PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; c. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan telah membawa perubahan Republik Indonesia hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; semangat otonomi daerah d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga dan pengelolaan lingkungan hidup sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; telah mengancam perlu dilakukan perlindungan yang e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan sehingga perubahan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; iklim f. bahwa . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang tentang Tahun Pengelolaan Lingkungan Hidup; Nomor 23 1997 g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, perlu membentuk d, huruf e, dan huruf Undang-Undang dan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perlindungan Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia yang dan mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. perilakunya, 2. perlindungan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terpadu yang adalah upaya lingkungan dilakukan untuk melestarikan fungsi hidup pencemaran yang dan/atau kerusakan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. sistematis dan dan mencegah terjadinya lingkungan hidup 3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi keutuhan pembangunan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. untuk menjamin 4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling membentuk keseimbangan, produktivitas lingkungan hidup. mempengaruhi dalam dan stabilitas, 6. fungsi Pelestarian adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. lingkungan hidup 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. 8. Daya adalah lingkungan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. tampung hidup 9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 10. Kajian . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 - 10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk pembangunan memastikan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. prinsip bahwa 11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dan adalah pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan usaha keputusan dan/atau kegiatan. penyelenggaraan pengelolaan tentang UKL-UPL, 13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas zat, energi, atau atau kadar makhluk hidup, komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. daya 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau energi, dimasukkannya makhluk dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. hidup, zat, 15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 16. Perusakan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 - 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau lingkungan hidup sehingga melampaui hayati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan menjamin alam sumber daya serta secara pemanfaatannya kesinambungan tetap ketersediaannya memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. bijaksana dengan untuk 19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh menyebabkan aktivitas perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. sehingga manusia 20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 dan/atau adalah zat, komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. lingkungan hidup, energi, 22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 23. Pengelolaan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - 23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang penyimpanan, pengurangan, pemanfaatan, meliputi pengumpulan, pengolahan, dan/atau penimbunan. pengangkutan, 24. Dumping kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. (pembuangan) adalah 25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. 26. Dampak pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. lingkungan hidup adalah lingkungan hidup adalah kelompok 27. Organisasi orang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. yang 28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung terhadap jawab persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. usaha dan/atau kegiatan 29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang sistem alam dan menggambarkan lingkungan hidup. integritas 30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 31. Masyarakat kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. hukum adat adalah 32. Setiap . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7 - 32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 33. Instrumen ekonomi adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. lingkungan hidup 34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 37. Pemerintah disebut yang Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pusat, selanjutnya 38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BAB II . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8 - BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Perlindungan dilaksanakan berdasarkan asas: dan pengelolaan lingkungan hidup a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Perlindungan bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan pengelolaan lingkungan hidup b. menjamin . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Perlindungan meliputi: a. perencanaan; dan pengelolaan lingkungan hidup b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. BAB III PERENCANAAN Pasal 5 Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a.inventarisasi . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10 - a. inventarisasi lingkungan hidup; b. penetapan wilayah ekoregion; dan c. penyusunan RPPLH. Bagian Kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup Pasal 6 (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup: a. tingkat nasional; lingkungan hidup b. tingkat pulau/kepulauan; dan c. tingkat wilayah ekoregion. (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e. bentuk kerusakan; dan f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Bagian Kedua Penetapan Wilayah Ekoregion Pasal 7 (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. lingkungan hidup (2) Penetapan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11 - (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dengan pada mempertimbangkan kesamaan: a. karakteristik bentang alam; b. daerah aliran sungai; c. iklim; d. flora dan fauna; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. kelembagaan masyarakat; dan h. hasil inventarisasi lingkungan hidup. ayat (1) dilaksanakan Pasal 8 Inventarisasi tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. lingkungan hidup di Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 9 (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: a. RPPLH nasional; b. RPPLH provinsi; dan c. RPPLH kabupaten/kota. (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan a inventarisasi nasional. (1) huruf disusun (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan: a. RPPLH nasional; b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion. (4) RPPLH . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12 - (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan: a. RPPLH provinsi; b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion. Pasal 10 (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau disusun bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. oleh Menteri, gubernur, (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. (3) RPPLH diatur dengan: a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional; b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota. (4) RPPLH memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pemantauan, c. pengendalian, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. (5) RPPLH . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13 - (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Pasal 11 inventarisasi Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 6, penetapan ekoregion BAB IV PEMANFAATAN Pasal 12 (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. keberlanjutan hidup; dan produktivitas lingkungan c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan; b. gubernur . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14 - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan diatur ayat pada pemerintah. (3) BAB V PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 13 (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. (1) dilaksanakan oleh Bagian Kedua . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15 - Bagian Kedua Pencegahan Pasal 14 Instrumen pencemaran pencegahan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan dan/atau perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen sesuai dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. lain dengan kebutuhan Paragraf 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa telah prinsip dalam menjadi pembangunan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. pemerintah dan berkelanjutan terintegrasi wilayah pembangunan dan suatu dasar (2) Pemerintah daerah wajib sebagaimana dimaksud (1) ke dalam penyusunan atau dan pemerintah melaksanakan KLHS pada ayat evaluasi: a. rencana . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta pembangunan rencana dan (RPJM) rencana jangka pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan rincinya, panjang rencana (RPJP), jangka menengah b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: a. pengkajian pengaruh kebijakan, dan/atau terhadap program lingkungan hidup di suatu wilayah; rencana, kondisi b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan dan/atau prinsip keputusan kebijakan, program yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan. rencana, Pasal 16 KLHS memuat kajian antara lain: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai lingkungan hidup; dampak dan risiko c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap perubahan iklim; dan adaptasi f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Pasal 17 (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) menjadi dasar bagi kebijakan, 15 ayat rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. (2) Apabila . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 17 - (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, a. kebijakan, program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan rencana, dan/atau b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Pasal 18 (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan melibatkan ayat masyarakat dan pemangku kepentingan. (1) dilaksanakan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Paragraf 2 Tata Ruang Pasal 19 (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi hidup dan keselamatan masyarakat, perencanaan wilayah didasarkan pada KLHS. tata ruang lingkungan setiap wajib (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Paragraf 3 Baku Mutu Lingkungan Hidup Pasal 20 (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. (2) Baku mutu . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18 - (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau dengan bupati/walikota kewenangannya. sesuai (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah. sebagaimana (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu dimaksud f lingkungan hidup pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf diatur dalam peraturan menteri. sebagaimana Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 21 (1) Untuk menentukan kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. terjadinya (2) Kriteria . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19 - (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b. kriteria baku kerusakan terumbu karang; c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; d. kriteria baku kerusakan mangrove; e. kriteria baku kerusakan padang lamun; f. kriteria baku kerusakan gambut; g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya ilmu sesuai dengan pengetahuan dan teknologi. perkembangan (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain: a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. badai; dan/atau d. kekeringan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. atau berdasarkan Paragraf 5 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20 - Paragraf 5 Amdal Pasal 22 (1) Setiap usaha kegiatan dan/atau yang lingkungan berdampak hidup wajib memiliki amdal. penting terhadap (2) Dampak kriteria: penting ditentukan berdasarkan a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas berlangsung; dan lamanya dampak d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 23 (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang tidak maupun terbarukan terbarukan; yang c. proses . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 21 - c. proses secara yang menimbulkan potensial pencemaran kerusakan dan/atau lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; dan kegiatan dapat d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat alam, serta lingkungan mempengaruhi lingkungan buatan, sosial dan budaya; lingkungan e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; pelestarian f. introduksi hewan, dan jasad renik; jenis tumbuh-tumbuhan, g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi pertahanan dan/atau mempengaruhi negara; dan/atau i. penerapan teknologi yang diperkirakan untuk potensi mempunyai mempengaruhi lingkungan hidup. besar (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan/atau kegiatan yang wajib sebagaimana (1) diatur dengan usaha dilengkapi dimaksud pada ayat peraturan Menteri. dengan amdal Pasal 24 Dokumen dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. amdal sebagaimana Pasal 25 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22 - Pasal 25 Dokumen amdal memuat: a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pasal 26 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi serta yang diberitahukan kegiatan dilaksanakan. transparan dan sebelum lengkap (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas keputusan dalam proses amdal. segala bentuk (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada (1) dapat mengajukan keberatan ayat terhadap dokumen amdal. Pasal 27 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 23 - Pasal 27 Dalam pemrakarsa Pasal 26 ayat kepada pihak lain. menyusun amdal, dokumen sebagaimana dimaksud dalam (1) dapat meminta bantuan Pasal 28 (1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. (2) Kriteria sertifikat untuk memperoleh kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan pengelolaan lingkungan hidup. menyusun dan rencana pemantauan (3) Sertifikat penyusun amdal ayat (1) sebagaimana sertifikasi diterbitkan kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang- peraturan undangan. kompetensi dimaksud oleh penyusun pada lembaga amdal (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 29 (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai oleh Menteri, sesuai Amdal gubernur, dengan kewenangannya. yang dibentuk atau bupati/walikota (2) Komisi . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24 - (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi atau dengan dari bupati/walikota kewenangannya. Menteri, gubernur, sesuai (3) Persyaratan dan tatacara pada sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri. dimaksud lisensi (2) ayat Pasal 30 (1) Keanggotaan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; Komisi Penilai d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. atas pakar independen (3) Pakar independen sekretariat pada (3) ayat gubernur, atau dengan dan dimaksud sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, bupati/walikota kewenangannya. sesuai Pasal 31 Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai atau Amdal, bupati/walikota keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, menetapkan Pasal 32 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 25 - Pasal 32 (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. dan pemerintah (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana (1) berupa fasilitasi, dimaksud pada ayat biaya, dan/atau penyusunan amdal. (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan lemah diatur dengan golongan ekonomi peraturan perundang-undangan. Pasal 33 Ketentuan amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal dalam Peraturan diatur Pemerintah. lebih lanjut mengenai 32 Paragraf 6 UKL-UPL Pasal 34 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. dalam kriteria wajib (2) Gubernur bupati/walikota menetapkan dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. atau jenis usaha Pasal 35 (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi sebagaimana UKL-UPL dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. (2) Penetapan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 26 - (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan (1) dimaksud sebagaimana pada dilakukan berdasarkan kriteria: ayat a. tidak berdampak penting dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan termasuk dalam kategori sebagaimana b. kegiatan usaha mikro dan kecil. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan kesanggupan pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri. surat Paragraf 7 Perizinan Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib atau UKL-UPL wajib memiliki memiliki izin lingkungan. amdal (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud (1) diterbitkan berdasarkan pada ayat keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan atau kelayakan rekomendasi UKL-UPL. ayat lingkungan hidup (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, sesuai gubernur, dengan kewenangannya. atau bupati/walikota Pasal 37 (1) Menteri, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak apabila permohonan permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. gubernur, izin lingkungan (2) Izin . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27 - (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan dalam yang cacat permohonan izin mengandung penyalahgunaan, kekeliruan, hukum, serta dan/atau ketidakbenaran pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; diajukan b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat dalam sebagaimana keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL- UPL; atau tercantum c. kewajiban dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. yang ditetapkan Pasal 38 Selain dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. ketentuan sebagaimana Pasal 39 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. dengan kewenangannya (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan dengan cara yang ayat mudah diketahui oleh masyarakat. Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28 - (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha wajib dan/atau memperbarui izin lingkungan. kegiatan Pasal 41 Ketentuan sebagaimana sampai Peraturan Pemerintah. lebih lanjut mengenai dimaksud Pasal dalam Pasal diatur 40 dengan izin 36 dalam Paragraf 8 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pasal 42 (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. (2) Instrumen sebagaimana meliputi: ekonomi dimaksud lingkungan pada ayat hidup (1) a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan/atau disinsentif. Pasal 43 (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan sebagaimana dimaksud kegiatan ekonomi dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi: a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. penyusunan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan d. internalisasi biaya lingkungan hidup. (2) Instrumen hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi: pendanaan lingkungan a. dana hidup; jaminan pemulihan lingkungan b. dana dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan penanggulangan dan pencemaran pemulihan c. dana amanah/bantuan untuk konservasi. (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk: a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; b. penerapan pajak, lingkungan hidup; retribusi, dan subsidi c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; f. pengembangan asuransi lingkungan hidup; g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (4) Ketentuan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 30 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. lingkungan hidup Paragraf 9 Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup Pasal 44 Setiap perundang- undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. penyusunan peraturan Paragraf 10 Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup Pasal 45 (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pasal 46 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 31 - Pasal 46 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi telah yang lingkungan mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. hidup kualitasnya Paragraf 11 Analisis Risiko Lingkungan Hidup Pasal 47 usaha (1) Setiap yang dan/atau berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. kegiatan lingkungan hidup, (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Paragraf 12 Audit Lingkungan Hidup Pasal 48 Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. lingkungan hidup Pasal 49 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 32 - Pasal 49 (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. penanggung dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. jawab usaha (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup. (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap tinggi kegiatan dilakukan secara berkala. tertentu yang berisiko Pasal 50 (1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kewajiban tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat atau (1), Menteri menugasi pihak ketiga yang independen untuk lingkungan hidup atas melaksanakan audit beban usaha jawab dan/atau kegiatan yang bersangkutan. dapat melaksanakan biaya penanggung (2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. Pasal 51 (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup. lingkungan hidup (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana (1) wajib memiliki lingkungan dimaksud pada ayat sertifikat kompetensi auditor hidup. (3) Kriteria . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 33 - (3) Kriteria untuk memperoleh kompetensi sebagaimana meliputi kemampuan: auditor dimaksud lingkungan pada sertifikat hidup (2) ayat a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup; b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, tahapan pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan c. merumuskan rekomendasi langkah tindak lanjut audit perbaikan sebagai lingkungan hidup. (4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sertifikasi diterbitkan hidup kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. oleh auditor lembaga lingkungan dengan ketentuan Pasal 52 Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Penanggulangan Pasal 53 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pencemaran penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: pencemaran a. pemberian informasi dan/atau peringatan kerusakan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 34 - b. pengisolasian pencemaran kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. lain yang sesuai (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah. pencemaran pada ayat (1) diatur Bagian Keempat Pemulihan Pasal 54 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran hidup fungsi dan/atau perusakan wajib lingkungan hidup. lingkungan melakukan pemulihan (2) Pemulihan fungsi lingkungan pada sebagaimana dilakukan dengan tahapan: dimaksud hidup (1) ayat a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. lain yang sesuai (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hidup pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. fungsi lingkungan Pasal 55 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35 - Pasal 55 (1) Pemegang izin lingkungan dimaksud dalam Pasal 36 ayat penjaminan menyediakan pemulihan fungsi lingkungan hidup. dana sebagaimana (1) wajib untuk (2) Dana bank oleh Menteri, pemerintah yang gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. penjaminan disimpan di ditunjuk (3) Menteri, bupati/walikota sesuai dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan. gubernur, dengan atau kewenangannya (4) Ketentuan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam (1) sampai dengan ayat Peraturan Pemerintah. lebih lanjut mengenai Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB VI PEMELIHARAAN Pasal 57 (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan dan/atau sumber daya alam; c. pelestarian fungsi atmosfer. (2) Konservasi . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 36 - (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana (1) huruf a meliputi dimaksud pada ayat kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam; b. pengawetan sumber daya alam; dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan c. upaya perlindungan terhadap hujan asam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta sebagaimana pelestarian dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. fungsi atmosfer ayat BAB VII PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 58 (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, membuang, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. (2) Ketentuan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 37 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 59 (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam kedaluwarsa, (1) telah ketentuan mengikuti Pasal pengelolaannya pengelolaan limbah B3. 58 ayat (3) Dalam hal tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. setiap orang (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 38 - Bagian Ketiga Dumping Pasal 60 Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 61 (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat lokasi yang (1) hanya dapat dilakukan di telah ditentukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara limbah atau dan persyaratan dumping bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB VIII SISTEM INFORMASI Pasal 62 (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dan pemerintah (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. (3) Sistem . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 39 - (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem lingkungan hidup diatur dengan informasi Peraturan Menteri. BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 63 (1) Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: perlindungan dan a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan kebijakan mengenai RPPLH nasional; melaksanakan d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan dan/atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pencemaran i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; keanekaragaman j. menetapkan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 40 - j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai dampak pengendalian perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan/atau pencemaran mengenai kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; n. melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan dan terhadap nasional, peraturan kepala daerah; pelaksanaan peraturan daerah, o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; penanggung jawab p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; q. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian serta sama kerja perselisihan penyelesaian sengketa; dan antardaerah r. mengembangkan dan melaksanakan pengaduan kebijakan masyarakat; pengelolaan s. menetapkan standar pelayanan minimal; t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; u. mengelola . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 41 - v. mengoordinasikan, mengembangkan, pemanfaatan dan menyosialisasikan teknologi ramah lingkungan hidup; w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; y. menerbitkan izin lingkungan; z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. (2) Dalam perlindungan hidup, lingkungan bertugas dan berwenang: dan pemerintah pengelolaan provinsi a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan dan/atau lintas pengendalian kerusakan kabupaten/kota; pencemaran lingkungan hidup h. melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan, pelaksanaan terhadap peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; i. melakukan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 42 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan usaha penanggung dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan bidang perundang-undangan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup; jawab di dan j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja penyelesaian dan perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; sama l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan minimal; standar pelayanan n. menetapkan kebijakan mengenai tata keberadaan cara masyarakat kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; pengakuan hukum adat, o. mengelola informasi tingkat provinsi; lingkungan hidup p. mengembangkan dan pemanfaatan menyosialisasikan teknologi ramah lingkungan hidup; q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan s. melakukan lingkungan provinsi. penegakan hidup pada hukum tingkat (3) Dalam . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 43 - (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan kebijakan kabupaten/kota; dan mengenai melaksanakan RPPLH d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha ketaatan dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; penanggung jawab j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tingkat kabupaten/kota; hidup pada l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan kebijakan sistem informasi hidup tingkat kabupaten/kota; melaksanakan lingkungan n. memberikan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 44 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan lingkungan kabupaten/kota. penegakan hidup pada hukum tingkat Pasal 64 Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 65 (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses dalam akses partisipasi, memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. dan keadilan (3) Setiap usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. orang berhak mengajukan (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan peraturan hidup perundang-undangan. sesuai dengan (5) Setiap . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 45 - (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dan/atau perusakan lingkungan hidup. dugaan pencemaran (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 66 Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 67 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan fungsi pencemaran lingkungan hidup. dan/atau kerusakan Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. ketentuan tentang Bagian Ketiga . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 46 - Bagian Ketiga Larangan Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan pencemaran lingkungan hidup; dan/atau b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Republik Indonesia; Negara Kesatuan c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke yang peraturan izin media bertentangan perundang-undangan lingkungan; lingkungan hidup dengan atau h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan merusak keterangan yang tidak benar. informasi informasi, (2) Ketentuan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 47 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh- sungguh kearifan lokal di daerah masing- masing. BAB XI PERAN MASYARAKAT Pasal 70 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. sama dan seluas-luasnya (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, keberatan, pengaduan; dan/atau pendapat, usul, c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; kepedulian b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat melakukan pengawasan sosial; dan untuk e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. BAB XII . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 48 - BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 71 (1) Menteri, atau bupati/walikota sesuai wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam atas peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. gubernur, dengan kewenangannya ketentuan yang ditetapkan (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota kewenangannya kepada teknis yang bertanggung dan perlindungan dapat mendelegasikan dalam melakukan pejabat/instansi jawab pengelolaan lingkungan hidup. pengawasan di bidang (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. kewenangannya wajib Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi bidang yang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pelanggaran serius di PASAL 74 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 49 - Pasal 74 (1) Pejabat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: pengawas lingkungan a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. tugasnya, (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tugas dilarang menghalangi pejabat pengawas lingkungan hidup. pelaksanaan Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah. tata cara tata pelaksanaan Bagian Kedua . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 50 - Bagian Kedua Sanksi Administratif Pasal 76 (1) Menteri, bupati/walikota kepada menerapkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. gubernur, sanksi atau administratif dalam pengawasan (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Pasal 77 Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 78 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pasal 79 Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 80 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 51 - Pasal 80 (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: a. penghentian produksi; sementara kegiatan b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat menimbulkan yang pelanggaran; berpotensi f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk dan menghentikan tindakan fungsi lingkungan hidup. pelanggaran memulihkan (2) Pengenaan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: paksaan pemerintah a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. kerugian lebih lingkungan hidup jika dihentikan perusakannya. yang pencemaran bagi besar tidak segera dan/atau Pasal 81 Setiap dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. penanggung jawab usaha Pasal 82 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 52 - Pasal 82 (1) Menteri, bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. gubernur, atau (2) Menteri, bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan dan/atau hidup perusakan yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. gubernur, atau akibat pencemaran lingkungan hidup Pasal 83 Ketentuan administratif Pemerintah. lebih lanjut mengenai diatur dalam sanksi Peraturan BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 84 (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat penyelesaian ditempuh sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. apabila upaya Bagian Kedua . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 53 - Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasal 85 (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan dampak hidup. untuk mencegah negatif terhadap timbulnya lingkungan (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan luar pengadilan dapat digunakan untuk sengketa hidup di jasa mediator membantu lingkungan hidup. dan/atau menyelesaikan arbiter Pasal 86 lembaga (1) Masyarakat penyedia sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. dapat membentuk jasa penyelesaian (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (3) Ketentuan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 54 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah. jasa penyelesaian Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Pasal 87 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan pencemaran hukum berupa melanggar dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. orang yang (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran hari terhadap uang keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. paksa setiap (4) Besarnya berdasarkan undangan. uang paksa peraturan diputuskan perundang- Paragraf 2 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 55 - Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak Pasal 88 usahanya, Setiap dan/atau B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab tanpa perlu mutlak atas kerugian yang terjadi pembuktian unsur kesalahan. orang yang kegiatannya tindakannya, menggunakan Paragraf 3 Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan Pasal 89 (1) Tenggat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. kedaluwarsa (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. lingkungan hidup Paragraf 4 Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 90 (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dan/atau menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. bertanggung di jawab pencemaran lingkungan hidup (2) Ketentuan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 56 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 5 Hak Gugat Masyarakat Pasal 91 gugatan berhak mengajukan (1) Masyarakat perwakilan kepentingan kelompok untuk dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup. apabila mengalami pencemaran dan/atau (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat peraturan dilaksanakan sesuai perundang-undangan. dengan Paragraf 6 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Pasal 92 (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan lingkungan hidup berhak hidup, organisasi kepentingan mengajukan pelestarian fungsi lingkungan hidup. gugatan untuk (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3) Organisasi mengajukan persyaratan: lingkungan gugatan dapat apabila memenuhi hidup a. berbentuk . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 57 - a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Paragraf 7 Gugatan Administratif Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau izin lingkungan c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. BAB XIV . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 58 - BAB XIV PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN Bagian Kesatu Penyidikan Pasal 94 (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di pengelolaan bidang lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. lingkungan instansi perlindungan dan sebagaimana dimaksud (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran berkenaan laporan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; atau tindak keterangan pidana di b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap yang diduga melakukan tindak dan orang pidana pengelolaan lingkungan hidup; di bidang perlindungan c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; tindak pidana di e. melakukan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 59 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu bukti, yang terdapat pembukuan, catatan, dan dokumen lain; diduga bahan f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak dan pidana pengelolaan lingkungan hidup; di bidang perlindungan g. meminta bantuan ahli dalam rangka penyidikan tindak dan perlindungan pelaksanaan pidana pengelolaan lingkungan hidup; tugas bidang di h. menghentikan penyidikan; i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; j. melakukan badan, tempat tempat dan/atau terhadap penggeledahan pakaian, dan/atau ruangan, lain yang diduga merupakan pidana; dilakukannya tindak k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. (3) Dalam dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. melakukan penangkapan (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. pejabat (5) Penyidik sipil penyidikan memberitahukan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. pejabat pegawai dimulainya negeri (6) Hasil . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 60 - (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum. Pasal 95 (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pembuktian Pasal 96 Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa; dan/atau f. alat bukti diatur undangan. lain, dalam termasuk alat bukti yang perundang- peraturan BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 97 Tindak merupakan kejahatan. pidana dalam undang-undang Pasal 98 . . . ini
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 61 - Pasal 98 (1) Setiap sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). orang yang dengan (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud (1) mengakibatkan orang luka pada ayat dan/atau kesehatan manusia, bahaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda (lima sedikit Rp5.000.000.000,00 paling banyak dan miliar Rp15.000.000.000,00 belas miliar rupiah). rupiah) paling (lima Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling (satu miliar sedikit Rp1.000.000.000,00 banyak rupiah) Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). dan paling (2) Apabila . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 62 - (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud (1) mengakibatkan orang luka pada ayat dan/atau kesehatan manusia, bahaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) sedikit tahun dan denda paling Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud (1) mengakibatkan orang luka pada ayat berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda (tiga paling miliar banyak dan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). sedikit rupiah) Rp3.000.000.000,00 paling Pasal 100 (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pasal 101 Setiap orang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan izin perundang-undangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling tahun dan denda paling sedikit lama 3 (tiga) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). yang atau Pasal 102 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 63 - Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). dan denda paling Pasal 103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). pengelolaan Pasal 104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 105 Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling tahun dan paling lama 12 singkat 4 (empat) (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal 106 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 64 - Pasal 106 Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). tahun dan denda paling Pasal 107 Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima sedikit belas) Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). tahun dan denda paling Pasal 108 yang melakukan pembakaran Setiap orang lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 109 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 65 - Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar banyak dan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). tanpa memiliki izin rupiah) paling Pasal 110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki amdal sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). kompetensi penyusun Pasal 111 (1) Pejabat izin lingkungan yang tanpa menerbitkan atau UKL-UPL dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). pemberi izin lingkungan 3 (tiga) (2) Pejabat dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). pemberi izin usaha denda paling Pasal 112 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 66 - Pasal 112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan hilangnya yang mengakibatkan lingkungan nyawa manusia, pidana dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). dengan Pasal 113 Setiap orang yang memberikan informasi palsu, informasi, menyesatkan, merusak memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dengan pengawasan dan dalam kaitannya penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). menghilangkan informasi, atau Pasal 114 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) banyak paling dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). tahun denda Pasal 115 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menggagalkan menghalang-halangi, pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). atau dan tahun denda paling Pasal 116 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 67 - Pasal 116 (1) Apabila lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan tuntutan pidana dan sanksi pidana usaha, dijatuhkan kepada: tindak pidana a. badan usaha; dan/atau b. orang perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. yang memberi (2) Apabila lingkungan hidup tindak pidana (1) dimaksud sebagaimana dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. pada ayat Pasal 117 Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah pidana pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. atau tindak Pasal 118 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal 119 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 68 - Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. b. c. d. e. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. perusahaan di bawah Pasal 120 (1) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. melaksanakan (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud e, Pemerintah untuk mengelola sanksi badan dijatuhi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. dalam Pasal berwenang yang 119 huruf usaha BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 121 (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup. (2) Pada . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 69 - (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 122 (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap lingkungan hidup wajib memiliki auditor sertifikat lingkungan hidup. kompetensi auditor Pasal 123 Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, dengan atau kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. bupati/walikota sesuai BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 124 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. peraturan perundang-undangan Pasal 125 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 70 - Pasal 125 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan (Lembaran Lingkungan Hidup Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 126 Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Pasal 127 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 71 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Undang-Undang penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ini Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, SETIO SAPTO NUGROHO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP I. UMUM 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. pengelolaan lingkungan hidup dan 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. terpadu dan terintegrasi yang Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya tersebarnya produksi pangan, hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. terganggunya ketersediaan air, Ketersedian . . .
3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. tidak merata, Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip serta kehati-hatian, pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. demokrasi lingkungan, desentralisasi, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan Sebagai seimbang konsekuensinya, program kewajiban melakukan pembangunan pelestarian tujuan pembangunan berkelanjutan. dengan fungsi kebijakan, lingkungan rencana, oleh hidup. dan/atau harus lingkungan dijiwai hidup dan mewujudkan Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya rencana, dan/atau tampung program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. sudah terlampaui, kebijakan, 4. Ilmu . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3 - 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan itu menuntut dikembangkannya berbahaya dan beracun. Hal sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi Di masyarakat, juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. industrialisasi Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. 5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan . . .
6. 7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 4 - Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian landasan bagi perlindungan dan pengelolaan hukum sebagai sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. luar pengadilan Penegakan ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini yaitu hanya berlaku bagi pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. hukum pidana dalam Undang-Undang tindak pidana formil tertentu, Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang- Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam tentang prinsip-prinsip perlindungan dan Undang-Undang ini pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau dan kerusakan penegakan aspek hukum mewajibkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. lingkungan hidup serta penanggulangan pengintegrasian 8. Selain . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 - 8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur: a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; tata e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; f. pendayagunaan pendekatan ekosistem; g. dalam kepastian perkembangan lingkungan global; merespons dan mengantisipasi h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak- hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. 9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang- Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 6 - lembaga yang mempunyai beban kerja Oleh karena itu, tidak cukup hanya suatu berdasarkan Undang-Undang ini koordinasi organisasi tetapi dibutuhkan suatu organisasi pelaksanaan kebijakan, dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup alam untuk wewenang untuk mengawasi kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah. yang menetapkan dan melakukan sumber daya II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah: a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. b. c. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Huruf c . . .
Huruf c Huruf d Huruf e Huruf f Huruf g Huruf h PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7 - Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. bahwa Yang ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi karena keterbatasan penguasaan bukan merupakan langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. dimaksud dengan "asas adalah kehati-hatian" alasan untuk menunda Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Huruf i . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 8 - Huruf i Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Huruf j Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa dan/atau kegiatannya setiap menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. penanggung jawab yang usaha Huruf k Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Huruf l Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Huruf m Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang perlindungan dan pengelolaan baik" partisipasi, prinsip dijiwai lingkungan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. adalah bahwa hidup oleh Huruf n Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. sendiri urusan pemerintahan di Pasal 3 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 9 - Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD. Huruf e . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 10 - Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian: a. pencemaran air, udara, dan laut; dan b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 11 - Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi: a. perubahan iklim; b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah longsor, kekeringan, dan/atau bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan; d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau penghidupan terancamnya sekelompok masyarakat; dan/atau keberlanjutan g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik. Ayat (2) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 12 - Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, ada, atau komponen yang dan/atau ditenggang unsur keberadaannya di dalam air. ada pencemar atau harus yang Huruf b Yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air . Huruf c Yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Huruf d Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" zat, energi, adalah ukuran batas atau kadar seharusnya ada, dan/atau dan/atau ditenggang yang keberadaannya dalam udara ambien. komponen unsur yang pencemar Huruf e Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. Huruf f . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 13 - Huruf f Yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah yang ukuran pencemar yang meliputi unsur ditenggang keberadaannya getaran, kebisingan, dan kebauan. batas unsur Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "produksi biomassa" adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa" adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan. Huruf b . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 14 - Huruf b Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan terumbu karang" adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang. Huruf c Yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 15 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Jasad renik dalam huruf rekayasa genetik. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. ini termasuk produk Huruf e . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16 - Huruf e Cukup jelas. Huruf f Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan. Pasal 26 Ayat (1) Pelibatan masyarakat dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan. dilaksanakan Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 27 Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 17 - Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 18 - Pasal 39 Ayat (1) Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas tersebut keterbukaan memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. informasi. Pengumuman Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena teknologi, beralih, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat. kepemilikan perubahan Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan" adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Huruf b . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 19 - Huruf b Yang dimaksud dengan "pendanaan lingkungan" adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan bagi dan pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya. pengelolaan dana yang digunakan Huruf c Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. setiap orang ataupun Pemerintah atau pengenaan Disinsentif merupakan secara moneter dan/atau nonmoneter ancaman kepada dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. beban orang setiap ataupun Pemerintah Pasal 43 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya alam" adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter. Huruf b Yang dimaksud dengan "produk domestik bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan "produk domestik regional bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu. Huruf c . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 20 - Huruf c Yang dimaksud dengan "mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah" adalah cara-cara orang, kompensasi/imbal masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. yang dilakukan oleh Huruf d Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya lingkungan pencemaran hidup" dan/atau dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan. adalah memasukkan biaya kerusakan lingkungan hidup Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "dana jaminan pemulihan lingkungan hidup" adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas karena hidup kegiatannya. lingkungan yang rusak Huruf b Yang dimaksud dengan "dana penanggulangan" adalah dana untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan. yang digunakan Huruf c Yang dimaksud dengan "dana amanah/bantuan" adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup" adalah pengadaaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. Huruf b . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 21 - Huruf b Yang dimaksud dengan "pajak lingkungan hidup" adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet. Yang dimaksud dengan "retribusi lingkungan hidup" adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah. lingkungan hidup" Yang dimaksud dengan "subsidi adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup. Huruf c Yang dimaksud dengan "sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup" adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. ramah Yang lingkungan hidup" yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal. dimaksud dengan "pasar modal adalah pasar modal Huruf d Yang dimaksud dengan "perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi" adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Huruf e . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 22 - Huruf e Yang dimaksud dengan "pembayaran jasa lingkungan hidup" adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. Huruf f lingkungan hidup" Yang dimaksud dengan "asuransi adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat kerusakan lingkungan hidup. terjadi pencemaran dan/atau Huruf g Yang dimaksud dengan "sistem label ramah lingkungan hidup" adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup. Huruf h Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan koservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 . . . Pasal 47
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 23 - Ayat (1) Yang dimaksud dengan "analisis risiko lingkungan" adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3. Ayat (2) Huruf a "pengkajian risiko" meliputi Dalam ketentuan ini seluruh bahaya, identifikasi penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. proses mulai dari Huruf b Dalam ketentuan ini "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pengelolaan, pemilihan dan tindakan pengimplementasian tindakan yang dipilih. untuk pengelolaan, Huruf c Yang dimaksud dengan "komunikasi risiko" adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi" adalah usaha dan/atau terjadi kecelakaan dan/atau kegiatan yang keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir. jika Dokumen . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 24 - Dokumen audit lingkungan hidup memuat: a. informasi yang meliputi tujuan pelaksanaan audit; b. temuan audit; c. kesimpulan audit; dan d. data dan informasi pendukung. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. dan proses Huruf b . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 25 - Huruf b Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf c Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya fungsi, dan pemulihan untuk mengembalikan nilai, manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Huruf d Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya sebagaimana semula. berfungsi kembali Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Huruf a Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, ekosistem hutan, konservasi ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst. sumber daya air, Huruf b . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 26 - Huruf b Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun: a. taman keanekaragaman hayati di hutan; ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau luar kawasan b. c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai dampak perubahan iklim. bentuk upaya penanggulangan Yang . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 27 - Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan terhadap kemampuan dalam menyesuaikan diri perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang pengumpulan, mencakup pengangkutan, pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, dan/atau Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 28 - Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1) Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 29 - Ayat (2) Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terbuka untuk diketahui menurut masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sifat dan tujuannya memang Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 66 Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Pasal 67 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 30 - Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin. Huruf c Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Huruf d Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 31 - Ayat (2) Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Yang dimaksud dengan "pelanggaran yang serius" adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 32 - Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "ancaman yang sangat serius" adalah suatu keadaan yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda. berpotensi Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 33 - Pasal 83 Cukup Jelas. Pasal 84 Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Ketentuan pada ayat putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar dan/atau perusak rugi, lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; ganti pencemar b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 34 - Ayat (3) Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 88 Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. sebagai dasar pembayaran ganti Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. penetapan peraturan Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian dan/atau akibat kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta lingkungan hidup guna menjamin tidak pemulihan fungsi akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. yang timbul pencemaran Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 91 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35 - Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) tindakan Yang berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan. dimaksud dengan koordinasi adalah Ayat (4) Pemberitahuan bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. dalam Pasal ini Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 36 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau foto atau sejenisnya, huruf, gambar, peta, rancangan, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. alat bukti Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Yang dimaksud dengan "melepaskan produk rekayasa genetik" adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Yang . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 37 - Yang dimaksud dengan "mengedarkan produk rekayasa genetik" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. komoditas produk rekayasa genetik Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 38 - Pasal 113 Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta- fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. ini Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal cukup termasuk menyetujui, membiarkan, tindakan pelaku fisik, melakukan pengawasan terhadap dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. atau tidak Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 39 - Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059