Islam, Institusi Keagamaan dan Hubungan Indonesia-Australia Indonesia, Agama dan Negara Pengalaman Belajar Kebijakan Negara atas Agama di Australian National University (ANU) Canberra Ismatu Ropi "The reputation of a university depends not on the number of its students or on the splendour of its buildings, but on the quality of its members and the nature of its contribution to learning." [Founding Minister John Dedman] Pendahuluan Mendapatkan beasiswa belajar di perguruan tinggi ternama luar negeri merupakan mimpi bagi sebagian besar peneliti dan dosen di lingkungan perguruan tinggi. Buah dari kesempatan ini bukan saja akan memperkaya pengembangan integritas keilmuan tetapi juga memberikan pengalaman penting bagaimana bisa 'bertahan' dan menikmati kehidupan yang berbeda di ranah orang. Dengan bekal pengalaman akademis dan sosial tersebut, mereka, para peneliti dan dosen, tentu dapat melakukan pemilihan dan pemilahan secara kritis apa yang bisa diambil dan dikembangkan untuk kemajuan pendidikan di tanah air. Di sini peran yang diharapkan dari mereka bukan semata-mata menjadi 'intellectual transmitter' (untuk tidak mengatakan 'broker') bagi khazanah perspektif ilmu tertentu, tetapi menjadi tokoh yang mampu memberikan konstribusi bagi pengembangan tradisi keilmuan itu dalam konteks keIslaman dan keIndonesiaan. Tulisan ini merupakan catatan singkat tentang pengalaman belajar di Universitas Nasional Australia (the Australian National University atau selanjutnya disebut ANU), sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di ibukota Australia, Canberra. Bagian pertama menggambarkan secara 293
Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia umum tentang ANU dalam tradisi intelektualitas yang dikembangkan untuk konteks Australia. Selanjutnya akan dibahas pengalaman belajar dan sarana belajar yang ada di perguruan tinggi tersebut, dan dilanjutkan dengan refleksi apa yang bisa diambil dari pengalaman itu dalam pengembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sekilas tentang ANU Tentu banyak alasan kenapa seseorang memilih satu universitas sebagai preferensi tempat melanjutkan pendidikan tinggi. Alasan ini bisa sangat pragmatis atau idealis. Pragmatisme di sini menyangkut masalah beasiswa vis-a-vis biaya hidup, kemudahan akses, kenyamanan dan fasilitas umum di kota tempat universitas itu berada, dan juga prestise perguruan tinggi. Yang terakhir ini tentu menyangkut semacam investasi rasa bangga (pride) yang sifatnya komunal, yakni semakin terkenal universitas yang menjadi pilihan, semakin tinggi kebanggaan yang didapat karena menjadi bagian dari komunitas perguruan tinggi yang terkenal itu. Ada juga yang memang memilih sebuah universitas karena perimbangan idealisme. Di sini, sebagaimana dalam tradisi pendidikan pesantren, kepakaran dan keterkenalan pengasuh atau kyai dalam bidang tertentu menjadi alasan utama seorang calon santri untuk memilih sebuah pesantren. Analogi ini sedikit banyak mirip dengan apa yang terjadi dalam pendidikan tinggi di beberapa universitas di luar negeri. Sebab berbeda dengan pendidikan tinggi tingkat sarjana (undergraduate) yang menawarkan studi bidang tertentu secara umum, studi pascasarjana bertujuan untuk mencetak para calon spesialis yang paham dengan suatu bidang yang diminati secara komprehensif. Oleh karena itu, bimbingan dari seorang ahli yang mumpuni dalam bidang tertentu menjadi semacam persyaratan penting bagi keberhasilan upaya mencetak para spesial ini. Inilah yang menjadi alasan utama (yang tentu saja sangat subyektif) mengapa akhirnya ANU menjadi pilihan melanjutkan pendidikan tinggi. 294
Islam, Institusi Keagamaan dan Hubungan Indonesia-Australia Sejarah ANU memang pada awalnya diperuntukkan bagi studi-studi lanjutan (advance studies) semata. Didirikan para 1946, universitas ini hanya menjadikan 4 (empat) bidang utama yang menjadi fokus bagi studi dan riset yang akan dilakukan yakni: ilmu alam, kedokteran, ilmu-ilmu sosial dan studi kawasan utamanya Asia dan Pasifik. Seiring dengan perkembangan aktifitas kajian dan penelitian ini tentu bertambah; dan baru pada tahun 1960, ANU membuka program studi sarjana (undergraduate studies). Dewasa ini perguruan tinggi ini memiliki sekitar 200 gedung untuk menunjang administrasi perkuliahan dan pengajaran di atas 145 hektar tanah di pusat kota Canberra, sebuah kota kecil dengan lanskap yang tertata sangat baik. Kota ini dikelilingi oleh berbagai taman dengan danau indah yang membelah pusat kota, dan berpenduduk hanya sekitar 300.000 jiwa. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang usianya relatif muda, ANU menjelma menjadi universitas riset dan pengajaran kelas dunia (a world- class research and teaching university). ANU menempati ranking paling tidak 20 (dua puluh) besar di dunia seperti dalam The Times Higher Education Supplement (THES) World University Rankings, The Shanghai Jiao Tong University Institute of Higher Education dan Newsweek International Magazine tiap tahunnya. Beberapa professor yang mengabdi di universitas ini juga pernah mendapatkan pengakuan internasional seperti Penghargaan Nobel (Noble Prize) sebagaimana diberikan kepada Sir Howard Florey, Professor John Eccles, Rolf Zinkernagel dan Professor Peter Doherty masing-masing dalam bidang kedokteran, dan Professor John C Harsanyi dalam bidang ekonomi. Sebagai sebuah catatan, adalah penting untuk diungkap sebuah riset yang dikutip dalam buku ANU: University with a Difference bahwa "dalam hampir semua disiplin area yang dimiliki, paling tidak 25 persen dari riset-riset di dunia berasal dan dilakukan di ANU. Ini utamanya dalam bidang filsafat, ilmu matematika, ilmu alam, kimia, astronomi, biologi, studi Asian dan Pasifik, seni visual, kebijakan dan ilmu politik, dan juga hubungan internasional. 295
Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia Lalu apa yang membuat ANU sedemikian cepat melakukan mobilitas vertikal untuk menjadi univertas kelas dunia dalam usia yang relatif muda dibanding dengan universitas-universitas lain di Australia? Salah-satunya jawabannya adalah semenjak awal didirikan dukungan yang sangat besar dari Pemerintah Federal dalam bentuk fasilitas bagi para professor, peneliti dan dosen untuk melakukan studi-studi komprehensif yang ditujukan untuk mencapai 3 (tiga) misi utama ANU. Misi-misi tersebut adalah pertama untuk membangun kesatuan dan identitas negara Australia; kedua, untuk meningkatkan pemahaman Australia atas dirinya sendiri dan negara- negara tetangga; dan ketiga adalah memberikan konstribusi bagi perkembangan ekonomi dan kohesi sosial. Nomenklatur misi dalam prakteknya tentu berkaitan dengan perkembangan ANU sendiri. Ini penting untuk dijelaskan karena dengan nomenklatur itu, studi dan penelitian yang dilakukan ANU jelas memiliki arah pengarusutamaan. Di sini, keinginan untuk memiliki identitas intelektual dan kultural yang berbeda karena letak geografis Australia yang unik, ditambah keinginan untuk mengenal negara-negara tetangga yang secara kultural memang berbeda, dan pada saat yang sama untuk menjadikan Australia sebagai negara yang kuat secara ekonomis dan politis menjadi alasan utama bagi ANU untuk membuka program-program yang memang secara langsung dan terukur mendukung misi tersebut di atas. Dalam perspektif ini, menjadi masuk akal jika studi-studi agama (religious studies) termasuk studi-studi klasik tentang Islam kurang mendapat perhatian khususnya di ANU dan umumnya di universitas- universitas Australia. Sebab, selain studi-studi itu tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan pembentukan 'identitas Australia', ia juga tidak (atau kurang) memiliki pendasaran historis yang memadai. Berbeda dengan sejarah universitas di beberapa negara Eropa dan Amerika dimana banyak universitas terkenal pada awalnya merupakan seminari agama dan/atau berperan dalam diseminasi gerakan misi, dan oleh karena itu 296
Islam, Institusi Keagamaan dan Hubungan Indonesia-Australia studi agama-agama menjadi bagian inheren dari sejarah universitas itu, di Australia kecenderungan ini tidak secara historis menjadi bagian dari dinamika aktifisme and inteletualisme perguruan tinggi. Kalaupun ada, biasanya studi-studi agama itu melekat sebagai bagian minor dari studi kawasan (area studies) yang ditawarkan, dan kajian-kajian ini cenderung tidak menjadikan sejarah agama sebagai core study. Studi Islam di ANU? Berdasarkan alasan di atas oleh karenanya agak sulit bagi seorang mahasiswa di tingkat pascasarjana untuk melakukan kajian sejarah dan/atau tradisi intelektualitas Muslim di Australia (seperti pandangan kaum Muktazilah atau yang kelompok lain tentang al-Quran atau kenabian misalnya) karena semenjak awal misi dan sejarah perguruan tinggi di negara ini memang terlihat berbeda. Dalam kaitan dengan studi Islam hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada satupun universitas yang dikenal mumpuni dalam kajian keislaman yang menawarkan studi komprehensif tentang Islam klasik. Kenyataan ini juga ditandai dengan sedikitnya literatur-literatur studi Islam klasik berbahasa Arab di perpustakaan atau minimnya jumlah bilangan professor yang memang ahli dalam bidang studi 'pure' Islamic studies itu. Tetapi ini bukan berarti bahwa universitas-universitas di Australia ini menutup diri dari studi-studi yang berkenaan dengan agama. Adalah penting untuk disebut bahwa sebenarnya perhatian universitas di Australia, termasuk ANU, terhadap agama lebih banyak diletakkan pada sejauhmana 'peran agama' dalam konteks sosiologis, politis, atau ekonomis atas satu budaya negara atau bangsa. Perlu disebut pada bagian ini tentang sebuah lembaga di ANU untuk kajian Arab dan Islam yakni the Centre for Arab & Islamic Studies (CAIS) yang secara khusus memfokuskan kajiannya pada pada negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah. Berbeda dengan bentuk kajian di beberapa universitas di Eropa atau Amerika yang 297
Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada studi sejarah dan doktrin dalam tradisi Islam sebagaimana yang dilakukan di McGill University sebagai misal, lembaga ini lebih tertarik mengkaji 'Islam kontemporer' dalam kaitannya dengan politik dan budaya dalam framework yang lebih luas. Fokus lembaga ini lebih pada isu-isu yang berhubungan dengan 'kepentingan-kepentingan Australia' dalam diplomasi, perdagangan dan industri, bukan pada pengayaan diskursus intelektualisme dari tradisi Islam itu sendiri. ANU sendiri terdiri atas 7 (tujuh) konsorsium keilmuan yang berbeda- beda disebut college. Konsorsium tersebut adalah ANU College of Asia and the Pacific, ANU College of Business and Economics, ANU College of Engineering and Computer Science, ANU College of Law, ANU College of Medicine and Health Sciences, dan ANU College of Science. Masing- masing college menghubungkan riset dan pengajaran pada tingkat sarjana (undergraduate), pascasarjana (postgraduate) dan level program pendidikan tinggi lain seperti (postdoctoral dan fellowship). Dewasa ini terdapat puluhan ribu mahasiswa tercatat pada college-college itu baik di tingkat S1 (undergraduates), S2 baik dengan sistem coursework atau research, dan S3 berasal dari luar negeri; dan 37 persen dari total mahasiswa ANU yang ada terdaftar pada program pascasarjana baik S2 maupun S3. Penting untuk disebutkan dalam pada College of Asian and the Pacific itulah ilmu humaniora dan studi-studi yang berkaitan dengan agama biasanya berhubungan dengan studi sosiologi, politik, ekonomi berada yang membawahi beberapa research school, fakultas-fakultas (faculties) dan pusat studi (centers). Dalam konteks inilah, berbagai bentuk studi dan penelitian tentang peran agama termasuk Islam dapat ditemui di di ANU. Studi-studi ini membingkai peran Islam dalam gerakan aktifisme politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dimainkan oleh kelompok Muslim di berbagai negara, dan utamanya di Asia Pasifik. 298
Islam, Institusi Keagamaan dan Hubungan Indonesia-Australia Studi Kebijakan Agama Indonesia di ANU Belajar kebijakan tentang agama merupakan kajian interdisipliner yang menggabungkan pemahaman suatu materi kebijakan hukum dengan konteks sosial politik yang menjadi alasan bagi munculnya sebuah regulasi tertentu dalam bidang agama. Studi komprehensif tentang hal ini sampai saat ini sangat terbatas. Kalaupun ada beberapa penelitian tentang hal tersebut sifat dan bentuk kajiannya biasanya sangat ad-hoc atau bersifat study case (studi kasus) pada kurun periode tertentu tanpa memberikan penjelasan yang memadai konteks sosial politik yang melingkupinya dan kaitan satu regulasi dengan yang lainnya dalam mata rantai kebijakan negara dalam hal kehidupan beragama. Ini tentu cukup mengherankan mengingat Indonesia merupakan negara yang menjadikan 'agama' sebagai basis nilai utama. Indonesia memang bukan negara agama tetapi negara yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pilar kehidupan bernegara. Dalam nomenklatur politik masa Orde baru, istilah yang paling sering dikutip adalah Indonesia bukanlah negara teokratis dan bukan pula negara seklar. Konsep asimetris ini memang memiliki semacam landasan normatif yang biasanya bermuara pada UUD 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD ini mengamanatkan penerimaan bersama masyarakat Indonesia bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini mengadaikan bahwa negara memang mengakui agama sebagai bagian dari kekayaan dan ruh kehidupan berbangsa dan bernegara, dan oleh karena itu negara bertanggung jawab bagi kehidupan beragama. Karena itu pembicaraan tentang apakah negara berhak mengatur agama dalam ranah publik (public sphere) menarik untuk ditelaah. Sebab salah-satu problem awal dan paling utama dari perdebatan hubungan negara dan agama sebenarnya berawal dari definisi 'ranah publik' yang 299
Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia sangat terbuka dan ambigu. Bagi mereka yang mengikuti perkembangan diskursus ini, istilah ranah publik mengandung pengertian dan definisi yang jauh berbeda antara apa yang berkembang dalam tradisi politik Amerika Serikat atau di negara-negara Eropa seperti Perancis, dan apa yang berkembang kemudian di Indonesia. Secara sederhana saja dapat dijelaskan bahwa dalam tradisi demokrasi liberal Amerika, paling tidak ada dua mainstream teori tentang ranah publik. Pertama, seperti yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville dalam bukunya yang terkenal Democracy in America (1961) dan Evan Charney (1998), ranah publik merupakan ranah bisa dimana semua orang bebas berdiskusi dan menyampaikan pendapat atau menjadi bagian dari kelompok tertentu dan melakukan kontrol atas hal-hal yang menyangkut maslahat umum secara mandiri. Kedua, ranah publik seperti diungkap Hannah Arendt (1959), Robert D. Putnam (1995), Jurgen Habermas (1992) dan Seyla Benhabib (1996) adalah ranah publik adalah civil society itu sendiri yang berkembang dalam proses kreatif yang berkesinambungan dan terukur. Sederhananya, ranah publik adalah ranah dimana individu-individu boleh mengekspresikan kebebasan yang beragam dalam kapasitas masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Dua teori ini jelas-jelas menegaskan bahwa ranah publik merupakan 'milik' warganegara atau masyarakat dan karena itu negara tidak memiliki hak sama sekali mencampurinya. Tanpa kecuali. Lalu apa definisi di atas berlaku secara universal? Ini persoalannya. Dalam tradisi Eropa, ranah publik jauh dari pengertian itu. Walaupun bagi negara-negara di Eropa tentu saja menjadi pendukung utama proses konsolidasi demokrasi dan penegakkan hal-hak sipil, namun pada prinsipnya, peradaban Eropa tersebut dibangun pada sebuah semangat yang berbeda. Bagi negara-negara ini, negara (yang diwakili oleh pemerintah) merupakan medium pertama (the first intermediary) utama bagi interaksi antar masyarakat dan individu. Di sini negara memiliki otoritas menengahi atas apa yang menjadi persoalan atau memenuhi apa 300
Islam, Institusi Keagamaan dan Hubungan Indonesia-Australia yang menjadi harapan secara umum. Logikanya sebagai kontrak sosial, negara memiliki legitimasi untuk mengeluarkan aturan bagi maslahat umum atau menjadi jembatan atas hubungan antar masyarakat Konsekuesninya, negara 'bertanggungjawab' atas hal-hal yang bersifat legal maupun praksis dari civil society itu sendiri. Jadi, ranah publik yang sebenarnya adalah sebuah ranah dimana negara dapat memperlihatkan otoritasnya bagi kepentingan dan layanan untuk semua. Ini berarti negara bertanggung jawab atas keteraturan umum (public order). Dan implikasinya adalah bahwa negara juga dibolehkan untuk melakukan pengecualian (circumstantial) atau pembatasan secara legal (legal limitations) atas hal-hal yang menyangkut ranah publik ini jika dianggap perlu dan penting bagi kemaslahatan bersama termasuk dalam kehidupan beragama. Apa yang dilakukan oleh Asemblée Nationale di Perancis berdasarkan konsep laicité yang melarang penggunaan atribut keagamaan seperti jilbab, yarmulkes (topi Yahudi) dan salib di sekolah- sekolah umum merupakan manifestasi dari definisi itu. Sekali lagi hal ini adalah sesuatu yang menyangkut maslahat umum, karena pada dasarnya masyarakat dalam tradisi Eropa meyakini bahwa negara merupakan 'penjaga' bagi hak-hak umum di luar ranah pribadi (private sphere). Ini tentu berbeda halnya dengan apa yang secara normatif dijelaskan dalam konstitusi Amerika yang melarang negara untuk ikut campur dalam masalah pengaturan agama di ranah publik. Dalam tradisi Eropa, istilah pemisahan agama dari negara berarti bahwa negara melakukan regulasi agama bagi ranah publik tapi dalam waktu yang bersamaan memberikan jaminan kebebasan beragama sebagai baian dari ekspresi individual dan kelompok dalam ranah pribadi. Lalu apa konsekuensi perbedaan nomenklatur ranah publik di atas bagi hubungan negara dan agama di tanah air kita? Inilah hal yang menarik untuk diperdebatkan. Adalah sesuatu yang anomali untuk meminta negara 'lepas tangan' dalam penataan kehidupan keagamaan di Indonesia seperti yang secara umum terjadi di Amerika. Sistem hukum negara ini, yang 301 itu.
Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa karena kita dijajah sedemikian lama oleh Belanda, memang memberikan ruang yang sangat besar bagi negara untuk 'mengurusi' kehidupan keagamaan dan bahkan menentukan agama mana yang bisa mendapatkan perlindungan dan mendapat bantuan secara legal. Pada titik ini, tak pelak lagi bahwa dua hal yang sering dan akan terus terjadi. Pertama adalah bahwa karena negara mengakui bahwa agama secara normatif dan praksis melakukan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan maupun hal-hal menyangkut kehidupan spiritual, yang juga menjadi kepentingan negara demi ketertiban umum, maka konsekuesinya: kedua, negara akan terus melakukan kontrol maupun pembatasan atas status dan aktifitas keagaamaan dalam ranah publik itu. Dengan semangat sistem hukum seperti ini maka keinginan untuk mengisolasi negara dari peran sosialnya menjadi salah kaprah. Sebab apa yang dilakukan oleh negara merupakan bagian dari kontrak sosial itu sendiri. Dalam sistem ini, dalam kaitannya dengan ranah publik, memang akan sering terlihat agama satu dengan yang lain berbenturan dan berkompetisi, dan karena itu menjadi penting untuk melakukan kontrol dan batasan. Tapi ini bukan berarti meniadakan peran negara. Tanpa intervensi negara, benturan antar agama di tanah air akan lebih sering terjadi, lebih masif dan jauh lebih sadis. Karena itu, argumen atau penjelasan apapun baik secara teoritis maupun praksis tak akan pernah mungkin memadai untuk menolak peran negara atau untuk mengadopsi model agama dalam ranah publik sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Amerika sebagaimana yang sering diusung oleh para aktifis kebebasan beragama di tanah air tanpa memiliki pemahaman teoritis dan konseptual yang memadai. Namun tentu secara jujur harus diakui bahwa masih terdapat banyak persoalan yang sangat mengganjal ketika pembicaraan tentang sejauhmana negara berhak untuk mengatur kehidupan umat beragama dan sejauhmana agama menjadi faktor penyeimbang kekuasaan negara 302
Islam, Institusi Keagamaan dan Hubungan Indonesia-Australia diangkat ke permukaan. Ini penting sebab dalam beberapa kasus, negara memang menjadi aktor terpenting dalam yang berfungsi sebagai pembuat (legislation), pelaksana (execution) dan pengaman (reinforcement) atas regulasi itu sendiri dalam waktu yang bersamaan. Di sini negara sebagai pemegang kuasa, ia tentu menginginkan aturan-aturan yang lebih rinci, baku dan terukur untuk ikut 'berpartisipasi' dalam kehidupan beragama dan karena itu juga berhak untuk melakukan tindakan (kadang dengan kekuatan senjata sebagaimana pada masa Order Baru) untuk memastikan bahwa aturan-aturan itu bisa berjalan sebagamana yang diinginkannya. Pada konteks ini, seiring dengan kejatuhan rezim Order Baru dan menguatnya peran masyarakat, yang bisa dilakukan terus menerus sekarang oleh civil society adalah menjadi mitra kritis negara dalam hal pengelolaan kehidupan agama dalam ranah publik dimana pemerintah memainkan peranan dan menjadi menjadi bagian dari pengelolaan hal tersebut secara netral dan proposional. Apa yang menjadi perhatian kita dalam melihat peran negara bagi kemashalatan agama mengadaikan kita untuk terus belajar dari sejarah bangsa ini dan apa yang terjadi di negara-negara lain yang bisa dianggap cukup berhasil (walau tentu saja memang tidak ada kata selesai). Memang harus diakui bahwa semenjak Orde Lama (dan tentu saja Orde Baru), hubungan tarik menarik antara dua institusi (agama-negara) memang tidak pernah usai. Dengan kata lain, negara lebih banyak menjadi 'aktor' dibanding sebagai 'fasilitator' yang santun dan netral. Harus diakui bahwa banyak aturan-aturan yang menyangkut kehidupan keagamaan dibuat secara ad-hoc untuk kepentingan stabilitas sosial politik sesaat dan hasil bargaining dengan kelompok agama tertentu. Lesson Learnt untuk Perguruan Tinggi Islam di Indonesia "ANU is not only about the acquisition of knowledge but is a mind-expanding and life-changing experience, derived from an 303
Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia opportunity to engage in interactive inquiry-based learning environments rather than those in which the student is merely a passive recipient of information." (ANU Handbook 2010) Apa yang dikemukakan sebagai bagian dari studi di atas merupakan ilustrasi betapa pentingnya perguruan tinggi Islam melakukan penguatan institusional dan mengambil bagian dalam studi-studi yang berkenaan dengan kebijakan agama di tanah air. Penguatan institusional yang dimaksud menyangkut pada review dan pembacaan ulang atas nomenklatur studi itu sendiri. Suatu hal yang penting dikemukakan adalah minimnya peran yang dimainkan oleh perguruan tinggi Islam dalam konstruksi dasar pembuatan regulasi mengenai agama (dan yang berkenaan dengan masyarakat Muslim secara khusus). Pengalaman pribadi belajar tentang kebijakan agama di ANU secara subyektif membuka cakrawala bahwa sebuah regulasi yang baik seyogyanya didukung oleh sebuah penelitian akademik (atau naskah akademik) yang idealnya dilakukan oleh para peneliti independen di lingkungan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan berbagai alternatif cara pandang. Ini penting karena acap kali kita mendapatkan sebuah regulasi yang sangat ad-hoc yang dibuat dengan tergesa-gesa dan diperlakukan sebagai kebijakan yang diberlakukan kepada masyarakat as taken for granted tanpa pengujian dan pertimbangan yang cermat dan komprehensif. Di sisi lain kalaupun ada studi dan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, maka penelitian itu biasanya terjebak pada comfort zone untuk mendukung kebijakan itu tanpa berani melakukan pengujian secara obyektif dalam batas-batas akademik. Di sini pengalaman penting yang didapat dari hasil belajar di ANU adalah sikap kritis ilmiah dan independensi dalam pengembangan keilmuan dan aktualisasi diri. Sikap ini secara subyektif dihasilkan dari berbagai faktor dan elemen yang mempengaruhi proses pembelajaran 304
Islam, Institusi Keagamaan dan Hubungan Indonesia-Australia yang ada itu. Di antara faktor yang konstribusi bagi pembentukan sikap ini adalah antara lain hal-hal yang berkaitan dengan model pembelajaran, hubungan antara supervisor-mahasiswa, fasilitas yang memadai dan administrasi yang sangat efisien yang menunjang bagi keberhasilan studi itu. Hubungan Supervisor dan Mahasiswa Keberhasilan sebuah studi sedikit banyak dipengaruhi oleh hubungan yang baik antara professor dan mahasiswa. Pengalaman subyektif tentang hal ini memang menjadi faktor penting bagi kemungkinan eksplorasi keilmuan di ANU. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, tradisi studi dan penelitian pada tingkat pendidikan pascasarjana di luar negeri sedikit banyak mirip dengan bagaimana relasi santri dan kyai di pesantren tanah air. Seorang santri datang untuk belajar pada seorang kyai yang dikenal kepakarannya dalam bidang ilmu tertentu. Begitu pula dalam pendidikan tinggi pascasarjana dimana mahasiswa memilih belajar pada professor yang memang memiliki kemampuan dan minat pada bidang itu. Di sini seorang professor bertindak sebagai supervisor yang membimbing secara cermat penelitian dengan rambu-rambu yang disepakati. Hubungan antara keduanya biasanya bersifat sangat kolegial dimana diskusi-diskusi dua arah terjadi dan bersifat timbal balik. Tugas seorang supervisor adalah memberikan arahan dan fasilitas agar studi dan penelitian berjalan sesuai dengan rencana, dan bukan bertindak sebagai satu-satunya sumber otoritas bagi ilmu itu. Sarana dan Fasilitas Memadai Tentu menjadi anomali, jika kita menuntut perguruan tinggi Islam di Indonesia untuk memiliki sarana ideal sebagaimana yang ada di perguruan tinggi di luar negeri seperti ANU. Namun adalah penting untuk ditekankan bahwa sarana dan fasilitas yang memadai itu memberikan konstribusi yang cukup banyak bagi keberhasilan sebuah studi dan penelitian yang baik. Di 305
Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia sini apa yang dipentingkan di ANU bukan semata-mata seorang mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahun tetapi yang lebih penting adalah pengembangan cakrawala dan pengalaman hidup yang berubah dan didapat dari sebuah kesempatan untuk ikut terlibat dalam lingkungan pembelajaran yang interaktif. Seorang mahasiswa bukanlah sebagai penerima pasif informasi tetapi secara aktif memperkaya diri untuk memperoleh pengetahuan secara mandiri. Ini dimungkinkan oleh peran perpustakaan yang lengkap dan kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam upaya mendapatkan sumber data penelitian. Penting disebutkan di sini bahwa para mahasiswa dan staf di lingkungan ANU mendapatkan hak untuk mengakses dunia maya secara individual di ruang kerja (office atau workstation) masing- masing melalui jaringan komputer yang memiliki lebih dari 22,000 active ports dengan kecepatan minimal 100Mbps or 1Gbps yang didukung jaringan nirkabel (wireless) seantero kampus. Perpustakaan yang ada juga menampung lebih dari 2 juta judul buku dan didukung oleh 250 bank data (database) dan 43.000 e-journal melalui sistem katalog manual dan digital. Di sini perpustakaan tentu adalah jantung dari sebuah perguruan tinggi yang dikelola oleh para professional di bidangnya, dan ini tak terkecuali di ANU. Bukan saja institusi ini menjadi tempat mencari sumber-sumber data primer dan sekunder, tetapi ia juga menawarkan berbagai sarana pengembangan keterampilan dengan menawarkan berbagai kursus gratis yang mendukung studi para mahasiswa dari pengenalan sistem komputer sampai pengolahan data studi dengan program-program statistik terbaru. Ethics Committee, Konferensi dan Fieldwork Penting diulas pula bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari sebuah lembaga yang disebut Ethics Committee. Lembaga ini terdiri atas para professor dari berbagai disiplin ilmu secara aktif berfungsi mereview proposal dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh para mahasiswa di 306
Islam, Institusi Keagamaan dan Hubungan Indonesia-Australia ANU. Untuk mendapatkan ethical clearance dari Committee, setiap mahasiswa harus mampu mendeskripsikan semua langkah dan prosedur penelitian yang akan dilakukan (termasuk menyerahkan daftar pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian) sehingga penelitian itu tidak hanya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis tetapi juga mendapat perlindungan hukum. Lembaga ini berperan besar untuk mengeliminir kemungkinan terjadinya penelitian yang sama dan penjiplakan (plagiarism), atau terjadinya kemungkinan adanya tuntutan hukum atas studi yang dilakukan. Penutup Bukanlah sebuah kemustahilan jika lembaga pendidikan tinggi Islam di tanah air juga mampu menjadi bagian dari perguruan tinggi ternama di dunia. Keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat akademik dunia tentu harus menjadi mimpi bersama yang dengan itu semua pihak ikut memberikan andil. Ini adalah pekerjaan rumah bagi kita semua dengan ikut serta membenahi manajemen administrasi dan wacana keilmuan di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Tentu dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan tinggi maka semakin baik pula output yang dihasilkan. Output ini tentu juga akan memainkan peran strategis dalam pengembangan masyarakat dan pengkayaan diskursus keilmuan, dan ini pada gilirannya membuka ruang yang lebih besar bagi perbaikan kehidupan kita semua. 307