BAB I: SEJARAH PRABU SILIWANGI A. Siapakah Prabu Siliwangi? Sosok Prabu Siliwangi selalu menjadi penelitian sejarah sampai kini, untuk diketahui hakikat personalitas dan pesan-pesan moral luhur yang ditinggalkannya. Beliau dikenal sebagai Raja Kerajaan Pakuan Pajajaran yang mencapai era keemasan. Di akhir-akhir masa pemerintahannya bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Tanah Priangan. Sebagian dari ajaran beliau (atau ajaran masyarakat Sunda di era beliau) di bidang kemiliteran, mendapat perhatian besar menjadi inspirasi strategi kemiliteran era modern. Dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa, tim penulis sejarah Kodam Siliwangi menjelaskan sosok Prabu Siliwangi sebagai berikut: "Menurut sumber-sumber prasasti bahwa Prabu Niskala Wastukancana atau Prabu Wangi memerintah di Kawali-Galuh, Priangan Timur. Prabu Wangi pada usia muda sekali telah dinobatkan menjadi raja. Oleh karenanya kekuasaan pemerintahannya lama sekali, yaitu selama 104 tahun sejak 1363 sampai 1467. Pada prasasti Kawali dikatakan bahwa Prabu Niskala Wastukancana dalam pemerintahannya yang lama itu mencapai masa kejayaan dan kemakmuran negaranya, keraton kerajaannya bernama Surawisesa. Dengan demikian Prabu Wangi sebagai raja, sangat terkenal di kalangan masyarakat luas. Rahiyang Dewa Niskala yaitu putra Prabu Niskala Wastukancana, yang berarti pula ayah Prabu Siliwangi, tidak dijumpai dalam babad, wawacan, atau cerita pantun. Sedangkan nama Prabu Siliwangi, sebagai cucu Prabu Wangi, selalu menjadi tokoh dalam babad, wawacan, dan cerita pantun. Sehingga dengan demikian (nama) Prabu Siliwangi tersebar luar dan dikenal baik di kalangan rakyat luas. Dalam naskah Carita Parahiyangan dikatakan bahwa pengganti Prabu Wangi yang kemudian terkenal sebagai tokoh kedua dalam pemerintahan kerajaan (Pajajaran) ialah: Ratu Purana, Prabu Guru Dewataprana, Ratu Jayadewa, Sri Baduga Maharaja dan ada lagi nama-nama yang lainnya. Raja ini memerintah di Pakuan Pajajaran selama 39 tahun (tahun 1474-1513). Jadi pemerintahannya itu tidak lagi di Kawali-Galuh, Priangan Timur; melainkan di daerah Priangan Barat, sekitar daerah Bogor. Berdasarkan prasasti yang ada, hanya Sri Baduga seorang yang secara resmi pernah berganti gelar. Mula-mula bergelar Prabu Guru Dewataprana, kemudian ia berganti gelar menjadi Sri Baduga Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Nama atau gelar baru ini sangat indah karena itu dalam Carita Parahyangan, ia disebut "Sriman Sri Wacana". Artinya, yang termasyhur bernama indah. Gelar dalam prasasti Batutulis disebut ngaran dan nama yang termasyhur (harum = wangi). Dalam bahasa Sunda disebut wawangi atau wangi. Karena pernah berganti gelar itulah kemungkinan besar (alasan) rakyat menyebut Sri Baduga dengan Siliwangi, yang artinya berganti nama atau gelar. Demikian pula dalam babad dikatakan bahwa Siliwangi itu berarti "asilih wawangian". Kata "silih" yang berarti menggantikan dan "wangi" yang berarti harum atau masyhur, mengandung arti secara simbolik, bahwa Prabu Siliwangi menggantikan Prabu Wangi dalam segala kejayaan dan kebesarannya. Maka dapat kita katakan, bahwa masa 8
Siliwangi adalah masa kejayaan Pajajaran, seperti halnya masa kejayaan Kedatuan Sriwijaya atau Keprabuan Majapahit." (Jarahdam Siliwangi, 1968: 7-8). Sulyana WH et al. menegaskan, sosok Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja, yang memimpin Kerajaan Pakuan Pajajaran. Wilayah Pajajaran ketika itu meliputi Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Selain itu, Sri Baduga juga dikenal sebagai "Ratu Pakuan" dan "Ratu Sunda". (Sulyana et al., 2006: 38). Prabu Siliwangi memiliki isteri yang beragama Islam, bernama Subang Larang. Darinya Prabu Siliwangi memiliki anak Walangsungsang, Rara Santang, Rajasangara, dan lainnya. Mereka semua beragama Islam. Oleh guru agama Islam di Ampara Jati, Syekh Datuk ini Kahfi, Walangsungsang diberi nama Ki Samadullah. Tahun 1445 Ki Samadullah mendirikan pemukiman di hutan pantai, dengan nama Cirebonlarang atau Cirebonpasisir. Selanjutnya pemukiman ini dipimpin Ki Danusela. Setelah naik Haji, Walangsungsang diberi gelar Haji Abdullah Iman dari gurunya di Makkah. Walangsungsang juga menikahi putri Ki Danusela, Renta Riris (Kancanalarang). Setelah Ki Danusela wafat, Walangsungsang menggantikan menjadi pemimpin Cirebonlarang. Dengan bantuan keuangan kakeknya, Ki Gedeng Tapa, Walangsungsang membangun keraton pasukan. Bahkan Sri Baduga merestui dengan mengutus Ki Jagabaya untuk menyampaikan tanda kekuasaan dan memberi gelar kepada Walangsungsang, Sri Mangana. Syarif Hidayat, putra Rara Santang atau cucu Prabu Siliwangi, datang dan menetap di Cirebon, lalu menjadi guru agama Islam menggantikan Syekh Datuk Kahfi yang wafat. Walangsungsang menobatkan dia menjadi Tumenggung Cirebon. Saat Syarif Hidayat menjadi tumenggung, agama Islam telah menyebar hingga ke Kuningan dan Laragung. Pada tahun 1482 Syarif Hidayat diangkat menjadi raja Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati. (Sulyana et al., 2006: 39-40). Dapat dimengerti, akhir era kekuasaan Prabu Siliwangi dekat dengan awal berkembangnya Islam di Tanah Priangan. Bisa dikatakan, beliau ikut berjasa mendukung berkembangnya dakwah Islam itu sendiri, dengan menikahi seorang wanita bangsawan Muslimah, Subang Larang, dan bersikap toleran. Prabu Siliwangi juga membolehkan anak- anaknya dari Subang Larang memeluk agama seperti ibunya; suatu sikap yang sulit untuk di zamannya. B. Zaman Keemasan Prabu Siliwangi Menurut tim sejarah Kodam Siliwangi (1968), masa pemerintahan Prabu Siliwangi pada tahun 1474-1513. Namun menurut Sulyana WH et al., pada tahun 1482-1521. Rata- rata penulis sejarah sepakat, kekuasaan Raja Siliwangi ketika itu adalah Pakuan Pajajaran, di wilayah Priangan Barat. Mungkin karena kepemimpinan yang mirip antara Prabu Wangi di Kawali Galuh dan Sri Baduga di Bogor dan sekitarnya, beliau dijuluki "Pengganti Prabu Wangi" alias Siliwangi. Kebesaran dan kejayaan yang dialami Pajajaran seperti yang dikemukakan K.F. Holle, tahun 1969, meskipun hanya sepintas saja, namun dapatlah kita ketahui suasana masyarakat masaPajajaran. Bila kita telaah, pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi hampir tidak terduga, karena demikian teraturnya mulai dari sistem pemerintahan, sistem agama, ilmu falak dan topografi, ilmu perang, ilmu pengetahuan bahasa asing dan kerajinan tangan seperti membatik. (Jarahdam, 1968: 8). 9
Sri Baduga merupakan raja bijaksana, sehingga atas karunia Tuhan rakyat Pajajaran hidup sejahtera. Beliau membangun parit pertahanan dan membuat beberapa prasasti (Kebantenan dan Batutulis). Pakuan menjadi kota terbesar kedua di Nusantara, setelah Demak dengan penduduk berjumlah 50 ribu jiwa. Masa pemerintahan Sri Baduga disebut juga masa Gemuh Pakuan, yaitu kota Pakuan berpenduduk banyak. (Sulyana et al., 2006: 38). C. Strategi Perang Prabu Siliwangi Menurut lembaran-lembaran yang dinamakan Sangyang Siksakandang Karesian (SSK) yang berjumlah 30 lembaran, ditulis pada tahun 1518, di dalamnya terkandung nilai- nilai strategi kemiliteran yang berlaku di zaman Prabu Siliwangi. Naskah SSK itu kini disimpan di Museum Pusat dengan nomer kode Kropak 630 (Manuskrip Sunda B). Berikut ini adalah 20 strategi militer era Prabu Siliwangi: 1. Makarabihwa. Mengalahkan musuh tanpa berperang, melainkan dengan menggunakan kekuatan pengaruh; yaitu merusak kekuatan musuh dari dalam, sehingga mereka sudah kalah sebelum berperang. 2. Katrabihwa. Pembagian posisi prajurit saat menyerang, ada dari atas dengan senjata panah; ada dari bawah dengan senjata tombak dan berkuda. 3. Lisangbihwa. Sebelum perang dilakukan, Hulu Jurit (Panglima Perang) mengumpulkan pasukan untuk memberi motivasi dan membakar semangat juang, agar punya semangat mengalahkan lawan meskipun kekuatan pasukan seadanya. 4. Singhabihwa. Mengalahkan musuh dengan memasukkan tim kecil penyusup ke barisan musuh. Tim kecil berisi 5 orang ini bekerja mempengaruhi mental musuh, sehingga musuh bisa hancur oleh pikirannya sendiri. 5. Garudabihwa. Memecah kekuatan pasukan pada titik-titik yang tersebar. Setiap titik berjumlah sekitar 20 orang. Saat menyerang dilakukan secara serentak, kemudian setelah itu mnyebar kembali seperti semula, hingga dilancarkan serangan berikutnya. 6. Cakrabihwa. Menyusup ke wilayah musuh secara rahasia, untuk menyembunyikan senjata. Senjata dibutuhkan untuk peperangan suatu saat nanti. Penyusup haruslah prajurit yang terlatih dan sangat mengenal medan. 7. Sucimuka. Upaya pembersihan sisa-sisa kekuatan musuh, setelah perang berakhir. Biasanya musuh masih ada yang bersembunyi dan berlindung diri. Upaya ini dilakukan agar musuh kalah secara total, dengan tidak mampu membangun kekuatan kembali. 8. Brajapanjara. Mengambil kekuatan musuh untuk dididik dan dilatih menjadi orang kepercayaan. Nantinya dia dikembalikan ke asal daerahnya untuk menjadi mata-mata; guna melaporkan kekuatan musuh, senjata yang dipakai, dan strategi perangnya. 9. Asumaliput. Kemampuan mencari persembunyian yang tidak diketahui oleh musuh. 10. Meraksimpir. Bila pasukan berada di daerah rendah, dan musuh berada di daerah tinggi; maka strateginya adalah menggunakan tombak dan kuda. 11. Gagaksangkur. Bila musuh berada di daerah rendah, dan pasukan berada di daerah tinggi; maka dilakukan serangan seperti meloncat atau sergapan. 12. Luwakmaturut. Gerakan pasukan mengejar musuh yang melarikan diri, sampai ditemukan tempat persembunyiannya. 13. Kudangsumeka. Bila menyusup ke daerah musuh harus bisa menyembunyikan pedang yang dibawa, atau membawa pedang ukuran kecil. 14. Babahbuhaya. Cara menghimpun pasukan ketika terdesak, misalnya dengan memotivasi mental, semangat; diarahkan ke mana harus melarikan diri, memilih tempat berlindungi, menghindari pengejaran, dan lainnya. 10
15. Ngalinggamanik. Prajurit yang terlatih dipersenjatai dengan senjata rahasia atau senjata aneh kerajaan, dan dilatih mengendalikannya sebaik mungkin. 16. Lemahmrewasa. Cara berperang di hutan, ketika posisi terdesak, dengan menggunakan sarana-sarana senjata seadanya seperti batu dan batang pohon. 17. Adipati. Teknik melatih prajurit komando yang memiliki kemampuan handal, melebihi kemampuan prajurit biasa. 18. Prebusakti. Prajurit diberi latihan kesaktian, dengan cara supranatural (menggunakan kekuatan makhluk ghaib); agar memiliki kemampuan melebihi pasukan biasa. 19. Pakeprajurit. Prajurit pilihan ditugaskan berunding untuk mencapai perdamaian, karena raja menitahkan tidak menempuh cara perang; meskipun komandan pasukan ingin berperang. 20. Tapaksawetrik. Cara-cara berperang di air, menggunakan senjata di air, mengelabui jalur air. (Strategi Perang Sunda. Sumber: musuh, mendekati musuh melalui 6 Januari 2012). Jika strategi di atas dicermati dengan seksama, sebagiannya masih relevan dengan kondisi kekinian. Misalnya memasukkan unsur-unsur penyusup ke barisan musuh. Hal ini termasuk bagian operasi intelijen dan digunakan berbagai negara dalam menghadapi konflik. Adapun strategi yang didasarkan pada alat-alat senjata tradisional, tentu harus disesuaikan. Begitu juga, pembentukan pasukan komando, teknik berperang di air, teknik melarikan diri dari kejaran musuh dan sebagainya, masih banyak digunakan sampai kini. D. Wangsit Siliwangi Menurut cerita, sebelum wafatnya Prabu Siliwangi sempat menyampaikan wangsit, pesan-pesan berisi nasehat. Diucapkan kepada Deudeuheus, di hulu Sungai Ciujung, sebelum akhirnya beliau menyepi ke tengah hutan. Isi wangsit Prabu Siliwangi adalah sebagai berikut: "Sing saha bae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sakeleser Siliwangi manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulya gumelarna kawangikeun sabuwana panca tengah, (nya' eta) lamun manehna jujur, sinatria, teuneung, gumati ka si leutik, nyaah ka rahayat, sarta wibawa ka sasama. Sabalikna hirupna moal panggih jeung kaseunangan, bakal lara balangsak saeundengna lamun ingkar tina patokan anu tadi." Terjemah bahasa Indonesia: Barangsiapa menggunakan nama Siliwangi dan merasa dirinya menjadi sakeleser Siliwangi akan agung hidupnya, mulia gelarnya, dan akan harum ke semua penjuru dunia, yaitu apabila dia jujur, kesatria, memperhatikan si kecil, sayang kepada rakyat, dan wibawa ke sesama. Sebaliknya, hidupnya tak akan mendapat kesenangan, akan lara sengsara selamanya, apabila ingkar dari patokan tersebut. (Subiantoro, 2004: 30). E. Karakter dan Kepemimpinan Prabu Siliwangi Para ahli sejarah dan legenda rakyat menjelaskan sosok Prabu Siliwangi, padanya memiliki sifat-sifat luhur yang patut ditiru para. Antara lain yaitu: mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan masyarakat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah, dan ksatria. Mengayomi. Merupakan sikap pemimpin yang menjadi dambaan. Bersikap asih, tidak semena-mena, tidak menzhalimi. Karena itu pula Prabu Siliwangi dicintai rakyat Pasundan dan menjadi cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun. 11
Peduli dengan rakyat kecil. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Wangsit Siliwangi, juga Wasiat Prabu Wastukancana. Isinya tentang sikap peduli kepada rakyat kecil, tidak boleh semena-mena atau menindas rakyat. Membangun kesejahteraan rakyat. Diceritakan, di zaman Prabu Siliwangi berkuasa jumlah rakyat ibukota Pajajaran hingga puluhan ribu jiwa. Ada yang menyebutnya sebagai kota kedua terpadat di Pulau Jawa, setelah Demak. Jumlah penduduk padat biasanya karena perekonomian di tempat itu maju. Berani menghadapi tantangan. Saat terjadi konflik internal di tubuh keluarga kerajaan, atau konflik dengan pihak-pihak lain, Prabu Siliwangi menghadapinya. Sampai di sana muncul ilmu tentang "Strategi Perang Orang Sunda". Sikap toleransi. Prabu Siliwangi menikah dengan Subang Larang yang beragama Islam, dan membolehkan anak-anaknya memeluk agama Islam. Ini termasuk sikap toleransi yang langka sejak zaman itu. Melindungi wilayah. Dalam menghadapi konflik dengan pihak-pihak luar Prabu Siliwangi berusaha melindungi wilayahnya. Ada yang mengatakan, awalnya Kerajaan Pajajaran berada di Galuh Ciamis, lalu nantinya berpindah ke Bogor. Mungkin saja ini sebagai strategi untuk mempertahankan wilayahnya. Sikap ksatria. Akhir kehidupan Prabu Siliwangi tidak jelas, kapan dan bagaimana wafatnya. Ada yang mengatakan, ketika Kerajaan Pajajaran mengalami masalah sangat pelik dari sisi internal dan eksternal, Prabu Siliwangi tidak menginginkan ada konflik lebih banyak menimpa rakyatnya. Untuk menghindari konflik, dia dan beberapa pengikutnya memilih mengasingkan diri ke hutan. Bila dalam diri pemimpin masa kini ada sifat-sifat seperti itu, insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang handal, dicintai, dan teladan. F. Motto Kejuangan Prabu Siliwangi Subiantoro et al. menyebutkan tentang motto kejuangan Prabu Siliwangi: "Prabu Siliwangi juga bertanggung-jawab tidak hanya pada pelestarian nilai-nilai luhur Sunda, tetapi juga pada penegakannya di suatu saat nanti ketika peradaban manusia mengalami "titik-balik"; dari bentuk peradaban manusia yang terlalu materialis (duniawi), seperti yang sedang kita alami saat ini, dan balik kembali menuju peradaban manusia yang mengedepankan sikap-sikap kepedulian untuk saling mencerdaskan, saling mengasihi dan saling mengasuh (memelihara); yang dalam filsafat perenial atau tradisi kearifan Sunda lazim dinyatakan dalam motto: Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh." (Subiantoro et al. Mei 2004, hlm.32). Lebih jauh Subiantoro et al. menjelaskan posisi dari motto Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh: "Peradaban manusia modern semakin terlihat ingin menguasai, mendominasi, dan mengeksploitasi. Sikap-sikap kepedulian untuk saling mencerdaskan, saling mengasihi, dan saling mengasuh (memelihara), telah semakin ditinggalkan." (Hlm. 32). Bila dimaknakan, Silih Asih ialah rasa saling mengasihi; mengasihi sesama manusia, mengasihi makhluk ciptaan Tuhan, dan mencintai Tuhan Sang Pencipta. Silih Asah ialah 12
saling memperkuat, mendukung, menopang dalam mencapai kebaikan dan kemajuan. Dan Silih Asuh ialah saling menjaga, peduli, memperkuat. G. Nilai Kejuangan Prabu Siliwangi Nilai kejuangan yang disarikan dari hikayat kehidupan Prabu Siliwangi, antara lain sebagai berikut: Berjuang membangun kemakmuran. Kemakmuran hidup rakyat merupakan tujuan perjuangan Prabu Siliwangi. Di masa keemasan Kerajaan Pajajaran, keadaan rakyat makmur, ilmu kemiliteran sistem pemerintahan jugaberkembang pesat. (Sulyana WH et al., 2006, hlm. 135). teratur, ilmu pengetahuan berkembang, Berani menghadapi risiko kesulitan. Prabu Siliwangi menghadapi tantangan dari berbagai sisi, termasuk di internal keluarga kerajaan sendiri. Namun beliau tetap menghadapi semua itu dengan ketegaran. Patriotisme. Prabu Siliwangi punya semangat mengutamakan kehidupan rakyat, meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Itulah patriotisme. Berorientasi perdamaian. Prabu Siliwangi juga berorientasi perdamaian, jika memungkinkan bisa menghindari konflik dan peperangan. Namun jika harus berperang, beliau dan bawahannya sedia berperang dengan menggunakan strategi dan cara-cara pertahanan yang rapi. Realistik memandang kenyataan dan perubahan zaman. Prabu Siliwangi tidak menutup juga dinamika sosial. mata Kepemimpinan status quo tidak memberi peluang atas terjadinya perubahan; sedangkan kepemimpinan bijaksana selalu tanggap atas perubahan. Sebagai contoh, di era Orde Baru, kepemimpinan politik cenderung statis dan menutup mata atas aspirasi masyarakat. Bila masanya tiba, kesadaran politik masyarakat semakin berkembang pesat, sedangkan penguasa terus bersikap defensif; maka terjadilah yang terjadi, rakyat menuntut perubahan sehingga kepemimpinan politik itu tumbang. terhadap perubahan situasi, perkembangan zaman, 13
H. Nilai Kemasyarakatan Prabu Siliwangi Nilai-nilai kemasyarakatan yang disarikan dari seratan kehidupan Prabu Siliwangi, antara lain sebagai berikut: (1). Saling tolong-menolong. Itu tercermin dari motto yang dikenal luas: Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh. Di dalamnya mengandung makna tolong-menolong, saling menguatkan, saling berempati. (2). Bekerjasama. Sifat ini tercermin dari pembangunan kesejahteraan, juga dalam strategi kemiliteran yang dikenal di zamannya. Pada keduanya terkandung makna bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (3). Solidaritas atau kesetiakawanan. Yaitu sikap senasib-sepenanggungan, bila enak dirasakan bersama, bila sedih dihadapi bersama. Tidak egois atau mementingkan diri sendiri. (4). Kepedulian sosial. Itu tercermin dari sikap Prabu Siliwangi yang peduli pada rakyat kecil, menjadikan kemakmuran dan kedamaian hidup rakyat sebagai tujuan kepemimpinannya. (5). Mendidik generasi penerus. Tidak mengabaikan generasi nanti, namun mempersiapkannya untuk suatu kehidupan zaman yang berubah cepat. Itu tercermin dari petuah/wangsit yang diturunkan untuk generasi nanti. Juga dari motto Silah Asih, Silih Asuh, Silih Asah. Demikianlah butir-butir karakter positif yang disarikan dari hikayat kehidupan Prabu Siliwangi. Ia menjadikan cerminan untuk masyarakat, prajurit TNI, juga para pelajar dan generasi muda. Karena nilai kejuangan dan keteladanan itu pula, nama Siliwangi diabadikan sebagai sebagai nama Kodam TNI untuk wilayah Jawa Barat. Seperti juga semboyan yang populer di Kodam III/Siliwangi, "Esa Hilang Dua Terbilang." Di dalamnya mengandung makna semangat tak kenal menyerah, patriotisme untuk menghadirkan karya terbaik, serta meninggalkan generasi pelanjut yang lebih kuat, handal, matang. Ia menyimpulkan semangat Prabu Siliwangi.[] 14
BAB II: TNI AD DAN KODAM III SILIWANGI TNI Angkatan Darat (TNI AD) merupakan soko guru kekuatan militer di negara kita. Alasannya, karena jumlah personel TNI AD paling besar dibandingkan dua matra lain, Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL). Selain itu, karena awal pembentukan TNI memang didominasi oleh pasukan pejuang dari matra Angkatan Darat. Secara khusus, Kodam III Siliwangi identik dengan TNI AD. Struktur heirarki kemiliteran dan kesatuan-kesatuan di dalamnya memang Angkatan Darat; dengan tetap memberikan perhatian terhadap fungsi-fungsi keamanan di udara dan perairan. Bisa dikatakan, basis pertahanan militer di Jawa Barat, adalah matra Angkatan Darat. Termasuk lahirnya kesatuan pasukan komando pertama di tubuh TNI, Kopassus, juga dari rahim Angkatan Darat. A. Sejarah Pembentukan TNI Awal tumbuhnya TNI tidak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia, melalui Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam teks Proklamasi ada kalimat: "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam ini menuntut kekuatan perang untuk tempo yang sesingkat-singkatnya." Kalimat melaksanakan pemindahan kekuasaan dari tangan penjajah ke tangan Republik Indonesia. Seperti dimaklumi, para pemuda Indonesia banyak belajar kemiliteran dan senjata modern dari pasukan Dai Nipon Jepang. Sejak tahun 1943 Jepang membentuk Heiho, organisasi militer lokal; lalu membentuk Gyugun (tentara pertahanan lokal) untuk Jawa dan Sumatera. Pasukan Gyugun di Jawa disebut PETA (Pembela Tanah Air). Lewat satuan-satuan militer Jepang ini, para pemuda Indonesia banyak belajar kecakapan kemiliteran yang penting. Pada tanggal 14 Februari, atau sekitar 6 bulan sebelum Proklamasi, muncul pemberontakan PETA di Blitar, dipimpin oleh Supriyadi. Sejauhmana eskalasi pemberontakan itu dan bagaimana strategi Supriyadi dalam pemberontakan itu, banyak tidak diketahui. Tetapi bangsa Indonesia mulai sadar, bahwa pelajaran dan fasilitas militer yang diperoleh dari Jepang bisa digunakan untuk memukul Jepang itu sendiri, jika saatnya tiba. Pada tanggal 23 Agustus 1945, hanya 6 hari setelah Proklamasi, Sukarno mengumumkan berdirinya lembaga pertahanan rakyat yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Hal itu sekaligus melaksanakan amanat sidang PPKI pada sehari sebelumnya. BKR mulanya bukan sebuah organisasi militer organik, tetapi semacam badan keamanan darurat yang dibutuhkan segera dalam momen waktu sangat genting (pasca kemerdekaan). Dalam pembentukan BKR, Sukarno berkata: "Kami telah memutuskan untuk mendirikan dengan segera di mana-mana Badan Keamanan Rakyat untuk mendapat keamanan yang seteguh-teguhnya. Banyak, banyak sekali tenaga-tenaga yang tepat sekali untuk melaksanakan pekerjaan ini. Bekas prajurit PETA, bekas prajurit Heiho, bekas prajurit Pelaut, pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat pembangunan, mereka semua adalah tenaga-tenaga yang baik untuk pekerjaan ini. 15
Untuk menyusun negara yang akan menghadapi dunia internasional, karena itu saya mengharap kepada kamu sekalian, hai prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho, dan Pelaut, beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat. Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam tentara kebangsaan Indonesia." (Jarahdam Siliwangi, 1968: 14). Pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah RI mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI no. 6. Isi maklumat itu adalah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai Menteri Keamanan Rakyat pertama, dipilih Supriyadi (mantan komandan PETA Blitar). Momen ini nantinya diperingati sebagai Hari Kelahiran TNI. Tanggal 10 November 1945, terjadi perang besar-besaran di Surabaya. Kota Surabaya diserbu pasukan Sekutu (Inggris) dari darat, laut, dan udara. Dua hari kemudian, 12 November 1945, Sudirman diangkat sebagai pemimpin TKR (atau APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia). Perang Surabaya ini berjalan hingga 3 minggu. Akibat perang, kota Surabaya luluh lantak, ribuan pejuang dan rakyat sipil gugur sebagai korban. Sekitar 600 orang tentara Gurkha, tentara bentukan Inggris dari rakyat India, membelot mendukung pejuang RI. Awal Desember 1945, konvoi pasukan Sekutu yang memasuki Bandung, dihadang oleh para pejuang sepanjang jalur Bandung-Jakarta. Pecah perang sampai berhari-hari. Pada 13 Desember 1945 Jendral Sudirman melancarkan serangan mematikan di Ambarawa Magelang, lalu meraih kemenangan besar. Perang itu dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Tiga hari kemudian, 15 November 1945, Jendral Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TKR/APRI. (Sulyana et al., 2006: 69). Belanda menambahkan pasukannya di Jakarta, untuk mengganti posisi Australia. Di Sulawesi Selatan terjadi tragedi yang mengenaskan. Seorang perwira KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger) bernama Westerling bersama anak buahnya membantai warga sipil di sana, hingga terbunuh sekitar 40 ribu jiwa manusia. KNIL tentara bentukan Belanda, mengabdi kepentingan penjajah. Anggotanya banyak direkrut dari orang-orang Indonesia juga. Berbeda dengan NICA, pasukan yang terdiri dari orang-orang Belanda sendiri. AH. Nasution menuliskan dalam bukunya Tentara Nasional Republik Indonesia (jilid I), seputar pembentukan TKR: "Sekutu yang pertama mendarat dan memerintahkan Jepang untuk membatalkan Republik dan mempertahankan Indonesia, maka pemerintah memanggil bekas mayor KNIL (yang bernama) Urip Sumohardjo ke Jakarta, di mana ia menerima pengangkatannnya dari tangan Wakil Presiden Hatta menjadi Kepala Staf Umum dan ditugasi untuk membentuk tentara...." (Jarahdam, 1968: 30). 'inventaris' Hatta menyerahkan otoritas penyusunan sistem ketentaraan nasional ke Urip Sumoharjo, mantan perwira KNIL yang dulunya mengabdi dan berperang di pihak Belanda. Untuk melaksanakan tugasnya, Urip Sumoharjo diberi pangkat khusus sebagai Letnan Jendral. Dia mulai membuat markas tertinggi TKR di Yogyakarta, di dalamnya terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Selain itu Urip juga membentuk Markas Besar Umum, mengikuti model Departement van Oorglog (departemen peperangan) yang berlaku dalam pemerintah Belanda dahulu. Sistemnya seperti KNIL, tetapi tidak invanteri, artileri, kavaleri. memasukkan (Jarahdam, 1968: 30). inspektorat-inspektorat kesenjataan seperti Pada tanggal 7 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), berdasarkan surat Penetapan Pemerintah no. 2/S.D./1946. Esensi pengubahan itu hanya sekedar pergantian nama saja, sedangkan sistemnya tetap. Usulan pengubahan nama datang dari Menteri Pertahanan saat itu. 16
Tidak lama setelah itu, masih di bulan yang sama, tepatnya pada 25 Januari 1946, nama TKR berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dengan menggunakan nama TRI ini, Pemerintah RI menunjukkan sikap yang tegas dan bertekad untuk memiliki dan mengasuh tentara kebangsaan sendiri. (Jarahdam,1968: 34). Dan setahun kemudian, tepatnya pada 3 Juni 1947, disepakati penggunaan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pengganti TRI. Di era Orde Baru, Pemerintah RI menetapkan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai nama resmi tentara nasional. Di dalamnya menggabungkan AD, AL, AU, dan Kepolisian (Polri). Setelah Reformasi 1998 kebijakan berubah lagi, Polri berdiri sendiri, dan nama tentara dikembalikan ke nama TNI seperti semula. B. Peristiwa Bandung Lautan Api Pada tanggal 22 Maret 1946 Markas Sekutu menghubungi pihak RI dan menuntut wilayah Bandung dikosongkan dari unsur-unsur pasukan bersenjata. Mr. Syafrudin Prawiranegara datang ke Bandung membawa amanat dari Perdana Menteri Syahrir di Jakarta, agar dalam radius 10 km dari Bandung, bersih dari pasukan bersenjata. Tapi pada saat bersamaan datang perintah dari Markas TRI di Yogyakarta, agar semua pasukan dan pejuang mempertahankan kota Bandung. Bunyi kawat yang diterima Panglima Divisi I Siliwangi, Mayor tumpah darah, harus dipertahankan." Jendral Nasution, ialah: "Tiap sejengkal Pasukan TRI dan pejuang gamang mendapati dualisme perintah di atas. Satu sisi perintah mengosongkan Bandung, di sisi lain mempertahankannya. Menurut Nasution, pada sore hari 23 Maret, atau keesokan harinya, Inggris sudah menyebarkan pamflet-pamflet yang isinya maklumat, sebelum 24 Maret 1946 jam 24.00, kota Bandung harus sudah dibersihkan dari semua unsur tentara bersenjata dan lasykar. Nasution berusaha negosiasi dengan pihak komandan Sekutu, Kolonel Hunt, tapi tidak tercapai kesepakatan. Malah Nasution menekankan, tidak bisa menjamin tidak akan pecah perang antara pejuang Republik dan Sekutu. Dalam pembicaraan dengan perwira-perwira militer, Mayor Rukana mengusulkan agar membumi-hanguskan kota dan menutup terowongan kali Ciliwung dengan ledakan dinamit. Kamran dan Sutoko mengusulkan agar tentara keluar bersama rakyat, tetapi terlebih dulu membakar kota agar tidak dimanfaatkan oleh Belanda dan Sekutu. Sementara perwira-perwira resimen lain, memilih terus bertempur sebagai rakyat. Pada siang hari, 24 Maret 1946, pukul 14.00, Nasution mengeluarkan perintah, agar pegawai dan rakyat segera keluar dari kota Bandung, sebelum pukul 24.00; agar kota dibumi-hanguskan, gedung-gedung dihancurkan atau dibakar; dan pos militer dipindahkan ke Dayeuhkolot. Perintah ini membuat pemerintah sipil di bawah Walikota Syamsurizal terjepit. Sebelumnya dia menjamin keamanaan kota dan memerintahkan rakyat bertahan, tetapi dengan perintah Jendral Nasution itu mau tidak mau ribuan rakyat harus diungsikan segera. Dalam kesaksiannya, Nasution berkata: "Pukul 20.00 saya berdiri di sebuah bukit, sebelah selatan Dayeuhkolot bersama Mayor Rukana dan memeriksa pelaksanaan perintah saya. Berangsur-angsur kedengaran dentuman-dentuman, dan kelihatan kebakaran semakin hebat, mulai dari Cimahi sampai Ujungberung. Di bagian utara hanya di pinggir-pinggir terjadi kebakaran. Serangan-serangan dilakukan sekitar bekas KMA, Ciumbuleuit, Sukajadi, dan lain-lainnya. Gedung-gedung yang besar hancur oleh dinamit. Tembakan-tembakan tersembunyi dilakukan di bagian utara. 17
Lebih kurang pukul 21.00 kami berdua kembali masuk kota untuk memeriksa dari dekat. Sangat sedih hati melihat lebih kurang 100.000 rakyat keluar kota dengan berjalan kaki, memikul dan menggendong anak-anak, serta barang sekedarnya. Banyak yang menangis. Hujan rintik-rintik menimpa mereka. Kami meronda kota dan membantu sendiri membakar di sana-sini. Penduduk Cina mengungsi ke daerah Inggris. Di antara mereka banyak jatuh korban, karena melakukan perlawanan kepada kita. Setelah pukul 24.00 kota praktis sudah kosong dari manusia, akan tetapi api masih terus menyala. Kami menunggu bagaimana tindakan Inggris. Akan tetapi hanya terdengar tembakan-tembakan yang sebentar-sebentar, jauh di utara. Pukul 01.00 kami ke luar kota." (Jarahdam, 1968: 50-51). Peristiwa heroik ini selalu dikenang oleh bangsa. Pengorbanan besar-besaran demi mempertahankan kemerdekaan, agar tidak memberi jalan bagi Sekutu dan NICA untuk kembali menjajah negeri, khususnya Bandung. Pun lagu Halo-halo Bandung lahir sebagai kenangan akan pengorbanan rakyat Bandung saat membumi-hanguskan kotanya sendiri. C. Peristiwa Hijrah Pasukan Divisi Siliwangi Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Militer I, meliputi serangan ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Agresi ini mengundang kecaman dunia, sehingga PBB menyerukan dilakukan perundingan perdamaian antara Pemerintah RI dan Belanda. Akhirnya terjadi perundingan damai di kapal Renville milik Amerika yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan Renville ini ditanda-tangani 17 Januari 1948. Secara umum perundingan ini sangat merugikan pihak Indonesia. Untung Subiyantoro et al., dalam Kiprah Siliwangi dalam Pijakan Waktu, mengatakan: "Isi perjanjian Renville itu antara lain adalah mengharuskan pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, ke daerah-daerah yang masih dikuasai oleh RI. Dipandang dari segi politik, militer, dan ekonomi sangat merugikan Republik Indonesia, khususnya TNI. Dari segi politik perjuangan Renville tersebut berarti penegakuan RI secara "de jure" atas kedaulatan Kerajaan Belanda atas Tanah Air kita. Sedangkan dipandang secara militer, perjuangan itu berarti menyerahkan kantong-kantong gerilya kita yang tidak dapat direbut Belanda itu ke pihak Belanda sehingga kita menjadi terkepung. Dipandang dari segi ekonomi persetujuan itu berarti kita menerima keadaan bahwa semua kota-kota besar, pusat-pusat produksi dan perdagangan keluar (ekspor), telah berada pada tangan Belanda. Ekonomi kita berada dalam keadaan terkepung, terblokade, terjepit." (Subiyantoro et al., 2004: 15). Sebagai akibat perjanjian Renville ini, pasukan Divisi Siliwangi harus pindah ke Yogyakarta dan sekitarnya yang masih berada di bawah kekuasaan RI. Selain RI, saat itu ada wilayah RIS (Republik Indonesia Serikat) yang banyak dikontrol oleh Belanda. Seruan Hijrah ini disampaikan oleh Jendral Nasution, selaku Panglima Divisi Siliwangi: "...dalam batas satu minggu, pasukan Divisi Siliwangi harus meninggalkan kantong- kantong pertahanan di Jawa Barat, pindah ke daerah kekuasaan Republik Indonesia. Dalam batas satu minggu pula harus meninggalkan daerah pendudukan Belanda. Sebagian kecil dari pasukan Siliwangi yang berada di Jawa Barat, berjalan kaki menuju Banten yang masih 100% dikuasai Pemerintah Indonesia..." (Sulyana et al., 2006: 204). Maka pada rentang waktu 1 Februari 1948 sampai 22 Februari 1948, beribu-ribu pasukan Divisi Siliwangi bergerak ke Yogyakarta dan sekitarnya. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kereta api, dan ada juga yang naik kapal laut. Sekitar 29.000 pasukan Siliwangi 18
berjihrah ratusan kilometer ke timur, meninggalkan kantong-kantong gerilya di Jawa Barat. (Subiyantoro et al., 2004: 15). Mengomentari kehebatan peristiwa Hijrah ini, Sulyana et al. Mengatakan: "Hikmah yang diambil dari peristiwa ini adalah pengalaman Siliwangi melakukan adaptasi di daerah lain yang berbeda; dan pengalaman ini tidak pernah dialami oleh divisi-divisi lain. Siliwangi melakukan penyesuaian budaya, sekaligus belajar bagaimana komunikasi dan saling pengertian bisa dibangun dalam mendukung tugas-tugas baru. Tetapi nilai yang paling berharga bagi pembinaan satuan adalah loyalitas yang tangguh tanpa reserve, tanpa memperdebatkan serta memperhitungkan untung rugi. Kesetiaan kepada NKRI yang ditunjukkan oleh Siliwangi menjadi contoh loyalitas TNI kepada Republik dari masa ke masa. Pengabdian membutuhkan pengorbanan dan hal semacam ini tidak saja menjadi nilai yang dihayati oleh prajurit, melainkan juga oleh keluarga dan masyarakat Jawa Barat." (Sulyana et al., 2006: 204-205). Tidak lama setelah menempati di posisi di Yogyakarta dan sekitarnya, meskipun dalam kondisi serba keterbatasan, pasukan Siliwangi dilibatkan untuk memberantas pemberontakan PKI Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, Kolonel Soemarsono memproklamirkan berdirinya "Soviet Republik Indonesia", dengan dukungan pasukan Brigade 29. Kolonel Sungkono dari kekuatan militer Jawa Timur ditugaskan menumpas PKI dari arah timur. Sedangkan pasukan Siliwangi menyerang dari arah Barat. Tanggal 30 September 1948, pasukan dari Batalyon Kian Santang Siliwangi, berhasil menguasai kota Madiun yang menjadi markas PKI dipimpin oleh Muso. Benteng terakhir PKI di Blora berhasil direbut TNI pada 13 Oktober 1948. Tanggal 19 Desember 1948, sekitar pukul 06.00 pagi, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke ibukota RI Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dibom oleh pesawat- pesawat Belanda. Diikuti menerjunkan satu batalyon pasukan baret hijau. Pasukan AURI yang menguasai Maguwo berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Pada hari itu juga kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat RI ditahan Belanda. Panglima Besar TNI Jendral Sudirman dan Letkol Suharto mundur dari Yogya, dan mulai melaksanakan taktik gerilya. Selanjutnya Jendral Sudirman memerintahkan pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat untuk memulai gerilya. Kembalinya pasukan Siliwangi ke Jawa Barat ini dikenal sebagai peristiwa "Long March Divisi Siliwangi". Gerakan ini dimulai pada 22 Desember 1948 dan terus berjalan sampai bulan Januari 1949. Sulyana et al. Mengatakan, "Prajurit Siliwangi beruntung karena persitiwa Long March ini menjadi legenda yang hanya melekat pada Divisi (Kodam) Siliwangi. Tidak saja tentaranya, tetapi masyarakat Jawa Barat sangat bangga dan menjadi buah bibir dari masa ke masa." (Sulyana et al., 2006: 2010). D. Kepahlawanan di Dayeuhkolot Pada 10 Juli 1946 sekitar pukul 21.45, beberapa prajurit dari Barisan Banteng RI, Pangeran Papak, dan Hizbullah mendapat missi berat menyerang pertahanan Belanda di Dayeuhkolot. Missi ini diemban oleh dua regu dengan anggota keseluruhan 11 orang. Regu I dipimpin Mohammad Toha, beranggotakan 5 orang. Regu II dipimpin Akhmad, beranggota 6 orang. Pada malam itu mereka bergerak menuju sasaran, setelah menyeberangi Sungai Citarum. Namun sayangnya, salah satu anggota tak sengaja menyentuh kabel ranjau yang dipasang Belanda. Seketika terjadi ledakan, disusul rentetan tembakan dari markas Belanda. Dalam peristiwa ini Ramdan gugur, sedang sepuluh anggota lain mendapat luka-luka. 19
Sembilan orang memutuskan kembali ke tempat semula, dengan menyeberangi sungai, membawa jenazah Ramdan. Sedangkan Mohammad Toha, meskipun terluka tetap bermaksud meneruskan missi. Ramdan berniat menghancurkan gudang mesiu Belanda yang ada di dekat tempat itu. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 11 Juli 1946, sekitar pukul 12.30, terjadi ledakan hebat disertai getaran bumi dan kepulan asap hitam tebal ke angkasa. Peristiwa itu membuktikan Toha berhasil menyelesaikan missinya. Toha gugur bersama hancurnya gudang mesiu Belanda. Sebagai kenang-kenangan dan terimakasih atas jasa pahlawan yang gugur dalam peristiwa tersebut, pada 17 Agustus 1957 didirikan tugu peringatan di Dayeuhkolot. (Jarahdam, 1968: 77). E. Jasa Siliwangi dalam Lintasan Waktu Kodam Siliwangi identik dengan Angkatan Darat. Prajurit Siliwangi memiliki banyak jasa-jasa bagi perjuangan Republik Indonesia, sejak era Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya. Bukan hanya dalam level Indonesia, tetapi juga dunia. Berikut ini adalah sebagian catatan prestasi perjuangan Siliwangi yang mengharumkan nama TNI, rakyat Jawa Barat, juga Indonesia: 1. Tahun 1945-1948 berjuang mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan, menghadapi Agresi Belanda I dan II. 2. September 1948, menumpas pemberontakan PKI Muso di Madiun. 3. Tahun 1950-1959 menumpas pemberontakan APRA Andi Aziz. 4. Tahun 1949-1962 menumpas gerakan bersenjata DI/TII di Jawa Barat. 5. Tahun 1964 menumpas gerakan Kahar Muzakar. 6. Tahun 1961-1964 terlibat dalam operasi TRIKORA dan DWIKORA. 7. Tahun 1993-1994 terlibat operasi pengamanan di Timor Timur, di bawah pimpinan Letkol Teguh Wiyono. 8. Tahun 1997-1998 terlibat operasi di Timor Timur di bawah pimpinan Letkol Robby Win Kadir. Berhasil menembak mati tokoh Fretilin, David Alex. Setahun kemudian terlibat operasi lagi dipimpin Letkol Sanius Abastari. Setahun berikutnya terlibat dalam rangka pengamanan jejak pendapat rakyat TimorTimur, di bawah pimpinan Letkol Agus Supriyadi. 9. Tahun 1999-2000 terlibat dalam operasi pengamanan di Ambon di bawah pimpinan Letkol Daniel Effendy. 10. Tahun 2000-2001 terlibat dalam operasi pengamanan di daerah Aceh. Salah satu hasilnya, panglima GAM, Tengku Mahdi tertembak mati. Operasi di Aceh terus berlangsung sampai tahun 2003. 11. Tahun 2000-2003 terlibat dalam operasi pengamanan di Maluku Utara. 12. Tahun 1958-1959 batalyon dari Kodam Siliwangi bertugas di Mesir. 13. September 1960-Mei 1961, batalyon Kodam Siliwangi bertugas di Kongo. 14. Tahun 1980 Kodam Siliwangi mengirim personel dalam rangka mencapai perdamaian di Kamboja. 15. Bulan Juni 1980 Kodam Siliwangi mengirim obsever, Mayor TP. Djatmiko untuk mengusahakan perdamaian di Kuwait. 16. Tahun 1990-1995 Kodam Siliwangi aktif dalam pasukan perdamaian PBB di Bosnia. 17. Dari tahun 1980-1995 aktif terlibat dalam AMD (ABRI Masuk Desa). 18. Dari tahun 1996-2003, aktif terlibat dalam "TNI Manunggal Membangun Desa". 19. Dan lain-lain. (Subiyantoro, 2004: 19-22). 20
F. Divisi Siliwangi Menghadapi Gerakan DI/TII Sulyana et al. dalam buku Siliwangi Adalah Rakyat Jawa Barat, Rakyat Jawa Barat Adalah Siliwangi, mengatakan sebagai berikut: "Tanggal 25 Januari 1949 terjadi pertempuran sengit antara Divisi Siliwangi dan pasukan Kartosuwiryo di Antralina, dekat Malangbong. Antara 1950-1957 DI/TII berpengaruh begitu kuat di kawasan Priangan Timur, yaitu di daerah Tasikmalaya dan Ciamis. Desa-desa yang sepenuhnya dikuasai DI/TII, aparat desanya melarikan diri sehingga dikuasai pemerintahan sipil NII. Personil DI/TII mencapai 13.129 orang dan memiliki sekitar 3000 pucuk senjata. DI/TII menguasai 20% wilayah Kabupaten Tasikmalaya, 14% Kabupaten Ciamis, di Kabupaten Garut menguasai wilayah pegunungan. Selain di Priangan Timur, DI/TII memiliki pengaruh di Priangan Barat, seperti Gununghalu dan Cililin di Kabupaten Bandung, Cianjur Selatan, daerah sekitar Gunung Salak, Bogor. Konflik bersenjata yang tentu saja selalu memunculkan kekerasan pada akhirnya melahirkan korban di kalangan rakyat, sehingga akhirnya mengungsi atau sengaja diungsikan pasukan Siliwangi. Pada 1955-1961 pengungsi mencapai 209.355/tahun. Sedangkan korban jiwa pada 1957 mencapai 2.447. Para ulama di Jawa Barat berada pada posisi dilematis. Citra alim ulama acap kali diidentikkan dengan keberadaan DI/TII sehingga menimbulkan saling curiga antara pemerintah, para ulama, dan masyarakat. Penumpasan DI/TII ternyata memberi hikmah munculnya gagasan pembentukan wadah ulama yang kelak merupakan cikal bakal berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bisa dikatakan, gagasan pembentukan Majelis Ulama berawal dari Jawa Barat. Peristiwanya dapat dirunut sebagai berikut: Konflik di Tatar Sunda tahun 1957 itu mendorong para alim ulama dan ustadz di Tasikmalaya mengadakan pertemuan yang diselenggarakan di Wisma Batik, milik Koperasi Mitra Batik. Akhirnya pada 18 Maret 1957 mereka bersepakat membentuk organisasi yang bernama Badan Musyawarah Alim Ulama (BMAU). Kelahiran BMAU ini tidak sepenuhnya ditangani para ulama, tetapi difasilitasi juga oleh Komandan Infantri 11 Galuh, Tjakradipura, sebagai wujud kerjasama alim ulama dan umara. Hubungan antara ulama dan militer makin erat lagi tatkala dibentuk Lembaga Kesejahteraan Umat (LKU) di daerah Swatantra I Jawa Barat, berdasarkan keputusan Penguasa Perang daerah Swatantra I Jawa Barat, no. 59/3/PPD/1958; tertanggal 27 Maret 1958. Ditandatangani Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat, Letkol Mashudi. Lembaga ini dibentuk hingga ke daerah, dan bertujuan untuk menertibkan tindakan-tindakan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, termasuk zakat fitrah yang diurus oleh Arhatha sebagai Ketua, dan R. Moh. Kosim sebagai Sekretaris Umum, dan pengurus lainnya. Nampak sekali nilai-nilai religiusitas yang dihayati oleh Divisi Siliwangi sangat berguna tatkala diimplementasikan dalam sebuah operasi militer, dengan cara merebut hati masyarakat dan mengalihkan keberpihakannya dari musuh ke pasukan sendiri. Sejarah adalah sebuah kontroversi. Di satu sisi terdapat konsistensi pada laskar berbasis agama untuk melawan penjajah dan menolak segala kompromi. NII diproklamirkan pada saat terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Jawa Barat, dan secara yuridis formal itu bisa sah karena wilayah ini saat itu bukan wilayah RI. Benturan dengan DI/TII tidak bisa dihindarkan karena kembalinya Siliwangi ke wilayah Jawa Barat justru ingin mengukuhkan kembali wilayah RI yang diproklamirkan sebelumnya pada 17 Agustus 1945. 21
Sebenarnya konsistensi NII dalam mengisi kantong-kantong yang ditinggalkan Siliwangi dan mengganggu Belanda di luar garis demarkasi, bisa dibenarkan jika itu merupakan bagian dari strategi dan taktik TNI. Sayang NII tidak mau kembali ke pangkuan RI, sehingga terpaksa ditumpas, kendatipun fakta sejarah menunjukkan sebenarnya mereka juga adalah para pejuang kemerdekaan. Pelajaran yang bisa diambil, adalah kesetiaan kepada keyakinan dan ideologi masing-masing merupakan senjata yang menentukan dalam setiap perjuangan. Selain itu, dukungan rakyat menjadi faktor penentu. Maka bagi prajurit Siliwangi, kesetiaan dan dukungan rakyat senantiasa menjadi rumusan baku dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Tetapi hikmah dan pelajaran sejarah dari konflik Siliwangi dengan DI/TII yang paling berharga adalah munculnya gagasan dibentuknya Badan Musyawarah Alim Ulama yang kelak kemudian hari menjadi Majelis Ulama. Lembaga semacam ini di era Orde Baru ditransfer menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tidak berlebihan kiranya bahwa kehadiran Majelis Ulama Indonesia bersumber dari ide dan gagasan operasi teritorial yang dikembangkan oleh Divisi Siliwangi." (Sulyana et al., 2006: 211-213). Dari sisi masuknya Islam ke Jawa Barat tergolong paling akhir, dibandingkan masuknya Islam ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta. Meskipun begitu, karakter keislaman masyarakat Jawa Barat memiliki sifat militansi tinggi. Tidak berlebihan jika muncul kasus-kasus konflik berbasis isu keagamaan, bisa berpanjang-panjang masa dan berdarah- darah. Tepat kebijakan yang ditempuh Kodam III Siliwangi mendahulukan pendekatan persuasif, saling pengertian, serta membangun jembatan komunikasi. Daripada menempuh cara repressif dan otoriter. Fakta sejarah membuktikan, kesalaan dalam menangani konflik sosial berbasis isu agama bisa menelan ongkos sosial sangat besar. [] 22
BAB III: SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SAMPAI PROKLAMASI KEMERDEKAAN Bung Karno pernah berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya." Orang bijak mengatakan, "Bangsa yang tidak peduli dengan sejarah masa lalunya, akan menjadi bangsa yang tidak memiliki masa depan." A. Masuknya Belanda ke Nusantara Penjajahan Belanda penting untuk selalu dikaji. Selain karena penjajahan itu sendiri memakan waktu lama, sekitar tiga setengah abad; juga karena pengaruh penjajahan tersebut sangat dalam bagi membentuk karakter dan wajah kebangsaan kita. Awal masuknya bangsa Belanda ke Nusantara bukan dalam wujud Kerajaan Belanda, tetapi sebagai VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). VOC adalah sebuah perserikatan perusahaan-perusahaan perdagangan di Belanda. Orientasinya mencari keuntungan komersil. Namun dalam operasinya ia mendapatkan hak istimewa dari Kerajaan Belanda untuk membentuk pasukan bersenjata, membangun benteng, melakukan perjanjian internasional, memonopoli perdagangan di suatu wilayah, dan sebagainya. VOC resmi berdiri pada 20 Maret 1602 di Belanda. Di Indonesia, VOC bermarkas di Sunda Kelapa (Batavia). Mulanya VOC mencari lama-lama mereka rempah-rempah memonopoli, memaksakan harga, memaksakan aturan kepada para petani, hingga melakukan tindak-tindak kekerasan. Nantinya VOC terlibat aneka konflik dengan kerajaan- kerajaan di Jawa dan lainnya. lalu menjualnya di jalur pasaran Eropa. Tetapi Ekspedisi pertama VOC ke Nusantara membawa 38 kapal dengan persenjataan lengkap. Mereka mendirikan pos pertama di Gresik, Jawa Timur. Sedangkan pos dagang pertama mereka dirikan di Banten pada 1603. Sepuluh tahun kemudian, terjadi konflik antara Mataram dengan Surabaya; penguasa Mataram, Pangeran Krapyak meminta bantuan VOC. Ini termasuk awal-awal VOC terlibat dalam konflik dengan kekuatan pribumi. Tahun 1618 Jan Pieterzoon Coen menjadi Gubernur Jendral VOC di Batavia. Sultan Agung dari Mataram (pelanjut Pangeran Krapyak) melancarkan serangkan ke pos-pos VOC. Tahun 1628 Sultan Agung mengepung Batavia. Mereka juga membendung Sungai Ciliwung untuk melemahkan VOC, tapi langkah ini kurang sukses. Tahun 1629 kembali Sultan Agung menyerang VOC di Batavia. Mereka masih belum berhasil menaklukkan benteng VOC yang kokoh, tetapi pasukan Sultan Agung berhasil membunuh Gubernur Jendral VOC, JP. Coen. Kekalahan Mataram menandai melemahkan kerajaan-kerajaan pribumi di Tanah Jawa dalam menghadapi bangsa asing yang datang menjalankan kolonialisme. Apalagi kemudian tampuk kepemimpinan Mataram diteruskan oleh Amangkurat I yang memilih bekerjasama dengan VOC untuk menghadapi sesama kerajaan Nusantara. Perlu diingat juga, dalam operasinya VOC tidak hanya menghadapi konflik dengan kerajaan-kerajaan pribumi, tetapi mereka juga konflik dengan sesama negara kolonialis, Inggris dan Portugis. Ketiga negara ini berebut kekuasaan politik untuk mendominasi wilayah-wilayah di Nusantara yang kaya rempah-rempah dan hasil bumi. Tahun 1795 Inggris 23
berhasil mengalahkan Belanda. Raja Belanda memerintahkan agar pemerintah kolonialnya menyerah ke Inggris. Bulan Agustus 1795 VOC menyerahkan Malaka ke tangan Inggris. Tepat pada 1 Januari 1800 pemerintahan VOC dibubarkan, lalu kekuasaan beralih ke tangan Kerajaan Belanda. Peran pihak kolonial swasta diganti kolonial negara. Sebagian ahli mengatakan, VOC dibubarkan karena banyaknya praktik korupsi di birokrasi VOC. Tahun 1808 Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jendral untuk wilayah Hindia Belanda. Kebijakan Daendels yang terkenal ialah membuat jalan sepanjang Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Panjangnya sekitar 1000 km. Pembangunan ini dilaksanakan lewat Kerja Paksa. Belanda memaksa para pekerja dari kalangan pribumi membangun jalan, tanpa kompensasi dan pemberian hak-hak manusiawi. Banyak yang tewas dalam proyek ini. Pada bulan Agustus 1811, pasukan Inggris di bawah pimpinan Lord Minto menyerang Batavia dan berhasil mengalahkan Belanda. Pasukan Belanda mundur sampai ke Semarang. Pada bulan September tahun yang sama, Belanda menyerah kepada Inggris di Salatiga. Selanjutnya Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pengganti Daendels di Jawa. Itulah masa ketika Inggris pernah berkuasa di Indonesia, meskipun tidak lama. Pada bulan Agustus 1816 Belanda kembali berkuasa di Batavia, dipimpin Cornelis Elout. Tahun 1824 Belanda dan Inggris membuat perjanjian di London, untuk menyepakati pembagian wilayah jajahan di Nusantara. Inggris mendapatkan: Malaya, Singapura, Kalimantan Utara. Sementara Belanda mendapatkan: Jawa, Sumatra, Maluku, dan Papua. (Sulyana et al., 2006: 47-61). B. Perjuangan Tokoh Agama dan Ulama Piihak-pihak asing yang datang ke Nusantara, baik dalam bentuk badan usaha ataupun negara, membawa missi kolonialisme. Negara-negara kolonial Eropa membawa slogal: Gold, Gospel, Glory. Mereka datang demi mencari keuntungan ekonomi, menyebarkan agama, juga ingin mencapai pengaruh politik yang luas. Tentu saja hal itu menimbulkan reaksi keras. Para sultan pemimpin kerajaan Islam, juga para ulama menyadari bahaya di balik missi kolonialisme negara-negara Eropa itu. Maka mereka melakukan perlawanan secara berkelanjutan, di berbagai wilayah dan zaman. Perlawanan rata-rata bersifat lokal, sesuai kondisi tempat masing-masing, bukan sebagai kesatuan sebuah negara besar. Perlawanan pertama dilakukan oleh seorang pangeran dari Kerajaan Demak, Fatahillah. Beliau bersama pasukannya menyerang Portugis di Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527, dan berhasil mengalahkannya. Portugis pun hengkang dari Sunda Kelapa. Nama kota itu diganti namanya menjadi Jayakarta, atau kota yang berjaya. Nantinya Jayakarta diubah oleh VOC menjadi Batavia. Di masa sebelumnya, Demak juga mengutus armada laut yang dipimpin Raja Demak Adipati Unus untuk mengusir Portugis dari Malaka. Serangan dilakukan pada 1621. Dalam serangan ini Adipati Unus gugur. Meskipun jaraknya jauh dari Demak ke Malaka, tetapi rasa solidaritas antar kerajaan-kerajaan Nusantara dalam menghadapi penjajah asing, membuat mereka berani berkorban dan tidak merugi saling bekerjasama. Perlawanan berikutnya adalah dari Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Beliau memimpin ribuan pasukan menyerang Batavia, markas VOC. Serangkan dilakukan dua kali berturut-turut, pada tahun 1628 dan 1629. Serangan ini kurang berhasil, karena kuatnya benteng VOC dan persenjataan mereka yang lebih modern. Di samping jauhnya rute 24
pasukan Sultan Agung, bergerak dari Yogya menuju Batavia. Lumbung-lumbung persedian makan yang mereka siapkan di sepanjang perjalanan berhasil dibakar oleh kaki-tangan VOC. Perlawanan selanjutnya oleh Raden Trunojoyo di Surabaya. Sayangnya, Trunojoyo tidak hanya menghadapi pasukan VOC, tetapi juga pasukan Amangkurat I dan II, Raja Mataram penerus Sultan Agung, yang memilih bekerjasama dengan VOC. Pada tahun 1679 gabungan pasukan VOC dan Mataram berhasil mengalahkan Trunojoyo. Ia menyerah dan langsung dieksekusi. Tahun 1682 Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten bangkit melawan VOC. Terjadi perang sengit antara pasukan Sultan Ageng melawan VOC. Nantinya perlawanan bisa dipadamkan dengan cara adu-domba, antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Haji. VOC memanfaatkan celah perselisihan antara bapak dan anak untuk mendapatkan keuntungan politik. ini berkonsekuensi wilayah VOC di Jawa Barat semakin luas, membentang dari Cimanuk sampai Cisadane. Di sini muncul perlawanan dari Haji Prawatasari. Beliau bersama 3000 pengikutnya melakukan perang gerilya di tanah Priangan. Markas mereka di Jampang, Cianjur Selatan. Belanda tidak mampu mengatasi taktik perang gerilya ini, sehingga mereka menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang mampu menangkap Haji Prawatasari. Tahun 1677 terjadi perjanjian damai antara Mataram dan VOC. Hal Perlawanan tidak henti-hentinya, sampai tiba era Pangeran Diponegoro. Beliau memulai perlawanan pada tahun 1825. Kali ini yang dihadapi bukan VOC, tetapi Kerajaan Belanda sebagai sebuah negara. Setahun kemudian perang gerilya merebak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat itu yang menjadi Gubernur Jendral Belanda, Leonard Joseph Du Bus. Perang ini oleh para ahli sering disebut sebagai Perang Jawa. Dampak perang ini sangat menguras energi dan biaya Belanda, meskipun waktunya hanya sekitar 5 tahunan (1825- 1930). Satu demi satu panglima perang Diponegoro tertangkap Belanda, yaitu Kyai Maja, Pangeran Mangkubumi, dan Sentot Alibasyah Prawiranegara. Hal itu cukup melemahkan kekuatan Pangeran Diponegoro. Pada bulan Maret 1830 Pangeran Diponegoro bersedia berunding dengan Belanda, di Magelang. Tapi beliau ditipu, lalu ditangkap. Selanjutnya beliau diasingkan ke Menado, kemudian dipindah ke Ujung Pandang, sampai wafat pada 1855. Sentot Alibasyah digunakan oleh Belanda untuk menghadapi kaum Paderi di Sumatera Barat. Setelah menghadapi kaum Paderi, Sentot merasakan banyak sisi kesamaan dengan mereka, lalu dia memutuskan bergabung dengan kaum Paderi. Perang terus berlangsung, sampai akhirnya pemimpin Paderi, Imam Bonjol, ditangkap pada tahun 1837 lalu diasingkan. Perlawanan terus berlangsung, merambah wilayah luas di Nusantara. Rakyat Aceh bangkit melawan Belanda dipimpin Tengku Umar, Teuku Cik Di Tiro, Cut Nyak Dien. Pangeran Antasari memimpin rakyat Banjarmasin melawan Belanda. Tahun 1888 di Banten bangkit perlawanan dipimpin Haji Wasyid. Beliau seorang ulama yang disegani masyarakat, sekaligus pengusaha minyak kenanga. Beliau memimpin perang di daerah Serang dan Cilegon. Dalam perang ini beliau dibantu sejumlah teman seperjuangan, yaitu Haji Tubagus Ismail, Haji Ishak, Haji Mardjuki, Haji Asmawi, Haji Syafiudin, dan Haji Kasiman. Perlawanan mereka berhasil merebut Cilegon. Belanda kesulitan mengalahkan perlawanan ini. Mereka membuat sayembara berhadiah 1000 gulden bagi siapa yang bisa menangkap Haji Wasyid. Cara ini pun gagal. 25
Akhirnya Belanda mengepung pasukan Haji Wasyid dari berbagai penjuru. Dalam pertempuran sengit, Haji Wasyid terbunuh. Lalu perlawanan dilanjutkan teman-temannya. Tahun 1906 terjadi perang "puputan" di kota Badung Bali, dipimpin I Gusti Ngurah Denpasar, selaku Raja Badung. Perang berlangsung sengit, menelan korban jiwa dipihak rakyat Bali antara 3.600 hingga 7000 jiwa. Awal perang terjadi karena Belanda menuduh rakyat Sanur mencuri barang-barang milik saudagar China yang diangkut kapal Sri Komala yang berbendera Belanda. Kwee Tek Tjiang, pemilik barang, telah membuat laporan palsu ke pihak Belanda. Dua tahun kemudian terjadi lagi perang "puputan" terakhir di masa kerajaan-kerajaan Bali, di Klungkung. Perang dipimpin Raja Klungkung, Ida I Dewa Agung Jambe, nantinya gugur dalam pertempuran. Selain itu perang pecah juga di Sumatera Utara, ketika Raja Sisingamgaraja XII memimpin rakyat Batak melawan Belanda. Perang dimulai pada 16 Februari 1878, sejak Belanda masuk wilayah Kerajaan Tapanuli, didampingi pendeta penginjil Nommensen untuk membangun benteng. Dua bulan kemudian, Bangkara, pusat kerajaan Sisingamangaraja diserang Belanda. Sisingamangaraja melakukan taktik gerilya. Perang berakhir ketika Sisingamangaraja gugur dalam pertempuran di bukit Aek Sibulbulen, pada 17 Juni 1907. Perlawanan terhadap VOC atau Belanda di Priangan atau berbagai daerah, banyak dipimpin para tokoh agama. Hal ini bukan tanpa alasan. Sulyana WH et al. mengatakan, "Munculnya penguasa baru di daerah Priangan membawa ketidaksenangan para bupati yang sudah terbiasa bebas di bawah Mataram. Mereka menolak adanya penguasa baru, apalagi kekuasaan Belanda tersebut dianggap sebagai kafir. Maka segi agama inilah yang menjadi sebab utama timbulnya perlawanan terhadap Belanda di bawah pimpinan kaum ulama." (Sulyana et al., 2006: 54). C. Perjuangan Melalui Organisasi dan Politik Perlawanan para sultan dan ulama menghadapi penjajah, VOC dan Belanda, sejak abad ke-16 sampai akhir abad ke-19 rata-rata bersifat perlawanan fisik tanpa kompromi. Cara demikian cukup efektif menimbulkan kerugian di pihak Belanda, tetapi juga menguras energi rakyat Nusantara. Berapa banyak nyawa dikorbankan, rumah-rumah terbakar, kebun dan ternak musnah, serta berapa biaya dan perbekalan yang harus disediakan? Kemudian bagi pihak yang kalah seringkali harus menerima sanksi berat, berupa hukuman fisik, keharusan membayar ganti rugi, penyitaan kekayaan, penghinaan moral, dan lainnya. Di samping itu, perlawanan sporadis di berbagai daerah dianggap kurang efektif untuk mengalahkan penjajah dan mengusirnya dari bumi Nusantara. Dibutuhkan kesatuan bangsa, kesatuan jati diri, gerakan-gerakan politik selain konfrontasi fisik. Mungkin karena alasan seperti inilah banyak pemimpin nasional sejak akhir abad ke-19 mulai mengubah cara perjuangannya. Mereka mulai menempuh jalur pendidikan, organisasi, dan politik. Konstruksi dari perlawanan jenis baru ini dimulai dari proses pendidikan modern yang diperoleh putra-putri Indonesia. Pendidikan itu bersumber dari sekolah-sekolah yang didirikan Belanda, atau juga sekolah "swasta" yang didirikan bangsa Indonesia sendiri. Lewat pendidikan ini ditanamkan nilai-nilai kejuangan dan kesadaran politik. Perjuangan melawan penjajah tidak semata perlawanan fisik, tapi juga lewat kesadaran politik. Sebagai contoh, perjuangan RA. Kartini. Dia seorang putri kalangan priyayi, hidup dalam adat-istiadat ketat bangsawan Jawa. Namun pikirannya terbuka, mendapat pengaruh dari orang-orang Eropa dan media-media di sana. Kartini aktif menulis kepada teman- temannya di Eropa. Nanti surat-surat ini dikumpulkan oleh keluarga Abendanon, lalu 26
dibukukan dengan judul Door Duisternis Tot Licht, artinya "dari kegelapan menuju cahaya". Terbit pertama pada 1912. Buku ini awalnya bersifat terbatas, untuk kaum wanita di Jawa, namun kemudian menjadi inspirasi secara terbuka bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Di dalam butir- butir pemikiran Kartini terdapat benih-benih kesadaran nasional sebagai bangsa yang menuntut kebebasan dan persamaan hak-hak dengan bangsa lain (Eropa). Tahun 1904 Dewi Sartika mendirikan sekolah isteri di Bandung. Hal ini juga merupakan upaya membangun kesadaran kaum wanita. Setahun kemudian, di Solo berdiri organisasi rakyat pertama, Syarikat Dagang Islam (SDI), dipimpin oleh Haji Samanhudi. Awalnya merupakan perkumpulan para saudagar Muslim, khususnya pedagang batik di Solo. Tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo (BO), didirikan oleh Dr. Soetomo dan Dr.Cipto Mangunkusumo. Anggotanya adalah para priyayi Jawa dan Madura. Dari organisasi ini nanti lahir Tri Koro Dharmo, yaitu sayap organisasi kepemudaan Budi Utomo. Pada tahun 1918 Tri Koro Dharmo berubah menjadi Jong Java (organisasi kepemudaan Jawa). Tahun 1912 berdiri Syarikat Islam (SI), merupakan perubahan dari SDI, dipimpin oleh HOS. Cokroaminoto. Lebih berorientasi politik. SI sering mengadakan acara-acara rapat terbuka yang dihadiri ribuan anggotanya. Dalam kebijakan politiknya, SI sangat kental nuansa anti pemerintah kolonial Belanda. Kemudian ke dalam tubuh SI menyusup kekuatan komunis, yang menyebut dirinya sebagai "SI Merah", lalu mereka memisahkan diri membentuk "Sarekat Rakyat". Pengaruh komunis pertama kali dibawa ke Tanah Air oleh orang Belanda, namanya HJFM. Sneevliet. Dia membentuk ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging). Namun paham ini kurang diminati masyarakat. Agar mendapat pendukung, Sneevliet menyebarkan pengaruhnya di tengah organisasi Syarikat Islam. Dia berhasil mengkader tokoh-tokoh muda SI seperti Semaoen, Darsono, Tan Malaka, Alimin. Orang-orang itu nantinya membentuk "SI Merah" yang berhaluan komunis, berpusat di Semarang. SI Putih berorientasi memperkuat ajaran Islam, sementara SI Merah mendukung agenda Komintern (jaringan komunis internasional). Pada 18 November 1912 KH. Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan Muhammadiyah di Yogyakkarta. Selain memiliki missi dakwah, Muhammadiyah mengembangkan pendidikan dan kepedulian sosial. Pada bulan September 1914 berdiri madrasah Al Irsyad di Jakarta yang menjadi cikal bakal beridirnya organisasi Al Irsyad. Pada 11 Agustus 1915 organisasi Al Irsyad diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada 12 September 1923 berdiri organisasi Persatuan Islam (Persis) di Bandung, dipimpin Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Pada tahun yang sama Syarikat Islam berubah menjadi Partai Syarikat Islam (PSI). Bulan September 1925 berdiri Jong Islaminten Bond (JIB), didirikan oleh Haji Agus Salim dan Muhammad Natsir. Dan pada tahun 1926 berdiri organisasi Nahdhatul Ulama (NU), dipimpin KH. Hasyim Asyari, sebagai respon atas perubahan formasi kekuasaan di Tanah Arab, khususnya di Kota Makkah dan Madinah. Tahun 1910, Sam Ratulangi mendirikan Perserikatan Minahasa di Menado. Tahun 1914 berdiri Paguyuban Pasundan oleh beberapa mahasiswa STOVIA, yaitu Daeng Kanduruan Adiwinata, Dr. Junjunan Setiakusumah, Mas Dayat Hidayat, R. Kusumah Sujana, M. Iskandar, Karta Diwiria, Sastrahudaya, Abu Bakar, dan Husein Jayadiningrat. Tahun 1922 berdiri Perhimpunan Mahasiswa Indonesia oleh Muhammad Hatta, Sutan Syahrir, Sutomo, Ali Sastroamidjojo. Di tahun yang sama Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Bulan Juli 1927 berdiri Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) oleh Sukarno dan 27
Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian Dokter Cipto diasingkan ke Belanda, selama 11 tahun. Tahun 1928 PNI berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Momen sangat penting, pada 28 Oktober 1928 berlangsung Konggres Pemuda di Jakarta, lalu dikumandangkan Sumpah Pemuda. Para peserta sepakat dengan tekad bersama; berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Secara politik, Sumpah Pemuda menjadi pijakan berdirinya NKRI dan kesatuan rakyat Indonesia yang berbeda-beda suku dan bahasa, menjadi satu Indonesia. (Sulyana et al., 2006: 63-66). D. Era Penjajahan Jepang Pada 8 Maret 1942 Gubernur Jendral Belanda, Starkenborg, menyerah kepada Jepang di Bandung, Jawa Barat. Pada saat-saat terakhir Van Mook melarikan diri ke Australia dengan menggunakan pesawat terbang. Ini menjadi akhir dari penjajahan Belanda di Indonesia. Seperti diceritakan oleh banyak pihak; menyerahnya Belanda juga ditandai dengan eksekusi yang dilakukan Jepang kepada orang-orang Belanda, baik militer maupun sipil. Jepang menjajah Indonesia tidak lama, hanya sekitar 3,5 tahun. Dimulai sejak Maret 1942 sampai Agustus 1945. Berbeda dengan orang Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Penjajahan Jepang hanya selama 1/100 penjajahan orang Belanda. Meskipun begitu dampak dari penjajahan Jepang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Pertama, Jepang berhasil mengakhiri penjajahan Belanda atas negeri Indonesia. Perjuangan bangsa melawan Belanda sering mengalami kegagalan, namun kemudian hadirnya Jepang berhasil mengakhiri kekuasaan Belanda. Dalam perang yang dilaksanakan juga memanfaatkan kekuatan persenjataan modern. Ketika Jepang Jepang, mereka menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbour, mereka mengerahkan ratusan pesawat tempurnya. Kedua, hadirnya bangsa Jepang meningkatkan kekuatan moral bangsa Indonesia, karena Jepang sama-sama negara Asia. Semula timbul rasa minder dalam diri bangsa Indonesia, seolah tak mampu mengalahkan bangsa Eropa. Kemenangan Jepang dalam pertempuran membalik semua asumsi, ternyata bangsa Asia pun mampu mengalahkan Eropa. Ketiga, Jepang berjasa mengenalkan peralatan alat-alat militer modern kepada para pemuda Indonesia, juga mengenalkan dasar-dasar ketentaraan modern. Jepang merekrut para pemuda Indonesia untuk dididik kemiliteran, antara dalam wadah kesatuan PETA (Pembela Tanah Air). Nantinya, pada 14 Februari 1945 tentara PETA melakukan pemberontakan bersenjata di Blitar, dipimpin oleh Supriyadi. Keempat, hadirnya Jepang juga membuka jalan menuju kemerdekaan. Di era Belanda, anggota Volksrad (Dewan Rakyat) dari pemimpin politik Indonesia berulang-ulang menuntut kemerdekaan, tetapi tidak dihiraukan oleh Belanda. Ide-ide kemerdekaan semakin merebak seiring diperbolehkannya pemuda Indonesia mengenal senjata modern dan ketentaraan. Kelima, Jepang tetaplah penjajah yang punya kepentingan kolonialisme. Dalam masa jajahan yang sebentar kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia merosot drastis. Banyak merebak Jepang mengkonsentrasikan seluruh energi bangsa untuk mendukung missi perang Jepang. Mereka tidak lagi memikirkan hak-hak kesejahteraan rakyat, seperti yang semula diberikan secara terbatas oleh Belanda. kemiskinan, kefakiran, kelaparan. Hal itu karena 28
Bulan Maret 1943 Jepang membentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat), dengan Sukarno sebagai ketua, Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantoto sebagai anggota. Jepang juga membentuk Heiho, pasukan militer lokal sebagai pendukung militer Jepang. Bulan Oktober 1943 Jepang membentuk Gyugun, juga pasukan bantuan di Sumatera dan Jawa. Pasukan Gyugun di Jawa dikenal dengan nama PETA (Pembela Tanah Air). Sebenarnya, semua pasukan ini untuk kepentingan Jepang, tapi oleh para pemuda Indonesia digunakan sebagai sarana latihan kemiliteran. Pada bulan Oktober 1943 Jepang menyetujui berdirinya MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), sebagai ganti dari lembaga MIAI yang dibubarkan. Lembaga ini menjadi jembatan kepentingan antara Umat Islam dengan pemerintah Jepang. Secara peribadahan, pemerintah Jepang tidak mencampuri urusan Umat Islam, tapi mereka melarang kegiatan yang bersifat politik. Dari sisi kemiliteran, Jepang mengizinkan berdirinya Barisan Hizbullah, sebagai organisasi kemiliteran pemuda di bawah otoritas Masyumi. Bulan Maret 1945, seiring kekalahan-kekalahan yang dierita Jepang dalam perang melawan Sekutu, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan ini dipimpim oleh Mr. Radjiman Widiodiningrat, dengan Sukarno, Hatta, dan Wachid Hasyim sebagai anggota. Pada bulan Juni 1945 BPUPKI merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan menyepakati Piagam Djakarta. Ini adalah risalah-risalah yang menjadi cikal bakal berdirinya negara Indonesia. Pada bulan Juli 1945 BPUPKI menyusun rancangan UUD negara Indonesia, dan sepakat menetapkan kawasan Hindia Belanda sebagai wilayah negara Indonesia. Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI diubah menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoonesia). Seminggu kemudian, tepatnya 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi Bom Atom dengan tingkat kerusaka sangat parah. Radiasi bom bukan hanya membakar manusia yang ada di luar rumah, bahkan membakar porselen yang disimpan di lemari-lemari. Kekalahan Jepang bukan saja menandai berarkhirnya penjajahan negeri itu di Indonesia, tetapi juga umumnya di Asia Pasifik. Bahkan sejak itu kekuatan militer Jepang dilucuti secara total, hanya diperbolehkan membentuk satuan tentara beladiri. Namun kekalahan itu juga menjadi MOMEN BESAR pembuka kemerdekaan bangsa Indonesia. (Sulyana et al., 2006: 66-67). E. Momen Proklamasi Kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukan hanya kejadian sejarah biasa. Tapi juga merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan kedaulatan, sejak era kedatangan VOC pada awal abad 1600-an. Proklamasi itu bukan merupakan hasil yang dicapai secara instan, tetapi melalui proses perjuangan panjang. Tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito Jepang mewakili negerinya menyatakan menyerah kepada Amerika dan Sekutu. Berita penyerahan itu disiarkan secara internasional. Namun di Indonesia berita belum banyak terdengar. Senbagian kalangan muda mendengar berita tersebut dari radio-radio luar negeri yang gelombangnya bisa ditangkap di Indonesia. Mereka sangat terkejut mendengar Jepang sudah menyerah, sekaligus bersemangat agar bangsa Indonesia segera menyatakan kemerdekaannya. Asumsi mereka sederhana. Jika pemimpin tertinggi Jepang sudah menyerah, berarti pasukan Jepang yang ada di Indonesia sudah tidak punya kekuatan lagi. Selagi belum ada penjajah baru, harus segera dinyatakan kemerdekaan. 29
Para pemuda ingin segera bertindak cepat di saat momen langka tiba. Mereka dimotori oleh Sukarni, Singgih, Sucipto, dan Chaerul Saleh mendesak Bung Karno untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tetapi Sukarno keberatan, karena menunggu perintah resmi dari otoritas Jepang yang masih berkuasa. Para pemuda itu tidak sabar. Mereka memberanikan diri menculik Sukarno Hatta, lalu dibawa ke Rengasdengklok. Di sana Soekarno Hatta dipaksa untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun keduanya masih keberatan. Akhirnya, sebagian pemuda itu kembali ke Jakarta, bertemu Jendral Yamamoto dan Admiral Maeda. Kedua perwira Jepang itu menyatakan, Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan di Indonesia. Pernyataan ini semakin memperkuat keyakinan para pemuda, dan mendorong timbulnya keberanian di diri Soekarno Hatta. Tanggal 16 Agustus 1945 petang hari Sukarno dan Hatta dijemput kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol no. 1 Jakarta. Mereka mengadakan rapat persiapan acara proklamasi kemerdekaan dan menyusun teks proklamasinya. Rapat berakhir dini hari, jam 03.00 masuk tanggal 17 Agustus 1945. Naskah disusun bertiga oleh Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Seharusnya tidak perlu disusun teks proklamasi lagi, karena sudah ada teks yang telah disiapkan BPUPKI pada saat-saat sebelumnya. (Taniredja et al., 2012: 42). Namun mereka beralasan, tidak membawa teks tersebut, sehingga harus membuat teks baru. Sukarno yang menulis, Hatta dan Subardjo mendiktekan. Lalu teks diketik rapi oleh Sayuti Melik. (Taniredja, 2012: 29-32). Teks tulisan tangan dan hasil ketikan tersimpan sebagai dokumen sejarah. Bunyi teks Proklamasi adalah sebagai berikut: PROKLAMASI "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya." Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun '05. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno - Hatta. Sedianya teks proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada Jakarta, namun lapangan itu dijaga ketat oleh tentara Jepang. Akhirnya diputuskan, proklamasi dibacakan di rumah Sukarno, Jl. Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta. Tepat pukul 10.00 Sukarno membacakan teks proklamasi didampingi Hatta, disaksikan sekian banyak tamu. Dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih oleh Latif Hendraningrat; bendera Merah Putih sendiri hasil jahitan tangan isteri Sukarno, Ibu Fatmawati. Kemudian dinyanyikan lagu Indonesia Raya karya WR. Supratman. Dilanjutkan sambutan pelengkap oleh Suwiryo selaku walikota dan Dr. Muwardi selaku kepala keamanan. Dalam teks proklamasi di atas tertulis tahun '05. Ia adalah kependekan dari tahun 2605 yang menjadi acuan kalender orang Jepang. Jepang punya kalender sendiri, berbeda dengan kalender Masehi. Dipilih mengikuti tahun Jepang, karena menyesuaikan kondisi saat itu. 30
Berita proklamasi ini segera disebarkan melalui media-media yang ada. Kantor berita Jepang, Domai, membantu menyiarkan berita setiap 30 menit, sampai pukul 4 sore. Harian Soeara Asia yang terbit di Surabaya juga mengumumkan berita Proklamasi. Seluruh surat kabar di Jawa, pada tanggal 20 Agustus 1945 seluruhnya memuat berita tentang Proklamasi. Selain itu proklamasi juga disebarkan lewat selebaran-selebaran, pamflet, spanduk- spanduk, atau tulisan-tulisan di dinding. Penyebaran massif ini membuat bangsa Indonesia sadar bahwa negeri mereka sudah mencapai kemerdekaan, meskipun pasukan Inggris mulai hadir di Indonesia untuk melanjutkan missi pengambil-alihan kekuasaan pasca Jepang. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kadang disebut sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Akhir Oktober, tepatnya tanggal 25 Oktober, Inggris menurunkan brigade Infantri ke-49 India ke Surabaya, dipimpin Brigadir Jendral Mallaby. Pada 27 Oktober Inggris menyebarkan ULTIMATUM agar semua pasukan Indonesia menyerah dan melucuti persenjataannya. Tanggal 10 November 1945 terjadi perang besar-besaran pejuang Indonesia melawan Sekutu. Ribuan rakyat Indonesia gugur akibat peperangan, termasuk Jendral Mallaby. Pada tanggal 12 Desember, terjadi pertempuran besar yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa di Magelang. Pertempuran berjalan 3 hari. Lewat pertempuran ini kekuatan tentara Indonesia semakin diakui, dan Jendral Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. (Sulyana et al., 2006: 67-69). Masih banyak lagi rentetan perjuangan bangsa setelah mencapai kemerdekaan. Sebagaimana untuk mencapai kemerdekaan diperlukan perjuangan keras, untuk menjaga kemerdekaan pun diperlukan perjuangan keras. Selagi semangat BERJUANG ini masih nyata, kedaulatan bangsa akan senantiasa terjaga. Sebaliknya, jika semangat berjuang sudah memudar karena godaan kehidupan duniawi, kemerdekaan yang diperoleh hanya tinggal nama belaka; sementara hakikatnya bangsa itu kembali terjajah seperti semula. [] 31
BAB IV: PANCASILA DAN KEHIDUPAN BANGSA A. Makna Bahasa Istilah Pancasila diambil dari bahasa Sangsekerta. Ia terdiri dari dua suku kata, Panca dan Sila. Panca artinya lima, Sila artinya prinsip. Secara bahasa, Pancasila bisa dimaknai sebagai "lima prinsip" yang menjadi acuan kehidupan bangsa Indonesia. Pemakaian kata yang serupa misalnya Pancadarma, lima darma. Pancabudi, limabudi. Atau Pancaindera, lima indera. Masing-masing menunjukkan angka lima. Istilah Pancasila diadopsi dari bahasa Sangsekerta, karena ia merupakan bahasa resmi yang dipakai di zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di masa lalu. Selain bahasa, nama tokoh atau kerajaan di zaman itu juga sering diadopsi sebagai simbol-simbol. B. Sejarah Pembentukan Pancasila Sebelum ditetapkan menjadi Dasar Negara Indonesia, Pancasila memiliki latar belakang historis tersendiri. Ia lahir dari proses pergulatan pemikiran panjang di antara tokoh-tokoh pemimpin nasional di masa itu, untuk merumuskan suatu kata sepakat tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak mengherankan jika muncul usulan konsep Pancasila yang berbeda-beda dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan. Notonagoro mengatakan, "Pancasila yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 oleh (yaitu) anggota BPUPKI sebagai suatu perjanjian moral yang sangat Panitia 9 luhur. ...sebenarnya ada kesukaran mula-mula antara golongan yang dinamakan Islam dengan golongan yang dinamakan kebangsaan, mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini, terutama mengenai soal agama dan negara." (Taniredja, 2012: 37). Seperti telah disampaikan, tahun 1945 adalah tahun-tahun berat bagi Dai Nipon (Jepang). Mereka mengalami banyak kemunduran di berbagai medan peperangan. Mungkin karena merasa posisinya semakin terdesak, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mula-mula Jepang menyetujui berdirinya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), pada 29 April 1945. Badan ini beranggota 60 orang dari berbagai golongan, dipimpin Dr. Radjiman Widyodiningrat. Sang ketua sendiri kurang terkenal, kalah populer oleh anggotanya seperti Sukarno, Hatta, Muhammad Yamin, Soepomo, Haji Agus Salim, dan lainnya. Sebulan setelah dibentuk, pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI melakukan sidang pertamanya. Dalam sidang ini dibahas tentang konsep Dasar Negara. Kelompok nasionalis mengemukakan usulan-usulan tentang dasar negara. Muhammad Yamin mengemukakan 5 prinsip, yaitu: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan (permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan); 5. Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan tokoh nasionalis lain, Soepomo mengemukakan 5 prinsip juga, yaitu: 32
1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan Lahir Batin 4. Musyawarah 5. Semangat Gotong Royong. Kelompok Islam mengusulkan agar Indonesia menjadikan Islam sebagai dasar negara. Hal itu dikemukakan dalam persidangan hari kedua BPUPKI. Kemudian Hatta maju tampil berpidato, menolak usulan Islam sebagai dasar negara. Hatta menyetujui dibentuk Negara Kesatuan Nasional yang memisahkan urusan negara dan agama. (Taniredja, 2012: 34). Sedangkan Sukarno mengusulkan konsep yang tidak jauh berbeda dengan konsep Muhammad Yamin, yaitu: 1. Nasionalisme 2. Internasionalisme 3. Mufakat (demokrasi) 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan). Istilah Pancasila sendiri merupakan usulan Sukarno yang disetujui peserta sidang. Namun dia mengatakan, Pancasila tersebut jika diperas akan menjadi Trisila (sosial- nasionalisme, sosial-demokrasi, dan Ketuhanan). Trisila jika diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong-royong. (Taniredja, 2012: 36). Muhammad Yamin dan Sukarno masih memasukkan unsur agama dalam konsep yang mereka usulkan. Berbeda dengan Hatta yang menginginkan urusan negara dipisahkan dari agama. Dan kemudian hasil teks dasar negara yang disetujui forum BPUPKI adalah seperti pada alinea ke-4 teks Piagam Djakarta (The Djakarta Carter). Bunyinya sebagai berikut: I. Ketuhanan Yang Masa Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. II. Kemanusiaan yang adil dan beradab. III. Persatuan Indonesia. IV. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. V. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks ini disetujui pada 22 Juni 1945. Merupakan hasil kerja keras Panitia 9 yang merupakan panitia kecil dari BPUPKI. Anggotanya Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Subardjo, AA. Maramis dari golongan nasionalis; Haji Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, KH. Kahhar Muzakkir, dan KH. Wachid Hasyim dari golongan Islam. Sebagai ketua, adalah Sukarno. Menurut Soepomo, Piagam Djakarta benar-benar merupakan perjanjian moral yang sangat luhur. Sedangkan menurut Soekiman Wirjosandjojo, ia merupakan "Gentle Agreement" antara anak bangsa yang berbeda-beda pemikiran dan haluan politik. (Taniredja, 2012: 37). Para pemimpin bangsa telah menyepakati konsep ini dan memasukkannya sebagai bagian dari Pembukaan UUD. Namun pada sidang yang dilaksanakan oleh badan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia); sebuah kepanitian baru yang disusun setelah 33
BPUPKI dibubarkan; pada tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan itu diubah atas permintaan Hatta. Setelah Proklamasi dibacakan, Hatta mengaku didatangi seorang opsir Jepang, utusan dari Kaigun (AL Jepang). Opsir itu mengklaim, wakil-wakil Protestan dan Katholik dari Indonesia Timur merasa keberatan dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam bagi Pemeluk- pemeluknya". Jika bunyi sila tersebut tidak diubah, mereka akan memisahkan diri dari Indonesia. Tentu saja ancaman separatisme ini sangat berat. Hal itu tidak sesuai dengan seruan Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928. Lagi pula UUD negara sendiri belum ditetapkan, sehingga belum terlihat wujud dari UUD yang disetujui itu. UUD baru akan dibahas keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945. Lebih penting lagi, untuk mengubah konsep Piagam Djakarta, harus disetujui banyak pihak, karena yang memutuskannya pada 22 Juni 1945 juga banyak pihak. Menyadari kenyataan ini, Hatta meminta Sukarno menunda sidang PPKI guna menyepakati UUD. Dia meminta waktu untuk melobi tokoh-tokoh Islam, terutama wakil Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, agar mau menyetujui dihapuskannya teks "Dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya" dari konsep dasar negara. Langkah yang ditempuh Hatta ini pun berhasil. (Taniredja, 2012: 39-40). Wal hasil, pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut Sidang PPKI berhasil menetapkan beberapa keputusan penting, yaitu: 1. Mengangkat Sukarno sebagai Presiden RI, dan Hatta sebagai Wakil Presiden. 2. Disahkan UUD 1945 dengan perubahan pada teks Piagam Djakarta "Ketuhanan Islam bagi Pemeluk-pemeluknya" dengan Kewajiban Menjalankan Syariat menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hasil akhir dari teks Pancasila yang disepakati sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: I. Ketuhanan Yang Masa Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. II. Kemanusiaan yang adil dan beradab. III. Persatuan Indonesia. IV. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. V. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, Presiden Soekarno di era Orde Lama menetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ternyata keluarnya dekrit ini juga disandarkan kepada Piagam Djakarta. Bahkan ia menjadi keyakinan negara kala itu. Dalam teks dekrit disebutkan, antara lain: "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut." (Taniredja, 2012: 132). Hal ini menjadi misteri sejarah yang belum terungkap. Fakta berbicara bahwa Piagam Jakarta telah dihapuskan, dengan adanya konsep Pancasila dan UUD 1945 yang telah ditetapkan. Tetapi kemudian Presiden Soekarno menghidupkan kembali posisi Piagam Jakarta dalam lembaran negara, melalui teks Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 34
C. Pengaruh Ideologi Dunia Di dunia ini dikenal beberapa ideologi besar yang dianut oleh negara-negara. Ia dipilih oleh setiap negara sesuai kepentingan masing-masing, latar-belakang sejarah, dan kesesuaian kultural dan pemikiran dengan penduduk di negara-negara itu. Pancasila ialah salah satu ideologi di antara ideologi-ideologi tersebut, dan dijadikan rujukan oleh bangsa Indonesia. 1. Liberalisme Liberalisme berasal dari kata liberalis dalam bahasa Latin, merupakan turunan dari kata liber. Artinya bebas, merdeka, tak terikat, tak tergantung. Ideologi ini mementingkan Ia meyakini, individu, yang terlaksana dalam segala bidang kehidupan. kebebasan kebahagiaan individu menjadi pangkal dari kebahagiaan masyarakat. Filsafat liberalisme meyakini manusia sebagai makhluk bebas, pribadi yang utuh dan lengkap. Kepentingan individu lebih penting dari kepentingan masyarakat. Dasar liberalisme adalah kebebasan individu. Manusia diyakini sebagai makhluk yang baik dan berbudi pekerti luhur, sehingga tidak perlu diikat dengan bermacam-macam aturan. Awal mula munculnya ideologi ini sebagai respon atas kekuasaan negara yang bersifat absolut (diktator), dengan tidak memberi ruang kebebasan apapun. Dan secara politik, ideologi Liberalisme teraplikasikan dalam sistem pemerintahan demokratis. (Taniredja et al., 2012: 86). 2. Marxisme Pencetus Marxisme adalah Karl Marx (1818-1883) yang menulis buku Das Capital. Dari namanya juga lahir istilah Marxisme. Selain itu adalah Friedrich Engels (1820-1893). Kedua tokoh hidup di zaman yang bersamaan. Ideologi Marxis sendiri juga didasarkan kepada filsafat "sejarah materialisme" yang memandang perkembangan hidup manusia semata-mata dari segi kemajuan pencapaian materi. Juga didasarkan kepada teori ekonomi Adam Smith dan David Ricardo. Selain itu Marxisme juga didasarkan kepada teori Hegel tentang konflik antar klas. Diperlukan konflik pro kontra antar berbagai elemen masyarakat, sehingga nanti tercapai keseimbangan. Di sini manusia diperlakukan seperti binatang yang diadu satu sama lain, sampai tercapai formasi hubungan baru antar manusia tersebut. (Taniredja et al., 2012: 89). Awal mula gagasan Marxisme ini ialah merumuskan konsep kesejahteraan ekonomi bagi rakyat. Mereka memandang konsep republik dan demokrasi saja tidak cukup. Dibutuhkan peranan kekuasaan untuk mensejahterakan manusia. Kekuasaan negara merupakan pusat dari perubahan kesejahteraan manusia. Tentu saja ide-ide kaum Marxis ini tidak memberi ruang bagi kehidupan agama, spiritualitas, dan keyakinan Ketuhanan. Manusia dicerabut dari fitrahnya, dan diperlakukan layaknya hewan yang tak berbudi. Fakta sejarah membuktikan, di negara-negara penganut ideologi ini mereka banyak kecanduan rokok, cerutu, ganja, opium, dan lain-lain. Semua itu dilegalkan negara. Negara tidak sanggup memberi jalan keluar bagi keresahan (stress) rakyat, lalu membolehkan sarana-sarana itu sebagai pelarian. 35
3. Komunisme Komunisme pada dasarnya adalah realisasi ideologi Marxisme dalam bentuk tatanan kehidupan politik. Jika Marxisme adalah dasar ajarannya, maka Komunisme adalah aplikasi ajaran itu dalam kehidupan bernegara. Menurut Darmodiharjo, ciri-ciri Komunisme adalah sebagai berikut:
Ateisme, tidak meyakini eksistensi Tuhan. Agama dimusuhi dan dianggap sebagai penghalang kemajuan. Para pendukung komunis dianjurkan bersikap anti agama. - Dogmatisme, tidak mempercayai adanya pemikiran lain, selain konsep Marxisme dari Marx dan Engels. Otoritas, pelaksanaan politik berdasarkan kekerasan. - Melanggar HAM, tidak mengakui adanya hak asasi manusia, hanya meyakini Partai Komunis yang memiliki hak. Diktator, kekuasaan dipegang oleh Partai Komunis, golongan lain dilenyapkan. - Ekonomi sentralistik, penguasaan ekonomi dipegang oleh pemerintah Pusat. Negara mengambil alih sepenuhnya pengelolaan ekonomi. (Taniredja et al., 2012: 86-87). Sistem Komunisme terbukti gagal, dengan hancurnya Uni Soviet, Yugoslavia, dan negara-negara komunis Eropa Timur pada akhir dekade 1980-an. Jika masih ada yang menjalankan sistem komunis seperti Kuba, Korea Utara, Vietnam, mereka terisolir dari negara-negara lain. Sementara China mereka tidak lagi memakai konsep komunis murni, melainkan menjalankan juga sistem liberalis yang semula dimusuhinya. Uniknya, eksistensi China ditopang oleh semangat kesukuan dan persaudaraan perantauan mereka yang sangat kuat. Tidak semata-mata karena Komunisme. 4. Fasisme Fasisme adalah penyimpangan dari paham nasionalisme. Awalnya nasionalisme, tetapi sangat berlebih-lebihan. Kaum fasis merendahkan bangsa-bangsa lain, mendewa- dewakan diri sendiri, serta bertindak atas dasar kekejaman, dengan menafikan nilai-nilai kemanusiaan. Semboyan mereka, "Crediere, Obediere, Combattere" (yakinlah, tunduklah, berjuanglah). Fasisme memiliki kemiripan dengan paham Machiavelisme yang dicetuskan oleh filosof Italia, Niccolo Machiavelli. Menurut paham Fasisme ini negara dibutuhkan untuk mengendalikan rakyat, bahkan negara harus bersikap kejam agar "ditakuti" oleh rakyat. Negara mengatur apa saja yang diperlukan rakyat dan yang tidak mereka perlukan. Negara dipegang oleh koalisi sipil dan militer, serta sistem politik yang berlaku otoriter. Menurut Darmodiharjo, ciri Fasisme adalah sebagai berikut: - Diktatorisme, tidak boleh ada kritik terhadap kebijakan negara. Perlawanan atas ajaran dan kebijakan negara akan ditumpas dengan kekerasan. Pemerintahan dikuasai oleh segelintir elit politik yang memegang kekuasaan besar. Imperialisme, hasrat untuk menguasai dan mengeksploitasi negara-negara (Taniredja et al., 2012: 88) lain. Rasialisme, memandang diri sendiri tinggi dan merendahkan bangsa lain.
Contoh negara fasis adalah Jerman di era Nazi dan Italia di era Benito Musolini. Fasisme Jerman berakhir dengan meninggalnya Hitler; sedang Musolini terbunuh pada 1943, sekaligus mengakhiri era Fasisme di negara tersebut. 36
D. Pancasila sebagai Ideologi Nasional Menurut Oesman dan Alfian makna ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai wawasan, pandangan hidup, falsafah kebangsaan dan kenegaraan. Ideologi menjawab pertanyaan, mengapa dan untuk apa mereka menjadi sebuah bangsa dan mendirikan negara? Selain landasan sekaligus tujuan dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Taniredja et al, 2012: 83). Menurut Poespowardojo, ideologi mempunyai fungsi: itu, ideologi adalah a. Kognitif, landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. b. Orientasi dasar, membuka wawasan, memberikan makna, menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. c. Norma, menjadi pedoman dan pandangan hidup untuk melangkah dan bertindak. d. Bekal atau jalan untuk menemukan identitas. e. Kekuatan yang menyemangati dan mendorong mencapai tujuan. f. Pendidikan, untuk memahami, menghayati, memolakan tingkah laku sesuai orientasi dan norma-norma yang dijalankan. (Taniredja et al., 2012: 83-84). Masih menurut Poespowardojo, dalam tataran ideologi Pancasila mempunyai tiga fungsi utama, yaitu: Sebagai ideologi persatuan, sebagai ideologi pembangunan, sebagai ideologi terbuka. 1. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan Sebagai bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa, multi etnis dan agama; Pancasila berfungsi menyatukan rakyat Indonesia sebagai satu bangsa yang berkepribadian dan percaya diri. Isu Nation and Character Building merupakan prasyarat dan tugas utama yang harus dilaksanakan. Pancasila diharapkan mampu memberikan jaminan akan terwujudnya persatuan nasional. 2. Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan Pancasila menjadi etika sosial memberikan kaidah-kaidah penting bagi pembangunan yang dilaksanakan. Pancasila memberikan orientasi dalam pembangunan, wawasan ke depan dengan konsep-konsep substansial. Menurut Husodo keberhasilan Pancasila bisa dilihat dari beberapa parameter: kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang tinggi, persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia. Jika hal ini tak tercapai, maka kepercayaan kepada Pancasila akan merosot seperti fakta yang terjadi di masa lalu. 3. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Ketertutupan hanya akan melahirkan kemandegan (stagnasi). Bukan berarti nilai- nilai Pancasila harus diubah, tetapi wawasan kepancasilaan perlu dieksplesitkan secara lebih kongkrit, sehingga bisa lebih nyata menyelesaikan masalah-masalah. Menurut Alfian, kekuatan ideologi terletak pada tiga komponen: Dimensi realitas, dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas. Ideologi itu haruslah berakar dari kehidupan masyarakat atau bangsa. Ia juga harus mengandung harapan masa depan yang lebih baik. Dan ia memiliki keluwesan sehingga terbuka bagi pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan, tanpa meninggalkan nilai dasar yang terkandung. (Taniredja et al, 2012: 84-85). 37
Terkait posisi ideologi Pancasila ini, Taniredja et al. mengatakan: "Bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku dan kebudayaan, dengan ideologi Pancasila dapat hidup serasi, persatuan dan kesatuan bangsa dapat dijaga. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih agama dan beribadat sesuai keyakinannya. Di negara Indonesia manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia hendaknya menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai-nilai demokrasi dijunjung tinggi, sehingga tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada pihak lain. Di samping itu juga dikembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong, guna menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia." (Taniredja, 2012: 90). E. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa menjangkau berbagai sektor kehidupan itu sendiri. Secara mudah kami jelaskan dalam tabel di bawah ini, merujuk penjelasan Taniredja et al.: PARADIGMA REALISASI 1. Pembangunan POLITIK berorientasi pemerintah Kebijakan memajukan kesejahteraan masyarakat. Para anggota Wakil Rakyat lebih mengedepankan kepentingan bangsa golongan. Hasil negara keputusan atau kebijakan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. daripada 2. Pembangunan EKONOMI Mengembangkan persaingan bisnis yang jujur, adil, mendorong etos tahan, kerja, saing. daya daya yang pemberdayaan Membangun berpihak ke rakyat kecil. Mencegah praktik monopoli, kolusi, nepotisme, dan lain-lain dunia korupsi, 3. Pembangunan SOSIAL Rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap jujur, peduli, memahami, menghargai, mencintai, saling menolong di antara sesama bangsa. manusia rasa malu Menumbuhkembangkan berbuat kesalahan dan keteladanan. dan warga 38
A L I S A C N A P 4. Pembangunan BUDAYA 5. Pembangunan HUKUM Mengembangkan kehidupan bangsa yang berbudaya tinggi, budaya nasional menjadi acuan budaya daerah, tindakan proaktif sejalan tuntutan globalisasi. Menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, ketenteraman hidup dalam diwujudkan dengan taat hukum dan membuat peraturan yang berpijak kepada keadilan. Semua aturan hukum berorientasi pemenuhan rasa keadilan di tengah masyarakat. Penegakan hukum secara adil, tidak diskriminatif, tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan dan manipulasi. 6. Pembangunan UMAT BERAGAMA KEHIDUPAN Berdasar TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 Indonesia Masa Depan tentang Visi (2020), a. Terwujud masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia; kejujuran dihayati dalam kehidupan sehari-hari; b. Terwujud toleransi antar dan antara umat beragama; c. Terwujud penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. indikator keagamaan: dan diamalkan 7. Pembangunan IPTEK Martabat manusia sebagai pribadi. Harus menghindari kerusakan bangsa, manusia, alam. Mencapai kesejahteraan manusia dan masyarakat seluruhnya. Mengurangi penderitaan manusia. imu pengetahuan dan teknologi. dan Pemerataan hasil Sumber: Tukiran Taniredja et al., hlm. 112-117. F. Pancasila dalam Reformasi dan Kehidupan Kampus Implementasi Pancasila dalam era Reformasi dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Merujuk penjelasan Taniredja et al.: REFORMASI IMPLEMENTASI 1. Bidang HUKUM. Tegaknya sistem hukum yang berorientasi kepada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi tata nilai yang bermanfaat 39
A L I S A C N A P 2. Bidang POLITIK. bagi masyarakat, nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum. Menegakkan supremasi hukum, menegakkan hukum secara konsisten, dan menghormati hak asasi manusia. yang yang Sistem selektif, menghasilkan kepemimpinan memberdayakan masyarakat, peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib, aman, damai, sesuai UU. Distribusi kekuasaan berlangsung proses demokratis dan transparan. politik demokratis seimbang, melalui 3. Bidang EKONOMI. Memperbaiki ekonomi rakyat, mengurangi beban ekonomi rakyat dan pengangguran, ekonomi. mendorong Meningkatkan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah. kegairahan roda kemakmuran 4. Kehidupan KAMPUS. a. Di kampus tersedia sarana dan prasarana ibadah bagi civitas akademik. Semua mahasiswa mendapat hak pendidikan agama, untuk mempertebal keimanan dan ketakwaannya. b. Mengembangkan kesetaraan hak dan tanpa keturunan, kewajiban membeda-bedakan agama, kedudukan sosial, dan lain-lain. c. Mengembangkan rasa cinta Tanah Air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, rasa persatuan, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. d. Mengembangkan nilai-nilai demokrasi di kampus, tidak ada pemaksaan kehendak, demokratis, perkuliahan berjalan mimbar menghormati akademik, dan lain-lain. civitas akademika, suku, kebebasan e. Mengembangkan mahasiswa, suka menghargai hasil karya orang empati, dan lain-lain. kewirausahaan keras, lain, bekerja Sumber: Tukiran Taniredja et al., hlm.117-120. 40
G. Pancasila sebagai Garda Terdepan Kebhinekaan Indonesia adalah sebuah negara yang unik. Selain terdiri dari beribu-ribu pulau, negara kita juga terdapat bermacam-macam suku, agama, etnis, bahasa, adat istiadat. Keragaman sosial ini selain merupakan kekayaan besar, juga rentan terhadap perpecahan. Maka itu Pancasila bisa dianggap sebagai perekat keragaman bangsa. Seperti fakta sejarah, setelah tercapai kemerdekaan, bangsa Indonesia hampir terpecah-pecah dalam negara berbentuk serikat berdasarkan kesukuan. Jika hal itu terus bertahan sampai kini, tentu tidak ada lagi NKRI. Dalam perjalanan kehidupan bangsa, kita mengalami berkali-kali usaha pemberontakan separatisme. Seperti ahirnya gerakan RMS (Republik Maluku Selatan) yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Juga tahun 80-an mundul GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Provinsi Aceh, yang nantinya menimbulkan konflik berkepanjangan. Alhamdulillah, pasca bencana Tsunami 2004, tercapai kata damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia, sampai saat ini. Masalah yang masih hangat-hangatnya adalah gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Mereka terus melakukan aksi-aksi kekerasan, untuk memisahkan diri dari Indonesia. Tentu ini adalah bahaya yang harus dihadapi bersama. Tentu masih teringat di benak kita ketika Timor Timur melepaskan diri dari NKRI, berdiri menjadi negara tersendiri pada 1998-1999 di era Presiden BJ. Habibie, setelah mereka memutuskan Referendum. Hal serupa jangan sampai terjadi. Dengan kesatuan kita akan kuat, dengan perpecahan kita akan lemah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti filosofi yang ditekankan dalam Pancasila, khususnya sila ketiga: "Persatuan Indonesia." Selagi hasrat, semangat, keemauan diri untuk bersatu ini terus menyala, saat itu kita bisa berharap NKRI akan senantiasa kokoh. [] 41
BAB V: UUD 1945 DAN SISTEM KETATANEGARAAN A. Sejarah Pembentukan UUD 1945 Konsep awal UUD 1945 disusun oleh BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) di era penjajahan Jepang. Pada sidang tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI berhasil merumuskan suatu naskah yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Pada sidang tanggal 10-17 Juli 1945, naskah ini disetujui sebagai Pembukaan UUD 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi kemerdekaan, disahkan UUD 1945 yang salah satunya bersumber dari Piagam Jakarta. Menarik dicermati, pada sidang tanggal 14 Juli 1945, panitia kecil perancang UUD 1945 melaporkan hasil kerja mereka, yaitu: 1. Rancangan pernyataan Indonesia Merdeka (Declaration of Independence), berisi uraian tentang zaman kejayaan bangsa sejak dahulu sampai era Perang Asia Timur Raya. 2. Rancangan Pembukaan UUD, mengacu kepada teks Piagam Jakarta. 3. Rancangan Batang Tubuh UUD, terdiri dari 42 pasal. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945, dengan menetapkan perubahan penting dari hasil sidang Panitia Kecil pada 16 Juli 1945, yaitu: a. Syarat presiden Indonesia harus beragama Islam dicoret, sehingga hanya tinggal syarat "orang Indonesia asli"; b. Negara berdasar Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya diganti "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". B. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Pembukaan (Preambule) UUD 1945 mempunyai kedudukan vital dalam kehidupan bangsa dan sistem kenegaraan, yaitu sebagai: pernyataan kemerdekaan yang terinci, memiliki kedudukan tetap, dan sebagai pokok kaidah kenegaraan fundamental (staats fundamental norm). Dalam Memorandum DPR 9 Juli 1966 tentang Tertib Hukum Republik Indonesia disebutkan, Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terinci yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi, memuat Dasar Negara, dan masih satu rangkaian dengan Proklamasi 1945. Karena itu Pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah oleh MPR sekalipun, karena dengan mengubahnya sama dengan pembubaran negara. Menurut Notonagoro, Pembukaan UUD 1945 merupakan norma hukum pokok atau kaidah fundamental negara RI. Ia memiliki kedudukan tetap, kuat, tidak berubah. Dengan kata lain, melalui mekanisme hukum ia tidak bisa diubah. Masih menurut Notonagoro, Pembukaan UUD 1945 terutama alinea keempat, mengandung unsur-unsur yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut: a. Pancasila merupakan filsafat pendirian dan pandangan hidup negara. b. Negara berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. c. Disusunlah UUD sebagai haluan penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. 42
d. Di atas UUD diturunkan susunan pemerintahan dan peraturan hukum positif yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. e. Segala sesuatu itu ditujukan untuk mencapai kebahagiaan nasional dan internasional, secara rohani maupun jasmani. Dalam posisinya sebagai pokok kaidah fundamental bagi negara RI, pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dan sumber hukum dari Batang Tubuh UUD 1945, sehingga hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945. (Taniredja et al., 2012: 97-100). C. Upaya Perubahan UUD di Era Orde Lama Bangsa Indonesia pernah berusaha mengubah atau memperbaiki konsep UUD 1945 di era Orde Lama. Hasil pemilu 1955 menghasilkan Dewan Konstituante yang bertugas untuk merumuskan UUD baru yang dianggap lebih baik dan lengkap. Menurut penelitian ahli hukum Adnan Buyung Nasution, hasil kerja Dewan Konstituante sudah mencapai kemajuan hingga 80%. Namun melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno membubarkan Konstituante, dan menyerukan kembali ke UUD 1945. Dalam konsep Batang Tubuh (pasal-pasal) UUD 1945 bagian terbesar yang dibahas adalah hak dan kedudukan presiden. Porsi kekuasaan presiden sangat besar, melebihi lembaga-lembaga negara lain, bahkan melebihi hasil-hasil proses demokrasi. Hal ini dianggap sebagai pintu masuk munculnya pemimpin otoriter, seperti dibuktikan dalam fakta sejarah di era Orde Lama dan Orde Baru. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno tampaknya tidak mau porsi kekuasaan dan kewenangannya dibatasi. Sejarah mencatat bahwa setelah itu beliau masuk dalam perilaku otoritarianisme politik yang dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan kudeta pada 30 September 1965. Tentu saja PKI tidak berniat memuliakan kedudukan Sukarno, melainkan mencari keuntungan politik untuk dirinya sendiri. D. Amandemen UUD 1945 di Era Reformasi Sejak pemilu demokratis pertama di era Reformasi, pada bulan Juni 1999, telah menghasilkan susunan MPR, DPR, dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga terjadi empat kali perubahan naskah UUD 1945 yang sering disebut sebagai Amandemen UUD 1945. Semua perubahan ini terjadi di era MPR yang diketuai oleh Prof. Dr. Amien Rais, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Berikut ini tabel urutan proses perubahan UUD 1945: TAHAPAN PERUBAHAN TANGGAL PENETAPAN TERCATAT DI Tahap Pertama Tahap Kedua Tahap Ketiga Tahap Keempat 19 Oktober 1999 18 Agustus 2000 9 November 2001 10 Agustus 2002 Lembaran Negara no. 11 tahun 2006. Lembaran Negara no. 12 tahun 2006. Lembaran Negara no. 13 tahun 2006. Lembaran Negara no. 14 tahun 2006. 43
Semua ketetapan Amandemen UUD 1945 (1, 2, 3, 4) ini ditanda-tangani oleh para pejabat anggota MPR sebagai berikut: Nama Jabatan di MPR Keterangan Prof. Dr. HM. Amien Rais Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita Wakil Ketua MPR Drs. Kwik Kian Gie Wakil Ketua MPR H. Matori Abdul Djalil Drs. HM. Husnie Thamrin Wakil Ketua MPR Wakil Ketua MPR Dr. Hari Sabarno, S.IP, MBA, MM. Wakil Ketua MPR Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Jusuf Emir Faisal, SPd. Drs. HA. Nazri Adlani Wakil Ketua MPR Ir. Sutjipto Agus Widjojo KH.Cholil Bisri Wakil Ketua MPR Wakil Ketua MPR Wakil Ketua MPR Tidak pernah absen dalam Amandemen UUD 1945. Tidak pernah absen dalam Amandemen UUD 1945. Pada perubahan 2, 3, dan 4 posisi digantikan Ir. Sutjipto. Ikut dalam Amandemen 1 dan 2 Tidak pernah absen dalam Amandemen UUD 1945. Ikut dalam Amandemen 1 dan 2. Tidak pernah absen dalam Amandemen UUD 1945. Tidak pernah absen dalam Amandemen UUD 1945. Ikut dalam Amandemen 2, 3, 4. Ikut dalam Amandemen 3 dan 4. Ikut dalam Amandemen 4. Dalam setiap penandatanganan rata-rata melibatkan 8 tokoh pejabat MPR. Tetapi pada Amandemen 3 ditanda-tangani oleh 7 pejabat. Pergantian pejabat kadang karena yang bersangkutan wafat, kadang karena diganti posisinya oleh politisi lain. E. Sistem Ketatanegaraan Sebelum Amandemen dan Setelahnya Amandemen UUD 1945 secara fundamental telah mengubah beberapa sisi dari sistem kenegaraan yang berlaku di Indonesia. Perubahan tersebut bukan hanya dalam ranah otoritas, tetapi juga terkait dengan tatacara pemilihan pejabat negara, serta pengaruhnya bagi kultur kehidupan politik nasional. Jika dilakukan komparasi, bisa dilihat pada tabel di bawah ini: SEBELUM AMANDEMEN SETELAH AMANDEMEN MPR disusun dari anggota DPR, anggota TNI, dan anggota Utusan Golongan. MPR menetapkan UUD, menetapkan GBHN, dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme politik di DPR. MPR disusun dari anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang keduanya dipilih oleh rakyat dalam pemilu. MPR menetapkan UUD dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu demokrasi, peran MPR hanya menetapkan secara formal. Secara formal Presiden tunduk kepada MPR, MPR menjalankan fungsi formal kenegaraan, 44
tetapi secara faktual seringkali Presiden mengendalikan keputusan MPR. Jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan formalitas yang kurang mendapatkan ruang gerak dan wewenang. Fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden, diperkuat dengan kedudukan anggota DPR sebagai anggota MPR. Dengan demikian, DPR bisa kapan saja menjatuhkan Presiden bila melanggar hukum. Kedudukan menteri pelaksanaan diutamakan keahlian dan kecakapan. juga sebagai pembantu Presiden, program kerja Anggota Utusan Daerah dalam struktur MPR sebagai dengan ketidakjelasan tugas dan fungsinya. posisi formalitas mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan bisa juga memberhentikannya sesuai UU yang berlaku. Jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan strategis, karena sewaktu-waktu seorang Wakil Presiden bisa diangkat menggantikan posisi Presiden. Fungsi pengawasan Presiden masih berada di tangan DPR, hanya saja DPR bermitra dengan DPD membentuk MPR. Fungsi menteri sebagai "jabatan politik" yang terkait dengan dinamika pertarungan politik dalam sistem demokrasi; posisi menteri bisa kapan saja diganti oleh Presiden, sesuai kepentingan politik yang berlaku. Kedudukan anggota DPD sangat jelas, yaitu sebagai Senator yang memiliki posisi dan fungsi politik mewakili daerah masing- masing. Perubahan UUD 1945 dalam format Amandemen masih dalam kewajaran, bahkan kadang diperlukan untuk memperbaiki tatakelola penyelenggaraan negara. Namun kritik yang sering disampaikan para ahli dan masyarakat ialah masuknya arus LIBERALISME ala negara-negara Barat yang dianggap tidak sesuai kepribadian bangsa. [] 45
BAB VI: SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA Dengan merujuk dasar Pancasila, yaitu sila keempat, sejatinya ia merupakan landasan berlakunya sistem demokrasi. Di sana terdapat kata "kerakyatan" dan "perwakilan". Hal ini diterjemahkan sebagai demokrasi. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan dirinya dari konsep demokrasi itu sendiri. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan cratos. Demos artinya rakyat, cratos atau cratein artinya kekuasaan. Sederhananya, demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi bukan kekuasaan monarkhi yang berada di tangan bangsawan; atau kekuasaan oligarkhi di tangan sekelompok orang tertentu. Awal demokrasi dijalankan di Athena Yunani, pada abad 6 sampai abad 3 SM. Saat itu Athena memiliki pemerintahan dan DPR sendiri. Pemerintahan dijalankan dengan arahan suara mayoritas secara langsung. Oleh karena itu ia disebut demokrasi langsung. Semua penduduk dewasa, status merdeka (bukan budak), mempunyai hak suara sebagai "DPR". Struktur saat itu sendiri City State, dengan penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Hak suara hanya dimiliki oleh warga negara merdeka (bukan budak) dan menetap (bukan warga asing). Demokrasi ini bisa berjalan baik karena wilayahnya terbatas, dan jumlah penduduk tidak terlalu banyak. Demokrasi di negara modern tidak memungkinkan memakai cara langsung, karena wilayahnya luas dan jumlah penduduk besar. (Sudirwo, 2013: 65-67). A. Ciri Negara Demokrasi Menurut A. Ubaidillah, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut: 1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. 2. Mayoritas berhak berkuasa, dan adanya hak minoritas. 3. Pembatasan masa pemerintahan. 4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi: a. Pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga berdasarkan Trias Politika; b. Kontrol pemerintahan; c. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan. (Sudirwo, 2013: 66-67). dan keseimbangan Dalam konferensi para ahli hukum di Asia Tenggara dan Pasifik, di Bangkok pada 15- 19 Februari 1965, ditetapkan syarat-syarat negara demokratis, yaitu: 1. Adanya perlindungan konstitusi atas hak-hak individu dan jaminan atas hak-hak tersebut. 2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang baik. 4. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. 5. Pendidikan kewarganegaraan (civic education). (Sudirwo, 2013: 65-66). Robert A. Dahl menyebutkan 7 ciri hakiki negara demokrasi, yaitu: 1. Pejabat yang dipilih. 46
2. Pemilihan umum yang bebas dan fair. 3. Hak pilih yang mencakup semua. 4. Hak untuk menjadi calon pejabat publik. 5. Kebebasan ekspresi secara lisan dan tulisan. 6. Adanya informasi pembanding (tidak satu sumber saja). 7. Kebebasan membentuk asosiasi (perkumpulan). (Sudirwo, 2013: 67). Menurut Sklar, ada 5 corak demokrasi, yaitu: 1. Demokrasi liberal; 2. Demokrasi terpimpin; 3. Demokrasi sosial; 4. Demokrasi partisipatif; dan 5. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional melahirkan pemerintahan yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadapwarga negaranya. (Sudirwo, 2013: 67). Sudirwo menyebutkan 5 unsur yang berperan dalam kehidupan politik demokrasi, yaitu: Political party (partai politik); Interest group (kepentingan golongan); Pressure group (kelompok penekan); Political communication media (media komunikasi politik); Political figure (figur politik). (Sudirwo, 2013: 72). B. Sejarah Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer berjalan di Indonesia pada era 1945-1959. Atau berjalan sekitar 14 tahun. Sejak awal kemerdekaan pemerintahan telah dipimpin oleh Perdana Menteri silih berganti. Di antara yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri adalah Syahrir, Muhammad Natsir, Sukiman Wirdjosandjojo, Wilopo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo. Setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem Parlementer diganti dengan sistem Presidensial; pusat kekuasaan di tangan Presiden. Pada tahun 1955 diadakan pemilu demokratis pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini diadakan ketika jabatan Perdana Menteri dipegang oleh Burhanuddin Harahap, dari Partai Masyumi. Burhanuddin hanya menjabat selama 3 bulan, dan masa kepemimpinan dia difokuskan untuk menyelenggarakan pemilu demokrasi. Sejak kemerdekaan, ia adalah pemilu pertama yang diadakan. Dalam Pemilu 1955, partai yang meraih suara terbanyak adalah: Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syura Muslimin (Masyumi), Nahdhatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI diperbolehkan ikut dalam pemilu, meskipun pada September 1948 PKI Muso melakukan pemberontakan di Madiun. Di era Orde Baru juga rutin dilaksanakan pemilu. Diikuti oleh tiga kontestan utama: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Meskipun berkali-kali ada pemilu, tetapi kemenangan mutlak selalu di tangan Golkar, rata-rata menang 65% suara. Rezim Orde Baru tidak serius mengembangkan sistem demokrasi, tetapi mengatur sedemikian rupa agar sistem demokrasi itu bisa menjaga kelestarian kekuasaannya. Menurut M. Rusli Karim, ciri kepemimpinan Orde Baru ialah: 1. Dominasi ABRI. 2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. 3. Pengebirian peran partai politik. 4. Campur tangan pemetrintah dalam segala urusan politik dan publik. 5. Adanya masa mengambang (floating mass); masyarakat yang tidak memiliki pendirian politik yang tegas. 47
6. Sistem kekuasaan bersifat monolitik. (Sudirwo, 2013: 70). Kegairahan kehidupan demokrasi dimulai lagi sejak Reformasi Mei 1998. Setahun setelah Reformasi, Pemerintah BJ. Habibie menyelenggarakan pemilu demokrasi untuk pertama kalinya, pada Juni 1999. Pemilu diikuti oleh 48 partai, dari berbagai golongan. Keluar sebagai pemenang pemilu, secara berurutan adalah: PDIP, Golkar, PPP, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PAN (Partai Amanat Nasional), PBB (Partai Bulan Bintang), dan PK (Partai Keadilan). langsung. Kemudian terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Selain itu jabatan Gubernur, Walikota, dan Bupati juga diperebutkan lewat pemilu di daerah masing-masing. Sejak tahun 2004 mulai dilangsungkan Pemilihan Presiden secara telah menyelenggaran 11 kali pemilu. 1 kali di era Orde Lama, 6 kali di era Orde Baru, dan 4 kali di era Reformasi. Pemilu 2014 menghasilkan kepemimpinan baru pasca SBY, yaitu Joko Widodo sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Sejak Indonesia merdeka, sampai saat ini (tahun 2017), negara C. Karakter Kekuasaan Seorang pemimpin Inggris, Lord Acton, pernah mengatakan: "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan absolut korupsinya absolut juga). Kata-kata ini menasehati para pelaku politik agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan. Kekuasaan tak terbatas akan melahirkan banyak penyimpangan dan korupsi. Sejarah membuktikan, sistem kekuasaan apa saja yang berlaku absolut, tidak memberi ruang kritik dan masukan, cenderung menjadi diktator. [] 48
BAB VII: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA Indonesia menganut aturan kewarganegaraan tertentu. Siapa saja yang berhak menyandang kewarganegaraan Indonesia, dan siapa juga yang boleh diakui sebagai warga negara Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ia menggantikan aturan lama yaitu UU no. 3/1976 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aturan yang menjadi rujukan adalah UU no. 12, tahun 2006, A. Azas Kewarganegaraan Secara umum ada empat azas kewarganegaraan yang biasa dikenal, yaitu: Ius Soli, Ius Sanguinis, Kesatuan Hukum, Persamaan Derajat. Dua azas pertama diatur berdasarkan kelahiran, dan dua azas berikutnya berdasarkan perkawinan. a. Ius Soli Ius artinya hukum, dalil, pedoman. Soli dari kata solum, artinya negeri, tanah, atau daerah. Secara umum, maksudnya adalah pedoman berdasarkan tempat atau daerah (domisili). Menurut Koerniatmanto Soetroprawiro, ius soli adalah pengakuan hak kewarganegaraan ditentukan oleh tempat tinggal. (Sudirwo, 2013: 51). b. Ius Sangunis Sanguinis berasal dari kata sanguinis yang berasal dari darah. Dengan demikian, Ius Sanguinis berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan keturunan atau orangtuanya. Orang yang lahir dari orangtua warga negara Y akan memperoleh kewarganegaraan dari negara Y tersebut. Ada negara yang menganut Ius Soli, dan ada pula yang menganut Ius Sanguinis. Akan tetapi dewasa ini pada umumnya kedua azas ini dianut secara simultan. Bedanya, ada negara yang menitik-beratkan pada penggunaan Ius Sanguinis, dengan Ius Soli sebagai pengecualian. Penggunaan kedua azas secara simultan ini mempunyai tujuan agar status apatride atau tidak berkewarganegaraan (stateless) dapat dihindari. Artinya, apabila ada seseorang yang tdak dapat memperoleh kewarganegaraan di negara yang bersangkutan, masih dapat memperoleh kewarganegaraan dari negara itu berdasarkan kelahiran yang berbeda-beda. Risikonya hal ini dapat menimbulkan masalah bipatride atau dwi kewarganegaaran lebih dari dua). (kewarganegaraan rangkap), bahkan multipatride (kewarganegaraan (Sudirwo, 2013: 51-52). c. Kesatuan Hukum Azas kesatuan hukum dimaksudkan agar suami/istri yang terikat dalam perkawinan yang berasal dari kewarganegaraan yang berada disatukan saja kewarganegaraannya. Sebab 49
perkawinan suami-istri yang memiliki kewarganegaraan berbeda akan mengakibatkan tiga kemungkinan kewarganegaraan: a. Suami/istri tetap punya kewarganegaraan masing-masing. b. Suami mengikuti kewarganegaraan istri. c. Istri mengikuti kewarganegaraan suami. Pada umumnya pihak istri yang mengikuti keawarganegaraan suami. (Sudirwo, 2013: 52). d. Persamaan Derajat Dalam azas persamaan derajat ditentukan bahwa perkawinan tidak menyebabkan perubah status kewarganegaraan masing-masing pihak. Berdasarkan pemikiran emansipasi wanita, hal ini dianggap sesuatu yang dapat merendahkan derajat wanita. Wanita sama seperti laki-laki, mempunyai hak bebas untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya, bukan sekedar mengekor suaminya. Tidaklah cocok jika wanita selalu mengikuti kewarganegaraan suaminya. Dari sudut kepentingan nasional masing-masing negara, azas persamaan derajat mempunyai aspek yang positif. Azas ini dapat menghindari penyeludupan hukum. (Sudirwo, 2013: 52). B. Naturalisme Naturalisme atau hak kewarganegaraan dapat diperoleh walaupun tidak memenuhi prinsip Ius Soli maupun Ius Sanguinis. Naturalisme ada yang aktif dan ada yang pasif. Naturalisme aktif seseorang dapat mengajukan kehendak untuk menjadi warga suatu negara. Sedangkan naturalisme pasif adalah seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara. Dalam hal ini yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu untuk memperoleh pemberian kewarganegaraan dari suatu negara. Berlakunya Undang-undang no. 12 tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka aturan sebelumnya yang diskriminatif terhadap warga keturunan asing dianulir. Warga keturunan Arab, China, India, Belanda, dan sebagainya dapat memperoleh pengakuan kewarganegaraan nasional. UU ini disebut repulsioner, karena meniadakan dikotomi asli dan tidak asli, serta menerapkan azas Ius Soli yang dikombinasikan dengan Ius Sanguinis. Dengan adanya UU ini tidak ada lagi SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) bagi warga negara keturunan, karena warga negara Indonesia tidak mengenal lagi warga negara keturunan atau warga negara asli, dan juga harus dicabutnya Staattablad 1917 tentang Catatan Sipil yang berlawanan dengan UU Kewarganegaraan ini. (Sudirwo, 2013: 51-53). C. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945 Pada tanggal 10 Agustus 2002, UUD 1945 telah selesai diamandemen. Secara hukum yang berlaku ialah UUD setelah diamandemen. Hak kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 27, pasal 28a sampai 28j, pasal 29, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Selengkapnya isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 50
Pasal 27: (1). Segala warganegara bersamaan berkedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya, (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas perkerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29: (1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Pasal 30: (1). Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31: (1). Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (Sudirwo, 2013: 53-54). 51
BAB VIII: HAK AZASI MANUSIA Sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia, sebenarnya telah menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM). Sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah pengakuan atas HAM. Begitu kalimat pertama dalam Pembukaan UUD 1945 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"; ia jelas- jelas merupakan pengakuan atas hak kemerdekaan dan penentangan atas sebab-sebab penindasan dan penjajahan. Jika kemudian dalam kehidupan bangsa Indonesia banyak ditemukan riwayat- riwayat pelanggaran HAM oleh negara maupun sipil, bukan karena tidak ada aturan yang melarang semua itu, tetapi sikap manusianya yang tidak peduli atau konsisten dalam menjalankan aturan yang telah dibuat. Sangat penting mengajarkan konsep HAM kepada generasi muda, karena mereka adalah tunas-tunas bangsa. Jika kelak mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, semoga tumbuh tekad kuat untuk menghargai harkat martabat kemanusiaan. A. Pengertian Hak Azasi Manusia Menurut Ubaidillah, HAM adalah: Hak-hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. Bisa juga berarti, hak dasar yang dimiliki dan melekat pada manusia, karena kedudukannya sebagai manusia. Menurut Baharuddin Lopa: Hak-hak yang melekat kepada manusia, yang tanpanya manusia mustahil bisa hidup sebagai manusia. Menurut Miriam Budiardjo: Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Maududi: Hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Dalam Tap. MPR no. 12/MPR/1998 tentang HAM disebutkan: Hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi, berkait dengan harkat dan martabat manusia. Dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia. (Taniredja et al., 2012: 105-106). B. Sejarah Hak Azasi Manusia Menurut Miriam Budiardjo, sejarah HAM dimulai dari terbitnya naskah Magna Charta pada 1215 di Inggris. Ia adalah sejumlah aturan yang ditetapkan orang Raja John, tuntutan beberapa bangsawan kerajaannya, dan sekaligus membatasi memenuhi 52
kekuasaannya. Perkembangan selanjutnya, muncul Bill of Rights (UU seputar hak) di Inggris yang masih senafas dengan Magna Charta. Kemudian juga lahir naskah Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara) pada tahun 1789 di Perancis. Lalu muncul Bill of Rights (UU tentang hak) pada 1789 di Amerika. Pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mengumandangkan Declaration of Human Rights. Ia merupakan seruan global bagi pengakuan akan HAM dan pentingnya negara- negara di dunia menghormati HAM. Semua negara dituntut meratifikasi deklarasi tersebut, atau menyusun UU di negara masing-masing tentang HAM. Jika merujuk sejarah Islam, dalam momen Haji Wada' atau Haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad Saw; beliau dalam khutbahnya di 'Arafah mengumandangkan pesan-pesan perlindungan HAM. Antara lain isinya: Melarang membunuh manusia tanpa alasan yang benar, melarang merampas harta orang larangan menjatuhkan kehormatan orang lain, melarang praktik ribawi, melarang menganiaya wanita, melarang menganiaya anak-anak dan orangtua, dan lain-lain. (Al Mubarakfuri, 2003: 605-609). Seruan itu dikumandangkan sekitar 634 M, jauh sebelum Raja John menerbitkan Magna Charta. lain, C. Perlindungan Hukum atas HAM Dalam UUD 1945 pada BabX, pasal 28A sampai 28J, terdapat pengakuan terhadap Hak Azasi Manusia. Ia diperkuat dengan Tap. MPR no. 12/MPR/1998 tentang HAM, dan UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM. Bahkan Pemerintah RI secara struktural membentuk Kementrian Hukum dan HAM untuk mengurusi perkara-perkara HAM. Selain itu negara juga mengakui eksisten Komite Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga ad hoc yang diakui. Tidak lupa, negara membolehkan lembaga swasta (LSM atau yayasan) yang bergerak dalam berdirinya bermacam pemantauan pelaksanaan HAM. Salah satu yang terkenal adalah KONTRAS (Komite Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ketetapan MPR RI no. 17/MPR/1998 tentang HAM berisi lima poin penting, yaitu: a. Menugaskan lembaga-lembaga negara dan seluruh aparatur negara untuk menghormati, menegakkan, menyebarkan pemahaman tentang HAM kepada masyarakat; b. Menugaskan Presiden RI dan DPR untuk meratifikasi instrumen HAM PBB, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; c. Penghormatan, penegakan, penyebaran informasi seputar HAM oleh masyarakat, dilakukan berdasarkan kesadaran dan tanggung-jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; d. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, mediasi tentang HAM ditetapkan dengan Undang-undang; e. Sistematika naskah HAM disusun sebagai berikut: Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM, dan Piagam HAM. (Sudirwo, 2013: 36-37). Dengan demikian, secara perangkat aturan dan kelembagaan, dan kultur kehidupan sosial sudah lengkap komitmen bangsa atas HAM. Tinggal membuktikan semua komitmen dengan tindakan nyata di lapangan. D. Ruang Lingkup HAM Isi dari Deklarasi HAM PBB (Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948, adalah sebagai berikut: HAK KEMERDEKAAN, meliputi: Hak kemerdekaan dari penindasan, hak perlindungan hak milik, hak perlindungan atas rumah kediaman, hak kemerdekaan memeluk agama atau keyakinan. 53
HAK POLITIK, meliputi: Hak perlindungan atas surat rahasia, hak mengeluarkan pikiran dan perasaan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (Isi The Universal Declaration of Human Rights. Sumber: publikasi 29 Januari 2014). Adapun butir-butir HAM yang diakui dalam UUD 1945, Bab X, pasal 28A sampai 28J, tentang Hak Azasi Manusia, adalah sebagai berikut: 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan' 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak. (Sudirwo, 2013: 34). Untuk hak kemerdekaan sebagai sebuah negara, telah disinggung dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk hak beragama dan berkeyakinan, telah diatur secara khusus dalam pasal 29 UUD 1945. Hak berorganisasi dan menyatakan pendapat, juga sudah diatur. E. Mengenal Komnas HAM Sebuah komisi tetap yang dibentuk negara, bersifat independen, beranggotakan para ahli, untuk fokus mencermati pelaksanaan HAM di Tanah Air; maka dibentuklah Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk berdasarkan Kepres RI no. 50 tahun 1993, ditetapkan pada 7 Juni 1993. Tujuan pendiriannya adalah: a. Membantu mewujudkan suasana kondusif kehidupan HAM berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi PBB; b. Meningkatkan perlindungan HAM dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kegiatan yang dilaksanakan Komnas HAM, antara lain: 1. Menyebarkan wawasan nasional dan internasional tentang HAM ke tengah masyarakat. 2. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM, dengan tujuan memberikan saran- saran tentang kemungkinan aksesi dan/atau rafitikasi. 3. Membantu penyelidikan pelaksanaan HAM, dengan memberikan pendapat, pertimbangan, saran, kepada badan pemerintah tentang pelaksanaan HAM. 4. Mengadakan kerjasama regional dan pembangunan dan perlindungan HAM. 4. Mengadakan kerjasama regional dan pembangunan dan perlindungan HAM. (Sudirwo, 2013: 36). F. Peradilan HAM Peradilan HAM dibentuk untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, keadilan, rasa aman atas kasus pelanggaran HAM yang menimpa individu atau masyarakat. Dibentuk berdasarkan UU no. 26, tahun 2000, tentang peradilan HAM. Ditetapkan sebagai UU pada 23 November 2000. Kewenangan peradilan HAM adalah: 1. Memutuskan perkara berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. 54
2. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar wilayah teritorial Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. 3. Tidak bisa memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang berusia di bawah 18 tahun saat dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran HAM berat sendiri meliputi: a. Kejahatan genosida b. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida ialah perbuatan yang dimaksudkan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, dengan cara: 1). Membunuh anggota kelompok; 2). Menyebabkan penderitaan fisik dan mental berat, bagi anggota kelompok; 3). Merekayasa kondisi suatu kelompok sehingga menyebabkan kemusnahan fisik pada sebagian atau seluruh anggota kelompok itu; 4). Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok; 5). Memindahkan dengan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai suatu serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan kepada sasaran penduduk sipil berupa tindakan- tindakan sebagai berikut: Pembunuhan Pemusnahan Perbudakan Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa Perampasan kemerdekaan, atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang- wenang yang melanggar UU internasional Penyiksaan Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual semisalnya Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu berdasarkan alasan paham politik, ras, kebangsaan, budaya, agama, gender atau alasan lain yang tidak dibenarkan menurut hukum internasional Penghilangan orang secara paksa Kejahatan apartheid. (Sudirwo, 2013: 40). - - - - -
- G. Proses Peradilan HAM Ranah hukum peradilan HAM adalah Hukum Acara Pidana, seperti yang berlaku dalam kasus
-kasus kriminalitas. Tetapi ia memiliki sistem peradilan sendiri yang berbeda dengan peradilan umum. Peradilan ini baru berjalan ketika ada pengaduan pelanggaran HAM berat. Pengaduan itu menjadi titik awal Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan, bisa juga dilakukan unsur masyarakat. Adapun proses penyidikan
-nya dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Proses pemeriksaan di pengadilan HAM dilakukan oleh hakim yang terdiri dari 5 orang, 2 orang dari pengadilan HAM, 3 orang dari hakim adhoc. Tim hakim diketuai hakim dari pengadilan HAM. Proses peradilan berlangsung sampai diperoleh ketetapan hukum tentang ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat. Jika terbukti ada pelanggaran HAM berat, pelaku bisa dikejar dengan serangkaian sanksi hukum. Sedangkan pihak korban atau keluarga korban bisa mendapatkan kompensasi, 55
restitusi, rehabilitasi. Kompensasi ialah pemberian ganti rugi oleh negara, karena pihak pelaku tak mampu memberikan ganti rugi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh si pelaku atau pihak ketiga. Bentuk restitusi antara lain: a. Pengembalian hak milik; b. Pembayaran ganti rugi untuk kehilangan dan penderitaan; c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan semula, baik berupa pemulihan kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. (Sudirwo, 2013: 41). H. Hukum Humaniter Hukum humaniter adalah perlindungan HAM saat terjadi peperangan. Meskipun perang bisa sah dilakukan, karena suatu alasan tertentu; tetapi hak-hak manusia yang terlibat di dalamnya atau menjadi korban, tetap harus dilindungi. Ia merupakan hukum yang berlaku internasional, dipatuhi oleh negara-negara. Tujuan berlakunya hukum humaniter adalah: a. Melindungi kombatan dan non kombatan, dari akibat peperangan. b. Menjamin kehormatan dan perlindungan HAM terhadap tawanan perang. c. Mengusahakan diakhirinya peperangan dalam waktu singkat. d. Membatasi penggunaan cara dan peralatan peperangan. e. Membatasi dan meringankan akibat dari bencana peperangan. f. Mempertemukan pencapaian kebutuhan-kebutuhan militer dengan mencermati prinsip-prinsip HAM. Komponen dari hukum humaniter terdiri dari 3 struktur, yaitu: Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, Gabungan Konvensi Den Haag dan Jenewa. Konvensi Den Haag mengatur seputar cara pertempuran, peralatan, metode, wilayah kedudukan, netralitas. Konvensi Jenewa mengatur tentang perlindungan para korban perang, baik sipil maupun pekerja militer yang bukan anggota kombatan (petempur); yang mengalami luka, sakit, korban tenggelam, tawanan perang, dan semisalnya. Adapun gabungan antara Konvensi Den Haag dan Jenewa, berarti gabungan antara kedua sisi hukum; dari segi tatacara perang dan korban akibat perang. (Sudirwo, 2013: 41-42). Persamaan dan perbedaan hukum humaniter dan HAM dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Hukum Humaniter Hak Azasi Manusia Melindungi Hak Azasi Manusia. Terutama diterapkan kepada negara. Diterapkan saat terjadi peperangan. Melindungi orang terluka dan sakit, sebagai akibat peperangan. Melindungi Hak Azasi Manusia. Diterapkan kepada individu-individu. Diterapkan dalam situasi damai. Melindungi semua individu dalam keadaan apapun. 56
I. Konsep HAM dalam Al-Qur'an Sejak 14 abad yang lalu, tepatnya sejak Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, atau pada tahun 611 M, dalam Al-Qur'an kita dapati banyak nilai- nilai yang selaras dengan perlindungan HAM. Dalam naskah Piagam Madinah yang dikeluarkan pada tahun 624 M, yang merupakan kesepakatan antara Umat Islam dan kaum Yahudi, serta suku-suku Arab lainnya; di dalam naskah itu juga mengandung perlindungan HAM. Antara lain isinya, menurut Ubaidillah adalah: Berinteraksi secara baik dengan tetangga, saling membantu dalam menghadapi gangguan musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan berkeyakinan. (Sudirwo, 2013: 47). Organisasi Konferensi Islam (OKI), pada tanggal 5 Agustus 1990, dalam persidangan di Kairo menyepakati konsep HAM yang kemudian disebut sebagai Deklarasi Kairo. Ia berisi 25 pasal konsep HAM sesuai Al-Qur'an dan As Sunnah. Berikut ini adalah tabel tentang sebagian pasal perlindungan HAM sesuai ajaran Al- Qur'an, yang dimuat dalam Deklarasi Kairo: 1 2 3 4 Tema Bagian Hak hidup Pasal 2: a, b, c, d Hak memperoleh perlindungan Pasal 3 Hak kehormatan diri Hak menikah dan berkeluarga Pasal 4 Pasal 5: a dan b Dalil Ayat Surat Al Maa'idah 45; Al Israa' 33 Surat Al Balad 12-17; At Taubah 6 Surat At Taubah 6 Surat Al Baqarah 221; Ar Ruum 21; An Nisaa' 1; At Tahrim 6 Surat Al Baqarah 228 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hak kesederajatan wanita dan laki-laki Hak anak atas orangtua Pasal 6 Surat Al Baqarah 233; Al Israa' 23-24 Surat At Taubah 122; Al Alaq 1-5 Pasal 7: a, b, c Hak memperoleh pendidikan ilmu dan berperan dalam pengetahuan Hak kebebasan memilih agama Pasal 10 Pasal 9: a dan b Surat Al Baqarah 256; Al Kahfi 26; Al Kafirun 1-6 Surat An Nisaa' 97; Al Mumtahanah 9 Surat At Taubah 105; Al Baqarah 286; Al Mulk 15 Surat Al Baqarah 275-278; An Nisaa' 161; Ali Imran 130 Surat Al Baqarah 29; An Nisaa' 29 Surat Al Ahqaf 19; Al Baqarah 164 Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka Hak untuk bekerja Pasal 12 Pasal 13 Hak memperoleh kesempatan sama Hak milik pribadi Pasal 14 Pasal 15: a dan b Hak menikmati hasil dan produk ilmu Hak persamaan dan kebebasan Pasal 19: a,b, c, d, e Surat Al Israa' 70; An Nisaa' Pasal 16 58, 105, 107, 135. 57
15 Hak tahanan dan narapidana Pasal 20-21 Surat Al Mumtahanah 8. Sumber: Sudirwo, 2013: 47-50. Para ahli mengatakan, HAM adalah hak yang telah melekat pada diri manusia, sejakia dilahirkan ke dunia; ia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bagi setiap manusia. Dengan demikian, menghormati HAM adalah bagian dari mensyukuri karunia Tuhan dan memposisikan kita secara pantas di hadapan-Nya. Sebaliknya, dengan meniadakan HAM, meremehkan, atau melanggarnya; berarti seseorang telah melakukan kezhaliman yang bisa berakibat hancurnya kehidupan manusia itu sendiri. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan: "Barangsiapa membunuh jiwa seseorang, tanpa orang itu berbuat pembunuhan atas orang lain atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menjaga kehidupan seseorang, seolah dia telah menjaga kehidupan manusia seluruhnya." (Al Maa'idah: 32). *+ 58
BAB IX: KONSEP BELA NEGARA A. Pengertian Dalam Penjelasan Pasal 9 UU No. 3 tahun 2002, disebutkan: Upaya bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut Endang Zaelani Sukaya et al. bela negara adalah: tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada Tanah Air, beserta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Sudirwo, bela negara dalam arti sempit adalah bela negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan bela negara dalam arti luas adalah bela negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. (Sudirwo, 2013: 55). Atau sering disebut IPOLEKSOSBUDHANKAM. Menurut UU no. 3, tahun 2002, upaya bela negara meliputi: a. Pendidikan kewarganegaraan; b. Pelatihan dasar kemiliteran (wajib militer); c. Pengabdian sebagai prajurit TNI baik secara wajib maupun sukarela; d. Pengabdian optimal sesuai profesi masing-masing. Dapat disimpulkan, bela negara adalah komitmen warga negara Indonesia untuk menjaga kelangsungan NKRI dan kehidupan di dalamnya, sesuai Pancasila dan UUD 1945. B. Aspek Historis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun di atas latar belakang sejarah panjang, sebagai bangsa yang pernah ratusan tahun dijajah bangsa asing. Kemudian mengalami masa-masa pergolakan internal di awal-awal kemerdekaan hingga masa-masa kemudian. Pengalaman pahit ini tentu membentuk karakter bangsa untuk secara mandiri menjaga ketahanan negaranya dari ancaman, gangguan, tantangan. Di era penjajahan Jepang, mereka mengkader pemuda-pemuda Indonesia dengan latihan militer untuk nantinya dijadikan sebagai pasukan cadangan untuk membantu Jepang melawan Sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Dari bekal latihan dan pengalaman militer ini nantinya bangsa Indonesia mampu membentuk badan kemiliteran sendiri dalam wujud Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menjaga kemerdekaan Indonesia, sesuai amanat Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain unsur TNI, sistem pertahanan nasional juga ditunjang oleh semangat juang para lasykar relawan. Mereka tidak masuk dalam TNI, atau tidak tertampung di dalamnya, namun mereka ikut membantu mengatasi gangguan, ancaman, tantangan keamanan yang dihadapi bangsa. Itulah yang kemudian dikenal sebagai konsep HANKAMRATA (pertahanan keamanan rakyat semesta). TNI sebagai tulang punggung pertahanan keamanan, didukung peran serta rakyat. ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan; juga Konsep kemanunggalan TNI dan rakyat ini lahir dari sejarah bangsa sendiri. Setelah Agresi Belanda II menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948, pemerintah Soekarno dan Hatta jatuh. Keduanya ditangkap Belanda lalu diasingkan. Namun hakikat pemerintah Indonesia masih ada, yaitu dengan keluarnya Jendral Sudirman dan anggota TNI dari kota 59
Yogyakarta dan memulai perang gerilya sepanjang Pulau Jawa. Itu menandakan bahwa kekuatan Republik Indonesia masih ada dan terus bertahan. Pada saat yang sama, Mr. Syafruddin Prawiranegara telah berada di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Di sana beliau mengumumkan berdirinya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Mengapa disebut pemerintahan darurat? Karena pemerintahan yang formal, dipimpin oleh Sukarno Hatta yang berkedudukan di Yogyakarta telah dijatuhkan oleh Belanda. Sebelum ia jatuh dan lenyap, sehingga nanti publik dunia bisa menyimpulkan bahwa pemerintah RI sudah habis; Syafruddin Prawiranegara menjadi pemimpin sementara pemerintahan RI darurat. Nantinya, setelah pemerintahan RI pulih kembali, Sukarno Hatta kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden; Syafruddin Prawiranegara secara legowo menyerahkan kembali mandat pemerintahan yang sempat dia pegang kepada Sukarno Hatta. Syafruddin bukan hanya berhasil menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia lewat deklarasi PDRI di Bukit Tinggi, tetapi juga menunjukkan kebesaran jiwa untuk mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Harus dicatat juga di sini peran positif masyarakat Bukit Tinggi atau Sumatera Barat secara umum. Untuk memperingati nilai-nilai moral dan kejuangan di balik deklarasi PDRI oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, salah satu pahlawan nasional dari Banten, pada tanggal 19 Desember 1948; lalu pemerintah RI di zaman Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan tanggal 19 Desember 1948 sebagai Hari Bela Negara (HBN). C. Dasar Hukum Upaya bela negara merupakan kegiatan legal dan didukung penuh oleh negara di wilayah NKRI. Ia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu: 1. UU no. 29 tahun 1954, tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat. 2. Tap MPR no. 6 tahun 1973, tentang Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. 3. UU no. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara Republik Indonesia. (Nantinya diubah melalui UU no. 1 tahun 1988). 4. UU no. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. 5. Tap MPR no. 6 tahun 2000, tentang Pemisahan TNI dengan Polri. 6. Tap MPR no. 7 tahun 2000, tentang Peranan TNI dan Polri. 7. UU no. 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. 8. Amandemen UUD 1945 pasal 30 ayat 1-5, dan pasal 27 ayat 3. Berikut ini adalah isi dari UUD 1945 setelah diamandemen, Bab XII, Pasal 30, tentang Pertahanan dan Keamanan Negara: Ayat 1: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Ayat 2: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama; dan rakyat sebagai kekuatan pendukung." Ayat 3: "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara." 60
Ayat 4:"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Ayat 5: "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang." D. Unsur-unsur Bela Negara Unsur-unsur bela negara meliputi: (1). Cinta Tanah Air; (2). Sadar berbangsa dan bernegara; (3). Yakin Pancasila sebagai ideologi negara; (4). Rela berkorban untuk bangsa dan negara; (5). Memiliki kemampuan bela negara secara psikis dan fisik. Cinta Tanah Air, misalnya diwujudkan dengan ikut membeli dan memajukan produk bangsa sendiri, dengan tidak silau oleh produk-produk buatan asing; meskipun produk nasional itu tampaknya kalah kualitas dari produk asing. Sadar berbangsa dan bernegara, misalnya diwujudkan dengan belajar sungguh- sungguh mencari ilmu pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Melalui ilmu pengetahuan bermanfaat menerangi kehidupan masyarakat. Yakin Pancasila sebagai ideologi negara, di mana bangsa Indonesia terdiri dari jika masing-masing beragam suku-suku, etnis, bahasa daerah, dan adat budaya; memperturutkan egonya sendiri, tentu bangsa ini akan terpecah-belah. Seperti dulu di awal kemerdekaan, Belanda (NICA) hampir saja berhasil memecah belah bangsa kita menjadi negara-negara bagian berdasarkan kesukuan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, misalnya para putra bangsa yang telah diberi beasiswa belajar ke luar negeri, setelah mereka pintar dan ahli, mereka kembali ke Tanah Air untuk menyumbangkan ilmu dan keahliannya. Bukan merasa puas dan nyaman terus bekerja di luar negeri, dengan mengabaikan keadaan negara sendiri. Memiliki kemampuan bela negara, baik kemampuan mental, ketrampilan, juga kekuatan fisik yang dilatih melalui olah-raga, bela diri, ketangkasan. Generasi muda yang peduli kesehatan punya potensi membela negaranya, dibandingkan generasi muda yang menjadi pecandu narkoba dan menyia-nyiakan kesehatannya. E. Komponen Bela Negara Komponen bela (pertahanan) negara terdiri dari 3 elemen penting, yaitu: a. Komponen utama; b. Komponen cadangan; c. Komponen pendukung. Komponen utama pertahanan negara ialah TNI yang siap digunakan kapan saja untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. TNI melaksanakan tugas pertahanan negara dalam wujud: a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. b. Meliindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. c. Melaksanakan operasi militer selain perang. d. Ikut aktif dalam memelihara perdamaian regional dan internasional. TNI merupakan national power yang disiagakan untuk menghadapi kekuatan militer musuh. Dalam tugasnya, TNI mengenal masa damai dan masa perang. Dalam masa damai, 61
TNI melaksanakan OMSP (operasi militer selain perang). Dalam masa perang, melaksanakan OMP (operasi militer perang). Bentuk tantangan dalam OMP misalnya berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi kekuatan musuh. Dalam OMSP misalnya berupa melawan pemberontakan separatis, mengatasi kejahatan lintas negara, memberikan bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian. (Sudirwo, 2013: 55-58). Konsep pertahanan negara dijelaskan dalam bagan berikut ini: Sumber bagan: Buku Putih Pertahanan Negara RI, tahun 2003, hlm. 32. Dilakukan sedikit modifikasi untuk memudahkan pemahaman pembaca. KETERANGAN: 1. Dalam bagan di atas kondisi negara dibedakan dalam situasi DAMAI dan PERANG. 2. Kondisi aman disebut sebagai "Tertib Sipil", keadaan yang ada di dalamnya dianggap aman, damai, tidak ada masalah serius. 3. Kondisi rawan ketika muncul "Konflik Intensitas Tinggi", atau sering juga disebut konflik horizontal di tengah masyarakat. 4. Kondisi gawat ketika berada dalam salah satu situasi "Darurat Sipil", "Darurat Militer", atau "Darurat Perang". Semua ini masuk kategori gawat. 5. Pengemban amanat melaksanakan pertahanan dan keamanan di atas, ialah TNI dan Polri.TNI menjalankan fungsi pertahanan, Polri keamanan dan ketertibanmasyarakat. Posisi Polri diatur dalam UU no. 2, tahun 2002. Polri berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepentingan masyarakat. (Sudirwo, 2013: 56). Komponen cadangan ialah Resimen Mahasiswa (Menwa) dan alimni Menwa. Mereka adalah unsur pemuda, mahasiswa, yang mendapat bekal latihan kemiliteran selama kuliah 62 ia
di kampus. Dalam situasi darurat, Menwa digunakan negara untuk mendukung tugas menjaga pertahanan negara. Jumlah Menwa diperkirakan 25.000 orang dan jumlah alumni Menwa diperkirakan 62.000 orang. Selain itu ada unsur bela cadangan, yaitu sekitar 900 orang yang tersebar di 8 Komando Distrik Militer (Kodam). Mereka ini dan Menwa merupakan kekuatan potensial yang sewaktu-waktu bisa digerakkan untuk bela negara. Dan terakhir, adalah komponen pendukung, yaitu segenap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, dan lain-lain. Semua itu bisa dimanfaatkan dan dikerahkan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Hal ini merupakan komponen potensial dalam Sistem Hankamrata. (Sudirwo, 2013: 57). F. Pembentukan Karakter dan Jati Diri Bangsa Seperti telah disampaikan, upaya bela negara dilaksanakan secara formal dan organik oleh TNI, lalu didukung oleh Polri. Selanjutnya didukung oleh kekuatan cadangan berupa kekuatan masyarakat yang mendapat pelatihan kemiliteran. Di luar itu, ialah kekuatan potensial warga negara. Di sinilah pentingnya pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks pertahanan dan keamanan negara, karakter yang diharapkan dari warga negara adalah sebagai berikut: Iman dan taqwa kepada Tuhan YME. Ia adalah fondasi yang membuat seseorang selalu ingat, sadar, mengendalikan diri. Hidup bukan hanya soal "apa yang kita mau" dan "apa yang kita bisa", tetapi hidup juga menyangkut pertanggung-jawaban perbuatan di akhirat nanti. Sehat jasmani dan ruhani. Warga yang tidak sehat jasmani dan ruhani pastinya tidak akan mampu terlibat dalam usaha-usaha pertahanan negara. Berilmu dan berwawasan. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu kekuatan potensial. Dengan memilikinya maka kita akan memiliki kekuatan besar. Misalnya, ada sejumlah senjata canggih yang handal dalam peperangan. Namun jika kita tidak memiliki ilmu untuk menggunakan senjata itu, percuma saja. Disiplin. Menggunakan waktu sebaik-baiknya. Komitmen dalam tujuan, aturan main, dan keputusan yang telah disepakati. Menempuh kesulitan di awal, untuk mendapatkan kemudahan di akhir nanti. Selalu waspada. Waspada bukan berarti paranoid, serba takut. Tetapi selalu sigap dan siap menghadapi bahaya yang bisa muncul kapan saja. Misalnya, dulu tahun 1965 terjadi Pemberontakan G30S/PKI. Pemberontakan itu terjadi karena bangsa kita tidak waspada atas makar PKI yang sudah melakukan pemberontakan Madiun 1948. Semestinya kejadian di Madiun tidak boleh dipandang sebelah mata. Peduli keselamatan bangsa. Dalam sejarahnya, kolonialisme bangsa asing tidak pernah mati, hanya berubah bentuk saja. Selama keserakahan masih ada, kolonialisme akan selama mewarnai kehidupan manusia. Karena itu anak bangsa harus peduli dengan keselamatan bangsanya. Jangan sampai terjajah kembali. Bersatu dan bekerjasama. Saling bantu-membantu, gotong-royong, bekerjasama dengan sesama anak bangsa; membangun hal-hal positif, dan mengatasi masalah-masalah bersama. Jangan egois dan mementingkan diri sendiri. Patriotisme. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Berkorban demi kemaslahatan orang banyak. Berani menghadapi musuh-musuh eksternal yang melakukan invasi, agresi, atau infiltrasi. 63
Produktif. Berkarya nyata, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Tidak membuang-buang kesempatan dan energi, untuk hal-hal yang mubadzir. Terus memperbaiki karya secara berkesinambungan, untuk mencapai kualitas optimal. Profesional. Berkarya, berkinerja, berbuat dengan kualitas handal, sportif, dan akuntabel, sesuai profesi masing-masing. Dokter berperan membantu pertahanan negara dengan mengobati masyarakat. Para petani membela negara dengan giat menghasilkan bahan pangan. Para guru tekun dan kreatif mendidik siswa dan pelajar. Para pedagang mendukung pertahanan melalui bisnisnya, dan sebagainya. Bila profesi-profesi ini tidak dijalankan dengan baik, tentu akan menimbulkan masalah-masalah sosial; lalu dampaknya akan melemahkan ketahanan dan pertahanan negara. Semua karakter positif ini perlu ditumbuh-kembangkan dalam diri warga negara, terutama generasi muda, melalui sarana-sarana yang memungkinkan. Ia merupakan landasan yang kuat untuk mewujudkan pertahanan negara. Dalam sejarah tercatat, setelah dua kota di Jepang Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh Sekutu, ia hancur lebur. Bukan hanya Hiroshima Nagasaki, tetapi juga kota-kota lain di Jepang, rata-rata mengalami kerusakan berat akibat peperangan. Saat itu Kaisar Hirohito meninjau kerusakan yang menimpa rakyatnya. Lalu dia bertanya, "Berapa banyak guru kita yang masih hidup?" Ternyata, Kaisar menanyakan jumlah guru. Mengapa dia tidak bertanya jumlah prajurit dan senjata yang masih ada? Karena dia berpikir ke depan. Dia berpikir tentang masa depan Jepang. Untuk membangun Jepang kembali, dia harus mulai mendidik warganya dari awal lagi. Tentu saja dia membutuhkan banyak guru. Di sinilah pentingnya membangun karakter bangsa, untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Bangsa yang tidak memiliki karakter akan menjadi konsumen atau "obyek penderita" dalam persaingan global. G. Ancaman Internal dan Eksternal Ancaman yang dihadapi sebuah bangsa bisa bersifat internal, bisa juga eksternal. Tabiat dari kedua jenis ancaman berbeda, dan cara menyikapinya juga berbeda. Contoh ancaman internal, misalnya: 1. Konflik horizontal di tengah masyarakat, baik berlatar-belakang ekonomi, politik, maupun SARA. 2. Gerakan separatisme, yaitu upaya memecah-belah bangsa atau memisahkan diri dari NKRI. 3. Pemberontakan politik dalam rangka merebut kekuasaan, seperti yang pernah dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948 dan G30S/PKI tahun 1965. 4. Terorisme, yaitu serangan kekerasan terhadap warga sipil atau instalasi milik negara, dengan alasan perbedaan pandangan politik dan kepentingan. 5. Gerakan laten Komunisme yang terus menyebarkan konsep "clash of classes" (pertarungan antar kelas). Mereka berusaha mengadu-domba kekuatan-kekuatan dalam masyarakat untuk dilemahkan. Jika masyarakat dan negara lemah, PKI memperkuat diri untuk suatu saat mengambil alih kekuasaan. 6. Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) juga merupakan ancaman, karena akibat KKN muncul ketidak-puasan, konflik, protes di mana-mana. Ia menimbulkan keresahan, dan peluang destabilisasi sosial. 64
7. Konflik politik dalam ranah demokrasi, ia juga bisa menjadi pemicu masalah. Misalnya, pada tahun 1996-1997 sering terjadi kerusuhan sosial berlatar-belakang konflik antar partai-partai politik. 8. Kerusakan moral yang menimpa generasi muda, dalam bentuk pengaruh narkoba, pornografi, seks bebas, dan sebagainya. Jika moralitas generasi muda rusak, otomatis negara kehilangan banyak potensi pembelaan pertahanan. Contoh ancaman eksternal, misalnya: 1. Invasi negara asing. Seperti keadaan yang dialami oleh bangsa Irak yang diinvasi oleh Amerika pada tahun 2003 dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ternyata, setelah Amerika berhasil masuk ke Irak, mereka tidak mendapatkan senjata pemusnah massal itu. Katanya, alasan senjata pemusnah massal adalah laporan palsu yang dibuat CIA untuk membenarkan invasi ke Irak. 2. Agresi musuh, seperti yang dialami bangsa Indonesia ketika mengalami Agresi I dan II dari Belanda ketika mereka menyerbu ke Yogyakarta. Infiltrasi, yaitu penyusupan kekuatan musuh ke tubuh bangsa secara diam-diam. Bisa jadi ia merupakan usaha mata-mata, bisa jadi juga sebagai penjajakan sebelum melakukan serangan militer sesungguhnya. 2. Agresi musuh, seperti yang dialami bangsa Indonesia ketika mengalami Agresi I dan II dari Belanda ketika mereka menyerbu ke Yogyakarta. Infiltrasi, yaitu penyusupan kekuatan musuh ke tubuh bangsa secara diam-diam. Bisa jadi ia merupakan usaha mata-mata, bisa jadi juga sebagai penjajakan sebelum melakukan serangan militer sesungguhnya. 4. Penjajahan ekonomi melalui paket-paket bantuan hutang, ditujukan untuk melemahkan bangsa dan membuat ketergantungan kepada para debitor asing. 5. Eksploitasi kekayaan alam nasional oleh perusahaan-perusahaan asing secara membabi- buta, tanpa memperhitungkan unsur keadilan dan kelestarian alam. 6. Pengaruh budaya asing yang deras mendera bangsa, mengajarkan perilaku hidup amoral dan hura-hura; melemahkan mental bangsa, dan menimbulkan aneka masalah sosial karena semua itu tidak sesuai budaya luhur bangsa. 7. Penyebaran narkoba melalui jaringan internasional, perdagangan manusia, serta penyebaran bibit-bibit penyakit berbahaya dari luar. 8. Migrasi warga asing secara ilegal dalam jumlah besar-besaran, tanpa disertai identitas, keterangan surat-menyurat, apalagi kelayakan perilaku. 9. Usaha mata-mata yang dilakukan melalui sarana-sarana teknologi komunikasi, internet, satelit, radar, dan lain-lain. Ancaman-ancaman di atas menuntut peran serta semua pihak, baik unsur TNI, Polri, kekuatan cadangan, maupun masyarakat luas. Perlu kerjasama harmonis dan bantu- membantu untuk menangkal ancaman kehidupan bersama. H. Implementasi Bela Negara Implementasi bela negara dalam arti sempit ialah membela negara dengan angkat senjata (berperang). Siapa saja yang gugur di medan perang dalam rangka membela negara ini, dianggap sebagai pahlawan dan berhak mendapat tanda jasa. Adapun bela negara dalam arti luas ialah: membela negara dengan mengangkat prestasi apa saja yang mampu diraih, sesuai profesi masing-masing, untuk mencapai tujuan negara, kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Seorang petani membela negara dengan mengangkat cangkul. Seorang guru mengangkat kapur (atau spidol white board) dalam mendidik siswa. Seorang pegawai mengangkat ballpoint untuk menyelesaikan pekerjaannya. Seorang nelayan mengangkat dayung untuk mendapatkan ikan, lalu menjuanya ke pasaran. Seorang pemain bulu tangkis mengangkat raket untuk mengharumkan nama negara. Dan lain-lain. 65
Pendek kata, semua warga negara berprestasi sesuai dengan profesi dan kondisi masing-masing, untuk turut terlibat membela negara. (Sudirwo, 2013: 56-57). I. Jihad dalam Konteks Bela Negara KH. Hasyim Asyari, pendiri organisasi Nahdhatul Ulama (NU) pernah memfatwakan Jihad Fi Sabilillah dalam rangka membela Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Itu terjadi ketika Sekutu dan Belanda merespon negatif pernyataan kemerdekaan Indonesia. Apa yang diserukan KH. Hasyim Asyari tersebut dikenal sebagai Resolusi Jihad atau Fatwa Jihad. Dalam mempertahankan kota Surabaya dari serbuan Sekutu melalui udara, laut, dan darat salah satu komandan lasykar, Bung Tomo, terus-menerus meneriakkan Takbir untuk menyemangati para pejuang, dalam rangka menghadapi Sekutu. Ini adalah realisasi pelaksanaan Jihad dalam rangka membela kemerdekaan. Panglima Sudirman di hadapan para anak buahnya selalu memberi wejangan suatu kalimat yang diambil dari hadits Nabi Muhammad Saw, yaitu: "Siapa yang tidak pernah berperang Fi Sabilillah, tidak pernah membantu membekali pejuang Fi Sabilillah, atau tidak pernah terbetik dalam hatinya niatan Fi Sabilillah; dia akan meninggal dalam salah satu cabang kemunafikan." Meskipun beliau adalah Panglima Tertinggi TNI, membawahi banyak prajurit dengan agama berbeda-beda; tetapi niatan pribadi beliau dalam berjuang membela negara, adalah berjihad Fi Sabilillah. Ada beribu-biru ulama dan tokoh agama telah terjun berjuang melawan penjajah, lalu gugur di medan perang atau dalam pengasingan. Niat mereka tatkala berjuang membela bangsa dan negara ialah berjihad Fi Sabilillah. Bukankah Allah mengharamkan penjajahan dan penindasan, karena semua itu adalah kezhaliman? Bukankah Allah memerintahkan kita berjuang mempertahankan hak milik, mempertahankan keluarga, agama, kehormatan, dan kehidupan? Negara dan bangsa adalah amanat pemberian dari Alllah. Kita harus mensyukurinya dengan menjalani kehidupan secara baik dan benar. Bila sewaktu-waktu ada yang berniat merampas amanat ini, kita boleh mempertahankkannya sampai titik darah terakhir. Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya berkata: "Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela darahnya (diserang orang lain secara zhalim), dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela kehormatan keluarganya, dia mati syahid." (HR. Abu Dawud dan At Tirmidzi). J. Peran Generasi Muda dalam Bela Negara Generasi muda, baik pelajar, mahasiswa, maupun para pemuda-pemudi, adalah kekuatan potensial dalam usaha bela negara. Secara formal dan organik, mereka bukan bagian yang mengangkat senjata. Mereka berperan dalam mengisi kemerdekaan, mensukseskan pembangunan, mempertahankan jati diri bangsa. Peranan generasi muda dalam bela negara, antara lain: a. Senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, karena ia merupakan basis kontrol diri yang tangguh, dan pengarah kehidupan yang kuat. b. Melindungi diri dari bahaya narkoba, miras, pornografi, dan kehidupan seks bebas; karena semua itu sangat melemahkan jasmani dan ruhani, atau bisa merusak potensi positif dalam diri generasi muda. 66
c. Bersikap selektif terhadap budaya luar (asing) yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kultur bangsa. Terutama gaya hidup hedonisme yang mementingkan hawa nafsu dan hura-hura. d. Belajar di dunia akademik sebaik-baiknya, agar menjadi insan-insan profesional yang handal, produktif, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. e. Bekerja sesuai profesi masing-masing secara profesional, sportif, akuntabel. Tidak ikut terseret dalam perilaku KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang merugikan kehidupan rakyat dan bangsa. Ikut mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai Pancasila, sesuai tujuan negara, tidak sewenang-wenang; melalui sarana-sarana positif, mengutamakan pendekatan konstruktif, dan mencari solusi. Ikut menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan potensi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan; sebab jika semua itu rusak, maka kehidupan bangsa dan masa depan generasi penerus akan dirugikan. f. g. h. Bagi yang mampu dan berkesempatan, boleh mengikuti program latihan-latihan bela negara untuk menjadi kekuatan cadangan. i. Dan lain-lain. Demikianlah, generasi muda bisa terlibat dalam usaha-usaha pembelaan negara secara aktif sesuai keadaan dan peranannya. Bukan berarti mereka tidak bisa membela dengan "angkat senjata"; karena bila situasi negara dalam kondisi darurat dan sangat mendesak, mungkin saja mereka pun harus terlibat mengangkat senjata seperti keadaan di masa-masa perjuangan kemerdekaan dulu. [] 67
BAB X: WAWASAN NUSANTARA A. Pengertian Wawasan memiliki makna pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap inderawi. Sedangkan Nusantara ialah kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Wawasan Nusantara diartikan sebagai: "Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat; serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional." Dalam Tap. MPR no. II/MPR/1983, Bab II Sub E, dinyatakan bahwa: "Wawasan dalam rangka mencapai tujuan nasional ialah Wawasan Nusantara yang meliputi kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan keamanan." (LEMHANAS, 1988: 6-8). B. Kondisi Geografi Secara alamiah wilayah Nusantara (Indonesia) memiliki ciri-ciri geografis tertentu. Dalam konteks pembangunan nasional, ciri-ciri tersebut dikaji dengan seksama untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pembangunan. Sebagai contoh, salah satu pemikiran mengapa Prof. BJ. Habibie pernah sangat serius mengembangkan IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara), ialah karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Untuk mobilitas antar pulau dibutuhkan sarana transportasi laut dan udara. Jika harus membeli pesawat dari luar tentu akan membutuhkan dana sangat besar, yang menguras kas negara. Maka dibuatlah pesawat hasil produksi bangsa sendiri. Berikut ini ialah sebagian data geografis wilayah Nusantara: Status Bentuk wilayah Jumlah pulau Batas Utara Batas Selatan Batas Barat Batas Timur Jarak terjauh Utara ke Selatan Jarak terjauh Barat ke Timur Pulau-pulau terluas (secara berurutan) Luas daratan Negara terbesar di Asia Tenggara (ASEAN). Negara kepulauan (archipelago state). Sekitar 17.500 pulau. Sekitar 6000an pulau sudah memakai nama, sisanya belum diberi nama. + 6o Lintang Utara (LU) + 11o Lintang Selatan (LS) + 94o Bujur Timur (BT). + 141o Bujur Timur (BT). + 1.888 kilometer. + 5.110 kilometer. Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, Jawa dan Madura, Halmahera, Seram, Sumbawa, Flores, Bali, Lombok. + 2.027.000 km2. 68
Luas lautan Ciri wilayah Barat Ciri wilayah Timur Iklim Tiingkat kesuburan + 3.166.000 km2. Sesuai ciri benua Asia Daratan, lautnya dangkal, menonjol wilayah daratan. Selain Papua merupakan barisan pulau-pulau kecil, lautnya dalam, menonjol wilayah lautan. Tropis dengan dua musim utama, musim penghujan dan kemarau. Dipengaruhi angin pasat, tetapi relatif aman dari tipon. Rata-rata wilayah Indonesia subur, kecuali Kalimantan; wilayah Papua kurang subur, kecuali wilayah pegunungan. Kekayaan tambang Minyak bumi, timah, besi, bouksit, mangan, batubara, dll. Sumber: LEMHANAS, 1988, hlm. 9-11. C. Geopolitik Istilah Geopolitik berasal dari kata Geographical Politic. Pertama kali dicetuskan oleh sarjana politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922). Ia mencetuskan istilah itu untuk mengemukakan suatu konsep sistem politik yang menyeluruh, meliputi geopolitik, demopolitik, ekonomopolitik, sosiopolitik, dan kratopolitik. Tapi kemudian istilah geopolitik itu dipakai oleh ilmuwan Jerman, Karl Haushofer (1869-1946), untuk mendukung teori ekspansionisme dan rasialisme. Inti ajaran Haushofer ialah: Lebensraum (ruang hidup), Autarki (memenuhi kebutuhan sendiri), Pan-region (perserikatan wilayah), kekuatan darat melawan kekuatan laut, dan daerah perbatasan. Konsepnya, kondisi suatu negara diumpamakan sebagai suatu organisme biologis yang tumbuh dan membutuhkan segala daya dukung. Semua ajaran ini diadopsi oleh Nazi Jerman. Dan Jepang pun kemudian ikut menganut paham ekspansionis ini. Inti dari geopolitik ialah mempelajari fenomena politik berdasarkan data-data kondisi geografis suatu negara. Dalam konteks keindonesiaan ia meliputi: Wawasan Benua, Wawasan Bahari, Wawasan Dirgantara, dan Wawasan Kombinasi. Aspek Geopolitik Wawasan Benua Wawasan Bahari Wawasan Dirgantara Tokoh ahlinya Sir Halford Mackinder (1861-1947), seorang ahli geografi Inggris. Alfred Thayer Mahan (1840-1914), seorang ahli kelautan. Sir Walter Raleigh (1554-1618), dengan teorinya, "Siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan; siapa menguasai perdagangan akan menguasai dunia." Giulio Douhet (1869-1930), pelopor Wawasan Dirgantara. William Billy Mitchel (1925). Nicholas J. Spykman (1893-1943). Wawasan Kombinasi Sumber: LEMHANAS, 1988, hlm. 11-15. 69
D. Geostrategi Maknanya adalah suatu strategi yang dirumuskan untuk menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang dihadapi bangsa, jika dikaitkan dengan kondisi geografisnya. Tujuan strategi ini selain menghindari pengaruh buruk kekuatan luar, juga untuk menempatkan bangsa kita sebagai subyek (pemegang peranan) di tengah pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia terletak di antara dua samudera besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga terletak di antara dua benua besar, Benua Asia dan Benua Australia. Juga terletak di area lalu lintas perdagangan internasional. Dengan demikian bangsa kita berpotensi mendapatkan berbagai pengaruh eksternal. Di sisi lain, negeri kita terkenal dengan kekayaan alam dan sumber daya yang bermacam-macam. Secara teori dan praktik, kekayaan itu mengundang minat bangsa- bangsa luar untuk masuk, lalu mencari pengaruh sesuai kepentingannya. Untuk menghadapi, mengatasi, dan menguasai semua hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan tersebut, maka mutlak diperlukan adanya suatu konsep ketahanan nasional, yang memakai landasan Wawasan Nusantara. (LEMHANAS, 1988: 16). E. Kedudukan Wawasan Nusantara Secara strategis, Wawasan Nusantara bisa dipandang sebagai: Wawasan Wilayah, Wawasan Kekuatan, dan Wawasan Ketatanegaraan. Ketiga konteks memiliki kaitan dan penjelasan berbeda. Sebagai Wawasan Wilayah, harus diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari beribu-ribu pulau yang merupakan wilayah daratan, dan wilayah lautan yang sangat luas. Daratan dan lautan membentuk wilayah Nusantara yang di atasnya tegak sebuah negara bernama Indonesia. Pada mulanya, wilayah yang diakui oleh dunia adalah wilayah daratan saja. Namun berkat perjuangan tak kenal lelah dari para pemimpin bangsa, akhirnya wilayah lautan pun mendapatkan pengakuan internasional. Berikut ini adalah urutan proses perjuangan hingga diperoleh kedaulatan yang menyeluruh atas wilayah lautan Indonesia: 1 Kebijakan Deklarasi Djuanda Waktu Hasil 13 Desember 1957 Rintisan kesatuan wilayah darat dan 2 3 4 PERPU no. 4 thn 1960 dan PP no. 8 thn 1962. Deklarasi Pemerintah soal Landas Kontinen 1969 (disahkan jadi UU no. 1 thn 1973 soal Landas Kontinen Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dikukuhkan menjadi UU no. 5 thn. Tahun 1960 dan 1962. Tahun 1969 dan 1973. 21 Maret 1980. lautan Indonesia. Laut Indonesia 12 km diukur dari garis pantai; semua pulau dan laut di dalamnya satu kesatuan. Indonesia atas pengelolaan kekayaan alam di landas kontinen Indonesia (lautan) seluas + 2.070.000 km2. berdaulat Indonesia berhak atas kekayaan hayati dan non hayati pada laut seluas 200 km dari garis pantai. 70
5 1983 tentang ZEE. UU no. 20 thn. 1982, soal Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Tahun 1982. Terutama kekayaan ikan. Orbit geo stasioner Indonesia dalam ruang sejauh 36.000 km dari bumi sampai ke langit yang tinggi. Sumber: LEMHANAS, 1988: 17-25. Wawasan Nusantara juga merupakan Wawasan Kekuatan, yaitu dilihat dari segi kemiliteran. Kontruksi lembaga kemiliteran Republik Indonesia adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian ditambah institusi Polri sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada mulanya masing-masing angkatan memiliki watak dan orientasi berbeda-beda, namun itu berhasil dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan upaya pecah belah. Puncaknya terjadi pemberontakan G30S/PKI tahun 1965. Belajar dari pengalaman itu, dilakukan koreksi konseptual. Pada tahun 1966 diadakan seminar Hankam yang berhasil menyusun doktrin "Catur Dharma Eka Karma". Intinya, keempat elemen kekuatan bersatu menjaga pertahanan, keamanan, dan ketertiban bangsa. Pada akhirnya nanti, Wawasan Hankamnas menjadi bagian dari Wawasan Nusantara. Dalam catatan sejarah, konsep Wawasan Nusantara dipayungi oleh landasan hukum sebagai berikut: Tap. MPR no. 4 tahun 1973, Tap. MPR no. 4 tahun 1978, Tap. MPR no. 2 tahun 1983, tentang Wawasan Nusantara. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bukan hanya suatu konsep pemikiran berorientasi pertahanan dan keamanan nasional, namun juga menjangkau peranan lembaga-lembaga kenegaraan. F. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara Dilihat dari sisi fenomena sosial, Wawasan Nusantara dibangun dari unsur WADAH, ISI, dan TATA LAKU. Wadah dan Isi merupakan konsepsi dasar Wawasan Nusantara; sedangkan Tata Laku merupakan konsep pelaksanaannya. Wadah yang ditempati bangsa Indonesia ialah negara kepulauan, dengan jumlah pulau sekitar 13.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke; dengan bentuk negara Kesatuan. Isinya negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan Tata Lakunya adalah melaksanakan UUD 1945, dengan memahami konsep Wawasan Nusantara, lalu menghasilkan Ketahanan Nasional. (LEMHANAS, 1988: 35). G. Penerapan Wawasan Nusantara Melalui perjuangan panjang, akhirnya konsepsi Wawasan Nusantara diterima di forum internasional. Mereka menerima dan menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Di sisi lain, wilayah Indonesia bertambah lebih luas. Semula wilayah laut bersifat wilayah bebas, namun kemudian masuk dalam wilayah Indonesia. Indonesia yang semula menjadi negara terluas di dunia no. 17, akhirnya menjadi no. 7. Begitu juga melalui kesepakatan Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia berhak mengelola dan menguasai kekayaan alam hayati dan non hayati dalam rentang wilayah luas. Ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Masa Esa yang sangat patut disyukuri dan dijaga sebaik mungkin. 71
Berikut ini dampak atau pengaruh dari pelaksanaan konsep Wawasan Nusantara dipandang dari berbagai bidang kepentingan: WAWASAN NUSANTARA Bidang Keluasan Wilayah Sumber daya alam Komunikasi transportasi Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Keamanan & Pengaruh Pelaksanaan Menjadi seluas + 5.193.250 km2. Menjadi bertambah berupa kekayaan hayati dan non hayati (tambang). Indonesia memiliki sendiri. Dibuka pelayaran antar pulau seindonesia. Kesejahteraan sumber daya itu juga lebih terlindungi. Berdiri sekolah dan universitas di setiap daerah. Saling persatuan antar suku dan budaya. TNI dan Polri semakin manunggal dengan rakyat, senantiasa siaga menjaga keutuhan bangsa dan negara. komunikasi jalur penerbangan dan satelit lebih terjamin, keamanan Sumber: LEMHANAS, 1988: 36-37. Dengan demikian kita memahami konsep Wawasan Nusantara. Ia merupakan suatu cara pandang bangsa kita yang hidup di wilayah Nusantara dengan segala kekhasan alamnya, lalu membangun kehidupan sesuai bidang-bidangnya, di mana semua komponen dan unsur diselaraskan secara harmonis, demi mencapai tujuan nasional. [] 72
BAB XI: KETAHANAN NASIONAL A. Pengertian Dari segi istilah, Ketahanan Nasional (national resiliensi) bermakna: Tahan, kuat, keteguhan hati, ketabahan dalam kebenaran. Dalam konteks kebangsaan, maksudnya adalah: "Tahan, kuat, keteguhan hati, ketabahan dalam kesatuan, dalam memperjuangkan kepentingan nasional suatu bangsa yang merdeka." (LEMHANAS, 1988: 46). Pengertian lebih lengkap adalah: "Kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, berisi kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi atau mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, gangguan dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasionalnya." (LEMHANAS, 1988: 50). B. Konsep Astagrata Astagrata berasal dari dua kata Asta dan Grata. Asta berarti delapan, Gatra berarti aspek. Dapat dimaknakan, Astagrata adalah delapan aspek kehidupan yang sifatnya sangat vital bagi kehidupan bangsa Indonesia. Delapan Gatra itu disusun atas dua bagian: Trigatra (tiga aspek) dan Pancagatra (lima aspek). Trigatra digabungkan dengan Pancagatra, kemudian menjadi Astagatra. Tri Gatra Panca Gatra 1. Posisi dan lokasi georgrafis bangsa 2. Keadaan dan kekayaan alam 3. Keadaan dan kemampuan penduduk 4. Ideologi 5. Politik 6. Ekonomi 7. Sosial Budaya 8. Pertahanan dan Keamanan Disingkat "Si kaya mampu" Disingkat IPOLEKSOSBUDHANKAM Delapan aspek kehidupan di atas merupakan unsur-unsur sangat vital dalam kehidupan bangsa Indonesia. Wajah kehidupan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dinamika aspek-aspek kehidupan tersebut. Sebagai perbandingan, Hans Morgenthau dalam Politics Among Nations, menyebutkan ada sembilan aspek kehidupan vital, yaitu: 1. Geografi. 2. Sumber alam (makanan dan bahan baku). 3. Kapasitas industri. 4. Kesiap-siagaan militer (teknologi, kepemimpinan, kualitas dan kuantitas angkatan perang). 5. Penduduk (distribusi dan kecenderungan). 6. Karakter nasional. 7. Semangat nasional. 73
8. Kualitas diplomasi. 9. Kualitas pemerintahan. Sedangkan menurut Alfred Thayer Mahan seorang pakar kelautan, dalam The Influence Seapower on History, menyebutkan ada enam aspek vital, yaitu: Letak geografi; Bentuk/wujud bumi; Luas wilayah; Jumlah penduduk; Watak/karakter bangsa; Sifat pemerintahan. (LEMHANAS, 1988: 52-54). C. Penjelasan Seputar Astagrata Kedelapan aspek dalam Astagrata perlu dipahami dan dimengerti. Untuk itu kami coba menjelaskan bagian demi bagian. Bagian awal ialah tentang Trigatra, bagian kedua tentang Pancagatra. Dengan penjelasan tabel kita akan bisa membandingkan (komparasi) satu aspek dengan aspek-aspek lainnya. 1 2 Aspek Trigatra Posisi dan lokasi geografis bangsa Keadaan dan kekayaan alam Penjelasan Indonesia terletak di tengah posisi silang antara dua Benua dan dua Samudera. Ia membuka pengaruh fisik dan juga pengaruh non fisik. Kekayaan alam di atmosfer: Sinar matahari, oksigen, karbondioksida, dll. Kekayaan di permukaan bumi: Tanah, perairan darat dan laut, gunung, sumber hidrologi, klimatologi, flora, fauna, dll. Kekayaan di dalam bumi: Minyak bumi, uranium, batu bara, gas alam, air tanah, panas bumi, dll. 3 Keadaan dan kemampuan penduduk Upaya menyeimbangkan kenaikan jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dan penyebarannya. Transmigrasi, pembukaan pusat-pusat pengembangkan, membuka pusat-pusat industri, dll. Program: Selanjutnya, tentang Pancagatra dijelaskan dalam tabel berikut: Aspek Pancagatra Pengertian Penjelasan 1 2 Ideologi Politik prinsip- Seperangkat prinsip yang dijadikan dasar, memberi arahan, dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa. Masalah politik berada dalam konteks negara. ialah Pelaksanaan pelaksanaan ideologi sesuai UUD bawahnya. dan Pelaksanaan ialah ideologi oleh setiap pelaksanaan pribadi atau perseorangan. obyektif, aturan di subyektif Kegiatan utama di bidang politik: (cara Mempertahankan pola 74
3 4 5 Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Keamanan dan Pusat kekuasaan dalam suatu negara terletak pada pemerintahannya; perjuangan maka kekuasaan menguasai identik dengan perjuangan menguasai pemerintahan. Segala pe- merintah & masyarakat dalam mengelola faktor- faktor produksi, distribusi barang dan jasa demi kesejahteraan rakyat, secara material maupun non material. Manusia pergaulan dan kemasyarakatan lalu kerjasama, budaya membangun sosial di dalamnya. Upaya negara menegakkan ketahanan melibatkan nasional, angkatan bersenjata dan rakyat semesta, dengan mencapai tujuan keamanan bangsa dan negara. kegiatan butuh kebiasaan, norma, prosedur yang berlaku), dan penyelesaian ketegangan, penyesuain dengan perubahan yang terjadi, pencapaian tujuan bersama, penyatuan sistem sosial. pengaturan Mengatur dan mengolah faktor- faktor sebagai berikut: Bumi dan sumber alam, tenaga kerja, modal, industri, teknologi, ekspor impor dan nilai kurs, prasarana, dan manajemen. Komponen pengembangan sosial budaya: Pengawasan, media sosial, standar sosial, kebudayaan. Faktor yang mempengaruhi: Pendidikan, tujuan nasional, kepemimpinan, kepribadian nasional. Faktor mempengaruhi pertahanan keamanan: Doktrin, wawasan nasional, sistem Hankam, geografi, manusia, integrasi militer dan rakyat, material, sains dan teknologi, manajemen, pengaruh luar negeri, kepemimpinan. yang Sumber: LEMHANAS, 1988: 59-72. D. Sifat-sifat Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional tentu saja memiliki karakter (sifat) yang menjadi arah pembentukan dan kondisional yang hendak dicapai. Di bawah ini adalah sifat-sifat Ketahanan Nasional: 1. Manunggal. Integrasi antara Trigatra (aspek alamiah) dan Pancagatra (aspek sosial). Bukan mencampur-adukkan, tetapi mengintegrasikan secara serasi dan selaras. 2. Mawas ke dalam. Ketahanan Nasional diarahkan ke diri sendiri, tetapi tetap dengan memelihara hubungan baik ke luar. 3. Berkewibawaan. Untuk mewujudkan kewibawaan nasional, sehingga diperhitungkan oleh pihak lain dan memiliki efek pencegah (detterent). 4. Berubah menurut waktu. Ia bersifat meningkat dan menurun, bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. Hal ini didasarkan pada filosofis, dunia itu senantiasa berubah. 75
5. Tidak membenarkan adu kekuasaan dan adu kekuatan. Ketahanan Nasional tidak hanya bertumpu pada kekuatan fisik, namun juga non fisik seperti kekuatan moral. Ia mengutamakan sikap konsultasi dan menghargai kemanusiaan, bukan permusuhan dan konfrontasi. 6. Percaya diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus yakin bahwa ia dapat mengatur rumah-tangganya sendiri dengan baik, dan tidak bergantung bantuan dari luar. Jika butuh bantuan ke luar, sifatnya hanya pelengkap. 7. Tidak bergantung pihak lain. Ditumbuhkan sikap percaya diri yang patriotik dan nasionalistik, tanpa menjerumuskan diri ke dalam fanatisme dan nasionalisme sempit (chauvinisme). Sumber: LEMHANAS, 1988: 72-74. E. Hakikat Ketahanan Nasional Secara hakiki, Ketahanan Nasional adalah: Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju tujuan kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan Nasional seiring dengan Pembangunan Nasional. Dalam melaksanakan Pembangunan Nasional pastinya akan dihadapi aneka macam hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Untuk itu dibutuhkan Ketahanan Nasional. Dan jika Ketahanan Nasional tangguh, otomatis akan melancarkan Pembangunan Nasional juga. Semakin Pembangunan Nasional sukses, Ketahanan Nasional semakin kokoh. Penyelenggaraan Ketahanan Nasional menggunakan pendekatan "kesejahteraan" dan "keamanan nasional". Kesejahteraan bisa dianggap sebagai bahan bakar Ketahanan Nasional; sedangkan keamanan dibutuhkan untuk melindungi eksistensi negara dari gangguan internal dan eksternal. Pendekatan mana yang lebih utama, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Singkat kata, penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan keamanan; sedangkan penyelenggaraan keamanan, membutuhkan kesejahteraan. Aspek-aspek alamiah (Trigatra) mempunyai dampak terhadap kesejahteraan dan keamanan sekaligus. Begitu juga ideologi dan politik mempunyai peranan sama besarnya dalam membina kesejahteraan dan keamanan. Begitu pula aspek-aspek lain dalam Pancagatra. Dan untuk membuahkan hasil Ketahanan Nasional yang tangguh, dibutuhkan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap komponen kesejahteraan dan keamanan di setiap gatra. (LEMHANAS, 1988: 74-75). [] 76
BAB XII: POLITIK STRATEGI NASIONAL A. Makna Politik Politik berasal dari bahasa Yunani Polistaia. Polis artinya "kesatuan masyarakat untuk mengurus diri sendiri". Taia artinya urusan. Dari sisi ini, asal mula maknanya adalah: Seputar urusan tentang kesepakatan masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Kata politik yang digali dari bahasa Inggris, Politics, memiliki makna: suatu rangkaian cara, jalan, atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Politik sebagai Policy (kebijakan), memiliki makna: penggunaan pertimbangan- pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin tercapainya tujuan usaha, cita-cita, atau keadaan yang kita inginkan. Adapun sistem politik adalah: suatu siistem yang di dalamnya berperan lembaga- lembaga politik, melaksanakan kegiatan politik, dalam wadah sebuah negara. Struktur politik adalah: suatu struktur yang dibangun oleh elemen-elemen berupa lembaga negara dan lembaga masyarakat, yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan negara dan mengikat masyarakat. Proses politik adalah: suatu interaksi yang saling mempengaruhi antara lembaga- lembaga negara dan lembaga pemerintahan, dalam suatu sistem perpolitikan. (LEMHANAS, 1988: 118-119). B. Makna Strategi Strategi diambil dari bahasa Yunani, Strategis. Maknanya kurang lebih, kemampuan para panglima perang untuk memenangi peperangan. Menurut Antoine Henry Jomini, strategi adalah: "Seni menyelenggarakan perang di atas peta dan meliputi keseluruhan kawasan operasi." Sedangkan menurut Karl van Clausewitz: "Ilmu seputar pertempuran untuk memenangkan perang." Strategi juga dimaknakan sebagai: "Seni menggunakan kekuatan; kapan ia sebaiknya digunakan, dan kapan sebaiknya disimpan." Disimpulkan, strategi adalah: "Suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun secara sistematik, bertahap, untuk menjawab tantangan-tantangan baru sebagai akibat langkah sebelumnya, dalam rangka mencapai tujuan tertentu." (LEMAHANAS, 1988: 120). C. Pengertian Strategi nasional adalah: "Seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional (yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer) dalam masa damai maupun masa perang; untuk mendukung pencapaian tujuan nasional." strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Ia harus memiliki sifat kenyal, dinamis, sesuai situasi, kondisi, kemampuan dan seni. (LEMHANAS, 1988: 120-121). Dalam konteks nasional, 77
D. Dasar Pemikiran Dasar pemikiran penyusunan Politik Strategi Nasional (Polstranas) adalah empat hal, yaitu: Geopolitik bangsa, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Tata Bina Nasional. Geopolitik merupakan kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua Samudera dan dua benua, dan fakta kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah; yang semua itu mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dibangun di atas kesadaran akan geopolitik bangsa, di mana ia perlu menserasikan Wawasan Buana, Wawasan Bahari, dan Wawasan Dirgantara; dalam rangka mencapai tujuan bangsa. Ketahanan Nasional merupakan syarat mutlak untuk menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang datang dari internal dan eksternal. Tata Bina Nasional merupakan pengejawantahan konsep Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS). Atau diterjemahkan sebagai Sistem Perencanaan, Program, dan Anggaran (SPPA). Untuk merealisasikan SPPA/PPBS dibutuhkan struktur data informasi yang valid, kredibel, dan memungkinkan adanya umpan balik. Sebagai perbandingan, pemerintah Amerika sering memanfaatkan data-data yang diolah oleh Rand Coorperation untuk mendukung kebijakan politik luar negerinya. E. Faktor-faktor Berpengaruh Ada beberapa unsur yang mempengaruhi Polstranas, yaitu: ideologi dan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, ancaman. Bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dalam konteks Polstranas bisa dilihat dalam tabel di bawah ini: Bidang Bentuk Ancaman 1. Ideologi 2. Politik 3. Ekonomi 4. Sosial-Budaya 5. Militer Perluasan ideologi komunisme oleh RRC. Perluasan pengaruh politik asing, seperti Amerika dan Rusia, dalam upayanya merebut dominasi dunia. Kebutuhan bahan mentah dan pasar untuk produk industri asing, seperti ekspansi ekonomi Jepang. Perluasan pengaruh budaya Amerika melalui Westernisasi yang giat mereka sebarkan. Kepentingan-kepentingan keamanan negara besar dan sekutu- sekutunya yang terkait dengan posisi Indonesia. Diadaptasi dari sumber LEMHANAS, 1988: 130-133. Polstranas merupakan suatu keharusan di mana negara kita sebagai sebuah entitas dunia menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal; yang langsung atau tidak berpengaruh bagi laju pembangunan nasional; sehingga dibutuhkan strategi jitu untuk menghadapinya.[] 78
BAB XIII: PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL (HANKAMNAS) A. Pengertian Hankamnas diartikan sebagai: upaya bersama yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan masyarakat luas untuk menghadapi ancaman pertahanan dari pihak luar negeri, dan ancaman keamanan dari pihak dalam negeri. B. Tujuan Tujuan Hankamnas adalah: untuk menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sesuai hasil amandemen); dari segala bentuk ancaman dari dalam dan luar negeri, yang bisa mengganggu pencapaian tujuan nasional. C. Tugas Pokok Tugas pokok Hankamnas ada empat, yaitu: 1. Mempertahankan, mengamankan, dan menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Mempertahankan dan mengamankan segala hasil perjuangan bangsa di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, agama, dan militer. 3. Mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan, kedaulatan, dan integrasi negara, wilayah, dan bangsa. 4. Mempertahankan nilai-nilai kehidupan dan kepentingan nasional. D. Fungsi Fungsi Hankamnas adalah sebagai berikut: a. Memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional dengan cara menanamkan dan memupuk nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945; sehingga tumbuh sikap patriotik. b. Membangun, memelihara, dan mengembangkan segenap komponen pertahanan negara dengan memantapkan prinsip kemanunggalan militer dan rakyat. c. Mewujudkan seluruh wilayah Nusantara dan yuridiksi nasionalnya sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan nasional. E. Dasar Prinsip yang berlaku ada dua yaitu: 1. Defensif aktif di bidang pertahanan dari ancaman luar negeri. Tetap bertahan, tetapi tidak mesti menungga mendapatkan serangan. Secara aktif dapat menggagalkan serangan lawan sebelum mereka menyerang, baik dilakukan di wilayah sendiri atau di wilayah lawan. Bisa juga tetap bertahan lalu menyerang dalam rangka membela diri. 79
2. Preventif aktif di bidang keamanan, dari ancaman internal. Yaitu giat melakukan upaya pencegahan sebelum ancaman terjadi, karena hal ini dianggap lebih murah biayanya dan lebih ringan risikonya, daripada melakukan tindakan repressif. Dengan demikian Hankamnas diterapkan dalam rangka: menggagalkan usaha/kegiatan infiltrasi dan makar di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kemiliteran di dalam negeri, baik yang ditimbulkan oleh pelaku asing maupun pelaku internal warga negara sendiri. F. Hakikat Secara hakiki, Hamkamnas yang berlaku di negara kita adalah "Perlawanan Rakyat Semesta", di bawah pimpinan pemerintah; di dalamnya terdapat semua potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial-ekonomi, agama, dan khususnya militer sebagai kekuatan yang terstruktur dan terkoordinasi. G. Konsep Pertahanan dan Keamanan Hankamnas dibagi menjadi dua konsep: konsep Pertahanan Nasional dan konsep Keamanan Nasional. Konsep pertahanan musuhnya dari luar negeri, sedangkan konsep keamanan musuhnya dari internal sendiri. Perhatikan tabel di bawah ini: Konsep Pertahanan Nasional Konsep Keamanan Nasional 1. Menghancurkan dan melumpuhkan musuh di wilayahnya sendiri. 2. Menghancurkan dan melumpuhkan musuh dalam perjalanan menuju wilayah Indonesia. 3. Menghancurkan dan melumpuhkan musuh di ambang pintu masuk wilayah perairan dan udara Indonesia. 4. Menghancurkan dan melumpuhkan musuh jika ia berhasil masuk wilayah perairan dan udara Indonesia. 5. Menghancurkan dan melumpuhkan musuh jika telah berhasil melakukan pendaratan. Mengggalkan usaha/kegiatan infiltrasi dan makar di bidang IPOLEKSOSBUD di dalam negeri; baik yang ditimbulkan oleh pelaku asing atau warga negara sendiri, dengan melancarkan operasi-operasi keamanan gabungan. Menggunakan kekuatan Sisos (senjata sosial) dan Sitek (senjata tekonogi), dengan paduan yang serasi. 6. Menghancurkan dan melumpuhkan musuh jika telah berhasil menduduki sebagian wilayah kita dengan serangan balasan yang jitu. Realisasi (Pertahanan Keamanan Semesta). dari konsep HANKAMRATA 80
H. Tugas Pokok TNI Sebagai inti kekuatan Hankamnas, TNI memiliki tugas pokok yaitu: 1. Meningkatkan kualitas operasional, administrasi, manajemen sebagai sebuah organisasi yang terintegrasi. 2. Mengamankan dan mendukung jalannya pembangunan nasional. 3. Menghancurkan gerakan makar, seperti Komunisme dan yang berafiliasi kepadanya. 4. Meletakkan sendi-sendi yang kokoh bagi partisipasi rakyat dalam sistem Hankamnas. 5. Memeihara keamanan regional Asia Tenggara, mendukung politik luar negeri bebas aktif, bekerjasama mewujudkan keamanan regional bersama. I. Azas Kepemimpinan TNI Dalam tugasnya TNI menggunakan dasar Pancasila, dengan menerapkan azas-azas kepemimpinan sebagai berikut: 1. TAQWA, yaitu beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 3. Ing ngarso sung tulodo; memberi suri tauladan di depan anak buah. Ing madyo mangun karso; ikut bergiat dan memotivasi saat berada di tengah anak buah. 4. Tut wuri handayani; memberi dorongan dari belakang kepada anak buah untuk mencapai sukses. 5. Waspada purba wisesa; selalu waspada, mengawasi, dan sanggup mengoreksi kesalahan anak buah. 6. Ambeg parama arta; bisa memilih mana yang lebih diprioritaskan. 7. Prasaja; tingkah laku sederhana, tidak berlebih-lebihan. 8. Satia; sikap loyal dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, juga kepada teman sejawat. 9. Gemi nastiti; berhemat dalam anggaran, kecuali jika benar-benar penting. 10. Belaka; yaitu kemauan, kerelaan, keberanian untuk mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakannya. 11. Legawa; yaitu kemauan, kerelaan, keberanian untuk tanggung-jawab kepemimpinan kepada generasi penerus. suatu saat menyerahkan Nilai-nilai ini umumnya diambil dari filosofi masyarakat Jawa, di antaranya juga diambil dari prinsip-prinsip kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro. Namun ia sifatnya umum, sebagaimana juga berlaku dalam komunitas sosial lain. J. Sasaran Strategi Sasaran strategi Hankamnas disusun dalam pentahapan. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Penjabarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Sasaran Jangka Pendek 1. Mengamankan stabilitas nasional berdasarkan Pancasila. 2. Mencegah, menggagalkan, menghancurkan upaya makar, sabotase, pemberontakan. 1. Mengamankan stabilitas nasional berdasarkan Pancasila. 2. Mencegah, menggagalkan, menghancurkan upaya makar, sabotase, pemberontakan. 3. Menyempurnakan dan memelihara sistem komunikasi/perhubungan, baik lokal maupun nasional. 4. Menyempurnakan kekompakan, konsolidasi, efektivitas, dan efisiensi ditubuh TNI. 81
Sasaran Jangka Menengah 1. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. 2. Menyempurnakan kemampuan pencegahan bahaya makar, infiltrasi, spionase, dll. 3. Menyempurnakan dan memelihara sistem komunikasi/perhubungan. 4. Menyempurnakan efektivitas dan efisiensi kinerja TNI. 5. Membuat satuan operasi terbatas untuk jaga-jaga terkait keamanan Asia Tenggara. Sasaran Jangka Panjang 1. Mengamankan sasaran -sasaran pembangunan nasional selanjutnya. 2. Memupuk kekuatan Hankamnas untuk mendukung perdamaian dan keamanan Asia Tenggara. Demikian gambaran konsep HANKAMNAS (Pertahanan Keamanan Nasional). Di bagian selanjutkan akan dijelaskan tentang konsep HANKAMRATA. [] 82
BAB XIV: PERTAHANAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA (HANKAMRATA) A. Pengertian Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta merupakan suatu konsep pertahanan keamanan yang dibangun berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan selama berabad-abad, lalu mengalami masa-masa pergolakan internal setelah merdeka. Hankamrata merupakan pengerahan kekuatan nasional secara total dan integral, dengan mengutamakan kekuatan militan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI, menjamin keutuhan bangsa, dan mengamankan tujuan pembangunan nasional. Ia mencakup semua kegiatan, persiapan, penggunaan seluruh kekuatan rakyat dan wilayah nasional, dengan segala kemampuan yang ada. Bersifat total dalam obyek, subyek, dan metoda; dengan TNI sebagai kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan dasar, untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam segala bentuknya. B. Hakikat Hakikat Hankamrata adalah: "Wahana dan sarana dalam mewujudkan strategi Hankamnas, dan menerapkannya dalam upaya pertahanan dan keamanan secara total, dengan memanfaatkan kondisi wilayah, yang meliputi segala potensi dan penggunakan Sistek dan Sisos secara serasi, terkendaii, dan berdaya guna." (LEMHANAS, 1988: 211). C. Dasar Hukum Secara resmi konsep Hankamrata dirumuskan dalam Doktrin Pertahanan Keamanan Semesta, yang disahkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI melalui surat keputusan Skep/820/VII/1982, tertanggal 12 Juli 1982. D. Azas yang Melandasi Pelaksanaan Hankamrata didasari oleh lima azas, yaitu: 1. Ketetapan hati rakyat untuk mempertahankan keamanan negara dan tidak menerima kembali kekuasaan penjajah, merupakan tumpuan moril dan motivasi bagi militer untuk melanjutkan perjuangan, meskipun menghadapi aneka tantangan dari dalam dan luar negeri. 2. Semangat pantang menyerah antara TNI dan masyarakat, serta bahu-membahu meskipun dalam situasi kritis, dapat meningkatkan idealisme perjuangan yang didasari sikap rela berkorban, tingginya semangat juang, kesatuan antara pemikiran dan tindakan. 3. Kemanunggalan TNI dan rakyat merupakan kunci eksistensi TNI, dalam rangka mengemban tugas mempertahankan dan mengamankan pembangunan bangsa, demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 83
4. Kepemimpinan yang kuat, ulet, dan tahan uji merupakan ciri-ciri kepemimpinan yang harus dikembangkan di segenap lapisan masyarakat; memberikan motivasi, aspirasi, bimbingan dalam tugas pertahanan dan keamanan. 5. Percaya diri, yaitu tidak menggantungkan diri kepada pihak lain, di mana bantuan luar sifatnya hanya sebagai tambahan untuk memperkuat kemampuan diri terhadap lawan. (LEMHANAS, 1988: 211-212). E. Pokok Gagasan Untuk menghadapi serangan musuh dari luar, atau pemberontakan dari dalam, dibutuhkan dukungan semua potensi dan keekuatan yang ada di wilayah itu. Ia meliputi dukungan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam. Dengan demikian, perjuangan bangsa Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan bersifat semesta (menyeluruh) dalam konsep, semesta (menyeluruh) dalam ruang lingkup, dan semesta (menyeluruh) dalam pelaksanaan. F. Komponen Pelaksana Hankamrata ialah sistem terpadu yang melibatkan seluruh kekuatan nasional. TNI sebagai kekuatan inti, didukung kekuatan-kekuatan rakyat. Di antara bentuk kekuatan rakyat yang terlibat sebagai pendukung adalah: 1. RATIH (Rakyat Terlatih). Ia merupakan komponen dasar pertahanan dan keamanan negara. Mampu melaksanakan ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, perlawanan rakyat, dalam penyelenggaraan keamanan negara. 2. LINMAS (Perlindungan Masyarakat). Ia merupakan komponen khusus. Digunakan sebagai pengganti istilah Hansip (Pertahanan Sipil). Linmas melaksanakan fungsi menanggulaingi akibat perang, bencana alam, dan bencana lainnya; mampu memperkecil akibat dari bencana, demi meminimalisir kerugian jiwa dan materi. 3. WANRA (Perlawanan Rakyat), membantu tugas TNI dalam operasi pertahanan dan keamanan, terutama ketika terjadi peperangan. Kadang terlibat langsung dalam peperangan, kadang membantu pendataan/administrasi. 4. KAMRA (Keamanan Rakyat). Peranannya seperti WANRA, tetapi diperbantukan untuk mendukung tugas-tugas Polri. 5. Sumber daya alam, sumber daya buatan, prasarana nasional, sebagai komponen pendukung pertahanan keamanan negara. Demikian secara sekilas penjelasan seputar konsep Hankamrata dan penjelasannya. Ia merupakan konsep pertahanan keamanan yang terinspirasi dari sikap kerjasama dan gotong-royong antara pejuang dan rakyat ketika dulu berjuang meraih kemerdekaan dan mempertahankannya. Rakyat merupakan kekuatan militer pasif yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan ketika negara membutuhkan bantuan dan dukungannya.[] 84
RANGKUMAN Sosok Prabu Siliwangi sebagai raja kerajaan padjadjaran mencapai era ke-emasan, hal ini berdasarkan prasasti bahwa Prabu Niskala Wastukencana (Prabuwangi) memerintah dikawali galuh yang berkuasa selama 104 Tahun yaitu pada tahun 1363 - 1967 M. Prabu siliwangi yang memerintah pada tahun 1474 - 1517 M. Prabu Siliwangi memberi kontribusi terhadap KODAM III Siliwangi, yaitu dipergunakan nama Siliwangi oleh KODAM III Siliwangi, KODAM III Siliwangi, merupakan Bagian dari TNI AD, dalam lintasan waktu senantiasa memberi kontribusi terhadap Bela Negara. Selanjutnya sejarah perjuangan bangsa sampai dengan proklamasi kemerdekaan senantiasa diwarnai oleh perjalanan sejarah yang panjang, masuknya belanda ke nusantara mendapat reaksi dari para tokoh agama dan ulama, para tokoh organisasi dan politik, yang dilanjutkan oleh penjajah Jepang dan momentum kekalahan Jepang dalam perang Pasifik, menjadikan Indonesia Negara yang merdeka. Untuk mengisi kemerdekaan maka, falsafah hidup bangsa Indonesia, pancasila dan UU 1945 merupakan landasan utama dalam mengisi kemerdekaan dan sistem ketatanegaraan, sistem demokrasi Indonesia, hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dan memahami hak - hak asasi manusia. 85
LATIHAN 1. Sebutkan dan jelaskan bagaimana pandangan saudara/i tentang keberadaan kerajaan Padjadjaran ditanah legenda parahyangan ? 2. KODAM III/siliwangi yang merupakan Bagian dari TNI AD memberikan kontribusi yang sangat besat dalam Bela Negara, jelaskan pendapat sdr ! 3. Uraikan dan jelaskan Sejarah perjuangan Bangsa sampai proklamasi di perjuangkan secara berkelanjutan oleh para tokoh agama, ulama, organisasi, politik dan komponen bangsa lainnya 4. Dalam mengisi kemerdekaan pancasila UUD 45 merupakan pedoman dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi acuan, Uraikan dan Jelaskan ! 86
PENUTUP Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga buku Kapita Selekta Siliwangi dan Bela Negara ini mampu dituntaskan dengan baik. Dengan pertolongan-Nya, segala usaha dan rencana kita membuahkan kebaikan. Dalam buku ini kami membahas nilai-nilai historis dan ketelanan moral dari Prabu Siliwangi yang telah dipilih sebagai ikon Pertahanan dan Keamanan Rakyat Jawa Barat. Di samping itu kami juga membahas latar sejarah bangsa dan pergolakan kemerdekaan. Juga tentang sejarah lahirnya Pancasila dan UUD 1945, juga Proklamasi. Tidak lupa, sebagai konten pemikiran dan wawasan, kami membahas kedudukan dan fungsi Pancasila, UUD 1945, wwawasan kewarganegaraan, dan konsep HAM. Kemudian ia dilengkapi dengan wawasan BELA NEGARA yang sangat urgen diketahui oleh para mahasiswa dan generasi muda. Sebagai kelengkapan, kami masukkan di sana wawasan Hankamnas (Pertahanan dan Keamanan Nasional) dengan merujuk materi dari LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional). Bisa dikatakan, pembahasan buku ini memuat perspektif yang luas dari sisi sejarah, pemikiran, dan idealisme. Hal ini merupakan kontribusi yang bisa kami berikan sebagai tanggung-jawab menjaga keutuhan NKRI dan kehidupan di dalamnya. Kami berharap, sedikit sumbangsih ini bermanfaat dan memperkaya wawasan. Bila ada saran, kritik, masukan, dengan senang hati kami senantiasa membuka diri dan mengharapkannya dari sidang pembaca budiman. Dan untuk semuanya, kami sampaikan ucapan hatur nuhun setulus hati. [] 87
DAFTAR PUSTAKA Jarahdam VI Siliwangi (1968). Siliwangi dari Masa ke Masa. Bandung, Kodam VI Siliwangi. Lembaga Pertahanan Nasional -LEMHANAS- (1988). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta, PT. Gramedia. Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia -MPR RI- (2016). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016. Mubarakfuri, Shafiyurrahman (2003). Sirah Nabawiyah. Jakarta, Pustaka Al Kautsar. Subiantoro, Untung dkk. (2004). Kiprah Siliwangi dari Masa ke Masa. Bandung, Kodam III Siliwangi Jawa Barat. Sudirwo, Daeng (2013). Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi. Bandung, Penerbit Randu Alas. Sulyana dkk. (2006). Siliwangi Adalah Jawa Barat, Jawa Barat Adalah Siliwangi. Bandung, Badan Pembina Citra Siliwangi. Taniredja, Tukiran dkk. (2012). Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa. Bandung, CV. Alfabeta. Dan lain-lain sumber. 88
TENTANG PENULIS Dr. H. T. Effendy Suryana, SH. MPd. Lahir di Subang, 3 April 1949. Lulus Sarjana Muda pada 1974 dari Akademi Komunikasi Massa, jurusan Penerangan. Melanjutkan studi di Fakultas Hukum UNINUS Bandung, mendapat gelar Sarjana Hukum pada 1979. Tahun 2000 menyelesaikan studi Administrasi Pendidikan di UPI Bandung, setahun kemudian melanjutkan jenjang S3 di tempat yang sama hingga meraih gelar doktor pada 2004 bidang Administrasi Pendidikan. Menjadi PNS pada periode 1973-1979 di kantor Departemen Penerangan Subang. Pada 1980-1986 menjadi dosen di UNINUS dan beberapa PTS lainnya. Tahun 2001-2002 memimpin BAPEDA Kabupaten Subang. Tahun 2002-2005 menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. Tahun 2005-2014 menjadi pengajar di IPDN. Dan saat sekarang menjadi Wakil Rektor IKIP Siliwangi, Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Pengembangan Kampus. Aktivitas sosial yang pernah dijalani, antara lain: menjadi Ketua Umum KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) Kab. Subang pada 1966-1969. Menjadi koordinator kegiatan Kirab Remaja Nasional wilayah DKI dan Jawa Barat pada 1990-1993. Tahun 1967-1970 menjadi anggota pengurus Kwarcab Pramuka Kab. Subang. Pada 1974-1977 menjadi pengurus DPD KNPI Kab. Subang. Kemudian menjadi pengurus DPD KNPI Jawa Barat periode 1985-1988. Pernah menjadi Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Jawa Barat pada 1984-1994. Dan kemudian menjadi Wakil Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Nasional pada 1998. Sampai saat ini penulis tetap aktif mengikuti kegiatan seminar, penelitian, pelatihan, dan lainnya. 89