Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional Calvin, Noor Azizah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia Email: calvin0205202008@uinsu.ac.id, noorazizah@uinsu.ac.id Submitted: 16-05-2024 Reviewed: 20-05-2024 Revised: 05-06-2024 Published: 30-06-2024 DOI: Abstrak Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap parameter pemidanaan dalam KUHP, dengan pendekatan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mekanisme pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa parameter pemidanaan dalam KUHP Nasional telah memberikan parameter yang sangat efektif dalam menjatuhkan pidana mati bagi tersangka sebagaimana yang tertuang dalam pasal 54 KUHP Nasional, hal ini dilakukan melalui pendekatan sistem delphi yang telah dimodifikasi dengan cara memberikan skor pada setiap variabel dalam pasal a quo. Sejalan dengan hal tersebut, hukum pidana Islam juga memberikan parameter yang jelas dalam menjatuhkan terpidana yang notabene dijatuhi hukuman mati, dengan merujuk pada kitab Al-Wajiz, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait jenis tindak pidana yang dilakukan. Sehingga tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai pentingnya parameter dalam menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana. Kata kunci: Hukuman Mati, Tindak Pidana, Standar Pemidanaan Abstract The research was conducted to answer the problem of Islamic law review of the parameters of punishment in the Criminal Code, with the approach of normative legal research methods. The research method used is normative juridical with a literature study data collection mechanism. The results of the analysis concluded that the parameters of punishment in the National Criminal Code have provided very effective parameters in imposing the death penalty for suspects as stated in article 54 of the National Criminal Code, this is done through a modified delphi system approach by giving a score to each variable in the article a quo. In line with this, Islamic criminal law also provides clear parameters in imposing convicts who are in fact sentenced to death, by referring to the book of Al-Wajiz, but there are significant differences regarding the type of crime committed. So that this paper will provide an overview of the importance of parameters in imposing the death penalty for criminal offenders. Keywords: Death Penalty, Criminal Offense, Standard of Punishment Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 17
PENDAHULUAN Berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arief, L.H.C Hulsman menyebutkan bahwa sistem pemidanaan (the punishment system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the legal regulations concerning criminal penalties and sentencing).1 Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa jika pemidanaan dipahami secara luas sebagai proses di mana hakim memberikan atau menjatuhkan pidana, maka sistem pemidanaan meliputi semua ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana hingga seseorang dikenakan sanksi.2 Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan pelaksanaan pidana dapat dianggap sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Sebelum lahirnya KUHP Nasional yang merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia, hukum pidana Indonesia tidak pernah memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai parameter pemidanaan, baik di dalam KUHP Kolonial maupun diluar KUHP Kolonial. Oleh karena itu hal ini menjadi perhatian penting bagi pembentuk Rancangan Undang - Undang Hukum Pidana untuk kemudian dapat memasukan pembahasan khusus tentang parameter pemidanaan dalam rancangan tersebut. Hal ini penting untuk diingat karena penerapan hukuman yang tidak didasarkan pada parameter pemidanaan yang jelas dapat menyebabkan hukum pidana tidak beroperasi sesuai dengan tujuannya. Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi KUHP Nasional pada tanggal 6 Desember 2022 merupakan sebuah hadiah dan sekaligus jawaban atas kekosongan hukum (rechtsvacuum) mengenai parameter pemidanaan terhadap suatu tindak pidana. Parameter penentuan hukuman atau standart of sentencing lebih cenderung menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan dan menerapkan hukuman, atau bisa disebut sebagai parameter yudisial bagi hakim. Dengan demikian, parameter penentuan hukuman menjadi ketentuan fundamental yang memberikan arahan dalam penjatuhan hukuman, yang berperan sebagai panduan bagi hakim dalam menerapkan dan menetapkan hukuman. Karena parameter ini menjadi tolok ukur dasar, maka termasuk dalam domain kebijakan legislatif. Parameter penentuan hukuman juga berperan sebagai kendali bagi hakim untuk memastikan hukuman yang diberikan terarah dan memiliki manfaat yang jelas. Ketika membahas pemidanaan, kita membahas mengenai eksistensi manusia dan perjuangannya dalam mencapai kebenaran serta keadilan, terlebih lagi jika berkaitan dengan hukuman pidana mati yang notabene tidak dapat dibalikkan atau dihidupkan kembali 3. Dalam konteks perjalanan panjang proses peradilan, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan oleh hakim di pengadilan, dan ditutup dengan penerapan hukuman atau pembebasan terdakwa dari dakwaan. Dalam setiap tahap proses peradilan pidana tersebut, 1L.H.C. Hulsman, The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective Dalam Barda Nawawi Arief. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum Dan Kriminologi, 2005. 2Arief Fahmi Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer," Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 1 (2022): 41-54. 3Raihan Fadlika, "Analisis Yuridis Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 322/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Sel)" (Universitas Nasional, 2024). Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 18
terdakwa sebagai individu manusia berhadapan dengan aparat penegak hukum yang juga manusia. Oleh karena itu, memperhatikan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana merupakan hal yang sangat krusial. Kemudian senada dengan hal itu yang menarik dan sekaligus menjadi fokus pada penelitian ini adalah penulis ingin melihat bagaimana parameter pemidanaan terhadap terpidana yang dihukum mati dalam KUHP Nasional, karena penulis menilai bahwa ketika tidak ada parameter yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan terpidana mati tentu akan memberikan sebuah stereotip kepada hukum pidana Indonesia bahwa tidak ada kepastian hukum dalam proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang di hukum mati. Menurut Gustav Radbruch seorang ahli hukum kenamaan asal Jerman, ia pernah menulis sebuah buku yang berjudul einführung in die rechtswissenschaften, didalam bukunya ada yang disebut sebagai ajaran cita hukum (idee des recht), dalam idee des recht tersebut dijelaskan bahwa adanya tiga unsur tujuan atau cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmasigkeit).4 Dari bukunya Gustav Radbruch tersebut tentu memberikan sebuah gambaran kepada wajah hukum, bahwa dalam proses penerapan atau penjatuhan hukuman seorang aparat penegak hukum terkhusus hakim harus memiliki standart of sentnecing (parameter pemidanaan), agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan sebuah kepastian hukum terhadap terpidana, sehingga putusan tersebut akan mencerminkan sebuah keadilan didalam masyarakat. Dalam kajian hukum pidana Islam, hukuman mati tetap menjadi hukuman yang eksis pada tindak pidana tertentu, karena hukuman mati dinilai sebagai bentuk dzawajir (pencegah) akan kepentingan duniawi dan sebagai dzawabir (penebus dosa) terhadap pelaku tindak pidana di akhirat 5. Mengenai sanksi hukuman mati dalam hukum pidana Islam dinilai sebagai balasan yang cukup setimpal dan dirasa hukuman mati ini merupakan hukuman yang mengandung unsur paling efektif dalam hal mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa, akan tetapi hukuman mati dalam hukum pidana Islam sendiri merupakan upaya terakhir jika tidak ditemukan lagi alternatif penyelesaian yang lain, oleh karena itu negara diperbolehkan melakukan hukuman mati 6 terhadap pelaku kejahatan khusus atau berat 7 yang disebutkan dalam hudud dengan catatan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir). Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179: 4 bdul Hakim, "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila," Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 361-78. 5Nur Insani, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa, "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," Pagaruyuang Law Journal, 2023, 149-63. 6Elsa R M Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Hukum PRIORIS 3, no. 3 (2013): 103-10. 7Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)," Lex Jurnalica 4, no. 2 (2007): 93-100. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 19
ُهٰل ٰىِفُع ْنٰمٰف ٓىٰثن ۥ ِهي ِخٰأ ْنِم ٌميِلٰأ ٌباٰذٰع ُهٰلٰ ف ٰكِلٰٓذ ٰدْعٰ ب ٓىٰدٰتْعٱ ِنٰمٰف ۥ ُ ْلْٱِب ٓىٰثنُ ْلْٱٰو ِدْبٰعْلٱِب ُدْبٰعْلٱٰو ِ رُْلْٱِب ُّرُْلْٱ ىٰلْ تٰقْلٱ ِفِ ُصاٰصِقْلٱ ُمُكْيٰلٰع ٰبِتُك اوُنٰماٰء ٰنيِذَّلٱ اٰهُّ يٰأٰٓيَ م ٌفيِفْٰتَ ٰكِلٰٓذ ٍن ٰٓسْحِِبِ ِهْيٰلِإ ٌءأاٰدٰأٰو ِفوُرْعٰمْلٱِب ٌعاٰبِ تٱٰف ٌءْىٰش نِ ِلوُأٰٓيَ ْمُكٰلٰو "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih" (QS. al-Baqarah: 178-179). Tentang wajibnya hukuman mati dalam Islam, pendapat para mujtahid (ahli hukum Islam yang berkualifikasi untuk memberikan ijtihad atau interpretasi hukum) dapat bervariasi. Islam memiliki berbagai madzhab (sekte atau aliran) hukum, dan ulama-ulama dari masing-masing madzhab bisa memiliki pendapat yang berbeda. Umumnya, hukuman mati di Islam diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang sangat serius, seperti pembunuhan dengan sengaja atau perbuatan kriminal yang sangat merugikan masyarakat. Penerapan hukuman mati dalam Islam seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, bukti yang kuat, dan perlindungan hak asasi manusia. ٌةْٰحْٰرٰو ْمُكِ بَّر ِصاٰصِقْلٱ ْمُكَّلٰعٰل ِبٰٓبْلٰ ْلْٱ ٰنوُقَّ تٰ ت ٌةٓوٰ يٰح Oleh karena itu dalam proses penerapan hukuman mati dalam Islam, perlu adanya syarat dan ketentuan yang dapat menjadi acuan bagi ulil amri dalam menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku yang notabene melakukan kejahatan (jarimah). Sehingga dalam melaksanakan suatu proses pemidanaan, hukum Islam tidak menzalimi seorang terpidana, di dalam teori hukum ada asas yang mengatakan in dubio pro reo yang artinya lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah8, oleh karena itu perlu adanya sebuah parameter yang dipegang oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak akan menzalimi terdakwa dan akan mencerminkan nilai - nilai keadilan dalam Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat al-Maidah ayat 8: ىٓوْقَّ تلِل ْمُكَّنٰمِرْٰيَ ۤ اْوُلِدْعٰ ت ْوُك اْوُ نٰمٓا ٰنْيِذَّلا اٰهُّ يٰأٓيٰ َّنِا ٰٓ لِلا ٰٓ لِلا اوُقَّ تاٰو "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Dari penjelasan ayat diatas dapat memberikan sebuah semiotik bahwa dalam melaksanakan suatu proses penegakan hukum atau pemidanaan haruslah berperilaku adil dan jangan jadikan rasa kebencian terhadap seseorang membuat prilaku kita menjadi tidak adil, ٍمْوٰ ق اْوُلِدْعِا طْسِقْل ِبِ ٰء ىأٓلٰع َّلٰا ٰ ْيِماَّوٰ ق اْوُ ن ٌْيِبٰخ اِٰبِ ِلِل اٰدٰهُش ِٓ ٰنْوُلٰمْعٰ ت ُنٓاٰنٰش ٰوُه ُبٰرْ قٰا ٰلٰو 8Tri Nugroho Akbar and Hendra Hendra, "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana," Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2021): 86-98. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 ِفِ 20
karena berprilaku adil merupakan sebuah representasi dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh karenanya senada dengan hal itu penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai parameter pemidanaan yang menjadi acuan hakim atau ulil amri dalam menjatuhkan hukuman mati. Penulis menilai bahwa parameter pemidanaan yang menjadi acuan hakim perlu adanya, karena hal itu merupakan sebuah bentuk dari kepastian hukum yang akan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga walaupun hakim atau ulil amri diberikan kebebasan dalam menghukum seseorang, tapi setidaknya ada acuan yang harus menjadi rujukan agar sekiranya putusan yang dijatuhkan tidak menyimpang dari rasa keadilan, karena sesungguhnya manusia itu sulit untuk berprilaku adil, seperti penggalan ayat dari surah an-Nisa ayat 129 yang artinya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Tentu dari penggalan ayat tersebut memberikan sebuah signal kepada wajah hukum bahwa sesungguhnya manusia itu sangat sulit untuk berprilaku adil, terlebih lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang dihukum mati. Kemudian dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana yang akan di hukum mati sudah barang tentu akan bergulat dengan dinamika perpolitikan, sehingga perlu kiranya batasan-batasan atau standart of sentencing (parameter pemidanaan) bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat terutama bagi terpidana. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, oleh Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. Pada penelitian tersebut penulis menjabarkan mengenai urgensi pedoman pemidanaan dalam hukum pidana, sehingga dalam menjatuhkan sebuah putusan seorang hakim memiliki pedoman judicial/yudikatif. Dalam tulisan itu juga penulis menyampaikan bahwa pedoman pemidanaan merupakan sebuah arah yang dapat menentukan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana, sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki parameter yang kuat berdasarkan kebijakan legislatif. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan beberapa isu utama, termasuk tanggung jawab hakim terhadap putusan pidana yang dikeluarkan, pemberian landasan filosofis untuk hukuman yang dijatuhkan, serta perlindungan hakim dari kesalahan interpretasi karena prinsip kebebasan. Penelitian juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara tiga kepentingan yang harus dijaga dalam sistem hukum pidana. Selain itu, penulis membahas bahwa konsep Pedoman Pemidanaan dapat dibagi menjadi dua bagian: pedoman dalam menggunakan sumber hukum pidana dan pedoman dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi. Implikasi yuridis dari Pedoman Pemidanaan dalam RKUHP, jika dipandang dari segi keadilan, adalah bahwa pedoman yang dirumuskan secara proporsional diharapkan dapat membantu hakim dalam menimbang beratnya hukuman yang akan dijatuhkan. Namun, jika dilihat dari aspek kepastian hukum, masih terdapat tantangan karena pedoman pemidanaan masih dapat diinterpretasikan secara beragam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai pedoman pemidanaan didalam KUHP Nasional. Akan tetapi dari segi substansi Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 21
pembahasan antara penelitian ini dengan sebelumnya memiliki Perbedaan yang sangat signifikan, yaitu pada penelitian ini penulis memiliki muatan substansi tinjauan hukum pidana Islam terhadap parameter pemidanaan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang divonis hukuman mati dengan pendekatan standart of sentencing (parameter pemidanaan) dalam KUHP Nasional, hal ini perlu karena penulis merasa seorang yang di hukum mati harus mendapatkan sebuah keadilan dan kepastian hukum, karenanya kepastian hukum merupakan sebuah representasi dari rasa keadilan yang ingin di tegakan. Jika tidak ada kepastian hukum dalam menjatuhkan hukuman mati yaitu berupa parameter yang menjadi acuan hakim, tentu hal itu akan memberikan ruang kepada hakim untuk melakukan putusan yang sewenang- wenang dan sudah pasti tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terpidana. METODE PENELITIAN Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research). Metodologi ini dinilai sangat relevan dengan tema diangkat, karena fokus terhadap parameter pemidanaan yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana yang akan di hukum mati, yang mana dalam hal ini KUHP Nasional serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap parameter pemidanaan pada kasus qishas atau hukuman mati menjadi objek kajiannya.9 Cakupan dari penelitian yuridis normatif diantaranya studi dokumen, karena sesuai dengan definisi hukum secara normatif yaitu pengkajian terhadap dokumen diantaranya, sebagai data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur'an, hadits dan data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas seperti buku-buku yang ditulis oleh: Prof. Dr. Eddy O.S Hariej, S.H., M.Hum, Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional; Prof. Dr. H. Muladi, SH. dan Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, M.Hum, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020); Umi Rozah Aditya, Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan; dan 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al- Khalafi, al-Wajiz. ini dilakukan dengan mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengunjungi langsung perpustakaan yang berada di kampus (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) serta peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi langsung website ataupun media internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu comparative legal analysis atau analisis perbandingan hukum yaitu membandingkan parameter pemidanaan terhadap hukuman mati dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Metode pengumpulan data pada penelitian 9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 55. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 22
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional Menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip dalam karya Nikmah Rosidah, pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau sentencing yang merupakan tindakan yang sah dan didasarkan pada hukum untuk memberlakukan penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.10 Di sisi lain, menurut Profesor Sudarto, pemahaman tentang pemidanaan sering kali dianggap sinonim dengan penghukuman.11 Pengertian penghukuman sendiri berasal dari istilah hukum, yang dapat diinterpretasikan sebagai menetapkan atau memutuskan hukum. Dengan demikian, pemidanaan membicarakan tentang proses penjatuhan hukuman, sementara penghukuman berfokus pada hukumannya. Dalam usaha menetapkan keputusan yang adil, diperlukan pertimbangan hukum (legal reasoning) yang memadai, tepat, dan logis, mengingat pengadilan dianggap sebagai arena penalaran (the laboratory of logic) dan melibatkan beragam pemangku kepentingan sesuai dengan konteks kasusnya.12 Salah satu metode untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan dalam pemidanaan (sentencing), serta mengurangi disparitas, adalah dengan menggunakan Parameter Pemidanaan (Standart of Sentencing). Contohnya, negara bagian Minnesota di Amerika Serikat menjadi pelopor dalam penerapan ini, diikuti oleh pengadilan federal pada tahun 1987, dan kebijakan ini secara berkala dievaluasi mengikuti perkembangan sosial dan kemajuan teknologi. Seperti dikemukakan Lawrence B. Joseph Standart of sentencing were the structural reform most closely approximating true proportionality and minimal discretion Under this system, the sentence was determined by the seriousness of the offence and the past record of the offender. Very narrow ranges of choice were given to the judge under a matrix of possible levels of seriousness and numbers of past convictions. Other culpability factors could added to the system to further distinguish among offenders.13 Maka, Parameter Pemidanaan hadir dengan tujuan mencapai proporsionalitas dan mengurangi diskresi. Dalam kerangka ini, penentuan hukuman didasarkan pada tingkat keparahan tindakan pidana dan riwayat pelanggaran masa lalu dari terdakwa. Hakim hanya memiliki pilihan yang sangat terbatas berdasarkan pada matriks tingkat kemungkinan dari tingkat keparahan dan jumlah pelanggaran masa lalu. Faktor-faktor lain dari kesalahan masa lalu bisa diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk membedakan antara terdakwa. Sama seperti di Indonesia, kemandirian seorang Hakim tercermin dalam ideologi atau sistem nilai yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan KUHP. 10 Fitri Wahyuni, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pengolahan Garam Ilegal (Studi Putusan Nomor: 137/Pid. B/2017/Pn. Sdn.)," 2019. 11Akbar Sanjaya, "Staycation Dikaitkan Dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 11 (2023): 1024-31. 12S H Artidjo Alkostar and L L M Ketua Muda Pidana M A RI, "Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity," n.d. 13Ovaldo Noor Hakim and Rugun Romaida Hutabarat, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai 'Sifat Kedermawanan' Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 PK/PID. SUS/2020)," Jurnal Hukum Adigama 5, no. 2 (2022): 891. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 23
Proses pencarian kebenaran dan keadilan adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Penegakan hukum juga tak terlepas dari berbagai tujuan pemidanaan, seperti hukuman balasan, pencegahan (baik secara umum maupun khusus), peringatan, restorasi, dan rehabilitasi, sejalan dengan prinsip-prinsip yang melandasi pembentukan KUHP. Keputusan pengadilan dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan (etika), kebenaran (logika), dan estetika (harmoni) bagi para pencari keadilan dan pemangku kepentingan. Meskipun keadilan di dunia tak pernah sempurna, namun harus diupayakan secara maksimal dengan memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah. Menyadari keterbatasan manusia, kebajikan sejati dan moralitas seorang Hakim tercermin dalam upaya maksimalnya dalam menggunakan sumber daya kemanusiaan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan secara ilmiah dan berdasarkan prinsip-prinsip amaliah. Sebelum adanya KUHP Nasional sebagai landasan hukum pidana utama di Indonesia, belum ada regulasi atau ketentuan tertulis yang komprehensif mengenai parameter dalam penjatuhan hukuman pidana (standart of sentencing), baik dalam KUHP Kolonial maupun di luarannya. Tidak ada standar baku yang mengatur pola formulasi sanksi pidana, yang mengakibatkan perbedaan dalam legislasi dan akhirnya dalam adjudikasi. Acuan utamanya masih berdasarkan KUHP. Oleh karena itu, masalah utamanya adalah kurangnya formulasi yang konsisten, yang kemudian menimbulkan masalah, apa yang menjadi landasan jenis dan besaran sanksi pidana dan adakah standar yang dipakai dalam legislasi. Kekosongan ini menjadi perhatian serius bagi para pembentuk undang-undang hukum pidana, yang kemudian menyisipkan pembahasan khusus mengenai parameter pemidanaan ke dalam KUHP Nasional tersebut. Pentingnya hal ini diingat karena penegakan hukuman tanpa panduan yang jelas dapat mengakibatkan disfungsi dalam sistem hukum pidana. Dalam hubungan pemidanaan ini, berbeda dengan KUHP Kolonial sebelumnya yang sama sekali tidak ada menjelaskan dan memberikan ruang khusus pada BAB dalam Kitabnya tentang parameter pemidanaan, justru di dalam KUHP Nasional pada pasal 54 yaitu BAB pemidanaan dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hal itu senada dengan apa yang disampaikan Muladi dan Barda Nawawi Arief, ia memaparkan bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan yaitu:14 kesalahan pelaku; motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Parameter pemidanaan yang disebutkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka untuk mencapai keadilan, tidak hanya terikat pada 14Ady Irawan, "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," Jurnal Pendidikan IPS 7, no. 1 (2017): 29-36. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 24
ketentuan undang-undang saja.15 Mengingat bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum ada ketentuan mengenai parameter pemidanaan, maka dalam menjatuhkan putusan pidana, disarankan agar hakim tidak hanya menekankan sikap punitif (punitive attitude) tetapi juga mempertimbangkan sikap terapeutik (terapeutic attitude) dengan memperhatikan parameter pemidanaan sebagaimana yang telah diformulasikan dalam Pasal 54 KUHP Nasional. Standar pemidanaan sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 54 KUHP Nasional merupakan sebuah hasil dari Modified Delphi Method. Modified Delphi Method merupakan sebuah metode untuk menentukan atau menilai keputusan hukum, metode Delphi sendiri adalah metode perkiraan yang melibatkan serangkaian pertanyaan atau pernyataan kepada sekelompok ahli atau pakar, yang kemudian memberikan tanggapan mereka secara anonim.16 Hasil tanggapan tersebut kemudian disusun kembali dan dikirim kembali kepada para pakar untuk dikaji lagi. Proses ini berlanjut sampai konsensus tercapai. Sehingga dapat disimpulkan dalam konteks KUHP Nasional, Modifed Delphi System merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang relevan dengan penegakan hukum, seperti pertimbangan kerugian yang ditimbulkan, tingkat ketercelaan, dan konsekuensi sosial. Kemudian metode tersebut juga digunakan dalam hal menilai keputusan- keputusan hukum yang kompleks, adil, serta dapat menentukan bobot tindak pidana dan juga sanksi atau ganjaran pidana yang akan diberikan hakim terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Senada dengan hal itu, parameter pemidanaan yang diatur di dalam pasal 54 KUHP Nasional yang merupakan sebuah hasil dari Modifed Delphi System adalah sebuah metode yang sangat efektif dalam memberikan pertimbangan hukum guna menjatuhkan hukuman terhadap suatu tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana yang notabene di hukum mati. Tindak pidana yang notabene dihukum mati merupakan sebuah kejahatan yang bersifat sistematis dan terstruktur, oleh karena itu perlu adanya pertimbangan hukum yang komperhensif dalam menjatuhkan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim memuat unsur keadilan dan tidak dengan keragu-raguan, hal itu yang kemudian dikenal dalam asas hukum pidana dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Egidio Bossi dengan istilah in dubio pro reo.17 Oleh karena itu parameter pemidanaan (standart of sentencing) yang diatur dalam pasal 54 KUHP Nasional dapat memberikan rujukan yang tepat terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang dihukum mati, sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana hukuman mati, seorang hakim memiliki landasan secara yuridis yang kuat dan sudah tentu hal ini akan memberikan suatu kepastian hukum (rechtssicherheit) dalam memutuskan terdakwa di hukum mati dan juga akan mengisi kekosongan hukum 15 Sebastian Sindarto, "Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif," Jurnal Reformasi Hukum 25, no. 2 (2021): 182-201. 16M.Hum Prof. Dr. H. Muladi, SH dan Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020), 2020, 223. 17Wahyu Risaldi, Mujibussalim Mujibussalim, and M Gaussyah, "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup," Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 547-60. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 25
(rehtsvacuum) yang mungkin selama ini belum diatur di dalam KUHP sebelumnya, sehingga seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati sudah memiliki acuan atau parameter yang jelas dan memiliki legitimasi menurut undang-undang. Penjatuhan hukuman mati berbeda dengan penjatuhan hukuman lainnya karena tidak ada ganti rugi yang dapat menjamin kembali nyawa seseorang jika kesalahan terungkap dalam proses pengadilan di masa depan. Dengan sifat yang tidak dapat dibalik ini (irreversible), penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus-kasus di mana terdakwa dihadapkan pada ancaman hukuman mati diharapkan memastikan bahwa prinsip fair trial dipenuhi dengan standar tertinggi dan tingkat kehati-hatian yang maksimal. Penjatuhan hukuman mati yang tidak memperhatikan hak-hak fair trial merupakan pelanggaran terhadap hak atas hidup (right to life) dan hak atas peradilan yang adil.18 Diantara hak-hak fair tersebut salah satunya adalah hak untuk terpenuhinya standar pemidanaan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman mati yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap tersangka, hal itu yang kemudian tertuang di dalam standart Internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia-DUHAM, Kovenan Sipol. Penerapan prinsip-prinsip fair trial mengamanatkan bahwa penjatuhan hukuman mati harus mengikuti standar yang sangat ketat. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa hukuman tersebut ditegakkan tanpa keraguan sedikit pun (beyond a reasonable doubt), baik oleh Hakim maupun dalam proses pengadilan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran Hakim menjadi sangat krusial, karena dalam sistem hukum Indonesia, Hakim bertindak sebagai penegak hukum dan juri sekaligus. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus yakin bahwa kejahatan telah terbukti dan hukuman mati adalah pilihan yang pantas. Oleh karena itu, pertimbangan Hakim dalam kasus-kasus hukuman mati menjadi sangat relevan untuk diperbincangkan. Praktik-praktik yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip fair trial oleh Hakim, yang tercermin dalam pertimbangan putusan, perlu ditekankan untuk menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak tersebut dalam proses peradilan terhadap terdakwa yang terancam hukuman mati. Sudah barang tentu jika tidak adanya parameter pemidanaan yang jelas terhadap hukuman mati yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada tersangka akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam sistem hukum, diantaranya:19 pertama, risiko kesalahan, hukuman mati merupakan hukuman yang permanen dan tidak dapat dikembalikan. Tanpa pedoman pemidanaan yang jelas, risiko terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman mati menjadi lebih tinggi. Sebuah kesalahan dalam penentuan kesalahan atau dalam proses pengumpulan bukti dapat mengakibatkan orang yang tidak bersalah dihukum mati. Ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan kegagalan sistem hukum dalam memberikan keadilan. Kedua, ketidakpastian hukum, tanpa pedoman yang jelas pengadilan menjadi cenderung tidak konsisten dalam menjatuhkan hukuman mati. Ketidakpastian hukum ini menciptakan suasana ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan. Selain itu, 18 Leo Arwansyah, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia," PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 3 (2020): 12-30. 19 M Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Sinar Grafika, 2022). Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 26
hal ini juga bisa memicu kontroversi dan ketegangan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Ketiga, potensi penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati tanpa pedoman pemidanaan yang jelas dapat menjadi bahan penyalahgunaan. Tanpa batasan yang jelas, hakim dapat menggunakan kebijaksanaan pribadinya dalam menentukan siapa yang harus dihukum mati dan siapa yang tidak. Hal ini dapat memberi ruang bagi diskriminasi atau bahkan korupsi dalam sistem peradilan. internasional, standar hukum internasional menekankan pentingnya adanya pedoman pemidanaan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman mati. Tanpa pedoman tersebut, sebuah negara dapat dianggap melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang diakui secara internasional. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap reputasi suatu negara di mata komunitas internasional. Oleh karena itu dalam perumusan KUHP Nasional memberikan suatu terobosan baru terkait pedoman pemidanaan (standart of sentencing) sebagaimana yang tertuang didalam pasal 54 KUHP Nasional yang merupakan sebuah hasil dari Modifed Delphi System. Dan, keempat, tidak memenuhi standar hukum Muladi dan Diah Sulistyani RS, menjelaskan mengenai penggunaan Modifed Delphi System sebagai bentuk parameter dalam penjatuhan pidana, ada beberapa variable yang menentukan besaran dan jenis pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan, diantaranya:20 kerugian material dan imaterial yang ditimbulkan (actual or potential harm/damage); Kualifikasi korban (individu, kelompok, pemerintah, pimpinan negara, negara); status & hubungan pelaku dan korban; tingkat ketercelaan perilaku; kepentingan hukum yang akan dilindungi; motivasi pelaku; dan keadaan-keadaan tertentu (aggravating & mitigating ciscumstances). Variable-variable tersebut kemudian diakomodasi dalam pasal 54 KUHP Nasional sebagai bentuk parameter hakim dalam menjatuhkan hukuman. Mekanisme penjatuhan besaran dan jenis pidana pun telah dijelaskan di dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Muladi, SH dan Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, M.Hum, diantaranya sebagai berikut:21: Bobot Tindak Pidana Sangat ringan Ringan Sedang Berat Sangat berat Luar biasa berat Nilai Kurang dari 1 1 -< 3 3 -< 6 6 -< 8 8 - 10 > 10 Variabel Kerugian Material Individu Kerugian Immaterial Individu Kerugian Material Masyarakat Nilai Bobot Tindak Pidana 1 -< 3 1 -< 3 6 -< 8 20 Prof. Dr. H. Muladi, SH dan Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020), h. 228. 21 Prof. Dr. H. Muladi, SH dan Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, h. 229. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 27
Kerugian Immaterial Masyarakat Tingkat Ketercelaan Kepentingan Hukum yang Dilindungi Kualifikasi Korban Individu Kelompok Pemerintah/ Negara Pemimpin Negara 6 -< 8 6 -< 8 1 -< 3 6 -< 8 3 -< 6 3 -< 6 8 -10 8 -10 Tabel ini memberikan sebuah parameter dalam menentukan beratnya hukuman untuk berbagai kejahatan berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkan terhadap individu dan masyarakat. Nilai yang diberikan pada setiap variabel digunakan untuk menghitung skor total, yang pada gilirannya menentukan hukuman yang sesuai. Berikut ini adalah rincian dari setiap variabel dan kisaran hukuman yang sesuai: pertama, kerugian Materiil Individu dan Kerugian Immateriil Individu, variabel ini mengacu pada kerugian material dan immaterial yang diderita oleh seseorang sebagai akibat dari suatu kejahatan. Rentang hukuman untuk variabel ini adalah 1-3, yang menunjukkan bahwa beratnya hukuman akan meningkat seiring dengan meningkatnya kerugian material dan immaterial individu. Kedua, kerugian Material Masyarakat dan Kerugian Immaterial Masyarakat, variabel ini mengacu pada kerugian material dan immaterial yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari suatu kejahatan. Kisaran hukuman untuk variabel ini adalah 6-8, yang menunjukkan bahwa beratnya hukuman akan meningkat seiring dengan meningkatnya kerugian materiil dan immateriil masyarakat. Ketiga, tingkat Ketercelaan, variabel ini mengacu pada tingkat kesalahan atau kesalahan pelaku. Rentang hukuman untuk variabel ini adalah 6-8, yang menunjukkan bahwa tingkat keparahan hukuman akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesalahan. Keempat, kepentingan hukum yang dilindungi, variabel ini mengacu pada kepentingan hukum yang dilindungi. Rentang hukuman untuk variabel ini adalah 1-3, yang menunjukkan bahwa tingkat keparahan hukuman akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepentingan hukum yang dilindungi. Kelima, kualifikasi Korban, variabel ini mengacu pada karakteristik korban, seperti status sosial atau posisi mereka. Rentang hukuman untuk variabel ini adalah 6-8, yang menunjukkan bahwa tingkat keparahan hukuman akan meningkat seiring dengan meningkatnya status sosial atau posisi korban. Keenam, individu dan kelompok, variabel ini mengacu pada kelompok sosial tempat korban berada. Kisaran hukuman untuk variabel-variabel ini adalah 3-6, yang menunjukkan bahwa tingkat keparahan hukuman akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepentingan kelompok sosial korban. Dan ketujuh, pemerintah/negara dan Pemimpin Negara, variabel ini merujuk pada pemerintah atau pemimpin negara. Kisaran hukuman untuk variabel-variabel ini adalah 8-10, yang menunjukkan bahwa tingkat keparahan hukuman akan meningkat ketika pemerintah atau pemimpin negara terpengaruh. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel ini dan rentang hukuman yang sesuai, tabel ini memberikan pendekatan terstruktur guna menentukan hukuman yang sesuai untuk berbagai kejahatan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan pentingnya hukum Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 28
yang dilindungi. Nilai bobot mengindikasikan tingkat penting atau beratnya setiap variabel dalam konteks tindak pidana. Misalnya, semakin tinggi nilai bobot, semakin besar dampaknya terhadap penilaian keseluruhan atas suatu tindak pidana. Variabel-variabel ini digunakan dalam proses penilaian atau analisis untuk memahami atau mengukur tingkat kejahatan atau dampak suatu tindak pidana terhadap individu, masyarakat, atau negara. Konversi Score-Sanksi Pidana Bobot Sangat ringan (<1) Ringan (1 -< 3) Sedang (3 -< 6) Berat (6 -< 8) Sangat berat (8 - 10) Luar biasa berat (> 10) Denda Kategori I/II Kategori III Untuk Tindak Pidana EKO/KEU Untuk Tindak Pidana EKO/KEU Untuk Tindak Pidana EKO/KEU Penjara - 6BLN - < 2THN 2THN - < 5THN 5THN - < 10THN 10THN - 15THN >15THN - 20 THN, SEUMUR HIDUP, ATAU HUKUMAN MATI Bobot Sangat Ringan Tindak pidana dengan bobot sangat ringan dikenakan sanksi denda berupa kategori I/II. Rentang skor untuk bobot ini adalah kurang dari 1.00, dan sanksinya berupa kategori I. SCORE MAX < 1.00 Sanksi: Denda Kategori I Bobot Ringan Rentang skor untuk bobot ringan adalah antara 1.00 hingga kurang dari 2.90. Sanksi pidananya bisa berupa masa penjara dengan rentang waktu mulai dari 6 bulan hingga 21 bulan. Score Min-Max 1.00 1.32 1.63 1.95 2.27 2.58 Penjara Min 6 bulan 9 bulan 12 bulan 15 bulan 18 bulan 21 bulan 1.31 1.62 1.94 2.26 2.57 2.90 Bobot Sedang Rentang skor untuk bobot sedang adalah antara 3.00 hingga kurang dari 6.00. Sanksi pidananya berupa masa penjara dengan rentang waktu mulai dari 24 bulan hingga 59 bulan. Score Min 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 Score Max 3.49 3.99 4.49 4.99 5.49 Penjara Min 24 bulan 30 bulan 36 bulan 42 bulan 48 bulan Penjara Max 29 bulan 35 bulan 41 bulan 47 bulan 53 bulan Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 29
5.50 5.99 54 bulan 59 bulan Bobot Berat Rentang skor untuk bobot berat adalah antara 6.00 hingga kurang dari 8.00. Sanksi pidananya berupa masa penjara dengan rentang waktu mulai dari 5 tahun hingga 9 tahun 2 bulan. Score 6.00 - 6.32 6.33 - 6.65 6.66 - 6.99 7.00 - 7.32 7.33 - 7.65 7.66 - 7.99 Pidana Penjara 5 tahun 5 tahun 10 bulan 6 tahun 8 bulan 7 tahun 6 bulan 8 tahun 4 bulan 9 tahun 2 bulan Penjara Max 5 tahun 9 bulan 6 tahun 7 bulan 7 tahun 5 bulan 8 tahun 3 bulan 9 tahun 1 bulan 119 bulan Bobot Sangat Berat Rentang skor untuk bobot sangat berat adalah antara 8.00 hingga kurang dari 10.00. Sanksi pidananya berupa masa penjara dengan rentang waktu mulai dari 10 tahun hingga 14 tahun 11 bulan. Min Max Max penjara (thn) 10 thn 9 bln 11 thn 6 bln 12 thn 6 bln 13 thn 3 bln 14 thn 14 thn 11 bln Min Penjara (bln) 120 130 140 150 160 170 8.33 8.67 9.00 9.33 9.67 10.00 8.00 8.33 8.67 9.00 9.33 9.67 Luar Biasa Berat Rentang skor untuk bobot luar biasa berat adalah 10.10 hingga 14.99. Sanksi pidananya adalah masa penjara antara 15 hingga 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati. Min 10.10 11.67 12.50 13.33 14.17 Max 11.66 12.50 13.32 14.16 14.99 Sanksi Pidana Penjara 15 - 20 thn Seumur Hidup Pidana Mati Dari penjabaran diatas yang sebagaimana dikutip melalui bukunya Muladi dan Diah Sulistyani RS memberikan sebuah gambaran bahwa dalam menentukan besaran dan jenis sanksi pidana yang notabene menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus sebuah perkara menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabakan. Kemudian senada dengan hal itu berkaitan dengan pidana mati yang akan dijatuhkan oleh hakim sudah ada parameter penjatuhan nya, Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 30
hakim harus mempertimbangkan dan memberikan skor pada pedoman pemidanaan yang tertuang di dalam pasal 54 KUHP Nasional, diantaranya: Pertama, bentuk kesalahan pelaku. Kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Ketiga, sikap batin pelaku. Keempat, apakah dilakukan dengan berencana ataukah tidak. Kelima, cara melakukan tindak pidana. Keenam, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Ketujuh, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan pelaku tindak pidana. Kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Kesembilan, pengaruh tindak pidana terhadap korban. Kesepuluh, pemaafan dari korban atau keluarga korban. Kesebelas, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga nantinya ketika dalam suatu tindak pidana yang notabene mendapat sanksi pidana mati, seorang terdakwa atau terpidana memiliki peluang untuk tidak langsung diputus oleh hakim untuk diberikan sanksi pidana mati, melainkan harus melewati pertimbangan sesuai dengan apa yang telah dijabarkan diatas tersebut. Ketika dalam pertimbangan hakim ternyata skor terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui pedoman pemidanaan mendapatkan atau masuk kepada kategori luar biasa berat dengan score lebih dari 10 (sepuluh) maka terhadap terpidana dapat dijatuhi hukuman mati. Kendati demikian terkait hukuman mati yang tertuang didalam pasal 98 sampai dengan pasal 102 KUHP Nasional diberlakukan secara alternatif dan harus melewati masa percobaan selama 10 tahun, jika terpidana berkelakuan baik atau mendapat grasi dari presiden, maka terpidana yang seharusnya dihukum mati akan direlokasi menjadi hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Hal itu merupakan salah satu corak baru dalam KUHP Nasional yang membedakan dengan KUHP Kolonial sebelumnya, dalam KUHP Nasional hukuman mati tetap eksis dan tertuang di dalam aturannya, tetapi dalam penerapannya sangat dihindarkan (ultimum remedium), hal itu yang kemudian disebut dengan istilah abolisionis de facto. 2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional Secara umum, tindakan pidana (jarimah) dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi dua jenis: Pertama, pidana hudud seperti berzina, mencuri (sariqah), keluar dari agama Islam (riddah), memberontak terhadap pemerintah yang sah (bughah), menuduh orang lain berzina (qadzhf), minum minuman yang memabukkan (syarb al-khamr), dan merampok.22 Tindakan- tindakan ini termasuk dalam kategori yang lebih mengganggu kepentingan umum (public interest), meskipun kepentingan individu juga terpengaruh, dan termasuk dalam hak Allah. Pelakunya akan dieksekusi oleh hakim atau penguasa (waliy al-amr) sebagai otoritas publik (public authority). Kedua, pidana qishash seperti pembunuhan dan setiap tindakan yang mengakibatkan cedera tubuh atau anggota badan, yang merupakan tindakan yang merugikan kepentingan pribadi dan merupakan hak setiap korban (haqq al-'adami).23 Jenis yang pertama berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia, sementara yang kedua berkaitan dengan kehormatan agama, keturunan, dan keamanan 22 H Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Sinar Grafika, 2023), h. 9. 23 'Abd al-Qadir 'Audah, Al-Tasyrî' Al-Jinâ'i Al-Islâmi, 1993, h. 206. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 31
publik. Secara prinsip, dalam hukum pidana Islam, setiap tindakan pidana, baik yang merugikan hak-hak individu maupun kepentingan umum, pada dasarnya juga melanggar hak-hak Allah SWT, karena adalah hak Allah atas hamba-Nya untuk menjauhi segala larangan-Nya. Pertanyaan apakah hukuman pidana dalam Islam menyangkut hak manusia atau hak Allah semata hanya untuk menentukan kepentingan yang lebih terdampak dan siapa yang berwenang untuk mengeksekusi pelaku tindak pidana. Pemidanaan dalam hukum Islam memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, yakni untuk melindungi masyarakat dan menjaga keamanan sosial. Dalam konteks hukum Islam, pemidanaan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi hukuman, tetapi juga pada proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.24 Dalam hukum Islam, terdapat beberapa parameter yang digunakan dalam menentukan hukuman yang sesuai terhadap pelaku kejahatan. Salah satu parameter tersebut adalah keadilan, yang berarti bahwa hukuman harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, hukuman juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti prinsip balas dendam dan prinsip pelindungan masyarakat. Senada dengan hal itu konteks hukuman mati dalam Islam, terdapat parameter- parameter penting yang menjadi landasan bagi pemidanaan. Menurut perspektif hukum Islam, hukuman mati terbagi menjadi dua bagian seperti yang telah dijabarkan diatas, diantaranya yaitu hudud/had dan qishash. Muhammad Abu Syuhbah menjelaskan bahwa hudud/had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda, ditambah, atau dikurangi tanpa alasan yang jelas. Penguasa hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syara'.25 Abu Syuhbah menjelaskan bahwa hudud/had bukanlah wewenang dari khalifah atau qadi, dan tidak ada ruang untuk toleransi dalam penegakannya.26 Wahbah Zuhayli menjelaskan bahwa hudud/had adalah ketentuan yang ketika dilanggar, pelakunya dikenai hukuman yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, tanpa diperkenankan untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut.27 Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa hudud/had adalah hukuman yang memiliki batasan yang telah ditentukan, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Hukuman ini merupakan hak mutlak Allah, yang berarti tidak dapat dimodifikasi oleh siapapun dan tidak memiliki batasan tertinggi atau terendah. Konsep hak Allah di sini merujuk pada hukuman yang diberlakukan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, sesuai dengan kepentingan umum. Sementara itu, qishash merujuk pada hukuman yang diberlakukan dengan cara mempertimbangkan sifat tindak pidana yang dilakukan, seperti pembunuhan yang dibalas 24 Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," Jurnal Miqat 42, no. 2 (2018). 25 al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad'iyyah Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Dar Al-Kutub, 1973, h. 131. 26 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, h. 132. 27 Mukhlish Abdul Rosyid et al., "The Concept Of Ummatan Wasatan In The Qur'an (A Comparative Study Of Tafsir Fii Zhilaalil Qur'an By Sayyid Qutb And Tafsir Al-Munir By Wahbah Zuhayli)," in International Conference On Islamic And Muhammadiyah Studies (Icims 2022) (Atlantis Press, 2022), h. 51-63. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 32
dengan pembunuhan atau perlukaan yang dibalas dengan perlukan.28 Mufassir Muhammad 'Ali al-Sais menjelaskan bahwa qishash berarti menerapkan perlakuan yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan.29 Dengan menerapkan hukuman yang sebanding, individu tersebut akan merasakan dampak yang setara dengan tindakannya. Hukuman mati juga termasuk dalam kategori qishash karena hukuman ini sesuai dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, seperti pembunuhan yang dibalas dengan hukuman mati atau perlukaan yang dibalas dengan hukuman serupa terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi sedikit berbeda dengan hukuman mati yang masuk ke dalam kategori hudud/had, qishash sendiri merupakan kewenangan penuh dari keluarga korban atau ahli waris, ketika keluarga korban atau ahli waris korban memberikan pemaafan, maka hukuman mati yang akan dijatuhkan (qishash) akan direlokasi kepada diyat, hal itu senada dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut: ٰيِفُع اٰهُّ يٰأٓيٰ ْنٰمٰف ُهٰل ٰكِلٓذ ٌباٰذٰع ُهٰلٰ ف ٌءْيٰش "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih" (QS. al-Baqarah: 178). Senada dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa terhadap hukuman mati yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau pelaku jarimah dalam Islam dibedakan menjadi dua bagian, pertama, apabila jarimah yang dilakukan merupakan bagian dari hukuman hudud/had maka hal itu akan menjadi kewenangan Allah melalui pemimpin atau pemerintah. Kedua, apabila jarimah yang dilakukan merupakan bagian dari hukuman qishash maka hal itu akan menjadi kewenangan keluarga korban atau ahli waris korban, dan memungkinkan hukuman mati (qishash) untuk dihapuskan jika mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. ِدْبٰعْل ِبِ ِنٰمٰف ٌةْٰحْٰرٰو ٰنْيِذَّلا ٌعاٰبِ تاٰف ُصاٰصِقْلا ِفِ ىٓلْ تٰقْلا ُمُكْيٰلٰع ِهْيٰلِا ٰكِلٓذ ٍناٰسْحِِبِ اٰدٰاٰو ٌء ْنِم ِهْي ِخٰا ٌمْيِلٰا ٰبِتُك اْوُ نٰمٓا ِفْوُرْعٰمْلِبِ ِ رُْلِْبِ ِم ْن ىٓثْ نُ ْل ِبِ ٰدْعٰ ب ُّرُْلْٰا ٌفْيِفْٰتَ ُدْبٰعْلاٰو ْمُكِ بَّر ىٓثْ نُ ْلاٰو ى ٓدٰتْعا ۤ Dalam proses menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap pelaku jarimah, hukum pidana Islam memiliki parameter dalam proses penjatuhan hukumannya. Parameter pemidanaan tersebut terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, yaitu jarimah hudud/had dan qishash. Terhadap tindak pidana yang diancam hukuman mati dalam Islam yang masuk kategori jarimah hudud/had seperti hirabah (merampok), riddah (murtad), al-baghy (pembrontak). Untuk menentukan suatu hukuman 28 Ruston Nawawi, "Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Tafsir Ibn'Asyur, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir: Pandangan Ibnu'Asyur Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," Al- Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis 9, no. 2 (2023): h. 145-57. 29Sunarto Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 19, no. 1 (2020): h. 97-112. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 33
(Parameter pemidanaan) terhadap jarimah hudud yang dihukum mati dalam hukum Islam, terdapat unsur-unsur yang dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya: a. Bentuk kesalahan pelaku (shakkl min 'ashkal alkhata) Bentuk kesalahan pelaku merujuk pada sifat dan karakteristik perbuatan yang dilakukan, seperti apakah perbuatan tersebut sengaja atau tidak sengaja, serta apakah memiliki tujuan yang jelas atau tidak. Dalam hukum Islam, bentuk kesalahan pelaku dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Salah satu prinsip mengenai niat adalah yang dikenal dengan prinsip al-umuru bi maqashidiha, yang berarti bahwa perbuatan dan tindakan individu, baik itu dalam bentuk ucapan atau tingkah laku, tunduk pada hukum syariah sesuai dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan.30 Kemudian dalam suatu kaidah fiqih, Nabi Muhammad SAW pernah berkata: ِةَّي ِنلِبِ اَّٰنَِّإٰو ِ لُكِل ٍئِرْما اٰم ىٰوٰ ن اَّٰنَِّإ "Sesungguhnya setiap perbuatan itu hanya diberikan nilai terkait dengan niatnya, dan ُلاٰمْعٰ ْلْا setiap orang hanya akan dibalas sesuai apa yang diniatkannya." b. Tujuan dan motif pelaku (dafie murtakib aljarimah) Tujuan dan motif pelaku merujuk pada alasan dan tujuan yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam hukum Islam, tujuan dan motif pelaku dapat berupa tujuan untuk menghancurkan, menghina, atau menguasai orang lain, serta motif untuk memperoleh keuntungan materiil atau kekuasaan. Sehingga tujuan dan motif untuk melakukan jarimah dalam Islam menjadi pertimbangan yang cukup kuat guna menghukum seseorang, hal itu dikisahkan dalam sebuah kitab Tabliis Ibliis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi31 bahwa ada seorang pemberontak pertama dalam Islam yang bernama Dzul Khuwaishirah yang tidak di hukum mati oleh rasulullah karena motif dan tujuannya bukan ingin menghancurkan Islam, tetapi karena ketidaksepakatannya terhadap tindakan rasul. Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu anhu, bahwa ia menyampaikan: "Ali mengirim sepotong emas dalam kantong kulit yang telah disamak dari Yaman kepada Rasulullah Shallallahu 'alaiahi wa sallam, dan emas itu belum dibersihkan dari kotorannya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian membaginya kepada empat orang: 'Uyainah bin Badr, Aqra' bin Habis, Zaid al-Khail, dan 'Alqamah atau 'Amir bin ath-Thufail. Kemudian, seorang dari sahabat mereka menyatakan: "Kami lebih berhak atas (harta) ini daripada mereka." Ucapan itu sampai kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: ِءاٰمَّسلا ٰنٰأٰو ُ ْيِمٰأ ْنٰم ِف ،ِءاٰمَّسلا ِنْيِتْٰيَ ُٰبٰخ ٰلٰأ "Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan Dzat yang ada di langit (yakni Allah), wahyu turun kepadaku dari langit di waktu pagi dan sore." Kemudian, seorang laki-laki datang dengan ciri-ciri fisik yang khas: kedua matanya cekung, bagian atas kedua pipinya menonjol, kedua dahinya menonjol, memiliki jenggot yang ًءاٰسٰمٰو اًحاٰبٰص ِنْوُ نٰمْٰتَ 30Khusnul Fikriyah, "Al-Umuru Bi Maqashidiha;Bagaimana Implementasi Dalam Muamalah," Journal of Economic and Business Innovation vol.1, vol (2021): h. 80-83. 31 Imam Ibnul Jauzi, Talbiis Ibliis;Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, n.d., h. 110. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 34
lebat, kepalanya botak, dan sarungnya tergulung. Orang tersebut berkata: "Wahai Rasulullah, bertaqwalah kepada Allah!" Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: ُتْسٰلٰوٰأ ْنٰأ ٰيِقَّتٰ ي ٰالل ِضْرٰلْْا َّقٰحٰأ ِلْهٰأ ، ٰكٰلْ يٰو "Celakalah engkau! Bukankah aku manusia yang paling takwa kepada Allah di muka bumi." Kemudian orang itu meninggalkan tempat tersebut. Khalid bin Walid Radhiyallahu anhu bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah sebaiknya saya memenggal lehernya?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Tidak, karena dia masih melakukan shalat (yakni masih beragama Islam)." Khalid Radhiyallahu anhu berkomentar: "Banyak orang yang mengucapkan syahadat dengan lisannya, namun hatinya bertentangan dengan itu." Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati manusia atau membuka isi hati mereka." c. Cara melakukan jarimah (kayfiat airtikab jarimah) Cara melakukan jarimah merujuk pada bagaimana perbuatan yang dilarang dilakukan, seperti apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang keras, sadis, atau tidak. Dalam hukum Islam, cara melakukan jarimah dapat berupa cara yang keras dan sadis, seperti pembunuhan, perampokan, atau penghancuran, serta cara yang tidak keras dan sadis, seperti penghinaan, pengolok-olokan, atau penghujatan. Sama halnya dengan (hirabah) suatu perbuatan jarimah yang notabene dihukum mati jika pelaku hirabah melakukan perbuatannya dengan cara yang kejam dan sadis, hal itu dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 33: اَّٰنَِّا اُؤ ٓزٰج ٰنْيِذَّلا ِم ٰنْوُ بِراُٰيُ ْن ٍف ٰلَ ِخ ْوٰا اْوٰفْ نُ ي ٰنِم ْمِهْيِدْيٰا ِفِ ْوٰا ٰعَّطٰقُ ت اأْوُ بَّلٰصُي ٌباٰذٰع ٌمْيِظٰع ِضْرٰ ْلا ٰنْوٰعْسٰيٰو ٌيْز ِخ ِفِ اٰيْ نُّدلا ْمُٰلَٰو ِفِ ِةٰر ِخٓ ْلا ٰٓ لِلا ِضْرٰ ْلا ْمُهُلُجْرٰاٰو اًداٰسٰف ْنٰا اأْوُلَّ تٰقُّ ي ْوٰا ُهٰلْوُسٰرٰو ْمُهٰلٰكِلٓذ "Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat." Berdasarkan tafsir wajiz 32, Pada ayat ini, Allah menjelaskan hukuman bagi perampok dan pengganggu keamanan umum, yang seringkali juga melibatkan pembunuhan. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang melakukan kerusakan di bumi, adalah dibunuh jika mereka membunuh, disalibkan jika mereka membunuh dan mencuri harta, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang jika mereka mencuri, namun tidak membunuh, atau diasingkan dari tempat kediamannya jika mereka hanya menakut-nakuti. Penetapan hukuman seperti itu merupakan bentuk kehinaan bagi mereka di dunia sebagai akibat perilaku mereka, dan di akhirat mereka akan mendapat azab yang besar. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa terhadap tindak pidana hirabah, sanksi hukuman mati tidak diberlakukan secara otomatis, tetapi bergantung pada kekejaman dan kebiadaban pelaku. 32 "NUOnline," n.d., Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 35
d. Sikap pelaku setelah melakukan jarimah (mawqif murtakib aljarimah) Sikap pelaku setelah melakukan jarimah merujuk pada bagaimana pelaku berperilaku setelah melakukan perbuatan yang dilarang, seperti apakah pelaku menyesal, berdakwah, atau berlaku keras. Dalam hukum Islam, sikap pelaku setelah melakukan jarimah dapat berupa penyesalan dan bertaubat, sehingga sikap dan perilaku seperti itu akan menjadi pertimbangan atau parameter dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan, seperti halnya dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 34: َّلِا "Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. al- Maidah: 34). Ayat diatas tersebut menjelaskan mengenai perbuatan atau tindak pidana perampokan yang notabene dihukum mati (surah al-Maidah: 33), akan tetapi jika pelaku bertaubat dan berbuat baik sebelum dilakukan penangkapan, maka hukuman mati bagi pelaku akan segera dihilangkan, itu menunjukan bahwa sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana setelah melakukan tindak pidana dalam Islam merupakan sebuah parameter yang cukup berpengaruh dalam penjatuhan putusan hukum yang akan diberikan kepada. Senada dengan hal itu parameter pemidanaan terhadap jarimah hudud yang notabene hukuman mati tidak jauh berbeda dengan qishash, diantaranya sebagaimana yang dikutip dari kitab Al - Wajiz karangan 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi bahwa hukuman qishash dapat dilaksanakan ketika memenuhi beberapa parameter yaitu 33: ٌمْي ِحَّر ٌرْوُفٰغ ٰٓ لِلا َّنٰا اأْوُمٰلْعاٰف ْمِهْيٰلٰع اْوُرِدْقٰ ت ْنٰا ِلْبٰ ق ْنِم اْوُ بٰتَ ٰنْيِذَّلا 1) Pihak pembunuh haruslah orang mukallaf (aqil baligh), sehingga anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur tidak terkena hukum qishash. 2) Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi darahnya, yaitu bukan orang yang darahnya terancam dengan salah satu sebab. 3) Sebaiknya korban dalam kasus pembunuhan tidaklah menjadi anak dari pelaku. 4) Hendaknya si korban bukanlah orang kafir sedangkan si pembunuh orang muslim. 5) Hendaknya yang terbunuh bukan seorang hamba sahaya, sedangkan si pembunuh orang merdeka. Seperti yang sudah dijabarkan diatas tersebut berkaitan dengan parameter seseorang dapat dihukum mati (qishash), bahwasanya tidak serta merta seseorang yang melakukan perbuatan membunuh langsung dihukum qishash, tetapi harus melewati beberapa parameter dalam penjatuhan hukumnya. Hal itu hampir sama dengan parameter yang digunakan terhadap jarimah hudud yang notabene dihukum mati, hanya saja diantara parameter yang digunakan dalam menghukum seseorang dengan qishash sebagaimana dikutip dari kitab Al - Wajiz karangan 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, yang paling substansial adalah terhadap hukuman qishash yang dihukum mati lebih menitik beratkan pada pemaafan dari keluarga korban, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 178; yang artinya: 33 Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al- Wajiz; Eksilopedi Fiqih Islam Dalam AL - Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahih, n.d., h. 863-64. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 36
"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penjatuhan hukuman mati yang masuk kepada kategori qishash, diantara parameter dalam menjatuhkan hukumannya adalah pemaafan dari keluarga korban, jika keluarga korban memberikan pemaafan maka terhadap pelaku pembunuhan tidak akan dilakukan hukuman mati (qishash) akan tetapi direlokasi menjadi diyat atau ta'zir. Dalam pandangan hukum Islam terkait parameter pemidanaan terhadap hukuman mati dalam KUHP Nasional sedikit memiliki kesamaan dalam proses pertimbangan guna menjatuhkan pelaku tindak pidana kepada hukuman mati. Akan tetapi dalam kajian hukum pidana Islam terhadap hukuman mati dibedakan menjadi dua bagian yaitu qishash dan hudud, sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan pembunuhan maka hal itu akan masuk kepada kategori tindak pidana qishash, dimana proses penjatuhan hukuman mati terhadap perbuatan tersebut menjadi kewenangan keluarga korban atau ahli waris korban, oleh karenanya disamping proses penjatuhan hukuman nya dilihat dari parameter sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tersebut, dalam tindak pidana yang notabene kategori qishash, pemaafan dari keluarga korban atau ahli waris korban yang menjadi parameter utama dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku (pembunuhan). Sehingga pelaku pembunuhan bisa saja terlepas dari jeratan hukuman mati jika mendapat pemaafan dari keluarga korban, dan hukumannya akan direlokasi menjadi diyat atau ta'zir. Berbeda halnya dengan hudud, jarimah hudud merupakan kewenangan dan hak Allah sehingga tidak bisa dikurangi atau dihilangkan tanpa alasan yang kuat, oleh karenanya dalam penjatuhan hukuman hudud terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qu'ran dan tetap dengan pertimbangan dari sisi pelaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa parameter pemidanaan terhadap hukuman mati dalam KUHP Nasional tidak membedakan antara kewenangan korban/keluarga korban dengan kewenangan umum/pemerintah, parameter dalam KUHP Nasional tetap menyerahkan hal itu kepada keputusan hakim berdasarkan pertimbangan yuridis tanpa harus melihat dari sisi pemaafan keluarga korban, sehingga ketika pelaku yang notabene dihukum mati (pembunuhan berencana) mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka berdasarkan hukum pidana Nasional hal itu akan tetap diserahkan dan menjadi pertimbangan hakim, tidak serta merta langsung dihilangkan hukuman matinya seperti qishash dalam hukum Islam. SIMPULAN Parameter pemidanaan dalam KUHP Nasional memberikan sebuah pedoman yang cukup efektif bagi hakim dalam menjatuhkan terpidana mati, hal itu merupakan sebuah Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 37
terobosan baru yang digagas oleh tim pembentuk Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nasional. Parameter pemidanaan terhadap hukuman mati dipengaruhi dengan beberapa bentuk pertimbangan diantaranya, bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku. Keempat, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan dari korban atau keluarga korban, dan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kajian hukum pidana Islam terhadap hukuman mati dibedakan menjadi dua bagian yaitu qishash dan hudud, sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan pembunuhan maka hal itu akan masuk kepada kategori tindak pidana qishash, dimana proses penjatuhan hukuman mati lebih menitik beratkan pada pemaafan keluarga korban. Berbeda halnya dengan hudud, jarimah hudud merupakan kewenangan dan hak Allah sehingga tidak bisa dikurangi atau dihilangkan tanpa alasan yang kuat, oleh karenanya dalam penjatuhan hukuman hudud terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qu'ran dan tetap dengan pertimbangan dari sisi pelaku. DAFTAR PUSTAKA 'Audah, 'Abd al-Qadir. Al-Tasyrî' Al-Jinâ'i Al-Islâmi, 1993. Akbar, Tri Nugroho, and Hendra Hendra. "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2021): 86-98. Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi. AL - WAJIZ; Eksilopedi Fiqih Islam Dalam AL - Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahih, n.d. Ali, H Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika, 2023. Artidjo Alkostar, S H, and L L M Ketua Muda Pidana M A RI. "Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity," n.d. Arwansyah, Leo, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia." PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 3 (2020): 12-30. Fadlika, Raihan. "Analisis Yuridis Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 322/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Sel)." Universitas Nasional, 2024. Fikriyah, Khusnul. "Al-Umuru Bi Maqashidiha;Bagaimana Implementasi Dalam Muamalah." Journal of Economic and Business Innovation vol.1, vol (2021): 80-83. Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 361-78. Hakim, Ovaldo Noor, and Rugun Romaida Hutabarat. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai 'Sifat Kedermawanan' Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 PK/PID. SUS/2020)." Jurnal Hukum Adigama 5, no. 2 (2022): 881-901. Hulsman, L.H.C. The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective Dalam Barda Nawawi Arief. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum Dan Kriminologi, 2005. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 38
Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Pagaruyuang Law Journal, 2023, 149-63. Irawan, Ady. "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Pendidikan IPS 7, no. 1 (2017): 29-36. Jauzi, Imam Ibnul. Talbiis Ibliis;Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, n.d. Lubis, Arief Fahmi. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer." Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 1 (2022): 41-54. Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana Prenada Media 55 (2005). Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad'iyyah. Dar Al-Kutub, 1973. Nawawi, Ruston. "Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Tafsir Ibn'Asyur, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir: Pandangan Ibnu'Asyur Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis 9, no. 2 (2023): 145-57. "NUOnline," n.d. Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." Jurnal Miqat 42, no. 2 (2018). Prof. Dr. H. Muladi, SH dan Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, M.Hum. Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020), 2020. Risaldi, Wahyu, Mujibussalim Mujibussalim, and M Gaussyah. "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 547-60. Rosyid, Mukhlish Abdul, Zulfa Mumtaza, Ahmad Nurrohim, and Yeti Dahliana. "The Concept Of Ummatan Wasatan In The Qur'an (A Comparative Study Of Tafsir Fii Zhilaalil Qur'an By Sayyid Qutb And Tafsir Al-Munir By Wahbah Zuhayli)." In International Conference On Islamic And Muhammadiyah Studies (Icims 2022), 51-63. Atlantis Press, 2022. Sanjaya, Akbar. "Staycation Dikaitkan Dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 11 (2023): 1024-31. Sindarto, Sebastian. "Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Reformasi Hukum 25, no. 2 (2021): 182- 201. Sunarto, Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 19, no. 1 (2020): 97- 112. Toule, Elsa R M. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum PRIORIS 3, no. 3 (2013): 103-10. Wahyuni, Fitri. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pengolahan Garam Ilegal (Studi Putusan Nomor: 137/PID. B/2017/PN. Sdn.)," 2019. Zaidan, M Ali. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Sinar Grafika, 2022. Zulfa, Eva Achjani. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)." Lex Jurnalica 4, no. 2 (2007): 93-100. Calvin, Noor Azizah Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7. No. 1 (2024) 17-39 39