Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
PEMETAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) Disusun oleh: Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PEMETAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) Edisi Pertama, Maret 2021 ISBN: 978-602-275-216-5 Penulis Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Hak Cipta Dilindungi Undang-undang ©2020 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, intepretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan non-komersial. Saran pengutipan: TNP2K, 2020. Laporan Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jakarta. Untuk mendapatkan salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi TNP2K (km.unit@tnp2k.go.id). Laporan ini juga tersedia di website TNP2K Diterbitkan oleh: TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110 Telepon: (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511 E-mail: km.unit@tnp2k.go.id Website:
Kata Pengantar Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Berbagai program pemberdayaan dilaksanakan untuk membuka akses UMKM terhadap sumber pembiayaan, meningkatkan kapasitas SDM dan kemampuan teknologi, mengembangkan usaha, dan memperluas jaringan pemasaran. Hasil penelusuran TNP2K baik melalui desk review serta wawancara dengan informan ditemukan terdapat 64 program/kegiatan yang dilaksanakan di 22 K/L. Dalam buku ini, pembahasan difokuskan pada 21 Program Pemberdayaan UMKM yang masuk dalam kategori: (1) dijalakan secara reguler dan berkelanjutan (sustainable) di 19 K/L, (2) didukung dengan nilai anggaran dan menyasar jumlah penerima/peserta program yang relatif besar, serta (3) menyasar kelompok rentan (miskin, perempuan). Mayoritas program pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan fokus pada pembukaan dan perluasan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan, terutama dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM dengan target utama pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Tujuan diterbitkannya buku informasi tentang berbagai program pemberdayaan UMKM. Buku ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah inisiasi dalam persiapan menuju sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM terintegrasi, yang diharapkan lebih efektif dan efisien dalam implementasinya kedepan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyusun buku ini. Masukan, saran, dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini. ini adalah untuk memberikan Terima kasih, Jakarta, Maret 2021 Dr. Suprayoga Hadi Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI Sekretaris Eksekutif TNP2K
Ringkasan Eksekutif Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian. Namun, berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L) hasilnya belum optimal. Sebab itu, sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sehingga bisa meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Upaya tersebut memerlukan informasi mengenai sebaran dan jenis program pemberdayaan UMKM yang lengkap serta berbagai model pelaksanaan sinkronisasi. Untuk itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) membuat pemetaan dan penelusuran upaya sinkronisasi program pemberdayaan UMKM, yang tujuan sebagai berikut: 1. Memetakan dan menganalisis program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh sejumlah K/L. 2. Mengkaji pengalaman negara lain dan mengambil pelajaran (best practice) dari mereka dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM. 3. Melakukan asesmen kesiapan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM. 4. Memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam sinkronisasi program pemberdayaan UMKM. Kajian ini menggunakan pendekatan desk review serta analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program serta pemangku kebijakan. Kegiatan dalam kajian ini meliputi sintesis berbagai literatur dan sumber untuk mendapatkan peta populasi program pemberdayaan UMKM, mengidentifikasi program pemberdayaan UMKM, membuat kajian sistematis tentang pengalaman negara 7
lain serta melakukan wawancara mendalam dengan narasumber dari negara bersangkutan, melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan program pengembangan UMKM, serta membuat rekomendasi yang feasible dan sesuai dengan konteks Indonesia. Identifikasi awal mengenai pemetaan program pemberdayaan UMKM yang terdapat di K/L menunjukkan bahwa jenis program pemberdayaan UMKM yang ada saat ini sangat beragam, sumber data yang digunakan untuk mensasar peserta di setiap program berbeda, dan pelaksanaanya tersebar di berbagai K/L tanpa ada kategorisasi dan keterkaitan antar program yang jelas. Dari pemetaan lanjutan yang dilakukan terhadap populasi program pemberdayaan UMKM, setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM di bawah 19 K/L yang telah berjalan cukup lama (sustainable) dengan nilai anggaran dan jumlah penerima/peserta program yang relatif besar, serta menyasar kelompok rentan (miskin, perempuan). Gambar 1. Program Pemberdayaan UMKM Terpilih* Peningkatan Kapasitas Usaha Rp 0,5 T Pembiayaan Rp 167,3 T 1. Inovasi Desa - Ekonomi Lokal 2. Desa Wisata 3. Sentra Kewirausahaan Pemuda 4. Diversifikasi Usaha Nelayan 5. Tenaga kerja Mandiri 6. Pemberdayaan Pelaku usaha 7. Pendidikan Wirausaha Unggulan 8. Industri Rumahan 9. UMKM Go Online 10. Export Coaching 1. Kredit Usaha Rakyat 2. Bantuan Wirausaha Pemula 3. UMi 4. PNM Mekaar 5. PNM Ulaam 6. Modal Usaha Kelautan 7. Peningkatan Keluarga Sejahtera 8. KUBE Ekosistem Rp 0,3 T 1. Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) 2. Pendaftaran Kekayaan Intelektual 3. Penyusunan Laporan Keuangan Keterangan: - Berdasarkan program Tahun Anggaran 2019 - Program ditentukan berdasarkan keberlangsungan program (telah lama dijalankan), nilai anggaran dan jumlah penerima relatif besar, serta menyasar kelompok rentan (penduduk miskin, perempuan). Mayoritas program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh K/L saat ini berfokus pada pembiayaan UMKM, terutama dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM. Sebagian besar program ditargetkan untuk pelaku usaha mikro dan ultramikro. Literatur menunjukkan bahwa sebagian usaha mikro enggan mengakses permodalan yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Salah satu penyebabnya adalah mayoritas UMKM menggunakan usahanya hanya untuk menambah pendapatan dan bertahan hidup. Berbagai laporan menyebutkan bahwa UMKM, terutama skala mikro dan kecil, yang memiliki visi untuk mengembangkan usahanya agar "naik kelas" jumlahnya masih sangat sedikit. Hal ini tercermin dari rendahnya serapan penyaluran kredit mikro dan penggunaan kredit untuk tambahan modal atau konsumsi rumah tangga, bukan untuk investasi pengembangan usaha. 8
Untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM, pemerintah memiliki visi untuk menyinkronkan program pemberdayaan UMKM. Dalam visi tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan memiliki peran penting dalam koordinasi kebijakan, program, dan pendataan program UMKM serta penerima/peserta program. Namun untuk melaksanakan koordinasi dengan baik, Kementerian Koperasi dan UKM memerlukan dukungan dalam bentuk peraturan dan perubahan kelembagaan. Salah satunya adalah menaikkan level organisasi sebagai koordinator pelaksana (acting coordinator) program pemberdayaan UMKM, sehingga memungkinkan K/L teknis untuk melaporkan program dan data kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, penguatan sumber daya manusia serta organisasi diperlukan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu membangun sistem basis data, harmonisasi regulasi dan kebijakan, serta program "one-gate policy". Pengalaman Malaysia, India dan Taiwan menunjukkan bahwa komitmen untuk mengembangkan UMKM tingkat tinggi dan berskala nasional merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memulai sinkronisasi program, baik melalui lembaga tersendiri maupun melalui kementerian. Kajian ini merumuskan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM di Indonesia, di antaranya: Membuat komitmen bersama secara nasional dan tingkat tinggi untuk pengembangan UMKM. Pembentukan Dewan Nasional Pengembangan UMKM yang diketuai oleh Presiden merupakan salah satu opsi untuk mewujudkan komitmen tingkat tinggi tersebut. Namun perlu diingat bahwa pembentukan Dewan Nasional memerlukan target dan kriteria penunjukkan yang jelas untuk mengurangi pemborosan anggaran.
Penyesuaian aturan mengenai kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator pelaksana dan penyeleras program pemberdayaan UMKM di Indonesia. Penguatan kelembagaan diperlukan agar Kementerian Koperasi dan UKM memiliki kewenangan dan kapasitas melakukan fungsi koordinasi lintas sektor, termasuk untuk membangun basis data program terpadu serta mekanisme pelaporan program pemberdayaan UMKM lintas sektor dalam one-gate policy. Beberapa hal yang dipandang perlu dilakukan adalah:
Amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan tambahan pasal yang menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah koordinator pelaksana keseluruhan program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan berhak menyelenggarakan sistem basis data terpadu lintas sektor serta sistem pengawasan dan evaluasi program. Meningkatkan kategori kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kategori I untuk melaksanakan fungsi penyelarasan kebijakan khusus UMKM. Meningkatkan alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk membangun basis data dan pelaporan program pemberdayaan UMKM lintas sektor di tingkat nasional dan daerah. 9
Membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan daerah. Setelah memiliki kewenangan koordinasi melalui tahap penyesuaian aturan, Kementerian Koperasi dan UKM dapat melakukan koordinasi penyusunan basis data terpadu program pemberdayaan UMKM yang komprehensif antarsektor di tingkat nasional dan daerah. Kementerian Koperasi dan UKM kemudian dapat mengidentifikasi tumpang-tindih penerima program serta menentukan kebutuhan program untuk berbagai jenis UMKM. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM akan membangun dan menjalankan sistem pemantauan dan evaluasi tersebut serta memberikan umpan balik bagi K/L dalam melaksanakan program dan mencapai target. Arah kebijakan pengembangan UMKM idealnya tidak bersifat one-size fits all atau satu ukuran untuk semua, tetapi dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap UMKM yang karakteristiknya beragam. Sebagai contoh, untuk usaha ultramikro dan mikro dapat dikembangkan skema permodalan yang membedakan jenis usaha yang "survivalist" dan "growth oriented". Kredit ultramikro untuk jenis usaha survivalist bagi UMKM yang non-bankable dibuat skema tersendiri. Adapun program permodalan KUR ditargetkan untuk usaha yang mau naik kelas. Sementara itu, program pelatihan kompetensi sumber daya manusia UMKM dapat ditargetkan untuk UMKM yang memiliki visi mengembangkan usaha. Desain program akan lebih efektif bila melibatkan asosiasi pelaku dan pendamping UMKM. 10
Tabel 1. Detilasi Program Pemberdayaan UMKM Terpilih* No. Nama Program Nama K/L Tahun Mulai Anggaran (Rp Miliar) Target Penerima Unit penerima 1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kemenko Ekonomi 2007 120.000 4.906.491 debitur 2 Bantuan Wirausaha Pemula (Start Up Capital) Kemenkop UKM 2011 30 2.603 individu 3 Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kementerian Keuangan 2017 3.000 979.729 debitur 4 PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera) Kementerian BUMN/PT. PNM Indonesia 1999 20.190 6.043.840 debitur 5 PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Kementerian BUMN/PT. PNM Indonesia 2008 3.976 73.000 individu 6 Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2009 182,5 3.945 individu 7 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) BKKBN 1994 3,9 842.254 keluarga 8 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kementerian Sosial 2015 20.000 101.018 kelompok 9 UMKM Go online/Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi 2017 34 6.435.216 unit usaha 10 Program Pendampingan Export Coaching Program/ Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan 2010 161,8 810 peserta 11 Inovasi Desa - Bantuan Pemerintah Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) Kementerian Desa dan PDT 2018 50 117 desa 12 Pendampingan Desa Wisata dan Kemitraan Usaha Rakyat/ Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012 10 3.350 individu 13 Bantuan Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga 2018 17,2 1.034 individu 14 Program Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya/Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017 3,8 2.165 keluarga 15 Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri/Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja 2017 58,1 16.600 individu 16 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan Pengawas Obat dan Makanan (BOPM) 2018 14,7 27.702 unit usaha 11
No. Nama Program Nama K/L Tahun Mulai Anggaran (Rp Miliar) Target Penerima Unit penerima 17 Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 211,7 72.000 individu 18 Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) Kemenkop UKM 2013 96,0 N/A debitur 19 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/ Jasa Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2016 13,1 1.875 produk 20 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (SI-APIK) Bank Indonesia (BI) 2015 179,6 1.299 individu 21 Industri Rumahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016 5,4 3.764 perempuan Keterangan: - Berdasarkan program Tahun Anggaran 2019 - Program ditentukan berdasarkan keberlangsungan program (telah lama dijalankan), nilai anggaran dan jumlah penerima relatif besar, serta menyasar kelompok rentan (penduduk miskin, perempuan). 12
Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Istilah 1 Latar Belakang dan Tujuan Kajian 2 UMKM di Indonesia: Definisi, Kontribusi, dan Karakteristik 2.1 Definisi UMKM 2.2 Kontribusi UMKM dalam Perekonomian 2.3 Karakteristik UMKM di Indonesia 3 Hasil Pemetaan dan Telaah Program Pemberdayaan UMKM di Indonesia 3.1 Pemetaan Program Pemberdayaan di Tingkat Nasional 3.2 Bentuk Pemberdayaan dalam Program/Kegiatan yang Terkait 7 13 14 14 15 19 21 21 23 24 27 27 ` dengan UMKM 3.2.1 Pengelompokan bentuk pemberdayaan berdasarkan 3 Pilar dan 6 Strategi Pemberdayaan UMKM yang disusun oleh TNP2K 3.2.2. Pengelompokan bentuk pemberdayaan berdasarkan hasil 28 28 wawancara dengan informan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 37 3.3.3 Pengelompokan bentuk pemberdayaan berdasarkan penelusuran daring dan wawancara dengan informan K/L oleh LD FEB UI 3.3 Usulan Program Pemberdayaan UMKM Unggulan 3.4 Tantangan dan Permasalahan Program Pemberdayaan UMKM 3.5 Keberlanjutan Program Selama Masa Pandemi Covid-19 4 Sinkronisasi Program Pemberdayaan UMKM 4.1 Situasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM Saat Ini Fungsi Kelembagaan Program Pemberdayaan UMKM 4.1.1 4.1.2 Koordinasi Antar-K/L 4.1.3 Kebutuhan Anggaran 4.1.4 Basis Data UMKM 1 4.1.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi 39 43 47 49 57 57 58 61 62 63 64 4.2 Pengalaman Sinkronisasi Program Pemberdayaan UMKM Negara Lain: Pembelajaran dari Malaysia, India, dan Taiwan 4.2.1 Malaysia: Memperkuat Koordinasi dan Sinkronisasi 64 Melalui SME-Corp. 64 4.2.2 Taiwan: Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Usaha Kecil dan Menengah 66 1. Perkembangan UKM Taiwan dan Terbentuknya Direktorat UKM 4.2.3 2. Program UKM di Taiwan India: Peranan Penting Kementerian UMKM 5 Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Rangkuman Hasil Pemetaan dan Kajian 5.2 Sinkronisasi Program Pemberdayaan UMKM di Indonesia Daftar Pustaka Narasi Program 66 67 68 71 71 72 75 79 13
Daftar Tabel Tabel 1. Detilasi Program Pemberdayaan UMKM Terpilih Tabel 2. Kontribusi UMKM ke PDB Berdasarkan Tahun 2010-2018 (Harga Berlaku) Tabel 3. Kontribusi UMKM terhadap Tenaga Kerja Tabel 4. Perbandingan Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian di Negara ASEAN Tabel 5. Tabel 6. Tiga Pilar Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia Tabel 7. Strategi Kebijakan, Rencana Aksi, dan Kegiatan Pemberdayaan UMKM Karakteristik UMKM di Indonesia 11 23 23 24 25 29 Pilar Pertama 30 Tabel 8. Strategi Kebijakan, Rencana Aksi, dan Kegiatan Pemberdayaan UMKM Pilar Pertama 31 Tabel 9. Strategi Kebijakan, Rencana Aksi, dan Kegiatan Pemberdayaan UMKM Pilar Ketiga Tabel 10. Nama Program dan Kegiatan dalam Perluasan Akses Pasar (Pilar 1.1) Tabel 11. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Peningkatan Daya Saing (Pilar 1.2) Tabel 12. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Pengembangan Kewirausahaan 32 33 34 (Pilar 1.3) 35 Tabel 13. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Akselerasi Pembiayaan dan Investasi (Pilar 2) 35 Tabel 14. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Kemudahan dan Kesempatan Berusaha (Pilar 3.1) Tabel 15. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Koordinasi Lintas Sektor (Pilar 3.2) Tabel 16. Variasi Bentuk Pemberdayaan Berdasarkan Pengelompokan 36 37 Kemenko Perekonomian Tabel 17. Variasi Bentuk Pemberdayaan Berdasarkan Pengelompokan LD FEB UI Tabel 18. Usulan Program Pemberdayaan UMKM Unggulan Tabel 19. Fungsi Pemangku Kepentingan Utama dalam Perumusan Kebijakan serta 38 39 44 Pelaksanaan Program UMKM 58 Tabel 20. Perbandingan Tugas dan Fungsi Kementerian Berdasarkan Kategori dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 60 Daftar Gambar Gambar 1. Program Pemberdayaan UMKM Terpilih Gambar 2. Bentuk Program Pemberdayaan UMKM Unggulan Gambar 3. Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 Gambar 4. Perkembangan Kebijakan Perekonomian dan UKM di Taiwan Gambar 5. Perkembangan Pembentukan Kementerian UMKM di India Gambar 6. Langkah Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemberdayaan UMKM di Indonesia 8 46 50 67 68 74 14
Daftar Istilah ACS APBN APEC APINDO ASEAN ASUH AS Bappenas BBI BI BKB BKKBN BKL BKPM BKR BLT BLU BLU Pusat P2H BLUD BNM BPJH BPL BPOM BPPT BPR BPS BRC BSN BSSN BTN BUMD BUMDes BUMN Covid-19 DAK DDS Ditjen DJA DJKI DTP E-Commerce E-Learning E-50 FDB FGD FSSC : Sistem pembukuan formal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Asia-Pacific Economic Cooperation : Asosiasi Pengusaha Indonesia : Association of Southeast Asian Nations : Aman, Sehat, Utuh, dan Halal : Amerika Serikat : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Bank Belanja Indonesia : Bank Indonesia : Bina Keluarga Balita : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional : Bina Keluarga Lansia : Badan Koordinasi Penanaman Modal : Bina Keluarga Remaja : Bantuan Langsung Tunai : Badan Layanan Umum : Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan : Badan Layanan Umum Daerah : Bank Negara Malaysia : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal : British Physical Laboratories : Badan Pengawas Obat dan Makanan : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi : Bank Perkreditan Rakyat : Badan Pusat Statistik : British Retail Consortium : Badan Standardisasi Nasional : Badan Siber dan Sandi Negara : Bank Tabungan Negara : Badan Usaha Milik Daerah : Badan Usaha Milik Desa : Badan Usaha Milik Negara : Coronavirus Disease 2019 : Dana Alokasi Khusus : Designer Dispatch Service : Direktorat Jenderal : Direktorat Jenderal Anggaran : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual : Ditanggung Pemerintah : Electronic Commerce : Electronic Learning : Enterprise-50 : Fasilitas Dana Bergulir : Focus Group Discussion : Food Safety System Certification 15
GMP HACCP HAM Himbara HIPMIKINDO HITS HKI HRD IKM ILD ISO ITPC IUI Jamkrindo KADIN KB Kemendag Kemendagri Kemendikbud Kemenko Kemenkop UKM: Kemenperin Kemenristekdikti: Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi : Kementerian Pertanian Kementan : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KITE : Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK : Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU : Kelompok Usaha Bersama KUBE : Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM : Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah KUMKM : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial KUPS : Kredit Usaha Rakyat KUR : Kredit Usaha Rakyat Berbasis Ekspor KURBE : Konferensi Tingkat Tinggi KTT : Khadi and Village Industries Commission KVIC : Kementerian/Lembaga K/L : Kredit Usaha Rakyat KUR : Lembaga Demografi FEB UI LD FEB UI : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP : Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI : Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan LPMUKP : National Agency for the Promotion of Small and Medium-sized Enterprises in Morocco MAROC-PME : Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Mekaar : Ministry of Economic Affairs MOEA : Manajemen dan struktur organisasi formal MOF : Memorandum of Understanding MoU : Market Promotion and Development Assistance MPDA : Good Manufacturing Practices : Hazard Analysis and Critical Control Points : Hak Asasi Manusia : Himpunan Bank Milik Negara : Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia : Holistik, Integrasi, Tematik, Spasial : Hak Kekayaan Intelektual : Human Resources Development : Industri Kecil Menengah : Tenaga kerja internal : International Organization for Standardization : Indonesian Trade Promotion Center (Pusat Promosi Perdagangan Indonesia) : Izin Usaha Industri : Jaminan Kredit Indonesia : Kamar Dagang dan Industri Indonesia : Keluarga Berencana : Kementerian Perdagangan : Kementerian Dalam Negeri : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Kementerian Koordinator Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Kementerian Perindustrian 16
MSMED NIK NI-MSME NPWP NSDC NSIC NSPK ODS OECD Parekraf PDB PDTT Pemda PEN Perpres PHATM PIC PIK R PKBL PKH PKK PKL PKKI PKWU PLB PLUT PMA PMK PNM PP PPh PPIID-PEL PPN PPN PT PT RAT Renstra RI RPJMN RT RUU SBC SDGs SDM SeHAt SIUP SI-APIK SKP : Micro, Small and Medium Enterprises Development : Nomor Induk Koperasi : National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises : Nomor Pokok Wajib Pajak : National SME Development Council : National Small Industries Corporation (Limited) : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria : Online Data Base System : Organisation for Economic Co-operation and Development : Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Produk Domestik Bruto : Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Pemerintah Daerah : Pemulihan Ekonomi Nasional : Peraturan Presiden : Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat : Person in Charge : Pusat Informasi dan Konseling Remaja : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan : Program Keluarga Harapan : Pendidikan Kecakapan Kerja : Pedagang Kaki Lima : Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual : Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan : Pusat Logistik Berikat : Pusat Layanan Usaha Terpadu : Penanaman Modal Asing : Peraturan Menteri Keuangan : PT Permodalan Nasional Madani (Persero) : Pelabuhan Perikanan : Pajak Penghasilan : Program Pilot Inkubasi dan Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal : Pajak Pertambahan Nilai : Perencanaan Pembangunan Nasional : Pendidikan Tinggi : Perseroan Terbatas : Rapat Anggota Tahunan : Rencana Strategis : Republik Indonesia : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional : Rumah Tangga : Rancangan Undang-Undang : Small and Medium Business Corporation : Sustainable Development Goals : Sumber Daya Manusia : Sertifikat Hak Atas Tanah (Nelayan) : Surat Izin Usaha Perdagangan : Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan : Sentra Kewirausahaan Pemuda 17
SMEA SMEIPA SMESCO SME Corp. SMIDEC SMIDEX SNI SRG S & T TA TI TIK TNP2K TK UB UU ULaMM UMi UPPKS UPT UKM UMK UMKM WCED WMP : Small and Medium Enterprise Administration : SME Integrated Plan of Action : Small and Medium Enterprise and Cooperatives : Small and Medium Enterprises Corporation : Small and Medium Industries Development Corporation : SME Annual Showcase : Standard Nasional Indonesia : Sistem Resi Gudang : Science & Technology : Tahun Anggaran : Teknologi Informasi : Teknologi Informasi dan Komunikasi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : Tenaga Kerja : Unit Bisnis : Undang-Undang : Unit Layanan Modal Mikro : Pembiayaan Ultra-Mikro : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera : Unit Pelaksana Teknis : Usaha Kecil dan Menengah : Usaha Mikro dan Kecil : Usaha Mikro Kecil dan Menengah : World Commission on Environment and Development : Wirausaha Muda Pemula 18
01 Latar Belakang dan Tujuan Kajian Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara berkembang. Menurut Bank Dunia (2020), sebanyak 90 persen dari entitas bisnis adalah UMKM yang kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja global mencapai 50 persen. Selain itu, usaha kecil dan menengah formal berkontribusi terhadap 40 persen produk domestik bruto (PDB) di negara berkembang. UMKM juga memiliki peran penting dalam menuntaskan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama untuk menstimulus inovasi, kreativitas, serta menciptakan pekerjaan layak bagi semua. Secara khusus, SDGs merumuskan Tujuan 8 (target nomor 3) dan Tujuan 9 (target nomor 3) untuk memperkuat UMKM melalui perbaikan akses ke pelayanan keuangan. Peran tersebut menjadi dasar pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam mengembangkan UMKM yang dituangkan dalam strategi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJMN 2014-2019, pemerintah menekankan kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi agar menjadi usaha berkelanjutan dan berskala besar. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan kewirausahaan dan UMKM guna meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian melalui lima area prioritas, yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan akses ke jasa keuangan, meningkatkan nilai tambah produk UMKM di pasar domestik dan internasional, memperkuat kemitraan, serta memperbaiki peraturan dan kebijakan yang memengaruhi keberlangsungan UMKM. Pemerintah telah lama menggulirkan program pemberdayaan atau pengembangan UMKM. Program tersebut dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga (K/L) dengan beberapa area fokus, yakni meningkatkan akses ke pasar; meningkatkan akses ke jasa layanan keuangan; meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kompetensi dan pendampingan; serta memperbaiki kebijakan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif seperti kemudahan perizinan. Namun, pelaksanaan program UMKM tersebut dipandang masih belum mendukung pengembangan UMKM. Laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2018 menyatakan bahwa skala usaha yang masih kecil dibandingkan dengan standar internasional serta rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor UMKM merupakan indikasi belum optimalnya upaya pengembangan UMKM. Hasil kajian OECD tersebut menunjukkan bahwa ekosistem perekonomian yang masih kurang mendukung kemudahan dan keberlanjutan berusaha, serta masih kurangnya koherensi kebijakan UMKM skala nasional dan sinergi program untuk layanan pengembangan usaha, menjadi kendala pengembangan UMKM di Indonesia. 19
Pada Desember 2019, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya program pemberdayaan UMKM yang sinergis agar terarah dan terkoordinasi.1 Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah mengambil langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dalam program pengembangan UMKM. Salah satunya adalah pemetaan dan sintesis informasi terkait dengan: 1. Apa saja program dan tipe pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan K/L dan siapa target penerima program tersebut? 2. Apa syarat atau kriteria untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan UMKM tertentu? 3. Bagaimana mekanisme implementasi program pemberdayaan UMKM yang ada saat ini? 4. Bagaimana mengharmonisasikan dan melakukan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM secara ideal? Untuk mendukung sinkronisasi program pemberdayaan UMKM di Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaksanakan kajian mengenai pemetaan program pemberdayaan UMKM serta penelusuran upaya sinkronisasi program pemberdayaan UMKM. Kajian ini secara umum memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Memetakan dan menganalisis program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh berbagai K/L. 2. Mengeksplorasi dan mengambil pelajaran dari negara lain yang memiliki pengalaman dalam mengharmonisasi dan menyinkronkan program pemberdayaan UMKM. 3. Melakukan asesmen tentang kesiapan untuk sinkronisasi program pemberdayaan UMKM. 4. Memberikan rekomendasi pemberdayaan UMKM. langkah-langkah yang diperlukan untuk sinkronisasi program Kajian ini menggunakan pendekatan desk and literature review serta analisis kualitatif. Kegiatan dalam kajian ini meliputi sintesis berbagai literatur dan sumber untuk mendapatkan peta populasi program pemberdayaan UMKM, menjabarkan program pemberdayaan UMKM unggulan, membuat kajian sistematis tentang pengalaman negara lain, serta wawancara mendalam dengan narasumber dari negara bersangkutan, wawancara mendalam dengan narasumber pemangku kepentingan program pengembangan UMKM, serta membuat rekomendasi langkah-langkah sinkronisasi yang mungkin dapat dilaksanakan dan sesuai dengan konteks Indonesia. 1 Hardiyan (2019). "Pemberdayaan UMKM, Presiden Jokowi: Kementerian Jangan Jalan Sendiri-sendiri", (diakses pada 13 Juni 2020). 20
02 UMKM di Indonesia: Definisi, Kontribusi, dan Karakteristik 2.1 Definisi UMKM Pemerintah merumuskan definisi UMKM dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.2 Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini pada Pasal 1 butir 1. Adapun kriterianya seperti pada Pasal 5 butir 1, yaitu: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); c. Milik warga negara Indonesia; d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan,3 kriteria usaha kecil dan usaha menengah yang didefinisikan sebagai berikut: a. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. b. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. 2 Pemerintah Republik Indonesia (1995). 3 Pemerintah Republik Indonesia (1997). 21
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM4 yang menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1995, lebih detail dijabarkan perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi masing-masing entitas usaha tersebut adalah: 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Beberapa institusi memberikan memiliki definisi UMKM yang berbeda dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. Badan Pusat Statistik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012) sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja sebagai berikut: a. Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja 1-5 orang. b. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja mulai 5 hingga 19 orang. c. Usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang. Selain itu, ada beberapa definisi lain dari UMKM yang digunakan instansi pemerintahan yang disesuaikan dengan kemudahan/kepentingan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja. Contohnya, Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan UMKM berdasarkan omzet usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20135 disebutkan bahwa semua usaha dengan penghasilan kotor hingga Rp4,8 miliar per tahun, harus membayar pajak6 sebesar 1 persen (dihitung dari penghasilan kotor) dan bersifat final. Definisi tersebut digunakan agar UMKM dapat menjadi wajib pajak. 4 Pemerintah Republik Indonesia (2008). 5 Pemerintah Republik Indonesia (2013). 6 Tarif pajak penghasilan untuk UMKM turun menjadi 0,5 persen sejak Juli 2018 (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). 22
2.2 Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Kontribusi UMKM terhadap PDB adalah lebih besar dibandingkan dengan skala usaha besar, meskipun mengalami fluktuasi (Tabel 1). Kontribusi UMKM mencapai 56,18 persen pada 2010 dan kemudian meningkat menjadi 61,41 persen pada 2015. Angka sementara menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen pada 2018. Sementara itu, persentase tenaga kerja sektor UMKM menunjukkan bahwa UMKM adalah penyerap tenaga kerja utama di Indonesia (Tabel 2). Kontribusi tersebut konsisten mencapai 97 persen dari 2010 hingga 2018. Namun, perlu dilihat kembali bahwa penyerapan terbanyak terjadi pada usaha mikro, dengan nilai asetnya cukup kecil jika dibandingkan dengan yang lain. Tabel 2. Kontribusi UMKM ke PDB 2010-2018 (Harga Berlaku) Unit Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* UMKM 56,18 56,22 58,05 59,08 60,34 61,41 59,84 60,90 61,07 Mikro 33,06 33,15 34,64 35,81 36,90 37,88 36,65 37,59 37,77 Kecil 9,80 9,84 9,94 9,68 9,72 9,71 9,63 9,61 9,60 Menengah 13,32 13,23 13,46 13,59 13,72 13,82 13,57 13,69 13,70 Besar 43,82 43,78 41,95 40,92 39,66 38,59 40,16 39,10 38,93 Sumber: Data Kemenkop UKM Angka sementara Tabel 3. Kontribusi UMKM terhadap Tenaga Kerja Unit Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* UMKM 97,28 97,27 97,24 97,16 96,99 96,71 97,04 96,82 97,00 Mikro 90,97 90,83 90,77 90,12 88,90 86,96 89,31 87,73 89,04 Kecil 3,56 3,73 3,75 4,09 4,73 5,73 4,65 5,44 4,84 Menengah 2,74 2,71 2,72 2,94 3,36 4,01 3,09 3,64 3,13 Besar 2,72 2,73 2,76 2,84 3,01 3,29 2,96 3,18 3,00 Sumber: Data Kemenkop UKM Angka sementara Secara umum, proporsi UMKM di Indonesia terhadap keseluruhan unit usaha adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yaitu mencapai 99,9 persen, kemudian Kamboja dan Laos sebesar 99,8 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, UMKM di Indonesia menyerap lebih banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. 23
Tabel 4. Perbandingan Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian di Negara ASEAN Negara Unit Usaha Penyerapan Tenaga Kerja Kontribusi terhadap PDB Ekspor Share (%) Tahun Share (%) Tahun Share (%) Tahun Share (%) Tahun Brunei Darussalam 98,2 2010 59 2010 24 2010 n/a n/a Kamboja 99,8 2014 71,8 2014 n/a n/a n/a n/a Indonesia 99,9 2013 96,9 2013 57,6 2013 15,7 2013 Laos 99,8 2013 82,9 2013 n/a n/a n/a n/a Malaysia 97,3 2011 57,5 2013 33,1 2013 19 2010 Myanmar 87,4 2014 n/a n/a n/a n/a n/a n/a Filipina 99,6 2012 64,9 2012 36 2006 10 2010 Singapura 99,4 2012 68 2012 45 2012 n/a n/a Thailand 97,2 2013 81 2013 37,4 2013 25,5 2013 Vietnam 97,7 2012 46,8 2012 n/a n/a n/a n/a Sumber: Asian Development Bank dan Kemenkop UKM 2.3 Karakteristik UMKM di Indonesia Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Secara umum, usaha mikro dan kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut, yang membedakannya dengan usaha besar yang terdapat di Indonesia (Liedholm dan Mead, 1988): 1. Mempunyai skala usaha yang kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar. 2. Banyak berlokasi di perdesaan, kota-kota kecil, atau daerah pinggiran kota besar. 3. Status usaha milik pribadi atau keluarga. 4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan etnis/geografis yang direkrut melalui pola pemagangan atau pihak ketiga. 5. Pola kerja sering kali paruh waktu atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya. 6. Memiliki kemampuan terbatas dalam adopsi teknologi, pengelolaan usaha, dan administrasi sederhana. Struktur permodalan sangat terbatas, kekurangan modal kerja, dan sangat tergantung sumber modal sendiri serta lingkungan pribadi. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi. 5. Pola kerja sering kali paruh waktu atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya. 6. Memiliki kemampuan terbatas dalam adopsi teknologi, pengelolaan usaha, dan administrasi sederhana. Struktur permodalan sangat terbatas, kekurangan modal kerja, dan sangat tergantung sumber modal sendiri serta lingkungan pribadi. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi. 8. 9. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM terdapat tiga kategori usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menjadi ciri pembeda antar-pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Berikut karakteristik ketiga kategori tersebut: a. Usaha mikro: 1. Jenis barang/komoditas tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekali pun. 4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 24
6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 7. Umumnya belum memiliki akses ke perbankan, namun sebagian sudah mengakses lembaga keuangan non-bank. 8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk nomor pokok wajib pajak (NPWP). b. Usaha kecil: 1. Jenis barang/komoditas yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. 2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. 3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. 4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. 5. Sudah membuat neraca usaha. 6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 7. 8. Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan untuk keperluan modal. 9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha. perencanaan usaha. c. Usaha menengah: 1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas, seperti bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. 2. Melaksanakan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur sehingga memudahkan audit dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk oleh perbankan. 3. Menerapkan aturan/pengelolaan terkait perburuhan maupun organisasi perburuhan. 4. Sudah memiliki persyaratan legalitas, seperti izin tetangga. 5. Sudah memiliki akses ke sumber-sumber pendanaan perbankan. 6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Tambunan (2009) merangkum karakteristik UMKM dari berbagai aspek sebagai berikut (Tabel 4). Tabel 5. Karakteristik UMKM di Indonesia No Aspek Usaha Ultra-Mikro/Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah 1. Formalitas Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/ jarang bayar pajak. Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak. Semua di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak. 2. Organisasi dan manajemen Dijalankan pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), dan sistem pembukuan formal (ACS). Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, dan ACS. Banyak yang memperkerjakan manajer profesional dan menerapkan ILD, MOF, dan ACS. 3. Sifat dari kesempatan kerja Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar. Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji. Memakai tenaga kerja digaji dan memiliki sistem perekrutan formal. 25
No Aspek Usaha Ultra-Mikro/Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah 4. Pola/sifat dari proses produksi Derajat mekanisasi sangat rendah/ umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah. Beberapa memakai mesin terbaru. Banyak yang punya derajat mekanisasi yang tinggi/ punya akses terhadap teknologi tinggi. 5. Orientasi pasar Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah. Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, serta melayani kelas menengah ke atas. Menjual ke pasar domestik dan banyak yang mengekspor, serta melayani kelas menengah ke atas 6. Profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha. Pendidikan rendah dan dari rumah tangga (RT) miskin; motivasi utama: survival. Banyak yang berpendidikan baik dan dari RT nonmiskin; banyak yang bermotivasi bisnis/mencari profit. Sebagian besar berpendidikan baik dan dari RT makmur; motivasi utama: profit. 7. Sumber-sumber dari bahan baku dan modal Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri. Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal. Banyak yang memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal. 8. Hubungan- hubungan eksternal Kebanyakan tidak punya akses ke program pemerintah dan tidak punya hubungan bisnis dengan unit bisnis (UB). Banyak yang punya akses ke program pemerintah dan punya hubungan bisnis dengan UB (termasuk penanaman modal asing/PMA). Sebagian besar punya akses ke program pemerintah dan banyak yang punya hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA). 9. Wanita pengusaha Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi. Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi. Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat rendah. Sumber: SMEs in Asian Developing Countries (Tambunan, 2009) 26
03 Hasil Pemetaan dan Telaah Program Pemberdayaan UMKM di Indonesia 3.1 Pemetaan Program Pemberdayaan di Tingkat Nasional Program-program pemberdayaan UMKM di Indonesia belum terintegrasi dan masih dikelola oleh K/L terpisah. Terdapat tiga sumber data dalam pemetaan populasi program pemberdayaan UMKM yang digunakan dalam kajian ini. Ketiga sumber data tersebut meliputi: 1. Program-program pemberdayaan UMKM yang teridentifikasi dari Perpres Nomor 78 Tahun 20207 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. a. Pada sumber ini dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan program-program pemberdayaan UMKM pada setiap rincian anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran, unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja, sumber dana dan prakiraan maju yang terdapat pada Lampiran III dan IV perpres ini. Dari hasil penelusuran ini diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pemberdayaan UMKM masih terpisah-pisah di 29 (K/L) yang melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan UMKM dengan total program sebanyak 120 program/kegiatan. b. 2. Program-program pemberdayaan UMKM yang terdapat pada alokasi anggaran usaha mikro, kecil, dan menengah tahun anggaran 2019-2020. a. Data alokasi anggaran usaha mikro, kecil, dan menengah tahun anggaran 2019-2020 diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. b. Sampai dengan periode kajian ini berakhir, informasi yang diperoleh baru mencakup program/kegiatan pemberdayaan UMKM di sembilan K/L, dengan total 72 program/ kegiatan. 7 Pemerintah Republik Indonesia (2020). 27
3. Program-program pemberdayaan UMKM yang diperoleh dari proses pengumpulan data tim Lembaga Demografi FEB UI (LD FEB UI) selama periode kajian (Mei 2020). a. Dari proses pengumpulan data ini, terdapat 22 (K/L) yang melaksanakan program/ kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan UMKM dengan 64 program/kegiatan terkumpul. b. Jumlah program ini bukan merupakan total populasi, akan tetapi hasil penelusuran program yang diselenggarakan oleh direktorat atau unit teknis spesifik pelaksana program/kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan UMKM di masing-masing K/L. c. Narasi singkat mengenai nama dan deskripsi program, tujuan, jenis/bentuk pemberdayaan, dasar hukum pelaksanaan program, anggaran dan jumlah penerima manfaat program diperoleh melalui penelusuran secara daring terhadap berbagai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/pedoman umum pelaksanaan program, disertai dengan wawancara semi-terstruktur dengan masing-masing informan (PIC/ narahubung) pengelola program di masing-masing direktorat atau unit teknis spesifik setiap K/L. 3.2 Bentuk Pemberdayaan dalam Program/Kegiatan yang Terkait dengan UMKM Upaya pemberdayaan UMKM di Indonesia dilakukan dalam bentuk/jenis kegiatan yang bervariasi, sesuai dengan tujuan dan latar belakang dilaksanakannya suatu program. Dari hasil kajian ini, terdapat tiga opsi pengelompokan tipe/bentuk pemberdayaan ke UMKM, yakni: 1. Pengelompokan bentuk pemberdayaan sesuai 3 Pilar dan 6 Strategi Pemberdayaan UMKM yang disusun oleh TNP2K. 2. Pengelompokan bentuk pemberdayaan sesuai hasil wawancara dengan informan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Pengelompokan bentuk pemberdayaan sesuai hasil penelusuran daring dan wawancara dengan informan K/L oleh LD FEB UI. Berikut adalah uraian pengelompokan program UMKM menurut tiga opsi: 3.2.1. Pengelompokan bentuk pemberdayaan berdasarkan 3 Pilar dan 6 Strategi Pemberdayaan UMKM yang disusun oleh TNP2K TNP2K mengelompokkan kebijakan pemberdayaan UMKM yang didasarkan pada 3 pilar utama8, yakni UMKM, lembaga keuangan, dan ekosistem yang mendukung UMKM di Indonesia. Ketiga pilar utama ini ditujukan untuk: (1) meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM, (2) mendorong lembaga keuangan agar ramah bagi UMKM, dan (3) meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM, termasuk perizinan. Dari 120 program yang teridentifikasi, sebanyak 72 program merupakan bagian dari Pilar 1, 11 program terkait dengan Pilar 2, dan 37 program termasuk dalam Pilar 3. 8 Presentasi Sekretariat Wakil Presiden RI, "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", Jakarta, Januari 2020. (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2020) 28
Tabel 6. Tiga Pilar Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia 3 PILAR KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi UMKM Lembaga Keuangan yang Ramah UMKM Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mendukung Ekosistem UMKM Perluasan Akses Pasar Akselerasi Pembiayaan dan Investasi Kemudahaan dan Kesempatan Berusaha Peningkatan Daya Saing Koordinasi Lintas Sektoral Pengembangan Kewirausahaan Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) Pada setiap pilar kebijakan pemberdayaan UMKM, disusun strategi berupa rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Terdapat enam strategi yang disusun, antara lain: 1. 2. Peningkatan daya saing 3. Pengembangan kewirausahaan 4. Akselerasi pembiayaan dan investasi 5. Kemudahan dan kesempatan berusaha 6. Koordinasi lintas sektor Perluasan akses pasar Pada pilar pertama, strategi peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM dilakukan melalui rencana aksi pemberdayaan berupa perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, dan pengembangan kewirausahaan. 29
Tabel 7. Strategi Kebijakan, Rencana Aksi, dan Kegiatan Pemberdayaan UMKM Pilar Pertama: Peningkatan Kapasitas Usaha Strategi Rencana Aksi Kegiatan Perluasan Akses Pasar Peningkatan konsumsi dalam negeri Prioritas pengadaan barang dan jasa di K/L, BUMN, dan pemerintah daerah gerakan konsumen membeli produk UMKM Digitalisasi UMKM untuk memperluas online marketplace Perluasan pasar offline (optimalisasi Sarinah, bandara, rest area, pusat perbelanjaan, pasar malam, dan revitalisasi pasar rakyat) untuk produk UMKM Pengembangan pariwisata inklusif di 5 destinasi wisata prioritas Mendorong brand lokal di pasar global Menyelenggarakan bimbingan teknis untuk masuk ke pasar global Fasilitasi market intelligence pasar global Kurasi produk UMKM dengan standar internasional Kerjasama dengan kementerian terkait untuk mengikuti promosi di luar negeri Pengembangan SMESCO dan Sarinah sebagai trading house Optimalisasi kerjasama bilateral dan multilateral Pembentukan kantor bersama ekspor untuk produk UMKM Peningkatan Daya Saing Pengembangan rumah produksi bersama di sentra- sentra industri kecil dan menengah Menyusun Studi Kelayakan Factory Sharing Membentuk kelembagaan (inisiasi pilot project sampai dengan scale-up) Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi dan pendampingan Standardisasi dan sertifikasi internasional Mendukung pelaku usaha (knowledge management, coaching, dll) untuk ,mendapat sertifikat standar internasional dan masuk pasar global Kemitraan dengan usaha besar (value chain based partnership) Transfer pengetahuan, manajemen, dan teknologi produksi Memberikan akses terhadap fasilitas mesin dan teknologi Sistem logistik UMKM Menyempurnakan konektivitas rantai pasok di sentra produksi Pengembangan PLB bahan baku impor dan pergudangan bahan baku lokal Pengembangan PLB dan pergudangan yang mendukung konsolidator ekspor Pengembangan e-Logistic yang terintegrasi dengan e-Commerce dan fintech Fasilitas penurunan biaya pos pengiriman sampel produk Akselerasi pengembangan usaha Mengembangkan inkubasi dan akselerasi usaha rintisan Pengembangan platform ekosistem usaha (pembiayaan, logistik, pemasaran, inovasi) 30
Strategi Rencana Aksi Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Layanan konsultasi dan pendampingan teknis Mengembangkan pusat layanan konsultasi serta pendampingan online dan offline (pusat dan daerah) termasuk klinik pasar modal Menyediakan layanan ahli dalam pendampingan usaha (manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM) Akselerasi dan komersialisasi Penyelenggaraan pelatihan vokasi kewirausahaan untuk pengembangan usaha Fasilitasi akses teknologi, inovasi, dan perluasan pasar Kemitraan penyelenggaraan diklat dengan swasta dan lembaga internasional Modernisasi koperasi Meningkatkan tata kelola, inovasi manajemen, teknologi, dan SDM koperasi Digitalisasi pelayanan koperasi Pengembangan usaha koperasi di sektor unggulan (komoditi, teknologi, jasa, pembiayaan) Mengembangkan indikator dan sistem pemeringkatan koperasi sebagai stimulan untuk masuk pasar modal Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) Pada pilar kedua, strategi mendorong lembaga keuangan agar ramah bagi UMKM dilakukan melalui rencana aksi pemberdayaan berupa akselerasi pembiayaan dan investasi dengan cara memperkuat soft infrastructure pembiayaan dan pembiayaan nonbank. Tabel 8. Strategi Kebijakan, Rencana Aksi, dan Kegiatan Pemberdayaan UMKM Pilar Kedua: Lembaga Keuangan yang Ramah bagi UMKM Strategi Rencana Aksi Kegiatan Lembaga Keuangan yang Ramah bagi UMKM Memperkuat Soft Infrastructure Pembiayaan Memastikan implementasi alokasi 20% kredit perbankan umum untuk UMKM Menyusun skema kredit usaha rakyat modal kerja dan investasi sesuai dengan karakteristik usaha Memperkuat literasi keuangan kepada KUMKM, termasuk literasi pasar modal Penyempurnaan regulasi pembiayaan investasi UMKM melalui pembiayaan non-bank Memperkuat lembaga penjaminan kredit dan simpanan Menyusun pedoman pembinaan, obligasi dan pengawasan koperasi untuk go-public Pembiayaan non-Bank Intensifikasi branchless banking, program linkage, peer to peer lending, dan crowd funding Optimalisasi leasing Optimalisasi dana ziswaf Optimalisasi pembiayaan ekspor KUKM Optimalisasi Pembiayaan melalui PNM untuk usaha skala mikro Optimalisasi pembiayaan pasar modal Optimalisasi BLU pembiayaan dan PKBL BUMN Optimalisasi koperasi simpan pinjam Optimalisasi pembiayaan modal ventura Optimalisasi dana hibah internasional Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) 31
Pada pilar ketiga, strategi peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM dilakukan melalui rencana aksi pemberdayaan yang berbentuk fasilitasi kemudahan dan kesempatan berusaha, disetasi upaya penguatan koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan yang terlibat dalam UMKM. Tabel 9. Strategi Kebijakan, Rencana Aksi dan Kegiatan Pemberdayaan UMKM Pilar Ketiga: Koordinasi Lintas Sektor untuk Mendukung Ekosistem UMKM Strategi Rencana Aksi Kegiatan Kemudahan dan Kesempatan Berusaha Penyederhanaan perijinan usaha dan standardisasi produk Mendorong deregulasi dan debirokratisasi Membangun fasilitas pelayanan terpadu (satu-pintu) untuk memperoleh izin dan sertifikasi Perbaikan kapasitas dan profesionalisme SDM pelayanan publik Kebijakan afirmasi dan proteksi Mendorong perpajakan khusus untuk usaha mikro dan kecil Mendorong tax deduction bagi UMKM untuk menembus pasar ekspor Mendorong kebijakan pengupahan yang ramah terhadap KUMKM Pembatasan investasi asing di sektor UKM Kebijakan impor untuk cross-border marketplace Pemanfaatan perhutanan sosial dan lahan terlantar milik negara Pembentukan pusat bantuan hukum Memberikan bantuan layanan hukum dan notariat kepada KUMKM Menyediakan pelayanan pengaduan KUMKM Kemitraan dengan usaha besar Revisi peraturan pelaksanaan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terkait bentuk dan tata cara pengawasan dan pembinaan kewajiban kemitraan usaha besar Sinergi pemantauan dan peningkatan pengawasan kewajiban kemitraan Koordinasi Lintas Sektor One Gate Policy Menyusun Strategi Nasional Pengembangan UMKM Mendorong Sensus dan Survei Berkala untuk Penyempurnaan Data UMKM Membuat Sistem Informasi Terintegrasi antar K/L Membentuk Project Management Office untuk akselerasi Kemitraan berbasis Komoditi Unggulan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Menetapkan Kriteria KUMKM dalam Dana Insentif Daerah Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan KUMKM Menetapkan Alokasi Tata Ruang Mengalokasikan Ruang dengan Tarif Khusus di Pertokoan, Perkantoran dan Kluster Industri Melakukan Pembinaan kepada Usaha Mikro dan Kecil Optimalisasi PLUT sebagai Pusat Pelayanan dan Pendampingan Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta Pemberian Penghargaan kepada Kepala Daerah Berprestasi dalam Pengembangan KUMKM Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) 32
Berdasarkan bentuk kegiatan pemberdayaan dan pilar kebijakan pemberdayaan UMKM di atas, diperoleh pemetaan program UMKM per K/L berdasarkan jenis pemberdayaannya sebagai berikut: Tabel 10. Nama Program dan Kegiatan dalam Perluasan Akses Pasar (Pilar 1.1) No Instansi Pelaksana Nama Kegiatan 1 Kementerian Koperasi dan UMK Partisipasi pameran dalam negeri 2 Kementerian Koperasi dan UMK Partisipasi pameran luar negeri 3 Kementerian Koperasi dan UMK Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro 4 Kementerian Koperasi dan UMK Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro di daerah tertinggal, perbatasan, dan pasca-bencana 5 Kementerian Koperasi dan UMK Pedagang skala mikro informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi, sarana usaha dan promosi 6 Kementerian Koperasi dan UMK Layanan pemasaran bagi koperasi dan UMKM 7 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5775 Pengembangan pasar dalam negeri 8 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5776 Pengembangan pasar luar negeri 9 Kementerian Perdagangan 3716 Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 10 Kementerian Perdagangan 3736 Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor 11 Kementerian Perdagangan 3753 Pengembangan pasar dan informasi ekspor 12 Kementerian Perdagangan 3777 Penyelenggaraan pusat promosi perdagangan Indonesia (ITPC) 13 Kementerian Perdagangan 3760 Pembinaan dan pengawasan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas 14 Kementerian Pertanian 5885 Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan 15 Kementerian Pertanian 5887 Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura 16 Kementerian Pertanian 5889 Dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan 17 Kementerian Pertanian 5891 Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak 18 BKPM 3219 Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan luar negeri 19 Kementerian BUMN Festival UKM binaan BUMN 20 Kementerian Kelautan dan Perikanan 2357 Pemasaran hasil kelautan dan perikanan 21 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemasaran hasil kelautan dan perikanan 22 Kementerian Kelautan dan Perikanan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan 23 Kementerian Kelautan dan Perikanan Perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut 24 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil 25 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) 33
Tabel 11. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Peningkatan Daya Saing (Pilar 1.2) No Instansi Pelaksana Nama Kegiatan 1 Kementerian Koperasi dan UMK Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi merek dagang, uji mutu, merek, kemasan, barcode, indikasi geografis, halal, dan hak cipta produk KUMKM 2 Kementerian Koperasi dan UMK Fasilitasi standardisasi mutu dan sertifikasi GMP/HACCP/ISO/FSSC/ BRC/SNI, halal, hak cipta, dan lain-lain 3 Kementerian Koperasi dan UMK Layanan pemasaran bagi koperasi dan UMKM 4 Kementerian Koperasi dan UMK Layanan pemasaran bagi koperasi dan UMKM 5 Kementerian Koperasi dan UMK Koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk mendukung koperasi sektor ekoswisata di destinasi wisata prioritas 6 Kementerian Koperasi dan UMK pengembangan hilirisasi produk pertanian dan hortikultura melalui pendekatan korporasi petani; pengembangan agroindustri kelapa oleh koperasi melalui pendekatan korporasi petani; pemberdayaan KUKM perkebunan beorientasi ekspor; pengembangan agroforestri oleh KUKM; dan kegiatan pendukung lainnya 7 Kementerian Koperasi dan UMK Lokakarya kemitraan temu mitra dalam rangka peningkatan kapasitas koperasi perikanan komoditas dan lain-lain 8 Kementerian Koperasi dan UMK Peningkatan kapasitas usaha KUKM melalui kemitraan melalui kegiatan konsultasi teknis KUKM dengan pemangku kepentingan ataupun temu mitra KUKM dengan mitra usahanya 9 Kementerian Koperasi dan UMK Analisis potensi pasar UMKM Indonesia (market intelligent); forum digitalisasi UKM Indonesia; pemetaan startup potensial Indonesia 10 Kementerian Ketenagakerjaan 2172 Pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja 11 Kementerian Komunikasi dan Informatika 3032 Pembinaan dan pengembangan TIK untuk pemberdayaan masyarakat 12 BKPM 3215 Pemberdayaan usaha nasional 13 BPPT 3463 Penerapan dan pelayanan inkubasi teknologi 14 Kementerian Perdagangan 3717 Pengembangan produk ekspor 15 Kementerian Perdagangan 3730 Pengelolaan ekspor produk pertanian, kehutanan 16 Kementerian Perdagangan 3731 Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan 17 Kementerian Perdagangan 3755 Kerja sama pengembangan ekspor 18 Kementerian Komunikasi dan Informatika 4138 Pengembangan ekonomi digital 19 KPPU 5194 Advokasi persaingan usaha dan kemitraan 20 Kementerian Desa PDTT 5516 Promosi dan kemitraan 21 BSSN 3092 Proteksi sektor ekonomi digital 22 Kementerian Dalam Negeri 5313 Pembinaan pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah 23 Kementerian Teknologi dan PT 5726 Penguatan inovasi industri 24 Kementerian Teknologi dan PT 5727 Penguatan inovasi perguruan tinggi di industri 25 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan 26 Kementerian Kelautan dan Perikanan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan 27 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan 28 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan pakan dan obat ikan 29 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan 30 Kementerian Kelautan dan Perikanan Logistik Hasil kelautan dan perikanan Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) 34
Tabel 12. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Pengembangan Kewirausahaan (Pilar 1.3) No Instansi Pelaksana Nama Kegiatan 1 Kementerian Koperasi dan UMK Pengembangan kewirausahaan 2 Kementerian Koperasi dan UMK Peningkatan kualitas SDM koperasi 3 Kementerian Koperasi dan UMK Pengembangan SDM usaha mikro, kecil dan koperasi 4 Kementerian Sosial 2239 Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat 5 BKKBN 3323 Pemberdayaan ekonomi keluarga 6 Kementerian Pemuda dan Olahraga 3808 Pengembangan kewirausahaan pemuda 7 BPOM 4132 Pemberdayaan masyarakat dan pelaku Usaha 8 Kementerian Desa PDTT 5482 Pemberdayaan masyarakat desa 9 Kementerian Desa PDTT 5486 Pengembangan usaha ekonomi desa 10 Kementerian Desa PDTT 5489 Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 11 Kementerian Desa PDTT 5504 Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal 12 Kementerian Desa PDTT 5513 Pengembangan usaha transmigrasi 13 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5770 Edukasi ekonomi kreatif 14 Kementerian Agama 2122 Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf 15 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan 16 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan 17 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) Tabel 13. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Akselerasi Pembiayaan dan Investasi (Pilar 2) No Instansi Pelaksana Nama Kegiatan 1 Kementerian Koperasi dan UMK Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha (startup capital) 2 Kementerian Koperasi dan UMK Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kur 3 Kementerian Koperasi dan UMK Usaha mikro yang mendapat pendampingan sertifikasi tanah 4 Kementerian Koperasi dan UMK Pengelolaan dana bergulir 5 Kementerian Keuangan 1730 Pengelolaan dana bergulir usaha mikro 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan 5281 Pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan 7 Kementerian Parekraf 5771 Pengembangan akses permodalan sektor non-perbankan 8 Bappenas 2942 Perencanaan pembangunan terkait dengan lingkup pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi 9 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan perizinan dan kenelayanan 10 Kementerian Kelautan dan Perikanan Investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan 11 Kemenko Bidang Perekonomian Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pasar modal dan lembaga keuangan Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) 35
Tabel 14. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Kemudahan dan Kesempatan Berusaha (Pilar 3.1) No Instansi Pelaksana Nama Kegiatan 1 Kementerian Koperasi dan UMK Standardisasi dan sertifikasi SDM KUMKM berbasis kompetensi 2 Kementerian Keuangan 1643 Integrasi proses bisnis perizinan ekspor dan impor antar-K/L 3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5777 Pengembangan fasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif 4 Kementerian Hukum dan HAM 1596 Penyelenggaraan sistem teknologi informasi kekayaan intelektual 5 Kementerian Hukum dan HAM 1597 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen kekayaan intelektual 6 Kementerian Pertanian 1786 Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang asuh (aman, sehat, utuh, dan halal) 7 Kementerian Agama 2105 Pelayanan registrasi dan sertifikasi halal 8 Kementerian Agama 2108 Pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal 9 Kementerian Kelautan dan Perikanan 2356 Logistik hasil kelautan dan perikanan 10 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2500 Koordinasi kebijakan pengembangan logistik nasional 11 Kementerian BUMN 2624 Pembinaan BUMN sektor energi, logistik, kawasan dan pariwisata I 12 Kementerian BUMN 2625 Pembinaan BUMN sektor energi, logistik, kawasan dan pariwisata II 13 BSSN 3082 Identifikasi kerentanan dan penilaian risiko ekonomi digital 14 BSSN 3095 Penanggulangan dan pemulihan keamanan siber dan sandi sektor ekonomi digital 15 BSSN 3106 Pengendalian informasi, investigasi, dan forensik digital 16 BSN 3560 Peningkatan pengembangan standar agro, kimia, kesehatan, dan halal 17 LKPP 3933 Penyusunan strategi, kebijakan, serta regulasi di bidang iklim usaha dan kerja sama internasional 18 KPPU 3950 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha 19 KPPU 3952 Pemantauan dan kajian pelaku usaha 20 Kementerian Hukum dan HAM 5253 Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor wilayah 21 Kementerian Teknologi dan PT 5719 Pengelolaan kekayaan intelektual dan perizinan penelitian 22 Kementerian Teknologi dan PT 5720 Pengelolaan kekayaan intelektual perguruan tinggi 23 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan perizinan dan kenelayanan 24 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan perizinan dan kenelayanan 25 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) 36
Tabel 15. Nama Program dan Kegiatan dalam Pilar Koordinasi Lintas Sektor (Pilar 3.2) No Instansi Pelaksana Nama Kegiatan 1 Kementerian Perindustrian 1840 Penyusunan dan evaluasi program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka 2 Kementerian Perindustrian 4956 Penyusunan dan evaluasi program pengembangan sumber daya manusia industri 3 Kementerian Luar Negeri 1327 Kerja sama multilateral dalam isu perdagangan, komoditas, dan kekayaan intelektual (PPKI) 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2491 Koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi digital 5 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 5227 Koordinasi kebijakan bidang pengembangan kewirausahaan 6 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Koordinasi kebijakan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM 7 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Koordinasi kebijakan bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan 8 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang terkait dengan kemitraan ekonomi umat 9 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang terkait dengan pengembangan hortikultura berorientasi ekspor 10 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang terkait dengan kemitraan pertanian berbasis teknologi 11 Kementerian Hukum dan HAM 1592 Penyelenggaraan kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual 12 Kementerian Agama 2110 Kerja sama dan standardisasi halal Sumber: Presentasi "Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2020) 3.2.2. Pengelompokan bentuk pemberdayaan berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengelompokkan kegiatan pemberdayaan UMKM yang ada berdasarkan peran pemerintah dalam ekosistem UMKM,9 yang dibagi dalam kategori: 1. 2. Peningkatan kapasitas SDM UMKM 3. Pengembangan produk/jasa UMKM 4. Kemudahan perizinan 5. Pembiayaan 6. Dukungan logistik Perluasan akses pasar 9 Hasil wawancara mendalam dengan informan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat, 12 Juni 2020. 37
Berdasarkan hal tersebut, diperoleh pemetaan program UMKM per K/L berdasarkan jenis pemberdayaannya sebagai berikut: Tabel 16. Variasi Bentuk Pemberdayaan Berdasarkan Pengelompokan Kemenko Bidang Perekonomian No. Nama K/L Nama Program Bentuk Pemberdayaan 1 Kementerian Koordinator Bidang Perokonomian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pembiayaan Pembinaan SDM Peningkatan Kapasitas SDM 2 Kemenkop UKM Pengembangan Produk Unggulan Pengembangan Produk Pemberian Dana Bergulir melalui LPDB Pembiayaan Pembiayaan Ultra-Mikro (UMi) Pembiayaan 3 Kementerian Keuangan Bussiness Development Services Peningkatan Kapasitas SDM Pusat Logistik Berikat Logistik 4 Kementerian BUMN Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pembiayaan 5 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bimtek Desain Bimtek Packaging Subsektor Kuliner Pengembangan Produk Pengembangan Produk Revitalisasi Pasar Akses Pasar Pembinaan Standardisasi Produk Pengembangan Produk 6 Kementerian Perdagangan Fasilitasi Kemudahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perizinan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan Logistik E-SMART Akses Pasar 7 Kementerian Perindustrian Pembinaan Produksi, Bantuan Mesin dan Peralatan, dan Restrukturisasi Mesin Pengembangan Produk Fasilitasi Kemudahan Izin Usaha Industri (IUI) Perizinan 8 Kementerian Komunikasi dan Informasi UMKM Go Online/Gerakan Ayo UMKM Jualan Online Akses Pasar 9 Kementerian Agama (dengan BPJH) Sertifikasi Halal Perizinan 10 Kementerian Hukum dan HAM Fasilitasi HaKI Produk/Jasa UMKM Fasilitasi Akta Badan Hukum (Koperasi dan PT) Perizinan Perizinan 11 Bank Indonesia (BI) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (SI-APIK) Peningkatan Kapasitas SDM 12 BPOM Pembinaan Keamanan Pangan, Food Safety, Izin Edar Produk Pengembangan Produk 13 BPPT Inovasi dan Teknologi Pengembangan Produk 14 BSN Standardisasi Produk Pengembangan Produk 15 LPEI (dengan Eximbank) KURBE (Kredit Usaha Rakyat Berbasis Ekspor) Pembiayaan 16 PT. Pos Indonesia Pemanfaatan Fulfillment Center Logistik Sumber: Hasil wawancara mendalam dengan informan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (12 Juni 2020) 38
3.2.3. Pengelompokan bentuk pemberdayaan berdasarkan penelusuran daring dan wawancara dengan informan K/L oleh LD FEB UI Hasil kajian LD FEB UI menemukan bahwa pada dasarnya natur setiap program pemberdayaan UMKM tidak dilakukan hanya dengan satu bentuk pemberdayaan, melainkan kombinasi dari beberapa bentuk pemberdayaan. Bentuk pemberdayaan UMKM sangat bervariasi pada setiap program di masing-masing K/L. Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan masing- masing pengelola program, diperoleh ragam pemberdayaan UMKM berupa: 1. 2. Pelatihan/penguatan kapasitas (tanpa pendampingan) 3. Pendampingan (coaching dan/atau mentoring) 4. Perluasan akses pasar dalam bentuk pemberian sarana promosi produk, kemudahan distribusi barang, akses ke e-commerce, bantuan pemasaran produk dan informasi pasar, fasilitasi penataan lokasi usaha, peluang, dan peta usaha Pembiayaan (fasilitas pinjaman modal usaha, bantuan wirausaha pemula) 5. Sertifikasi dan standardisasi produk (ekspor, merk/kemasan, fasilitasi sertifikasi halal, dan SNI) 6. Penguatan sistem bisnis usaha 7. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM 8. Fasilitasi perizinan (akta tanah dan badan hukum koperasi) 9. Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual produk 10. Bantuan biaya pendidikan (pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM, pelatihan soft skills) 11. Pemberian bantuan alat/perlengkapan usaha 12. Revitalisasi sarana dan prasana di tempat usaha 13. Pembinaan kemitraan dan jaringan usaha Tabel 17. Variasi Bentuk Pemberdayaan Berdasarkan Pengelompokan LD FEB UI No Nama K/L Nama Program Jenis/Bentuk Pemberdayaan 1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kredit Usaha Rakyat Pembiayaan (Pinjaman modal usaha) dan bantuan subsidi bunga Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi untuk Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan Pelatihan dan pendampingan (biogas, ekowisata) Program Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran Akses pasar (fasilitasi promosi, e-commerce, sistem distribusi) 2 Kemenkop UKM Program Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk Fasilitasi sertifikasi dan standarisasi (ekspor, merk/kemasan, halal, SNI, dll.) Program Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan Memperkuat sistem bisnis usaha perikanan, peternakan, dan pengolahannya Program Penguatan Sistem Bisnis dan Koperasi/Sentra Usaha Mirko di Sektor Industri dan Jasa Memperkuat sistem bisnis industri manufaktur, kreatif, jasa, dan aneka usaha 39
No Nama K/L Nama Program Jenis/Bentuk Pemberdayaan Program "Revitalisasi Pasar Rakyat" Pendampingan koperasi pengelola, fasilitasi penataan lokasi, promosi usaha mikro Program/Kegiatan Prioritas Nasional: Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu/ Pengelolaan Dana Bergulir Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM (pembangunan sarana dan prasarana) Restrukturisasi usaha Peluang dan peta usaha Legalitas usaha Koperasi dan UMKM Pendampingan KUMKM Kemitraan usaha dan KUMKM Investasi usaha KUMKM dan sistem resi gudang (SRG) koperasi 2 Kemenkop UKM Program Peningkatan Kapasitas UMKM Pendampingan UKM Bantuan Wirausaha Pemula (Wirausaha Pemula yang Didukung Modal Awal Usaha) Pembiayaan (fasilitas pinjaman modal usaha, bantuan wirausaha pemula) Pemberdayaan Kewirausahaan melalui Pelatihan Kewirausahaan Pendampingan (coaching dan/atau mentoring), pelatihan/penguatan kapasitas, Program Pendampingan KUR Pendampingan UMKM debitur KUR Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Usaha Pendampingan (coaching dan/atau mentoring), Penataan Pedagang Kaki Lima Pemberian bantuan alat/perlengkapan usaha Pusat Layanan Usaha Terpadu Akses pasar (fasilitasi promosi, e-commerce, sistem distribusi) 3 Kementerian Keuangan Pembiayaan Ultra-Mikro (UMI) Kementerian Keuangan Program KITE Pembiayaan (pinjaman modal usaha) Pembiayaan (pinjaman modal usaha) PNM Mekaar Pembiayaan (pinjaman modal usaha) 4 Kementerian BUMN PNM UlaMM Pembiayaan (Pinjaman modal usaha) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pembiayaan dan Kemitraan Usaha 5 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bantuan Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) "Teknopreneur" Muda Pemula Fasilitasi pembuatan usaha dan bantuan permodalan Fasilitasi pembuatan usaha dan pendampingan (coaching) 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) Bantuan biaya pendidikan dan modal usaha Bantuan biaya pendidikan dan modal usaha 7 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bantuan Pengembangan Usaha BUMDesa Bantuan Revitalisasi Pasar Desa Bantuan dana Revitalisasi sarana prasana 40
No Nama K/L Nama Program Jenis/Bentuk Pemberdayaan Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa Pembiayaan (pinjaman modal usaha) Bantuan Permodalan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat Pembiayaan (pinjaman modal usaha) 7 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bantuan Pemerintah Pengembangan Ekonomi Lokal (PPIID-PEL) Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sistem Digital Pembiayaan (pinjaman modal usaha), pendampingan, akses pasar Pelatihan Transformasi Digital Bidang Pendidikan di Daerah Tertinggal Fasilitasi kemitraan 8 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Industri Rumahan (Pilot Project) Pendampingan, pelatihan, akses pasar Pendampingan Desa Wisata Pelatihan dan fasilitasi pendamping 9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pembinaan Kemitraan Usaha Rakyat Pelatihan soft skills dan dukungan peralatan pendukung sesuai tema pelatihan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Ekonomi Kreatif Coaching dan mentoring, pembiayaan pendaftaran HKI ke DJKI Kemenkumham Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri Pelatihan 10 Kementerian Perdagangan Program Pendampingan Export Coaching Program Coaching Program DDS (Designer Dispatch Service) Pelatihan/penguatan kapasitas dan Akses pasar (fasilitasi promosi, e-commerce, sistem distribusi) 11 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Permodalan, pembinaan kemitraan dan pembinaan jaringan usaha 12 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) BLU/P2H (Badan Layanan Umum/Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan) Pembiayaan (pinjaman modal), pendampingan, pelatihan, marketing Pendampingan penyusunan proposal Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Penyaluran modal 13 Kementerian Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pelatihan dan pendampingan (biogas, ekowisata) Asuransi Fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAt) Nelayan Perizinan Pendanaan Usaha Nelayan Pembiayaan (pinjaman modal usaha) 14 Kementerian Pertanian Fasilitas KUR Sektor Pertanian Pengembangan Industri Pangan Lokal Pembiayaan (pinjaman modal usaha) Bantuan mesin peralatan, pengemasan, operasional produksi 15 Kementerian Tenaga Kerja Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pelatihan dan bantuan sarana/peralatan usaha 41
No Nama K/L Nama Program Jenis/Bentuk Pemberdayaan 16 Kementerian Perindustrian Penumbuhan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Fasilitasi penguatan kapasitas, bantuan teknis, bahan baku, informasi pasar, dan akses pembiayaan 17 Kementerian Komunikasi dan Informasi UMKM Go Online Pelatihan dan akses ke pasar (e-commerce) 18 Kementerian Sosial KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pinjaman modal dan pendampingan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (SI-APIK) Pelatihan SDM Program Pengembangan Aplikasi UMKM Layak Jamkrindo (Credit Rating) Pendampingan (coaching dan/atau mentoring), Fasilitasi Akses Pasar bagi Produk UMKM Binaan Akses pasar (fasilitasi promosi, e-commerce, sistem distribusi) Fasilitasi Capacity Building UMKM Potensi Ekspor Pendampingan (coaching dan/atau mentoring) dan pelatihan/penguatan kapasitas 19 Bank Indonesia (BI) Pengembangan Klaster Pangan Pendampingan (mentoring), pelatihan/ penguatan kapasitas, pembiayaan (fasilitas pinjaman modal usaha), pemberian bantuan alat/perlengkapan usaha, dan perluasan akses pasar Edukasi dan Fasilitasi Onboarding UMKM Pelatihan/pendampingan kapasitas Pembinaan UMKM Berorientasi Ekspor Pendampingan (mentoring), pelatihan/ penguatan kapasitas, pemberian bantuan alat/perlengkapan usaha, perluasan akses pasar, dan sertifikasi dan standardisasi produk Pembinaan UMKM Pendukung Pariwisata Pendampingan (mentoring), pelatihan/ penguatan kapasitas, pemberian bantuan alat/perlengkapan usaha, perluasan akses pasar, dan sertifikasi dan standardisasi produk Promosi Perdagangan Internasional Perluasan akses pasar 20 Kementerian ATR/ BPN Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat (PHATM) Perizinan dan akses pasar 21 Kementerian Agama Sertifikasi Halal Produk UMKM Sertifikasi dan standardisasi produk (fasilitasi sertifikasi halal) 22 BPOM Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pendampingan (mentoring), pelatihan/ penguatan kapasitas Dalam kajian ini, variasi bentuk pemberdayaan UMKM tersebut, dikelompokkan menjadi empat kelompok pemberdayaan, yakni: 1. Pembiayaan, baik dalam bentuk bantuan tunai, pemberian fasilitas pinjaman modal usaha dengan skema kredit atau dana bergulir, atau bantuan subsidi bunga pinjaman modal. 2. Pelatihan/penguatan kapasitas (tanpa pendampingan) dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan keterampilan berwirausaha, hingga pembekalan sistem pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Pendampingan (coaching dan/atau mentoring), baik melalui program-program yang disertai pemberdayaan reguler oleh pendamping maupun pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM. 42
4. Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk, seperti: Bantuan pemasaran produk dan informasi pasar Akses ke e-commerce Fasilitasi penataan lokasi usaha, peluang, peta usaha, bantuan alat/perlengkapan usaha, atau revitalisasi sarana dan prasana di tempat usaha Sertifikasi dan standardisasi produk (ekspor, merek/kemasan, fasilitasi sertifikasi halal, dan SNI) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual produk Pembinaan kemitraan dan jaringan usaha • •
• 3.3 Usulan Program Pemberdayaan UMKM Unggulan Pemilihan program pemberdayaan UMKM perlu dilakukan agar efektivitas hasil pemberdayaannya mencapai tujuan yang ditargetkan, yakni naiknya skala/volume usaha (pelaku UMKM) yang pada akhirya membawa pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Untuk memilih program
-program unggulan yang saat ini dikelola oleh instansi atau K/L yang berbeda
-beda, pada kajian ini dilakukan proses identifikasi dengan langkah dan pertimbangan sebagai berikut: 1. Identifikasi program pemberdayaan UMKM yang beririsan terdapat dalam tiga sumber data, yakni: a. Hasil identifikasi Perpres Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2020. b. Program yang terdapat dalam kegiatan pemberdayaan UMKM berdasarkan peran pemerintah dalam ekosistem UMKM versi Kemenko Bidang Perekonomian. c. Program yang termasuk dalam hasil pemetaan tim LD FEB UI dari penelusuran online dan hasil wawancara dengan informan di direktorat atau unit teknis masing
-masing K/L. 2. Pemilihan program dari tiga sumber data tersebut dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut: a. Keterwakilan K/L dan variasi bentuk pemberdayaan. b. Program memiliki rencana anggaran dan target penerima manfaat/peserta yang relatif besar. c. Keberlanjutan program yang dilihat dari tahun mulai dioperasikannya program tersebut serta masih berlanjut pelaksanaannya pada masa pandemi Covid
-19. d. Program
-program yang menyasar kelompok rentan, seperti masyarakat atau keluarga kurang mampu/prasejahtera, perempuan prasejahtera, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, pengangguran, pekerja yang mengalami PHK, dan pekerja migran. Dari hasil pemetaan populasi program oleh LD FEB UI, terdapat 21 program pemberdayaan UMKM di bawah 19 K/L yang menjadi unggulan karena telah berlangsung cukup lama (sustainable), nilai anggaran serta jumlah penerima/peserta program yang relatif besar, serta menyasar kelompok rentan (miskin, perempuan) (Tabel 17). 43
Tabel 18. Usulan Program Pemberdayaan UMKM Unggulan No. NAMA PROGRAM Nama K/L Rencana Anggaran 2019 (dalam miliar rupiah) Jumlah Penerima (2019) Unit penerima Pembiayaan Pelatihan Pendampingan Akses Pasar 1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kemenko Perekonomian 120.000 4.906.491 Debitur V 2 Bantuan Wirausaha Pemula Kemenkop UKM 30 2.603 Individu V 3 Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) Kemenkop UKM 96 N/A Debitur V V 4 Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kementerian Keuangan 3.000 979.729 Debitur V V 5 PNM Mekaar Kementerian BUMN/PT PNM Indonesia 20.190 6.043.840 Debitur V V V 6 PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Kementerian BUMN/PT PNM Indonesia 3.976 73 Individu V V V V 7 Bantuan Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga 17,2 1.034 Individu V 8 Bantuan Pemerintah Pengembangan Ekonomi Lokal (PPID-PEL) Kementerian Desa dan PDT 50 117 (Desa) Desa V V 9 Industri Rumahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5,4 3.764 Perempuan v v 10 Pendampingan Desa Wisata dan Kemitraan Usaha Rakyat/ Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super- Prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10 3.35 Individu V V v 11 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 13,1 1.875 Produk V v 12 Program Pendampingan Export Coaching Program/ Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan 161,8 810 Peserta V v 44
No. NAMA PROGRAM Nama K/L Rencana Anggaran 2019 (dalam miliar rupiah) Jumlah Penerima (2019) Unit penerima Pembiayaan Pelatihan Pendampingan Akses Pasar 13 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) BKKBN 3,9 842.254 Keluarga V V V V 14 Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 182,5 3.945 Individu V V 15 Program Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya/ Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 3,8 2.165 Keluarga V V V V 16 Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri/Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja 218 29 Individu V 17 UMKM Go online Kementerian Komunikasi dan Informasi 34 6.435.216 unit usaha V V 18 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 14,7 28 unit usaha V 19 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (SI-APIK) Bank Indonesia (BI) 179,6 1.299 individu V V 20 Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 211,7 72 individu V V 21 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kementerian Sosial 20.000 101.018 KUBE V V V Apabila pemetaan program unggulan ini dilihat berdasarkan variasi bentuk pemberdayaannya, dapat diketahui bahwa sebagian besar bentuk pemberdayaan pada UMKM berupa pembiayaan. Namun demikian, hasil kajian LD FEB UI yang dilakukan dengan menggali informasi mendalam terhadap masing- masing program di K/L menunjukkan bahwa hampir pada semua program terdapat beberapa bentuk pemberdayaan (kombinasi) yang diberikan kepada masing-masing sasaran penerima program. Dilihat dari bentuk pemberdayaannya, usulan program-program pemberdayaan UMKM unggulan ini terdiri dari: 45
Gambar 2 Bentuk Program Pemberdayaan UMKM Unggulan KUR, Bantuan Wirausaha Pemula, Bantuan Wirausaha Muda Pemula KUBE 3 Pembiayaan 2 1 1 UMi, Pengelolaan Modal Usaha Kelautan PKWU PPID-PEL 1 1 3 Mekaar Pelatihan/Peningkatan Kapasitas SDM/Usaha Akses Pasar 1 2 2 ULaMM, UPPKS, Pengembangan & Diverfikasi Usaha Nelayan 3 PLUT, Industri Rumahan, Faslitasi Kekayaan Intelektual Pendampingan/Pembinaan/ Mentoring 1 TKM, PMPU Coaching ekspor, UMKM Go Online Desa Wisata Terdapat 12 program pemberdayaan UMKM memberikan pembiayaan, dengan rincian:
3 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan, yakni: a) Kredit Usaha Rakyat (KUR) b) Bantuan Wirausaha Pemula (Wirausaha Pemula yang Didukung Modal Awal Usaha (Startup Capital) c) Bantuan Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP)
1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan yang disertai pelatihan (tanpa pendamping), yakni Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU). 2 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan yang disertai pendampingan (pemberdayaan oleh tenaga pendamping), yakni: a) Pembiayaan Ultra-Mikro (UMi) b) Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan pelatihan, disertai pendampingan, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera). 3 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan yang disertai pelatihan, pendampingan (pemberdayaan oleh tenaga pendamping), yakni: a) PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) b) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) c) Program Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya / Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan dan perluasan akses pasar, yakni Bantuan Pemerintah Pengembangan Ekonomi Lokal (PPID-PEL). 1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan yang disertai dengan pendampingan dan perluasan akses pasar, yakni Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 46
Terdapat 9 program pemberdayaan UMKM yang diberikan tidak dalam bentuk pembiayaan, dengan rincian:
2 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pelatihan saja, yakni: a) Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri b) Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, yakni Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (SI-APIK). 2 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pelatihan dan perluasan akses pasar, yakni: a) Program Pendampingan Export Coaching Program/Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor b) UMKM Go Online
3 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pendampingan dan perluasan akses pasar, yakni: a) Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) b) Industri Rumahan c) Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Ekonomi Kreatif
1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan perluasan akses pasar, yakni Pendampingan Desa Wisata dan Kemitraan Usaha Rakyat/ Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super-Prioritas. 3.4 Tantangan dan Permasalahan Program Pemberdayaan UMKM Sebagian besar program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh K/L saat ini berfokus pada pembiayaan UMKM, terutama dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM. Sebagian besar program ditargetkan kepada pelaku usaha mikro dan ultramikro. Untuk mendukung dan memberdayakan usaha mikro, pemerintah memberi bantuan berupa pembiayaan atau pemberian modal usaha. Program unggulan pemberian modal yang ada di Indonesia saat ini adalah KUR. Di samping itu, terdapat program-program pembiayaan lain dalam skala yang lebih kecil, seperti bantuan permodalan usaha melalui BUMDes, KUPS, dan KUBE, PKK, dan PKWU. Berbagai skema pembiayaan UMKM telah dirancang dan disalurkan melalui perbankan maupun non-perbankan. Namun, program tersebut dianggap masih belum terealisasi dengan baik dan tidak mencapai sasaran. Per 2019, hanya sekitar 20 persen dari alokasi anggaran pembiayaan UMKM (setara dengan Rp11 triliun) yang tersalurkan ke UMKM, termasuk realisasi program KUR. Literatur menunjukkan bahwa sebagian usaha mikro enggan mengakses permodalan yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Salah satu faktor yang berkontribusi pada keengganan tersebut adalah bahwa mayoritas UMKM menggunakan usahanya untuk menambah pendapatan dan bertahan hidup. Berbagai laporan menyebutkan bahwa UMKM, terutama skala mikro dan kecil, yang memiliki visi untuk mengembangkan usahanya agar "naik kelas" masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya serapan penyaluran kredit ultramikro serta penggunaan kredit untuk tambahan modal atau konsumsi rumah tangga, dan bukan untuk investasi pengembangan usaha. 47
"[Data kami menunjukkan] baru 20 persen atau Rp11 triliun yang baru ditujukan bagi UMKM, termasuk untuk KUR sampat saat ini. Debitur juga totalnya masih 18 juta orang." (Informan Kemenkop UKM) Strategi pemberian modal usaha bagi usaha ultramikro dan mikro diharapkan dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan, pada akhirnya, membawa usahanya naik kelas. Namun, strategi tersebut perlu ditinjau secara berkala karena setidaknya terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, literatur dan statistik industri menunjukkan sebagian besar usaha mikro tidak tertarik pada fasilitas program kredit perbankan. Kedua, masih banyak pelaku usaha ultramikro dan mikro yang enggan mengakses permodalan, baik melalui layanan perbankan maupun non-perbankan. Ketidaktertarikan pelaku usaha terhadap permodalan usaha merefleksikan keengganan mereka untuk mengembangkan usahanya - atau dalam terminologi khusus disebut juga keengganan untuk naik kelas. Meski banyak cendekia yang membuat growth stage model untuk bisnis dengan skala usaha kecil ke besar (Davidsson, Achtenhagen, dan Naldi; 2005) (McMahon R. G., 1998), tidak semua pelaku usaha mengikuti fase pertumbuhan bisnis yang demikian karena proses pertumbuhan unit usaha dari skala kecil ke lebih besar dinilai kompleks (Jacobs, Kotze, Merwe, dan Gerber; 2011). Studi juga menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha UMKM tidak memiliki aspirasi untuk bertumbuh dan berkembang karena berada dalam kondisi yang efektif untuk bekerja sendiri (effectively self-employment situations) (Tewari, Skilling, dan Wu; 2013). Sebagai tambahan, independensi dan otonomi adalah motivator utama untuk pembentukan usaha, sementara alasan pendapatan dan pengembangan usaha adalah alasan sekunder (Global Enterpreneurship Monitor, 2011). Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan UMKM berdasarkan perkembangan jumlah unit usaha memang penting, namun bukan yang utama karena ukuran tersebut tidak mencerminkan subsequent growth. Baik karena pilihan mandiri ataupun karena terkondisikan, unit usaha dalam kategori ini akan tetap berskala kecil meski mereka bisa bertahan dalam waktu yang panjang (Tewari, Skilling, dan Wu; 2013). Temuan studi mengenai karakteristik UMKM yang enggan bertumbuh tersebut tercermin dari perkembangan UMKM di Indonesia. Menurut informan dari kalangan akademisi, tujuan pengembangan UMKM agar "naik kelas" masih belum tercapai, yang terlihat dari sangat kecilnya kontribusi usaha besar dalam perekonomian. Menurut informan tersebut, program pembiayaan UMKM dari pemerintah hanya mampu menjangkau sebagian kecil UMKM yang kemudian terus berulang menjadi penerima manfaat program. Dengan kata lain, program yang sama cenderung diakses oleh UMKM debitur yang sama berulang kali. Hal ini memengaruhi lambatnya upaya pemerintah untuk meningkatkan skala UMKM secara luas. "Tujuan penguatan kebijakan UMKM sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah untuk meningkatkan skala UMKM. Namun, tujuan tersebut belum terlihat hasilnya. Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa proporsi usaha besar hanya 0,01 persen dari total unit usaha dan tidak ada perubahan. Sejak tahun 1987, pemerintah sudah memberikan kebijakan kredit pembiayaan. Tapi masalahnya debitur kredit semacam ini, seperti KUR atau lewat LPDB, bisa empat kali mengajukan dan mendapatkan kredit. Idealnya ada pembatasan maksimal [satu UMKM] mendapatkan kredit dan bukan menambah lembaga penyalur, nanti akan menambah beban biaya." (Informan akademisi) Akses UMKM ke pembiayaan yang masih rendah tersebut juga terkait dengan hambatan pengembangan usaha lainnya. Akses ke perizinan, terutama untuk membuka usaha dan meningkatkan mutu produk, termasuk pemasaran dan distribusi produk, merupakan masalah lain yang menghambat pengembangan UMKM di Indonesia. Pengembangan UMKM memerlukan kebijakan yang memiliki sasaran di setiap proses 48
dari hulu ke hilir. Namun hal tersebut memerlukan sumber daya besar karena jumlah usaha mikro dan kecil sangat besar. "... dalam UU UMKM yang baru, kita menekankan pada upaya agar [usaha] mikro dan kecil harus naik kelas. [Untuk] kelas menengah dan besar sudah familiar dengan [praktik usaha] yang bagus. [Pemerintah] harus mengajari [UMKM] seluruh [proses] dari hulu ke hilir, dari legalitas, sertifikasi, pembiayaan, proses produksi, pemasaran, standar, desain produk. Masalahnya, usaha skala mikro [jumlahnya] cukup banyak [di Indonesia]." (Informan Kemenko Perekonomian) Bentuk program pemberdayaan selain pembiayaan adalah pelatihan. Dalam konteks yang serupa, yaitu pelaku usaha yang masih memiliki kecenderungan untuk menjadi survivalist, pelaksanaan program pelatihan bisa menjadi tidak efektif jika pelaku usaha tidak memiliki aspirasi untuk mengembangkan usaha. Salah satu opsi program pemberdayaan yang bisa diperkuat adalah program pendampingan usaha (seperti penumbuhan industri kecil, menengah, dan aneka; coaching program untuk ekspor; P2H; PPID- PEL; dan lain-lain). Pemerintah juga mengemas program pendampingan tersebut dalam bentuk program "inkubator" usaha. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah menaruh perhatian khusus pada usaha rintisan karena potensi kontribusinya untuk meningkatkan tenaga kerja. "...kita ingin membangun startup yang dulu belum [menjadi perhatian] pada periode 2014- 2019. Kita menekankan pada pendampingan [melalui] inkubator startup agar mereka lebih mandiri dan mampu mengakses sumber daya, termasuk pembiayaan dari investor." (Informan Bappenas) Namun, program non-pembiayaan tersebut memiliki skala atau jangkauan yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan. Pelaksanaan program perizinan, pendampingan, pemasaran dan lainnya masih bersifat "keharusan" dan belum memiliki standar dan prosedur yang tertata. "... kebijakan [non-pembiayaan] tidak semasif KUR. Contohnya, Kemenkop UKM punya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pendampingan hampir di seluruh kota; Rumah Kreatif BUMN, [dengan] BUMN dipaksa membuat untuk menolong UMKM [binaan]. Tapi efektivitas [program tersebut] belum tahu. Effort pemerintah sudah banyak, dan melibatkan swasta, tapi hasilnya 'begitu-begitu' saja." (Informan akademisi) 3.5	Keberlanjutan	Program	Selama	Masa	Pandemi	Covid-19 Untuk melindungi dan mendukung pemulihan UMKM di tengah pandemi Covid-19, pemerintah menyediakan lima skema kebijakan (Gambar 1). Skema tersebut mengakomodasi keperluan untuk melindungi UMKM pada masa pandemi melalui pemberian bantuan nonusaha (bantuan sosial), bantuan untuk usaha (insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kredit, dan perluasan pembiayaan), dan penyediaan ruang untuk pemulihan dan konsolidasi usaha antar-K/L, BUMN, dan pemerintah daerah. 49
Gambar 3. Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 SKEMA PELAKU BENTUK Bantuan Sosial Pelaku UMKM dengan kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19 Masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah Insentif Pajak Pelaku UMKM dengan omset dibawah Rp4,8 milliar per tahun Tarif PPh final 0% selama 6n Bulan (April-September 2020) Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit UMKM Penerima KUR, UMi, PNM Mekaar dan Lembaga Penyalur Kredit Program Pemerintah Penundaan angsuran dan subisidi bunga selama 6 bulan Perluasan Pembiayaan bagi UMKM Pelaku UMKM yang belum pernah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan Stimulasi bantuan modal kerja darurat khusus bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19 Pemulihan dan Konsolidasi Usaha Pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan Pemda bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM terutama pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19 Sumber: : (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019) Skema pertama, yaitu skema bantuan sosial, adalah skema yang ditujukan bagi pelaku usaha yang termasuk	dalam	kategori	miskin,	rentan,	dan	terdampak	Covid-19. Dalam skema ini, pelaku usaha dengan kriteria tersebut diupayakan agar dapat menerima bantuan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bansos tunai, pembebasan pengurangan tarif listrik, dan Kartu Prakerja. Skema kedua adalah upaya pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan khusus di dalam skema kedua ini adalah penurunan tarif PPh final dari 0,5 menjadi 0 persen selama enam bulan, dari bulan April sampai dengan September 2020. Skema ketiga adalah upaya pemerintah memberikan fasilitas relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultra-Mikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), dan penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Penundaan angsuran dan subsidi bunga diberikan selama enam bulan. Dalam keterangan pers resmi, Presiden RI juga memberi arahan agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah.10 Mekanisme dan tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan UMKM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Sedangkan relaksasi kebijakan restrukturisasi KUR terhadap penerima KUR yang terdampak pandemi diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 10	(Biro	Pers,	Media,	dan Informasi Sekretariat Presiden, 2020). 50
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020). Total nilai restrukturisasi pembayaran kredit untuk usaha mikro dan kecil (KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian) adalah Rp105,74 triliun. Total penundaan pokok sebesar Rp285,09 triliun. Sedangkan total anggaran untuk subsidi bunga bagi debitur ultramikro dan UMKM senilai Rp35,28 triliun. Subsidi bunga tersebut diperuntukan bagi 60,6 juta pemilik rekening dengan penyaluran:11 1. Melalui BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan (Rp27,26 triliun) 2. Melalui KUR, UMi, Mekaar, pegadaian (Rp35,28 triliun) 3. Secara online, melalui koperasi, petani, LPDP, LPMUKP, UMKM pemda Skema keempat mencakup perluasan pembiayaan bagi UMKM yang belum pernah mendapat bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan dan perbankan. Bentuk bantuan dalam skema ini adalah stimulus bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19. Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. Menurut Presiden RI, penyaluran bantuan untuk pelaku usaha yang memiliki akses perbankan akan dilakukan melalui bank. Sedangkan bagi mereka yang belum memiliki akses perbankan, penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme program UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya.12 Selanjutnya, skema kelima adalah upaya pemerintah melalui K/L, BUMN, dan pemerintah daerah sebagai penyangga ekosistem UMKM, terutama pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah	pandemi	Covid-19. Sebagai contoh, BUMN atau BUMD dapat berperan dalam menyerap hasil produksi pelaku UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, hingga industri rumah tangga. Agar skema pertama dapat berjalan efektif, diperlukan basis data acuan yang terintegrasi antara basis data penerima program bantuan sosial dan basis data pelaku UMKM. Oleh karena itu, penyempurnaan basis data perlu segera dilakukan agar penyaluran bisa tepat sasaran. Sedangkan untuk skema kedua, ketiga, dan kempat, diperlukan basis data yang memuat informasi UMKM yang sudah memiliki akses ke pinjaman dan perpajakan, dan UMKM yang belum memiliki akses ke pembiayaan. Penguatan basis data antarsektor juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan skema kelima. Untuk mendukung sektor UMKM di masa pandemi, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp123,46 triliun, yang setara dengan 18 persen dari total biaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Perinciannya, untuk subsidi bunga dialokasikan sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja sebesar Rp1 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp2,4 triliun, serta untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1 triliun.13 11	Paparan	Menteri	Koordinator	Perekonomian,	9	Juni	2020,	Menavigasi	New	Normal:	Pandemi,	Mitigasi,	dan	Pemulihan	Ekonomi	(Menteri Koordinator Perekonomian, 2020). 12	(Biro	Pers,	Media,	dan Informasi Sekretariat Presiden, 2020). 13	(Catriana	dan	Jatmiko,	2020). 51
Khusus untuk bantuan sosial produktif bagi penguatan permodalan usaha mikro dan ultramikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan, pemerintah melalui Kemenkop UKM menganggarkan bantuan berupa stimulus ultramikro sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha untuk 12 juta penerima. Selain bantuan tunai ini, direncanakan akan ada juga bantuan nontunai. Per awal Agustus, Kemenkop UKM masih melakukan pendataan penerima program bantuan sosial produktif ini. Penguatan sektor UMKM juga dilakukan oleh lintas kementerian dan institusi. Mulai 17 Agustus 2020, empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN), mengintegrasikan layanan aplikasi validasi dan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan Direktorat Jenderal Pajak sehingga validasi dan pendaftaran NPWP nasabah atau calon nasabah dapat dilakukan secara online melalui sistem penyedia jasa aplikasi perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam membuka rekening bank atau mengajukan kredit. Box 1. Program utama yang Mendapat Dukungan Khusus dalam Merespon Pandemi	Covid-19 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) KUR adalah salah satu program yang mendapat dukungan utama pemerintah dalam merespons pandemi Covid-19. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi, pemerintah bermaksud untuk: a. memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin bagi penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Covid-19, b. menjaga keberlangsungan usaha penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi Covid-19, dan c. mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi Covid-19. Dalam peraturan tersebut, diatur kriteria penerima KUR dan calon penerima KUR terdampak pandemi yang meliputi karakteristik penyebab penurunan usaha dan syarat yang terkait dengan kualitas dan histori kredit (kolektabilitas performing loan dan status restrukturisasi kredit). Selain itu, turut diatur ketentuan khusus penerima dan calon penerima KUR terdampak pandemi, penjaminan atas KUR terdampak pandemi, serta pelaporan pelaksanaan dan perlakuan khusus bagi penerima KUR terdampak pandemi. Relaksasi kebijakan restrukturisasi KUR terhadap penerima KUR yang terdampak pandemi meliputi (1) perpanjangan jangka waktu bagi penerima KUR terdampak pandemi Covid-19 dan (2) penambahan limit plafon KUR bagi penerima KUR terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, penerima KUR dengan skala usaha kurang dari Rp500 juta mendapat bantuan program subsidi bunga kredit sebesar 6 persen untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk tiga bulan berikutnya. 52
2. UMi Program kedua yang mendapat fasilitasi kemudahan pada masa pandemi adalah program UMi, yang meliputi:14 1. Restrukturisasi pembayaran kredit dan subsidi bunga bagi debitur UMi hingga enam bulan sejak Mei 2020. 2. Subsidi bunga kredit debitur UMKM. Untuk pembiayaan UMi sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta, diberikan subsidi bunga sebesar 6 persen hingga enam bulan mendatang. 3. Memberikan bantuan modal kerja "darurat" termasuk melalui UMi bagi 23 juta UMKM yang belum terjangkau pembiayaan ultramikro dan "non-bankable". 3. Mekaar Program pemberdayaan UMKM PNM Mekaar tetap terlaksana pada masa pandemi dengan beberapa penyesuaian:15 1. Pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) tumbuh 34,66 persen (yoy) dari Rp4,39 triliun menjadi Rp5,91 triliun hingga empat bulan pertama 2020. 2. Diberlakukannya keringanan berupa penundaan pembayaran pinjaman dari satu bulan hingga satu tahun kepada 109.733 debitur yang usahanya terkena dampak pandemi per 31 Maret 2020. 3. Tetap menyalurkan pembiayaan baru senilai Rp1,89 triliun kepada nasabah PNM Mekaar pada Maret dan April. 4. Penyaluran pinjaman difokuskan pada nasabah tetap serta mengurangi ekspansi bisnis sampai penyebaran corona mereda. Box 2. Program yang Dihentikan Sementara akibat Pengalihan Anggaran/ Terdampak	Pembatasan	Sosial	selama	Pandemi	Covid-19 1. KUBE16 Rekruitmen anggota KUBE dihentikan sementara dan program KUBE yang telah berjalan belum dapat diproses kembali. Dana dari pusat dipotong untuk dialihkan ke bantuan Covid-19. 2. Program Penumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) Aneka17 Tidak ada program yang terhenti sementara atau ditiadakan, namun ada pemangkasan anggaran yang menyebabkan adanya pengurangan jumlah penerima manfaat. Kemenperin mendorong IKM untuk terlibat dalam pemasaran digital, salah satunya adalah dengan mendaftarkan diri di untuk berpartisipasi dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI). Kegiatan pelatihan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom dan sebagian anggaran dialokasikan untuk mengganti uang pulsa bagi penerima manfaat. 14	(Kementerian	Keuangan	Republik	Indonesia,	2019). 15	(Walfajtri	dan	Handoyo,	2020). 16 Purnama (2020). 17 Prasetyo (2020). 53
3. Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya18 Program diversifikasi usaha nelayan dihentikan selama masa pandemi. Anggaran program tahun 2020 dialihkan untuk penanganan Covid-19 melalui program Bakti Nelayan dan Nasi Ikan. Sasaran penerima program Nasi Ikan adalah pemangku kepentingan yang membutuhkan di sekitar pelabuhan. Dana untuk program ini bersumber dari non-APBN dan sumbangan sukarela. Hingga 26 April 2020, kegiatan ini sudah dilaksaksanakan di 26 lokasi pelabuhan perikanan UPT pusat dan pelabuhan perikanan perintis. Sumber dana kegiatan ini adalah APBN UPT serta bantuan pemangku kepentingan/pelaku usaha. 4. Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Melalui BLU Pembiayaan Pembangunan Hutan19 Pembiayaan FDB selama pandemi Covid-19 tetap berjalan, terutama pembiayaan pada debitur on farm, agar usaha penerima FDB tetap berjalan, khususnya debitur tunda tebang. Penundaan pembiayaan diberikan kepada sejumlah debitur off farm karena operasional usaha mereka belum berjalan optimal selama pandemi Covid-19. Kerangka kebijakan relaksasi FDB tersebut adalah sebagai berikut: • Tujuan dari kerangka kebijakan adalah untuk mengoptimalkan pembiayaan FDB dan mendukung kebijakan stimulus ekonomi dampak pandemi Covid-19. Selain itu, untuk mempertahankan kinerja penerima FDB dalam memenuhi kewajibannya di tengah pandemi. Sasaran dari kebijakan ini adalah skala UKM yang mengalami penurunan kinerja dan kapasitas dalam memenuhi kewajiban karena terdampak pandemi Covid-19. Tujuannya, agar kualitas pembiayaan FDB lancar. Hal ini juga sebagai tindak lanjut atas kualitas pembiayaan FDB yang sebelumnya kurang lancar dan diragukan per 1 April 2020.
Masa program ini maksimal selama delapan bulan (periode April-November 2020). Hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi. 5. Program Aksi dan Tindak Lanjut Covid-19 oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H)20 Sosialisasi dan bimbingan proposal baru untuk sementara ditunda karena kegiatan tersebut banyak mengumpulkan masyarakat. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun demikian, layanan proposal baru yang telah masuk tetap diproses sesuai dengan ketentuan. Karena sosialisasi termasuk dalam kontrak kinerja BLU Pusat P2H tahun anggaran 2020, maka perlu ada penyesuaian target kinerja atau modifikasi cara sosialisasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta verifikasi klarifikasi di lapangan untuk sementara ditunda sehingga akan mengakibatkan perubahan jadwal penyaluran FDB. Dengan adanya pembatasan untuk berkumpul (physical distancing/social distancing) serta kondisi perekonomian, khususnya ekspor/impor, beberapa kegiatan bisnis sebagian debitur mengalami gangguan. Ini berdampak pada jadwal pengembalian ke BLU Pusat P2H. Beberapa debitur pun mengajukan penundaan angsuran. Pembuatan pedoman dan video tutorial yang selanjutnya disebarluaskan kepada debitur BLU Pusat P2H untuk mengedukasi mereka guna menjaga konsistensi produk usaha kehutanan yang dihasilkan, seperti kopi dan karet. Penyusunan grand design pengembangan factory sharing industri mebel dan furnitur, termasuk di dalamnya pembiayaan asesmen melalui studi kelayakan dan pengembangan design engineering, digunakan sebagai acuan pelaksanaan para pihak. 18	(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). 19 Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan. (2020, Mei 15). Wawancara pribadi. (Badan Layanan Umum Pusat P2H, 2019). 20 Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan (2019). 54
6. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial21 Program ini mengalami pemangkasan anggaran hingga 30 persen yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. KLHK melakukan penghematan anggaran hingga Rp1,58 triliun pada APBN 2020 sehingga terjadi perubahan postur anggaran dari Rp9,32 triliun menjadi Rp7,74 triliun. Penyesuaian lagi kegiatan dan realokasi anggaran mengacu pada Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Perpres Nomor 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. 7. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera22 Selain berimbas pada penyesuaian anggaran dan penurunan peserta KB, pandemi Covid-19 berakibat pada penurunan aktivitas kelompok kegiatan, seperti BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKS. Penerima manfaat UPPKS dihimbau untuk melakukan pemasaran online sehingga meminimalisasi interaksi langsung dengan orang lain. Namun kelompok usaha pada program UPPKS tetap dapat memasarkan produknya secara kekeluargaan, yakni penjualan terhadap instansi pendamping, untuk menjaga stabilitas produksi. 8. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM)23 Sebagai respons untuk mengurangi dampak Covid-19, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan hal sebagai berikut: a. Fasilitas KITE IKM masih berjalan selama pandemi Covid-19. Ada penambahan penerima manfaat fasilitas KITE IKM pada April 2020. b. Untuk membantu UKM/IKM penerima fasilitas KITE IKM yang terdampak pandemi Covid-19, maka Kementerian Keuangan menyusun relaksasi ketentuan fasilitas KITE IKM dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/202024 dan Nomor 44/PMK.03/2020.25 c. Relaksasi: • Pembelian bahan baku lokal untuk tujuan ekspor tidak dipungut PPN penyerahan. Diizinkan menjual hasil produksi tujuan lokal sebanyak 50 persen karena pasar ekspor sedang lesu. Diberikan pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama enam bulan. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) selama enam bulan. • Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 25 persen selama enam bulan. • 9. Program Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk dan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif26 Pada masa pandemi Covid-19, program ini tetap dilaksanakan namun terdapat pemotongan anggaran dan pengurangan target output program. Jumlah produk/jasa yang ditargetkan turun dari 2.500 produk/jasa menjadi 1.250 produk/jasa. Hal ini diiringi dengan perubahan anggaran program pada tahun anggaran 2020 dari Rp21.500.000.000 diturunkan menjadi Rp9.803.764.000. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi akan dilakukan secara daring, seperti webinar, dan luring jika keadaan sudah memungkinkan. 21 (Jannah, 2020). 22	(Chalik,	2020). 23	Direktorat	Jenderal	Bea	dan	Cukai	(2020). 24 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020). 25 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020). 26 Irma, A. P. (2020). 55
10. Program Pendampingan Desa Wisata27 Pada masa pandemi Covid-19, program Pendampingan Desa Wisata tetap berjalan namun seluruh kegiatan digelar secara daring. Misalnya pelatihan untuk dosen pendamping pada Maret-Juni 2020. Anggaran program diperkirakan akan mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung penanganan Covid-19 secara nasional. 11. PNM ULaMM28 Program PNM ULaMM masih terus berjalan selama masa pandemi. Namun jumlahnya turun 55,81 persen (yoy) dari Rp1,29 triliun menjadi Rp571 miliar karena PNM berfokus pada pembiayaan PNM Mekaar. Sebagaimana pada PNM Mekaar, PNM memberikan keringanan kepada nasabah melalui penundaan cicilan. 27 Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata (2020). 28	(Walfajtri	dan	Handoyo,	2020). 56
04 Sinkronisasi Program Pemberdayaan UMKM Komitmen pemerintah untuk mendukung UMKM telah ditunjukkan dalam berbagai peraturan, program, serta adanya institusi setingkat kementerian yang khusus mengurus UMKM. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada upaya terstruktur untuk menyinergikan program dan kegiatan pengembangan UMKM antarsektor. Padahal, masing-masing K/L teknis memiliki program dan kegiatan pengembangan UMKM. Berbagai program dan kebijakan untuk UMKM di Indonesia yang diselenggarakan oleh berbagai K/L sebenarnya sangat membantu pelaku UMKM. Namun, sering kali terjadi tumpang-tindih atau benturan kebijakan antar-kementerian, yang berdampak pada penyampaian informasi dan bantuan yang tidak merata. Koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi sangat penting untuk mengatasi kondisi tersebut. Oleh karena itu, bagian ini akan memuat analisis situasi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional. Analisis ini terdiri dari dua bagian, yaitu pengidentifikasian fungsi pemangku kepentingan utama dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program UMKM dan tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan dalam melakukan sinkronisasi program antarsektor. 4.1 Situasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM Saat Ini Pada bagian ini, hasil kajian diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan pengembangan UMKM, yakni: •
• Bappenas: Direktorat UMKM Kementerian Koperasi dan UKM: Asisten Deputi Pengembangan dan Penguatan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Asosiasi Business Development Service Indonesia (ABDSI) UKM Center Universitas Indonesia 57
4.1.1. Fungsi Kelembagaan Program Pemberdayaan UMKM Dilihat dari sisi kelembagaan, Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Kemenko UKM memiliki tugas dan fungsi koordinasi program mengenai pengembangan UMKM (Tabel 18). Tabel 19. Fungsi Pemangku Kepentingan Utama dalam Perumusan Kebijakan serta Pelaksanaan Program UMKM Kementerian Unit Pelaksana Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian Inisiator dan mediator usulan dari K/L,29 termasuk menyelaraskan regulasi dan program lintas kementerian. Bappenas Direktorat UMKM Melakukan koordinasi dan penyelerasakan rancangan awal kebijakan dan alokasi anggaran lintas K/L .30 Kementerian Koperasi dan UKM Seluruh unit Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program UMKM, termasuk perumusan dan penetapan kebijakan. • Menjalankan fungsi teknis yang meliputi: (1) pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang menjadi tanggung jawabnya; (2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan UMKM; (3) pengawasan pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi.31 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 (Presiden Republik Indonesia, 2015), Kemenko Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Kemenko Perekonomian juga melakukan koordinasi program secara makro nonteknis untuk program pemberdayaan UMKM. Kemenko Perekonomian berperan sebagai inisiator dan mediator atas usulan menteri dan pimpinan lembaga serta atas pelaksanaan sidang kabinet kepada Presiden RI untuk membahas isu-isu di bidang perekonomian. Untuk urusan UMKM, Kemenko Perekonomian berfokus pada regulasi yang bersifat insidental. "Perbedaan antara Kemenko Perekonomian dengan Bappenas adalah [jika] Kemenko Perekonomian mengurus regulasi bersifat insidental, misalnya ada regulasi/program kementerian A dan kementerian B berbeda lalu jadi permasalahan di lapangan, maka fungsi Kemenko [berusaha] memfasilitasi dan memediasi." (Informan Kemenko Perekonomian) Kemenko Perekonomian juga melakukan fungsi koordinasinya melalui pembagian bidang atau klasterisasi. Dalam setiap klaster, terdapat 2-3 K/L pelaksana program pemberdayaan UMKM. Kemenko Perekonomian mengundang beberapa K/L yang memiliki tujuan yang sama namun secara fungsi berbeda untuk bekerja secara integratif dan tidak berdiri sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan Kemenkop UKM sebagai 29	Berdasarkan	Peraturan	Presiden	Nomor	8	Tahun	2015	tentang	Kementerian	Koordinator	Bidang	Perekonomian.	(Presiden	Republik	Indonesia, 2015). 30	Berdasarkan	Peraturan	Presiden	Nomor	66	Tahun	2015	tentang	Badan	Perencanaan	Pembangunan	Nasional	ssebagaimana	telah	diubah dengan	Peraturan	Presiden	Nomor	20	Tahun	2016	(Presiden	Republik	Indonesia,	2015). 31	Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	39	Tahun	2008	tentang	Perbandingan	Tugas	dan	Fungsi	Kementerian	(Pemerintah	Republik	Indonesia, 2008). 58
leading sector program pemberdayaan UMKM. Klasterisasi ini diinisiasi pada 2018 sebelum RUU Cipta Kerja direncanakan. Saat itu, K/L yang direncanakan dibentuk menjadi satu klaster adalah Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kemenkop UKM. Pada perkembangannya, seluruh kementerian atau lembaga menyepakati gagasan klasterisasi ini. "Misalnya, di kantor kami mengumpulkan beberapa K/L yang punya fokus yang sama tapi fungsinya berbeda. Ada yang melakukan pelatihan digital, [memberi] pembiayaan dan semacamnya. Kami [men]dorong... kerja sama [karena] selama ini mereka kerja sendiri- sendiri. [Kami melakukan hal ini agar] Kemenkop UKM bisa menjadi kordinator [dan] didampingi Bappenas. Jadi Kemenkop UKM sebagai pelaksana, Bappenas [memegang fungsi] evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan." (Informan Kemenko Perekonomian) Selain fungsi koordinasi, Kemenko Perekonomian memiliki fungsi menyelaraskan regulasi, anggaran, dan kinerja antar-K/L pelaksana teknis di bawah koordinasinya. Penyelarasan ini diawali dengan pengumpulan data terlebih dahulu, lalu pemetaan program. Proses penyelarasan oleh Kemenko Perekonomian juga mencakup pencocokan kegiatan antar-kementerian dari segi lokasi, anggaran, ataupun jenis kegiatan. Namun masih terdapat kemungkinan terjadinya tumpang-tindih program dan penerima. Sehingga, pemeriksaan awal tetap dilaksanakan oleh Bappenas pada saat proses perencanaan program. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Bappenas memiliki fungsi koordinasi pada rancangan awal kebijakan yang akan dilakukan antar-K/L. Bappenas membuat target tertentu untuk mengoordinasikan program antar-kementerian. Sebagai contoh, saat Presiden RI menginginkan pembangunan 1.000 pasar dalam lima tahun, Bappenas melakukan koordinasi untuk menetapkan target dan mendelegasikannya kepada kementerian teknis, seperti Kementerian Perdagangan, Kemenkop UKM, Kemendes PDTT, dan lainnya. "Kami punya fungsi koordinasi tapi di [tingkat] perencanaan. [Kami melakukan] lintas kementerian. musyawarah perencanaan pembangunan [untuk] koordinasi Koordinasi akan berjalan jika ada target atau program yang dikeroyok [red: dikerjakan bersama]. Misalnya, Pak Presiden menginginkan 1.000 pasar dalam lima tahun, [target tersebut] dibagi ke K/L dan itu [ber]jalan [baik] koordinasinya karena ada target [bersama]. Jadi waktu itu, kita bagi [target jumlah] pasarnya di Kemendag, Kemenkop UKM, Kementerian PDT." (Informan Bappenas) Selain melakukan fungsi koordinasi, Bappenas berperan menginisiasi pembuatan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) untuk persamaan definisi pengembangan UMKM, menentukan periode waktu pencapaian target, hingga pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas yang diperlukan para pelaku usaha. Bappenas menerapkan prinsip HITS (holistik, integrasi, tematik, spasial) sehingga tersedia informasi detail mengenai lokasi, judul/tematik kegiatan dan daftar stakeholder yang terlibat. Selain itu, Bappenas juga menetapkan tahapan kegiatan yang direncanakan dan mendesain agar pelaksanaan kegiatan dapat menyatukan para pemangku kepentingan di pusat dan di daerah ketika mulai dilaksanakan. "Presiden memiliki target satu juta wirausaha. [Bappenas] membuat NSPK sehingga sama definisinya, berapa lama target menjadi wirausaha, perlu pelatihan apa saja,... jika inkubator [perlu] berapa lama, dan kemudian [target dan periode] kita sepakati [bersama]. (Informan Bappenas) 59
Kementerian Koperasi dan UKM Kemenkop UKM memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang meliputi: a. peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; b. pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; c. pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, d. e. pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha f. menengah; dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Kemenkop UKM memiliki peran dalam menetapkan target serta sinkronisasi kebijakan antar-K/L pelaksana program UMKM, di antaranya Kemendag, Kemenperin, Kementan, KKP, Kemendagri, Kemenristekdikti, dan Kemendikbud. Peran tersebut dijalankan melalui koordinasi antar-K/L. "[Kami] tidak hanya mengundang, tapi kami juga sering diundang oleh K/L untuk mensinkronisasikan kebijakan pengembangan UMKM. Jadi meskipun Kemenkop UKM [adalah] leading [sector], tetapi [kami juga] menjadi bagian dari program [K/L] terkait UMKM.... Ada 18 K/L terkait untuk pembuatan kebijakan dan program terkait UMKM, ... yang paling dekat itu adalah Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, KKP, Kemendagri, Kemenristekdikti, ada juga Kemendikbud juga yang terkait pendidikan pelaku UMKM." (Informan Kemenkop UKM) Namun, Kemenkop UKM menganggap dirinya belum memiliki otoritas yang kuat untuk melakukan koordinasi program. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kemenkop UKM berada pada kategori ketiga level organisasi sebagai kementerian nonteknis yang membantu pemerintah dalam penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Dari sisi tugas dan fungsi kementerian teknis, Kemenkop UKM tidak memiliki kewenangan secara teknis seperti kementerian yang berada pada kategori pertama dan kedua. Tabel 20. Perbandingan Tugas dan Fungsi Kementerian Berdasarkan Kategori Undang-Undang no 39 Tahun 2008 Tugas dan Fungsi Kementerian Kategori 1 Tugas dan Fungsi Kementerian Kategori 2 Tugas dan Fungsi Kemenkop UKM Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Perumusan dan penetapan kebijakan bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan UMKM. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 60
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kemenkop UKM. Dalam melaksanakan fungsi ini, Kemenkop UKM melibatkan asosiasi pelaku UMKM, seperti HIPMIKINDO, KADIN, dan APINDO, untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang bersifat nasional agar mendapatkan masukan dari gerakan koperasi ataupun pelaku UMKM. "Kita juga melibatkan asosiasi pelaku UMKM seperti HIPMIKINDO, KADIN yang di dalamnya ada UMKM, APINDO juga, sehingga diharapkan akan ada kebijakan yang tidak semata-mata muncul dari KUK UKM ataupun dari rumusan kebijakan dan strategi yang sifatnya nasional yang ditetapkan oleh Bappenas, tapi kita juga ingin mendapatkan masukan dari para gerakan koperasi ataupun pelaku UMKM." (Informan Kemenkop UKM) Kemenkop UKM memiliki dana alokasi khusus (DAK) dan memberikan tugas pembantuan untuk kegiatan UMKM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. "Kita mempunyai dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN untuk membangun atau membantu kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah bersifat nonfisik, seperti tugas pelatihan atau pendampingan di provinsi dan kabupaten/kota. Kita juga punya tugas pembantuan yang diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk pembangunan sarana seperti layanan usaha terpadu bagi UMKM. Kemudian ada revitalisasi pasar rakyat di daerah dan penataan PKL." (Informan Kemenkop UKM) 3. Perumusan dan penetapan kebijakan bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kemenkop UKM juga turut merumuskan RPJMN yang terkait dengan pengembangan koperasi dan UMKM lintas sektor dengan K/L lainnya. Dalam penyusunan rencana strategis (renstra), Kemenkop UKM melibatkan satuan kerja perangkat daerah. Kemenkop UKM memiliki peran untuk mengatur dana APBN yang dialokasikan pada kegiatan nonfisik seperti tugas pelatihan atau pendampingan di provinsi kabupaten/kota, ataupun yang berisifat fisik seperti revitalisasi pasar rakyat yang ada di daerah dan penataan PKL. Sebagai kementerian teknis, Kemenkop UKM menyalurkan berbagai program langsung kepada individu pemilik UMKM. Salah satu bantuan yang diberikan adalah pemberian modal kepada pelaku usaha pemula yang usahanya sudah berjalan selama minimal dua tahun. Selain itu, Kemenkop UKM memberikan bantuan pembentukan koperasi melalui fasilitasi pembiayaan pembuatan akta koperasi. Kemenkop UKM juga membantu pelaku usaha mikro untuk memperoleh legalitas dengan meregistrasikan diri melalui online data system atau ODS. Program lengkap yang dilaksanakan oleh Kemenkop UKM terdapat pada Tabel 16. 4.1.2 Koordinasi Antar-K/L Hasil rapat belum terkoordinasi. Koordinasi tiga K/L, yakni Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Kemenkop UKM, dari segi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan teknis telah berjalan dengan baik. Namun ketika koordinasi melibatkan kementerian sektoral atau teknis, muncul beberapa kendala. Mekanisme koordinasi lintas sektor masih mengandalkan rapat koordinasi melalui forum diskusi atau kelompok diskusi terarah (FGD). Menurut informan dari Kemenkop UKM, frekuensi rapat koordinasi sangat tinggi dan detail hingga membahas teknis pelaksanaannya. Namun pelaksanaan hasil rapat masih terdesentralisasi dan tidak terkoordinasi dengan baik. "... jadi mekanisme koordinasi ini pendekatannya masih yang sifatnya rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, kemudian melalui forum diskusi atau FGD." (Informan Kemenkop UKM) 61
"... ketika kementerian yang level di atas diajak/melakukan koordinasi dalam rapat forum yang dipimpin oleh Pak Menteri, mungkin dalam tataran pertemuan/forum (di atas kertas) bisa iya (berkoordinasi), namun pada pelaksanaan teknisnya itu mungkin koordinasinya belum sinergis secara optimal sehingga penerapannya masih sendiri-sendiri." (Informan Kemenkop UKM) Ketidaksesuaian 'kekuatan'. Kemenkop UKM saat ini belum optimal menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor. Hal ini terjadi karena secara kelembagaan kekuatan yang dimiliki oleh kementerian sektoral atau teknis lebih besar dan melebihi kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi koordinasi kebijakan (seperti Kemenkop UKM dan Bappenas). "... masing-masing K/L itu punya undang-undang sektoral. UU UMKM mengatur masalah klasifikasi dan pembinaan secara umum, sehingga UMKM itu bukan sebuah sektor tersendiri. Padahal setiap sektor mem iliki UMKM seperti UMKM sektor pertanian, perikanan, perindustrian. UMKM ini tidak hanya jadi punya Kemenkop UKM, dan malah masing-masing K/L punya pembinaan UMKM sendiri-sendiri." (Informan Kemenko Perekonomian) Meskipun UMKM dilaksanakan lintas sektor, rencana strategis utama berada di Kemenkop UKM. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mandat Presiden Jokowi kepada Kemenkop UKM untuk menjadi koordinator kegiatan UMKM, seperti "one gate policy" untuk inkubator bisnis dan pelatihan sehingga pengembangan UMKM memiliki arah yang jelas. "Lima strategi pengembangan UMKM dalam RPJMN itu dilaksanakan tidak saja oleh Kemenkop UKM, tetapi ada Kemendag, Kemenperin [dan K/L lainnya]. Tetapi renstra utamanya ada di Kementerian Koperasi dan UKM, karena Pak Presiden ingin Kemenkop UKM menjadi koordinator dari berbagai kegiatan yang berkaitan UMKM. Jadi ada one gate policy [dengan] mereka mengeluarkan kebijakan terkait. Misalnya NSPK untuk salah satu kewirausahaan, atau inkubator, atau pelatihan sehingga arahnya lebih jelas. Kegiatan tidak asal [desain] tetapi sudah ada aturan main, kriteria, prosedur, dan normanya." (Informan Bappenas) Kewenangan yang terbatas tetapi mandat yang luas menjadi tantangan Kemenkop UKM dalam melakukan koordinasi penyelarasan program lintas kementerian. Rekomendasi serta keputusan hasil koordinasi tingkat tinggi sulit dikawal pada tingkat pelaksana karena keterbatasan fungsi Kemenkop UKM tersebut. 4.1.3 Kebutuhan Anggaran Semua informan dalam kajian ini menyebutkan isu kapasitas Kemenkop UKM dalam melaksanakan tugas sinkronisasi program pemberdayaan UMKM. Salah satu isu yang dibahas terkait dengan kebutuhan anggaran yang idealnya mengikuti fungsi kementerian. Pada 2017, Kemenkop UKM memiliki pagu anggaran sebesar Rp945 miliar. Pagu tersebut dialokasikan untuk 10 unit kerja kementerian yang melaksanakan fungsi kebijakan dan teknis. Informan Kemenkop UKM mengatakan bahwa pagu tersebut relatif kecil untuk kementerian dengan fungsi "ganda" dan bila dibandingkan dengan kementerian teknis. 62
"Dari sisi sumber daya (anggaran), Kemenkop UKM perlu dinaikkan levelnya. Tetapi ini butuh proses. Jadi saat ini kami sebatas melakukan usaha persuasif saja kepada K/L untuk koordinasi program UMKM. Untuk tahun anggaran 2021, pagu anggaran kami menurun sedikit. Ini terkait dengan rencana penguatan fungsi koordinasi kebijakan bagi Kemenkop UKM." (Informan Kemenkop UKM) 4.1.4 Basis Data UMKM Koordinasi untuk membangun sistem data terpadu masih menjadi tantangan untuk sinkronisasi program pengembangan UMKM. Saat ini pengolahan data masih dilaksanakan oleh masing-masing kementerian. Format dan variabel dalam data tersebut masih tergantung pada kebijakan kementerian tersebut sehingga sulit untuk diintegrasikan. Selain itu, banyak usaha yang berpindah tempat dan bervariasi jenis produknya. Kendala lain adalah data yang terduplikasi di berbagai K/L sehingga aktivitas pemantauan dan evaluasi menjadi sulit dilakukan. Ketiadaan basis data terintegrasi tersebut juga menjadi masalah ketika pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19. Para informan kajian ini sepakat masih kurangnya basis data terpadu sebagai alasan kurang efektifnya program pemberdayaan UMKM. Permasalahan yang terkait dengan data tidak saja terjadi karena kurangnya koordinasi dan kemauan bekerja sama antar K/L, tetapi juga karena perbedaan definisi UMKM yang digunakan oleh K/L. Salah satu perbedaan definisi yang cukup mendasar adalah definisi dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 (Pemerintah Republik Indonesia, 2008) yang menggunakan omzet dan definisi Badan Pusat Statistik yang menggunakan jumlah tenaga kerja. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan penghitungan target penerima bantuan usaha mikro dan kecil. "Menurut data tahun 2016, UMKM yang non-pertanian ada sekitar 26 juta, sementara yang pertanian ada 23 juta, kalau ditambahkan hanya 49 (juta). Sementara menurut rilis Kemenkop ada 64 juta UMKM." (Informan akademisi) Kemenkop UKM sudah berinisiatif mengalokasikan unit yang bertugas mengumpulkan data UMKM lintas sektor. Kemenkop UKM telah memiliki sistem manajemen data koperasi dan UMKM bersinergi dengan K/L, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan. Data tersebut menggunakan online database system (ODS) dengan pemberian nomor induk koperasi (NIK) bagi koperasi aktif dan melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut informan Kemenkop UKM, penataan data ini belum dapat berjalan dengan baik karena minimnya koordinasi dan kerja sama dari K/L pelaksana program UMKM. Hal ini juga karena satuan kerja yang melaksanakan pendataan di Kemenkop UKM setingkat eselon III sehingga sulit menembus birokrasi K/L lain. "Pendataan koperasi dan UMKM itu dikelola oleh bagian data di bawah biro perencanaan dan seketariat, jadi bagian data itu selevel eselon III. Jadi bisa dibayangkan dengan populasi koperasi dan UMKM yang sedemikian besar hanya dikelola oleh unit eselon III." (Informan Kemenkop UKM) "... Kemenkop UKM terus berkomunikasi dengan K/L terkait [dengan] data UMKM binaan karena memang belum terpadu. Kalau Kemensos punya data kesejahteraan sosial, Kemenkop UKM sepertinya masih menginduk dengan data agregat dari BPS [dan tidak ada] data individu by name by address. Kemenkop KUKM sedang membangun online data system (ODS) untuk pendataan UMKM. Kalau untuk koperasi, kita sudah memiliki ODS itu sejak sekitar 10 tahunan. Dari ODS koperasi ini sudah bisa [dipilah] koperasi aktif dan yang tidak [yang] ditandai dengan rilis sertifikat nomor induk koperasi/badan hukum koperasi sebagai legalitas koperasi. Hal ini bagian dari upaya menertibkan administrasi [dan] sebagai data untuk mengindentifikasi." (Informan Kemenkop UKM) 63
Informasi detail mengenai UMKM juga sangat diperlukan karena UMKM memiliki jenis usaha dan karakteristik yang sangat bervariasi. Detail tersebut akan membantu untuk menformulasikan kebijakan dengan desain yang rinci dan tepat sasaran. Pemetaan UMKM berdasarkan skala usaha, sektor, jumlah dan tahapan usaha, serta persebaran wilayah, perlu diinisiasi untuk memudahkan koordinasi lintas sektor serta dan pembagian peran antara pusat dan daerah. "... mapping (UMKM) perlu melihat sektornya apa, kemudian jumlahnya, atau mungkin tahapannya, sehingga makin banyak informasi yang didapat dan makin rinci, ketika membuat formulasi kebijakannya bisa tepat sasaran. Kita bisa membuat kebijakan untuk kelompok ini dan kelompok itu, bisa berbeda-beda treatment-nya. Selama ini hanya ada mikro, kecil, menengah, sektor-sektornya. Jumlahnya berapa atau informasi yang lain itu tidak terbaca." (Informan akademisi) 4.1.5 Sistem Monitoring dan Evaluasi Hingga saat ini, belum ada tolok ukur atau kriteria evaluasi yang jelas atas keberhasilan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi dilakukan masing-masing K/L dan evaluasi secara makro dilakukan oleh Bappenas. Hal ini berkontribusi pada tidak terukurnya keberhasilan program pemberdayaan UMKM dan inefisiensi anggaran yang dialokasikan ke program yang sebenarnya tidak tepat sasaran dan target. "Satu lagi [masalah adalah] sistem monitoring dan evaluasi yang kurang. Saat perencanaan dan penganggaran, K/L semangat sekali untuk merencanakan dan mengerjakan [program], tapi ketika semua sudah selesai kemudian ditagih hasil "monev"-nya, bingung semua. Padahal hasil monitoring dan evaluasi itu yang dijadikan dasar untuk kebijakan-kebijakan setelahnya. Jadi jangan sampai ada program yang tidak sesuai tetapi dilanjutkan terus karena ingin mudah dan cepat. Hal seperti ini yang sebenarnya perlu disesuaikan dan diselaraskan." (Informan akademisi) 4.2 Pengalaman Sinkronisasi Program Pemberdayaan UMKM Negara Lain: Pembelajaran dari Malaysia, India, dan Taiwan Dalam bagian ini, hasil wawancara dan penelusuran literatur mengenai pengelolaan UMKM pada negara lain, yakni Malaysia, India dan Taiwan akan dipaparkan. 4.2.1 Malaysia: Memperkuat Koordinasi dan Sinkronisasi Melalui SME-Corp. SME-Corp. Malaysia adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Malaysia, yang berfungsi sebagai koordinator program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian teknis. Awal pendirian SME-Corp. Malaysia tidak terlepas dari peran Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia dalam pengembangan UKM. Pembentukan Badan Pengembangan UKM di Malaysia dimulai pada 2 Mei 1996. Dahulu, Badan Pengembangan UMKM itu lebih dikenal dengan SMIDEC (Small and Medium Industries Development Corporation). Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri melalui SMIDEC memacu pengembangan industri kecil dan menengah dengan memberikan dukungan infrastruktur, bantuan keuangan, layanan konsultasi, akses pasar, dan berbagai program pendukung lainnya. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangkan industri kecil dan menengah di Malaysia dapat kompetitif di pasar global. 64
Pada perkembangannya, dibentuklah lembaga lainnya, yaitu National SME Development Council (NSDC), di tahun 2004. Tujuan dan fungsi umum NSDC adalah memastikan pengembangan UKM yang komprehensif dan terkoordinasi di Malaysia. Sebagai badan pembuat kebijakan tertinggi untuk pengembangan UKM secara keseluruhan, peran khusus NSDC adalah merumuskan strategi pengembangan UKM di semua sektor ekonomi, mengoordinasi program-program UKM yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait, dan memastikan implementasi yang efektif dari keseluruhan program pengembangan UKM. Pada 2004, NSDC memutuskan untuk menunjuk sebuah lembaga khusus guna membantu merumuskan kebijakan dan strategi keseluruhan program UKM dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Bank Negara Malaysia (BNM) ditunjuk sebagai sekretariat dari NSDC. Pada 2008, SMIDEC mengambil alih NSDC dan BNM sebagai sekretariat. Setahun kemudian, pada 2 Oktober 2009, SMIDEC secara resmi membarui namanya menjadi SME Corporation Malaysia yang dikenal dengan SME Corp. Malaysia. Selanjutnya pada 2010, SME Corp. Malaysia mengeluarkan kerangka kerja strategis untuk periode 2010-2015, dilanjutkan dengan SME Masterplan 2012-2020 pada 2012 untuk mencapai target makroekonomi. Kemudian pada 2016, SME Corp. Malaysia merancang Rencana Strategis Bisnis Malaysia untuk 2016-2020. Saat ini, SME Corp. Malaysia adalah lembaga koordinasi pusat di bawah Kementerian Pengembangan Usahawan dan Koperasi (sebelumnya bernama Kementerian Pengembangan Pengusaha) yang mengoordinasikan pelaksanaan program pengembangan untuk UKM di semua kementerian dan lembaga terkait sejak November 2018. SME Corp. Malaysia berperan sebagai titik acuan utama dalam penelitian dan penyebaran data tentang UKM dan pengusaha, serta penyedia layanan konsultasi bisnis untuk UKM dan pengusaha di seluruh Malaysia. Dalam memenuhi misinya untuk mempromosikan pengembangan UKM yang inovatif, tangguh, dan berdaya saing global, SME Corp. Malaysia berupaya untuk menyediakan akses ke sumber daya keuangan, memfasilitiasi ke berbagai jaringan kemitraan, dan lainnya melalui berbagai platform dan program untuk pengembangan UKM dan wirausaha. Berbagai platform dan program tersebut antara lain adalah:
SME Corp. Malaysia menyediakan layanan konsultasi bisnis dan informasi untuk UKM dan pengusaha melalui SME Hub yang berkantor pusat di Kuala Lumpur dengan 12 kantor pembantu di setiap negara bagian di Malaysia. SME Corp. Malaysia mengimplementasikan berbagai program dan inisiatif di bawah naungannya sendiri, seperti program unggulan tahunannya seperti SME Annual Showcase and Conference (SMIDEX), Penghargaan Enterprise 50 (E-50), dan Pekan Kewirausahaan UKM. Sebagai lembaga koordinasi pusat untuk pengembangan UKM secara keseluruhan di Malaysia, SME Corp. Malaysia mengoordinasi, memantau, dan mengevaluasi kemajuan dan efektivitas program pengembangan UKM yang dilaksanakan oleh 17 kementerian dan lebih dari 60 lembaga. Informasi yang dikumpulkan dari kementerian dan lembaga terkait dilaporkan setiap tahun di bawah Rencana Aksi Terpadu UKM atau SME Integrated Plan of Action (SMEIPA). Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pengkajian ulang terkait dengan pengembangan UKM di Malaysia, di antaranya sebagai berikut: Hironaka (Hironaka, Ashhari, Zariyawati, dan Faizal; 2017) menuturkan bahwa meskipun telah memiliki koordinasi terpusat satu atap, UKM di Malaysia masih tumbuh dengan lambat. Hal ini memiliki korelasi dengan usia usaha tersebut. Sebagian besar UKM di Malaysia masih tergolong baru, yaitu kurang dari lima tahun. Hanya 12 persen dari UKM yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun. Bahkan berdasarkan data, hanya 10 persen usaha mikro yang mampu bertahan melampaui 10 tahun. Adapun 60 persen perusahaan besar di Malaysia telah beroperasi lebih dari 10 tahun. • Hal lain yang perlu dikaji lebih lanjut adalah mengenai pemanfaatan peminjaman untuk usaha. Hironaka (Hironaka, Ashhari, Zariyawati, dan Faizal , 2017) menuturkan bahwa meskipun UKM di Malaysia dapat memanfaatkan pinjaman, namun sering kali pinjaman tersebut tidak dimanfaat 65
secara tepat guna sehingga mengakibatkan kegagalan bisnis. Hal ini juga disebabkan oleh pemilik usaha mikro yang tidak memiliki keterampilan dasar berbisnis. Pemerintah Malaysia pun berinisiatif mendorong lebih banyak lembaga pemerintah untuk membantu pengembangan usaha mikro baru, terutama melalui sektor pendidikan. Pemerintah Malaysia mendorong lulusan baru dari perguruan tinggi untuk terlibat dalam bisnis. Pemerintah Malaysia mereformasi dan menyediakan program dukungan bagi lulusan baru untuk memiliki UKM atau melalui berbagai kompetisi di tingkat pendidikan yang berkaitan dengan UKM. Pada akhirnya, selain keuangan, pengembangan faktor lainnya yang telah disebutkan di atas, seperti sumber daya manusia, inovasi, dan akses pasar, harus dikaji lebih dalam. 4.2.2 Taiwan: Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Usaha Kecil dan Menengah UKM merupakan kekuatan utama perekonomian Taiwan. Negara tersebut memiliki 1,4 juta UKM atau mencakup 98 persen dari keseluruhan unit usaha di sektor swasta dan menyerap 80 persen dari tenaga kerja (Forbes, 2019).32 Sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut, Taiwan memiliki direktorat khusus dalam menangani UKM di Kementerian Urusan Perekonomian yang bernama Small and Medium Enterprise Administration (SMEA). SMEA berperan sentral sebagai pengelola program pengembangan UKM. Tanggung jawab SMEA secara terperinci adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan rencana pembangunan untuk UKM dan badan lainnya yang terkait. 2. Menyediakan panduan dan menjalankan tinjauan terhadap UKM di Taipei. 3. Menjalankan survei dan riset yang terkait UKM. 4. Mendukung perkembangan teknologi produksi UKM dan pelatihan serta hal lainnya yang terkait. 5. Menyediakan panduan untuk perkembangan operasional, manajemen, dan keuangan UKM. 6. Melakukan pemantauan berkala atas situs web yang menyediakan informasi mengenai kebijakan, program kerja, dan statistik terkait. 1. Perkembangan UKM Taiwan dan Terbentuknya Direktorat UKM Pada 1945, ekonomi Taiwan bertumpu pada produksi agrikultur yang bercirikan ekonomi dengan pendapatan rendah, tenaga kerja dengan upah murah, dan beberapa usaha kecil menengah. Kondisi tersebut menggerakkan Taiwan untuk mengembangkan dan memperluas sektor industri dan komersil pada 1950 dengan tujuan agar warganya dapat meningkatkan standar kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (Ngui, 2002). Upaya ini mengantarkan Taiwan sebagai negara produsen yang diakui secara global penghasil perangkat komputer, mesin jahit, sepeda, perlengkapan pengawasan, dan berbagai mesin lainnya. Perkembangan sektor UKM dan ekonomi di Taiwan pun mengalami keberlanjutan. Taiwan memulainya melalui serangkaian reformasi infrastruktur seperti "Tanah untuk Para Petani", "Rencana Rekonstruksi Ekonomi Empat Tahun" pada 1953, "Wajib Belajar" pada 1968, dan "Sepuluh Proyek Infrastruktur Utama" pada 1973. Proyek-proyek tersebut secara kumulatif menghasilkan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan UKM, yang turut dibantu oleh lingkungan politik dan ekonomi yang stabil. Dampak dari proyek-proyek tersebut adalah pengangguran tetap relatif rendah pada rentang waktu 1960 hingga 1980 (Ngui, 2002). 32	66
Pada 1991, melalui Undang-Undang Pengembangan UKM, pemerintah Taiwan merasa perlu untuk segera merumuskan visi yang jelas dan daftar panduan mengenai UKM yang dibuat secara objektif. Guna memfokuskan hal tersebut, didirikanlah Small and Medium Enterprises Administration (SMEA) (Ngui, 2002). Pemerintah Taiwan (khususnya Kementerian Perekonomian) melalui SMEA menciptakan beberapa proyek yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan keunggulan kompetitif UKM. SMEA membantu memperkuat UKM dengan melakukan penelitian terhadap pengembangan produk melalui teknologi terbaru, serta memberikan bantuan teknis secara langsung. Selain sistem bimbingan secara individu, SMEA membangun berbagai proyek yang menyediakan pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing UKM Taiwan secara nasional. SMEA turut mengoordinasikan berbagai organisasi pelatihan publik dan swasta yang dikontrak oleh SMEA untuk memberikan seminar dan kursus pelatihan secara efektif guna memenuhi tujuan jangka panjang. Secara historis, SMEA mengidentifikasikan delapan periode kebijakan pembangunan ekonomi Taiwan yang berkaitan dengan pembangunan UKM (Gambar 2). Pemerintah Taiwan menganggap UKM bagian integral dari perekonomian sehingga membentuk unit direktorat khusus di Kementerian Perekonomian. SMEA bekerja dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas kebijakan untuk UKM yang modern dan berbasis teknologi serta berpotensi besar bagi perekonomian (Sadli dan Thee, 1999). Gambar 4. Perkembangan Kebijakan Perekonomian dan UKM di Taiwan Pemerintah taiwan menginvestasikan sebagian besar sumber daya manusia ke dalam pembangunan industri berat (listrik dan transportasi PemerintahTaiwan mulai melakukan ekspansi ekspor dan berdampak pada pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 17% dan sektor UKM secara fenomenal pada periode ini Defisit perdagangan dengan AS menyebabkan adanya pelonggaran kontrol devisa pada pasar ekspor utama taiwan UKM perlu melakukan restrukturisasi untuk memenuhi tantangan baru seperti e-commerce 1945-1948 1949-1952 1953-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1987 1988-1996 1997-Sekarang Sektor usaha kecil di taiwan mulai berkembang dan mendominasi perekonomian negara Peningkatan ekspor yang di dukung dengan reformasi pertanian, dorongan investasi dan perluasan pinjaman untuk UKM Pemberian modal secara intensif dan UKM memfokuskan pada komputerisasi Meskipun jumlah total UKM mengalami pertumbuhan, namun peningkatan upah tenaga kerja dmapak industri dan persaingan internasional memaksa adanya restrukturisasi kembali dan peningkatan bagi UKM Sumber: Abstraksi data dari MOEA (199a) (Ngui, 2002) 2. Program UKM di Taiwan Dalam publikasi White Paper on Small and Medium Enterprises in Taiwan disebutkan, pangsa UKM di Taiwan berada jauh di bawah rata-rata 35 persen dari perusahaan besar dalam lima tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan 20 perusahaan terbesar, UKM di Taiwan mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Hal ini disebabkan "krisis usia lanjut", yaitu penuaan UKM generasi pertama. Kondisi ini mendorong UKM di Taiwan untuk melakukan suksesi atau transisi bisnis agar tetap bertahan. Pemerintah Taiwan melalui SMEA mendukung semangat pelaku UKM tersebut dengan membuat: • Program Operasional dan Bantuan Keuangan untuk UKM, yang bertujuan membantu UKM dalam memperoleh dana operasional, pengembangan, dan pembiayaan, termasuk konsultasi pengelolaan keuangan UMKM. 67
• Platform dan konsultasi untuk membantu UKM meluncurkan produk baru dengan cepat dan lebih efisien. Pemerintah Taiwan berfokus menarik startup internasional untuk berproduksi di Taiwan dengan mengembangkan platform online yang membantu UKM membuat prototipe dengan efisien serta menyediakan layanan serta konsultasi pembiayaan crowdfunding. FINDIT Platform informasi kewirausahaan dan inovasi pasar seperti dinamika pasar investasi tahap awal, ekosistem startup, dan ide baru teknologi dan media. The Project of Rising Star dalam Inovasi Hijau untuk UKM tanpa Limbah untuk mengurangi limbah usaha dengan cara mengolahnya kembali. Program Kewirausahaan Perempuan, berupa pelatihan dan coaching. SME Online University, yang menyediakan lingkungan belajar mandiri bagi UKM yang melibatkan enam perguruan tinggi. Situs universitas online tersebut menyediakan hampir 600 kursus e
-learning gratis serta akun pembelajaran pribadi. Hingga 2018, universitas daring ini memiliki 710.000 peserta. yang mengintegrasikan 4.3.2. India: Peranan Penting Kementerian UMKM UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di India. Jumlah UMKM di India yang mencapai 63 juta menyumbang 45 persen dari total output sektor industri dan 30,5 persen dari sektor jasa, serta diperkirakan menyerap 110 juta orang tenaga kerja (Boateng, Nagaraju, dan Sodem; 2019). Komitmen pemerintah India untuk mengembangkan UMKM tertuang dalam Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act yang ditetapkan pada 2006. Undang
-undang tersebut mengatur kebijakan sektor UMKM dengan cukup detail mencakup definisi tiga kelas usaha (mikro, kecil, menengah), mekanisme birokrasi antar
-pemangku kepentingan, alokasi anggaran, skema program pengembangan, pengadaan bagi dan dari UMKM, serta mekanisme pemberian modal kerja dan pembayarannya. Pada Mei 2007, pemerintah India menggabungkan Kementerian Industri Kecil dan Kementerian Pertanian dan Industri Perdesaan menjadi Kementerian UMKM. Kementerian ini memiliki tugas mendesain kebijakan dan mempromosikan serta memfasilitasi program, kegiatan, dan skema, serta melakukan monitoring pelaksanaan program pemberdayaan UMKM agar naik kelas. Pemerintah India memilih bentuk "kementerian" sebagai lembaga yang mengatur dan melindungi sektor UMKM karena kementerian memiliki otoritas yang terpusat untuk mengatur kebijakan di tingkat negara bagian. Tahapan pembentukan Kementerian UMKM di India terdapat dalam Gambar 3. Gambar 5. Perkembangan Pembentukan Kementerian UMKM di India 1954 1957 1999 2001 2006 2007 Pembentukan Organisasi Pengembangan Industri Kecil berdasarkan rekomendasi Ford Foundation Pembentukan Komisi Industri Desa dan Khadi (KVIC) berdasarkan Undang
-Undang Komisi Industri dan Desa tahun 1956 Pembentukan Kementerian Industri Skala Kecil dan Industri Perdesaan dan Pertanian Kementerian sebelumnya dipecah menjadi Kementerian Industri Kecil Perdesaan dan Pertanian Peluncuran Undang
-Undang Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Mikro untuk menangani kebijakan UMKM dan mekanisme konsultasi hukum ditingkat nasional Pembentukan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai amandemen Peraturan Pemerintah India Sumber: Annual Report 2018
-2019; Government of India; Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises in India, 2019) 68
Kementerian UMKM India membawahkan beberapa badan hukum yang terbagi ke dalam beberapa sektor. Beberapa badan hukum tersebut di antaranya: • Khadi and Village Industries Commission (KVIC)33 didirikan di bawah UU Komisi Industri Desa pada 1956. Fungsi dari KVIC meliputi: 1. Membantu menciptakan fasilitas layanan umum untuk memproses bahan baku atau barang setengah jadi, dan memfasilitasi pemasaran produksi kain khadi dan industri di desa. 2. Mendorong pengembangan dan penelitian dalam teknologi yang digunakan di wilayah kadhi dan desa industri mengenai penggunaan energi nonkonvensional dan tenaga listrik dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas proses produksi. Program yang telah berhasil dilaksanakan oleh KVIC di antaranya: 1. Work-shed Scheme for Khadi Artisans Pada 2008-2009, KVIC meluncurkan gudang kerja bagi para pengrajin khadi yang bekerja sama dengan BPL (British Physical Laboratories) Group sebagai penyedia tempat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan suasana dan tempat kerja yang lebih baik, luas dan kondusif, serta memiliki lebih banyak ruang penyimpanan bahan baku, peralatan, aksesori, benang atau kain, dan lainnya, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengrajin kadhi. Proyek ini juga memberikan Rs.60.000/individu pengrajin. Selama 2018-2019, kurang lebih sebanyak 1.179 pengrajin kadhi telah mendapatkan manfaat dari program ini. 2. Market Promotion and Development Assistance (MPDA) 3. Program ini dibentuk untuk memberikan bantuan pengembangan pasar, publisitas, pemasaran, dan promosi pasar bagi industri rumah tangga di desa dan industri kadhi. Selama 2018-2019, tercatat sudah 1.366 lembaga pengrajin kadhi dan 218.597 pengrajin kadhi menerima bantuan pengembangan pasar ini. Science & Technology (S & T) Untuk meningkatkan inovasi, kualitas, serta produktivitas produk industri desa dan kadhi, KVIC berupaya keras melakukan penelitian dan pengembangan hingga akhirnya mendapatkan sertifikasi ISO 9001 pada 2015. Kegiatan penelitian dan pengembangan ini terus dieksplorasi dan diimplementasikan di bidang teknologi dengan memberikan masukan ilmiah kepada lembaga yang membutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk melalui lembaga ilmiah terkenal. Di bawah program ini, 14 proyek khadi dan 12 proyek industri desa dibantu selama 2018-2019. National Small Industries Corporation Limited (NSIC). Lembaga di bawah Kementerian UMKM India ini bertugas sebagai lembaga pembayar dividen dan penghasil laba untuk mendukung UMKM. Beberapa kegiatannya adalah: 1. Mendukung pemasaran melalui distribusi bahan baku dan pemasaran tender. UMKM menghadapi kendala dalam pengadaan pesanan besar. NSIC membentuk konsorsium unit kecil yang memproduksi produk yang sama dan menyatukan kapasitas mereka untuk menjadi pemasok sekaligus pembeli. 2. Pembiayaan UMKM. NSIC memberikan bantuan kredit tanpa biaya untuk pengadaan bahan baku dengan melakukan pembayaran langsung kepada pemasok, bekerja sama dengan bank sektor swasta dan perusahaan swasta. 3. Melakukan kerja sama internasional, berupa studi banding mengenai visi dan misi dan teknologi yang digunakan oleh UKM di setiap negara, dan kerja sama antarperusahaan. 33	Khadi	mengacu	pada	industri	tekstil	seperti	katun,	sutra,	dan	benang	wol. 69
National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (NI-MSME). Lembaga tersebut melatih pendamping pengusaha UMKM serta melakukan kegiatan konsultasi, layanan informasi penelitian, dan penyuluhan. Pengembangan UMKM di India juga menghadapi tantangan yang sama dengan Indonesia, di antaranya: Pendanaan. Akses keuangan selalu menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan UMKM di India. • Hal ini terjadi karena karena sebagian besar UMKM tidak memenuhi persyaratan kredit bank. Tarif impor yang tinggi untuk bahan baku. Mayoritas UMKM di India bergantung pada bahan baku impor. Namun tarif yang dikenakan pada barang-barang ini sangat tinggi meskipun telah dilakukan liberalisasi impor pada 1990-an. Infrastruktur yang tidak merata menghambat pengembangan UMKM, terutama akses listrik, pasokan air, transportasi, dan komunikasi. Persaingan UKM dengan usaha skala besar lokal dan asing, terutama dalam hal penggunaan teknologi canggih dan kapasitas manajerial serta pengetahuan teknis produksi dan pemasaran.
05 Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Rangkuman Hasil Pemetaan dan Kajian Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Berbagai program pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan oleh K/L, tetapi pengembangannya masih belum optimal. Sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM dinilai akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program terutama untuk mengembangkan usaha dan kontribusi UMKM. Upaya sinkronisasi tersebut memerlukan informasi yang lengkap tentang sebaran dan jenis program pemberdayaan UMKM, serta penyusunan model pelaksanaan sinkronisasi. Hasil Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM yang disusun oleh TNP2K dan Lembaga Demografi FEB UI menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM umumnya berfokus pada permodalan untuk usaha skala mikro. Adapun program yang bertujuan membangun kompetensi dan memperluas akses pasar masih dilakukan dengan cakupan relatif kecil dan tidak memiliki target kriteria penerima/peserta yang jelas. Untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM, pemerintah Indonesia memiliki visi untuk menyinkronkan program pemberdayaan UMKM. Dalam visi tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM akan memiliki peran penting dalam koordinasi kebijakan, program dan pendataan program UMKM, serta penerima/peserta program. Namun untuk melaksanakan fungsi koordinasi dengan baik, Kemenkop UKM memerlukan dukungan dalam bentuk peraturan dan perubahan kelembagaan. Salah satu hal yang diperlukan Kemenkop UKM untuk menjalankan peran koordinasi antar-K/L adalah meningkatkan level organisasi sebagai koordinator sehingga memungkinkan K/L teknis untuk melaporkan program dan data kepada Kemenkop UKM. Selain itu, penguatan sumber daya manusia serta organisasi juga diperlukan agar Kemenkop UKM mampu membangun sistem basis data, kebijakan, dan program dalam kebijakan "one- gate policy". Pengalaman dari Malaysia, India dan Taiwan menunjukkan bahwa komitmen untuk membawa UMKM ke tingkat yang lebih tinggi dan dalam skala nasional merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengefektifkan pelaksanaan sinkronisasi program, baik melalui lembaga tersendiri maupun melalui 71
kementerian. Selain itu, institusi yang bertanggung jawab dengan pengembangan UMKM memerlukan otoritas yang cukup tinggi atau dukungan dari otoritas tingkat tinggi untuk melakukan fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi program UMKM yang dilaksanakan berbagai pihak. Di India, Kementerian UMKM memiliki dasar hukum yang kuat serta mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan UMKM. Institusi kementerian dipilih sebagai penyelenggara urusan sektor UMKM karena diperlukan otoritas yang mampu melakukan koordinasi dengan dan antar-negara bagian di India. Dalam melaksanakan fungsinya, ada beberapa institusi "turunan" di bawah kementerian. Sementara di Taiwan, institusi setingkat direktorat dipilih karena alasan efisiensi. Hal ini terkait dengan jumlah penduduk di Taiwan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan India dan Indonesia serta birokrasi yang efisien. Sehingga, unit pelaksana teknis mampu menjalankan program pemberdayaan UMKM. 5.2 Sinkronisasi Program Pemberdayaan UMKM di Indonesia Hasil Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM menunjukkan terdapat 29 K/L yang melaksanakan 120 program/kegiatan. Data tersebut diperoleh setelah melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci pada Perpres 78 Tahun 2020 tentang APBN. Selain itu, menurut data alokasi anggaran yang terkait dengan UMKM tahun anggaran 2019-2020 di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, tercatat ada sembilan K/L yang melaksanakan 72 program/kegiatan. Dari hasil desk review dan wawancara mendalam LD FEB UI, teridentifikasi ada 22 K/L yang melaksanakan 64 program. Dari 64 program hasil pemetaan LD FEB UI, sebanyak 21 program diusulkan menjadi program unggulan karena keberlanjutannya, memiliki anggaran dan cakupan penerima/peserta cukup besar, dan menyasar kelompok rentan, seperti warga miskin dan perempuan. Beberapa program merupakan kombinasi dari beberapa bentuk/jenis pemberdayaan, seperti PNM ULaMM dan UPPKS, yang memiliki unsur pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan bantuan akses pasar. Sejumlah program juga teridentifikasi memiliki karakteristik yang hampir sama, seperti UMi dan PNM Mekaar, serta industri rumahan dan UPPKS. Banyak program berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil, sementara program untuk membangun kompetensi sumber daya manusia dan perluasan pasar memiliki cakupan yang relatif kecil dan tidak memiliki target yang jelas. Adapun keterbatasan pada hasil pemetaan program pemberdayaan ini adalah tumpang-tindih penerima manfaat program tidak dapat diketahui karena belum ada sistem atau basis data terpadu pengelolaan UMKM. Dari hasil pemetaan serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dan penelusuran best practice di Malaysia, Taiwan, dan India, kajian ini menyimpulkan bahwa proses sinkronisasi merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia. Beragam program pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan berbagai K/L, baik untuk pembiayaan, pendampingan, pelatihan, ataupun inkubator bisnis. Namun selama ini pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing K/L tanpa terkoordinasi dengan baik. Koordinasi yang dilakukan masih terbatas dan belum dijalankan oleh satu lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan fungsi koordinasi. Kemenkop UKM merupakan lembaga yang ditunjuk sebagai leading sector pemberdayaan UMKM di Indonesia. Ia memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan penyelarasan program antarsektor bersama dengan Bappenas untuk perencanaan dan Kemenko Perekonomian untuk harmonisasi kebijakan antarsektor. Namun kewenangan serta sumber daya Kemenkop UKM masih terbatas untuk melakukan fungsi koordinasi lintas sektor karena kementerian ini juga melakukan fungsi teknis pelaksanaan program UMKM. Kewenangan dan anggaran terbatas tersebut menjadi faktor penghambat Kemenkop UKM dalam mengoordinasikan kebijakan serta menyelaraskan basis data. Saat ini, terdapat potensi tumpang-tindih penerima program pemberdayaan UMKM, terutama program pembiayaan. Basis data terpadu serta 72
pelaporan satu pintu dapat menjadi solusi. Dengan catatan, integrasi dilakukan oleh Kemenkop UKM yang memiliki kewenangan penuh untuk meminta data, informasi, serta laporan pelaksanaan program di masing-masing kementerian pelaksana program UMKM. Bercermin pada pengalaman Malaysia dan India, pemberian kewenangan kepada satu institusi perlu dilandasi komitmen tinggi serta peraturan perundang- undangan yang mendukung. Berdasarkan kesimpulan di atas, kajian ini merekomendasikan tahapan makro untuk proses sinkronisasi program pemberdayaan UMKM yang akan dilakukan Kemenkop UKM yang meliputi: Membuat komitmen bersama secara nasional dan tingkat tinggi untuk pengembangan UMKM. Pembentukan Dewan Nasional Pengembangan UMKM yang diketuai oleh Presiden RI merupakan salah satu opsi untuk mewujudkan komitmen tingkat tinggi tersebut. Namun perlu diingat bahwa pembentukan dewan nasional memerlukan target dan kriteria penunjukan yang jelas untuk mengurangi pemborosan anggaran. Penyesuaian aturan mengenai kelembagaan Kemenkop UKM sebagai koordinator dan penyeleras program pemberdayaan UMKM di Indonesia. Penguatan kelembagaan Kemenkop UKM diperlukan agar kementerian ini memiliki kewenangan dan kapasitas melakukan fungsi koordinasi lintas sektor, termasuk untuk membangun basis data program terpadu serta pelaporan program pemberdayaan UMKM lintas sektor dalam "one-gate policy". Beberapa hal yang dipandang perlu dilakukan adalah:
Amendemen UU Nomor 20 Tahun 2008 dengan tambahan pasal yang menyatakan bahwa Kemenkop UKM adalah koordinator keseluruhan program pemberdayaan UMKM tingkat nasional serta berhak menyelenggarakan sistem basis data terpadu lintas sektor dan sistem pengawasan dan evaluasi program. Meningkatkan kategori kewenangan Kemenkop UKM menjadi kategori satu untuk
melaksanakan fungsi penyelarasan kebijakan khusus UMKM. Alokasi anggaran Kemenkop UKM untuk membangun basis data dan pelaporan program pemberdayaan UMKM lintas sektor di tingkat nasional dan daerah. Membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM tingkat nasional dan daerah. Setelah memiliki kewenangan koordinasi melalui tahap penyesuaian aturan, Kemenkop UKM dapat melakukan koordinasi penyusunan basis data terpadu program pemberdayaan UMKM yang komprehensif antarsektor di tingkat nasional dan daerah. Kemenkop UKM kemudian dapat mengidentifikasi tumpang-tindih penerima program serta mengidentifikasi kebutuhan program untuk berbagai jenis UMKM. Membangun sistem monitoring dan evaluasi program pemberdayaan UMKM. Kemenkop UKM akan membangun dan menjalankan sistem monitoring dan evaluasi tersebut serta memberikan umpan balik bagi K/L dalam hal pelaksanaan program dan pencapaian target. Arah kebijakan pengembangan UMKM idealnya tidak bersifat "one-size fits all" atau satu kebijakan untuk semua UMKM, tetapi dirancang untuk memenuhi kebutuhan karakteristik UMKM yang beragam. Sebagai contoh, untuk usaha ultramikro dan mikro, dapat dikembangkan skema permodalan yang membedakan jenis usaha yang "survivalist" dan growth oriented. Program UMi dan Mekaar untuk UMKM survivalist dibuat skema tersendiri melalui teknologi finansial agar UMKM yang non-bankable dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan. Adapun program permodalan KUR ditargetkan untuk usaha yang mau naik kelas. Sementara itu, program pelatihan kompetensi SDM UMKM dapat ditargetkan untuk yang UMKM yang memiliki visi mengembangkan usaha. Desain program akan lebih efektif bila melibatkan asosiasi pelaku dan pendamping UMKM. 73
Gambar 6. Langkah untuk Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemberdayaan UMKM di Indonesia 01 Membuat Komitmen bersama nasional untuk mengembangkan kontribusi Program UMKM 02 Penyesuaian aturan terkait kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai koordinator 03 Membangun basis data terpadu program pemberdayaan UMKM di Indonesia di Kementerian Koperasi dan UKM 04 Membangun sistem monitoring dan evaluasi program pemberdayaan UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM 74
Daftar Pustaka Asisten Deputi Pengembangan dan Penguatan Usaha. 2020, Mei 30. Kementerian Koperasi dan UMKM. (L. D. UI, Interviewer) Badan Layanan Umum Pusat P2H. 2019, Mei 15. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. (L. D. UI, Interviewer) Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. 2020, April 29. "Lima Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19", diakses dari Boateng , K., Nagaraju, Y., & Sodem, N. 2019. The Contribution of MSMEs to the Growth of the Indian and Global Economy. (4) 254-262. Catriana, E., & Jatmiko, B. 2020, Juli 3. "Pemerintah Anggarkan PEN untuk UMKM Rp 123,46 Triliun, Ini Rinciannya", diakses dari Chalik, I. 2020, Mei 1. "AKIE Bangga Kencana dan Penanganan Covid-19 Tinjau UPPKS" diakses dari bengkulu.bkkbn.go.id/?p=2141. Davidsson, P., Achtenhagen, L., & Naldi, L. 2005. "Research on Small Firm Growth: A Review" in 35th EISB Conference: Sustaining the Entrepreneurial Spirit over Time: Implications for Young Companies, Family Businesses, and Established Companies. IESE Business School, Spain, 1-27. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2020, Mei 29. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). (L. D. UI, Interviewer) Faidi, I., & Ramdani, R. 2020, Juni 9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (L. D. UI, Interviewer) Forbes. 2019, Juli 15. "Taiwan: A Bright Future" diakses dari Global Enterpreneurship Monitor. 2011. Extended Report: Enterpreneurs and Enterpreneurial Employees Across the Globe. Babson, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak. Gunadi, A. D. 2020, Mei 18. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas. (L. D. UI, Interviewer) Hardiyan. 2019, June 9. "Pemberdayaan UMKM, Presiden Jokowi: Kementerian Jangan Jalan Sendiri- Sendiri", diakses dari Presiden%20Jokowi%2 Hironaka, C., Ashhari, M., Zariyawati, & Faizal , D. 2017. "A Comparative Study on Development Small and Medium Enterprises (SMEs) in Japan and Malaysia". Saudi Journal of Business and Management Studies. Irma, A. P. 2020, Mei 20. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk dan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (L. D. UI, Interviewer) Jacobs, D., Kotze, P., Merwe, A., & Gerber, A. 2011. "Enterprises Architecture for Small and Medium Enterprises Growth". Advance in Enterprises Engineering, 66. Jannah, S. M. 2020, April 16. "KLHK Gelontorkan Rp1,01 Triliun untuk Petani Hutan Terdampak Corona", diakses dari eNDq. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020, April 14. "KKP Berikan Berbagai Kemudahan untuk Masyarakat Perikanan di Tengah Pandemi", diakses dari 75
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha Rakyat. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019, Agustus 4. "Kementerian Keuangan Tanggap COVID-19: Informasi Terkini" diakses dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Intensif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disesase 2019. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Subsidi Bunga atau Subsidi Margin untuk Kredit atau Pembiayaan UMKM. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2020. Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Liedholm, C., & Mead, D. 1988. "Small-scale Enterprises: A Profil". Economic Impact, Vol. 63. 12-17. McMahon, R. 2014. "Stage Models of SME Growth Reconsidered". Small Enterprises Research-Routlegde, 20-35. McMahon, R. G. 1998. "Stages Models of SME Growth Reconsidered". Small Enterprises Research, Vol 6 (2): 20-35. Menteri Koordinator Perekonomian. 2020. Menavigasi New Normal: Panemi, Mitigasi, dan Pemulihan Ekonomi. Jakarta: Kementerian Perekonomian . Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises in India. 2019. Annual Report 2018-2019. New Delhi: Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises in India. Ngui, M. 2002. "Government Policies and Programs for SMEs in Taiwan" in Harvie & B. Lee (eds.), The Role of SMEs in National Economies in East Asia (pp. 269-297). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing. OECD. 2018. SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. Paris: OECD Publishing. Pariwisata, D. P. 2020, Mei 27. Program Pemberdayaan UMKM Bidang Pariwisata. (L. D. UI, Interviewer) Pemerintah Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara . Jakarta: Sekretariat Negara RI, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara. Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan. 76
Perekonomian, K. K. 2020, Juni 12. Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Peran Pemerintah dalam Ekosistem UMKM. (L. D. UI, Interviewer) Prasetyo, E. 2020, Mei 26. Penumbuhan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. (L. D. UI, Interviewer) Presiden Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan. Presiden Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Purnama, C. 2020, Mei 28. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kementerian Sosial. (L. D. UI, Interviewer) Sadli , M., & Thee, K. W. 1999. "The Relevance and Comparability of Taiwan's Development Experience to Indonesia" in E. Thorbecke & H. Wan, Taiwan's Development Experience: Lessons on Roles of Government and Market. Boston: Springer. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2020, January 9. Kerangka Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden. Tambunan, T. T. 2009. SMEs In Asian Developing Countries. London: Plagrave Macmillan. Tewari, P., Skilling, D., & Wu, Z. 2013. Competitive Small and Medium Enterprises: A Diagnostic to Help Design Smart SME Policy. The World Bank. Walfajtri , M., & Handoyo. 2020, Mei 10. "PNM Salurkan Pertumbuhan Pembiayaan 14,09% yoy di Tengah Pandemi Corona" diakses dari World Bank. 2020. SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) FINANCE Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital. Washington DC: The World Bank. Zakir, & Dewi. 2020, Juni 12. Wawancara dengan akademisi . (L. D. UI, Interviewer) 77
Narasi dan Infografis ProgramPemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 78
Narasi	dan	Infografis 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2. Bantuan Wirausaha Pemula 3. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 4. PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera) 5. PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) 6. Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan 7. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 8. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 9. Gerakan Ayo UMKM Jualan Online 10. Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) 11. Pilot Inkubasi dan Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID - PEL) 12. Program Pendampingan Desa Wisata 13. Program Bantuan Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan 14. Pengembangan	dan	Diversifikasi	Usaha	Nelayan	dan	Keluarganya 15. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri 16. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 17. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) 18. Pusat Layanan Unit Terpadu KUMKM 19. Fasilitasi	Pendaftaran	Kekayaan	Intelektual	Produk/Jasa	Ekonomi	Kreatif 20. SI-APIK (Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) 21. Industri Rumahan 79
KREDIT USAHA RAKYAT Deskripsi Program Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi landasan pemerintah dalam memperluas sumber pendanaan UMKM dan memfasilitasinya dalam mengakses kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan, memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah. Sejalan dengan amanat UU UMKM tersebut, pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2007. Mulai dijalankan pada 5 November 2007, saat ini KUR sudah diterapkan di 34 provinsi. Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan utama program KUR adalah: Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. • Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. • Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selama periode 2007-2014, KUR diklaim sebagai program pembiayaan bagi UMKM yang paling berhasil dengan total dana yang dikucurkan sebesar Rp16,7 triliun, yang terdiri Rp11,7 triliun untuk penyertaan modal negara (PMN) dan Rp5,02 triliun untuk imbal jasa penjaminan (IJP). KUR juga berhasil menghimpun dana bank sebesar Rp178,85 triliun untuk disalurkan kepada UMKM dengan non-performing loan (NPL) rata-rata sebesar 3,3 persen. Indikator keberhasilan lainnya, program KUR telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 20.344.639 orang (Kemenko Perekonomian, 2016). Pada periode ini, program KUR menggunakan skema IJP. Dukungan pemerintah melalui KUR untuk pemberdayaan UMKM dituangkan ke dalam RPJMN 2015-2019, regulasi, dan anggaran. Dukungan tersebut untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan 40 persen masyarakat berpenghasilan paling bawah, terutama petani, nelayan, pekerja informal perkotaan, dan tenaga industri rumahan. Pemerintah melanjutkan program KUR pada 2015 dengan penguatan regulasi dan perbaikan skema menjadi subsidi bunga. Hal tersebut untuk menyempurnakan kelemahan KUR. Penyempurnaan didasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) 2012 No.07/5/XV.2/04/2013 yang menemukan bahwa penyaluran KUR dan pemberian subsidi IJP KUR kepada UMKM belum tepat sasaran. Selain itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan bahwa program KUR memang telah memberi manfaat besar kepada perbankan dan perusahaan penjamin, tetapi belum berkontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan. Rekomendasi BPK atas temuan ini adalah pembuatan aplikasi terintegrasi antara pemerintah, perusahaan penjamin kredit, dan bank pelaksana untuk memantau ketepatan sasaran program. Adapun untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan program KUR, Menteri Keuangan menunjuk kuasa pengguna anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.1 1	Dilansir	dari	Direktorat	Sistem	Manajemen	Investasi	Kementerian	Keuangan. 80
Penyempurnaan Program KUR Pada 7 Mei 2015, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015. Komite tersebut menindaklanjuti hasil rapat kabinet terbatas pada 17 Juni 2015 yang memutuskan tingkat suku bunga KUR untuk debitur maksimal 12 persen efektif per tahun dengan plafon penyaluran Rp30 triliun. Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM atas nama pemerintah menyalurkan pemberian subsidi bunga. Perubahan jenis subsidi pemerintah dari IJP menjadi subsidi bunga dituangkan dalam Keppres Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keppres 14 Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015. Selanjutnya Permenkeu Nomor 146/PMK.05.2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat diterbitkan pada 30 Juli tahun itu juga untuk melengkapi ketentuan mengenai pelaksanaan KUR skema baru. Sebagai acuan para pihak dalam pelaksanaan KUR, diterbitkan juga Peraturan Menko Perekonomian Nomor 6 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang meliputi lampiran I KUR mikro, lampiran II KUR ritel dan lampiran III KUR TKI, pada 7 Agustus 2015. Permenko tersebut mengalami perubahan menjadi Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tertanggal 26 Oktober 2015 dengan adanya perluasan sektor yang dibiayai KUR. Pada Permenko Perekonomian 6/2015, sektor yang dibiayai KUR hanya meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor perdagangan yang terkait dengan ketiga sektor tersebut. Sedangkan pada Permenko Perekonomian 8/2015 terjadi perluasan sektor, yaitu sektor perdagangan tidak dibatasi lagi, melainkan meliputi seluruh usaha di sektor perdagangan serta sebagian sektor jasa. Selanjutnya diterbitkan juga Permenko Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 pada 30 Desember 2015. Permenko ini digunakan sebagai landasan hukum dalam penetapan suku bunga yang dibebankan pada debitur dari 12 persen menjadi 9 persen pada 2016. Penurunan suku bunga tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menjadi katalis bagi terwujudnya suku bunga kredit satu digit. KUR Skema Baru Tahun 2015 Rapat koordinasi Komite Kebijakan KUR pada 26 Juni 2015 menghasilkan keputusan besaran subsidi bunga yang ditanggung pemerintah, yaitu 7 persen untuk KUR mikro dan 3 persen untuk KUR ritel. Besaran subsidi bunga tersebut sudah termasuk komponen biaya untuk IJP. Selanjutnya besaran IJP akan dirumuskan secara business-to-business antara penyalur dan perusahaan penjamin berdasarkan kinerja dan pengelolaan risiko masing-masing bank. Penetapan besaran IJP yang diambil dari subsidi bunga KUR harus tetap menjaga efisiensi dan keberlangsungan usaha bank pelaksana dan perusahaan penjamin KUR yang sebaiknya telah mempertimbangkan risiko yang dijamin, biaya administrasi, biaya operasional, biaya pemasaran, serta keuntungan. Berdasarkan hasil diskusi dalam rapat pada 13 Juli 2015, disepakati besaran IJP KUR mikro dan KUR ritel yang merupakan salah satu komponen biaya dalam subsidi bunga KUR adalah sebesar minimal 1,75 persen (neto) per tahun yang dihitung dari plafon kredit dan jangka waktu kredit. Namun demikian, kesepakatan yang diambil oleh bank pelaksana dan perusahaan penjamin adalah sebesar 1,5 persen (neto) per tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) untuk pelaksanaan KUR tahun 2015. Penyalur KUR Bank pelaksana KUR tahap pertama adalah BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Sedangkan untuk perusahaan penjamin ditunjuklah Perum Jamkrindo dan PT Askrindo melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR. Setelah ditandatanganinya 81
perjanjian kerja sama pembiayaan antara bank pelaksana dan kuasa pengguna anggaran, serta perjanjian kerja sama penjaminan KUR antara bank pelaksana dan perusahaan penjamin pada 13 Agustus 2015, KUR skema baru mulai disalurkan. Penyalur KUR bertambah dengan terbitnya Keputusan Menko Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR tertanggal 30 Oktober 2015. Bank yang dilibatkan meliputi Bank Sinarmas, Maybank, BPD Kalimantan Barat, dan BPD Nusa Tenggara Timur. Perbedaan KUR dengan Program Kredit Lainnya KUR memiliki perbedaan dalam beberapa hal dibandingkan dengan program kredit lainnya (Tabel 1). Secara umum, perbedaan tersebut mencakup limit kredit, sasaran debitur, konsep dukungan pemerintah, agunan, pendampingan, lembaga penyalur, dan tenor pinjaman. Tabel 1. Perbedaan KUR dengan Program Kredit Lain No. Kategori Perbedaan Kredit Usaha Rakyat Kredit Komersial Lainnya 1. Limit Kredit/ / Batas Pinjaman a. KUR mikro: Maksimal Rp 20.000.000,00 b. KUR ritel: Rp 20.000.000,00 hingga Rp 500.000.000,00 c. KUR linkage: Rp 2.000.000.000,00 Sedangkan skema Kredit Usaha Mikro tergantung pada program dan masing-masing bank pelaksana. Contoh lainnya yaitu UMi hanya memiliki satu jenis yaitu untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil seperti Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00. 2. Sasaran Debitur KUR menyasar UMKM yang memiliki surat izin usaha dan usahanya minimal sudah berjalan selama enam bulan UMi tidak mempersyaratkan surat izin usaha dan dapat dimanfaatkan wirausahawan baru, sehingga UMi menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro. Hal ini karena sasaran pembiayaan UMi sebenarnya adalah usaha ultra mikro yang skala usahanya lebih kecil dari usaha mikro. 3. Konsep Dukungan Pemerintah Subsidi Bunga dengan tingkat suku bunga sebesar 7% Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%. 4. Agunan Usaha Kecil diperlukan agunan sebagaimana ketentuan Perbankan. (Kendati demikian, berdasarkan survey Kemenkeu RI-Direktorat Jenderal Perbedaharaan, terdapat debitur penerima KUR yang sebagian besar masih dikenakan agunan tambahan seperti rumah, mobil, dan sebagainya.) Untuk pembiayaan kelompok tidak terdapat agunan 82
No. Kategori Perbedaan Kredit Usaha Rakyat Kredit Komersial Lainnya 5. Pendampingan Tidak bersifat wajib Wajib. Adanya pendampingan dalam program pembiayaan UMi bertujuan untuk memberikan manfaat bagi debitur dalam pengembangan usaha dan merupakan salah satu mitigasi resiko terjadinya non performing loan. 6. Lembaga Penyalur Perbankan dan Lembaga Keuangan seperti BRI, BNI, Mandiri dan sebagainya. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang saat ini dilaksanakan oleh PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PMN), dan PT Bahana Art Ventura (BAV). 7. Tenor Pinjaman Jangka Panjang (>1 tahun) Jangka Pendek (< 52 minggu) Regulasi dan Dasar Hukum
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga untuk KUR. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2018 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Beberapa perbaikan regulasi untuk pelaksanaan KUR Tahun 2015 yaitu:
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ditetapkan pada 15 Juli 2015. Peraturan Menko Perekonomian Nomor 6 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Lampiran I KUR Mikro, Lampiran II KUR Ritel dan Lampiran III KUR Penempatan TKI), diundangkan pada 7 Agustus 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan pada 30 Juli 2015. Keputusan Menko Perekonomian Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan 11 Agustus 2015, yang meliputi PT BRI, PT Bank Mandiri, PT BNI, Perum Jamkrindo, dan PT Askrindo. 83
Beberapa regulasi yang terkait dengan relaksasi KUR di antaranya: Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yang meliputi penambahan sektor yang dibiayai; perluasan penerima KUR; pembiayaan investasi untuk tanaman keras; serta penambahan jangka waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR mikro dan KUR ritel. Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR. Penguatan basis data SIKP dengan dukungan kementerian teknis, pemerintah daerah, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Indikator keberhasilan Program Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, dan tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (NPL atau non-performing financing/NPF). Selain jumlah plafon KUR yang disalurkan, kualitas penyerapan menjadi perhatian. Tanpa kualitas yang baik, jumlah kredit yang tinggi justru dapat mendorong terjadinya NPL atau kredit macet. Apabila terdapat penyalur KUR memiliki NPL di atas 5 persen selama enam bulan berturut-turut, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan akan menghentikan penyaluran KUR. Penerima Manfaat Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 juncto Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018, terdapat delapan kriteria prioritas calon penerima manfaat memperoleh bantuan program KUR, yang meliputi: 1. 2. Usaha mikro, kecil, atau menengah dari anggota keluarga karyawan/karyawati yang bekerja atau berpenghasilan tetap sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Jenis usaha termasuk dalam usaha mikro, kecil, atau menengah. 3. Usaha mikro, kecil, atau menengah dari TKI yang pernah bekerja di luar negeri. 4. Usaha mikro, kecil, atau menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain. 5. Usaha mikro, kecil, atau menengah dari kelompok usaha, seperti KUBE, Gapoktan, dan kelompok usaha lain. 6. Usaha mikro, kecil, atau menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 7. Calon TKI yang bekerja di luar negeri. 8. Calon pekerja magang di luar negeri. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permenko Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, terdapat sejumlah persyaratan penerima KUR dari kelompok usaha, yaitu: 1. Kelompok usaha terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula. 2. Dalam hal anggota kelompok usaha terdapat pelaku usaha pemula, maka harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok usaha. 3. Kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha. 4. Kegiatan kelompok usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 5. Kelompok usaha telah memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya. 84
6. Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh kelompok usaha melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha. 7. Perjanjian kredit/pembiayaan untuk kelompok usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota kelompok usaha dengan penyalur KUR. 8. Dalam hal hasil penilaian penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh kelompok usaha membutuhkan agunan tambahan, maka kelompok usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng. 9. Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan, maka ketua kelompok usaha mengoordinasi pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar-anggota kelompok usaha. Jumlah Penerima Manfaat Penerima manfaat program KUR merupakan individu/perseorangan, baik sendiri sendiri maupun kelompok usaha atau badan usaha, yang melakukan usaha yang produktif. Tabel 2. Realisasi Jumlah Debitur Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015 Realisasi* 1.003.553 2016 3.932.251 2017 3.663.479 2018 5.518.497 2019 4.906.491 2020 1.528.492 Sumber: Kemenko Perekonomian (2020) Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Hingga saat ini, program KUR tidak menargetkan secara khusus kelompok rentan, namun TKI dan pekerja yang mengalami PHK merupakan penerima manfaat dana KUR. Berbagai studi menunjukkan bahwa kelompok marginal tersebut mengalami hambatan dalam mengakses permodalan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor bias gender dan stigma yang membatasi kepemilikan aset sebagai agunan, keterbatasan fasilitas, dan infrastruktur pendukung bagi perempuan, penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk membuka dan mengembangkan usaha. Bagi perempuan, masih banyak faktor administratif yang menghambat akses terhadap KUR, seperti persetujuan suami, kepemilikan aset, serta prosedur bank yang lebih rumit ketimbang bagi laki-laki. Laporan Perkumpulan Prakarsa (2018) mencatat bahwa pada 2016, debitur KUR perempuan hanya sebesar 34 persen. Padahal, lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam program KUR kemudian direspons oleh Kemenko Perekonomian dengan mengucurkan KUR pemberdayaan perempuan melalui usaha busana dan gaya hidup yang disebut "SheWorkz" pada awal 2019. Dana yang dialokasikan untuk KUR pemberdayaan tersebut sebesar Rp140 triliun dengan realisasi sebesar Rp102 triliun per September 2019 (Liputan 6, 2019). 85
Bila dilihat hingga produk turunan dari busana dan gaya hidup, total KUR yang telah dikucurkan mencapai Rp1,13 triliun untuk 45.100 debitur. Selanjutnya, program KUR bagi penyandang disabilitas disalurkan oleh BRI Syariah. KUR tersebut disalurkan melalui aplikasi pembiayaan i-Kurma pada telepon pintar yang telah terintegrasi dengan data registrasi penduduk dan OJK. Pengajuan pinjaman dapat dilakukan melalui aplikasi untuk memudahkan akses ke perbankan bagi penyandang disabilitas. Pada 2020, nilai KUR outstanding untuk skema penyandang disabilitas sebesar Rp 335 juta untuk delapan debitur. Kriteria Penerima Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, kriteria penerima KUR mencakup: 1. Usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Jumlah anggota pelaku usaha pemula tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak. 3. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. 4. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain. 5. Usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun. 6. Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi kelompok usaha bersama atau KUBE, gabungan kelompok tani dan nelayan atau Gapoktan, dan kelompok usaha lainnya. Dalam hal ini penerima KUR yang berupa kelompok usaha terdiri atas anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok usaha. Persyaratan penerima KUR yang berupa kelompok usaha meliputi: a. Dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha. b. Dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. c. Memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/ atau surat keterangan lainnya. d. Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha. e. Perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha dengan penyalur KUR. f. Dalam hal hasil penilaian penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng. g. Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan, maka ketua kelompok usaha mengkoordinasi pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar-anggota kelompok usaha. 7. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. 8. Calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. 9. Calon peserta magang di luar negeri. Penerima KUR seperti yang telah dipaparkan di atas merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/ atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. 86
Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Tabel 3. Anggaran Program KUR Bersumber dari APBN Tahun Anggaran (Rp) Realisasi* (Rp) Satuan 2015 30 triliun 21,4 triliun Hingga September 2015 2016 100 triliun 94,4 triliun Per tahun 2017 106,4 triliun-110 triliun 95,56 triliun Per tahun 2018 140 triliun 140,12 triliun Per tahun 2019 120 triliun 120,35 triliun Per tahun 2020 190 triliun 54,04 triliun Per Maret 2020 Sumber: Kemenko Perekonomian (2020) Bentuk/Tipe Pemberdayaan dalam Program KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah mereka yang bergerak di sektor usaha produktif, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan-pinjam.2 Frekuensi pemberdayaan KUR berbeda- beda untuk setiap debitur (penerima manfaat), bergantung pada tenor kredit yang diambil oleh mereka masing-masing. Setiap debitur meminjam kembali dalam program KUR apabila telah menyelesaikan pembayaran pinjaman sebelumnya. Sebagai contoh, bila seorang pelaku usaha kecil meminjam dana dari program KUR dengan tenor dua tahun, dia dapat memperoleh lagi pendanaan program KUR setelah melunasi pinjaman awal dalam 24 bulan. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Program Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian pada 5 September 2019 memaparkan sosialisasi berjudul "Kebijakan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat". Pemaparan tersebut memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam program KUR, yaitu 14 instansi pemerintah, 44 lembaga penyalur, 11 instansi penjamin, dan 2 instansi pengawas (Gambar 1). Selain itu, dipaparkan bahwa peran pemerintah pusat dalam mengoordinasikan program KUR adalah dengan membentuk Komite Kebijakan KUR. Komite Kebijakan KUR dan Kementerian Koperasi dan UKM berperan menyosialisasikan program ini. Sejumlah lembaga pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Bank Indonesia telah mengalokasikan pendanaan dan program untuk menyosialisasikan program KUR (Damayanti dan Latif, 2015). Hasilnya, program ini membawa dampak positif, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan laporan penyaluran KUR, jumlah debitur yang menerima KUR pada 2015 mencapai 1.003.553 juta UMKM. Peran pemerintah dalam program KUR khususnya dalam perbaikan regulasi dan perumusan kebijakan. Contohnya adalah relaksasi seperti perluasan penerima KUR, 2 87
penambahan sektor yang dibiayai, penambahan jangka waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR mikro dan KUR ritel; penetapan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyaluran KUR dan Perusahaan Penjamin KUR; serta memperkuat basis data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan dukungan kementerian teknis, pemda, dan TNP2K. Dalam hal ini, OJK juga turut dilibatkan dalam hal evaluasi dan pengawasan. Gambar 1. Pihak yang Terlibat dalam Program KUR 2019 PEMERINTAH PUSAT (14 Instansi) & PEMERINTAH DAERAH PENYALUR (44 Instansi) 1. Kemenko Perekonomian 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Koperasi dan UKM 4. Kementerian Perindustrian 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Tenaga Kerja 7. Kementerian Pertanian 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Kementerian BUMN 10. Kementerian Dalam Negeri 11. Kementerian Pariwisata 12. Sekretaris Kabinet 13. Bappenas 14. BNP2TKI PENGAWAS (2 Instansi) 1. BRI 2. Bank Mandiri 3. BNI 4. BTN 5. Bank Sinarmas 6. Maybank 7. Bank Bukopin 8. BTPN 9. OCBC NISP 10. Bank Permata 11. BCA 12. CTBC 13. Bank Nobu International 14. Bank Artha Graha 15. BPD Kalbar 16. BPD NTT 17. BPD Bali 18. BPD DIY 19. BPD SulselBar 20. BPD Kaltimkaltara 21. Bank Jateng 22. BRI Agroniaga 23. BPD Sumut 24. BPD Sumbar 25. BPD Riau Kepri 26. Bank Jambi 27. Bank Jabar Banten 28. Bank Kalsel 29. Bank NTB 30, Bank SumselBabel 31. Bank Papua 32. Bank Lampung 33. BRI Syariah 34. BPD Bengkulu 35. BPD Kalteng 36. BPD Sultra 37. Indosurya Finance 38. FIF 39. ITC Finance 40. BFI 41. First Indo Finance 42. Koperasi Kospin Jasa 43. Koperasi Obor Mas 44. KSP Guna Prima Dana 1. OJK 2. BPKP PENJAMIN (11 Instansi) 1. Perusahaan Umum ( Perum ) Jaminan Kredit Indonesia 2. PT Asuransi Kredit Indonesia ( Persero ) 3. PT Penjaminan Kredit Daerah Riau 4. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Barat 5. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan 6. PT Penjaminan Kredit Daerah Bangka Belitung 7. PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah 8. PT Penjaminan Kredit Daerah DKI Jakarta 9. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah 10. PT UAF Jaminan Kredit 11. PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Mekanisme Pendataan dan Pembaharuan Data Penerima Manfaat Penyaluran KUR oleh penyalur KUR mengacu pada basis data yang tercantum dalam SIKP yang disusun oleh Kemenkeu. SIKP dirancang secara bertahap dan ditetapkan oleh Kemenkeu mengacu pada basis data dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur KUR, dan perusahaan penjamin KUR. Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019, penyaluran KUR oleh penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola linkage. Pola linkage yang dimaksud dilakukan oleh lembaga linkage yang meliputi koperasi, bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya termasuk fintech, dan kelompok usaha. Penyaluran 88
KUR oleh penyalur KUR dengan menggunakan pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyalur KUR mengunggah data calon penerima KUR yang diberikan oleh lembaga linkage ke Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. b. Perusahaan penjamin KUR menerbitkan sertifikat penjaminan atas nama UMKM penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan. c. Suku bunga/margin dari lembaga linkage kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ditetapkan sebesar 6 persen efektif per tahun untuk KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan pekerja migran Indonesia, dan KUR khusus. d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh lembaga linkage yang diunggah oleh penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak memengaruhi proses penyaluran KUR. Lembaga diperbolehkan menyalurkan KUR.3 Jumlah KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage. e. linkage yang sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan tetap f. g. Plafon, suku bunga/margin dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR. Catatan: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola linkage dilakukan sesuai kesepakatan penyalur KUR dengan lembaga linkage. Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan penyalur KUR. Penyaluran KUR oleh penyalur KUR mengacu pada basis data SIKP. SIKP disusun secara bertahap dan ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR, terdiri atas: 1. KUR mikro 2. KUR kecil 3. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia 4. KUR khusus Berdasarkan paparan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian yang disampaikan oleh Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara pada 5 September 2019, yang berjudul "Kebijakan Pembiayaan UMKM Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)", berikut perbedaan skema di antara keempat skema penyaluran KUR tersebut. 3 Dalam menyusun SIKP, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan mengacu pada basis data dari kementerian/lembaga	teknis,	pemerintah	daerah,	penyalur	KUR,	dan	perusahaan	penjamin	KUR. 89
Tabel 4. Perbedaan Skema Penyaluran KUR Uraian KUR MIkro KUR Kecil KUR Penempatan TKI KUR Khusus Suku bunga 7% Efektifitas per tahun Subsidi bunga 10,5% 5,5% 14% 5,5% Batas maksimum per akad kredit Rp25 juta Diatas Rp25 juta s.d. Rp500 juta Rp25 juta Diatas Rp25 juta s.d. Rp500 juta Total plafon maksimum per debitur Tidak ada pembatasan akumulasi plafon untuk KUR Sektor produksi dengan maksimal Rp25juta per siklus produksi Rp500 juta Rp25 juta Rp500 juta Maksimal Rp100 juta untuk sektor non produksi Sebagai catatan, penyaluran KUR diprioritaskan pada sektor produksi, yaitu pertanian, perburuan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, serta jasa produksi. Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan penyalur KUR. Berdasarkan Pasal 4 Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017, penyalur KUR terdiri atas lembaga keuangan atau koperasi dengan syarat: 1. 2. Bekerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR. 3. Memiliki sistem daring data KUR dengan SIKP. Sehat dan berkinerja baik. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung. Maksudnya, UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan pada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung. Usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan-pinjam/usaha simpan- pinjam koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana. Dalam Pasal 7 Permenko tersebut dijelaskan bahwa penyaluran KUR oleh penyalur KUR menggunakan pola linkage, yaitu secara channeling atau executing. Ketentuan umum KUR melalui lembaga linkage meliputi: Lembaga linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga linkage meliputi koperasi atau koperasi simpan-pinjam atau koperasi simpan-pinjam pembiayaan syariah sekunder, koperasi atau koperasi simpan-pinjam atau koperasi simpan-pinjam pembiayaan syariah primer, bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya termasuk fintech, dan kelompok usaha. Penyalur KUR mengunggah data calon penerima KUR yang diberikan oleh lembaga linkage ke SIKP. Perusahaan penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan atas nama UMKM penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan.
Suku bunga/margin dari lembaga linkage kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ditetapkan paling tinggi sebesar 7 persen efektif per tahun untuk KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan TKI, dan KUR khusus. Kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh lembaga linkage yang diunggah oleh penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak memengaruhi proses penyaluran KUR. Lembaga diperbolehkan menyalurkan KUR. Jumlah KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage. Plafon, suku bunga/margin dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR. Pengaturan lebih lanjut terkait penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola channeling atau pola executing sesuai kesepakatan penyalur KUR dengan lembaga linkage. linkage yang sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan tetap Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Program Berdasarkan Pasal 31 Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai suatu tindakan preventif. Komite ini melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling sedikit satu kali dalam enam bulan. Pemantauan juga dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Sesuai Permenko Perekonomian 11/2017, penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui SIKP, yang disampaikan juga secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian dengan format laporan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, laporan tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM. Apabila terdapat data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dapat meminta laporan tambahan kepada penyalur KUR. Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Dilansir dari Tirto.id (Taher, 2020), Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah skema untuk membantu pengusaha UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19. Skema tersebut di antaranya: 1. Pemberian bantuan langsung untuk pelaku UMKM yang tergolong miskin dan rentan. Presiden menginginkan berjalannya program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai Desa, pembebasan tarif listrik, serta Kartu Prakerja. 2. Pemberian insentif perpajakan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Pemerintah menghapus tarif PPh UMKM dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama enam bulan sejak April 2020. 3. Restrukturisasi kredit UMKM berupa penundaan angsuran dan subsidi bunga. Penundaan dan subsidi tersebut menyasar penerima pembiayaan Ultra-Mikro atau UMi, dan jutaan pengguna Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. 91
4. Stimulus bantuan modal kerja darurat yang disusun dengan baik. 5. Meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi UMKM. Contohnya, BUMN atau BUMD menjadi pembeli hasil produksi para pelaku UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, hingga industri rumah tangga. 6. Meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus UMKM. Implementasi Program Kendala dan Tantangan Implementasi Program Dari artikel di situs resmi program KUR diketahui sejumlah tantangan dalam implementasi program KUR, seperti peranan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan KUR yang dianggap belum optimal. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, pemerintah pusat sebenarnya sudah meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menyiapkan dan mengunggah data calon debitur KUR pada SIKP guna mendukung program KUR. Namun jumlah calon debitur KUR yang diunggah pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi hingga 31 Januari 2018, baru 36.857. Ini di bawah target pengunggahan sebanyak enam juta debitur. Padahal, data ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan penyalur KUR untuk mendukung peningkatan target penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) pada 2018, yang pencapaian minimumnya ditargetkan sebesar 50 persen dari target total penyaluran sebesar Rp 120 triliun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM. Target ini ditetapkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan perwakilan akademisi dalam kajian "Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM di Indonesia", saat ini KUR dinilai baru dinikmati oleh penerima manfaat yang sama (satu orang dapat mengajukan bantuan KUR beberapa kali) dan dari kelompok tertentu saja, bukan pelaku UMKM yang baru. Hal ini terlihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM yang menyatakan bahwa dari 64 juta pelaku UMKM, baru 4-11 juta di antaranya yang menjadi nasabah/debitur KUR. Hal ini menunjukkan perlunya pembatasan maksimal seorang debitur mengakses dana KUR agar terlihat peningkatan skala usaha dari adanya bantuan ini. Basis data penerima manfaat KUR juga perlu dirancang secara terintegrasi agar implementasi program ini dapat menyasar target yang tepat dan tujuannya tercapai dengan efektif. Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program Untuk meningkatkan jangkauan manfaat program KUR agar lebih merata bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia, seluruh pemerintah daerah di berbagai tingkat diharapkan dapat menjadi "marketing agent" KUR yang berperan dalam memastikan penyaluran bantuan kepada calon debitur atau para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan program ini. Hal ini karena penyaluran terbesar program KUR masih terkonsentrasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. 92
Referensi Damayanti, M., dan Latif, A. 2015. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia. Jakarta: TNP2K. Kemenko Perekonomian. 2016. "KUR Baru, Memperluas Akses Pembiayaan bagi UMKM". Diunduh dari Kemenko Perekonomian. (tanpa tanggal). "Peningkatan Peranan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Ketentuan KUR Baru". Diunduh dari Kemenko Perekonomian. (2020, 31 Januari). "KUR (Kredit Usaha Rakyat)". Diunduh dari L, Ardo. (2020, 24 Februari). "Kredit Usaha Rakyat (KUR): Upaya Pemerintah untuk Berdayakan UMKM". Diunduh dari Liputan 6. (2019, 16 Oktober). "Hingga September, Penyaluran KUR Capai Rp 102 Triliun". Diunduh dari Taher, A. (2020, 29 April). "Jokowi Sebut 5 Skema Besar Pemerintah Jaga UMKM Selama COVID-19". Diunduh dari feRq. 93
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Bantuan Wirausaha Pemula (Wirausaha Pemula yang didukung Modal Awal Usaha) Deskripsi Program Gerakan kewirausahaan merupakan upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK), yang dilanjutkan dengan pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) oleh presiden pada 2010, untuk mendukung gerakan ini. Kewirausahaan dipandang penting karena dapat mendorong jumlah pelaku usaha, yang lapangan usahanya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja baru. Data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 2018 mencatat bahwa UMKM sanggup menyerap tenaga kerja hingga 97 persen, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 60,34 persen dengan investasi sebesar 58,18 persen. UMKM juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional sebesar 14,17persen. Kewirausahaan juga bisa menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Pada 2014, rasio kewirausahaan mencapai 1,65 persen. Dua tahun kemudian angkanya menjadi 3,1 persen. Pada 2018, rasio kewirausahaan naik lagi menjadi 3,47 persen. Adapun pada 2020 angkanya diproyeksikan menjadi 3,55 persen dan pada 2024 menjadi 3,95 persen. Untuk disebut sebagai negara maju, rasio kewirausahaan harus melebihi 14 persen dari rasio jumlah penduduk produktif. Untuk mengejar angka tersebut, perlu ada peningkatan dan percepatan kapasitas kewirausahaan. Untuk meningkatkan rasio kewirausahaan dan mendukung program pemberdayaan koperasi dan UKM 2020-2024, pemerintah melalui Deputi Pembiayaan dan/atau Deputi Penyelenggaraan Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membuat program bantuan bagi wirausaha pemula yang anggarannya bersumber dari pemerintah. Tujuan Program 1. Maksud Memacu pertumbuhan usaha wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan peningkatan penghidupan berkelanjutan. 2. Tujuan Memberikan bantuan dana secara stimulan kepada wirausaha pemula untuk memperkuat modal awal usaha dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di kawasan daerah perbatasan/tertinggal/ terdepan/terluar, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan daerah antar-kelompok berpendapatan rendah/masyarakat miskin. 95
Regulasi/Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5870) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404) 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66) 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106) 11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1555) 12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503) 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745) 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2063) 15. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 33/KEP/M. KUKM/XII/2016 tentang Penetapan Program Bantuan Dana bagi Koperasi Pemula dan Program Bantuan Dana bagi Wirausaha Pemula sebagai Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 96
Indikator Keberhasilan Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Tahun 2019, indikator keberhasilan bantuan wirausaha pemula adalah terealisasinya dukungan bagi 2.500 wirausaha pemula. Penerima Manfaat Sasaran dan Jumlah Penerima Jumlah wirausaha pemula yang diusulkan hingga akhir Juli 2019 berjumlah 7.723 orang dari 34 provinsi. Dari target sebanyak 2.500 wirausaha pemula dengan total anggaran yang dialokasikan Rp 30 miliar, hingga akhir Desember 2019 terealisasi sebanyak 2.603 wirausaha pemula (104,12 persen) dengan bantuan yang tersalurkan mencapai Rp29,99 miliar (99,99 persen). Persebarannya, di daerah tertinggal/terluar/terdepan sebanyak 519 orang (19,94 persen), kawasan ekonomi khusus sebanyak 135 orang (5,19 persen), dan daerah antar-kelompok berpendapatan rendah/masyarakat miskin sebanyak 1.949 orang (74,87 persen). Grafik 1 menggambarkan persebarannya. Grafik	1.	Sebaran Realisasi Wirausaha Pemula, 2019 19,93% Daerah Tertinggal/ Terluar/Terdepan 5,18% Kawasan Ekonomi Khusus 74,87% Antar-Kelompok Berpendapatan Rendah/Miskin Berdasarkan klasifikasi bidang usaha, sebaran penerima program wirausaha pemula pada 2019 mencakup: Kerajinan sebanyak 387 wirausaha pemula (14, 87 persen) dengan nilai bantuan sebesar Rp4,47 miliar 1. (14,90 persen) 2. Konveksi dan busana sebanyak 361 wirausaha pemula (13,87 persen) dengan nilai bantuan sebesar Rp4,24 miliar (14,14 persen) 3. Kuliner sebanyak 1.414 wirausaha pemula (54,32 persen) dengan nilai bantuan sebesar Rp16,19 miliar (53,96 persen) 4. Perikanan sebanyak 85 wirausaha pemula (3,27 persen) dengan nilai bantuan sebesar Rp997 juta (3,32 persen) 97
5. Pertanian sebanyak 76 wirausaha pemula (2,92 persen) dengan nilai bantuan sebesar Rp892 juta (2,97 persen) 6. Peternakan sebanyak 190 wirausaha pemula (7,30 persen) dengan nilai bantuan sebesar Rp2,17 miliar (7,24 persen) 7. Perdagangan dan jasa sebanyak 33 wirausaha pemula (1,27 persen) dengan nilai bantuan sebesar 8. Rp372 juta (1,24 persen) Inovatif lainnya sebanyak 57 wirausaha pemula (2,19 persen) dengan nilai bantuan sebesar Rp672 juta (2,24 persen) Grafik	2.	Klasifikasi Bidang Usaha Penerima Bantuan Wirausaha Pemula Tahun 2019 Pertanian 2,92% Perikanan 3,27% Perdagangan Jasa 1,27% Inovatif Lainnya 2,19% Peternakan 7,30% Kerajinan 14,87% Konveksi dan Busana 13,87% Kuliner 54,32% Kriteria Penerima Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2020 yang dikeluarkan Kemenkop UKM, persyaratan penerima bantuan wirausaha pemula adalah sebagai berikut: 1. Wirausaha pemula umum: i. Individu yang memiliki rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahanya telah berjalan paling singkat enam bulan dan paling lama tiga tahun; identitas Memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana, dan foto- foto aktivitas usaha; Memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku; ii. iii. 98
iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. Berusia paling tinggi 45 tahun; Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan pemerintah; Memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan di atas saldo minimal; Memiliki legalitas usaha berupa izin usaha mikro kecil (IUMK) atau surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari lurah atau kepala desa setempat; Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir; Memiliki sertifikat pembekalan kewirausahaan paling lama dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Deputi Bidang Pembiayaan dan/atau Deputi Penyelenggaraan Program dan/atau perangkat daerah provinsi/daerah istimewa dan/atau kabupaten/kota yang membidang UMKM dan/atau institusi/lembaga yang memiliki kompetensi dan bekerja sama dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau deputi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia; Belum pernah menerima bantuan dana wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; Melampirkan surat rekomendasi dinas kabupaten/kota dan surat dukungan/pengantar dinas provinsi; Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan Polri; dan Ketentuan mengenai persyaratan calon penerima dapat disesuaikan dan/atau dikecualikan untuk mendukung program prioritas dan/atau kebijakan lain dari pemerintah. 2. Wirausaha pemula dari daerah terkena bencana: i. Usaha yang dikelola adalah usaha di bidang produksi dan/atau perdagangan dan/atau jasa; Memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana, dan foto- foto aktivitas usaha; Memiliki NIK yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku; Berusia paling tinggi 45 tahun; Memiliki NPWP yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan pemerintah; Memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan di atas saldo minimal; Memiliki legalitas usaha berupa IUMK atau SKDU dari lurah atau kepala desa setempat; Berpendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah; Belum pernah menerima bantuan dana wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; Melampirkan surat rekomendasi dinas kabupaten/kota dan surat dukungan/pengantar dinas provinsi; Tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI, dan Polri; Surat keterangan daerah bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat; Surat pernyataan melaksanakan usaha dan usahanya terdampak bencana pada tahun berjalan dan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat; dan Surat pernyataan perangkat desa kabupaten/kota akan melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan/atau pelatihan. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 99
3. Wirausaha pemula penyandang disabilitas: i. Individu yang memiliki rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahanya telah berjalan paling singkat enam bulan dan paling lama tiga tahun; Memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana, dan foto- foto aktivitas usaha; Memiliki NIK yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku; Berusia paling tinggi 45 tahun; Memiliki NPWP yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan pemerintah; Memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan di atas saldo minimal; Memiliki legalitas usaha berupa IUMK atau SKDU dari lurah atau kepala desa setempat; Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir; Memiliki sertifikat pembekalan kewirausahaan paling lama dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Deputi Bidang Pembiayaan dan/atau Deputi Penyelenggaraan Program dan/atau perangkat daerah provinsi/daerah istimewa dan/atau kabupaten/kota yang membidang UMKM dan/atau institusi/lembaga yang memiliki kompetensi dan bekerja sama dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau deputi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia; Belum pernah menerima bantuan dana wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; Melampirkan surat rekomendasi dinas kabupaten/kota dan surat dukungan/pengantar dinas provinsi; Tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI, dan Polri; Surat keterangan penyandang disabilitas dari instansi yang berwenang; dan Surat pernyataan perangkat daerah kabupaten/kota akan melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan/atau pelatihan. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 4. Wirausaha pemula masyarakat asli Papua dan Papua Barat: i. Calon penerima masyarakat asli Papua dan Papua Barat adalah putra/putri keturunan Papua dan Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan ibu) asli Papua dan Papua Barat dan dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa; Usaha yang dikelola adalah usaha di bidang produksi dan/atau perdagangan dan/atau jasa; Memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana, dan foto- foto aktivitas usaha; Memiliki NIK yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku; Berusia paling tinggi 45 tahun; Memiliki NPWP yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan pemerintah; Memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan di atas saldo minimal; Memiliki legalitas usaha berupa IUMK atau SKDU dari lurah atau kepala desa setempat; ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. 100
ix. x. xi. xii. Berpendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah; Belum pernah menerima bantuan dana wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; Melampirkan surat rekomendasi dinas kabupaten/kota dan surat dukungan/pengantar dinas provinsi/DI; dan Tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI, dan Polri. Anggaran Berdasarkan LAKIP Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2019 (Kemenkop UKM, 2019), realisasi bantuan modal awal usaha (startup capital) bagi wirausaha pemula mencapai 2.603 orang atau 104 persen dari target 2.500 orang dengan nilai bantuan Rp29,99 miliar atau 99,99 persen dari pagu Rp30 miliar. Besaran bantuan untuk masing-masing bidang usaha dan jumlah penerimanya telah dipaparkan di atas. Untuk tahun anggaran 2019, Asisten Deputi Permodalan Kemenkop UKM menjelaskan lebih jauh realisasi sasaran strategis dan indikator kinerja hingga akhir tahun tersebut. Untuk indikator kinerja UMKM yang permodalannya meningkat, penghitungan diperoleh dari persentase jumlah penerima program bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula sebanyak 2.603 orang dengan kenaikan omzet usaha dari Rp2,361 miliar menjadi Rp3,784 miliar atau meningkat sebesar 47,60 persen. Sementara itu, indikator koperasi yang permodalannya naik, targetnya tidak tercapai karena tidak memperoleh alokasi anggaran dan tidak menjadi program prioritas pada tahun anggaran 2019. Adapun rekapitulasi penerima program bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula pada 2011-2019 seperti pada grafik di bawah ini. Grafik	3.	Rekapitulasi Penerima Program Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula 2011-2019 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nilai Bantuan (Rp Orang) 7 6,4 54 51,5 88,47 0 15,59 23,8 29,99 WP (Orang) 280 277 3,850 4,326 8,362 0 1,325 1,952 2,603 Sumber: Kemenkop UKM (2019) 101
Bentuk Pemberdayaan dan Pendampingan Program 1. Bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula diberikan oleh Kemenkop UKM melalui Deputi Bidang Pembiayaan dan/atau Deputi Penyelenggara Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula diberikan kepada perorangan skala usaha mikro dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening penerima bantuan pemerintah. 3. Nilai bantuan uang untuk setiap wirausaha pemula paling sedikit sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah). 4. Perlakuan akuntansi terhadap bantuan pemerintah dibukukan oleh penerima bantuan. Pihak yang Terlibat dalam Program dan Tugasnya 1. Deputi: i. ii. iii. iv. v. Menerbitkan keputusan tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah. Melakukan sosialisasi bantuan kepada pihak yang terkait di tingkat pusat dan daerah. Membentuk tim pelaksana bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula yang dikoordinasi oleh Asisten Deputi Permodalan. Menetapkan dan menyampaikan peserta bantuan pemerintah berdasarkan hasil dari tim penilai dan seleksi kepada pejabat pembuat komitemen (PPK). 2. Pejabat pembuat komitmen atau PPK: i. ii. iii. iv. Menetapkan wirausaha pemula penerima bantuan pemerintah atas dasar keputusan deputi. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen pencairan dana yang diajukan wirausaha pemula penerima bantuan. Mengajukan proses pencairan bantuan pemerintah kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM). Memantau proses pengurusan surat perintah pencairan dana (SP2D) bantuan pemerintah. 3. Pejabat penandatangan surat perintah membayar atau PPSPM: i. ii. Melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana yang diajukan PPK; Menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI. 4. Tim pelaksana: i. ii. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dari dinas provinsi/DI. Menyerahkan dokumen yang telah diperiksa kepada tim penilai dan seleksi. 5. Tim penilai dan seleksi: i. ii. Menilai dan menyeleksi berkas usulan yang disampaikan oleh tim pelaksana. Tim penilai mengusulkan kepada deputi berdasarkan proses penilaian dan seleksi yang telah dilakukan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula. 102
6. Perangkat daerah provinsi/DI: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Sosialisasi bantuan pemerintah tentang pengembangan wirausaha pemula kepada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kabupaten/kota. Melakukan koordinasi penyelenggaraan program pengembangan wirausaha pemula dengan pihak terkait di wilayah kabupaten/kota dan pusat. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan administrasi calon penerima bantuan sesuai ketentuan yang didukung oleh perangkat daerah kabupaten/kota. Memberikan surat pengantar sebagai dukungan atau rekomendasi terhadap nama-nama calon penerima bantuan pemerintah yang telah diverifikasi. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, dan kelengkapan administrasi penerima bantuan pemerintah. Membantu penerima bantuan pemerintah dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan. Mengoordinasikan pengembangan wirausaha pemula dengan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM kabupaten/kota untuk penguatan kelembagaan wirausaha pemula yang telah mendapatkan bantuan pemerintah melalui pembentukan kelompok dan/atau komunitas dan/atau melalui badan hukum koperasi. Memberikan bimbingan, konsultasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan wirausaha pemula secara terintegrasi dengan perangkat daerah, di antaranya meliputi: a. Penguatan kelembagaan; b. Pengembangan usaha; c. Standardisasi produk; d. Pengembangan jaringan usaha; dan e. Penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program. 7. Perangkat daerah kabupaten/kota: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Melakukan koordinasi penyelenggaraan program pengembangan wirausaha pemula dengan pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan, proposal dan administrasi calon penerima bantuan pemerintah sesuai ketentuan. Memberikan rekomendasi nama-nama calon penerima bantuan pemerintah yang telah diverifikasi dan sekaligus mengajukan surat permohonan pengantar kepada perangkat daerah provinsi/DI dengan tembusan kepada menteri c.q. deputi. Membantu penerima bantuan pemerintah dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, kelengkapan administrasi, dan pelaksanaan program. Memfasilitasi pengembangan wirausaha pemula dalam rangka penguatan kelembagaan wirausaha pemula yang telah mendapatkan bantuan pemerintah melalui pembentukan kelompok dan/atau komunitas dan/atau melalui badan hukum koperasi. Memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan dalam rangka pengembangan wirausaha pemula secara terintegrasi dengan perangkat daerah, di antaranya meliputi : a. Penguatan kelembagaan b. Pengembangan usaha c. Pengembangan jaringan usaha; dan d. Penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program. 103
Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2020 (Kemenkop UKM, 2020), terdapat tiga tahapan mekanisme pendataan hingga penetapan penerima bantuan. Beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pengajuan proposal: i. Calon penerima bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula mengajukan permohonan kepada perangkat daerah kabupaten/kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan dukungan. Perangkat daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima dan memberikan rekomendasi secara kolektif dan meminta surat dukungan atau rekomendasi yang ditujukan kepada perangkat daerah provinsi/DI dengan tembusan ke Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM. Atas dasar rekomendasi perangkat daerah kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi/ DI memberikan surat dukungan atau rekomendasi secara kolektif yang ditujukan kepada Menkop UKM - Deputi Bidang Pembiayaan. Perangkat daerah provinsi/DI dapat mengusulkan wirausaha pemula calon penerima bantuan dan melakukan verifikasi dengan memberikan rekomendasi dengan melampirkan persyaratan yang ditujukan kepada menteri dan deputi dengan tembusan ke perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili calon wirausaha pemula. Berkas proposal, dokumen persyaratan, dukungan dan pengantar dikirim kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM dengan alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan. ii. iii. iv. v. 2. Seleksi proposal: i. Berkas proposal, dokumen persyaratan, dukungan dan pengantar yang diterima Deputi Bidang Pembiayaan akan diverifikasi kelengkapannya oleh tim pelaksana. Tim pelaksana akan meneruskan seluruh berkas kepada tim penilai dan seleksi. Tim penilai dan seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada tim pelaksana. Atas dasar hasil seleksi dari tim penilai dan seleksi, deputi menyampaikan kepada tim pelaksana agar menyusun dan menyampaikan draf usulan calon peserta bantuan pemerintah dengan mempertimbangkan sebaran. ii. iii. iv. 3. Penetapan penerima bantuan pemerintah: i. ii. Deputi menetapkan keputusan tentang peserta bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula. Penetapan keputusan deputi paling sedikit memuat nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, nomor rekening, NPWP, dan nilai bantuan yang diberikan. Atas dasar keputusan deputi, PPK menetapkan keputusan tentang penerima bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula, yang paling sedikit memuat nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, nomor rekening, NPWP, dan nilai bantuan yang diberikan. Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan khusus dan/atau pertimbangan teknis dari perangkat daerah provinsi/DI, dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota deputi berwenang membatalkan dan mengalihkan kepada penerima bantuan pemerintah. Pembatalan penerima bantuan pemerintah dilakukan apabila diketahui penerima bantuan mengundurkan diri atau memberikan data atau informasi yang tidak sesuai atau berhalangan tetap dan/atau pertimbangan lainnya. iii. iv. v. 104
Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2020 (Kemenkop UKM, 2020) menjelaskan prosedur pencairan bantuan pemerintah. 1. Prosedur pencairan bantuan pemerintah: i. ii. iii. iv. Penerima bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada PPK dilengkapi dengan dokumen berikut: a. Surat permohonan pencairan; b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak; c. Berita acara penarikan dana bantuan pemerintah; d. Biodata/profil; dan e. Kuitansi penerima bantuan pemerintah. PPK selanjutnya memverifikasi kelengkapan dokumen dan memproses usulan pencairan dana bantuan pemerintah serta menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan selaku PPSPM Kemenkop UKM; Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM selanjutnya menerbitkan SPM dan diteruskan ke Kementerian Keuangan c.q. KPPN Jakarta VI untuk diterbitkan SP2D; dan Proses penyaluran bantuan pemerintah kepada wirausaha pemula dilaksanakan melalui transfer uang langsung dari KPPN Jakarta VI ke rekening wirausaha pemula penerima bantuan. 2. Pemanfaatan bantuan pemerintah: i. ii. Bantuan pemerintah yang diterima wirausaha pemula penerima bantuan dimanfaatkan untuk modal kerja dan/atau sarana pengembangan usaha; dan Ketentuan perpajakan dalam penggunaan bantuan pemerintah yang diterima wirausaha pemula dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gambar 1. Alur Pengajuan Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula WIRAUSAHA PEMULA Perangkat Daerah Kab./Kota Perangkat Daerah Prov/DI Menteri Koperasi dan UKM c.q Dep Pembiayaan Kelengkapan proposal antara lain: 1. Surat Pernyataan 2. FC KTP 3. FC NPWP 4. FC IUMK/SKU 5. FC Ijazah 6. FC Rekening 7. FC Sertifikat 8. Persyaratan pendukung lainnya Verifikasi Kelengkapan Berkas Wirausaha Pemula Verifkasi Usulan dari Kab./ Kota dan Penerbitan Surat Pengantar Tim Pelaksana Tim Penilai dan Seleksi (pihak Independen) T Y Pengembalian Dokumen Lengkap dan Valid Dukungan T Layak/Tidak Layak Penerbitan SK dan Proses Pencairan Y 105
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2020 (Kemenkop UKM, 2020), untuk mengetahui tingkat perkembangan dan manfaat dari Bantuan Pemerintah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang sebagai berikut: 1. 2. Deputi melakukan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi/DI/ kabupaten/kota dalam hal monitoring dan evaluasi pencairan, pemanfaatan dana bantuan pemerintah, serta perkembangan usahanya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester selama dua tahun sejak diterimanya bantuan berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut: a. Penerima bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula melaporkan pemanfaatan dana bantuan pemerintah paling lambat tiga bulan setelah uang diterima kepada perangkat daerah kabupaten/kota/provinsi/DI dengan tembusan ke deputi dan selanjutnya melaporkan perkembangannya tiap semester selama dua tahun. b. Laporan dapat disampaikan secara langsung yang ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada provinsi/DI dan deputi. c. Perangkat daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pembinaan dan perkembangan wirausaha pemula setiap semester selama dua tahun kepada perangkat daerah provinsi/DI dengan tembusan deputi. d. Perangkat daerah provinsi/DI melaporkan pelaksanaan program perkembangan wirausaha pemula kepada deputi; dan e. Deputi melaporkan penyelenggaraan bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula kepada menteri. 3. Wirausaha pemula yang telah menerima dana dari bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula sebelum keputusan ini dikeluarkan, tetap melaporkan pemanfaatan dan perkembangan bantuan pemerintah. Implementasi Program Kendala dan Tantangan Program Faktor penghambat implementasi program upaya pengembangan wirausaha pemula di Kemenkop UKM di antaranya:1 1. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi program. 2. Terbatasnya sumber daya pelaksana program dan sumber daya finansial. 3. Belum adanya standarisasi proposal usaha. 4. Kurangnya kesadaran penerima program untuk melaporkan perkembangan usaha/monitoring dan evaluasi. 1 Yahya dkk. (2018). 106
Ekspektasi dan Rekomendasi Program Yahya dkk. (2018) mengemukakan sejumlah saran bagi implementasi program bantuan pemerintah dalam pengembangan wirausaha pemula di Kemenkop UKM. Hal tersebut didasarkan pada variabel berikut ini: 1. Karakteristik agen pelaksana Karakteristik organisasi berhubungan dengan struktur organisasi serta fragmentasi. Model kebijakan yang terdapat pada program ini adalah model top-down yang tercermin dari pembuatan kebijakan yang terpusat di Kemenkop UKM dan dinas koperasi dan UKM sebagai pelaksana kebijakan. Masing-masing pelaksana sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Dari sisi standar operasional prosedur (SOP), program sudah memiliki SOP yang jelas namun implementasinya masih belum optimal. Sementara itu, sanksi program masih bersifat administratif. 2. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana Komunikasi program dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun sebagian besar komunikasi dilakukan secara tidak langsung. Informasi mengenai program belum secara optimal disampaikan kepada masyarakat/calon wirausaha pemula. Contohnya, informasi di situs web Deputi Bidang Pembiayaan yang mestinya bisa menjadi salah satu sarana komunikasi dan sosialisasi yang efektif, belum diperbarui. Sehingga, tenggat program dan keberadaan situs tersebut belum banyak diketahui masyarakat. Kejelasan tujuan dan standar komunikasi antara regulator dan pelaksana program sebenarnya sudah tercapai. Namun konsistensi dan keseragaman penyampaian informasi kepada pihak eksternal belum optimal. Implementasi	Program	Saat	Pandemi	Covid-19 Dilansir dari Katadata.co.id (Fadliansyah, 2020), Kemenkop UKM telah menyiapkan strategi tiga fase untuk mempercepat pemulihan UKM terdampak pandemi Covid-19. Skema bantuan ini diberikan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bermitra dengan koperasi simpan pinjam (KSP). Menkop UKM Teten Masduki mejelaskan tiga fase percepatan pemulihan tersebut, yaitu: 1. Fase tanggap bencana (induksi). Dalam fase ini seluruh aktivitas ekonomi yang terhambat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan mendapat restrukturisasi pinjaman/pembiayaan melalui koperasi mitra LPDB-KUMKM maksimal selama 12 bulan. Harapannya, dengan adanya program restrukturisasi melalui LPDB-KUMKM, koperasi simpan pinjam dapat menangguhkan pembayaran pokok dan bunga bagi anggota maupun UKM yang terdampak. 2. Kemenkop UKM menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk pinjaman/pembiayaan kepada sektor usaha simpan pinjam dengan bunga 3 persen menurun atau sekitar 1,5 persen flat per tahun. Dana tersebut disiapkan dengan sasaran target penerima sebanyak 266 koperasi untuk memberikan pinjaman murah kepada 4,8 juta UMKM anggota koperasi. 3. Fase penumbuhan ekonomi. Untuk mempersiapkan fase ini, Kemenkop UKM melakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan LPDB-KUMKM untuk merelaksasi kriteria dan persyaratan penyaluran pinjaman/pembiayaan. LPDB-KUMKM berfokus pada KUMKM strategis prioritas pemerintah. LPDB-KUMKM diberi penugasan untuk memangkas dan mempermudah persyaratan, bekerja sama dengan inkubator wirausaha, dan memberi pendampingan bagi startup, wirausaha pemula, dan KUMKM. 107
Referensi Fadliansyah, M. E. 2020, 20 Juni. Kemenkop UKM Restrukturisasi Kredit Koperasi Terdampak Covid. Diunduh dari Kementerian Koperasi dan UKM. 2019. Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM . Kementerian Koperasi dan UKM. 2019. Laporan Kinerja 2019 Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM. Diunduh dari Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM. Diunduh dari Yahya, Mahendra Purnama dkk. 2018. "Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM (Studi pada Kabupaten Lombok Tengah)". Jurnal Profit, 12 (2): 31-38. 108
Bantuan Wirausaha Pemula (Wirausaha Pemula yang didukung Modal Awal Usaha) 109
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Deskripsi Program Program Pembiayaan Ultra-Mikro (UMi) merupakan tahap lanjut program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro di lapis terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah yang disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Perbedaan mendasar Pembiayaan UMi dan KUR terletak pada skema bantuannya. KUR menggunakan skema subsidi bunga, sedangkan UMi menggunakan skema dana bergulir. Untuk UMi, pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui penyalur. Pelaksana program atau operator UMi adalah Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP). Penyalur UMi adalah LKBB yang telah lulus uji kecakapan dari PIP. Saat ini, lembaga yang menyalurkan UMi secara langsung ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Adapun lembaga penyalur tidak langsung adalah PT Bahana Artha Ventura. Setiap lembaga memiliki kelebihan. Apabila UMi disalurkan melalui PT Pegadaian (Kreasi UMi), keuntungannya adalah agunan yang ringan dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sementara jika melalui PT Permodalan Nasional Madani (Mekaar), keuntungannya adalah kredit dapat diajukan tanpa jaminan, bersifat tanggung renteng,1 dan ada pertemuan rutin setiap minggunya. Sumber dana berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah, dan lembaga keuangan domestik ataupun global. Gambar 1. Alur Pembiayaan UMi Secara Langsung dan Tidak Langsung LANGSUNG PIP (MOF) TIDAK LANGSUNG PIP (MOF) PT PEGADAIAN (SOE) PT PNM (SOE) PT BAV (SOE) SWASTA (SOE) UMi UMi UMi KOPERASI/ BMT KOPERASI/ BMT KOPERASI/ BMT UMi UMi UMi Sumber: Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi dan UKM dan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan: "Sinergi Pembiayaan Ultra-Mikro (UMi): Intervensi Pemerintah untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan" (2018) 1 Tanggung renteng (joint and several liability) adalah tanggung jawab para debitur, baik bersama-sama, perseorangan, ataupun salah seorang di antara mereka, untuk menanggung pembayaran seluruh utang - pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas	dari	kewajiban	membayar	utang	(Arifin,	2008). 110
Tujuan Program 1. Menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha mikro. 2. Menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah, termasuk wirausaha baru. 3. Meningkatkan nilai keekonomian anggota (debitur). Konsep pengelolaan dana atau Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyasar masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh perbankan (non-bankable) untuk mewujudkan inklusi keuangan. Gambar 2. Konsep Pengelolaan Dana Pembiayaan UMi KONSEPSI PENGELOLAAN DANA e b i s a e F l Dana Bergulir (LPDB, LPMUKP, PIP) Komersial Financial Inclusion BANSOS KUR + Kredit Program (KKEP, KPEN-RP, KUPS) Catatan: KKPE: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi KPEN-RP: Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan KUPS: Kredit Usaha Pembibitan Sapi Asymetric Information Bankable (KYC Principle) Bank Debitur Bankable Pemerintah Lembaga Keuangan Bukan Bank Masyarakat Miskin (Non-Bankable) Ketentuan yang RIGID terkait dengan - Agunan - Persyaratan - Proses Pembiayaan (KYC Principle) - Kemudahan proses pinjaman karena prinsip - KYC didukung dengan tanggung renteng - Persyaratan mudah dan proses cepat Dalam sistem keuangan harus diterapkan prinsip kehati-hatian "know your customer" (KYP) Regulasi/Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) 111
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Kelembagaan Koperasi 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II /2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/ Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra-Mikro Indikator Keberhasilan Program Indikator keberhasilan program yang diterapkan dalam sistem monitoring yang ada adalah dampak Pembiayaan UMi terhadap perubahan nilai keekonomian debitur pada awal dan masa akhir pembiayaan. Definisi nilai keekonomian tersebut mencakup nilai keekonomian pribadi, keluarga, dan usaha. Gambar 3. Definisi Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan UMi Pengukuran nilai keekonomian debitur dilaksanakan untuk mengukur pelaksanaan Pembiayaan Ultra-Mikro terhadap debitur Nilai Keekonomian Pribadi Nilai Keekonomian Usaha Nilai menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur Nilai menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur NILAI KEEKONOMIAN DEBITUR Penerima Manfaat Sasaran dan Jumlah Penerima Pada 2018, PIP dan Kementerian Keuangan menetapkan target penyaluran UMi untuk 44 juta pelaku usaha mikro.2 Namun realisasi penyaluran masih di bawah target pada 2018 dan 2019. sejak 2017 hingga Agustus 2020, total penerima manfaat UMi baru menjangkau 2,91 juta debitur dengan nilai Rp9.046 triliun. Sementara pelaku usaha mikro yang memanfaatkan UMi sebagian besar adalah perempuan (93 persen) dengan usia di atas usia 40 tahun (58 persen). Mayoritas (62 persen) debitur mengakses pinjaman dengan nilai pinjaman rata-rata Rp2,5 juta. 2	Berdasarkan	data	Badan	Perencanaan	Pembangunan	Nasional,	Badan	Pusat	Statistik,	dan	United	Nation	Population	Fund,	jumlah	pelaku	UMKM	di	Indonesia	diprediksi	sebanyak	58,97	juta	orang	dari	jumlah	penduduk	diprediksi	mencapai	265	juta	jiwa	(Walfajri	dan	Indrastiti,	2018). Khusus untuk pelaku usaha mikro, jumlahnya diperkirakan mencapai 44 juta orang dan yang menjadi nasabah Pembiayaan UMi hingga tahun 2018 baru mencapai 846 ribu nasabah (Kementerian Keuangan, 2020). 112
Tabel 1. Realisasi Jumlah Debitur Pembiayaan UMi Tahun 2017 Jumlah Debitur (Individu) 307.032 2018 539.515 2019 826.547 2020** 1.238.774 Total 2.911.868 **per Agustus 2020 Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program UMi menyasar pelaku usaha ultramikro namun tidak spesifik kelompok rentan, seperti perempuan prasejahtera, penyandang disabilitas, ataupun penduduk lanjut usia. Kriteria Penerima Kriteria calon debitur UMi adalah sebagai berikut: 1. Tidak sedang dibiayai oleh program KUR atau lembaga keuangan lain dan tidak memiliki utang dengan lembaga keuangan atau koperasi.3 2. Dimiliki oleh warga negara Indonesia yang memiliki e-KTP. 3. Memiliki izin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat pernyataan usaha dari penyalur. Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Sumber dana program Pembiayaan UMi berasal dari dana APBN. Selaku koordinator dana yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana, BLU PIP menyalurkan dana yang bersumber dari: (1) rupiah murni yang bersumber dari APBN, (2) hibah, (3) pendapatan dari pembiayaan, serta (4) sumber pembiayaan lainnya. Pada 2017, pemerintah mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk Pembiayaan UMi dengan bekerja sama dengan tiga Badan Usaha Milik Negara dan tujuh koperasi. Pada 2019, seluruh dana UMi sebesar Rp3 triliun berasal dari rupiah murni atau APBN. Adapun total anggaran program UMi hingga akhir 2019 mencapai Rp7 triliun. Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Total Nilai Pembiayaan yang telah Tersalurkan Tahun 2017 Anggaran (miliar Rp) Penyaluran (miliar Rp) 1.500 0,75 Keterangan Rp750 juta tersalurkan 2018 2.500 1.500 Tambahan anggaran 2017 2019* 3.000 2.715,4 Tambahan anggaran 2017 dan 2018 per 30 Juli 2019 3	Seseorang	ketika	akan	menjadi	debitur	UMi	diimbau	agar	dia	tidak	sedang	punya	utang.	Dengan	demikian	dia	diharapkan	akan	fokus	dan	bisa	melakukan	cicilan.	Ini	juga	sekaligus	melatih	debitur	UMi	untuk	melakukan	manajemen	utang.	Bagaimana	membuktikannya?	Bagi	penyalur	yang	canggih,	mereka	umumnya	terkoneksi	dengan	sistem	informasi	debitur.	Namun	penyalur	yang	tidak	punya	koneksi	tersebut	cukup	menggunakan	surat	pernyataan	dari	debitur	bahwa	dia	tidak	punya	utang.	Tanggung	jawab	ada	pada	debitur	tersebut. 113
Bentuk/Tipe Pemberdayaan dalam Program Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha mikro, serta pendampingannya. Pendampingan dapat berupa pemberian motivasi, konsultasi usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengawasan terhadap debitur (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, 2019). Pendampingan tersebut merupakan bagian dari manajemen risiko pengelolaan dana dan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha ultra mikro menjadi wirausaha yang mandiri. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Program Program ini melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah yang diwujudkan dengan sinergi program pengembangan usaha kecil di daerah dan program pembiayaan ultra mikro di BLU PIP. Kerja sama dengan pemerintah daerah dibuat sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Misalnya, pemerintah daerah selaku donatur dan BLU PIP menyediakan sistem dan penyaluran. Kerja sama dengan BUMN atau BUMD juga dilakukan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau menyinergikan program pengembangan sejenis yang saat ini dijalankan oleh sejumlah BUMN. Sedangkan perusahaan swasta diundang berperan melalui pemberian hibah atau dana CSR perusahaan kepada BLU PIP (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, 2019). Untuk penyaluran dana working capital, BLU PIP bekerja sama dengan tiga LKBB, yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Bahana Artha Ventura (BAV), serta enam belas koperasi yang bertindak sebagai lembaga linkage (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, 2019). 114
Skema Pembiayaan UMi dan peran serta keterkaitan masing-masing pihak dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Gambar 4. Skema Pembiayaan UMi dan Nilai Aset Lembaga yang Terlibat dalam Skema Pembiayaan UMi Alokasi s.d. 2019 Rp7 Triliun Investor BLU PIP Rek. Dana Kelolaan Pemerintah Daerah SIKP a t a D s i s a B Penyaluran Fidusia piutang Penyalur Penyaluran one-step Fidusia piutang Lembaga Linkage Penyaluran two-step Debitur Pendampingan Potensi Kerja Sama dengan 350 Pemda - MoU dengan Pemda DI Yogyakarta - MoU dan perjanjian kerja sama dengan Pemkab Bone Bolango dengan komitmen pendanaan Rp1 miliar - Pipeline kerja sama pemda: Bantaeng, Lombok Timur, Lombok Utara, Aceh, Tanah Laut, dan 10 pemda lainnya Penyalur PT Bahana Artha Ventura - Total aset Rp1,8 triliun 35 koperasi (total aset Rp8 triliun) - Pipeline 176 koperasi - 15 LKMA - Potensi lebih dari 7.000 LKMA - BUKP Lingkup DI Yogyakarta Penyalur PT Pengadaian - Total aset Rp52,79 triliun 4.600 cabang di seluruh Indonesia - Skema agen pegadaian Penyalur PT Permodalan Nasional Madani - Total aset Rp18,25 triliun Pemberdayaan Lebih dari 3.700 Tenaga Pendamping Potensi Kerja Sama dengan Investor Melalui Social Impact Investment - Memenuhi 20% kredit UMKM bagi perbankan Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga - Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia, BEKRAF Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (10.000 UMKM), APINDO, dan IWAPI (UMKM dan Mentoring) 115
Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Pembiayaan UMi memiliki basis data penyaluran pembiayaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kredit program (SIKP) sehingga data debitur, penyalur, dan lembaga linkage tersedia dalam satu pintu.4 Integrasi tersebut merupakan bagian dari upaya digitalisasi pembiayaan UMi yang melibatkan penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) uang elektronik dan marketplace yang menyediakan platform digital bagi debitur UMi. Gambar 5. Digitalisasi Basis Data dan Penyaluran Pembiayaan UMi Direktorat SMI KPA BA 999.03 Inventasi Pemerintah Basis data penyaluran Pembiayaan UMi terintegrasi secara host to host SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) Penyalur dan lembaga linkage terkoneksi dengan SIKP Lembaga linkage yang belum memiliki sistem informasi akan difasilitasi agar dapat terkoneksi dengan SIKP Data debitur divalidasi oleh SIKP agar tidak double fasilitas dengan KUR 14.000 PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO LEMBAGA PENYALUR LEMBAGA LINKAGE V R T U A L A C C O U N T I PIP merupakan BLU dibawah Kemenkeu yang ditugaskan untuk mengelola dana Pembiayaan UMi Lembaga penyalur merupakan LKBB yang bekerja sama dengan PIP untuk menyalurkan UMi. Penyalur dapat menerapkan skema langsung dan/atau skema tidak langsung (two-step loan) Lembaga linkage merupakan LKBB yang bekerja sama dengan lembaga penyalur yang menerapkan skema tidak langsung untuk menyalurkan UMi Account officer memperoleh pelatihan agar dapat mendampingi debitur dalam pemanfaatan ekonomi digital PIP bekerja sama dengan PJSP uang elektronik dan marketplace untuk menyediakan platform ekonomi digital bagi debitur Tarik Tunai Pemanfaatan merchant via aplikasi 146.000 44 juta ACCOUNT OFFICER ACCOUNT DEBITUR EKOSISTEM DIGITAL U A N G E L E K T R O N K I Account officer adalah pegawai LKBB yang bertugas memberikan pendampingan kepada debitur Debitur merupakan usaha mikro yang memperoleh Pembiayaan UMi Ekosistem digital adalah platform dan teknologi yang dapat digunakan debitur untuk melakukan transaski secara cashless BIG DATA Integrasi Basis Data UMKM Indonesia 60.000 perusahaan merchant 300.00 mitra GoFood 1,7 Pengemudi 300 perusahaan dengan total 131.00 merchant > 1.000 perusahaan merchant 36 perusahaan merchant 27 perusahaan co-branding dan potensi co-branding uang elektronik untuk masing- masing koperasi > 1 juta warung kelontong > 1 juta online seller Potensi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Uang Elektronik yang telah mendapat izin Bank Indonesisa 38 UNIK 4	Pemda	wajib	mengunggah	data	calon	debitur	potensial	di	wilayahnya.	OJK	sebagai	pemangku	kepentingan	berperan	dalam	menetapkan	bank/ lembaga keuangan bukan bank yang berminat menjadi penyalur KUR dan memenuhi persyaratan sehat serta berkinerja baik. Sedangkan penyalur KUR berkewajiban mengunggah data calon debitur, data akad kredit, data transaksi, data tagihan subsidi bunga, hingga plafon penyaluran	per	wilayah.	Dalam	Peraturan	Menteri	Keuangan	Nomor	22/PMK.05/2017	tentang	Pembiayaan	Ultra-Mikro,	Kantor	Pelayanan	Perbendaharaan	Negara	(KPPN)	dilibatkan	dalam	melakukan	pemantauan	dan	evaluasi	Pembiayaan	UMi	berupa	rekonsiliasi	dokumen	penyaluran dengan basis data SIKP. 116
Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Konsep program pembiayaan UMI mengikuti bagan berikut. Gambar 6. Desain Program Pembiayaan UMi Proses penyaluran dana UMi melalui tiga penyalur LKBB yang dimiliki oleh BUMN dengan tingkat bunga 2-4% 4% 4% 2% Penyalur mengajukan piutang lancar kepada PIP sebagai jaminan fidusia Setiap debitur UMi, WAJIB memperoleh pendampingan dari penyalur Jaminan Debitur 13,44% Tanpa Jaminan Debitur 24-25% Koperasi/LKM Debitur 21-24% n a o L p e t S - o w T Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui proses eligibility checking, dengan debitur UMi adalah mereka yang tercatat belum menerima program KUR Individual Kelompok Individual/Kelompok Aspek-aspek dalam program Pembiayaan UMi secara terperinci dijelaskan sebagai berikut: 1. Lembaga/kanal penyalur Pembiayaan UMi meliputi: a. b. BLU pengelola dana/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola dana c. Koperasi simpan pinjam (KSP)/unit simpan pinjam koperasi (USP) dan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi (KSPPS/USPPS koperasi). Penyalur sebagaimana dimaksud tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Peran KSP adalah menyalurkan pembiayaan UMi kepada anggotanya, melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin bagi anggotanya, dan meningkatkan nilai keekonomian anggota (debitur). Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB 2. Penyaluran Pembiayaan UMi memiliki dua pola, yaitu: a. Penyaluran langsung (one-step) b. Penyaluran linkage (two-step) 117
3. Penyaluran pembiayaan UMi mekanisme langsung (one-step) dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah dengan syarat dan ketentuan: a. Penyalur sanggup menyalurkan Pembiayaan UMi dengan target yang ditetapkan oleh PIP; b. Jangka waktu pembiayaan paling lama lima tahun termasuk masa tenggang; c. PIP dapat mengenakan suku bunga/margin kepada penyalur; d. Dalam hal PIP mengenakan bunga/margin, pembayaran bunga/margin dilakukan oleh penyalur setiap bulan setelah penarikan dana; e. Penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: Tahap pertama paling banyak sebesar 50 puluh persen dari plafon pembiayaan. • Tahap selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran atas penarikan sebelumnya. f. Penyalur menjaminkan piutang lancar dengan fidusia paling sedikit sebesar rencana penarikan bertahap; g. Penyalur wajib memperbarui piutang yang dijaminkan dalam hal piutang yang dijaminkan macet atau jatuh tempo; dan h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh PIP. 4. Penyaluran Pembiayaan UMi mekanisme linkage (two-step) dilakukan dari penyalur/lembaga linkage kepada anggota (debitur) melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. Digunakan untuk pembiayaan usaha produktif; b. Tidak diwajibkan agunan tambahan; c. Diberikan kepada anggota (debitur) perorangan dan/atau badan usaha; d. Penyaluran kepada anggota (debitur) perorangan dapat dilakukan secara individu dan/atau melalui kelompok; e. Dalam hal diberikan kepada anggota (debitur) perorangan melalui kelompok, maka penyalur/ lembaga linkage: Wajib melakukan pendampingan kelompok; • Menerapkan mekanisme tanggung renteng; dan • Tidak diperkenankan meminta agunan tambahan. f. g. Akumulasi jangka waktu pembiayaan per anggota (debitur) paling lama 48 bulan. Plafon pembiayaan paling banyak sebesar Rp10.000.000 untuk 1 satu kali akad pembiayaan; 5. Dalam hal penyalur tidak dapat melakukan penyaluran sesuai target yang ditetapkan oleh PIP, maka PIP dapat menarik pembiayaan yang tidak tersalurkan. 6. Bunga/margin yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan antara penyalur/lembaga linkage dan anggota (debitur) dengan memperhatikan: a. Bunga/margin PIP kepada penyalur atau penyalur kepada lembaga linkage; b. Biaya operasional; c. Margin keuntungan; dan d. Premi risiko. 118
7. SIKP atau sistem informasi kredit program ditujukan dalam hal: a. Penyalur menatausahakan penyaluran Pembiayaan UMi melalui koneksi antarsistem dengan SIKP sesuai peraturan perundang-undangan mengenai SIKP; b. Apabila penyalur belum mampu melakukan koneksi langsung antarsistem dengan SIKP, pertukaran data penyalur dengan SIKP dapat dilakukan secara manual. Penunjukan penyalur dilakukan oleh PIP dengan memberikan penilaian kelayakan sebelumnya. Penyalur dapat menggunakan tenaga profesional dan/atau pertimbangan institusi yang berwenang membina penyalur dengan kriteria: 1. Memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling singkat dua tahun; 2. Mampu melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin; 3. Sehat dan berkinerja baik; 4. Memiliki sistem daring dengan SIKP; dan 5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh PIP. Adapun prosedur penyaluran Pembiayaan UMi sebagai berikut: 1. 2. PIP mencairkan pembiayaan sesuai hasil seleksi kelayakan KSP/KSPPS dan piutang yang disetujui untuk dijaminkan. Jika sumber dana berasal dari sharing dengan pemerintah daerah, maka pencairan dapat dilakukan melalui lembaga trustee. 1. 2. PIP mencairkan pembiayaan sesuai hasil seleksi kelayakan KSP/KSPPS dan piutang yang disetujui untuk dijaminkan. Jika sumber dana berasal dari sharing dengan pemerintah daerah, maka pencairan dapat dilakukan melalui lembaga trustee. KSP/KSPPS mengajukan pembiayaan dengan menjaminkan piutang lancarnya (fiducia). 4. Nasabah usaha mikro baru mengajukan permohonan pembiayaan ke LKBB. 5. LKBB mencairkan pembiayaan kepada nasabah usaha mikro dan mengunggah dokumen kelengkapan ke SIKP, seperti dokumen akad kredit dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). 6. Kantor daerah Kemenkeu (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencairan pembiayaan oleh LKBB berdasarkan basis data SIKP. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut diperbarui. 7. KPPN menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 8. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan rekapitulasi hasil rekonsiliasi KPPN dan melakukan analisis penyaluran Pembiayaan UMi di wilayah kerjanya serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 9. PIP menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi di basis data SIKP untuk pencairan pembiayaan LKBB tahap berikutnya. 119
Gambar 7. Alur Mekanisme Penyaluran Regulator & Supervisor 9 Operator MoU KEMENKEU (DJPB) PEMDA (BPD) PIP (Coordinated Fund) 8 Trustee 2 1 Basis Data SIKP 4 3 KANWIL DJPB LKBB Penyalur UMi Pegadaian, BAV, PNM Penjaminan Piutang (Fidusia) 7 KANTOR DAERAH (KPPN) 6 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi 6 Pembiayaan Berbasis Nasabah baru Piutang 5 Sasaran Program 4 Nasabah UMKM Premium Nasabah Usaha Mikro Baru Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu melakukan pemantauan dan evaluasi program Pembiayaan UMi dengan melakukan survei sejak 2019. Survei tersebut dilakukan kepada debitur setiap semester dan pelaksanaannya melibatkan penyalur dan lembaga linkage. Indikator utama dalam pemantauan tersebut adalah nilai keekonomian debitur yang diukur dengan melihat dampak pelaksanaan Pembiayaan UMi terhadap kesejahteraan individu, keluarga, dan usaha debitur. Survei baseline dirancang untuk mengukur nilai keekonomian debitur pada awal masa pembiayaan dan survei endline akan mengukur perubahan nilai keekonomian tersebut. Nilai keekonomian yang diukur meliputi rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga debitur, total aset, besar omzet, jumlah pegawai, dan ukuran kesejahteraan lainnya. Survei tersebut dilakukan oleh staf Kemenkeu di tingkat daerah sehingga cakupan survei masih tergolong rendah, yaitu 172 debitur. Selain melalui survei, Ditjen Perbendaharaan melakukan perekaman data debitur secara periodik melalui aplikasi SIKP. 120
Pembiayaan UMi juga mewajibkan penyalur untuk menyampaikan laporan yang terdiri dari: 1. Dokumen penyaluran setidaknya terdiri atas: a. Akad kredit antara penyalur/lembaga linkage dengan debitur; b. Izin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat pernyataan usaha dari penyalur; dan c. Fotokopi kartu tanda penduduk. 2. Dokumen penyaluran tersebut disampaikan kepada KPPN yang wilayah kerjanya meliputi lokasi anggota (debitur) bersangkutan dengan ketentuan: a. Melalui surat elektronik dalam bentuk softcopy berupa hasil scan dokumen penyaluran; dan b. Paling lambat enam hari kerja setelah tanggal akad kredit debitur. 3. Laporan tahunan terdiri atas: a. b. Rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencantumkan kegiatan Pembiayaan UMi; c. d. Laporan tahunan tersebut disampaikan kepada PIP paling lambat 15 hari kerja setelah dokumen Laporan keuangan yang telah diaudit; Laporan realisasi kinerja koperasi; dan ditetapkan Implementasi Program Kendala dan Tantangan Implementasi Program
Masih banyak masyarakat yang berpikir dua kali untuk mengajukan pinjaman. Anggapan bahwa pinjaman identik dengan rentenir dan penagih utang menjadi momok yang membuat masyarakat enggan membangun usaha dengan melakukan pinjaman. Pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat bahwa pinjaman tersebut merupakan pinjaman produktif. Pinjaman produktif bermanfaat untuk keberlangsungan modal usaha karena uang yang diterima diputar kembali guna menghasilkan produk barang dan jasa untuk dijual kembali. Hasil penjualan dari produk yang dihasilkan digunakan untuk membayar cicilan pinjaman ini. Akan tetapi, hal kontradiktif yang belakangan dialami oleh sebagian masyarakat adalah maraknya pinjaman online yang menawarkan persyaratan mudah dan cepat. Namun, pinjaman daring ini banyak yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga belum terjamin keamanannya. Banyak foto atau identitas peminjam yang disebarluaskan secara massal melalui media cetak. Secara hukum, hal ini melanggar privasi konsumen. Transaksi tanpa perikatan, yang hanya bermodalkan identitas pribadi, tidak dapat menjadi bukti kuat atas pelanggaran hak konsumen. Masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap pinjaman online semacam itu.
Di sisi lain, digitalisasi UMi menghadapi kendala lain berupa literasi teknologi yang beragam di tingkat debitur program. Oleh karenanya, pendamping program menjadi bagian yang penting untuk melatih debitur mengoptimalkan penggunaan fitur digital dan perlahan menciptakan ekosistem UMKM digital dan berdaya saing. 121
Ekspektasi dan Rekomendasi Perbaikan Program UMi diharapkan dapat menjadi instrumen yang menciptakan kemandirian usaha melalui fasilitasi pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha ultra mikro. Selain itu, banyak artikel menyuarakan agar program UMi diharapkan dapat menambah peran pelaku usaha ultra mikro dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan implementasi program UMi adalah kajian untuk mengetahui efektivitas keberadaan UMi sehingga dapat teridentifikasi kekurangan atau kelemahan program (threat dan weaknesses) dan upaya penyempurnaan yang dapat dilakukan. Selain itu, pelaksanaan program ini perlu diintensifikasi di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan kemiskinan tinggi. Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Program Pembiayaan UMi menjadi salah satu sarana untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, di antaranya:5 1. Restrukturisasi pembayaran kredit dan subsidi bunga bagi debitur UMKM, termasuk KUR dan UMi, hingga enam bulan sejak Mei 2020. Total nilai restrukturisasi pembayaran kredit untuk usaha mikro dan kecil (KUR, UMi, Mekaar, dan pegadaian) mencapai Rp105,74 triliun. 2. Subsidi bunga kredit bagi debitur UMKM. Untuk pembiayaan UMi antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, subsidi bunga diberikan sebesar 6 persen selama enam bulan. Total anggaran untuk subsidi bunga bagi debitur UMKM mencapai Rp34,5 triliun. 3. Memberikan bantuan modal kerja "darurat" termasuk melalui UMi bagi 23 juta UMKM yang belum terjangkau pembiayaan ultra mikro dan non-bankable. 5 Rosana	dan	Widyastuti	(2020). 122
Referensi Arifin , S. 2008. "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada Tercapainya Zero Bad Debt". Jurnal Keuangan dan Perbankan, 12 (3): 517-531. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. 2019, 2 April. "Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kerja Bersama Dalam Pengentasan Kemiskinan". Diunduh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. "Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)". Diunduh dari Maharani, Yessi Silvia. (020, 13 Februari. "Pembiayaan Ultra Mikro, Wujud Nyata Peran Pemerintah dalam Perekonomian Inklusif". Diunduh dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Sinergi Pembiayaan Ultra- Mikro (UMi): Intervensi Pemerintah Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan. Central Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rosana, F. C., dan Widyastuti, R. A. 2020, 11 Mei. "Corona, Pemerintah Fokuskan Reaktivasi Ekonomi untuk Sektor UMKM". Diunduh dari Supartoyo, Yesi Hendriani. 2019, 9 September. "Pembiayaan Ultra Mikro (UMi): Status Quo?". Diunduh dari umi-status-quo?page=all pada 5 Oktober 2020. Walfajri, M., dan Indrastiti, N. 2018, 5 Oktober. "Jumlah Pelaku UMKM di 2018 Diprediksi Mencapai 58,97 Juta Orang". Diunduh dari 123
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera) Deskripsi Program Perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk saat krisis moneter pada 1997-1998, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta potensinya pada masa mendatang. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999 sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengemban tugas khusus untuk memberdayakan UMKM. Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya sebagai kontribusi terhadap sektor riil guna menunjang tumbuhnya para pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM didirikan sebagai pelaksanaan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi. Pendirian PNM juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tertanggal 29 Mei 1999. Modal dasarnya Rp1,2 triliun dan modal yang disetor Rp300 miliar. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK017/1999 tertanggal 13 Oktober 1999, PNM ditetapkan menjadi salah satu BUMN koordinator penyalur kredit program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)1 yang sebelumnya dilaksanakan oleh BI. Dengan dukungan pemerintah dan seluruh masyarakat, PNM dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) untuk siap melangkah memasuki era Indonesia baru, menuju masyarakat madani yang dicita-citakan. Hingga kini, setelah 21 tahun beroperasi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada PNM, perusahaan tetap berfokus menyalurkan pembiayaan UMKM kepada masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh lebih dari satu juta kepala keluarga dan 1.500 lembaga keuangan mikro di seluruh penjuru tanah air (PNM, 2019). PNM memiliki dua program, yaitu PNM Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) dan PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. Adapun PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Produk layanan yang diluncurkan pada 2015 ini dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha. Selain itu, pelayanan nasabah Mekaar dilakukan secara berkelompok. Program PNM Mekaar saat ini telah tersebar ke dalam 1.252 kantor layanan dengan cakupan wilayah lebih dari 3.000 kecamatan di Indonesia. 1 Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk	menunjang	program	pemerintah	seperti	dlansir	dari	Peraturan	Bank	Indonesia	Nomor	1/5/PBI/1999	tentang	KLBI	dalam	Rangka	Kredit	Program	pada	Masa	Peralihan	(Pusat	Riset	dan	Edukasi	Bank	Sentral,	2013). 125
Secara umum, PNM Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pelaku usaha mikro, melalui: 1. 2. Pembiayaan modal kerja tanpa agunan. 3. Pembiasaan budaya menabung. 4. Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga. Layanan Mekaar difokuskan pada perempuan pelaku usaha mikro dengan mempertimbangkan kondisi keluarga, indeks pendapatan per kapita maksimal US$1,99 per hari atau Rp800.000 per bulan, dan memenuhi indeks rumah (Cashpor Index). Pembiayaan Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok dengan syarat disiplin mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM). Pada pelaksanaannya, hubungan antara program Mekaar dan ULaMM bersifat komplementer. Artinya, kendati berada di bawah naungan yang sama, yaitu PT PNM, keduanya memiliki kriteria nasabah, plafon, jaminan aset, pembiayaan, penerima pembiayaan, jangka waktu, angsuran, dan pengikatan perjanjian kredit yang berbeda. Tabel 1. Tabel Perbandingan PNM ULaMM dan PNM Mekaar Kategori PNM ULaMM PNM Mekaar Nasabah Umum Perempuan Plafon Maks. 200 juta Maks. 10 juta Jaminan Aset Ada Tidak ada Penerimaan Pembiayaan Individual Berkelompok Kriteria Pembiayaan Layak Usaha IPC < US$1,99 Jangka Waktu 48 bulan 50 minggu Angsuran Bulanan Mingguan Pengikatan Perjanjian Kredit Notariil > 50 juta Unnotariil Tujuan Program Program Mekaar dan program ULaMM merupakan dua buah program yang bersinergi di bawah PT PNM untuk membantu UMKM karenanya keduanya memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Visi, misi, dan tujuan program PNM tersebut sebagai berikut: 1. Visi Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha supermikro yang berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2. Misi a. Menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku UMKM. b. Membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. c. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam pengembangan sektor UMKM. 126
3. Tujuan a. Meningkatkan pembiayaan/kredit produktif bagi pengusaha supermikro, khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor UMKM untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Mengembangkan produk pembiayaan kepada pelaku usaha supermikro, khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, melalui fasilitas pembiayaan/kredit dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh pelaku usaha supermikro sebagai pengembangan lebih lanjut/diversifikasi atas produk pembiayaan yang sudah dijalankan oleh PNM saat ini. Regulasi dan Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 2. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor C-11.609.HT.01.TH. 99 Tahun 1999 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program PNM didasarkan pada rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) PT PNM 2015-2019 yang disusun pada triwulan terakhir 2014. Dokumen tersebut menetapkan beberapa target dengan mempertimbangkan sejumlah asumsi positif yang mewakili kondisi eksternal dan internal. Dalam pengembangan bisnis PT PNM untuk menjangkau UMKM yang lebih luas, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1 triliun sebagai tambahan modal kerja pembiayaan PT PNM. Tabel 2. Rencana Program Pengembangan Kapasitas Usaha Klasterisasi hingga Tahun 2019 PROGRAM PKU 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Pelatihan 400 650 1.000 1.500 2.200 Jumlah Pelatihan - Akumulasi 1.137 1.787 1.787 4.287 6.487 Jumlah Klasterisasi Usaha (kelompok) 30 45 60 75 90 Jumlah Klasterisasi Usaha (kelompok) - Akumulasi 45 90 150 225 315 Nasabah Program PKU 20.000 29.000 39.000 50.000 62.000 Nasabah Program PKU - Akumulasi 50.000 79.000 118.000 168.000 230.000 Sumber: PT Permodalan Nasional Madani (2016) 127
PNM juga menetapkan rencana pertumbuhan lapangan kerja bagi sumber daya manusia lokal seiring dengan perluasan jaringan pembentukan ULaMM dan Mekaar di daerah-daerah. Tabel 3. Rencana Pertumbuhan Lapangan Kerja hingga Tahun 2019 Pertumbuhan Karyawan 2015 2016 2017 2018 2019 Penambahan Karyawan 6.135 9.884 12.518 13.081 13.296 Sumber: PT Permodalan Nasional Madani (2016) Lebih jauh terkait produk Mekaar, PT PNM menetapkan target dalam bidang kunci pengembangan perseroan, yaitu keuangan, pelanggan, kepemimpinan, tata kelola, dan tanggung jawab, efektivitas proses dan produk, tenaga kerja, dan agen pembangunan. Dalam hal ini, direksi berperan memastikan bahwa target yang ditetapkan perseroan dapat tercapai pada 2019. Rincian target direksi pada 2019 adalah sebagai berikut:2 1. Sasaran Keuangan a. Pencapaian laba bersih minimal sebesar Rp857,49 miliar (termasuk penerimaan dana hibah) atau sebesar Rp172,74 miliar (di luar penerimaan dana hibah); b. Peningkatan total outstanding pembiayaan PNM Mekaar dan ULaMM sebesar Rp16.642,23 miliar; c. Peningkatan kualitas pembiayaan, dengan target non-performing loan (NPL) konsolidasi maksimal 2,65 persen (dengan target NPL untuk pembiayaan PNM Mekaar, termasuk UMi maksimal 1 persen); dan d. Peningkatan efisiensi dengan target BOPO (Biopower Operations Corp)3 95,27 persen. 2. Fokus Pelanggan a. Penekanan pada kecepatan pelayanan kepada para nasabah, yakni kepada nasabah PNM Mekaar adalah delapan hari, dengan target 90 persen tercapai; b. Pencapaian tingkat kepuasan pelanggan, dengan nilai Customer Satisfaction Index untuk nasabah PNM Mekaar dan ULaMM adalah 78; dan c. Pada 2019, bisnis PNM diharapkan berkembang dan dapat menjangkau 5.750.000 nasabah melalui penambahan unit bisnis Mekaar. 3. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab a. Tercapainya predikat baik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dengan nilai minimal 85; b. Tercapainya skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN dengan nilai minimal 476; c. Tercapainya pembinaan program kemitraan, efektivitas penyaluran bina lingkungan, dan efektivitas pelaporan minimal 100 persen; dan d. Tercapainya efektivitas penyaluran Pembiayaan Ultra-Mikro (UMi) dengan target 100 persen tersalurkan dan NPL maksimal 1 persen. 4. Fokus Efektivitas Proses dan Produk a. Pengendalian beban yang efektif sehingga terkelolanya beban secara optimal yang menghasilkan pendapatan minimal sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP); b. Efisiensi dan efektivitas belanja modal dengan target terealisasinya seluruh rencana belanja modal dan terealisasinya nilai belanja modal minimal 75 persen dari target Rp139,8 miliar (di luar belanja modal anak perusahaan, PT PNM IM dan PT PNM VC) 2	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 3 Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional	dengan	tujuan	untuk	mengetahui	seberapa	besar	kemampuan	perusahaan	dalam	mengelola	beban	operasional	agar	tidak	membengkak (Utami, 2020). 128
c. Peningkatan jumlah nasabah PNM Mekaar secara keseluruhan menjadi 5,75 juta nasabah; d. Peningkatan penetrasi pasar syariah khususnya untuk PNM Mekaar dengan target 2,3 juta nasabah PNM Mekaar syariah; e. Terciptanya produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan keunikan PNM; dan f. Melakukan ulasan/meninjau kembali produk yang ada secara berkesinambungan sehingga produk dimaksud dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. 5. Fokus Tenaga Kerja a. Pelatihan dan pengembangan diri karyawan dengan target delapan jam/karyawan/tahun; b. Pemantapan pusat pendidikan dan pelatihan yang fokus pada sistem dan implementasi pelatihan yang mendukung bisnis UMKM dan kelompok perempuan prasejahtera; c. Perbaikan performance-based incentive untuk mendorong kinerja yang optimal; dan d. Nilai indeks kepuasan karyawan sebesar 82. 6. Agen Pembangunan a. Persiapan sinergi dengan BUMN untuk mendukung program Nasabah PNM Mekaar Naik Kelas minimal 3.000 nasabah; b. Perekrutan tenaga kerja baru minimal 2.200 orang guna menunjang pembangunan ekonomi daerah; dan c. Sosialisasi kepada para nasabah PNM Mekaar mengenai program uang titipan untuk mendukung program inklusi keuangan dan kemandirian keuangan para nasabah, serta melaksanakan program Nasabah PNM Mekaar Naik Kelas dengan target minimal 100.000 nasabah. Penerima Manfaat Sasaran dan Jumlah Penerima Sasaran dan kriteria penerima manfaat PNM Mekaar adalah sebagai berikut:4 1. Layanan PNM Mekaar difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro dengan kondisi keluarga yang memiliki indeks pendapatan per kapita maksimal US$1,99 per hari atau Rp800 ribu per bulan serta memenuhi indeks rumah (Cashpor Index). 2. Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM). 3. Satu kelompok minimal terdiri dari dua subkelompok dan maksimal enam subkelompok, dengan masing-masing subkelompok beranggotakan 5.230 nasabah. 4. Setiap kelompok/subkelompok dipimpin oleh seorang ketua. 5. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu sebagai salah satu cara untuk membayar angsuran mingguan. Jumlah Penerima Manfaat Tabel 4. Jumlah Target Debitur dan Realisasi Tahun Target Realisasi 2018 4.500.000 4.060.000 2019 6.000.0005 6.000.000 4 PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 5 Jannah (2019). 129
Tabel 5. Jumlah Nasabah Penerima Manfaat Mekaar Tahun Target Realisasi 2016 NA 432.3646 2017 NA 2.297.9247 2018 NA 4.057.1298 2019 5.750.000 6.043.8409 Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program Mekaar menyasar perempuan prasejahtera yang akan membuka usaha mikro dan kecil secara berkelompok dengan disertai pemberdayaan. Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Tabel 6. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran Realisasi 2016 NA 884.960.000.00010 2017 NA 4.151.000.000.00011 2018 NA 11.140.000.000.00012 2019 NA 20.190.000.000.00013 Bentuk/Tipe Pemberdayaan dalam Program Program PNM Mekaar dilakukan dalam bentuk: Peningkatan pengelolaan keuangan. 1. 2. Pembiayaan modal tanpa agunan. 3. Penanaman budaya menabung. 4. Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Pembiayaan UMKM pada program PNM Mekaar disalurkan setiap bulan. Pertemuan kelompok mingguan wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Untuk merespons pasar, sejak akhir 2018 mulai terbentuk pembiayaan PNM Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang di wilayah Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Selama 2019, pembiayaan PNM Mekaar Syariah terus berkembang mencapai 996 cabang yang tersebar di berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Hingga akhir 2019, PNM Mekaar Syariah telah memiliki 2,7 juta nasabah atau sebesar 45,7 persen dari total enam juta number of account (NoA) nasabah PNM Mekaar. 6 PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2016). 7 PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2017). 8 PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2018). 9 PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 10	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2017). 11	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2017). 12	Fuad	(2019) 13	Fajar	(2020) 130
Berdasarkan Laporan Tahunan PNM 2019, terdapat lima program pelatihan dan pendampingan bagi nasabah Mekaar. Program tersebut meliputi: 1. Pelatihan Klasterisasi, yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: a. Klasterisasi Sektoral Pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan untuk nasabah dan calon nasabah ULaMM atau PNM Mekaar yang mempunyai jenis usaha sejenis dalam satu lokasi/wilayah dan dilaksanakan oleh kantor cabang ULaMM. Jumlah peserta pelatihan klasterisasi sektoral (ULaMM dan PNM Mekaar) minimal 30 orang yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah. b. Klasterisasi Teritorial Pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan untuk nasabah dan calon nasabah ULaMM dan/atau PNM Mekaar yang mempunyai jenis usaha yang berbeda-beda dalam satu lokasi/ wilayah yang dilaksanakan oleh kantor cabang ULaMM. Jumlah peserta pelatihan Klasterisasi Teritorial (ULaMM) minimal 20 peserta, sedangkan untuk klasterisasi teritorial PNM Mekaar minimal 50 orang yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah. c. Klasterisasi Sinergi Pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan untuk nasabah PNM Mekaar dengan jenis usaha yang dapat disinergikan dengan nasabah ULaMM dan berada dalam satu lokasi/wilayah. Jumlah peserta pelatihan klasterisasi sinergi minimal 50 peserta yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah PNM Mekaar serta minimal seorang nasabah ULaMM dan/atau mitra binaan PNM (nasabah program kemitraan) yang jenis usahanya dapat disinergikan. 2. Pelatihan Persiapan Nasabah PNM Mekaar Perseroan memiliki program pelatihan berkelanjutan (tiga seri) untuk calon nasabah PNM Mekaar yang dilakukan sebelum pencairan, yaitu pada hari yang sama dengan pelaksanaan persiapan pembiayaan (PP) 1, 2, dan 3. Program dilaksanakan sebanyak empat kali kegiatan per bulan setiap regional agar calon nasabah mempunyai pandangan usaha yang akan dijalankan. 3. PKM Bernilai Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) Bernilai merupakan program pelatihan berkelanjutan (berseri) untuk nasabah PNM Mekaar yang dilakukan oleh account officer (AO) setelah kegiatan pembayaran angsuran mingguan. 4. PKU Akbar Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor pusat untuk memperkenalkan (branding) PNM dengan mengumpulkan nasabah (ULaMM dan PNM Mekaar). Jumlah peserta program ini minimal 500 orang, menghadirkan pejabat daerah setempat atau dibuka oleh wali kota/bupati. 5. Temu Usaha Nasabah PNM Mekaar Temu Usaha Nasabah PNM Mekaar merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk para nasabah PNM Mekaar yang dilakukan oleh regional manager (RM) minimal satu kali dalam satu bulan dan dikemas dalam bentuk kegiatan pelatihan (knowledge sharing). Jumlah peserta program ini minimal 75 nasabah, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengundang calon nasabah atau nasabah yang sudah lunas dan mau bergabung kembali. Pendamping Program Dalam penyaluran manfaat, nasabah PNM Mekaar didampingi oleh 30.805 account officer (AO) atau tenaga pendamping lapangan yang tersebar di 2.169 kantor layanan di seluruh Indonesia (Hartomo, 2019). Berdasarkan Laporan Tahunan 2019, salah satu perubahan strategi pendampingan PNM Mekaar yang baru adalah dengan meningkatkan sistem teknologi informasi. Untuk menjaga efektivitas operasi usaha dan mencegah terjadinya fraud, dewan komisaris mendorong direksi untuk mempercepat penggunaan sistem 131
operasi berbasis teknologi informasi yang menyeluruh. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh direksi dengan menetapkan kebijakan pengembangan dan penggunaan sistem tersebut dalam kegiatan operasional PNM secara real time. Sistem teknologi informasi dirancang untuk memantau dan mengendalikan kegiatan pembiayaan oleh para karyawan di lapangan terhadap jutaan nasabah PNM Mekaar dan ribuan nasabah PNM UlaMM. Sistem teknologi informasi juga digunakan untuk mengurangi risiko peningkatan non-performing loan (NPL) - indikator kesehatan aset suatu bank berupa rasio keuangan pokok yang memberikan informasi mengenai kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas - dengan melakukan pemantauan terhadap nasabah yang dinilai berisiko secara ketat dan disiplin. Dengan adanya sistem operasi berbasis teknologi informasi, pengendalian dapat dilakukan oleh direksi secara efektif dan real time. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Program14 1. Jasa Manajemen Aktivitas jasa manajemen perseroan terbagi menjadi dua, yaitu jasa manajemen untuk penguatan lembaga keuangan mikro dan jasa manajemen untuk sektor riil. Produk dalam jasa manajemen meliputi Madani Training Excellent, Madani Microfinance, dan Madani Partnership Program. Pelaksanaan pelatihan jasa manajemen UMKM dilakukan oleh cabang-cabang kepada lembaga keuangan mikro dan syariah (Baitul Maal wa Tamwil/BMT, koperasi simpan pinjam, dan Bank Pekreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah) serta UMKM melalui penyampaian modul-modul berisi analisis kredit, perencanaan bisnis, penanganan kredit bermasalah, motivasi dan kewiraswastaan, pengembangan produk, hingga analisis finansial. Tabel 7. Pelaksanaan Pelatihan Jasa Manajemen KUMKM oleh Mitra PT PNM No. Judul Pelatihan Waktu Penyelenggaraan Lokasi Peserta Mitra 1. Tantangan Membangun Usaha yang Berhasil Juni 2019 Manado 38 mitra binaan PT Angkasa Pura 1 PT Angkasa Pura 1 2. Pelatihan Upskilling Program SMEPP (Small Medium Enterprise Partnership Program) Agustus 2019 Jakarta 30 pengelola program kemitraan dan bina lingkungan PT Pertamina 3. Pelatihan Literasi Keuangan - Bagaimana Mengelola Risiko Usaha Oktober 2019 Cirebon, Depok, Cimahi, Tegal, Jember, Banyuwangi, Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta 500 UMKM Dewan Asuransi Indonesia 4. Teknis Pengolahan Produk Berbahan Dasar Ikan November 2019 Pesanggaran, Banyuwangi 30 perempuan pengusaha mikro PT Bumi Suksesindo 5. Membangun Usaha Mandiri dan Berkah Desember 2019 Yogyakarta 30 mitra binaan PT Angkasa Pura 1 PT Angkasa Pura 1 6. Mengembangkan Potensi Diri dengan Kekuatan Pikiran Desember 2019 Pesanggaran, Banyuwangi 43 perempuan pengusaha mikro PT Bumi Suksesindo 14	(PT	Permodalan	Nasional	Madani	(Persero),	2019) 132
2. Proyek Kemitraan Perseroan berkomitmen untuk senantiasa hadir sebagai penopang pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui program kemitraan. Program ini ditujukan untuk berbagai jenis mitra binaan, baik yang berbadan hukum maupun bersifat individual, termasuk lembaga keuangan mikro dan koperasi. Penyaluran dana program kemitraan dilakukan melalui dua pola pembiayaan, yaitu secara konvensional dan syariah. Hingga saat ini, PNM telah dipercaya menyelenggarakan program kemitraan perusahaan lain, seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Tourism Development Corporation (Persero), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), Perum Perumnas, dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Perseroan juga bekerja sama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui program peningkatan akses air bersih dan sanitasi bersama lembaga swadaya masyarakat international, Water.org. Perseroan juga bekerja sama dalam hal pengelolaan trust fund dengan Bank Dunia dan Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 3. Uraian Pelatihan dan Pengembangan Tahun 2019 Tabel 8. Uraian Pelatihan dan Pengembangan Tahun 201915 Program Pelatihan Jumlah Kegiatan Jumlah Peserta Anggaran (dalam Juta Rupiah) Reguler PNM Mekaar 118 9.112 9.578 Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat16 Perseroan gencar melakukan akuisisi nasabah baru untuk mencapai target empat juta nasabah PNM Mekaar. Namun demikian, penetrasi tetap dilakukan secara efektif. Sejumlah langkah yang dilakukan, di antaranya: 1. Menyasar target di luar wilayah perkotaan untuk memperkecil persaingan dengan lembaga keuangan formal dan perbankan, 2. Melakukan pemetaan penetrasi secara intensif, 3. Melakukan pembukaan cabang-cabang baru untuk meraih lebih banyak nasabah untuk PNM Mekaar, 4. Melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan bisnis nasabah guna pengembangan produk yang lebih efektif, 5. Merangkul nasabah lama, 6. Melakukan reaktualisasi program pengembangan kapasitas usaha (PKU) untuk meningkatkan kualitas PKU sekaligus menarik minat calon nasabah. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM17 Pada dasarnya, PT PNM menyadari bahwa kegiatan operasional perusahaan secara umum sangat dekat dengan masyarakat, yaitu tentang membantu masyarakat prasejahtera agar menjadi masyarakat sejahtera. Dalam hal ini, perseroan telah menerapkan berbagai aspek tanggung jawab sosial perusahaan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan dan memprioritaskan nasabah dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa. 15	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 16	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2017). 17	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2016). 133
PNM meyakini bahwa membangun hubungan emosional merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kinerja perseroan. Namun, hubungan emosional ini tidak dapat dilepaskan dari aspek hak asasi manusia karena hubungan emosional tidak akan terbangun tanpa pemenuhan hak asasi manusia terlebih dahulu. Perseroan menghargai hak asasi manusia setiap individu di dalamnya dengan menerapkan praktik non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, ataupun afiliasi politik. Dengan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan core subject hak asasi manusia, operasional PNM pun menunjukkan hasil yang positif pada 2019, terutama karyawan yang semakin menunjukkan loyalitasnya dan nasabah yang semakin memercayai perseroan untuk membantu pengembangan bisnis mereka. Sementara itu, perihal operasi yang adil, perseroan menerapkan prosedur yang wajar sesuai dengan kode etik internal perusahaan yang di antaranya mengatur hubungan perseroan dengan perusahaan/organisasi lain, termasuk hubungan kerja sama dengan pemerintah, perusahaan lain, pemasok, konsumen/ nasabah, dan organisasi/asosiasi. Dalam menjaga hubungan perseroan dan nasabah, PNM membentuk kelompok- kelompok kecil untuk setiap pertemuan. Dalam setiap pertemuan, para nasabah bersama account officer (AO) membacakan janji bersama bahwa akan bekerja sama tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan untuk bekerja sama berdasarkan Pancasila. Hal inilah yang selalu ditanamkan kepada setiap insan PNM dan nasabah sehingga pemenuhan tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil turut terpenuhi pada 2019. Dalam hal penerapan tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, PNM senantiasa membekali karyawan dengan pelatihan dan knowledge sharing mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menambah pemahaman dan kompetensi mengenai penerapan K3, terutama bagi personel yang akan ditempatkan sebagai penanggung jawab K3. Di samping itu, seluruh karyawan dibekali materi tentang safety driving. Perseroan juga membekali karyawan dengan pelatihan tanggap bencana yang disampaikan langsung oleh tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada November 2019. Setiap karyawan juga telah diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan dan asuransi komersial. Penerapan K3 ini juga dilakukan kepada vendor yang mengerjakan pekerjaan sipil yang menjadi proyek PT PNM. Sementara itu, untuk mendukung pengembangan sosial dan aspek kemasyarakatan, pada 2019 perseroan memberikan bantuan kepada nasabah PNM Mekaar yang mengalami musibah kebakaran di tempat usaha/rumah tinggal, bantuan beasiswa dan santunan anak yatim, hingga pengadaan paket sembako, sarana olahraga, dan penyediaan sarana air bersih. Realisasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan mencapai Rp3.692.582.376. Namun demikian, PT PNM juga tetap menjalankan kewajiban program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) berupa penyediaan pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap guna meningkatkan produksi dan penjualan. Perseroan juga menyediakan pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek guna memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Pada 2019, dana yang disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp68.850.269.240. Mitra binaan perseroan juga tercatat mengalami kenaikan sebanyak 15,9 persen menjadi 1.115 mitra binaan, naik dari 962 mitra binaan pada 2018. Sementara itu, realisasi penyaluran dana program bina lingkungan sepanjang 2019 mencapai Rp4.455.403.265, termasuk dana pihak ketiga. Pada 2019, Perseroan terus melakukan peningkatan kualitas layanan digital kepada para nasabah. Salah satunya dengan menambah saluran pembayaran angsuran secara host-to-host melalui seluruh jaringan ATM Bersama. Selain itu, untuk mendukung layanan transaksi digital dilakukan pengembangan aplikasi PNMDigi. PNMDigi merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan PT PNM untuk mendukung pengelolaan nasabah dan layanan digitalisasi karyawan (employee digital service) secara real time, sehingga nasabah 134
dan karyawan PNM dapat melakukan transaksi digital nontunai di mana pun berada. Namun saat ini aplikasi PNMDigi ini hanya baru bisa digunakan oleh karyawan grup PT PNM di seluruh Indonesia dan terus dikembangkan untuk dapat digunakan oleh nasabah PT PNM. Adapun fitur dari aplikasi ini adalah sebagai berikut: 1. 2. Pembelian pulsa telepon 3. Pembelian token listrik prabayar dan pascabayar "Digicash", yaitu pinjaman online untuk karyawan 4. 5. Top up saldo dan transfer sesama anggota PNMDigi 6. Tabungan emas 7. Reksadana PNM 8. Pembayaran Telkom Indihome 9. Pembayaran iuran BPJS 10. Donasi Presensi mobile Hingga saat ini, fitur-fitur dalam aplikasi PNMDigi terus disempurnakan sehingga nantinya aplikasi ini dapat digunakan untuk membayar tagihan lainnya, seperti air dan televisi kabel. Pengembangan ini untuk melahirkan sebuah aplikasi terintegrasi yang menjangkau seluruh wilayah bisnis PNM. Saat ini PNMDigi juga bekerja sama dengan layanan keuangan digital LinkAja untuk melengkapi layanan bagi nasabah dan karyawan PNM. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Tahunan 2019, Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar I, II, dan III menyalurkan pembiayaan PNM Mekaar dengan target 5,75 juta nasabah pada akhir 2019 dengan jumlah penyaluran Rp14,89 triliun dan total baki debet sebesar Rp10.102,57 miliar pada akhir tahun. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Sebagai bentuk komitmen dalam program pendampingan, PNM terus melakukan kegiatan pemantauan program terhadap klaster-klaster yang masih berjalan untuk mengetahui perkembangan UMKM di dalam klaster tersebut setiap tahunnya. Perincian penyelenggaraan monitoring klaster sepanjang tahun anggaran akan tercatat pada laporan tahunan. Tabel 9 . Contoh Rekapitulasi Pemantauan Klasterisasi pada Laporan Tahunan 2019 Rekapitulasi Monitoring Klastering Omzet Bulanan Saluran Pemasaran/Outlet/ (dalam rupiah) Cabang No Cabang Nama Klasterisasi Nama Nasabah Plafon (dalam rupiah) Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Klasterisasi Klasterisasi Klasterisasi Klasterisasi 1 Mojokerto Klasterisasi Batu 30.000.000 10.000.000 19.000.000 1 Workshop 1 Workshop bata dan Genteng 2 Mojokerto Klasterisasi Batu 110.000.000 25.000.000 25.000.000 1 Workshop 1 Workshop bata dan Genteng 3 Mojokerto Klasterisasi Batu 110.000.000 15.200.000 15.200.000 1 Workshop 1 Workshop bata dan Genteng 4 Mojokerto Klasterisasi Krupuk 200.000.000 39.000.000 55.000.000 1 Saluran 1 Saluran Ikan Tenggiri pemasaran pemasaran 5 Mojokerto Klasterisasi Krupuk 150.000.000 25.000.000 35.000.000 1 Saluran 1 Saluran Ikan Tenggiri pemasaran pemasaran 135
Selain itu, PNM juga meningkatkan kinerjanya dengan melakukan hal berikut: 1. Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar I, II, dan III a. Melakukan pembinaan dan pengendalian untuk menjaga kualitas portofolio dengan target NPL maksimal 1 persen. b. Melakukan pembinaan dan pengendalian guna menjaga kualitas portofolio sesuai target yang ditetapkan. c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada regional manager, area manager, dan personel cabang guna mencapai target yang ditetapkan. d. Melakukan sinergi dengan Divisi Pembinaan dan Monitoring Bisnis Mekaar dalam sosialisasi visi, misi dan kebijakan PNM Mekaar dan mitigasi risiko terjadinya pelanggaran kebijakan/ peraturan perusahaan. e. Melakukan sinergi dengan divisi terkait lainnya guna mendukung kelancaran kegiatan operasional. 2. Divisi Pembinaan dan Monitoring Bisnis Mekaar a. Mendeteksi adanya indikasi fraud, baik dari pihak karyawan maupun dari nasabah PNM Mekaar. b. Memastikan kantor cabang hanya memberikan pembiayaan/modal usaha untuk keluarga yang berpendapatan rendah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PNM Mekaar. c. Memastikan seluruh karyawan Mekaar baik di tingkat lapangan maupun kantor pusat melaksanakan seluruh kebijakan dan prosedur PNM Mekaar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Memastikan bahwa area manager telah memonitor dan melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. e. Memastikan bahwa kepala cabang telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pengawas. f. Melakukan koordinasi dengan divisi-divisi terkait dalam upaya mencari mitigasi atas permasalahan di kantor cabang. 3. Divisi Manajemen Risiko a. Melaksanakan pembinaan risk management dan compliance ke kantor cabang Mekaar. b. Melakukan inovasi, di antaranya pembuatan data dan informasi profil risiko pembiayaan, Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) data pembiayaan, serta reminder kebijakan PNM ULaMM dan PNM Mekaar kepada bagian terkait, dan digitalisasi kebijakan dan prosedur ULaMM dan Mekaar 4. Divisi Kepatuhan dan Legal a. Pembuatan akta/legalisasi, surat kuasa/akta di bawah tangan (unnotariil)/surat penugasan/ surat penunjukan, keputusan pemegang saham, dan dokumen lainnya yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dan kegiatan usaha perusahaan ULaMM dan Mekaar. b. Memastikan ketersediaan format perjanjian-perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan guna keperluan bisnis ULaMM dan bisnis Mekaar untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan. c. Mempersiapkan dan meninjau dokumen untuk mewujudkan program PNM Mekaar Naik Kelas dan kerja sama dengan BNI. d. Membuat laporan, menghadiri sidang dan melakukan pendampingan pada kantor cabang ULaMM, unit ULaMM, dan kantor cabang Mekaar dalam penanganan masalah hukum yang melibatkan perusahaan dan karyawan. 5. Divisi Perencanaan Perusahaan-Riset a. Menyusun kajian pengembangan jaringan PNM Mekaar. b. Menyusun kajian pengembangan jaringan UlaMM. c. Menyusun kajian kepuasan pelanggan (nasabah) PNM Mekaar. d. Menyusun kajian kepuasan pelanggan (nasabah) UlaMM. e. Menyusun kajian pengembangan (inovasi) produk pembiayaan PNM Mekaar. 136
6. Divisi Pengembangan Portofolio Mekaar a. Melakukan sinergi dengan Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar I, II dan III guna kelancaran operasional dan mencapai target yang ditetapkan. b. Melakukan monitoring dan pengelolaan portofolio PNM Mekaar guna mencapai target yang ditetapkan. c. Memastikan kantor cabang memiliki karyawan dan perlengkapan yang cukup dan dijaga sesuai dengan standar PNM Mekaar. 7. Divisi Operasi dan Business Support a. Pengelolaan terhadap kesiapan operasional kantor cabang Mekaar yang berjumlah 2.164 kantor cabang untuk mengakomodasi target 5,75 juta nasabah PNM Mekaar. b. Berkoordinasi dengan Divisi Keuangan dan Pendanaan dalam mengelola penyediaan dana PNM Mekaar dan ULaMM demi terlaksananya penyaluran pencairan pembiayaan secara tepat waktu. c. Desentralisasi pengelolaan dan pencatatan transaksi pembiayaan, keuangan dan operasional PNM Mekaar di kantor pusat. 8. Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur a. Memastikan ketersediaan 394 kantor cabang Mekaar baru pada 2019. b. Penggantian dan/atau penambahan furnitur, peralatan kantor, dan prasarana kantor cabang/ kantor ULaMM/kantor cabang Mekaar. 9. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia a. Seleksi, asesmen dan rekrutmen untuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Mekaar yang harus dipenuhi. 10. Satuan Pengawas Internal a. Merencanakan dan melaksanakan audit ke cabang (ULaMM dan Mekaar), divisi kantor pusat dan entitas anak perusahaan sesuai dengan target rencana kerja audit tahunan (RKAT), yaitu 32 area Mekaar, 16 regional Mekaar, 24 cabang ULaMM, 6 divisi di kantor pusat, 4 entitas anak perusahaan, 3 audit bersifat tematik, dan 8 audit teknologi informasi. 11. Unit Usaha Syariah a. Sinergi dengan divisi lain terkait untuk melanjutkan pengembangan bisnis PNM Mekaar Syariah yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan pola konversi cabang Mekaar. b. Sosialisasi ekonomi syariah kepada nasabah PNM Mekaar. c. Berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan produk pembiayaan ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah. 12. Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha a. Pelaksanaan pengembangan kelompok PNM Mekaar. Implementasi Program Kendala dan Tantangan18 Kondisi perekonomian nasional yang dinamis pada 2019 merupakan tantangan tersendiri bagi perseroan. Namun, segmen UMKM yang menjadi bidang usaha para nasabah PNM tidak terpengaruh signifikan dan justru menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini memberikan peluang bagi perseroan sebagai lembaga pembiayaan yang berfokus pada UMKM untuk senantiasa berkembang. Tahun 2019 menjadi istimewa dengan terbitnya regulasi khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Peraturan OJK Nomor 16/ POJK/5/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Peraturan ini merupakan regulasi khusus untuk perusahaan karena pada umumnya peraturan ini diterbit- kan untuk sektor atau industri. 18	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 137
Selain itu, untuk mempercepat perluasan kesempatan usaha bagi para pelaku usaha ultramikro, perseroan juga harus memiliki banyak personel yang mampu melayani dan membimbing segmen UMKM. Namun, jumlah karyawan yang mencapai lebih dari 38.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia nyatanya belum cukup sehingga menjalankan operasional bisnis dan menyusun strategi menjadi tantangan bagi manajemen. Untuk mengurangi tingkat turnover karyawan dan menanamkan visi bekerja serta semangat kekeluargaan, perseroan memberikan pelatihan secara berkelompok melalui knowledge sharing dan indi- vidu. Dengan demikian, sumber daya manusia perseroan memiliki soft skill yang mumpuni dan semangat belajar yang tinggi yang dibangun melalui internalisasi budaya perusahaan. Ekspektasi dan Rekomendasi Program19 PT PNM telah menetapkan strategi dan kebijakan strategis untuk mencapai target perseroan pada 2019. Pertama, penetrasi pasar yang efektif. Dalam hal ini, perseroan memetakan area yang berpotensi dibiayai, memperluas area layanan melalui pembukaan kantor-kantor cabang dan meningkatkan produktivitas kantor-kantor cabang, merangkul nasabah-nasabah lama, melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan bisnis nasabah guna pengembangan produk, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan/ pendampingan nasabah melalui program pengembangan kapasitas usaha. Kedua, penguatan sistem teknologi dan informasi. Perseroan menyadari bahwa sistem teknologi informasi yang andal sangat dibutuhkan dalam menunjang operasional bisnis secara keseluruhan. Untuk itu, selama 2019, perseroan telah memutakhirkan sistem teknologi informasi dan meningkatkan infrastruktur, baik di pusat maupun daerah, termasuk peningkatan infrastruktur Data Recovery Center. Ketiga, pembangunan hubungan emosional antara nasabah dan perseroan serta nasabah dan nasabah. Perseroan meyakini bahwa hubungan emosional yang terbangun dengan baik akan mempermudah langkah perseroan dalam menerapkan kebijakan yang akan diikuti secara disiplin oleh nasabah. Melalui pelatihan dan internalisasi budaya, PT PNM mampu meraih target yang ditetapkan pada 2019. Keempat, modernisasi proses bisnis berupa digitalisasi juga dijalankan pada 2019, baik di lingkup internal perseroan maupun di lingkup nasabah. Jika pada 2018 PT PNM memulai perencanaan employee digital systems (EDS) berupa aplikasi untuk internal, PNM Digi, pada 2019 sistem ini telah berhasil dijalankan di lingkup internal dan siap diuji untuk dapat digunakan oleh nasabah. Sistem ini diharapkan dapat menjadi superapp dan membentuk ekosistem ekonomi baru dengan lebih dari enam juta pengguna. Jika ekosistem ini dapat dikawinkan dengan sektor lain, mulai dari perbankan, fintech, hingga barang konsumsi (consumer goods), ekosistem ini akan membangun bisnis baru. Jadi, pada akhirnya PNM akan menciptakan pasar baru untuk berbagai sektor industri. Implementasi	Program	di	Masa	Pandemi	Covid-19 Program pemberdayaan UMKM PNM Mekaar tetap terlaksana pada masa pandemi Covid-19. Namun terdapat sejumlah perubahan, di antaranya: 1. Pembiayaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) tumbuh 34,66 persen (yoy) dari Rp4,39 triliun menjadi Rp5,91 triliun hingga empat bulan pertama 2020. 19	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 138
2. Diberlakukannya keringanan berupa penundaan pembayaran pinjaman dari satu bulan hingga satu tahun kepada 109.733 debitur yang usahanya terkena dampak pandemi per 31 Maret 2020. 3. Tetap menyalurkan pembiayaan baru senilai Rp1,89 triliun kepada nasabah PNM Mekaar pada Maret dan April. 4. Penyaluran pinjaman difokuskan kepada nasabah tetap serta mengurangi ekspansi bisnis hingga penyebaran Covid-19 mereda. Referensi Fajar, T. 2020, 16 Januari. "PNM Catatkan Penyaluran Dana Rp 24,1 Triliun pada 2019". Diunduh dari triliun-pada-2019. Fuad, H. 2019, 10 September. "PNM Catatkan Kenaikan Penyaluran Modal Usaha 95,21%". Diunduh dari usaha-9521. Hartomo, G. 2019, 22 November. "PNM Catat Penyaluran Pembiayaan Mekaar Capai Rp17,5 Triliun". Diunduh dari pembiayaan mekaar-capai-rp17-5-triliun. Jannah, S. M. 2019, 18 Juli. "PNM Bidik 6 Juta Nasabah UKM Mekaar Hingga Akhir 2019". Diunduh dari PNM. 2019. "Sejarah PNM". Diunduh dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero). 2016. Berdayakan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kemandirian Bangsa. Central Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (Persero). PT Permodalan Nasional Madani (Persero). 2017. PNM Hadir Sejahterakan UMK Indonesia. Central Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (Persero). PT Permodalan Nasional Madani (Persero). 2018. PNM Aktif Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Prasejahtera dan UMKM untuk Ekonomi Indonesia . Central Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (Persero). PT Permodalan Nasional Madani (Persero). 2019. Senantiasa Hadir dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Sejahtera. Central Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral. 2013. "Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia-Aset-Kredit Likuiditas Bank Indonesia". Diunduh dari Peraturan Bank Indonesia Search/. Utami, F. A. 2020, August 21. "Apa itu BOPO?". Diunduh dari apa-itu-bopo/0. 139
Lampiran 1. Program Kemitraan PT PNM pada 201920 No. Program Kerja Sama Penerima Manfaat (Jumlah Mitra Binaan) Lembaga Donor 1. Pengelolaan Dana Java Recovery Fund (JRF) dan Promoting Micro Finance (PROFi) Masyarakat yang terdampak bencana alam di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah GIZ bermitra dengan 30 BPR dan BPRS di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah 2. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani bunga krisan di Pasuruan (10) Pengusaha aneka makanan dan minuman tradisional di Mojokerto (13) PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) 3. Penyaluran Dana Program Kemitraan Peternak sapi perah di Bandung Barat (10) Pengrajin rotan sintetis di Malang (22) PT Danareksa 4. Penyaluran Dana Program Kemitraan Peternak lele di Desa Hangtuah-Kampar (10) Peternak sapi integrasi kelapa sawit di Desa Gading-Kampar (10) Peternak lele di Desa Sialang Kubang (10) Peternak sapi integrasi kelapa sawit di Desa Sialang Kubang-Kampar (10) Peternak sapi integrasi kelapa sawit di Desa Rokan Hulu-Kampar (10) PT Perkebunan Nusantara 5 5. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani kopi di Bangli (20) Peternak lebah madu di Magelang (10) Pengrajin blangkon di Yogyakarta (10) Pengrajin sepatu di Mojokerto (20) PT Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) 6. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani Jeruk Lemon di Bandung Barat (10) Petani melon di Deli Serdang (10) Peternak lele di Kampar (10) Peternak udang vaname di Lampung Timur (10) Peternak karimba di Jembrana (10) Pengrajin gula kelapa (7) Petani kopi di Bangli (10) Petani jeruk di Bangli (10) PT Asuransi Kredit Indonesia 6. Penyaluran Dana Program Kemitraan Pengrajin patung batu di Mojokerto (12) Pengrajin patung kayu di Gianyar (13) Pengrajin tenun endek di Karangasem (20) Pengrajin Batik di Trusmi (7) Pengrajin kain tenun di Samarinda (7) PT Asuransi Jasindo (Jasa Indonesia) 7. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani rumput laut Aeng Batu-Batu di Takalar Petani rumput laut di Baubau (30) Petani rumpul laut Mandiri di Palopo (30) Petani padi di Sidrap (40) Nelayan Sinar Mahakam di Samarinda (15) PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) 4 20	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 140
No. Program Kerja Sama Penerima Manfaat (Jumlah Mitra Binaan) Lembaga Donor 8. Penyaluran Dana Program Kemitraan Agribisnis di Bandung Barat (15) Petani jeruk lemon di Bandung Barat (20) Petani sapi perah di Bandung Barat (12) Petani rajutan di Sukabumi (18) Pengolahan kopi di Garut (10) Pengolahan kelapa di Pangandaran (20) Petani kopi robusta di Buleleng (10) Pengrajin emas dan perak Gianyar (6) Petani mawar potong di Bandung (10) Petani sapi perah di Bogor (10) Pengolahan kerupuk kulit di Garut (10) Petani padi di Pandeglang (10) Pengrajin emas dan peran di Klungkung (10) PT Antam (Aneka Tambang) 9. Penyaluran Dana Program Kemitraan Pengolahan tempe dan tahu di Bandung (20) PT Perumnas (Perumahan Nasional) 10. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani kopi tugu sari di Tabanan (5) Petani kopi arabika di Bangli (20) Peternak sapi di Badung (10) Petani jeruk kantung di Bangli (10) Petani jeruk siam di Bangli (10) Pengrajin tenun Sidemen di Karangasem (10) Pengrajin tenun Dharma Setia di Lombok Tengah (10) Pengrajin lampu dan Bambu Purnama di Lombok Tengah (10) Petani kopi di Lombok Tengah (6) PT ITDC (Indonesian Tourism Development Coorporation) 11. Penyaluran Dana Program Kemitraan Peternak sapi Umban Sari di Pekanbaru (12) Pengolahan tahu tempe di Bandung (20) Aneka usaha di Bandung (10) Aneka olahan makanan di Padang (12) Peternak sapi di Padang (30) Petani jamur tiram di Garut (10) Santri kopi di Garut (10) Peternak domba di Garut (10) Kacipir di Bogor (10) Pengolahan ikan di Pati (20) Pengolahan pempek di Palembang (10) Pengrajin kain jumputan di Palembang (11) Pengolahan tape ketan di Surabaya (10) Pengrajin tas koper di Surabaya (10) Peternak ayam petelur di Blitar (10) Peternak lebah madu di Magelang (10) Pengrajin konveksi di Tegal (10) Peternak sapi di Lamongan (10) Peternak ayam petelur di Lampung (20) Pengolahan tahu tempe di Bogor (10) Petani sorgum di Tasikmalaya (10) Petani palawija di Pekanbaru (13) Peternak sapi perah di Cirebon (20) Petani palawija di Kediri (11) PT Bukit Asam 141
No. Program Kerja Sama Penerima Manfaat (Jumlah Mitra Binaan) Lembaga Donor 12. Penyaluran Dana Program Kemitraan Pengrajin kulit di Garut (10) Petani benih padi di Indramayu (10) Petani sayur Al Ittifaq di Bandung (20) Peternak lele di Nganjuk (10) Petani sayur di Sukabumi (10) Pengolahan makanan khas Sumatera Barat di Padang (20) Peternak sapi perah di Malang (30) Peternak udang vaname di Lampung Timur (10) PT KAI (Kereta Api Indonesia) (Persero) 13 Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani jeruk lemon di Bandung Barat (10) Petani kopi di Badung (10) Petani jeruk di Bangli (10) Petani Budi Rahayu di Bandung Barat (10) Pengrajin konveksi di Pemalang (10) Peternak ikan nila di Sidoarjo (12) PT Adhi Karya 142
PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera) 143
PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Deskripsi Program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) merupakan layanan pinjaman modal PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk usaha mikro dan kecil melalui penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara langsung bagi perorangan maupun bidang usaha yang diluncurkan pada Agustus 2008 silam (PT Permodalan Nasional Madani, 2019). PNM ULaMM pertama kali didirikan di 12 wilayah di DKI dan Jawa Barat. Dalam perjalanannya, program ULaMM tidak hanya memberikan pinjaman modal, tetapi juga berbagi program pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Berbeda dengan fasilitas pembiayaan usaha mikro dan kecil lainnya, ULaMM memiliki sederet manfaat sebagai berikut: 1. Gerai layanan di bawah satu atap atau "One Stop Shopping" bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi nasabah. 2. Persyaratan peminjaman dengan prosedur yang jelas dan angsuran ringan. 3. Penyertaan pendampingan usaha dan pelatihan. Jasa konsultasi usaha untuk para nasabah. 4. 5. Dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar yang luas bagi nasabah. Selain layanan konvensional, PNM ULaMM juga memiliki program ULaMM Syariah. ULaMM Syariah pun telah beroperasi sejak ULaMM didirikan. Kendati demikian, hingga 2018, pembiayaan ULaMM Syariah baru dapat dilayani oleh 51 kantor unit ULaMM Syariah dari total 628 kantor unit yang ada. Hal inilah yang menyebabkan PT PNM terus berinisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pembiayaan syariah. Pada awal 2019, untuk meningkatkan pertumbuhan dan jangkauan layanan pembiayaan syariah, diluncurkan Program Layanan Syariah yang memungkinkan pembiayaan syariah disalurkan melalui seluruh kantor unit ULaMM. Akhirnya, pada akhir 2019, pembiayaan syariah dapat dilayani oleh 229 kantor unit yang terdiri dari 57 unit ULaMM Syariah dan 172 unit layanan syariah. Jumlah unit layanan syariah tersebut masih akan terus bertambah pada masa mendatang seiring dengan meningkatnya permintaan atas pembiayaan dengan pola syariah. Pada 2019, program PNM ULaMM telah berhasil menjangkau 29 provinsi. Secara umum, kinerja ULaMM pada 2019 mencapai tonggak sebagai berikut:1 1. ULaMM memiliki jaringan luas berjumlah 628 unit pembiayaan, dengan wilayah di 2.837 kecamatan di Indonesia. 2. Hingga akhir 2019, ULaMM telah memiliki 62 kantor cabang sejak mulai beroperasi pada 2008. 3. ULaMM hingga saat ini telah menjaring 73.712 nasabah. 4. Jumlah pembiayaan yang telah disalurkan ULaMM pada 2019 mencapai Rp3,8 triliun. 1 PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 144
Jika dibandingkan dengan program PNM Mekaar, perbedaan antara PNM ULaMM dan PNM Mekaar adalah sebagai berikut: Tabel 1. Perbandingan PNM Mekaar dan PNM ULaMM Kategori ULaMM Mekaar Nasabah Umum Perempuan Plafon Maks. Rp200 Juta Maks. Rp10 Juta Jaminan Aset Ada Tidak Ada Penerimaan Pembiayaan Individual Berkelompok Kriteria Pembiayaan Layak Usaha IPC < US$1,99 Jangka Waktu 48 bulan 50 Minggu Angsuran Bulanan Mingguan Pengikatan Perjanjian Kredit Notariil > Rp50 Juta Unnotariil Program ULaMM dan Mekaar bersifat komplementer. Meskipun keduanya berada di bawah naungan yang sama, yaitu PT PNM, keduanya memiliki kriteria nasabah, plafon, jaminan aset, pembiayaan, penerima pembiayaan, jangka waktu, angsuran, dan pengikatan perjanjian kredit yang berbeda. Tujuan Program Program Mekaar dan program ULaMM merupakan dua program yang bersinergi di bawah PT PNM untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keduanya memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, yang meliputi:2 1. Visi Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha supermikro yang berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). 2. Misi a. Menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKM. b. Membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan meningkatkan akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga keuangan bank dan nonbank, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. c. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam pengembangan sektor UMKM. 3. Tujuan a. Meningkatkan pembiayaan/kredit produktif kepada pengusaha supermikro, khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor UMKM untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Mengembangkan produk pembiayaan kepada pelaku usaha supermikro, khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, melalui fasilitas pembiayaan/kredit dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh pelaku usaha supermikro sebagai pengembangan lebih lanjut/diversifikasi atas produk pembiayaan yang sudah dijalankan oleh PNM saat ini. 2	PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 145
Regulasi/Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tertanggal 29 Mei 1999 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program Indikator Keberhasilan Untuk tahun 2019, PT PNM menetapkan target dalam bidang kunci pengembangan perseroan, yaitu keuangan, pelanggan, kepemimpinan, tata kelola, dan tanggung jawab, efektivitas proses dan produk, tenaga kerja, dan agen pembangunan. Dalam hal ini, direksi berperan memastikan bahwa target yang ditetapkan perseroan dapat tercapai pada 2019. Rincian target direksi pada 2019 adalah sebagai berikut:3 1. Sasaran Keuangan a. Pencapaian laba bersih minimal sebesar Rp857,49 miliar (termasuk penerimaan dana hibah) atau sebesar Rp172,74 miliar (di luar penerimaan dana hibah); b. Peningkatan total outstanding pembiayaan PNM Mekaar dan PNM ULaMM sebesar Rp16.642,23 miliar; c. Peningkatan kualitas pembiayaan, dengan target non-performing loan (NPL) konsolidasi maksimal 2,65 persen; dan d. Peningkatan efisiensi dengan target beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 95,27 persen. 2. Fokus Pelanggan a. Penekanan pada kecepatan pelayanan kepada para nasabah, yakni kepada nasabah ULaMM adalah lima hari, dengan target 90 persen tercapai; dan b. Pencapaian tingkat kepuasan pelanggan dengan nilai Customer Satisfaction Index untuk nasabah PNM Mekaar dan PNM ULaMM adalah 78. 3. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab a. Tercapainya predikat baik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG; b. Tercapainya skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN dengan nilai minimal 476; c. Tercapainya pembinaan program kemitraan, efektivitas penyaluran bina lingkungan, dan efektivitas pelaporan minimal 100 persen; dan d. Tercapainya efektivitas penyaluran Pembiayaan Ultra-Mikro (UMi) dengan target 100 persen tersalurkan dan NPL maksimal 1 persen. 4. Fokus Efektivitas Proses dan Produk a. Pengendalian beban yang efektif sehingga terkelolanya beban secara optimal yang menghasilkan pendapatan minimal sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP); b. Efisiensi dan efektivitas belanja modal dengan target terealisasinya seluruh rencana belanja modal dan terealisasinya nilai belanja modal minimal 75 persen dari target Rp139,8 miliar (di luar belanja modal anak perusahaan, PT PNM Investment Management dan PT PNM Venture Capital); c. Peningkatan jumlah nasabah PNM Mekaar secara keseluruhan menjadi 5,75 juta nasabah; d. Terciptanya produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan keunikan PNM; dan e. Melakukan ulasan/meninjau kembali produk yang ada secara berkesinambungan sehingga produk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. 3 PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 146
5. Fokus Tenaga Kerja a. Pelatihan dan pengembangan diri karyawan dengan target delapan jam/karyawan/ tahun; b. Pemantapan pusat pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada sistem dan implementasi pelatihan yang mendukung bisnis UMKM; c. Perbaikan performance-based incentive untuk mendorong kinerja yang optimal; dan d. Nilai indeks kepuasan karyawan sebesar 82. 6. Agen Pembangunan a. Perekrutan tenaga kerja baru minimal 2.200 orang guna menunjang pembangunan ekonomi daerah. Penerima Manfaat Sasaran dan Jumlah Penerima Jumlah penerima manfaat ULaMM dalam pada 2018-2019 dijabarkan dalam tabel di bawah ini.4 Tabel 2. Jumlah Debitur Pembiayaan ULaMM (Individu) Tahun Realisasi 2018 65.409 2019 73.000 Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program PNM ULaMM tidak ditujukan spesifik kepada kelompok rentan. Program PNM yang khusus ditujukan kepada perempuan adalah program PNM Mekaar. Kriteria Penerima Kriteria penerima manfaat program PNM ULaMM adalah sebagai berikut: 1. Usaha yang prospektif minimal dua tahun, yang mencakup bidang produksi, perdagangan, pertanian, peternakan, maupun usaha lain yang bersifat komersial baik untuk modal kerja atau investasi. 2. Melengkapi persyaratan umum pengajuan kredit, meliputi: a. Warga negara Indonesia; b. Usaha telah berjalan minimal satu tahun; c. Usia calon debitur berusia 21 tahun/sudah menikah hingga 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit; d. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) suami-istri (bila telah menikah); e. Fotokopi kartu keluarga; f. Fotokopi surat nikah; g. Fotokopi rekening listrik/telepon dan pajak bumi bangunan; h. Fotokopi jaminan (sertifikat hak milik/sertifikat hak guna bangunan/sertifikat hak guna i. usaha/bukti pemilikan kendaraan bermotor/surat kios/akta jual beli); dan Surat keterangan usaha. 4 Fuad	(2019). 147
Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Tabel 3. Realisasi Penyaluran Pembiayaan PNM ULaMM Tahun Realisasi 2019 3.976.000.000.000 2018 3.974.000.000.000 Sumber: Hutami (2020) Bentuk/Tipe Pemberdayaan dalam Program Kegiatan dan fasilitas yang termasuk dalam cakupan program PNM ULaMM adalah: 1. 2. 3. Dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Pelatihan (berupa kelas, lokakarya, ataupun dialog interaktif); Jasa konsultasi dan pendampingan; dan Lebih jauh, Laporan Tahunan 20195 menjelaskan beberapa bentuk pemberdayaan (pelatihan dan pendampingan) bagi para nasabah PNM UlaMM, yang meliputi: Program Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) 1. Sepanjang 2019, perseroan melalui Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha sebanyak 3.626 kali di seluruh wilayah operasional PNM di Indonesia dengan jumlah peserta dari kalangan UMKM sebanyak 123.323 orang. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 104,5 persen dari tahun sebelumnya. 2. Program Pelatihan dan Pendampingan a. Temu Usaha Nasabah Unit Temu usaha nasabah unit merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk para nasabah ULaMM yang dilakukan oleh unit ULaMM minimal enam kali dalam satu tahun dan dikemas dalam bentuk kegiatan pelatihan (knowledge sharing) dengan jumlah peserta minimal 25 nasabah ULaMM per pelatihan. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengundang calon nasabah. b. Temu Usaha Nasabah Cabang Temu usaha nasabah cabang merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk para nasabah ULaMM yang dilakukan oleh kantor cabang ULaMM minimal dua kali dalam satu tahun dan dikemas dalam bentuk kegiatan pelatihan (knowledge sharing) dengan jumlah peserta minimal 75 nasabah ULaMM per pelatihan sambil tetap membuka ruang untuk mengundang calon nasabah. c. Pelatihan Klasterisasi Perseroan juga menggelar program pelatihan klasterisasi yang merupakan program pelatihan dengan metode berkelanjutan (berseri). Program ini diselenggarakan dengan pola berkelompok untuk nasabah dan calon nasabah berdasarkan pendekatan tertentu, seperti kesamaan wilayah, jenis usaha, dan/atau jenis usaha yang berbeda-beda, namun dapat saling berhubungan atau bersinergi. Pelatihan klasterisasi dibagi ke dalam tiga jenis berikut: • Klasterisasi sektoral adalah pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan untuk nasabah dan calon nasabah ULaMM atau Mekaar yang mempunyai jenis usaha sejenis dalam satu lokasi/wilayah dan dilaksanakan oleh kantor cabang ULaMM. Jumlah peserta pelatihan klasterisasi sektoral (ULaMM dan Mekaar) minimal 30 orang yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah. 5 PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 148
Klasterisasi teritorial adalah pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan untuk nasabah dan calon nasabah ULaMM dan/atau PNM Mekaar yang mempunyai jenis usaha yang berbeda-beda dalam satu lokasi/wilayah yang dilaksanakan oleh kantor cabang ULaMM. Jumlah peserta pelatihan klasterisasi teritorial (ULaMM) minimal 20 peserta, sedangkan untuk klasterisasi teritorial PNM Mekaar minimal 50 orang yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah. Klasterisasi sinergi adalah pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan untuk nasabah PNM Mekaar dengan jenis usaha yang dapat disinergikan dengan nasabah ULaMM dan berada dalam satu lokasi/wilayah. Jumlah peserta pelatihan klasterisasi sinergi minimal 50 peserta yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah PNM Mekaar serta minimal satu orang nasabah ULaMM dan/atau mitra binaan PNM (nasabah program kemitraan) yang jenis usahanya dapat disinergikan. d. PKU Akbar PKU Akbar merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor pusat guna memperkenalkan (branding) PNM dengan mengumpulkan nasabah (ULaMM dan PNM Mekaar). Jumlah peserta program ini minimal 500 orang, menghadirkan pejabat daerah setempat atau dibuka oleh wali kota/bupati. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Program Program PNM ULaMM melibatkan beberapa pihak, seperti: 1. 2. PT PNM 3. Pemerintah daerah 4. Lembaga penyalur Kementerian BUMN Sejumlah pihak yang terlibat dalam program PNM ULaMM membantu program jasa manajemen dan beberapa proyek kemitraan sebagai berikut:6 1. Jasa Manajemen Aktivitas jasa manajemen perseroan terbagi menjadi dua, yaitu jasa manajemen untuk penguatan lembaga keuangan (Jasa Manajemen LKM-JML) dan jasa manajemen untuk sektor riil (Jasa Manajemen UKM-JMU). Produk dalam jasa manajemen meliputi Madani Training Excellent, Madani Microfinance, dan Madani Partnership Program. Pelaksanaan pelatihan jasa manajemen UMKM dilakukan oleh cabang-cabang kepada lembaga keuangan mikro dan syariah (Baitul Maal wa Tamwil/BMT, koperasi simpan pinjam, dan Bank Pekreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah) serta UMKM melalui penyampaian modul-modul berisi analisis kredit, perencanaan bisnis, penanganan kredit bermasalah, motivasi dan kewiraswastaan, pengembangan produk, hingga analisis finansial. 2. Proyek Kemitraan Perseroan berkomitmen untuk senantiasa hadir sebagai penopang pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui program kemitraan. Program ini ditujukan untuk berbagai jenis mitra binaan, baik yang berbadan hukum maupun bersifat individual, termasuk lembaga keuangan mikro dan koperasi. Penyaluran dana program kemitraan dilakukan melalui dua pola pembiayaan, yaitu secara konvensional dan syariah. Hingga saat ini, PNM telah dipercaya menyelenggarakan program kemitraan perusahaan lain, seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Tourism Development Corporation (Persero), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero), Perum Perumnas, dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Perseroan juga bekerja sama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui program peningkatan akses air bersih dan sanitasi bersama lembaga swadaya masyarakat international, Water.org. Perseroan juga bekerja sama dalam hal pengelolaan trust fund dengan Bank Dunia dan Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 6 PT	Permodalan	Nasional	Madani	(2019). 149
3. Uraian Pelatihan dan Pengembangan Tahun 2019 Tabel 4. Uraian Pelatihan dan Pengembangan Tahun 2019 Program Pelatihan Jumlah Kegiatan Jumlah Peserta Jumlah Anggaran (dalam Juta Rupiah) Reguler PNM ULaMM 43 685 7582 Sumber: PT Permodalan Nasional Madani (2019). Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Pendataan dan pembaruan data penerima manfaat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 1. Menyasar target di luar wilayah perkotaan untuk memperkecil persaingan dengan lembaga keuangan formal dan perbankan. 2. Melakukan pemetaan penetrasi secara intensif. 3. Melakukan pembukaan cabang-cabang baru untuk meraih lebih banyak nasabah untuk PNM Mekaar. 4. Menargetkan pelaku usaha yang ekonominya bertumbuh, terutama di sektor-sektor yang belum banyak disentuh oleh lembaga keuangan formal dan perbankan untuk PNM UlaMM. 5. Melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan bisnis nasabah guna pengembangan produk yang lebih efektif . 6. Merangkul nasabah lama. 7. Melakukan reaktualisasi program pengembangan kapasitas usaha (PKU) untuk meningkatkan kualitas PKU sekaligus menarik minat calon nasabah. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Pada dasarnya, PT PNM menyadari bahwa kegiatan operasional perusahaan secara umum sangat dekat dengan masyarakat, yaitu tentang membantu masyarakat prasejahtera agar menjadi masyarakat sejahtera. Dalam hal ini, perseroan telah menerapkan berbagai aspek tanggung jawab sosial perusahaan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan dan memprioritaskan nasabah dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa. PNM meyakini bahwa membangun hubungan emosional merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kinerja perseroan. Namun, hubungan emosional ini tidak dapat dilepaskan dari aspek hak asasi manusia karena hubungan emosional tidak akan terbangun tanpa pemenuhan hak asasi manusia terlebih dahulu. Perseroan menghargai hak asasi manusia setiap individu di dalamnya dengan menerapkan praktik non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, ataupun afiliasi politik. Dengan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan core subject hak asasi manusia, operasional PNM pun menunjukkan hasil yang positif pada 2019, terutama karyawan yang semakin menunjukkan loyalitasnya dan nasabah yang semakin memercayai perseroan untuk membantu pengembangan bisnis mereka. Sementara itu, perihal operasi yang adil, perseroan menerapkan prosedur yang wajar sesuai dengan kode etik internal perusahaan yang di antaranya mengatur hubungan perseroan dengan perusahaan/organisasi lain, termasuk hubungan kerja sama dengan pemerintah, perusahaan lain, pemasok, konsumen/nasabah, dan organisasi/asosiasi. Dalam menjaga hubungan perseroan dan nasabah, PNM membentuk kelompok- kelompok kecil untuk setiap pertemuan. Dalam setiap pertemuan, para nasabah bersama account officer 150
(AO) membacakan janji bersama bahwa akan bekerja sama tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan untuk bekerja sama berdasarkan Pancasila. Hal inilah yang selalu ditanamkan kepada setiap insan PNM dan nasabah sehingga pemenuhan tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil turut terpenuhi pada 2019. Dalam hal penerapan tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, PNM senantiasa membekali karyawan dengan pelatihan dan knowledge sharing mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menambah pemahaman dan kompetensi mengenai penerapan K3, terutama bagi personel yang akan ditempatkan sebagai penanggung jawab K3. Di samping itu, seluruh karyawan dibekali materi tentang safety driving. Perseroan juga membekali karyawan dengan pelatihan tanggap bencana yang disampaikan langsung oleh tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada November 2019. Setiap karyawan juga telah diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan dan asuransi komersial. Penerapan K3 ini juga dilakukan kepada vendor yang mengerjakan pekerjaan sipil yang menjadi proyek PT PNM. Untuk mendukung pengembangan sosial dan aspek kemasyarakatan, pada 2019 perseroan memberikan bantuan kepada nasabah PNM Mekaar yang mengalami musibah kebakaran di tempat usaha/rumah tinggal, bantuan beasiswa dan santunan anak yatim, hingga pengadaan paket sembako, sarana olahraga, dan penyediaan sarana air bersih. Realisasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan mencapai Rp3.692.582.376. Namun demikian, PT PNM juga tetap menjalankan kewajiban program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) berupa penyediaan pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap guna meningkatkan produksi dan penjualan. Perseroan juga menyediakan pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek guna memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Pada 2019, dana yang disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp68.850.269.240. Mitra binaan perseroan juga tercatat mengalami kenaikan sebanyak 15,9 persen menjadi 1.115 mitra binaan, naik dari 962 mitra binaan pada 2018. Sementara itu, realisasi penyaluran dana program bina lingkungan sepanjang 2019 mencapai Rp4.455.403.265, termasuk dana pihak ketiga. Pada 2019, perseroan terus melakukan peningkatan kualitas layanan digital kepada para nasabah. Salah satunya dengan menambah saluran pembayaran angsuran secara host-to-host melalui seluruh jaringan ATM Bersama. Selain itu, untuk mendukung layanan transaksi digital dilakukan pengembangan aplikasi PNMDigi. PNMDigi merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan PT PNM untuk mendukung pengelolaan nasabah dan layanan digitalisasi karyawan (employee digital service) secara real time, sehingga nasabah dan karyawan PNM dapat melakukan transaksi digital nontunai di mana pun berada. Namun saat ini aplikasi PNMDigi ini hanya baru bisa digunakan oleh karyawan grup PT PNM di seluruh Indonesia dan terus dikembangkan untuk dapat digunakan oleh nasabah PT PNM. Adapun fitur dari aplikasi ini adalah sebagai berikut: 1. 2. Pembelian pulsa telepon 3. Pembelian token listrik prabayar dan pascabayar "Digicash", yaitu pinjaman online untuk karyawan 4. 5. Top up saldo dan transfer sesama anggota PNMDigi 6. Tabungan emas 7. Reksadana PNM 8. Pembayaran Telkom Indihome 9. Pembayaran iuran BPJS 10. Donasi Presensi mobile 151
Hingga saat ini, fitur-fitur dalam aplikasi PNMDigi terus disempurnakan sehingga nantinya aplikasi ini dapat digunakan untuk membayar tagihan lainnya, seperti air dan televisi kabel. Pengembangan ini untuk melahirkan sebuah aplikasi terintegrasi yang menjangkau seluruh wilayah bisnis PNM. Saat ini PNMDigi juga bekerja sama dengan layanan keuangan digital LinkAja untuk melengkapi layanan bagi nasabah dan karyawan PNM. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Sama halnya dengan program PNM Mekaar, PNM ULaMM terus melakukan kegiatan pemantauan program terhadap klaster-klaster yang masih berjalan untuk mengetahui perkembangan UMKM di dalam klaster tersebut setiap tahunnya. Perincian penyelenggaraan monitoring klaster sepanjang tahun anggaran akan tercatat pada laporan tahunan. Tabel 5 . Contoh Rekapitulasi Pemantauan Klasterisasi pada Laporan Tahunan 2019 Rekapitulasi Monitoring Klastering Omzet Bulanan Saluran Pemasaran/Outlet/ (dalam rupiah) Cabang No Cabang Nama Klasterisasi Nama Nasabah Plafon (dalam rupiah) Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Klasterisasi Klasterisasi Klasterisasi Klasterisasi 1 Mojokerto Klasterisasi Batu 30.000.000 10.000.000 19.000.000 1 Workshop 1 Workshop bata dan Genteng 2 Mojokerto Klasterisasi Batu 110.000.000 25.000.000 25.000.000 1 Workshop 1 Workshop bata dan Genteng 3 Mojokerto Klasterisasi Batu 110.000.000 15.200.000 15.200.000 1 Workshop 1 Workshop bata dan Genteng 4 Mojokerto Klasterisasi Krupuk 200.000.000 39.000.000 55.000.000 1 Saluran 1 Saluran Ikan Tenggiri pemasaran pemasaran 5 Mojokerto Klasterisasi Krupuk 150.000.000 25.000.000 35.000.000 1 Saluran 1 Saluran Ikan Tenggiri pemasaran pemasaran Berdasarkan program kerja direksi tahun 2019, guna mencapai target 5,75 juta nasabah, PT PNM menyusun revisi program kerja yang di dalamnya mengatur kegiatan pemantauan dan evaluasi PNM ULaMM oleh beberapa divisi sebagai berikut: 1. Divisi Manajemen Risiko a. Melaksanakan pembinaan risk management dan compliance ke kantor cabang dan unit UlaMM. b. Melakukan inovasi, di antaranya pembuatan data dan informasi profil risiko pembiayaan, Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) data pembiayaan, serta reminder kebijakan PNM ULaMM dan PNM Mekaar kepada bagian terkait, dan digitalisasi kebijakan dan prosedur ULaMM dan Mekaar. 2. Divisi Teknologi dan Informasi a. Mendukung penggunaan aplikasi core bisnis ULaMM-MMS dan aplikasi pendukungnya untuk mendukung operasional UlaMM dan aplikasi lainnya yang telah sesuai standar kebijakan guna kelancaran operasional bisnis perusahaan. 152
3. Divisi Kepatuhan dan Legal a. Pembuatan akta/legalisasi, surat kuasa/akta di bawah tangan (unnotariil)/surat penugasan/ surat penunjukan, keputusan pemegang saham, dan dokumen lainnya yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dan kegiatan usaha perusahaan ULaMM dan Mekaar. b. Memastikan ketersediaan format perjanjian-perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan guna keperluan bisnis ULaMM dan bisnis Mekaar untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan. c. Bersama dengan Divisi Operasi dan Business Support serta kantor cabang melaksanakan stock opname agunan ULaMM dan bersama dengan Divisi Jasa Manajemen dan LKMS dan Person in Charge (PIC) program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) melakukan stock opname agunan PKBL yang pelaksanaannya dilakukan oleh personel legal wilayah. d. Membuat laporan, menghadiri sidang dan melakukan pendampingan pada kantor cabang ULaMM, unit ULaMM, dan kantor cabang Mekaar dalam penanganan masalah hukum yang melibatkan perusahaan dan karyawan. 4. Divisi Perencanaan Usaha-Riset a. Menyusun kajian pengembangan jaringan UlaMM. b. Menyusun kajian kepuasan pelanggan (nasabah) UlaMM. c. Menyusun kajian pengembangan (inovasi) produk pembiayaan UlaMM. d. Menyusun kajian rencana pemasaran ULaMM tahunan. 5. Divisi Operasi dan Business Support a. Berkoordinasi dengan Divisi Keuangan dan Pendanaan dalam mengelola penyediaan dana PNM Mekaar dan ULaMM demi terlaksananya penyaluran pencairan pembiayaan secara tepat waktu. 6. Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur a. Relokasi kantor ULaMM (apabila diperlukan). b. Penggantian dan/atau penambahan furnitur, peralatan kantor, dan prasarana kantor cabang/ kantor ULaMM/kantor cabang Mekaar. 7. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia a. Seleksi, asesmen, dan rekrutmen untuk pemenuhan sumber daya manusia di cabang dan unit ULaMM serta fungsi organisasi yang masih harus dipenuhi. 8. Satuan Pengawas Internal a. Merencanakan dan melaksanakan audit ke cabang (ULaMM dan Mekaar), divisi kantor pusat dan entitas anak perusahaan sesuai dengan target rencana kerja audit tahunan (RKAT), yaitu 32 area Mekaar, 16 regional Mekaar, 24 cabang ULaMM, 6 divisi di kantor pusat, 4 entitas anak perusahaan, 3 audit bersifat tematik, dan 8 audit teknologi informasi. 9. Divisi Pengelolaan Bisnis ULaMM I dan II a. Melakukan peningkatan layanan kepada usaha mikro, khususnya nasabah UlaMM, melalui program pelatihan dan pendampingan bersinergi dengan Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok. b. Melakukan sinergi dengan divisi terkait dalam pengembangan, penyempurnaan produk, pembiayaan usaha mikro dan analisis unit UlaMM, serta untuk peningkatan pelayanan dan dukungan kepada seluruh kantor cabang dan unit ULaMM. 10. Divisi Pembinaan dan Monitoring Bisnis ULaMM a. Melaksanakan pembinaan reguler assessment (PRA) terhadap seluruh unit UlaMM. b. Melakukan pembinaan nonreguler (PNR) secara intensif setiap bulannya terhadap unit ULaMM tertentu yang berkoordinasi dengan cabang. c. Melakukan inspeksi mendadak ke unit UlaMM. d. Melaksanakan investigasi apabila terdapat kasus fraud dan berkoordinasi dengan Komite Penanganan Pelanggaran (KPP). 153
e. Melakukan rapat koordinasi: Staf Pengawasan dan Pembinaan ULaMM (PPU)/kepala wilayah dengan unit bisnis cabang. Staf PPU dengan kepala wilayah PPU dan atau divisi PPU kantor pusat. • Kepala wilayah PPU dengan divisi PPU kantor pusat. f. Melakukan evaluasi kinerja dan metode pembinaan dan pengawasan. g. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan kegiatan bisnis agar lebih efisien dan maksimal berdasarkan hasil PRA, PNR dan inspeksi mendadak. h. Memberikan masukan dan saran kepada pemimpin cabang sebagai mitra bisnis untuk perbaikan kinerja cabang dan unit. Peningkatan kapasitas dan kompetensi personel di kantor pusat dan kantor cabang. i. j. Melakukan koordinasi dengan divisi-divisi terkait dalam mencari mitigasi atas permasalahan di kantor cabang dan unit. 11. Unit Syariah a. Sinergi dengan divisi lain terkait untuk mengembangkan layanan bisnis ULaMM Syariah pada unit UlaMM. b. Berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan produk pembiayaan ULaMM Syariah. Implementasi Program Tantangan Implementasi Program Kondisi perekonomian nasional yang dinamis pada 2019 merupakan tantangan tersendiri bagi perseroan. Namun, segmen UMKM yang menjadi bidang usaha para nasabah PNM tidak terpengaruh signifikan dan justru menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini memberikan peluang bagi perseroan sebagai lembaga pembiayaan yang berfokus pada UMKM untuk senantiasa berkembang. Tahun 2019 menjadi istimewa dengan terbitnya regulasi khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Peraturan OJK Nomor 16/ POJK/5/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Peraturan ini merupakan regulasi khusus untuk perusahaan karena pada umumnya peraturan ini diterbitkan untuk sektor atau industri (PT Permodalan Nasional Madani, 2019). Tantangan lain yang dimiliki program ini adalah target percepatan perluasan kesempatan usaha bagi para pelaku usaha ultra mikro yang terus harus direspons membuat pelaksana program harus memiliki banyak personel yang mampu melayani dan membimbing segmen UMKM. Namun, jumlah karyawan yang mencapai lebih dari 38.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia nyatanya belum cukup sehingga menjalankan operasional bisnis dan menyusun strategi menjadi tantangan bagi manajemen. Untuk mengurangi tingkat turnover karyawan dan menanamkan visi bekerja serta semangat kekeluargaan, perseroan memberikan pelatihan secara berkelompok melalui knowledge sharing dan individu. Dengan demikian, sumber daya manusia perseroan memiliki soft skill yang mumpuni dan semangat belajar yang tinggi yang dibangun melalui internalisasi budaya perusahaan. 154
Ekspektasi dan Rekomendasi Perbaikan Program Berdasarkan Laporan Tahunan PT PNM 2018, terdapat sejumlah langkah yang berhasil mendukung pertumbuhan perseroan secara umum dan program-program yang telah dilaksanakan. Di antaranya adalah:
Penambahan penyaluran dana (top up) dan penetapan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif bagi debitur-debitur loyal dan memiliki riwayat pembayaran lancar. Penambahan jaringan layanan. Hingga Desember 2018, PNM memiliki 62 cabang PNM ULaMM, 626 unit PNM ULaMM, dan 1.770 kantor cabang PNM Mekaar, yang melayani 34 provinsi, 293 kabupaten, 95 kota, dan 3.989 kecamatan. Merger dan relokasi PNM ULaMM untuk mengefektifkan kinerja dan luas jangkauan. • Penetapan tingkat suku bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang melayani usaha mikro (khususnya non-perbankan). Dewan Komisaris mengarahkan direksi untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya manusia dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Strategi lain yang direkomendasikan para pemangku kepentingan program adalah menyinergikan nasabah PNM ULaMM dan PNM Mekaar, baik dari segi penyaluran pembiayaan maupun pemasaran. Dengan demikian, PNM dapat memberikan nilai tambah bagi setiap nasabah di masing-masing unit. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas pinjaman PNM ULaMM juga turut menjadi pertimbangan untuk meningkatkan pertumbuhan perseroan pada masa yang akan datang.
Implementasi	Program	di	Masa	Pandemi	Covid-19 Program PNM ULaMM masih terus berjalan selama masa pandemi Covid-19. Hanya, jumlahnya turun 55,81 persen (yoy) dari Rp1,29 triliun menjadi Rp571 miliar karena saat ini PNM berfokus pada pembiayaan PNM Mekaar (Walfajri dan Handoyo, 2020). Namun, sebagaimana PNM Mekaar, PNM ULaMM memberikan keringanan kepada nasabah melalui penundaan cicilan. 155
Referensi Fuad, H. 2019, 10 September. "PNM Catatkan Kenaikan Penyaluran Modal Usaha 95,21%". Diunduh dari usaha-9521. Hutami, A. S. 2020, 9 Januari. "PT PNM Semakin Bertumbuh Layani Nasabah". Diunduh dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero). 2018. Laporan Tahunan: PNM Aktif Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Prasejahtera dan UMKM untuk Ekonomi Indonesia. Diunduh dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero). 2019. Senantiasa Hadir dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Sejahtera. Central Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Walfajri, M., dan Handoyo. 2020, 10 Mei. "PNM Salurkan Pertumbuhan Pembiayaan 14,09% yoy di Tengah Pandemi Corona". Diunduh dari: 156
Lampiran Tabel 1. Pelaksanaan Pelatihan Jasa Manajemen UMKMK oleh Mitra PT PNM No. Judul Pelatihan Waktu Penyelenggaraan Lokasi Peserta Mitra 1. Tantangan Membangun Usaha yang Berhasil Juni 2019 Manado 38 mitra binaan PT Angkasa Pura 1 PT Angkasa Pura 1 2. Pelatihan Upskilling Program SMEPP (Small Medium Enterprise Partnership Program) Agustus 2019 Jakarta 30 pengelola program kemitraan dan bina lingkungan PT Pertamina 3. Pelatihan Literasi Keuangan - Bagaimana Mengelola Risiko Usaha Oktober 2019 Cirebon, Depok, Cimahi, Tegal, Jember, Banyuwangi, Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Pasar Minggu 500 UMKM Dewan Asuransi Indonesia 4. Teknis Pengolahan Produk Berbahan Dasar Ikan November 2019 Pesanggaran, Banyuwangi 30 perempuan pengusaha mikro PT Bumi Suksesindo 5. Membangun Usaha Mandiri dan Berkah Desember 2019 Yogyakarta 30 mitra binaan PT Angkasa Pura 1 PT Angkasa Pura 1 6. Mengembangkan Potensi Diri dengan Kekuatan Pikiran Desember 2019 Pesanggaran, Banyuwangi 43 perempuan pengusaha mikro PT Bumi Suksesindo Tabel 2. Program Kemitraan PT PNM pada 20197 No. Program Kerja Sama Penerima Manfaat (Jumlah Mitra Binaan) Lembaga Donor 1. Pengelolaan Dana Java Recovery Fund (JRF) dan Promoting Micro Finance (PROFi) Masyarakat yang terdampak bencana alam di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah GIZ bermitra dengan 30 BPR dan BPRS di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah 2. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani bunga krisan di Pasuruan (10) Pengusaha aneka makanan dan minuman tradisional di Mojokerto (13) PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) 3. Penyaluran Dana Program Kemitraan Peternak sapi perah di Bandung Barat (10) Pengrajin rotan sintetis di Malang (22) PT Danareksa 4. Penyaluran Dana Program Kemitraan Peternak lele di Desa Hangtuah-Kampar (10) Peternak sapi integrasi kelapa sawit di Desa Gading-Kampar (10) Peternak lele di Desa Sialang Kubang (10) Peternak sapi integrasi kelapa sawit di Desa Sialang Kubang-Kampar (10) Peternak sapi integrasi kelapa sawit di Desa Rokan Hulu-Kampar (10) PT Perkebunan Nusantara 5 7 Laporan Tahunan (2019). 157
No. Program Kerja Sama Penerima Manfaat (Jumlah Mitra Binaan) Lembaga Donor 5. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani kopi di Bangli (20) Peternak lebah madu di Magelang (10) Pengrajin blangkon di Yogyakarta (10) Pengrajin sepatu di Mojokerto (20) PT Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) 6. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani jeruk lemon di Bandung Barat (10) Petani melon di Deli Serdang (10) Peternak lele di Kampar (10) Peternak udang vaname di Lampung Timur (10) Peternak karimba di Jembrana (10) Pengrajin gula kelapa (7) Petani kopi di Bangli (10) Petani jeruk di Bangli (10) PT Asuransi Kredit Indonesia 6. Penyaluran Dana Program Kemitraan Pengrajin patung batu di Mojokerto (12) Pengrajin patung kayu di Gianyar (13) Pengrajin tenun Endek di Karangasem (20) Pengrajin batik di Trusmi (7) Pengrajin kain tenun di Samarinda (7) PT Asuransi Jasindo (Jasa Indonesia) 7. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani rumput laut Aeng Batu-Batu di Takalar Petani rumput laut di Baubau (30) Petani rumpul laut Mandiri di Palopo (30) Petani padi di Sidrap (40) Nelayan Sinar Mahakam di Samarinda (15) PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) 4 8. Penyaluran Dana Program Kemitraan Agribisnis di Bandung Barat (15) Petani jeruk lemon di Bandung Barat (20) Petani sapi perah di Bandung Barat (12) Petani rajutan di Sukabumi (18) Pengolahan kopi di Garut (10) Pengolahan kelapa di Pangandaran (20) Petani kopi robusta di Buleleng (10) Pengrajin emas dan perak Gianyar (6) Petani mawar potong di Bandung (10) Petani sapi perah di Bogor (10) Pengolahan kerupuk kulit di Garut (10) Petani padi di Pandeglang (10) Pengrajin emas dan peran di Klungkung (10) PT Antam (Aneka Tambang) 9. Penyaluran Dana Program Kemitraan Pengolahan tempe dan tahu di Bandung (20) PT Perumnas (Perumahan Nasional) 10. Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani kopi Tugu Sari di Tabanan (5) Petani kopi arabika di Bangli (20) Peternak sapi di Badung (10) Petani jeruk kantung di Bangli (10) Petani jeruk siam di Bangli (10) Pengrajin tenun Sidemen di Karangasem (10) Pengrajin tenun Dharma Setia di Lombok Tengah (10) Pengrajin lampu dan Bambu Purnama di Lombok Tengah (10) Petani kopi di Lombok Tengah (6) PT ITDC (Indonesian Tourism Development Coorporation) 158
No. Program Kerja Sama Penerima Manfaat (Jumlah Mitra Binaan) Lembaga Donor 11. Penyaluran Dana Program Kemitraan Peternak sapi Umban Sari di Pekanbaru (12) Pengolahan tahu tempe di Bandung (20) Aneka usaha di Bandung (10) Aneka olahan makanan di Padang (12) Peternak sapi di Padang (30) Petani jamur tiram di Garut (10) Santri kopi di Garut (10) Peternak domba di Garut (10) Kacipir di Bogor (10) Pengolahan ikan di Pati (20) Pengolahan pempek di Palembang (10) Pengrajin kain jumputan di Palembang (11) Pengolahan tape ketan di Surabaya (10) Pengrajin tas koper di Surabaya (10) Peternak ayam petelur di Blitar (10) Peternak lebah madu di Magelang (10) Pengrajin konveksi di Tegal (10) Peternak sapi di Lamongan (10) Peternak ayam petelur di Lampung (20) Pengolahan tahu tempe di Bogor (10) Petani sorgum di Tasikmalaya (10) Petani palawija di Pekanbaru (13) Peternak sapi perah di Cirebon (20) Petani palawija di Kediri (11) PT Bukit Asam 12. Penyaluran Dana Program Kemitraan Pengrajin kulit di Garut (10) Petani benih padi di Indramayu (10) Petani sayur Al Ittifaq di Bandung (20) Peternak lele di Nganjuk (10) Petani sayur di Sukabumi (10) Pengolahan makanan khas Sumatera Barat di Padang (20) Peternak sapi perah di Malang (30) Peternak udang vaname di Lampung Timur (10) PT KAI (Kereta Api Indonesia) (Persero) 13 Penyaluran Dana Program Kemitraan Petani jeruk lemon di Bandung Barat (10) Petani kopi di Badung (10) Petani jeruk di Bangli (10) Petani Budi Rahayu di Bandung Barat (10) Pengrajin konveksi di Pemalang (10) Peternak ikan nila di Sidoarjo (12) PT Adhi Karya 159
PNM ULaM (Unit Layanan Modal Mikro) 160
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Deskripsi Program1 Program Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP). Lembaga ini didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjawab kebutuhan akses permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan. LPMUKP memberikan akses permodalan tersebut dalam bentuk dana bergulir untuk mengembangkan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah kelautan dan perikanan (UMKM-KP). Kehadiran LPMUKP juga didasari oleh urgensi akses permodalan pada sektor kelautan dan perikanan yang sebagian besar pelaku usahanya (lebih dari 85 persen) berskala mikro dan kecil. Masalah umum yang terjadi, di antaranya: 1. 2. Besarnya potensi versus keterbatasan sarana produksi menyebabkan pertumbuhan sektor kelautan Keterbatasan akses permodalan (termasuk dalam agenda penguatan literasi keuangan) dan perikanan masih belum optimal. 3. Anggapan (stereotip) perbankan yang kurang tepat tentang sangat tingginya risiko sektor kelautan dan perikanan. KKP membina UMKM-KP melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan bantuan sosial yang diserahkan kepada kelompok usaha kelautan dan perikanan (KUKP) serta koperasi usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Dalam perjalanannya, kelompok binaan KKP tersebut memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 membagi kategori KUKP tersebut dalam tingkatan pemula, madya, dan utama. Dari kegiatan pendampingan selama ini diketahui bahwa penguatan modal UMKM-KP melalui LPMUKP sangat diperlukan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan layanan dana bergulir, LPMUKP mengelola dana secara langsung dan menyalurkannya kepada UMKM-KP yang telah berkembang. Keuntungan utama dari pengelolaan dana bergulir secara langsung tersebut adalah adanya kepastian bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat mengakses permodalan LPMUKP. Jika tidak mengelolanya dengan baik, LPMUKP akan kesulitan mengenali UMKM-KP yang layak menerima bantuan dan menyadari bahwa dana bergulir tersebut bukanlah bantuan melainkan pinjaman. Oleh karena itu, pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP ini perlu diatur pula dengan standar operasional prosedur (SOP). 1	Peraturan	Direktur	Lembaga	Pengelola	Modal	Usaha	Kelautan	dan	Perikanan	Nomor	4/	PER-LPMIKP/2017	tentang	Standar	Operasional	Prosedur dan Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kelautan dan Perikanan (Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha KKP, 2017). 161
Tujuan dan Fungsi Lembaga LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku UMKM-KP. Sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, LPMUKP menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran (rba) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran; Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan lpmukp; Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan; Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan; Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan; Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan. b. c. d. e. f. g. h. Secara khusus, misi dari LPMUKP adalah: a. Mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Mengelola dana modal usaha kelautan dan perikanan secara akuntabel dan transparan; c. Meningkatkan kemampuan UMKM dan lembaga keuangan mikro kelautan dan perikanan (LKM-KP) dalam mengelola modal usaha; dan d. Meningkatkan kerja sama strategis dengan pemangku kepentingan dalam hal modal UMKM dan LKM-KP. Regulasi/Dasar Hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) 162
7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5) 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014- 2019 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1533) 11. 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016) 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154) 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.710/ KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN-KP/KP.430/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan 17. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PER- LPMUKP/2017 tentang Penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan 18. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER- LPMUKP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan Indikator Keberhasilan Untuk mengetahui apakah Standar Pelayanan Minimal (SPM) pembiayaan dana penguatan modal kelautan dan perikanan melalui skema pinjaman dana bergulir diterapkan sesuai ketentuan, diperlukan indikator keberhasilan, yang meliputi: 1. Penyaluran pinjaman dana bergulir LPMUKP memenuhi standar pelayanan minimum apabila menyelesaikan lingkup pekerjaan sesuai tolok ukur yang ditetapkan di bawah waktu maksimum penyelesaian layanan sebagaimana disajikan dalam matriks standar pelayanan minimal. 163
2. Pengembalian pinjaman dana bergulir LPMUKP memenuhi standar pelayanan minimum apabila menyelesaikan lingkup pekerjaan sesuai tolok ukur yang ditetapkan di bawah waktu maksimum penyelesaian layanan sebagaimana disajikan dalam matriks standar pelayanan minimal. 3. Penagihan pinjaman dana bergulir LPMUKP standar pelayanan minimum apabila menyelesaikan lingkup pekerjaan sesuai tolok ukur yang ditetapkan di bawah waktu maksimum penyelesaian layanan sebagaimana disajikan dalam matriks standar pelayanan minimum. 4. Pendampingan LPMUKP memberikan pelayanan pendampingan teknis dan manajerial bagi para pelaku usaha. Pendampingan dilakukan oleh petugas pendamping yang ditunjuk dan ditempatkan di sekitar lokasi kawasan usaha agar mobilisasi lancar sehingga pendampingan lebih efektif. Penerima Manfaat Sasaran dan penerima manfaat program ini meliputi UMKM-KP di sektor usaha dalam gambar di bawah ini. Gambar 1. Target Sasaran LPMUKP Pembudidaya Ikan (Beserta usaha pendukungnya) Pengolah & Pemasar Hasil Ikan (Beserta usaha pendukungnya) Penangkapan Ikan (Beserta usaha pendukungnya) Usaha Garam Rakyat (Beserta usaha pendukungnya) Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya Kriteria Penerima Pelaku usaha yang langsung dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP adalah: Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan usaha perorangan dan memiliki izin usaha 1. sektor kelautan perikanan. 2. Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang memiliki badan hukum perseroan terbatas (PT) dan/atau badan usaha persekutuan komanditer (CV), firma, usaha dagang (UD), dan lain-lain; 3. Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berbentuk koperasi usaha kelautan dan perikanan. Jenis koperasi yang dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP adalah: a. b. c. d. Koperasi produksi Koperasi pengolah dan pemasar Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Serba Usaha (KSU) 4. Pelaku usaha yang berbentuk kelompok usaha kelautan dan perikanan atau KUKP. Jenis KUKP yang dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP adalah: a. Kelompok usaha bersama (KUB), yaitu kelompok usaha nonbadan hukum berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. 164
b. c. d. e. Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdadakan), yaitu kumpulan pembudi daya ikan yang terorganisasi dan mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan. Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar), yaitu kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok. Kelompok Usaha Garam Rakyat (kugar), yaitu kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisasi di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam rakyat dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga) dan pengolah garam skala mikro-kecil. Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP), yaitu kumpulan masyarakat terorganisasi yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan. Ketentuan pelaku usaha yang dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP adalah: 1. Binaan KKP/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani urusan kelautan dan perikanan yang telah beroperasi lebih dari satu tahun; dan/atau 2. Binaan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang telah beroperasi lebih dari satu tahun; dan/atau 3. Bermitra dengan usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan yang telah beroperasi lebih dari satu tahun; dan/atau 4. Bagian dari pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru; dan/atau 5. Bagian dari pelaksanaan program strategis prioritas KKP. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PER- LPMUKP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kelautan dan Perikanan menambahkan sejumlah kategori UMKM-KP yang layak untuk mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP, yaitu: 1. Kelompok atau koperasi usaha yang ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP telah menjalankan kegiatan usahanya lebih dari satu tahun. 2. Kelompok atau koperasi usaha yang ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP harus memberikan pernyataan kesediaannya untuk membentuk LKM-KP yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Kelompok atau koperasi usaha yang ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP harus memilih sistem operasional konvensional atau syariah dalam pengelolaan LKM-KP yang terbentuk dari kelompok atau koperasi UMKM-KP. Pemilihan sistem operasional ini terlihat pada pengajuan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP yang diajukan oleh koperasi atau kelompok UMKM-KP. 4. Kelompok atau koperasi usaha yang ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP harus mendapatkan surat keterangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan atau SKPD yang menangani urusan kelautan dan perikanan. Format surat keterangan ini merujuk pada keputusan direktur yang terpisah yang mengatur tentang petunjuk teknis proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP. 165
Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program ini menyasar pelaku usaha kelautan dan perikanan, baik individu maupun KUKP. Namun tidak secara spesifik menyasar pada perempuan, penyandang disabilitas, penduduk lansia ataupun kelompok rentan. Anggaran Besaran alokasi pemerintah untuk dana bergulir Badan Layanan Umum (BLU) LPMUKP berbeda-beda setiap tahunnya. Pada 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp182.530.860.000 untuk 3.945 penerima manfaat. Jumlah ini turun dari alokasi dana program ini pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp215.732.780.000. Dari pola penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP 2017-2019 di bawah ini, terlihat bahwa naik atau turunnya alokasi dana program ini disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan jumlah bank mitra program ini. Pada 2017, hanya BRI yang menjadi mitra lembaga penyalur dana bergulir ini. Mulai 2018, pemerintah merangkul BNI untuk turut menjadi lembaga penyalur, meski dengan jumlah dana yang lebih kecil daripada BRI. Tabel 1. Rekapitulasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP 2017-2019 No. Tahun Pencairan (Rp) Debitur Penerima Manfaat (Orang) Bank Mitra BRI (Debitur) Pencairan (Rp) Bank Mitra BNI (Debitur) Pencairan (Rp) 1. 2017 11.125.000.000 7 417 7 11.125.000.000 0 0 2. 2018 215.732.780.000 293 8.675 290 214.967.780.000 3 765.000.000 3. 2019 182.539.860.000 400 3.945 368 170.963.860.000 32 11.567.000.000 Total 409.388.640.000 700 13.037 665 397.056.640.000 35 12.332.000.000 Ditinjau dari sektor usaha yang dibantu dengan program dana bergulir ini, alokasi pinjaman dana bergulir terbesar terdapat pada sektor budi daya perikanan dengan alokasi dana Rp190.657.000.000, diikuti dengan sektor perikanan tangkap sebesar Rp144.750.440.000. Tabel 2. Alokasi Pinjaman Dana Bergulir 2017-2019 No. Sektor Alokasi Dana Bergulir (Rp) Jumlah Penerima Manfaat (Orang) Rata-rata Dana per Penerima Manfaat (Rp) 1. Perikanan Tangkap 144.750.440.000 6.982 20.731.945 2. Budi Daya Perikanan 190.657.000.000 3.916 48.686.670 3. Pengolahan dan Pemasar hasil Perikanan 58.144.200.000 1.775 32.757.296 4. Usaha Garam Rakyat 12.142.000.000 317 38.302.839 5. Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya 3.695.000.000 47 78.617.021 409.388.640.000 13.037 31.402.059 Berdasarkan provinsi, realisasi terbesar pinjaman/pembiayaan dana bergulir ini terjadi di Jawa Tengah (Rp64.395.000.000) dan terendah di Kalimantan Timur (Rp780.000.000). DKI Jakarta satu-satunya provinsi yang bukan merupakan daerah sasaran pembiayaan dana bergulir BLU LPMUKP. 166
Tabel 3. Sebaran Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP per Provinsi No. Nama Provinsi Jumlah (Rp) No. Nama Provinsi Jumla Jumlah (Rp) 1 Jawa Tengah 64,395,000,000 19 Riau 7,941,000,000 2 Jawa Barat 46,021,000,000 20 Kalimantan Barat 6,243,000,000 3 NTB 33,664,000,000 21 Banten 5,757,000,000 4 Jawa Timur 27,105,000,000 22 Sulawesi Tengah 5,307,000,000 5 Sulawesi Selatan 21,669,300,000 23 Kalimantan Selatan 4,990,000,000 6 Sulawesi Tenggara 20,715,000,000 24 Papua Barat 4,540,000,000 7 Sumatera Barat 14,345,000,000 25 Maluku 4,393,340,000 8 Aceh 14,315,000,000 26 Kepulauan Riau 4,285,000,000 9 10 Kalimantan Utara Sumatera Utara 13,365,000,000 12,985,000,000 27 Kepulauan Bangka Belitung 3,435,000,000 11 Sumatera Selatan 11,692,000,000 28 Papua 3,159,000,000 12 Sulawesi Utara 11,458,000,000 29 Jambi 3,070,000,000 13 Gorontalo 10,725,000,000 30 Kalimantan Tengah 2,850,000,000 14 Maluku Utara 10,577,000,000 31 NTT 2,607,000,000 15 Bengkulu 9,765,000,000 32 Sulawesi Barat 1,520,000,000 16 Yogyakarta 9,350,000,000 33 Kalimantan Timur 780,000,000 17 Lampung 8,200,000,000 34 DKI Jakarta
18 Bali 8,165,000,000 TOTAL 409,388,640,000 Adapun realisasi pinjaman/pembiayaan dana bergulir BLU LPMUKP per kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran. Bentuk Pemberdayaan dan Pendampingan Program Jasa layanan yang diberikan oleh LPMUKP berupa pemberian pinjaman dana bergulir (penyaluran, pengembalian, dan penagihan) dan layanan pendampingan. A. Jasa Layanan 1. Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Jenis layanan ini adalah penyaluran pinjaman dana bergulir kepada penerima pinjaman melalui pemindahbukuan dari rekening LPMUKP kepada rekening penerima pinjaman di bank pelaksana yang ditetapkan untuk pembiayaan dana penguatan modal usaha kelautan dan perikanan. 2. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Jenis layanan ini adalah penerimaan pengembalian pinjaman berupa pokok pinjaman dan jasa yang disetorkan melalui rekening LPMUKP di bank pelaksana. Terhadap pinjaman dana penguatan modal yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada UMKM-KP (end user), LPMUKP menetapkan jasa pinjaman sebesar 9 persen per tahun. 3. Penagihan Pinjaman Dana Bergulir Jenis layanan ini adalah pelaksanaan penagihan pengembalian pinjaman dana bergulir pembiayaan modal usaha kelautan dan perikanan kepada penerima pinjaman yang menunggak melalui pemindahbukuan dari rekening penerima pinjaman ke rekening LPMUKP sesuai akad kredit. Apabila penerima pinjaman tidak membayar pinjaman sesuai akad kredit, LPMUKP menerbitkan surat peringatan. 167
B. Pendampingan Jenis layanan ini adalah pemberian pendampingan teknis dan manajerial kepada penerima pinjaman modal usaha kelautan dan perikanan. Ketentuan teknis layanan pendampingan LPMUKP2 adalah sebagai berikut: 1. Lokasi Layanan Pendampingan LPMUKP Dalam menetapkan lokasi layanan pendampingan LPMUKP, ada ketentuan teknis yang dapat menjadi dasar penetapan, di antaranya: a. Penetapan lokasi layanan pendampingan LPMUKP ditetapkan di tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang memiliki kedekatan geografis. Penetapan memperhatikan kesiapan daerah dalam beroperasinya layanan LPMUKP. Dalam proses penetapan lokasi layanan pendampingan, LPMUKP meminta masukan kepada unit eselon I di KKP mengenai lokasi yang potensial untuk dikembangkan. LPMUKP juga dapat meminta masukan tentang kebutuhan permodalan UMKM-KP kepada UPT KKP yang relevan serta SKPD yang menangani urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. LPMUKP dapat mengidentifikasi potensi daerah serta kebutuhan pinjaman/pembiayaan dana bergulir LPMUKP untuk penetapan lokasi layanan pendampingan LPMUKP. Atas masukan yang diperoleh dari unit eselon I di KKP dan/atau UPT KKP yang relevan dan/atau SKPD yang menangani urusan KP dan/atau hasil identifikasi LPMUKP, Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha melakukan kajian untuk penetapan lokasi layanan pendampingan LPMUKP. Hasil kajian ini kemudian disampaikan kepada pimpinan BLU LPMUKP untuk ditetapkan dalam bentuk keputusan direktur mengenai lokasi layanan pendampingan LPMUKP. Penetapan kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota sebagai pendampingan LPMUKP mempertimbangkan sejumlah hal, di antaranya: i. b. lokasi layanan pendampingan LPMUKP dapat dilakukan secara bertahap, c. d. e. f. g. lokasi layanan ii. iii. iv. Kabupaten/kota tersebut merupakan lokasi pelaksanaan program pemberdayaan KKP yang potensial dikembangkan usahanya melalui pinjaman/pembiayaan dana bergulir LPMUKP; dan/atau Kabupaten/kota tersebut memiliki koperasi atau kelompok usaha kelautan dan perikanan dengan kategori mandiri, yaitu kelompok usaha dengan kelas madya dan utama yang potensial dikembangkan skala usahanya melalui pinjaman/pembiayaan dana bergulir LPMUKP; dan/atau Kabupaten/kota tersebut merupakan kawasan strategis dan prioritas pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan; dan/atau Kabupaten/kota tersebut merupakan kawasan strategis dan prioritas pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan dari KKP, termasuk dukungan dari LPMUKP untuk penguatan modal usaha kelautan dan perikanan. Selain aspek lokasi, LPMUKP mempertimbangkan aspek teknis pengelolaan layanan dana bergulir serta layanan pendampingan dalam menetapkan lokasi layanan pendampingan LPMUKP, di antaranya: i. Masih terdapat ketersediaan dana kelolaan untuk alokasi pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang bersumber dari keuangan BLU LPMUKP yang dapat dialokasikan di suatu kabupaten/kota; dan Terdapat tenaga pendamping LPMUKP yang ditugaskan di kabupaten/kota tersebut. Penyediaan tenaga pendamping LPMUKP ini juga bergantung pada ketersediaan dana operasional BLU LPMUKP untuk melaksanakan kegiatan pendampingan. ii. 2	Peraturan	Direktur	Lembaga	Pengelola	Modal	Usaha	Kelautan	dan	Perikanan	Nomor	6/	PER-LPMUKP/2017	tentang	Standar	Operasional	Prosedur Pendampingan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, 2017). 168
2. Tenaga Pendamping LPMUKP Pemberian layanan pendampingan LPMUKP di lokasi layanan pendampingan dikoordinasikan oleh tenaga pendamping LPMUKP. Implikasinya, tenaga pendamping memiliki peranan yang sangat penting di tahapan awal keberhasilan pelaksanaan layanan LPMUKP. Terkait dengan tenaga pendamping LPMUKP ini, terdapat sejumlah ketentuan teknis yang diatur LPMUKP, yang meliputi: a. Pengelolaan tenaga pendamping LPMUKP diawali dengan tahapan pengadaan tenaga pendamping yang diatur secara teknis sebagai berikut: i. Dalam pengadaan tenaga pendamping, LPMUKP memiliki tiga sumber pengadaan, yaitu tenaga penyuluh perikanan bantu untuk manajemen usaha (PPBMU), penyuluh perikanan bantu (PPB), serta tenaga pendamping yang direkrut sendiri oleh LPMUKP. Tenaga PPBMU dan PPB merupakan tenaga penyuluh yang dikontrak oleh satuan kerja di lingkungan KKP yang menangani urusan penyuluhan. Tenaga pendamping yang direkrut sendiri oleh LPMUKP mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya: (1) terdapat kebutuhan tenaga pendamping untuk daerah lokasi sasaran penyaluran dana bergulir yang tidak tersedia oleh PPBMU atau PPB yang memadai; (2) sudah terdapat tenaga pendamping tetapi masih perlu penambahan tenaga pendamping sesuai kebutuhan di lokasi layanan pendampingan; (3) proses rekrutmen memperhatikan pengaturan kepegawaian di lingkungan LPMUKP; (4) rekrutmen tenaga pendamping LPMUKP dilakukan oleh panitia seleksi tenaga pendamping LPMUKP; (5) dan pembentukan panitia seleksi tenaga pendamping ditetapkan melalui keputusan Direktur LPMUKP. Seluruh tenaga pendamping LPMUKP baik yang berasal dari PPBMU, PPB, ataupun hasil proses rekrutmen yang dilakukan LPMUKP ditetapkan melalui keputusan Direktur LPMUKP yang sekurang-kurangnya berisi nama tenaga pendamping menurut lokasi layanan pendampingan. ii. iii. iv. b. Status kepegawaian tenaga pendamping yang direkrut sendiri oleh LPMUKP adalah pegawai kontrak LPMUKP yang besaran honorariumnya mengikuti peraturan perundang-undangan. c. Seluruh tenaga pendamping LPMUKP, dengan persyaratan dan kondisi kinerja tertentu, dapat menjadi pegawai tetap BLU LPMUKP sesuai pengaturan kepegawaian di lingkungan BLU LPMUKP. d. Pengaturan mengenai proses alih status kepegawaian dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap BLU LPMUKP diatur terpisah dalam suatu peraturan Direktur LPMUKP. e. Tenaga pendamping memiliki sejumlah hak, yang mencakup: i. Menerima pengakuan dan mengikuti pelatihan pendampingan yang diselenggarakan oleh LPMUKP; ii. Menerima biaya operasional pendampingan yang besaran dan ketentuannya ditetapkan dalam keputusan Direktur LPMUKP; iii. Memanfaatkan sarana dan prasarana tenaga pendamping yang dimiliki oleh LPMUKP untuk kegiatan pendampingan; iv. Mendapatkan penghargaan atas tugas dan prestasinya; dan v. Mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping yang difasilitasi oleh LPMUKP. f. Kewajiban tenaga pendamping meliputi: i. Melakukan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM-KP dan/atau LKM-KP di lokasi layanan pendampingan; ii. Menjaga nama baik LPMUKP dalam pelaksanaan tugas pendampingan; iii. Menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan kinerja layanan pendampingan sesuai dengan pengaturan yang ada dalam kontrak kerja antara LPMUKP dan tenaga pendamping; 169
iv. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan penuh pengabdian v. sesuai dengan pinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; Bersikap kreatif dan inovatif dalam memajukan usaha UMKM-KP dan/atau LKM-KP yang didampingi; vi. Mengikuti secara aktif dan penuh tanggung jawab setiap kegiatan dalam rangka pendampingan; vii. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya terkait pengembangan UMKM-KP dan/atau LKM-KP yang didampingi; dan viii. Menyusun laporan kegiatan pendampingan yang formatnya diatur secara detail dalam Keputusan Direktur LPMUKP tentang Dokumentasi Administratif Kegiatan Pendampingan LPMUKP. g. Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendamping, LPMUKP menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi setiap tenaga pendamping, yang disiapkan dan dilaksanakan oleh Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha. h. Hasil kegiatan pelatihan tenaga pendamping ini juga dijadikan landasan penerbitan Keputusan Direktur tentang Penugasan Tenaga Pendamping di Suatu Lokasi Layanan Pendampingan. Pihak yang Terlibat dalam Program Lembaga pendamping mitra LPMUKP merupakan lembaga pendamping yang melakukan kegiatan pendampingan kepada UMKM-KP yang berada di kabupaten/kota yang menjadi lokasi layanan pendampingan LPMUKP. Lembaga pendamping mempunyai peran memberikan pelayanan pendampingan kepada calon dan/atau penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang meliputi aspek teknis dan manajemen usaha. Ketentuan teknis mengenai lembaga pendamping mitra LPMUKP adalah sebagai berikut: a. Lembaga pendamping mitra LPMUKP didirikan atas hasil Kerja Sama Operasi (KSO) antara LPMUKP dan LKM-KP yang menjadi debitur LPMUKP. KSO ini dinyatakan dalam dokumen perjanjian di depan notaris. Format perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur tentang Dokumentasi Administratif Kegiatan Pendampingan LPMUKP. Atas dasar perjanjian KSO di depan notaris ini, pimpinan BLU LPMUKP menerbitkan Keputusan Direktur LPMUKP tentang Pembentukan Lembaga Pendamping Mitra LPMUKP di suatu kabupaten/kota. b. Setiap kabupaten/kota hanya dimungkinkan memiliki satu lembaga pendamping mitra LPMUKP. Jika di suatu kabupaten/kota terdapat tenaga pendamping LPMUKP namun tidak memiliki c. LKM-KP yang menjadi debitur LPMUKP, pembentukan lembaga pendamping mitra LPMUKP ditetapkan langsung melalui Keputusan Direktur tentang Pembentukan Lembaga Pendamping Mitra LPMUKP di suatu kabupaten/kota. d. Susunan organisasi lembaga pendamping mitra LPMUKP sekurang-kurangnya terdiri dari dua bagian, yaitu koordinator dan anggota. Secara ex-officio, tenaga pendamping menjadi koordinator lembaga pendamping mitra LPMUKP. LKM-KP yang menjadi debitur LPMUKP secara otomatis menjadi anggota lembaga pendamping mitra LPMUKP. Tenaga pendamping dapat mengusulkan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya yang terkait dengan pengembangan UMKM-KP dan LKM-KP di kabupaten/kota untuk dapat menjadi anggota lembaga pendamping mitra LPMUKP. Tenaga pendamping dapat pula mengusulkan kepada pimpinan BLU LPMUKP pengembangan struktur organisasi yang dianggap perlu dalam peningkatan kinerja lembaga pendamping mitra LPMUKP di kabupaten/kota. Susunan organisasi dan personel dari lembaga pendamping mitra LPMUKP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur tentang Pembentukan Lembaga Pendamping Mitra LPMUKP di suatu kabupaten/kota. 170
e. Kegiatan pendampingan yang dilakukan lembaga pendamping mitra LPMUKP mengedepankan semangat pemberdayaan masyarakat serta seoptimal mungkin menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh tenaga pendamping dan/atau LKM-KP. Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara bersama-sama oleh LPMUKP dengan lembaga pendamping mitra LPMUKP direncanakan dan dianggarkan dalam rencana bisnis dan anggaran BLU LPMUKP Sekretariat lembaga pendamping mitra LPMUKP berkedudukan di salah satu kantor LKM-KP debitur LPMUKP. Kesediaan LKM-KP untuk menyediakan ruangan sekretariat untuk kepentingan sekretariat lembaga pendamping mitra LPMUKP menjadi salah satu komponen persetujuan dalam perjanjian KSO antara LPMUKP dan LKM-KP yang menjadi debitur LPMUKP. Jika di suatu kabupaten/kota tidak terdapat LKM-KP debitur LPMUKP, tenaga pendamping dapat memberikan usulan sekretariat lembaga pendamping mitra LPMUKP kepada pimpinan BLU LPMUKP. f. g. Jika dipandang perlu, LPMUKP dapat mengatur lebih jauh tentang penetapan yang lebih teknis mengenai operasional lembaga pendamping mitra LPMUKP dalam bentuk keputusan Direktur LPMUKP. Mekanisme Pengajuan dan Persetujuan Pinjaman Dana bergulir dicairkan setelah melewati mekanisme berikut: 1. Pengajuan Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Komponen proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP terdiri dari dua komponen, yaitu kelengkapan dokumen dan proposal itu sendiri. Ketentuan teknis kedua hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Kelompok atau koperasi UMKM-KP yang bersedia dan memilih membentuk LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem konvensional, mengajukan proposal pinjaman dana bergulir LPMUKP. b. Kelompok atau koperasi UMKM-KP yang bersedia dan memilih membentuk LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem syariah, mengajukan proposal pembiayaan dana bergulir LPMUKP. c. Kelengkapan dokumen proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP terdiri dari empat bagian, yaitu: i. Surat permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh kelompok atau koperasi UMKM-KP yang ditujukan kepada Direktur LPMUKP. Surat permohonan ini diajukan oleh pimpinan kelompok atau koperasi UMKM-KP yang telah diketahui oleh tenaga pendamping LPMUKP. Surat keterangan dari UPT KKP atau SKPD yang menangani urusan kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota bahwa kelompok atau koperasi UMKM-KP tersebut adalah benar kelompok atau koperasi usaha yang berusaha di sektor kelautan dan perikanan. Dokumen profil kelompok atau koperasi UMKM-KP yang sekurang-kurangnya berisi tentang sejarah pembentukan kelompok atau koperasi UMKM-KP tersebut serta aktivitas kelompok atau koperasi UMKM-KP selama ini. Dokumen proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP yang sekurang- kurangnya berisi tentang rencana bisnis pengelolaan dana bergulir LPMUKP serta dilampiri dengan sejumlah dokumen pendukung. ii. iii. iv. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP diatur dalam Keputusan Direktur LPMUKP tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Melalui Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan bagi UMKM-KP yang Berbentuk Kelompok Usaha serta Keputusan Direktur LPMUKP tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Melalui Koperasi UMKM-KP bagi UMKM-KP yang Berbentuk Koperasi Usaha. 171
2. Persetujuan Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Setelah proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP diajukan oleh kelompok atau koperasi UMKM-KP serta disetujui oleh tenaga pendamping, tahapan berikutnya adalah persetujuan proposal pinjaman atau pembiayaan tersebut. Ketentuan teknis mengenai proses persetujuan diatur sebagai berikut: a. Tenaga pendamping secara prinsip memberikan persetujuan awal bagi kelompok atau koperasi UMKM-KP untuk menyampaikan proposal yang telah didampingi serta diberikan persetujuannya untuk dimohonkan kepada LPMUKP guna mengelola pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. b. Penilaian secara teknis dalam penerimaan atau penolakan proposal kelompok atau koperasi UMKM-KP untuk mengelola pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP dilakukan oleh analis kredit LPMUKP. Proses verifikasi dan penilaian teknis proposal pinjaman atau pembiayaan ini sejalan pula dengan prinsip yang ada pada SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP Melalui LKM-KP. c. Hasil penilaian teknis analis kredit LPMUKP selanjutnya diajukan kepada komite pinjaman atau pembiayaan untuk pengambilan keputusan rekomendasi pemberian atau penolakan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui kelompok atau koperasi UMKM-KP. d. Komite pinjaman atau pembiayaan mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi kepada pemberi persetujuan pinjaman atau pembiayaan LPMUKP tentang persetujuan atau penolakan proposal pinjaman atau pembiayaan atas hasil verifikasi dan penilaian teknis yang dilakukan oleh analis kredit LPMUKP. Hal-hal penting yang diatur mengenai komite meliputi: i. ii. iii. iv. Komite pinjaman bertugas dalam memberikan rekomendasi kepada pemberi persetujuan pinjaman LPMUKP untuk menyetujui atau menolak proposal pinjaman yang disampaikan oleh kelompok atau koperasi UMKM-KP yang bersedia dan memilih membentuk LKM- KP yang operasionalnya menggunakan sistem konvensional. Komite pembiayaan bertugas dalam memberikan rekomendasi kepada pemberi persetujuan pembiayaan LPMUKP untuk menyetujui atau menolak proposal pembiayaan yang disampaikan oleh kelompok atau koperasi UMKM-KP yang bersedia dan memilih membentuk LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem syariah. Komite pinjaman atau pembiayaan juga dapat memberikan persetujuan dengan bersyarat atau catatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu terhadap proposal yang diajukan oleh kelompok atau koperasi UMKM-KP. Rekomendasi persetujuan proposal pinjaman atau pembiayaan didasari oleh hasil verifikasi dan analisis analis kredit LPMUKP yang mengandung hal-hal yang akan dimasukkan pula dalam surat pemberitahuan persetujuan sementara pinjaman atau pembiayaan (SP2SP) dana bergulir LPMUKP. e. Pemberi persetujuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui kelompok atau koperasi UMKMKP memiliki ketentuan teknis yang sejalan dengan SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKM-KP. Surat pemberitahuan persetujuan sementara pinjaman atau pembiayaan (SP2SP) dana bergulir LPMUKP memiliki ketentuan sebagai berikut: i. f. Surat pemberitahuan persetujuan sementara pinjaman diterbitkan untuk memberikan persetujuan pinjaman kepada kelompok atau koperasi UMKM-KP yang bersedia dan memilih membentuk LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem konvensional. Surat pemberitahuan persetujuan sementara pembiayaan diterbitkan untuk memberikan persetujuan pinjaman kepada kelompok atau koperasi UMKM-KP yang bersedia dan memilih membentuk LKM-KP yang operasionalnya menggunakan sistem syariah. SP2SP dana bergulir LPMUKP setidak-tidaknya berisi tentang besaran pagu pinjaman atau pembiayaan yang disetujui, waktu pengembalian pinjaman atau pembiayaan, serta jaminan yang disepakati serta rencana angsuran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP. ii. iii. 172
iv. Setelah penerbitan SP2SP dana bergulir LPMUKP, kelompok atau koperasi UMKM-KP mengurus badan hukum LKM-KP yang berbentuk koperasi jasa atau perseroan terbatas. Setelah hal ini terpenuhi dan disampaikan melalui tenaga pendamping LPMUKP, pemberi persetujuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP akan menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan pinjaman atau pembiayaan (SP3) dana bergulir LPMUKP. Badan hukum LKM-KP yang terbentuk dari kelompok atau koperasi UMKM-KP wajib menyampaikan pula surat pernyataan yang diketahui oleh notaris bahwa badan hukum LKM-KP tersebut terbentuk dari kelompok atau koperasi UMKM-KP. g. Ketentuan teknis menyangkut SP3 dana bergulir LPMUKP mengikuti pengaturan dalam SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP Melalui LKM-KP. Berdasarkan SP3 dana bergulir LPMUKP, disusun dokumen akad pinjaman atau pembiayaan yang ditandatangani di depan notaris. h. Ketentuan teknis menyangkut dokumen akad pinjaman atau pembiayaan serta notaris mitra LPMUKP mengikuti pengaturan yang pada SOP Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP Melalui LKM-KP. Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP ini diatur dalam Keputusan Direktur LPMUKP tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Melalui Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan bagi UMKM-KP yang Berbentuk Kelompok Usaha serta Keputusan Direktur LPMUKP tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Melalui Koperasi UMKM-KP bagi UMKM-KP yang Berbentuk Koperasi Usaha. i. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Penyaluran dana bergulir dari LPMUKP hingga sampai kepada UMKM-KP dijelaskan dalam gambar di bawah ini. Gambar 2 . Model Penyaluran BLU LPMUKP Tenaga Pendamping LPMUKP Memberikan layanan pendampingan Memberikan pinjaman/ pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan LKM Syariah PEMBIAYAAN MIKRO NELAYAN melalui Usaha Mikro dan Kecil Kelautan dan Perikanan Memberikan pinjaman/ pembiayaan mikro dan kecil Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah Memberikan pinjaman/ pembiayaan Tenaga Pendamping LPMUKP Koperasi dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan serta dan Perikanan serta pelaku UMKM - KP Memberikan layanan pendampingan 173
Implementasi Program Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Kegiatan pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP serta menilai dampak pelaksanaan SOP. Sejumlah prinsip dasar yang digunakan LPMUKP dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi: 1. Kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan SOP dilakukan secara periodik agar kepatuhan seluruh pelaksana yang terlibat, baik di tingkat internal maupun eksternal LPMUKP, dapat terjaga. 2. Kegiatan pemantauan dikoordinasi oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) LPMUKP dengan tetap memperhatikan masukan dan rekomendasi dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP. 3. Kegiatan yang dilakukan SPI LPMUKP utamanya untuk memastikan seluruh kepatuhan terhadap tata kelola yang baik (good corporate governance) dalam pelaksanaan layanan LPMUKP. Detail pedoman kerja SPI LPMUKP ini diatur dalam peraturan direktur tersendiri mengenai Pedoman Teknis Satuan Pemeriksaan Intern LPMUKP. 4. Kegiatan pemantauan dalam pengelolaan dana bergulir LPMUKP juga mengedepankan prinsip proaktif dari seluruh pelaksana untuk mengidentifikasi masalah dan potensi masalah yang mungkin timbul dalam penyediaan layanan LPMUKP. 5. Tenaga pendamping menjadi garda terdepan bagi LPMUKP dalam memberikan laporan secara periodik untuk menjadi masukan dalam proses pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana bergulir LPMUKP. 6. Khusus kegiatan evaluasi, LPMUKP melaksanakan penilaian berdasarkan keberhasilan pelaksanaan program penguatan modal usaha kelautan dan perikanan melalui pengelolaan dana bergulir LPMUKP yang berpendampingan tersebut, yakni: a. Penilaian kepatuhan prosedur dan dokumentasi administratif pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP terhadap SOP yang telah ditetapkan. b. Penilaian ketepatan sasaran penggunaan dana bergulir LPMUKP untuk memperkuat kapasitas permodalan UMKM-KP. c. Penilaian tingkat pengembalian dana bergulir LPMUKP oleh LKM-KP yang terbentuk dari kelompok atau koperasi UMKM-KP. d. Penilaian tingkat pengembalian UMKM-KP terhadap pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh LKM-KP yang terbentuk dari kelompok atau koperasi UMKM-KP. e. Penilaian tingkat kesehatan LKM-KP yang terbentuk dari kelompok atau koperasi UMKM-KP f. mitra LPMUKP untuk mendorong peningkatan akses permodalan UMKM-KP. Penilaian terhadap dampak ekonomi dari adanya aktivitas pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui LKM-KP yang terbentuk dari kelompok atau koperasi UMKM-KP. Apabila ditemukan adanya kelalaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan layanan dengan SOP pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP, LPMUKP menyandarkannya pada aturan mengenai pemberian sanksi, yaitu 1. Apabila terjadi pelanggaran hukum baik di tingkat LKM-KP yang terbentuk dari kelompok atau koperasi UMKM-KP, notaris, tenaga pendamping, dan pelaksana internal LPMUKP, sanksi yang diberikan mengikuti ketentuan hukum dan perundang-undangan. 2. Kelalaian yang disebabkan oleh pelaksana di tingkat LPMUKP akan diberikan hukuman yang sejalan dengan pengaturan mengenai kepegawaian LPMUKP. 3. LKM-KP yang terbentuk dari kelompok atau koperasi UMKM-KP yang mengalami keterlambatan dalam membayar kembali angsuran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir akan dikenai denda sesuai besaran yang diatur dalam keputusan Direktur LPMUKP 4. Selain aspek hukum, seluruh penyelenggara pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui UMKM-KP harus menjunjung tinggi etika dan norma sosial yang berlaku. 174
Implementasi	Program	Saat	Pandemi	Covid-19 Di tengah pandemi Covid-19, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memberikan berbagai kemudahan untuk masyarakat perikanan. KKP juga memastikan nelayan dapat melaut dengan aman dan memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Kemudahan akses perizinan dan fasilitasi permodalan juga diberikan agar tidak menghambat aktivitas perikanan tangkap (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020). Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar, hingga 13 April 2020, layanan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) online satu jam telah menerbitkan 2.628 dokumen perizinan sejak diluncurkan 30 Desember 2019. Angka ini terdiri dari 634 surat izin usaha perikanan (SIUP), 1.872 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan 122 surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dengan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp176,987 miliar. Dirjen Perikanan Tangkap memaparkan bahwa meski di tengah pandemi, permohonan izin yang diajukan cukup signifikan. Lebih dari 700 izin diterbitkan setiap bulannya. Selain itu disiapkan pula pojok pendanaan nelayan di 31 pelabuhan perikanan (UPT pusat dan pelabuhan perintis) untuk fasilitasi percepatan permodalan usaha perikanan tangkap. Metode ini menjadi sarana bertemunya penyuluh perikanan dan petugas konsultan keuangan mitra bank serta pendamping BLU LPMUKP maupun account officer lembaga keuangan dalam pendampingan proses pengajuan kredit, sehingga permasalahan modal usaha nelayan dapat teratasi. Selanjutnya, KKP terus mengupayakan penyerapan hasil perikanan nelayan dan pembudi daya yang terdampak pandemi Covid-19 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Kali ini, KKP menggandeng PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dengan mengucurkan pinjaman masing-masing Rp30 miliar. Dana total Rp60 miliar tersebut diperkirakan mampu menyerap 3.000 ton produk perikanan yang berasal dari mitra Badan Usaha Milik Negara, nasabah bank mikro nelayan BLU LPMUKP, serta nelayan dan pembudi daya ikan lainnya. Pinjaman BLU LPMUKP ini merupakan fasilitas pinjaman awal agar kedua BUMN tersebut dapat segera menyerap hasil nelayan dan pembudi daya ikan. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting selama pandemi Covid-19 maupun setelahnya. Karena itu, KKP mendorong BUMN perikanan memainkan peranan yang lebih besar, terutama untuk menjamin berlangsungnya kegiatan usaha pemasaran produk perikanan. KKP juga mendorong kalangan perbankan, terutama dari bank anggota Himbara, untuk menambah pendanaan BUMN perikanan supaya menyerap hasil tangkapan nelayan dan produk pembudi daya ikan lebih besar lagi. Menurut Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial, penyerapan hasil nelayan dan pembudi daya ikan sangat penting bagi debitur LPMUKP dalam menjalankan usahanya. Kelancaran pengembalian pinjaman berpengaruh pada pemasaran produk para nasabah. LPMUKP juga berencana memberikan dukungan pembiayaan bagi pemasaran produk rumput laut, terutama dalam kerangka sistem resi gudang. Adapun menurut Dirut Perum Perindo Farida Mokodompit, penyerapan hasil perikanan dilakukan melalui lima cabang dan 23 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Perum Perindo juga berkoordinasi dengan pihak lain untuk memperluas penyerapan. 175
Referensi Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. 2017. Peraturan Nomor 6/PER- LPMUKP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pendampingan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha KKP. 2017. Peraturan Nomor 4/PER-LPMUKP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui UMKM Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia . Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020, 29 April. "KKP Kucurkan Rp 60 Miliar untuk Serap Hasil Perikanan". Diunduh dari serap-hasil-perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020, 14 April. "KKP Berikan Berbagai Kemudahan untuk Masyarakat Perikanan di Tengah Pandemi COVID-19". Diunduh dari pandemi-covid-19. Kementerian Keluatan dan Perikanan Republik Indonesia. 2017. Permen Nomor 3/Permen-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Keluatan dan Perikanan. Jakarta: Kementerian Keluatan dan Perikanan Republik Indonesia 176
Lampiran Tabel 4. Sebaran Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Berdasarkan Kabupaten/Kota NO KAB/KOTA JUMLAH NO KAB/KOTA JUMLAH 1 Kab. Lombok Tengah 16.299.000.000 41 Kota Bitung 3.000.000.000 2 Kab. Indramayu 15.080.000.000 42 Kab. Brebes 2.950.000.000 3 Kab. Cilacap 12.680.000.000 43 Kab. Cirebon 2.900.000.000 4 Kota Tarakan 10.785.000.000 44 Kota Ternate 2.900.000.000 5 Kab. Bima 8.040.000.000 45 Kab. Sukabumi 2.850.000.000 6 Kab. Kolaka 7.800.000.000 46 Kab. Pasuruan 2.850.000.000 7 Kab. Kepulauan Selayar 7.796.000.000 47 Kab. Demak 2.772.000.000 8 Kab. Agam 7.715.000.000 48 Kab. Banyuwangi 2.730.000.000 9 Kab. Rembang 7.455.000.000 49 Kab. Bengkulu Selatan 2.715.000.000 10 Kab. Kebumen 7.430.000.000 50 Kab. Kepulauan Aru 2.693.340.000 11 Kab. Jepara 7.195.000.000 51 Kab. Purwakarta 2.650.000.000 12 Kab. Lamongan 7.110.000.000 52 Kota Makassar 2.630.000.000 13 Kab. Simeuleu 6.680.000.000 53 Kab. Sleman 2.600.000.000 14 Kab. Langkat 5.800.000.000 54 Kab. Kampar 2.600.000.000 15 Kab. Bolaang Mongondow 5.750.000.000 55 Kab. Nunukan 2.580.000.000 16 Kab. Lampung Selatan 5.670.000.000 56 Kab. Gorontalo 2.400.000.000 17 Kab. Tasikmalaya 5.650.000.000 57 Kab. Tuban 2.380.000.000 18 Kab. Pangkep 5.385.000.000 58 Kab. Tanjung Jabung Barat 2.320.000.000 19 Kota Kendari 4.865.000.000 59 Kab. Oku Timur 2.300.000.000 20 Kab. Karangasem 4.810.000.000 60 Kab. Situbondo 2.230.000.000 21 Kab. Bantul 4.650.000.000 61 Kab. Trenggalek 2.220.000.000 22 Kab. Pesisir Selatan 4.520.000.000 62 Kota Tasikmalaya 2.200.000.000 23 Kab. Bogor 4.400.000.000 63 Kab. Banjar 2.165.000.000 24 Kab. Lombok Barat 4.350.000.000 64 Kab. Pati 2.130.000.000 25 Kab. Gorontalo 4.250.000.000 65 Kab. Kolaka Utara 2.120.000.000 26 Kab. Bengkalis 4.050.000.000 66 Kab. Kotawaringin Barat 2.100.000.000 27 Kota Tegal 8.000.000.000 67 Kab. Kendal 2.100.000.000 28 Kab. Bengkulu Utara 3.720.000.000 68 Kab. Lampung Timur 2.030.000.000 29 Kab. Lebak 3.600.000.000 69 Kab. Ketapang 1.955.000.000 30 Kab. Lombok Timur 3.500.000.000 70 Kab. Morowali 1.900.000.000 31 Kab. Pulau Morotai 3.500.000.000 71 Kab. Luwu 1.900.000.000 32 Kab. Musi Rawase 3.447.000.000 72 Kab. Biak Numfor 1.884.000.000 33 Kab. Pemalang 3.395.000.000 73 Kab. Subang 1.865.000.000 34 Kota Semarang 3.370.000.000 74 Kab. Bone Bolango 1.850.000.000 35 Kab. Bombana 3.250.000.000 75 Kota Bandung 1.850.000.000 36 Kab. Halmahera Selatan 3.210.000.000 76 Kab. Probolinggo 1.825.000.000 37 Kab. Tapanuli Tengah 3.185.000.000 77 Kota Pagaralam 1.770.000.000 38 Kota Banda Aceh 3.100.000.000 78 Kab. Banyuasin 1.740.000.000 39 Kab. Bintan 3.010.000.000 79 Kab. Banggai Kepulauan 1.735.000.000 40 Kab. Gresik 3.000.000.000 80 Kab. Klungkung 1.700.000.000 177
NO KAB/KOTA JUMLAH NO KAB/KOTA JUMLAH 81 Kab. Karawang 1.635.000.000 127 Kab. Jeneponto 716.000.000 82 Kab. Pangandaran 1.626.000.000 128 Kab. Bandung 710.000.000 83 Kab. Muna 1.620.000.000 129 Kota Pandeglang 675.000.000 84 Kab. Sintang 1.605.000.000 130 Kota Lubuk Linggau 650.000.000 85 Kab. Kepulauan Sangihe 1.528.000.000 131 Kab. Kerinci 650.000.000 86 Kab. Tabanan 1.505.000.000 132 Kab. Pelalawan 650.000.000 87 Kab. Sorong 1.500.000.000 133 Kab. Semarang 635.000.000 88 Kab. Bireun 1.470.000.000 134 Kab. Mamuju 600.000.000 89 Kab. Takalar 1.401.300.000 135 Kab. Purworejo 600.000.000 90 Kab. Boyolali 1.400.000.000 136 Kab. Pohuwato 590.000.000 91 Kab. Aceh Jaya 1.370.000.000 137 Kota Pasuruan 580.000.000 92 Kab. Kaur 1.350.000.000 138 Kab. Muara Enim 535.000.000 93 Kab. Pinrang 1.341.000.000 139 Kab. Kepulauan Mentawai 530.000.000 94 Kab. Pacitan 1.315.000.000 140 Kab. Banggai 512.000.000 95 Kab. Sumbawa 1.295.000.000 141 Kota Medan 500.000.000 96 Kab. Deli Serdang 1.275.000.000 142 Kab. Sambas 500.000.000 97 Kab. Aceh Selatan 1.250.000.000 143 Kab. Maluku Tengah 500.000.000 98 Kab. Nabire 1.225.000.000 144 Kab. Bone 500.000.000 99 Kota Sorong 1.210.000.000 145 Kab. Lampung Tengah 500.000.000 100 Kota Ambon 1.200.000.000 146 Kab. Kepulauan Meranti 491.000.000 101 Kab. Gorontalo Utara 1.180.000.000 147 Kab Seruyan 483.000.000 102 Kab. Banggai Laut 1.160.000.000 148 Kab. Pekalongan 476.000.000 103 Kab. Batubara 1.155.000.000 149 Kab. Sumba Timur 475.000.000 104 Kota Padang 1.150.000.000 150 Kota Tanjung Pinang 470.000.000 105 Kab. Kulon Progo 1.100.000.000 151 Kab. Kupang 462.000.000 106 Kab. Ngada 1.020.000.000 152 Kab. Boalemo 455.000.000 107 Kab. Gunungkidul 1.000.000.000 153 Kab. Kubu Raya 450.000.000 108 Kab. Belitung 1.000.000.000 154 Kab. Bangka Tengah 450.000.000 109 Kota Bengkulu 1.000.000.000 155 Kab. Tangerang 450.000.000 110 Kab. Kayong Utara 1.000.000.000 156 Kab. Penajam Paser Utara 450.000.000 111 Kab. Kepulauan Talaud 1.000.000.000 157 Kab. Nagan Raya 445.000.000 112 Kab. Batang 1.000.000.000 158 Kab. Banyumas 425.000.000 113 Kab. Muna 1.000.000.000 159 Kab. Natuna 415.000.000 114 Kota Palangkaraya 1.000.000.000 160 Kota Palembang 400.000.000 115 Kab. Bangka Barat 985.000.000 161 Kota Bogor Utara 400.000.000 116 Kab. Raja Ampat 980.000.000 162 Kota Batam 390.000.000 117 Kab Kota Baru 950.000.000 163 Kota Probolinggo 370.000.000 118 Kab. Majalengka 950.000.000 164 Kab. Kuningan 355.000.000 119 Kota Sibolga 870.000.000 165 Kab. Ogan Ilir 350.000.000 120 Kota Pangkal Pinang 850.000.000 166 Kab. Paser 330.000.000 121 Kab. Manokwari 850.000.000 167 Kab. Halmahera Barat 307.000.000 122 Kab. Minahasa Utara 830.000.000 168 Kab. Bengkulu Tengah 300.000.000 123 Kab. Tangerang Selatan 800.000.000 169 Kab. Majene 270.000.000 124 Kota Banjarbaru 800.000.000 170 Kab. Empat Lawang 250.000.000 125 Kab. Ciamis 750.000.000 171 Kab. Halmahera Utara 250.000.000 126 Kab. Tanah Bumbu 725.000.000 172 Kota Tidore 250.000.000 178
NO KAB/KOTA JUMLAH NO KAB/KOTA JUMLAH 173 Kota Prabumulih 250.000.000 187 Kota Bima 180.000.000 174 Kota Kupang 250.000.000 188 Kab. Halmahera Utara 160.000.000 175 Kab. Malang 250.000.000 189 Kab. Jembrana 150.000.000 176 Kab. Mukomuko 250.000.000 190 Kab. Indragiri Hilir 150.000.000 177 Kab Jember 245.000.000 191 Kab. Bangka Selatan 150.000.000 178 Kab. Klaten 235.000.000 192 Kab. Padang Pariaman 150.000.000 179 Kota Serang 232.000.000 193 Kab. Banjarbaru 150.000.000 180 Kab. Solok 230.000.000 194 Kab. Garut 150.000.000 181 Kab. Muko-muko 230.000.000 195 Kab. Kudus 147.000.000 182 Kab. Seluma 200.000.000 196 Kota Sungai Penuh 100.000.000 183 Kota Banjarmasin 200.000.000 197 Kab. Wakatobi 60.000.000 184 Kab. Serdang Bedagai 200.000.000 198 Kab. Pariaman 50.000.000 185 Kab. Rote Ndao 200.000.000 199 Kab. Biak Utara 50.000.000 186 Kab. Sikka 200.000.000 179
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan 180
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Deskripsi Program Salah satu kontribusi nyata Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia dan mewujudkan Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, adalah dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).1 UPPKS adalah program pemberdayaan yang terintegrasi dengan program Keluarga Berencana (KB) yang ditujukan kepada kelompok kegiatan ekonomi mikro berskala industri rumah tangga. Program ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran keluarga dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembinaan keluarga dibutuhkan guna menciptakan keluarga yang sejahtera. BKKBN telah menjalankan program ini sejak 1993 untuk memberikan peluang bagi setiap keluarga belajar berusaha, mengelola modal, bermitra usaha, berorganisasi, memahami teknis produksi, dan menganalisis pasar. Melalui pembelajaran usaha ekonomi dengan cara menggugah minat dan semangat keluarga untuk berwirausaha, program ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi keluarga. Program UPPKS berhasil dijalankan di 34 provinsi. Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN. Regulasi dan Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang BKKBN Indikator Keberhasilan Program Kesuksesan program UPPKS ditentukan oleh indikator berikut: 1. Persentase pasangan usia subur (PUS) keluarga pra-sejahtera (KPS) anggota UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB hingga 71,5 persen. 2. Persentase KPS yang menjadi anggota kelompok UPPKS hingga 54,9 persen. 3. Persentase kelompok UPPKS yang mendapat bantuan permodalan hingga 82,2 persen. 4. Jumlah pembinaan, pemantauan, dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi keluarga (PEK) yang berkualitas. 1 Siaran	Pers	Nomor	RILIS/28/B4/BKKBN/IV/2019. 181
Menurut Data Pengendalian Lapangan (Dalap) per Desember 2018, pencapaian program ini dengan mengacu pada indikator keberhasilan di atas adalah sebagai berikut: 1. Target PUS KPS anggota UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB pada 2018 sebanyak 71,5 persen, sedangkan realisasinya mencapai 86,15 persen. 2. Target PKS yang menjadi anggota kelompok UPPKS pada 2018 sebanyak 54,9 persen, sedangkan realisasinya mencapai 66,56 persen. 3. Target kelompok UPPKS yang mendapatkan bantuan permodalan pada 2018 sebanyak 82,2 persen, sedangkan realisasinya mencapai 16,62 persen. Hal tersebut karena adanya perubahan sumber data. Pada 2017, data yang digunakan adalah data basis online UPPKS. Selanjutnya, ada perubahan kebijakan penggunaan data sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 481/ PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga dan Surat Kepala BKKBN Nomor: 318/LP.01/ G4/2018 tentang Kebijakan Pelaksanaan Uji Coba Sistem Informasi Keluarga Tahun 2018. Belum tercapainya target tersebut karena: Belum terinformasikannya lembaga keuangan pemberi bantuan permodalan kepada kelompok UPPKS. Belum semua kelompok UPPKS memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan permodalan, seperti belum memiliki surat keputusan yang telah ditandatangani lurah setempat, belum terbentuknya struktur organisasi anggota kelompok UPPKS, dan belum memiliki keterampilan yang memadai dalam usaha produktif. 4. Target jumlah pembinaan, pemantauan, dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang berkualitas pada 2018 sesuai dengan target Rencana Strategis 2015-2019, yakni sebanyak 34 provinsi. Penerima Manfaat Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Berdasarkan peraturan Sekretaris Menteri Negara Kependudukan/BKKBN pada 1994, klasifikasi penerima manfaat program UPPKS yang terbagi dalam sejumlah tingkatan, yaitu:2 1. Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) KPS adalah kelompok keluarga miskin sekali. Kriterianya, keluarga tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut; tidak mampu makan dua kali sehari; tidak memiliki pakaian yang berbeda-beda untuk di rumah, bekerja dan bepergian; bagian terluas rumah berlantai tanah; dan tidak mampu membawa anggota keluarga untuk pergi ke sarana kesehatan. 2. Keluarga Sejahtera I (KS I) KS I adalah kelompok keluarga miskin dengan kriteria paling kurang seminggu sekali makan daging, ikan atau telur; setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru; dan luas lantai rumah keluarga kurang dari 8 meter persegi untuk tiap penghuni. 3. Keluarga Sejahtera II (KS II) KPS II adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan. 4. Keluarga Sejahtera III (KS III) KS III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis, dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif berkontribusi dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya. 5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III+) KS III+ adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan, sekaligus secara teratur ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu. 2 Susanti	(2017). 182
Jumlah Penerima Manfaat Terbentuknya UPPKS diawali oleh berdirinya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) pada 1979. UPPKA berubah menjadi UPPKS pada 1994 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dengan masing-masing kelompok UPPKS menghimpun 5-10 keluarga peserta KB yang melakukan kegiatan usaha keluarga secara perorangan maupun kelompok. Tujuan awalnya adalah agar pendapatan keluarga yang tergabung dalam kelompok UPPKS meningkat sekaligus memantapkan kesertaan mereka sebagai peserta KB yang aktif (Simanjuntak, 2014). Pada 1994, UPPKS dikembangkan secara nasional dengan desain Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) dan membuka Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) melalui pengelolaan kredit oleh Bank Negara Indonesia bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dana awal secara nasional merupakan sumbangan para pengusaha kelompok pengusaha nasional di Jimbaran, Bali, yang bertekad menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka melalui sistem Takesra-Kukesra untuk mengentaskan kemiskinan. Ratusan ribu kelompok segera terbentuk dengan pinjaman awal tahap pertama sebesar Rp500.000 dan tabungan awal Rp300.000 per kelompok yang dianggap memadai menurut nilai rupiah pada waktu itu. Pinjaman tahap berikutnya mengikuti kelipatan hingga putaran ke-5. Diharapkan dalam proses itu jumlah tabungan peserta melalui kelompok juga meningkat. Setelah empat tahun berjalan dan sebagian besar kelompok masuk putaran ke-3 dan ke-4, pada 1997 terjadilah krisis ekonomi yang membuat semua proses UPPKS menjadi stagnan, tidak mampu lagi berkembang karena nilai rupiah merosot terhadap semua mata uang asing.3 Kebijakan pengelolaan UPPKS secara nasional adalah mencairkan tabungan kelompok untuk dikembalikan kepada anggota sesuai jumlah tabungan pada data PT Pos Indonesia yang seluruhnya dilunasi pada 2004. Sejak tahun itu, diupayakan agar kelompok UPPKS yang masih memiliki kegiatan dan kepengurusan masih untuk diaktifkan kembali dengan memberikan pinjaman modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, cakupan kelompok penerima pinjaman sangat terbatas setiap tahunnya hingga sekarang. Jumlah pinjaman berkisar Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per kelompok yang jumlah anggotanya berkisar 5-10 ribu. Setelah sepuluh tahun pengelolaan UPPKS, perlu dilakukan kajian yang mendalam selain evaluasi rutin yang dilakukan setiap tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, dikembangkan kebijakan baru tentang pemberdayaan ekonomi keluarga di samping ketahanan keluarga. Akan tetapi sejak 2010, kebijakan bantuan pinjaman modal bagi kelompok yang bersumber dari APBN dan APBD sudah tidak ada lagi karena pemberian hibah tidak dibenarkan lagi dalam bentuk bantuan modal karena skema pemberian kredit melalui bank pemerintah sudah dianggap memadai, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui BRI. Berdasarkan evaluasi BRI, kelompok UPPKS dinilai tidak layak menerima KUR karena kegiatan usaha riil kelompok hampir tidak ada meskipun kelompoknya ada. Misalnya di DKI Jakarta, jumlah kelompok UPPKS yang masih aktif berdasarkan laporan yang dihimpun BKKBN mencapai 959 kelompok dengan 93,9 persen anggotanya berasal dari KPS dan KS I (alasan ekonomi) yang terdiri dari 9.590 perempuan anggota dan pengurus. Para pengelola UPPKS masih beranggapan bahwa UPPKS adalah model yang paling tepat namun memerlukan revitalisasi dari segi pengelolaan dan implementasi pembinaan pasangan usia subur atau PUS di lapangan. Untuk membantu revitalisasi pengelolaan UPPKS, para peneliti sepakat untuk menggali variabel-variabel pengelolaan UPPKS yang diduga sebagai penentu keberhasilan UPPKS pada masa mendatang dengan hubungan antarvariabel penentu itu perlu diteliti lebih lanjut. 3 Pada 1994, anggotanya pernah mencapai 12 juta orang di seluruh Indonesia dengan mayoritas perempuan peserta KB. Pada 2015, tercatat ada	91.748	kelompok	yang	masih	aktif	berkat	bantuan	Asosiasi	Kelompok	UPPKS. 183
Berdasarkan Data Pengendalian Lapangan Agustus 2019, jumlah UPPKS di seluruh Indonesia mencapai 53.845 kelompok. Adapun jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS dari seluruh tingkatan KS sebanyak 842.254 keluarga dan anggota UPPKS dari seluruh tingkatan KS berstatus PUS sebanyak 329.431 keluarga atau 68,94 persen dari semua anggota UPPKS berstatus PUS. Hal ini menandakan bahwa antusiasme keluarga PUS dalam pemberdayaan keluarga guna meningkatkan pendapatan atau ekonomi keluarga sudah tinggi (BKKBN, 2019). Jumlah kelompok UPPKS berdasarkan Dalap BKKBN Juni 2019 dirinci dalam grafik di bawah ini. Grafik 1. Jumlah Kelompok UPPKS di Indonesia 18000 16000 2 3 8 5 1 . 14000 12000 10000 8000 7 9 2 6 . 1 4 2 6 . 6000 4000 5 0 4 3 . 3 3 0 3 . 2000 7 6 6 0 D KI Jakarta Ja w a Tim ur Ja w a Ten gah Ja w a B arat DIY Yo gyakarta 4 8 0 6 1 2 5 . 9 8 5 2 2 5 . 1 8 3 3 . 1 2 9 5 . 1 4 1 9 . 1 4 0 5 9 0 2 6 0 5 9 9 8 1 4 2 . 1 3 2 1 B anten La m p u n g G oro ntalo B an gka B elitu n g S ula w esi Selatan S u m atera Selatan Kalim antan Selatan S ula w esi B arat Kalim antan B arat N usa Ten g gara B arat S ula w esi Utara S u m atera B arat S u m atera Utara B ali A ce h 3 6 3 5 6 4 3 5 6 1 6 6 3 9 1 2 4 5 8 8 3 8 0 5 6 6 1 3 4 Riau S ula w esi Ten gah S ula w esi Ten g gara N usa Ten g gara Tim ur Ja m bi Kalim antan Ten gah B en gkulu Kalim antan Tim ur K e p. Riau Kalim antan Utara 8 4 7 4 0 2 4 6 3 8 4 3 3 8 1 P a p ua B arat M aluku P a p ua M aluku Utara Sumber: Data Pengendalian Lapangan BKKBN Juni 2019 Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Pada 2018, program UPPKS memiliki alokasi anggaran sebesar Rp3.921.881.000 dengan realisasi sebesar Rp3.888.796.902 atau mencapai 91,15 persen. Program ini mendapat dukungan pendanaan dari APBN, Badan Usaha Milik Negara, dan bantuan swasta. Sampai saat ini Bank Artha Graha, koperasi Danatama Syariah, Ammana Fintech, dan lembaga lain, telah mengucurkan dana kepada ribuan penerima manfaat dengan total penyaluran pinjaman lebih dari Rp6 miliar. Dalam laporan realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2018, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) program/kegiatan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera melalui UPPKS dalam pembinaan KB sebesar Rp7,8 miliar dengan realisasi sebesar Rp7.681.461.105. 184
Tabel 1. Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2018 Realisasi Anggaran Sisa Anggaran No. Program/Kegiatan DIPA 2018 Rp % Rp % Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra-Sejahtera Melalui UPPKS dalam Pembinaan KB Rp7.800.000.000 Rp7.681.461.105 98,48% Rp118.538.895 1,52% 1 Pengembangan kebijakan dan peningkatan promosi pemberdayaan ekonomi keluarga Rp611.276.000 Rp554.785.930 90,75% Rp54.490.070 9,25% 2 Penguatan kerja sama dengan mitra kerja dalam pembinaan kelompok UPPKS Rp3.921.881.000 Rp3.888.786.902 9,.15% Rp33.094.098 0,85% 3 Pengembangan akses usaha ekonomi keluarga Rp833,770,000 Rp807.974.160 96,90% Rp25.795.840 3,1% 4 Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga Rp2.433.073.000 Rp2.429.914.113 99,87% Rp3.158.887 0,13% Total Rp800.000.000 Rp7.681.461.105 98.48% Rp118.538.895 1,52% Sumber: LAKIP Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (2018) Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program ini menyasar keluarga miskin, mulai dari keluarga prasejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus. Pada keluarga tersebut, program ini memberdayakan PUS atau pasangan usia subur, termasuk perempuan, dalam kegiatan usaha keluarga guna meningkatkan pendapatan atau ekonomi keluarga tersebut. Bentuk/Tipe Pemberdayaan dalam Program Kegiatan dan fasilitas yang termasuk dalam cakupan program UPPKS adalah 1. Pemberian bantuan fasilitas permodalan kepada kelompok yang meliputi dana bergulir, dana Bantuan Uang Muka (BUM), Kukesra, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU) dan, Kukesra Mandiri. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS melalui kegiatan: a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan tersebut. b. Pembinaan kemitraan dalam permodalan, SDM, produksi, manajemen usaha, hingga penerapan teknologi tepat guna dan pemasaran. c. Pembinaan jaringan usaha untuk meningkatkan akses anggota kelompok dengan berbagai pihak dalam pembinaan produksi agar kelompok UPPKS menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar. 3. Membentuk organisasi Andalan Kelompok UPPKS (AKU) untuk membantu kelompok UPPKS. AKU bersifat nonpemerintah yang bergerak di bidang perekonomian mikro, mandiri, dan independen. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun potensi dan daya saing kelompok UPPKS serta membantu dan menjembatani kelompok UPPKS dalam mendapatkan akses modal, akses pasar, dan akses informasi. 185
Pihak yang Terlibat dalam Program Program ini melibatkan sejumlah lembaga, organisasi, maupun perusahaan. Sejak 2018, salah satu BUMN, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM), telah menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan program ini, baik dalam memberikan fasilitas permodalan maupun pelatihan untuk kelompok UPPKS dan kader-kader di lapangan. Selain itu, BKKBN bekerja sama dengan AKU sejak berdirinya organisasi tersebut pada 2019, khususnya dalam pembinaan kelompok dan pemasaran produk kelompok anggota binaan. Selanjutnya, BKKBN bekerja sama dengan Bank Artha Graha dan koperasi Danatama Syariah dalam bidang permodalan, lembaga penelitian dan pengabdian (LPPM) universitas dalam bidang pembinaan, serta platform etalase usaha, mikro, kecil, dan menengah, Akutuku.id, dalam hal pemasaran. Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2019, terdapat kemitraan yang sedang berjalan, yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: 1. 2. Pembinaan: AKU, PNM, dan LPPM universitas 3. Pemasaran: AKU dan Akutuku.id Permodalan: Artha Graha, PNM, dan Danatama Syariah Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Data yang digunakan sebagai basis program UPPKS berasal dari pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN secara rutin. Pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data keluarga berencana dan keluarga sejahtera, data tahapan keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga, yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (kantor BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan (Juli-September setiap tahun) melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Data ini rutin diperbarui melalui pemutakhiran data keluarga, yaitu kegiatan pendataan keluarga dengan cara memperbaiki, mengubah, dan menambah baru data keluarga serta individu anggota keluarga yang terhimpun dalam data basis keluarga yang mutakhir, setiap periode waktu pendataan keluarga. Dari proses pendataan dan pemutakhiran data ini diperoleh basis data keluarga yang merupakan kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pendataan keluarga/pemutakhiran data keluarga di setiap wilayah pendataan (RT/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) yang tersimpan dalam berkas elektronik dan berkas cetak. Dari data tersebut, kelompok UPPKS yang ada di lapangan dijaring dengan sistem yang telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga semua pihak terkait dapat mengaksesnya secara online. Data tersebut terus diperbarui agar akurat dan valid sehingga mempermudah pembinaan dan upaya fasilitasi akses sumber daya ekonomi dan pelatihan keterampilan. Untuk menjaga kelancaran proses pengumpulan data dan pemutakhiran data pada pendataan keluarga, BKKBN didukung oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 470/7580/SJ tertanggal 19 Desember 2014 perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang mengimbau gubernur di seluruh Indonesia beserta seluruh bupati/wali kota untuk berpartisipasi dan ikut serta mendukung pelaksanaan pendataan keluarga. 186
Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Proses penyaluran program UPPKS kepada penerima manfaat diawali dengan pembentukan kelompok UPPKS yang terdaftar dalam program KB. Pembentukan kelompok tersebut diperlukan untuk melakukan langkah selanjutnya, yakni mengenali dan menganalisis peluang pasar. Dengan begitu, kelompok- kelompok UPPKS yang sudah tercipta dapat menentukan jenis usaha yang cocok dengan bidang masing- masing sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar. Langkah berikutnya adalah menggalang permodalan agar kelompok-kelompok UPPKS dapat memulai proses produksi. Produk yang telah dihasilkan selanjutnya masuk ke proses pemasaran dengan pendampingan para mitra. Seluruh rangkaian penyaluran program ini difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan. Gambar 3. Delapan Langkah Peningkatan Penghasilan Keluarga Melalui UPPKS Pendamping Program Dalam program ini, telah ada kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama dengan mitra kerja potensial, di antaranya: Asosiasi Kelompok UPPKS atau AKU dalam bentuk pembinaan dan pendampingan serta fasilitasi jejaring kemitraan bagi kelompok UPPKS; PMN dalam pemberian bantuan permodalan atau pembinaan dan pelatihan kepada kelompok UPPKS; dan LPPM universitas/perguruan tinggi di 34 provinsi, baik negeri maupun swasta. Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta kader yang berada di seluruh Indonesia adalah pendamping kelompok UPPKS. 187
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Pemantauan dan evaluasi program UPPKS meliputi: 1. 2. Bimbingan teknis peningkatan kualitas UPPKS; 3. Peningkatan pembinaan PUS peserta KB anggota kelompok UPPKS; 4. Pembinaan pengelola program PEK bagi peserta KB anggota kelompok UPPKS; dan 5. Pembinaan program pembangunan keluarga. Pemantauan evaluasi program pemberdayaan ekonomi keluarga; Implementasi Program Dalam pelaksanaannya, program menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya: 1. Belum optimalnya dukungan modal bagi keluarga prasejahtera dalam kelompok UPPKS dan minimnya pelatihan/keterampilan bagi kader kelompok UPPKS. 2. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dalam hal fasilitasi terhadap organisasi perangkat daerah yang membidangi KB di provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 3. Kurangnya tenaga pengelola dan mitra kerja program yang terlatih dalam mengelola dan mengembangkan kelompok UPPKS di lapangan. 4. Masih rendahnya partisipasi keluarga prasejahtera dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. 5. Belum optimalnya tindak lanjut kerja sama dengan mitra kerja yang melakukan pendampingan dalam mendukung pengembangan modal, peningkatan produksi, perluasan pemasaran dan peningkatan keterampilan kepada kelompok UPPKS. 6. Belum semua mitra swasta atau perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial 7. perusahaan untuk ikut membina dan mengembangkan kelompok UPPKS. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pembinaan kelompok UPPKS di wilayah dalam kategori mudah, sedang, dan sulit. 8. Belum terkoordinasinya jejaring pemasaran bagi kelompok UPPKS. 9. Masih terbatasnya anggaran untuk pembinaan pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi, karena anggaran untuk pemantauan dan evaluasi belum dianggarkan oleh masing-masing satuan kerja provinsi. Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program Memiliki strategi pemasaran produk kelompok UPPKS. • Pelatihan bagi penerima manfaat program perlu disertai dengan peningkatan kapasitas dalam hal pemasaran bisnis melalui internet marketing. Tersedianya fasilitas jaringan teknologi informasi (program aplikasi SIGA) di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk mempercepat pencatatan/laporan kelompok UPPKS di lapangan. Pengembangan akses usaha ekonomi keluarga melalui Akutuku.id dan Katalog Hasil Kelompok UPPKS Nusantara (Kathrina).
188
Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Pandemi Covid-19 berdampak pada kegiatan dan program di BKKBN. Namun demikian, Kepala BKKBN menyatakan bahwa seluruh layanan dan program tetap berjalan dengan memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19 (BKKBN, 2020). Dalam menghadapi dampak Covid-19 terhadap BKKBN, terjadi penyesuaian alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp408,6 miliar. Selain berimbas pada penyesuaian anggaran dan penurunan peserta KB, penyebaran wabah Covid-19 berakibat pada penurunan aktivitas dalam kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan UPPKS). Penerima manfaat UPPKS diimbau untuk melakukan pemasaran online sehingga mengurangi interaksi langsung dengan orang lain. Selain itu, kelompok-kelompok usaha pada program UPPKS tetap melaksanakan usahanya dengan pemasaran secara kekeluargaan, yakni penjualan terhadap instansi pendamping untuk menjaga stabilitas produksi (Chalik, 2020). Referensi BKKBN. 2019, 14 September. "Terobosan BKKBN untuk Kesejahteraan Keluarga Indonesia". Diunduh dari BKKBN. 2020, 14 April. "COVID-19 Bukan Penghalang BKKBN Mencapai Target Program Banggakencana". Diunduh dari get-program-banggakencana. BKKBN. 2020. "Pengertian dan Batasan MDK". Diuduh dari aspx. BKKBN. 2020, 22 Januari. "Mendagri Mendukung Terlaksananya Pendataan Keluarga Tahun 2020". Diun- duh dari Siaran Pers No. RILIS/06/B4/BKKBN/I/2020 dalam BKKBN. tanpa tanggal. "UPPKS". Diunduh dari tikel/112/UPPKS.html. Chalik, I. 2020, 1 Mei. "AKIE Bangga Kencana dan Penanganan COVID-19 Tinjau UPPKS". Diunduh dari: 14. "Analisis Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di DKI Jakarta, 2014". Binus Business Review, 5 (2): 620-614. Susanti. 2017. "Efektivitas Program UPPKS Sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Usaha Ekonomi: Studi Kasus Kelurahan Srimartani, Piyungan, Bantul". Journal of Business Administra- tion, (2): 290-295. 189
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 190
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Deskripsi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok usaha keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsa sendiri untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif (UEP). Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk memperkuat kelompok fakir miskin agar dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Di sisi lain, program ini juga bisa meningkatkan kesetiakawanan sosial. Dilaksanakan sejak 2015 oleh Kementerian Sosial, program KUBE mencakup kegiatan penyusunan buku pedoman, sosialisasi program penanganan fakir miskin, verifikasi pendamping sosial, bimbingan dan pemantapan, verifikasi dan validasi penerima manfaat, dan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan setiap kegiatan program. Status KUBE yang tersebar di seluruh pelosok dibagi menjadi tiga, yaitu ada/masih berlanjut, berkembang, serta telah bubar/tidak berlanjut. Gambar 1. Sebaran Keberadaan KUBE (Berlanjut) TOTAL 35.524 KUBE Catatan: Jumlah KUBE Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara digabungkan Kalimantan Timur: 189 dan Kalimantan Utara: 28 191
Regulasi/Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin Indikator Keberhasilan Program Indikator keberhasilan program KUBE adalah meningkatkan pendapatan keluarga miskin, yang dapat dilihat dari: 1. Meningkatnya kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin. 2. Meningkatnya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik. 3. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial anggota KUBE di dalam masyarakat. 4. Meningkatnya ketahanan sosial di antara anggota KUBE dalam mencegah masalah sosial dan kemiskinan. Penerima Manfaat Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, sasaran program KUBE terdapat pada pasal: a. Pasal 6: sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. b. Pasal 7: bentuk penanganan fakir miskin meliputi pengembangan potensi diri, bantuan sandang dan papan, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pemberian bantuan hukum, dan pelayanan sosial. c. Pasal 20: penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau- pulau kecil, daerah tertinggal, dan daerah yang berada di perbatasan antarnegara. d. Pasal 21: upaya penanganan fakir miskin di wilayah pedesaan dilakukan melalui penyediaan sumber mata pencaharian, bantuan permodalan, serta akses pasar di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan; peningkatan pembangunan sarana dan prasarana; memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa; serta pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya. e. Pasal 33: sumber daya manusia yang melakukan penanganan terhadap fakir miskin adalah tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, dan tenaga pendamping. 192
Jumlah Penerima Manfaat Perkembangan KUBE dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. Pencapaian KUBE Tahun 2015-2020 Tahun Target Capaian 2015 349.400 343.690 2016 201.960 200.771 2017 140.400 140.270 2018 119.020 118.809 2019 101.800 (belum dipublikasikan) 2020 135.000 (belum dipublikasikan) Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program KUBE ditujukan untuk keluarga prasejahtera yang sebelumnya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Program KUBE juga menyasar penyandang disabilitas. KUBE menjanjikan modal usaha bagi penyandang disabilitas lulusan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVPD) yang ingin berusaha mandiri. Modal usaha yang diberikan oleh program KUBE sebesar Rp20 juta per kelompok. Di balai besar, terdapat 120 penyandang disabilitas yang dididik dan dilatih keterampilan menjahit, komputer, desain grafis, percetakan, elektro, pekerjaan logam, serta otomotif selama enam bulan. Selain melatih di balai, BBRVPD melakukan penjangkauan ke luar balai dan melatih 250 orang penyandang disabilitas. Pelatihan keterampilan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para penyandang disabilitas agar mereka dapat mandiri. Terhitung selama 2019, Kementerian Sosial melalui KUBE telah memberikan bantuan asistensi kepada 22.500 penyandang disabilitas. Kriteria/syarat Calon Penerima Manfaat Memperoleh Bantuan Permensos tentang KUBE menyatakan bahwa KUBE dibentuk dengan kriteria sebagai berikut: a. Mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama; b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan c. Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha. Selanjutnya, anggota KUBE harus memenuhi kriteria, seperti miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Anggota KUBE harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga; b. Telah menikah dan/atau berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan masih produktif; c. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri; d. Memiliki potensi dan keterampilan; e. f. Membentuk KUBE; g. Memiliki rencana usaha/pemanfaatan dana bantuan; h. Memiliki rekening dan stempel atas nama kelompok pada bank; dan i. Jumlah anggota KUBE paling sedikit lima kepala keluarga dan paling banyak 20 kepala keluarga; Diusulkan pemerintah kabupaten melalui dinas sosial setempat dan tembusan ke dinas sosial provinsi. 193
Kepengurusan KUBE yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara juga memiliki kriteria, yaitu: a. Pengurus KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok. b. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Kemensos pada 2019 menyiapkan dana Rp20 miliar dengan penyaluran rata-rata Rp2-2,5 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) (Chrismasari, 2018). Jumlah ini setara dengan alokasi Rp20-25 juta per KUBE, dengan jumlah anggota 10 kepala keluarga per kelompok. Pencairan dana KUBE disalurkan melalui rekening KUBE masing-masing kelompok. Bentuk/Tipe Pemberdayaan dan Pendampingan dalam Program Bentuk pemberdayaan program KUBE dibagi menjadi dua untuk tujuan meningkatkan pendapatan, yaitu kebijakan makro dan kebijakan mikro. 1. Kebijakan makro bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro, menciptakan lapangan kerja yang produktif, menjaga iklim investasi, merumuskan regulasi perdagangan, mendorong produktivitas pertanian serta pengembangan infrastruktur wilayah tertinggal. 2. Kebijakan mikro dilakukan dengan dua cara yaitu: a. Pengurangan beban melalui pelayanan dasar seperti pemenuhan kebutuhan pangan, pemberian bantuan tunai bersyarat, pemberian bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. b. Peningkatan pendapatan melalui peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan kelompok usaha berbasis komunitas. Seluruh kegiatan peningkatan pendapatan adalah bentuk jejaring kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memfasilitasi pengembangan penghidupan berkelanjutan. c. Pemberdayaan tersebut hanya dilakukan satu kali, yaitu ketika diberikan pelatihan. Dalam kegiatan pemberdayaan, Kemensos bekerja sama dengan sejumlah pihak yang turut terlibat, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dinas koperasi, dalam hal pelatihan. Sesuai dengan Permensos tentang KUBE, berikut adalah mekanisme penyaluran program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilakukan melalui pendamping sosial KUBE. 1. Pendamping sosial KUBE bertugas untuk: a. Membentuk KUBE; b. Memverifikasi calon penerima bantuan; c. Menyiapkan calon penerima bantuan; d. Menyiapkan rencana anggaran biaya; e. Memberikan bimbingan teknis kepada KUBE; f. Memberikan bimbingan motivasi sosial; g. Mendampingi pelaksanaan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh KUBE; h. Memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau i. Membantu dalam penyusunan laporan kegiatan. 194
2. Pendamping sosial KUBE berasal dari: a. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; b. Pekerja sosial masyarakat; dan c. Pengurus karang taruna. Pendamping sosial KUBE terlebih dahulu diberi pelatihan oleh Kemensos dengan melibatkan tenaga ahli dari eksternal seperti kementerian, universitas, dan lainnya. Berdasarkan wawancara dengan penyelenggara program, honor pendamping KUBE sebesar Rp1.000.000 per bulan. Secara umum, alur mekanisme penerimaan bantuan KUBE seperti gambar di bawah ini. Gambar 2. Mekanisme Penerimaan Bantuan KUBE 5-15 KPM Proposal KUBE Sudah Disetujui Lurah/Kades Dinas Sosial Kab/Kota Menteri Sosial c.q. UKE II Ditjen PFM Tembusan Dinsos Provinsi Seleksi Proposal oleh UKE II Ditjen PFM Proposal KUBE Disetujui UKE II Ditjen PFM Cek data (DTKS) Verifikasi & Validasi Data KPM Mendapat Pemberitahuan Propsal Diterima Penetapan Disampaikan kepada Dinsos Kabupaten/ Kota Tembusan Dinsos Provinsi Pihak yang Terlibat Dalam implementasi program KUBE, ada sejumlah pihak yang terlibat, di antaranya: 1. Menteri Sosial, gubernur dan bupati/wali kota, yang bertugas:
Melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif kepada KUBE, paling sedikit dua kali dalam setahun. Melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif kepada KUBE untuk mengetahui pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan tersebut. 2. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, yang bertugas:
• Menetapkan lokasi dan KUBE penerima usaha ekonomi produktif, dan menyampaikannya kepada dinas sosial di setiap kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas sosial tingkat provinsi. Melakukan seleksi terhadap anggota KUBE dan jenis usaha sesuai proposal. Melakukan rekrutmen pendamping sosial KUBE. 195
Membuat regulasi mengenai ketentuan atau mekanisme permohonan dan pencairan dana bantuan usaha ekonomi produktif. Membuat regulasi mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan KUBE berprestasi dan pendamping KUBE berprestasi. Mengajukan usulan penerima penghargaan dan memberikannya kepada KUBE berprestasi dan pendamping KUBE berprestasi. 3. Pusat Data dan Informasi Kemensos, yang bertugas:
Menyediakan, memverifikasi, dan memvalidasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) yang menjadi basis data calon anggota KUBE calon penerima UEP yang layak menerima bantuan. 4. Dinas sosial provinsi dan dinas sosial kabupaten/kota, yang bertugas:
Menerima permohonan usaha ekonomi produktif yang diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial di masing-masing kabupaten/kota. Melakukan verifikasi dan validasi anggota KUBE calon penerima UEP berdasarkan DTPPFM dan orang tidak mampu serta jenis usaha dari KUBE. Menyampaikan hasil verifikasi dan validasi tersebut secara tertulis ke Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi. Menandatangani surat pernyataan tanggung penerimaan program. Menyampaikan hasil penetapan lokasi dan penerima usaha ekonomi produktif kepada penerima manfaat. Menerima laporan keuangan dan laporan pelaksanaan KUBE dari setiap ketua kelompok KUBE di masing-masing kabupaten/kota, dan menyampaikannya kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi. jawab mutlak dan surat pernyataan 5. Pendamping sosial Permensos Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa penyaluran bantuan dalam program KUBE dilakukan melalui pendamping sosial KUBE. Bantuan program KUBE berbentuk uang, barang, dan jasa pendampingan. 6. Lembaga penyalur (bank) Berdasarkan Permensos Nomor 2 Tahun 2019, pencairan dana bantuan usaha ekonomi produktif kepada KUBE dilakukan melalui mekanisme transfer dari bank penyalur kepada rekening kelompok penerima. Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Mekanisme pendataan dan pembaruan data penerima manfaat program KUBE diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi/Validasi Data Rumah Tangga dalam Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2017. Mekanisme tersebut seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 196
Gambar 3. Tahapan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM 1 2 3 4 5 Pendaftaran Pemadanan Data dan Penetapan Daftar	Awal	(Prelist) Pendataan (Verifikasi/validasi data rumah tangga) Pemuktakhiran Data Terpadu PPFM Pemuktakhiran	Daftar	Sasaran Penerima Program Pendaftar mendatangi petugas pendaftar (aktif) atau petugas pendaftar mendatangi rumah tangga yang diduga miskin (pasif) Pendaftar menunjukkan KTP dan/ atau KK Pencocokan data rumah tangga pendaftar dengan Data Terpadu PPFM Penetapan daftar rumah tangga yang akan diverifikasi/ validasi (prelist) Menggunakan indikator PBDT 2015 Data elektronik hasil pendataan dikirimkan ke Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM Pemeringkatan ulang rumah tangga lama dan baru • Mengunakan metode PMT Mengunakan Basis Data Terpadu yang sudah dimuktakhirkan • Kriteria sasaran penerima program ditetapkan oleh K/L PEMERINTAH DAERAH POKJA DATA TERPADU PPFM Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi program KUBE dilakukan secara komprehensif setiap tahun secara internal. Berdasarkan wawancara, pemegang program menuturkan bahwa contoh monitoring dan evaluasi tidak dapat dipublikasikan karena bersifat internal. Berdasarkan pemberitaan Medcom.id, sejak dilaksanakan pada 2015, program KUBE belum dievaluasi. Kini, Kemensos menggandeng peneliti untuk mengevaluasi efektivitas program ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Ketua Tim Evaluasi Efektivitas Program KUBE Istiana Hermawati mengatakan pihaknya sudah melakukan penelitian terhadap efektivitas program ini. Namun, tim masih kesulitan mendapatkan data jumlah KUBE. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, jumlah KUBE yang masih bertahan kurang dari 35 persen dari total KUBE yang terbentuk pada periode 2015 hingga 2018, yakni 26.019 KUBE (Medcom.id, 2019). Kendala dan Tantangan Implementasi Program
Kendala implementasi KUBE pada umumnya adalah dana yang diberikan sering kali dianggap sebagai bantuan. Mayoritas masyarakat miskin kurang terdorong untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan mendirikan usaha melalui dana tersebut. Basis data untuk mengecek posisi usaha yang berkembang atau mati susah didapatkan. Oleh karenanya, perlu ada sistem pengukuran baru yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi efektivitas KUBE oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin yang dipresentasikan dalam "Seminar Hasil Penelitian Program KUBE" di Hotel Sheraton Yogyakarta, pada Jumat, 11 Oktober 2019, ditemukan bahwa: -
Pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, tidak memiliki data terkini dan tidak mengetahui kondisi peserta KUBE. Belum ada evaluasi dan sistem pengukuran membuat Kemensos kesulitan mengetahui data peserta KUBE yang berhasil ataupun yang telah meninggal, demikian juga informasi mengenai program KUBE yang masih berjalan. Kemensos juga perlu mendesain mekanisme pencatatan dan pembaruan data untuk KUBE. Data yang valid diperlukan Kemensos untuk menyusun langkah dan strategi tahun berikutnya dalam mengentaskan kemiskinan. 197
Ekspektasi dan Rekomendasi Perbaikan Program Kerja sama Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos sama dengan peneliti dari universitas di beberapa daerah untuk mengukur tingkat pertumbuhan usaha KUBE dan peningkatan kesejahteraan anggota KUBE merupakan langkah yang tepat. Selanjutnya, pemerintah perlu menindaklanjuti hasil dan temuan yang diperoleh dengan perbaikan dalam implementasi KUBE ke depan. Berdasarkan hasil evaluasi efektivitas KUBE oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin, terdapat sejumlah ekspektasi dan rekomendasi perbaikan program, di antaranya:
Pedoman atau petunjuk teknis mengenai pencatatan dan pembaruan data penerima bantuan KUBE perlu didesain dan disosialisasikan kepada pendamping program dan aparat setempat sampai dengan level terbawah (desa). Koordinasi Kemensos dengan pemerintah daerah sampai dengan level terbawah (desa) harus diperkuat, terutama dalam hal pendataan dan pembaruan data penerima manfaat KUBE untuk mengetahui status KUBE yang masih berjalan, sudah tidak berjalan, ataupun data anggota kelompok yang mungkin sudah berganti, pindah, atau meninggal dunia. Kemensos perlu membuat dashboard tingkat nasional dan daerah yang dapat memonitor status KUBE yang masih berjalan, sudah tidak berjalan, atau data anggota kelompok yang mungkin sudah berganti, pindah atau meninggal dunia. Edukasi kepada penerima manfaat mengenai tujuan program disertai pelatihan pengembangan usaha produktif. Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 1. Rekrutmen KUBE mengalami penghentian sementara. 2. Program KUBE yang telah berjalan belum diproses kembali. 3. Dana pusat dipotong untuk bantuan Covid-19. Referensi Chrismasari, I. (2018, 5 September). "Lewat Program KUBE, Kemensos Upayakan Angka Kemiskinan Bisa Turun Permanen". Diunduh dari pada 26 September 2020. Medcom.id. (2019, 12 Oktober). "Susun Strategi 2020, Kemensos Evaluasi Program KUBE". Diunduh dari program-kube pada 6 Oktober 2020. Reza. (2019, 12 Oktober). "Kemensos Gandeng Para peneliti dan Kampus Evaluasi Program KUBE". Diunduh dari kampus-evaluasi-program-kube tanggal 6 Oktober 2020. 198
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
199
Gerakan Ayo UMKM Jualan Online Deskripsi Program Globalisasi dan kompetisi ketat di pasar memunculkan tantangan sekaligus kesempatan bagi pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Tantangan meliputi inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Di sisi lain, terbentang juga kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan pasar UMKM dengan memanfaatkan teknologi dan interkonektivitas yang kian meningkat di tingkat domestik dan global. Di Indonesia, tercatat ada 123,3 juta pengguna aktif internet dan 106 juta pengguna aktif media sosial, yang merupakan potensi pasar digital. Untuk merespons tantangan dan memanfaatkan kesempatan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2017 menghadirkan program UMKM Go Online. Program ini memadukan sistem penjualan dan pemasaran secara online dan offline. Program diharapkan membantu UMKM menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan di ranah regional dan global. Keberadaan platform pemasaran online mempertemukan UMKM dengan konsumen tanpa UMKM tersebut harus membuka toko cabang secara fisik. Saat ini, program UMKM Go Online menjangkau UMKM di 70 kota di seluruh Indonesia. UMKM Go Online bertujuan menciptakan delapan juta pelaku UMKM untuk menjadi merchant pasar online. Dalam melaksanakan program ini, Kemkominfo lewat Ditjen Aptika melakukan langkah-langkah berikut:
Penyusunan materi edukasi koordinasi. Pembuatan materi dilakukan dengan melibatkan marketplace, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo. Materi ini digunakan untuk mengedukasi dan menyosialisasikan program UMKM Go Online. Materi didistribusikan melalui iklan layanan masyarakat, media sosial seperti Instagram dan Facebook, video animasi, dan situs web. Edukasi dan implementasi UMKM Go Online. Koordinasi edukasi dan implementasi UMKM Go Online dilakukan dengan marketplace seperti Blibli, Shopee, Lazada, Nurbaya, Bukalapak, Tokopedia, dan Mataharimall, serta pihak lain seperti Indonesia E-Commerce Association (idEA), pemerintah daerah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan PT Telkom Indonesia. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan UMKM Go Online yang berkaitan dengan marketplace di antaranya adalah pelaksanaan road show 70 kota dari Aceh hingga Papua dan menjalankan sistem utama seller get seller. Hingga 2018, target minimum adalah 2,7 juta UMKM baru yang bergabung di seluruh marketplace. 200
Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, tujuan sasaran strategis dan indikator kinerja Kemkominfo pada 2019 dipaparkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemkominfo Tahun 2019 Sasaran Strategis Indikator Target 2019 Persentase digitalisasi sektor- sektor prioritas nasional dari target yang ditetapkan UMKM Go Online: 100% (250.000 UMKM) Petani dan Nelayan Go Online: 100% (260.165 petani dan nelayan) Digitalisasi sektor- sektor prioritas nasional Persentase pengembangan digital talent di Indonesia Startup digital: 100% (416 startup digital) Digital talent scholarship: 20% Peserta dari kategori fresh graduate dan vokasi yang tersertifikasi difasilitasi agar dapat diserap industri Penerima Manfaat Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Pemerintah bersama marketplace menargetkan delapan juta UMKM yang belum memiliki akses ke pasar digital terlibat dalam program UMKM Go Online melalui Gerakan Nasional Ayo UMKM Jualan Online. Penjaringan UMKM dilakukan dalam kegiatan roadshow langsung bersama platform online, dengan syarat: 1. Memiliki akses internet 2. Memiliki alamat e-mail 3. Memiliki akun rekening di bank 4. Memiliki produk yang dijual Adapun melalui kegiatan Grebeg Pasar, target peserta yang bergabung atau onboarding ditetapkan sebagai berikut:1 1. 2. Memiliki e-mail dan nomor kontak aktif; 3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor rekening bank untuk transaksi; 4. Alamat/domisili yang jelas; 5. Barang/produk yang dijual merupakan barang kering/awet dan tidak rentan kerusakan saat Pedagang pasar yang memiliki usaha dan produk yang dijual; proses pengiriman; 6. Menjual barang dan produk yang tidak membahayakan kesehatan; dan 7. Mau belajar dan terbuka pada informasi baru. Sasaran Kemkominfo dalam program ini adalah 35.000 UMKM yang diharapkan menggunakan platform online untuk melakukan pemasaran secara online. Pelaksanaannya secara langsung dengan melakukan roadshow bersama platform online berdasarkan perhitungan sasaran Kominfo bahwa tersisa waktu 28 bulan hingga tahun 2019. Pada 2017, kegiatan ini dilakukan pada 16 pekan aktif dengan asumsi pelaksanaan roadshow di tiga lokasi setiap pekannya. Pada 2018 dan 2019, roadshow dilakukan secara besar-besaran berkolaborasi dengan program e-commerce di delapan provinsi dengan potensi e-commerce dan jumlah UMKM terbesar. Di samping itu, ada roadshow di sembilan provinsi potensial dengan skala yang lebih kecil. Kedua tipe roadshow dilakukan dengan frekuensi setahun sekali. Dalam rencana awal pelaksanaan roadshow, kampanye UMKM go online dilakukan melalui berbagai media (media elektronik, media cetak, hingga media sosial) untuk meningkatkan 1 Agustini	(2019). 201
kesadaran masyarakat akan keuntungan go online. Kemkominfo memperkirakan peningkatan jumlah merchant UMKM di setiap platform online selama dua tahun ke depan berdasarkan perkembangan enam marketplace lokal. Jumlah Penerima Manfaat Menurut Kemkominfo, pada 2017 terdapat 29.000 UMKM yang tercatat di marketplace. Pada 2018, Kemkominfo menargetkan 2,67 juta UMKM terlibat dalam program dan menjadi delapan juta pada 2020. Adapun manfaat program ini bagi UMKM meliputi: • Melakukan transaksi yang lebih mudah dengan pelanggan dan pemasok. • • • Meningkatkan kemudahan penerimaan kredit (pembukuan penjualan otomatis dari toko online). Biaya pemasaran yang rendah. Pelatihan gratis oleh marketplace untuk meningkatkan penjualan. Akses ke pelanggan baru di dalam dan luar negeri. Tabel 2. Jumlah Target dan Realisasi Penerima Manfaat Program Tahun Target Realisasi Satuan 2018 2,67 juta N/A Unit usaha 2019 5,3 juta 6.435.216 Unit usaha 2020 8 juta N/A Unit usaha Hingga 2019, penerima manfaat tercatat sebanyak 6.435.216 usaha atau 82 persen dari target sebanyak delapan juta UMKM. Meskipun memiliki prospek yang bagus dan potensi yang besar, proses digitalisasi UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah di tingkat akar rumput. Riset yang dilakukan perusahaan penyedia jasa panduan audit, pajak, dan keuangan, Deloitte Access Economics, menyebutkan bahwa 36 persen UMKM di Indonesia masih berkutat dengan pemasaran konvensional. Sebanyak 37 persen UMKM hanya memiliki kapasitas pemasaran online yang mendasar, seperti akses komputer dan jaringan internet. Sisanya, sebesar 18 persen UMKM memiliki kapasitas online menengah karena dapat menggunakan situs web dan media sosial. Hanya 9 persen yang memiliki kapasitas pemasaran digital yang bisa dikategorikan canggih. Kondisi UMKM Indonesia yang masih terkendala memasuki pasar digital juga diperkuat oleh kajian yang menyebutkan bahwa UMKM di sini masih sangat sedikit yang mengembangkan pemasaran digital yang berjejaring dan menggunakan teknologi canggih (Rahayu dan Day, 2016). Hal ini bisa dilihat dari UMKM yang masih menggunakan situs statis sebanyak 32,5 persen, situs interaktif 25 persen, dan belum terlibat secara digital 7,2 persen. Masalah lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia dalam menghadapi pemasaran digital adalah minimnya dukungan pemerintah dan kurangnya atmosfer kompetitif dari para pesaing dalam mendorong kesiapan penggunaan teknologi informasi bagi UMKM (Nugroho dan Tamala, 2018). Padahal, dalam peta persaingan UMKM di lingkup pasar digital atau yang biasa disebut sebagai e-commerce, kesiapan teknologi menjadi unsur utama yang mendorong UMKM dalam mengadopsi sistem tersebut (Rahayu dan Day, 2016) Problem yang dihadapi UMKM menuju pasar digital juga bisa dilihat dari pencapaian implementasi program e-Smart industri kecil dan menengah (IKM) yang dicanangkan oleh Kemenperin. Hingga pertengahan 2018, total perputaran UMKM melalui program e-Smart hanya sebesar Rp600 juta. Produk 202
UMKM di sektor makanan yang berhasil terjual melalui pasar online mencapai 38 persen, sedangkan UMKM yang bergerak di industri logam menyumbang 20 persen. Tetapi, perputaran transaksi UMKM online ini masih sangat minimum dan diperlukan sejumlah evaluasi. Dari 1.700 UMKM yang memasarkan produknya secara online, hanya 68 UMKM yang berhasil. Kendala terbesar yang dihadapi UMKM adalah kurangnya kualitas produk yang dipasarkan sehingga tidak laku di pasaran. Gambar 1. Perkembangan Jumlah UMKM yang Sudah Teregistrasi Online, 2017-2018 Jumlah UMKM yang Sudah Di-online-kan oleh Kemkominfo Bekerja Sama dengan	Marketplace	Tahun	2017-2018 150.000 123 UMKM onboarding pada acara peluncuran Gerakan Ayo UMKM Jualan Online 100.000 1.949 UMKM onboarding pada acara roadshow Ramadhan Express 50.000 0 3.681 1.090 UMKM onboarding pada acara Grebeg Pasar • 519 UMKM onboarding pada acara kemitraan dengan multi-pemangku kepentingan 2017 2018 Sumber: Ditjen Aplikasi Informartika, Kemkominfo Secara terperinci, capaian kegiatan yang difasilitasi oleh program UMKM Go Online dipaparkan pada tabel di bawah ini. Tabel 3. Kegiatan Program UMKM Go Online di Berbagai Kota, Maret-Oktober 20218 No. Deskripsi Kegiatan Lokasi Tanggal Audiens 1 Relaunching Gerakan Ayo UMKM Jualan Online Jakarta, Mal Thamrin City Maret 2018 123 2 Roadshow Ramadhan Express (fasilitasi kegiatan onboarding UMKM ke marketplace) Jakarta Surabaya Tasikmalaya Mei-Juni 2018 Mei-Juni 2018 Mei-Juni 2018 536 164 242 Makassar Mei-Juni 2018 176 Samarinda Mei-Juni 2018 362 Bandung Mei-Juni 2018 102 Padang Mei-Juni 2018 227 Aceh Mei-Juni 2018 55 Solo Mei-Juni 2018 85 3 Kemitraan fasilitasi kegiatan onboarding UMKM ke marketplace Jakarta, Kowani Semarang Agustus-September 2018 Agustus-September 2018 42 20 Banjarmasin Agustus-September 2018 0 Manado Agustus-September 2018 0 203
No. Deskripsi Kegiatan Lokasi Tanggal Audiens 3 Kemitraan fasilitasi kegiatan onboarding UMKM ke marketplace Bogor Bali Agustus-September 2018 Agustus-September 2018 51 90 Surabaya Agustus-September 2018 0 Bandung Agustus-September 2018 0 Jakarta, Dekranasda Agustus-September 2018 120 Makassar Agustus-September 2018 67 Malang Agustus-September 2018 0 4 Grebeg Pasar Jakarta, Pasar Tanah Abang Agustus- September 2018 596 Yogyakarta, Pasar Beringharjo Agustus-September 2018 494 Jakarta, Pasar Jatinegara 23-29 Oktober 2018 567 Solo, Pasar Klewer 23-29 Oktober 2018 802 Palembang, Pasar 16 ilir 23-29 Oktober 2018 433 Pada 2018, dengan melibatkan marketplace, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blanja, dan Grab Food, sebanyak 4.914.413 UMKM telah go online melalui kegiatan onboarding ke marketplace. Dilansir Katadata.co.id, Kemkominfo mencatat baru 9,6 juta atau 17,1 persen dari total 56 juta UMKM di Indonesia yang berjualan secara online atau telah go online. Kemkominfo pun gencar menggaet perusahaan e-commerce dan teknologi finansial atau fintech supaya 56 juta UMKM bisa go online (Annur, 2019). Dalam upaya ini, Kemkominfo menggaet, antara lain, e-commerce asal Singapura, Shopee. Melalui kerja sama tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengharapkan marketplace dapat berbagi data analisis kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. Selain itu, Kemkominfo mendorong e-commerce untuk memberi pelatihan kepada mitra UMKM. Selain dengan Shopee, Kemkominfo bekerja sama dengan Tokopedia, Bukalapak, dan Blanja. com untuk mendorong UMKM go online. Menurut Direktur Shopee lndonesia Handhika Jahja, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu perekonomian terbesar di dunia. Salah satu penopangnya adalah pertumbuhan pengguna ponsel pintar dan internet yang tinggi. Contohanya, sebanyak 95 persen transaksi di Shopee dilakukan dengan menggunakan smartphone. Selain dengan marketplace di atas, Kemkominfo juga bekerja sama dengan fintech pembayaran seperti GoPay untuk meningkatkan jumlah UMKM yang berjualan online. Kemkominfo pun menargetkan pedagang di 500 pasar tradisional menggunakan layanan pembayaran digital pada tahun ini. Secara terperinci, Kemkominfo mencatat ada 9,61 juta UMKM yang berjualan online sejak 2017 hingga 2018. Pada 2018 saja, UMKM go online mencapai 4,91 juta dari target 2,67 juta. Sedangkan petani dan nelayan go online sebanyak 739,85 ribu sepanjang 2017-2018. Khusus pada 2018 saja, 406,3 ribu dari target 400 petani dan nelayan yang go online. Hingga kini, Kemkominfo berharap satu juta nelayan dan petani juga dapat go online, sehingga kerja sama dengan beberapa marketplace di atas akan terus berlanjut. 204
Gambar 2. Perkembangan Jumlah UMKM yang Teregistrasi di Marketplace 2017-2018 Jumlah UMKM yang Sudah Di-online-kan oleh Kemkominfo Bekerja Sama dengan	Marketplace	Tahun	2017-2018 Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019 memaparkan realisasi sasaran strategis dan indikator kinerja digitalisasi sektor-sektor prioritas nasional. Perinciannya seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 4. Pencapaian Sarana Strategis Digitalisasi Sektor-sektor Prioritas Tahun 2019 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (1) Satuan (2) Tahun 2015 Target (3) Realisasi (4) Tahun 2016 Target (5) Realisasi (6) Persentasi (%) Digitalisasi Sektor- sektor Prioritas Nasional dari Target yang Diterapkan %
Tahun 2017 Target Realisasi Tahun 2018 Target Realisasi Realisasi Tahun 2019 Realisasi Capaian 2019 (%) UMKM Go Online: 100% (29.000 UMKM) UMKM Go Online: 100% (6.824.717 UMKM) UMKM Go Online: 100% (2.674.351 UMKM) UMKM Go Online: 100% (4.369.170 UMKM) UMKM Go Online: 100% (250.000 UMKM) UMKM Go Online: 100% (5.919.333 UMKM) Petani dan Nelayan Go Online: 100 % (300.000 Petani dan Nelayan Go Online) Petani dan Nelayan Go Online: 100% (333.515 Petani dan Nelayan yang Teregistrasi di Aplikasi) Petani dan Nelayan Go Online: 40% dari 1 Juta (400.000 Petani dan Nelayan Go Online) Petani dan Nelayan Go Online: 100% (406.320 Petani dan Nelayan Go Online) Petani dan Nelayan Go Online: 100% (260.165 Petani dan Nelayan Go Online) Petani dan Nelayan Go Online: 100% (302.342 Petani dan Nelayan Go Online) 100% 205
Indikator kinerja ini diketahui dari data agregat jumlah UMKM go online di marketplace (Bukalapak, Blibli. com, Tokopedia, Shopee, Titipku, dan Tumbasin), yaitu sebanyak 5.919.333 UMKM. Angka-angka pada tabel didapat dengan cara membandingkan antara realisasi dan targetnya. Keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja program UMKM Go Online tidak lepas dari peran Kemkominfo bersama marketplace dalam melakukan kegiatan on boarding ke marketplace. Kemkominfo juga bermitra kerja dengan beberapa pihak seperti institusi pemerintahan (dinas komunikasi dan informatika, dinas perdagangan dan industri, dinas koperasi dan UMKM, dan Direktorat Jenderal Pajak); marketplace (Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli. com, Titipku, Tumbasin); gerbang pembayaran (OVO, GoPay, QRIS, Visionet, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank CIMB Niaga); perbankan (Bank UMKM Jatim); dan institusi swasta (Asparindo) Teknologi digital sudah masuk ke segala aspek kehidupan masyarakat, dari pembelian produk sehari- hari, transportasi, transaksi perbankan, jasa pengiriman, pembayaran tagihan, hingga jasa pengiriman. Karena itu, penting bagi pelaku UMKM beradaptasi dengan perubahan itu dengan cara go online. Melalui program UMKM Go Online, pedagang akan memiliki dua kios sekaligus, yakni satu kios offline di pasar sebagai tempat berjualan sehari-hari dan satu kios online atau daring berada di marketplace. Kios daring memperluas pasar tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa bangunan. Selain itu, kios maya ini dapat dipantau melalui smartphone, dapat bertransaksi dengan cepat, efektif, dan efisien. Tujuan dari program fasilitasi delapan juta UMKM Go Online adalah membuka peluang pasar baru bagi UMKM di ranah regional ataupun global. Dengan memadukan sistem penjualan online dan offline, bisnis UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen sehingga meningkatkan potensi penjualan. Keberadaan platform pemasaran online dapat membantu mempertemukan konsumen online dan e-UMKM tanpa harus membuka toko cabang secara fisik. Laporan Deloitte Access Economics dalam UKM Pemicu Kemajuan Indonesia: Instrumen Pertumbuhan Nusantara pada 2015 menyebutkan, keterlibatan usaha kecil dan menengah secara digital dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia sebesar 2 persen. Ini tambahan pertumbuhan yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan 7 persen agar Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah pada 2025. Adanya program UMKM Go Online berdampak pada peningkatan penjualan hingga dua kali lipat dari sebelumnya. UMKM yang go online pun berkembang dua kali lebih cepat ketimbang UMKM yang konvesional. Gambar 3. Capaian UMKM Go Online 2017-2019 17.113.220 14.000.000 11.193.887 6 .824.717 6.000.000 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Jumlah UMKM Go Online Sumber: Direktorat Jenderal Aptika (2019) 206
Selain di sektor UMKM, ada juga program Petani dan Nelayan Go Online yang bertujuan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dengan menghilangkan middleman (tengkulak) sehingga petani dan nelayan dapat menjual hasil produksinya langsung kepada konsumen melalui platform digital. Dalam menyukseskan pembangunan pada 2017-2019 dan mendukung Nawacita butir ke-3 dan ke-7, Kemkominfo sejak 2017 merancang program ekonomi kerakyatan berbasis digital, di antaranya program Nelayan dan Petani Go Online tadi, yang diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan, serta dalam penggunaan teknologi informasi. Program Petani dan Nelayan Go Online diharapkan dapat memfasilitasi pemanfaatan aplikasi yang tepat untuk menunjang pengusahaan petani dan nelayan serta kinerja sektor pertanian dan perikanan. Petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan dan hortikultura (kedelai, cabai rawit, dan bawang merah), terutama yang memiliki lahan kecil. Adapun nelayan yang dimaksud adalah nelayan tangkap, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan program Petani dan Nelayan Go Online, Kemkominfo bekerja sama dengan sejumlah startup, seperti ARUNA, Nelpin, 8Villages, Tanihub, SayurBox, dan Eragano. Hingga November 2019, sebanyak 151.018 nelayan dan 151.324 petani sudah onboard. Total petani dan nelayan yang go online sejak 2017 hingga 2019 mencapai 1.042.177 orang. Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program UMKM Go Online tidak secara spesifik menyasar pelaku usaha di kelompok rentan. Kualifikasi fasilitasi UMKM pun tidak dibatasi oleh gender. Hal tersebut bertujuan agar program dapat menyasar perempuan agar bergabung sebagai penjual di marketplace. Tabel 5. Rekapitulasi Anggaran Tahun Anggaran Pengembangan Ekonomi Digital 2019 (dalam Ribuan Rupiah) KODE NAMA UNIT BELANJA BARANG BELANJA MODAL JUMLAH 4138 Pengembangan Ekonomi Digital 33.360.500 30.000 33.390.500 4138.001 Implementasi Inisiatif Digitalisasi Sektor Strategis Output: 11 inisiatif 11.140.500 0 11.140.500 4138.002 Petani dan Nelayan Go Online Output: 30.0000 petani dan nelayan go online 5.000.000 0 5.000.000 4138.003 Fasilitasi 8 Juta UMKM Go Online Output: 5.625.702 UMKM go online 6.000.000 0 6.000.000 4138.004 Penyelenggaraan Next Indonesia Unicorn Output: 25 startup 10.000.000 0 10.000.000 4138.005 Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik Output: 2.000 game 1.220.000 30.000 1.250.000 207
Bentuk Pemberdayaan dalam Program Dalam peta jalan program UMKM Go Online, ada tiga strategi yang dikembangkan, yaitu 1. Membangun kesadaran publik. Pada 2017-2018, strategi program ini berfokus pada menciptakan literasi dan kesadaran publik mengenai program. Pesan kunci yang perlu disampaikan kepada UMKM adalah Gerakan Ayo UMKM Jualan Online, dengan berjualan secara online yang aman di marketplace, membuat foto produk, dan menonjolkan cerita sukses melalui proyek pilot. Pada 2019, strategi membangun kesadaran publik dilakukan melalui kampanye nasional dengan menekankan pada isu spesifik seperti kejahatan dan keamanan siber, dan fraud atas transaksi online. Kampanye program UMKM Go Online juga dilakukan di berbagai media, dari cetak, elektronik, hingga media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program ini. 2. Mengembangkan ekosistem lokal untuk menjamin tingkat keberhasilan usaha. Strategi kedua ini mencakup pengembangan UMKM Digital Hub yang dibuat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian, serta mengembangkan UMKM Digital Hotline, yaitu mekanisme bagi UMKM untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang mereka alami. Baik UMKM Digital Hub maupun UMKM Digital Hotline diharapkan menjadi tempat referensi bagi UMKM yang membutuhkan informasi tertentu. Kedua hal tersebut dikembangkan pada 2018 dan 2019. 3. Onboarding roadshow untuk menjangkau UMKM di berbagai wilayah. Dalam strategi ketiga, kegiatan onboarding mencakup lokakarya foto produk dan presentasi dari marketplace tentang penjualan online. Pada 2017, diadakan kegiatan roadshow UMKM go online di 45 kota. Pada 2018, diadakan kegiatan Grebeg Pasar di hampir 20 lokasi dan lokakarya UMKM dan e-commerce di 11 kota. Pada 2018, strategi di atas kemudian diterjemahkan ke dalam empat tahapan berikut, yang berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait: 1. Onboarding Tahap ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM dari berjualan offline menjadi online untuk memperluas pemasaran produk dan mendorong pelaku UMKM tergabung di marketplace. Pada 2017, kegiatan onboarding dilakukan pada 16 minggu aktif dengan asumsi pelaksanaan roadshow di tiga lokasi setiap minggunya. Dalam kurun waktu 2018-2019, pelaksanaan roadshow akan dilakukan secara besar-besaran berkolaborasi dengan program e-commerce di delapan provinsi dengan potensi e-commerce dan jumlah UMKM terbesar. Di samping itu, diadakan roadshow di sembilan provinsi potensial dengan skala yang lebih kecil. Kedua jenis roadshow diadakan di provinsi yang potensial setahun sekali. Pada 2018, terdapat 6.267 UMKM yang sudah teregistrasi di marketplace melalui lima kegiatan, yaitu: (1) Onboarding pada acara Relaunching Gerakan Ayo UMKM Jualan Online; (2) Onboarding pada acara roadshow Ramadhan Express; (3) Onboarding pada acara Grebeg Pasar Tahap I; (4) Onboarding pada acara kemitraan dengan multi-pemangku kepentingan, dan (5) Onboarding pada acara Grebeg Pasar Tahap II yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota (Rizkinaswara, 2019). Salah satu kegiatan onboarding yang menonjol dalam program UMKM Go Online adalah Grebeg Pasar. Kegiatan Grebeg Pasar dilaksanakan di kota/kabupaten, di enam titik pasar rakyat di setiap kota/ kabupaten tersebut. 208
2. Penjualan aktif dan peningkatan transaksi Pada tahap ini, marketplace memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku UMKM agar meningkatkan transaksi penjualan secara online. 3. Scale-up bisnis Tahap ini meliputi proses peningkatan usaha pelaku UMKM melalui acara yang diselenggarakan oleh marketplace. Pada tahap ini diharapkan penjualan UMKM lebih berkembang dan berlipat ganda, serta dapat mempunyai storage sendiri. Selain itu, pelaku UMKM juga diharapkan mendapatkan pelanggan yang akan membeli produknya dalam skala besar dan melakukan pembelian kembali (repeat order). 4. Go international - pasar ekspor Pada tahap ini, UMKM akan meningkatkan jangkauannya hingga ke pasar internasional sehingga UMKM dapat melakukan ekspor produk dengan difasilitasi dan dipermudah oleh marketplace. Dalam hal pemberdayaan, secara umum, terdapat dua bentuk pemberdayaan dalam program ini: a. Dukungan akses ke pasar melalui platform digital sehingga dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan, dan b. Aktivitas pendampingan dan fasilitasi dari marketplace kepada UMKM untuk meningkatkan transaksi penjualan secara online. Pihak yang Terlibat dalam Program Program UMKM Go Online berkolaborasi dengan sejumlah marketplace, fintech, dan kementerian atau lembaga, di antaranya: 1. Marketplace a. Tokopedia b. Bukalapak c. Shopee d. e. f. Lazada g. GoFood 2. Platform Berbasis Cloud a. POS (aplikasi kasir online) b. Finance Management c. Inventory 3. Platform berbasis sharing economy a. Cloud Kitchen b. AirBnB c. Gojek d. Grab 4. Fintech a. OVO b. GoPay LinkAja c. d. Dana e. T-Money Visionet f. 209
5. Kementerian/Lembaga a. Dinas Koperasi b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Kementerian Koperasi dan UMKM d. Kementerian Perdagangan e. Kementerian Keuangan f. g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara h. Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Kementerian Perindustrian Mekanisme pendataan hingga monitoring di bawah ini akan lebih difokuskan pada kegiatan Grebeg Pasar sesuai dengan data dalam Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019 yang hanya melampirkan kegiatan tersebut. Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Dalam pelaksanaan kegiatan, koordinasi awal dilakukan dengan menyusun perjanjian kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan, yang meliputi:
Perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan, Shopee, dan Bukalapak tentang fasilitasi delapan juta UMKM go online. Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian BUMN (Rumah Kreatif BUMN/RKB). Pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dari negara Laos mengenai program UMKM Go Online. Kerja sama dengan acara "CONNECT" dengan membuka booth "UMKM Go Online" dan melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM. Kerja sama dengan Femina dengan membuka booth "UMKM Go Online" untuk sosialisasi program UMKM Go Online kepada pelaku UMKM dan masyarakat. Koordinasi dengan kepala daerah kota/kabupaten di 20 wilayah yang menjadi target kegiatan Grebeg Pasar. Setelah mendapat persetujuan, koordinasi dilanjutkan dengan dinas terkait, seperti dinas koperasi dan UMKM, dinas kominfo, serta dinas perindustrian dan perdagangan. Setelah itu, mengurus perizinan di enam pasar rakyat di kota/kabupaten tersebut yang menjadi lokasi kegiatan. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Salah satu bentuk pemberdayaan dalam program ini adalah fasilitasi UMKM agar bisa masuk sebagai penjual di marketplace. Untuk kegiatan Grebeg Pasar, ada pelaksana khusus dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Usia lebih dari 18 tahun, laki-laki atau perempuan; 2. Mampu berkomunikasi dan memiliki kepribadian yang menarik; 3. Memiliki kemampuan entri data di komputer dan menjalankan internet; 4. Bersedia ditempatkan di pasar tradisional atau sentra UMKM; dan 5. Sabar dan ulet dalam mencapai target. 210
Tim fasilitator ini memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengikuti proses seleksi dan pelatihan; 2. Melaksanakan kegiatan di bawah koordinasi tim pengelola selama rentang waktu terbatas (15 hari); 3. Bekerja sesuai target dan melaporkan aktivitasnya kepada tim pengelola; 4. Memberikan pendampingan kepada pedagang pasar dan pelaku UMKM untuk onboarding; dan 5. Menjaga kerahasiaan data peserta yang bergabung ke dalam program ini. Selain itu, diselenggarakan kegiatan training of trainer (ToT) untuk memberi bekal kepada para relawan yang akan terjun dalam kegiatan Grebeg Pasar. Tujuannya agar mereka memiliki kemampuan dalam mengajak dan mengajari para pedagang pasar untuk membuat akun di marketplace serta membantu mengunggah dagangan secara online. ToT ini dilakukan selama satu hari penuh dengan narasumber dari marketplace, seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Selain dari marketplace, narasumber pelatihan juga berasal dari platform pembayaran seperti OVO, GoPay, dan LinkAja. Pelatihan ini mengikutsertakan para pengelola pasar rakyat dan perwakilan dari dinas koperasi dan UMKM, dinas kominfo, dan dinas perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya, ada juga canvassing, upaya untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan Grebeg Pasar di wilayah terkait. Kegiatan ini berbentuk penyebaran leaflet atau brosur dan melakukan sosialisasi lewat pengeras suara yang ada di pasar-pasar rakyat. Canvassing dilakukan oleh para relawan atau fasilitator dari unsur Relawan TIK, sales, atau tenaga lepas di daerah. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Pemantauan Grebeg Pasar dilakukan untuk memastikan semua kegiatan dari awal hingga akhir sudah sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan. Dalam kegiatan monitoring ini akan dicatat kendala dan masalah di masing-masing daerah. Dengan demikian, dapat diidentifikasi solusi dan perbaikan untuk kegiatan di lain waktu. Bahkan setiap semester dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD) monitoring dan evaluasi kegiatan dengan melibatkan stakeholder program UMKM Go Online untuk mendapatkan masukan dari pelaksanaan program ini. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran program UMKM Go Online dan untuk memudahkan masyarakat mengetahui program ini, Kemkominfo telah mengembangkan situs kominfo.go.id serta akun Instagram dan Facebook, yaitu @umkmjualanonline. Selain itu, untuk mempromosikan produk lokal dari pelaku UMKM yang merupakan penjual aktif di beberapa lokasi Grebeg Pasar, maka dibuat landing page khusus bekerja sama dengan marketplace seperti dalam tautan berikut: bit.ly/grebegpasarbukalapak • bit.ly/grebegpasartokopedia • bit.ly/grebegpasarshopee 211
Implementasi Program Kendala dan Tantangan Kendala yang dihadapi program UMKM Go Online berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019 adalah sebagai berikut: 1. Kesenjangan digital dan tingkat literasi digital yang berbeda di setiap daerah memengaruhi jumlah onboarding UMKM yang go online. Di Kabupaten Pangandaran, misalnya, hanya 1.000 UMKM yang go online. 2. Kurangnya partisipasi aktif pemerintah daerah untuk membantu proses pendampingan Grebeg Pasar. 3. Perlunya pendampingan yang intensif untuk meningkatkan jumlah "active seller" dan transaksi penjualan pelaku UMKM. 4. Perbedaan target capaian dengan marketplace. Beberapa marketplace memiliki target yang berbeda dengan Kemkominfo. Marketplace berfokus ke scale-up, sedangkan Kemkominfo menargetkan pada onboarding. Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program Visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020 berfokus pada penguatan pelaku usaha lokal. Berdasarkan data 2016, Indonesia memiliki 3.793.558 pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital. Pelaksanaan program UMKM Go Online ke depan agar disertai dengan pembinaan pelaku UMKM dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas produk, standardisasi produk, kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan, dan lain-lain. Output/Hasil Koordinasi: 1. Kemenko Perekonomian diminta untuk mengoordinasikan program UMKM Go Online di seluruh kementerian/lembaga agar bersinergi, sehingga pelaksanaan program lebih optimal dan tidak terjadi tumpang-tindih lokasi dan sasaran penerima manfaat program; 2. Kemenko Perekonomian mengirim surat kepada kementerian/lembaga terkait untuk identifikasi dan inventarisasi program UMKM Go Online serta penunjukan person in charge (PIC) di masing-masing kementerian/lembaga; 3. Kemenkominfo akan melakukan identifikasi dan inventarisasi program UMKM Go Online bersama marketplace dan melalui penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Outcome/Dampak yang Diharapkan: Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019, strategi dan rekomendasi program UMKM Go Online meliputi: 1. Pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku UMKM yang go online setelah onboarding kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya yang telah memiliki pusat unggulan (center of excellence) di daerah. 2. Fokus kepada kawasan superprioritas dan bersinergi dengan program pemberdayaan UMKM lainnya. 3. Peningkatan kesadaran UMKM Go online bagi pelaku UMKM dan masyarakat bekerja sama dengan Ditjen IKP Kemkominfo. 4. Melakukan tindak lanjut dengan Direktorat Pengembangan Pita Lebar jika lokasi pasar rakyat belum memiliki akses internet. 212
Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Sejumlah upaya dalam program UMKM Go Online yang dilakukan pada masa pandem Covid-19 di antaranya: 1. 2. Mendukung penjualan daring oleh sistem dengan mengecek stok produk, rekap stok, serta laporan Pengaturan konten kanal penjualan online dapat diatur sesuai dengan kebutuhan bisnis. penjualan, sehingga mempermudah proses bisnis daripada jika dilakukan secara manual. 3. Membangun branding dan memperluas jangkauan pasar melalui iklan daring sehingga dapat memasarkan produk ke mana saja dan kepada siapa saja. Namun terdapat sejumlah yang harus diperhatikan para pelaku UMKM, di antaranya: 1. Pembuatan Katalog yang menarik dan rapi akan mendorong masyarakat untuk membeli produk. katalog produk berisi deskripsi, foto, dan ketersediaan barang. 2. Komposisi tim "eksekutor" rencana go online. Tim yang ideal terdiri dari fotografer produk, desainer grafis, administrator penerima pesanan, pencatat laporan keuangan, dan petugas pengemasan serta pengiriman. 3. Komunikasi yang konsisten. Adanya interaksi dengan calon pembeli sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan kenyamanan. 4. Memanfaatkan platform seperti Google dan Facebook untuk beriklan. Ketika berbisnis secara digital, maka iklan secara digital harus diutamakan. 5. Berkolaborasi dengan bisnis lain. Di ranah digital, kolaborasi antar-penjual online akan menambah promosi produk kita. Referensi Agustini, P. (2019, 10 September). "Grebeg Pasar". Diunduh dari grebeg-pasar/. Annur, C. M. (2019, 1 Juli). "Baru 17% UMKM Berjualan Online, Kominfo Gencar Gaet E-commerce". Diunduh dari gencar-gaet-e-commerce. Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). "Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah". SIKAP, 3 (1): 49-62. Rahayu, R., & Day, J. (2016). "E-Commerce Adoption By SMEs In Developing Countries: Evidence From Indonesia". Eurasian Business Review, 7 (1): 25-41. Rizkinaswara, L. (2019, November 15). "UMKM Go Online". Diunduh dari 213
Gerakan Ayo UMKM Jualan Online 214
Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Deskripsi Program1 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Ditjen PEN dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/03/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 24 Maret 2016. Sejak saat itu, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Perdagangan ditugaskan untuk turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap rantai pasok global melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan di bidang perdagangan internasional, khususnya ekspor, bagi para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi pondasi didirikannya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag. Kegiatan pengembangan ekspor nasional tersebut bertujuan agar Balai Besar PPEI menjadi lembaga pelatihan terdepan yang ditujukan bagi kebutuhan dunia usaha, eksportir dan masyarakat melalui penyusunan dan pengembangan kurikulum/silabus Pendidikan dan Latihan (diklat), promosi dan kerja sama diklat, penyelenggaraan diklat, evaluasi hasil pelaksanaan diklat, implementasi SMM ISO 9001:2015, serta kegiatan Export Coaching Program. Dalam pelaksanaannya, Balai Besar PPEI bekerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional di bidang perdagangan internasional, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi produk dengan standar mutu yang berorientasi pada permintaan pembeli, ramah lingkungan, dan membuat jejaring dengan produsen produk sejenis maupun para pelaku usaha terkait, agar siap menghadapi perdagangan bebas. Selain dari sisi peningkatan kapasitas eksportir dan informasi ekspor, Kemendag juga memfasilitasi eksportir dan UMKM dalam pengembangan dan adaptasi produk guna meningkatkan kualitas dari produk ekspor utama dan produk potensial. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan adanya program Designer Dispatch Service (DDS). DDS adalah program yang mempertemukan desainer dengan produsen guna meningkatkan kualitas desain suatu produk untuk menyesuaikan dengan selera pasar tujuan ekspor. Dalam jangka panjang, upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia tidak cukup hanya bergantung pada aspek promosi dan pemasaran berbagai produk yang ada, tetapi juga harus melakukan diversifikasi produk yang bernilai tambah tinggi dan diminati oleh pasar internasional. Program hilirisasi industri untuk menciptakan produk yang bernilai tambah tinggi selalu ditunggu guna mengakselerasi kinerja ekspor Indonesia. 1 Laporan Akhir Kajian Penyusunan Strategi Pengembangan Ekspor Indonesia 2015-2019 (Pusat	Kebijakan	Perdagangan	Luar	Negeri,	2014). 215
Regulasi/Dasar Hukum 1. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/03/2016 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu Indikator Keberhasilan2 Tabel 1. Pemantauan Kegiatan Pengembangan Ekspor Nasional oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Tahun 20193 No SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET 2019 REALISASI CAPAIAN (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya diversifikasi dan kualitas produk yang berdaya saing ekspor serta diverfikasi pasar tujuan ekspor Pertumbuhan ekspor ekspor nonmigas ke pasar utama Pertumbuhan ekspor nonmigas di pasar prospektif Pertumbuhan ekspor nonmigas produk utama Pertumbuhan ekspor nonmigas produk prospektif Peringkat Brand Finance:Nation Brand Index UKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir 7,5% 7,5% 7% 7% Peringkat 20 40% 6,46% 3,81% 6,88% 5,8% Peringkat 15 3,81% 86,13 50,80 98,29 82,86 133,33 50,80 KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (%) (7) (8) (9) (10) Pengembangan Produk Ekspor 15.923.535.000 15.057.224.033 94,56 Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor 7.511.500.000 6.585.963.311 87,68 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 60.489.442.000 56.044.981.185 92,65 Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 6.500.000.000 6.266.627.449 96,41 Pengembangan Promosi dan Citra 46.728.884.000 34.090.698.557 72.95 Kerjasama Pengembangan Ekspor 6.000.000.000 5.769.741.413 96,16 Pengembangan SDM Bidang Ekspor 18.599.173,000 17.991.582.218 96,73 JUMLAH 161.752.534.000 141.806.818.166 87,67 Penerima Manfaat Sasaran dan Jumlah Penerima Setiap kegiatan ditargetkan untuk diikuti oleh 25 peserta. Pada 2020, ada lima rangkaian kegiatan sehingga total jumlah peserta untuk kegiatan ini ditargetkan mencapai 125 orang. 2 Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2018 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). 3 Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020). 216
Dari 2010 hingga 2019, kegiatan Export Coaching Program menghasilkan 29 angkatan dengan 810 peserta dari 15 kota, dengan 184 peserta sukses mengekspor produknya. Beberapa UMKM alumni program ini yang berhasil pada 2019 di antaranya: 1. PT Gayatri Tanjung Galeri (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah), produsen furnitur, melakukan ekspor ke Kamboja untuk pengisian furnitur hotel sebanyak 2.000 kamar dengan nilai total US$10.000.000. 2. PT Adijero Cocos (Purworejo, Jawa Tengah), produsen desiccated coconut (parutan kelapa kering) dan gula kelapa semut, melakukan ekspor ke Belanda, Argentina, dan Amerika Serikat dengan nilai sekitar US$50.000. Pada Agustus 2019 mereka berhasil negosiasi dengan salah satu jaringan supermarket terbesar Jerman, Proxy Delhaize. 3. CV Permata Satria (Purwokerto, Jawa Tengah), produsen gula kelapa semut organik, melakukan ekspor ke Hungaria dan Australia dengan nilai sekitar US$45.000. 4. PT Guna Graha Gemilang (Tangerang) mengekspor produk Gaharu ke Oman dan Qatar dan telah memiliki sertifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 5. UD Mekarsari (Pati, Jawa Tengah) mengekspor serat kapuk ke Malaysia sebanyak satu kontainer dengan nilai sekitar US$9.750. 6. PT Botani Seed Indonesia (Jakarta) mengekspor benih pepaya Calina. Peserta mengikuti program pendampungan ekspor, mengurus surat izin pengeluaran benih melalui Kementerian Pertanian. Ekspor benih dikirim ke Kilimanjaro, Tanzania, dan Kenya. 7. CV Yans Fruit (Jawa Barat) melakukan ekspor perdana ke Dubai, Uni Emirat Arab, melalui air freight. Komoditas ekspornya buah naga, jambu merah, mangga gincu, kacang, dan serai. Negara tujuan berikutnya adalah Jepang. Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program menyasar perempuan pegiat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang hendak mencari jaringan pemasaran produk UMKM. Berdasarkan rapat kerja Kemendag 2020, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendag mencanangkan adanya "Ladies Program" (Program Wanita) sebuah pameran yang memamerkan produk UMKM yang dimiliki perempuan, khususnya kelompok pegiat PKK. Kriteria Penerima4 1. Designers Dispatch Service (DDS) Berdasarkan Permendag Nomor 07 Tahun 2019, UMKM di bidang kerajinan/fesyen di sembilan provinsi, yakni Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, memiliki kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pengembangan produk yang berorientasi ekspor melalui program Designers Dispatch Service (DDS).5 4	Berdasarkan	Peraturan	Menteri	Perdagangan	Nomor	07	Tahun	2019	tentang	Petunjuk	Teknis	Pelaksanaan	Kegiatan	Dekonsentrasi	Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019). 5 Kegiatan Designers Dispatch Service (DDS) diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing pelaku ekspor di daerah melalui pengembangan desain dan produk yang telah ada agar tercipta desain produk baru (purwarupa) yang sesuai dengan selera pasar dan permintaan konsumen global. Pengembangan produk ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha di daerah, baik dalam hal desain, pewarnaan, simplikasi, perpaduan antara tradisional dan kontemporer (kekinian tanpa meninggalkan unsur budaya yang telah menjadi ciri khas), serta diharapkan terjalin jejaring antara desainer dan pelaku usaha yang berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk melalui pengembangan desain produk yang berorientasi ekspor. 217
Ditjen PEN dan dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan menetapkan kritera untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengembangan produk. Kriterianya sebagai berikut: a. Kriteria umum • • • • • Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telepon/nomor telepon seluler/alamat surat elektronik yang dapat dihubungi. Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Badan usaha yang memiliki dokumen legalitas usaha. Perusahaan yang telah memiliki merek. Perusahaan eksportir dan perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor Perusahaan telah memproduksi produk minimal selama dua tahun. b. Kriteria produk Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk
identitas daerah. Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki suplai yang besar sehingga bila ada permintaan besar untuk ekspor mampu dipenuhi. Diprioritaskan mempunyai pengalaman membuat produk untuk ekspor. c. Kriteria UKM peserta diklat, diutamakan: • Minimal lulusan sekolah menengah atas atau sederajat dan dengan maksimal peserta berumur 55 tahun Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Pemilik atau minimal adalah staf pemasaran.
2. Pengembangan Desain Kemasan6 Kriteria umum, kriteria produk, dan kriteria UKM peserta diklat pengembangan desain kemasan seru- pa dengan kriteria kegiatan DDS. Kegiatan ini menyasar UKM di sembilan provinsi di bidang produksi makanan olahan, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Bangka Be- litung, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. 3. Fasilitas Diklat Ekspor (Pengembangan SDM Ekspor) Kriteria umum, kriteria produk, dan kriteria UKM peserta diklat pengembangan sumber daya manusia di bidang ekspor serupa dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kegiatan pemberian diklat ekspor nantinya akan diselenggarakan oleh Balai Besar PPEI. 4. Marketing Point Kriteria umum, kriteria produk, dan kriteria UKM peserta marketing point adalah seluruh UKM yang berada di daerah perbatasan Indonesia. Kegiatan ini baru baru berjalan di Desa Skouw, Jayapura, di daerah per- batasan Indonesia dan Papua Nugini. Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan 2019 yang telah dipaparkan pada Tabel 1, anggaran pengembangan ekspor nasional sebesar Rp161.752.534.000 dan realisasi anggarannya mencapai Rp141.086.818.166 (rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1). Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Export Coaching Program tahun 2020 sebesar Rp2,8 miliar. Skema pembiayaan program ini dibagi menjadi dua berdasarkan sumber pembiayaan, yaitu secara kontraktual dan subsidi penuh. 6	Kegiatan	pengembangan	kemasan	bertujuan	untuk	meningkatkan	nilai	produk,	memperbaiki	penampilan,	dan	citra	positif	produk	di	mata	konsumen, serta diharapkan terjalin koneksi antara desainer dan pelaku usaha yang berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk melalui pengembangan desain kemasan yang berorientasi ekspor. 218
1. Kontraktual a. Pembiayaan sepenuhnya oleh pihak mitra kerja sama dengan besaran bervariasi (tergantung pada daerah lokasi pelaksanaan). b. Dana yang disetor ke PPEI melalui kas negara digunakan untuk membiayai kurikulum dan silabus, honor fasilitator, akomodasi dan transportasi untuk fasilitator dan panitia dari PPEI, kit seminar, makalah, sertifikat, dokumentasi, laporan, dan spanduk. c. Pihak mitra kerja sama mengelola dana untuk konsumsi dan sewa ruang serta akomodasi dan transportasi untuk peserta (bila diperlukan). 2. Subsidi penuh Pembiayaan sepenuhnya menggunakan anggaran Balai Besar PPEI sesuai dengan tahun anggaran yang sedang berjalan, yang dipergunakan untuk membiayai kurikulum dan silabus, honor fasilitator, akomodasi dan transportasi untuk fasilitator dan panitia dari PPEI, kit seminar, makalah, sertifikat, dokumentasi, laporan, spanduk, konsumsi dan sewa ruangan, serta akomodasi dan transportasi untuk peserta (bila diperlukan). Untuk tahun 2020, Export Coaching Program diselenggarakan lima kali di: 1. Bandung (kontraktual), namun karena adanya pandemi Covid-19, program dibatalkan 2. Jakarta, Semarang, Banyuwangi, dan Malang (subsidi penuh) Bentuk/Tipe Pemberdayaan dalam Program 1. Program Pendampingan Ekspor (Export Coaching Program) Balai Besar PPEI menyelenggarakan kegiatan pendampingan khusus bagi para pelaku UMKM yang dinamai Export Coaching Program atau Program Pendampingan Ekspor. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para pelaku UMKM yang berambisi menembus pasar mancanegara dan berkomitmen penuh untuk memenuhi ambisinya tersebut. Kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM ini melalui delapan tahapan dalam kurun waktu satu tahun agar mereka dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha ekspor yang sukses. Kegiatan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: a. Kesiapan usaha (business readiness): peserta akan dibimbing untuk membuat perencanaan bisnis internasional. b. Pengembangan pasar (market development): peserta akan mendapatkan pendampingan (coaching) oleh para pendamping (coaches) untuk membentuk kerangka berpikir dan kinerja dalam menyusun strategi memasuki pasar ekspor. c. Memasuki pasar (market entry): perserta diharapkan sudah mempunyai bekal dan keterampilan untuk melakukan penetrasi pasar secara individual (mandiri). 2. Frekuensi Pemberdayaan Kegiatan Export Coaching Program dilakukan selama kurang-lebih satu tahun yang dibagi menjadi tiga triwulan. Materi triwulan pertama adalah persiapan bisnis yang dimulai dengan menggali potensi, menganalisis kekurangan dan kemampuan, dan perencanaan bisnis internasional. Materi triwulan kedua meliputi pengembangan pasar yang berisi pembekalan mengenai riset pasar, strategi pemasaran, dan kegiatan promosi. Adapun materi triwulan ketiga mengenai proses masuk ke dalam pasar yang di dalamnya terdapat materi mengenai penjualan hingga transportasi dan logistik. 219
Kegiatan tersebut terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu a. Lokakarya dan verifikasi Pada tahap lokakarya (workshop) dan verifikasi, Balai Besar PPEI melakukan penjajakan kerja sama pendampingan ekspor di daerah-daerah. Balai Besar PPEI bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait dalam pendampingan dan pelaksanaan kegiatan di daerah. PPEI mengharapkan UKM binaan alumni Balai Besar PPEI yang potensial dapat menjadi peserta kegiatan Export Coaching Program. Selanjutnya Balai Besar PPEI akan menyelenggarakan workshop dan verifikasi perusahaan di daerah. Workshop merupakan kegiatan seminar yang bertujuan memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang kegiatan pendampingan. Dalam lokakarya juga diselenggarakan diskusi teknis dan pengisian kuesioner oleh calon peserta. Selanjutnya, verifikasi perusahaan bertujuan untuk merekrut dan menyeleksi calon peserta dari 40 peserta menjadi 25 peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti pendampingan program selama satu tahun. Verifikasi perusahaan dilaksanakan dan dipantau secara langsung dengan wawancara mengenai keberadaan tempat usaha, kegiatan manajemen dan produksi, jumlah karyawan, kapasitas produksi, penjualan, produk, kepemilikan dokumen seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hingga potensi untuk siap ekspor. b. Training of exporters Kegiatan ini berbentuk pendampingan dan pelatihan, yang terdiri dari pemberian materi dan pembekalan tentang persiapan ekspor, diskusi kelompok dengan bimbingan pendamping, serta diskusi langsung dengan pendamping melalui pendampingan individual. Selain itu, para wirausaha didampingi saat membuat draf rencana bisnis. Mereka juga dan akan dihubungkan dengan layanan informasi pasar ekspor dan praktik menjadi membership layanan Ditjen PEN dengan narasumber dari Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. Para wirausaha juga dibantu membuat template profil usaha sebagai bahan promosi Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra. c. Pendampingan pengembangan pasar Kegiatan ini berbentuk pendampingan pengembangan pasar bagi pelaku usaha. Pendamping memberikan konsultasi dan bimbingan tentang pengembangan pasar/riset pasar ekspor, perbaikan bahan/media promosi, dan strategi pemasaran ekspor. Pendamping juga memaparkan teori dan praktik penyusunan rencana bisnis internasional. Selain itu, wirausaha dibantu melakukan business matching dengan mengatur pertemuan dengan pejabat perwakilan Kemendag di luar negeri (atase perdagangan dan kepala Indonesia Trade Promotion Center/ITPC) melalui konferensi video. d. Pendampingan produk Kegiatan ini berbentuk pendampingan oleh desainer produk bagi pelaku usaha peserta program pendampingan ekspor untuk memberikan konsultasi dan bimbingan tentang kesiapan produk untuk ekspor. Kegiatan ini melibatkan desainer dari Indonesia Design Development Center (IDDC), Ditjen PEN, dan konsultan desain dari Balai Besar PPEI. Selain pendampingan produk, Ditjen PEN berupaya melakukan pengembangan produk. Memenuhi standar kualitas internasional merupakan tantangan besar bagi banyak eksportir Indonesia. Pengembangan desain dan kemasan berkualitas baik yang cocok untuk pasar luar negeri menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Ditjen PEN menyediakan berbagai program untuk membantu perusahaan Indonesia meningkatkan kualitas produknya guna memenuhi tuntutan dan selera pasar internasional. Salah satu program yang diprakarsai oleh pemerintah adalah pertemuan antar- departemen guna mengembangkan produk utama, produk potensial, dan jasa yang telah dipilih sebagai sasaran produk untuk dipromosikan. Ditjen PEN terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pengembangan produk bekerja sama dengan lembaga promosi perdagangan (trade promotion organization), pengembangan kluster produk ekspor, dan pengembangan merek produk ekspor. 220
Para pelaku bisnis juga diperkenalkan pada modul tentang adaptasi dan pengembangan produk melalui pelatihan, lokakarya, dan seminar yang dipimpin oleh para ahli dari dalam dan luar negeri, mengenai mutu, pengolahan penampilan bahan, pengerjaan, kemasan, gaya, warna, dan pemodelan. Keterlibatan asosiasi bisnis serta pengusaha sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pengembangan produk. Ditjen PEN telah mengembangkan kerja sama yang kuat dengan asosiasi bisnis seperti Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi), Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia (APMI), dan banyak lainnya. e. Training of exporters (lanjutan) f. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari training of exporters pertama, berupa pendampingan pengembangan pasar dengan memberikan konsultasi dan bimbingan tentang pengembangan pasar/riset pasar ekspor, perbaikan bahan/media promosi, dan strategi pemasaran ekspor, teori dan praktek penyusunan rencana bisnis internasional, serta melakukan business matching dengan bertemu pejabat perwakilan Kemendag di luar negeri (atase perdagangan dan kepala ITPC). Business matching Kegiatan pertemuan bisnis antara para peserta dan pembeli potensial dari luar negeri negara terakreditasi yang diwakili atau diikutsertakan dalam kegiatan ini oleh atase perdagangan atau ITPC menggunakan Skype atau aplikasi konferensi video lainnya. g. Progress monitoring Kegiatan ini berupa kunjungan ke perusahaan peserta program pendampingan ekspor untuk memantau perkembangan kesiapan ekspor peserta. Hal yang dipantau di antaranya perkembangan produk, produksi, promosi, pemasaran, penjualan, serta perbandingan dengan kondisi awal sebelum coaching. Pada tahap ini peserta program juga diberikan konsultasi dan pendampingan teknis untuk kesiapan ekspor, dan pendampingan untuk tindak lanjut hasil business matching. h. Evaluasi dan penutupan Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap rangkaian kegiatan Export Coaching Program selama satu tahun. Peserta/wirausaha memberi masukan untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan program ini pada masa mendatang. Dalam forum ini diumumkan peserta yang siap ekspor beserta grade kelulusan peserta serta liputan testimoni selama satu hari bagi peserta yang memperoleh grade A. 3. Informasi Pasar Ditjen PEN memberikan layanan informasi kepada eksportir Indonesia mengenai peluang pasar dan strategi untuk menembus pasar ekspor. Informasi serupa juga ditawarkan kepada calon pembeli potensial dari produk-produk nonmigas Indonesia. Saat ini, informasi berupa penjelasan tentang pasar, produk- produk yang ditawarkan, pameran perdagangan, maupun informasi lain terkait perdagangan secara umum dapat diakses pada situs Ditjen PEN Ditjen PEN juga secara berkala menerbitkan majalah dan harian, profil produk, katalog, direktori, dan brosur. Publikasi-publikasi yang berisi informasi bagi calon pembeli potensial diedarkan langsung melalui para pelaku bisnis atau didistribusikan lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia dan ITPC. a. Market intelligence dan market brief Informasi mengenai pasar yang akurat memegang peranan penting dalam mendukung diversifikasi pasar dengan meningkatkan ekspor ke pasar tradisional serta memperluas ekspor ke negara- negara berkembang. Adanya informasi yang akurat mengenai ancaman dan peluang bagi ekspor produk-produk Indonesia sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan kebutuhan calon pembeli potensial yang makin spesifik, persaingan pasar yang makin ketat, serta perubahan tren maupun 221
kebijakan di pasar global. Ditjen PEN menyediakan jasa market intelligence dan market brief untuk membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menghasilkan informasi dan analisis mendalam yang disarikan dari riset, seminar, lokakarya, forum ekspor-impor, dan trade journal. b. Lokakarya, seminar, dan pelatihan Ditjen PEN bekerja sama dengan asosiasi bisnis, bank, dan lembaga lainnya mengatur serangkaian seminar dan lokakarya tingkat nasional, regional, dan tingkat internasional. Kegiatan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kualitas dan adaptasi produk, tetapi juga membahas peluang pasar dan strategi masuk pasar. c. Forum Komunikasi Ekspor bagi UKM UKM merupakan sektor penting yang memiliki peran signifikan dalam mengembangkan perekonomian nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka, khususnya dalam hal melakukan bisnis serta perdagangan internasional adalah melalui Forum Komunikasi Ekspor yang diselenggarakan sejak 2011. Forum tersebut dimaksudkan untuk menyebarkan informasi mengenai perdagangan ekspor dengan menghadirkan konsultan dan pakar perdagangan internasional. Forum Komunikasi Ekspor tersebut juga akan menyebarkan informasi seperti prosedur ekspor, pembiayaan ekspor, asuransi ekspor, informasi pasar, promosi ekspor, desain dan pengembangan produk. Dalam menyelenggarakan forum ini, Ditjen PEN membuka kerja sama dengan kantor wilayah perindustrian dan perdagangan di sejumlah provinsi yang memiliki UKM berorientasi ekspor dan siap menembus pasar luar negeri. d. Buyer Reception Desk (BRD) dan Inquiry Service Inquiry Service atau layanan pertanyaan adalah salah satu layanan Ditjen PEN yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri dan eksportir Indonesia yang tertarik untuk membangun kemitraan bisnis di antara mereka. Pertanyaan dapat disampaikan melalui surat elektronik, faksimile, telepon, surat resmi, ataupun melalui kunjungan langsung ke kantor Ditjen PEN. Sedangkan Buyer Reception Desk (BRD) didirikan pada 1986 dengan tujuan sebagai one stop service bagi pembeli luar negeri yang berkunjung ke Indonesia untuk membeli produk ekspor Indonesia. BRD membantu pembeli untuk melakukan pertemuan bisnis dengan produsen atau eksportir Indonesia di kantor Ditjen PEN dan dilanjutkan ke pabrik apabila diperlukan. Dalam membantu pembeli di luar negeri di Indonesia, BRD juga menyediakan transportasi untuk kegiatan bisnis mereka dilengkapi bantuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta mengawal mereka hingga waktu kepulangannya. e. Perpustakaan ekspor Ditjen PEN mengelola perpustakaan ekspor yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan di bidang ekspor, terutama untuk komunitas bisnis dan pengguna lain. Perpustakaan berisi lebih dari 8.000 judul referensi bertopik ekspor yang relevan dalam bentuk majalah dan koran, baik domestik dan luar negeri. Selain itu, tersedia sistem aplikasi perpustakaan umum yang menyediakan informasi ekspor yang diperlukan dengan mudah. 4. Promosi Ekspor Nation branding atau "merek negara" adalah kombinasi berbagai elemen multidimensi yang unik, yang membuat suatu negara memiliki kekhasan yang berbeda dengan negara lain. Nation branding dibentuk sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik suatu negara yang disertai dengan komitmen jangka panjang dalam membentuk dan mengembangkannya. 222
Pencitraan Indonesia di luar negeri saat ini dicapai melalui pengembangan strategi komunikasi dari branding bangsa secara holistik, mengoptimalkan partisipasi di World Expo Shanghai China (WESC) 2010 dan partisipasi dalam pameran dunia berikutnya, serta memperkuat posisi Indonesia dalam pameran dagang internasional. Nation branding yang kuat akan mendorong ekspor produk industri, pariwisata, dan investasi, serta bisa menarik tenaga kerja terampil dan meningkatkan diplomasi internasional. Pihak yang Terlibat dalam Program Pihak-pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan ini antara lain adalah dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan Badan Usaha Milik Negara seperti BRI, Bank Mandiri, dan Inalum. 1. Designers Dispatch Service (DDS) Pihak yang terlibat di dalam program DDS meliputi: a. Ditjen PEN, yang bertugas menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) produk serta memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan desain. b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi, yang membiayai perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya pelaksanaan kegiatan DDS. Selain itu, dinas tersebut melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya setelah berakhirnya Trade Expo Indonesia (TEI) 2019, hingga UKM peserta program berhasil melakukan ekspor 2. Pengembangan Desain Kemasan Pihak yang terlibat dalam program pengembangan desain kemasan meliputi: a. Ditjen PEN, yang menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) kemasan serta memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan kemasan produk baru dimaksud. b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi, yang membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan desain kemasan di daerah. Selain itu, dinas melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya setelah berakhirnya TEI 2019 dengan memberikan pembinaan terhadap penawaran potensial yang diperoleh dari TEI. 3. Fasilitasi Diklat Ekspor (Pengembangan SDM Ekspor) Pihak yang terlibat dalam diklat ini di antaranya Ditjen PEN dan dinas yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan untuk membiayai perjalanan dan akomodasi peserta selama mengikuti pelatihan. Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat 1. Designers Dispatch Service (DDS) Mekanisme penjaringan dan pendataan UKM dalam kegiatan DDS adalah sebagai berikut: a. Dinas merekomendasikan 10 UKM yang menghasilkan produk sejenis. b. Rapat koordinasi awal persiapan kegiatan DDS di kantor dinas. Pada rapat tersebut, dinas provinsi, perwakilan Ditjen PEN, dan desainer akan memberikan pandangan mengenai konsep pengembangan desain melalui kegiatan DDS guna menciptakan purwarupa produk baru kepada para UKM. c. Survei dan verifikasi UKM oleh desainer, perwakilan Ditjen PEN, dan perwakilan dinas. d. Tinjauan kondisi workshop/tempat usaha UKM dan penjelasan konsep kerja sama dengan desainer melalui kegiatan pengembangan desain produk. 223
e. Ditjen PEN, desainer, serta dinas memilih dan menetapkan dua UKM terbaik untuk mengikuti kegiatan pengembangan desain produk. f. UKM yang terpilih akan dimintai kesediaan dan komitmen untuk mengikuti program pendampingan pengembangan desain produk secara aktif. g. Komunikasi antara tenaga ahli, dinas, serta Ditjen PEN dan peserta akan dijalin untuk terus berdiskusi dalam pengembangan desain produk baru 2. Pengembangan Desain Kemasan Mekanisme penyaringan dan pendataan UKM dalam kegiatan Pengembangan Desain Kemasan adalah sebagai berikut: a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan diminta merekomendasikan 5-10 UKM yang merupakan produk potensial. b. Survei dan verifikasi usaha kecil menengah sesuai dengan kriteria oleh desainer, perwakilan Ditjen PEN, dan perwakilan dinas. c. Tinjauan kondisi workshop/tempat usaha UKM dan penjelasan konsep kerja sama dengan desainer melalui kegiatan pengembangan desain kemasan. d. Ditjen PEN, desainer, serta dinas memilih dan menetapkan dua UKM terbaik untuk mengikuti kegiatan pengembangan desain kemasan. e. UKM yang terpilih akan dimintai kesediaan dan komitmen untuk mengikuti program pendampingan f. pengembangan desain kemasan secara aktif. Komunikasi antara tenaga ahli, dinas, Ditjen PEN, dan peserta dijalin agar terus berdiskusi dalam pengembangan desain kemasan baru. Mekanisme Penyaluran Program 1. Mekanisme penyaluran program DDS sebagai berikut: Designers Dispatch Service (DDS) a. Desainer memberikan rekomendasi konsep, arah, dan model pengembangan dalam menciptakan purwarupa produk baru kepada UKM. b. Desainer menjelaskan target pemasaran produk dengan desain produk baru. c. Desainer berkomunikasi dan berdiskusi dengan UKM peserta secara berkelanjutan dan menyempurnakan pengembangan desain produk. d. Desainer, dinas provinsi, dan perwakilan Ditjen PEN melakukan pendampingan dalam proses pembuatan dan pemantauan purwarupa produk baru. 2. Pengembangan Desain Kemasan a. Desainer memberikan rekomendasi konsep arah dan model pengembangan dalam menciptakan purwarupa kemasan baru kepada UKM. b. Desainer menjelaskan target pemasaran produk dengan kemasan baru. c. Desainer berkomunikasi dan berdiskusi dengan UKM peserta secara berkelanjutan dalam menyempurnakan pengembangan desain kemasan. 224
Mekanisme Pelaksanaan 1. Fasilitasi Diklat Ekspor Pelaksanaan pelatihan ekspor meliputi: a. Kontraktual Pelatihan kontraktual dibiayai sepenuhnya oleh dinas yang menangani bidang perdagangan melalui anggaran dekonsentrasi yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Balai Besar PPEI. Biaya tersebut digunakan untuk honor pembicara/pengajar, tiket dan akomodasi pengajar dan panitia PPEI, perlengkapan peserta, makalah peserta, sertifikat, spanduk, laporan dan dokumentasi, kurikulum, dan silabus. Sedangkan akomodasi, konsumsi, transportasi peserta dan panitia, dibiayai secara swakelola oleh dinas yang menangani bidang perdagangan. Biaya yang dimaksud disesuaikan dengan standar biaya masing-masing provinsi yang ditetapkan pemerintah. b. Cost sharing atau subsidi Kegiatan pelatihan cost sharing sebagian besar dibiayai oleh Balai Besar PPEI dari APBN. Balai PPEI menanggung honor pembicara/pengajar, tiket dan akomodasi pengajar dan panitia PPEI, perlengkapan peserta, makalah peserta, sertifikat, spanduk, laporan, dan dokumentasi. Sedangkan dinas yang menangani bidang perdagangan membiayai keikutsertaan peserta sebesar Rp600.000 per peserta sesuai peraturan untuk pelaksanaan pelatihan selama tiga hari yang dialokasikan dari anggaran dekonsentrasi. c. Pengiriman peserta pelatihan ke Balai Besar PPEI Dinas yang menangani bidang perdagangan mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan di Balai Besar PPEI sesuai dengan topik dan waktu yang telah terjadwal. Sedangkan tata cara pelaksanaan pelatihan ekspor dengan skema kontraktual dan cost sharing di daerah adalah sebagai berikut:
Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi c.q. unit kerja yang membidangi promosi ekspor atau perdagangan luar negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi c.q. unit yang membidangi promosi ekspor atau perdagangan luar negeri mengomunikasikan/ menyampaikan program pelatihan ke Balai Besar PPEI sekaligus menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan kepada Sekretaris Ditjen PEN selaku pembina penggunaan dana dekonsentrasi pengembangan ekspor daerah. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi c.q. unit yang membidangi promosi ekspor atau perdagangan luar negeri mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha dan aparatur. Penyelenggaraan diklat dan pembiayaan penyelenggaraan diklat ekspor provinsi dimaksud disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari dana dekonsentrasi pengembangan ekspor yang ada di dinas perindustrian dan perdagangan provinsi di masing-masing provinsi. Selain menyelenggarakan diklat ekspor di daerah/provinsi, dinas dapat mengirimkan pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) dan/atau aparatur/staf dinas untuk mengikuti diklat ekspor yang akan diselenggarakan oleh Balai Besar PPEI di Jakarta ataupun diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor (P3E) daerah terdekat. Diklat ekspor tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: • Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi dalam hal ini unit yang membidangi promosi ekspor atau perdagangan luar negeri menghubungi Balai Besar PPEI atau P3E terdekat untuk mencari informasi tentang penyelenggaraan diklat ekspor dan waktu penyelenggaraannya. 225
Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat teknis tertentu di Balai Besar PPEI Jakarta atau di P3E di daerah terdekat. Menyampaikan informasi kepada pihak Balai Besar PPEI bahwa pihak dinas akan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat teknis tertentu. Optimalisasi anggaran kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas, baik untuk diklat ekspor maupun pengembangan produk ekspor. 2. Marketing Point Dinas yang menangani bidang perdagangan menunjuk pengelola marketing point di Desa Skouw, perbatasan Papua-Papua Nugini. Pengelola bisa berasal dari swasta ataupun pemerintah daerah. Ditjen PEN membantu dalam pengembangan sumber daya manusia, sarana promosi, pengembangan jaringan dan akses pasar. Optimalisasi anggaran kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas atau promosi marketing point. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program 1. Designers Dispatch Service (DDS) Desainer, dinas provinsi, dan perwakilan Ditjen PEN melakukan pemantauan proses pembuatan hingga penyelesaian purwarupa produk baru dan membantu pembuatan brosur sebagai alat kelengkapan promosi, serta berdiskusi dalam penentuan harga produk desain baru. 2. Pengembangan Desain Kemasan a. Desainer dan UKM bersama dengan perwakilan Ditjen PEN dan perwakilan dinas melakukan finalisasi desain kemasan baru untuk siap digunakan oleh UKM dalam memasarkan produknya. b. Desainer membantu dalam pembuatan materi promosi UKM. Apabila ada kelebihan anggaran dari kegiatan DDS atau pengembangan desain kemasan ini, kelebihan anggaran tersebut dapat digunakan untuk optimalisasi kegiatan yang bertujuan mendukung DDS atau pengembangan desain kemasan. Misalnya, dengan menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan kemasan produk, biaya pengiriman barang/produk, ataupun pembelian produk hasil pengembangan kemasan tersebut sebagai produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN, Pusat Pengembangan Desain Indonesia (Indonesia Design Development Center/IDDC), ataupun pemerintah provinsi. 3. Fasilitasi Diklat Ekspor Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta capaian program diklat ekspor kepada Ditjen PEN, baik dalam laporan per kegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi. Dalam menyusun laporan akhir, dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data pemantauan kegiatan dan anggaran dana dekonsentrasi pengembangan ekspor daerah provinsi masing-masing. 4. Marketing Point Dinas yang menangani bidang perdagangan wajib menyampaikan laporan perkembangan serta capaian penyelenggaraan marketing point kepada Ditjen PEN, baik dalam laporan per kegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi. Dalam menyusun laporan akhir, dinas yang menangani bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data pemantauan kegiatan dan anggaran dana dekonsentrasi pengembangan ekspor daerah provinsi masing-masing. 226
5. Usaha Kecil dan Menengah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi Ekspor (Promosi Produk Ekspor) Program promosi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut diklat ekspor bagi usaha kecil dan menengah yang terpilih melalui kegiatan DDS, pengembangan desain kemasan, kegiatan seleksi Trade Expo Indonesia atau TEI, dan usulan dinas. Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk UKM kepada pembeli, konsumen, dan masyarakat guna mengetes pasar. Di samping itu, penyelenggaraan pameran setelah diklat ekspor merupakan sarana bagi UKM dalam mempraktikkan apa yang diperoleh dalam diklat sekaligus memberikan pengalaman kepada UKM bagaimana berinteraksi dengan pembeli, mempresentasikan produk kepada pembeli, bernegosiasi, dan menghitung harga jual produk dalam pembelian jumlah besar termasuk ongkos kirim ke negara tujuan ekspor yang berbeda. TEI 2019 di Jakarta berlangsung pada Oktober 2019. Peserta pada TEI ke- 34 ini berasal dari UKM yang terpilih melalui kegiatan DDS (9 daerah), pengembangan desain kemasan (9 daerah), seleksi TEI (10 daerah) yang dilaksanakan oleh Ditjen PEN bersama-sama dengan dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, serta usulan daerah (6 daerah). Lingkup program pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: a) Seleksi peserta TEI dilaksanakan untuk memilih usaha kecil menengah yang layak untuk mengikuti acara tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh dinas yang menangani bidang perdagangan dan Ditjen PEN. b) Persiapan partisipasi TEI 2019 melalui pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang prosedur ekspor, informasi pasar ekspor serta hal-hal penting lainnya tentang perkembangan ekspor, termasuk cerita sukses UKM yang telah berhasil ekspor sebagai motivasi bagi calon eksportir, diberikan melalui penyelenggaraan diklat ekspor oleh Balai Besar PPEI di Jakarta. c) Mengikuti/berpartisipasi dalam penyelenggaraan promosi pada pameran dagang yang diadakan di dalam negeri yang berskala internasional melalui TEI ke-34 pada 2019. Program ini tetap bekerja sama dengan dinas setempat yang membidangi perdagangan. Oleh karenanya, dinas yang membidangi perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan hasil keikutsertaan UKM dalam penyelenggaraan TEl 2019 dan hasil evaluasinya sebagai laporan per kegiatan dan laporan akhir sebagai bagian keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi masing-masing. Dalam menyusun laporan akhir, dinas diminta mengisi matrik pemantauan kegiatan dan anggaran dana dekonsentrasi pengembangan ekspor provinsi masing-masing. 6. Pembaruan Data Eksportir Daerah Kegiatan pemantauan dilakukan untuk melihat kondisi usaha dan mendapatkan informasi langsung dari para eksportir sebagai bahan pemutakhiran data dan memvalidasi kebenaran perusahaan. Data perusahaan valid sangat penting untuk materi informasi dan promosi kepada pembeli yang mencari produk Indonesia. Lingkup kegiatannya adalah melakukan sinkronisasi data eksportir yang dimiliki oleh Ditjen PEN dan dinas yang menangani bidang perdagangan. Selain itu, melakukan validasi data eksportir dan identifikasi pelaku ekspor baru yang ada di wilayah dinas. Data hasil pembaruan tersebut nantinya akan dimasukkan dalam basis data eksportir Ditjen PEN. Tata cara pelaksanaan pembaruan data eksportir adalah sebagai berikut: a. Ditjen PEN mengirimkan data eksportir berdasarkan domisili perusahaan kepada dinas yang menangani bidang perdagangan. b. Dinas yang menangani bidang perdagangan melakukan sinkronisasi data eksportir dengan data yang dimiliki dinas. Data akan divalidasi dan dilakukan pembaruan dengan menghubungi atau berkunjung ke perusahaan. Kunjungan juga dilakukan kepada calon eksportir potensial lainnya dan eksportir baru di wilayah dinas provinsi oleh dinas yang menangani bidang perdagangan maupun bersama-sama dengan perwakilan Ditjen PEN. c. Data eksportir hasil validasi dan pembaruan dikirimkan ke Ditjen PEN dan dimasukkan ke dalam basis data eksportir. 227
Implementasi Program Kendala dan Tantangan Implementasi Program7 Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur Difi A. Johansyah menjelaskan ada dua hambatan dalam implementasi program. Pertama, selera pasar bahwa apa yang diproduksi di Indonesia belum tentu selaras dengan selera pasar mancanegara. Kedua, perihal pengurusan dokumen. Banyak eksportir atau pelaku UMKM yang melakukan semua proses dari hulu ke hilir sendirian. Tak sedikit dari mereka yang belum memahami pengurusan dokumen. Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program8 Kebijakan yang dapat direkomendasikan dalam pengembangan ekspor adalah sebagai berikut: 1. Mengintensifkan program pelatihan oleh Balai Besar PPEI dan Ditjen PEN untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan desain produk guna memenuhi standar pasar internasional. 2. Mengoptimalkan keberadaan dan peranan atase perdagangan, ITPC, dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) untuk mempromosikan produk ekspor Indonesia. 3. Kementerian Perdagangan segera menyiapkan anggaran dan lokasi untuk pendirian Windows of Indonesia (WOI) sebagai ajang promosi produk ekspor Indonesia. 4. Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tambah seperti larangan ekspor bahan baku dan mengusulkan rekomendasi kebijakan bea keluar. 5. Penyediaan agensi yang mampu membantu mengurusi dokumen UMKM yang hendak melakukan ekspor. 7 Waseso dan Winarto (2019) 8 Berdasarkan Laporan Akhir Kajian Penyusun Strategi Pengembangan Ekspor Indonesia 2015-2019 (Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri,	2014). 228
Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Menteri Perdagangan 2019-2020, Agus Suparmanto, menuturkan bahwa sejak wabah Covid-19 meluas ke berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan ditetapkan sebagai pandemi global, Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai mitigasi dampak dan memberikan respons kebijakan perdagangan, di antaranya:9 1. Respons pertama dan langkah preventif yang dilakukan adalah mengeluarkan larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 (dikeluarkan pada 6 Februari 2020). 2. Melakukan relokasi dan refocusing anggaran di antaranya melalui program bantuan untuk pasar rakyat dalam menangani dampak Covid-19. 3. Relaksasi impor alat pelindung diri dan masker. 4. Pemberian stimulus ekonomi nonfiskal seperti penerbitan surat keterangan asal (SKA) barang ekspor melalui penerapan tanda tangan dan stempel yang diaplikasikan secara elektronik (affixed signature and stamp). 5. Pengawasan barang beredar dan/atau jasa dalam perdagangan daring. Selama masa pandemi, Kemendag telah menutup akun pedagang daring yang menjual alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan virus shut out dengan harga yang tinggi dan berkualitas rendah. 6. Fasilitasi ekspor pada masa pandemi. Salah satunya dengan memfasilitasi kegiatan business matching secara virtual. Selain itu, Kemendag telah berhasil merealisasikan peningkatan ekspor kopi ke Mesir dan rumput laut ke Korea Selatan. 7. Pemanfaatan forum kerja sama perdagangan internasional, seperti forum G-20. Studi Kasus: Peserta Export Coaching Program dari Purbalingga, Jawa Tengah, Sukses Ekspor Produk	Sapu	Rayung	ke	Korea	Selatan	pada	Saat	Pandemi	Covid-1910 Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pemberlakukan pembatasan sosial di hampir di semua negara karena pandemi Covid-19, sebuah UKM peserta Export Coaching Program dari Purbalingga, Jawa Tengah, mampu menembus pasar ekspor. UKM tersebut adalah CV Rayung Pelangi, produsen sapu rayung, peserta Export Coaching Program kerja sama antara Balai Besar PPEI, Ditjen PEN, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Pada 28 April 2020, CV Rayung Pelangi berhasil melakukan transaksi ekspor ke pembeli baru di Korea Selatan senilai US$9.000 atau sekitar Rp137 juta. Pembeli baru ini didapatkan via korespondensi e-mail setelah CV Rayung Pelangi mendapatkan pendampingan pengembangan pasar oleh pendamping. Ekspor ini akan berlanjut apabila kualitas produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan buyer. Pencapaian ekspor tersebut merupakan bukti komitmen Kepala Balai Besar PPEI dan tim coach untuk terus memonitor dan mendukung para pelaku usaha agar bertahan dan bahkan terus berkembang di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Balai Besar PPEI juga senantiasa membuat terobosan inovatif agar program yang sudah direncanakan dapat berjalan untuk menciptakan pelaku UKM yang berhasil ekspor. 9 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2020). 10	Direktorat	Jenderal	Pengembangan	Ekonomi	Nasional	(2020). 229
Referensi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Nasional. (2020, 30 April). "Peserta Export Coaching Program dari Purbalingga Jawa Tengah Sukses Ekspor Produk Sapu Rayung ke Korea Selatan di Saat Pandemi Covid-19". Diunduh dari saat-pandemi-covid-19/. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Nasional. (2011). "Layanan DJPEN". Diunduh dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020, 6 Mei). "Mendag Jalankan Langkah Strategis Bidang Perdagangan di Masa Pandemi Covid-19". Diunduh dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2019). Permen No. 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. (2014). Laporan Akhir Kajian Penyusunan Strategi Pengembangan Ekspor Indonesia 2015-2019. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan LN Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Waseso, R., dan Winarto , Y. (2019, November 9). "Ini Dua Hambatan UMKM Menembus Pasar Ekspor". Diunduh dari 230
Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) 231
Pilot Inkubasi dan Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID - PEL) Deskripsi Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk pada 2015 untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Untuk mendukung misi pembangunan Indonesia dari daerah desa dan pinggiran, pemerintah mengalokasikan dana desa. Meski dana desa dianggap telah berkontribusi dalam mempercepat pembangunan desa, peruntukan dana desa cenderung berorientasi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana daripada untuk pengembangan kegiatan ekonomi (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2019). Merespons hal tersebut, Kemendes PDTT menetapkan dana desa agar mulai diarahkan untuk kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah. Untuk itu, pada 2018, Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Kemendes PDTT bekerja sama dengan Bank Dunia menyelenggarakan Program Inovasi Desa (PID). PID diselenggarakan dengan memanfaatkan dana desa melalui pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa. Ada empat ruang lingkup PID yang meliputi:1 1. 2. Program Penguatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan PID Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa 3. Program Pengembangan Eksekutif (PPE) 4. Pilot Inkubasi dan Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) PIID-PEL, yang semula hanya bernama Pilot Inkubasi Inovasi Desa, adalah program peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi, kegiatan produksi, dan jaringan pasar dari kegiatan ekonomi masyarakat di perdesaan melalui "kemitraan". Secara umum, tujuan PIID-PEL adalah mendorong produktivitas serta membangun kapasitas kelembagaan ekonomi di tingkat desa, yang melibatkan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa (KUEMD), termasuk koperasi dan lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes), yang bermitra dengan pelaku bisnis profesional (PBP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat desa (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2019). 1 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2018). 232
Tujuan Program Program PIID-PEL bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kapasitas KUEMD, termasuk koperasi dan BUMDes, guna memperkuat mata rantai produk unggulan desa. 2. Meningkatkan akses teknologi produksi dan pascapanen, pembiayaan, input produksi, dan pasar. 3. Meningkatkan keterlibatan anggota masyarakat miskin, kelompok perempuan, dan kelompok rentan lainnya. 4. Meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi desa. 5. Melestarikan dan mengembangkan inovasi teknologi berbasis kearifan lokal. Regulasi/Dasar Hukum Program PIID-PEL berlandaskan pada peraturan berikut ini: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/ PMK.05/2016 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa Indikator Keberhasilan Program Program dianggap berhasil bila mencapai dua indikator berikut: 1) Terlaksananya program PIID-PEL di maksimal 100 desa pada tahun anggaran 2018 dengan mempertimbangkan kelayakan waktu pelaksanaan. 2) Pendokumentasian hasil program PIID-PEL lokal di maksimal 100 desa dan diseminasi ke 4.000 desa. 233
Penerima Manfaat Sasaran dan Jumlah Penerima Penerima bantuan pemerintah untuk PIID-PEL adalah kemitraan PIID-PEL yang terdiri dari KUEMD termasuk koperasi dan BUMDes, dan pelaku bisnis profesional yang berperan sebagai fasilitator proses inkubasi, baik off-taker saja maupun sebagai off-taker sekaligus inkubator yang akan terlibat dalam pembinaan kepada KUEMD, termasuk koperasi dan BUMDes. Persyaratan penerima bantuan (kemitraan) adalah sebagai berikut: 1. Memiliki dokumen pendirian berupa nota kesepahaman (MoU) kemitraan yang diketahui kepala dinas. 2. Memiliki pengurus. 3. Sudah membuka rekening kemitraan. 4. Sudah mengirimkan usulan rencana usaha. Jumlah maksimal penerima manfaat adalah 100 desa pada 2018. Pada 7 September 2019, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi menuturkan bahwa program PIID-PEL telah menyasar 127 lokasi/ desa di 88 kabupaten yang tersebar di 25 provinsi (Rasheva, 2019). Tabel 1. Capaian Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, 2019 No Kegiatan Target Realisasi Keterangan 1 Bantuan Permodalan BUM Desa 1.200 Desa 1.181 Desa Bantuan permodalan Rp50 Juta per BUM Desa 2 Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa 95 Desa 91 Desa Bantuan permodalan Rp100-150 Juta per BUM Desa 3 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 112 Desa 111 Desa Bantuan permodalan Rp40 Juta pada 553 kelompok masyarakat 4 Revitalisasi Pasar Desa 62 Desa 62 Desa Revitalisasi/perbaikan pasar desa Rp170 Juta 5 Pengembangan Ekonomi Lokal 127 Desa 126 Desa Pelatihan dan Pendampingan terhadap BUM desa, serta bantuan pemerintah sebagai stimulasi pengembangan usaha Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019, tercatat ada 1.181 desa penerima bantuan permodalan BUMDes, 91 desa penerima bantuan pengembangan usaha BUMDes, 111 desa penerima program pengembangan usaha ekonomi masyarakat, 62 desa penerima program revitalisasi pasar desa, dan 126 desa penerima program pembangunan ekonomi lokal. Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program PIID-PEL menyasar kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan Pedoman Umum PIID-PEL, salah satu tujuan khusus dari didirikannya program PIID-PEL adalah untuk meningkatkan keterlibatan anggota masyarakat miskin, kelompok perempuan, dan kelompok rentan lainnya sehingga menumbuhkan lapangan pekerjaan; pendapatan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan difabel; dan menurunnya angka kemiskinan di desa. 234
Kriteria Penerima Manfaat Kriteria lokasi penerima bantuan PIID-PEL ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang Penetapan Lokasi PIID-PEL Tahun 2018. Desa lokasi PIID-PEL ditetapkan dengan mempertimbangkan ragam status desa (Indeks Desa Membangun/ IDM-Indeks Pembangunan Desa/IPD), status kabupaten, dan keterwakilan lokasi di tujuh pulau. Kriteria lengkap desa yang akan menjadi lokasi program adalah sebagai berikut: 1. Desa yang bisa menjadi showcase kemitraan usaha antara KUEMD, BUMDes, dan pelaku bisnis profesional. 2. Tersebar di tujuh pulau-pulau besar Indonesia. 3. Terdapat produk unggulan/komoditas yang dapat dikembangkan. 4. Terdapat kemitraan awal antara KUEMD, BUMDes, dan pelaku bisnis profesional (baik tiga pihak maupun dua pihak). Anggaran Program Dana kegiatan PIID-PEL dianggarkan dalam APBN 2018 bersumber dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dengan nomor pinjaman Nomor 1 Tahun 2018 melalui daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. PIID-PEL adalah bagian dari Program Inovasi Desa (Village Innovation Program) bekerja sama dengan Bank Dunia. Pinjaman sebesar Rp50 miliar tersebut digunakan untuk membiayai: 1. Pendanaan kegiatan sekretariat program dan dukungan koordinasi dan diseminasi sebesar Rp10 miliar akan digunakan untuk membiayai tenaga ahli dan staf pendukung, kelompok kerja (Pokja) PIID- PEL kabupaten, modul, kesekretariatan, sosialisasi program PIID-PEL, rapat koordinasi, pelatihan dan pelaporan PIID PEL. 2. Bantuan pemerintah maksimal Rp40 miliar akan digunakan untuk membiayai kegiatan: a) penyediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran untuk BUMDes dan KUEMD; b) biaya operasional kemitraan; dan c) biaya fasilitasi inkubasi bisnis yang dikelola oleh tim pengelola kegiatan kemitraan (TPKK). Bentuk/Tipe dan Pemberdayaan dalam Program dan Penyalurannya PIID-PEL merupakan program/kegiatan fasilitasi yang dilakukan untuk mendorong pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan antara KUEMD, termasuk koperasi dan lembaga ekonomi desa (BUMDes), dan pelaku bisnis profesional melalui konsep kemitraan yang dikenal dengan konsep kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat (public-private-people partnership/PPPP). Dalam konsep PPPP, keberadaan pemerintah desa diwakili oleh BUMDes, swasta diwakili oleh pelaku bisnis profesional, dan masyarakat diwakili oleh KUEMD (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2019). 235
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PIID-PEL Peningkatan Kapasitas Manajemen/Pelatihan Persiapan Pengorganisasian Penentuan Lokasi Rencana Kerja Sosialisasi Pembentukan Kemitraan PROSES INKUBASI KEMITRAAN Penyusunan Rencana Usaha Pemanfaatan Bantuan Pelembagaan Kemitraan Diseminasi Hasil kepada 4.000 desa Penyediaan Bantuan Evaluasi Awal Evaluasi Akhir Tahapan pelaksanaan PIID-PEL meliputi:2 1. Persiapan Tahap persiapan mencakup pengorganisasian, penentuan lokasi, rencana kerja, dan sosialisasi program. Pengorganisasian meliputi pembentukan tim pelaksana, sekretariat, serta pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab, baik yang ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun lapangan. Penentuan lokasi desa dilaksanakan oleh Kemendes PDTT dengan mempertimbangkan ragam status desa (IDM-IPD) serta hasil konsultasi dengan pemerintah kabupaten. Dalam tahap ini, sekretariat mengidentifikasi pelaku bisnis profesional yang sudah memiliki jaringan usaha di desa-desa lokasi program, dengan pelaku bisnis profesional tersebut juga dapat melakukan fasilitasi inkubasi kepada mitra di desa. 2. Pembentukan kemitraan Pada tahap ini, pokja PIID-PEL kabupaten selaku fasilitasi program PIID-PEL akan melakukan fasilitasi pembentukan kemitraan dengan melibatkan BUMDes, KUEMD, dan pelaku bisnis profesional. Syarat minimum kemitraan adalah sebagai berikut: a. Merupakan bentuk kerja sama bisnis dalam mata rantai produksi (barang/jasa) dari bahan yang berasal dari komoditas lokal yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat. b. Melibatkan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa termasuk koperasi, BUMDes, dan pelaku bisnis profesional yang akan mengupayakan akses pasar bagi hasil produksi (barang/jasa) kegiatan usaha kemitraan. c. Memberikan nilai tambah pada hasil produksi masyarakat sehingga memberikan peningkatan daya saing produksi (barang/jasa) yang muaranya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha. 3. Pembentukan inkubator Pemilihan inkubator dilakukan oleh TPKK dengan pertimbangan dan bantuan pokja PIID-PEL kabupaten. Inkubator adalah perusahaan/lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program peningkatan kapasitas untuk menjadikan usaha tersebut menjadi menguntungkan, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi lembaga usaha yang berkelanjutan, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat. 2 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2019). 236
4. Proses inkubasi 1. Proses inkubasi meliputi tiga hal sebagai berikut: Fasilitasi penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kemitraan. RUK adalah dokumen yang diajukan oleh TPKK atas nama kemitraan kepada Satker Direktorat PUED Kemendes PDTT. RUK menjadi dasar bagi pemberian bantuan PIID. 2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha. Setelah rencana usaha kegiatan disetujui dan penyaluran bantuan PIID dilakukan melalui rekening TPKK, maka tim inkubasi bisnis bersama KUEMD, termasuk koperasi dan BUMDes, melaksanakan kegiatan sesuai dengan RUK. Dalam tahap ini, tim inkubasi bisnis juga melakukan pendampingan dalam proses belanja pengadaan sarana dan prasarana ekonomi produktif yang dilakukan oleh unit pembelanjaan barang dan jasa di TPKK. 3. Fasilitator inkubasi bisnis, selain memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana ekonomi produktif, juga memfasilitasi penciptaan lingkungan usaha yang optimal untuk menjalankan usaha melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Hal ini termasuk memfasilitasi untuk mendapatkan akses pembiayaan dan akses dukungan regulasi. Ketentuan dan mekanisme fasilitasi kegiatan usaha akan dijelaskan dalam petunjuk teknis operasional. 5. Fasilitasi kelembagaan kemitraan (PPPP) Selanjutnya, tim inkubasi bisnis melakukan fasilitasi untuk memastikan proses usaha yang saling terkait antar-anggota kemitraan dapat dilaksanakan berkelanjutan. Di samping itu tim inkubasi bisnis juga mengomunikasikan dan mengoordinasikan upaya untuk memperoleh dukungan dan penyediaan infrastruktur pendukung dari pemerintah desa maupun kabupaten. 6. Diseminasi hasil kegiatan dan promosi replikasi Untuk mencapai indikator keberhasilan program, sekretariat akan melaksanakan diseminasi hasil kegiatan dan promosi replikasi di 4.000 desa. Pihak-pihak yang Terlibat Pihak yang terlibat di dalam program ini terstruktur, mulai dari tingkat pusat,hingga tingkat desa. Pelaku utama PID di tingkat kabupaten/kota adalah Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK), sedangkan di tingkat kecamatan adalah Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID). Pelaku PID ditempatkan di setiap tingkatan struktural pemerintahan, mulai dari desa hingga pusat. Para pelaku tersebut ditugaskan untuk memberikan pendampingan teknis dalam mengawal pelaksanaan program sesuai Pedoman Dasar Organisasi (PDO) untuk mencapai target key performance indicator (KPI yang telah ditetapkan (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2019). 1. Pelaku di Desa Pelaku di desa adalah para pelaku program yang berkedudukan di desa dengan perannya masing- masing dalam pelaksanaan PID, yang meliputi: a. Kepala desa Peran kepala desa adalah sebagai pembina dan pengendali pelaksanaan PID di desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaran Desa (BPD) memastikan realisasi replikasi atau adopsi komitmen kegiatan inovatif serta menyusun regulasi desa yang mendukung pelaksanaan PID. b. Badan Permusyawaran Desa (BPD) BPD atau sebutan lainnya mengawasi proses tahapan PID di desa, terutama realisasi komitmen desa dalam replikasi inovasi, berpartisipasi dalam bursa pertukaran inovasi, serta memberikan saran kepada kepala desa dalam menentukan komitmen replikasi (kartu komitmen) sesuai prioritas kebutuhan desa/masyarakat. 237
c. Pendamping Lokal Desa (PLD) PLD merupakan kepanjangan tangan dari pendamping desa (PD) dan TPID di tingkat Desa. Tugas utama PLD adalah berkoordinasi dengan PD, TPID, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan kader pembangunan manusia (KPM) untuk segala kegiatan yang terkait dengan PID di desa-desa lokasi tugasnya. Selain itu, PLD bertugas membantu PD dan TPID untuk: i. ii. iii. Melakukan sosialisasi PID kepada desa dan masyarakat; Mendorong partisipasi desa dan masyarakat dalam keseluruhan tahapan PID; Berpartisipasi aktif dan memastikan desa-desa di wilayahnya mengikuti musyawarah antardesa (MAD) dan bursa pertukaran inovasi; Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif di desa-desa lokasi tugasnya; Melengkapi data-data kegiatan inovatif yang dibutuhkan guna capturing awal; Mendorong dan memastikan desa-desa di lokasi tugasnya merealisasikan komitmen replikasi dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mengajukan kebutuhan dukungan tim penyedia peningkatan kapasitas teknis desa (P2KTD) jika perlu; Mengawal pelaksanaan replikasi atau adopsi inovasi oleh desa-desa di lokasi tugasnya; dan Membuat laporan pelaksanaan PID. iv. v. vi. vii. viii. d. Kader Pembangunan Manusia (KPM) KPM merupakan kader yang ditempatkan khusus di desa-desa yang menjadi lokasi prioritas Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). KPM memiliki peran memastikan tersedianya kegiatan pelayanan sosial dasar bidang kesehatan dan pendidikan di desa, serta memastikan masyarakat terutama ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (baduta) memperoleh layanan tersebut secara konvergen. Secara terperinci, tugas KPM adalah sebagai berikut: i. ii. iii. iv. v. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan; Mengidentifikasi sasaran "1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)" melalui peta sosial desa dan pengkajian kondisi desa (PKD); Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam RKPDes dan APBDes untuk intervensi stunting; Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan konvergensi lima paket layanan pada rumah tangga 1.000 HPK menerima dan melaporkan hasilnya; Bekerja sama dengan PLD, PD, dan TPID dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif di bidang pelayanan sosial dasar (PSD) dan upaya penanggulangan stunting; dan Melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk capturing awal. vi. 2. Pelaku di Kecamatan a. Camat Camat atas nama bupati berperan sebagai pembina PID di wilayah kecamatan serta bertugas membuat Surat Penetapan Camat (SPC) untuk penetapan TPID. Sebagai pembina, camat memberikan saran atas pelaksanaan PID dan kinerja TPID, hasil capturing, dan pelaksanaan replikasi atau adopsi inovasi oleh desa-desa di wilayah tugasnya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PID secara menyeluruh. 238
b. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) TPID merupakan kelompok masyarakat pelaksana kegiatan PID yang berkedudukan di kecamatan, dan dipilih melalui forum MAD yang selanjutnya dikukuhkan oleh camat atas nama bupati/wali kota melalui surat penetapan camat. TPID bertugas dan bertanggung jawab mengelola dana bantuan pemerintah PID di kecamatan bersangkutan. i. Kriteria TPID: Tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik tertentu; • • Tidak sedang menjabat sebagai staf inti desa dan kecamatan; • Memiliki dedikasi tinggi terhadap pembangunan desa dan kawasan; • Memiliki referensi luas dan minat tinggi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif; Kreatif dalam mengelola pengetahuan dan inovasi desa; dan Berasal dari perwakilan desa dengan mengutamakan keterwakilan perempuan. • Tugas dan tanggung jawab TPID: • Menerima, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan hasil penggunaan dana bantuan pemerintah PID sesuai peruntukan; • Tugas dan tanggung jawab TPID: • Menerima, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan hasil penggunaan dana bantuan pemerintah PID sesuai peruntukan; Menyosialisasikan PID kepada masyarakat; • Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PID; • Memfasilitasi MAD dan forum-forum pertemuan masyarakat lainnya; • Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan replikasi atas komitmen dari Bursa Inovasi Desa Tahun 2018 oleh desa-desa di wilayahnya melalui identifikasi komitmen replikasi yang masuk dalam RKPDes dan APBDes 2019 di setiap desa, identifikasi desa-desa dan kegiatan yang membutuhkan layanan P2KTD melalui kartu layanan P2KTD, membuat prioritas kegiatan yang akan dilayani oleh P2KTD melalui MAD, membuat RAB kegiatan-kegiatan yang akan dilayani P2KTD dan mengajukannya kepada pokja P2KTD-TIK, dan memantau pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas teknis oleh P2KTD; • Mengelola dan menyelenggarakan Bursa Pertukaran Inovasi 2019 serta mengadvokasi komitmen replikasi oleh desa-desa peserta bursa tahun 2019; • Mengawal replikasi atas komitmen dari bursa tahun 2019 oleh desa-desa di wilayah kerjanya agar masuk dalam RKPDes dan APBDes 2020; Memfasilitasi dan memastikan terlaksananya proses pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa dengan baik, terutama pendokumentasian kegiatan-kegiatan inovatif di wilayah kerjanya, melalui identifikasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif dari Kartu Inovasi Desaku (IDE) yang terjaring pada bursa tahun 2019; verifikasi dan melengkapi data-data pendukung kegiatan inovatif yang dibutuhkan untuk dokumen pembelajaran; melakukan capturing dengan mengisi template dokumen pembelajaran yang telah disediakan; serta mengajukan hasil-hasil capturing kepada TIK untuk divalidasi dan dipilih sebagai menu inovasi lokal atau menu inovasi nasional; Mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan program; • Mengelola kegiatan PSDM; dan • Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan TPID. 239
iii. Susunan pengurus TPID terdiri atas: • Ketua, bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola pelaksanaan kegiatan PID termasuk legalisasi pencairan dana bantuan pemerintah PID dan laporan kegiatan; Bendahara, bertugas membuat administrasi pengelolaan dan transaksi keuangan dana bantuan pemerintah PID, serta membantu ketua dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban; Bidang pengelolaan pengetahuan dan (PPID), bertugas untuk memfasilitasi identifikasi, verifikasi, pendokumentasian (capturing), pertukaran hasil capturing dari desa-desa di wilayahnya dan/atau dari tempat lain yang direkomendasikan oleh TIK; Bidang verifikasi inovasi, bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada MAD bagi desa-desa yang berminat melakukan replikasi kegiatan inovasi melalui APBDes; Bidang P2KTD, bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan desa akan peningkatan kapasitas teknis dalam melaksanakan replikasi/adopsi kegiatan inovatif serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara reguler. Bidang P2KTD juga bertugas untuk melakukan identifikasi kebutuhan layanan lembaga P2KTD oleh desa-desa, menyusun prioritas dan menetapkan kebutuhan identifikasi kebutuhan layanan P2KTD ke TIK-pokja P2KTD, melaksanakan kontrak kerja dengan P2KTD, memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas teknis oleh P2KTD, menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD, dan memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah pelaksanaan P2KTD. inovasi Bidang PSDM bertugas untuk membantu mengelola kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Secara terperinci, tugas bidang ini meliputi menyelenggarakan peningkatan kapasitas inovasi pengembangan sumber daya manusia, memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PSDM, memfasilitasi kegiatan pra-musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), dan menyusun laporan kegiatan.
inovasi desa
layanan P2KTD, menyampaikan hasil
c. Pendamping Desa (PD) PD terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang berkolaborasi dengan TPID dan PLD dalam memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan PID di kecamatan dan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, PD koordinasi dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) kabupaten/kota, serta berkolaborasi dengan TPID dan PLD untuk: i. ii. iii. iv. v. Menyosialisasikan PID di kecamatan dan desa; Meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak di kecamatan dan desa untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan PID; Menyiapkan pelaksanaan PID dari proses MAD di tingkat kecamatan sampai proses membangun komitmen atau replikasi oleh desa-desa di wilayah kerjanya serta pertanggungjawaban program; Memfasilitasi desa dalam menindaklanjuti komitmen replikasi oleh desa-desa dari hasil bursa pertukaran inovasi pada RKPDes dan APBDes; Melakukan identifikasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif sesuai kriteria dan batasan kegiatan inovatif, termasuk melengkapi kebutuhan data dalam proses capturing; 240
vi. vii. Mengidentifikasi desa dan kegiatan peningkatan kapasitas teknis yang dibutuhkan melalui kartu layanan P2KTD, lalu merumuskan, membuat prioritas, dan mengajukannya kepada TIK; dan Membuat laporan kegiatan. 3. Pelaku di Kabupaten/Kota a. Bupati Bupati/wali kota adalah pembina PID di tingkat kabupaten/kota dan menetapkan TIK melalui surat keputusan. b. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) dan OPD terkait Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas PMD atau nama lain bersama OPD terkait yang merupakan bagian dari TIK, bertanggung jawab melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program, baik terhadap tenaga ahli atau tenaga pendamping maupun dalam penganggaran, pengalokasian dana operasional, hingga administrasi program. Secara rinci tugas dan tanggung jawab dinas PMD serta OPD terkait sebagai berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. Melakukan sosialisasi PID kepada OPD lain; Menyiapkan rencana kerja dan dukungan teknis pelaksanaan PID; Bersama TIK melakukan pengawasan pelaksanaan PID, verifikasi dokumen pembentukan TPID sebelum diajukan ke provinsi dan verifikasi dokumen permintaan pencairan dan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah PID dari TPID sebelum diajukan ke provinsi; Memfasilitasi kegiatan dan anggaran yang diperlukan oleh TIK dalam pelaksanaan bantuan pemerintah PID; Menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan bantuan pemerintah PID dari TPID sebagai bahan audit; Memfasilitasi pembentukan pokja di PID; Memberikan dukungan regulasi untuk keberlanjutan program; Menyelenggarakan rapat koordinasi PID; Melakukan pembinaan dan pengendalian kepada memberikan layanan teknis kepada desa; Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan TPID; dan Melaporkan kegiatan PID ke satuan kerja program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) provinsi. lembaga P2KTD dalam c. Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK) TIK merupakan pelaksana PID di tingkat kabupaten/kota. TIK dibentuk dan ditetapkan melalui SK bupati/wali kota dan berlaku selama satu tahun anggaran. TIK terdiri dari perwakilan OPD, akademisi, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif, terutama dalam penggunaan dana desa. Anggota TIK dipilih/ diusulkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan kualitas dan kemampuan individu, ketertarikan dalam mengelola pengetahuan atau inovasi, terutama merekam (mendokumentasikan), menyimpan, serta menyebarkannya kepada berbagai pihak, baik di lingkungan kabupaten, antar-kabupaten, bahkan lintas provinsi. i. Tugas umum TIK: • Melakukan sosialisasi PID di lingkungan kerjanya dan tingkat kabupaten/ kota; Mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program; • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PID di wilayah kerjanya sesuai bidang kerja masing-masing; 241
Memastikan pelaksanaan PID di wilayahnya berjalan baik serta mendorong TPID dan P2KTD bekerja dengan baik dalam mencapai indikator keberhasilan; dan Memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan dan masalah program. TIK terdiri dari dua kelompok kerja (pokja), yaitu pokja PPID dan pokja • P2KTD dengan tugas sebagai berikut:
Pokja PPID: • Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan PPID; Mendorong TPID bekerja dengan baik, terutama dalam hingga inovatif melalui bursa pertukaran pengidentifikasian, pertukaran kegiatan-kegiatan inovasi; pendokumentasian (capturing), Memvalidasi hasil capturing dari Kartu Inovasi Desaku atau IDE yang difasilitasi TPID untuk dipilih: (1) sebagai menu lokal, dan (2) diusulkan ke nasional melalui provinsi sebagai menu nasional; Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai; dan
Membuat laporan kegiatan. Pokja P2KTD: • Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis desa-desa di wilayah kerjanya; Menyelesaikan dan memperbarui direktori P2KTD sesuai ketentuan; • Merekomendasikan P2KTD yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan inovatif maupun replikasi/adopsi kegiatan TPID, baik untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa reguler; Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan P2KTD, termasuk pelatihan P2KTD; dan Menyusun laporan kegiatan. ii. Komposisi keanggotan TIK: 1) Pokja PPID beranggotakan: • • • • • • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas kesehatan Dinas pendidikan dan olahraga Dinas komunikasi dan informasi kabupaten Dinas yang menangani infrastruktur Dinas-dinas yang menangani ekonomi perdagangan, hingga koperasi dan UMKM) Dinas-dinas terkait • Wakil masyarakat, yaitu LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat yang relevan, dan pihak lain yang kompeten • Wakil masyarakat, yaitu LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat yang relevan, dan pihak lain yang kompeten 242
2) Pokja P2KTD beranggotakan: Sama dengan pokja PPID ditambah dengan asosiasi profesi dengan rekam jejak dan prestasi yang baik Catatan: • PID dapat menggunakan tim koordinasi yang telah ada di daerah dengan penyesuaian pada tugas, fungsi, dan perannya sesuai kebutuhan program. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) kabupaten/kota membantu dan memfasilitasi kegiatan TIK, namun bukan merupakan anggota TIK. d. Sekretariat TIK Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TIK, dibentuk sekretariat TIK yang dipimpin oleh sekretaris TIK dan berkedudukan di dinas PMD kabupaten/kota. Sekretariat TIK memberikan dukungan administrasi teknis kepada TIK serta bertanggung jawab kepada ketua TIK. Pembentukan sekretariat TIK ditetapkan dengan SK bupati/wali kota. e. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) kabupaten/kota TAPM kabupaten/kota adalah tim tenaga ahli yang ditempatkan di setiap kabupaten/ kota untuk memfasilitasi pelaksanaan PID dan memastikan tahapan kegiatan PID berjalan sesuai prosedur dan ketentuan. TAPM maksimal berjumlah enam orang di setiap kabupaten/kota, yaitu: i. ii. TAPM bidang pemberdayaan masyarakat (PMD), bidang perencanaan partisipatif (PP), dan bidang teknologi tepat guna (TTG) bertugas memfasilitasi kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa. Salah satu TAPM tersebut dipilih sebagai mentor proses "capturing" kegiatan inovatif. TAPM bidang infrastruktur desa (ID), bidang pengembangan ekonomi desa (PED), dan bidang pelayanan sosial dasar (PSD) membantu mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan P2KTD. Bidang analisis data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh tenaga analisis data. iii. 4. Pelaku di Provinsi a. Gubernur Gubernur merupakan pembina PID di provinsi, yang berperan dalam pengembangan peran serta para pihak, terutama dinas PMD dan OPD terkait, serta pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. b. Dinas PMD provinsi Bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan operasional kegiatan dan keberhasilan PID, teknis administrasi keuangan program, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian dan pelestarian kegiatan program; Menyosialisasikan PID dan berkoordinasi dengan para pihak, terutama OPD terkait, termasuk rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan program, masalah-masalah, dan penyelesaiannya; Mengelola tenaga pendamping profesional dalam hal rekrutmen; penempatan/ relokasi/demobilisasi; pengendalian dan evaluasi kinerja; koordinasi; dukungan administrasi; orientasi; penyediaan ruang kerja dan fasilitasnya, termasuk akses data dan kebijakan; serta pembinaan dan pengendalian P2KTD; Membuat laporan periodik dan insidentil kepada gubernur terkait pelaksanaan PID dan laporan kegiatan program i. ii. iii. iv. 243
c. Tenaga ahli program provinsi (TAPP) TAPP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PID di level provinsi berjumlah tiga orang. Namun dalam struktur pengelolaan program yang dikelola oleh Kemendes PDTT, tenaga ahli PID provinsi menjadi satu kesatuan manajemen dengan tenaga ahli P3MD provinsi, yang selanjutnya disebut tenaga ahli program provinsi atau TAPP. Tugas dan tanggung jawab TAPP meliputi: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. Memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang akan mengoordinasikan dan mengendalikan PID di lapangan; Melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan PID; Melakukan pemantauan dan supervisi serta mengoordinasikan upaya dan tindak lanjut pelestarian kegiatan; Mengoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan PID di wilayah koordinasinya; Memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah di lapangan; Melakukan pengendalian fungsional tenaga ahli dan tenaga pendamping profesional pada lingkup wilayah kerjanya; Membangun tim kerja antar-tenaga ahli di wilayah kerjanya; Memantau dan melakukan koordinasi penilaian kinerja tenaga pendamping profesional; Memantau dan melakukan koordinasi penilaian kinerja tenaga pendamping profesional; Tenaga ahli pelayanan sosial dasar provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan PSDM; Menyampaikan laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada konsultan nasional PID, serta melaporkan kemajuan kegiatan serta kendala di lapangan kepada konsultan nasional PID dengan tembusan kepada sekretariat program PMD; dan Tenaga ahli PID provinsi untuk peningkatan kapasitas program inovasi desa khusus P2KTD memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: • Mengoordinasikan identifikasi, verifikasi, dan publikasi direktori P2KTD; • Membantu tugas-tugas satker dekonsentrasi provinsi, terutama dalam kegiatan sosialisasi, publikasi P2KTD, dan pelatihan; Melakukan pembinaan dan pengendalian TAPM dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD; Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres dan hasil pelaksanaan kegiatan P2KTD; dan Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD. Detail tentang komposisi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli, tercantum dalam kerangka acuan TAPP. 5. Pelaku di Pusat a. Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sekpro PMD) dipimpin seorang kepala sekretariat dengan didukung oleh beberapa tenaga profesional. Fungsi dan perannya adalah menjaga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PID secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PID. Tugas dan tanggung jawab Sekpro PMD adalah: i. Melakukan supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan program, pengendalian terhadap fungsi dan kinerja pendamping dan konsultan, serta memberikan 244
ii. iii. iv. v. vi. rekomendasi terhadap kebijakan PID, termasuk supervisi dan monitoring pelaksanaan PID di lapangan, serta evaluasi capaian program, termasuk hasil capturing dan pasca-bursa pertukaran inovasi; Menyiapkan manual dan penjelasan teknis terkait pelaksanaan program; Menyelenggarakan seleksi, penempatan pendamping dan konsultan, serta pelatihan bagi para pelaku PID, termasuk evaluasi kinerja; Menyosialisasikan PID melalui seminar dan/atau lokakarya; Memberikan dukungan dan strategi penanganan pengaduan masalah yang berdampak luas pada masyarakat serta tindak lanjut penanganannya; dan Memberikan masukan teknis dan manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan sebagai landasan keputusan Ditjen PPMD. b. Konsultan nasional Konsultan nasional (KN) adalah tim tenaga ahli program di tingkat pusat dengan lingkup wilayah kerja secara nasional (mencakup semua wilayah/provinsi/ kabupaten/ kecamatan dan desa) dan dikoordinasi oleh satu orang koordinator program (program leader). Tugas dan tanggung jawab konsultan nasional adalah: i. ii. iii. iv. v. vi. Menyusun strategi, mengelola, dan menyosialisasikan PID kepada para pihak; Menyusun strategi peningkatan partisipasi dan dukungan para pihak dalam PID; Menyusun strategi dan memastikan kegiatan PPID berjalan di berbagai jenjang, menghasilkan dokumen pembelajaran yang terverifikasi, valid, dan memenuhi kaidah safeguard; Menyusun strategi dan memastikan kegiatan P2KTD berjalan baik; Mengawal dan mengendalikan terciptanya platform pertukaran pengetahuan; komunikasi informasi dan edukasi, baik secara konvensional maupun digital; sistem; dan aplikasi pengelolaan pengetahuan; Menyusun strategi dalam mendorong realisasi komitmen replikasi masuk ke dalam perencanaan reguler desa dan APBDes yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang infrastruktur, ekonomi lokal, dan sumber daya manusia; dan Membuat laporan kegiatan secara berkala. vii. Detail tentang komposisi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli tercantum dalam kerangka acuan konsultan nasional PID. Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Dalam program ini belum terdapat mekanisme pendataan dan pembaruan data penerima manfaat. Namun Kemendes PDTT melakukan sejumlah langkah dalam dalam tahap penentuan desa lokasi program. Di desa-desa tersebut, Sekretariat PIID-PEL melakukan identifikasi pelaku bisnis profesional yang sudah memiliki jaringan usaha, dengan pelaku bisnis profesional tersebut dapat memberikan fasilitasi inkubasi kepada mitra di desa. Sekretariat PIID-PEL memanfaatkan data desa dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendes PDTT yang mencakup data 1.000 Desa Prioritas Stunting Nasional dan data status perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Selanjutnya, dengan bantuan pendamping desa, desa dan kegiatan peningkatan kapasitas teknis diidentifikasi melalui kartu layanan P2KTD. Pendamping desa kemudian merumuskan, membuat prioritas, dan mengajukannya kepada TIK. Selain itu, pendamping desa juga akan mengidentifikasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif sesuai kriteria dan batasan kegiatan inovatif, termasuk melengkapi kebutuhan data dalam proses capturing, sembari terus meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak di kecamatan dan desa untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan PID. 245
Penetapan penerima manfaat dana bantuan pemerintah untuk PIID mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 168/PMK.5/2015 juncto PMK Nomor 173/PMK.5/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Perubahannya, serta Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kemendes PDTT. Secara lebih rinci, mekanisme dan proses penetapan penerima dana bantuan pemerintah untuk inkubasi inovasi desa ini diatur dalam petunjuk teknis tentang penyaluran bantuan pemerintah dalam program PIID-PEL. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan UMKM Mekanisme pemberdayaan program PIID-PEL adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan kemitraan usaha yang melibatkan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa, termasuk koperasi, BUMDes, dan pelaku bisnis profesional. Kemitraan usaha merupakan bagian dari fasilitasi inkubasi usaha, dengan kelembagaan kemitraan usaha ini akan mendorong terjadinya peningkatan kapasitas usaha masyarakat melalui: a. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan b. Pengembangan akses ke berbagai sumber (keuangan, sumber daya manusia, peralatan, informasi) c. Pengembangan teknologi d. Pengembangan pasar 2. Pemberian fasilitasi inkubasi bisnis. Fasilitasi inkubasi bisnis dilaksanakan oleh inkubator untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan usaha produksi masyarakat maupun BUMDes agar mampu menjalankan dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. 3. Bantuan pemerintah inkubasi inovasi desa. Bantuan ini terdiri dari: a. Bantuan sarana prasarana produksi masyarakat 1) Bantuan ini digunakan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana guna meningkatkan kapasitas, kualitas dan pemasaran produksi. Bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada BUMDes dan KUEMD, termasuk Koperasi. 2) Bantuan sarana dan prasarana juga diberikan dengan ketentuan tidak tumpang- tindih dengan kegiatan/intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah desa. 3) Total dana hibah yang akan disalurkan pada tahun anggaran 2018 maksimal sebesar Rp40 miliar yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi lokal di maksimal 100 desa dengan mempertimbangkan kelayakan waktu pelaksanaan dan rencana kebutuhan dana yang diajukan oleh kemitraan. b. Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK). Biaya operasional TPKK digunakan untuk mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari kemitraan. c. Biaya fasilitasi inkubasi bisnis, yang digunakan untuk membiayai proses inkubasi kepada KUEMD, termasuk koperasi, dan BUMDes. Secara keseluruhan, mekanisme pendanaan PIID-PEL menggunakan mekanisme pendanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Skema pendanaan untuk pembiayaan kegiatan di sekretariat, dan pendampingan serta evaluasi dilakukan dengan mekanisme pengadaan belanja barang dan jasa. Sedangkan skema untuk bantuan PIID-PEL dilaksanakan dengan mekanisme bantuan pemerintah. 246
Pola transfer bantuan pemerintah PIID-PEL dilaksanakan melalui pola transfer kepada penerima bantuan dalam bentuk Uang. Bantuan dalam bentuk uang ini dilaksanakan melalui transfer langsung dengan metode "LS" atau langsung, dari kas negara ke rekening penerima bantuan, yang dalam hal ini adalah rekening TPKK. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Pelaksanaan PIID-PEL akan diawasi dan dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan strategi yang telah disusun. Pemantauan yang dilaksanakan dalam program PIID-PEL mengikuti prinsip mutu, terbuka, berorientasi solusi, partisipatif, dan akurat. Pemantauan dilaksanakan dalam kerangka terstruktur dan tidak terstruktur (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2019). Pemantauan terstruktur dilaksanakan oleh tim Sekretariat PIID-PEL di Direktorat PUED Kemendes PDTT. Pemantauan tidak terstruktur dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak lain yang akan diatur tersendiri. Kegiatan evaluasi akan dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Untuk mengukur efektivitas program ini, dilakukan serangkaian pengumpulan data kondisi awal dan kondisi akhir dari sasaran program. Seperti dalam pemantauan, evaluasi program PIID-PEL mengikuti prinsip mutu, terbuka, berorientasi solusi, partisipatif dan akurat. Evaluasi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten seperti perguruan tinggi atau lembaga riset. Untuk memenuhi dan dipertanggungjawabkan secara berkala sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing- masing. Pelaporan dan pertanggungjawaban memuat substansi dan sisi keuangan. akuntabilitas program, pelaksanaan PIID-PEL dilaporkan Petunjuk Teknis Operasional Program PIID-PEL memaparkan mekanisme pengendalian program ini secara lebih mendalam. Guna memastikan PIID-PEL mencapai tujuannya serta berjalan dalam koridor waktu, biaya, dan kinerja yang ditetapkan dalam rancangan program, pengendalian dilaksanakan dengan berfokus pada pemenuhan pencapaian output pada setiap tahapan waktu dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien melalui mekanisme pemantauan dan supervisi. Aspek manajemen yang menjadi lingkup pemantauan dan supervisi PIID-PEL meliputi: (1) jadwal pelaksanaan kegiatan, (2) kualitas pelaksanaan dan hasil pekerjaan, (3) keuangan, dan (4) keamanan. Selain itu, untuk menilai keberhasilan outcome dan dampak program PIID-PEL, diperlukan evaluasi. Langkah pemantauan dan supervisi ini meliputi: 1. Penentuan indikator dan standar kinerja pencapaian output dari tiap kegiatan. 2. Pengumpulan data tentang output masing-masing kegiatan sesuai tahapan. 3. Menganalisis kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan kinerja aktual berdasarkan hasil pengumpulan data. 4. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyebab terjadinya perbedaan antara kinerja aktual dan standar kinerja yang telah ditetapkan. terhadap pelaksanaan Pengendalian kegiatan akan efektif kegiatan. Pemantauan dilakukan dengan mendapatkan data lengkap, valid, dan terbaru. Proses pengumpulan data dan pemantauan dilakukan melalui sistem informasi manajemen dan pelaporan yang dibangun, mulai dari desa sampai pusat dengan teknologi informasi yang paling efektif. Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal jika dilakukan pemantauan 247
akan mencakup data dan informasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan perkembangannya, serta hasil-hasilnya, yang dilakukan secara sistematik dan periode waktu tertentu. Pengumpulan data atau pendataan yang sistematik/programatik menjamin tersedianya instrumen untuk menilai suatu kondisi atau pencapaian, sedangkan sistem pelaporan menjamin bahwa semua informasi yang dibutuhkan akan sampai kepada para satker PPMD dan Sekretariat PIID-PEL. Proses pengumpulan data dilakukan secara berkala dengan berpedoman pada rencana kerja PIID-PEL. Pengumpulan data dapat dilakukan secara insidental untuk memantau isu-isu tertentu atau tematik. A. Pemantauan dan Pengendalian 1. Pemantauan internal Pemantauan internal dilakukan untuk mengumpulkan data dan memberikan informasi internal kepada pelaku dan penanggung jawab PIID-PEL mengenai perkembangan pelaksanaan dan capaian untuk menjadi bahan pengambilan langkah dan kebijakan dalam memperbaiki program. 2. Pemantauan eksternal PIID-PEL merupakan program untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan bisa mengeluarkan mereka dari kelompok masyarakat kategori miskin. Program ini juga ditujukan untuk membantu pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Maka, selain memantau dampak yang bisa dirasakan, pihak eksternal pun dapat melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan ini secara sukarela untuk pengendalian program. Pemantauan eksternal akan menambahkan faktor objektivitas dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak eksternal diharapkan akan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut: a. Media masa lokal. Media massa seperti stasiun radio, stasiun televisi, surat kabar, ataupunihak-pihak yang menyebarkan informasi secara lokal diharapkan dapat dilibatkan untuk mempublikasikan setiap langkah yang dilakukan pada setiap tahapan. Publikasi ini selain berguna sebagai media monitoring bagi masyarakat, diharapkan dapat mendorong semangat dan inovasi untuk mengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait. b. Pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada pengelolaan pembangunan. Dengan mengetahui secara berkala perkembangan pelaksanaan PIID-PEL, pemerintah desa akan lebih gampang dalam mengalokasikan sumber-sumbernya untuk kegiatan pembangunan, baik untuk mengembangkan program maupun mendukung kegiatan PIID- LED. Monitoring yang dilakukan oleh pemerintah desa juga merupakan konsekuensi atas penerbitan surat keputusan pembentukan kemitraan yang disahkan oleh kepala desa. c. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) kabupaten. PIID-LED merupakan program yang mendukung penyelesaian tugas dan tanggung jawab dinas PMD dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Monitoring yang dilakukan akan membantu memberikan data potensi yang bisa dikembangkan melalui program pemerintah kabupaten. Hasil pemantauan ini juga digunakan untuk menyusun laporan ke bupati. 248
B. Evaluasi Evaluasi adalah penilaian terhadap hasil dan dampak program PIID terhadap perkembangan dan kemajuan desa. Melalui penilaian tersebut, evaluasi menjadi cara untuk membuktikan derajat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Evaluasi akan menjawab apakah hasil dan dampak yang ditimbulkan oleh program tercapai atau tidak. Jika tercapai, faktor apa yang menjadi kunci keberhasilan, sedangkan jika mengalami kegagalan perlu dicari tahu faktor yang menghambat pencapaian. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi memiliki tahapan sebagai berikut: 1. Evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante) yang biasanya digunakan untuk memilih alternatif rencana dan menetapkan skala prioritas kegiatan. Evaluasi pada tahap perencanaan memastikan ketepatan pemilihan lokasi, kelompok sasaran, dan prioritas produk yang potensial. 2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going) untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PIID-PEL dengan menjawab pertanyaan tentang relevansi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 3. Evaluasi pada tahap pasca-pelaksanaan (ex-post) untuk melihat pencapaian ini sasaran atau efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PIID-PEL. Evaluasi mengukur hasil (outcome) dan dampak (impact) kegiatan tersebut. Indikator dampak program PIID-PEL adalah: a. Meningkatnya lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan di desa; b. Menguatnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes dan koperasi) dalam kegiatan ekonomi desa; c. Meningkatnya peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha ekonomi kreatif (produk unggulan desa) di perdesaan; d. Meningkatnya produksi dan produktivitas produk unggulan desa; dan e. Terjalinnya kemitraan antara desa/kelompok masyarakat desa/lembaga ekonomi desa dan swasta atau desa lainnya. Untuk memperoleh hasil evaluasi mendalam dilakukan penyusunan baseline program PIID-PEL studi evaluasi/dampak program PIID-PEL terhadap kesejahteraan masyarakat dan perkembangan desa. C. Pelaporan Pelaporan merupakan salah satu mekanisme pengendalian program PIID-PEL, dengan para pelaku secara mandiri menyampaikan laporan capaian kegiatan dan/atau penggunaan keuangan dari program PIID-PEL yang dikelolanya. Mekanisme pelaporan PIID-PEL secara berjenjang dapat digambarkan sebagai berikut: 1. TPKK menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan beserta bukti-buktinya selanjutnya disampaikan ke sekretariat pengendali PIID-PEL setiap bulan. 2. Sekretariat pengendali PIID-PEL merangkum laporan perkembangan kegiatan dan laporan keuangan menjadi Laporan Nasional Perkembangan Pelaksanaan PIID-PEL setiap bulan laporan TPKK, baik 3. Laporan Nasional Perkembangan Pelaksanaan PIID-PEL disampaikan ke team leader PID, satuan kerja, dan Direktur PUED Kemendes PDTT. 249
D. Pengaduan dan Penyelesaian Masalah 1. Mekanisme penyelesaian masalah Dalam pelaksanaannya, kegiatan PIID-PEL bisa jadi akan menghadapi kendala dan masalah. Ihwal penyelesaian masalah, setidaknya ada dua area masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu: a. Masalah yang timbul akibat adanya pengaduan masyarakat. b. Masalah yang timbul akibat adanya perselisihan di antara pelaku kemitraan. 2. Penanganan pengaduan masyarakat Pengaduan masalah dari masyarakat biasanya muncul karena persoalan sebagai berikut: a. Penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. b. Terdapat perlakuan yang tidak adil dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menyelesaikan masalah pengaduan masyarakat, Sekretariat PIID-PEL akan membuat laporan dan rekomendasi penyelesaian masalah. Bentuk rekomendasi yang dapat diajukan oleh sekretariat adalah: a. Sanksi disiplin bagi pelanggaran personal yang bersifat administratif. b. Melakukan upaya hukum bagi pelanggaran yang bersifat kejahatan/ kriminal. 3. Penyelesaian perselisihan di dalam kemitraan Dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan, bisa jadi timbul perselisihan di antara para pelaku kemitraan berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Mekanisme penyelesaian masalahnya dilakukan secara berjenjang, yaitu: a. Pada tahap pertama, penyelesaian perselisihan menjadi tanggung jawab kemitraan inkubasi inovasi desa. Status penyelesaian masalah dilaporkan kepada Sekretariat Pengendali PIID-PEL. b. Dalam hal inkubasi bisnis tidak dapat menyelesaikan perselisihan, jawab penyelesaian perselisihan dilimpahkan kepada satker. Langkah-langkah tanggung sekretariat pengendali PIID-PEL dan penyelesaian mengutamakan musyawarah. Implementasi Program Kendala dan Tantangan Implementasi Program Pada 6 September 2019, Kemendes PDTT menyelenggarakan Rapat Koordinasi Regional Program PIID-PEL di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Rapat koordinasi ini diselenggarakan dengan tujuan mengevaluasi program dan mengidentifikasi hambatan teknis dan substantif pelaksanaan program tersebut. Dalam rapat koordinasi tersebut, pelaksanaan PPID-PEL dinilai telah menghasilkan suatu aktivitas ekonomi produktif yang bermanfaat di perdesaan, dengan inkubasi inovasi desa membentuk program-program pilot yang terkontrol dalam sebuah sistem yang diharapkan menjadi rujukan bagi desa yang nanti akan mengembangkan program inovasi desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu ditangani agar tujuan program dapat terwujud. 250
Hambatan utama yang teridentifikasi dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019 di antaranya: 1. Penyelenggaraan dan tata kelola desa yang belum mandiri atau masih bergantung pada pihak supra-desa (pemerintah pusat dan daerah), dan pihak-pihak di luar desa (korporasi, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil). 2. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana fisik ataupun nonfisik atau pelayanan sosial dasar, seperti sarana pendidikan dan kesehatan di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai, terutama di desa-desa perbatasan, terpencil, dan kepulauan. 3. Pengembangan potensi produksi ekonomi dan kreatif lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya kapasitas, akses modal dan jejaring dalam proses produksi, distribusi, bahan baku, dan pengolahan, ataupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa. 4. Kondisi awal tingkat kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang jauh rendah dan kompleks. 5. Marginalisasi masyarakat perdesaan dari faktor-faktor ekonomi maupun nonekonomi yang mengakibatkan ketidakberdayaan dan kemiskinan struktural di perdesaan sehingga masyarakat terjebak di lingkaran setan kemiskinan. 6. Daya dukung lingkungan hidup ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa makin menurun dan memburuk. Hal ini menyebabkan kedaulatan desa atas sumber-sumber kehidupan, seperti pangan, papan/perumahan, lokal terbarukan, makin terancam. Liberalisasi dan globalisasi yang tidak memberikan perlindungan terhadap aktivitas perekonomian di desa. Produk-produk hasil sumber daya alam desa yang kurang berdaya saing karena tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, menjadikan wilayah desa kian terperosok ke dalam jurang ketertinggalan. Akibat liberalisasi, desa juga dipaksa ikut berkompetisi dengan pasar modern yang membunuh daya hidup pasar tradisional. lingkungan fisik, dan energi 7. Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program Pada rapat koordinasi regional PPID-PEL, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT menyatakan bahwa untuk keberlanjutan program ada beberapa tahap pembenahan yang harus dilakukan, seperti: 1. Penyesuaian segala bentuk aktivitas pembangunan dan pemberdayaan desa dengan konteks kekinian. 2. Pemberian anggaran afirmasi agar desa-desa lokasi program yang menjadi percontohan (pilot) dapat berjalan dengan sendirinya dan dapat populer di masyarakat. 3. Pelibatan pihak swasta dalam penganggaran untuk keberlanjutan program inkubasi inovasi desa. Dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019, beberapa ekspektasi dan harapan perbaikan program dinyatakan dalam beberapa poin berikut: 1. Idealnya, setiap desa harus didampingi oleh minimal satu orang pendamping. Namun karena keterbatasan pembiayaan dari APBN, satu orang mendampingi maksimal empat desa. Untuk mengisi kekurangan di desa-desa yang belum optimal mendapatkan level kecamatan ditugaskan untuk membantu pendampingan, pendamping pada pendampingan desa secara langsung. 2. Diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, terutama yang menggunakan dana desa. 251
3. Peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa perlu terus dilakukan, di antaranya dengan pembentukan dan penguatan kelembagaan, pengembangan kewirausahaan dan permodalan, serta fasilitasi akses modal, teknologi, dan jaringan. Adapun saran/rekomendasi umum yang dipaparkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019 terhadap program PIID-PEL yaitu: 1. Perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala tahunan guna melihat perkembangan kemandirian desa. 2. Perlu adanya panduan pemantauan dan evaluasi berbasis substansi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan berbasis desa. 3. Koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara pusat dan daerah serta K/L terkait guna percepatan pembangunan desa perlu ditingkatkan. 4. Peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat serta kelembagaan yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. 5. Perlu adanya product campaign mengenai keberhasilan program, terutama program integrasi, isu strategis yang berbasis partisipasi, prioritas dengan mengusung transparansi, akuntabilitas, dan sustainabilitas. Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Dalam seminar "Rural Corner" yang diselenggarakan Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) pada 18 Juni 2020, diperoleh penjelasan mengenai implementasi program PIID-PEL pada masa pandemi Covid-19. Seminar tersebut juga menyinggung sejumlah strategi yang dapat diterapkan pelaksana program agar proses pengembangan ekonomi lokal dapat terus berjalan di tengah pandemi Covid-19. Seminar ini mengundang tiga narasumber, yaitu: • • Sukasmanto, M.Si. (peneliti Institute Research and Empowerment) Subejo, Ph.D. (tim ahli PSPK UGM dan dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM) Antonius Budi Susilo, S.E., M.Soc.Sc. (dosen Universitas Sanata Darma, Yogyakarta)
Berikut ini sejumlah poin yang disampaikan oleh peneliti Institute Research and Empowerment yang menggambarkan implementasi program dan sejumlah strategi yang dapat diterapkan pelaksana program, yaitu: 1. Pandemi	Covid-19	merupakan	momentum	yang	baik	bagi	BUMDes	untuk	menata	kembali orientasinya. Bukan hanya sebagai unit bisnis yang mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dengan lebih berperan dalam membangun jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Selain itu, masa ini menjadi momentum penting untuk berbenah agar mampu menghadapi kompleksitas persoalan yang dihadapi BUMDes akibat pandemi. Selain itu, persoalan ekonomi yang dihadapi oleh BUMDes dan masyarakat kian kompleks akibat pandemi Covid-19, seperti penurunan perekonomian desa akibat kesulitan yang dialami oleh petani dalam memasarkan hasil produksi, terpuruknya UMKM, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan beban ekonomi desa akibat banyaknya pemudik yang pulang ke desa dengan membawa persoalan akibat hilangnya pekerjaan di kota. 252
2. Oleh karenanya, BUMDes harus berperan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi	Covid-19	sebagai	representasi	pemerintah	desa	yang	wajib	hadir	dalam	masa sulit tersebut. Untuk dapat memberi kontribusi maksimal dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul di desa akibat pandemi Covid-19, BUMDes perlu melakukan konsolidasi lembaga dan refleksi atas keadaan, serta melakukan transformasi organisasi, orientasi, dan eksistensi. Selain itu, BUMDes harus mampu mengembangkan strategi bisnis baru dengan mengalihkan usaha yang terdampak Covid-19 ke usaha yang tidak terdampak, melakukan konsolidasi internal, mendorong pemerintah desa menambah penyertaan modal, serta membangun kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal. 3. Strategi lain yang dapat diterapkan oleh BUMDes pada masa pandemi adalah melakukan konsolidasi internal, penataan kembali destinasi wisata yang dikelola, mengemas paket wisata yang lebih sesuai dengan masa "new normal", menjalankan usaha baru yang timbul akibat pandemi seperti produksi masker, dan memikirkan pengembangan usaha lain di luar usaha yang selama ini dilaksanakan. Sedangkan untuk BUMDes yang menerima penyertaan modal tetapi tidak mampu menghasilkan keuntungan, strategi yang hendak diterapkan tadi tergantung pada niat awal saat mendirikan BUMDes, apakah hanya formalitas atau memang bertujuan untuk mengembangkan usaha. Apabila alasan pendirian BUMDes tersebut formalitas belaka karena mengikuti aturan dan tidak dipersiapkan dengan baik, wajar bila BUMDes tersebut tidak dapat berkembang. Berikut ini sejumlah poin yang disampaikan oleh tim ahli PSPK UGM yang juga dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM, yang menggambarkan implementasi program dan sejumlah strategi yang dapat diterapkan pelaksana program, yaitu: 1. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada ketahanan pangan yang terindikasi dari terhentinya arus barang dan jasa domestik akibat adanya pembatasan ekspor bahan pangan yang diterapkan oleh negara produsen bahan pangan. Hal tersebut telah meningkatkan potensi terjadinya krisis pangan di banyak negara, termasuk Indonesia. 2. Guna mencegah terjadinya krisis pangan, maka BUMDes bisa berperan dalam menjaga ketahanan pangan dengan melakukan berbagai kegiatan, baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kunci agar BUMDes mampu melakukan peran tersebut adalah dengan melakukan inovasi dan memilih berbagai jenis usaha yang belum banyak dilakukan oleh pihak lain. 3. Jenis usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes pada masa pandemi ini di antaranya pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, produksi dan perdagangan es batu, sarana produksi pertanian, dan usaha pertanian; serta pengolahan input hasil komoditas desa, penyaluran kredit pembiayaan produksi, penyediaan produksi, penyediaan peralatan produksi agro, pengumpulan produk agro, penyediaan pergudangan, hingga penyediaan transportasi. 4. Strategi pengembangan BUMDes agar mampu mengembangkan usaha pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi, penguatan permodalan usaha, pengadaan sarana dan prasarana, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam aspek manajerial, TIK, maupun kemampuan melakukan negosiasi. 5. Diversifikasi usaha berdasarkan potensi desa menjadi strategi lain yang dapat diambil agar pengembangan ekonomi lokal di desa dapat terus berjalan di tengah pandemi. 253
Berikut ini sejumlah poin yang disampaikan oleh dosen Universitas Sanata Darma yang menggambarkan implementasi program serta sejumlah strategi yang dapat dijalankan pelaksana program, yaitu: 1. Pandemi Covid-19 memunculkan respons yang berbeda-beda, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada tataran pemerintahan, pemerintah-pemerintah di dunia mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda. Ada pemerintah yang menjalankan kebijakan lockdown, namun ada juga yang melaksanakan kebijakan pembatasan sosial. Meskipun ada perbedaan dalam menanggapi dampak pandemi Covid-19, pada dasarnya semua negara memiliki kewajiban yang sama, yaitu harus melindungi rakyatnya. 2. BUMDes sebagai representasi desa yang merupakan unit terkecil penyelenggara negara juga memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi masyarakat. BUMDes dalam menjalankan usaha harus selalu menerapkan prinsip subsidiaritas, yaitu prinsip yang melarang BUMDes mematikan usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat di desa tersebut. 3. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa banyak BUMDes yang telah meninggalkan prinsip tersebut. Sebagai contoh, banyak desa yang mengambil peran pengelolaan destinasi wisata yang selama ini dijalankan oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis). Hal itu menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi mengambil manfaat dari keberadaan destinasi wisata di desanya sehingga terjadi konflik antara BUMDes dan masyarakat. 4. Adanya konflik antara masyarakat dan BUMDes, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata, terjadi karena tumpang-tindih aturan tentang kegiatan pariwisata, yaitu antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 yang mengatur tentang liberalisasi sektor wisata yang mengakibatkan dominannya sektor privat, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang juga memberi peran pada masyarakat untuk mengelola destinasi wisata. 5. Hilangnya prinsip subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa secara de facto membuat ekonomi komunitas yang inklusif berpeluang diambil-alih oleh negara melalui BUMDes. Tindakan BUMDes melakukan merger dan akuisisi atas kelompok sadar wisata atau pokdarwis menjadikan pokdarwis mengalami proses disipasi dan mengakibatkan bisnis kepariwisataan stagnan dan merosot, bahkan gulung tikar. BUMDes akan bermakna dalam konteks pengembangan ekonomi lokal pada masa pandemi ini jika BUMDes mampu mengambil peran dalam mendukung kekuatan ekonomi komunitas dan/atau merintis usaha yang tidak dikuasai rakyat. Salah satu agenda penting bagi BUMDes dari aspek kelembagaan adalah harmonisasi pengaturan (rule of the game) terkait Undang-Undang Kepariwisataan, Undang-Undang Desa, dan undang-undang keistimewaan, sehingga membentuk tata-kelola yang mengarahkan para pelaku ekonomi. 254
Referensi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018 Direktorat Jenderal PPMD. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PPMD Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Mulyono. (tanpa tanggal). BUMDes dan Pengembangan Ekonomi Lokal pada Masa Pandemi COVID-19. Diunduh dari Rasheva. 2019, 7 September. "Program PIID-PEL Kemendes Dorong Inovasi Desa Tingkatkan Perekonomian". Diunduh dari 255
Pilot Inkubasi dan Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID - PEL) 256
Program Pendampingan Desa Wisata Deskripsi Program Program Pendampingan Desa Wisata adalah salah satu program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini dilatarbelakangi oleh pergeseran minat wisatawan ke arah pengalaman pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), dengan desa wisata menjadi salah satu alternatif tujuan wisata berbasis pengalaman. Untuk itu, diperlukan pengembangan potensi desa wisata, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan usaha serta kreativitas para pengelola desa wisata. Kemenparekraf menyelenggarakan program Pendampingan Desa Wisata yang merupakan kegiatan pembelajaran kelompok masyarakat di destinasi wisata melalui pemantauan, supervisi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan, melalui kerja sama dengan memanfaatkan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi seluruh Indonesia dan destinasi wisata prioritas. Program ini bertujuan mengembangkan kekuatan dan potensi sumber daya manusia di sekitar desa wisata agar mampu mengembangkan desa wisata tersebut secara mandiri. Berdasarkan narasi Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Perdesaan dan Perkotaan pada 20 September 2017 perihal "Pengembangan Desa, Desa Membangun Indonesia", program Pendampingan Desa Wisata diterapkan oleh tiga kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Pariwisata (kini Kemenparekraf); Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program tersebut sebenarnya telah digagas sejak 2011. Dasar hukumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Gambar 1. Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 SEJARAH DAN RELIGI Daya tarik Wisata budaya yang berbasis potensi sejarah dan religi Penjelasan Pasal 14 Ayat 1: Daya Tarik Wisata Budaya Daya tarik wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai mahluk budaya PERKOTAAN DAN PERDESAAN Daya tarik wisata budaya yang berbasis potensi perkotaan dan pedesaan Perdesaan Contoh Desa Wisata: Desa Nglanggeran, Pentingsari, Jatiluwih, Dieng Kulon, Desa Candirejio, Karangrejo, Wairebo, Tuktuk, Tangkahan, Pariangan KULINER, SENI, TRADISI Daya tarik wisata budaya yang berbasis potensi Kuliner, Seni dan Tradisi 257
Saat ini, program Pendampingan Desa Wisata diselenggarakan di 21 provinsi berikut: Gambar 2. Peta Sebaran Pelaksanaan Program Desa Wisata 17. Kalimantan Barat 20.Maluku Utara 18. Sulawesi Selatan 19. Sulawesi Utara 21.Papua 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Kep Riau 4. Riau 5. Sumatera Barat 6. Sumatera Selatan 7. Bangka Belitung 8. Banten 9. DKI-Jakarta 10. Jawa Barat 11. Jawa Tengah 12 . DI Yogyakarta 13. Jawa Timur 14. Bali 15. Nusa Tenggara Barat 16. Nusa Tenggara Timur Regulasi/Dasar Hukum 1. 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 4. Nota Kesepahaman Menteri Pariwisata dan Menteri Desa PDTT Nomor NK. 13/KS.001/MP/2016 dan No.10/M-DPDTT /KB/XII/ 2016 5. Buku Pedoman Desa Wisata yang ditandatangani oleh empat menteri, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT tertanggal 30 September 2019 Indikator Keberhasilan Program Kesuksesan program Pendampingan Desa Wisata ini ditentukan oleh indikator berikut: • Realisasi serapan anggaran program 100 persen. Frekuensi pelaksanaan program (peserta dan lokasi). Jumlah perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan pendampingan. 1. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pendampingan. 2. Jumlah upgrading klasifikasi desa wisata. 3. 4. Persentase/jumlah pertumbuhan desa wisata. 258
Berikut adalah ilustrasi indikator keberhasilan program Pendampingan Desa Wisata sebagai salah satu program utama Kemenparekraf: Gambar 3. Ilustrasi Indikator Keberhasilan Program Desa Wisata hingga 2019 2015 HOW 2019 12 juta Wisman 260 juta Wisnus Digital Tourism MIS CMS Digital Tourism Ecosystem 20 juta Wisman 275 juta Wisnus Homestay #30 TTCI Airline Connectivity Keterangan: Wisman : Wisatawan mancanegara Wisnus : Wisatawan nusantara MIS : Management information system adalah aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. MIS dibentuk dari sejumlah basis data, termasuk transaction processing system (TPS). CMS : Content management system adalah perangkat lunak atau aplikasi web yang berfungsi untuk mengelola halaman situs secara instan, mudah, dan cepat. CMS membuat pengaturan dan penyuntingan konten di situs lebih mudah. TTCI : Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) Bentuk/Tipe Pemberdayaan dalam Program Program Pendampingan Desa Wisata dilakukan dalam bentuk: 1. Sosialisasi kepada perguruan tinggi tentang sinergi program Pendampingan Desa Wisata dengan program pengabdian masyarakat perguruan tinggi. 2. Pelatihan/bimbingan teknis bagi para trainer/dosen pendamping dengan materi mengenai pengembangan desa wisata. 3. Dukungan fasilitasi program Pengembangan Desa Wisata melalui pendampingan berupa pelatihan bagi masyarakat. Sosialisasi program Pendampingan Desa Wisata ke perguruan tinggi di sekitar desa wisata, pelatihan bagi dosen pendamping, dan fasilitasi program pendampingan melalui pelatihan bagi masyarakat, masing- masing dilaksanakan satu kali. Namun, perguruan tinggi akan memberikan pendampingan berkelanjutan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. 259
Pihak yang Terlibat dalam Program Program Pendampingan Desa Wisata melibatkan kementerian lain, yakni Kemendes PDTT. Selain pemerintah pusat, program ini terselenggara berkat kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat di lokasi desa wisata di 21 provinsi. Program ini juga merupakan memanfaatkan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi seluruh Indonesia dan destinasi pariwisata prioritas. Sehingga, dosen dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turut dilibatkan. Program ini juga melibatkan masyarakat di desa wisata dan kelompok sadar wisata ataupun pengelola desa wisata. Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Perdesaan dan Perkotaan yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata pada 2017 memaparkan langkah mempercepat pembangunan "wisata desa". Langkah tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengembangan destinasi wisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia dalam pariwisata. Tabel 1. Langkah Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata No. Perihal Penanggung Jawab Target PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ATRAKSI 1. 2. Pengembagan desa wisata berbasis cluster/zoning alam, budaya, buatan, dan diversifikasi Penataan kawasan perdesaan sesuai karakter desa Pemerintah daerah Kementerian Pariwisata Kementerian Desa (kini Kemendes PDTT) 2017-2019 3 Pengembangan industri kreatif dan industri rumahan sebagai daya tarik wisata AKSESIBILITAS 1. Pengembangan bandara dan peningkatan direct flight internasional ke bandara di kawasan perkotaan sebagai pintu masuk kawasan perdesaan Kementerian Perhubungan 2017-2019 2. Peningkatan kualitas jalan menuju kawasan perdesaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat AMENITAS (berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi) 1. 2. Pembangunan toilet bersih dan fasilitas pariwisata lainnya Pengembangan homestay berstandar internasional Pemerintah daerah Kemendes Kementerian PUPR Badan Usaha Milik Negara Kemenpar 2017-2019 3. Pembangunan fasilitas sentra cendera mata dan area kuliner bagi wisatawan PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA BRANDING Pengembangan branding wisata perdesaan dan perkotaan: "Wonderful Indonesia", "Pesona Indonesia", "Pesona Kota"/"Pesona Desa" Pemerintah daerah Kemenpar 2017-2019 260
No. Perihal Penanggung Jawab Target PARIWARA 1. Paid media melalui tayangan TVC di media elektronik dan media online di Eropa, Australia, hingga Tiongkok Pemerintah daerah Kemenpar 2017-2019 2. Own media melalui travel, Media sosial melalui Facebook, Twitter, Instagram PEMASARAN Penyelenggaraan event internasional: Borobudur & Prambanan Festivals (writers, jazz, dance, maraton, World Yoga Day, Waisak), History of Java: Beyond Raffles, Jakarta Jazz Festival, rave party (Bali-Jakarta), Ubud Writers and Readers Festival Pemerintah daerah Kemenpar 2017-2019 Sales mission: direct marketing, cross- border initiatives, co-marketing, ITX (Indonesia Tourism Exchange) 3. "Famtrip" perdesaan dan perkotaan PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA PELAKU PARIWISATA Sertifikasi pramuwisata (keahlian berbahasa asing, pengenalan produk) Pemerintah daerah Kemenpar 2017-2019 Pelatihan hospitality in tourism dan responsible tourism Pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata MASYARAKAT 1. 2. Gerakan Sadar Wisata dan kampanye Sapta Pesona Tata kelola destinasi pariwisata Kemenkop UKM Kemenpar Pemerintah daerah 2017-2019 3. Pendampingan kelompok sadar wisata masyarakat Kemenkop UKM, Kemenpar, Kemendes, Pemerintah Daerah 2. Penguatan jejaring antar-pelaku usaha wisata Peningkatan kapasitas usaha melalui bimbingan teknis Kemenkop UKM Kemenpar Pemerintah daerah 2017-2019 Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Anggaran program Pendampingan Desa Wisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tabel 4. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 2019 10.000.000.000 8.510.269.831 2020 12.364.730.000 NA 261
Anggaran ini dialokasikan untuk tahap persiapan seperti rapat koordinasi persiapan program (inventarisasi/ identifikasi kebutuhan program) internal Kemenparekraf dan dinas-dinas pariwisata di daerah. Untuk tahap pelaksanaan seperti anggaran untuk paket meeting dan tempat pelaksanaan kegiatan, uang saku dan transportasi peserta, kit seminar, dukungan implementasi usaha masyarakat (contoh tema kuliner- peralatan kebutuhan masak), dan honor narasumber. Terakhir untuk tahap pemantauan dan evaluasi Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Sasaran utama dari program Pendampingan Desa Wisata adalah masyarakat di sekitar destinasi pariwisata/desa wisata dengan kriteria utama: 1. Dosen/tenaga pendidik di perguruan tinggi sekitar desa wisata/destinasi wisata 2. Masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan kompetensi 3. Kelompok sadar wisata 4. Masyarakat industri di daya tarik/destinasi Prosedur untuk menyeleksi potensi desa wisata mencakup enam aspek seperti gambar di bawah ini.1 Gambar 4. Prosedur Seleksi Desa Wisata 1. Atraksi 2. Aksesibilitas 3. Amenitas
Adanya atraksi wisata (berbasis alam dan/atau budaya)
Desa dapat diakses dengan mudah mengunakan moda transportasi roda empat yang tersedia Lokasi mudah dicari (google location, wayfinding/ signage) Lokasi dapat diakses dengan mudah oleh kendaraan roda empat dan dua ataupun pejalan kaki
Tersedia jalan, listrik, air bersih, dan provider telepon yang stabil dan menyeluruh 4. Legalitas dan keamaman (khusus untuk skema renovasi dan bangunan baru)
Tanah memiliki sertifikat (bila belum harus segeran di proses) Kesesuaian dengan peruntukan lahan 5. Kesiapan Masyarakat
Pemilik dan pengelola homestay memahami pelestarian lingkungan Pemilik dan pengelola homestay memahami konsep Sapta Pesona 6. Luas Lahan (untuk pengembangan rumah Wisata di desa wisata)
Minimal 60 m2 (untuk bangunan dengan luas 36 m2 1 Berdasarkan Panduan Pengembangan Homestay Desa Wisata oleh Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata (2018). 262
Adapun desa wisata yang menjadi sasaran dikategorikan menjadi empat, yakni: 1. Desa rintisan 2. Desa berkembang 3. Desa maju 4. Desa mandiri Gambar 5. Kategori Desa Wisata RINTISAN BERKEMBANG MAJU MANDIRI Masih berupa potensi • Sarana dan prasarana Masih berupa potensi • Sarana dan prasarana Masyarakat sudah sadar Sudah adanya inovasi dari masyarakat Sudah adanya inovasi dari masyarakat terbatas terbatas Sudah banyak kunjungan Destinasi wisata diakui Belum/sedikit kunjungan Kesadaran masyarakat Ketergantungan terhadap Belum/sedikit kunjungan wisatawan Belum/sedikit kunjungan wisatawan Kesadaran masyarakat belum tumbuh Kesadaran masyarakat belum tumbuh Ketergantungan terhadap pemerintah Ketergantungan terhadap pemerintah wisatawan termasuk wisman Masyarakat mampu mengelola usaha pariwisata • Sudah mampu mengunakan dana desa untuk pariwisata Sudah mampu dunia Sarana dan prasarana mengikuti standar international Pengelolaan kolaboratif pentahelix Dana desa menajdi bagian dalam inovasi produk wisata memanfaatkan digitalisasi Jumlah Penerima Manfaat Pada 2019, jumlah penerima manfaat program ini sesuai dengan target, yakni 3.350 individu dari kelompok sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2020, target penerima adalah sebanyak 1.900 individu. Namun data realiasi penerima belum diperbarui. Berdasarkan Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019, data terakhir menunjukkan bahwa jumlah desa yang telah difasilitasi untuk dikembangkan menjadi desa wisata pada 2014 sebanyak 1.342 desa. Menurut data Potensi Desa (Podes) yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 2018, Indonesia memiliki 1.734 desa wisata yang tersebar di banyak pulau. Di Jawa-Bali, ada 857 desa wisata, sedangkan di Sumatera terdapat 335 desa wisata. Berikutnya di Nusa Tenggara ada 189 desa wisata, Kalimantan 117 desa wisata, Sulawesi 119 desa wisata, Papua 74 desa wisata, dan Maluku 23 desa wisata. Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Pendataan pertama-tama dilakukan dengan membuat daftar perguruan tinggi di daerah sasaran program. Perguruan tinggi tersebut kemudian akan diberikan penawaran kerja sama untuk menjadi pendamping pengembangan desa wisata di daerahnya masing-masing. Pendataan selanjutnya adalah membuat daftar daerah wisata yang menjadi tujuan wisata berbasis pengalaman (experience). Mekanisme pelaksanaan program selengkapnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. 263
Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan Program Pendampingan Desa Wisata Pendataan Lembaga/ Perguruan Tinggi Pendamping Pengembangan Desa Wisata dan Pemilihan Desa Wisata 1 Penawaran Kerja Sama dan Sosialisasi Program Kerjasama ke PT 2 Konfrimasi Kesediaan Perguruan Tinggi (surat resmi) 3 Penandatangan MoU dengan PT 4 ToT Dosen Pendamping Identifikasi desa wisata berbasis CBT ASEAN (8 Kriteria, sesuai panduan): Kategori Desa: Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri oleh PT 5 Membuat Proposal PKM (PT) 6 Pelaksanaan PKM Berbasis Pendampingan (PT) 7 Monitoring dan Evaluasi (supervisi, coaching, diskusi, interaktif FGD) 8 Pelaporan (PT-KEMENPAR) dan Apresiasi kepada PT Terbaik Desa Wisata Berbasis CBT ASEAN Tidak ada mekanisme pembaruan data penerima manfaat pada program ini. Alasannya, Kemenparekraf hanya memberikan sosialisasi kepada perguruan tinggi, pelatihan bagi dosen pendamping, dan fasilitasi program pendampingan melalui pelatihan kepada masyarakat masing-masing hanya satu kali. Akan tetapi, pendampingan terus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi yang terlibat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pendamping Program Pihak yang bertindak sebagai pendamping dalam program ini adalah dosen/tenaga pendidik dari lembaga atau perguruan tinggi terpilih berdasarkan proposalnya. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Pemantauan dilakukan dengan melakukan evaluasi internal secara rutin. Gambar 7. Skema Pemantauan Program Sasaran Program : "Peningkatan Kualitas & Kuantitas SDM Pariwisata" Upgrading	Klasifikasi	Desa	Wisata	dan	Pertumbuhan	Desa	Wisata INDIKATOR PENGUKURAN 100% Target Realisasi INPUT Realisasi serapan anggaran program 100% Monev Internal 95% PROSES Frekuensi pelaksanaan program (Peserta dan Lokasi) Monev Internal 90% KELUARAN 1. Jumlah PT yang Mengikuti Kegiatan Pendampingan Monev Internal 85% 2. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pendampingan HASIL-DAMPAK 3. Jumlah Upgrading Klasifikasi Desa Wisata Nomor 2 belum dilaksanakan, direncanakan pada 2020 4. Persentase/Jumlah Pertumbuhan Desa Wisata 264
Kendala dan Tantangan Implementasi Program
Proposal atau rencana program perguruan tinggi sering kali belum sesuai dengan standar yang ditetapkan kementerian. Pemilihan desa wisata belum berdasarkan hasil identifikasi sesuai kriteria standar pariwisata berbasis komunitas atau community-based tourism (CBT) ASEAN. Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program • Sosialisasi standar penulisan proposal melalui berbagai saluran. Pemetaan desa wisata berdasarkan standar kriteria CBT ASEAN dan penyusunan masterplan desa wisata dengan Kemendes PDTT Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Pada masa pandemi Covid-19, program Pendampingan Desa Wisata tetap berjalan namun seluruh kegiatan dialihkan menjadi kegiatan daring. Misalnya, pelatihan bagi dosen pendamping pada Maret- Juni 2020. Anggaran program diperkirakan akan mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan kebijakan Kemenparekraf dalam mendukung penanganan Covid-19 secara nasional. Gambar 8. Rencana Implementasi Program pada Masa Covid-19 Maret - Juni 2020 Juli- Desember 2020 Jan - Juni 2021 TANGGAP DARURAT PEMULIHAN NEW NORMAL Program Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat dilaksanakan dengan pelatihan daring • Kegiatan Pendampingan Desa Wisata-pelatihan dosen pendamping-dilaksanakan secara daring Lanjutan program Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat dilaksanakan dengan pelatihan daring Kegiatan Pendampingan Desa Wisata-pelatihan bagi masyarakat- -dilaksanakan secara daring Pelatihan Daring dan Luring Jumlah anggaran/peserta kemungkinan berubah memyesuaikan kebijakan Kemenparekraf untuk program dukungan Covid-19 265
Referensi Kementerian Pariwisata. 2020. Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf. Diunduh dari 2024-kemenparekrafbaparekraf. Kementerian Pariwisata. 2018. Rencana Strategis 201 -2019 Kementerian Pariwisata. Diunduh dari Lembaga Demografi FEB UI. 2020. "Pemetaan Program-program Pemberdayaan UMKM di Indonesia". Hasil Wawancara Mendalam: 21 Mei 2020. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Putra, Dwi Aditya. 2018, 10 Desember. "Data BPS: Indonesia Memiliki 1.734 Desa Wisata". Diunduh dari Rahayu, Agustini. 2020, 12 Juli. "Siaran Pers: Kemenparekraf Gelar Pelatihan Pendamping Desa Wisata bagi Dosen Perguruan Tinggi". Diunduh dari 266
Program Pendampingan Desa Wisata 267
Program Bantuan Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Deskripsi Program Salah satu sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi adalah kewirausahaan. Di sektor ini, terdapat wirausaha dalam pelbagai perkembangannya, dari wirausaha dini atau pemula hingga wirausaha mandiri. Wirausaha berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru dan ekspansi ekonomi, serta menjadi salah satu komponen dalam mendukung lingkungan bisnis yang sehat. Salah satu keterbatasan yang dihadapi oleh wirausaha pemula adalah ketidakcukupan modal untuk mengembangkan atau mempertahankan bisnis mereka. Modal tenaga kerja, waktu, dan sumber daya yang mereka miliki belum cukup untuk dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Sebagai upaya untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan program pengembangan kewirausahaan pemuda, yang salah satunya adalah kegiatan bantuan bagi Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP). Bantuan bagi WMP dan SKP merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya Pasal 51, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda. Dengan program ini diharapkan tumbuh dan berkembangnya wirausaha muda yang tangguh, unggul, dan berdaya saing bisa lebih cepat. Lebih lanjut, kegiatan bantuan WMP dan SKP adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenpora guna memberi kemudahan, kesempatan, dan/atau bantuan transfer uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk kepentingan pengembangan kewirausahaan pemuda (Direktorat Bidang Pengembangan Pemuda, 2019). Dalam program ini, terdapat tiga kategori penerima bantuan, yaitu Pra-Wirausaha Muda Pemula, Wirausaha Muda Pemula, dan Sentra Kewirausahaan Pemuda.
Pra-Wirausaha Muda Pemula (Pra-WMP) adalah pemuda yang memiliki mental dan spirit kewirausahaan serta telah menuangkan ide usaha dalam bentuk rencana bisnis tertulis yang akan ditindaklanjuti. Wirausaha Muda Pemula atau WMP adalah wirausaha yang sedang merintis usahanya, telah memiliki dan mengelola usaha minimal 12 bulan sampai dengan 42 bulan sejak pendirian usaha, yang telah dicatatkan pada lembaga perizinan yang ditetapkan atau dalam sistem informasi kewirausahaan, serta telah memiliki dan menggaji karyawan. Sentra Kewirausahaan Pemuda atau SKP adalah pusat kegiatan bisnis kelompok WMP pada wilayah tertentu dan terdapat aktivitas kerja sama dan aktivitas saling terkait dalam penggunaan sumber daya dan/atau proses produksi barang dan jasa.
268
Tujuan Program Maksud pemberian bantuan adalah untuk membantu para pemuda melalui perorangan dan organisasi/ lembaga/yayasan/kelompok usaha dalam mengembangkan potensi kewirausahaan dalam mewujudkan kemandirian pemuda. Secara umum program ini bertujuan untuk: 1. Mendukung WMP yang memiliki usaha prospektif agar dapat mengembangkan usaha, sekaligus untuk menguatkan kapasitas wirausaha muda baru guna memperkuat perekonomian bangsa. 2. Mengembangkan SKP sebagai basis pengembangan kewirausahaan pemuda, serta untuk meningkatkan kinerja unit-unit usaha yang tergabung dalam sentra, baik untuk meningkatkan volume produksi (kuantitas) ataupun mutu produk (kualitas). Regulasi/Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015- 2019 8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 10. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemuda dan Olahraga 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016- 2019 16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga 17. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga 18. Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.22.14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah bagi Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda 269
Penerima Manfaat Sasaran penerima program pada 2019 sebanyak 1.034 wirausaha yang terdiri dari: 1. 900 paket untuk wirausaha Pra-WMP/WMP. Pra-WMP adalah pemuda yang belum memiliki usaha namun sudah memiliki dan membuat rumusan ide bisnis yang akan dilaksanakan. WMP adalah pemuda yang merintis atau sedang mengembangkan usaha. 2. 100 paket untuk wirausaha penerima paket bantuan untuk penguatan usaha bagi WMP yang sedang berkembang . 3. 34 paket untuk wirausaha penerima paket bantuan bagi SKP. SKP adalah pusat kegiatan dan aktivitas kerja sama antar-WMP di suatu wilayah tertentu. Pada 2020, sasaran penerima program ditambahkan untuk wirausaha "sociopreneur". Sociopreneur adalah wirausaha muda yang secara sukarela mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program ini tidak secara spesifik menyasar kepada perempuan, disabilitas, dan lanjut usia. Untuk disabilitas dan lanjut usia, Kemenpora membuat program Senam at Home (SAH) dan senam Duduk dan Berdiri untuk Lansia di Rumah (DUILAH). Namun program tersebut tidak termasuk dalam program WMP dan SKP. Kriteria Penerima 1. Pra-WMP, WMP, dan WMP yang sedang berkembang: a. Warga negara Indonesia berusia 16-30 tahun pada 31 Desember 2019; b. Memiliki identitas diri (kartu tanda penduduk/KTP) atau identitas yang lain dan bagi yang belum mempunyai KTP bisa menggunakan kartu keluarga (KK); c. Memiliki ide dan rencana bisnis tertulis yang akan ditindaklanjuti bagi Pra-WMP, memiliki usaha yang sedang dijalankan minimal tiga bulan bagi WMP, dan minimal 12-42 bulan bagi WMP yang sedang berkembang; d. Bukan merupakan pegawai negeri sipil/akademisi/anggota TNI/Polri; e. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP); f. Memiliki nomor rekening Bank Rakyat Indonesia dan/atau memiliki nomor rekening bank lain; g. Mengajukan proposal pengembangan usaha yang prospektif lengkap dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan analisis usaha; h. Melampirkan catatan keuangan atau print out mutasi rekening tabungan selama minimal tiga bulan terakhir; i. Melampirkan surat keterangan usaha/surat keterangan domisili usaha yang ditandatangani j. oleh kepala desa/lurah/kecamatan setempat; dan Belum pernah menerima bantuan WMP sejenis dari Kemenpora dalam bentuk uang tunai untuk pengembangan usaha sejenis bagi Pra-WMP dan WMP. 2. SKP Organisasi/lembaga/yayasan SKP calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Batas usia susunan kepengurusan dan anggota SKP adalah 16-30 tahun pada 31 Desember 2019; b. Mengajukan proposal rencana program pengembangan SKP dengan mencantumkan minimal tiga pelaku usaha WMP, daftar profil WMP, jenis usahanya, dan lengkap dengan RAB SKP; 270
c. Berbentuk organisasi/lembaga/yayasan; d. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; e. Memiliki akta pendirian (akta notaris) organisasi/lembaga/ yayasan; f. Memiliki surat keputusan kepengurusan SKP yang masih berlaku yang ditandatangani oleh ketua organisasi/lembaga/ yayasan; g. Memiliki NPWP atas nama organisasi/lembaga/yayasan; h. Memiliki nomor rekening bank pemerintah atas nama organisasi/ lembaga/yayasan; i. Memiliki izin domisili organisasi/lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang; dan j. Organisasi/lembaga/yayasan belum pernah menerima bantuan dari Kemenpora dalam bentuk uang tunai untuk pengembangan kewirausahaan. Anggaran Alokasi anggaran bantuan pemerintah 2019 adalah sebagai berikut: 1. 2. Paket bantuan untuk penguatan usaha bagi WMP yang sedang berkembang senilai maksimal Rp25 juta sebanyak 100 paket. Paket bantuan bagi Pra-WMP/WMP senilai maksimal Rp15 juta sebanyak 900 paket. 3. Paket bantuan bagi SKP senilai maksimal Rp35 juta sebanyak 34 paket. Sedangkan alokasi anggaran bantuan pemerintah pada 2020 (pada masa pandemi Covid-19) berubah menjadi: 1. Paket bantuan bagi Pra-WMP/WMP senilai maksimal Rp10 juta. 2. Paket bantuan untuk penguatan usaha bagi WMP yang sedang berkembang senilai maksimal Rp15 juta. 3. Paket bantuan bagi SKP senilai maksimal Rp35 juta. 4. Paket bantuan bagi sociopreneur senilai maksimal Rp10 juta. Bentuk Pemberdayaan dan Pendampingan Program Dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 4.23. Tahun 2020 disebutkan, yang dimaksud dengan bantuan pemerintah bagi WMP dan SKP merupakan bantuan dalam bentuk transfer uang dari pemerintah kepada perorangan dan organisasi/lembaga/yayasan pemangku kepentingan kepemudaan yang mempunyai program/kegiatan usaha dalam melaksanakan pengembangan kewirausahaan pemuda dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan bantuan: 1. Jenis usaha yang dibantu Bantuan bagi WMP (Pra-WMP/WMP/WMP yang sedang berkembang) dan SKP diprioritaskan untuk jenis usaha di bidang pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, industri boga, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan pendidikan yang prospektif, berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif yang antara lain: a. Periklanan (advertising) b. Arsitektur c. Pasar barang seni d. Kerajinan (craft) e. Desain f. Industri pakaian (fesyen) g. Video, film dan fotografi h. Permainan interaktif (game edukatif) i. Musik 271
Seni pertunjukan (showbiz) j. k. Penerbitan dan percetakan l. m. Televisi dan radio (broadcasting) n. Riset dan pengembangan (R & D) o. Kuliner p. Jasa pariwisata q. Pendidikan r. Layanan komputer dan piranti lunak (software) Sociopreneur di pelbagai bidang 2. Penggunaan bantuan bagi WMP Bantuan bagi WMP digunakan untuk biaya/pengeluaran sebagai berikut: a. Biaya produksi, termasuk pembelian bahan baku, bahan penunjang dan peralatan; b. Pemasaran/promosi produk; c. Mengikuti pelatihan/kursus pengembangan kewirausahaan sesuai usaha yang dijalankan; dan/ atau d. Biaya sewa. 3. Penggunaan bantuan bagi SKP Bantuan bagi SKP digunakan untuk biaya/pengeluaran sebagai berikut: a. Penambahan modal bagi WMP binaan SKP untuk biaya produksi, pemasaran dan biaya sewa; b. Mentoring bagi WMP binaan SKP; dan/atau c. Mengikuti kewirausahaan sesuai usaha yang dijalankan yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Program 1. Direktorat Bidang Pengembangan Pemuda Berperan dalam mendisposisikan permohonan kepada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda untuk memproses permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda atau petugas yang ditunjuk oleh Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda • Berperan dalam mengirimkan daftar telah berhasil melakukan registrasi secara online untuk kemudian disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. rekapitulasi pemohon yang Mendisposisikan permohonan (dari calon penerima manfaat) kepada tim verifikasi. 3. Dinas pemuda dan olahraga/organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan melakukan sosialisasi program. 4. Tim Verifikasi Membantu pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda dalam proses verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan atas kebenaran dokumen yang diajukan oleh perorangan maupun organisasi/lembaga/ yayasan/kelompok usaha penerima bantuan pemerintah untuk kegiatan kewirausahaan pemuda. Berperan dalam melakukan seleksi administrasi dan/atau verifikasi lapangan terhadap kelayakan proposal pemohon yang memenuhi persyaratan. 5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas dan pemeriksa 6. Pengawas internal, yakni Inspektorat Kemenpora, sebagai pengawas internal terhadap penerima bantuan 7. Penerima manfaat, yakni pemuda yang berwirausaha 272
Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Pendataan dan pembaruan data penerima bantuan WMP dan SKP terbagi ke dalam beberapa tahap, yaitu: 1. Sosialisasi Sosialisasi dilakukan melalui media publikasi seperti situs Kemenpora, atau penyampaian informasi secara langsung dalam pertemuan yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pemuda, baik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/yayasan, yang mempunyai program/kepedulian melaksanakan pengembangan kepemudaan. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui dinas pemuda dan olahraga/OPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 2. Penyaluran dana bantuan Prosedur pemberian bantuan dilakukan sebagai berikut: a. Pemohon WMP, Pra-WMP, dan WMP yang sedang berkembang: Pemohon melakukan pendaftaran secara online melaui situs go.id dengan melengkapi data dan dokumen yang sesuai daftar isian yang tertera pada aplikasi. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda atau petugas yang ditunjuk oleh Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda mengirimkan daftar rekapitulasi pemohon yang telah berhasil melakukan registrasi secara online untuk kemudian disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mendisposisikan permohonan kepada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda untuk memproses permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda mendisposisikan permohonan kepada tim verifikasi. Tim verifikasi melakukan seleksi administrasi dan/atau verifikasi lapangan terhadap kelayakan proposal pemohon yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Tim verifikasi menerbitkan berita acara hasil verifikasi. PPK menandatangani surat keputusan penerima bantuan yang disahkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA). PPK menandatangani perjanjian kerja sama dengan penerima bantuan. Proses pencairan dilakukan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani antara penerima bantuan dan PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Catatan: Jika proses pendaftaran secara online mengalami kendala/gangguan teknis/ operasional, pengajuan permohonan dilakukan dengan mekanisme offline, yakni mengajukan permohonan langsung dengan surat dilengkapi dengan proposal. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. b. Pemohon SKP: i. Permohonan diajukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga c.q. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. ii. Menpora mendisposisikan permohonan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Dalam hal permohonan langsung kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mendisposisikan kepada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mendisposisikan kepada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda untuk memproses permohonan sampai ditetapkan penerima bantuan oleh PPK. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda mendisposisikan permohonan kepada tim verifikasi. iii. iv. 273
v. vi. vii. viii. ix. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelayakan proposal pemohon yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Tim verifikasi menerbitkan berita acara hasil verifikasi dan menyampaikan kepada PPK; PPK menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan menandatangani surat keputusan penerima bantuan yang disahkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA). PPK menandatangani perjanjian kerja sama dengan penerima bantuan. Proses pencairan dilakukan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani antara penerima bantuan dan PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Tim verifikasi Tim verifikasi dibentuk berdasarkan keputusan KPA pada Satuan Kerja (Satker) Bidang Pengembangan Pemuda. Tim verifikasi membantu PPK pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda dalam proses verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan atas kebenaran dokumen yang diajukan oleh perorangan maupun organisasi/lembaga/ yayasan/kelompok usaha penerima bantuan pemerintah untuk kegiatan kewirausahaan pemuda. Tim verifikasi berjumlah gasal/ganjil dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas serta merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari unsur perwakilan unit di lingkungan Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda dan/atau unit kerja lain di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. 4. Tugas tim verifikasi Tim verifikasi bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda bertugas membantu PPK pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda dengan rincian tugas sebagai berikut: a. Melakukan verifikasi administrasi, legalitas, dan kelayakan substansi proposal; b. Melakukan verifikasi lapangan (fact finding) jika diperlukan; c. Melakukan pembahasan atas verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan untuk menentukan daftar calon penerima bantuan sebagai usulan kepada PPK; d. Membuat berita acara verifikasi; e. Melaporkan dan menyampaikan kepada PPK daftar usulan calon penerima bantuan pemerintah supaya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan f. Melakukan rekapitulasi data laporan pertanggungjawaban penerima bantuan pemerintah yang telah diserahkan kepada Kemenpora melalui Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda. 5. Pelaksanaan verifikasi Pelaksanaan verifikasi penerima bantuan dilakukan oleh tim verifikasi. Verifikasi terdiri atas verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan jika diperlukan. a. Verifikasi administrasi Verifikasi administrasi meliputi legalitas dan substansi proposal guna meneliti kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Tim verifikasi membuat laporan hasil verifikasi dan telaah terhadap kelayakan proposal yang memenuhi persyaratan. b. Verifikasi lapangan Jika memerlukan verifikasi lapangan, maka kunjungan ke lapangan dilakukan terhadap calon penerima bantuan untuk mengetahui: i. ii. iii. iv. Keberadaan WMP dan SKP yang mengajukan proposal. Kelayakan WMP dan SKP yang akan menerima bantuan. Kesesuaian antara proposal dan kenyataan yang ada di lapangan. Komitmen WMP dan pengelola SKP dalam memanfaatkan bantuan sesuai prosedur beserta pertanggungjawabannya. Hasil telaah dan/atau verifikasi lapangan dibahas bersama untuk menentukan penerima bantuan kemudian dimuat dalam berita acara. Laporan hasil telaah dan verifikasi disampaikan kepada PPK untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditentukan. 274
6. Perjanjian kerja sama Bantuan diberikan kepada penerima dengan didahului penanda tangan perjanjian kerja sama antara penerima dan PPK. Perjanjian kerja sama tersebut memuat: a. b. c. d. Hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jumlah bantuan yang diberikan. Tata cara dan syarat penyaluran. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara. Sanksi. Penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran. e. f. g. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan sebagai berikut: 1. Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan secara sekaligus melalui mekanisme transfer uang ke rekening penerima bantuan. PPK menandatangani surat keputusan penerima bantuan yang disahkan oleh KPA. PPK menandatangani perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh pihak penerima bantuan dengan kelengkapan dokumen dan administrasi yang disiapkan oleh tim verifikasi. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) menyampaikan surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya. Apabila tim penguji dan penilai pada PPSPM menyatakan benar dan lengkap, akan diterbitkan surat perintah membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/ diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM, diserahkan/diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Apabila seluruh ketentuan pencairan bantuan telah dipenuhi, KPPN akan mentransfer dana bantuan melaui rekening penerima bantuan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program 1. Pengawasan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kemenpora, maupun aparat pengawasan eksternal dari BPK dan BPKP. 2. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara internal pada perorangan/ yayasan/lembaga/ organisasi/kelompok usaha penerima bantuan, selain itu monitoring, evaluasi serta supervisi, dan pendampingan dapat dilakukan oleh tim dari Kemenpora: a. Pemantauan dari Kemenpora merupakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan yang dilakukan oleh pengawas internal, yakni Inspektorat Kemenpora, atau BPKP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Aparat pengawasan eksternal dari BPK. 275
b. Evaluasi program bantuan pemerintah bagi WMP dan SKP dilakukan dengan dua cara, yaitu: i. Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan. Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media massa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan. ii. c. d. Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan pada tahun anggaran sebelumnya yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan, tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan yang sejenis pada tahun anggaran berjalan atau dari unit lain di lingkungan Kemenpora. Evaluasi bertujuan untuk: i. Mengetahui tingkat keberhasilan WMP dan SKP penerima bantuan dalam menjalankan program/kegiatan/usaha. ii. Menilai kualitas dan manfaat dari hasil program/kegiatan/usaha yang dilaksanakan oleh penerima bantuan. iii. Menilai kelayakan kelanjutan program/kegiatan/usaha. iv. Menilai kinerja pengelola program/kegiatan/usaha dan tantangan yang dihadapi sekarang dan yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan. e. Penyusunan dan pertanggungjawaban laporan kegiatan Pertanggungjawaban penerima bantuan untuk WMP dan SKP wajib membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama. Adapun bentuk pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut: i. Laporan kegiatan Laporan kegiatan merupakan gambaran konkret dari rangkaian program/kegiatan/usaha yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN. Laporan kegiatan minimal memuat hal-hal sebagai berikut: • • • • • Manfaat bantuan bagi pengembangan usaha • • Masukan bagi pengelola bantuan (Kemenpora) • • Berita acara serah terima (FORM 2) Pendahuluan Profil singkat usaha Deskripsi penggunaan bantuan Permasalahan dan kendala dalam penggunaan bantuan Penutup Lampiran-lampiran (data pendukung seperti dokumentasi/foto lokasi usaha, barang/ produk yang dibeli, dan hal lain yang dipandang perlu dilampirkan). ii. Laporan penggunaan anggaran/keuangan Laporan penggunaan anggaran/keuangan merupakan satu kesatuan dengan laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran/keuangan dibuktikan dengan kuitansi dan bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan sekurang- kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: • • Rekapitulasi pengeluaran anggaran Kuitansi/bukti pembelian (seperti pembelian barang, bahan baku, produk, dan lainnya) 276
Bukti-bukti tersebut disampaikan oleh penerima bantuan. Laporan asli menjadi milik penerima bantuan. Laporan asli disalin rangkap dua dan disampaikan kepada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Pengembangan Pemuda, Grha Pemuda dan Olahraga, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270, (021) 5738158 atau 081212877703. f. Sanksi i. ii. iii. Penerima bantuan pemerintah yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis ini dan ketentuan yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan dikenai sanksi berupa tidak mendapatkan program bantuan pada tahun berikutnya. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan dana bantuan, penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya atas segala risiko, berupa pengembalian dana yang telah diterima ke kas negara (sepenuhnya) dan atau sanksi hukum yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (black list) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan/atau BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan. g. Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat Dalam rangka transparansi/keterbukaan bagi masyarakat agar ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan pemerintah apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh pihak penerima bantuan dan/atau pelaksana program, informasi/pengaduan dapat disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda u.p. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Grha Pemuda dan Olahraga, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270. Selain itu, pelaporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan melalui "Helo Kemenpora 1500- 928" yang tercantum pada situs resmi Implementasi Program Kendala dan Tantangan Program Bantuan akses permodalan sangat penting mengingat banyak pemuda yang merintis usaha dan berniat mengembangkan usaha tetapi terkendala dana. Di sisi lain, wirausaha muda dini/pemula ini belum dapat mengakses permodalan dari bank. Ekspektasi dan Rekomendasi Program Mengingat usahanya yang masih rintisan, mereka membutuhkan bimbingan dalam pengembangan usaha selain dana. Oleh karena itu, dibutuhkan proses integratif dalam bimbingan dan pemberian modal. Maka, Kemenpora juga memberikan bimbingan manajemen keuangan kepada WMP penerima bantuan. 277
Implementasi	Program	Saat	Pandemi	Covid-19 Pada 2020, terbit Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 4.24.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.13.4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk WMP dan SKP untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Atas dasar itu, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar-kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/masyarakat dan pemangku kepentingan kepemudaan untuk melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan pandemi. Kemenpora memandang perlu pemberian bantuan pemerintah untuk WMP, SKP, dan sociopreneur dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda dan kegiatan kewirausahaan sosial yang mendukung tujuan tersebut. Contohnya, pada program bantuan bagi WMP dan sociopreneur ditambahkan biaya/pengeluaran lainnya untuk pengembangan usaha dan kewirausahaan sosial untuk percepatan penanganan Covid-19. Referensi Direktorat Bidang Pengembangan Pemuda. 2019. Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.22.14 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Daerah bagi WMP dan SKP. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Pamungkas, Ade Mochammad. 2020, 16 September. "Syarat Daftar Bantuan Wirausaha Muda Pemula dari Kemenpora 2020". Diunduh dari kemenpora-2020-f4yH. 278
Program Bantuan Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan 279
Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya Deskripsi Program Diversifikasi usaha adalah kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha untuk meningkatkan nilai tambah untuk menghindari ketergantungan pada usaha tunggal. Program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini ditargetkan untuk keluarga nelayan (istri/suami dan/atau putra-putri nelayan). Dimulai pada 2017, program diversifikasi usaha bertujuan untuk menumbuhkan mata pencarian alternatif; meningkatkan motivasi, keterampilan, kompetensi, dan manajemen usaha nelayan; mengurangi risiko kegagalan atas ketergantungan pada usaha penangkapan; dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif rumah tangga nelayan. Pada 2018, program dilaksanakan di 21 kabupaten/kota di 11 provinsi. Lalu pada 2019, dilaksanakan di 25 kabupaten/kota di 12 provinsi. Regulasi/Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil Pasal 18: 1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil melalui fasilitasi pendirian kelompok usaha bersama kecil (KUB) oleh nelayan kecil; fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan pemberdayaan perempuan pada keluarga nelayan kecil. 2) Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal. Pasal 21: Pemberdayaan perempuan pada keluarga nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf c dilakukan melalui: • • •
Pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non-perikanan; Pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha; Pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; Pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan Peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan. 280
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah Indikator keberhasilan Program Keberhasilan program ini diukur dari peningkatan: • • Pendapatan rumah tangga nelayan Kapasitas usaha ekonomi produktif rumah tangga nelayan Kapasitas usaha nelayan dan/atau keluarganya Penerimaan Manfaat Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Target utama program ini adalah nelayan, terutama nelayan kecil beserta keluarganya. Program juga dimaksudkan untuk memberikan alternatif mata pencaharian bagi istri nelayan. Kriteria penerima program ini adalah sebagai berikut: • Nelayan kecil; • Memiliki usaha alternatif diluar usaha penangkapan ikan; • Memiliki motivasi dan minat yang tinggi untuk memulai diversifikasi usaha; dan • Berkomitmen membuka dan menjalankan usaha. Jumlah penerima program ini meningkat dari 1.616 keluarga pada 2018 menjadi 2.165 keluarga pada 2019. Tahun Target Realisasi 2018 1.400 1.616 2019 1.600 2.165 2020 1.900 N/A Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program diversifikasi usaha tidak secara spesifik membidik kelompok difabel dan orang lanjut usia. Program ini lebih menyasar keluarga, khususnya kaum perempuan, untuk memiliki pendapatan. Dalam pelaksanaannya, program diversifikasi usaha menerapkan prinsip pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, prinsip pengarusutamaan gender harus tercermin pada keluaran (output) kebijakan pembangunan. Kementerian dan lembaga sebagai pelaksana pembangunan dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip pengarusutamaan gender. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 281
seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada seluruh bidang pembangunan. KKP memiliki peran penting dalam mempromosikan pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi itu dapat dicapai dengan koordinasi, orkestrasi (mengatur strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan), dan dialog (untuk menciptakan lingkungan pendukung yang lebih kondusif supaya strategi tersebut berhasil). Maka, penting untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan pembangunan sejak dari penyusunan kebijakan atau program/kegiatan. Pengarusutamaan gender menjadi prinsip untuk mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan), dan pro- environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan). Hal tersebut diterapkan dengan mengemban tiga misi sekaligus, yakni mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk memberikan muatan substansi pengarusutamaan gender dalam misi, kebijakan, serta strategi pembangunan kelautan dan perikanan, KKP menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Kerja sama itu dituangkan dalam kesepakatan bersama Nomor 06 MEN-KP/ KB/III/2011 dan 12 Tahun 2011 tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, diturunkan lagi dalam kesepakatan bersama antara Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi KPPPA dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 06/MENPP-PA/Dep. I/04/2012 dan Nomor 02/DJPT-KKP/PKS/IV/2012 tertanggal 16 April 2012 tentang Fasilitasi Bimbingan Diversifikasi Usaha Penangkapan Ikan bagi Wanita Nelayan. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada 2019, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp3,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bentuk/Tipe Pemberdayaan Program Program merupakan kegiatan terpadu yang terdiri dari: • • • Membangun, merehabilitasi, dan melengkapi fasilitas seperti sarana dan prasarana di area tempat usaha Pengembangan kelembagaan usaha Pendampingan usaha Permodalan usaha Kemitraan usaha Penumbuhan dan pengembangan wawasan kewirausahaan Pengembangan keterampilan Pengembangan ekonomi produktif bagi keluarga nelayan • • • 282
Pihak yang Terlibat dalam Program Karena bersifat terpadu, program ini melibatkan banyak pihak, di antaranya: • • • • • • • • • Motivator KPPPA Dinas kelautan dan perikanan (DKP) provinsi DKP kabupaten/kota Badan Usaha Milik Negara Dinas koperasi dan UKM Lembaga keuangan Pemasok produk perikanan Lembaga swadaya masyarakat Praktisi usaha Mekanisme Pendataan dan Pembaharuan Data Penerima Manfaat Pengajuan penerima program dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: • • • • Penyampaian surat potensi dan identifikasi kepada DKP provinsi kepada KKP. Kementerian KKP menganalisis surat balasan dari DKP provinsi. Petugas melaksanakan survei lokasi dan menentukan calon penerima manfaat berdasar rekomendasi surat balasan dan hasil analisis pusat. KKP menyusun konsep kegiatan berdasarkan hasil survei karakteristik dan potensi. KKP berkoordinasi dengan instansi pendukung. Pelaksanaan kegiatan dengan penerima manfaat. Mekanisme Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti karakteristik masyarakat nelayan, sumber daya masyarakat nelayan, dan mitra usaha di wilayah tersebut. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Pelaporan pelaksanaan kegiatan disampaikan secara berkala tiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Laporan tersebut mencakup: • • • • Identifikasi diversifikasi usaha nelayan Rencana kegiatan diversifikasi usaha nelayan Realisasi kegiatan diversifikasi usaha nelayan Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha nelayan Pasca-kegiatan diversifikasi usaha nelayan Implementasi Program Dalam pelaksanaannya, program menghadapi sejumlah tantangan, seperti:
Pendampingan oleh DKP provinsi dan kabupaten/kota sebagai pembina di daerah belum berkelanjutan. Konektivitas pasar rendah. • Calon penerima manfaat yang besar tidak berbanding dengan anggaran yang ada. • Pemetaan data potensi unggulan hasil perikanan masing - masing daerah belum lengkap sehingga, program tidak konsisten dengan usaha peningkatan potensi dan promosi unggulan. 283
Perbaikan Program KKP berupaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program ini dengan melakukan sebagai berikut: • Pembaruan sistem pendataan nelayan dan keluarganya. Program diusulkan menjadi program prioritas melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/ Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap. Menelaah dukungan penganggaran di pusat dan daerah. • Melakukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Sistem pemantauan terpadu oleh pendamping/penyuluh di lapangan.
Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Pada 2020, program diversifikasi usaha nelayan dihentikan karena pandemi Covid-19. Anggaran program 2020 dialihkan untuk penanganan pandemi. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kemudian melaksanakan program Bakti Nelayan dan Nasi Ikan.1 Sasaran penerima program Nasi Ikan adalah pemangku kepentingan yang membutuhkan di sekitar pelabuhan. Sumber dana untuk program ini berasal dari non-APBN dan sumbangan sukarela. Hingga 26 April 2020, kegiatan sudah dilaksaksanakan di 26 lokasi pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat dan pelabuhan perikanan perintis. Selain itu, diadakan juga kegiatan Bakti Nelayan. 1	Nasi	Ikan	adalah	bantuan	berupa	100	bungkus	makanan	per	hari	yang	diberikan	selama	20	hari	sejak	30	April	2020.	Total	unit	makanan	yang	tersalurkan	hingga	laporan	ini	ditulis	sebesar	2.000	bungkus	untuk	setiap	UPT.	Total	UPT	penerima	adalah	23	UPT.	Harga	per	bungkus	nasi	diestimasi	Rp15.000.	Total	biaya	selama	20	hari	adalah	Rp30.000.000	per	UPT. 284
Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya 285
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Deskripsi Program Untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) melaksanakan program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. Selain pengangguran, masih banyak masyarakat yang tergolong tenaga kerja rentan, seperti buruh tani, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), tenaga kerja Indonesia (TKI) purna, dan istri nelayan, yang berada di tengah siklus kemiskinan, berpendidikan rendah, dan berupah tak memadai. Pengembangan kemampuan mereka merupakan salah satu upaya untuk memutus siklus kemiskinan. Caranya, dengan menciptakan wirausaha baru mandiri dengan memberikan akses terhadap pengetahuan dan peralatan untuk berwirausaha, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha. Kegiatan ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan mereka dan mendorong penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Singkatnya, tujuan utama program ini adalah: Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di sektor informal. • Membina dan mengembangkan kader wirausaha baru (WUB) atau pengusaha pemula yang mandiri dan produktif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri merupakan program strategis untuk memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan usaha secara berkelompok dengan memberikan bantuan berupa pembekalan kewirausahaan dan bantuan sarana usaha. Melalui program ini diharapkan terwujud masyarakat yang mandiri, produktif, dan mempunyai sifat dan karakter yang dapat diandalkan seperti berikut: Memiliki dan dapat mengembangkan jejaring dalam berwirausaha. • Memiliki strategi untuk meningkatkan omzet usaha. • Memperkuat keuangan usaha dan keuangan keluarga. • Memperkuat kelembagaan dan model usaha secara berkelompok. • Menggali serta memanfaatkan potensi diri dan lingkungan. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri juga berupaya untuk memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah binaan. Dengan demikian, program akan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi produktif dan menambah penghasilan masyarakat tersebut. Saat ini, program dilaksanakan di 34 provinsi. Regulasi/Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 286
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19) 9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-173/PMK.05/2016 Perubahan PMK-168/PMK.05/2016, tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan 15. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor Kep.57/Lattas/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada Masyarakat Indikator Keberhasilan Program Indikator keberhasilan program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri adalah terlaksananya proses pembekalan dan diserahkannya bantuan sarana usaha kepada penerima program yang diharapkan segera berwirausaha. Penerima Manfaat Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri menyasar: • • Masyarakat miskin • • • Orang tua pekerja anak • • • Penganggur Setengah penganggur Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) Difabel, orang lanjut usia, dan perempuan Pekerja migran Indonesia (PMI) purna Keluarga PMI purna Keluarga PMI aktif 287
Jumlah Penerima Manfaat Jumlah penerima program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri meningkat dari 2015 hingga 2017. Pada 2015, capaian perluasan kerja melalui program ini sebanyak 20.000 orang. Setahun kemudian, jumlahnya meningkat menjadi 24.000 orang. Jumlah ini meningkat kembali pada 2017 menjadi 29.000 orang (Koran Jakarta, 2017). Pada 2019, penerima manfaat program ini berjumlah 16.600 orang. Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri merupakan bagian dari perluasan kesempatan kerja Kemenaker. Program ini secara spesifik menargetkan penciptaan dan pembinaan wirausaha baru perempuan, difabel, dan lanjut usia. Selain itu, program ini menyasar kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, pengangguran, korban PHK, dan pekerja migran. Program juga tidak hanya ditujukan untuk pekerja formal, namun juga pekerja informal guna mewujudkan ketenagakerjaan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kriteria Penerima Sasaran program harus memenuhi syarat calon penerima manfaat untuk dapat memperoleh bantuan, yaitu: • Penganggur, setengah penganggur, PMI purna, keluarga PMI, PMI gagal berangkat, korban PHK, masyarakat miskin, masyarakat daerah perbatasan, masyarakat terisolasi, dan masyarakat terluar; • Memiliki minat, bakat, dan kemampuan untuk bekerja mandiri melalui kelompok usaha bersama; • Masyarakat dari kabupaten/kota tempat bantuan disalurkan yang dibuktikan dengan identitas diri (kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat izin mengemui/paspor); Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan; • • Ketersediaan infrastruktur; dan Dukungan sumber daya alam maupun sumber daya tenaga kerja. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada 2015, pagu anggarannya Rp189.830.628.000. Tahun berikutnya, pada 2016, pagu anggaran program mencapai Rp274.925.628.000. Namun anggaran menurun pada 2017 menjadi Rp217.961.000.000 (Koran Jakarta, 2017). Padahal, capaian jumlah penerima manfaat program ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran diperuntukkan bagi kegiatan bantuan pembekalan kewirausahaan dan bantuan sarana usaha berupa barang yang akan digunakan untuk berwirausaha. Tabel 1. Perkembangan Capaian Penerima Manfaat dan Pagu Anggaran Program Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2017 Kegiatan 2015 Capaian (Orang) Pagu (Ribuan) Capaian (Orang) 2016 Pagu (Ribuan) Capaian(Orang) 2017 Pagu (Ribuan) Tenaga Kerja 20.000 180.830.6328 24.000 274.925.000 29.000 217.961.233 Padat Karya 72.000 195.034.925 73.000 173.754.575 74.000 114.592,141 Teknologi Tepat Guna 2500 22.733.734 2500 19.169.550 2500 9.630.000 Pendamping 1.000 40.305.035 1.000 40.172.800 900 23.501.920 Total 95.500 447.994.322 100.500 506.021.925 114.500 365.685.294 Sumber: Koran Jakarta (24 November 2017) 288
Pada 2019, realisasi anggaran program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri mencapai Rp58.100.000.000. Anggaran ini untuk 830 paket pendampingan, dengan 20 orang penerima manfaat untuk setiap paketnya. Paket yang dimaksud adalah kegiatan pembekalan kewirausahaan dan/atau pemberian sarana dan prasarana usaha. Bentuk/Tipe Pemberdayaan dalam Program Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri diberikan kepada lembaga nonpemerintah, kelompok masyarakat, ataupun perseorangan, sebagai penerima bantuan penciptaan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri, untuk melaksanakan: lembaga pemerintah, 1. Pembekalan kewirausahaan Pembekalan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis kepada para penerima bantuan penciptaan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri. Pengetahuan meliputi hal-hal yang bersifat manajerial seperti kewirausahaan, manajemen produksi, keuangan, manajemen pemasaran, model usaha secara berkelompok, hingga pembentukan kelembagaan usaha. Sementara itu, keterampilan teknis berupa teori dan praktik sesuai dengan teknis kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan. 2. Pemberian sarana usaha Bantuan sarana usaha berupa peralatan pendukung usaha yang diberikan kepada penerima bantuan penciptaan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri, baik perorangan maupun kelompok. Gambar 1. Skema Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela Padat Karya, Teknologi Tepat Guna, Tenaga Kerja Mandiri, dan Usaha Produktif Lainnya Pendamping Pendampingan Terciptanya Wirausaha Baru Output: Terserap Tenaga Kerja Bantuan program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri diserahkan satu kali selama satu tahun anggaran kepada setiap penerima yang telah ditentukan sebelumnya. Pihak yang Terlibat dalam Program 289
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemegang program, teridentifikasi para pihak yang terlibat dalam program ini, yakni: a. Pemberi bantuan Pemberi bantuan penciptaan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri adalah Kemenaker c.q. Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. b. Penerima bantuan Penerima bantuan penciptaan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri adalah lembaga pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah yang dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Lembaga pemerintah yang dimaksud adalah dinas di provinsi ataupun kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan. Adapan lembaga nonpemerintah adalah lembaga pemohon, yakni organisasi kemasyarakatan dan yayasan/lembaga yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK yang membawahkan Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK). Dengan demikian, berbagai regulasi dan kebijakan yang terkait dengan implementasi program disusun oleh direktorat ini, termasuk petunjuk teknis program yang merupakan pedoman bagi lembaga pemerintah dan nonpemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri.
Lembaga pemerintah adalah kantor pemerintahan yang menangani bidang ketenagakerjaan di provinsi ataupun kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri. Lembaga nonpemerintah adalah suatu lembaga yang memiliki badan hukum dan persyaratan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku dan kredibel untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri. Pedoman ini kemudian disosialisasikan kepada daerah oleh Direktorat PPKK - dalam hal ini Subdirektorat jawab untuk menginformasikan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri - yang memiliki tanggung kegiatan yang akan dilakukan kepada dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan serta kepada lembaga nonpemerintah yang ada di daerah agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, terbuka, dan akuntabel. Sosialisasi ini rencananya akan disinergikan dengan Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan), yakni layanan terpadu ketenagakerjaan berbasis online yang meliputi layanan bidang ketenagakerjaan untuk masyarakat, perusahaan, dan kelembagaan. Setelah mendapatkan sosialisasi dari Subdirektorat Tenaga Kerja Mandiri, lembaga pemerintah dan nonpemerintah lalu mengajukan proposal kegiatan yang ditujukan kepada Kemenaker c.q. Dirjen Binapenta dan PKK. 290
Gambar 2. Mekanisme Pendataan, Pembaruan Data Penerima Manfaat, dan Penyaluran Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Kemnaker c.q. Dirjen Binapenta & PKK Pedoman (Juknis) Sosialisasi (Sisnaker) Lembaga Pemerintah atau Nonpemerintah 1. Penentuan Lokasi 2. Penerbitan SK 3. Penandatangan MoU Verifikasi Administrasi Identifikasi Lokasi Usulan atau Proposal (Sisnaker) Pengajuan Pencairan Dana Pembekalan dan Pemberian BSU Pendampingan dan Pembinaan Laporan Kegiatan (Sisnaker) Legalitas Kelembagaan WUB, Sinergitas-Ditjen Binalattas, Bimtek, CSR, Expo, dll. Monitoring & Evaluation Salah satu instrumen dalam penentuan lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subdit Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri adalah proposal yang telah dikirimkan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan maupun lembaga nonpemerintah. Di dalam proposal terdapat identifikasi potensi daerah yang bersangkutan, yaitu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar serta memiliki dampak ekonomi dan sosial yang positif terhadap daerah tersebut. Proposal yang masuk dianalisis oleh tim dari Subdit Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. Setelah proposal dipastikan layak, selanjutnya tim melakukan validasi ke lapangan dengan melihat langsung potensi daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Selain itu, tim juga bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bersedia mendukung kegiatan Subdit Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. Setelah mendapatkan hasil yang konklusif, maka tim akan memberikan rekomendasi daerah-daerah mana saja yang layak bantuan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan lokasi dan penerbitan surat keputusan. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Pendataan melalui basis data. Pendataan calon penerima manfaat maupun pembaruan data calon penerima manfaat dilaksanakan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan melalui proses seleksi dan rekrutmen. Setelah mendapatkan calon yang akan diberdayakan, maka dinas yang berada di daerah tersebut akan memasukkan calon penerima manfaat ke dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Sisnaker. 291
Lembaga penyaluran. Penyaluran bantuan dilaksanakan oleh Direktorat PPKK melalui sistem pembayaran langsung (LS) dan ditransfer langsung ke rekening dinas atau lembaga nonpemerintah yang telah ditetapkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII. Seleksi pemilihan lembaga penyalur. Setelah rekomendasi penentuan lokasi kegiatan dari tim Subdit Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri disetujui oleh Direktur PPKK, maka Dirjen Binapenta dan PPKK menerbitkan surat keputusan alokasi kegiatan yang ditunjukkan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan maupun lembaga nonpemerintah. Pihak yang akan menerima program diminta menandatangani nota kesepahaman (MoU) setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan guna pencairan dana. Pengajuan pencairan dana. Pengajuan pencairan dana dilaksanakan oleh Subdit Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri kepada bendahara pengeluaran dengan lampiran sebagai berikut: a. Fotokopi perjanjian kerja sama b. Surat keputusan tim pelaksana lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah c. Surat keputusan penetapan lokasi d. Surat pertanggungjawaban mutlak e. Rencana usulan kerja keseluruhan kegiatan f. g. Surat permohonan transfer dana bantuan pemerintah Kuitansi bukti penerimaan uang Setelah semua persyaratan dipenuhi, dana siap untuk dicairkan melalui KPPN Jakarta VII. Provinsi atau kabupaten/kota yang telah mencairkan dana bisa segera melakukan pembekalan dan pemberian bantuan sarana usaha. Pendamping Program Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri disertai dengan pendampingan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu, mengarahkan, dan mendukung individu/kelompok masyarakat wirausaha baru dalam merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kegiatan wirausaha sehingga diharapkan dapat berkembang secara produktif dan optimal. Para tenaga kerja sukarela yang melakukan pendampingan dan pembinaan akan membimbing para wirausaha baru dalam pengembangan usahanya. Para tenaga kerja sukarela juga diberi tugas untuk melaporkan progres dan kegiatan kepada dinas tenaga kerja yang kemudian meneruskannya kepada Ditjen Binapenta dan PKK. Pembekalan diberikan kepada peserta calon wirausaha baru dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis. Selama pembekalan dan pengolahan sumber daya alam, masyarakat kelompok wirausaha baru akan didampingi oleh tenaga kerja sarjana. Penyediaan tenaga kerja sarjana yang bekerja secara sukarela sebagai pendamping wirausaha baru bertujuan untuk: a. Menyediakan pendamping bagi kelompok - kelompok usaha baru; b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dalam aspek manajemen usaha; c. Meningkatkan kompetensi bagi anggota kelompok; dan d. Meningkatkan kemandirian kelembagaan dan usaha kelompok dampingan. 292
Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Pendayagunaan Pendamping Tenaga Kerja Mandiri Perencanaan dan Persiapan Pelaksanaan (Mapping) TKS Pendamping Perluasan Kesempatan Kerja Sosialisasi Kegiatan Pendampingan kepada Pelaksana di Provinsi/Kabupaten/ Kota Proses rekrutmen dan seleksi calon TKS pendamping Pembekalan dan Kontrak Tugas Penugasan, Monev, dan Pelaporan Pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri, meliputi: 1. 2. Sosialisasi 3. Rekrutmen dan seleksi 4. Orientasi/pembekalan 5. Kontrak tugas 6. Penugasan 7. Pemantauan dan evaluasi Perencanaan Dalam kegiatan ini, Subdit Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri menyemangati wirausaha baru untuk mengembangkan usahanya dengan mengikuti expo di berbagai kesempatan. Subdit Tenaga Kerja Mandiri juga bersinergi dengan satuan kerja lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia wirausaha baru, seperti dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) untuk pelatihan kewirausahaan, dengan perusahaan dan perbankan nasional yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), ataupun dengan akademisi untuk meningkatkan soft-skill terkait dengan wirausaha baru. Setelah kapasitas dan soft-skill mereka ditingkatkan, maka calon wirausaha baru akan dapat membentuk lembaga wirausaha baru yang memiliki legalitas sehingga bisa masuk ke dunia usaha yang sesungguhnya. Wirausaha baru yang telah memiliki legalitas akan mudah mendapatkan fasilitas dari sejumlah pihak karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan bahwa lembaga yang bisa mendapatkan bantuan sarana usaha dan bantuan keuangan harus yang berbadan hukum. Setelah bersinergi dengan perbankan nasional, pengembangan usaha bisa lebih maju dan masif. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Untuk mengetahui keberhasilan program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, maka harus dilakukan pemantauan oleh Subdit Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri bekerja sama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan ataupun lembaga nonpemerintah. Hal ini sangat penting guna mengukur keberhasilan ataupun mengetahui kendala agar diketahui lebih awal bagaimana pemecahan masalahnya. Salah satu bentuk pemantauan program ini adalah melalui mekanisme pelaporan kegiatan. Setelah pelaksanaan program selesai, setiap kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan diharuskan membuat 293
laporan kegiatan. Gambar 4. Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Laporan Keuangan Laporan Paripurna Kantor Staf Presiden Laporan keuangan dilaksakan berdasarkan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Penanggung jawab kegiatan berkewajiban membuat laporan paripurna setelah pelaksanaan kegiatan tenaga kerja mandiri selesai. Laporan paripurna harus dibuat secara detail sehingga laporan paripurna yang dibuat dapat memberikan gambaran yang jelas meliputi: 1. Perencanaan 2. Persiapan 3. Pelaksanaan 4. Monitoring 5. Hal-hal lain (masalah/hambatan) 6. Dokumentasi foto atau video a) Data peserta kegiatan TKM dengan pola pendampingan kewirausahaan meliputi nama peserta, jenis kelamin, pendidikan, usia, alamat, nomor identitas(KTP) b) Data lokasi (desa/kelurahan dan kecamatan ) dan jenis kegiatan Data tersebut disampaikan pada awal pelaksanaan kegiatan kepada Bagian PEP Sesditjen Binapenta dan PKK melalui e-mail: Laporan kegiatan ini memuat seluruh kegiatan program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, mulai persiapan hingga berakhirnya pelaksanaan program yang ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota, serta dilaporkan kepada Ditjen Binapenta dan PPKK Implementasi Program Dalam implementasinya, program menemui sejumlah tantangan, di antaranya:
Penyesuaian antara potensi sumber daya alam yang akan dimaksimalkan untuk meningkatkan nilai jual dengan jenis wirausaha yang dipilih oleh calon peserta pemberdayaan. Proposal yang masuk untuk diseleksi sering kali kurang informatif. Proses seleksi dan rekrutmen calon peserta program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di daerah perlu diperkuat supaya benar-benar menjaring calon wirausahawan yang bagus dan antusias. Instruktur dalam proses pembekalan kewirausahaan harus memiliki kapasitas yang memadai, baik dalam proses transfer ilmu maupun kapasitas keilmuan yang sesuai dengan pembekalan kewirausahaan yang akan diajarkan. Kebutuhan sarana usaha calon wirausaha baru dengan bantuan sarana usaha yang akan diberikan harus dipastikan sesuai. Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program Program yang telah berjalan memberikan sejumlah pelajaran untuk perbaikan ke depan. Beberapa hal yang direkomendasikan, di antaranya:
Dalam penentuan lokasi pemberdayaan yang berbasis sumber daya alam, program harus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dinas lain yang terkait agar bisa optimal. Membuat standardisasi proses rekrutmen dan seleksi calon peserta pemberdayaan agar benar- benar mendapatkan calon wirausahawan yang bagus dan antusias dalam mengembangkan usahanya. Menyertifikasi instruktur program dan memberikan bimbingan teknis terhadap instruktur agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam hal transfer pengetahuan. 294
Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Informan tidak memberikan informasi yang terkait dengan implementasi program pada 2020, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Referensi Koran Jakarta. (2017, 24 November). "Kemnaker Terus Kembangkan Skema Kesempatan Perluasan Kerja". dari Diunduh perluasan-kerja/. Lembaga Demografi FEB UI. (2020). "Kajian Pemetaan Program-program Pemberdayaan UMKM di Indonesia". Hasil Wawancara Mendalam. Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. 295
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri 296
Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Deskripsi Program Latar Belakang Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU) merupakan kegiatan di bawah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini meliputi: 1. Intervensi keamanan pangan dalam pengembangan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk: a) Meningkatkan komitmen lintas sektor terhadap UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan UMKM. b) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha akan pentingnya implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksi untuk meningkatkan daya saing produk. c) Melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama antara BPOM dan Kementerian Pertanian dengan memberdayakan fasilitator Balai Besar/Balai POM yang telah dilatih. 2. Pembentukan kader keamanan pangan dan sosialisasi keamanan pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya dalam praktik keamanan pangan. 3. Pembinaan implementasi program desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya, dan sekolah dengan jajanan yang aman oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga pemberdayaan komunitas desa, pasar, dan sekolah dapat berjalan dengan baik dan terjadi perluasan implementasi melalui replikasi program oleh pemerintah daerah. Intervensi dan pengawalan kepada kabupaten/kota untuk menerapkan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) guna meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan. 4. Tujuan Pemberdayaan1 Tujuan Strategis Gambar 1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Meningkatnya pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi Meningkatnya daya saing pangan olahan di pasar lokal dan global dengan memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana yang memadai dalam menunjang sasaran startegis direktorat 1 Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 - Direktorat	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Pelaku	Usaha	(Deputi	Bidang	Pengawasan Pangan Olahan, 2019). 297
Program PMPU diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan atas tersedianya pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia. Terkait dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, program ini diproyeksikan memberikan kontribusi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar lokal, regional, dan global melalui penjaminan mutu dan dukungan terhadap inovasi industri pangan. Indikator Keberhasilan Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Sasaran strategis BPOM diturunkan menjadi sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yang kemudian diterjemahkan lagi menjadi sasaran kegiatan Direktorat PMPU. Dalam memantau pencapaian sasaran strategis dan arah kebijakan Direktorat PMPU, BPOM menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mencatumkan target kinerja yang harus dicapai hingga akhir periode rencana strategis (renstra). Seluruh IKK untuk pencapaian sasaran kegiatan direktorat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nomor HK.04.03.55.551.01.19.0059 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019. Indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Utama Direktorat PMPU 2019 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target 2019 Realisasi % Capaian Kriteria 1. Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Persentase usaha pangan (UMKM) yang meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan 75% 82,55% 110,07% Sangat Baik 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang pangan olahan Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan 61% 68% 77,10% 70,00% 126,39% 102,94% Tidak Dapat Disimpulkan Baik 3. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan Persentase kabupaten/ kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT 30% 30,12% 100,40% Baik Persentase provinsi yang menerapkan program keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 80% 92,86% 116,7% Sangat Baik 4. Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan Persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan. 2% 2,04% 101,80% Baik 298
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target 2019 Realisasi % Capaian Kriteria 5. Meningkatnya jumlah kader/individu yang diintervensi keamanan pangan Persentase individu yang memahami konsep keamanan pangan 80% 100% 125,00% Tidak Dapat Disimpulkan 6. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat PMPU sesuai peta jalan reformasi birokrasi BPOM 2015-2019 Nilai AKIP Direktorat PMPU 81% 70,68% 87,26% Cukup Keterangan: Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan. Gambar 2. Cara Menghitung Capaian Indikator dan Kriteria Pencapaian Indikator Kriteria Pencapaian Indikator < 50 Sangat Kurang Realisasi 50-<70 Kurang % Capaian = x 100% 70-<90 Cukup Target 90-<110 Baik 110-120 Sangat Baik >120 Tidak Dapat Disimpulkan Regulasi/Dasar Hukum2 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 9. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 2	Berdasarkan	Rencana	Strategis	2015-2019	Direktorat	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Pelaku	Usaha	(Revisi)	(Deputi	Bidang	Pengawasan	Pangan Olahan, 2018). 299
Penerima Manfaat Menurut Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM Tahun 2019, realisasi UMKM yang pemahamannya mengenai keamanan pangan meningkat berkat program ini mencapai 82,55 persen. Jumlah ini diperoleh dari 22.869 UMKM yang mendapat nilai posttest di atas 60 dibagi 27.702 UMKM yang diintervensi dikalikan 100 persen. Anggaran Menurut Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM Tahun 2019, realisasi anggaran Direktorat PMPU pada 2019 mencapai Rp14.554.658.128 atau 99,09 persen dari pagu anggaran sebesar Rp14.687.633.000 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 063.01.1.445170/2019 tertanggal 5 Desember 2018. Rincian dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan pada Direktorat PMPU dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran 2019 Program/Kegiatan/Sasaran IKK/Subkomponen Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) % Capaian Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 14,687,635,000 14,554,586,514 99.09% SK 1 Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Persentase UMKM pangan yang memahami keamanan pangan a Pembinaan Balai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Manokwari) b Kelompok diskusi terarah "Pasar Aman dari Bahan Berbahaya" 1,542,844,000 47,630,000 544,564,000 1,520,350,770 47,206,261 537,106,942 98.54% 99.11% 98.63% c Pemberdayaan Masyarakat pada Komunitas UMKM 950,650,000 936,037,567 98.46% SK 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang pangan olahan a Penguatan lintas sektor pada komunitas pasar b Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) keamanan pangan (Sumatera Utara dan Sumatera Barat) 995,398,000 164,658,000 194,140,000 989,359,344 163,165,500 193,371,300 99.39% 99.09% 99.60% c Sosialisasi keamanan pangan 636,600,000 632,822,544 99.41% Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan 2,095,382,000 2,063,858,594 99.50% a Pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan 405,829,000 388,697,875 95.78% b Monitoring dan evaluasi program Germas Sapa 105,757,000 104,479,000 98.79% 300
c Perencanaan program Germas Sapa 238,216,000 234.885,230 98,60% d Pengembangan materi promosi dan keamanan pangan 741,110,000 736,053,607 99,32% e KIE keamanan PJAS 604,470,000 599,742,882 99,22% SK 3 Meningkatnya instansi pemerintah daerah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan Persentase kabupaten/kota yang menerapkan peraturan BPOM tentang SPP-IRT a Asistensi regulasi pemda 2,098,900,000 708.660.000 2,070,680,377 708.173.522 98.66% 99.93% b Kajian implementasi Peraturan Kepala Badan POM tentang SPP-IRT 411,017,000 407.982.445 99.26% c Peningkatan kompetensi petugas 164.466.000 156.806.000 95.34% d Advokasi keamanan pangan 708.660.000 708.173.522 99.93% e Penilaian desa pangan aman 241.040.000 240.557.529 99.80% Persentase provinsi yang menerapkan program keamanan PJAS 1.754.420.000 1.736.012.627 98.95% a Workshop program intervensi 158.115.000 155.295.700 98.22% keamanan PJAS b Pertemuan lintas sektor di daerah 171.600.000 171.407.382 99.89% c Monitoring dan evaluasi 1.424.705.000 1.409.309.545 98.92% program SK 4 Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pangan Intervensi keamanan pangan bagi UMKM a Bimbingan teknis keamanan pangan 4.320.086.000 2.750.347.000 4.301.313.405 2.732,671.937 99.57% 99.36% b Pendampingan UMKM 1.569.739.000 1,568,641,468 99.93% SK 5 Meningkatnya jumlah kader/ individu yang diintervensi keamanan pangan Persentase kader keamanan pangan yang memahami prinsip keamanan pangan a Bimbingan Teknik Kemanan Pangan 609.263.000 609.263.000 603.436.184 603.436.184 99.04% 99.04% SK 6 Terwujudnya reformasi birokrasi di Direktorat PMPU Nilai AKIP Direktorat PMPU a Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 1.271.342.000 400.000.000 1.269.575.213 399.919.282 99.86% 99.98% 301
Khusus untuk upaya mencapai target persentase UMKM pangan yang diintervensi keamanan pangan pada 2019, Direktorat PMPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.320.086.000 dengan realisasi mencapai Rp4.301.313.405 atau 99,57 persen. Dengan anggaran tersebut, Direktorat PMPU selama 2019 telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada 27.702 UMKM, fasilitasi pendampingan kepada 489 UMKM, dan pelatihan kepada 624 fasilitator keamanan pangan. Data UMKM tersebut dapat dilihat pada tautan Bentuk/Tipe Pemberdayaan Pada 2019, strategi pembinaan UMKM lebih mengutamakan pendampingan yang intensif seperti dengan strategi pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang memperkuat strategi sebelumnya, yakni bimbingan teknis dan sosialisasi keamanan pangan. Upaya intervensi keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PMPU meliputi:
Bimbingan teknis kepada pelaku usaha pangan. Penyelenggaraan bimtek dilaksanakan di 11 kota, yaitu Serang, Palembang, Banda Aceh Padang, Medan, Semarang, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, dengan jumlah peserta 9.543 pelaku usaha pangan. Kegiatan training of trainer bagi fasilitator keamanan pangan. Kegiatan ini mencetak 202 orang tenaga fasilitator keamanan pangan tingkat nasional yang berasal dari organisasi masyarakat. Selanjutnya, fasilitator keamanan pangan tingkat nasional (fasnas) melakukan diseminasi internal di wilayahnya masing-masing sehingga tercetak fasilitator keamanan pangan tingkat daerah (fasda). Fasilitator nasional dan fasilitator daerah bertanggung jawab mengedukasi keamanan pangan kepada pelaku UMKM di wilayahnya masing-masing. Lokakarya dan kelompok diskusi terarah (FGD) dengan Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta sembilan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, yakni Bandung, Jakarta III, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Serang, Medan, dan Padang. Lokakarya atau workshop diselenggarakan sebagai bentuk koordinasi pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan oleh alumni dan atau mahasiswa politeknik kesehatan (poltekkes) yang bertugas sebagai tenaga fasilitator keamanan pangan di desa target. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari tidak tercapainya target jumlah UMKM yang diintervensi pada 2017. Sosialisasi keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fasilitator keamanan pangan yang berasal dari organisasi masyarakat dan mahasiswa dan atau alumni politeknik kesehatan. Fasilitator keamanan pangan dari organisasi masyarakat mengintervensi 7.015 pelaku usaha pangan, sedangkan fasilitator keamanan pangan dari poltekkes mengintervensi 10.580 pelaku usaha pangan. Berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019 Direktorat PMPU, terdapat tambahan kegiatan dalam program ini, yaitu: • Pemberdayaan pelaku usaha. Kegiatan ini berupa pembinaan kepada UMKM pangan agar memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan sehingga dapat bersaing dengan produk lain di ASEAN. UMKM mempunyai peran strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Berkembangnya industri pangan oleh UMKM berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Untuk pengawasan keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di masyarakat, selama 2016 dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium sebanyak 15.758 sampel pangan olahan yang terdaftar di BPOM (MD/ML), 3.615 sampel pangan PIRT, dan 7.164 pangan 302
tidak terdaftar. Dari hasil pengujian, masih ditemukan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya yang disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan (BTP), yaitu sebanyak 309 sampel mengandung boraks; 164 sampel mengandung rhodamin B; 221 sampel mengandung formalin, dan 29 sampel mengandung kuning metanil (methanyl yellow). Higiene dan sanitasi masih menjadi masalah yang serius dalam produksi pangan. Hal ini ditunjukkan dengan temuan kandungan mikroba dalam sampel pangan, yaitu sebanyak 334 sampel mengandung kapang/khamir melebihi batas yang diizinkan, 482 sampel mengandung ALT melebihi batas yang diizinkan, 334 sampel mengandung koliform melebihi batas yang diizinkan, 83 sampel mengandung E. coli melebihi batas yang diizinkan, 25 sampel mengandung S. aureus melebihi batas yang diizinkan, dan 11 sampel mengandung P. aeruginosa melebihi batas yang diizinkan. Selama 2016, banyak produk pangan yang mengandung pemanis buatan, pengawet dan kadar zat gizi melebihi batas yang diizinkan, serta parameter lain yang ditetapkan pada peraturan. Di tingkat produksi pangan, pada 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4.243 sarana industri yang terdiri atas 1.863 industri pangan makanan dalam (MD) dan 2.380 industri rumah tangga pangan (IRTP) yang sudah memiliki nomor pendaftaran PIRT. Hasil pemeriksaan sarana industri pangan MD memperlihatkan bahwa 1.183 sarana (63,50 persen) sudah menerapkan CPPOB, sedangkan 680 sarana (36,50 persen) belum menerapkan CPPOB secara konsisten. Hasil pemeriksaan IRTP diketahui bahwa 276 (11,60 persen) sarana telah menerapkan CPPOB dan 2.104 (88,40 persen) sarana belum menerapkannya. Berdasarkan data di atas, rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan UMKM mengakibatkan rendahnya daya saing produk pangan UMKM di pasar nasional dan regional. Karena itu, pembinaan kepada UMKM pangan dalam memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta mutu produk pangan menjadi penting agar mereka berdaya saing dengan produk lain di ASEAN. Indikator pembinaan adalah 75 persen UMKM yang dibina meningkat pemahamannya akan keamanan pangan pada 2019, dengan peningkatan jumlah UMKM yang diintervensi sebanyak 2 persen. Pihak yang Terlibat Pengawasan keamanan pangan mempunyai tiga pilar utama, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, yang harus berperan aktif dalam mendukung kegiatan ini.3 Peningkatan peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan pemberdayaan pelaku usaha serta masyarakat diperlukan untuk menaikkan status keamanan pangan Indonesia. Pihak yang terlibat dalam program PMPU meliputi: 1. Balai Besar/Balai POM daerah 2. Kemendagri 3. Kemendes PDTT 4. Dinas kesehatan daerah 5. Poltekes di daerah setempat 6. Organisasi masyarakat 7. Pemerintah daerah 8. Dinas perindustrian dan perdagangan di daerah Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat PMPU 2015-2019, ditetapkan arah kebijakan yang menjelaskan keterkaitan para pihak di atas. Arah kebijakan tersebut adalah: 1. 2. Pemberdayaan pelaku usaha pangan. 3. Pemberdayaan masyarakat konsumen. Peningkatan peran instansi pemerintah daerah dalam pengawasan pangan olahan. 3 Berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	(Revisi)	(Deputi	Bidang	Pengawasan	Pangan Olahan, 2018) 303
Keterkaitan antara arah kebijakan Direktorat PMPU dan arah kebijakan Deputi Bidang pengawasan Pangan Olah dan BPOM ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Gambar 3. Keterkaitan antara Arah Kebijakan Direktorat PMPU dan Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olah dan BPOM ARAH KEBIJAKAN BPOM ARAH KEBIJAKAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT PMPU Penguatan kewenagan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam pengawasan terpadu Peningkatan peran instasi pemerintah dearah dalam pengawasan pangan olahan Pengembangan, pembinaan dan fasilitas industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing Pembinaan pelaku usaha Pemberdayaan pelaku usaha pangan Peningkatan pemahaman dan peran serta maysrakat dalam pengawasan obat dan makanan Penguatan KIE kepada masyarakat dan pemangku kepentingan Pemberdayaan masyarakat konsumen Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Direktorat PMPU merumuskan strategi sebagai berikut: 1. Penguatan jejaring keamanan pangan daerah. Indonesia telah memiliki sistem keamanan pangan terpadu yang diwujudkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). Koordinasi nasional bidang keamanan pangan sangat penting untuk mendukung fokus pengawasan keamanan pangan pada pencegahan, mengatalisasi tindakan di masyarakat, dan melaksanakan arah strategis dan prioritas pembangunan keamanan pangan. JKPN membangun kemitraan dan koordinasi di bidang keamanan pangan di pusat dan daerah. Pelaksanaan JKPN di daerah melalui pembentukan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD). JKPD akan mengidentifikasi cara koordinasi yang dapat membuat instansi di sepanjang rantai suplai pangan dapat melaksanakan kegiatan keamanan pangan secara individual dan bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. JKPD akan memastikan keterlibatan berkelanjutan mitra kerja dari semua pemangku kepentingan di sepanjang rantai suplai pangan, termasuk asosiasi industri pangan, akademi, dan masyarakat, agar memahami dan bertindak atas kemajuan dan perkembangan sistem pengawasan keamanan pangan nasional dengan pendekatan pencegahan. Pada tingkat daerah, yang diperkuat adalah jejaring pengawasan pangan dan jejaring promosi keamanan pangan. 2. Pelaksanaan asistensi regulatori kepada pemerintah daerah. Sesuai Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, pembinaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan dilaksanakan oleh Kepala BPOM. Untuk itu, Direktorat PMPU melakukan asistensi regulatori kepada pemerintah kabupaten/kota melalui berbagai strategi, terutama terkait Peraturan Kepala BPOM tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT. 304
3. Implementasi program prioritas nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa). Badan POM menyelenggarakan pengawasan dan inisiasi pengawasan terpadu di pusat dan daerah serta pengawasan berbasis komunitas melalui Germas Sapa. Germas Sapa adalah gerakan bersama seluruh elemen masyarakat (dan JKPN) melalui strategi intervensi dari sisi supply dan demand. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Germas Sapa meliputi desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya, dan pemberdayaan komunitas masyarakat yang terdiri dari program keamanan pangan anak sekolah (PJAS), pemberdayaan UMKM desa, pemberdayaan kelompok masyarakat lainnya, yang terdiri dari kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), kelompok pramuka, kelompok pemuda, mahasiswa dan pelajar, serta kelompok dengan minat tertentu. 4. Peningkatan pembinaan dan bimbingan untuk mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan. Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Direktorat PMPU menyadari pentingnya peranan UMKM pangan tidak hanya di sektor keamanan pangan, tetapi juga dalam ekonomi Indonesia. Dari 56 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 70 persen di antaranya adalah UMKM pangan. Pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan oleh pemerintah agar UMKM pangan lebih optimal dalam meraup pasar dalam negeri. Salah satu prioritas utama adalah mengembangkan daya saing Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan penekanan khusus pada kebutuhan spesifik dan memastikan kerangka peraturan yang lebih baik. 5. Peningkatan koordinasi, kerja sama, komunikasi, informasi, dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012, tugas pembinaan dan pengawasan pada produk pangan, dari ladang hingga ke meja makan, adalah tanggung jawab sejumlah institusi pemerintah. Direktorat PMPU pun membangun kemitraan dan partisipasi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Bentuk kerja sama ini harus dirancang dengan fleksibel, namun tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat serta terpantau dan berkelanjutan. 6. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi, serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada delapan area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung pengendalian berbasis risiko (risk-based control), penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual, perlu menjadi penekanan/agenda prioritas. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat PMPU bersama dengan beberapa mitra dalam menunjang pencapaian indikator kinerja, di antaranya: 1. Lokakarya intervensi keamanan PJAS Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas pusat dan petugas Balai Besar/Balai POM dalam mengimplementasikan program PJAS 2019 berdasarkan petunjuk teknis intervensi keamanan PJAS yang sudah disusun Direktorat PMPU, serta untuk berkoordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait yang menjadi institusi pembina program berbasis sekolah, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 305
2. Pertemuan lintas sektor di pusat dan daerah Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyinergikan program dan lokus serta untuk menggalang komitmen lintas sektor dalam melakukan intervensi keamanan PJAS. Pertemuan lintas sektor di pusat dilakukan bersama kementerian yang memiliki program berbasis sekolah seperti Kemendikbud, Kemenang, dan Kemenkes (program Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekolah Sehat), Kementerian PPPA (Sekolah Ramah Anak), dan KLHK (Sekolah Adiwiyata). Selain itu, petugas Direktorat PMPU berkontribusi sebagai narasumber dalam advokasi lintas sektor daerah yang merupakan tahap awal sebelum intervensi keamanan PJAS. Narasumber pusat berperan untuk membantu mengarahkan Balai Besar/Balai POM beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam merumuskan integrasi lokus dan melakukan sosialisasi serta koordinasi pelaksanaan intervensi keamanan PJAS di daerah agar sesuai dengan petunjuk teknis intervensi keamanan PJAS yang sudah disusun oleh Direktorat PMPU. 3. Pengembangan materi promosi keamanan pangan Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan materi dan media promosi keamanan pangan yang dapat dijadikan rujukan oleh Balai Besar/Balai POM, seperti desain media cetak (poster, leaflet, buku) dan media audio visual (video), pembuatan komik serial (Kantin Sekolah Viral), kampanye media sosial soal keamanan PJAS, serta branding keamanan pangan di kereta commuter line dan Stasiun Manggarai, Jakarta. Selain itu, telah dikembangkan materi promosi keamanan pangan di sekolah yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Kampanye di media sosial keamanan PJAS yang dilakukan Direktorat PMPU mendapat penghargaan dari Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan BPOM sebagai "Media Sosial Unit Pusat dengan Engagement Tertinggi". 4. Pemantauan dan Evaluasi Program PJAS Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor capaian target tahapan implementasi program keamanan PJAS di 14 provinsi serta mengevaluasi implementasi keamanan PJAS lintas sektor. Monitoring dan evaluasi program dilaksanakan dengan kegiatan berikut ini: a. Monitoring progres capaian implementasi program keamanan PJAS di 14 provinsi melalui basis data elektronik serta komunikasi yang intensif dan efektif dengan penanggung jawab di Balai Besar/Balai POM melalui grup percakapan WhatsApp PJAS 2019. b. Lokakarya monitoring dan evaluasi keamanan PJAS di 14 provinsi yang bertujuan untuk menyampaikan capaian implementasi intervensi keamanan PJAS tahun 2019 kepada pemangku kepentingan kunci di daerah dan melakukan koordinasi untuk keberlanjutan program PJAS di daerah. Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Tidak ada mekanisme pencatatan dan pembaruan data penerima manfaat karena program menyasar pelaku usaha pangan yang berbeda-beda untuk mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi keamanan pangan. Kegiatan bimtek 2018 dilaksanakan di 11 kota, yaitu Serang, Palembang, Banda Aceh Padang, Medan, Semarang, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta, dengan jumlah peserta 9.543 pelaku usaha pangan. Jumlah kota dan pelaku usaha yang disasar dalam program tahun berikutnya bisa jadi berbeda dengan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan kegiatan training of trainer bagi fasilitator keamanan pangan. Pada 2018, kegiatan ini mencetak 202 tenaga fasilitator keamanan pangan tingkat nasional yang berasal dari organisasi masyarakat. Jumlah tersebut dan calon fasilitator yang mengikuti kegiatan program ini akan berbeda pada tahun selanjutnya. 306
Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Manfaat program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha disalurkan melalui sejumlah kegiatan yang bersifat temu langsung, seperti: •
Bimbingan teknis kepada 9.543 pelaku usaha pangan di 11 kota. Training of trainer bagi fasilitator keamanan pangan yang berhasil mencetak 202 orang tenaga fasilitator keamanan pangan tingkat nasional yang berasal dari organisasi masyarakat. Diskusi kelompok terarah dengan Kemendagri, Kemendes PDTT, serta sembilan politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan di Bandung, Jakarta III, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Serang, Medan, dan Padang. Sosialisasi keamanan pangan oleh fasilitator keamanan pangan dari organisasi masyarakat kepada 7.015 pelaku usaha pangan. Adapun fasilitator keamanan pangan yang berasal dari politeknik kesehatan mengintervensi 10.580 pelaku usaha pangan. Manfaat program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha disalurkan melalui kegiatan pembinaan kepada UMKM pangan untuk memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan sehingga dapat berdaya saing di ASEAN. Selain itu, penyaluran manfaat dalam program ini juga dilakukan dalam bentuk pengambilan sampel dan pengujian laboratorium sejumlah 15.758 sampel pangan olahan yang terdaftar di BPOM (MD/ML), 3.615 sampel pangan PIRT, dan 7.164 pangan tidak terdaftar. Di tingkat produksi pangan, pada 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4.243 sarana industri yang terdiri atas 1.863 industri pangan MD dan 2.380 industri rumah tangga pangan (IRTP) yang sudah memiliki nomor pendaftaran PIRT. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program4 Secara berkala Direktorat PMPU melakukan pelaporan untuk monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan. Direktorat PMPU membuat rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) yang berisi perkembangan kemajuan realisasi indikator, hambatan dan kendala RAPK Direktorat PMPU, serta rincian subkegiatan atau komponen untuk setiap periode. Tabel 4. Contoh Lembar Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Program/Kegiatan/Sasaran Koreksi teks tabel: IKK/Sub komponen Kegiatan Target % Capaian Keterangan Progres Hambatan Rencana Tindak Lanjut TW I IKK/Sub komponen Kegiatan >> IKK/Subkomponen Kegiatan SK 1 Terwujud Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalui Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi melalu pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha >> Terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalu pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Persentase UMKM pangan yang memahami keamanan pangan 75% 0%
Intervensi keamanan pangan bagi UMKM pangan dijadwalkan dilaksanakan pada TW2 dan 3 1 Kali Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu dan gizi Pangan Olahan >> Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pangan dan a. Pembinaan Balai Desa Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Manokwari) 0%
Pelaksanaan dilaksanakan bulan Agustus kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan b. Focus Group Discussion Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Focus Group Discussion Pasar Aman dari Bahan Berbahaya >> Kelompok diskusi terarah "Pasar Aman dari Bahan Berbahaya" c. Pemberdayaan Masyarakat pada 17% 1 Laporan
9 Titik
100% Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Pangan Olahan >> Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang pangan olahan Komunitas UMKM
Pelaksanaan Monev di Sumatera Barat Kegiatan selesai di triwulan SK 2 Meningkatkan kepatuhan Perkuatan Lintas Sektor pada Komunitas Pasar >> Penguatan lintas sektor pada komunitas pasar pelaku usaha pangan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu KIE Keamanan Pangan (Sumatera Utara dan Sumatera Barat) >> KIE keamanan pangan (Sumatera Utara dan Sumatera Barat) dan gizi Pangan Olahan Sosialisasi Keamanan Pangan >> Sosialisasi keamanan pangan Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Pangan Olahan 61
Realisasi capaian di akhir tahun
a. Perkuatan Lintas Sektor pada
70% Menyesuaikan jadwal dengan tokoh masyarakat 1 Kali KIE titik ke 3 di Bogor, penyiapan kit peserta, meningkatkan koordinasi dengan pihak tokoh masyarakat Komunitas Pasar Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan >> Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan %Capaian >> Capaian (%) b. KIE Keamanan Pangan (Sumatera
61%
1 Laporan
Pelaksanaan KIE di Sumatera Barat sudah dilaksanakan. KIE di Sumatera Utara akan dilaksanakan di Triwulan II Utara dan Sumatera Barat) menyesuaikan jadwal dengan tokoh masyarakat >> Menyesuaikan jadwal dengan tokoh masyarakat intervensi keamanan pangan bagi UMKM pangan dijadwalkan dilaksanakan pada TW 2 dan 3 >> Intervensi keamanan pangan bagi UMKM pangan dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan II dan III c. Sosialisasi Keamanan Pangan 9 Titik 70%
Persiapan Pelaksanaan workshop keamanan pangan Pelaksanaan dilaksnakan bulan Agustus >> Dilaksanakan bulan Agustus Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu dan gizi Pangan Olahan 68
Realisasi capaian di akhir tahun 4	Berdasarkan	Laporan	Kinerja	Instansi	Pemerintah	2019-Direktorat	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Pelaku	Usaha	(Deputi	Bidang	Pengawasan Pangan Olahan, 2019) 307
Mekanisme pengumpulan data kinerja berbasis teknologi Informasi dilakukan berdasarkan SK Nomor HK.04.03.55.551.01.19.076 tentang monitoring dan evaluasi data kinerja Direktorat. PMPU. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan menggunakan data terkini dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dilakukan terhadap target dan capaian indikator kinerja utama yang strategis terhadap tujuan serta visi dan misi BPOM pada 2019. Hasilnya dapat dilihat pada tautan berikut: 1. 2. bit.ly/SAKIPPMPUHEBAT Implementasi Program Dalam pelaksanaannya, program menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut dicari jalan keluarnya dengan merancang rencana strategis seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 5. Permasalahan Utama yang Dihadapi dan Rencana Strategis5 No. Tantangan/Permasalahan Rencana Strategis 1. Pemberlakuan Peraturan Keamanan Pangan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan norma, standar, pedoman dan kriteria bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait obat dan makanan. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dengan substansi dari inpres tersebut adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan demikian, urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan pangan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), dengan one line command (satu komando). Sehingga apabila terdapat suatu produk pangan yang tidak memenuhi syarat, maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan pangan, seperti kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan pangan belum optimal. Untuk menunjang tugas dan fungsi Direktorat PMPU dalam meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengawasan pangan, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan, dan kerja sama yang baik dari para pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, termasuk swasta, dengan mendayagunakan potensi masing-masing untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan tantangan bagi Direktorat PMPU dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melaksanakan pengawasan pangan. 5 Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019-Direktorat	Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Pelaku	Usaha	(Deputi	Bidang	Pengawasan	Pangan Olahan, 2019). 308
No. Tantangan/Permasalahan Rencana Strategis 3. Globalisasi Perdagangan Bebas dan Revolusi Industri 4.0 Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah men- jadi pasar bagi pangan dari luar negeri. Perdagangan be- bas juga tidak hanya membawa dampak ekonomi, namun juga merambah isu kesehatan. Terkait dengan isu keseha- tan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya dera- jat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan peng- etahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Pada saat produk pangan tersebut didistribusikan ke berbagai daerah, bahaya yang terkandung dalam produk tersebut juga terdistribusikan. a. Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drone. Karena lebih dari 80 persen tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan seluruh kemasan untuk memenuhi permintaan domestik pada masa mendatang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. b. c. Pada saat ini seluruh dunia sedang menghadapi era Rev- olusi Industri 4.0 (era 4IR) yang melibatkan penggunaan internet untuk segala hal (Internet of Things/IoT) serta kecerdasan buatan (artificial of intelligence), internet yang dapat menghubungkan masyarakat menembus batas wilayah suatu daerah/negara, menembus waktu, sehingga negara harus mempersiapkan strategi yang tepat dalam beradaptasi dengan era tersebut. Saat ini, pemerintah tel- ah membuat strategi untuk menghadapi era tersebut den- gan kebijakan Roadmap to Making Indonesia 4.0. Dalam peta jalan ini, pemerintah memprioritaskan sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan industri kimia. Dengan memanfaatkan kelebihan dan pelu- ang yang ada, diharapkan Roadmap to Making Indonesia 4.0 dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang berke- lanjutan, dalam jangka panjang, yaitu Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara maju di dunia pada 2030. d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Era 4IR ini memberikan ancaman dan peluang. Industri yang tidak mampu beradaptasi dengan era 4IR akan gulung tikar. Peluang yang muncul adalah dengan penggunaan informasi, seperti e-commerce, e-payment, teknologi e-banking, e-registration, e-pengujian, dan lain-lain yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dan industri serta memberikan pelayanan yang cepat dan ampuh memangkas birokrasi yang panjang, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri. Dengan kondisi tersebut, BPOM memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah menyukseskan Roadmap Making Indonesia 4.0, Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memperbaiki sistem pelayanan informasi publik kepada masyarakat, konsumen, pelaku usaha terutama UMKM pangan, petugas pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan pangan, dan komunitas pendidikan. Pelaku usaha UMKM pangan memerlukan informasi yang jelas tentang regulasi yang berlaku di Indonesia maupun di dunia, informasi jenis pangan olahan yang diinginkan konsumen, serta ilmu pengetahuan dan teknologi pangan, termasuk mesin-mesin pengolahan yang dapat diadopsi oleh industri khususnya yang menggunakan IoT, khususnya UMKM pangan. Ilmu dan pengetahuan keamanan pangan juga dibutuhkan petugas pemerintah, masyarakat, dan konsumen agar mampu mengenali dan membeli pangan yang aman, mampu menerapkan praktik keamanan pangan di rumah tangga, serta menjadi bekal bagi petugas dalam mengedukasi UMKM pangan maupun masyarakat agar mampu menerapkan cara produksi pangan yang baik. Hal ini penting bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki citra keamanan pangan yang masih ketinggalan. Citra keamanan pangan Indonesia yang baik akan memberikan kepercayaan kepada negara lain untuk membeli produk pangan Indonesia. 4 Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk a. Menurut sensus penduduk 2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk 10 tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa (1,49 persen per tahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450 juta jiwa. Indonesia dalam a. Perkembangan penyakit tidak menular (PTM) yang mungkin disebabkan karena pola makan yang tidak tepat, perlu diantisipasi melalui penanganan pola konsumsi dan penyediaan pangan yang tepat sehingga dapat mengurangi kondisi PTM. 309
No. Tantangan/Permasalahan Rencana Strategis 4. b. Indonesia sebagai negara ke-4 dengan populasi lanjut usia tertinggi, yakni 9,079 juta pada 2010 dan diperkirakan naik menjadi 29,047 juta pada 2020, akan mengalami perubahan pola penyakit, yaitu meningkatnya beban kronik untuk kaum lansia. Hal ini membutuhkan obat dan konsumsi pangan khusus sesuai kondisi kesehatan dan gizi. b. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka permintaan terhadap pangan akan semakin meningkat, sehingga penawaran produk pangan juga akan bertambah. Potensi pasar yang besar membuat para produsen pangan, baik lokal maupun semakin meningkatkan volume produksi maupun variasinya. Bertambahnya jumlah volume produksi dan pangan ini menuntut semakin besarnya peran Direktorat PMPU dalam memberdayakan dan mendampingi pelaku usaha pangan untuk pemenuhan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik serta memberdayakan masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. internasional, 5. Jejaring Kerja Sistem Pengawasan Pangan di Indonesia Sistem pengawasan pangan di Indonesia merupakan sistem yang terintegrasi, dengan berbagai kementerian dan lembaga terlibat dalam pengawasan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, BPOM mengembangkan kerja sama dan jejaring dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Pembentukan jejaring dengan cakupan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas BPOM dan pemangku kepentingan. Salah satu jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yang terkait pangan adalah Jejaring Keamanan Pangan Nasional. Jejaring yang terbentuk di tingkat pusat perlu dikembangkan di tingkat daerah. Advokasi kepada pemerintah daerah untuk membentuk Jejaring Keamanan Pangan Daerah untuk pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sangat diperlukan sehingga program keamanan pangan dapat terpadu dan berjalan efektif. 6. Isu Strategis yang Terkait dengan Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan kepada UMKM Pangan Keberadaan UMKM di Indonesia mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas mengingat jumlahnya yang sangat besar. UMKM juga dipandang sebagai jaring pengaman sosial dan untuk memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Menurut data dari Kemenkop UKM, jumlah usaha mikro yang ada sebanyak 55.856.756 dari jumlah total industri 55.888.700 (99,94 persen). Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung agenda Nawacita ke-6, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Untuk mendukung pemberdayaan UMKM, dapat mengadopsi strategi training of trainer berbasis masyarakat, dengan memberdayakan pendamping desa untuk memperluas cakupan UMKM yang diintervensi. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh BPOM untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan serta arah yang sama untuk mencapai tujuan UMKM agar terintervensi pengetahuan keamanan pangan yang sama adalah dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas fasilitator keamanan pangan dalam bidang keamanan pangan melalui peningkatan kapasitas manajemen mitra kerja dan training of trainer fasilitator keamanan pangan. 7 Isu Strategis yang Terkait dengan Kegiatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Pangan Jajanan Anak Sekolah atau PJAS berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. PJAS merupakan pangan yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. PJAS mencakup pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari PJAS karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Rendahnya kualitas PJAS dapat memperburuk status gizi anak sekolah akibat terganggunya asupan gizi. a. Pengawasan keamanan PJAS dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi tetap terjamin. 310
No. Tantangan/Permasalahan Rencana Strategis b. Hasil pengawasan PJAS selama 2009-2017 menurut POM menunjukkan laporan Balai Besar/Balai persentase sampel PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS) cenderung menurun meskipun pada tahun tertentu mengalami kenaikan, yaitu dengan rincian sebagai berikut: 42,64 persen (2009), 44,48 persen (2010), 35,46 persen (2011), 23,89 persen (2012), 19,21 persen (2013), 23,82 persen (2014), 47 persen (2015), 14,9 persen (2016), dan 18,91 persen (2017). Penyebab TMS antara lain karena sampel mengandung bahan berbahaya, bahan tambahan pangan berlebih, dan/atau cemaran mikroba. Berdasarkan hasil analisis pareto, diketahui bahwa produk PJAS yang tidak memenuhi syarat dari tahun ke tahun cenderung disebabkan oleh empat kelompok besar parameter uji TMS hanya ranking/urutannya, yaitu Most Probable berbeda Number (MPN) koliform, Angka Kapang Khamir (AKK), Angka Lempeng Total (ALT), dan pemanis buatan siklamat berlebih. Upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran telah dilakukan, namun mengingat luasnya wilayah dan terbatasnya jumlah tenaga pengawas pangan menyebabkan keamanan PJAS masih jauh dari harapan. Pengawasan keamanan PJAS membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Sekolah sebagai ujung tombak keamanan PJAS memiliki peran strategis. Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh komunitas sekolah merupakan unsur penting dalam meningkatkan keamanan, mutu, dan gizi PJAS di seluruh Indonesia melalui pemberdayaan komunitas sekolah. c. Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-196 Pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) sebagai wujud dukungan untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. BPOM turut mendukung program GNBBI dimulai dengan menghadiri rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan e-commerce. Upaya BPOM dalam mendukung GNBBI di antaranya dengan memberikan kemudahan registrasi produk, percepatan pelayanan publik di BPOM, penyederhanaan persyaratan dan percepatan penerbitan izin edar, percepatan variasi pencantuman logo GNBBI di kemasan produk, pendampingan proses registrasi secara online (seperti webinar, call center, live Instagram, konsultasi kepala seksi, "kuliah WhatsApp" atau "kulwa", dan live chat), program-program pendampingan bagi UMKM, serta insentif pendaftaran untuk UMKM. Contohnya sebagai berikut:
Perizinan di BPOM berupa registrasi pangan olahan sebelum produk diedarkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pangan. Proses registrasi pangan olahan dilakukan secara online dan berbasis risiko. Program dukungan UMKM dalam registrasi pangan olahan berupa pendampingan dalam proses registrasi hingga memperoleh izin edar. Biaya registrasi 50 persen dari tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi pelaku UMKM. Pangan yang dihasilkan oleh UMKM pada umumnya pangan risiko rendah dan sangat rendah sehingga prosesnya hanya melalui notifikasi dan tanpa melampirkan hasil analisis. Pemeriksaan sarana produksi pangan difokuskan pada penerapan higiene dan sanitasi. Produk yang diteliti oleh Balai Besar/Balai POM hasil analisisnya dapat digunakan untuk proses registrasi. Sinergi dengan kementerian/lembaga dalam pembinaan UMKM, seperti dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam proses izin edar pangan steril komersial. 6	diakses pada 8 Juli 2020, pukul 17.17 WIB. 311
Referensi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. (2018). Rencana Strategis 2015-2019 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Revisi). Jakarta: Badan POM. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. (2019). Laporan Kinerja PMPU Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Jakarta: Badan POM 312
Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha 313
Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) Deskripsi Program Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) merupakan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, serta menumbuhkan mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. Program ini diselenggarakan sejak 2016 dan diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria. Pada 2016 hingga 2019, program ini diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (kini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyaluran dana bantuan PKWU bagi masyarakat. Latar belakang program PKWU ini adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi masalah serius dalam pembangunan. Tingginya angka putus sekolah atau lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan dapat berdampak pada bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, yang selanjutnya akan memicu munculnya permasalahan sosial seperti kejahatan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga perdagangan orang. Dampak lainnya, lemahnya daya saing masyarakat Indonesia dalam perekonomian dunia. Tujuan Program Secara khusus, program ini bertujuan untuk: 1. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pola pikir berwirausaha melalui kursus dan pelatihan kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri atau pasar. 2. Memotivasi dan menciptakan usaha rintisan baru serta pendampingan agar penerima program dapat berkembang dan mampu bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha, dan instansi terkait; serta dapat mengakses permodalan dan menguasai teknik pemasaran. Regulasi/Dasar Hukum Program PKWU dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional 314
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8. 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Indikator keberhasilan Program Indikator keberhasilan program PKWU sebagai berikut: 1. Minimal 90 persen dari jumlah peserta didik dapat menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas. 2. Minimal 60 persen dari peserta didik yang lulus program PKWU dapat merintis usaha dalam satu tahun. 3. Minimal 30 persen dari peserta didik yang merintis usaha memiliki penghasilan minimal sebesar upah minimum provinsi/kabupaten/kota setempat. 4. Adanya laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan program PKW seperti penggunaan dana bantuan PKW yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Penerima Manfaat Sasaran, Kriteria, dan Jumlah Penerima Penerima bantuan PKWU merupakan setiap warga negara Indonesia dengan kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki usia 15-30 tahun; 2. Diprioritaskan yang sudah memiliki keterampilan dasar; 3. Putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (bukan siswa/mahasiswa atau peserta pendidikan kesetaraan) diprioritaskan lulusan sekolah menengah atas/sederajat; 4. Belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur; 5. Prioritas dari keluarga kurang mampu; dan 6. Tidak sedang mengikuti program sejenis yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah setempat. 315
Tabel 2. Target Jumlah Peserta Didik Program PKWU Tahun 2017 Jumlah Peserta Didik (Individu) 90.000 2018 112.000 2019 72.000 Pada 2017, program PKWU menyasar 90.000 orang. Jumlah sasaran penerima program PKWU meningkat pada 2018 menjadi 112.000 orang, namun turun pada 2019 menjadi 72.000 penerima manfaat. Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program PKWU memfasilitasi kegiatan yang dapat memberdayakan perempuan, di antaranya: 1. 2. Jenis keterampilan bidang kuliner, seperti membuka bisnis makanan ringan, minuman, hingga makanan pokok, yang potensial untuk diolah dan dipasarkan secara unik. Jenis keterampilan bidang fesyen seperti: • Membuka bisnis di bidang fesyen (pakaian, tas, ataupun sepatu), terutama model yang 3. 4. memenuhi selera. Pelatihan sistem pemasaran dan penjualan secara online serta konsep reseller dan dropship dalam sistem penjualan secara online untuk mendorong pertumbuhan bisnis masyarakat karena modalnya relatif terjangkau dan dapat dijalankan dari rumah atau di mana pun. Jenis keterampilan bidang kerajinan tangan, ukiran dan industri kreatif lainnya. Selain untuk kebutuhan di dalam negeri, produknya banyak diminati di luar negeri. Misalnya, batik, tenun, cendera mata, bordir, sulam pita, hiasan, aksesoris, sablon untuk bahan kaos, dan industri kreatif lainnya Jenis keterampilan bidang kesehatan dan kecantikan, seperti membuka bisnis di bidang jasa kesehatan dan kecantikan (spa, refleksi, tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut, akupresur, akupuntur, pengobatan tradisional, dan lain-lain) serta bidang produksi bahan kesehatan dan kecantikan yang aman. Juga, mengoptimalkan bahan baku lokal yang potensial.
Anggaran Program Bantuan dana hanya diberikan satu satu kali melalui lembaga penerima bantuan. Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemendikbud. Tabel 1. Anggaran Program PKWU Tahun 2017 Anggaran (Rp) 106.650.000.000 2018 302.915.422.576 2019 211.678.000.000 Peruntukan anggaran tersebut adalah sebagai berikut: 316
1. Manajemen (maksimal 15 persen) 2. Pembelajaran dan evaluasi (minimal 35 persen) 3. Bahan dan peralatan rintisan usaha peserta didik sesuai jenis usahanya (50 persen) Bentuk/Tipe dan Pemberdayaan Program dan Penyalurannya Bantuan program PKWU merupakan bantuan pemerintah berbentuk uang yang dicairkan dalam satu tahap ke rekening lembaga penerima bantuan untuk membiayai penyelenggaraan program. Lembaga penerima bantuan atau penyelenggara program akan memberikan kursus dan pelatihan, bekal pengetahuan, serta keterampilan dalam berwirausaha kepada peserta program. Penyelenggara program terdiri dari: 1. 2. Lembaga pendidikan yang memiliki program kejuruan atau vokasi. 3. Organisasi kemasyarakatan yang memiliki program pendidikan dan keterampilan, yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya. 4. Mitra kerja (bapak angkat) untuk mendukung pengembangan usaha yang dirintis oleh peserta didik yang telah dilatih. Pihak yang Terlibat Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan Tahun 2019, pihak yang terlibat dalam program ini meliputi: 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Vokasi; 2. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terakreditasi A atau B; 3. Lembaga pendidikan yang memiliki program kejuruan atau vokasi; 4. Organisasi kemasyarakatan yang memiliki program pendidikan keterampilan dan memiliki izin yang sah; 5. Perguruan tinggi yang sudah terakreditasi; 6. Sekolah menengah kejurian yang sudah terakreditasi, badan usaha/industri; 7. 8. Lembaga yang menjadi pilot project Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau lembaga Yayasan; diklat milik pemerintah; dan 9. Perusahaan atau industri yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan (CS), baik berskala nasional maupun internasional. Mekanisme Pendataan dan Penyaluran Penerima Manfaat Program PKWU diselenggarakan melalui lembaga penerima bantuan. Lembaga yang akan mengajukan bantuan dan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terlebih dahulu. Persyaratan Administrasi 317
1. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya: - Memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional (NSPN) yang dapat dilihat di laman referensi.data.kemdikbud.go.id; - Prioritas bagi lembaga yang sudah terakreditasi; - Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga; - Memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama lembaga; dan - Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. 2. Lembaga pendidikan yang memiliki program kejuruan atau vokasi: Memiliki izin operasional atau akta pendirian lembaga berbadan hukum; Prioritas bagi lembaga yang sudah terakreditasi; - - Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga; - Memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama lembaga; dan - Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. 3. Organisasi kemasyarakatan yang memiliki program pendidikan dan keterampilan: Memiliki akta pendirian organisasi (ada bidang pendidikan); - Memiliki surat keputusan penetapan pengurus organisasi; - Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga; - Memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama lembaga; dan - Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Persyaratan Teknis 1. Pendidik/instruktur: - Instruktur keterampilan yang memiliki kompetensi, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau ijazah yang relevan dengan bidang yang diajarkan. Instruktur kewirausahaan yang memiliki pengalaman berwirausaha dan/atau pernah menjadi instruktur kewirausahaan.
2. Standar kompetensi lulusan (SKL) dan kurikulum: Memiliki SKL, kurikulum, dan bahan pembelajaran minimal 200 jam yang masing-masing 60 menit (terdiri dari materi teori dan praktik keterampilan 150 jam dan materi teori dan praktik kewirausahaan minimal 50 jam). SKL yang dimaksud adalah SKL yang disusun oleh lembaga jika belum ada SKL relevan yang diterbitkan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Proses pembelajaran lebih banyak ditekankan pada praktik daripada teori. Jenis keterampilan yang dapat diusulkan untuk program PKWU adalah jenis keterampilan yang memiliki peluang usaha produk barang atau jasa yang laku jual (marketable) dan layak untuk dijadikan usaha mandiri atau kelompok. Pembelajaran program PKWU memerlukan kurikulum dan bahan ajar keterampilan dan kewirausahaan yang mencakup minimum:
Mempelajari kompetensi keterampilan yang sesuai dengan hasil identifikasi • • • • peluang usaha; Kewirausahaan (pola pikir, karakter pengusaha, merencanakan, dan memulai usaha); Pemasaran dan pengembangan usaha; Pengelolaan produksi/operasional; Pengelolaan keuangan; dan Pengelolaan sumber daya manusia. 3. Sarana dan prasarana pembelajaran: Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran teori dan praktik sesuai dengan jenis keterampilan jenis usaha yang diusulkan. 4. Bapak angkat (mitra kerja): 318
Diprioritaskan memiliki bapak angkat (mitra kerja) sebagai pendukung pengembangan usaha yang dirintis oleh peserta didik yang telah dilatih. Adapun proses penyaluran program ini adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan proposal dengan mengakses laman atau memasang aplikasi e-Proposal di Google Play Store dengan nama "banper binsuslat" dengan mekanisme sebagai berikut: a. Lembaga yang memiliki NPSN nonformal (lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya): • Melakukan registrasi online melalui e-Proposal dengan memilih menu "memiliki NPSN". • Mengikuti panduan dalam sistem e-Proposal setelah melakukan registrasi. b. Lembaga yang tidak memiliki NPSN nonformal: Melakukan registrasi online melalui e-Proposal dengan memilih menu "tidak memiliki NPSN". Mengikut panduan dalam sistem e-Proposal setelah melakukan registrasi. 1. Lembaga yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dapat mengakses bantuan pemerintah secara online atau offline melalui formulir pengajuan dalam bentuk proposal (hard copy) dan ditujukan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 2. Setelah semua proposal masuk, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan secara berkala akan mendistribusikan proposal yang masuk ke tim penilai pusat maupun Pusat Pengembangan-Balai Pengembangan (PP-BP) PAUD dan Dikmas dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Distribusi proposal ke tim penilai mutlak menjadi wewenang Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 3. Hasil penilaian dari tim penilai pusat maupun PP-BP PAUD dan Dikmas secara periodik akan dibawa ke rapat pleno untuk menetapkan calon penyelenggara program PKWU. 4. Lembaga yang dinyatakan berhak sebagai penyelenggara program PKWU akan diterbitkan surat keputusan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan disahkan kuasa pengguna anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. 5. Penandatanganan surat perjanjian kerja sama tentang pemberian bantuan pemerintah program PKWU dilakukan antar-lembaga penerima bantuan penyelenggara program PKWU dan PPK. 6. PPK mengajukan proses pencairan dana bantuan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. 7. Pencairan dana dilakukan sekaligus dalam satu tahap dengan penyaluran ke rekening lembaga penyelenggara program PKWU yang akan dilakukan melalui bank penyalur. Untuk pelaksanaan program PKWU pada 2020, jadwal pelaksanaan tata kelola program PKW adalah sebagai berikut: • • • • • Sosialisasi: minggu ke-2 Juni hingga minggu ke-4 Juni 2020 Penerimaan proposal: minggu ke-3 Juni hingga minggu ke-3 September 2020 Penetapan calon penerima: minggu pertama Juli hingga minggu ke-4 September 2020 Pencairan anggaran: minggu ke-2 Juli hingga minggu pertama Oktober 2020 Proses pembelajaran: minggu ke-2 Juli hingga minggu ke-2 Desember 2020 Pendampingan rintisan usaha: minggu ke-3 Oktober hingga minggu ke-4 Desember 2020 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Prosedur pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, supervisi, laporan, serta pengawasan kegiatan dapat dilihat 319
pada gambar di bawah ini. Gambar 1. Skema Pemantauan dan Evaluasi 7 Pengawasan oleh aparat penegak hukum , BPK, BPKP, Itjen Kemendikbud, aparat pengawas lainnya, dan masyarakat 1 2 3 4 5 Dana bantuan diterima lewat rekening penerima bantuan Penerima bantuan melaporkan bahwa dana sudah diterima Penerima bantuan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis Penerima bantuan menyiapkan dokumen dan administrasi kegiatan Penerima bantuan menyampaikan laporan sesuai petunjuk teknis kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pemantauan, evaluasi, dan supervisi oleh unsur Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Supervisi, pemantauan, dan evaluasi 6 Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, serta UPT) memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Unsur dinas pendidikan kabupaten/kota (kepala dinas, kepala bidang/kepala seksi, dan penilik) memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan monitoring tidak diperkenankan dibebankan pada dana bantuan. 1. 2. 3. Pengawasan 1. Aparat pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan pengawasan kegiatan. 2. Masyarakat boleh melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan. 3. Aparat penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran pelaksanaan kegiatan Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi program PKWU adalah minggu ke-4 Desember 2020. 320
Implementasi Program Kendala dan Tantangan Implementasi Program 1. Penyiapan sumber daya manusia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sekarang sudah berjalan. Dari sisi pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, Indonesia masih kalah bersaing dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Fondasi industri Indonesia juga berada pada peringkat keempat di ASEAN. Adapun pengakuan terhadap sertifikat kompetensi vokasi/ keahlian yang dihasilkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi atau lembaga sertifikasi profesi, belum diakui oleh negara-negara di ASEAN. 2. Kesiapan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dari sisi manajemen LKP hingga proses belajar mengajarnya - yang masih menggunakan metode konvensional sedangkan peserta didiknya adalah generasi milenial yang akrab dengan teknologi komunikasi dan informasi. Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program Pengguna internet di Indonesia tercatat sebesar 171 juta pengguna (akun) atau 64.8% dari jumlah penduduk pada 2018 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020). Jika tingkat pertumbuhan pengguna internet terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia menjadi pasar internet yang penting dan potensial. Banyak peluang usaha yang dapat dipasarkan melalui pemasaran digital, seperti melalui media sosial. Jenis keterampilan ini tidak mengajarkan cara membuat situs pemasaran di internet, tetapi teknik memasarkan produk/jasa melalui internet tanpa harus mempunyai produk/jasa. Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Tidak ditemukan informasi mengenai pelaksanaan program PKWU pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan secara resmi bahwa lembaga pendidikan menerapkan kegiatan pembelajaran secara daring. Namun demikian, kegiatan pendidikan, termasuk pendidikan kewirausahaan, secara daring belum dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia karena berbagai keterbatasan. Oleh karenanya, metode yang digunakan bervariasi sesuai kapasitas dan kemampuan lembaga pendidikan pelaksana program PKWU. Ada yang menggunakan aplikasi e-Learning seperti Google Classroom, aplikasi rapat daring seperti Zoom, dan sebagian hanya menggunakan grup percakapan WhatsApp. Referensi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Tahun 2020. Presti, Fransisca Dewi. (2020, 19 Mei). "Melahirkan Wirausahawaan Muda di Tengah Pandemi Corona". Diunduh dari di-tengah-pandemi-korona. 321
Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) 322
Pusat Layanan Unit Terpadu KUMKM Deskripsi Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pendampingan melalui program Pusat Layanan Unit Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) sebagai upaya untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. Program ini diharapkan bisa memperkuat sumber daya manusia pelaku koperasi dan UMKM serta membuat mereka kian kreatif, berwawasan luas, profesional dan terampil, serta siap bersaing di pasar. PLUT-KUMKM merupakan program di bawah Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM yang dimulai pada 2013. Dalam dokumen rencana strategis 2015-2019, PLUT tercatat sebagai salah satu program yang menjadi fokus Kemenkop UKM. Mekanisme dan pola penganggaran PLUT-KUMKM dilakukan melalui tugas pembantuan (TP) untuk pembangunan fisik gedung dan pola dekonsentrasi untuk operasional PLUT-KUMKM. Program pendampingan melalui PLUT-KUMKM ini dilaksanakan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Pada 2017, Kemenkop UKM meluncurkan aplikasi PLUT-KUMKM berbasis Android bernama Center for Integrated Services Small and Medium Enterprises and Cooperatives (CIS SMEsCO). Aplikasi tersebut diharapkan menjadi pusat layanan informasi bagi pelaku koperasi dan UMKM. Lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi CIS SMEsCO diharapkan dapat mendukung pencapaian "3GO" yang dicanangkan Kemenkop UKM. Selain itu, basis data yang didapatkan dari aplikasi CIS SMEsCO dapat dimanfaatkan sebagai sumber perencanaan dan evaluasi sektor UMKM oleh pemerintah (Portal Informasi Indonesia, 2019). Pada awal 2020, Kemenkop UKM berencana membangun PLUT di lima kawasan destinasi wisata, yaitu Labuan Bajo, Toba, Mandalika, Tanjung Lesung, dan Majalengka (Kemenkop UKM, 2020). Tujuan Program PLUT-KUMKM bertujuan untuk memberikan layanan jasa nonfinansial sebagai solusi atas permasalahan koperasi dan UMKM dalam meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja, dan daya saing, melalui pendampingan bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di suatu wilayah. Regulasi/Dasar Hukum
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi Usaha Mikro, dan Kecil tertanggal 4 Januari 2016 Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor 08/Per/Dep4.4/IV/2016 tentang Pendampingan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil tertanggal 08 April 2016 323
Indikator Keberhasilan Dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Pagu Anggaran Tahun 2009-2019 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, terdapat sejumlah indikator kinerja program PLUT. Indikator tersebut dipaparkan dalam tabel-tabel rencana kerja pemerintah (RKP) di bawah ini. Tabel 1. RKP Kemenkop UKM Tahun 2015 untuk Pengembangan PLUT-KUMKM No. Indikator Kinerja Target 1 PLUT-KUMKM 15 unit 2 Fasilitasi Penguatan PLUT-KUMKM 21 unit 3 Pedoman dan Modul PLUT-KUMKM 3 unit 4 Advokasi dan Penguatan PLUT-KUMKM 43 lokasi 5 E-Business PLUT-KUMKM 1 paket 6 Monitoring dan Evaluasi PLUT-KUMKM 43 lokasi Tabel 2. RKP Kemenkop UKM Tahun 2016 untuk Pengembangan PLUT-KUMKM No Indikator Kinerja Target 1 Operasional PLUT 42 PLUT 2 Operasional Pendamping PLUT 250 Koperasi/UMKM Tabel 3. RKP Kemenkop UKM Tahun 2017 untuk Pengembangan PLUT-KUMKM No. Indikator Kinerja Target 1 Operasional PLUT 49 PLUT 2 Operasional Pendamping Mitra PLUT 250 Koperasi/UMi Tabel 4. RKP Kemenkop UKM Tahun 2018 untuk Pengembangan PLUT-KUMKM No. Indikator Kinerja Target Keterangan 1 Operasional PLUT 56 Unit Aceh Kab. Aceh Besar Riau Kab. Kampar - Kab. Pelalawan - Kab. Kep. Anambas Jambi Babel Kab. Belitung Bengkulu Lampung Banten Kab. Sukabumi - Kab. Cianjur - Kab. Subang - Kab. Tasikmalaya 324
No. Indikator Kinerja Target Keterangan 1 Operasional PLUT 56 Unit Jawa Tengah Kab. Kebumen - Kab. Surakarta - Kab. Cilacap DI Yogyakarta Jawa Timur Kab. Pacitan Kota Batu Kab. Malang Kota Tulungagung Bali Kab. Gianyar Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru Kab. Kotabaru Kalimantan Barat Kalimantan Tengah - Kab. Bulungan Kalimantan Timur Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Kota Palopo Kab. Bantaeng Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara - Kab. Wakatobi Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Kota Bima Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat Daya Papua Barat Tabel 5. RKP Kemenkop UKM Tahun 2019 untuk Pengembangan PLUT-KUMKM No. Indikator Kinerja Target 1 Operasional PLUT 135 PLUT Penerima Manfaat Sasaran program adalah sumber daya manusia koperasi dan UMKM yang meliputi pengurus koperasi, pengawas koperasi, pengelola koperasi, dewan pengawas syariah, pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, dan calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula. Menurut dokumen Renstra 2015-2019, terdapat 51 lokasi PLUT-KUKM di Indonesia. 325
Tabel 6. Sebaran 51 Lokasi PLUT-KUKM di Indonesia PESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM No. PROVINSI KET TA 2013 TA 2014 TA 2016 TA 2017 1 Aceh Kab. Aceh Besar Provinsi (-) (-) 2 Lokasi 2 Sumatra Utara (-) Kab. Simalungun (-) (-) 1 Lokasi 3 Sumatra Barat (-) (-) (-) Kab. Lima Puluh Kota 1 Lokasi 4 Riau Provisi Kab. Kampar Kab. Palawan (-) (-) 3 Lokasi 5 Kepulauan Riau (-) (-) (-) Kab. Anambas 1 Lokasi 6 Jambi Provinsi (-) (-) (-) 1 Lokasi 7 Sumatra Selatan (-) (-) (-) (-) (-) 8 Bangka Belitung (-) provinsi (-) Kab. Belitung 2 Lokasi 9 Bengkulu (-) (-) (-) Provinsi 1 Lokasi 10 Lampung (-) (-) (-) Provinsi 1 Lokasi 11 Banten provinsi (-) (-) 1 Lokasi 12 Jawa barat Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Subang Kab. Tasikmalaya (-) (-) 4 Lokasi 13 DKI Jakarta (-) (-) (-) (-) (-) 14 Jawa Tengah Provisi Kab. Kebumen Kab. Cilacap Kab.Surakarta (-) (-) 4 Lokasi 16 Jawa Timur Kab. Pacitan Kota Batu (-) (-) Kab. Malang Kab. Tulungagung 4 Lokasi 17 Bali Provinsi Kab. Gianyar (-) (-) 2 Lokasi 18 Kalimantan Barat Provinsi (-) (-) (-) 1 Lokasi 20 Kalimatan Tengah (-) Provinsi (-) (-) 1 lokasi 21 Kalimatan Timur (-) (-) (-) (-) (-) 22 Kalimantan Utara (-) Kab. Bulungan (-) (-) 1 lokasi 326
No. PROVINSI PESERTA PROGRAM PLUT-KUMKM KET TA 2013 TA 2014 TA 2016 TA 2017 24 Sulawesi Tengah (-) (-) (-) 1 Lokasi 25 Sulawesi Tenggara Provinsi Kab. Wakatobi (-) 2 Lokasi 26 Sulawesi Utara (-) Provinsi (-) 1 Lokasi 27 Gorontalo (-) Provinsi (-) 1 Lokasi 28 Maluku Provinsi (-) (-) 1 Lokasi 29 Maluku Utara (-) Provinsi (-) 1 Lokasi 31 NTB Provinsi Kota Bima (-) 2 Lokasi 32 NTT (-) Provinsi Kab. Sumba Barat Daya (-) 2 Lokasi 33 Papua Provinsi (-) (-) (-) 1 Lokasi 34 Papua Barat Provinsi (-) (-) (-) 1 Lokasi JUMLAH PLUT 21 21 7 7 51 Kriteria Penerima 1 Bantuan program PLUT-KUMKM diberikan kepada penerima dengan kriteria sebagai berikut: 1. Memproduksi jenis produk unggulan terutama yang mengandung unsur kreatif. 2. Terdapat pengelola kelompok usaha serta tokoh penggerak bisnis dan teknologi informasi (relawan) sebagai agen perubahan. 3. Produk dapat dipasarkan secara daring. 4. Mendapatkan dukungan dan pembinaan dari pemerintah setempat. 5. Terdapat infrastruktur pendukung di wilayahnya (telekomunikasi, transportasi, ekspedisi, dan lain-lain) 6. Pernah mendapat pembinaan dalam bidang keuangan dari PT Telkom. 7. Berorientasi ekspor. 8. Usaha berdiri lebih dari dua tahun dan berpotensi menumbuhkan perekonomian rakyat. Anggaran Dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Pagu Anggaran Tahun 2009-2019 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, terdapat perincian anggaran program PLUT sejak 2015 hingga 2019. Anggaran tersebut dipaparkan dalam tabel-tabel di bawah ini. 1 Deputi	Bidang	Restrukturisasi	Usaha	Kemenkop	UKM	(2017). 327
Tabel 7. Anggaran Program PLUT Tahun 2015 - 2019 (Rp juta) No. Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 A Operasional PLUT 12.260 12.146 28.000 99.200 1 PLUT-KUMKM 75.000 2 Fasilitasi Penguatan PLUT-KUMKM 13.950 3 Pedoman dan Modul PLUT-KUMKM 312 4 Advokasi dan Penguatan PLUT-KUMKM 4.820 5 E-Business PLUT-KUMKM 624 6 Monitoring dan Evaluasi PLUT-KUMKM 1248 B. Operasional Pendamping PLUT 3.343 1.523 Total 95.954 15.603 13.669 28.000 99.200 Bentuk Pemberdayaan dan Pendampingan Program PLUT-KUMKM memiliki tujuh layanan minimum yang meliputi: 1. 2. Pendampingan atau mentor bisnis 3. Promosi atau pemasaran, teknologi informasi, dan e-commerce 4. Akses ke sumber pembiayaan 5. Pelatihan bisnis 6. Jaringan dan kemitraan usaha 7. Bahan proposal koperasi dan UMKM 8. Layanan pustaka kewirausahaan Konsultasi bisnis Layanan pendampingan dilakukan oleh para konsultan pendamping yang direkrut melalui kerja sama dengan pihak independen. Dalam melakukan perannya, konsultan pendamping bertugas di bidang sebagai berikut: 1. Bidang kelembagaan, yang meliputi pembentukan dan pemantapan kelembagaan koperasi dan UMKM, fasilitasi legalitas, penguatan sentra UKM/klaster/kawasan, pendataan, pendaftaran dan perizinan koperasi dan UMKM, serta advokasi perlindungan koperasi dan UMKM. 2. Bidang sumber daya manusia, yang meliputi pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, dan magang. 3. Bidang produksi, yang meliputi akses bahan baku, pengembangan produk (peningkatan kualitas, desain, merek, dan kemasan), diversifikasi produk, standardisasi dan sertifikasi produk, dan aplikasi teknologi. 4. Bidang pembiayaan, yang meliputi penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasilitas dan mediasi ke lembaga keuangan bank dan nonbank, pengelolaan keuangan, dan advokasi permodalan. 5. Bidang pemasaran, yang meliputi informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan informasi (e-commerce), serta pengembangan basis data yang terkait dengan pengembangan koperasi dan UMKM. jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan teknologi 6. Bidang pengembangan teknologi informasi (khusus di PLUT-KUMKM tingkat provinsi). 7. Bidang pengembangan jaringan kerja sama (khusus di PLUT-KUMKM tingkat provinsi). 328
Pihak yang Terlibat dalam Program Pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PLUT di antaranya: 1. 2. Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 4. Asosiasi Bisnis Development Services Indonesia (ABDSI) 5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 6. PT Telkom Indonesia, Tbk. (Kampung UKM Digital) 7. Coca Cola Foundation (Perpustakaan) 8. Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) 9. PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang UMKM Ekonomi Mekanisme Usulan Baru Pembangunan PLUT-KUMKM Mandiri Program PLUT-KUMKM Mandiri diusulkan melalui mekanisme seperti pada Grafik 1. Grafik	1.	Mekanisme Usulan Program PLUT-KUMKM Mandiri Gubernur/Bupati/ Walikota mengajukan surat permohonan kepada Menteri Cq Deputi Restrukturisasi Usaha untuk menjadi calon pserta PLUT- KUMKM Mandiri Gubernur/Bupati/ Walikota membuat pernyataan secara tertulis bahwa gedung tersebut adalah milik Pemerintah Daerah dan tidak dalam sengketa Deputi Bidang Restrukrisasi Usaha menetapkan PLUT- KUMKM Mandiri berdasarkan hasil tim penilai kelayakan Sarana/prasarana berdasarkan pasal 5 (terlampir) Keputusan Deputi Bidang Restrukrisasi Usaha No. 02/Per/Dep.4/I/2017 Persyaratan pembangunan PLUT-KUMKM sebagai berikut: a. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota bersedia menyiapkan lahan di lokasi strategis dan terjangkau layanan transportasi umum. b. Luas lahan kurang lebih 2.000 meter persegi dengan status milik pemerintah daerah dan tidak dalam sengketa. c. Memenuhi dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung PLUT KUMKM, yang terdiri dari: 1. Surat permohonan sebagai calon peserta PLUT-KUMKM yang ditandatangani gubernur/ bupati/wali kota; 2. Surat pernyataan kesediaan menerima PLUT-KUMKM dengan skema anggaran melalui pola tugas pembantuan; 3. Fotokopi sertifikat dan/atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang akan dialokasikan untuk pembangunan sarana PLUT-KUMKM; 329
4. Membuat pernyataan tertulis untuk mengoptimalkan keberlanjutan pemanfaatan gedung PLUT-KUMKM; 5. Membuat pernyataan tertulis kesanggupan menyediakan dukungan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan sarana pendukung operasional program PLUT-KUMKM; 6. Gedung PLUT-KUMKM tidak dijadikan kantor pemerintah daerah; dan 7. Menyediakan dukungan anggaran melalui APBD untuk kebutuhan PLUT-KUMKM yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Penyaluran program PLUT-KUMKM dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Kemenkop UKM c.q. deputi mengalokasi dana dekonsentrasi untuk mendukung pelaksanaan operasional PLUT-KUMKM. 2. Dana dekonsentrasi dialokasikan untuk membiayai honorarium dan kegiatan operasional lainnya, seperti bimbingan teknis, transportasi pendamping PLUT-KUMKM ke lapangan, serta perjalanan dinas untuk menghadiri forum koordinasi dan evaluasi program PLUT-KUMKM, uji sertifikasi 18 kompetensi pendamping PLUT-KUMKM, dan peningkatan kapasitas pendamping PLUT-KUMKM. 3. Dana dekonsentrasi untuk program PLUT-KUMKM 2013-2017 dan program PLUT Mandiri diberikan selama 12 bulan. Adapun anggaran program PLUT-KUMKM 2018 diberikan selama enam bulan setelah ada penetapan hasil rekrutmen dan konsultan pendamping melalui keputusan kepala perangkat daerah. 4. Anggaran dekonsentrasi diberikan maksimal untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila keuangan negara memungkinkan dapat diperpanjang maksimal tiga tahun. 5. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Mekanisme pemantauan dan evaluasi terbagi menjadi pembinaan, pelaporan, dan penilaian. Masing- masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut: A. Pembinaan 1. Deputi melakukan pembinaan atas pelaksanaan program PLUT-KUMKM dengan bimbingan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. 2. Perangkat daerah provinsi yang membidangi pembinaan koperasi dan UMKM melakukan pembinaan atas pelaksanaan program PLUT-KUMKM tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota yang berada di wilayah kerjanya dengan bimbingan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. 3. Perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembinaan koperasi dan UMKM melakukan pembinaan atas pelaksanaan program PLUT-KUMKM yang berada di wilayah kerjanya dengan bimbingan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. B. Pelaporan 1. Masing-masing konsultan pendamping menyampaikan laporan kepada pimpinan PLUT- KUMKM setiap bulan. Bersamaan dengan itu laporan tersebut juga disampaikan melalui manajemen.cis-nasional.id. 2. Pimpinan PLUT-KUMKM tingkat provinsi menghimpun laporan dan menyampaikannya kepada gubernur c.q. kepala perangkat daerah tingkat provinsi yang membidangi pembinaan koperasi dan UMKM dan tembusannya disampaikan kepada Menkop UKM c.q. deputi. 330
3. Pimpinan PLUT-KUMKM tingkat kabupaten/kota menghimpun laporan dan menyampaikannya kepada bupati/wali kota c.q. kepala perangkat daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pembinaan koperasi dan UMKM dan tembusannya disampaikan kepada Menkop UKM c.q. deputi dan/atau gubernur c.q. perangkat daerah tingkat provinsi yang membidangi pembinaan koperasi dan UMKM. C. Evaluasi dan penilaian PLUT-KUMKM dan PLUT-KUMKM Mandiri 1. Deputi dan gubernur/bupati/wali kota atau pejabat yang berwenang melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan pimpinan dan konsultan pendamping setiap bulan. 2. Deputi melakukan penilaian atas kinerja lembaga dan konsultan pendamping setiap tahun. 3. Deputi dapat memberikan penghargaan kepada lembaga dan konsultan pendamping yang berprestasi. 4. Biaya pemberian penghargaan bagi lembaga dan konsultan pendamping dibebankan pada APBN atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat. Implementasi Program Kendala dan Tantangan Program Sejumlah kendala internal yang dihadapi di antaranya: 1. Kurangnya pengalaman pengelolaan PLUT-KUMKM yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Adanya sumber daya manusia pengelola yang kurang sesuai dengan kompetensinya, seperti konsultan bisnis yang kurang berkompeten di bidangnya. 3. Kurangnya dukungan anggaran untuk menjalankan setiap program yang diadakan PLUT- KUMKM, misalnya program pelatihan. 4. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung berbagai pelaksanaan program PLUT-KUMKM. Program ini juga menghadapi kendala eksternal seperti: 1. Belum semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas terkait bersedia bekerja sama dengan PLUT-KUMKM dalam hal pemberdayaan koperasi dan UMKM. 2. Minimnya sinergi antara perusahaan/lembaga keuangan/lembaga lainnya dan PLUT-KUMKM terutama dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 3. Sistem ekonomi yang kian berkembang, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan adanya sistem ekonomi pasar bebas, persaingan akan makin ketat sehingga para pelaku UMKM harus bisa mandiri. 4. Banyaknya UMKM yang belum mengetahui tugas dan fungsi PLUT-KUMKM. Beberapa UMKM enggan bergabung menjadi binaan PLUT-KUMKM. Ekspektasi dan Rekomendasi Program Upaya PLUT-KUMKM dalam mengatasi permasalahan internal meliputi: 1. Melaksanakan pembinaan terhadap penerima program dan mengikutkan mereka dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas atau instansi terkait guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidangnya serta menambah wawasan dan pengalaman dalam mengelola PLUT-KUMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Bekerja sama dengan pihak lain dengan cara bermitra, seperti dengan lembaga perbankan maupun nonbank, sehingga anggaran untuk pengembangan program PLUT-KUMKM tidak mengalami kekurangan lagi dan pelaksanaan berbagai program dapat berjalan dengan maksimal. 331
3. Bekerja sama dengan dinas terkait agar sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan PLUT-KUMKM memadai. Adapun upaya PLUT-KUMKM dalam mengatasi kendala eksternal atau dalam pemberdayaan UMKM sebagai berikut: a. Berkoordinasi dengan SKPD dalam setiap kegiatan. Koordinasi tersebut termasuk mendatangi ataupun menyurati SKPD. b. Melakukan pendekatan dengan perusahaan dan lembaga di dalam dan luar kota. Hal ini dilakukan agar terjadi sinergi antara PLUT-KUMKM dan perusahaan/lembaga dalam memberdayakan UMKM. c. Mendukung upaya UMKM untuk mandiri di pasar bebas ASEAN (MEA) melalui teknologi. d. Melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dan memberikan testimoni atau contoh UMKM yang sukses mapun mandiri setelah mendapatkan binaan PLUT- KUMKM. Implementasi	Program	Saat	Pandemi	Covid-19 Pada masa pandemi, sejumlah PLUT melakukan terobosan dalam pendampingan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah PLUT di Jembrana, Bali (Rahman, 2020). PLUT Jembrana memberikan pendampingan kepada para perempuan di Desa Perancak untuk menjadikan ikan lemuru sebagai peluang usaha. Menurut Irwan, konsultan PLUT Jembrana, usaha itu bermula tiga bulan lalu saat para perempuan yang bertugas mengurus rumah tangga tersebut ingin menambah penghasilan keluarga di tengah pandemi Covid-19. Sebanyak 25 perempuan membentuk kelompok bernama Kelompok Usaha Ibu- ibu Perancak. Usaha yang dimulai dari nol itu dibantu oleh PLUT Jembrana melalui pelatihan, mulai dari cara berproduksi yang higienis, membuat kemasan, hingga pemasaran. Perizinan usaha juga diupayakan, seperti IUMK, dan saat ini sedang dalam proses untuk mendapat sertifikat pangan industri rumah tangga (PIRT). Selain itu, PLUT juga mengupayakan adanya hibah pembiayaan sebesar Rp 60 juta yang berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PLN dan dari dana desa Jembrana. Selain di Jembrana, upaya implementasi program juga dilakukan di Makassar. PLUT Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha ritel yang tergabung dalam paguyuban Sampoerna Ritel Community (SRC) (Djaman, 2020). Pendampingan ini dimulai dengan kelas perdana secara virtual pada Senin, 6 Juli 2020. Selanjutnya, pendampingan dilakukan rutin secara daring sekali dalam sepekan dan pendampingan secara langsung di gedung PLUT Sulsel dan di lokasi usaha. Sesi perdana pendampingan paguyuban SRC diisi dengan materi penerbitan nomor induk berusaha (NIB) dan izin usaha mikro kecil (IUMK) melalui online single submission (OSS). Materi disampaikan oleh koordinator konsultan PLUT Sulsel, Bahrul Ulum Ilham, dan konsultan teknologi informasi PLUT Sulsel, Ahyar Muawwal. Menurut Bahrul Ulum, dengan OSS, pelaku UMKM dapat mengurus izin usaha dari mana saja secara digital (Djaman dan Fachri, 2020). 332
Referensi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha. 2017. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Pagu Anggaran Tahun 2009-2019 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Djaman , F. 2020, 12 Juli. "Bahas Tantangan Digitalisasi Koperasi, PLUT Sulsel Gelar Webinar". Diunduh dari Djaman, F. 2020, 6 Juli. "Lewat Kelas Virtual, PLUT Sulsel Beri Pendampingan UKM Paguyuban SRC". Diunduh dari paguyuban-src/. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2020, 1 Februari. "Kemenkop dan UKM Akan Bangun 5 Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM di Destinasi Prioritas". Diunduh dari Portal informasi Indonesia . 2019, 28 Mei. "Aplikasi CIS SMEsCO untuk UMKM". Diunduh dari Rahman , A. 2020, 13 Juli. "PLUT Jembrana, Pacu Inovasi di Tengah Pandemi Covid-19". Diunduh dari covid-19/. 333
Pusat Layanan Unit Terpadu KUMKM 334
Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Ekonomi Kreatif Deskripsi Program Pada dasarnya, aset utama dalam ekonomi kreatif adalah kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif. Namun tidak semua pelaku ekonomi kreatif memahami pentingnya melindungi kekayaan intelektual. Akibatnya, mereka sering kali tidak menyadari ketika terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektualnya, yang berujung pada tidak optimalnya manfaat ekonomi yang diterima mereka dari kekayaan intelektualnya. Oleh karena itu, perlu disusun program yang bisa membuat para pelaku ekonomi kreatif memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan memudahkan mereka mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut. Selain itu, perlu ada program untuk memfasilitasi penanganan pelanggaran HKI pelaku ekonomi kreatif, bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal itulah yang mendorong terciptanya program Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk dan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang telah berjalan sejak 2016 dan tersebar di 76 kota/kabupaten. Latar belakang diselenggarakannya program ini adalah adanya 8,2 juta pelaku ekonomi kreatif di Indonesia berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pada 2016. Dari jumlah itu, baru 11,05 persen atau 900.000 di antaranya yang telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Oleh karena itu, dibutuhkan program dan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran atas kekayaan intelektual dan meningkatkan kepemilikan kekayaan intelektual tersebut. Tujuan dari program Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk dan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2016-2019 adalah untuk meningkatkan kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif. Regulasi/Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 335
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 12. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Keberhasilan Keberhasilan program diukur dari jumlah produk/jasa yang didaftarkan kepemilikan kekayaan intelektualnya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasilnya, produk/jasa yang difasilitasi pendaftarannya melampaui target. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 20171 yang isinya antara lain memaparkan sasaran strategis untuk melindungi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terlindunginya Kekayaan Intelektual Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sasaran Program 6: Meningkatnya Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Ekonomi Kreatif Sasaran Program (Immediate Outcome)/ Indikator Kinerja Program 2015 2016 Target 2017 2018 2019 IKP 6.1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat bimbingan pemahaman HKI (orang) N/A 1.000 2.000 2.500 3.000 IKP 6.2. Jumlah produk ekonomi kreatif yang dapat dilindungi HKI (produk) N/A 1.000 1.000 2.500 3.000 Sasaran Program 7: Meningkatnya Efektivitas Regulasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Standardisasi Usaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif Sasaran Program (Immediate Outcome)/Indikator Kinerja Program 2015 2016 Target 2017 2018 2019 IKP 7.1. Jumlah regulasi yang dipetakan pada subsektor ekonomi kreatif N/A 4 3
IKP 7.2. Jumlah jenis usaha ekonomi kreatif yang distandardisasi (subsektor) N/A 4 4 4 4 IKP 7.3. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang disertifikasi N/A 760 2.500 3.000 5.000 1 Peraturan	tersebut	berisi	rencana	strategis	Badan	Ekonomi	Kreatif	2015-2019. 336
Tabel 2. Indikator Kinerja Direktorat Fasilitasi HKI Target No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 1. Meningkatnya permohonan HKI untuk pelaku ekonomi kreatif Jumlah fasilitasi permohonan pendaftaran HKI produk ekonomi kreatif (produk) N/A 1.000 2.000 2.500 3.000 2. Meningkatnya pemahaman HKI oleh pelaku ekonomi kreatif Jumlah fasilitasi konsultasi HKI terhadap pelaku ekonomi kreatif (orang) N/A 2.000 1.000 2.500 3.000 Tabel 3. Indikator Kinerja Direktorat Harmonisasi dan Regulasi Target No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 1. Meningkatnya efektivitas regulasi untuk mendorong kegiatan ekonomi kreatif Jumlah regulasi yang dipetakan pada subsektor ekonomi kreatif (regulasi) N/A 4 3
2. Meningkatnya standardisasi usaha di subsektor ekonomi kreatif Jumlah jenis usaha ekonomi kreatif yang distandardisasi (usaha) N/A 4 4 4 4 3. Meningkatkan kompetensi pelaku ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang disertifikasi (orang) N/A 760 2.500 5.000 7.500 Penerima Manfaat Sasaran dan Jumlah Penerima Sasaran dari program ini adalah: 1. 2. Pelaku usaha pariwisata (mulai tahun 2020). 3. Pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat untuk indikasi geografis. Pelaku ekonomi kreatif dalam negeri di 17 subsektor ekonomi kreatif. Tabel 4. Jumlah Penerima Manfaat Program Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Target Realisasi Satuan 2018 2.500 2.693 Produk/Jasa 2019 1.875 1.984 Produk/Jasa 2020 1.250 N/A Produk/Jasa 337
Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual ditujukan pada pelaku ekonomi kreatif dalam negeri di 17 subsektor ekonomi kreatif, namun tidak spesifik menyasar pelaku ekonomi kreatif perempuan, penyandang disabilitas, atau orang lanjut usia. Kriteria Penerima 1. Belum pernah menerima bantuan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual dari Bekraf Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, dan/atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsultasi kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Direktorat Fasilitasi KI atau kegiatan lain yang bekerja sama dengan Direktorat Fasilitasi KI. 3. Melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan jenis kekayaan intelektual yang akan didaftarkan atau dicatatkan, baik secara langsung ketika konsultasi kekayaan intelektual maupun melalui surel atau WhatsApp, paling lambat lima hari kerja setelah konsultasi kekayaan intelektual. 4. Untuk permohonan yang diajukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, permohonan fasilitasi pendaftaran HKI diajukan atas nama sekretaris kementerian/sekretaris utama atau sekretaris deputi pada satuan kerja terkait 5. Menandatangani surat pernyataan permohonan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. Anggaran Frekuensi pemberian anggaran program ini adalah satu tahun yang biasanya dilakukan dalam 3-5 batch dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tabel berikut berisi data anggaran program selama tiga tahun terakhir. Tabel 5 . Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Program Fasilitasi Pendaftaran HKI Produk/Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran Realisasi Satuan (Per tahun/per trismester/ Per Semester 2018 17.508.000.000 16.903.445.302 Per tahun 2019 13.131.000.000 13.102.593.511 Per tahun 2020 9.803.764.000 Per tahun Catatan: Anggaran 2018-2019 hanya untuk produk/jasa ekonomi kreatif. Anggaran tersebut disalurkan dengan peruntukan sebagai berikut: 1. 2. Sosialisasi hak kekayaan intelektual dan konsultasi/bimbingan teknis. 3. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual (pembayaran pendaftaran HKI ke DJKI Kemenkumham). Survei dan sosialisasi serta penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis. Bentuk Pemberdayaan dan Pendampingan Program 1. Bentuk/tipe pemberdayaan a. Coaching atau mentoring (sosialisasi dan konsultasi one on one/bimbingan teknis). b. Pembiayaan pendaftaran HKI ke DJKI Kemenkumham. 338
2. Frekuensi pemberdayaan a. Coaching atau mentoring (sosialisasi dan konsultasi one-on-one /bimbingan teknis) sebanyak dua kali dalam satu bulan. b. Pembiayaan pendaftaran HKI ke DJKI Kemenkumham sebanyak 3-5 kali dalam satu tahun. Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 juga memaparkan beberapa program yang digagas oleh Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi yang berfokus pada sosialisasi dan perlindungan terhadap HKI para pelaku ekonomi kreatif. Tabel 6. Program Kedeputian Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif BIIMA merupakan aplikasi yang diluncurkan daam rangka menyajikan informasi mengenai hak kekayaan intelektual TELMI merupakan pengembangan platform aplikasi khusus musik Indonesia guna mendukung karya kreatif musikus Indonesia GEMPITA merupakan updaya pengembangan platform yang dapat mengkuantifikasi setiap karya musik yang didistribusikan maupun digunakan di dalam jaringan internet ataupun di lokasi publik yang komersial Pihak yang Terlibat dalam Program Mereka yang terlibat dalam program meliputi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (untuk 2018- 2019 hanya pelaku ekonomi kreatif), DJKI Kemenkumham, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektal (AKHI), universitas, pemerintah daerah atau dinas terkait, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (untuk 2018-2019 disebut Badan Ekonomi Kreatif). Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat 1. Narasi dan alur pendataan calon penerima manfaat a. Melakukan open registration melalui media sosial. b. Data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas terkait. c. Koordinasi dengan kedeputian atau kementerian/lembaga lain. d. Permintaan dari asosiasi/komunitas/pemerintah daerah. 2. Narasi dan alur pembaruan data penerima manfaat Tim fasilitasi pendaftaran melakukan pembaruan data penerima manfaat per semester. Pembaruan data dengan cara melakukan pengecekan secara manual pada basis data DJKI Kemenkumham. Catatan: Pelaksana program telah memiliki basis data penerima program. Mekanisme Penyaluran Program Pemberdayaan ke UMKM Proses penyaluran program pemberdayaan ke UMKM meliputi: 1. Seleksi penerima fasilitasi sesuai dengan persyaratan. 2. Sosialisasi dan konsultasi/bimbingan teknis. 3. Mengumpulkan dokumen persyaratan pendaftaran. 4. Pendataan untuk pembuatan surat keputusan penerima fasilitasi. 5. Melakukan penginputan data masing- masing penerima fasilitasi secara umum untuk mendapatkan kode pembayaran. 6. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran. 339
7. Mengisi permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual (bagi masing-masing penerima fasilitasi) secara daring. 8. Mengirimkan bukti permohonan pendaftaran kepada masing-masing penerima fasilitasi melalui e-mail. 9. Dicatat dalam daftar penerima fasilitasi. Dalam program ini, Kemenparekraf tidak menggunakan lembaga penyalur. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Pemantauan dan evaluasi program dilakukan oleh staf Kemenparekraf dan dilaporkan kepada kepala subdirektorat. Kegiatan ini dilakukan per tahun. Implementasi Program Kendala dan Tantangan Program Kekurangan staf dalam melaksanakan kegiatan. 1. 2. Kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. 3. Penerima fasilitasi bisa saja melakukan perubahan usaha setelah menerima fasilitasi pendaftaran. 4. Memerlukan waktu yang panjang untuk perbaruan data karena dilakukan secara manual. 5. Memerlukan sumber daya manusia khusus untuk mengolah dan mengelola data penerima fasilitasi. 6. Keberhasilan program bergantung pada komitmen pemerintah daerah. 7. Tidak adanya program berkelanjutan yang bisa dikoordinasikan antardeputi bagi penerima fasilitasi. Ekspektasi dan Rekomendasi Program 1. Menambah jumlah staf, terutama staf administrasi. 2. Evaluasi rutin setiap H+2 acara. 3. Melakukan kerja sama dengan tim yang khusus melakukan pengolahan data. 4. Kerja sama dan komitmen dari pemerintah daerah. 5. Adanya daftar satu pintu peserta penerima fasilitasi agar mereka dapat memiliki program berkelanjutan dari tiap deputi yang ada. Implementasi	Program	saat	Pandemi	COVID-19 Selama pandemi Covid-19 pada 2020, terdapat perubahan jumlah penerima manfaat program dan jumlah anggaran. Untuk jumlah penerima manfaat program, perubahannya dari 2.500 produk/jasa, menjadi 1.250 produk/jasa. Sedangkan untuk anggaran, perubahannya dari Rp21.500.000.000 menjadi Rp9.803.764.000. Terkait dengan strategi implementasi program setelah masa pandemi, kegiatan sosialisasi dilakukan secara online seperti webinar dan offline jika keadaan sudah memungkinkan. Referensi Lembaga Demografi FEB UI. 2020. "Pemetaan Program-program Pemberdayaan UMKM di Indonesia". Hasil Wawancara Mendalam: 20 Mei 2020. Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta. 340
Fasilitas	Pendaftaran	Kekayaan	Intelektual Produk/Jasa Ekonomi Kreatif 341
SI-APIK (Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi) Deskripsi Program Si APIK merupakan kependekan dari Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Aplikasi akuntansi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini berbasis Android, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Syncore Consulting, perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, sistem aplikasi, dan pelatihan, untuk memenuhi kaidah atau standar entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Parajarini dan Rahardjo, 2018). Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 2015 (Wiratama et al., 2019) karena sejumlah alasan yang melatarbelakanginya, di antaranya: 1. Rendahnya kesadaran para pelaku UMKM untuk mencatat transaksi keuangan. 2. Pencatatan transaksi keuangan dianggap sulit. 3. Skala usaha kecil/sederhana. 4. Keuangan pribadi dan usaha bercampur. Gambar 1. Latar Belakang Terbentuknya Aplikasi Si APIK1 Kesadaran mencatat rendah • Pencatatam dianggap sulit • Skala usaha kecil/sederhana • Keuangan bercampur Information Gap Bagaimana kinerja usaha saat ini dan ke depan Berapa kredit yang dibutuhkan • Bagaimana kemampuan pembayaran kembali? 1 UMKM tidak mengetahui kondisi finansial usahanya 2 Bank sulit menganalisis kemampuan UMKM 3 Sering kali analisis kredit tidak akurat, butuh waktu, dan biaya Aplikasi Android Pencatatan Transaksi Keuangan SIAPIK 1 Lihat Pencatatan Transaksi Keuangan Si Apik (Sistem Informasi Aplikasi Informasi Keuangan),	diakses	dari	pada	7	Juli	2020,	pukul	11.10	WIB. 342
Alasan di atas juga disinggung oleh Prajarini dan Rahardjo (2018: 69). Bahwa, aplikasi Si APIK bertujuan memberikan pengetahuan finansial yang mumpuni kepada pelaku UMKM sehingga mereka memiliki pemahaman administrasi keuangan; dapat membedakan aset, utang, maupun piutang; serta mampu menyajikan laporan keuangan. Dengan Si APIK, pelaku UMKM juga diharapkan dapat memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha, sehingga dapat menuliskan data keuntungan dan kerugian. BI menyatakan bahwa Si APIK diharapkan dapat menggambarkan kondisi keuangan usaha yang akurat sehingga laporan keuangan sebagai output dari laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas, dan lainnya) dapat memenuhi minimal laporan keuangan untuk pengajuan kredit.2 Untuk memperluas pemanfaatan Si APIK, BI bekerja sama dengan perbankan menyinergikan Si APIK dengan aplikasi kredit bank. Selanjutnya, bank memanfaatkan laporan keuangan UMKM dari Si APIK sebagai data/informasi awal dalam proses analisis pemberian kredit. Si APIK juga dilengkapi laporan kinerja keuangan mengenai rasio solvabilitas, likuiditas profitabilitas, perputaran modal kerja, kinerja operasional, dan repayment capacity dengan penjelasan yang ringkas dan mudah dipahami. Si APIK memang dirancang untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, terkini, dan dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan/pelaku UMKM. Standar Si APIK pun mengacu kepada standar yang disusun oleh BI bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sehingga sistem pencatatan telah baku, diakui, dan diterima oleh perbankan maupun lembaga keuangan. Selain itu, Si APIK memiliki fitur aplikasi double entry (debet-kredit) dengan sistem input single entry (menurut jenis transaksinya), serta pencatatan persediaannya pun menggunakan metode FIFO (first in first out) sehingga memudahkan pengguna (Wiratama et al., 2019: 19). Dengan demikian, laporan dari aplikasi ini dapat dijadikan landasan bagi pengajuan pembiayaan (kredit) kepada perbankan atau pun lembaga keuangan lainnya. Si APIK diunduh secara gratis. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan IV 2018, hingga Desember 2018, Si APIK telah diunduh 8.506 kali dengan rating di Google Play mencapai 4,4 dari skala 5. Saat ini, BI sedang mengembangkan aplikasi Si APIK untuk desktop guna memperluas penggunaannya. Tampilan aplikasi Si APIK dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi Si APIK 2	Lihat	Pencatatan	Transaksi	Keuangan	Si	APIK	(Sistem	Informasi	Aplikasi	Informasi	Keuangan),	diakses	dari	pada	7	Juli	2020,	pukul	11.10	WIB. 343
Gambar 3. Tampilan Halaman Daftar Usaha Halaman daftar usaha memberikan opsi kepada pengguna untuk dapat menyimpan beberapa usaha dalam sebuah platform. Pengguna dapat memilih beberapa jenis usaha dari perdagangan, manufaktur, hingga jasa Gambar 4. Tampilan Menu Transaksi Dalam menu transaksi, terdapat dua pilihan menu yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Dalam transaksi penerimaan terdapat beberapa submenu seperti penjualan, utang, modal, penghasilan lain, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan transaksi pengeluaran, terdapat beberapa submenu seperti pembelian persediaan, pembayaran kewajiban, pembelian aset, beban, penghapusan piutang, dan lain sebagainya. 344
Gambar 5. Tampilan Menu Penjualan Menu pertama adalah menu penjualan. Dalam menu penjualan terdapat beberapa klasifikasi transaksi seperti penjualan tunai, penjualan kredit, pembayaran utang dari pelanggan, penjualan aset, penjualan ekspor, dan lain sebagainya. Dalam setiap klasifikasi transaksi tersebut terdapat petunjuk yang disediakan oleh aplikasi Si APIK yang memudahkan pengguna dalam melakukan input. Misalnya pada submenu klasifikasi transaksi penjualan tunai, setelah memilih penjualan tunai, akan ada informasi pop-up yang menunjukkan definisi dari transaksi tersebut, contoh kasus, dan cara untuk menggunakan atau menginput datanya. Gambar 6. Tampilan Menu Pembelian 345
Menu selanjutnya adalah menu pembelian. Dalam menu pembelian ada dua submenu jenis transaksi, yaitu penjualan persediaan tunai dan penjualan persediaan kredit. Seperti pada menu pembelian, setelah kita memilih submenu transaksi pembelian persediaan tunai maupun kredit, akan muncul informasi pop up yang memberikan penjelasan mengenai definisi transaksi tersebut serta contoh kasus beserta jurnal akuntansinya. Gambar 7. Tampilan Menu Laporan Si APIK menyediakan menu laporan yang dapat langsung dibaca hanya dengan memilih menu laporan dan memilih laporan yang ingin dibuat. Dalam menu laporan terdapat beberapa laporan yang dapat dipilih, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Cara membuat laporannya sangat mudah, kita hanya perlu memasukkan periode laporan yang akan kita lihat dan laporan tersebut dengan sendirinya akan ditampilkan. Selain itu, laporan bisa disimpan dalam format ".pdf" maupun ".xls". Tujuan Program PTK Si APIK : Secara umum, program PTK Si APIK adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. 2. Menyediakan alat bantu bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan. 3. Membantu lembaga keuangan dalam menganalisis kemampuan keuangan UMKM. Kendati demikian, dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III 2017, terdapat penjelasan mengenai tujuan program BI menggagas program Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) Si APIK. BI melakukan program perluasan dan pendalaman infrastruktur kredit UMKM untuk mengurangi kendala informasi asimetris yang disebabkan adanya kesenjangan antara kapasitas UMKM dan kapasitas pembiayaan perbankan. Hal ini dilakukan antara lain melalui program PTK dan penggunaan Si APIK. 346
Untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mencatat transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan, BI bekerja sama dengan IAI menyusun pedoman dan modul PTK sederhana. Berdasarkan pedoman dan modul tersebut, BI mengembangkan aplikasi pencatatan transaksi keuangan Si APIK. Penggunaan Si APIK oleh UMKM diharapkan dapat mengurangi informasi asimetris dan membantu perbankan dalam menganalisis kelayakan calon debitur UMKM. Berkat fasilitas dalam aplikasi, penggunaan Si APIK terus meningkat. Regulasi/Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indikator Keberhasilan UMKM yang diberi pendampingan mendapatkan pembiayaan dari perbankan ataupun industri keuangan non-bank (IKNB). Penerima Manfaat Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program 1. Usaha perorangan 2. Badan usaha bukan badan hukum A. Perdagangan B. Jasa C. Manufaktur D. Pertanian E. Perikanan tangkap F. Peternakan budi daya G. Peternakan Tidak terdapat persyaratan khusus untuk penerima calon manfaat. Namun UMKM harus memiliki telepon pintar untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi Si APIK. Selama 2019, terdapat 899 UMKM yang mendapatkan akses keuangan dari 12 bank dengan pembiayaan sebesar Rp179,6 miliar melalui pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan Si APIK. Bentuk/Tipe Pemberdayaan dalam Program Tahap Pemberdayaan 1. Sosialisasi aplikasi Si APIK untuk memperkenalkan penggunaan aplikasi pencatatan informasi keuangan agar mempermudah pengguna dalam melakukan pencatatan meskipun tanpa memahami dasar-dasar akuntansi. Sosialisasi ini disampaikan kepada UMKM dan tenaga pendamping 2. Pelaksanaan training of trainers (ToT) kepada tenaga pendamping agar dapat melakukan pendampingan kepada UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. 3. Pendampingan transaksi keuangan. Pendampingan dilakukan oleh kantor perwakilan BI bekerja sama dengan kelompok mahasiswa penerima beasiswa BI, yaitu Generasi Baru Indonesia (GenBI), serta universitas. intensif kepada UMKM dalam pencatatan Frekuensi Pemberdayaan Pendampingan dilakukan 1-2 kali dalam sebulan. Adapun pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun (setiap semester). 347
Pihak yang Terlibat dalam Program 1. 2. GenBI/universitas di lokasi KPwBI Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III 2017, hingga triwulan III 2017, telah dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam rangka uji coba Si APIK. Pelatihan yang dimaksud dilakukan di sejumlah wilayah, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, yang melibatkan peserta dari perbankan, pendamping/konsultan keuangan mitra bank (KKMB), akademisi, UMKM debitur/calon debitur bank, serta UMKM binaan. Di samping itu, ada pula pendampingan dan konsultasi bagi UMKM dalam penggunaan Si APIK. Sebagai dampak dari pelatihan tersebut, saat ini telah terdapat 40 UMKM yang terhubung dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan akses kredit/pembiayaan dari perbankan dan koperasi usaha. Selain itu, dijalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (kini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dengan menyediakan narasumber pada kegiatan Business Matching for Creative Economy di Jakarta serta pada kegiatan dan diskusi penyusunan skema pembiayaan bagi ekonomi kreatif. Ada juga pelaksanaan capacity building Si APIK bersama 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDn) BI dan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perindustrian dan Kemenparekraf). Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat 1. Pendataan dilakukan oleh masing-masing KPwBI dan dilaporkan kepada kantor pusat (Direktorat Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen/DUPK BI). 2. Kompilasi data keseluruhan dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi/ToT (bukan per individual). 3. DUPK memiliki basis data penerima manfaat program dari UMKM yang diberi pendampingan. Informasi ini diperbarui oleh KPwBI setiap semester. Mekanisme Penyaluran Pemberdayaan 1. Pemberdayaan dilakukan melalui KPwBI. 2. Sosialisasi kepada UMKM dan tenaga pendamping dilakukan terlebih dahulu. 3. Selanjutnya dilakukan ToT untuk tenaga pendamping. 4. Dalam hal terdapat UMKM potensial untuk dilakukan pendampingan, maka akan dilakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi setiap semester. Pendamping Program 1. Tenaga pendamping berasal dari GenBI/universitas yang bekerja sama dengan KPwBI. 2. Melakukan pendampingan kepada UMKM potensial dengan frekuensi dua kali dalam satu bulan (untuk durasi pendampingan enam bulan/12 bulan). 3. Pendamping diberikan pelatihan/ToT tenaga pendamping. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 1. Laporan pendamping UMKM dikompilasi oleh KPwBI sebelum dilaporkan kepada DUPK. Selanjutnya, DUPK mengompilasi laporan dari seluruh KPwBI. 2. Laporan yang dikompulasi DUPK dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja. Selain itu, dilaporkan pula melalui laporan triwulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya laporan pengguna dan pelaksanaan sosialisasi/ToT. 3. Monitoring dilakukan setiap semester. 4. Evaluasi dilakukan oleh DUPK dan dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja. 5. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun untuk menjadi masukan bagi pelaksanaan program tahun berikutnya. 348
Kendala dan Tantangan Implementasi Program 1. 2. Dibutuhkan pendampingan yang intensif bagi UMKM, namun jumlah tenaga pendamping tidak sebanding dengan jumlah UMKM. Keuangan sejumlah UMKM bercampur antara keuangan pribadi dan usaha. 3. Penyaluran kredit UMKM masih terhambat karena bank tidak memiliki informasi yang cukup terhadap potensi UMKM. 4. Si APIK adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BI berbasis mobile platform yang dapat terhubung dengan internet. Hal tersebut menjadikan Si APIK memiliki risiko seperti kebocoran data pribadi, pembajakan, dan lain sebagainya (Alvian , 2019) . Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program 1. Pelaksanaan ToT dilakukan secara zonasi dan dibuat dalam bentuk boothcamp untuk pendamping UMKM. 2. Pendamping UMKM akan diberikan penghargaan. 3. Memperkuat kemitraan dengan perbankan/IKNB dan pemerintah daerah agar dampak dari program dapat lebih dirasakan oleh UMKM dan meningkatkan pencapaian rasio kredit UMKM 20 persen oleh perbankan. 4. Penyediaan pedoman pelaksanaan fasilitasi dan klasifikasi UMKM yang potensial untuk dilakukan pendampingan. Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 Tidak ada perubahan jumlah penerima dan perubahan anggaran program pada 2020. Jika pandemi Covid-19 ini terus berlanjut, maka akan dilakukan fasilitasi melalui webinar dan pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi. Referensi Alvian, S. (2019). Analisis Determinan Minat UMKM Dalam Adopsi Aplikasi Si APIK Sebagai Sistem Pencatatan Akuntansi Berbasis Teknologi. Skripsi Sarjana Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Departemen Pengembangan UMKM. (2017). Pencatatan Transaksi Keuangan Si APIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan). Jakarta: Bank Indonesia. Diunduh dari: Parajarini, D., & Rahardjo, S. T. (2018). "Pendampingan Pemanfaatakn TIK untuk Administrasi Data UMKM Desa Wisata & Kerajinan Gamplong". Abdimas Dewantara, 1 (1): 65-76. Wiratama, B., dkk. (2019). "Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android 'Si Apik' pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Biofarmaka Desa Limbangan Kendal". Rekayasa, 17 (1) (2019): 16. 349
SI-APIK (Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi) 350
Industri Rumahan Deskripsi Program Program Industri Rumahan (IR) adalah program yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). KPPPA berandil dalam mengembangkan industri rumahan karena sebagian besar pelaku usaha industri ini adalah perempuan, kelompok yang diayomi KPPPA. Perempuan perlu mendapat dukungan agar dapat meningkatkan kemampuan dan nilai tambah atas pekerjaannya, sehingga mereka berpeluang memajukan dan mengembangkan dirinya. Upaya untuk meningkatkan industri rumahan juga dipicu oleh kebutuhan lapangan kerja dan penghasilan bagi perempuan sehingga risiko mereka masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, seperti pekerja migran tanpa persiapan yang cukup, menjadi berkurang. Program IR juga dibuat untuk menjawab sejumlah tantangan. Pertama, untuk merespons arahan Presiden RI pada 2011 tentang pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional untuk mengurangi pengangguran. Peran program IR makin meningkat seiring adanya kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri pada 2014. Sebanyak 70 persen dari TKI tersebut adalah tenaga kerja perempuan. Industri rumahan adalah suatu industri skala mikro dan umumnya memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus maupun sebagai kerja paruh waktu. Dengan kata lain, industri rumahan merupakan suatu sistem produksi, yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di tempat rumah perorangan dan bukan di suatu pabrik. Industri rumahan dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu (1) tingkat pemula, (2) tingkat berkembang, dan (3) tingkat maju. Tiap tingkatan mempunyai kebutuhan dukungan yang berbeda dan bentuk pendampingan yang berbeda. Diharapkan dari program ini ada peningkatan kualitas industri rumahan dari kategori pemula menjadi berkembang, kemudian menjadi maju dan akhirnya menjadi usaha kecil. Di sisi lain, yang juga penting, industri rumahan sebagai usaha mikro dan kecil berperan nyata dalam pengentasan kemiskinan. Industri rumahan dibedakan ke dalam tiga kelompok menurut natur produksi, modal, dan jumlah tenaga kerja seperti dijelaskan dalam gambar di bawah ini. Gambar 1. Klasifikasi Industri Rumahan IR 1 Industri Rumahan Pemula IR 2 Industri Rumahan Berkembang IR 3 Industri Rumahan Maju Produksi belum kontinyu. • Modal masih relatif kecil, yaitu Rp1-5	juta. Jumlah tenaga kerja 1-2	orang termasuk pemilik. Produksi belum semikontinyu dengan sistem penjualan. Mudah berganti produk, jika prospek penjualan menurun. • Modal masih relatif kecil sesuai Produksi sudah semikontinyu dengan sistem penjualan tertentu. Produksi sudah semikontinyu dengan sistem penjualan tertentu. Tingkat keberlanjutan usaha tinggi, mampu mengatur usaha dengan baik. • Modal berkisar Rp25-50	juta	modal sendiri dan pinjaman LKM formal • Jumlah tenaga kerja 5-10	orang termasuk pemilik. Tingkat keberlanjutan usaha tinggi, mampu mengatur usaha dengan baik. • Modal berkisar Rp25-50	juta	modal sendiri dan pinjaman LKM formal • Jumlah tenaga kerja 5-10	orang termasuk pemilik. 351
IR tingkat pemula (IR 1) memiliki natur produksi tidak kontinyu atau berdasarkan permintaan konsumen (biasanya pada acara/hari tertentu). Sistem penjualannya bersifat lepas, yang artinya setelah produk dijual tidak ada lagi ikatan terhadap konsumen atas produk tersebut. IR pemula memiliki kerentanan tinggi untuk bangkrut karena jadwal produksi yang tidak menentu serta manajemen keuangan usaha masih bergabung dengan keuangan keluarga. Selain itu, modal IR pemula dinilai masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri, yaitu kurang dari Rp5 juta. Proses produksi masih sederhana, yang dilakukan dengan manual tanpa bantuan mesin. Jumlah tenaga kerjanya masih sedikit, yaitu 1 - 2 orang termasuk pemiliknya. Adapun IR tingkat berkembang (IR 2) pada umumnya memiliki sistem produksi semikontinyu dengan sistem penjualan lepas. IR berkembang mudah berganti produk, terutama saat prospek penjualan produk menurun. Modalnya masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri dan sudah mulai meminjam dana dari LKM nonformal, yaitu Rp5 juta hingga kurang dari Rp25 juta. Proses produksi sudah menggunakan teknologi/semimasinal meskipun masih sederhana dengan jumlah tenaga kerjanya 3 - 5 orang termasuk pemiliknya. IR tingkat maju (IR 3) pada umumnya memiliki sistem produksi sudah kontinyu dengan sistem penjualan tertentu. IR jenis ini memiliki tingkat keberlanjutan usaha yang tinggi karena sudah mampu mengatur usahanya dengan baik. IR maju memiliki modal Rp25 juta-Rp50 juta yang berasal dari pribadi dan kredit dari lembaga keuangan mikro formal. Proses produksi IR maju sudah menggunakan teknologi tinggi/ bersih dengan jumlah tenaga kerjanya 6 - 10 orang termasuk pemiliknya. Setelah mencapai klasifikasi IR maju, diharapkan kementerian lain yang menangani industri kecil dapat melakukan pembinaan yang lebih intensif. Regulasi/Dasar Hukum Program IR dilakukan berlandaskan peraturan berikut: 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan model pengembangan industri rumahan di 21 kabupaten/kota 2. Petunjuk Pelaksanaan Program Industri Rumahan Indikator Keberhasilan Program Terdapat tiga indikator utama keberhasilan program, yaitu: 1. Ada peningkatan pendapatan perempuan dan anggota keluarga dari hasil usahanya. 2. Perubahan kategori, dari IR 1 menjadi IR 2, menjadi IR 3, hingga siap menjadi usaha kecil. 3. Berkurangnya jumlah perempuan/calon pelaku industri rumahan untuk bekerja di luar negeri. Penerima Manfaat Sasaran dan Jumlah Penerima Dalam konteks Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri rumahan termasuk kelompok usaha mikro (micro enterprises). Sebagian besar industri rumahan belum mempunyai legalitas sebagai badan usaha dan sering kali tidak terdaftar sebagai objek pajak. Selain itu, industri rumahan dikelola oleh anggota keluarga, meski ada pengecualian pada industri rumahan yang sudah dikategorikan maju dan menerapkan manajemen industri. Industri rumahan bisa juga berwujud kelompok usaha bersama (KUBE) 352
yang terorganisasi secara informal dan lentur dengan setiap anggotanya bekerja di rumah masing-masing. Prosedur seleksi penerima manfaat program IR diawali melalui survei yang dilakukan oleh penanggung jawab tim kabupaten/kota. Survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik pelaku industri rumahan, yang mencakup: 1. 2. Identitas pelaku usaha (status izin usaha, kategori usaha); Identifikasi industri rumahan (tenaga kerja, teknologi produksi, sumber modal usaha, jumlah modal, lama usaha, dan pola produksi); 3. Ketenagakerjaan (jumlah dan tingkat pendidikan tenaga kerja, besaran upah, jam kerja, perlindungan tenaga kerja, perlakuan khusus, pelatihan yang pernah diikuti, dan pelatihan yang diharapkan); 4. Keragaman usaha (nama produk, jumlah produk, bahan baku, pendapatan kotor, dan infrastruktur); 5. Pemasaran produk yang dijalankan; 6. Kendala dan harapan; dan 7. Bantuan pelatihan dan alat-alat produksi yang pernah didapat. Apabila survei telah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan pemetaan berdasarkan klasifikasi penerima manfaat program IR. Pada penjelasan sebelumnya, telah dipaparkan mengenai klasifikasi tersebut. Kendati demikian, terdapat beberapa informasi tambahan ihwal klasifikasi tersebut seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. Klasifikasi Penerima Manfaat Industri Rumahan1 Tenaga Kerja Teknologi Produksi Sumber Modal Usaha Jumlah Modal (Rp) Lama Usaha Pola Produksi Kelas Usaha a. 1-2 orang a. Manual a. Sendiri a. < 5 juta a. 1 tahun a. Tidak kontinyu Pemula b. 3-5 orang b. Semimanual/ teknologi sederhana b. Sendiri + pinjaman dari LKM nonformal b. 5 juta s.d. < 25 juta b. 1-2 tahun b. Semi kontinyu Berkembang c. 6-10 orang c. Teknologi tinggi c. Sendiri + Pinjaman dari LKM formal c. 25 juta- 50 juta c. > 2 tahun c. Kontinyu Maju Klasifikasi inilah yang menjadi dasar survei oleh tim di tingkat kabupaten/kota. Pada tahap selanjutnya, data tersebut dianalisis sehingga informasi tentang identitas pelaku usaha, alamat, tingkatan (pemula, berkembang, maju), dan kebutuhannya, dapat diketahui. Informasi ini kemudian digunakan untuk intervensi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) antara lain dalam menetapkan kegiatan selanjutnya, baik di tingkat individu maupun kelompok. 1	Peraturan	Menteri	Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	Republik	Indonesia	Nomor	2	Tahun	2016	tentang	Pedoman	Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). 353
Hasil analisis tersebut akan berbentuk klasifikasi seperti tabel di bawah ini. Tabel 2. Klasifikasi Penerima Manfaat Industri Rumahan2 Kelas Usaha Produk Usaha Kebutuhan yang Diharapkan Kendala Bantuan yang Pernah Diberikan oleh SKPD/LSM/Dunia Usaha/Perguruan Tinggi Pemula Berkembang Maju Gambar 2. Sebaran	Pelaku	Usaha	Peserta	Percontohan	Industri	Rumahan	Tahun	2016-2017 3764 Pelaku Usaha 21 Kabupaten/Kota 16 Provinsi 27 Kecamatan 46 Desa/Kelurahan Kriteria Penerima Kriteria penerima telah dipaparkan di dalam tabel klasifikasi industri rumahan. Kelompok Perempuan, Disabilitas, dan Lanjut Usia Program ini menyasar perempuan pemilik/pekerja industri rumahan. Hal ini terlihat dari indikator utama keberhasilan program yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perempuan dan anggota keluarga dari hasil usahanya, serta berkurangnya jumlah perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran. 2	Peraturan	Menteri	Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	Republik	Indonesia	Nomor	2	Tahun	2016	tentang	Pedoman	Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). 354
Anggaran Program dan Realisasi Anggaran Semua pembiayaan program ini dibebankan pada anggaran satuan kerja Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi KPPPA serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan kota terkait. Tabel 3. Anggaran Fasilitasi Industri Rumahan 2016-20193 No. Tahun Jumlah Pelaku IR yang Dipetakan Anggaran Jumlah Pelaku IR yang Difasilitasi APBN 1 2016 2.965 Rp10.165.540.000 2.100 2 2017 3.286 Rp3.149.930.000 1.247 3 2018 NA Rp11.338.731.000 NA 4 2019 3.764 Rp5.360.000.000 NA Bentuk/Tipe dan Pemberdayaan dalam Program dan Penyalurannya Pengelola industri rumahan adalah para satuan perangkat daerah (SPD) di tingkat kabupaten/kota yang memiliki sumber daya berupa kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi, manajemen/ pengelola, mekanisme kerja, indikator, sarana dan prasarana, serta alat kerja seperti anggaran, sumber daya manusia, dan sebagainya. Sumber daya lain yang berasal dari SPD ataupun dari luar SPD seperti perbankan, organisasi, hingga lembaga kemasyarakatan, dapat berupa sumber modal, sumber pelatihan, pendampingan, akses pemasaran, bahan baku, dan perlindungan usaha seperti kemudahan izin usaha, izin Badan Pengawas Obat dan Makanan, izin pangan industri rumah tangga (PIRT). Sumber daya tersebut bisa dihubungkan dengan pelaku industri rumahan untuk mengembangkan usahanya. Proses pengembangan industri rumahan dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini Gambar 3.Tahap Pengembangan Industri Rumahan Peningkatan Proporsi Tipe Usaha Peningkatan Penghasilan E M O C T U O Strategi Intervensi Pengembangan Industri Rumahan Pelaksanaan Strategi Intervensi T U P T U O Kebutuhan pelaku Industri Rumahan Potensi pemasaran dan dukungan untuk pemberdayaan S E S O R P Pemetaan potensi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha Survey database pelaku Industri Rumahan Pemetaan sumber daya ekonomi T U P N I Komitmen Kepala Daerah Kebijakan Ekonomi/ Penanggulangan kemiskinan daerah Pengelola pengembangan Industri Rumahan 3 Keterangan data terdapat di bagian Lampiran. 355
Dalam program IR, peran pemerintah daerah dan SPD sangat krusial. Pengembangan industri rumahan sangat bergantung pada komitmen bupati/wali kota dalam perencanaan kegiatan serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Pada tahap ini, dihasilkan nota kesepakatan antara KPPPA dengan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu peran penting dalam proses pengembangan program adalah pengembangan basis data. Tim pelaksana yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati/wali kota melalui sekretaris tim melakukan pemetaan untuk mendapatkan informasi tentang potensi dan peran serta masyarakat serta dunia usaha, pelaku industri rumahan, dan sumber daya ekonomi yang potensial untuk diakses oleh pelaku. Pengelolaan data tersebut menggunakan sistem manajemen basis data (SMBD) industri rumahan yang disiapkan KPPPA. Setelah basis data terbentuk, pemberdayaan dan pengembangan industri rumahan dilakukan melalui cara-cara berikut: 1. Menyediakan informasi akses untuk modal usaha. 2. Fasilitasi perluasan jangkauan pemasaran. 3. Pendampingan oleh kader lapangan yang ditunjuk oleh SKPD dengan wilayah binaan yang juga ditentukan oleh SKPD. Pendampingan ini diperlukan untuk mengawal dan memberikan konsultasi serta bantuan teknis dalam menindaklanjuti pengembangan kapasitas pelaku industri rumahan dalam pengembangan produk, perencanaan produksi, peningkatan kualitas, dan perbaikan manajemen usaha serta keuangan, sehingga kualitas produk industri rumahan yang dihasilkan menjadi lebih baik dengan produktivitas lebih tinggi daripada sebelumnya. Pendamping lapangan juga bertugas melakukan pertemuan bulanan secara berkala dalam kelompok kecil dan mencatat perkembangan yang terjadi di lapangan sesuai format pelaporan bulanan. Pendamping lapangan bertanggung jawab kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BPPAKB). Pertemuan bulanan merupakan wadah bagi pelaku industri rumahan untuk mendiskusikan tentang rantai nilai produk mereka, kebutuhan yang bisa disinergikan dengan jenis usaha yang digeluti, dan aspek-aspek lainnya yang berpengaruh terhadap produksi yang berkelanjutan, serta untuk saling belajar. Pendamping juga bertugas dalam fasilitasi pembentukan lembaga keuangan perempuan nonformal jika diperlukan. Lembaga keuangan perempuan nonformal adalah lembaga keuangan yang sifatnya nonformal, yang diinisiasi oleh pelaku usaha industri rumahan sebagai wadah untuk menangani persoalan modal, tabungan kesehatan, dan tabungan pendidikan. Selain itu, pendamping lapangan diupayakan agar memiliki pengetahuan tentang pengelolaan usaha dan pemahaman tentang kesetaraan gender. Pihak yang Terlibat Dalam pelaksanaannya, program IR berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan di daerah. Contohnya sebagai berikut: 1. Advokasi dan penyusunan nota kesepahaman dengan pemerintah kabupaten. Advokasi dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan bupati dan menjelaskan semua hal tentang industri rumahan dan rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan industri ini. Penjelasan kepada bupati harus mencakup pengertian tentang pengembangan industri rumahan dan kaitannya dengan pembangunan di kabupaten tersebut, rencana kerja yang akan dijalankan, usulan pembagian tanggung jawab, serta usulan dan dukungan KPPPA dan pemerintah kabupaten. Komitmen bupati diharapkan dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU). Selain itu, bupati perlu menetapkan penangung jawab kegiatan di jajaran pemerintah kabupaten yang akan menjadi mitra dari tim pelaksana KPPPA. 356
2. Pembentukan tim pelaksanaan kabupaten/kota. Setelah MoU antara KPPPA dan kabupaten/kota ditandatangani, tim pelaksanaan di kabupaten/ kota dibentuk melalui surat keputusan bupati/wali kota sebagai bentuk komitmen dari kerja sama tersebut. Setelah tim pelaksana terbentuk, seluruh tim pelaksana akan diberikan orientasi mengenai pengembangan industri rumahan untuk menyamakan pemahaman tentang pengembangan industri ini. Orientasi diberikan oleh ketua dan sekretaris tim berdasarkan bahan yang telah disiapkan oleh KPPA. Adapun susunan tim pelaksana di kabupaten/kota sebagai berikut: a. Ketua tim: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota Ketua tim bertanggung jawab untuk: • Mengawal dan memastikan pengembangan industri rumahan masuk ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah di daerah. Melakukan integrasi kegiatan SPD yang berkaitan dengan industri rumahan. • Melakukan pembangunan kapasitas dalam pengembangan industri rumahan. • Melakukan koordinasi pelaksanaan dengan SPD terkait. • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan industri rumahan. b. Sekretaris: SPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sekretaris bertanggung jawab untuk: • Melakukan sosialisasi tentang pengembangan industri rumahan. • Membuat rencana kerja bersama di tingkat kabupaten/kota. • Melakukan pemetaan dan penyusunan basis data industri rumahan yang dapat dibantu oleh konsultan. Melaksanakan kegiatan teknis industri rumahan. • Melaporkan secara periodik pelaksanaan program IR kepada ketua. • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan industri rumahan bersama dengan ketua tim. c. Anggota: SPD dan lembaga yang terlibat dan menangani usaha mikro dan kecil • Mendukung kegiatan teknis terkait pengembangan industri rumahan. • Memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. • Memberikan laporan pelaksanaan pengembangan industri rumahan kepada ketua tim melalui sekretaris tim. Mekanisme Pendataan dan Pembaruan Data Penerima Manfaat Pendataan penerima program dilakukan di lokasi yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mendapa- tkan informasi tentang pelaku industri rumahan, yang mencakup: 1. Identitas pelaku dan keluarga 2. Jenis usaha 3. Skala usaha 4. Jaringan pemasaran yang dijalankan 5. Masalah yang dihadapi termasuk masalah psikososial 6. Kebutuhan untuk meningkatkan usaha 7. Bantuan yang pernah didapat 8. Pelatihan yang sudah diperoleh dan yang diharapkan 9. Ketersediaan bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan 357
Sebelum pelaksanaan pemetaan, orientasi untuk para surveyor/enumerator dilakukan agar mereka memahami proses dan teknis pengumpulan data. Pemetaan akan menggunakan format aplikasi yang disiapkan oleh KPPPA. Data yang dikumpulkan menjadi basis data untuk pengembangan industri rumahan, yang akan diperbarui sesuai dengan kemajuan yang dicapai oleh setiap pelaku industri ini secara berkala (setahun sekali). Sementara itu, pemutakhiran data dilakukan melalui pertemuan bulanan. Pendamping lokal bersama pelaku usaha mengidentifikasi kembali dan memetakan jenis produk, jumlah tenaga kerja, sumber bahan baku, hingga jumlah modal. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program Aspek yang menjadi bagian pemantauan dan evaluasi adalah kemajuan dari pelaku usaha industri rumahan pada setiap kurun waktu yang ditentukan. Hasil yang dicapai oleh setiap individu pelaku industri rumahan dimasukkan ke dalam basis data yang dibuat saat pemetaan pelaku industri rumahan. Alat pemantauan dapat dikembangkan sekaligus pada waktu penyusunan pemetaan tersebut dan setelah desain intervensi serta rencana aksi disiapkan Pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan industri rumahan dilakukan secara reguler setiap enam bulan yang dilakukan oleh sekretaris tim kepada ketua tim pelaksana kabupaten/kota dan dilaporkan ke gubernur. Pelaporan kegiatan pengembangan industri rumahan oleh pendamping disampaikan kepada Bappeda kabupaten/kota dan Badan Pemberdayaan Perempuan (Badan PP) melalui laporan bulanan secara periodik. Badan PP membuat laporan melalui jalur struktural KPPPA setiap enam bulan. Pelaporan di antaranya berisi uraian tentang: 1. 2. Perkembangan pelaku industri rumahan pemula, berkembang, dan maju setelah diberikan pendampingan lintas sektor secara berkesinambungan. Perkembangan jumlah pelaku industri rumahan pemula, berkembang, dan maju. 3. Pencatatan khusus untuk industri rumahan maju yang telah siap menjadi usaha mikro dan kecil. Dalam pelaporan perkembangan, pelaku industri rumahan maju yang telah siap menjadi usaha mikro dan kecil harus disampaikan secara resmi kepada KPPPA untuk selanjutnya dilaporkan kepada kementerian terkait, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta kementerian lainnya untuk dibina menjadi usaha kecil mandiri. Implementasi Program Tantangan Implementasi Program Sejumlah tantangan dalam implementasi program mencakup: 1. Membangun kerja sinergi antar kementerian/lembaga yang memiliki program pemberdayaan ekonomi perempuan. 2. Meningkatkan sinergi tim pelaksana program IR dengan SPD yang memiliki program pemberdayaan ekonomi perempuan dan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, serta dunia usaha. 3. Memperkuat peran pendamping dalam melakukan pendampingan kepada perempuan pelaku industri rumahan. 358
Ekspektasi dan Rekomendasi untuk Perbaikan Program Rekomendasi dan harapan untuk meningkatkan program pada masa mendatang meliputi sebagai berikut: 1. Menguatkan kelompok perempuan pelaku usaha sebagai wadah belajar bersama terkait usaha, tukar pengalaman, dan penguatan kepemimpinan perempuan. 2. Metode ini semestinya sejak awal menjadi pintu masuk penguatan usaha secara menyeluruh. Cara ini efektif sebagai jalan memandirikan pelaku usaha (exit strategy). 3. Mendorong keterlibatan secara aktif tim pelaksana daerah tingkat desa sejak dini sebagai "penjaga gawang" kesuksesan program dan sebagai exit strategy melalui alokasi dana desa serta pengefektifan lembaga BUMDes. 4. Program pengembangan industri rumahan dapat diadopsi dan dikembangkan oleh dinas terkait atau oleh kelompok masyarakat sebagai sistem pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan ekonomi. 5. Penguatan regulasi dari kementerian sampai pemerintah daerah untuk mengembangkan program melalui replikasi dengan anggaran daerah. Implementasi	Program	pada	Masa	Pandemi	Covid-19 KPPPA melakukan survei pelaku industri rumahan terhadap dampak Covid-19 untuk menelusuri implementasi dan pengembangan industri rumahan pada masa pandemi. Sejumlah poin penting yang didapatkan dari survei tersebut meliputi: 1. Aspek Penghasilan Pandemi berdampak terhadap penurunan penghasilan per hari pelaku industri rumahan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka pelaku usaha IR yang memiliki penghasilan rendah (< Rp200.000). Penurunan penghasilan pasangan pelaku industri rumahan juga terjadi, bahkan di antara mereka ada yang sampai tidak memiliki penghasilan Gambar 4. Perbandingan Penghasilan Pelaku Usaha Industri Rumahan Sebelum dan Sesudah Covid-19 2000 1.955 1500 1.188 1000 775 500 114 110 4 0 Kurang dari Rp200.000 Rp200.000 - Rp500.00 Lebih dari Rp500.00 Penghasilan IR per Hari Sebelum Covid-19 359
Gambar 5. Perbandingan Penghasilan Pasangan Pelaku Usaha Industri Rumahan Sebelum dan Sesudah Covid-19 2000 1500 1.181 1000 883 667 706 500 365 0 82 88 13 Tidak memiliki Kurang dari Rp200.000 Rp200.000 - Rp500.00 Lebih dari Rp500.00 Penghasilan Pasangan per Hari Sesudah Covid-19 2. Aspek Utang Usaha • Sebanyak 1.229 pelaku industri rumahan (59,3 persen) memiliki utang/pinjaman. Jenis usaha yang paling banyak adalah olahan makanan, didominasi oleh 1.794 pelaku industri rumahan (87 persen).
Gambar 6. Komposisi Utang dan Jenis Usaha Pelaku Industri Rumahan 18 1% 123 6% 639 31% 279 13% 721 35% Utang/ Pinjaman Jenis Usaha 53 2% Ya, utang ke Bank Ya, utang ke tengkulak Ya, pinjaman ke koperasi Bank Keliling Tidak Pengadaian Lainnya 458 22% 61 3% 1.794 87% Olahan Makanan Non - Olahan Makanan 360
3. Aspek Usaha yang Paling Terdampak Menurunnya angka penjualan menjadi hal yang paling dikeluhkan (95,18 persen). Kenaikan harga bahan baku produksi berada di urutan kedua (91,85 persen). • Gambar 7. Aspek Usaha yang Paling Terdampak Covid-19 Penjualan menurun (pembeli kurang) 1.973 95,18% Harga bahan baku naik 1.904 91,85% Kesulitan pengiriman produk ke sentra penjualan 1.609 77,62% Kesulitan pembayaran cicilan atau kredit rutin 1.468 70,82% Bahan baku sulit diperoleh 1.293 62,3% Pada 2018, anggaran untuk program IR mencapai Rp11.338.731.000. Anggaran ini ditujukan untuk kegiatan pemutakhiran data pelaku industri rumahan, pelatihan bagi pelaku industri rumahan di tujuh kabupaten/ kota, training of trainers (ToT) produktivitas pelaku industri rumahan melalui teknologi informasi dan peningkatan kapasitas pendamping lokal, fasilitas promosi, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IR Adapun untuk tahun 2019, anggaran yang disediakan mencapai Rp 5.360.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan lokakarya, fasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kebutuhan lokal, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan industri rumahan, pemutakhiran data pelaku industri rumahan, dan fasilitasi promosi. Referensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. Permen No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga Demografi FEB UI. 2020. "Pemetaan Program-program Pemberdayaan UMKM di Indonesia". Hasil Wawancara Mendalam 20 Mei 2020. 361
Lampiran Anggaran Fasilitasi Industri Rumahan 2016 No. Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku IR yang Terpetakan Anggaran (Rp.) Jumlah Pelaku IR yang Difasilitasi APBN 1 Kab. Bangka Tengah 185 121,436,000 50 2 Kab. Tanah Datar 149 121,436,000 50 3 Kota Palembang 662 121,436,000 50 4 Kab. Lampung Selatan 101 121,436,000 50 5 Kota Cilegon 151 121,436,000 50 6 Kab. Cirebon 102 121,436,000 50 7 Kab. Wonosobo 150 121,436,000 50 8 Kab. Kendal 150 121,436,000 50 9 Kab. Rembang 201 121,436,000 50 10 Kab. Landak 119 121,436,000 50 11 Kab. Lombok Tengah 282 121,436,000 50 12 Kab. Sumba Barat Daya 74 121,436,000 50 13 Kab. Manggarai Barat 33 121,436,000 50 14 Kota Ternate 149 121,436,000 50 Jumlah 2.508 1,700,104,000 700 Anggaran Fasilitasi Industri Rumahan 2017 (7 Kabupaten/Kota) No. Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku IR yang Terpetakan Anggaran (Rp.) Jumlah Pelaku IR yang Difasilitasi APBN 1 Kab. Natuna 90 207,118,000 80 2 Kab. Solok 67 207,118,000 67 3 Kab. Lampung Timur 142 207,118,000 80 4 Kab. Kulon Progo 98 207,118,000 80 5 Kab. Tulungagung 106 207,118,000 80 6 Kab. Gianyar 90 207,118,000 80 7 Kab. Donggala 185 207,118,000 80 Jumlah 2508 1,700,104,000 700 362
Industri Rumahan 363
Narasi dan Infografis ProgramPemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 364
Narasi dan Infografis ProgramPemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 365
SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Grand Kebon Sirih Lt.5 Jl.Kebon Sirih Raya No.35 Jakarta Pusat, 10110 T. 021 - 3912812