana pelatihan pemeriksa. b. Melaksanakan pelatihan dan seminar bagi para pemeriksa dan pegawai pada Subdit Pelayanan Hukum dan anggota Komisi Banding. c. Berkolaborasi dengan DJPP merevisi peraturan KI hingga menjadi peraturan yang mutakhir. d. Merevisi dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan KI. e. Menentukan informasi KI yang akan dipublikasi dan memfasilitasi publikasi informasi. f. Membangun wadah diskusi penegakan hukum Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 terkait dengan: a. Technical Explanation Meeting (1) tanggal6 April 2016: Diselenggarakan atas kerja sarna antara DJKI, JICA dan South East Asian IP Network of Japanese Commerce and Industry/SEAIPJ b. Kunjungan studi ke Jepang tangal 1-9 Juni 2016: Peser ta Dirjen KI, Staf Ahli Menkumham, dan Anggota RUU Merek c. Survei Kunjungan Pemeriksa JPO ke DJKI terkait PPH tanggal 22-24 Juni 2016 d. Workshop Internal Pembuatan Panduan PPH (PPH Guideline) tanggal 3 - 5 Agustus 2016: Peserta dari Internal Direktorat Paten e. Seminar Panduan PPH (PPH Guideline) tanggal 31 Agustus - 2 September 2016: Peserta dari Pemeriksa Paten, dan Konsultan KI f. Studi Bersama (Joint Study) ke Jepang tanggal 19-27 Juli 2016: Peserta PPNS DJKI g. Seminar Penegakan Hukum HKI tanggal 24- 25 Agustus 2016: Seminar untuk peneqak hukum di Indonesia dan Seminar tentang p e n e n t u a n k e a s l i a n p r o d u k ( A u t h e n t i c i t y D e t e r m i n a t i o n ) , diselenggarakan oleh METI dan JETRO, bekerja sarna dengan DJKI dan JICA KI di perbatasan. g. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi para PPNS. h. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan aduan di Direktorat Penyidikan. i. Membentuk Working Group yang melibatkan pemegang KI ataupun asosiasi terkait HKI. j. Mempertimbangkan hasil diskusi dalam Working Group untuk dijadikan sebagai prosedur penegakan hukum HKI. k. Memberikan saran dan komentar untuk kegiatan promosi/sosialisasi KI bagi instansi pemerintah, industri, UMKM, sekolah dan universitas. erevisi peraturan KI hingga menjadi peraturan yang mutakhir. h. Study visit to Japan tanggal 24 - 30 September 2016: Peserta dari Anggota Komisi Banding Merek i. Technical Explanation Meeting (2) tal1ggal 7 Desember 2016: Diselenggarakan oleh DJKI, JICA dan SEAIPJ j. Technical Consultation Seminar on Patent tanggal 7 Desember 2016: Tentang Teknologi Automobile Diselenggarakan oleh DJKI, JICA dan SEAIPJ k. Study visit to Japanese Automobile Company i n I n d o n e s i a b u l a n J a n u a r i 2 0 1 7 : dengan peserta pemeriksa paten 55 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
I. Study visit to Japan bulan Januari 2017: Peserta dari Direktorat Paten m. Roving Seminar bulan Februari atau Maret 2017: Termasuk diseminasi UU yang baru, dengan target peserta universitas dan UKM n. Counterpart Training in Japan dilaksanakan setelah bulan April 2017 o. Technical Consultation Seminars setelah bulan April 2017: Terkait dengan Paten Merek, Desain Industri, TI dan PPNS, Terget p e s e r t a p e m e r i k s a d a n s t a t aministrasi Sesuai dengan workplan kerjasama DJKI-JPO telah dilaksanakan Forum Kl lndonesiaJepang yang pertama pada bulan 27-28 Oktober 2015 di Hotel Tentrem Yogyakarta dengan tema: Kekayaan Intelektual dan Peningkatan Pembangunanekonomi Indonesia-Jepang. Peserta: 100 Peserta Dunia Industri Jepang Indonesia, universltas dan instansi pemerintah terkait. Tahun 2016 dilaksanakan Forum KI Jepang yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2016 di Hotel Okura, Tokyo. Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang p. Focus Group Discussion on IPR Enforcement s e t e l a h b u l a n A p r i l 2 0 1 7 : A n t a r a PPNS, Penyidik dan Pemegang Hak Sejak tanggal 1 Juni 2013 telah dilaksanakan program Patent Prosecution Highway (PPH) yang merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Japan Patent Office dalam bidang Paten untuk mempercepat proses pemeriksaan substantif. Diharapkan melalui program PPH ini akan dapat memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran Paten, baik bagi permohonan Paten yang berasal dari Indonesia ke Jepang ataupun sebaliknya dari Jepang ke Indonesia. Berkaitan dengan program PPH ini telah dilaksanakan kegiatan berupa: a. Kunjungan Survey PPH ke Ditjen KI oleh Pemeriksa Japan Patent Office pada tanggal 22 - 24 Juni 2016; b. Workshop Panduan Internal PPH Pada tanggal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu a s p e k y a n g b e r p e r a n p e n t i n g d a l a m p e m b a n g u n a n e k o n o m i s a l a h s a t u n ya bermanfaat dalam memberikan perlindungan bagi para pengusaha dari praktik pemalsuan dan peniruan. Mempertimbangkan hal tersebut, para pengusaha di Indonesia dan Jepang menganggap perlu untuk menyelenggarakan suatu Forum Kekayaan Intelektual terutama bagi para pengusaha. Forum ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang praktik pendaftaran dan perlindungan KI di kedua negara sekaligus menjadi wadah pertemuan para peserta guna menjalin kemungkinan kerja sama di masa mendatang. Forum Kekayaan Intelektual Indonesia - Jepang dihadiri Pimpinan dan para pejabat JPO; para pengusaha Jepang; para pengusaha Indonesia yang merupakan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia; Instansi Pemerintah terkait; pengusaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) di Yogyakarta dan akademisi. 3-5 Agustus 2016; c. Seminar Panduan PPH pada tanggal 3 Agustus- 2 September 2016. L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L 56
Adapun tujuan dibentuknya Forum Kekayaan Intelektual Indonesia - Jepang adalah untuk mempertemukan pihak-pihak terkait KI dari Indonesia - Jepang dalam memberikan pendapat dan informasi tentang KI, seperti sistem KI, sistem pemeriksaan/pemberian hak - hak kekayaan intelektual di masing-masing kantor (DJKI maupun JPO), kampanye kesadaran masyarakat untuk sektor swasta, dan langkah-langkah anti- pemalsuan. Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang 2016 merupakan forum pembahasan di bidang Kekayaan Intelektual yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan di Jogjakarta pada tanggal 27 Oktober 2015. Forum ini merupakan suatu forum diskusi dan sharing bagi para pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual, terutama untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran Kekayaan Intelektual bagi para pelaku bisnis di Jepang dan di Indonesia, sekaligus untuk mempererat hubungan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang kedua ini berlangsung pada 24 Oktober 2016 di Okura Hotel, Tokyo Jepang, merupakan kegiatan yang terselenggara atas kerja sama Japan Patent Office (JPO), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)-Kementerian Hukum dan HAM Japan External Trade Organization serta (JETRO). Acara ini dihadiri oleh delegasi Indonesia yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. yang sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Dan dari pihak Jepang sendiri sambutan disampaikan o l e h M r. M a s a y u k i Ko y a n a g i , D e p u t y Commissioner JPO. Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya menyatakan bahwa "forum ini akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual di kedua negara, sehingga dapat mendorong praktek perdagangan dan investasi yang kondusif antar dua negara melalui inovasi dan kreatifitas kekayaan intelektual sebagai motor penggerak ekonomi bangsa". Disampaikan pula bahwa Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengharapkan pihak asing untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Selain berdiskusi dalam forum ini, juga disampaikan paparan dari pembicara-pembicara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual antara lain adalah Direktur Paten, Sekretaris Jenderal KI serta Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang menyampaikan perkembangan terkini terkait alur proses permohonan KI dan pengaturan baru dalam undang-undang Paten dan undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Antara lain disampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam memberikan perlindungan KI kepada masyarakat dengan memodernisasi peraturan perundang- undangan KI seperti yang sudah dilakukan saat ini terhadap Undang-Undang Hak Cipta (UU No 28 Tahun 2014), Undang-Undang Paten (UU No 13 Tahun 2016) dan menyusul Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU Nomor 20 Tahun 2016). 57 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 D I R E K T O R A T J E N D E R A L K E K A Y A A N I N T E L E K T U A L
Penyusunan dan Pengembangan Strataegi Kekayaan Intelektual Nasional NIPS (National Intellectual Property Strategy) Selanjutnya, langkah besar yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah melalui kerja sama antara Kemenkumham c.q. Direktorat Jenderal KI dan WIPO adalah penyusunan dan pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual, yang diawali dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai "Pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia" (National Intellectual Property Strategies) pada tanggal 4 Oktober 2016 di Kantor Pusat WIPO Jenewa-Swiss, antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Yasonna H. Laoly dengan Direktur Jenderal WIPO, Dr. Francis Gury. Penandatangana ini ditengah-tengah pelaksanaan "Pertemuan Sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization ke-56" yang berlangsung pada 3-11 Oktober 2016. Melalui Memorandum Saling Pengertian ini, WIPO akan memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh Indonesia dalam menyusun Strategi Nasional KI. Strategi Nasional Kekayaan Intelektual ini sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia. Melalui Strategi Nasional ini, diharapkan Kekayaan Intelektual (KI) dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kontek ekonomi dan sosial yang dilayaninya, serta untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara dengan pemanfaatan kekayaan intelektual. Strategi Nasional Kekayaan Intelektual yang akan disusun ini, merupakan serangkaian langkah-langkah kebijakan yang diformulasikan untuk mempromosikan dan memfasilitasi kreasi, perlindungan, manajemen, dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara efektif, sebagai sarana strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Pengembangan strategi nasional kekayaan intelektual ini diharapkan menjadi perhatian pimpinan tinggi negara Indonesia. Kita dapat mencontoh negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang telah berhasil menempatkan KI sebagai motor penggerak ekonomi mereka.
Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di tengah gencarnya arus globalisasi yang terjadi dewasa ini, hampir semua negara berlomba untuk saling membuka diri dan menawarkan segala potensi yang dimiliki. Potensi sekecil apapun, jika memang berpotensi untuk menghasilkan keuntungan komersial, maka akan terus digali dan dikembangkan semaksimal mungkin. Masalah budaya, kesenian daerah, hingga berbagai hal terkait pariwisata menjadi sektor yang paling diperebutkan oleh berbagai negara. Hal ini memunculkan isu saling klaim terhadap suatu budaya, dimana beberapa negara yang memiliki kesamaan budaya bernilai ekonomi saling berusaha untuk mengklaim sebagai pemilik budaya yang sebenarnya. Indonesia mulai mengenal mengenai masalah saling klaIm atas budaya ini sejak adanya isu klaim beberapa produk budaya Indonesia oleh Malaysia. Masyarakat Indonesia banyak yang mengecam Malaysia karena dianggap telah memanfaatkan produk budaya kita untuk kepentingan komersial pariwisata mereka. Bahkan tak jarang ada beberapa negara yang berusaha untuk mematenkan budayanya agar tidak diklaim oleh negara lain. Masalahnya, budaya adalah milik bersama, tidak bisa diakui secara perseorangan sehingga budaya tidak dapat dipatenkan. Kondisi ini membuat banyak negara berkembang dan negara budaya yang menjadi resah akan aksi klaim ini. Protes yang dilakukan oleh berbagai negara berkembang dan negara budaya telah berhasil memaksa dunia internasional untuk memunculkan sebuah rezim baru yang bernama GRTKF atau singkatan dari Genetic Resources, Taditional Knowledge, dan Folklore. Sebuah rezim yang mengatur masalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunal/masyarakat*). Jika diterjemahkan secara bebas, GRTKF dapat di'Indonesia'kan menjadi SDGPTEBT, Sumber Budaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Rezim ini mengatur tentang masalah hak kekayaan intelektual yang berasal dari komunal. Hal inilah yang membedakan dengan hak kekayaan intelektual biasa. Peraturan yang dimiliki oleh GRTKF pun cukup berbeda jauh dengan peraturan hak kekayaan intelektual biasa. Rezim GRTKF ini belum dapat menjelma menjadi sebuah produk hukum yang nyata. Hingga saat ini belum ada suatu konvensi atau sejenisnya yang membahas masalah ini. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang yang terbiasa hidup dalam secara sosial komunitas tidak terbiasa dengan produk hukum hak kekayaan intelektual yang bersifat individual. Di berbagai negara berkembang, suatu karya biasanya diciptakan oleh masyarakat dan ditularkan secara turun temurun. Berbeda dengan negara maju yang cenderung individual dan mengeksklusifkan diri terhadap suatu karya sehingga negara maju cenderung menolak GRTKF ini karena dianggap tidak memiliki batasan yang jelas dalam hal Strategi Perlindungan Hak Intelektual Komunal (GRTKF) di Indonesia,
Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) GRTKF kemudian diterjemahkan menjadi Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK, yaitu , yaitu kekayaan intelektual yang berupa Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis**). Saat ini belum adanya aturan yang membakukan mengenai KIK (baik aturan secara internasional maupun nasional). Belum adanya aturan internasional yang mengatur terkait penggunaan budaya antar negara ini mengakibatkan suatu negara dapat bebas menggunakan budaya negara lain dengan tujuan komersial tanpa adanya rasa bersalah dan takut adanya hukuman. Banyaknya ragam budaya dan adat istiadat serta kekayaan hayati di Indonesia membuat negara ini layak untuk membuat dan mengembangkan hukum KIK skala nasional. Indonesia memiliki keragaman budaya dan kekayaan alam dalam bentuk Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis yang menjadi modal dasar pembangunan nasional. Pengelolaan Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Geografis perlu dipelihara dalam bentuk pencatatan/inventarisasi, untuk kepentingan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan/atau pelindungan. Fakta yang terjadi adalah Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis diwariskan secara bertutur (lisan), migratoris, tidak terkompilasi dengan baik dan menjadi memori kolektif verbal sehingga mengalami kendala untuk dilindungi sebagai kekayaan intelektual komunal.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka memberikan kepastian dan pelindungan hukum atas kekayaan Intelektual komunal, maka diperlukan Pedoman Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.
Negara perlu membuat semacam aturan terkait masalah KIK dimana nantinya setiap daerah dan komunitas yang memiliki produk budaya dan kekayaan hayati yang unik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut agar produk mereka dapat dilindungi oleh negara sehingga mencegah terjadinya klaim dari pihak luar sebagaimana yang selama ini banyak dikhawatirkan. Langkah ini sudah mulai dirintis oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui sebuah program database yang berisi tentang berbagai macam data kepemilikan budaya di Indonesia. Database ini disusun dengan tujuan sebagai program perlindungan sementara dari klaim oleh negara lain. Database KIK dilakukan melalui kegiatan inventarisasi KIK yang meliputi kegiatan pencatatan, pengumpulan penyusunan dan pemutakhiran data kekayaan intelektual komunal yang terdiri dari Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis. Database KIK diperlukan sebagai pelindungan sementara dari kemungkinan negara lain mengklaim produk KIK Indonesia. Aturan tersebut dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal, dimana posisi rancangan Peraturan Menteri tersebut saat ini sedang diajukan ke Ditjen Peraturan Perundang-Undangan guna dibahas bersama dengan DJKI. Adapun materi muatan data KIK di dalam Rancangan Peraturan Menteri tersebut meliputi kekayaan intelektual yang berupa Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis, serta kewajiban untuk melakukan inventarisasi atas data KIK yang ada.
DATA STATISTIK DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Permohonan Hak Cipta Dalam Negeri Luar Negeri Total Permohonan Desain Industri Dalam Negeri Luar Negeri Total Permohonan Paten Dalam Negeri Luar Negeri PCT Application entering National Phase Total Permohonan Merek Dalam Negeri Luar Negeri Application filled under MADRID PROTOCOL Total Permohonan Indikasi Geografis Total Permohonan 2015 5.750
5.750 2015
5.750
5.750 2015
5.750
5.750 2015
5.750
5.750 2015
5.750 2016
5868
5868 2016
5868
5868 2016
5868
5868 2016
5868
5868 2016
5868
Hak Cipta Dalam Negeri Luar Negeri Total Permohonan Desain Industri Dalam Negeri Luar Negeri Total Permohonan Paten Dalam Negeri Luar Negeri PCT Application entering National Phase Total Permohonan Merek Dalam Negeri Luar Negeri Application filled under MADRID PROTOCOL Total Permohonan Indikasi Geografis Total Permohonan 2015 5.750
5.750 2015
5.750
5.750 2015
5.750
5.750 2015
5.750
5.750 2015
5.750 2016
5868
5868 2016
5868
5868 2016
5868
5868 2016
5868
5868 2016
5868 Registrasi
REGISTRATIONS IN FORCE IN INDONESIA 2015 Hak Cipta Desain Industri 3.347 Paten 1.945 Merek 43.930 HAK CIPTA Overall Filers Yayasan Berea Indonesia Universitas Padjadjaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) - Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Universitas Telkom Universitas Indonesia UNIVERSITAS INDONESIA Prof. Dr. Harno Dwi Pranowo, M.Si (Gadjah Mada University Press) SENTRA HKI UNNES YAYASAN BINA NUSANTARA PT DAN LIRIS DESAIN INDUSTRI Overall Filers SCANIA CV AB PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS Universitas Telkom Koninklijke Philips N.V. Tihun PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk. Han Ali Lusli HILTON AGUSTINUS Debby Muryati Reckitt Benckiser (Brands) Limited 2016 25.017 23.815 226.636 265 220 83 66 53 51 50 49 48 46 139 41 38 35 34 33 32 30 29 29 RENEWALS FILED IN INDONESIA 2015 Paten 12.929 Merek 21.002 Local Filers Yayasan Berea Indonesia Universitas Padjadjaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) - Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Universitas Telkom Universitas Indonesia UNIVERSITAS INDONESIA Prof. Dr. Harno Dwi Pranowo, M.Si (Gadjah Mada University Press) SENTRA HKI UNNES YAYASAN BINA NUSANTARA PT DAN LIRIS Local Filers PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS Universitas Telkom Tihun PT. SURYA TOTO INDONESIA Tbk. Han Ali Lusli HILTON AGUSTINUS SCANIA CV AB Debby Muryati HAN ALI LUSLI PT. MASTER PIECES FURNITURE 2016 58.070 21.514 265 220 83 66 53 51 50 49 48 46 41 38 34 33 32 30 30 29 27 27
MEREK Overall Filers DANIS PUNTOADI, SE GODREJ MID EAST HOLDING LIMITED HARDWOOD PTE LTD PT. Televisi Transformasi Indonesia LE HOLDINGS LTD. PT. SINAR GENERAL INDUSTRIES CP ALL Public Company Limited PT. DUTA ABADI PRIMANTARA Merck KGaA DAVID WIDJAJA GANI PATEN Overall Filers QUALCOMM INCORPORATED HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA HONDA MOTOR CO., LTD. BASF SE JFE STEEL CORPORATION PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. UNICHARM CORPORATION 202 148 126 123 122 114 111 111 101 92 519 199 127 120 112 110 83 81 68 67 Local Filers DANIS PUNTOADI, SE PT. Televisi Transformasi Indonesia PT. SINAR GENERAL INDUSTRIES PT. DUTA ABADI PRIMANTARA DAVID WIDJAJA GANI PT. MEROKE TETAP JAYA PT. DEXA MEDICA PT. PUNCAK KEEMASAN DUNAMIS INDONESIA PT. AKUR PRATAMA PT. SMART TELECOM Local Filers Universitas Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) LPPM-Universitas Negeri Surabaya UNIVERSITAS DIPONEGORO LPPM Universitas Hasanuddin Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Institut Pertanian Bogor Sentra KI - LPPM Universitas Brawijaya Universitas Kristen Satya Wacana 202 123 114 111 92 74 68 68 66 66 202 123 114 111 92 74 68 68 66 66
APPLICATIONS AND REGISTRATION IN 2016 ACCORDING TO COUNTRY OF APPLICANT Negara Merek Paten Application Registration Application Registration 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 ARIPO Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benelux Bengal Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burma Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China 484 - - - - 40 - - - - 1 8 - - 326 43 - 9 1 1 6 1 44 - - - - 17 - - - - - 23 6 29 - - - 1 - 116 - 150 - - 18 1.587 33 - - - - 1 - - - - - - 1 - 275 46 - 4 - 8 9 - 54 2 - - - 21 - - 1 - - 32 2 - - - - 4 - 115 - 325 - - 6 1.722 116 - - - - 9 2 - 1 - - 15 3 - 372 92 1 37 2 1 12 - 62 2 - - - 23 - - - - - 26 2 16 - - - - - 87 - 113 - - 4 1.213 355 - - - - 1 - - - - 2 9 1 - 108 14 - 5 - - 2 - 26 - - - - 1 - - - - - 9 1 3 - - - 1 - 11 - 40 - - 5 392 30 - - - - - - - - - - - - - 92 50 - 4 - - - 2 67 - - - - 2 - - - - - 20 - 1 - 1 - - - 45 - 6 - - 3 316 - - - - - - - - - - - - - 92 45 - 1 - - - - 56 - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - 55 - 7 - - 4 419 - - - - - - - - - - - - - 61 10 - 2 - - - - 35 - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 21 - 2 - - 3 58 2 - - - - - - - - - - - - - 55 24 - 1 - - - - 35 - - - - 1 - - - - - 10 - - - - - - - 36 - 1 - - 4 101 Desain Industri Application 2015 2016 3 - - - - - - - - - - - - - 4 5 - - - - - - 11 - - - - 1 - - - - - 5 - - - - - - - 3 - 2 - - - 44 13 - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 94 Registration 2015 2016 1 - - - - - - - - - - - - - 8 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 13 - 4 - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - 9 6 - - - - - - 15 - - - - 1 - - - - - 5 - - - - - - - 3 - 2 - - - 32
APPLICATIONS AND REGISTRATION IN 2016 ACCORDING TO COUNTRY OF APPLICANT Negara Merek Paten Application Registration Application Registration 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Christmas Island Cocos Islands Colombia Comoros Congo Cook Islands Costa Rica Croatia Cuba Curacao Cyprus Czech Republic Czechoslovakia Côte d'ivoire Dem.Yemen Democratic People's Republic of Korea Democratic Republic of the Congo Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Eurasian Patent Organization European Patent Office Malvinas Faroe Islands Fiji Finland France France Metropol French Guiana French Polynesi French S. Territories Gabon Gambia - 4 - - - 1 - - 1 10 4 - - - 6 6 75 - - - - 1 - - - - - - -
- 29 624
- 6
- 3
- 7 8 4
71
- 35 558
- 3 2
- 108 7
- 53 773
- 8 1
- 9 197
- 3
- 1 3
- 4 2
- 98 261
- 1 4
- 2 2
- 111 234
- 3
- 44 81
- 1 1
- 46 97
- Desain Industri Application 2015 2016
- 7 21
- 1 17
- Registration 2015 2016
- 24 31
- 10 26
APPLICATIONS AND REGISTRATION IN 2016 ACCORDING TO COUNTRY OF APPLICANT Negara Merek Paten Desain Industri Application Registration Application Registration Application Registration 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary ISLE OF MAN Iceland India Indonesia International Bureau Iran (Islamic Republic of) Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Kuwait Kyrgyzstan Lao People's Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia 4 772 - - 7 - - - - - - - - 1 - 400 - 14 24 162 46.335 - 5 - 37 2 9 269 - 1.844 1 - 9 - 3 4 - 7 858 - - 9 - - - - - - - - - 1 336 7 9 11 161 49.366 - 2 - 32 6 4 311 - 2.004 20 - 4 - 4 - - 725 - 1 8 - - - - - - - - - - 394 2 - 24 117 46.312 - 1 1 45 74 12 350 2 3.170 2 1 - - 2 - - 320 - - 1 - - - - - - - - 1 - 116 - 1 7 24 15.877 - 2 - 12 1 5 100 1 869 3 - - - 1 - - 1 447 - - 3 - - - - - - - - - - 4 3 - - 84 1.471 - - - 21 - 18 101 1 2.317 - - - - - - - 455 - - - - - - - - - - - - - 5 4 - 1 79 1.303 - 1 - 30 - 22 106 - 2.375 1 - - - - - - 6 4 - - - 20 - 138 - - 3 2 - - - 13 1 93 2 - 2 - - - 24 7 66 5 - - - - - - - 25 - - - - - - 3 - 28 1 - - - - - 3 - 22 - - 178 - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - 25 227 - - - 8 - 1 44 4 825 - - - - - - - - - - - - - 8 - - 209 - - - - - - - - - - - - - 3 4 - - 35 393 - - - 7 - 9 81 1 1.049 1 - - - - - - 47 - - - - - - - - - - - - - 12 - - - 13 2.625 - - - 1 - - 46 - 469 - - - - - - - 31 - - - - - - - - - - - - - 5 - - 1 7 2.527 - - - - - - 44 3 434 - - - - - - - 62 - - - - - - - - - - - - - 6 - - - 12 1.907 - 1 - - - - 36 - 481 - - - - - - - 59 - - - - - - - - - - - - - 10 - - - 9 1.552 - - - 2 - - 47 - 469 - - - - - - - - - - - 1 - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 - - - - - - - - 4 -
APPLICATIONS AND REGISTRATION IN 2016 ACCORDING TO COUNTRY OF APPLICANT Negara Merek Paten Application Registration Application Registration 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Island Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia Monaco Mongolia Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway OHIM Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Republic of Korea Republic of Moldova - 573 - - 40 - - 18 23 - 28 - 11 - - 2 - 8 - - - 423 - - 38 - 13 - - - 30 1 2 9 - 7 - - - 61 - 14 13 - 11 845 - 2 - 647 - - 27 - - 1 21 - 11 - 4 - - - - - - - - 447 6 - 72 - - 2 - - 19 18 2 3 - 2 1 - 1 54 - 22 8 3 17 877 - - 660 3 - 32 - - 27 328 - 19 1 8 4 - 17 - - - - - 444 1 - 59 - - - - - 36 - - 1 - 7 3 - 14 49 - 12 11 - 13 717 1 - 152 - 2 20 - - 4 84 - 2 - - - - - - - - - - 163 - - 9 - - 2 - - 6 - - - - 9 2 - - 16 - 10 3 2 5 311 1 - 79 - 1 - 1 - - - - 4 - - - - 1 - - - - - 280 - - 17 - - - - - 26 - - - - 1 - - - 6 - 4 2 - - 410 - - 48 - - 1 - - - 1 - 2 - 1 - - - - - - - - 267 - - 12 - - 1 - - 17 - - - - - - - 1 4 - 2 5 - - 337 - - 27 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - 116 - - 3 - - - - - 18 - - - - 1 - - - - - 1 1 - - 95 - - 32 - - 1 - - - - - 3 - - - - - - - - - - 177 7 - 5 - - - - - 27 - - - - 2 - - - 2 - 1 1 - - 122 - Desain Industri Application Registration 2015 2016 2015 2016 - 26 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 104 - - 1 - - - - - 9 - - - - - - - - 1 - - - - - 71 - - 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125 2 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - 91 - - 20 - - - - - - 12 - 1 - - - - - - - - - - 119 - - - - - - - - 2 - 1 - - - - - - 2 - - 1 - - 66 - - 20 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 106 - - - - - - - - 8 - - - - - - - - 2 - - - - - 64 -
APPLICATIONS AND REGISTRATION IN 2016 ACCORDING TO COUNTRY OF APPLICANT Negara Merek Paten Application Registration Application Registration 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Reunion Romania Russian Federation Rwanda Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Serbia and Montenegro Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Rodesia Spain Sri Lanka St.Pierre&Mique St.Thomas & Pr. Sudan Suriname Svalbard&Jan Ma Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Taiwan Tajikistan Thailand Timor¿Leste Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos island Tuvalu - 3 - - - - - 4 - - 17 - - - 5 - 926 - 14 - - 12 - 141 3 - 5 - - - 8 98 598 4 240 - 264 - - - - - 63 - - - 3 67 - 1 - - - 1 - - 49 - - - 5 - 1.092 3 1 - - 28 - 121 3 - 1 - - - 9 123 731 14 393 - 304 1 - - - - 43 - - - - 35 - - - - - 4 - - 22 - - - 23 - 1.035 5 2 - - 35 - 111 4 - 1 - - - 9 124 725 1 427 - 232 - - - - - 87 - 4 - - 28 - - - - - 2 - - 1 - - - 1 - 301 - - - - 5 - 43 - - 1 - - - 3 42 250 - 158 - 78 - - - - - 21 - - - - 17 - - - - - - - 4 - - - - - 54 1 1 - - 10 - 33 1 - - - - - 2 144 377 - 94 - 12 - - - - - 17 - - - - 33 - - - - - - - 9 - 1 - - - 62 - 1 - - 25 - 36 - - - - - - 2 128 397 1 126 - 20 - - - - - 14 - - - - 4 - - - - - - - - - - - 2 - 17 1 - - - 6 - 13 - - - - - - - 69 125 - 30 - 5 - - - - - 2 - - - - 6 - - - - 1 - - 2 - - - - - 16 - - - - 10 - 13 - - - - - - - 85 183 - 28 - 3 - - - - - 1 - - - Desain Industri Application 2015 2016 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 13 - - - - 1 - 3 - - - - - - - 8 43 - 17 - 10 - - - - - 3 - - - - - - - - - - - 11 1 9 - - 2 - 5 - - - - - - - 118 34 - 17 - 16 - - - - - 1 - - - Registration 2015 2016 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 5 1 - - 2 - 3 - - - - - - - 41 37 - 14 - 6 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 15 - 1 - - 1 - 5 - - - - - - - 7 47 - 13 - 11 - - - - - 2 - - -
APPLICATIONS AND REGISTRATION IN 2016 ACCORDING TO COUNTRY OF APPLICANT Negara Merek Paten Application Registration Application Registration 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 US Minor island US Virgin Islands Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United Republic of Tanzania United States of America Unknown Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Viet Nam Virgin Islands (British) WIPO Wallis&Futana I Western Sahara Yemen Zaire Zambia Zimbabwe 1 - 1 59 443 - 2.789 10 - - - - 26 142 - - - 2 - - - 1 - 2 202 426 - 2.630 4 - - - 2 36 137 - - - - - - - 5 1 6 67 715 1 3.238 1 4 - - - 35 207 - - - - - - - 1 - - 3 10 160 - 995 2 - - - - 6 77 - - - - - - - - - 2 6 197 - 1.571 1 - - - 4 12 - - - - - - - - - 1 11 194 - 1.867 4 - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 54 - 459 4 - - - - 1 3 - - - - - - - 2 - 2 1 80 - 598 11 - - - - - 4 - - - - - - - Desain Industri Application 2015 2016 - - - - 68 - 4 - - 2 45 - 198 90 - - - - - 9 - - - - - - - 12 - - - - - 25 - - - - - - - Registration 2015 2016 - - - 3 68 - - - - - 66 - 191 188 - - - - 1 100 - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - -
TRADE MARK APPLICATIONS (BY CLASS) IN 2016 ACCORDING TO THE NICE CLASSIFICATION Kelas 01 Kelas 02 Kelas 03 Kelas 04 Kelas 05 Kelas 06 Kelas 07 Kelas 08 Kelas 09 Kelas 10 Kelas 11 Kelas 12 Kelas 13 Kelas 14 Kelas 15 Kelas 16 Kelas 17 Kelas 18 Kelas 19 Kelas 20 Kelas 21 Kelas 22 Kelas 23 Kelas 24 Kelas 25 Kelas 26 Kelas 27 Kelas 28 Kelas 29 Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastic yang belum diproses, pupuk, komposisi pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan memateri, zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan, zat penyamakan, bahan perekat yang digunakan dalam industry Cat, pernis, lak, bahan pengawet anti karat dan kelapukan kayu, bahan pewarna, bahan penyering, damar yang belum diolah, logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, cetakan dan seni Sediaan untuk pemutih dan bahan-bahan lain untuk digunakan dalam binatu, sediaan untuk membersihkan , mengkilatkan, membuang lemak dan abrasive, sabun, wangi-wangian, minyak sari (esensial), kosmetik, minyak rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi Minyak dan lemak untuk indusri, (bahan pelumur) pelumas, zat untuk menyerap, membasahi, dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motro) dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan. Sediaan farmasi, pengobatan dan kedokteran hewan, sediaan sanitasi untuk tujuan medis, zat makanan pantangan (diet) yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan bayi, suplemen pantangan (diet) untuk manusia dan hewan, plester, bahan untuk menambal gigi, dental wax, pembasi kuman, sediaan untuk membasmi hama, jamur, rumput liar Logam kasar dan campurannya, bahan bangunan dari logam, transportable building material of metal, bahan logam untuk rel kereta api, kabel dan kawat bukan listrik, barang-barang besi, barang kecil terbuat dari besi, pipa dan tabung besi, peti besi, pelikat (mineral) Mesin dan mesin perkakas, motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat), kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat), alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual, alat pengeram telur, mesin penjual otomatis Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual), cutlery, pedang, pisau cukur Perangkat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, surveying, fotografi, sinematrografi, optic, timbang, pengukuran, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perangkat dan peralatan untuk menjalankan, menukar, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengontrol listrik, peralatan untuk perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetic, cakram perekam, CD, DVD dan media perekaman digital lainnya, mekanisme untuk perangkat yang dioperasikan dengan koin, perangkat lunak computer, perangkat pemadam kebakaran Perangkat dan peralatan bedah, pengobatan, kedokteran gigi, dan kedokteran hewan, lengan, mata dan gigi buatan (palsu), barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah Alat-alat untuk tujuan penerangan, penghangat, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, water supply dan sanitasi Kendaraan, perangkat untuk bergerak di darat, udara atau air Senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api Logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia, jam dan perangkat pengukur waktu Alat - alat musik Kertas dan karton, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan kertas dan karton yang tidak termasuk dalam kelas lain, barang cetakan, bahan-bahan penjilidan buku, foto-foto, alat tulis menulis, bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga, bahan-bahan kesenian, kuas untuk melukis, mesin ketik dan alat-alat kantor (kecuali perabot), bahan plastic untuk pengemasan (yang tidak termasuk dalam kelas lain), huruf-huruf cetak, blok cetakan Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang-barang yang terbuat dari bahan-barang tersebut dan yang tidak termasuk dalam kelas lain; plastic dalam bentuk menonjol untuk digunakan dalam manufaktur; bahan-bahan yang dipaka dalam pengemasan, merapatkan dan menyekat; pipa lentur, bukan terbuat dari logam Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut dan tidak termasuk dalam kelas lain; kulit hewan, kulit halus; koper dan tas traveling; payung dan payung matahari, tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana Bahan bangunan (bukan logam); pipa kaku bukan logam untuk bangungan; aspal, pek dan bitumen; bangunan bukan logam yang dapat dipindahkan; monumen bukan logam Perabot, cermin, bingkai gambar, barang-barang dari kayu (yang tidak termasuk dalam kelas lain), gabus, rumput, bamboo, rotan, tanduk, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, selloid dan bahan-bahan pengganti atas bahan-bahan tersebut, atau dari plastic Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah; sisir dan spons; sikat (kecuali kuas lukis); bahan-bahan pembuat sikat, bahan-bahan untuk tujuan kebersihan; steelwool; kaca yang belum dikerjakan atau setengah jadi (kecuali kaca yang digunakan pada bangunan); porselen dan barang-barang tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain. Tampar, tali, jala, tenda, kerai, kain terpal, layar, karung dan tas (yang tidak termasuk di kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi (kecuali dari karet atau plastic), bahan-bahan tekstil serat mentah (untuk penenunan) Benang untuk tekstil Tekstil dan barang-barang teksil, yang tidak termasuk dalam kelas lain; sprei; taplak meja Pakaian, alas kaki, penutup kepala Renda dan sulaman, pita dan kepangan; kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum; bunga buatan Karpet, permadani, keset dan tikar, linoleum dan bahan-bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (bukan tekstil) Permainan dan alat-alatnya; alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk dalam kelas lain; dekorasi untuk pohon natal Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; sari daging; sayuran dan buah-buahan yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, saus buah-buahan; telur; susu dan produk susu; minya dan lemak yang dapat dimakan Kopi, teh, kakao dan pengganti kopi; beras; tapioca dan sagu; tepung dan sediaan terbuat dari gandum; roti, kue dan kembang gula; es konsumsi; gula, madu, sirup; ragi; bubuk untuk membuat roti; garam; mostar; cuka; saus; bumbu; es Kelas 30 1761 576 4062 648 4019 992 1547 501 4467 675 1493 1462 134 657 99 2079 556 1412 842 1045 1029 229 81 915 5711 242 216 918 2988 6435
Kelas 31 Kelas 32 Kelas 33 Kelas 34 Kelas 35 Kelas 36 Kelas 37 Kelas 38 Kelas 39 Kelas 40 Kelas 41 Kelas 42 Kelas 43 Kelas 44 Kelas 45 Pertanian, hortikultura dan kehutanan produk dan biji-bijian untuk hewan Bir; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; minuman dan jus buah-buahan; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman Minuman mengandung alkohol (kecuali bir) Tembakau; barang-barang keperluan perokok; korek api Periklanan; manajemen bisnis; administrasi bisnis; fungsi perkantoran Asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, urusan real estat (perumahan) Konstruksi bangungan; reparasi; jasa instalasi Telekomunikasi Transporatsi; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan Penangananan bahan-bahan Pendidikan; penyediaan pelatihan; hiburan; kegiatan olahraga dan budaya Jasa penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dan desain yang tekait dengannya; analisis industri dan jasa penelitian; rancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer Jasa penyediaan makanan dan minuman; akomodasi sementara Jasa pengobatan; jasa kehewanan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; jasa pertanian, hortikultura dan kehutanan Jasa hukum; jasa keamanan untuk perlindungan properti dan perorangan; layanan pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu TOP 10 TRADE MARK CLASSES FILED IN 2016 Overall Filers Local Filers Kelas 30 Kelas 25 Kelas 35 Kelas 9 Kelas 3 Kelas 5 Kelas 43 Kelas 29 Kelas 41 Kelas 16 6.435 5.711 5.195 4.467 4.062 4.019 3.757 2.988 2.804 2.079 Kelas 30 Kelas 25 Kelas 35 Kelas 43 Kelas 5 Kelas 3 Kelas 29 Kelas 9 Kelas 41 Kelas 16 729 1928 270 518 5195 1522 947 1096 850 341 2804 1635 3757 1010 487 5.599 4.866 3.833 3.199 2.737 2.680 2.473 2.255 1.961 1.552
INDUSTRIAL DESIGN APPLICATIONS IN 2016 ACCORDING TO THE LOCARNO CLASSIFICATION Kelas 00-00 Kelas 01-01 Kelas 02-01 Kelas 02-02 Kelas 02-03 Kelas 02-04 Kelas 02-06 Kelas 02-07 Kelas 03-01 Kelas 03-03 Kelas 03-04 Kelas 03-99 Kelas 04-01 Kelas 04-02 Kelas 04-04 Kelas 05-04 Kelas 05-05 Kelas 05-06 Kelas 06-01 Kelas 06-02 Kelas 06-03 Kelas 06-04 Kelas 06-06 Kelas 06-07 Kelas 06-08 Kelas 06-09 Kelas 06-10 Kelas 06-11 Kelas 06-13 Kelas 07-01 Kelas 07-02 Kelas 07-03 Kelas 07-04 Kelas 07-05 Kelas 07-06 Kelas 07-07 Kelas 07-99 Kelas 08-01 Kelas 08-02 Kelas 08-03 Kelas 08-04 Kelas 08-05 Kelas 08-06 Kelas 08-07 Kelas 08-08 Kelas 08-09 Kelas 08-99 Kelas 09-01 Kelas 09-02 Kelas 09-03 Kelas 09-04 Kelas 09-05 Unknown Bakers' products, biscuits, pastry, macaroni and other cereal products, chocolates, confectionery, ices Undergarments, lingerie, corsets, brassires, nightwear Garments Headwear Footwear, socks and stockings Gloves Haberdashery and clothing accessories Trunks, suitcases, briefcases, handbags, keyholders, cases specially designed for their contents, wallets and similar articles Umbrellas, parasols, sunshades and walking sticks Fans Miscellaneous Brushes and brooms for cleaning Toilet brushes, clothes brushes and shoe brushes Paintbrushes, brushes for use in cooking Ribbons, braids and other decorative trimmings Textile fabrics Artificial or natural sheet material Beds and seats Beds Tables and similar furniture Storage furniture Other furniture and furniture parts Mirrors and frames Clothes hangers Mattresses and cushions Curtains and indoor blinds Carpets, mats and rugs Blankets and other covering materials, household linen and napery China, glassware, dishes and other articles of a similar nature Cooking appliances, ustensils and containers Table knives, forks and spoons Appliances and utensils, hand-manipulated, for preparing food or drink Flatirons and washing, cleaning and drying equipment Other table utensils Other household receptacles Miscellaneous Tools and implements for drilling, milling or digging Hammers and other similar tools and implements Cutting tools and implements Screwdrivers and other similar tools and implements Other tools and implements Handles, knobs and hinges Locking or closing devices Fastening, supporting or mounting devices not included in other classes Metal fittings and mountings for doors, windows and furniture, and similar articles Miscellaneous Bottles, flasks, pots, carboys, demijohns, and containers with dynamic dispensing means. Storage cans, drums and casks Boxes, cases, containers, (preserve) tins or cans Hampers, crates and baskets Bags, sachets, tubes and capsules 12 3 20 26 48 33 5 3 38 4 1 1 20 5 8 2 92 3 90 10 17 69 10 3 17 8 4 25 3 89 56 13 16 12 6 27 3 11 7 21 1 20 99 46 23 2 3 122 8 210 15 111
INDUSTRIAL DESIGN APPLICATIONS IN 2016 ACCORDING TO THE LOCARNO CLASSIFICATION Kelas 09-07 Kelas 09-08 Kelas 09-09 Kelas 10-01 Kelas 10-02 Kelas 10-04 Kelas 10-05 Kelas 10-07 Kelas 11-01 Kelas 11-02 Kelas 11-99 Kelas 12-02 Kelas 12-05 Kelas 12-06 Kelas 12-07 Kelas 12-08 Kelas 12-09 Kelas 12-11 Kelas 12-12 Kelas 12-13 Kelas 12-14 Kelas 12-15 Kelas 12-16 Kelas 13-01 Kelas 13-02 Kelas 13-03 Kelas 14-01 Kelas 14-02 Kelas 14-03 Kelas 14-04 Kelas 14-99 Kelas 15-01 Kelas 15-02 Kelas 15-03 Kelas 15-04 Kelas 15-05 Kelas 15-06 Kelas 15-07 Kelas 15-09 Kelas 15-99 Kelas 16-01 Kelas 16-03 Kelas 16-05 Kelas 16-06 Kelas 17-01 Kelas 17-02 Kelas 17-03 Kelas 17-99 Kelas 18-01 Kelas 18-04 Kelas 19-01 Kelas 19-02 Kelas 19-04 Closing means and attachments Pallets and platforms for forklifts Refuse and trash containers and stands therefor Clocks and alarm clocks Watches and wrist watches Other measuring instruments, apparatus and devices Instruments, apparatus and devices for checking, security or testing Casings, dials, hands and all other parts and accessories of instruments for measuring, checking and signalling Jewellery Trinkets, table, mantel and wall ornaments, flower vases and pots Miscellaneous Handcarts, wheelbarrows Elevators and hoists for loading or conveying Ships and boats Aircraft and space vehicles Motor cars, buses and lorries Tractors Cycles and motorcycles Perambulators, invalid chairs, stretchers Special-purpose vehicles Other vehicles Tyres and anti-skid chains for vehicles Parts, equipment and accessories for vehicles, not included in other classes or subclasses Generators and motors Power transformers, rectifiers, batteries and accumulators Equipment for distribution or control of electric power Equipment for the recording or reproduction of sounds or pictures Data processing equipment as well as peripheral apparatus and devices Communications equipment, wireless remote controls and radio amplifiers Screen displays and icons Miscellaneous Engines Pumps and compressors Agricultural machinery Construction machinery Washing, cleaning and drying machines Textile, sewing, knitting and embroidery machines including their integral parts Refrigeration machinery and apparatus Machine tools, abrading and founding machinery Miscellaneous Photographic cameras and film cameras Photocopying apparatus and enlargers Accessories Optical articles Keyboard instruments Wind instruments Stringed instruments Miscellaneous Typewriters and calculating machines Bookbinding machines, printers' stapling machines, guillotines and trimmers (for bookbinding) Writing paper, cards for correspondence and announcements Office equipment Books and other objects of similar outward appearance 26 1 2 3 5 13 20 1 58 8 1 11 2 2 3 39 2 68 8 5 2 51 264 9 27 35 41 38 125 4 1 11 24 42 2 20 2 6 29 16 1 1 5 8 2 3 4 1 10 2 2 2 14
INDUSTRIAL DESIGN APPLICATIONS IN 2016 ACCORDING TO THE LOCARNO CLASSIFICATION Kelas 19-06 Kelas 19-08 Kelas 20-01 Kelas 20-02 Kelas 20-03 Kelas 20-99 Kelas 21-01 Kelas 21-02 Kelas 21-04 Kelas 22-03 Kelas 22-06 Kelas 23-01 Kelas 23-02 Kelas 23-03 Kelas 23-04 Kelas 23-05 Kelas 23-99 Kelas 24-01 Kelas 24-02 Kelas 24-04 Kelas 24-99 Kelas 25-01 Kelas 25-02 Kelas 25-03 Kelas 25-04 Kelas 26-01 Kelas 26-02 Kelas 26-03 Kelas 26-04 Kelas 26-05 Kelas 26-06 Kelas 26-99 Kelas 27-02 Kelas 27-04 Kelas 27-05 Kelas 27-06 Kelas 27-99 Kelas 28-02 Kelas 29-01 Kelas 29-02 Kelas 30-02 Kelas 30-06 Kelas 30-08 Kelas 31-00 Kelas 32-00 Materials and instruments for writing by hand, for drawing, for painting, for sculpture, for engraving and for other artistic techniques Other printed matter Automatic vending machines Display and sales equipment Signs, signboards and advertising devices Miscellaneous Games and toys Gymnastics and sports apparatus and equipment Tents and accessories thereof Ammunition, rockets and pyrotechnic articles Traps, articles for pest killing Fluid distribution equipment Sanitary appliances Heating equipment Ventilation and air-conditioning equipment Solid fuel Miscellaneous Apparatus and equipment for doctors, hospitals and laboratories Medical instruments, instruments and tools for laboratory use Materials for dressing wounds, nursing and medical care Miscellaneous Building materials Prefabricated or pre-assembled building parts Houses, garages and other buildings Steps, ladders and scaffolds Candlesticks and candelabra Torches and hand lamps and lanterns Public lighting fixtures Luminous sources, electrical or not Lamps, standard lamps, chandeliers, wall and ceiling fixtures, lampshades, reflectors, photographic and cinematographic projector lamps Luminous devices for vehicles Miscellaneous Pipes, cigar and cigarette holders Matches Lighters Cigar cases, cigarette cases, tobacco jars and pouches Miscellaneous Cosmetic products Devices and equipment against fire hazards Devices and equipment for accident prevention and for rescue, not elsewhere specified Pens, cages, kennels and similar shelters Beds and nests Markers, marks and shackles Machines and appliances for preparing food or drink not elsewhere specified Graphic symbols and logos, surface patterns, ornamentation 24 65 9 4 4 1 89 9 1 4 10 231 74 4 30 1 3 5 15 27 2 132 86 2 5 1 5 3 7 31 48 6 1 3 12 1 9 25 2 14 5 1 1 13 13
10 PERINGKAT TERTINGGI KELAS DESAIN INDUSTRI YANG DIMOHONKAN TAHUN 2016 Overall Filers Local Filers Kelas 12-16 Kelas 23-01 Kelas 09-03 Kelas 25-01 Kelas 14-03 Kelas 09-01 Kelas 09-05 Kelas 08-06 Kelas 05-05 Kelas 06-01 264 231 210 132 125 122 111 99 92 90 Kelas 23-01 Kelas 09-03 Kelas 25-01 Kelas 09-05 Kelas 08-06 Kelas 05-05 Kelas 09-01 Kelas 06-01 Kelas 21-01 Kelas 25-02 JUMLAH PATEN YANG DIBERI TAHUN 2016 BERDASARKAN KLASIFIKASI INTERNASIONAL PATEN Kelas A Kimia Kelas B Mekanik Kelas C Elektrik Kelas D Instrumen Kelas E Bidang lainnya 196 161 127 101 99 92 84 82 76 72 2.422 1.368 2.680 227 319