DESA ADAT DHARMA LAKSANA DESA KALIAKAH KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA NOMOR KODE : 02.13.0214 PARAREM DESA ADAT DHARMA LAKSANA NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT DHARMA LAKSANA MENIMBANG : bahwa penataan Palemahan Desa Adat Dharma Laksana dipandang perlu ditangani dengan baik agar tercipta keasrian dan keindahan Desa; bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat Dharma Laksana yang diakibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin lapangan kerja serta makin terbukanya kesempatan banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik- baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan bahwa di Desa Adat Dharma Laksana belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa Adat Dharma Laksana; MENGINGAT : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen II Pasal 18 b ( ayat 2 ) 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Daerah Propinsi Bali No.3 Tahun 2003, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor . 1 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. 4. Perda Provinsi Bali Nomer 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Pembangunan Gedung. 5. Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005-2015; 6. Perda Provinsi Bali Nomor 19 tahun 2009 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah. 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ( Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 ); 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sambah Berbasis Sumber; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomior 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali ( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4 ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum; 12. Tri Hita Karana sebagai Dasar Falsafah Agama Hindu. 13. Awig-Awig Desa Pakraman Dharma Laksana Tahun 2002. MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT DHARMA LAKSANA BAGIAN I TUJUAN Pasal 1 Agar tercipta Desa yang bersih, hijau, dan nyaman, Desa Adat Dharma Laksana mengatur tata kelola sampah, kenyamanan berlalu lintas dan Ijin Membangun Pasal 2 Tata Kelola Kebersihan Lingkungan Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan: A. Warga Desa Adat. 1. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana wajib mengurangi volume sampah yang dihasilkan 2. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana wajib memilah sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. 3. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana wajib berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh KSM Jagra Palemahan Desa Adat Dharma Laksana.
4. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh KSM Jagra Palemahan Desa Adat Dharma Laksana dengan membayar iuran sampah yang besarannya ditentukan sesuai dengan volume dan kwalitas pemilahan sampah yang dihasilkan masing- masing warga. 5. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana, karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh KSM Jagra Palemahan . 6. Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian, Desa Adat Dharma Laksana mendanai pembayaran iuran sampah keluarga anggota (krama) Desa Adat Dharma Laksana, yang tidak mempuyai usaha di tempat tinggalnya, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan Desa dan ditentukan oleh Paruman Sabha Desa bersama Manajemen KSM Jagra Palemahan Desa Adat Dharma Laksana. 7. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan . tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing - masing. 9. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Kelihan Adat. 10. Setiap Krama/Warga dan atau Pengusaha yang tinggal di Wewidangan /wilayah Desa Adat Dharma Laksana wajib Mengikuti Program Pemilahan Sampah Plastik ( STOP ), Sesuai dengan Intruksi Bupati Jembrana Nomor 01 Tahun 8. Setiap warga dan atau pengusaha yang 2021. B. Pengempon Pura/Pengelola Tempat Ibadah/Sekolah/Fasilitas umum lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara : 1. Membatasi timbunan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai. 2. Menggunakan barang dan /atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam. 3. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah.
4. Memilah sampah organik dan non organik. 5. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) Jagra Palemahan. 6. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat Jagra Palemahan. 7. Menyediakan tempat sampah menampung Sampah Residu. 8. Toko, Warung, dan Pedagang keliling baik milik Krama Adat dan atau Krama dari luar Desa Adat Dharma Laksana di larang untuk menyediakan kresek dan plastik serta ikut memelihara kebersihan lingkungan sekitar. C. Puskesmas Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelola Puskesmas wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara seperti pasal 2 poin B, dngan menambahkan pengelolaan lain pada sampah medis/infeksius yang dihasilkan, dengan cara : 1. Memilah sampah medis/infeksius dengan menyediakan tempat sampah terpisah. 2. Menyediakan TPS sampah Medis/Infeksius. 3. Bekerjasama dengan pihak III yang sudah berijin dalam pengelolaan sampah medis/infeksius. Pasal 3 1. Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana dilarang: a. Membakar sampah kecuali kepentingan adat dan upacara di bawah pengawasan Prajuru b. Membuang sampah ke telabah, parit, dan sungai c. Membuang sampah di jalan dan tanah milik orang lain d. Membuang sampah di depan tempat usahanya e. Membuang sampah tidak pada tempatnya/sembarangan f. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat 2. Untuk memastikan setiap orang mematuhi tata kelola sampah di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana, maka Desa Adat melalui Bendesa memberikan mandat kepada setiap anggota Pecalang Desa Adat untuk melakukan pengawasan. BAGIAN II Tata Kelola Palemahan Pasal 4
Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana ada beberapa hal yang harus ditaati : 1. Siapa saja dilarang menggunakan badan jalan dan diatas tempat menaruh tempat usaha atau lain yang dapat selokan sebagai kendaraan bermotor dan kegiatan menimbulkan kemacetan lalu lintas. 2. Warga dan pengusaha diwajibkan menyediakan tempat parkir bagi usaha dan karyawannya atau memarkir kendaraan usaha dan karyawannya di tempat yang aman. 3. Para pengusaha transportasi yang beroperasi di Desa Adat Dharma Laksana wajib menyediakan tempat parkir tersendiri untuk kendaraan usaha dan karyawannya. 4.Semua usaha transport yang berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat Dharma Laksana tidak boleh memakai jalan untuk tempat parkir kendaraan usaha maupun karyawan. 5. Tidak boleh menanam rumput gajah dan mengembala ternak di sepadan jalan. 6. Siapa saja tidak diperbolehkan menaruh bahan bangunan di badan jalan lebih dari 24 jam. 7.Bagi krama Desa Adat yang melaksanakan upacara adat, ada pengecualian dalam pemanfaatan badan jalan atas seijin Bendesa Adat. 8.Setiap pemasangan papan nama usaha, banner, spanduk, baliho dan sejenisnya harus sepengetahuan Kelihan Adat dan seijin Bendesa Adat. 9. Dilarang mencari tanaman atau daun pakan ternak tanpa ada ijin dari pemilik. 10 Pohon yang akan bisa membahayakan atau bisa Menimpa Orang, ternak dan Bangunan harus di tebang atau di Bersihkan demi keamanan kita semua. BAGIAN III Tata Kelola Bangunan Usaha Pasal 5 Tata Kelola Membangun Usaha dan Memperpanjang Ijin Usaha 1. Memberitahukan Kepada Kelian Banjar Dinas/Adat di masing masing wilayah Desa Adat Dharma Laksana. 2. Mentaati peraturan dan perudang-udangan yang berlaku. 3. Mendapatkan rekomendasi dari tim penataan Palemahan Desa Adat Dharma Laksana. 4. Menata keasrian ambal-ambal masing-masing. 5. Memberi kuota 50% untuk pegawai berasal dari lingkungan Desa Adat Dharma Laksana. 6. Turut berpartisipasi dalam kegiatan Dinas dan Adat. 7. Wajib membayar iuran sebagai Pengusaha Pendatang sesuai dengan yang telah di persyaratkan Desa Adat Dharma Laksana sebagaimana telah diatur dalam Perarem Desa Adat Dharma
Laksana Pengusaha Pendatang. tentang Kewajiban Penduduk Pendatang dan 8. Turut serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan SDM lokal. 9. Menyediakan alat keselamatan seperti APD dan P3K. 10.Menjaga ketertiban umum di lingkungan Desa Adat Dharma Laksana. Pasal 6 Syarat-syarat Khusus Pembangunan : 1. HOTEL 1.1. Jumlah kamar dengan rasio 1 are 2 kamar. 1.2. Jumlah kamar maksimum adalah 40 kamar. 1.3. Tinggi bangunan maksimum 3 lantai dan 1 lantai basement. 1.4. Luas kamar tidur minimal 30 m² 1.5. Memiliki pengelolahan limbah yang memadai. 1.6. Berarsitektur Bali dan wajib mempresentasikan gambar sebelum didirikan. 1.7. Mendapat ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di tingkat lokal (Desa Adat) maupun di tingkat daerah (Pemerintah) 1.8. Rasio bangunan disesuaikan dengan KDB Perda Bangunan Gedung Kabupaten Jembrana. 2. RESTAURANT 2.1. Bukan restauran cepat saji. 2.2. Wajib menyediakan tempat parkir karyawan dan tamu. 2.3. Maksimal 2 lantai. 2.4. Rasio bangunan disesuaikan dengan KDB Perda Bangunan Gedung dan tata Ruang Pemerintah Kabupaten Jembrana. 2.5. Dilarang melakukan kegiatan live music atau kegiatan lainnya yang menimbulkan kebisingan/mengganggu lingkungan. 2.6. Jam operasional 7.00 wita - 23.00 wita luar rutinitas wajib 2.7. Kalau melakukan kegiatan di mengajukan permakluman minimal 3 hari sebelum kegiatan tersebut dan disetujui oleh Kelihan Adat dan seijin Bendesa Adat. 2.8. Berarsitektur Bali dan wajib mempresentasikan gambar sebelum didirikan 3. TOKO 3.1. Jumlah lantai maksimal 2 lantai. 3.2. Berarsitektur Bali dan wajib mempresentasikan gambar sebelum didirikan. 3.3. Membatasi jumlah toko modern di Desa Adat Dharma Laksana 3.4. Tidak menjual barang-barang yang melanggar hukum.
3.5. Rasio bangunan disesuaikan dengan KDB Perda Bangunan Gedung dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Jembrana. 4. SALON DAN SPA 4.1. Jumlah lantai maksimal 2 lantai. 4.2. Berarsitektur Bali dan wajib mempresentasikan gambar sebelum didirikan. 4.3. Memiliki pengolahan limbah yang baik. 4.4. Tidak melakukan kegiatan asusila. 4.5. Jam operasi spa maksimal jam 10 malam. 4.6. Rasio bangunan disesuaikan dengan KDB Perda Bangunan Gedung dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Jembrana. 5. LOUNDRY 5.1. Penggunaan alat-alat mesin tidak mengganggu lingkungan sekitar. 5.2. Tidak melakukan penjemuran keluar sampai mengganggu keindahan dan keasrian lingkungan. 5.3. Mempunyai pengolahan limbah yang memadai. 5.4. Tidak membuang limbah ke saluran drainase di sepanjang jalan atau sungai tanpa proses pengolahan limbah yang memadai. 5.5. Rasio bangunan disesuaikan dengan KDB Perda Bangunan Gedung dan tata Ruang Pemerintah Kabupaten Jembrana. 6. KANTOR DAN USAHA LAINNYA 6.1. Berarsitektur Bali dan wajib mempresentasikan gambar sebelum didirikan. 6.2. Memiliki pengolahan limbah yang baik. 6.3. Memiliki tempat parkir 6.4. Rasio bangunan disesuaikan dengan KDB Perda Bangunan Gedung dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pasal 7 Sanksi 7.1. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 sebagaimana tersebut di atas dikenakan sanksi berupa : a. Peringatan lisan dari prajuru Banjar dan Desa Adat b. Peringatan tertulis dari Bendesa Adat Dharma Laksana c. Tidak Mendapatkan Pelayanan Administratif dari Desa Adat d. Sampah yang tidak dipilah tidak akan diangkut e. Denda maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pelanggaran pasal 3 Tidak mendapat pelayanan administrasi dari kepala lingkungan, kelian adat di wilayahnya dan denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi pengusaha yang menghasilkan sampah tetapi tidak berlangganan jasa pelayanan sampah KSM Jagra Palemahan.
7 2. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, maka kendaraannya akan digembok dan dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 500.000,- 7.3. Bagi bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 tersebut di atas tidak mendapatkan rekomendasi dalam rangka proses perijinan serta tidak mendapatkan pelayanan administrasi dari Kelihan Banjar di wilayahnya masing-masing. BAGIAN IV Penutup Pasal 8 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perarem ini akan diatur lebih lanjut dengan Pararem khusus.; 2. Pararem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; Ditetapkan : di Kaliakah. Tanggal : 1 Pebruari 2021. DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL: 4 PEBRUARI 2021 PENYARIKAN DESA ADAT MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI I WAYAN WIDIANTARA Registrasi DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT Tanggal : 4 Pebruari 2022 Nomor: P/0040/0179/010/02/DPMA/2022