Menimbang Mengingat SALINAN BUPATISRAGEN PROVINSI JAWA TENGAII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 20IA TENTANG PEMELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SRAOEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, a. bahwa sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara, Pemerintah Kabupaten Sragen berkewajiban memberikan perlindungal, pengakuar, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga Kabupaten Sragen; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tenta.ng Adminisirasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undarg- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah mal<a peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sragen, perlu diLakukan penyesuaian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 20'14; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sragen. 1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasan Negara Republik 2. Undang-Undang Nomor t3 Tahun lgSO tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tenga} (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Indonesia Tahun 1945;
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka$,rDan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik ladonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tamb€*ran Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repu.lik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudu<an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 te!-.ang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undatrgan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahar kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,er,rbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)i Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tenEang Pelaksaraan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturar Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5373); 4 o 6 7 8 9 )
Dengan Persetujuarl Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SRAGEN, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah i!i, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4, Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. 5. Dinas Kependudukan dao Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja peralgkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan da.lam urusan Administrasi Kependudukan. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenarg untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkal prakarsa masyarakat, hal< asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Camat adalah Kepala perangkat daerah di wilayah Kecamatan. 10. Lurah adalah Kepala perangkat daerah di wilayah Kelurahart, 11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, 12. Rukun Tetangga dar Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh
pemerintah untuk memelihara dar melestarikan nilainilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dall kekeluargaan serta ulltuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerinlah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan. 13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertibar dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan mela.lui Pendaftarar Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaal hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 14. Penduduk adalah Warga Negara lndonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 15. Warga Negara lndonesia yarlg selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa lndonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga NegaJa Indonesia. 16. Orang Asing adalah orang bukan wNI. 17. Dokumen Kependudukan aJalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Penda-ftaran penduduk dan pencatatan sipil. 18. Data Kependudukan ada-lah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstuktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran penduduk daJI pencatatar sipil. 19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sertapenerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, 20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau sural keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahao alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NlK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk lndonesia. 22, KarL.u Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adaiah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 23. Kartu Tanda Penduduk Elektonik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi ciP yang meruPakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas. .l
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipii pada Dinas, 25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, l"hir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 27. lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu 1'ang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 28. Izin Tinggal Tetap adaLah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanga-n' 29. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas da! tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau na-rna lainnya 30, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dar komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan. 31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan di,aga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selarjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelarggaran Peraturan Daerah' 33. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang disimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 34. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Dinas dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
35. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. Hari adalah hari kerja. Pelayanan Kependudukan Terpadu Online yang selanjutnya disingkat PANDU Online adalah inovasi pelayanan kependudukan terpadu secara online di web Dinas ya-ng meliputi akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak. Sehari Mesti Jadi yaig selanjutnya disingkat SEVEDI adalah program pelaya-nan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan jangka waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan adalah satu hari apabila berkas persyaratan yang telah ditenrukan terpenuhi, lengkap dan benar. Percepatan Pelayarar Pindah Datang yang selaljumya disingkat PECEL PINDANG adalah pela-v-anan percepatanpendaftaran penduduk pindah datang dan atau penduduk yang akan datang di Kabupaten Sragen. 39 BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 .ro 37 Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk menjadi pedomandalam penyelenggaraan administrasi kependudukan baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga swasta. Pasal 3 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dar status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk di Daerah. b. meningkatan pelayanan Admioisbasi Kependudukan yang berkualitas, adil dan merata, profesionalisme, bebas biaya, cepat, mudah dan tepat. c. menciptakan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungiawabkal sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan di daerah. 6
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan daerah,meliputi: a. Hak dan kewajiban penduduk; b. Kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan Dinas; c. Pendaftaranpenduduk; d. Pencatatan sipil; e. Data dan dokumen kependudukan; f. I-egalisasi; g. SIAK; h. Pendanaan; i. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural; j. Pelaporan; k. Pembinaan dan pengawasan;dan l. Sanksi pidana. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 5 Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. dokumen kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. pertindungan atas data pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilatas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaar data pribadi oleh Dinas. Pasal 6 Setiap penduduk u'ajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Pasal 7 WNI yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkar peristilva kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 1
BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGAN DINAS Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 8 Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Lrrusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi : a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Administrasi KependudukaJr; b. membentuk Dinas yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan; c. mengatur telois penyelenggaraar adminishaai kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan; d. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraal administrasi kependudukan; e. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan ; f. menugaskan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g, mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala kabupaten; dan h. melakukan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Bagian Kedua Kewenangan Dinas Pasal 9 (1) Dinas melaksanakan urusan yang meliputi: a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwapenting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiu.a kependudukan dan peristiwa penting; c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan; d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikar oleh penduduk dalam pelayanan pendaJtaran penduduk dal pencatatan sipil. (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatannikah, talak, cerai, dan rujuk bagi 8
penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan ait.t rturr oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan' (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratao daII tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui seUagai agama berdasarkal ketentuan peraturan p.rurrdang-und.u.ngan atau bagi penghayat kepercayaan L.rp"do-".. pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal l0 (1) Kewenalgar Dinas meliPuti : ' a, memperoleh keterarigan dan data yang benar tentang perislwakependudukan dan peristiwa penting yang dilaPorkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; c. memberikan keterangan atas laporan penstrwa kependudukan dan peristivr'a nenlng untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan' dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan d. mengetola data dar mendayagunakan informasi hasil - O"nJ.fo..tt penduduk dan pencatatan sipil untuk kePentingan Pembangunan' (2) fewenangarisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurulf berlaku juga bagi KUA Kecamatan' khususnya arrrt t p"rr""t^t n nikah, talak, cerai' dan rujuk bagi penduduk Yang beragarna Islam' (3) ielain t"*er,"t g.,, sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatl<an dara hasil pencatatan peristiwa perkawinan' p€tcelara!' -dan t":"f.'U"gi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan. Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil Pasal 1 1 (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri dari: a. KePala Dinas; dan b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat (2) Pejabat Pencatatart Sipil mempunyai kewenangan ' ' milakukanverifikasi kebenaran data' melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya' mencatar iata adam iegister Akta Pencatatan Sipil' menerbitkal kutiPan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatarr pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil' Pencatatar SiPil. 9
(3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur datam Peraturar Bupati. Pasal 12 (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Dinas dalam pendaJtaran penduduk dan pencatatan sipil. (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum Pasal 13 (1) Pelayanan pendaitaran penduduk di daerah adalalr sebagai berikut : a. Perubahan alamat; b.Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negam Kesatuan Republik Indonesia dan pindah Datang antarnegara; c. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan d. Kartu Identitas Anal<. (2) Da.lam setiap pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya. (3) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui layanan SEMEDI. (4) Pelayanan SEMEDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila persyaratan dokumen tidak lengkap, data ganda, gangguan sistem, jaringandan/atau server. (5) Dinas bekerjasama dengan instansi atau lembaga milik pemerintah dan swasta yang ada di Daerah untuk memberikan akses pelayanan pendaftaran penduduk yang adil, cepat, efisien dan mudah yang diwujudkan dalam bentuk pe!anjiar kerjasama. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan SEMEDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. l0
Bagian Kedua Pendaftanan Peristiwa Kependudukan Paragraf 1 Perubahan Alamat Pasal 14 Dalarn hal terjadi perubahan alarnat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk. Paragraf 2 Pindah Datartg Penduduk dalam Wilayah Negara Kesaluan RePublik lndonesia Pasal 15 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah $'ajib melapor kepadaDesa/ Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas' (2) Kepindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. antarRT/Rw dalam Desa/Kelurahan, wajib melapor kepada RT setemPat; b, antardesa/keluraltan dalam Kecamatan, wajib melapor kepada Kepala Desa/ Lurah setempat; c. antarkecamatan dalam Daerah, wajib melapor kepada Camat; dan d. keluar Daerah wajib melapor kepada Kepala Desa/ Lurah, Camat, dan Dinas' (3) Setiap kepindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, huruf c, dan hurul d diterbitkani a. Surat Keterangan Pindah Datang dari kepindahan ultuk Desa/Kelurahai, antardesa/kelurahan dalam Kecamatan; b. Surat Keterangan Pindah Datang dari Kecamatan' untuk kepindahan antarkecamatan dalam Daerah; dan c, Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas, untuk kePindahan keluar Daerah' Pasal 16 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Surat Keterangan Pindah Datalg dari daerah asal wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling iama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang. (2) Dinas memberikan pelayanan sebagaimana dimaksuc- (3) pada ayat (1) melalui PECEL PINDANG' -Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksutl pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yanB bersangkutan . 11
(4) Tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Pasal 17 Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara lndonesia yang bertransmigrasi' Pasal 18 (1) Omng Asing yang mcmiliki lzin Tinggal Terbatas dan Orang ' ' esing-yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke luar O.".-.t *".;it melaporkan rencana kePindahannya kepada Dinas, (2) Berdasarkan pelaporart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftar dan menerbitkar Surat Keterangan lind"h Oatattg setetah dilakukan proses verihkasi dan validasi terhadaP alasan Pindah' (3) Surat Keterangan Pildah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan p.nerUiian KK, KTP, atau Surat Keterangau Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan' Pasal 19 (1) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal wajib melaporkan kedatangannya kepadl Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat K€terangan Pindah Datang' (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) Dinas mendafta-r dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. (3) Masa Ueri"f<u Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku lzin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap' (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian' Paragraf 3 Pindah Datang Antamegara Pasal 20 (1) Penduduk Warga Negara lndonesia yang pindah ke luat negeri dan atau menetap selama satu tahun berturut-turui beikewajiban melaporkan rencana kepindahannya kepadiL Dinas. (2) Berdasarkan laporal sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangar" Pindah ke Luar Negeri. 12
(3) Penduduk Warga Negara lndonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus ,rr".rJt p ai luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannYa' Pasal 21 (1) Warga Negara lndonesia yarrg datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan' (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP. Pasal22 (1) Orang Asing yang memi[ki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnfa yalg telah berubah status sebagai pemegang lzin ring5ial Terlatas yang berencana bertempat tinggal di dae-rlh wajiU melaporkan kepada Dinas paling larnbat 14 {empat belas) hari sejak diterbitkan lzin Tinggal Terbatas' (2) Beriasarkan laporal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (3) Masa U"ti^t,. Surat Keterangan Tempat Tiuggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku lzin Tinggal Terbatas' (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian Pasal 23 (U Orang Asing yarg memiliki lzin Tinggal Terbatas yang telafrlerubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling tamUat i+ (empat belas) hari sejak diterbitkan lzin Tinggal Tetap. (2) Berdlsarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP' Pasal 24 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atat-L Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang akan pindan ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannYa. tl
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan Pendaftaran' Bagian Ketiga Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 25 (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi : a. penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencana sosial;dan c. orang terlantar; (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimala dimaksud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara' (3) Hasil pendataal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Ke-pendudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan. Bagian KeemPat Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Me ndaftarkan Sendiri Pasal 26 Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap p".l"ti*" Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibaltu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain. Bagian Ke Iima Kartu Indentitas Anak Pasal 27 (1) Anak usia O (nol) tahun sampai dengan wajib KTP-e1 kurang 1 (satu) hari harus memiliki KIA' (2) KIA sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diselenggaraka! melalui pelayanan di Dinas dan PANDU Onlire' (3) Masa berlaku KIA sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah anak usia O (nol) tahun sampai dengan usia 17 {tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari' (4) KtA sebagaimana di&aksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menertibkan Administrasi Kependudukal' (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (t) diatur dalarr' Peraturan BuPati. l.l
BAB VI PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Umum pasal 2g (1) Pelayana-n pencatatan sipil di daerah adalah sebagai berikut : a. Pencatatan Kelahiran ; b. Pencatatan perkawinan; c. Pencatatan perceraian; d. Pencatatan Kematian; e. Pencatatan pengangkatan Anal<, pengakuan Anak, f. Pencatatan perubahan Nama dan perubahan Status g. Pencatatan peristiwa penting Lainnya. danPengesahan Anak; Kewarganegaraan; dan (2) D.alam setiap layanal pencatatar sipil sebagaimana .-. (3) Layanan pencatatan sipil sebagaimana iimaksud pada (4) l.ayanan SEMEDI sebagaimana dimaksud pada alat {3j berlaku apabila persyaratan dokumen ilarf. f..rgf."p, dimaksud pada ayat (1) tidat dipungut biaya. aJat (l)dilakukan melalui lalanan SEMEDI. lidak data ganda dan gangguan sistem atau server. Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran paragraf 1 Pencatatan Kelahiral di Daerah pasal 29 (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk Lepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejal kelahiian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimara dimaksud pada ayat (t) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dar menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelaiiran tanpa dipungut biaya. (4) Pencatatan Ketahiran sebagaimana dima_ksud pada Lyat (1) dan ayat (2) diselenggarakan melalui pelayanan di Dinas dan PANDU Online. Pasal 30 (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal_usulnva aLau keberadaan orang tuanya. d idasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. l5
(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada aYat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil dan disimpan oleh Dinas. Paragta! 2 Pencatatan Kelahiran di tuar Wilayah Negara Kesatuan RePublik Indcnesia Pasa-l 31 Pencatatan Kelahiran di Iuar Witayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diterbitkan kutipan akta kelahiran ot"i t.g-" setempat atau Perwakilan Republik lndonesia wajib dilporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga. pulutt) hari sejak Penduduk WNI yang bersangkutar kembali ke Republik lndonesia Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran di atas Kapat Laut atau Pesawat Terbang Pasal 32 Pencatatan kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang setelah diterbit-kan akta kelahiran oleh Dinas ditemPat tujuan atau tempat singgah didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan nepuUtlt Indonesia atau Perwakilan Republik lndonesia setimpat, wajib dilaporkan oleh penduduk yang U"."*.rgt t.r, kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pinduduk ivNI yarrg bersangkutan kemba-li l<e lndonesia' Paragraf 4 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Pasal 33 (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal aO ayat (1) yang melampaui batas waktu lebih dari 60 (err^- p,rirtihaii sejak tanggal kelahiran' pencatatan dan p".,".Uit"r, ettu Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusar KePala Dinas' (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BuPati, Pasal 34 Ketentual mengenai persyaratan dan tata cara pencatalalr kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Pasal 30' Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturarr Bupati. t6
Bagian Kedua Pencatatan lahir Mati Pasal 35 (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkar oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menerbitkan Surat Keterangan l,ahir Mati. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dar tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan Paragrai I Pencatatan Perkawinan di Daerah Pasat 36 (1) Perka\^'inan yang sah menurut peraturan perundarg- undangan wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Kewajiban untuk melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pasangan tersebut berMa domisili dapat dilaporkan di salah satu dinas domisili penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinal dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinarl. (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama tslam kepada KUA Kecamatan- (6) Data hasil pelaporar kepada KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan pada Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan . (7) Hasil pendataan sebagaimara dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukar penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil. Pasal 37 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku pula bagi : a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan t'7
b. Perkau,inan Warga Negara Indonesia atas permintaan bersangkutan. Asing ya-ng dilakukan di Warga Negara Asing yang Pasal 38 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukal setelah adanya penetapan pengadilan. Paragral 2 Pencatatan Perkawinan Diluar Wilayah Republik Indonesia Pasal 39 Pencatatan perkawinan WNI di luar Wilayah Repubtik lndonesia dilaksalakan oleh instarsi yang berwenang di negara setempat atau Perwakilan Negara Republik lndonesia setempat, setelah diterbitkan kutipan at<ta perkawinannya wajib dilaporkan oleh penduduk WNI yang bersalgkutan kepada Dinas paling larnbat 3O (tiga puluh) hari setelah yang bersangk u tan kembali ke lndonesia. Paragra"f 3 Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Pasa-l 40 (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaar dilal<ukan d:ihadapan Pemuka Pen ghayat Kepercayaan. (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimala dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 41 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 39, dan Pasai 40 diatur dalarn Peraturan Bupati. Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 42 (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalajni pembatalan perkawinan kepada Dinas 18
pa-ling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. (2) Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinar. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kelima Pencatatan Perceraian Paragaf 1 Pencatatan Perceraian di Daerah Pasal 43 (1) Perceraian wajib dilaporkar oleh yarlg bersangkutan kepada Dinas palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkar Kutipan Akta Perceraian. Paxa4lat 2 Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 44 Pencatatan perceraian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterbitkan kutipan akta perceraiannya baik oleh Dinas yang berwenang atau Perwakilan Republik lndonesia setempat wajib dilaporkan kepada Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Pasal 45 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 46 (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling Iambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. l9
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Pembatalan Perceraian. (3) Ketentuan mengenai persvaratan dan tata cara pembatalan pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Daerah Pasal 47 (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematial dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) diselenggarakar melalui pelayanan di Dinas dan PANDU Online. (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang atau kel uarganya. (5) Dalam ha] terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (6) Dalam hal tedadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan p€ncatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Paragral2 Pencatatan Kematial di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 48 (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilar RepubLik lndonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian. (2) Dalam hal teladi kematian seseorang WN[ yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Dinas di negara setempat. 20
Pasal 49 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal kematian ".bagaimana 48 diatur dalam Peraturan Bupati' Bagian KedelaPart Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak' dan Pengesahal Anak Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah Pasal 50 (1) Pencatatan penga-ngkatan anak dilaksanakan berdasarkatr penetapan Pengadilan. (Z) pencatatan pengangkata! anak sebagaimana dimaksud pada ayat (i) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pinas yang menerbitlan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk' (3) berdasarkan laporan sebagaimala dimaksud pada. ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan plnggrr -Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta pada KelahirannYa' Paragral2 Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar wilayah Rerrublik lndonesia Pasal 5L (1) Pengangkatan arlak Warga Negara Asing yarg dilakukan ' 'olet, p"nauauk WNI di luar Wilayah Republik lndonesia setelah dicatatkan pada Dinas yang berwenang di negara setempat atau telah dilaporkan kepada perq"akilan nepuUtit< lndonesia setempat wajib dilaporkan oleh p".rdrdark yu.rg bersangkutan kepada Dinas paling lambat lo rr^ti y^t g bersargkutan kembali ke Indonesia' ""t"tat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak. Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 52 (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua padir Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tangga' Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibrL dari anak yang bersangkutan (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yarg oranl' t1
tuanya telah melaksanakan perkarinan sah menurut hukum agama, tetapi belum salt menurut hukum negala (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak. PaJagraf 4 Pencatatar Pengesahan Anak Pasal 53 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua '-' paa. OinaJpating lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah ian ifu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan' (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang ' ' al-,"iya telah rnelaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara' (3) Berdasarkal iaporan sebagaimana dimaksud pada ayrLt (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta p"rrg""at * anak dan menerbitkan kutipan akla pengesahan anak. Pasal 54 Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan ,""*."tu"*. "i.t , p""g"kt'"" anak dan pengesahan anak dimaksud Jdam pasal so' Pasal sl' Pasal s2 :;;;;;;"." aarl iasal 53 diatur dalam Peraturan Bupati' Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahar Nama dan Perubaltar Status Kewarganegaraan Paragraf I Pencatatan Perubahar Nama Pasal 55 (I) Pencatatan perubahan nama dilal<sanakan berdasarkar- penetapan pingadilan negeri tempat domisili penduduk 121'eencatatarl perubahan nama sebagaimana dimaksud-pad;r ayat (1) *aiib dilapo'kat' oteh penduduk kepada Dinas 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyrr phi"g (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ptd". "]:l "dirrl., (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan prnggrl pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akt r Pencatatan SiPil. 'f"-U". p".r"taptt pengadilan negeri oleh penduduk . 22
Paragral 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah Pasal 56 (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapar sumpah atau pemyataar janji setia oleh pejabat. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Paragraf 3 Pencatatan Perubahar Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Nega.ra Kesatuan Republik lndonesia Pasal 57 {l) Pencatatan perubahan status kewarganeraan dari WNI men-jadi WNA diluar Wilayah Negara Kesatuan Reputrlik lndonesia setelai mendapat Surat Keterangan Pelepasan Kewarganega.raan [ndonesia dari Per$'akilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan oteh penduduk yanS bersangkutan kepada Dinas. (2) Berdasarkan laporan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil. Pasal 58 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dar perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupali. Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristi*,a Penting l-ainnya Pasal 59 (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukar oteh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatar peristi$,a penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejal< diterimanya salinan penetapan pengadilan. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas Pelaporan peristiwa penting Bagi penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri pasal 60 (l) Penduduk yang tidak mampu melal<sanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang -."y;;;; dirinya sendiri dapat dibartu oleh Dinas "r., rn"rn].ro bantuan kepada orang lain. (2) Penduduk wbagaimana dimaksud pada ayat (l) adatah penduduk yang tidak mampu melaksa""L, p"fapo."r, karena fal<tor umur, sakit keras, cacat fi"ik ;;'";; mental. (31 Oraag lain sebagaimana dimaksud pada ayat (t) adalah keluarganya atau yang diberi kuasa Bagian Kedua belas Formulir dan Buku pencatatan Sipil Pasal 6l Formulir dan buku yang digunakan dalam pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan pe.atura., perundang-undangan y-ang berlaku. _ BAB VII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasal 62 (1) Data Kependuduka-n terdiri atas data perseorangan dan/atau dataagegat Penduduk. (2) Data perseorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f- tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekedaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; 24
p. NIK ayah; q. naJna ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidikjari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. (3) Data agegat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Bagian Kedua Dokumen Kependudukan Pasal63 (1) Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KKI C. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil. (2) Surat keterangan kependudukal sebagaimana dimaksud pada ayal l1) huruf d meliputi: a. Surat Keterangan Pindah; b. Surat Keterangan Pindah Datang; c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; e.s urat Keterangan Identitas Penduduk; f.s urat Keterangan Tempat Tinggal: g.S urat Keterangan Kelahiran ; h.s urat Keterangan Lahir Mati. i.s urat Keterangan Pembatalan Perkaudnan; j.s urat Keterangan Pembatalan Perceraiar; k.s urat Keterangan Kematian; l.s urat Keterangan Pengangkatan Anak; m.Surat Keterangan Pelepasan Kewafgaregaraan lndonesia; n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatalgani oleh Kepala Dinas meliputi: a. Biodata Penduduk; 25
b. KK; c. KTPi d.Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara lndonesia ke luar Daerah; e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara lndonesia ke luar Daerah; f. Surat Keterangan PindaI Datang Penduduk Orang Asing; g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; h.Surat Keterangan Datang dari Lua-r Negeri; i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas; j. Surat Keterangan Kelaliran untuk Orang Asing; k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing; l. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing; m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; o. Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas; p. Surat Keterangan Identitas Penduduk; dan q. Surat Keterangan Pecatatan Sipit. (4) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas meliputi: a. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam Daerah: dan b.Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam Daerah. (5) Dokumen Kependudukar yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas meliputi: a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indoneaia dalam Desa/Kelurahan; b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam Kecamatan; c. Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara lndonesia; d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara lndonesia; dan e. Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia. Pasal 64 Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal laiir, alamat dan jati diri lainnya secaia lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. 26
Pasal 65 (1) KK sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, narna lengkap kepata keluarga dan anggota keluarga, NlK, jenis kela$in, alamat, temPat lahir, tanggal lahir, agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganega.raan, dokumen imigrasi, nama orang tua, dan golongan darah. (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali tedadi perubahan kepala keluarga. (3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk Warga Negara lndonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP. Pasal 66 (1) Penduduk Warga Negala lndonesia dan Orang Asing yang memiliki [zin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK. (2) Perubahar susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak te{adinya perubaha.n. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pada aYat i2), Dinas mendaftar dan menerbit-kan KK. Pasal 67 (t) Penduduk Warga Negara lndonesia dan Orang Asing yan6; memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujut' belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajilr memiliki KIP-el. (2) KTP-e1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secartL nasional. (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (l) rvajitr melaporkan perpanjalgan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) harr sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir' (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawany"' pada saat bepergian. (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-e1. 27
Pasal 68 (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan petawilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia' memuat elemen dara Penduduk, Yaitu: A. NIK; b. Nama lengkaP; c. tempat tanggal lahir; d. jenis kela.min; e. agarna; f, status Perkawinan; g. golongan darah; h. alamat; i. Pekerjaan; j. kewarganegaraart; k. pas foto; I. masa berlaku; m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-e1; dan n. tandatangan Pemilik KTP-el' (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud Pada ayat(l) bagi Penduduk yang aBamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi pengtayat L"p".""yu"tt tidal diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kePendudukan ' pada ayat (1) elektronik data (3) Dalam KTP-el sebagaimana tersimpan ciP Yang memuat perseorangan. dimaksud rekaman (4) Masa berlaku KTP-el adalah: a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hiduP; dan b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku IzinTinggal Tetap' (5) Dalam hal tedadi perubahan elemen data, rusak' atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggartian ' (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemili! KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atal Lurah / Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) har' dan melengkapi surat Pemyataan penyebab teladinyrr rusak atau hilang. Pasal 69 Surat Keterangart Kependudukan paling sedikit memua' keterangan tentang nama lengkap, NIK, j€nis kelamin' tenlpe'l tanggallahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang'
Pasal 70 (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Pasal 71 (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seiuruh data Peristiv/a PentiIrg. (2) Data Peristiwa Peuting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirayat oleh Dinas. (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orarg yang mengalami Peristiwa Penting; d. nama dan identitas pelapor; e, tempat dan tanggal peristiwa; I. nama dan identitas saksi; g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. Pasa) 72 (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak: dan f. pengesahan anak. (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Pentilg; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan dattr yang terdapat datam Register Akta Pencatatan Sipil. Pasai 73 (1) Dinas sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, rvaji;r menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagr,r berikut: .).9
a. KK atau KTP paling tambat 14 (empat belas) hari; b. Surat Keterangan Pindah: 1. antar desa/kelurahan dalam kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari; 2. antai kecamatan dalam daerah paling lambat 7 (tujuh) hari; dan 3. antar daerah paling lambat 7 (tujuh) hari c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 7 (tujuh) hari; d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari; e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) han; f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki [zin Tinggal Terbatas paling tambat 7 (tujuh) hari; g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari; h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 7 (tujuh) harii i. Surat Keterangan Kematian Paling tambat 7 (tuJuh) hari; j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling Iambat 7 (tujuh) hari; atau k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambal 7 (tqjuh) hari. (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan Dokumer Kependudukan sebagaimala dimaksud pada ayat (1i terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Pasal 74 (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yanll mengalami kesalahan tuLis redaksional. (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merubah dan/atau pembetulan Kl' yang menjadi subjek KTP. (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1r dilakukan oleh Dinas. Pasal 75 (1) Pembetular akta-akta Pencatatan Sipil halya dilakukat r untuk akta-akta yang mengalami kesalahan tulilJ redaksiona]. (2) Pembetulan akta-akta sebagaimana dimaksud pada aya! (1) bagi yang diterbitkan di Dinas luar daerah, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas penerbit. (3) Pembetulan akta-akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merubal: :i0
dan/atau pembetulan KK i'ang menjadi subjek akta. (4) Pembetulan akta-akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenalgannya. Pasal 76 (1) Dinas menerbitkan kutipan kedua dan seterusnya akta- akta catatan sipil apabila mengalami rusak dan hitar.rg. (2) Kutipan akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang diterbitkan dinas luar daerah, kutipan kedua dan seterusnya diterbitkan setelah berkoordinasi dengan dinas penerbit. (3) Ketentuan mengena.i persya-ratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa177 (1) Pembatalan al<ta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Pasal 78 Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan alta berbeda, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas oleh pemohon atau pengadilan. Pasal 79 Setiap orang dilarang memerintahkan dan/ atau memfasititasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukal dan/ atau elemen dara Penduduk. Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 80 (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukaa wajilr disimpan dandilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah. (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugarl Dinas serta pengguna, :ll
(3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Pasal 81 Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. BAB VIII LEGALISASI Pasal 82 (1) Dinas melegalisasi fotocopy KK, KTP-el dan dokumen kependudukan lain yanS diterbitkan di Daerah. (2) tegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditardatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan. (3) Ketentuar mengenai persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK, KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 83 (l)Dinas melegalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkandi Daerah. (2) Legatisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimara dimaksud dalafl ayat (l) dengan melampirkan dokumen aslinya. (3) Pelayanar legalisasi Foto Copy dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ditandatangai oleh Kepala Dinas atau Kepa.la Bidang yang membidangi atau pejabat pencatatan sipil; (4) Pelayaran legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota lain ditandangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang yang membidangi atau pejabat pencatatan sipil setelah dikoordinasikan dengan Dinas dimana dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tersebut d iterbitkan. (5) Ketentuan mengenai perayaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimala dimaksud pada ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX SIAK Pasal 84 (1)Pengelolaan Inlormasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas. 32
(2)Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukarr sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui pembargunan SIAK. (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. (4) Ketentuan mengenai SIAK darl pengelolaannya sebagaimara dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 85 (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK tersimpan di dalam databasekependudukan dimanfaatl<an untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dar pembangunar. (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati dilaksanakan oleh Dinas. {3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturall Bupati. BAB X PENDANAAN Pasal 86 Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sragen dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL Pasal 87 (l) Pejabat struktural pada unit keda yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten diangkat dan diberhentikal oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubemur. (2) PeniLaian kinerja pejabat stuktural sebagaimana dimalsud ayat (1) dilakukan secara p€riodik oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatar dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB xII PELCPORAN Pasal 88 (1) (2) Penyelengg€-raar Administrasi Kependudukan dilaporkan secara be!'enjang sesuai dengan susunan pemerintahall. lebih lanjut meigenai tara cara ;;;;;;. f::::fl penyerenggaraar Administrasi Xepe"arauf.ai -jl"i"*. dalam Peraturan Bupati BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN pasal g9 (1) (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawa.a;1 penyelenggaran administrasi kependukan ai Oaerlfr. L.jl*"?n pembinaan dan pengawasan sebagaimana ormaksud pada ayar (ll, dilakukan oleh perangkai daerah yang menyelenggarakan urusan p"-".i.rt f.,"r, Ularrrl Administrasi Kependudukal dan pencatatan sipil. BAB XIV SANKSI PIDANA Pasal 90 (1) Setiap orang, badan hukum, pejabat dan petugas pada Dinas yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 ayat (3) dan Pasal 8l diancam dengan pidana penjara pa,ling lama 6 (enam) bulan dar pidana denda pelins banyar. RpSO.OOO.O00,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Selain denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sanksi sesuai Undang Undalg Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukal. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 91 (ll Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan menurut Peraturan Daerah ini. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecua.likan untuk KK dan KTP sepanjang tidak mengalami perubahan data aesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVt KETENTUAN PENUTUP Pasal 92 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dimaknai 'KTP-e1'; dan semua katimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya peristiwa' harus dimaknai "wajib dilaporkarr oleh Penduduk di Dinas tempat penduduk berdomisili"; Pasal 93 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 94 Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengar penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Sal nan sesuar dengan asLrnYa a n Sekretans Daerah Asisten Pemerlnlahan dan kesra Ditetapkan di Sragen pada ta_nggal. /7-9 ao'o /, Setda Sragen t., RAGEN, ina Tk I NrP 19670 't 99503 1 002 G YUNI SUKOWATI Diundangkan di Sragen /7-9 2o/8 DAERAH XABUPATEN SRAGEN. G PRABAWANTO B. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (5/2018) 35
I II PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEI'{YELENGCARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SRAGEN Umum Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menghasilkar data kependudukan yang berperan strategir sebagai fokus kebijakan dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatarr masyarakat. Kemudian, penyelenggaraan administrasi kependudukar: merupakan kebutuhan dasar, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraarl administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidali penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan olelr Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudnka:, berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Kesatuan Republ. Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan da.. pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setie -r peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh pendudL,,: yang berada di dalam maupun di luar daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pa8al 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal I I Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas l6
Pasal 13 ayat ( 1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) CukuP jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 CukuP jelas Pasat 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 CukuP jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal27 Cukup jeLas Pasal 28 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas l7
I ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Dina'; tempat Penduduk berdomisili. di dalarir Sedangkan untuk Penulisan tempat terjadinyir AktaKelahiran tetap memrnjuk pada kelahiran. lahir tempat Ayat (2) CukuP jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 CukuP jelas Pasal 35 CukuP jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jetas Pasal 41 CukuP jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas l8
Pasal 48 Ayat (1) Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga (RT) kepaca InstansiPelaksana, dilaksanakan secara berjenjang kepada RI , Desa,dan Kecamatan. Avat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (a) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 5U Cukup jelas Pasal 5l Cukup jelas Pas6l 52 Cukup jelas Pasa-l 53 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupak:rn pengakuanseorang ayah terhadap anaknya yalg lahir dari perkav'inan yang telahsah menurut hukum agama d|rn disetujui oteh ibu kaldung anaktersebut. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jetas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 ' Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupairaD pengesahanstatus seorang ar,ak yang lahir dari perkawirran yang telah sahmenurut hukum agama, pada saat pencatatirn perkawinan dari keduaorang tua anak tersebut telah lah menurut hukum Negara. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas i9
Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan datatentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Pentin:', jeniskelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, da-r pekerjaan. Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yarrg berupaangka-algka. Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berupapenjelasan. Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 CukuP jelas Pasal 71 Cukup jelas Paaal72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jeias Pasal 77 Cukup jelas 10
Pasal 78 Cukup jelas Pasa.l 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas TAMBAHAN LDMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR / 1i