Menimbang : Mengingat : PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, a. bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, maka kelancaran penyalurannya dipandang perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan; untuk menjamin b. bahwa pembinaan dan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 71). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR dan BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. 2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur. 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 4. Dinas adalah Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Seram Bagian Timur. 5. Pertamina atau Badan Usaha lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah mempunyai wewenang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri. 4. Bahan Bakar Minyak yang disingkat BBM adalah hasil pengolahan minyak bumi yang bersifat cair, yang jenis dan spesifiknya ditentukan oleh Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Depot adalah tempat penimbunan BBM untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha lainnya. 6. Stasiun Pengisian BBM untuk umum selanjutnya disebut SPBU, berfungsi menyalurkan BBM dari Depot langsung kepada konsumen untuk kebutuhan pemakaian kendaraan bermotor di daratan. 7. Premium Solar Packed Dealer selanjutnya disebut PSPD adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM di daerah / tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah / tempat tersebut harus dilayani. 8. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker selanjutnya disebut SPBB yang berfungsi menyalurkan minyak solar dari Depot langsung kepada konsumen kapal yang beroperasi di sungai, pantai dan perairan dangkal. 2
9. Agen Premium dan Miyak Solar selanjutnya disebut APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari depot kepada konsumen umum yang lokasinya diseberang sungai / laut. 10. Agen minyak tanah selanjutnya disebut Agen adalah pelaku usaha yang menyalurkan minyak tanah dari Depot langsung ke pangkalan minyak tanah. 11. Pangkalan Minyak Tanah selanjutnya disebut Pangkalan adalah pelaku usaha yang menyalurkan minyak tanah dari Agen langsung kepada konsumen rumah tangga. 12. Penyaluran adalah kegiatan menyalurkan BBM dari Depot kepada konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 13. Penyalur adalah pelaku usaha yang menyalurkan BBM yang mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 14. Pelaku Usaha adalah perorangan atau Badan Usaha melakukan jual beli BBM yang di tunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya. 15. Transportir adalah perusahaan angkutan yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya untuk mengangkut BBM dari Depot kepada konsumen industri / APMS. 16. Kontraktor adalah perusahaan angkutan yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya untuk mengangkut BBM dari Depot kepada SPBU. 17. Pool konsumen diadakan untuk melayani kebutuhan BBM bagi konsumen - konsumen kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS maupun oleh prosedur pelayanan industry. 18. Konsumen adalah pemakai langsung BBM untuk keperluan sendiri. 19. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati. BAB II PENYALURAN BBM Pasal 2 (1) Penyaluran BBM dari Depot kepada Konsumen meliputi SPBU, PSPD, SPBB, APMS, Agen, pangkalan dan Pool konsumen; (2) SPBU / PSPD / SPBB/ APMS / Pool konsumen / Agen ditetapkan oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya berdasarkan pertimbangan Bupati melalui dinas teknis; (3) Pangkalan ditetapkan oleh Agen yang disetujui oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati melalui izin tempat usaha. BAB III RAYONISASI PENYALURAN Pasal 3 (1) Wilayah penyalur SPBU / PSPD / SPBB/ APMS / Pool konsumen adalah tempat usaha penyalur berada; (2) Wilayah penyaluran Agen di tetapkan oleh Bupati bersama - sama dengan Pertamina atau Badan Usaha Lainnya; (3) Wilayah penyaluran pangkalan adalah wilayah Desa / Kelurahan tempat usaha pangkalan berada yang dipasok oleh satu Agen; (4) Setiap mobil tangki yang dimilik agen diwajibkan mencantumkan wilayah penyalurannya di mobil tanki tersebut; (5) Jumlah Pangkalan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kondisi daerah setempat dan berdasarkan pertimbangan Camat. 3
Pasal 4 Alokasi penyaluran minyak tanah untuk keperluan masyarakat ditetapkan oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya bersama-sama dengan Bupati berdasarkan analisa kebutuhan. BAB IV HARGA JUAL BBM Pasal 5 (1) Setiap pengusaha SPBU/PSPD/SPBB/APMS/ Pool konsumen wajib mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah; (2) Setiap pengusaha APMS wajib menjual premium dan minyak solar sesuai harga Kepres, sedangkan ongkos angkut ke lokasi ditetapkan oleh Camat atas persetujuan dari Bupati; (3) Setiap Agen dan Pangkalan wajib menjual minyak tanah sesuai HET yang ditetapkan oleh Bupati; (4) Setiap pangkalan diwajibkan memasang papan nama pangkalan di tempat usahanya dengan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan nama Agen yang memasok minyak tanah serta jadwal pemasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BAB V LARANGAN PENJUALAN Pasal 6 (1) Setiap SPBU/PSPD dan SPBB dilarang menjual BBM kepada pembeli yang mempergunakan drum, jerigen dan sejenisnya; (2) Setiap penyalur dilarang menjual BBM kepada konsumen Industri; (3) Setiap pangkalan dilarang menjual minyak tanah kepada konsumen rumah tangga dengan mempergunakan drum dan sejenisnya; (4) Setiap agen dilarang menjual BBM kepada pangkalan diluar wilayah penyaluran yang telah ditetapkan; (5) Setiap Pangkalan dilarang menjual BBM kepada konsumen diluar wilayah penyaluran yang telah ditetapkan. BAB VI PENIMBUNAN BBM Pasal 7 Setiap lembaga penyalur dan pengusaha / konsumen industri dilarang melaksanakan : a. Penimbunan BBM dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan; b. Penimbunan BBM melebihi 15 (lima belas) hari untuk keperluan bahan bakar minyak bagi konsumen industri kecuali mendapat izin khusus dari Bupati; c. Pihak-pihak diluar lembaga penyalur resmi yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Hukum lainnya dan atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah setempat dilarang melakukan penimbunan dan memperjual belikan BBM. 4
BAB VII LAPORAN PENYALURAN BBM Pasal 8 (1) Setiap pengusaha APMS dan agen diwajibkan membuat laporan penyaluran BBM tembusannya setiap bulan kepada Bupati di wilayah kegiatan usahanya dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk dan Pertamina atau Badan Usaha lainnya; (2) Setiap pengusaha pangkalan diwajibkan membuat laporan penjualan BBM kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati di wilayah kegiatan usahanya dan Pertamina atau Badan Usaha lainnya. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9 Pengawasan dan Pengendalian dilakukan terhadap : a. Penyaluran / Penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri; b. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pertamina atau Badan Usaha lainnya dan Pemerintah Daerah setempat; c. Realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati; d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selain dilakukan secara fungsional oleh Dinas / Unit Kerja terkait, juga dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah yang dibentuk Bupati di wilayah kerja masing - masing; e. Tim pelaksana Daerah sebagaiman dimaksud ayat (2) pasal ini berwenang melakukan pengawasan penyaluran / penjualan BBM yang dilaksanakan oleh Depot, SPBU, SPBB, APMS, PSPD, Pool Konsumen, Agen Pangkalan, Transportir dan Konsumen Industri di wilayah kerja masing - masing. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat( 3), Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Penyalur/konsumen Industri dikenakan sanksi administrasi berupa teguran/peringatan atau pencabutan izin usaha penyaluran BBM. BAB X PENYIDIKAN Pasal 11 (1) Selain Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyaluran BBM sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana; 5
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyaluran BBM agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM tersebut; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyaluran BBM; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyaluran BBM; g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e); h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penyaluran BBM; i. Memanggil orang untuk didengar ketentuan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyaluran BBM menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; l. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pencabutan izin usaha penyaluran BBM. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal ini adalah pelanggaran. 6
BABXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Ditetapkan di Bula pada tanggal 4 November 2011 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, ABDULLAH VANATH Diundangkan di Bula pada tanggal 4 November 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, SYARIF MAKMUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 82 7