Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta p-ISSN 2598-5973 e-ISSN 2599-008X Nilai Moral Pancasila sebagai Jalan Keluar Permasalahan Eksploitasi Perempuan Berbasis Teknologi Yana Suryana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul Ulama Al Farabi Pangandaran, Parigi Pos-el: Abstrak Perempuan senantiasa diposisikan sebagai makhluk lemah. Inilah yang menjadi dasar munculnya eksploitasi perempuan. Bahkan eksploitasi tidak hanya menyasar perempuan yang berpendidikan rendah. Perempuan yang berpendidikan tinggipun menjadi target eksploitasi. Saat ini, kita mudah menemukan berbagai model iklan perempuan yang bergaya seronok atau terkesan mengumbar aurat. Bukan hanya itu, iklan berbasis teknologi pun menampilkan gambar yang dianggap kurang pantas disajikan dalam ranah publik. Padahal teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Akan tetapi, dengan adanya fakta tersebut menunjukkan rendahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Atas dasar hal tersebut, teori gender akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji fenomena tersebut. Dengan penggunaan teori gender diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih terang tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Analisis disajikan secara deskriptif kualitatif. Kesetaraan gender yang selama ini digaungkan ternyata telah memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial perempuan. Pemerintah telah memberikan hak kepada perempuan, baik dalam bidang pendidikan maupun politik. Hak-hak tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan baik demi terwujudnya kesetaraan gender yang sesuai nilai moral Pancasila. Akan tetapi, kesetaraan gender yang diberikan justru dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mengeksploitasi perempuan berbasis teknologi. Terjadinya eksploitasi perempuan berbasis gender tidak lepas dari munculnya perkembangan teknologi yang semakin menggurita. Oleh karena itu, kesetaraan gender sebaiknya diiringi dengan kepahaman tentang nilai moral Pancasila. Sehingga kesetaraan gender yang berkembang di Indonesia memiliki ciri keindonesiaan, yaitu sesuai nilai moral moral Pancasila. Kata kunci: Pancasila, eksploitasi, perempuan, teknologi, dan gender Pendahuluan Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan sama dalam kehidupan sosial. Perbedaan yang kemu- dian meninggikan atau merendahkan seseorang ha- nyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan yang sama dalam kehi- dupan sosial. Akan tetapi, pemenuhan kebebasan ini pun tidak serta merta dilakukan sebebas-bebasnya. Ini berhubungan dengan nilai rohani manusia yang tidak lepas dari adanya aturan agama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia harus meyakini dan patuh terhadap aturan atau ajaran agamanya masing-masing. Pemenuhan hak atas kesetaraan diperbolehkan sela- ma tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama. Hal ini pun sejalan dengan konsep nilai Pancasila yang menempatkan nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai nilai utama atau pertama. Athiyah (Moh. Roqib, 2003:57) menyatakan bah- wa kebebasan yang sehat adalah kebebasan yang ber- peradaban dalam arti tidak mengganggu hak kebe- basan orang lain yang tidak lain adalah saudara. Dengan demikian, pemenuhan hak secara pribadi juga berbanding lurus dengan pemenuhan penghormatan kepada hak orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa adanya konsekuensi logis antara pemenuhan hak dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Pemenuhuan hak dan kewajiban ini merupakan upaya mewujudkan hubungan harmonis dalam kehi- dupan. Hubungan ini pun dapat dilaksanakan oleh semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa dalam pemenuhan hak antara perempuan dan laki-laki juga dipengaruhi oleh sifat dasar. Sifat dasar perempuan adalah emosional, akalnya sempit, dan dipimpin. Laki-laki dianggap rasional, memiliki akal yang sempurna, dan pemimpin (Zaitunah Subhan, 2014: 12). Kondisi inilah kiranya yang mengkontruksi perempuan sebagai pribadi lem- bah dan posisinya senantiasa berada di bawah laki- laki. Budaya partiarki yang selama ini berkembang se- makin menunjukkan bahwa kedudukan perempuan semakin sulit dalam kehidupan sosial. Padahal perem- puan dan laki-laki memiliki hak sama dalam kehidupan sosial. Mansour Fakih (2013: 9) menyatakan bahwa sejatinya perbedaan antara perempuan dan laki-laki hanya sebuah konstuksi sosial. Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan oleh Zaitunah Subhan (2004: 13) bahwa faktor-faktor yang mengkontruksi lahirnya perbedaan perempuan dan laki-laki, yaitu kultur dan struktur sosial. Pembentukan kultur ini dipengaruhi oleh ideologi dan sistem keyakinan selama beradab-abad. Dengan demikian, sesuatu yang relatif tersebut kemudian terkonstruksi seakan-akan alami. 342
Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Perkembangan kehidupan sosial perempuan Indo- nesia mulai mengalami banyak perubahan setelah munculnya gerakan kesetaraan gender. Undang-Un- dang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kon- vensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskri- minasi terhadap Wanita (Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Againt Women) me- muat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah- langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan dek- larasi tersebut. Kesetaraan pemenuhan hak antara perempuan dan laki-laki sejatinya telah sesuai nilai moral Pancasila terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Komitmen untuk memperkuat peme- nuhan hak kesetaraan gender pun diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan mengenai hak mendapat perlakuan baik diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia...." Pemenuhan hak terhadap perempuan dalam kehidupan sosial seperti pendidikan dan politik pun diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 31. Perempuan dapat memanfaatkan pemenuhan hak ini dengan me- lakukan tindak-tindak yang mendukung terhadap eksistensi dan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Pemanfaatan kebebasan berekspresi perem- puan dalam ranah publik dapat diwujudkan dengan cara menjadi rekan kerja laki-laki di dunia peme- rintahan atau melanjutkan studi sampai perguruan tinggi. Itu merupakan wujud pemenuhan hak perem- puan dalam pemerintahan dan pendidikan sebagai- mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945 yang sudah dibahas sebelumnya benar-benar memberikan perubahan besar terhadap kehidupan sosial perempuan. Saat ini, mulai muncul isu tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam ranah publik. Isu kesetaraan gender juga dipengaruhi perkembangan teknologi yang sema- kin canggih. Saat ini banyak iklan yang memper- tontonkan peran perempuan. Perempuan dijadikan sebagai model iklan. Mereka tampak percaya diri sebagai sosok dianggap cantik secara fisik. Benar saja, bahwa indutri periklanan membutuhkan sosok pe- rempuan dari sisi fisik. Bahkan bisa jadi tingkat pen- didikan tidak menjadi penghalang bagi seorang pe- rempuan menjadi bintang iklan. Syarat yang paling menentukan ialah bagaimana dia mampu memeran- kan model seorang perempuan ideal dari segi fisik. Industrialisasi kebohongan tentang hakikat cantik merupakan industri paling menguntungkan karena dia 343 p-ISSN 2598-5973 e-ISSN 2599-008X menjajakan stigma, stereotipe, dan hiper-realitas yang digemari oleh para konsumennya (Gery W. Wood, 2005) dikutip pula oleh Dewi Candraningrum dalam jurnal yang berjudul "Teknologi Provokasi dan Sek- sualisasi Perempuan dalam Budaya Visual: Cyberfe- minisme dan Kik-Aktivisme. Kompetisi antara model iklan merupakan kompetisi yang paling devaluatif dalam sejarah perekrutan sumber daya manusia. Dunia karier pada umumnya mengutamakan kompe- tensi dan keterampilan. Model perempuan yang sudah senior akan merasa terancam dengan hadirnya model perempuan yang masih junior dengan tampilan yang sehat dan lebih muda. Fenomena ini kemudian mem- bentuk stigma bahwa perempuan yang jadi model harus memiliki fisik yang ideal sebagai sosok perem- puan cantik. Sosok model perempuan yang cantik tentu saja menjadi sorotan para pencari model. Fakta ini menunjukkan bahwa peran perempuan masih ter- batas pada sisi fisiknya saja. Bukan pada kemam- puannya atau keterampilannya sebagai upaya untuk menyetarakan dirinya dengan kaum laki-laki. Dengan bagitu, perempuan dengan berbagai upaya akan mela- kukan tindakan agar tetap tampak cantik. Mulai dari sinilah muncul kecenderungan pada upaya untuk mengeksploitasi perempuan dalam bidang teknologi periklanan. Untuk menunjukkan kesetaraan antara kaum laki-laki, perempuan menunjukkan kemampuan dirinya sebagai sosok model iklan profesional. Ter- kadang mereka dihadapkan pada gaya atau pakaian yang dianggap kurang pantas secara umum. Demi kata profesional apa pun dilakukannya. Munculnya eks- ploitasi tubuh atau fisik perempuan menunjukkan adanya ketidakberdayaan perempuan untuk melaku- kan suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keberadaan undang-undang yang mengatur kon- ten yang bersifat pornografi tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Undang-undang tersebut hanya sekadar formalitas dalam melindungi masya- rakat dari hal-hal yang dapat merusak moral bangsa Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa perma- salahan tersebut merupakan suatu yang biasa. Pa- dahal, kondisi demikian lambat laun akan menjadi bom waktu atas bentuk ketidakadilan perempuan. Di sini lain sebagian orang menganggap bahwa perbuatan menampilkan perempuan dalam ranah publik berbasis teknologi merupakan suatu kemajuan. Fenomena tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa munculnya eksploitasi perempuan dalam ranah publik berbasis teknologi. Perempuan seharusnya diposisikan sebagai makhluk terhormat. Tidak pantas muncul ekspolitasi terhadap perempuan atas nama kesetaraan gender. Memunculkan sosok perempuan dengan segala kelebihan fisiknya tidak hanya menyasar perempuan yang berpendidikan rendah. Perempuan yang berpendidikan tinggi pun menjadi sasaran
Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta eksploitasi dalam teknologi. Kesetaraan gender ini justru dianggap telah melebihi dari hal yang seharusnya sebagai bangsa pancasilais. Bangsa Panca- silais menunjukkan pribadi yang mampu mengelola diri sesuai nilai-nilai moral Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemaparan di atas telah menunjukkan suatu per- tanyaan besar yaitu, bagaimana konsep gender yang ideal untuk diadopsi masyarakat Indonesia? Melalui pemaparan ini, akan dibahas konsep gender yang ideal berkembang di Indonesia. Harapannya melalui pemi- kiran tersebut dapat memberikan sumbangan konsep gender yang berbeda dengan gender yang hanya sekadar menuntut kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Konsep Ilmiah/Gagasan Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan ini meru- pakan wujud upaya manusia tetap bisa memper- tahankan eksistensi dirinya dalam masyarakat. Hak pemenuhan kebutuhan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenu- han kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendi- dikan dan memperoleh manfaat dari ilmu penge- tahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejah- teraan umat manusia." Selain itu, ditegaskan pula dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Kedua pasal tersebut memberikan hak konstitusional kepada warga negara untuk meman- faatkan ilmu pengetahun dan teknologi. Berkomunikasi melalui dunia maya merupakan hak warga negara. Hal tersebut diakomodasi dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, meng- olah, dan menyampaikan informasi dengan menggu- nakan segala jenis saluran yang tersedia." Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi untuk berkomunikasi di dunia maya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, jangan sampai pemenuhan hak konstitusional pribadi melanggar hak konstitusional orang lain seperti perlakuan yang dapat merendahkan derajat orang lain. 344 p-ISSN 2598-5973 e-ISSN 2599-008X Perlindungan mengenai hak mendapat perlakuan baik diatur dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia...." Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan hak pribadi juga harus diimbangi dengan perlindungan hak pribadi orang lain. Jangan sampai penggunaan hak pribadi seperti kemudahan mengakses informasi teknologi dapat merugikan pihak lain. Apabila dilihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tanggal 24 Juli 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut (Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2007: 14). "Negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai peng- hapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebia- saan dan segala praktik lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atas superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotipe bagi pria dan wanita." Ber- dasarkan peraturan tersebut dapat dipastikan bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak perempuan berdasarkan inferioritas atas superioritas. Konsep untuk membentuk suatu menghilangkan kesan infe- rior dan superior dapat dilakukan dengan kesetaraan gender. Gender merupakan pembagian peran antara laki- laki dan perempuan. Peran tersebut dikonstuksikan secara sosial atau pun kultural. Pernyataan ini diper- kuat oleh pendapatnya Arif Budiman. Arif Budiman (1985) menyatakan bahwa gender merupakan hasil konsturuksi sosial maupun kultural yang dapat dijelaskan berdasarkan contoh-contoh dalam masya- rakat. Moh. Roqib (2003) menyatakan bahwa peran dan sifat gender ini yang mengakibatkan adanya ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, sub- ordinasi, stereotipe, dan diskriminasi, kekerasan, beban kerja ganda, dan ketidakproporsionalan. Komitmen untuk mengubah relasi gender ke arah yang lebih adil dan setara terlihat sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil langkah-langkah utama dengan menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Penegasan tersebut tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945 dan selanjutnya pada 1946 membentuk Commission on the Status of Women atau CSW (Komisi Kedudukan Perempuan) (Triyanto, 2013: 146). Hal ini menun- jukkan adanya perhatian dunia atas perempuan terkait atas persamaan kedudukan dalam masyarakat. Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada 1933 diselenggaran sebagai bentuk res- pons terhadap situasi perempuan di seluruh dunia
Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta (Triyanto, 2013:147). Konferensi ini menegaskan perlunya suatu langkah strategis baru demi mema- jukan dan melindungi hak-hak perempuan. Bentuk perlindungan yang diperoleh perempuan merupaan bentuk perlindungan secara nyata dalam bentuk hak- hak konstitusional. Masyarakat berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki tidak hanya sebatas perbedaan yang bersifat kodrati. Perbedaan perempuan dan laki-laki dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Perempuan dianggap emosional sedangkan laki-laki dianggap rasional. Pan- dangan tersebut dapat ditemukan disebagian masya- rakat Indonesia. Pandangan ini terjadi karena hasil konstruksi masyarakat terhadap sifat alamiah perem- puan dan laki-laki. Hasil konstruksi sosial terhadap perempuan dan laki-laki membawa pengaruh terha- dap perkembangan dalam masyarakat. Pengaruh kon- struksi sosial tersebut menciptakan dua ruang yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perempuan hanya pantas berada di ruang domestik. Laki-laki se- harusnya berada di ruang privat. Berdasarkan pema- paran tersebut, seharusnya peran perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial tidaklah diperbedakan karena bidang sosial bukanlah bidang yang bersifat kodrat (Zaitunah, Subhan, 2004: 12-13). Bidang sosial merupakan bidang hubungan hori- zontal antarindividu untuk menjalin interaksi. Perem- puan mempunyai kodratnya sendiri yang tentu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Kondrat perempuan antara lain haid, hamil, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kondrat perempuan tersebut tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan terhadap peran perempuan dan laki-laki secara sosial tentu akan menimbulkan diskri- minasi. Untuk menghilangkan bentuk diskiminasi ter- hadap perempuan dibuatkan peraturan yang melin- dungi hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Per- aturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi perempuan dalam menunjukkan eksistensi diri dalam ranah publik. Dengan munculnya perempuan dalam ranah publik diarapkan tidak ada lagi stigma bahwa perempuan identik dengan ranah domestik. Munculnya aksi kesetaraan gender sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Dengan bantuan teknologi dan komunikasi memudahkan pe- rempuan untuk menunjukkan eksistensinya dalam ra- nah publik. Salah satu cotohnya kehadiran perempuan menjadi model iklan. Sosok cantik dikedepankan untuk menjadi perhatian dan kelayakan tampilan iklan yang profesional. Akan tetapi, penampilan perempuan yang hanya menunjukkan sisi cantik justru terkesan hanya sebatas ekspolitasi perempuan belaka. Sadar atau pun tidak sadar, eksploitasi itu sedang terjadi. Inilah akibat dari kesetaraan gender yang tidak ter- batas. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa ke- setaraan gender tidak hanya dapat dicapai dengan 345 p-ISSN 2598-5973 e-ISSN 2599-008X menghapuskan diskriminasi perempuan. Subordinasi perempuan seringkali terkait dengan pilihan yang dibuat oleh perempuan itu sendiri dan perempuan dianggap bertanggung jawab karena pilihannya sendiri (Niken Savitri, 2008: 31). Menurut Sunarjo Wrekosuhardjo (2005:43) men- jelaskan bahwa dalam memahami masalah kemas- yarakatan, kita harus mendekati masalah tersebut dengan sila-sila Pancasila. Hal pertama yang harus dilakukan ialah menganalisis sila yang paling ber- kesesuaian dengan masalah. Masalah tentang keseta- raan gender yang berujung pada munculnya kasus eksploitasi kepada perempuan. Pancasila adalah dasar filsafat bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menjadi dasar bersikap dan bertindak bangsa Indo- nesia. Implementasi nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa pancasilais. Bangsa pancasilais yaitu bangsa yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara murni dan konsekuen. Para pendiri bangsa telah menye- pakati lima nilai dasar Pancasila yang terdapat dalam setiap sila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerak- yatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut seharusnya menjadi dasar dalam menentukan ciri atau konsep gender yang seharusnya berkembang di Indonesia. Konsep gender dalam pemenuhan kesetaraan antara perem- puan dan laki-laki mempunyai ciri khas keindonesiaan yaitu sesuai nilai moral Pancasila. Pernyataan itu pun sejalan dengan konsep Pancasila sebagai mana disam- paikan oleh Bernard L. Tanya, dkk. (2015: 41) bahwa untuk mengolah problem keindonesiaan harus di- dasari sebuah fundamen moral yang kukuh. Funda- men moral itu adalah sila ketuhanan. Dasar ketuhanan Yang Maha Esa . . . memberi jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik" . . . Manakala sewaktu-waktu kesasar dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar." (Disampikan dalam Uraian Pancasila, hal. 42) Bernard menyatakan bahwa sila ketuhanan itu kukuh karena mengandung "kredo ontologi" bangsa, negara, dan manusia Indonesia. Eksistensi bangsa, negara, dan manusia Indonesia berelasi dengan Al Khalik yang diyakini sebagai sumber yang mulia, luhur, baik, dan adil. Dengan demikian, sila Pancasila memiliki relevan- si dalam konteks kereligiusan sebagaimana terdapat dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan konteks kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak perempuan, sudah seharusnya
Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta bahwa pemenuhan hak kesetaraan gender di Indo- nesia didasarkan pada nilai ketuhanan Pancasila. Dimana kesetaraan perempuan dan laki-laki harus disandingkan dengan nilai religiusitas. Nilai religiusitas dalam Pancasila menunjukkan adanya pengamalan ni- lai ajaran agama bagi semua pemeluk agama. Peme- rintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha sebagai agama yang dapat dianut warga negara Indonesia. Dengan demikian, kesetaraan gender pun harus disesuaikan dengan nilai-nilai agama masing- masing. Ini merupakan suatu gagasan untuk mencipta- kan konsep gender yang bercirikan keindonesiaan. Bagi penganut agama Islam, terdapat suatu bahan evaluasi penting tentang konsep menahan hawa nafsu. Konsep menahan hawa nafsu ini berkesesuaian de- ngan upaya menuntut kesetaraan gender dan muncul- nya kecenderungan eksploitasi gender dalam bidang teknologi, khususnya periklanan. Sebagai misal, ada kalanyan Al Quran memerintahkan untuk melawan diri (an-nafs) seperti firman: "Adapun orang-orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tem- pat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surge- lah tempat tinggalnya. (An-Naziat: 37-41) (Mahwi Air Tawar (ed), 2008: 129). Berdasarkan paparan di atas dapat diperhatikan oleh perempuan bahwa peme- nuhan hak kesetaraan dengan kaum laki-laki bukan berarti harus mengesampingkan norma-norma aga- ma. Sebagai orang beragama, kaum perempuan harus memperhatikan ajaran agama. Jangan sampai demi mendapatkan hak kesetaraan, perempuan harus rela mengesampingkan norma-norma agama yang meru- pakan ajaran Tuhan Yang Maha Esa (Yana Suryana, 2015: 33). Pelaksanaan ajaran agama sesuai nilai pertama Pancasila. Dengan demikian semakin memperjelas bahwa pelaksanaan kesetaraan perempuan dan laki- laki tidak boleh mengabaikan nilai ketuhanan Panca- sila. Inilah yang menjadi dasar agar konsep gender di Indonesia memiliki perbedaan atau ciri khas dengan konsep gender yang berkembang di negara-negara lain. Nilai ketuhanan dalam sila Pertama ini tidak hanya berlaku bagi satu agama, yaitu Islam. Agama- agama lain juga berlaku konsep kesetaraan gender. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya ba- hwa pelaksanaan kesetaraan gender harus didasarkan pada nilai Pancasila, salah satunya nilai ketuhanan atau religius Pancasila. Nilai kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan ini memberikan hak kepada semua manusia untuk diperlakukan sesuai kodratnya sebagai manusia, makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga 346 p-ISSN 2598-5973 e-ISSN 2599-008X bersifat universal dan bila diterapkan dalam masya- rakat Indonesia sudah barang tentu bangsa Indonesia menghargai hak dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Konsekuensi dari hal ini de- ngan sendirinya sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip menolak atau menjauhi rasialisme atau sesuatu yang bersumber pada ras (Rukiyati, 2008: 67). Berdasarkan esensi nilai kemanusiaan memang diperlukan suatu pandangan positif terhadap pe- rempuan bahwa perempuan memiliki hak dan kedu- dukan yang sama seperti laki-laki karena sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Hanya saja, perempuan mempunyai kodrat yang khusus sebagaimana yang ditakdirkan Tuhan, seperti haid, mengandung dan menyusui (Zaitunah Subhan, 2004: 13). Kaum laki-laki harus menghormati kodrat perempuan tersebut. Akan tetapi, adanya kodrat perempuan tersebut tidak menjadikan perempuan dianggap lemah atau laki-laki harus senantiasa di atas perempuan dalam status sosial di masyarakat. Perempuan bisa menjadi rekan laki-laki dalam kehidupan sosial. Peran perempuan sebagai makhluk sosial dan diupayakan dengan pemenuhan keadilan berdasarkan gender harus diimbangi dengan kesadaran tentang adanya batasan-batasan tertentu. Perempuan juga harus ingat bahwa dengan adanya hak kesetaraan de- ngan kaum laki-laki tidak menjadikan posisi perem- puan menjadi kaum superior karena diaanggap diisti- mewakan. Atau bahkan muncul pandangan bahwa adanya pemanfaatkan diri untuk menunjukkan eksis- tensinya dalam ranah publik yang justru menjeru- muskan dirinya sendiri sebagai makhluk terhormat. Sifat tidak terkontrol inilah yang memunculkan keingi- nan besar yang berdampak timbulnya eksploitasi perempuan di ranah publik, khususnya berbasis tek- nologi. Dengan demikian, upaya mewujudkan kese- taraan gender antara perempuan dan laki-laki tidak bisa mengecualikan nilai kemanusiaan Pancasila. Nilai persatuan Indonesia menunjukkan adanya rasa cinta kepada tanah air. Kesesuaian nilai ini dengan tuntutan keadilan gender memiliki relevansi yang cukup penting. Di mana munculnya diskriminasi terhadap perempuan dapat mengakibatkan perpeca- han atau disintegrasi. Hal ini tentu saja tidak diingin- kan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wujud nyata pemerintah untuk melindungi bangsa dan negara dari disintegrasi yang diakibatkan adanya diskriminasi kepada perempuan yaitu melalui pem- berian hak kesetaraan gender kepada perempuan dalam segala bidang kehidupan. Setelah munculnya kesetaraan gender, kesadaran untuk membangun bangsa dan negara harus dijunjung tinggi. Itulah yang di awal pembahasan disebut bahwa perempuan dapat menjadi rekan bagi laki-laki dalam ranah publik yang ditujukan guna mewujudkan persatuan Indonesia dan meningkatkan rasa cinta
Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta kepada tanah air. Tanpa adanya rasa cinta kepada tanah air, kesetaraan gender hanya akan meng- akibatkan keegosian kelompok. Kesetaraan gender di Indonesia dalam ranah pemerintahan pun mulai berlaku dengan munculnya perempuan sebagai sosok pemimpin. Bukan hanya saja kepala daerah, perempuan pun bisa menjadi seorang kepala negara atau presiden. Ini merupakan wujud implementasi pemenuhan hak perempuan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya perempuan yang mampu menjadi pemimpin menunjukkan adanya pe- nerimaan dari masyarakat bahwa perempuan mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Pengakuan ini tentu saja harus diimbangi dengan keyakinan bahwa bukan soal menang atau kalah dalam persaingan melainkan bagaimana perempuan menunjukkan kiprahnya dalam mengelola bangsa dan negara dengan sentuhan femi- nimisme. Ini tentu saja akan menarik dimana sifat ke- ibuan yang tidak dimiliki kaum laki-laki bisa dirasakan dalam pemerintahan. Perlu dingat pula bahwa nilai keempat Pancasila ini juga sifatnya tidak berdiri sen- diri melainkan memiliki kesinambungan dengan nilai- nilai Pancasila lainnya. Kepemimpinan perempuan ja- ngan dijadikan sebagai upaya untuk mengubah semua kebijakan menjadi lebih feminim. Perempuan yang menjadi pemimpin pun harus mampu menciptakan kesetaraan dalam proses pembuatan kebijakan di mana kebijakan tidak terlalu maskulin ataupun feminim. Nilai terakhir dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai menunjukkan bahwa adanya upaya melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya (Rukiyati, 2008:72). Dalam konteks ke- setaraan gender, perempuan harus mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki dalam kesempatan bekerja. Perempuan dan laki-laki harus diperlakukan adil karena sebagaimana telah diketahui bahwa konsep nilai Pancasila saling keterkaitan sehingga satu sila dengan sila lain saling berhubungan. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kesetaraan hak perempuan pun harus mendapatkan porsi yang adil. Menunjukkan upaya mewujudkan keadilan dalam nilai kelima ini akan mencegah stigma superioritas perempuan atas laki-laki. Perempuan akan sadar bahwa apa yang didapatkannya saat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya yang dilakukan kaum laki-laki atas dirinya. Penutup Kesetaraan gender pada dasanya sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam falsafah bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang tentang penghapuskan diskriminasi terhadap wanita. 347 p-ISSN 2598-5973 e-ISSN 2599-008X Akan tetapi, pemenuhan hak kesetaraan gender justru menjadi bumerang bagi perempuan itu sendiri. Di mana mereka terjebak dapat eksploitasi tubuh demi tampil dalam ranah publik, khususnya berbasis teknologi. Munculnya fenomena ini merupakan dapak dari pemenuhan hak kesetaraan gender yang tidak terbatas. Indonesia adalah negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa. Jadi sudah sepantasnya nilai-nilai tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia terma- suk dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Konsep gender di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga konsep gender di Indo- nesia memiliki ciri khas. Ciri khas konsep gender di Indonesia yaitu sesuai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Inilah kon- sep gender yang sianggap sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Ucapan Terima Kasih Keberadaan pemakalah dalam acara Konferensi Nasional Kewarganegaraan III tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Pemakalah mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul Ulama Al Farabi Pangandaran atas pemberi- an dukungan secara finansial untuk mengikuti acara Konferensi Nasional Kewarganegaraan III. Semoga melalui gagasan pemakalah sampaikan bisa memper- kuat visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdaul Ulama Al Farabi Pangandaran. Pemakalah juga memberikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana Konferensi Nasional Kewarganegaraan III yang telah memberikan kesempatan kepada pemaka- lah dalam mempresentasikan gagasan tentang konsep gender yang ideal berkembang di Indonesia. Daftar Pustaka Budiman, Arief. (1985). Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat. Jakarta: Gramedia. Candraningrum, Dewi. (2013). Teknologi provokasi dan Seksualitas Perempuan dalam Budaya Visual: Jurnal dan Cyberfeminisme Perempuan, 18 (3), 83. Klik-Aktivisme. Fakih, Mansour. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Maas, Kees. (1997). Teologi Moral Seksualitas. Ende: Nusa Indah. Pusat Kajian Wanita dan Gender. (2012). Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Roqib, Moh. (2003). Pendidikan Perempuan. Yogyakarta: Gama Media. Rukiyati. (2008). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UNY Press. Savitri, Niken. (2008). HAM Perempuan. Bandung: Refika Aditama. Subhan, Zaitunah. (2004). Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos?. Bantul: Pustaka Pesantren. Suryana, Yana. (2015). Gender dalam Pendidikan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Tanya, Bernard L, dkk. (2015). Pancasila Bingkai Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Tawar, Mahwi Air (ed). (2008): Quantum Akhlak. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. Triyanto. (2013). Negara Hukum dan Demokrasi. Yogyakarta: Ombak. Wreksosuhardjo, Sunarjo. (2005). Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Andi Offset. 348 p-ISSN 2598-5973 e-ISSN 2599-008X