Integrasi dan Transformasi Menuju Reformasi Sektor Keuangan 2022 IV Laporan Triwulan
Integrasi dan Transformasi Menuju Reformasi Sektor Keuangan 2022 IV Laporan Triwulan
iv Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini: Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710 Phone Fax : (021) 296 00000 : (021) 386 6032 official.ojk @ojkindonesia Jasa Keuangan
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Laporan Triwulanan OJK Disusun Menggunakan Data Interim yang Belum Diaudit v
vi Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Otoritas Jasa Keuangan secara berkala dapat senantiasa menerbitkan Laporan kinerja OJK sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja OJK kepada publik, yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Seiring dengan berakhirnya tahun 2022, atas nama Dewan Komisioner OJK, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pelaku usaha industri sektor jasa keuangan yang telah bekerjasama dengan baik dengan OJK dan dengan optimal telah memberikan kontribusi terbaik untuk meningkatkan kinerja dan mendorong tengah pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai tantangan ekonomi global. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada segenap pegawai OJK yang telah bersungguh-sungguh menjalankan perannya untuk menjaga pemenuhan amanat Undang-Undang dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Kata Pengantar Mahendra Siregar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tema "Integrasi dan Transformasi Menuju Reformasi Sektor Keuangan" dalam Laporan Triwulan IV-2022 OJK dilatarbelakangi oleh persiapan dan kesiapan OJK dalam menyambut langkah awal reformasi sektor keuangan sebagai prasyarat utama untuk membangun perekonomian yang dinamis, kokoh, mandiri, sustain, dan berkeadilan. UU P2SK yang telah disahkan pada awal tahun 2023 diyakini dapat memperkuat sistem keuangan domestik dalam menghadapi berbagai dinamika risiko eksternal yang datang silih berganti dalam kurun waktu terakhir, seperti pandemi, situasi geopolitik, potensi resesi di berbagai kawasan, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi yang telah mengubah model bisnis layanan jasa keuangan. Indonesia Dalam konteks internal, penguatan kelembagaan, tata kelola, dan independensi diharapkan mampu sekaligus meningkatkan memperkuat dukungan OJK dalam mendorong peningkatan yang berkesinambungan. Berbagai strategi dan inovasi lain melalui perbaikan terus dilakukan, antara proses bisnis, pengembangan sistem informasi yang kebijakan organisasi dan SDM, serta penguatan integritas kepercayaan publik pembangunan nasional terintegrasi, penyempurnaan
sektor keuangan. Rangkuman dari keseluruhan strategi OJK tertuang dalam Destination Statement OJK 2022-2027 sebagai rencana jangka menengah lima tahun, yang bertemakan selama periode "Mengembangkan Industri Jasa Keuangan yang Sehat, Efisien, dan Berintegritas, serta Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dalam rangka Pendalaman Pasar, Peningkatan Inklusi dan Stabilitas Sektor Keuangan". Kami optimis bahwa pemulihan ekonomi Indonesia yang berlangsung dalam kurun waktu terakhir akan terus berlanjut dan semakin menguat, dimana peningkatan aktivitas perekonomian dari sisi konsumsi dan investasi menjadi penopang pertumbuhan. Sebagian besar risiko transmisi ekonomi global telah dapat dipahami, diidentifikasi, dan dipetakan sehingga telah dihasilkan langkah- langkah mitigasi yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan penurunan harga komoditas, penurunan permintaan ekspor, dan pengetatan likuiditas. terhadap prospek perekonomian Keyakinan nasional tercermin dari kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang tumbuh semakin positif. Kredit perbankan dan piutang pembiayaan tumbuh di atas rata-rata 5 tahun sebelum pandemi, yaitu masing-masing sebesar 11,4% dan 14,2% year on year. Demikian juga perkembangan di Pasar Modal yang mencatatkan penambahan emiten terbesar selama ini, yaitu sebanyak 71 emiten. Selain itu, di tengah upaya-upaya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh sejumlah perusahaan asuransi jiwa, secara agregat industri asuransi mencatatkan pertumbuhan premi asuransi umum dan reasuransi sebesar 13,9%. Dilihat dari perspektif manajemen risiko, ruang jasa keuangan masih pertumbuhan terbuka lebar seiring dengan terjaganya profil risiko. Risiko kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan tercatat terkelola dengan baik dengan rasio NPL gros perbankan sebesar 2,4% dan rasio NPF perusahaan pembiayaan pada level 2,3%. Selain itu, lembaga jasa keuangan diyakini telah memiliki kesiapan dalam mengakhiri masa restrukturisasi lembaga Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK pada tahun 2023 kecuali untuk beberapa sektor padat karya yang akan diperpanjang hingga Maret 2024, tercermin dari penurunan signifikan tahun restrukturisasi COVID-19 selama kredit 2022, didukung dengan peningkatan kecukupan pencadangan yang mencapai 24,3% dari total kredit restrukturisasi COVID-19. Kinerja industri sektor jasa keuangan dalam mengelola risiko juga didukung dengan kecukupan permodalan dan likuiditas yang memadai. Rasio KPMM perbankan tercatat sebesar 25,63% sedangkan Risk-Based Capital industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 327% dan 484,2%. Pada perusahaan pembiayaan, gearing ratio tercatat jauh lebih baik dari threshold 10 kali, yaitu sebesar 2,1 kali. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan serangkaian tantangan global lainnya patut kita syukuri. Sampai saat ini, dampak tidak menyeret dari ketidakpastian perekonomian domestik terpuruk dalam. Sektor Jasa Keuangan dan ekonomi nasional secara perlahan bangkit kembali melalui kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan sangat baik antara OJK dengan Pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, pelaku usaha industri jasa keuangan, para pemangku kepentingan, dan serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia. tersebut Dengan bersama-sama dan diiringi doa, kami meyakini bahwa semangat dan optimisme tetap terjaga kuat untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan membangun perekonomian negeri ke arah yang semakin baik. Mahendra Siregar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan vii
1 viii Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Daftar Isi Kata Pengantar vi Daftar Isi viii Daftar Tabel xii Daftar Grafik xv Daftar Gambar xvii Ringkasan Eksekutif xviii Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan xix Indikator Umum SJK Syariah xx Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah xxi BAB I Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan 1.1. Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia 2 1.1.1. Perkembangan Ekonomi Global 2 1.1.2. Perkembangan Ekonomi Domestik 5 1.1.3. Perkembangan Pasar Keuangan 5 1.2. Perkembangan Industri Perbankan 7 1.2.1. Perkembangan Bank Umum Konvensional 7 1.2.2. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 10 1.2.3. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 12 1.2.4. Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif 13 1.3. Perkembangan Industri Pasar Modal 14 1.3.1. Perkembangan Perdagangan Efek 14 1.3.2. Perkembangan Pengelolaan Investasi 18 1.3.3. Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik 20 1.4. Perkembangan Industri Keuangan Non Bank 27 1.4.1. Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS 27 1.4.2. Perkembangan Industri Dana Pensiun 30 1.4.3. Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan 31 1.4.4. Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura 34 1.4.5. Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 36 1.4.6. Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus 37 1.4.8. Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro 39 1.4.9. Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology) 40 1.5. Perkembangan Program Flagship OJK 41 1.5.1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 41 1.5.2. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 41 1.5.3. Pembiayaan Ekonomi Kreatif 41 1.5.4. Pembiayaan pada Sektor Pariwisata 42
2 ix Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK BAB 2 Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan 2.1. Aktivitas Pengaturan 45 2.1.1. Pengaturan Perbankan 45 2.1.2. Pengaturan Pasar Modal 47 2.1.3. Pengaturan IKNB 48 2.2. Aktivitas Pengawasan 51 2.2.1. Pengawasan Perbankan 51 2.2.2. Pengawasan Pasar Modal 55 2.2.3. Pengawasan IKNB 60 2.3. Aktivitas Pengembangan 73 2.3.1. Pengembangan Pengawasan Perbankan 73 2.3.2. Pengembangan Industri Pasar Modal 73 2.3.4. Inovasi Keuangan Digital 75 2.4. Stabilitas Sistem Keuangan 77 2.4.1. Lembaga Jasa Keuangan 77 2.4.2. Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 79 2.4.3. Kordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 79 2.5. Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi 80 2.5.1. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi 80 2.5.2. Layanan Informasi Keuangan 80 2.5.3. Laku Pandai 81 2.6. Edukasi dan Perlindungan Konsumen 82 2.6.1. Penyusunan Peraturan 82 2.6.2. Inklusi Keuangan 83 2.6.3. Literasi dan Edukasi Keuangan 89 2.6.4. Perlindungan Konsumen 93 2.6.5. Pengawasan Market Conduct 96 2.7. Penyidikan Sektor Jasa Keuangan 98 2.7.1. Penanganan Perkara 98 2.7.2. Kebijakan Dan Dukungan Penyidikan 98 2.7.3. Koordinasi dengan Instansi Terkait 98 2.7.4. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) 98 2.8. Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 100 2.8.1. Persiapan Pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) 100 2.8.2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia 100 2.8.3. Koordinasi Kelembagaan 101 2.8.4. Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP 102 2.9. Hubungan Kelembagaan 103 2.9.1. Kerjasama Domestik 103 2.9.2. Forum Kelembagaan 103 2.9.3. Kerja Sama Internasional 104
3 x Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 4 BAB 3 Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah 3.1. Tinjauan Industri Keuangan Syariah 111 3.1.1. Perkembangan Perbankan Syariah 111 3.1.2. Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah 117 3.1.3. Perkembangan IKNB Syariah 120 3.2. Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah 124 3.2.1. Pengaturan Perbankan Syariah 124 3.2.2. Pengaturan Pasar Modal Syariah 124 3.2.3. Pengaturan IKNB Syariah 125 3.3. Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah 125 3.3.1. Perizinan Perbankan Syariah 125 3.3.2. Pengawasan Pasar Modal Syariah 126 3.3.3. Pengawasan IKNB Syariah 126 3.4. Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah 131 3.4.1. Pengembangan Perbankan Syariah 131 3.4.2. Pengembangan Pasar Modal Syariah 131 3.4.3. Pengembangan IKNB Syariah 134 Bab 4 Manajemen Startegis dan Tata Kelola Organisasi 4.1. Manajemen Strategis dan Kinerja 137 4.1.1. Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja 137 4.2. Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas 138 4.2.1. Audit Internal 138 4.2.2. Manajemen Risiko 138 4.2.3. Pengendalian Kualitas 139 4.2.4. Program Penguatan Integritas 139 4.2.5. Governance, Risk dan Compliance (GRC) Terintegrasi 141 4.3. Komunikasi 142 4.3.1. Komunikasi Informasi 142 4.3.2. Layanan Informasi 144 4.3.3. OJK TV 144 4.4. Keuangan 145 4.5. Sistem Informasi 146 4.5.1. Pembangunan Sarana Pertukaran Data OJK 146 4.5.2. Security Operation Center (SOC) 146 4.5.3. Disaster Recovery Center OJK 147 4.5.4. Penyediaan Core System Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah 147 4.5.5. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi pada Layanan Kontak 157 OJK 147 4.5.6. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi 147 4.6. Logistik 150 4.6.1. Penyiapan Gedung Kantor Pusat dan Daerah 150
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 4.7. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi 4.7.1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 4.7.2. Penyempurnaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA) 4.7.3. Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 4.7.4. Pengembangan Sumber Daya Manusia 4.8. OJK Institute 4.8.1. Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 4.8.2. Kegiatan Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 4.8.3. Penyusunan dan Kaji Ulang Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4.8.4. Penelitian Mahasiswa 4.8.5. Praktek Kerja Lapangan 4.8.6. Visit OJK 4.8.7. Riset OJK Institute 4.8.7. Pustaka OJK Institute 4.9. Manajemen Perubahan 4.9.1. Program Perubahan OJK Way 2022 4.9.2. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Internal dan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Engagement Insan OJK 4.9.3. Monitoring Program Perubahan 4.9.4. Media Komunikasi 150 150 151 151 151 152 152 152 153 153 153 154 154 155 155 155 156 156 156 xi
xii Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Daftar Tabel Tabel I-1. Proyeksi Bank Dunia Tabel I-2. PDB Sektoral Tiongkok Tabel I-3. Perkembangan Bank Umum Tabel I-4. Kondisi Bank Umum Konvensional Tabel I-5. Tingkat Konsentrasi Aset BUK Tabel I-6. Kondisi Umum BPR Tabel I-7. Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM Tabel I-8. Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank Tabel I-9. Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel I-10. Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik Tabel I-11. Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang Tabel I-12. Jumlah PE Tabel I-13. Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat Tabel I-14. Proses Izin WPPE dan WPEE Tabel I-15. Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE Tabel I-16. Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT. Tabel I-17. NAB Per Jenis Reksa Dana Tabel I-18. Jenis Investasi Tabel I-19. Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif Tabel I-20. Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin Tabel I-21. Perkembangan Penawaran Umum (Emisi) Tabel I-22. Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri 2022 sampai dengan Triwulan IV- 2022 Tabel I-23. Perusahaan yang Melakukan PUP Saham Tabel I-24. Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas Tabel I-25. Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Tabel I-26. Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/ Sukuk (PUB EBUS) Tabel I-27. Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan IV-2022 Berdasarkan Sektor Industri Tabel I-28. Penyelenggara Securities Crowdfunding Telah Mendapatkan Izin Tabel I-29. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal Tabel I-30. Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal Tabel I-31. Pelaksanaan PPL Tabel I-32. Total Aset IKNB Tabel I-33. Indikator Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS Tabel I-34. Portofolio Investasi Asuransi Konvensional dan BPJS Tabel I-35. Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS Tabel I-36. Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS Tabel I-37. RBC Industri Asuransi Tabel I-38. Distribusi Aset Industri Dana Pensiun Tabel I-39. Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Tabel I-40. Portofolio Investasi Dana Pensiun Tabel I-41. Jumlah Dana Pensiun Tabel I-42. Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel I-43. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Tabel I-44. NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel I-45. Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel I-46. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur Tabel I-47. Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB Tabel I-48. Perusahaan Jasa Penunjang IKNB 2 4 7 7 8 10 12 12 13 15 16 16 17 17 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 33 33 35 36 39 39
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel I-49. Jumlah LKM Tabel I-50. Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Tabel I-51. Perkembangan Industri Fintech (Peer-to-Peer Lending) Tabel I-52. Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif Tabel I-53. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata Tabel Il-1. Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan Tabel Il-2. Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Tabel Il-3. Jaringan Kantor BUK Tabel Il-4. Perizinan Kelembagaan BUK Tabel Il-5. PKK Calon Pengurus dan PSP BUK Tabel Il-6. Jaringan Kantor BPR Tabel Il-7. PKK Calon Pengurus dan PSP BPR Tabel Il-8. Monitoring Saham Tabel Il-9. Penelahaan Saham Tabel Il-10. Penelahaan Nasabah Tabel Il-11. Pemeriksaan Teknis Saham Tabel Il-12. Monitoring EBUS dan Efek Lain Tabel Il-13. Denda Keterlambatan Pelaporan Tabel lI-14. Pengawasan Aksi Korporasi Tabel Il-15. Pemantauan Penyampaian Laporan Berkala Tabel lI-16. Monitoring LKPJ-KAP Tabel Il-17. Sanksi Administratif Tabel Il-18. Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai dengan Triwulan IV-2022 Tabel Il-19. Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran IKNB sampai dengan Triwulan IV-2022 Tabel Il-20. Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB sampai dengan Triwulan IV-2022 Tabel lI-21. Rekapitulasi Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan IKNB sampai dengan Triwulan IV-2022 Tabel Il-22. Rekapitulasi Perubahan Nama IKNB Tabel Il-23. Rekapitulasi Kantor Cabang dan Perubahan Alamat sampai dengan Triwulan IV-2022 Tabel Il-24. Rekapitulasi Permohonan PKK bagi Pihak Utama IKNB Tabel Il-25. Rekapitulasi Persetujuan Perubahan Pengurus Tabel lI-26. Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal IKNB) Tabel Il-27. Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing IKNB Tabel Il-28. Rekapitulasi Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi sampai dengan Triwulan IV-2022 Tabel Il-29. Rekapitulasi Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin sampai dengan Triwulan IV-2022 Tabel Il-30. Total Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital per Desember 2022 Tabel Il-31. Tabel Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor pada Triwulan IV-2022 Tabel Il-32. Dashboard Umum Laku Pandai Tabel Il-33. Realisasi Program K/PMR berdasarkan Generic Model Tabel Il-34. Program Simuda Eksisting Tabel Il-35. Program Simuda Lainnya Tabel Il-36. Laporan Realisasi Kegiatan Inklusi Keuangan Tahun 2022 Tabel Il-37. Laporan Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan Tahun 2023 Tabel Il-38. Daftar pemenang KOINKU tahun 2022 Tabel Il-39. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 dan 2022 Tabel Il-40. Jumlah Artikel dan Pengunjung Media Digital untuk Konten Artikel 39 40 40 41 42 51 51 52 53 54 54 54 55 55 55 55 55 56 58 59 59 63 65 65 66 67 68 68 70 70 71 71 72 72 77 80 82 84 86 86 87 87 89 92 92 xiii
xiv Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel Il-41. Jumlah Artikel dan Pengunjung Media Digital untuk Konten Non Artikel Tabel Il-42. Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK Tabel Il-43. Penyelesaian Sengketa Ditolak selama Triwulan IV-2022 Tabel Il-44. Sengketa diterima LAPS SJK Triwulan IV-2022 Tabel Il-45. Pengamatan Terhadap Tahapan Praktik Keagenan Unitlink Tabel Il-46. Kegiatan Penyidikan pada Triwulan IV-2022 Tabel Il-47. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tabel Il-48. DTTOT sampai dengan Triwulan IV-2022 Tabel Ill-1. Indikator Utama Perbankan Syariah Triwulan IV-2022 Tabel Ill-2. Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan Tabel Ill-3. Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel lIl-4. Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS Tabel Ill-5. Daftar Efek Syariah Insidentil Pada Periode Pelaporan Tabel Ill-6. Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun) Tabel lIl-7. Perkembangan Indeks Saham Syariah Tabel Ill-8. Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum Tabel Ill-9. Perkembangan Reksa Dana Syariah Tabel lIl-10. NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun) Tabel Ill-11. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Outstanding Tabel Ill-12. Total Aset IKNB Syariah Bulan Desember Tahun 2022 Tabel Ill-13. Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah Tabel lIl-14. Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tabel Ill-15. Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah Tabel lIl-16. Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Tabel Ill-17. Perizinan Kelembagaan Bank Syariah Tabel Ill-18. Perizinan PKK Pihak Utama dan Wawancara DPS Bank Syariah Tabel Ill-19. Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Tabel lIl-20 Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan IV-2022 Tabel llI-21. Pelaksanaan Rapat Eksekutif Triwulan IV-2022 Tabel Ill-22. Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Tabel Ill-23. Perizinan dan Kelembagaan IKNB Syariah Tabel IV-1. Regulasi Triwulan IV-2022 Tabel IV-2. Jumpa Pers dan Media Briefing Triwulan IV-2022 Tabel IV-3. Siaran Pers Bersama Triwulan IV-2022 Tabel IV-4. Kegiatan Bersama Media Triwulan IV-2022 Tabel IV-5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Tabel IV-6. Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK Tahun 2022 Tabel IV-7. Riset OJK Institute 2022 93 95 96 96 97 98 99 102 111 113 113 116 117 118 118 118 119 119 120 121 121 123 123 123 125 126 127 128 128 129 129 142 144 144 144 151 152 154
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Daftar Grafik Grafik I-1. Inflasi Global Grafik I-2. Harga Komoditas Utama Global Grafik I-3. PDB AS Grafik I-4. Unemployment Rate dan Non Farm Payroll AS Grafik I-5. Retail Sales dan Indeks Keyakinan Konsumen AS Grafik I-6. PDB, Industrial Production, dan Retail Sales Tiongkok Grafik I-7. Neraca Dagang Tiongkok Grafik I-8. PMI Manufaktur Negara Utama Eropa Grafik I-9. Unemployment Rate Eropa Grafik I-10. Neraca Dagang Indonesia Grafik I-11. Inflasi Umum dan Inflasi Inti Grafik I-12. Indeks Harga Perdagangan Besar Grafik I-13. Survei Kegiatan Dunia Usaha dan PMI Manufaktur Grafik I-14. VIX Index dan MSCI Global Grafik I-15. Perkembangan Pasar Saham Global Grafik I-16. Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global Grafik I-17. Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5 Grafik I-18. Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global Grafik I-19. Perkembangan Aset BUK Grafik I-20. Tren Pertumbuhan DPK Grafik I-21. Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy) Grafik I-22. Tren NPL (%) Grafik I-23. Tren Rentabilitas dan Efisiensi Grafik I-24. Tren Aset BPR Grafik I-25. Tren Pertumbuhan DPK (yoy) Grafik I-26. Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan Grafik I-27. Tren ROA dan BOPO BPR Grafik I-28. Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq) Grafik I-29. Perkembangan Indeks Industri (qtq) Grafik I-30. Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian Grafik I-31. Perkembangan IHSG dan Net Asing Grafik I-32. Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC) Grafik I-33. Perkembangan Jumlah SID Grafik I-34. Rencana Penggunaan Dana pada Triwulan IV-2022 Grafik I-35. Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan IV- 2022 Grafik I-36. Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2022 Grafik I-37. Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan IV-2022 Grafik I-38. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Grafik I-39. Piutang Perusahaan Pembiayaan Grafik I-40. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Grafik I-41. Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal Grafik I-42. Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura Grafik I-43. Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Grafik I-44. Pertumbuhan Aset LJKK Grafik I-45. Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan Grafik I-46. Outstanding Penjaminan Grafik I-47. Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Grafik I-48. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia Grafik I-49. Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero) Grafik I-50. Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero) Grafik I-51. Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian Grafik I-52. Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT. PNM (Persero) 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 9 9 9 9 10 11 11 11 14 14 15 15 15 16 24 25 27 31 31 32 34 34 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 xv
xvi Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Grafik II-1. Penyebaran Jaringan Kantor BUK Grafik II-2. Penyebaran Kantor BPR Grafik II-3. Kinerja Intermediasi IJK Grafik II-4. Outstanding Fintech Grafik II-5. Premi Asuransi Grafik II-6. CAR Perbankan Grafik II-7. RBC Industri Perasuransian Grafik II-8. Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Grafik II-9. Rasio NPL Perbankan Grafik II-10. Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan Grafik II-11. Jumlah Pelapor Posisi Desember Tahun 2022 Grafik II-12. Jumlah Informasi Debitur yang Disediakan kepada Masyarakat Triwulan IV-2022 Grafik II-13. Perkembangan Jumlah TPAKD Grafik II-14. Rencana Program Kerja TPAKD Tahun 2022 Grafik II-15. Laporan Realisasi Literasi Keuangan Tahun 2022 Grafik II-16. Laporan Rencana Literasi Keuangan Tahun 2023 Grafik II-17. Indeks Literasi Keuangan Grafik II-18. Indeks Inklusi Keuangan Grafik II-19. Jumlah Followers dan Likes Fan Page Grafik II-20. Penerimaan Layanan Triwulan IV-2022 Grafik II-21. Layanan Penerimaan Informasi Triwulanan IV-2022 Grafik II-22. Layanan Pertanyaan Triwulanan IV-2022 Grafik II-23. Layanan Pengaduan Triwulanan IV-2022 Grafik II-24. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan Grafik II-25. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK (Triwulan IV- 2022) Grafik II-26. Demografi Permohonan Masuk Grafik II-27. Tingkat Kepatuhan Iklan PUJK Grafik II-27. Jenis Entitas Ilegal Tahun 2022 Grafik III-1. Aset Perbankan Syariah Grafik III-2. Sumber Dana Perbankan Syariah Grafik III-3. Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Grafik III-4. Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur Grafik III-5. Laba dan ROA Perbankan Syariah Grafik III-6. Indikator Likuiditas Harian BUS Grafik III-7. Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri Grafik III-8. Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah Grafik III-9. Perkembangan Sukuk Negara Outstanding Grafik III-10. Jumlah Entitas IKNB Syariah Bulan November Tahun 2022 Grafik IV -1. Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) Grafik IV-2. Indeks Integritas OJK Grafik IV-3. Grafik Publikasi Website OJK Triwulan IV-2022 Grafik IV-4. Konten dan Followers Media Sosial OJK Grafik IV-5. Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan IV-2022 Grafik IV-6. Jumlah Siaran Pers Triwulan IV-2022 Grafik IV-7. Jumlah Liputan OJK TV Triwulan IV-2022 Grafik IV-8. Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Juli - September 2022 52 54 77 77 77 78 78 78 78 78 80 81 83 84 90 90 92 92 93 93 94 94 94 94 94 95 97 99 112 112 113 115 116 116 117 119 119 121 137 139 142 143 143 143 145 153
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Daftar Gambar Gambar ll-1 Tata Cara Permohonan Informasi Debitur SLIK Secara Daring Melalui Aplikasi iDebKu Gambar IV-I Daftar KR/KOJK Posisi Desember Tahun 2022 81 150 xvii
xviii Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Ringkasan Eksekutif Perekonomian global pada triwulan IV-2022 secara umum bergerak melemah. Pengetatan kebijakan moneter oleh Bank-Bank Sentral utama dunia masih berlanjut di tengah tekanan inflasi global yang telah mereda namun masih tinggi. Sejalan dengan dinamika perekonomian global, kinerja ekonomi nasional mulai mengalami moderasi dan berada di level yang cukup baik, terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, Purchasing Managers Indeks (PMI) Manufaktur yang masih berada di zona ekspansi, dan indikator konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh positif. Sejalan dengan kinerja perekonomian domestik, kinerja sektor jasa keuangan juga tetap terjaga. Intermediasi lembaga jasa keuangan tumbuh di atas ekspektasi, tercermin dari kenaikan penyaluran kredit perbankan sebesar 11,35% (yoy) dan piutang perusahaan pembiayaan sebesar 14,18% (yoy). Penghimpunan dana di pasar modal hingga akhir triwulan IV-2022 tercatat sebesar Rp267,73 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.850,62 dengan nilai kapitalisasi pasar saham sebesar Rp9.494,42 triliun. Di tengah meningkatnya risiko eksternal, risiko kredit bergerak dalam tren yang menurun pada industri perbankan maupun pembiayaan. Perbaikan risiko kredit tersebut juga didukung dengan kecukupan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Pada triwulan IV-2022, secara agregat NPL gross perbankan dan rasio NPF perusahaan pembiayaan terjaga masing-masing pada level 2,44% dan 2,32%. Kecukupan likuiditas perbankan tercermin dari rata-rata rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) di level 137,67% dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) di level 31,20% pada Desember 2022. Ketahanan permodalan jasa keuangan memadai dengan rata-rata CAR industri perbankan sebesar 25,63 %, Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing di level 484,22% dan 326,99%, serta gearing ratio perusahaan pembiayaan yang terjaga di bawah threshold, yaitu sebesar 2,07 kali. industri Dalam rangka menjaga stabilitas dan memperkuat serta ketahanan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional, OJK telah menerbitkan beberapa kebijakan antisipatif di tahun 2022. Pada triwulan IV-2022, OJK menerbitkan 10 POJK industri jasa keuangan, dalam rangka penguatan pengawasan SJK dan mendukung pemulihan ekonomi. POJK yang telah diterbitkan antara lain adalah POJK No.18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis, POJK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek, serta POJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakukan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. OJK terus berkoordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di berbagai daerah untuk mendorong tingkat inklusi keuangan. telah dilaksanakan secara Berbagai program berkesinambungan, antara implementasi program penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) serta Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA). Pada lingkup peningkatan literasi keuangan, OJK melaksanakan kegiatan edukasi kepada berbagai kalangan. Pada triwulan IV-2022, OJK telah menyelenggarakan 90 kegiatan yang menjangkau 8.392.428 orang peserta. Selain itu, sebagai wujud kepedulian OJK untuk memberantas pinjaman online ilegal dan investasi ilegal yang meresahkan masyarakat, OJK secara intensif melakukan kegiatan literasi dan edukasi. OJK bersama Satgas Waspada Investasi selama triwulan IV-2022 juga telah mengidentifikasi dan menghentikan kegiatan usaha sebanyak 36 Entitas investasi ilegal, 273 Entitas fintech peer to peer lending tanpa izin OJK, dan 86 pergadaian swasta tanpa izin. lain OJK terus memperkuat peran dan fungsi OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan serta berkomitmen untuk melindungi keuangan. Program sektor konsumen pengembangan pengawasan terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas pengaturan dan sistem pengawasan, pembenahan SDM OJK yang berkelanjutan, serta pengembangan aplikasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi, yang dilakukan melalui serangkaian proses penelaahan, penyusunan kajian, dan pengujian. jasa Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan IV-2022 dijabarkan dalam buku Laporan OJK Triwulan IV- 2022.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan Bank Umum 6,62% 2,37% 0,54 3,27 5,97% DPK Kredit CAR LDR Aset Triwulan III-2022 Rp7.647.334M Triwulan III-2022 Rp6.274.901M Triwulan III-2022 25,09% Triwulan III-2022 82,05% Triwulan III-2022 Rp10.487.576M Triwulan IV-2022 Rp8.153.590M Triwulan IV-2022 Rp6.423.563M Triwulan IV-2022 25,63% Triwulan IV-2022 78,78% Triwulan IV-2022 Rp11.113.314M Bank Umum Konvensional 6,70% 2,29% 0,43 3,41 5,89% DPK Kredit CAR LDR Aset Triwulan III-2022 Rp7.239.294M Triwulan III-2022 Rp5.964.174M Triwulan III-2022 25,17% Triwulan III-2022 82,39% Triwulan III-2022 Rp9.992.629M Triwulan IV-2022 Rp7.724.561M Triwulan IV-2022 Rp6.100.964M Triwulan IV-2022 25,60% Triwulan IV-2022 78,98% Triwulan IV-2022 Rp10.581.455M Bank Perkreditan Rakyat 3,28% 2,57% 0,70 0,42 3,78% DPK Kredit CAR LDR Aset Triwulan III-2022 Rp122.909M Triwulan III-2022 Rp126,052M Triwulan III-2022 31,46% Triwulan III-2022 76,25% Triwulan III-2022 Rp175.659M Triwulan IV-2022 Rp126.944M Triwulan IV-2022 Rp129,295M Triwulan IV-2022 30,76% Triwulan IV-2022 75,83% Triwulan IV-2022 Rp182.302M Pasar Modal 2,70% 4,86% 5,78% 20,10% 26,30% IHSG NAB Reksa Dana Nilai Perdagangan Obligasi Jumlah Emisi Nilai Emisi Triwulan III-2022 7.040,80 Triwulan III-2022 Rp530,65T Triwulan III-2022 Rp2.889,67T Triwulan IV-2021 194 Triwulan IV-2021 Rp363.292M Triwulan IV-2022 6.850,62 Triwulan IV-2022 Rp504,86T Triwulan IV-2022 Rp3.056,60T Triwulan IV-2022 233 Triwulan IV-2022 Rp267.730M IKNB 2,55% 0,01 2,19% 4,54% 3,09% Aset IKNB Penetrasi Asuransi Aset Dana Pensiun Piutang Pembiayaan Nilai Pembiayaan Ekspor Triwulan III-2022 Rp2.958,67T Triwulan III-2022 2,97% Triwulan III-2022 Rp335,28T Triwulan III-2022 Rp421,86T Triwulan III-2022 Rp86,31T Triwulan IV-2022 Rp3.034,04T Triwulan IV-2022 2,96% Triwulan IV-2022 Rp342,64T Triwulan IV-2022 Rp441,02T Triwulan IV-2022 Rp83,64T xix
xx Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Indikator Umum SJK Syariah Bank Umum Syariah & UUS 6,17% 2,93% 7,00% DPK Pembiayaan Aset Triwulan III-2022 Rp570,86T Triwulan III-2022 Rp477,51T Triwulan III-2022 Rp730,93T Triwulan IV-2022 Rp606,06T Triwulan IV-2022 Rp491,49T Triwulan IV-2022 Rp782,10T BPRS 5,65% 3,57% 6,28% DPK Pembiayaan Aset Triwulan III-2022 Rp12,73T Triwulan III-2022 Rp13,95T Triwulan III-2022 Rp18,97T Triwulan IV-2022 Rp13,45T Triwulan IV-2022 Rp14,45T Triwulan IV-2022 Rp20,16T Pasar Modal Syariah 6,68% 0,65% 6,64% ISSI NAB Reksa Dana Syariah Sukuk Korporasi Outstanding Triwulan III-2022 204,10 Triwulan III-2022 Rp40,34T Triwulan III-2022 Rp39,85T Triwulan IV-2022 217,73 Triwulan IV-2022 Rp40,61T Triwulan IV-2022 Rp42,50T IKNB Syariah 4,54% 1,36% 3,34% Aset Investasi Asuransi Aset Pembiayaan Syariah Triwulan III-2022 Rp139,77T Triwulan III-2022 Rp35,99T Triwulan III-2022 Rp18.057M Triwulan IV-2022 Rp146,12T Triwulan IV-2022 Rp36,48T Triwulan IV-2022 Rp18.661M 4,57 CAR Triwulan III-2022 23,52% Triwulan IV-2022 28,09% 0,68 CAR Triwulan III-2022 23,74% Triwulan IV-2022 24,42% 1,37% Nilai SBSN Triwulan III-2022 Rp1.326,19T Triwulan IV-2022 Rp1.344,35T 6,64% Aset Lembaga Keuangan Syariah Khusus dan LKM Syariah Triwulan III-2022 Rp54,4T Triwulan IV-2022 Rp58,01T
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Program AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Pada triwulan IV-2022, terdapat perubahan jumlah target lahan dari Kementerian Pertanian dari yang sebelumnya 1 juta hektar menjadi 382.484 hektar. Selain itu, terdapat penambahan jumlah provinsi dari yang sebelumnya 30 provinsi menjadi 31 provinsi dan capaian jumlah lahan sebesar 353.259,25 hektar atau sebesar 92,36% dibandingkan dengan target sebanyak 382.484 hektar lahan. Capaian premi per Desember 2022 sebesar Rp63,59 Miliar. Disisi lain jumlah klaim sebesar Rp14,54 miliar auau turun 84,93% secara year on year (yoy). Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Pada triwulan IV-2022, Premi AUTS sebesar Rp13,48 miliar dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp10,79 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp2,7 miliar. Jumlah sapi sebanyak 67.436 ekor sapi atau 73,08% dari target 92.280 ekor sapi di 30 Provinsi dan klaim AUTS sebesar Rp13,66 miliar. Pembiayaan Ekonomi Kreatif Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM. Total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif pada triwulan IV-2022 adalah sebesar Rp44,20 triliun. Pembiayaan Sektor Pariwisata Pengembangan sektor pariwisata diharapkan mempercepat penerimaan devisa sehingga akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nilai outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata pada triwulan IV-2022 adalah sebesar Rp38,30 triliun. xxi
xxii Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022
1 1 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan
2 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia 1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global Perekonomian global pada triwulan IV-2022 secara umum bergerak melemah. Berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter oleh Bank-Bank Sentral utama dunia di tengah tekanan inflasi global yang masih tinggi mendorong Bank Dunia merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan beberapa negara utama dunia di 2023. Kendati demikian, tekanan inflasi global sebenarnya mulai terpantau sedikit mereda meskipun masih terbatas. Memasuki triwulan IV-2022, bank-bank sentral utama dunia masih melanjutkan normalisasi kebijakan moneternya. The Fed menaikkan suku bunga acuannya Fed Fund Rate (FFR) sebesar 125 bps, yakni pada Federal Open Market Committee (FOMC) Meeting November 2022 dan Desember 2022. The Fed diekspektasikan akan kembali menaikkan FFR pada FOMC Meeting Februari 2023 mendatang, namun dengan pace kenaikan FFR yang menurun sebesar 25 bps. Sebagai informasi, dalam FOMC Meeting Desember 2022, The Fed merevisi ke atas FFR 2023 menjadi 5,1% (Proyeksi September 2022: 4,6%). Sementara, proyeksi PDB AS di 2023 direvisi ke bawah menjadi 0,5% yoy (Proyeksi September 2022: 1,2% yoy). Di Eropa, European Central Bank (ECB) juga menaikkan suku bunganya sebesar 125 bps di triwulan IV-2022. Selain itu, ECB juga mengumumkan rencana quantitative tightening periode pertama pada Maret 2023 s.d Juni 2023 dengan besaran quantitative tightening rata-rata EUR15 miliar per bulan. ECB juga mengekspektasikan kenaikan suku bunga acuannya pada pertemuan Februari 2023 mendatang sebesar 50 bps. Sementara itu, di Tiongkok, People Bank of China (PBoC) mempertahankan suku bunga acuannya dan melanjutkan upaya pengendalian likuiditas melalui injeksi likuiditas ke pasar keuangan. Masih berlangsungnya pengetatan kebijakan bank-bank sentral serta masih tingginya inflasi global, mendorong Bank Dunia dalam rilis proyeksi terkininya merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global di 2023, yang merupakan pertumbuhan ketiga terendah dalam tiga dekade terakhir. PDB global di 2023 diproyeksikan sebesar 1,7% yoy, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya di Juni 2022 sebesar 3,0% yoy. Begitu juga dengan proyeksi PDB negara advanced economies dan emerging markets 2023 yang direvisi turun masing-masing menjadi 0,5% yoy dan 3,4% yoy (proyeksi Juni 2022: 2,2% yoy dan 4,2% yoy). Bank Dunia menyatakan perlunya tindakan global untuk mengurangi risiko resesi global dan tekanan pada utang, dengan berfokus pada tiga poin, yakni: Pemerintah dan regulator harus memastikan dukungan fiskal bagi kelompok rentan; Ekspektasi inflasi perlu dijaga; dan Sistem keuangan harus resilien. Grafik I-1 Inflasi Global AS Jerman Perancis Inggris % yoy Jepang India Tiongkok 12 10 8 6 4 2 0 2 7 1 - c e D 8 1 - r a M 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J Sumber: CEIC Tabel I-1 | Proyeksi Bank Dunia WB GEP Januari 2023 from Jun 22 2 2 - p e S 2021 Projections Projections 2022 2023 2024 2022 2023 2024 World 5,9 2,9 1,7 2,7 0,0 -1,3 -0,3 Tingkat inflasi di negara-negara utama dunia masih terpantau tinggi, namun khususnya di triwulan IV- 2022, inflasi di beberapa negara tersebut mulai menunjukkan tren penurunan. Inflasi AS pada Desember 2022 tercatat turun menjadi 6,5% yoy (September 2022: 8,2% yoy). Inflasi Jerman pada Desember 2022 juga tercatat turun menjadi 8,6% yoy. Di Asia, inflasi India dan Tiongkok juga turun masing-masing menjadi 5,7% yoy dan 1,8% yoy (September 2022: 7,4% yoy dan 2,8% yoy). AE 5,3 AS 5,9 Eropa 5,3 Jepang 2,2 EM 6,7 Tiongkok 8,1 India 8,7 Indonesia 3,7 Thailand 1,5 2,5 1,9 3,3 1,2 3,4 2,7 6,9 5,2 3,4 0,5 0,5 0,0 1,0 3,4 4,3 6,6 4,8 3,6 1,6 1,6 1,6 0,7 4,1 5,0 6,1 4,9 3,7 0,1 1,7 -0,3 0,6 -1,9 -0,4 0,8 1,9 -0,3 0,5 -0,3 0,1 0,0 -0,8 -0,3 1,6 -0,9 -0,1 0,6 -0,5 -0,4 0,1 0,5 -0,4 0,5 0,7 -0,2 Malaysia 3,1 7,8 4,0 3,9 2,3 0,5 -0,5 Filipina 5,7 7,2 5,4 5,9 1,5 0,2 0,3 Sumber: World Bank Global Economic Prospects Januari 2023 2 2 - c e D
Grafik I-2 Harga Komoditas Utama Global BCOM Brent WTI Batubara Emas 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 - n a J 1 2 - b e F 1 2 - r a M 1 2 - r p A 1 2 - y a M 1 2 - n u J 1 2 - l u J 1 2 - g u A 1 2 - p e S 1 2 - t c O 1 2 - v o N 1 2 - c e D 2 2 - n a J 2 2 - b e F 2 2 - r a M 2 2 - r p A 2 2 - y a M 2 2 - n u J 2 2 - l u J 2 2 - g u A 2 2 - p e S 2 2 - t c O Sumber: Reuters Di AS, secara umum kinerja rilis data ekonomi melambat di triwulan IV-2022. Perekonomian AS di triwulan IV-2022 tercatat tumbuh sebesar 1,0% yoy, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,9% yoy. Indikator ketenagakerjaan AS bergerak mixed. Unemployment rate pada triwulan IV-2022 masih stabil di level rendah sebesar 3,5% (triwulan III-2022: 3,5%). Sementara, initial jobless claims triwulan IV-2022 sedikit meningkat menjadi 206 ribu (triwulan III-2022: 190 ribu), namun masih terjaga di level rendah sekitar 200 ribuan. Begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja di sektor swasta atau Non Farm Payroll yang sedikit menurun menjadi 223 ribu (triwulan III-2022: 269 ribu), namun masih di atas ekspektasi pasar sebesar 220 ribu. Indikator sektor riil juga bergerak mixed dimana indeks keyakinan konsumen meningkat di triwulan IV-2022 menjadi 59,7 (triwulan III-2022: 58,6), sementara pertumbuhan retail sales di triwulan IV-2022 turun menjadi 6,0% yoy (triwulan III-2022: 8,4% yoy). Sementara di sisi produsen, PMI Manufaktur AS di triwulan IV-2022 menurun menuju zona kontraksi, sebesar 46,2 (triwulan III- 2022: 52,0). Grafik I-3 PDB AS % yoy 15,0 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 6 1 - n u J 6 1 - c e D 7 1 - n u J 7 1 - c e D 8 1 - n u J 8 1 - c e D 9 1 - n u J 9 1 - c e D 0 2 - n u J 0 2 - c e D 1 2 - n u J 1 2 - c e D 2 2 - n u J 2 2 - c e D Sumber: Bank Indonesia dan Markit Economics 2 2 - v o N 2 2 - c e D % SBT 30 20 10 0 10 20 30 40 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Grafik I-4 Unemployment Rate dan Non Farm Payroll AS Unemployment Rate Non Farm Payroll (rhs) % 12 10 8 6 4 2 0 0 2 - n u J 0 2 - g u A 0 2 - t c O 0 2 - c e D 1 2 - b e F 1 2 - r p A 1 2 - n u J 1 2 - g u A 1 2 - t c O 1 2 - c e D 2 2 - b e F 2 2 - r p A 2 2 - n u J 2 2 - g u A 2 2 - t c O 2 2 - c e D Sumber: CEIC Grafik I-5 Retail Sales dan Indeks Keyakinan Konsumen AS Retail Sales CCI (rhs) 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 9 1 - b e F 9 1 - r p A 9 1 - n u J 9 1 - g u A 9 1 - t c O 9 1 - c e D 0 2 - b e F 0 2 - r p A 0 2 - n u J 0 2 - g u A 0 2 - t c O 0 2 - c e D 1 2 - b e F 1 2 - r p A 1 2 - n u J 1 2 - g u A 1 2 - t c O 1 2 - c e D 2 2 - b e F 2 2 - r p A 2 2 - n u J 2 2 - g u A 2 2 - t c O 2 2 - c e D Sumber: CEIC Di Tiongkok, perekonomian di triwulan IV-2022 juga melambat. PDB Tiongkok triwulan IV-2022 turun menjadi 2,9% yoy (triwulan III-2022: 3,9% yoy), di bawah target pertumbuhan Pemerintah Tiongkok sebesar 5,5% yoy, di tengah aktivitas ekonomi yang melemah akibat kebijakan restriksi Zero COVID-19 Policy. Pelemahan PDB tersebut utamanya disebabkan oleh kontraksi PDB sektor transportasi dan restoran. Indikator perekonomian lain seperti industrial production dan retail sales juga bergerak dalam tren menurun di sepanjang triwulan IV-2022. Industrial production dan retail sales masing-masing tumbuh sebesar 1,3% yoy dan -1,8% yoy, turun signifikan dari triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 6,3% yoy dan 2,5% yoy. PMI Manufaktur triwulan IV-2022 masih berada di zona kontraksi sebesar 49,0 (triwulan III-2022: 49,2). Sektor eksternal Tiongkok juga melemah di triwulan IV-2022. Ekspor dan impor bergerak dalam tren menurun, terkontraksi masing-masing sebesar 7,3% qtq dan 5,4% qtq (triwulan III-2022: 6,3% qtq dan 2,9% qtq). Ribu 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1.000 120 100 80 60 40 20 0 3
4 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Sebagai IV-2022, informasi, di akhir triwulan Pemerintah Tiongkok membuka perbatasan internasionalnya. Pada 26 Desember 2022, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mewajibkan wisatawan asing melakukan karantina. Pemerintah Tiongkok mulai melakukan reopening ekonomi. Normalisasi aktivitas ekonomi di Tiongkok akan mendorong optimisme bagi perekonomian dan pasar keuangan global. Grafik I-6 PDB, Industrial Production, dan Retail Sales Tiongkok Industrial Production Retail Sales PDB % yoy 40 30 20 10 0 10 20 0 2 - n u J 0 2 - g u A 0 2 - t c O 0 2 - c e D 1 2 - b e F 1 2 - r p A 1 2 - n u J 1 2 - g u A 1 2 - t c O 1 2 - c e D 2 2 - b e F 2 2 - r p A 2 2 - n u J 2 2 - g u A 2 2 - t c O 2 2 - c e D Sumber: CEIC Tabel I-2 | PDB Sektoral Tiongkok Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 GDP 4.8 0.4 3.9 2.9 Farming, Forestry, Fishery 6.1 4.5 3.6 4.1 Industry 6.4 0.4 4.6 2.5 Manufacturing 6.1 0.3 4 2.3 Construction 1.4 3.6 7.8 7 Wholesale, Retail Trades 3.9 1.8 1.6 0.3 Transport, Storage, Post 2.1 3.5 2.6 3.9 Accommodation, Restaurants 0.3 5.3 2.8 5.8 Finance 5.1 5.9 5.5 5.9 Real Estate 2 7 4.2 7.2 Information Technology & Services 10.8 7.6 7.9 10 Rent, Leasing, & Bussines Services 5.1 3.3 5.4 5.6 Others 4.9 0.2 4.4 5.7 Sumber: CEIC Grafik I-7 Neraca Dagang Tiongkok Surplus/Defisit (rhs) Ekspor Impor Qtq USD miliar 40% 300 250 20% 200 150 0 100 50 20% (50) 40% (100) 9 1 Q 1 9 1 Q 2 9 1 Q 3 9 1 Q 4 9 1 Q 1 9 1 Q 2 9 1 Q 3 9 1 Q 4 9 1 Q 1 9 1 Q 2 9 1 Q 3 9 1 Q 4 9 1 Q 1 9 1 Q 2 9 1 Q 3 9 1 Q 4 Sumber: CEIC Adapun di Eropa, indikator-indikator perekonomian juga menunjukkan pelemahan. PMI Manufaktur Zona Eropa serta negara-negara utama Eropa masih berada di zona kontraksi sejak akhir triwulan III-2022 lalu. PMI Manufaktur Zona Eropa di triwulan IV-2022 turun menjadi 47,8 (triwulan III-2022: 48,5). Hal yang sama juga terjadi pada Inggris dan Jerman yang PMI Manufakturnya turun masing- masing menjadi 47,1 dan 45,3 (triwulan III-2022: 47,8 dan 48,5). Sementara, unemployment rate Zona Eropa relatif stabil di triwulan IV-2022 di level 6,6% (triwulan III-2022: 6,7%). Begitu juga dengan unemployment rate Jerman triwulan IV-2022 yang stabil di level 5,5%. Grafik I-8 PMI Manufaktur Negara Utama Eropa Jerman Perancis Inggris Zona Eropa 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D Sumber: CEIC Grafik I-9 Unemployment Rate Eropa Inggris Jerman Zona Eropa 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 9 1 - c e D 0 2 - b e F 0 2 - r p A 0 2 - n u J 0 2 - g u A 0 2 - t c O 0 2 - c e D 1 2 - b e F 1 2 - r p A 1 2 - n u J 1 2 - g u A 1 2 - t c O 1 2 - c e D 2 2 - b e F 2 2 - r p A 2 2 - n u J 2 2 - g u A 2 2 - t c O 2 2 - c e D Sumber: CEIC
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik Di tengah perlambatan perekonomian mayoritas indikator negara utama dunia, secara umum, perekonomian domestik di IV-2022 triwulan bergerak mixed. Aktivitas produksi yang masih terjaga di zona ekspansi dan optimisme konsumen domestik yang kembali meningkat. Kendati demikian, kinerja sektor ekstenal mulai termoderasi. IV- Pertumbuhan ekonomi 2022 yang baru akan dirilis pada 6 Februari 2023, diperkirakan akan tetap berada di kisaran level 5%. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan IV-2022 akan tumbuh pada rentang 4,5% yoy s.d 5,3% yoy. Indonesia triwulan Sektor eksternal Indonesia mulai sedikit termoderasi, terkonfirmasi dari surplus neraca dagang triwulan IV-2022 yang menyempit menjadi USD14,61 miliar (triwulan III-2022: USD14,89 miliar). Ekspor dan impor di triwulan IV-2022 terkontraksi masing- masing sebesar 7,10% qtq dan 8,32% qtq, pertama kalinya sejak triwulan III-2020. Kendati demikian, Indonesia pada triwulan IV-2022 terpantau sedikit melandai menjadi 5,51% yoy (triwulan III-2022: 5,95% yoy), dengan inflasi inti sebesar 3,36% yoy (triwulan III-2022: 3,21% yoy). Sejalan dengan itu, Indeks Harga Perdagangan Besar juga terpantau melandai menjadi 5,78% yoy (triwulan III-2022: 6,05% yoy). Selain itu, keyakinan konsumen meningkat menjadi 119,9 (triwulan III-2022: 117,2). inflasi umum di Di sisi produksi, PMI Manufaktur Indonesia triwulan IV-2022 tercatat sebesar 50,9 (triwulan III-2022: 53,7), tetap terjaga di zona ekspansi dalam 16 bulan terakhir. Sementara itu, kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan IV-2022 sedikit termoderasi, menurun menjadi 10,27% SBT (triwulan III-2022: 13,89% SBT). Grafik I-10 Neraca Dagang Indonesia Surplus/Defisit (rhs) Ekspor qtq Impor qtq USD miliar 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 20 15 10 5 0 5 10 5 1 Q 4 6 1 Q 2 6 1 Q 4 7 1 Q 2 7 1 Q 4 8 1 Q 2 8 1 Q 4 9 1 Q 2 9 1 Q 4 0 2 Q 2 0 2 Q 4 1 2 Q 2 1 2 Q 4 2 2 Q 2 2 2 Q 4 Sumber: CEIC Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Grafik I-11 Inflasi Umum dan Inflasi Inti Umum (rhs) Inti Harga Diatur Pemerintah Harga Bergejolak 16,00 7% 14,00 6% 12,00 10,00 5% 8,00 4% 6,00 3% 4,00 2% 2,00 0,00 1% 2,00 0% 0 2 - n a J 0 2 - r a M 0 2 - y a M 0 2 - l u J 0 2 - p e S 0 2 - v o N 1 2 - n a J 1 2 - r a M 1 2 - y a M 1 2 - l u J 1 2 - p e S 1 2 - v o N 2 2 - n a J 2 2 - r a M 2 2 - y a M 2 2 - l u J 2 2 - p e S Sumber: BPS Grafik I-12 Indeks Harga Perdagangan Besar IHPB % yoy (rhs) 116 7% 114 6% 112 110 5% 108 4% 106 104 3% 102 2% 100 98 1% 96 0% 0 2 - b e F 0 2 - r p A 0 2 - n u J 0 2 - g u A 0 2 - t c O 0 2 - c e D 1 2 - b e F 1 2 - r p A 1 2 - n u J 1 2 - g u A 1 2 - t c O 1 2 - c e D 2 2 - b e F 2 2 - r p A 2 2 - n u J 2 2 - g u A 2 2 - t c O 2 2 - c e D Sumber: BPS Grafik I-13 Survei Kegiatan Dunia Usaha dan PMI Manufaktur % SBT 60 30 50 20 40 10 0 30 10 20 20 10 30 0 40 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D Sumber: Bank Indonesia dan Markit Economics 1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan Pasar keuangan global secara umum terpantau menguat pada triwulan III-2022, seiring ekspektasi penurunan pace kenaikan FFR kedepan serta sentimen reopening perekonomian Tiongkok yang memunculkan optimisme di pelaku pasar. Pasar Saham Global dan Domestik Pada triwulan IV-2022, mayoritas pasar saham global terpantau menguat. Hal ini terkonfirmasi dari penurunan VIX Index sebesar 31,47% qtq dan kenaikan pergerakan indeks saham global sebesar 9,42% qtq di sepanjang triwulan IV-2022. 5
6 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Grafik I-14 VIX Index dan MSCI Global MXWO Index VIX Index (rhs) 3800 40 3300 30 2800 2300 20 1800 10 1 2 - b e F 1 2 - r p A 1 2 - n u J 1 2 - g u A 1 2 - t c O 1 2 - c e D 2 2 - b e F 2 2 - r p A 2 2 - n u J 2 2 - g u A 2 2 - t c O 2 2 - c e D Sumber: Reuters Berbeda dengan pergerakan pasar saham global, IHSG di triwulan IV-2022 terpantau melemah sebesar 2,70% qtq, pada level 6850,62, di tengah pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia di sepanjang triwulan IV-2022. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate sebesar 125 bps menjadi 5,50% dari sebelumnya 4,25%. Net sell nonresiden tercatat sebesar Rp8,89 triliun (triwulan III-2022: net buy Rp8,33 triliun). Grafik I-15 Perkembangan Pasar Saham Global IMOEX IBOV XU 100 PCOMP SET KLCI SENSEX JCI SHCOMP HSI STI KOSPI NKY UKX DAX S&P500 DJIA 0,39 2,70 10,06 14,38 4,98 7,23 5,94 2,14 14,86 3,87 3,75 0,61 8,09 14,53 7,35 73,24 15,65 % qtq 20 0 20 40 60 80 Sumber: Reuters Pasar Surat Utang Global dan Domestik Mayoritas pasar surat utang global pada triwulan IV- 2022 terpantau bergerak menguat. Sejalan dengan pergerakan pasar surat utang global tersebut, pasar surat utang domestik juga terpantau menguat. Yield surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) turun 40,65 bps sepanjang triwulan IV-2022. Investor nonresiden mencatatkan net buy sebesar Rp31,93 triliun. Grafik I-16 Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global RUS BRA TUR PHL THA MYS IND IDN CHN HKG SG KOR JPN UK EU USA 178,00 17,20 59,00 41,00 7,10 40,65 39,80 37,40 42,30 8,00 10,20 9,00 17,30 45,10 76,00 3,10 bps 200 100 0 100 Sumber: Reuters Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar Di nonresiden mencatatkan net buy di mayoritas pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD6,56 miliar. triwulan IV-2022, investor Grafik I-17 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam USD miliar 10 5 0 5 10 15 20 25 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 Sumber: Bloomberg Di pasar nilai tukar global, mayoritas nilai tukar juga bergerak menguat terhadap nilai tukar USD. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terpantau melemah tipis sebesar 2,18% qtq ke level Rp15.565/ USD. Grafik I-18 Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global RUB BRL TRY PHP THB MYR INR IDR CNY HKD SGD KRW JPY GBP EUR DXY 18,34 1,01 1,46 2,18 2,45 5,53 9,13 5,34 3,14 0,52 7,09 10,40 8,40 9,22 14,20 7,67 %qtq 20,00 10,00 0,00 10,00 20,00 Sumber: Reuters
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 1.2 Perkembangan Industri Perbankan Pada akhir 2022, optimisme pemulihan ekonomi nasional masih terus berlanjut seiring dengan membaiknya ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional juga sejalan dengan meningkatnya intermediasi perbankan. Kredit mengalami peningkatan sebesar 11,35% (yoy) dengan DPK yang juga meningkat sebesar 9,01% (yoy). Secara umum ketahanan perbankan masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang relatif stabil dan cukup solid, serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai berbagai indikator fungsi dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 25,63%. Meningkatnya penyaluran kredit juga berpengaruh pada peningkatan rentabilitas yang tercermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL gross turun 56 bps menjadi 2,44% dari 3,00% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga terjaga tercermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas threshold. Tabel I-3 | Perkembangan Bank Umum 2021 2022 qtq yoy Indikator Des Sep Des Sep '22 Des '22 Des '21 Des '22 Total Aset (Rp Miliar) 10.112.304 10.487.576 11.113.315 1,74% 5,97% 10,18% 9,90% Kredit (Rp milyar) 5.768.585 6.274.901 6.423.564 1,59% 2,37% 5,24% 11,35% DPK (Rp Miliar) 7.479.463 7.647.334 8.153.590 0,59% 6,62% 12,21% 9,01% Giro (Rp Miliar) 2.143.505 2.250.347 2.546.160 0,91% 13,15% 27,05% 18,78% Tabungan (Rp Miliar) 2.432.260 2.525.287 2.615.185 0,29% 3,56% 11,91% 7,52% Deposito (Rp Miliar) 2.903.698 2.871.700 2.992.245 0,61% 4,20% 3,53% 3,05% CAR (%) 25.67 25.09 25.63 43 54 186 (4) ROA (%) 1.84 2.51 2.43 14 (8) 25 59 NIM/NOM (%) 4.51 4.77 4.71 8 (6) 19 20 BOPO (%) 83.68 77.16 78.65 (130) 149 (287) (503) NPL/NPF Gross (%) 3.00 2.78 2.44 34 (34) (6) (56) NPL/NPF Net (%) 0.88 0.77 0.71 77 (6) (10) (17) LDR/FDR (%) 77.13 82.05 78.78 80 (327) (511) 165 AL/DPK 35.12 27.35 31.20 (264) 385 345 (392) AL/NCD 157.94 121.62 137.67 (1173) 1605 1.122 (2.027) 1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional Secara umum kondisi permodalan BUK pada triwulan IV-2022 cukup solid. Rentabilitas juga tercatat meningkat tercermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit juga tercatat menurun. Likuiditas perbankan juga memadai tercermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas threshold. Tabel I-4 | Kondisi Bank Umum Konvensional Nominal qtq yoy Indikator Des '21 Sep '22 Des '22 Sep '22 Des '22 Des '21 Des '22 Total Aset (Rp Milyar) 9,670,515 9,992,629 10,581,455 1.45% 5.89% 10.13% 9.42% Kredit (Rp Milyar) 5,512,366 5,964,174 6,100,964 1.17% 2.29% 5.30% 10.68% DPK (Rp Milyar) 7,114,041 7,239,294 7,724,561 0.25% 6.70% 12.16% 8.58% Giro (Rp Milyar) 2,089,193 2,186,147 2,481,780 0.63% 13.52% 27.67% 18.79% Tabungan (Rp Milyar) 2,295,109 2,371,822 2,450,312 0.09% 3.31% 11.76% 6.76% Deposito (Rp Milyar) 2,729,739 2,681,325 2,792,469 0.24% 4.15% 2.91% 2.30% 7
8 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Indikator Des '21 Nominal Sep '22 Des '22 Sep '22 qtq Des '22 Des '21 yoy Des '22 CAR (%) 25.66 25.17 25.60 49 43 177 (6) ROA (%) 1.85 2.53 2.45 15 (8) 26 60 NIM (%) 4.63 4.86 4.80 8 (6) 18 17 BOPO (%) 83.65 77.18 78.70 (128) 152 (293) (495) NPL Gross (%) 3.02 2.79 2.44 (8) (35) (4) (58) NPL Net (%) 0.88 0.78 0.71 (2) (7) (7) (17) LDR (%) 77.49 82.39 78.98 76 (341) (505) 149 AL/DPK (%) 35.35 27.50 31.40 (267) 390 332 (395) AL/NCD (%) 158.34 121.74 137.90 (1180) 1616 1029 (2044) A. Aset Total aset BUK pada Desember 2022 tumbuh dibandingkan 9,42% pertumbuhan sebesar 10,13% (yoy), seiring dengan melambatnya pertumbuhan DPK pada periode yang sama. (yoy), melambat tahun sebelumnya Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 52,03% atau lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,09% dari aset perbankan. Grafik I-19 Perkembangan Aset BUK Tabel I-5 | Tingkat Konsentrasi Aset BUK 10.800 10.600 10.581 12,00% Tahun CR4 % Aset CR20 % 10,00% 10.400 10,13% 9,42% Des '21 52.62 81.97 10.200 9,02% 9,44% 9.993 8,00% Mar '22 52.03 81.42 10.000 9.800 9.600 9.671 9.685 9.850 7,26% 5,89% 6,00% 4,00% Jun '22 Sep '22 Des '22 51.68 53.09 52.03 81.09 81.67 81.09 3,80% 2,00% 9.400 9.200 0,15% 1,70% 1,45% 0,00% B. Dana Pihak Ketiga Des Mar Jun Sep Dec 2021 2022 Aset BUK (Rp T) Aset (qtq)-RHS Aset (yoy)-RHS Sumber: SPI Desember 2022 Berdasarkan kelompok bank, perlambatan semua pertumbuhan kelompok bank kecuali KCBLN. Kelompok KCBLN tercatat tumbuh 20,82% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 0,59% (yoy). Namun demikian, porsi kelompok bank ini cukup kecil (4,94%) sehingga belum mampu mendorong ke atas pertumbuhan aset. Di sisi lain, kelompok bank BUMN dan BUSN sebagai kelompok Bank dengan porsi terbesar (masing- masing 44,69% dan 42,20%, yoy) justru tercatat melambat. Kelompok bank BUMN tumbuh 11,21% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,34% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kelompok BUSN juga tercatat hanya tumbuh 7,23% (yoy), turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,47% (yoy). aset terjadi pada Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 8,58% (yoy) melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,16% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada semua komponen DPK, utamanya pada komponen giro yang tercatat tumbuh cukup tinggi 18,79% (yoy), namun tetap melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 27,67% (yoy). Selain itu, tabungan dan deposito juga tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing hanya tumbuh 6,76% (yoy) dan 2,30% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 11,76% (yoy) dan 2,91% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK secara umum disinyalir disebabkan oleh penurunan suku bunga DPK secara industri dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan aktivitas dunia usaha dan konsumsi masyarakat yang mulai pulih.
Grafik I-20 Tren Pertumbuhan DPK 14,00 7.800 12,00 12,16 7.725 7.700 7.600 10,00 8,00 9,70 8,95 8,58 7.500 7.400 6,00 4,00 4,30 7.114 7.221 6,13 7.239 6,70 7.300 7.200 7.100 2,00 0,00 7.114 0,00 1,51 0,25 7.000 6.900 6.800 Des Mar Jun Sep Dec 2021 2022 DPK-RHS %qtq %yoy Sumber: SPI Desember 2022 C. Kredit Pada Desember 2022, kredit BUK tumbuh 10,68% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,30% (yoy). Jika dilihat dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terjadi pada semua jenis penggunaan, utamanya kredit produktif (porsi: 73,59%) yang tumbuh 11,87% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,71% (yoy). Pertumbuhan kredit produktif utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK sebagai kredit dengan porsi terbesar (46,81%) yang tercatat tumbuh 12,28% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,67% (yoy). Sementara itu, kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 7,49% (yoy) atau naik dari 4,22% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Grafik I-21 Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy) KMK KI KK Kredit BUK 14,00% 12,47% 12,28% 13,08% 10,53% 11,15% 9,00% 4,00% 6,67% 5,30% 4,22% 4,07% 7,96% 6,66% 5,58% 5,57% 10,67% 10,64% 6,46% 10,28% 7,47% 10,68% 7,49% 1,00% 6,00% Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Sumber: SPI Desember 2022 Kualitas kredit menunjukkan perbaikan di mana rasio NPL gross BUK tercatat turun 58 bps menjadi 2,44% dari 3,02% pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan penurunan pada rasio NPL gross, rasio NPL net juga turun 17 bps menjadi 0,71% dari 0,88% pada tahun sebelumnya. Penurunan NPL gross dipengaruhi oleh perbaikan penyaluran kredit yang tumbuh double digit diiringi dengan menurunnya nominal NPL dibandingkan tahun sebelumnya. Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Grafik I-22 Tren NPL (%) NPL gross NPL net 3,02 3,00 2,87 2,79 2,44 0,88 0,84 0,80 0,78 0,71 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Sep-22 Sumber: SPI Desember 2022 D. Rentabilitas Rentabilitas BUK laporan pada menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 60 bps dari tahun sebelumnya sebesar 1,85% menjadi 2,45%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 44,63% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 24,83% (yoy). periode Sejalan dengan ROA yang meningkat, efisiensi BUK yang ditunjukkan rasio BOPO juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 83,65% menjadi 78,70%. Perbaikan rasio BOPO dipengaruhi oleh peningkatan lebih pendapatan operasional yang tumbuh tinggi dibandingkan dengan penambahan biaya operasional. Pendapatan operasional tumbuh 10,94% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,04% (yoy), sedangkan beban operasional tumbuh 4,38% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 1,49% (yoy). Rasio NIM tercatat meningkat 17 bps menjadi sebesar 4,80% dari 4,63% pada tahun sebelumnya. Peningkatan NIM seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang tumbuh 12,85% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (yoy), seiring dengan peningkatan suku bunga acuan selama triwulan IV-2022. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan aset produktif tercatat sebesar 8,91% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,19% (yoy). 12,68% Grafik I-23 Tren Rentabilitas dan Efisiensi BOPO (%) - RHS ROA (%) - LHS NIM (%) - LHS 6,00 86,00 5,00 83,65 84,00 4,00 4,63 4,62 4,78 4,86 4,80 82,00 80,00 3,00 79,94 78,46 78,70 78,00 2,00 2,20 2,38 2,53 77,18 2,45 76,00 1,00 1,85 74,00
72,00 Sep
21 Dec
21 Mar
22 Jun
22 Sep
22 9
10 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 E. Permodalan Secara umum pada Desember 2022 kondisi permodalan BUK masih solid, meskipun turun 6 bps dari 25,66% pada tahun sebelumnya menjadi 25,60%. Total modal masih tercatat tumbuh 8,49% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh dua digit 11,68% (yoy). Sementara itu, ATMR tercatat tumbuh tinggi 8,74% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 3,98% (yoy) seiring dengan mulai meningkatnya penyaluran kredit. Tabel I-6 | Kondisi Umum BPR Indikator Nominal Des'21 Sep'22 Total Aset (Rp Milyar) 168,443 175,659 Kredit (Rp Milyar) 116,580 126,052 Dana Pihak Ketiga (Rp Milyar) 117,006 122,909 Tabungan (Rp Milyar) 35,867 38,129 Deposito (Rp Milyar) 81,139 84,779 CAR (%) 32.15 31.46 ROA (%) 1.78 1.78 BOPO (%) 83.61 83.94 NPL Gross (%) 6.72 8.12 NPL Net (%) 4.37 5.37 LDR (%) 73.67 76.25 CR (%) 14.05 13.12 Sumber: SPI Desember 2022 A. Aset Aset BPR pada Desember 2022 tumbuh 8,23% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,62% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan DPK yang juga melambat pada periode laporan. Grafik I-24 Tren Aset BPR 185.000 10,00% 180.000 8,62% 8,79% 8,18% 8,18% 8,23% 9,00% 8,00% 170.690 172.126 175.659 182.302 7,00% 175.000 168.443 6,00% 5,00% 170.000 3,74% 3,78% 4,00% 3,00% 165.000 2,05% 2,00% 160.000 1,33% 0,84% 1,00% 0,00% Des-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Des-22 Rp M - LHS qtq - RHS yoy - RHS Sumber: SPI Desember 2022 1.2.2 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pada Desember 2022, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kredit tercatat tumbuh meningkat, diiringi dengan DPK yang juga masih tumbuh cukup tinggi meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas threshold meskipun tercatat turun dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu diperhatikan penurunan laba dan efisiensi yang diiringi dengan peningkatan risiko kredit pada periode laporan. qtq yoy Des'22 Sep'22 Des'22 Des'21 Des'22 182,302 2.05% 3.78% 8.62% 8.23% 129,295 2.11% 2.57% 5.24% 10.91% 126,944 1.91% 3.28% 10.23% 8.49% 40,169 4.18% 5.35% 9.47% 11.99% 86,775 0.92% 2.35% 10.56% 6.95% 30.76 (75) (70) 226 (139) 1.74 10 (4) (9) (4) 83.66 (116) (28) (63) 5 7.89 32 (23) (50) 117 5.23 23 (14) (96) 86 75.83 58 (42) (177) 216 13.66 25 54 (462) (39) B. DPK DPK BPR pada Desember 2022 tumbuh 8,49% (yoy) menjadi Rp126,94 triliun, melambat dibandingkan Desember 2021 yang tumbuh sebesar 10,23% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh komponen deposito (porsi: 68,36%) yang tumbuh 6,95% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,56% (yoy). Di sisi lain, tabungan (porsi: 31,64%) tercatat tumbuh 11,99% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,47% (yoy). Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (61,37%), diikuti Sumatera (16,69%), Bali-Nusa Tenggara (12,95%), Sulampua (6,29%), dan Kalimantan (2,73%). Porsi DPK terbesar berada di Jawa Tengah (27,55%) dan Jawa Barat (12,42%). Pertumbuhan DPK di Jawa Tengah tumbuh meningkat 11,63% (yoy) dari 10,25% (yoy) pada tahun sebelumnya.
Di sisi lain, pertumbuhan DPK di Jawa Barat hanya tumbuh 4,34% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,15% (yoy). Grafik I-25 Tren Pertumbuhan DPK (yoy) 16,00% 14,00% 12,00% 13,06% 12,98% 13,85% 11,99% 10,00% 10,56% 10,23% 10,79% 9,82% 9,23% 8,00% 9,47% 7,68% 8,79% 8,49% 6,00% 6,66% 6,95% 4,00% 2,00% 0,00% Des-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Des-22 Total DPK (yoy) Tabungan (yoy) Deposito (yoy) Sumber: SPI BPR Desember 2022 C. Kredit Kredit BPR pada Desember 2022 tumbuh 10,91% (yoy), meningkat dibandingkan 5,24% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (55,15%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (47,22%) dan Kredit Investasi/KI (7,93%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (44,85%). Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh semua jenis penggunaan di mana KMK tumbuh (yoy), sementara KI tercatat tumbuh 12,62% (yoy) dari 6,93% (yoy). Sejalan dengan peningkatan kredit produktif, kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 7,70% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 3,21% (yoy). 13,84% (yoy) dari 7,08% Grafik I-26 Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan 13,84% 11,93% 12,62% 11,85% 9,91% 10,91% 7,08% 7,59% 7,70% 6,93% 5,24% 3,21% Des-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Des-22 KMK KI KK Sumber: SPI, Desember 2022 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK D. Rentabilitas Rentabilitas BPR pada Desember 2022 sedikit turun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari ROA yang menurun menjadi 1,74% atau turun 4 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,78%). Laba tahun berjalan sebelum pajak tumbuh 5,46% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,57% (yoy). Di sisi total aktiva meskipun sedikit melambat dari tahun sebelumnya namun tetap tumbuh sebesar 8,23% (yoy) lebih tinggi dari laba tahun berjalan sehingga secara umum menarik rasio ROA turun pada periode laporan. lain, pertumbuhan rata-rata Sejalan dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tecermin dari peningkatan rasio BOPO sebesar 5 bps menjadi 83,66% dari 83,61% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO disebabkan oleh beban operasional tinggi daripada pendapatan operasional. Pendapatan operasional tercatat masih tumbuh 4,96% (yoy) dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -0,92% (yoy). Sementara itu, beban operasional tercatat tumbuh 5,02% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -1,66% (yoy). yang tumbuh lebih Grafik I-27 Tren ROA dan BOPO BPR BOPO - RHS ROA - LHS 1,80 1,78 1,78 85,50 1,75 83,94 1,74 85,00 1,70 83,66 84,50 1,65 83,61 84,00 1,60 83,50 1,55 83,00 1,50 82,50 Des-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Des-22 Sumber: SPI Desember 2022 E. Permodalan Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu 30,76%, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 32,15%, disebabkan oleh pertumbuhan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal. Secara umum, modal BPR tumbuh meningkat 6,25% (yoy) dari 3,63% (yoy) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, ATMR tumbuh lebih tinggi 11,05% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -3,65% (yoy), seiring dengan tumbuhnya penyaluran kredit. 11
12 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada triwulan IV-2022, kredit UMKM tumbuh 10,47% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,19% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi: 48,67%) yang tumbuh 9,15% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh dua digit 13,33% (yoy) sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, sektor ekonomi penyaluran kredit UMKM dengan porsi terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (15,88%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 32,67% (yoy), meningkat dari 24,19% (yoy) pada tahun sebelumnya. Kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah threshold 5%. NPL UMKM tercatat turun 42 bps dari tahun sebelumnya yaitu dari 3,83% menjadi 3,41%. Tabel I-7 | Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM Nominal (miliar Rupiah) Porsi qtq yoy Sektor Ekonomi Des-21 Sep-22 Des-22 Des-22 Sep-22 Des-22 Des-21 Des-22 Perdagangan Besar dan Eceran Baki Debet 601.384 645.199 656.418 48,67% 1,30% 1,74% 13,33% 9,15% NPL 21.565 25.941 23.799 3,63% 0,00% 8,26% 18,44% 10,36% Industri Pengolahan Baki Debet 161.456 201.109 214.198 15,88% 4,77% 6,51% 24,19% 32,67% NPL 2.900 3.289 3.067 1,43% 7,74% 6,76% 11,81% 5,76% Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Baki Debet 128.136 133.163 135.619 10,05% 1,49% 1,84% 13,80% 5,84% NPL 5.419 5.018 4.678 3,45% 4,51% 6,78% 9,93% 13,68% Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Baki Debet 60.959 67.021 69.711 5,17% 3,19% 4,01% 11,82% 14,36% NPL 1.557 1.931 1.805 2,59% 1,32% 6,53% 11,94% 15,94% Lainnya Baki Debet 269.080 268.112 272.867 20,23% 1,49% 1,77% 3,27% 1,41% NPL 15.316 14.535 12.684 4,65% 11,11% 12,74% 1,89% 17,18% Baki Debet UMKM 1.221.015 1.314.605 1.348.813 1,34% 2,60% 12,19% 10,47% NPL UMKM 46.757 50.715 46.033 3,41% 4,35% 9,23% 8,46% 1,55% Keterangan: Shaded area merupakan rasio NPL Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,96%) dan BUSN (30,23%). Pertumbuhan kredit UMKM secara umum didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tumbuh 13,39% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,30% (yoy), dan secara umum menarik ke bawah pertumbuhan UMKM pada bulan laporan. Selain itu, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih terkontraksi -15,62% meskipun membaik dibanding tahun sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam -42,25%. Tabel I-8 | Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank Kelompok Bank Baki Debet (miliar Rupiah) Des '21 Sep '22 Des '22 Porsi Sep '22 qtq Des '22 Des '21 yoy Des '22 BUMN 748,855 824.580 849,159 62.96% 1.52% 2.98% 18.30% 13.39% BUSN 390.463 398,220 407,718 30.23% 0.21% 2.39% 2.66% 4.42% BPD 81,582 91,713 91,839 6.81% 6.82% 0.14% 9.11% 12.57% Bank Asing 115 92 97 0.01% 1.93% 5.02% 42.25% 15.62% Total UMKM 1,221,015 1,314,605 1,348,813 100% 1.34% 2.60% 12.19% 10.47% Sumber: SPI Desember 2022
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif Penyaluran kredit bank umum pada triwulan IV-2022 tumbuh tinggi 11,35% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,24% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 2,37% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,59% (qtq). Pertumbuhan kredit yang masih tetap terjaga positif ini antara lain didorong oleh permintaan kredit yang terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga yang disertai menurunnya persepsi risiko kredit. Tabel I-9 | Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi No. Sektor Ekonomi Kredit (Rp Triliun) qtq yoy Porsi Des '21 Sep '22 Des '22 Sep '22 Des '22 Des '21 Des '22 Lapangan Usaha 1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 415,52 447,33 458,32 1,57% 2,46% 7,76% 10,30% 7,14% 2 Perikanan 18,69 19,54 19,73 1,11% 0,97% 16,56% 5,56% 0,31% 3 Pertambangan dan 153,80 220,12 237,39 4,35% 7,84% 23,42% 54,35% 3,70% Penggalian 4 Industri Pengolahan 951,11 1.047,50 1.067,01 0,47% 1,86% 6,43% 12,19% 16,61% 5 Listrik, gas dan air 159,70 160,56 162,33 5,88% 1,10% 5,44% 1,64% 2,53% 6 Konstruksi 380,38 386,86 396,58 1,47% 2,51% 1,04% 4,26% 6,17% 7 Perdagangan Besar 974,42 1.047,69 1.043,91 0,47% 0,36% 3,42% 7,13% 16,25% dan Eceran 8 Penyediaan akomodasi 120,74 122,60 123,62 1,10% 0,83% 3,92% 2,38% 1,92% dan PMM 9 Transportasi, 306,24 319,00 313,05 2,30% 1,86% 15,05% 2,22% 4,87% Pergudangan dan Komunikasi 10 Perantara Keuangan 224,71 271,87 305,79 0,84% 12,47% 3,89% 36,08% 4,76% 11 Real Estate 265,32 304,67 314,58 6,61% 3,25% 2,05% 18,57% 4,90% 12 Administrasi Pemerintahan 34,27 37,06 43,83 8,53% 18,27% 10,96% 27,88% 0,68% 13 Jasa Pendidikan 13,99 14,73 14,89 3,92% 1,13% 2,92% 6,45% 0,23% 14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 28,51 29,79 31,52 0,01% 5,80% 0,89% 10,55% 0,49% 15 Jasa Kemasyarakatan 95,69 112,18 114,67 5,24% 2,22% 6,97% 19,83% 1,79% 16 Jasa Perorangan 3,87 4,04 3,98 2,36% 1,34% 29,53% 2,93% 0,06% 17 Badan Internasional 0,37 0,01 0,02 -96,49% 75,96% 1,94% -94,05% 0,00% 18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 0,72
71,25% -100,00% 0,00% Bukan Lapangan Usaha 19 Rumah Tangga 1.384,70 1.486,17 1.524,48 3,20% 2,58% 4,89% 10,09% 23,73% 20 Bukan Lapangan Usaha Lainnya 235,83 243,18 247,85 2,77% 1,92% 3,78% 5,10% 3,86% Industri 5.769 6.275 6.424 1,59% 2,37% 5,24% 11,35% 100% Sumber: SPI Desember 2022 13
14 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit bank umum sebagian besar masih disalurkan ke non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 23,73%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 10,09% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,89% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 7,82% (yoy) khususnya untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 9,71% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk kepemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh tinggi sebesar 17,01% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -6,31% (yoy). Untuk kredit produktif, salah satu sektor ekonomi dengan penyaluran kredit terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 16,61%). Penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 12,19% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,43% (yoy). Peningkatan didorong oleh subsektor industri makanan dan minuman yang tumbuh tinggi 20,41% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,31% (yoy). Pertumbuhan subsektor ini didorong oleh industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 19,31% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 17,00% (yoy). Selain itu, subsektor industri logam dasar utamanya industri logam dasar besi dan baja juga tumbuh tinggi sebesar 26,32% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,11% (yoy). 1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal 1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek Pada akhir triwulan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level sebesar 6.850,62, mencatatkan penurunan -2,70% dibandingkan sebelumnya (qtq). Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy), IHSG mengalami kenaikan sebesar 4,09%. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham meningkat sebesar 2,82% (qtq) dan 15,05% (yoy) menjadi Rp9.494,42 triliun. IV-2022, triwulan Untuk indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia (BEI), terjadi peningkatan pada sektor energi, kesehatan, properti & real estate, barang konsumen primer, dan barang konsumen non primer, dengan peningkatan paling signifikan terjadi di sektor energi sebesar 18,71% (qtq). Sedangkan sektor yang mengalami penurunan adalah sektor teknologi, infrastruktur, perindustrian, transportasi & logistik, keuangan, dan barang baku, dengan penurunan terbesar terjadi di sektor teknologi sebesar -25,83% (qtq). Grafik I-29 Perkembangan Indeks Industri (qtq) Grafik I-28 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq) IDX Energi IDX Barang Baku 1,76% 18,71% IDX Perindustrian 7,58% Amerika Serikat Australia Filipina 8,13% 15,39% 14,38% IDX Barang Konsumen Primer IDX Barang Konsumen Non-Primer IDX Kesehatan 2,89% 0,31% 4,48% Hongkong 14,86% IDX Keuangan 4,79% Indonesia Inggris 2,70% 8,09% IDX Properti & Real Estat IDX Teknologi 25,83% 3,55% Jepang 0,61% IDX Infrastruktur 11,43% Korea Selatan Malaysia 3,75% 7,23% IDX Transportasi & Logistik 5,55% Singapura 3,87% Sumber: IDXData (diolah) Taiwan 5,31% Thailand Tiongkok 5,00% Sumber: Bloomberg (diolah) 0,00% 4,98% 2,14% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% Pada triwulan IV-2022, rata-rata volume, nilai, dan frekuensi perdagangan saham harian mengalami penurunan masing-masing sebesar 3.293,16 juta (-12,76%), Rp823,12 miliar (-5,93%), dan 130,43 ribu (-10,28%) menjadi masing-masing sebesar 22.509,32 juta, Rp13.054,06 miliar dan 1.137,93 ribu dibandingkan triwulan sebelumnya.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Grafik I-30 Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian 20.000 7.071,44 7.040,80 18.000 6.355,65 6.581,48 6.911,58 6.850,62 16.000 6.194,50 5.985,52 5.985,49 14.000 6.299,54 6.286,94 8.000 7.000 6.000 Investor asing mencatatkan capital outflow (net sell) di pasar saham sejumlah Rp8.896,79 miliar. Sedangkan kontribusi perdagangan saham pada triwulan IV-2022 berdasarkan nilai dan volume transaksi masih terus didominasi oleh investor domestik. r a i l i m p R 12.000 10.000 5.296,71 5.979,07 5.000 4.000 I H S G 8.000 3.000 6.000 4.000 2.000 2 3 8 9 4 7 , . 3 3 3 0 6 7 , . 6 3 0 0 5 8 , . 9 7 5 0 1 . 9 , 1 9 9 0 2 9 , . 6 3 6 8 8 5 1 , . 0 0 5 4 8 0 1 , . 7 8 4 8 5 2 1 , . 6 6 0 8 0 4 1 , . 7 3 9 3 4 4 1 , . 3 5 7 3 9 7 1 , . 8 1 , 7 7 8 3 1 . 6 0 4 5 0 3 1 , . 2.000 1.000
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian (LHS) IHSG (RHS) Sumber: IDXData (diolah) Tabel I-10 | Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik Indikator (Rata-rata harian) TW I TW II 2021 TW III TW IV TW I TW II 2022 TW III TW IV Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar) 15.886,36 10.845,00 12.584,87 14.080,66 14.439,37 17.937,53 13.877,18 13.054,06 Investor Domestik (Rp miliar) Beli 12.176,81 7.768,68 9.565,35 10.129,16 9.524,84 11.631,52 9.600,78 8.626,14 Jual 12.371.30 7.850,93 9.720,80 10.308,29 10.050,24 12.160,41 9.728,99 8.489,27 Investor Asing (Rp miliar) Beli 3.709,55 3.076,32 3.017,67 3.951,50 4.914,53 6.306,01 4.276,40 4.427,93 Jual 3.515,06 2.994,07 2.862,23 3.772,37 4.389,12 5.777,12 4.148,20 4.564,80 Volume perdagangan saham harian (juta) 19.842,76 17.637,56 21.060,96 23.727,90 22.824,15 24.605,86 25.802,49 22.509,32 Investor Domestik (juta) Beli 17.779,58 15.908,93 19.009,68 21.154,61 20.167,46 21.157,10 22.698,07 18.840,38 Jual 17.647,20 15.714,48 18.835,22 20.914,96 19.674,56 21.170,40 22.652,91 18.403,68 Investor Asing (juta) Beli 2.063,18 1.728,63 2.050,57 2.573,29 2.656,69 3.448,76 3.104,07 3.668,94 Jual 2.195,55 1.923,08 2.225,03 2.812,94 3.149,59 3.435,46 3.149,57 4.105,64 Sumber: IDXData (diolah) Grafik I-31 8.000 7.000 Perkembangan IHSG dan Net Asing 49,2 32,05 29,09 60 40 yield tenor pendek, menengah, dan panjang adalah masing-masing sebesar -31,64 bps, -43,32 bps, dan -25,93 bps. G S H I 6.000 5.000 4.000 16,17 11,86 4,85 9,79 11,46 8,33 20 0 R p m i l i a r Grafik I-32 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC) 3.000 8,90 20 2.000 8.5 1.000 39,87 50,75 47,88 TW I 2016 2017 2018 2019 2020 Net Buy (sell) Asing (Rp Triliun) - RHS Sumber: IDXData (diolah) TW II TW III 2021 TW IV TW I IHSG (RHS) TW II 2022 TW III TW IV 40 60 ) % ( y t i r u t a M o t d e Y l TW III-2022 TW IV-2022 7.0 5.5 4.0 2.5 Secara umum kinerja Pasar Obligasi pada triwulan IV-2022 mengalami kenaikan tercermin dari yield Obligasi Pemerintah yang menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata yield untuk seluruh tenor turun sebesar -28,43 bps. Rata-rata penurunan 1 2 3 4 5 7 ) % ( d a e r p S Sumber: PHEI (diolah) 10 15 20 30 0.0 -0.3 -0.6 -0.9 -1.2 15
16 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 korporasi obligasi Perkembangan pada triwulan IV-2022 mencatatkan kenaikan tercermin dari volume, nilai transaksi, dan frekuensi perdagangan obligasi korporasi yang naik masing- masing sebesar 4,66 triliun (3,39%), Rp4,26 triliun (3,08%), dan 1.935 kali (14,62%) dibanding triwulan sebelumnya. transaksi Sejalan dengan obligasi korporasi, perkembangan transaksi obligasi pemerintah pada triwulan IV-2022 juga mencatatkan kenaikan dibanding triwulan sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari volume, nilai transaksi, dan frekuensi perdagangan obligasi pemerintah yang naik masing-masing sebesar 182,46 triliun (6,54%), Rp162,66 triliun (5,91%), dan 15.497 kali (10,95%) dibanding triwulan sebelumnya. Selain itu, pada perdagangan Repo, volume dan nilai transaksi perdagangan juga naik masing- triliun (32,13%) dan masing sebesar 460,92 Rp441,85 triliun (31,60%), meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Namun demikian, frekuensi perdagangan Repo turun sebesar dan 583 kali (-17,77%) dibanding triwulan sebelumnya. Tabel I-11 | Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang Triwulan II-2022 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 Jenis Transaksi Volume Nilai Frekuensi Volume Nilai Frekuensi Volume Nilai Frekuensi (triliun) (Rp triliun) (Kali) (triliun) (Rp triliun) (Kali) (triliun) (Rp triliun) (kali) Obligasi: Korporasi 123.20 124.05 12,121 137.36 138.40 13,238 142,02 142,67 15.173 SBN 2,928.42 2,896.35 133,193 2,789.05 2,751.27 141,550 2.971,52 2.913,93 157.047 Total 3,051.61 3,020.40 145,314 2,926.41 2,889.67 154,788 3.113,53 3.056,60 172.220 Repo 1,614.71 1,573.01 3,353 1,434.64 1,398.34 3,281 1.895,56 1.840,19 2.698 Sumber: Data Pelaporan PLTE Perkembangan Jumlah SID Sampai dengan triwulan IV-2022, jumlah Single Investor Identification (SID) secara keseluruhan telah mencapai 10.311.152 atau meningkat sebesar 37,68% (yoy) dan 5,46% (qtq). Jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST, dan SID SBN masing-masing mengalami peningkatan sebesar 5,05%, 5,65% dan 6,15% menjadi masing-masing sebesar 4.439.933, 9.604.269 dan 831.455. Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek Pada triwulan IV-2022, terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Efek (PE) sebagai Perantara Pedagang Efek, namun PE tersebut masih beroperasi dengan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK tetap sebanyak 121 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 31 lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah 24 lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan IV-2022. Grafik I-33 Perkembangan Jumlah SID (dalam ribuan) Tabel I-12 | Jumlah PE 10.000 8.000 6.840 7.737 8.427 9.091 9.604 No. Jenis Izin Usaha Jumlah 6.000 4.000 2.000
4.166 4.931 5.785 2.197 2.514 2.909 513 539 572 3.452 611 3.747 672 4.002 722 4.227 783 4.440 831 1. 2. 3. PPE PEE *) PPE + PEE 33 8 76 TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW III 4. PPE + Manajer Investasi (MI) 1 2021 2022 5. PEE + MI
SID S-INVEST SID C-BEST SID SBN Sumber: KSEI 6. PPE + PEE + MI 3 Total 121 ) Khusus izin PEE yang tidak melakukan aktivitas sebagai PPE
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel I-13 | Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat Periode s.d. TW III Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat 756 2022 s.d. TW IV 763 Terkait izin Wakil Perusahaan Efek (WPE), OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 65 izin dengan rincian 58 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 7 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), sehingga total jumlah pemegang izin sampai dengan periode ini mencapai 12.299 WPPE dan 2.538 WPEE. Tabel I-14 | Proses Izin WPPE dan WPEE Jenis Izin Triwulan III-2022 Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Triwulan IV-2022 Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Total TW I s.d. IV 2022 Total WPPE 106 76 42 58 382 12.299 WPEE 13 14 7 7 81 2.538 Total 119 90 49 65 463 14.837 Selama periode laporan, OJK menerbitkan 442 perpanjangan izin dengan rincian 373 perpanjangan izin WPPE dan 69 perpanjangan izin WPEE, sehingga secara total sampai dengan triwulan IV- 2022, OJK telah menerbitkan 4.689 perpanjangan izin dengan rincian 4.094 perpanjangan izin WPPE dan 595 perpanjangan WPEE. Tabel I-15 | Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE Jenis Izin Triwulan III-2022 Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Triwulan IV-2022 Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Total TW I s.d. IV 2022 Total WPPE 455 319 151 373 1.647 4.094 WPEE 70 54 46 69 321 595 Total 525 373 197 442 1.968 4.689 OJK juga menerbitkan 132 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan tidak ada penerbitan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT.), sehingga sampai dengan periode laporan total izin WPPE-P sebanyak 17.146 dan WPPE-PT. sebanyak 238. Tabel I-16 | Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT. Jenis Izin Triwulan III-2022 Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Triwulan IV-2022 Dokumen yang Masuk Pemberian Izin Total TW I s.d. IV 2022 Total WPPE-P 325 266 175 132 470 17.146 WPPE-PT. 6 6 0 0 3 238 Total 331 272 175 132 473 17.384 Catatan: Adanya perbedaan antara jumlah dokumen yang masuk dan pemberian izin dikarenakan dalam prosesnya terdapat permintaan kelengkapan dokumen, pengajuan belum waktunya dan pengajuan terlambat sehingga menyebabkab permohonan dokumen yang masuk belum/tidak dapat diterbitkan Sukar Keputusan (SK). 17
18 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 1.3.2. Perkembangan Pengelolaan Investasi Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan IV-2022 mengalami penurunan sebesar Rp25,78 triliun (-4,86%) menjadi Rp504,86 triliun dibandingkan dengan triwulan III-2022 sebesar Rp530,65 triliun. Reksa Dana Pendapatan Tetap mencatatkan penurunan NAB terbesar, yaitu sebesar Rp8,26 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp7,68 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp6,08 triliun, Reksa Dana Saham Rp3,50 triliun, dan Reksa Dana Campuran sebesar Rp2,55 triliun. Sementara itu, Reksa Dana yang mencatatkan kenaikan NAB adalah Reksa Dana Indeks sebesar Rp1,12 triliun diikuti oleh Reksa Dana ETF sebesar Rp0,91 trilliun, dan Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,26 triliun. Tabel I-17 | NAB Per Jenis Reksa Dana (triliun Rupiah) NAB Per Jenis Reksa Dana TW I TW II 2021 TW III TW IV TW I TW II 2022 TW III TW IV RD Pasar Uang 80,30 95,35 95,71 102,66 102,85 91,81 88,41 80,73 RD Pendapatan Tetap 133,85 137,61 146,94 151,09 148,81 137,48 141,65 133,39 RD Saham 117,98 116,30 123,50 128,43 118,19 118,40 108,52 105,01 RD Campuran 24,89 23,94 25,02 25,41 26,24 23,85 24,25 21,70 RD Terproteksi 104,69 100,60 95,95 103,21 101,20 108,52 102,75 96,67 RD Indeks 9,81 7,54 7,95 8,90 8,96 10,93 11,91 13,03 ETF 14,91 14,43 15,38 14,73 15,62 13,54 12,82 13,72 RD Syariah* 79,44 40,33 41,31 44,00 43,23 40,86 40,34 40,61 Total 565,87 536,11 551,76 578,44 565,12 545,39 530,65 504,86 ) Termasuk ETF Syariah Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) turun sebesar -8,28% menjadi Rp27,25 triliun pada triwulan IV-2022 dibandingkan dengan triwulan III-2022 sebesar Rp29,71 triliun. Sementara itu, jumlah RDPT tetap sebanyak 59 RDPT pada TW IV-2022. Seluruh RDPT pada triwulan IV-2022 merupakan RDPT yang berbasis sektor riil. Tabel I-18 | Jenis Investasi Jenis Investasi TW I TW II 2021 TW III TW IV TW I TW II 2022 TW III TW IV Reksa Dana Jumlah 2.224 2207 2.180 2.198 2.194 2.186 2.178 2.120 Total NAB (Rp triliun) 565,87 536,11 551,76 578,44 565,12 545,39 530,65 504,86 RDPT Jumlah 69 69 66 62 60 54 59 59 Total NAB (Rp triliun) 32,38 34,48 32,25 30,69 30,82 27,78 29,71 27,25 EBA Jumlah 9 9 9 9 9 9 9 9 Nilai Sekuritisasi (Rp triliun) 4,58 4,32 3,53 3,15 2,85 2,57 1,53 1,71 EBA-SP Jumlah 7 7 7 7 7 7 7 8 Nilai Sekuritisasi (Rp triliun) 4,30 4,00 3,78 3,55 3,33 3,12 2,91 3,20
Jenis Investasi TW I TW II 2021 DIRE Jumlah 7 7 Total Nilai (Rp triliun) 11,66 10,12 KPD Jumlah 570 610 Total Nilai (Rp triliun) 198,42 196,53 DINFRA Jumlah 8 8 Total Nilai (Rp triliun) 7,68 7,78 TAPERA Jumlah
Total Nilai (Rp triliun)
Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu izin Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP sebanyak delapan EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,20 triliun. Selain itu, jumlah dan dana kelolaan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami peningkatan menjadi 752 KPD dengan dana kelolaan KPD menjadi Rp268,87 triliun. IV-2022, OJK telah Sampai dengan triwulan 142 Surat Efektif pernyataan menerbitkan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui Penawaran Umum. Tabel I-19 | Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif Jenis Reksa Dana Jumlah Surat Efektif Reksa Dana Saham 3 Reksa Dana Campuran 6 Reksa Dana Pendapatan Tetap 11 Reksa Dana Pasar Uang 23 Reksa Dana Terproteksi 71 Reksa Dana Indeks 5 ETF-Indeks 1 Reksa Dana Syariah Terproteksi 6 Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri 6 Reksa Dana Syariah Pasar Uang 5 Reksa Dana Syariah Saham 1 Reksa Dana Syariah Sukuk 1 Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap 1 Reksa Dana Syariah Campuran 1 Reksa Dana Indeks 1 Total 142 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 2022 TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 7 7 7 7 7 7 10,12 10,24 10,24 10,32 10,33 10,33 622 565 613 619 661 752 211,96 215,79 243,07 242,46 258,52 268,87 8 8 8 8 8 8 7,73 7,76 7,59 7,77 7,90 7,99
14 21
21 27
1.53 3,07 3.09 3,28 3,33 Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan 219 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 179 Reksa Dana Konvensional dan 40 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas: 1. 16 Reksa Dana Campuran terdiri dari 10 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan 6 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp 10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. 2. 1 Reksa Dana Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK. 3. 12 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari 6 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 1 Reksa Dana karena tidak memenuhi dana kelolaan minimum dan 5 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp 10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. 4. 13 Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari 9 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 3 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp 10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan 1 Reksa Dana karena perintah OJK sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5. 14 Reksa Dana Saham terdiri dari 4 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 6 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp 10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut- turut, 3 Reksa dana karena tidak terpenuhinya dana kelolaan, dan 1 Reksa Dana karena perintah OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19
20 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 6. 162 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 152 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, serta 10 Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan MI pada triwulan IV-2022 tetap sebanyak 96 MI. Selanjutnya terdapat 1 penambahan pihak selaku APERD sehingga jumlah APERD tetap menjadi 77 APERD. 7. 1 Reksa Dana Sukuk dibubarkan karena karena total dana kelolaan kurang dari Rp 10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut. Sementara itu, untuk perkembangan pelaku institusi di industri Pengelolaan Investasi selama triwulan IV-2022, tidak terdapat Manajer Investasi yang mengembalikan/pencabutan izin kepada OJK dan tidak terdapat izin baru MI, sehingga jumlah Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan Investasi, pada triwulan IV-2022 OJK menerbitkan Investasi (WMI) baru 47 sehingga jumlah WMI menjadi 3.589. Selain itu, OJK menerbitkan 38 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) baru sehingga jumlah WAPERD menjadi 23.840 WAPERD. izin Wakil Manajer Tabel I-20 | Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin 2021 2022 Jenis Izin TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV Individu WMI 2.987 3.085 3.139 3.263 3.419 3.492 3.542 3.589 WAPERD 22.804 22.911 23.213 23.621 23.772 23.791 23.802 23.840 PI 5 5 5 5 5 5 5 6 Institusi MI 98 97 98 97 97 96 96 96 APERD Bank dan PPE Khusus 47 48 47 49 49 49 49 50 PE sebagai APERD 22 23 27 27 27 27 27 27 PI 5 5 5 5 8 8 8 8 MI sebagai PI 19 19 19 19 18 18 18 19 APERD sebagai PI 2 3 3 3 3 3 3 3 1.3.3. Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik Sampai dengan periode triwulan IV-2022, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan 20,10% (yoy) menjadi 233 perusahaan, yang terdiri dari 65 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 45 Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan 123 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. PU EBUS Korporasi ini termasuk 19 PU EBUS, 41 Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) EBUS Tahap I, dan 63 PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Namun demikian, nilai emisi Penawaran Umum mengalami penurunan sebesar 26,30% (yoy) menjadi Rp267,73 miliar. Tabel I-21 | Perkembangan Penawaran Umum (Emisi) s.d. Triwulan IV-2021 (Jan - Des 2021) s.d. Triwulan IV-2022 (Jan - Des 2022) Jenis Penawaran Efek Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Jumlah Emisi 53 Nilai Emisi (Rp miliar) 61.664 Jumlah Emisi 65 Nilai Emisi (Rp miliar) 33.029 (%) Jumlah Emisi (%) Nilai Emisi Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) 45 197.273 45 78.370 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk 96 104.355 123 156.331 Total Emisi 194 363.292 233 267.730 20,10% -26,30%
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel I-22 | Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri 2022 sampai dengan Triwulan IV-2022 (miliar Rupiah) No. Sektor PUP PUT EBUS Korporasi 1. Energi 446,80 3.173,55 4.400,00 2. Barang Baku 206,50 9.039,79 44.997,36 3. Perindustrian 288,50 995,93 4.450,00 4. Barang Konsumen Primer 3,030,35 6.560,00 4.830,50 5. Barang Konsumen Non-Primer 2.097,04 337,04 400,00 6. Kesehatan 1.597,65
1.903,50 7. Keuangan 338,32 35.407,84 58.807,50 8. Properti dan Real Estat 822,58 733,12 6.198,45 9. Teknologi 22.370,58 107,59
10. Infrastruktur 1.408,54 9.550,68 27.844,19 11. Transportasi dan Logistik 421,65 12.464,22 2.500,00 Total 33.028,51 78.369,74 156.331,49 A. Penawaran Umum Perdana Saham Pada triwulan IV-2022, terdapat 79 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUP Saham, di mana 56 perusahaan masih dalam proses dan 23 perusahaan telah mendapatkan surat efektif. Nilai emisi dari 23 perusahaan tersebut sebesar Rp11,98 triliun. Tabel I-23 | Perusahaan yang Melakukan PUP Saham No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Tanggal Efektif Nilai Emisi (Rp juta) 1 PT. Famon Awal Bros Sedaya Tbk Kesehatan 28-Okt-2022 272.000 2 PT. Puri Sentul Permai Tbk Barang Konsumen Non-Primer 31-Okt-2022 37.500 3 PT. Bersama Zatta Jaya Tbk Barang Konsumen Non-Primer 31-Okt-2022 170.000 4 PT. Ketrosden Triasmitra Tbk Infrastruktur 31-Okt-2022 127.860 5 PT. Jayamas Medica Industri Tbk Kesehatan 31-Okt-2022 828.005 6 PT. Global Digital Niaga Tbk Teknologi 31-Okt-2022 7.997.043 7 PT. Menthobi Karyatama Raya Tbk Barang Konsumen Primer 31-Okt-2022 300.000 8 PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk Properti dan Real Estat 31-Okt-2022 275.000 9 PT. Citra Borneo Utama Tbk Barang Konsumen Primer 31-Okt-2022 431.250 10 PT. Primadaya Plastisindo Tbk Barang Baku 2-Nov-2022 100.000 11 PT. Techno9 Indonesia Tbk Teknologi 25-Nov-2022 32.400 12 PT. Multi Medika Internasional Tbk Kesehatan 28-Nov-2022 114.000 13 PT. Isra Presisi Indonesia Tbk Barang Konsumen Non-Primer 29-Nov-2022 144.000 14 PT. Personel Alih Daya Tbk Perindustrian 30-Nov-2022 90.000 15 PT. Venteny Fortuna International Tbk Keuangan 7-Des-2022 338.320 16 PT. Jobubu Jarum Minahasa Tbk Barang Konsumen Primer 29-Des-2022 176.000 17 PT. Mitra Tirta Buwana Tbk Barang Konsumen Primer 29-Des-2022 29.700 18 PT. Sunindo Pratama Energi 29-Des-2022 180.000 21
22 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Tanggal Efektif Nilai Emisi (Rp juta) 19 PT. Cakra Buana Resources Energi Energi 29-Des-2022 79.704 20 PT. Data Sinergitama Jaya Tbk Teknologi 29-Des-2022 75.000 21 PT. Citra Buana Prasida Tbk Properti dan Real Estat 29-Des-2022 40.688 22 PT. Hatten Bali Tbk Barang Konsumen Non-Primer 30-Des-2022 87.462 23 PT. Lavender Bina Cendikia Tbk Barang Konsumen Non-Primer 30-Des-2022 52.640 Total 54.337.702 B. Penawaran Umum Terbatas Pada triwulan IV-2022, terdapat 32 perusahaan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT, di mana delapan perusahaan masih dalam proses Pernyataan Pendaftaran dan 24 perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue dari 24 perusahaan tersebut sebesar Rp54,34 triliun. Tabel I-24 | Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Tanggal Efektif Nilai Emisi (Rp juta) 1. PT. Bank Oke Indonesia Tbk Keuangan 05-Okt-22 499.427 2. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Infrastruktur 14-Okt-22 3.874.481 3. PT. MNC Energi Investments Tbk Energi 17-Okt-22 2.671.300 4. PT. Bank Neo Commerce Tbk Keuangan 10-Nov-22 1.701.137 5. PT. Bank Maspion Indonesia Tbk Keuangan 10-Nov-22 1.712.510 6. PT. Bank Bumi Arta Tbk Keuangan 21-Nov-22 828.520 7. PT. Mitra Investindo Tbk Energi 22-Nov-22 257.173 8. PT. Victoria Investama Tbk Keuangan 23-Nov-22 1.793.506 9. PT. Bank Amar Indonesia Tbk Keuangan 24-Nov-22 1.277.002 10. PT. Bank MNC Internasional Tbk Keuangan 30-Nov-22 1.226.509 11. PT. Krom Bank Indonesia Tbk Keuangan 30-Nov-22 911.331 12. PT. Bank Raya Indonesia Tbk Keuangan 30-Nov-22 1.160.000 13. PT. Bank Ina Perdana Tbk Keuangan 30-Nov-22 1.202.261 14. PT. Bank Ganesha Tbk Keuangan 30-Nov-22 900.000 15. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Transportasi dan Logistik 02-Des-22 12.389.259 16. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Barang Baku 02-Des-22 5.585.021 17. PT. Bank Victoria International Tbk Keuangan 05-Des-22 743.314 18. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Keuangan 05-Des-22 4.999.953 19. PT. XL Axiata Tbk Infrastruktur 06-Des-22 4.999.812 20. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keuangan 14-Des-22 4.133.333 21. PT. Indonesia Prima Property Tbk Properti dan Real Estat 15-Des-22 600.106 22. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk Keuangan 16-Des-22 139.867 23. PT. Perintis Triniti Properti Tbk Properti dan Real Estat 19-Des-22 133.016 24. PT. Maharaksa Biru Energi Tbk Infrastruktur 30-Des-22 598.862 Total 54.337.702
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK C. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS) Pada triwulan IV-2022, tiga perusahaan telah melakukan Penawaran Umum EBUS, delapan perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap I, dan 10 perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum EBUS tersebut sebesar Rp26,07 triliun. Tabel I-25 | Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Jenis PU Tanggal Efektif Nilai Emisi (Rp juta) 1. PT. OKI Pulp & Paper Barang Baku Obligasi 31-Okt-22 3.000.000 2. PT. OKI Pulp & Paper Barang Baku Sukuk 31-Okt-22 1.000.000 3. PT. Pos Indonesia (Persero) Transportasi dan Logistik Obligasi 20-Des-22 500.000 Total 4.500.000 Tabel I-26 | Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS) PUB EBUS Tahap I No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Jenis PU Target Dana (Rp juta) Dana yang Ditawarkan (Rp juta) 1. PT. Indosat Tbk Infrastruktur PUB Obligasi IV Tahap I 4.000.000 1.750.000 2. PT. Indosat Tbk Infrastruktur PUB Sukuk Ijarah IV Tahap I 1.000.000 750.000 3. PT. Voksel Electric Tbk Perindustrian PUB Obligasi I Tahap I 3.000.000 250.000 4. PT. Wijaya Karya Persero Tbk Infrastruktur PUB Obligasi III tahap I 15.000.000 1.204.880 5. PT. Wijaya Karya Persero Tbk Infrastruktur PUB Sukuk Mudharabah III Tahap I 2.000.000 281.815 6. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Barang Baku PUB Obligasi II Tahap I 4.000.000 1.000.000 7. PT. Merdeka Copper Gold Tbk Barang Baku PUB Obligasi IV Tahap I 1.000.000 3.100.555 8. PT. Bali Towerindo Sentra Tbk Infrastruktur PUB Sukuk Ijarah I Tahap I 3.000.000 221.000 Total 33.000.000 8.558.250 PUB EBUS Tahap II dst No. Emiten/Perusahaan Publik Sektor Jenis PU Target Dana (Rp juta) Dana yang Ditawarkan (Rp juta) 1. PT. lndah Kiat Pulp & Paper Tbk Barang Baku PUB Obligasi III Tahap II 7.000.000 2,814,655 2. PT. lndah Kiat Pulp & Paper Tbk Barang Baku PUB Sukuk Mudharabah II Tahap II 3.000.000 1,005,625 3. PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk Infrastruktur PUB Obligasi V Tahap V 15.000.000 1,000,000 4. PT. Federal International Finance Keuangan PUB Obligasi V Tahap IV 10.000.000 1,177,000 5. PT. Sarana Multi Infrastruktur Infrastruktur PUB Obligasi III Tahap II 20.000.000 3,535,610 6. PT. Bussan Auto Finance Keuangan PUB Obligasi II Tahap II 3.000.000 1,200,000 7. PT. Intiland Development Tbk Properti dan Real Estat PUB Sukuk I Tahap III 750.000 250,000 8. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Barang Baku PUB Obligasi III Tahap III 7.000.000 1,112,420 9. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Barang Baku PUB Sukuk II Tahap III 3.000.000 318,865 10. PT. Medco Power Indonesia Tbk Energi PUB Sukuk I Tahap II 3.000.000 600,000 Total 71.750.000 13.014.175 23
24 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 D. Rencana Penggunaan Dana Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan pada triwulan IV-2022 adalah untuk modal kerja, yaitu sebesar Rp165,26 triliun (81,44%). Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah Rp19,50 triliun (9,61%) untuk pembayaran hutang, Rp5,57 triliun (2,74%) untuk penyertaan, Rp5,08 triliun (2,50%) untuk ekspansi, Rp3,20 triliun (1,58%) untuk akuisisi, dan Rp4,30 triliun (2,12%) untuk lain-lain. Grafik I-34 Rencana Penggunaan Dana pada Triwulan IV-2022 Pembayaran Hutang Lain-lain Ekspansi Penyertaan Akuisisi Modal Kerja 9,61% 2,12% 2,50% 2,74% 1,58% 81,44% Tabel I-27 | Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan IV-2022 Berdasarkan Sektor Industri (juta Rupiah) No. Sektor Industri Ekspansi Penyertaan Akuisisi Modal Kerja Pembayaran Utang Lain-lain 1. Energi 30.553,09 666.690,54 248.662,46 152.532,91 2.514.973,04 158.800,00 2. Barang Baku 2.454.238,74 2.848.672,37
8.112.240,61 2.741.216,88 2.719.873,99 3. Perindustrian 77.731,80
54.258,60 200.000,00
4. Barang 253.956,03 280.155,99
379.916,80
3.500,00 Konsumen Primer 5. Barang 68.737,24 210.850,26
170.438,05 22.210,50
Konsumen Non-Primer 6. Kesehatan 303.924,08 221.079,61
644.502,12
7. Keuangan 389.687,88 820.226,48 145.030,22 24.410.533,33
8. Properti dan Real Estat 190.635,75
247.679,68 618.555,72 221.539,84 9.
Teknologi 9.423,99
2.299.159,11 5.500.000,00 10.500,00 10. Infrastruktur 1.301.652,89 521.468,15 2.806.000,00 4.687.215,57 7.901.799,80 994.220,00 11. Transportasi dan Logistik
124.098.985,76
195.084,00 Total 5.080.541,48 5.569.143,39 3.199.692,68 165.257.462,54 19.498.755,94 4.303.517,83 E. Securities Crowdfunding Sampai dengan triwulan IV-2022, terdapat 14 Penyelenggara telah mendapatkan izin Equity/Securities Crowdfunding (ECF/SCF), dengan rincian sebagai berikut: Tabel I-28 | Penyelenggara Securities Crowdfunding Telah Mendapatkan Izin No. Nama Penyelenggara (Platform) Tanggal Izin OJK Berizin Jumlah Penerbit Jumlah Pemodal Total Dana yang Tersalurkan (Rp) 1. PT. Investasi Digital Nusantara (Bizhare) 06-Nov-19 & 23-Aug- 21 ECF & SCF 101 25.404 132.852.200.000 2. PT. Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana) 2. PT. Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana) 31-Dec-19 ECF 29 8.941 3. PT. Dana Saham Bersama (Danasaham) 3. PT. Dana Saham Bersama (Danasaham) 14-Apr-21 1 1 2.000.000.000 4. PT. Dana Investasi Bersama (Fundex) 06-Sep-21 SCF 6 277 7.229.150.000 5. PT. Numex Teknologi Indonesia (LandX) 5. PT. Numex Teknologi Indonesia (LandX) 23-Dec-20 43 26.966 223.806.010.000 6. PT. LBS Urun Dana (LBS) 18-Mar-22 SCF 2 699 7.279.000.000
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK No. Nama Penyelenggara (Platform) Tanggal Izin OJK Berizin Jumlah Penerbit Jumlah Pemodal Total Dana yang Tersalurkan (Rp) 7. PT. Santara Daya Inspiratama (Santara) 06-Sep-19 ECF 91 61.687 147.850.243.400 8. PT. Shafiq Digital Indonesia (Shafiq) 30-Dec-20 SCF 64 12.804 131.894.700.000 9. PT. Likuid Jaya Pratama (Ekuid) 09-Feb-22 SCF
10. PT. Dana Rintis Indonesia (Udana) 10-Mar-22 ECF
11. PT. Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme) 11. PT. Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme) 04-Jul-22
12. PT. Amantra Investasma Indodana (Visiku) 12. PT. Amantra Investasma Indodana (Visiku) 07-Des-22
13. PT. Angel Investor Indonesia (Angel Investor Indonesia) 13. PT. Angel Investor Indonesia (Angel Investor Indonesia) 26-Des-22
14. PT. Halalvestor Global Asia (Vestora) 27-Des-22 SCF
Total 337 136.779 721.844.313.400 1.3.4. Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemeringkat Efek Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian (BK), Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Tabel I-29 | Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal Lembaga Penunjang 2022 2022 Jenis TW III TW IV BAE 9 9 Surat Perizinan BK 24 25 Surat Persetujuan Wali Amanat 12 12 STTD Pemeringkat Efek 4 4 Surat Perizinan Biro Administrasi Efek Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE terdapat 4 BAE yang mendominasi pasar, yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 25,18%, selanjutnya diikuti oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 18,56%, kemudian PT. Sinartama Gunita sebanyak 14,89%, dan PT. Raya Saham Registra sebanyak 14,30%. Sementara itu, BAE dengan jumlah Emiten paling sedikit adalah PT. BSR Indonesia, yakni sebanyak 2,72%. B. Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan IV-2022: 1. OJK telah menerbitkan sebanyak 65 STTD Grafik I-35 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan IV-2022 PT. Sharestar Indonesia 5,20% PT. Sinartama Gunita 14,89% PT. Bima Registra 8,51% PT. Adimitra Jasa Korpora 25,18% PT. BSR Indonesia 2,72% PT. Datindo Entrycom 18,56% PT. EDI Indonesia 4,49% dan 7 SK Perpanjangan Izin, terdiri dari: a. Akuntan : 20 STTD daftar baru b. KAP : 11 STTD daftar baru c. Konsultan Hukum : 13 STTD daftar baru d. Penilai : 12 STTD daftar baru e. Notaris : 9 STTD daftar baru f. ASPM : 7 SK Perpanjangan izin ASPM 2. OJK telah menetapkan sebanyak 9 KDK terkait pembatalan STTD yang terdiri dari: a. Akuntan : 1 b. KAP : 5 PT. Ficomindo Buana Registrar 6,15% PT. Raya Saham Registra 14,30% 25
26 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 c. Konsultan Hukum : 3 d. Penilai : - e. Notaris : - f. ASPM : - Tabel I-30 | Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal Profesi TW III-2022 Aktif TW IV-2022 3. OJK menerima 3 informasi mengenai profesi Akuntan 774 788 yang meninggal dunia yang terdiri dari: a. Akuntan : 2 b. Konsultan Hukum : 1 c. Penilai : - d. Notaris : - e. ASPM : - KAP Konsultan Hukum Penilai Notaris Penilai Pemerintah 315 445 291 291 245 318 454 303 297 245 4. Terdapat 3 Profesi yang melapor telah ASPM 112* 104* memasuki usia pensiun terdiri dari: a. Akuntan : - b. Konsultan Hukum : - c. Penilai : - d. Notaris : 3 Berikut merupakan hasil pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal: ) Belum termasuk 1 ASPM dalam status nonaktif sementara efektif pada tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 19 November 2024 Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan IV-2022 bekerja sama dengan asosiasi telah menyelenggarakan enam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Tabel I-31 | Pelaksanaan PPL No Judul Kegiatan Profesi Tanggal Pelaksanaan Tempat Jumlah Peserta Terdaftar di OJK 1. Overview POJK Nomor 33/ POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk KIK dan Isu Kritikal atas Audit dalam Transaksi Investasi Saham/Ekuitas pada Entitas Lain Year End Closing Financial Reporting 2022 dan Reminder Audit 1. Overview POJK Nomor 33/ POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk KIK dan Isu Kritikal atas Audit dalam Transaksi Investasi Saham/Ekuitas pada Entitas Lain Year End Closing Financial Reporting 2022 dan Reminder Audit 2. Akuntan Akuntan 10 dan 11 November 2022 13 dan 14 Desember 2022 Aplikasi Zoom Aplikasi Zoom 96 Orang 134 Orang Pelaksanaan Penerbitan KIK - EBA, Peluang dan Tantangan Konsultan Hukum 6 Oktober 2022 Aplikasi Zoom 107 Orang 4. Perkembangan Peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dari Masa ke Masa 4. Perkembangan Peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dari Masa ke Masa Konsultan Hukum 24 November 2022 Jakarta 5. Update Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka serta Penerapannya untuk Penilai Pemahaman POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 5. Update Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka serta Penerapannya untuk Penilai Pemahaman POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Penilai Notaris 2 November 2022 10 Oktober 2022 Aplikasi Zoom Jakarta 118 Orang 124 orang
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengalami kenaikan pada triwulan IV-2022. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset IKNB yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2,55% menjadi 3.034,12 triliun. Tabel I-32 | Total Aset IKNB (triliun Rupiah) No. Industri 2021 TW IV TW I TW II 2022 TW III TW IV 1. Asuransi Konvensional dan BPJS 1.590,72 1.637,68 1.675,76 1.702,80 1.738,25 2. Dana Pensiun Konvensional 327,40 332,08 332,31 335,28 342,64 3. Lembaga Pembiayaan*) 583,51 595,25 603,35 620,78 647,76 4. Lembaga Jasa Keuangan Khusus*) 272,92 275,00 274,76 275,88 280,94 5. Industri Jasa Penunjang IKNB 14,24 14,80 18,09 17,38 17,50 6. Lembaga Keuangan Mikro*) **) 1,38 1,38 1,38 1,44 1,52 7. Fintech (Peer to peer lending) *) 4,06 4,52 4,76 5,11 5,51 Total Aset 2.794,23 2.860,71 2.910,41 2.958,67 3.034,12 ) Aset Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Fintech, dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk data syariah **) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan IV 2022 menggunakan data Periode Agustus 2022 Berdasarkan industri Lembaga Keuangan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku IKNB terbesar dengan jumlah sebanyak 242 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Asuransi Konvensional serta BPJS, dan Fintech. jumlah Pelaku, Grafik I-36 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2022 Lembaga Keuangan Mikro: 242 Asuransi Konvensional dan BPJS: 136 Lembaga Pembiayaan*1): 209 Industri Jasa Penunjang IKNB: 223 Fintech P2P Lending: 102 19% 11% 17% 18% 8% 1.4.1. Perkembangan Asuransi Konvensional dan BPJS Sampai dengan periode laporan, aset industri Asuransi naik 2,08% menjadi Rp1.738,25 triliun sebelumnya. Kenaikan dibandingkan aset ini diiringi dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 1,73% menjadi Rp1.407,97 triliun. Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 2,47% (yoy) menjadi Rp532,85 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh BPJS dengan porsi sebesar 43,62%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 31,89%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 21,39%. triwulan Dana Pensiun Konvensional: 197 16% Lembaga Jasa Keuangan Khusus*2): 147 12% Keterangan: 1. Data Pelaku IKNB per Desember 2022 2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Fintech, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah 27
28 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel I-33 | Indikator Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS 2021 2022 No. Jenis Indikator TW IV TW I TW II TW III 1. Total Aset Asuransi Jiwa 589,81 591,49 599,49 596.68 Asuransi Umum dan Reasuransi 212,41 223,14 230,35 229.83 Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum, dan Lalu Lintas Jalan 137,06 141,98 139,86 140.21 Asuransi Sosial 651,45 681,07 706,06 736.08 Jumlah 1.590,72 1.637,68 1.675,76 1,702.80 2. Total Investasi Asuransi Jiwa 518,30 521,28 520,69 520.76 Asuransi Umum dan Reasuransi 104,46 107,39 107,44 108.14 Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum, dan Lalu Lintas Jalan 131,54 131,30 129,54 129.57 Asuransi Sosial 565,58 585,59 602,93 625.52 Jumlah 1.319,88 1.345,57 1.360,60 1,383.98 3. Total Pendapatan Premi Asuransi Jiwa 184,32 43,68 85,10 126.75 Asuransi Umum dan Reasuransi 100,10 28,75 59,36 85.45 Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum, dan Lalu Lintas Jalan 11,65 7,37 10,22 13.35 Asuransi Sosial 223,95 54,03 111,28 170.36 Jumlah 520,02 133,83 265,96 395.91 4. Total Klaim Bruto Asuransi Jiwa 159,68 40,13 76,96 116.40 Asuransi Umum dan Reasuransi 45,03 11,62 24,20 36.77 Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum, dan Lalu Lintas Jalan 18,31 4,74 9,38 14.42 Asuransi Sosial 133,11 38,53 75,84 118.59 Jumlah 356,13 95,02 186,39 286.17 5. Total Liabilitas Asuransi Jiwa 533,94 515,01 506,07 503.49 Asuransi Umum dan Reasuransi 135,07 143,72 151,56 150.47 Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum, dan Lalu Lintas Jalan 118,73 120,67 120,13 119.98 Asuransi Sosial 45,66 44,65 53,73 57.63 Jumlah 833,39 824,05 831,49 831.57 Tabel I-34 | Portofolio Investasi Asuransi Konvensional dan BPJS No. Jenis Aset Investasi 2021 TW IV TW I TW II 2022 TW III 1. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 475.33 529.06 549.40 607.23 2. Reksa Dana 250.68 254.88 227.70 204.83 3. Saham 222.29 217.27 215.09 229.19 4. Deposito 193.10 162.96 180.61 152.57 5. Obligasi Korporasi 111.71 115.73 114.06 115.85 6. Investasi Lain 66.78 65.67 73.73 74.32 Total Investasi 1,319.88 1,345.58 1,360.60 1,383.98 (triliun Rupiah) TW IV 585.86 230.56 163.87 757.95 1,738.25 517.08 111.32 134.32 645.25 1,407.97 169.95 113.96 16.51 232.43 532.85 157.53 53.94 18.80 162.51 392.78 482.41 148.98 144.06 57.44 832.89 (triliun Rupiah) TW IV 636.01 179.67 229.95 173.03 113.49 75.83 1,407.97
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Jenis investasi industri yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (45,17%), Saham (16,33%), Reksadana (12,76%), dan Deposito Berjangka (12,28%). Perubahan jumlah pelaku jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagai berikut: Tabel I-35 | Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS No. Perusahaan Perasuransian 2021 TW IV TW I TW II 2022 TW III TW IV 1. Asuransi Jiwa a. BUMN 1 1 1 1 1 b. Swasta Nasional 28 28 28 28 27 c. Patungan 24 24 24 24 24 Sub Total 53 53 53 53 52 2. Asuransi Kerugian a. BUMN 0 0 0 0
b. Swasta Nasional 51 51 51 51 52 c. Patungan 20 20 20 20 20 Sub Total 71 71 71 71 72 3. Reasuransi 6 7 7 7 7 4. Asuransi Sosial 2 2 2 2 2 5. Penyelenggara Penyelenggara Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum, dan Lalu Lintas Jalan 3 3 3 3 3 Total Asuransi dan Reasuransi 135 136 136 136 136 Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi sedikit mengalami penurunan sebesar 0,15% menjadi Rp1.844,29 per tahun. Adapun tingkat penetrasi rata-rata pengeluaran asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga sedikit mengalami penurunan sebesar 0,004% menjadi 2,96%. Tabel I-36 | Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS 2021 2022 Uraian TW IV TW I TW II TW III TW IV GDP (miliar Rupiah) 16,970,789 16,970,789 16,970,789 16,970,789 16,970,789 Premi Bruto (miliar Rupiah) 492,712 493,069 497,749 503,639 502,906 Jumlah Penduduk (juta) 273 273 273 273 273 Penetrasi 2.90% 2.91% 2.93% 2.97% 2.96% Densitas (ribu Rupiah) 1,806.91 1,808.22 1,825.38 1,846.98 1,844.29 Catatan: 1) Angka Premi Bruto merupakan premi per TW IV 2022 yang disetahunkan 2) Angka GDP merupakan GDP per TW IV 2021 berdasarkan press release BPS 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk 29
30 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum masih terjaga dengan rata-rata RBC masing-masing mencapai 484,22% dan 326,99%. Tabel I-37 | RBC Industri Asuransi 2021 2022 Uraian TW IV TW I TW II TW III TW IV Asuransi Jiwa 539,75% 535,43% 481,01% 467,25% 484.22% Asuransi Umum dan Reasuransi 327,30% 322,33% 318,24% 312,79% 326.99% 1.4.2. Perkembangan Industri Dana Pensiun Pada triwulan IV-2022, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp7,35 triliun atau naik 2,19% menjadi Rp342,64 triliun. Untuk aset per program, DPPK-PPMP mengalami peningkatan sebesar Rp1,72 triliun (naik 0,98%), DPPK PPIP mengalami peningkatan sebesar Rp0,81 triliun (naik 1,91%), dan DPLK mengalami peningkatan sebesar Rp4,82 triliun (naik 4,13%). Sejalan dengan aset, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni naik sebesar Rp8,50 triliun (2,62%) menjadi Rp333,49 triliun. Tabel I-38 | Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah) Jenis Program 2021 TW IV TW I TW II 2022 TW III TW IV DPPK-PPMP 172,63 175,27 174,51 176,00 177,72 Growth 1,00% 1,53% 0,44% 0,85% 0,98% DPPK-PPIP 40,69 41,56 41,76 42,61 43,42 Growth 1,98% 2,15% 0,46% 2,04% 1,91% DPLK 114,08 115,24 116,05 116,68 121,50 Growth 5,18% 1,02% 0,71% 0,54% 4,13% Total Aset 327,40 332,08 332,31 335,28 342,64 Growth 2,54% 1,43% 0,07% 0,89% 2,19% Tabel I-39 | Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah) Jenis Program 2021 TW IV TW IV TW I 2022 TW II TW III DPPK-PPMP 165,66 167,62 166,36 168,41 170,74 Growth 1,52% 1,18% 0,75% 1,23% 1,38% DPPK-PPIP 39,90 40,62 40,94 41,75 42,65 Growth 2,60% 1,80% 0,79% 1,98% 2,16% DPLK 111,42 113,22 114,20 114,83 120,10 Growth 4,36% 1,61% 0,87% 0,55% 4,59% Total Investasi 316,98 321,45 321,50 324,99 333,49 Growth 2,64% 1,41% 0,02% 1,08% 2,62%
Grafik I-37 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan IV-2022 DPLK 36,01% DPPK-PPIP 12,79% DPPL-PPMP 51,20% Tabel I-40 | Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun Rupiah) No. Jenis Aset Investasi 2021 2022 TW IV TW I TW II TW III TW IV 1. Deposito*) 92,61 93,75 95,51 103,65 108,91 2. SBN 65,34 65,63 64,11 65,50 64,94 3. Obligasi**) 30,69 31,61 30,25 30,01 28,67 250 3. Obligasi**) 30,69 31,61 30,25 30,01 28,67 250 4. Saham 16,03 16,72 16,10 14,89 13,69 5. Reksadana 86,29 86,82 88,43 83,79 89,64 6. Lainnya***) 26,02 26,93 27,11 27,16 27,64 Total 316,98 321,45 321,50 324,99 333,49 Keterangan: *) terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito **) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah ***) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan Terdapat pembubaran satu Dana Pensiun sehingga jumlah Dana Pensiun di triwulan-IV 2022 sebanyak 197 Dana Pensiun. Tabel I-41 | Jumlah Dana Pensiun Jenis Aset Investasi 2021 2022 TW IV TW I TW II TW III TW IV DPPK-PPMP 141 139 138 137 136 DPPK-PPIP 42 38 38 36 36 DPLK 25 25 25 25 25 Jumlah 208 202 202 198 197 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 1.4.3. Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan per triwulan IV-2022 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 4,64%, 5,22%, dan 3,35%. Grafik I-38 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah) 600 500 450 433,11 433,57 449,78 466,26 487,92 400 350 298,74 304,82 309,89 322,5 339,33 200 150 134,37 138,75 139,89 143,77 148,58 100 50
TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 Aset Liabilitas Ekuitas Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan Selama periode triwulan IV-2022, terdapat satu pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah perusahaan sebanyak 153 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, terdapat 74 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 95,10%, sedangkan 79 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 4,90%. C. Piutang Perusahaan Pembiayaan industri kegiatan Kinerja Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang pembiayaan neto meningkat sebesar Rp18,43 triliun (4,64%) dibandingkan triwulan sebelumnya, piutang pembiayaan neto didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 51,80% dan 34,06%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar, yaitu 23,34% (Rp102,95 triliun). dengan komposisi 31
32 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Grafik I-39 Piutang Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah) 500 450 400 364,23 374,31 381,97 350 300 250 1 9 6 0 2 , 7 9 2 0 2 , 5 5 4 0 2 , 200 150 8 2 4 1 1 , 7 7 4 2 1 , 0 6 7 2 1 , 100 50 5 9 3 2 , 2 4 0 , 7 6 3 1 , 5 0 , 1 3 0 5 0 , 2 0 5 1 , 7 4 2 3 , 8 4 0 , 7 8 6 1 ,
TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 Pembiayaan Investasi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pembiayaan Multiguna Pembiayaan Modal Kerja Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah Tabel I-42 | Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi No. Sektor Ekonomi 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat 13. Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis 14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya 15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 8,85 15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 8,85 16. Jasa Pendidikan 17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 18. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi 19. Kegiatan Jasa Lainnya 20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan 21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional 0,01 Lainnya 21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional 0,01 Lainnya 22. Rumah Tangga 23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya Jumlah Catatan: Data piutang outstanding principal sebelum dikurangi pencadangan 397,43 415,86 4 8 5 3 1 , 7 8 7 0 2 , 3 6 , 1 4 1 0 4 5 1 2 , 5 0 5 3 , 3 5 0 , 4 1 , 8 1 8 5 9 3 , 1 5 0 , 4 7 8 1 , TW III-2022 TW IV-2022 Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK Total Piutang (triliun Rupiah) 2021 2022 TW IV TW I TW II TW III TW IV 21,65 22,64 23.84 24,76 26.33 25,45 27,85 31.97 34,45 36.69 40,60 39,40 39.64 40,84 42.85 8,37 8,99 6.18 6,90 5.46 0,61 0,67 0.71 0,73 0.76 12,94 15,10 14.63 15 14.97 89,56 90,78 93.03 97,41 102.95 24,14 23,35 24.02 25,80 27.70 7,29 6,30 6.60 6,74 6.88 1,85 2,06 2.15 2,27 2.33 5,10 5,17 5.23 5,82 7.47 2,02 2,01 2.02 2,12 2.25 8,05 6,31 6.91 7,90 9.26 37,33 37,89 39.13 39,2 9,20 9.32 9,55 9.66 4,88 4,77 4.71 4,75 4.85 9,95 9,61 10.00 10,47 10.15 0,60 0,64 0.59 0,65 0.63 24,40 25,21 25.91 27,26 29.80 1,03 1,02 1.05 1,02 1.10 0,03 0.03 0,02 24,77 24,92 25.69 26,36 26.53 29,20 33,80 32.58 31,86 32.04 388,64 397,73 405.95 421,86 441.02
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Tabel I-43 | Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Uraian 2021 TW IV TW I 2022 TW II TW III TW IV FAR (%) 84,10% 84,39% 84,92% 85,24% 85,23% NPF (%) 3,53% 2,78% 2,81% 2,58% 2,32% Gearing Ratio (kali) 1,98 1,94 1,98 2,00 2,07 Rasio FAR (Financing to Asset Ratio) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 85,23% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40%. Gearing Ratio pada periode laporan tercatat 2,07 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, Non Performing Financing (NPF) menurun dibandingkan sebelumnya menjadi 2,32%. triwulan Tabel I-44 | NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi 2021 2022 No. Sektor Ekonomi TW IV TW I TW II TW III TW IV 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,16% 1,70% 1.74% 1,70% 1.60% 2. Pertambangan dan Penggalian 5,03% 1,39% 1.20% 0,98% 0.82% 3. Industri Pengolahan 8,29% 7,56% 8.11% 7,97% 7.19% 4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin 0,57% 0,63% 0.74% 0,64% 0.81% 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah 2,09% 1,61% 2.22% 2,03% 2.01% 6. Konstruksi 3,45% 2,44% 3.26% 2,87% 2.42% 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 2,38% 2,05% 1.87% 1,77% 1.72% 8. Transportasi dan Pergudangan 3,16% 2,58% 2.80% 2,20% 1.72% 9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 2,17% 2,00% 2.49% 2,45% 1.94% 10. Informasi dan Komunikasi 1,48% 1,16% 1.19% 1,00% 2.65% 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,93% 1,05% 1.03% 0,93% 0.56% 12. Real Estat 5,98% 5,78% 6.02% 7,52% 7.11% 13. Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis 1,87% 1,95% 2.02% 1,53% 1.59% 14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya 3,33% 2,69% 2.42% 1,81% 1.83% 15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 1,54% 1,32% 1.45% 1,34% 16. Jasa Pendidikan 1,49% 1,08% 1.22% 1,12% 0.97% 17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,87% 0,77% 0.70% 0,68% 0.66% 18. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi 4,41% 3,49% 3.48% 2,86% 2.54% 19. Kegiatan Jasa Lainnya 3,09% 3,03% 2.75% 2,68% 2.30% 20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan 2,24% 2,10% 2.11% 2,31% 2.47% 21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 3,23% 0,85% 0.43% 0,00% 22. Rumah Tangga 2,78% 2,34% 2.25% 2,03% 2.04% 23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya 5,22% 3,83% 4.30% 4,10% 2.99% NPF Industri 3,53% 2,78% 2.81% 2,58% 2.32% 33
34 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan Pada triwulan IV-2022, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan secara year-on-year sebesar 33,18% atau menjadi Rp20,36 triliun. F. Jenis Valuta Pinjaman Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada triwulan IV-2022 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp257,60 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 66,77% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 28,85%, Yen Jepang 4,25%, Singapore Dollar 0,00%, dan Euro 0,12%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (hedging)). 1.4.4. Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Konvensional Total aset dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,20% dan 16,60% menjadi Rp25,94 triliun dan Rp14,28 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara liabilitas mengalami penurunan sebesar 2,44% menjadi Rp11,66 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. itu, total Grafik I-40 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas (triliun Rupiah) 30,00 25,00 7 2 , 1 2 9 0 3 2 , 9 9 3 2 , 0 2 4 2 , 4 9 5 2 , 20,00 15,00 5 8 9 , 2 4 , 1 1 9 1 , 1 1 9 8 , 1 1 3 0 2 1 , 6 9 . 1 1 5 9 , 1 1 5 2 2 1 , 6 6 , 1 1 8 2 4 1 , 10,00 5,00
TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 Aset Liabilitas Ekuitas B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura Selama periode triwulan IV-2022 terdapat dua pencabutan izin usaha perusahaan modal ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada tercatat sebanyak 54 perusahaan. triwulan IV-2022 C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Total pembiayaan/penyertaan neto Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan sebesar 0,69% menjadi Rp18,02 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/ penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan usaha produktif/bagi hasil dengan proporsi sebesar 59,02% dari total pembiayaan/ penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp10,63 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp8,19 triliun atau sebesar 43,96%. neto Grafik I-41 Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal (triliun Rupiah) 20,00 18,00 16,08 17,66 18,12 17,89 18,02 16,00 14,00 12,00 5 5 9 , 0 6 0 1 , 8 8 0 1 , 8 8 0 1 , 10,00 8,00 6,00 4 8 5 , 6 3 6 , 7 5 6 , 9 2 6 , 7 6 6 , 4,00 2,00 8 6 0 , 0 0 0 , 0 7 0 , 0 0 0 , 7 6 0 , 0 0 0 , 1 7 0 , 0 0 0 , 1 7 0 , 0 0 0 ,
TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 Penyertaan Saham Obligasi Konversi Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang Start-Up Pembiayaan Usaha Produktif Bagi Hasil Total Pembiayaan/Penyertaan 3 6 0 1 ,
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel I-45 | Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi (miliar Rupiah) No. Sektor Ekonomi Jumlah 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 826.64 2. Pertambangan dan Penggalian 88.67 3. Industri Pengolahan 393.52 4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin 210.11 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah 25.60 6. Konstruksi 392.55 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 8,195.77 8. Transportasi dan Pergudangan 208.56 9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 88.20 10. Informasi dan Komunikasi 942.27 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,401.37 12. Real Estat 493.54 13. Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis 342.39 14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya 2,231.86 15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 4.20 16. Jasa Pendidikan 10.15 17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 23.66 18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi 17.87 19. Kegiatan Jasa Lainnya 199.05 20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan 0.66 21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
22. Rumah Tangga 166.35 23. Bukan Lapangan Usaha Lainnya 379.41 Total 18,642.4 Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan D. Rasio Keuangan Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), Return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). a) BOPO mengalami penurunan dari 82,87% pada triwulan III-2022 menjadi 79,72% pada triwulan IV-2022. b) IFAR mengalami penurunan dari 73,94% pada triwulan III-2022 menjadi 69,46% pada triwulan IV-2022. c) ROA mengalami peningkatan dari 3,48% pada triwulan III-2022 menjadi 4,70% pada triwulan IV-2022. d) ROE mengalami peningkatan dari 5,43% pada triwulan III-2022 menjadi 7,89% pada triwulan IV-2022. E. Sumber Pendanaan Untuk membiayai kegiatan usaha, selain menggunakan modal sendiri, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman dan pendanaan dengan total pada triwulan IV-2022 adalah Rp9,26 turun sebesar 3,93% dibandingkan triwulan sebelumnya. triliun atau 35
36 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Grafik I-42 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00
TW IV-2021 TW I-2022 Pinjaman Subordinasi 0,06 0,04 Surat Berharga 0,81 0,79 Pinjaman Luar Negeri 1,37 1,60 Pinjaman Dalam Negeri 5,91 6,70 1.4.5. Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset secara keseluruhan sebesar Rp133,90 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp90,89 triliun dan Rp43,01 triliun pada triwulan IV-2022. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset, liabilitas, dan ekuitas mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,75%, 3,19% dan 1,82%. Tabel I-46 | Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur Jenis Infrastruktur 2021 TW IV Infrastruktur Air Minum 2.53 Infrastruktur Jalan 19.68 Infrastruktur Ketenagalistrikan 17.87 Infrastruktur Lainnya 27.75 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 1.23 Infrastruktur Telekomunikasi 5.17 Infrastruktur Transportasi 12.28 Total 86.51 (triliun Rupiah) TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 0,03 0,03 0,03 0,79 0,55 0,39 1,74 1,76 1,94 7,06 7,30 6,90 Grafik I-43 Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas (triliun Rupiah) 140 129,13 128,59 129,58 130,32 133,90 120 100 87,97 86,88 87,90 88,08 90,89 80 60 41,16 41,71 41,68 42,24 43,01 40 20
TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 Aset Liabilitas Ekuitas jenis Sementara infrastruktur, lainnya mendominasi total pembiayaan yang disalurkan industri PPI dengan total pembiayaan sebesar Rp38,33 triliun atau sebesar 36,58%. itu, bila dilihat berdasarkan infrastruktur (triliun Rupiah) 2022 TW I TW II TW III TW IV 2.54 2.24 2.27 1.93 18.59 23.16 23.52 24.67 16.49 14.65 14.55 14.49 34.14 32.65 34.60 38.33 1.50 8.07 8.56 8.79 4.02 4.86 5.76 5.72 8.12 10.15 10.17 10.86 85.39 95.78 99.43 104.80
1.4.6. Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus Total aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) secara keseluruhan mengalami kenaikan 1,83% pada triwulan IV-2022 menjadi Rp280,94 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. LJKK tersebut terdiri dari Perusahaan Penjaminan Konvensional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Sarana Multigriya Finansial, Pergadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Grafik I-44 Pertumbuhan Aset LJKK (triliun Rupiah) 300 280,94 280 273,02 275,41 274,76 275,88 270 260 250 240 230 220 210 200 TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 A. Perusahaan Penjaminan Konvensional didirikan untuk Perusahaan mendorong program Pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit. Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan konvensional turun 4,48% menjadi Rp34,03 triliun. Penjaminan Grafik I-45 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah) 36,00 35,60 35,68 35,00 34,64 34,03 34,00 33,00 32,45 32,00 31,00 30,00 29,00 TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 Outstanding penjaminan konvensional selama triwulan IV-2022 mengalami penurunan 8,94% menjadi Rp276,02 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Outstanding penjaminan Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK usaha produktif mengalami kenaikan sebesar 0,62% menjadi Rp203,15 triliun. Outstanding penjaminan usaha non produktif turun sebesar 28,02% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp72,87 triliun. Grafik I-46 Outstanding Penjaminan (triliun Rupiah) 300 250 101,24 72,87 200 75,16 70,76 68,09 150 100 144,62 157,59 170,56 201,90 203,15 50
TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 Outstanding Penjaminan - Usaha Non Produktif Outstanding Penjaminan - Usaha Produktif B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Total aset LPEI pada triwulan IV-2022 mengalami kenaikan 1,28% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp87,03 triliun. Grafik I-47 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah) 100 90 89,10 89,08 88,44 85,94 87,03 80 70 60 50 TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 Pembiayaan LPEI mengalami penurunan 3,09% dari periode sebelumnya menjadi Rp83,64 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya pembiayaan konvensional sebesar 2,31% menjadi Rp72,17 triliun dan turunnya piutang syariah sebesar 7,80% menjadi Rp11,47 triliun. Grafik I-48 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - 12,43 71,54 12,24 71,07 12,68 75,73 12,44 73,87 11,47 72,17 TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 Konvensional Syariah 37
38 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 C. Sarana Multigriya Finansial (SMF) Aset PT. SMF (Persero) pada triwulan IV- 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,21% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp32,94 triliun. Grafik I-49 Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero) (triliun Rupiah) 35 34 33,75 33 32,87 32,94 32 31 30,35 30 29,94 29 28 TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2022 Nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT. SMF (Persero) kepada penyalur KPR pada periode ini tercatat naik sebesar 13,48% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp27,14 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil proses sekuritisasi PT. SMF (Persero) tercatat sebesar Rp13,29 triliun, naik 3,91% dengan periode sebelumnya. Grafik I-50 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT. SMF (Persero) (triliun Rupiah) 30 27,14 25 22,57 21,53 22,25 23,92 20 15 12,79 12,79 12,79 12,79 13,29 10 5
TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2021 Penyaluran Pinjaman Sekuritisasi D. Pergadaian Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, perusahaan pergadaian yang diawasi oleh OJK tidak lagi hanya perusahaan pergadaian pemerintah, yaitu PT. Pegadaian. Sampai dengan triwulan IV-2022, terdapat satu perusahaan pergadaian pemerintah, 118 perusahaan pergadaian swasta konvensional yang memperoleh ijin dari OJK, serta tiga perusahaan pergadaian swasta syariah yang memperoleh ijin dari OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berizin tercatat naik 5,80% menjadi Rp75,19 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan IV- 2022 tercatat sebesar Rp60,49 triliun, atau naik 5,66% dibandingkan triwulan sebelumnya. Grafik I-51 Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian (triliun Rupiah) 80 70 60 66,87 53,32 69,27 55,47 70,41 56,44 71,07 57,25 75,19 60,49 50 40 30 20 10 0 TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2022 TW IV-2021 Aset Penyaluran Pinjaman E. Permodalan Nasional Madani (PNM) Aset PT. PNM pada triwulan IV-2022 tercatat sebesar Rp46,56 triliun, naik 2,43% dari triwulan sebelumnya. Seiring dengan kenaikan aset tersebut, pemberian pinjaman oleh PT. PNM juga mengalami kenaikan sebesar 4,06% dari periode sebelumnya menjadi Rp38,44 triliun. Grafik I-52 Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT. PNM (Persero) (triliun Rupiah) 50 43,52 44,56 45,06 45,45 46,56 40 32,38 34,26 35,43 36,94 38,44 30 20 10
TW IV-2021 TW I-2022 TW II-2022 TW III-2021 TW IV-2021 Aset Pemberian Pinjaman 1.4.7. Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada publik mengenai statistik industri Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang lebih up-to-date dan dapat diperbandingkan dengan lainnya secara triwulanan, serta meningkatkan kualitas analisis kinerja laporan keuangan industri yang lebih efektif, dan mendukung kegiatan pengawasan melalui analisis kinerja laporan keuangan industri, OJK memandang perlu Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk menerapkan secara dini penyampaian laporan keuangan triwulan I dan triwulan III. Sedangkan untuk penyampaian laporan keuangan periode triwulan II dan triwulan IV tetap mengacu pada kewajiban penyampaian laporan semester I dan semester II. Pada triwulan III-2022 aset IKNB mengalami kenaikan 0,64% menjadi Rp17,50 triliun dibandingkan periode Semester I-2022. industri perasuransian industri Jasa Penunjang
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel I-47 | Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (triliun Rupiah) No. Jenis Indikator Semester II 2021 Triwulan I 2022 Semester I 2022 Triwulan III 2022 Semester II 2022 1. Aset 14,80 18,09 17,38 17,50 17,50 2. Liabilitas 10,97 13,94 13,04 13,16 13,16 3. Modal Sendiri 3,83 4,16 4,34 4,34 4,34 4. Pendapatan Jasa Keperantaraan 3,40 1,21 2,08 3,11 3,11 5. Laba (Rugi) 0,77 0,32 0,62 0,99 0,99 ) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB disajikan per triwulan (3 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan IV 2022 masih menggunakan data Triwulan III 2022 mengingat batas waktu penyampaian laporan semester II 2022/Triwulan IV 2022 adalah 7 Februari 2023. Selama periode pelaporan terdapat pemberian izin maupun pencabutan perusahaan. Namun demikian, terdapat perubahan nama satu Perusahaan Pialang Asuransi, yaitu PT. Rimas Proteksindo Utama yang berubah nama menjadi tidak PT. Pialang Asuransi Nasional Daperma Indonesia. Untuk itu, jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 223 perusahaan. Tabel I-48 | Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB No. Jenis Perusahaan 2021 TW IV TW I TW II 2022 TW III TW IV 1. Pialang Asuransi 155 155 155 155 155 2. Pialang Reasuransi 41 41 41 41 41 3. Jasa Penilai Kerugian Asuransi 27 27 27 27 27 Jumlah 223 223 223 223 223 1.4.8. Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan IV-2022 adalah 242 LKM dengan 161 LKM konvensional dan 81 LKM Syariah. Sementara itu data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan 4 bulanan. Total aset LKM berdasarkan laporan periode Desember 2022 adalah sebesar Rp1.515,31 miliar dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp945,63 miliar, serta simpanan sebesar Rp548,17 miliar. Tabel I-49 | Jumlah LKM No. Jenis Badan Usaha 2021 TW IV TW I TW II 2022 TW III TW IV 1. Konvensional Koperasi 103 103 101 103 100 PT 43 43 44 44 61 2. Syariah Koperasi 80 80 80 80 80 PT 1 1 1 1 1 Jumlah 227 227 226 228 242 39
40 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel I-50 | Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (miliar Rupiah) No. Jenis Indikator Agustus 2021 Desember 2021 April 2022 Agustus 2022 Desember 2022 1. Aset 1.275,97 1.383,95 1.380,68 1.436,34 1.515,31 2. Liabilitas (+dana Shirkah Temporer) 658,62 719,45 727,00 777,67 836,03 3. Ekuitas 617,34 664,50 653,68 658,68 679,29 4. Pinjaman yang Diberikan 737,76 836,18 907,33 909,68 945,23 5. Simpanan/Tabungan 427,28 464,15 458,41 500,42 548,17 1.4.9. Perkembangan Industri Fintech (Financial Technology) Jumlah Penyelenggara yang terdaftar dan berizin sampai dengan periode triwulan IV-2022 sebanyak 102 entitas atau tidak mengalami penambahan bila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Total aset fintech pada periode laporan sebesar triliun dengan pinjaman outstanding Rp5,51 mencapai Rp51,12 triliun atau meningkat 4,89%. Tingkat Wan Prestasi (TWP) atau pinjaman macet pada triwulan IV-2022 mengalami penurunan 0,29% menjadi 2,78% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tabel I-51 | Perkembangan Industri Fintech (Peer-to-Peer Lending) 2021 2022 No. Industri TW IV TW I TW II TW III TW IV 1. Jumlah Penyelenggara Terdaftar 103 102 102 102 102 2. Aset 4,06 4,52 4,76 5,11 5,51 3. Jumlah Pemberi Pinjaman 809.494 860.971 902.711 960.396 999.455 4. Jumlah Penerima 73.246.852 78.560.968 85.190.765 90.211.983 99.795.780 5. Akumulasi Penyaluran Pinjaman (triliun Rupiah) 5. Akumulasi Penyaluran Pinjaman (triliun Rupiah) 295,86 343,86 400,42 455 6. Outstanding Pinjaman (triliun Rupiah) 29,88 37,39 44,34 48,74 51,12 7. TWP 1,90% 2,29% 2,32% 2,53% 2,78%
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 1.5 Perkembangan Program Flagship OJK 1.5.1 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Sampai dengan terdapat triwulan perubahan jumlah target lahan dari Kementerian Pertanian dari yang sebelumnya 1 juta hektar menjadi 382.484 hektar. Selain itu, terdapat penambahan jumlah provinsi dari yang sebelumnya 30 provinsi menjadi 31 provinsi. Jumlah lahan mencapai sebesar 353.259,25 hektar atau sebesar 92,36% dibandingkan dengan target sebanyak 382.484 hektar lahan. Capaian premi per Desember 2022 tercatat sebesar Rp63,59 Miliar dengan jumlah klaim sebesar Rp14,54 miliar atau turun 84,93% secara year-on-year (yoy). IV-2022, 1.5.2 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Sampai dengan akhir triwulan IV-2022, Premi AUTS sebesar Rp13,48 miliar dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp10,79 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp2,7 miliar. Jumlah sapi sebanyak 67.436 ekor sapi atau 73,08% dari target 92.280 ekor sapi di 30 Provinsi. klaim AUTS sebesar Rp13,66 miliar. 1.5.3 Pembiayaan Ekonomi Kreatif juga berperan dalam Perusahaan pembiayaan meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung dalam meningkatkan Program pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam itu, Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan IV-2022, jumlah penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp44,20 triliun, dengan rincian sebagai berikut: Pemerintah jangka panjang. Untuk Tabel I-52 | Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif Pembiayaan Sektor Ekonomi Kreatif Nilai (Rupiah) Arsitektur 1.154.487.190.334 Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk 2.867.279.185.404 Film, Animasi, dan Video 230.516.355.004 Fotografi 638.988.770.640 Kriya 14.790.889.002.005 Kuliner 12.515.206.660.014 Musik 458.777.874.090 Fashion 3.266.402.066.967 Aplikasi dan Game Developer 2.100.263.968.864 Penerbitan 1.269.431.664.861 Periklanan 2.312.015.958.444 Televisi dan Radio 712.039.649.944 Seni Pertunjukan 9.550.767.314 Seni Rupa 1.875.869.941.782 Total 44.201.719.055.667 41
42 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 1.5.4 Pembiayaan pada Sektor Pariwisata Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah melalui kemudahan pembiayaan pengembangan pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK mendorong kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. industri Tabel I-53 | Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata Pembiayaan Sektor Pariwisata Penyediaan Akomodasi Penyediaan Makanan dan Minuman Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api Jasa Transportasi Angkutan Darat Jasa Transportasi Angkutan Laut Jasa Transportasi Angkutan Udara Jasa Penyewaan Transportasi Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya Kegiatan Budaya Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata Jasa terkait dengan Pariwisata Produk Konsumsi Lainnya Total Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan IV-2021, nilai outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp38,30 triliun. Nilai (Rupiah) 4.640.974.182.008 4.283.482.280.667 367.951.716.017 2.272.458.536.602 644.505.852.034 183.803.158.994 3.945.873.444.973 2.496.995.776.951 512.708.426.439 122.949.587.116 11.598.733.723.907 3.837.370.272.528 3.387.327.016.370 38.295.133.974.606
2 43 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan
44 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Pengaturan dan Pengawasan Penerbitan 10 POJK (6 bidang Perbankan, 1 bidang Pasar Modal, 3 bidang IKNB) dan 15 SEOJK (4 bidang Perbankan, 5 bidang Pasar Modal, 6 bidang IKNB). Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) dari 5 kantor Bank dengan 8 penyimpangan ketentuan perbankan (PKP). Pemeriksaan terhadap 6 Perusahaan Efek dengan focus Risk-Based Approach Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU PPT). Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera). Pengembangan Penyusunan dan penerbitan pedoman pengawasan internal sebagai pedoman pengawasan bank dengan prinsip kehati-hatian. Implementasi OJK BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS. • Penyusunan Buku Kumpulan Pendapat Akuntansi di Bidang Pasar Modal Periode I (Tahun 2015 s.d Tahun 2022) dan 9 Kajian di Pasar Modal. Penyusunan 15 kajian penelitian dan pengembangan IKNB, riset di bidang Fintech Lending. Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sosialisasi POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Telah dibentuk 486 TPAKD tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sampai dengan triwulan IV-2022. Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan LJK dari seluruh sektor serta Satker di KP dan KR/KOJK. 90 kegiatan literasi dan edukasi keuangan OJK yang menjangkau 8.392.428 peserta. • Penyelenggaraan program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), PUJK syariah, serta stakeholder terkait.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 2.1 Aktivitas Pengaturan 2.1.1 Pengaturan Perbankan Pada triwulan 10 peraturan terkait perbankan mencakup enam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan empat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). IV-2022, OJK menerbitkan A. POJK No.18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis Penyusunan pengaturan ini dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Kewenangan OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu; (2) Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis oleh OJK dapat didahului instruksi tertulis atau tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu; dan (3) Mekanisme pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu (antara lain terkait jangka waktu pelaksanaan Perintah Tertulis, rencana tindak, pelaporan). B. POJK No.19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Penyusunan pengaturan ini dalam rangka menanggapi kondisi terkini dimana Indonesia dilanda bencana yang disebabkan oleh kondisi alam maupun nonalam (seperti beberapa virus yang dapat menyerang manusia ataupun hewan yang penyebarannya sangat masif ataupun karena sebab lainnya), yang mengakibatkan antara lain terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Adapun pokok pengaturan yang diatur dalam POJK Bencana untuk Bank antara lain: (1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; (2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi; dan (3) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/ pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/ pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya. C. POJK No.22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum ini dilatarbelakangi Penyusunan pengaturan teknologi pesatnya oleh informasi yang mengubah proses bisnis industri jasa keuangan termasuk perbankan, sehingga diperlukan kolaborasi perbankan dengan perusahaan bidang keuangan dalam suatu ekosistem digital. Kolaborasi tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan penyertaan modal. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Kewajiban Bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara; (2) Batasan jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal oleh Bank, yaitu paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal Bank (jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal yaitu Penyertaan Modal pada seluruh Investee, termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan dividen saham); dan (3) Kewajiban Bank untuk menyampaikan rencana tindak atas pelampauan batasan Penyertaan Modal kepada OJK apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal melampaui batasan 35% (tiga puluh lima persen), yang disebabkan oleh peningkatan Penyertaan Modal pada Investee dan/atau penurunan modal Bank. perkembangan D. POJK No.23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Penyusunan pengaturan bertujuan untuk keselarasan kebijakan pengaturan melalui pendekatan principle based, pengharmonisasian dengan ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) dan Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD) yang berlaku bagi bank umum, serta penyelarasan dengan ketentuan terkini lainnya yang berlaku bagi BPR dan BPRS. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) BPR dan BPRS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan Penyediaan Dana kepada Peminjam atau Penyaluran Dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas; (2) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 45
46 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR atau BPRS; dan (3) Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR atau BPRS lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS. E. POJK tentang Tahun Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum Penyusunan pengaturan bertujuan agar sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bank Umum memiliki daya saing tinggi, berintegritas, kompeten, dapat mendukung industri perbankan agar semakin kontributif, memiliki daya tahan yang baik atau resiliens, berdaya saing tinggi, serta mampu untuk mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi di era digital. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Bank harus memiliki Direktur yang membawahkan fungsi SDM yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas Bank. Fungsi SDM dilaksanakan oleh satuan kerja SDM; (2) Bank dapat melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia alih daya yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank; dan (3) Kewajiban Bank untuk memiliki sistem dan/atau prosedur internal untuk memantau realisasi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan. No.24 2022 profesional, sehingga F. POJK No.27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Penyusunan pengaturan ini dilatar belakangi oleh berlakunya standar Basel 3 Reforms secara 1 Januari 2023 yang mengubah tata cara perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Untuk itu, diperlukan penyelarasan pada POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagai payung ketentuan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Penyesuaian dengan standar Basel 3 reforms antara lain berupa pemberlakuan kewajiban perhitungan ATMR Risiko Pasar bagi seluruh bank; (2) Payung pengaturan terkait kewajiban perhitungan permodalan atas eksposur bank ke CCP dan penyediaan margin atas transaksi derivatif yang tidak dilakukan melalui CCP; dan (3) Penyelarasan dengan POJK lainnya seperti kewajiban pelaporan KPMM melalui sistem pelaporan OJK. internasional pada G. SEOJK tentang No.23/SEOJK.03/2022 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum Penyusunan ketentuan pelaksana ini dilatar belakangi oleh revisi standar pemenuhan modal minimum untuk risiko pasar sebagaimana diatur dalam standar Basel III: Finalising post- crisis reforms (Basel III Reforms) tahun 2017 yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) sebagai respon terhadap krisis keuangan global. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Bank menyampaikan uji coba Laporan Perhitungan ATMR Risiko Pasar sebagaimana poin 4.b. diatas untuk posisi akhir bulan Juni 2023, bulan September 2023, dan bulan Desember 2023; (2) Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar untuk posisi akhir bulan Desember 2023; dan (3) ATMR Risiko Pasar SEOJK ini pertama kali diperhitungkan dalam perhitungan rasio KPMM sejak 1 Januari 2024. H. SEOJK No.27/SEOJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan Penyusunan ketentuan pelaksana ini dilatar belakangi oleh Penerbitan POJK No.5/ POJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (POJK LPIP), sehingga perlu penyesuaian terhadap pengaturan teknis yang sebelumnya diatur masih dalam SEBI No.15/49/DPKL perihal Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) LPIP menerapkan tata kelola yang baik dengan prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, lain melalui Independency, Fairness) antara pelaksanaan tugas direksi dan dewan komisaris, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, audit ekstern, serta pedoman operasional terkait kerja sama dengan anggota LPIP; dan (2) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan serta tata cara penilaian kembali terhadap pihak utama pengendali dan pihak utama pengurus LPIP, yaitu berkaitan dengan persyaratan, proses yang dilakukan, hasil penilaian, dan tindak lanjut atas hasil penilaian. I. SEOJK tentang No.28/SEOJK.03/2022 Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum Penyusunan ketentuan pelaksana ini dilatar belakangi perlunya penerapan manajemen risiko Bank secara komprehensif, termasuk melalui dukungan terhadap peningkatan kompetensi kerja di bidang manajemen risiko
melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan bagi SDM yang dimiliki Bank. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko yaitu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan, dan dapat diperpanjang. Masa berlaku perpanjangan Sertifikat Manajemen Risiko adalah 3 (tiga) tahun setelah tanggal masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko sebelumnya berakhir; dan (2) Dalam pelaksanaan uji kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko, dapat dilakukan dengan program sertifikasi tanpa berjenjang atau program akselerasi (fast track) dengan kriteria dan pemenuhan ketentuan tertentu. J. SEOJK tentang No.29/SEOJK.03/2022 Ketahanan Dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum Penyusunan ketentuan pelaksana ini dilatar belakangi perlunya ketentuan lanjut yang mengatur pelaksanaan dari POJK No.11/ POJK.03/2022 Penyelenggaraan tentang Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI). Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Penilaian risiko inheren terkait keamanan siber; (2) Penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber, dan (3) Penerapan proses ketahanan siber bagi bank umum. lebih 2.1.2 Pengaturan Pasar Modal Pada triwulan IV-2022, OJK menerbitkan enam peraturan terkait Pasar Modal mencakup satu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan lima Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). A. POJK Nomor 19 tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. POJK ini merupakan pengaturan yang mengatur perlakuan khusus untuk LJK pada daerah dan sektor tertentu yang terkena dampak bencana termasuk sektor Pasar Modal. POJK ini mengatur bahwa dalam hal terjadinya bencana pada daerah, sektor dan/atau pelaku industri tententu di bidang Pasar Modal yang dapat menyebabkan dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan/atau sektor tertentu yang terkena dampak bencana, OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang Pasar Modal yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas Pasar Modal dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri yang terdampak bencana. Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK B. POJK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek Penyusunan ketentuan ini dilatar belakangi oleh amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) kepada OJK sebagai satu-satunya Pihak yang dapat mengajukan kepailitan atas Perusahaan Efek; dan belum terdapat mekanisme terkait pelaksanaan kewenangan OJK berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 37/2004 di internal OJK. Pokok pengaturan antara lain: (1) Definisi Perusahaan Efek, Pihak, Kepailitan, Kreditor, Pemohon, Utang, Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek, Nasabah, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hari Kerja, dan Pengadilan; dan (2) Permohonan Pernyataan Kepailitan Perusahaan Efek. C. SEOJK Nomor 18/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2016 tentang Pendidikan Penyelenggaraan Berkelanjutan Bagi Wakil Manajer Investasi Penyesuaian ketentuan pelaksana ini dilatar belakangi oleh kewajiban pelaporan kegiatan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) oleh Wakil Manajer Investasi (WMI) kepada OJK yang perlu disesuaikan dengan POJK Nomor 31/ POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi; dan terdapat sejumlah ketentuan dalam SEOJK Nomor 55/SEOJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Manajer Investasi tidak relevan dengan situasi saat ini. Pokok pengaturan antara lain: (1) Menambahkan media digital lain selain media digital cakram padat (compact disk), yaitu diska lepas (flash laporan disk) sebagai media penyampaian penyelenggaraan PPL; dan (2) Penghapusan format Laporan Partisipasi Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Manajer Investasi. Program D. SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Latar belakang penerbitan SEOJK tersebut di atas adalah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinilai masih memberikan dampak terhadap pelaku Pasar Modal di Indonesia, antara lain Emiten, Perusahaan Publik, dan para 47
48 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 pemodal, sehingga berpotensi memengaruhi kemampuan pelaku Pasar Modal untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan relaksasi bagi Emiten, Perusahaan Publik, dan pemodal dalam rangka menjaga stabilitas kondisi Pasar Modal Indonesia. Pokok pengaturan antara lain: (1) Perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan penilai yang digunakan sebagai persyaratan dan dokumen pendukung Pernyataan Pendaftaran, pernyataan penggabungan usaha, pernyataan peleburan usaha, laporan keterbukaan informasi dan/atau aksi korporasi lain yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yang diperpanjang dari semula paling lama 6 bulan menjadi paling lama 7 bulan; dan (2) Permohonan oleh Pengendali Perusahaan Terbuka hanya dapat diajukan terhadap pengalihan kembali saham yang tidak dapat terlaksana akibat dampak pandemi COVID-19, baik sebelum atau setelah ditetapkannya SEOJK ini. E. SEOJK Nomor 24/SEOJK.04/2022 tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Juali Beli Obligasi dan Saham oleh Perusahaan Efek SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) POJK Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Laporan Keuangan Perusahaan Efek. Ketentuan ini juga berkaitan dengan SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 Akuntansi tentang Perusahaan Efek untuk mengakomodir transaksi yang berasal dari perkembangan bisnis khususnya transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi jual beli obligasi dan saham. Pokok pengaturan antara lain: (1) Kewajiban Perusahaan Efek menerapkan ketentuan perlakuan akuntansi transaksi jual beli obligasi dan saham sebagaimana diatur dalam SEOJK ini dan memperhatikan prinsip dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/ atau SAK baru, Perusahaan Efek wajib mengikuti SAK terkini sepanjang tidak dinyatakan lain oleh OJK; dan (2) Pengakuan Perusahaan Efek atas aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan ketika menjadi agen atau prinsipal dalam ketentuan kontraktual instrumen. Penyusunan Pedoman Perlakuan yang ditujukan F. SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2022 tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan Perusahaan Efek SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat (3) POJK Nomor 20/ POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek. Pokok pengaturan antara lain: (1) Definisi Perusahaan Efek, Efek, Transaksi Pendanaan, Transaksi Pinjam- Repurchase Meminjam Agreement, Transaksi Margin, Transaksi Short Selling, dan Standar Akuntansi Keuangan; (2) Kewajiban Perusahaan Efek yang melakukan untuk menerapkan Transaksi Pendanaan ketentuan perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam SEOJK ini; dan (3) Perlakuan akuntansi atas aset keuangan alihan. Efek, Transaksi G. SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan untuk menindaklanjuti Pasal 3 ayat (2) POJK Nomor 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum. Pokok pengaturan yang diatur berlaku untuk Penawaran Efek dengan nilai secara keseluruhan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan dalam 1 kali atau beberapa kali Penawaran Efek dalam jangka waktu paling lama 12 bulan; dan dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 Pihak, yang bukan merupakan Penawaran Umum. 2.1.3 Pengaturan IKNB Pada triwulan IV-2022, OJK menerbitkan sembilan peraturan terkait IKNB mencakup tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan enam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). A. POJK Nomor 19 tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. Penerbitan POJK Bencana dilatar belakangi yang disebabkan bencana di oleh kondisi alam maupun nonalam yang mengakibatkan antara lain terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. POJK Bencana berlaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang mencakup Bank (BUK, BUS, UUS, BPR, BPRS), industri Pasar Modal, dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB). OJK memberikan perlakuan khusus bagi LJK dan pelaku industri untuk diterapkan pada daerah tertentu dan/ atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana. Selanjutnya OJK akan menetapkan daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia
Indonesia yang terkena dampak Bencana serta jangka waktu perlakuan khusus. B. POJK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan. POJK ini merupakan landasan hukum bagi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik. Selain itu, sebagai ketentuan atas tata kelola dan manajemen risiko yang dikhususkan bagi PT. Asabri agar dapat meningkatkan nilai PT. Asabri bagi seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai penegakan kepatuhan kepada PT. Asabri Indonesia. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Ruang lingkup dan mekanisme pengawasan (2) Tata Kelola perusahaan yang baik bagi pengelola program (3) Manajemen Risiko, dan (4) Pelaporan. C. POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh perkembangan layanan keperantaraan asuransi secara digital yang cukup pesat dengan model bisnis yang bervariasi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi industri dan konsumen. Untuk itu, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perusahaan tersebut diperlukan penyesuaian terhadap POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Pengaturan mengenai layanan pialang asuransi digital (2) Kewajiban perusahaan asuransi untuk memastikan tenaga Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK ahli agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (3) Kerja sama antar perusahaan pialang asuransi/ reasuransi (co-broking) (4) laporan keuangan Kewajiban penyampaian secara (5) Penyesuaian triwulanan, dan pengaturan mengenai sanksi administratif, termasuk denda administratif. D. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.05/2022 tentang Permohonan Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Informasi (LPBBTI). Latar belakang penyusunan rancangan SEOJK Perizinan LPBBTI merupakan amanat Pasal 9 ayat (9) dan ketentuan mengenai permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan secara elektronik dalam POJK tentang Layanan Nomor 10/POJK.05/2022 Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022). Untuk itu, diperlukan pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik. Selain itu, SEOJK Perizinan LPBBTI disusun dalam rangka penyempurnaan media penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan melalui jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dalam rangka penyempurnaan dan penambahan formulir permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 10/2022. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Ruang lingkup permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan secara elektronik (2) Tata cara penyampaian dan persyaratan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan secara elektronik, dan (3) Penyimpanan data. Teknologi sistem E. SEOJK Nomor 22/SEOJK.05/2022 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI). SEOJK Laporan Bulanan PT. BPUI merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 13/ POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bahana Pembinaan Indonesia. SEOJK Laporan Bulanan Usaha PT. BPUI merupakan pedoman bagi PT. BPUI untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Bentuk dan susunan laporan bulanan 49
50 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 (2) Waktu penyampaian laporan bulanan (3) Anggota Direksi penanggung jawab dan petugas penyusun laporan bulanan, dan (4) Tata cara penyampaian laporan bulanan. F. SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2022 tentang Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (LPP BPJS TK). SEOJK LPP BPJS TK merupakan amanat Pasal 16 ayat (10) POJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan. SEOJK LPP BPJS TK sebagai pedoman bagi BPJS TK untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Bentuk dan susunan laporan bulanan (2) Waktu penyampaian laporan bulanan, dan (3) Tata cara penyampaian laporan bulanan. G. SEOJK Nomor 30/SEOJK.05/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/ SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Sehubungan dengan amanat Pasal 45 ayat (3) POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, serta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk asuransi dengan mengoptimalkan sinergi antara perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dengan badan usaha selain bank dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk asuransi, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Pemasaran produk asuransi melalui Badan Usaha Selain Bank (BUSB) hanya dapat dilakukan dalam bentuk referensi (2) Premi atau kontribusi yang dibayarkan melalui BUSB, dan (3) pemasaran menggunakan media komunikasi jarak jauh berupa sistem elektronik milik BUSB. H. SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank (Bancassurance). SEOJK ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 45 ayat (3) POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang disusun dalam rangka penyempurnaan beberapa isu pengaturan dan sekaligus mencabut seluruh substansi pengaturan yang saat ini diatur dalam SEOJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerja sama dengan Bank (Bancassurance). Adapun, latar belakang penyusunan SEOJK Bancassurance ini adalah dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan terkait penyelenggaraan produk Bank Umum (POJK tentang Penyelenggaraan 13/POJK.03/2021 Produk Bank Umum) dan untuk mempermudah perizinan atas kerja sama pemasaran produk asuransi melalui serta meningkatkan perlindungan konsumen. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Persyaratan dan kriteria Bancassurance (2) Persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam masing-masing model bisnis Bancassurance (3) Penyusunan perjanjian Bancassurance (4) Tata cara permohonan persetujuan Bancassurance (5) Manajemen risiko perusahaan dalam rangka Bancassurance, dan (6) Aspek perlindungan konsumen. perbankan khususnya Bancassurance, I. SEOJK Nomor 32/SEOJK.05/2022 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Latar belakang Penyusunan SEOJK PKPU yaitu 14/POJK.03/2021 berlakunya POJK Nomor tentang Perubahan atas POJK Nomor 34/ POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan berimplikasi pada perlunya penyesuaian atas SEOJK Nomor tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dengan SEOJK PKPU. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Penambahan industri yang menjadi cakupan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (2) Penambahan reputasi keuangan bagi Pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham sebagai salah satu indikator dilaksanakannya penilaian kembali pihak utama (3) Pengaturan lebih rinci terkait permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham (4) lebih rinci terkait kewenangan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali (5) Pengaturan lebih rinci terkait status pihak utama yang ditetapkan dengan predikat lulus diperlakukan tidak sebagai pihak terkait LJKNB (6) Penjabaran lebih rinci tekait sanksi, dan (7) Pemberlakuan SEOJK PKPU sejak tanggal ditetapkan. 15/SEOJK.05/2019
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 2.2 Aktivitas Pengawasan 2.2.1 Pengawasan Perbankan A. Penegakan Kepatuhan Perbankan 1. Penanganan Dugaan Perbankan (Tipibank) Selama triwulan IV-2022, terdapat laporan mengenai lima kantor Bank dengan delapan Perbankan Penyimpangan (PKP) yang diterima dari pengawas Bank. Ketentuan Tindak Pidana Selanjutnya, telah diterima pada triwulan berjalan maupun pada periode sebelumnya, jumlah PKP yang sedang diproses adalah sebanyak lima kantor Bank dengan delapan PKP. Sementara itu, jumlah PKP yang dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK adalah sebanyak empat kantor dengan enam PKP. terhadap PKP yang Tabel II-1 | Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan Tahapan Kegiatan Bank Umum Triwulan IV-2022 BPR Total Periode Tahun 2022 (Triwulan I s.d. Triwulan IV) KB PKP KB PKP KB PKP KB PKP PKP yang diterima 2 3 3 5 5 8 13 25 PKP dalam proses *) 3 4 2 4 5 8 5 8 PKP yang dikembalikan *) 0 0 0 0 0 0 9 15 PKP yang telah Dilimpahkan kepada DPJK *) 0 0 4 6 4 6 11 21 ) Termasuk carryover PKP yang diterima dari periode sebelumnya rangka melakukan pendalaman Dalam terhadap indikasi PKP yang ditemukan, pada triwulan IV-2022 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap tiga kantor bank. perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank. Tabel II-2 | Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Permintaan No. APH Ahli Saksi Total 2. Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi 1. Polri 8 0 8 IV-2022, dalam rangka Selama triwulan memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan 11 pemberian keterangan Ahli dan satu pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas delapan permintaan dari Polri dan tiga permintaan dari internal OJK. Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas satu permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan. Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus- kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan 2. Kejaksaan RI 0 1 1 3. DPJK - OJK 3 0 3 Total 11 1 12 B. Kelembagaan BUK 1. Jaringan Kantor Pada triwulan IV-2022, terdapat 122.364 jaringan kantor BUK, terdiri dari 122.308 jaringan kantor di dalam negeri dan 56 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/ CRM) sebanyak 94.016 unit. Dibandingkan dengan terdapat triwulan sebelumnya, peningkatan sebanyak 137 jaringan kantor, dengan peningkatan terbanyak pada terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/ CRM). 51
52 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 76.874 jaringan kantor (62,85%), diikuti pulau Sumatera 19.486 (15,93%), Sulampua 11.037 (9,02%), Kalimantan 8.751 (7,15%), dan Bali- Nusa Tenggara 6.160 (5,04%). Grafik II-1 Tabel II-3 | Jaringan Kantor BUK No. Jaringan Kantor 1. Kantor Pusat Operasional 2. Kantor Pusat Non Operasional 3. Kantor Cabang Bank Asing 4. Unit Usaha Syariah 5. Kantor Wilayah 6. Kantor Cabang (Dalam Negeri) 7. Kantor Cabang (Luar Negeri) 8. Kantor Cabang Pembantu Bank Asing 9. Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) 10. Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) 11. Kantor Fungsional 12. Kantor di bawah KCP KCBLN yang tidak termasuk 11, 12, 13, 14 13. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri 14. Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM) Jaringan Kantor UUS 15. Kantor Cabang (Dalam Negeri) 16. Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) 17. Kantor Kas 18. Kantor Fungsional 19. Payment Point 20. Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung 21. Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) 22. Layanan Syariah Bank Umum Jumlah Sumber: APOLO OJK Keterangan: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia Penyebaran Jaringan Kantor BUK Jawa 62,85% Sumatera 15,93% Kalimantan 7,15% Sulampua 9,02% Bali-Nusa Tenggara 5,04% TW III-2022 40 TW IV-2022 39 Δ (1) 54 55 1 8 7 (1) 20 20
148 144
(4)
2.730 2.737 7
17 17
23 23
20.218 20.162
(56)
6 6
1.127 1.129 2
12 12
93.835 94.016 181
177 180
3 191
200 9
59 58
(1)
11 11
90 86
(4)
25 25
197 200
3 3.234 3.231
122.227 122.364 137
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 2. Perizinan Pada triwulan IV-2022, telah diselesaikan 17 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat, perubahan status, dan perubahan nama bank. Pada periode yang sama, terdapat persetujuan permohonan perubahan nama bank atas PT. Bank Bisnis Internasional Tbk menjadi PT. Krom Bank Indonesia Tbk. Selain itu, pada periode laporan juga terdapat satu pencabutan izin usaha Bank. Tabel II-4 | Perizinan Kelembagaan BUK NO. JENIS KEGIATAN TW IV -2022 1. Pembukaan Bank Umum a. Kantor Wilayah (Kanwil) b. Kantor Cabang (KC) 4 c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) d. Kantor Fungsional (KF) e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri 2. Penutupan Bank Umum a. Izin Usaha 1 b. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri c. Kantor Cabang (KC) 4 d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) e. Kantor Fungsional (KF) 3. Pemindahan Alamat Bank Umum a. Kantor Pusat (KP) 1 b. Kantor Wilayah (Kanwil) c. Kantor Cabang (KC) d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) e. Kantor Fungsional (KF) f. Kantor Perwakilan Bank 4. Perubahan Status Bank Umum a. Peningkatan Status KCP menjadi KC 6 KK menjadi KCP KF menjadi KCP KK menjadi KC b. Penurunan Status Bank Umum KP menjadi KC KC menjadi KCP KCP ke KF/KK 5. Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama) 1 6. Perubahan Badan Hukum 7. Merger/Integrasi Bank Umum 8. Izin Bank Devisa 9. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia Jumlah 17 Keterangan: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat 53
54 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Pada triwulan IV-2022, telah dilakukan klarifikasi/wawancara PKK kepada 59 calon PSP/PSPT, Komisaris, dan Direksi BUK, dengan pemohon terbanyak untuk calon Direksi sebanyak 39 pemohon. Tabel II-5 | PKK Calon Pengurus dan PSP BUK Pemohon PKK Total PSP/PSPT 1 Komisaris 19 Direksi 39 Total 59 C. Kelembagaan BPR 1. Jaringan Kantor Pada triwulan IV-2022, terdapat 1.441 BPR dengan 8.177 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 6.044 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan pada jumlah KC, KK, ATM dan payment point, sementara terdapat penurunan pada jumlah KP. Berdasarkan jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan payment point) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 71,25% (5.826 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 14,90% (1.218 kantor). lokasi, penyebaran Tabel II-6 | Jaringan Kantor BPR JARINGAN KANTOR 2022 TW III TW IV ∆ Kantor Pusat (KP) 1.446 1.441 (5) Kantor Cabang (KC) 1.883 1.892 9 Kantor Kas (KK) 2.702 2.711 9 ATM 270 288 18 Payment Point 1.752 1.845 93 Total 8.053 8.177 124 Grafik II-2 Penyebaran Kantor BPR Jawa 71,25% Sumatera 14,90% Bali-Nusa Tenggara 8,11% Kalimantan 2,25% Sulampua 3,50% 2. Perizinan Pada triwulan IV-2022, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan (merger) dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut: a. Lima persetujuan penggabungan BPR 1) PT. BPR Sri Mulya Rejeki ke dalam PT. BPR Polatama Kusuma; 2) PT. BPR Sumber Lumbanmual ke dalam PT. BPR Sumber Sibapudung; 3) PT. BPR Batang Tarusan ke dalam PT. BPR Batang Kapas; 4) PT. BPR Batipuh ke dalam PT. BPR Pariangan; dan 5) PT. BPR Surya Katialo ke dalam PT. BPR Baringin Padang Panjang Sakato. b. Tiga persetujuan pencabutan izin usaha BPR 1) PT. BPR Telaga Sinarcahaya, per 17 November 2022; 2) PT. BPR Sumber Arto, per 21 Desember 2022; dan 3) PT. BPR Pasar Umum, per 25 November 2022. 3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Pada triwulan IV-2022, telah dilakukan PKK kepada 243 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan pemohon terbanyak untuk calon Direksi BPR sebanyak 121 pemohon. Tabel II-7 | PKK Calon Pengurus dan PSP BPR TW IV 2022 Pemohon PKK Total Komisaris 89 Direksi 121 PSP 33 Jumlah 243
2.2.2 Pengawasan Pasar Modal A. Pengawasan terhadap Transaksi dan Lembaga Efek 1. Pengawasan Transaksi Saham Sampai dengan triwulan IV-2022, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut: 1. Monitoring terhadap 44 saham atas hasil pantauan laporan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar secara harian, mingguan, dan bulanan. Tabel II-8 | Monitoring Saham No. Kategori Jumlah Saham 1. Saham yang sedang dilakukan monitoring 11 2. Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 20 3. Saham telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran 13 Total 44 2. Penelahaan saham terhadap sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring unusual market activity, dimana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Selain itu, dilakukan penelaahan terhadap satu nasabah sebagai tindak lanjut dari aktivitas transaksi yang cukup signifikan yang dilakukan oleh nasabah. 20 Tabel II-9 | Penelahaan Saham No. Kategori Jumlah Saham 1. Saham yang sedang dilakukan penelaahan 5 2. Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis 6 3. Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal 9 Total 20 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel II-10 | Penelahaan Nasabah No. Kategori Jumlah Nasabah 1. Nasabah telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal 1 Total 1 3. Pemeriksaan Teknis terhadap 13 saham sebagai lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. transaksi Tabel II-11 | Pemeriksaan Teknis Saham tindak No. 1. Kategori Saham yang sedang dilakukan pemeriksaan teknis Jumlah Saham 6 2. Saham telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Pasar Modal 7 Total 13 2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya Sampai triwulan IV-2022, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut: 1. Monitoring terhadap 38 seri Efek (15 SBN, sembilan EBUS Korporasi, satu MTN dan 13 Waran), dengan rincian sebagai berikut: Tabel II-12 | Monitoring EBUS dan Efek Lain No. Kategori Jumlah Seri Surat Berharga Negara 1. SBN yang sedang dilakukan monitoring 4 2. SBN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 2 3. SBN telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran 9 55
56 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 No. Kategori Jumlah Seri Obligasi dan Sukuk Korporasi 1. EBUS Korporasi yang sedang dilakukan monitoring 2 2. EBUS Korporasi telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 3 3. EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di- discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran 4 Medium Term Notes 1. MTN yang sedang dilakukan monitoring 0 2. MTN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan 0 3. MTN telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran 1 Efek lain 1. Waran yang sedang dilakukan monitoring 5 2. Waran telah 4 ditindaklanjuti ke proses penelaahan 3. Waran telah diputuskan untuk di-discard, setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran Total 4 38 2. Terdapat satu seri EBUS Korporasi dan satu seri Waran dalam proses penelaahan sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring. 3. Terdapat satu seri EBUS Korporasi dan satu seri Waran dalam proses pemeriksaan teknis, sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi awal pelanggaran dan/atau transaksi tidak wajar. Sementara itu untuk SBN, tidak terdapat oustanding pemeriksaan teknis sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan. 4. Rekapitulasi rekomendasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Oktober 2022 s.d. Desember 2022. Tabel II-13 | Denda Keterlambatan Pelaporan Periode Jumlah Rekomendasi Partisipan terkena Denda Total Rekomendasi Denda (Rp) Oktober 2022 11 Partisipan 8.370.000 November 2022 11 Partisipan 1.710.000 Desember 2022 17 Partisipan 4.580.000 Sumber: Rekomendasi Denda Berdasarkan Perhitungan PLTE 5. Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari PT. Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) bulan Oktober, November, dan Desember 2022. 3. Pengawasan Self-Regulatory Organizations (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan dan Pemodal Lembaga Pendanaan Efek (LPE) IV-2022, OJK dalam Selama melakukan pengawasan terhadap SRO, LPHE, PDPP, dan LPE telah melaksanakan antara lain: 1. Persetujuan dan arahan atas Revisi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2022 a. PT. Bursa Efek Indonesia (Revisi Ke- terhadap (PDPP), triwulan 2); b. PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2022 (Revisi Ke-1); c. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (Revisi Ke-1); d. PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Revisi Ke-1); dan e. PT. Pendanaan Efek Indonesia (Revisi Ke-1). 2. Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022: a. PT. Bursa Efek Indonesia; b. PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia; c. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia; d. PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia; dan e. PT. Penilai Harga Efek Indonesia.
3. Permohonan Arahan dan Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2023 a. PT. Bursa Efek Indonesia; b. PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia; c. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia; d. PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia; dan e. PT. Pendanaan Efek Indonesia. 4. Penyampaian Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris Indonesia Pengganti PT. Bursa Efek Terpilih Masa Jabatan 2020 s.d 2024; 5. Tanggapan atas Rancangan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan 6. Permintaan Pendapat beserta Klarifikasi atas Fitur Aplikasi Digibond sebagai Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA); 7. Review dan penerusan dokumen atas Laporan Tindak Lanjut Kesiapan P3IEI sebagai Administrator Dana Kompensasi Kerugian Investor; 4. Pengawasan Perusahaan Efek Selama triwulan IV-2022, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek, telah dilakukan antara lain: 1. OJK telah memberi persetujuan terhadap 11 perubahan susunan anggota direksi, delapan perubahan susunan anggota komisaris, dan lima perubahan pemegang saham. 2. Terdapat satu persetujuan penambahan modal disetor Perusahaan Efek. 3. Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan MKBD terhadap 121 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan IV-2022 sebesar Rp23,59 triliun atau naik sebesar 0,21% dari rata- rata triwulan III-2022. Kenaikan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 94 Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB), terdapat satu PE AB yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan. 4. Melakukan analisis dan pemantauan atas 38 Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan Penjaminan Emisi terhadap 40 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan penjaminan. Dari dalam Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek. 5. Melakukan terhadap pemantauan laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan IV-2022 periode Agustus sampai dengan Oktober 2022. Dalam periode tersebut, terdapat empat Perusahaan belum menyampaikan Efek LKPPE pada periode bulan Agustus 2022 (ketiganya merupakan PE yang dikecualikan pelaporan LKPPE karena tidak aktif/dalam proses pencabutan selanjutnya disebut PE Tidak Aktif, dan satu PE Aktif), lima Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada periode bulan September 2022 (tiga PE Tidak Aktif dan dua PE Aktif), dan empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada periode bulan November 2022 (tiga PE Tidak Aktif, dan satu PE Aktif). yang 6. Melakukan proses Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan. Selama triwulan IV-2022, terdapat delapan proses pengajuan pendaftaran Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan, dan sampai dengan akhir triwulan IV-2022, terdapat dua Persetujuan Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan Level II, dan 12 Mitra Pemasaran PPE Kelembagaan masih dalam proses. 5. Pemeriksaan Lembaga Efek Pada triwulan IV-2022, telah diselesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan secara on-desk terhadap satu Self Regulatory Oganization (SRO) yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan III- 2022. Selain itu pada triwulan IV-2022 juga dilakukan pemeriksaan terhadap satu SRO lainnya secara on-site. Pemeriksaan on-site merupakan pemeriksaan dengan kunjungan langsung ke objek pemeriksaan. 6. Pemeriksaan Perusahaan Efek 1. Pemeriksaan Kepatuhan IV-2022 triwulan Pada dilakukan pemeriksaan setempat terhadap enam Perusahaan Efek dengan fokus Risk Based Supervision (RBS) Perusahaan Efek, atau Risk Based Approach Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU PPT), di mana 57
58 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 satu diantaranya telah selesai dilakukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Sampai dengan berakhirnya triwulan IV- 2022, masih dilakukan proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap lima Perusahaan Efek lainnya. Di samping itu, laporan hasil pemeriksaan terhadap 26 Perusahaan Efek yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan II-2022 dan triwulan III- 2022 dengan fokus pemeriksaan RBA APU PPT. telah diselesaikan 2. Penanganan Pengaduan Pada triwulan IV-2022, dilakukan proses penanganan tujuh pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek. B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi 1. Uji Kepatuhan Produk Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi (MI), Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Bank Kustodian (BK), dan Penasihat Investasi (PI) IV-2022, OJK Sampai dengan triwulan secara telah melakukan pengawasan Investasi offsite terhadap dengan mengonfirmasi isian kuesioner RBS APU-PPT melalui video conference. juga telah melakukan pemeriksaan OJK secara onsite program penerapan APU- PPT terhadap empat Manajer Investasi, pemeriksaan kepatuhan berdasarkan Risk Based Supervision terhadap enam Manajer Investasi, pemeriksaan terhadap dua Produk Pengelolaan Investasi dan pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). 13 Manajer 2. Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan MI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan IV-2022, terdapat satu MI yang belum menyampaikan laporan X.N.1 bulan Oktober 2022, satu MI yang belum menyampaikan laporan bulan November 2022, dua MI yang terlambat menyampaikan laporan bulan November 2022, dua MI yang belum menyampaikan laporan bulan Desember 2022, serta dua MI yang terlambat menyampaikan laporan bulan Desember 2022. Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD. Pada periode triwulan IV-2022, terdapat dua MI yang belum menyampaikan dan empat MI laporan yang belum memenuhi validasi MKBD bulan Oktober 2022, empat MI yang belum menyampaikan bulan November 2022, empat MI yang belum memenuhi laporan MKBD bulan November validasi 2022, tiga MI yang belum menyampaikan bulan Desember 2022, dan empat MI yang belum memenuhi validasi laporan MKBD bulan Desember 2022. C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik antara lain: 1. Dalam periode ini, OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut: Tabel II-14 | Pengawasan Aksi Korporasi No. Aksi Korporasi TW IV-2022* 1. Transaksi Material 3 2. Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha 1 3. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) 6 4. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan Keterbukaan Informasi Penawaran Umum Terbatas 2 5. Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi 3 6. Transkasi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 1 7. Merger 2 8. Inbreng 1 9. Penawaran Tender Wajib 4 10. Penawaran Tender Sukarela
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 2. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, sebagai berikut: Tabel II-15 | Pemantauan Penyampaian Laporan Berkala No. Laporan Berkala LKT 2021 EPP % LT 2021 EPP % LKTT 2022 EPP % 1. Tepat Waktu 664 72,17 720 78,26% 723 78,59 2. Terlambat 147 15,98 129 14,02% 81 8,80 3. Belum Menyampaikan 37 4,02 28 3,04% 70 7,61 4. Belum Wajib Menyampaikan 72 7,83 43 4,67% 46 5,00 3. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SPE-IDXnet sampai dengan triwulan IV-2022, terdapat penyampaian 436 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 4. Selanjutnya, OJK selama triwulan IV-2022 telah melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 5.161 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 132 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 1.104 hasil RUPS. itu, OJK telah melakukan juga rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan selama triwulan IV-2022 sebanyak 1.289 laporan dengan tujuan untuk melihat exposure hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik. 5. Selain 6. Selama triwulan IV-2022, OJK juga telah melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 12 Emiten terhadap pemenuhan ketentuan. Notaris. OJK juga melakukan pemeriksaan teknis secara virtual terhadap satu Penilai. 3. Monitoring Laporan Kegiatan Pemberian Jasa (LKPJ) Kantor Akuntan Publik (KAP) Berdasarkan hasil monitoring LKPJ-KAP Periode 2021/2022 yang disampaikan kepada OJK sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dari 413 KAP yang terdaftar sampai dengan 31 Maret 2022 di OJK, sebanyak 274 KAP telah menyampaikan laporan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel II-16 | Monitoring LKPJ-KAP KAP Pasar Modal Perbankan IKNB Total LKPJ Sudah Diterima 110 98 66 274 LKPJ Belum Diterima 0 46 90 136 Total 110 144 156 410 D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 1. Pada triwulan IV-2022, telah dilakukan penelaahan atas 101 laporan perubahan data dan informasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 38 laporan dari AP/KAP, 11 laporan dari Penilai/Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), 10 laporan dari Konsultan Hukum, lima laporan dari Notaris, 15 laporan dari Perusahaan Pemeringkat Efek, 14 laporan dari Biro Administrasi Efek, satu laporan dari Bank Kustodian, empat laporan dari Ahli Syariah Pasar Modal, dan tiga laporan dari Perusahaan Pemeringkat Efek. 2. Sampai dengan triwulan IV-2022, OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan secara virtual terhadap satu Biro Administrasi Efek, 11 Bank Kustodian, satu Perusahaan Pemeringkat Efek, delapan Penilai, lima Konsultan Hukum, dan empat Dari 110 KAP yang berada dibawah kewenangan Pasar Modal, seluruh KAP telah menyampaikan LKPJ-KAP Periode 2021/2022 secara tepat waktu. 4. Pemeriksaan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksanaan Sehubungan dengan terhadap AP/ Pemeriksaan Kepatuhan IV-2022, KAP sampai dengan triwulan OJK sedang melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap AP/KAP terkait ruang lingkup pendalaman SPM KAP terhadap tiga KAP dan Pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan penugasan lima AP. Dari kegiatan pemeriksaan kepatuhan terhadap AP/KAP sampai dengan triwulan IV-2022 tersebut, telah disusun LHP dengan ruang lingkup pendalaman SPM KAP terhadap tiga KAP dan LHP dengan ruang lingkup pemeriksaan penugasan terhadap satu AP. terhadap 59
60 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 2.2.3 Pengawasan IKNB A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan 1. Analisis Laporan (off-site supervision) Dalam rangka pengawasan off-site Asuransi dan BPJS Kesehatan, OJK melakukan analisis keuangan berkala. Pengawasan off-site dilakukan terhadap laporan triwulanan dengan format sebagaimana triwulan. Adapun kegiatan analisis laporan selama triwulan IV-2022 sebanyak 27 Perusahaan Asuransi dalam rangka penyampaian surat kesehatan keuangan. terhadap laporan laporan 2. Pemeriksaan (on-site supervision) Pada periode triwulan IV-2022, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap beberapa perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa dengan topik risiko antara lain faktor rentabilitas dan risiko asuransi; 5 Pilar APUPPT dan Kewajiban Pelaporan; 5 Pilar APUPPT dan Kewajiban Pelaporan, dengan fokus TPA Korupsi; risiko kredit, pasar dan likuiditas; risiko asuransi dan likuiditas; risiko asuransi dan tata kelola; risiko operasional; serta risiko asuransi dan strategi. Seluruh pemeriksaan tersebut dilaksanakan di kantor perusahaan asuransi yang bersangkutan. 3. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada Pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada Perusahaan asuransi. Pada triwulan IV-2022, OJK telah menerbitkan LHPL terhadap perusahaan asuransi. 4. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan lanjut hasil pemeriksaan Sebagai tindak final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan. 5. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi telah Pada mengenakan sanksi administratif perihal triwulan IV-2022, OJK dan Pengenaan sanksi peringatan pertama, Pengenaan sanksi peringatan pertama dan denda administratif, Pengenaan denda juga pencabutan administratif dan ada sanksi administratif. 6. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pada triwulan IV-2022, OJK menindaklanjuti pengaduan-pengaduan berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 31 dengan tindak lanjut berupa surat permintaan informasi pengaduan kepada pihak yang dilaporkan. yang 7. Kegiatan Lain Selain kegiatan pengawasan di atas, khusus untuk sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut: a. Penatausahaan Dana Jaminan Pada telah memproses permohonan 13 pencairan/ penambahan/penolakan/tanggapan/ penggantian dana jaminan. triwulan IV-2022 OJK b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Pada triwulan IV-2022 OJK menerbitkan 27 surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya. c. Pengesahan Cadangan Teknis Selama periode triwulan IV-2022, terdapat 9 surat terkait pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan telah dianalisis dan ditindaklanjuti. tersebut B. Pengawasan Dana Pensiun 1. Pemeriksaan (on-site supervision) Pada triwulan IV-2022, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap delapan Dana Pensiun. 2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL) Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada Dana Pensiun. Pada triwulan IV-2022, OJK telah menerbitkan sembilan LHPL. 3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi Pada triwulan IV-2022, OJK telah menerbitkan lain sanksi untuk Dana Pensiun antara sembilan surat sanksi peringatan tertulis
pertama, lima surat sanksi peringatan tertulis kedua, satu surat sanksi peringatan tertulis ketiga, sepuluh surat sanksi teguran tertulis pertama, dua surat sanksi teguran tertulis kedua, dua surat sanksi teguran tertulis ketiga, dan 13 surat denda administratif. C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan 1. Analisis Laporan (Off-site Supervision) Selama triwulan IV-2022, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 21 laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode September 2022, Oktober 2022 dan November 2022 dan 18 laporan keuangan bulanan periode September 2022, Oktober 2022 dan November 2022 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 2. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision) telah Pada on-site menyelesaikan dan menyampaikan Hasil Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan. Terkait pemeriksaan tidak langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan, OJK telah melakukan: a. Focus Group Discussion (FGD) Penerapan PSAK 74 - Kontrak Asuransi untuk BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 30 November 2022. b. Penyampaian surat nomor S-400/ NB.212/2022 tanggal 12 Desember 2022 Hal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. triwulan IV-2022, OJK pemeriksaan Laporan D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan 1. Pemeriksaan Supervision) Pada triwulan IV-2022 OJK telah melakukan terhadap dua langsung pemeriksaan dua Pembiayaan, Perusahaan Perusahaan Modal Ventura. Pemeriksaan langsung dilakukan secara hybrid yaitu dengan tatap muka maupun tidak tatap muka (virtual). dan Langsung (On-site 2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi OJK mengenakan 1.914 sanksi administratif terhadap Lembaga Pembiayaan dengan rincian sebanyak 1.283 sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan, 613 sanksi administratif diberikan kepada Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Perusahaan Modal Ventura, dan 18 sanksi kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 3. Penyampaian Surat Pembinaan OJK telah mengeluarkan 108 surat pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan dan 13 surat pembinaan kepada Perusahaan Modal Ventura yang memerlukan perhatian khusus dari pengawas, di antaranya pengkinian data dan registrasi pihak pelapor APU PPT melalui aplikasi GoAML, penurunan kinerja keuangan Perusahaan, monitoring penunjukan AP/ KAP, dan lainnya. 4. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung OJK telah menyusun lima Laporan Hasil Perusahaan Pemeriksaan Langsung lanjut atas Pembiayaan sebagai tindak pemeriksaan langsung yang telah selesai dilakukan. 5. Perkembangan Penerapan Risk Based Supervision OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan Risk Based Supervision (RBS) terhadap dua Perusahaan Pembiayaan. E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus 1. Pemeriksaan Supervision) Pada triwulan IV-2022, OJK telah melakukan pemeriksaan satu Perusahaan Pergadaian, tiga Perusahaan Penjaminan dan dua Lembaga Keuangan Khusus. Pemeriksaan terhadap perusahaan pergadaian dan perusahaan penjaminan dilakukan dengan menerapkan compliance based supervision. terhadap Langsung (On-site langsung 2. Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pembiayaan BP perumahan melalui skema tabungan dalam jangka waktu tertentu. Peserta Tapera ditargetkan mencakup lima segmen pekerja, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, Karyawan BUMN/BUMD/BUMDes, Pekerja Swasta, dan Pekerja Mandiri atau Informal. Dana yang didapatkan dari peserta atau iuran peserta kemudian bersumber dari akan dipupuk sehingga nilainya bertambah. Pada akhir masa kepesertaan tiap peserta yang tidak mendapatkan manfaat Tapera, dana tersebut akan dikembalikan. Namun, Tapera memberikan 61
62 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 untuk penerima manfaat prioritas, Dana Tapera akan dialokasikan untuk pembiayaan perumahan. Dengan skema penerimaan dan penyaluran dana seperti diatas, maka UU Tapera memberikan amanat kepada BP Tapera untuk menyelenggarakan Tapera dengan menentukan tiga fungsi utama BP Tapera. Ketiga fungsi utama tersebut meliputi: a. Pengerahan Dana Tapera Dalam pengerahan, BP Tapera akan memberikan pendaftaran layanan kepesertaan dan menerima pembayaran simpanan Peserta Tapera untuk kemudian disimpan dalam Bank Kustodian. Realisasi pendaftaran kepesertaan baru mencapai 32,23% dari target tahun 2022 (750.000 peserta) atau sejumlah 241.722 orang yang berasal dari PNS baru dan CPNS 169.018 orang, PPPK 49.938 orang, Lembaga Non Struktural (LNS)/Badan Hukum Publik (BHP) 348 orang dan BUMN 22.418 orang. Realisasi pengembalian Taperum PNS pensiun & ahli waris periode Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar 39,24% atau sebanyak 57.863 orang dengan nilai Rp172.156.326.531. b. Pemupukan Dana Tapera Dalam pemupukan, BP Tapera akan melakukan kontrak pengelolaan dana Tapera melalui Manajer Investasi sesuai dengan besaran alokasi dana pemupukan (investasi dan proteksi likuiditas), pemanfaatan dan cadangan. Dalam pendataan peserta, transaksi efek, dan informasi kepada peserta, pemberian BP Tapera bekerjasama dengan KSEI. BP Tapera melalui Surat Nomor 04/S/BP- TPR/I/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 menunjuk PT.. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian yang melakukan pencatatan serta melakukan kegiatan adminstratif terkait pengelolaan dana Tapera. BP Tapera dan Bank Kustodian kemudian membuat Kontrak Pengelolaan Dana Tapera (KPDT) yang di dalamnya memuat tentang pengelolaan dan penyimpanan kekayaan dana Tapera sebagaimana diamanatkan oleh UU No.4 Tahun 2016 tentang Tapera dan PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Realisasi rata-rata Imbal hasil p.a gross kepada peserta Tapera 3,36% dari target 3,49%. Dari sisi dana kelolaan, per 31 Desember 2022, Dana Kelolaan KPDT (AUM) mencapai Rp7.61 Triliun. Adapun komposisi dana KPDT Per 31 Desember 2022 adalah 11.1% pada alokasi dana cadangan, sebesar 38.2% pada alokasi dana pemanfaatan dan sebesar 50.7% pada alokasi dana pemupukan. Komposisi ini telah sesuai dengan kebijakan alokasi dana tapera. Dari sisi alokasi instrumen investasi per 31 Desember 2022, sebesar 51.4% ditempatkan pada instrumen deposito, sebesar 41.4% ditempatkan pada instrument KIK (Kontrak Investasi Kolektif), 6.9% ditempatkan pada efek pemanfaatan tapera dan sebesar 0.3% ditempatkan pada cash. c. Pemanfaatan Dana Tapera Dalam pemanfaatan, BP Tapera akan menyalurkan pembiayaan perumahan, pembiayaan pembangunan rumah baru, serta pembiayaan perbaikan rumah, melalui kerjasama dengan Bank/Perusahaan Pembiayaan kepada Peserta Tapera. Pemanfaatan Dana Tapera, periode Januari s/d Desember 2022 realisasi pembiayaan perumahan Tapera (konvensional dan syariah) sebanyak 4.534 unit dengan nilai nominal pendanaan Tapera sebesar Rp521,50 miliar. Catatan: • Periode Januari sampai dengan Desember 2022, realisasi Akad Tapera sebanyak 5.712 unit (KPR konvensional 4.856 unit, KPR syariah 847 unit dan KRR konvensional 9 unit). Akad tahun 2022 yang belum diterbitkan efek sebanyak 1.178 unit ekuivalen Rp174,95 miliar dengan perkiraan nominal efek Rp131,21 miliar (75% Dana Tapera). Realisasi pembiayaan diperhitungkan dari Efek yang sudah diserahkan/ diterbitkan oleh Bank Penyalur. d. Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Realisasi penyaluran KPR FLPP sebanyak 226.000 unit ekuivalen Rp25,15 triliun 100% dari atau prosentase realisasi target Kontrak Kinerja OIP (226.000 unit) sedangkan dari target RPJMN (200.000 unit) mencapai 113%. F. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro 1. Analisis Laporan dan Surat Pembinaan (Off- site Supervision) Pada triwulan analisis atas IV-2022, telah dilakukan laporan keuangan berkala
untuk Agustus 2022 yang disampaikan LKM yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian surat pembinaan terhadap tujuh LKM di wilayah pengawasan OJK Pusat. 2. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision) Pada triwulan IV-2022, telah dilaksanakan tiga kegiatan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu PT. LKM Rangkasbitung, Koperasi LKMS Pesantren An-Nawawi Tanara dan PT. LKM Artha Kertaraharja. Atas kegiatan pemeriksaan tersebut, telah disusun tiga Laporan Hasil Pemeriksaan. pemeriksaan terhadap G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB 1. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision) Pada triwulan IV-2022 telah dilaksanakan langsung terhadap delapan pemeriksaan IKNB, satu Perusahaan Jasa Penunjang Kantor Akuntan Publik, dan satu Kantor Konsultan Aktuaria. Selanjutnya, sampai dengan triwulan IV-2022 telah dilaksanakan 34 pemeriksaan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, satu Kantor Akuntan Publik, dan satu Kantor Konsultan Aktuaria. langsung terhadap 2. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi IV-2022 telah Sampai dengan triwulan rekomendasi dilaksanakan strategis berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 157 rekomendasi. Rekomendasi strategis dalam hal ini adalah rekomendasi yang terkait dengan pelayanan terhadap klien (client service related recommendation) yang terdiri dari rekomendasi-rekomendasi terkait proses penempatan asuransi/reasuransi, penanganan klaim atas asuransi/reasuransi, pengelolaan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi, dan proses penilaian kerugian asuransi. tindak lanjut Selanjutnya, atas pengenaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB pada triwulan IV-2022 adalah 103 sanksi. Selain sanksi Tabel II-17 | Sanksi Administratif No. Jenis Industri SP 1 & Terakhir SP 1 1. Asuransi 2 3 2. Dana Pensiun 1 2 3. PP 0 0 Jumlah 3 5 SP 2 2 0 0 2 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK itu, telah dilakukan pelaksanaan pembinaan terhadap 11 Perusahaan Pialang Asuransi dan terdapat pencabutan sanksi sebanyak 40 sanksi pada triwulan IV-2022. H. Pengawasan Penyelenggaran Financial Technology (Fintech) 1. Pemeriksaan Supervision) Selama sembilan melaksanakan Penyelenggara langsung Pemeriksaan langsung secara offline dan online. Langsung (On-site triwulan IV-2022, OJK telah pemeriksaan LPMUBTI. ini dilaksanakan 2. Monitoring Sanksi atas Tindak Lanjut Pengawasan Dalam rangka pelaksanaan pengawasan telah LPMUBTI, OJK Penyelenggara 58 sanksi mengeluarkan Penyelenggara LPMUBTI dan pencabutan sanksi kepada enam Penyelenggara LPMUBTI. kepada 3. Kegiatan lain bidang pengawasan Selanjutnya, dalam rangka mendukung penerapan good corporate governance, OJK telah menyusun pedoman akuntansi bagi industri P2P Lending pada triwulan IV-2022. Bisnis model P2PL yang beragam mulai dari pendanaan kepada sektor pertanian, kelautan/nelayan, pendanaan sektor pelaku usaha (khususnya UMKM) hingga pendanaan yang sifatnya konsumtif, diharapkan dalam pencatatan akuntasi yang secara umum merupakan kegiatan usaha yang sama yaitu penyelenggaraan P2PL. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pengembangan dan pengawasan penyelenggara P2PL maupun industri secara keseluruhan properti, dapat tercermin I. Pengawasan Khusus IKNB 1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di satuan kerja pengawasan umum dan Monitoring Sanksi Selama telah menyampaikan sanksi administratif sebanyak 22 sanksi dengan rincian sebagai berikut: triwulan-IV 2022, OJK SP 3 TT 1 TT 2 PT. 1 PT. 2 Denda Total 2 1 1 0 0 1 12 0 1 0 2 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 4 22 63
64 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 2. Pemeriksaan Langsung (on-site supervision) telah Selama melakukan langsung pemeriksaan terhadap sembilan Dana Pensiun, tujuh Perusahaan Asuransi, dan tiga Perusahaan Pembiayaan dimana pemeriksaan langsung tersebut dilaksanakan secara hybrid atau pemeriksaan secara tatap muka dan melalui zoom meeting. Sampai dengan triwulan IV- 2022, OJK telah menerbitkan 18 laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan di periode sebelumnya. triwulan IV-2022, OJK 3. Prudential Meeting segera Sebagai dari menyelesaikan Perusahaan Perusahaan Perasuransian, Pembiayaan, dan Dana Pensiun, secara konsisten OJK telah melakukan prudential meeting dengan LJKNB. Selanjutnya untuk LJKNB dalam likuidasi, OJK telah melakukan pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan Tim Likuidasi dari Perusahaan Asuransi maupun Dana Pensiun dalam likuidasi. Selama triwulan IV-2022, OJK juga telah melakukan korespondensi untuk terkait progress memperoleh likuidasi maupun penyelesaian proses perpanjangan Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi bagi Asuransi dan Dana Pensiun yang jangka waktu Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaiannya telah berakhir. langkah OJK untuk permasalahan informasi 4. Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dalam rangka mendukung proses analisis dan memberikan bagi Pengawas terhadap Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan Asuransi, pada tanggal 10-11 November 2022 telah dilaksanakan FGD terkait pembahasan karakteristik Surat Hutang (Medium Term Notes) dan kedudukannya dalam instrumen investasi bagi Perusahaan Asuransi. Selain itu, telah dilaksanakan FGD dengan aktuaris Perusahaan dalam Pengawasan Khusus pada tanggal 23 November 2022 dengan topik pembahasan penguatan three lines of defense oleh aktuaris perusahaan. pemahaman J. Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan IKNB Pada IV-2022, OJK melakukan pemeriksaan khusus IKNB, melakukan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dan/atau laporan/informasi mengenai penyimpangan ketentuan di bidang IKNB yang berindikasi tindak pidana, serta mengembangkan arahan, strategi, kebijakan, dan ketentuan pelaksanaan quality assurance pengawasan IKNB dengan rincian sebagai berikut: a. Pelaksanaan forum panel LJKNB terhadap 1 Perusahaan triwulan 5 Perusahaan Asuransi, Pembiayaan, dan 1 Dana Pensiun. b. Pelaksanaan analisis dan lanjut terhadap rekomendasi 14 Perusahaan Asuransi, 1 Perusahaan Reasuransi Syariah, 1 unit usaha syariah Perusahaan Perusahaan Asuransi, Pembiayaan, 1 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 1 unit usaha syariah Perusahaan Pembiayaan, dan 11 Dana Pensiun. tindak forum panel 10 c. Melakukan pemeriksaan khusus IKNB dengan melakukan pendataan dokumen-dokumen, menyelesaikan Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK), rapat koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait atas 2 Perusahaan Asuransi, 2 Dana Pensiun, dan 1 Perusahaan Pembiayaan. Kerangka d. Melakukan pemantauan kasus terhadap 3 Perusahaan Asuransi dan 1 Dana Pensiun. e. Melakukan pemberian keterangan saksi ahli atas dugaan tindak pidana pada 4 Perusahaan Asuransi dan 1 Dana Pensiun. K. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB Pada periode triwulan IV-2022, permohonan IKNB yang diajukan ke OJK kelembagaan adalah tersebut menambah jumlah permohonan kelembagaan IKNB yang tercatat sebanyak 5.535 pada triwulan sebelumnya. Dari seluruh permohonan kelembagaan IKNB sampai dengan akhir tahun 2022, tercatat sebanyak 5.477 permohonan kelembagaan IKNB telah selesai diberikan izin/ persetujuan/pencatatan. Rincian permohonan perizinan kelembagaan IKNB selama triwulan IV-2022 disajikan pada tabel berikut: sebanyak 1.725. Jumlah
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel II-18 | Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai dengan Triwulan IV-2022 Permohonan Kegiatan Diterima s.d TW III 2022 TW IV 2022 Total Selesai Pemberian Izin Usaha 46 15 61 33 Pencabutan Izin Usaha 34 4 38 32 Penggabungan 3 1 4
Peleburan
Pengambilalihan 16 5 21 11 Perubahan Kepemilikan 233 65 298 146 Perubahan Anggaran Dasar 37 44 81 72 Perubahan Modal Disetor 27 23 50 25 Perubahan Pemegang Saham 59 19 78 31 Perubahan Peraturan Dana Pensiun 62 26 88 45 Perubahan Nama 20 8 28 22 Perubahan Tempat Kedudukan Kantor Cabang 657 196 853 726 Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang 294 108 402 243 Produk 1.113 307 1.420 1.197 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 1.100 336 1.436 1.121 Perubahan Pihak Utama/Pengurus 719 322 1.041 918 Syarat Keberlanjutan Pihak Utama 110 23 133 129 Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal 583 114 697 327 Pengangkatan Tenaga Kerja Asing (TKA) 101 16 114 86 Penetapan, Perubahan, dan Pemberhentian Pengendali
Kegiatan Usaha Lain 41 21 62 24 Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi 131 33 164 116 Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB 86 28 114 107 Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum dan Agen Penjamin 63 11 74 66 Total 5.535 1.725 7.257 5.477 1. Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat IKNB yang 15 permohonan diajukan ke OJK pada triwulan IV-2022 dan 46 permohonan izin usaha dari periode sebelumnya. Dengan demikian, total jumlah permohonan izin usaha di sepanjang tahun 2022 adalah sebanyak 61 permohonan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 permohonan izin usaha telah diselesaikan, yaitu 27 pemberian izin usaha Perusahaan Pergadaian, satu pemberian izin usaha Perusahaan Asuransi Umum, satu pemberian izin usaha Perusahaan Asuransi Jiwa, dan empat pemberian izin Lembaga Keuangan Mikro. Rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut: Tabel II-19 | Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran IKNB sampai dengan Triwulan IV-2022 Permohonan Kegiatan Diterima s.d TW III-2022 TW IV-2022 Total Selesai Pemberian Izin Usaha Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 1
Perusahaan Asuransi Jiwa 1
Dana Pensiun 1
Perusahaan Pembiayaan 1
Perusahaan Modal Ventura 1
Perusahaan Pergadaian 41
10 51
27 65
66 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Permohonan Kegiatan Diterima s.d TW III-2022 TW IV-2022 Total Selesai Pemberian Izin Usaha Lembaga Keuangan Mikro
4 4 4 Penyelenggara Fintech Lending Perusahaan Pialang Asuransi Perusahaan Pialang Reasuransi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Total Pemberian Izin Usaha 46 15 61 33 Pendaftaran Penyelenggara Fintech Lending Total Pendaftaran Total 46 15 61 33 2. Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar Sampai dengan triwulan IV-2022, terdapat 38 permohonan pencabutan izin usaha IKNB, dengan 14 permohonan rincian pencabutan izin usaha perusahaan dana pensiun, 11 permohonan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan, sembilan usaha pencabutan permohonan perusahaan modal ventura, tiga permohonan perusahaan pencabutan permohonan pergadaian, pencabutan izin usaha perusahaan asuransi jiwa. Permohonan yang telah diselesaikan sampai dengan periode triwulan IV-2022 tercatat sebanyak 26 permohonan. Rincian pencabutan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut: izin dan usaha satu izin Tabel II-20 | Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha, Izin Usaha Gugur, dan Pembatalan Tanda Bukti Terdaftar IKNB sampai dengan Triwulan IV-2022 Permohonan Kegiatan Diterima s.d TW III-2022 TW IV-2022 Total Selesai Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Umum
Perusahaan Asuransi Jiwa
1 Perusahaan Reasuransi
Dana Pensiun 13 1 14 12 Perusahaan Pembiayaan 9 2 11 7 Perusahaan Modal Ventura 9
9 9
Perusahaan Pergadaian 3
3 3 Penyelenggara Fintech Lending Perusahaan Pialang Asuransi Perusahaan Pialang Reasuransi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Total Pencabutan Izin Usaha 34 4 38 32 Izin Usaha Gugur LKM Total Izin Usaha Gugur Pembatalan Tanda Bukti Terdatar Penyelenggara Fintech Lending Total Pembatalan Tanda Bukti Terdatar Total 34 4 38 32
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 3. Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Kepemilikan Pada triwulan IV-2022, terdapat empat permohonan persetujuan penggabungan, yaitu satu persetujuan penggabungan Perusahaan Asuransi Jiwa, satu persetujuan penggabungan Perusahaan Pembiayaan, persetujuan permohonan serta penggabungan Dana Pensiun. dua triwulan lima permohonan, sehingga total permohonan persetujuan pengambilalihan bertambah menjadi 21 permohonan dari semula sebesar 16 permohonan pada periode sebelumnya. Dari jumlah tersebut, delapan permohonan pengambilalihan telah diselesaikan. IV-2022, yaitu sebanyak Selain itu, terdapat permohonan persetujuan yang diterima pada pengambilalihan Rincian peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan IKNB disajikan dalam tabel berikut: permohonan Tabel II-21 | Rekapitulasi Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan IKNB sampai dengan Triwulan IV-2022 Permohonan Kegiatan Diterima s.d TW III-2022 TW IV- 2022 Total Selesai Penggabungan/Peleburan Perusahaan Asuransi Umum
Perusahaan Reasuransi
Perusahaan Asuransi Jiwa 1
Perusahaan Dana Pensiun 2
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Pergadaian
Penyelenggara Fintech Lending
Perusahaan Pialang Asuransi
Total Penggabungan/Peleburan 3
Pengambilalihan Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 9 2 11 4 Perusahaan Asuransi Jiwa 3 3 6 4 Perusahaan Modal Ventura 4
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan Pergadaian
Penyelenggara Fintech Lending
Perusahaan Pialang Asuransi
Total Pengambilalihan 16 5 21 8 Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP Perusahaan Asuransi Umum/Reasuransi 18
18 8
Perusahaan Asuransi Jiwa 2
11 13
9 Dana Pensiun
Perusahaan Pembiayaan 72
26 98
55 Perusahaan Modal Ventura
68 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Permohonan Kegiatan Diterima s.d TW III-2022 TW IV- 2022 Total Selesai Perusahaan Pergadaian
PPSP
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Penyelenggara Fintech Lending 8 5 13 13 Perusahaan Pialang Asuransi 93 19 112 39 Perusahaan Pialang Reasuransi 27 3 30 10 Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 13 1 14 6 Total Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP 233 65 298 140 Total 252 71 323 148 4. Perubahan Nama Sampai dengan periode triwulan IV-2022, OJK telah menerima 28 laporan perubahan IKNB. Dari seluruh permohonan nama dimaksud, sebanyak 22 laporan perubahan nama telah diselesaikan. Rincian pelaporan perubahan nama IKNB disajikan dalam tabel berikut: Tabel II-22 | Rekapitulasi Perubahan Nama IKNB Permohonan Kegiatan Diterima s.d TW III-2022 TW IV-2022 Total Selesai Perubahan Nama Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 1
Perusahaan Asuransi Jiwa
Dana Pensiun
Perusahaan Pembiayaan 6 4 10 10 Perusahaan Modal Ventura 1
Perusahaan Penjaminan 2
Perusahaan Pergadaian 1
1 1 Penyelenggara Fintech Lending 3 3 6 4 Perusahaan Pialang Asuransi 4 1 5 3 Perusahaan Pialang Reasuransi
1 LKM
Total Perubahan Nama 20 8 28 22 5. Kantor Cabang dan Perubahan Alamat Selama triwulan IV-2022, OJK menerima 196 permohonan izin atau pelaporan terkait kantor cabang. Sampai dengan triwulan IV- 2022, 712 permohonan izin atau pelaporan telah diselesaikan. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut: Tabel II-23 | Rekapitulasi Kantor Cabang dan Perubahan Alamat sampai dengan Triwulan IV-2022 Permohonan Kegiatan Diterima s.d TW III-2022 TW IV-2022 Total Selesai Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Pembukaan kantor cabang 6
6 5
Penutupan kantor cabang 15
8 23
Kegiatan Pencatatan perubahan alamat Pencatatan perubahan alamat KP Perusahaan Asuransi Jiwa Pembukaan kantor cabang Penutupan kantor cabang Pencatatan perubahan alamat Pencatatan perubahan alamat KP Perusahaan Pembiayaan Pembukaan kantor cabang Penutupan kantor cabang Pencatatan perubahan alamat Pencatatan perubahan alamat KP Perusahaan Modal Ventura Pembukaan kantor cabang Penutupan kantor cabang Pencatatan perubahan alamat Pencatatan perubahan alamat KP Perusahaan Penjaminan Pembukaan kantor cabang Penutupan kantor cabang Pencatatan perubahan alamat Pencatatan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan Pergadaian Pembukaan unit layanan (outlet) Penutupan unit layanan (outlet) Pencatatan perubahan alamat Pencatatan perubahan alamat KP Perusahaan Pialang Asuransi Pembukaan kantor cabang Penutupan kantor cabang Pencatatan perubahan alamat Perusahaan Pialang Reasuransi Pembukaan kantor cabang Penutupan kantor cabang Pencatatan perubahan alamat Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Pembukaan kantor cabang Penutupan kantor cabang Pencatatan perubahan alamat Lembaga Keuangan Mikro Pencatatan perubahan alamat Penyelenggara Fintech Lending Pencatatan perubahan alamat Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Permohonan Diterima s.d TW III-2022 TW IV-2022 Total Selesai 15 8 23 18 7
7 7
7 6
3 8
7 68
23 91
62 96
14 110
99 201
76 277
245 8
3 11
9 47
8 55
55 14
10 24
21 64
24 88
77 3
22 4
26 18
19 2
21 15
37 6
43 27
69
70 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Permohonan Kegiatan Diterima s.d TW III-2022 TW IV-2022 Total Selesai Kantor Akuntan Publik Pencatatan perubahan alamat 1
Kantor Jasa Penilai Publik Pencatatan perubahan alamat Total Pembukaan/Penutupan Kantor Cabang dan Pencatatan Perubahan Alamat 657 196 853 712 6. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB Pada periode triwulan IV-2022, terdapat 336 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi pihak utama IKNB, sementara 1.100 permohonan diterima dari periode triwulan III-2022. Sampai dengan periode IV-2022, permohonan yang telah diselesaikan sebanyak 1.050 permohonan. Rincian PKK bagi pihak utama IKNB disajikan dalam tabel berikut: triwulan Tabel II-24 | Rekapitulasi Permohonan PKK bagi Pihak Utama IKNB Permohonan Jenis IKNB Diterima s.d TW III-2022 TW IV-2022 Total Selesai Perusahaan Asuransi Umum 169 64 233 178 Perusahaan Reasuransi 8 6 14 11 Perusahaan Asuransi Jiwa 107 57 164 115 Dana Pensiun 283 50 333 243 Perusahaan Pembiayaan 227 48 275 180 Perusahaan Penjaminan 18 7 25 16 Perusahaan Modal Ventura 40 19 59 35 Perusahaan Pergadaian 36 19 55 26 Lembaga Keuangan Khusus Lainnya 1 1 2 2 Perusahaan Fintech Lending Perusahaan Pialang Asuransi 172 46 218 190 Perusahaan Pialang Reasuransi 31 12 43 40 Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 8 7 15 14 Total 1.100 336 1.436 1.050 7. Persetujuan Perubahan Pengurus/Pihak Utama terdapat 322 IV-2022, Pada perubahan persetujuan permohonan pengurus/pihak utama yang baru diterima terdapat 719 permohonan yang dan triwulan diterima per posisi triwulan sebelumnya. Dari yang diterima, sebanyak 883 permohonan telah diselesaikan. Rincian persetujuan perubahan pengurus sampai dengan triwulan IV-2022 disajikan sebagai berikut: keseluruhan permohonan Tabel II-25 | Rekapitulasi Persetujuan Perubahan Pengurus Permohonan IKNB s.d Triwulan III- 2022 Triwulan IV- 2022 Total Selesai Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi 95 34 129 107 Perusahaan Asuransi Jiwa 10 1 11 7 Dana Pensiun 64 26 90 79 Perusahaan Pembiayaan 299 66 365 333 Perusahaan Modal Ventura 76 112 188 174
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Permohonan IKNB s.d Triwulan III- 2022 Triwulan IV- 2022 Total Selesai Perusahaan Penjaminan 8 20 28 20 Perusahaan Pergadaian 4 8 12 10 Lembaga Keuangan Khusus Lainnya
Penyelenggara Fintech Lending 23 18 41 39 Perusahaan Pialang Asuransi 106 24 130 84 Perusahaan Pialang Reasuransi 27 5 32 21 Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 7 4 11 5 Lembaga Keuangan Mikro 1 1 1 Total 719 322 1.041 883 8. Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal IKNB Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 114 permohonan pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli yang diterima pada triwulan IV-2022 dan 583 permohonan diterima jumlah pada periode sebelumnya. Dari keseluruhan, sebanyak 299 permohonan telah diselesaikan. Tabel II-26 | Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal IKNB Permohonan IKNB s.d Triwulan III- 2022 Triwulan IV- 2022 Total Selesai* Perusahaan Asuransi Umum 175 84 259 212 Perusahaan Reasuransi 7 1 8 6 Perusahaan Asuransi Jiwa 75 29 104 81 Perusahaan Pialang Asuransi 100 44 144 95 Perusahaan Pialang Reasuransi 18 7 25 13 Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi 9 3 12 7 Total 583 114 371 299 9. Pengangkatan/Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing IKNB Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 16 permohonan tenaga kerja asing Perusahaan IKNB yang diterima di triwulan IV-2022 dan 101 permohonan yang diterima per posisi triwulan sebelumnya. Dari keseluruhan permohonan yang ada, sebanyak 69 telah diselesaikan. Rincian permohonan pelaporan rekomendasi Tenaga Kerja Asing sampai dengan triwulan IV-2022 disajikan sebagai berikut: Tabel II-27 | Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing IKNB Permohonan IKNB s.d Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 Total Selesai Perusahaan Asuransi Umum 23 5 28 23 Perusahaan Reasuransi Perusahaan Asuransi Jiwa 41 7 48 34 Perusahaan Pembiayaan 32 3 35 11 Perusahaan Modal Ventura 3
Perusahaan Pialang Asuransi 2
Total 101
16 117
69 71
72 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 10. Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Selama tahun 2022, terdapat 33 permohonan pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang diterima pada triwulan IV-2022 dan sebanyak 131 permohonan tercatat telah diterima per periode triwulan sebelumnya. Dari keseluruhan permohonan tersebut, telah diselesaikan sebanyak 116 permohonan pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, yang terdiri dari 107 permohonan yang terdaftar, 8 (delapan) permohonan diberhentikan, dan 1 (satu) permohonan dibatalkan. Rincian pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi sampai dengan triwulan IV-2022 disajikan sebagai berikut. Tabel II-28 | Rekapitulasi Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi sampai dengan Triwulan IV-2022 Permohonan IKNB s.d Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 Total Selesai* Perusahaan Pialang Asuransi 119 29 148 104 Perusahaan Pialang Reasuransi 12 4 16 12 Total 131 33 164 116 Keterangan: Permohonan yang dinyatakan selesai termasuk permohonan yang terdaftar dan diberhentikan/dibatalkan 11. Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin Pada terdapat 28 permohonan baru dan 86 permohonan periode sebelumnya untuk pendaftaran Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, dan Penilai. Selanjutnya, telah diselesaikan pendaftaran profesi dimaksud sebanyak 107 permohonan, yang terdiri dari 102 Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, dan Penilai terdaftar dan 5 (lima) permohonan lainnya dokumennya. triwulan IV-2022, Selain itu, pada triwulan IV-2022, terdapat 11 permohonan baru dan 63 permohonan periode sebelumnya untuk pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum, Agen Penjamin Perseorangan, dan Agen Penjamin Badan telah diselesaikan Hukum. Selanjutnya, sebanyak 66 permohonan pendaftaran Agen dimaksud sampai dengan triwulan IV-2022, yang terdiri dari 27 permohonan telah diadministrasikan dan 39 permohonan lainnya diberhentikan/dibatalkan/ dikembalikan dokumennya. Sampai dengan triwulan IV-2022 terdapat 592.052 entitas profesi yang terdiri dari 591.927 profesi perseorangan dan 125 Agen Badan Hukum terdaftar yang disajikan dalam tabel berikut: Tabel II-29 | Rekapitulasi Pendaftaran Profesi, Agen Asuransi dan Agen Penjamin sampai dengan Triwulan IV-2022 Jenis Profesi Jumlah yang Terdaftar sampai dengan Triwulan IV-2022 Akuntan Publik* 533 Konsultan Aktuaria 47 Penilai IKNB 264 Agen Asuransi Perseorangan** As. Umum 19.472 As. Jiwa 571.492 Agen Asuransi Berbadan Hukum 51 Agen Penjamin Perseorangan 119 Agen Penjamin Berbadan Hukum 74 Total 592.052 Profesi yang berstatus aktif telah dikecualikan yang sudah terdaftar namun sudah meninggal, sedang cuti, dan sedang dalam status dikenakan sanksi; menggunakan data per triwulan II-2022, selanjutnya akan dilengkapi data per triwulan III-2022 yang sedang dalam proses
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 2.3 Aktivitas Pengembangan 2.3.1 Pengembangan Pengawasan Perbankan 1. Pengembangan Pengawasan Bank Umum Kegiatan pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan IV-2022, antara lain: a. Penyusunan ketentuan terkait pedoman pengawasan Bank Umum yang bersifat principle based untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Bank Umum berdasarkan risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian. internal c. Penyusunan Kajian Penguatan Proses Bisnis dan Sistem Informasi Pengawasan BPR BPRS Pada penyusunan kajian ini, dilakukan proses identifikasi, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi atas proses bisnis serta sistem informasi terkait pengawasan BPR/BPRS. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi proses bisnis pengawasan yang efektif dan efisien, serta sistem informasi yang optimal untuk mendukung proses pengawasan BPR/BPRS. b. Penyusunan panduan teknis bagi pengawas pengawasan Bank dalam melakukan berdasarkan risiko untuk mendukung pengawasan yang streamline dengan kajian dan penerbitan ketentuan yang agile dan adaptif serta berbasis risiko. c. Penyusunan kajian penguatan metodologi risiko dan pengawasan bank berbasis metodologi penilaian risk-based bank rating dengan mempertimbangkan emerging risk al. climate risk, cyber dan IT risk, serta emerging risk lainnya serta kajian penempatan emerging risk tersebut pada penilaian risk-based bank rating. d. Penguatan tools pengawasan Bank Umum melalui penambahan fitur dan data pada sistem informasi pengawasan Bank Umum. 2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal 1. Penyusunan Buku Kumpulan Pendapat Akuntansi di Bidang Pasar Modal Periode I (Tahun 2015 s.d. Tahun 2022) Penyusunan Pendapat Akuntansi di Bidang Pasar Modal Periode I ini menindaklanjuti arahan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B untuk menyusun suatu buku yang berisi seluruh pendapat akuntansi di bidang Pasar Modal. Buku Kumpulan Pendapat Akuntansi di Bidang Pasar Modal Periode I merupakan dokumentasi atas semua pendapat akuntansi yang telah diberikan selama tahun 2015 s.d. 2022. Buku Kumpulan 2. Kajian Pengembangan Industri Pasar Modal 2. Pengembangan Pengawasan BPR/BPRS terkait Pada pengembangan pengawasan BPR dan BPRS yang telah dilakukan yaitu: a. Penyusunan beberapa pedoman internal, antara lain terkait: (i) penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS; (ii) pemeriksaan BPR dan BPRS; dan (iii) penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. b. Implementasi OJK BOX (OBOX) pada BPR triwulan IV-2022, kegiatan Selama telah melakukan penyusunan kajian dalam rangka mengembangkan industri pasar modal antara lain: a. Kajian Pengaturan Digital Asset di Pasar periode laporan OJK Modal b. Kajian Implementasi Dematerialisasi Efek di Pasar Modal dan Implikasi c. Kajian Penugasan Asurans dalam Penyajian Kembali Laporan Keuangan dan BPRS OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data transaksi dan dalam periode waktu tertentu melalui repository. Pemantauan penyampaian data OBOX dilakukan secara dwimingguan. Selama triwulan IV-2022, telah dilakukan pemantauan selama enam periode serta telah dilakukan finalisasi kajian enhancement OBOX BPR BPRS. informasi yang bersifat d. Kajian Laporan Akuntan Publik atas Laporan Pembubaran Reksa Dana e. Kajian Analisis Pengungkapan Tata Kelola dalam Laporan Tahunan 2021 f. Kajian terkait Thematic Bond g. Kajian terkait Preparer Laporan Keuangan h. Kajian dampak PSAK 73: Sewa dengan Ketentuan POJK Nomor 6/PM.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik i. Kajian Perizinan Biro Administrasi Efek (BAE) 73
74 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 2.3.3 Pengembangan IKNB 1. Program 1000 Aktuaris Program 1000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuaria keahlian khusus asuransi umum. Sampai dengan triwulan IV-2022 terdapat 734 aktuaris yang terdiri dari 416 FSAI (Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia dan 318 ASAI (Associate of the Society of Actuaries of Indonesia). 2. Dukungan Riset/Penelitian di Bidang Fintech Lending Dalam rangka mendukung penyusunan regulasi dan research based policy, OJK menyusun beberapa kajian internal selama triwulan IV- 2022. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang diproses yaitu: 1. Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan dan Non-Performing Loan Maksimum Penyelenggara Fintech P2P Lending (joint research antar satuan kerja) 2. Analisis Kegiatan Penagihan dalam Industri Fintech P2P Lending 3. Kajian Roadmap Permodalan Penyelenggara Fintech P2P Lending 4. Roadmap Pengawasan Penyelenggara Fintech P2P Lending Fintech lending yang merupakan industri baru di jasa keuangan yang berkembang pesat menarik berbagai peneliti/akademisi sebagai topik penelitiannya. OJK telah menerima permohonan wawancara atau pengambilan data untuk penelitian mengenai fintech lending dan ekosistemnya yang disampaikan melalui satuan kerja terkait. Sepanjang triwulan IV- 2022, terdapat 8 mahasiswa/i yang melakukan pengajuan wawancara atau pengambilan data. Dalam pengembangan industri Fintech Lending, OJK saat ini sedang menyusun Roadmap Industri Fintech Lending untuk 5 (lima) tahun ke depan. Adapun proses penyusunan roadmap tersebut masih dalam tahap awal dan rencana melibatkan lembaga internasional. Sampai dengan akhir triwulan telah melakukan pertemuan dengan World Bank dalam rangka penyusunan Roadmap Industri Fintech Lending IV-2022, OJK tersebut. Roadmap tersebut diharapkan dapat memberikan arah pengembangan industri Fintech Lending yang disertai dengan program aksi 5 (lima) tahun ke depan. 3. Sosialisasi Fidusia Selama triwulan IV-2022 OJK telah melakukan sosialisasi fidusia di Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan secara hybrid yaitu secara fisik dan virtual dengan menggunakan media video conference. Adapun peserta kegiatan sosialisasi terdiri dari perwakilan ataupun pimpinan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan, Kepolisian Daerah, serta Kejaksaan di kota-kota tempat sosialisasi diselenggarakan. Sosialisasi ini melibatkan beberapa pihak yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kepolisian Republik Indonesia yang bertindak selaku narasumber. 4. Penelitian dan Pengembangan IKNB a) Kajian mengenai penggunaan teknologi pada Dana Pensiun. b) Kajian mengenai The IAIS Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU). c) Kajian mengenai rancangan POJK perubahan atas POJK nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. d) Kajian mengenai SEOJK 19/ perubahan SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. rancangan atas SEOJK nomor e) Kajian mengenai rancangan POJK Perubahan Kedua atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi. f) Kajian mengenai rancangan POJK perubahan atas POJK nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh OJK. g) Kajian mengenai rancangan POJK perubahan kedua atas POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun. h) Kajian mengenai Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. i) Kajian mengenai rancangan POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. j) Kajian mengenai rancangan POJK atas perubahan POJK 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. k) Kajian mengenai rancangan POJK perubahan kedua atas POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Resuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. l) Kajian mengenai rancangan POJK perubahan kedua atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. m) Kajian mengenai rancangan POJK perubahan kedua atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. n) Kajian mengenai sanksi. o) Kajian mengenai kebutuhan pengaturan kantor perwakilan LJKNB 2.3.4 Inovasi Keuangan Digital Kegiatan OVID 2022 yang mengusung tema "Building Trust System in the Digital Financial Ecosystem" telah dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 10 Oktober 2022, pk. 09.00 - 12.30 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Anggota Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen secara luring dan Ketua Dewan Audit secara daring. Pada kegiatan ini, digital trust diangkat menjadi topik diskusi webinar dengan para regulator di Indonesia yang turut hadir di acara OVID 2022. OJK beserta Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hingga Kepolisian Daerah Metro Jaya turut berpartisipasi dalam mentranslasi strategi yang harus dilakukan guna membangun digital trust di ekosistem keuangan digital. Semangat dari para regulator juga diamini oleh asosiasi dan industri Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Fintech yang telah berkolaborasi untuk menyiapkan beberapa perangkat dalam memperkuat digital trust system di Indonesia yaitu melalui e-KYC, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik (e-signature), dan digital identity. Otoritas Jasa Keuangan terus mengembangkan inovatif, bertanggung ekosistem fintech yang jawab, dan memprioritaskan aspek perlindungan konsumen. Seiring bertumbuhnya literasi digital dan tingkat penggunaan produk serta layanan keuangan digital, OJK menyadari bahwa perlu dibangun digital trust system untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat industri keuangan digital. terhadap Dalam kegiatan OVID 2022, OJK juga meluncurkan beberapa inisiatif seperti layanan chatbot dan modul literasi keuangan digital terkait kanal pengaduan konsumen serta program peningkatan kapasitas SDM dalam bidang suptech dan regtech. Ketiga inisiatif tersebut telah disiapkan oleh OJK untuk membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Keseluruhan program ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan digital dan berpengaruh positif pada eskalasi inklusi keuangan di Indonesia. Chatbot dan modul literasi keuangan digital adalah bukti nyata dari OJK untuk masyarakat dalam teknologi modern, khususnya memanfaatkan dalam mengakses data keluhan nasabah secara real-time dan mengidentifikasi potensi misconduct secara akurat serta meyakinkan konsumen bahwa suara mereka didengar. Lebih jauh, konsumen akan dibantu untuk menyelesaikan keluhan mereka terkait layanan keuangan digital melalui kanal pengaduan konsumen yang tepat. Sementara itu, program peningkatan kapasitas SDM mengenai suptech dan regtech juga dibentuk untuk meningkatkan kapasitas insan OJK dalam mewujudkan visi 21st century supervision yaitu digitally enabled supervision. Di akhir kegiatan OVID 2022, turut dilaksanakan press conference Indonesia Fintech Summit 2022 yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital, Imansyah dan Pandu Patria Sjahrir, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia. Kegiatan OVID tahun 2022 ini juga merupakan acara pre-event Indonesia Fintech Summit 2022 yang akan dibuka pada tanggal 11 November 2022 di Bali. 75
76 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kembali menggelar 4th Indonesia Fintech Summit yang berlangsung pada 10-11 November 2022 di Bali secara hibrida (luring dan daring) dengan mengusung tema "Moving Forward Together: The Role of Digital Finance and Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability". Bertepatan dengan momentum Presidensi G20 dan B20 Summit 2022, topik pembahasan lebih ditekankan mengenai daya tahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga stabilitas keuangan. 4th Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional 2022 bertujuan untuk mendukung upaya kolaboratif dalam mencapai keseimbangan antara inovasi, pertumbuhan, serta tata kelola keuangan digital dan fintech yang baik, juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, inklusi keuangan menjadi salah satu hal yang harus didorong. Selain itu, regulasi yang kondusif juga menjadi kunci pengembangan industri fintech yang berkelanjutan. Diawali dengan pembukaan acara 4th Indonesia Financial Summit 2022, selanjutnya Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 telah melaksanakan beragam kegiatan literasi dan edukasi dalam bentuk webinar yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Indonesia dan global, rangkaian program promosi dan insentif untuk menggunakan fintech dari lebih dari 70 penyelenggara fintech, serta kesempatan mengakses lebih dari 180 lowongan pekerjaan di industri fintech. Kemudian, Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 diakhiri dengan BFN Expo dan closing ceremony yang diikuti oleh masyarakat umum secara luring di Yogyakarta pada 11-12 Desember 2022. Rangkaian BFN tahun ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat dan terdapat peningkatan partisipan sebesar 36% dibandingkan partisipan tahun sebelumnya, dengan partisipan aktif meningkat dari tahun lalu menjadi 23.121 pendaftar melalui virtual di platform co.id selama rangkaian BFN di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan tersebut menjadikan seluruh peserta yang berpartisipasi dan mengikuti seluruh rangkaian BFN menjadi 1,5 juta peserta. Pada Penutupan IFS dan BFN 2022 tersebut juga telah dilaksanakan Expo Fintech dan UMKM yang diikuti 24 booth Penyelenggara Fintech, 2 booth UMKM, booth OJK, booth BI, booth AFTECH, booth AFPI, serta booth AFSI dan ALUDI Perkembangan Inovasi Keuangan Digital Selama triwulan IV - 2022 telah dilaksanakan 2 Focus Group Discussion (FGD) Forum Panel IKD dalam rangka proses pencatatan IKD. Melalui pelaksanaan 2 FGD proses pencatatan IKD tersebut terdapat tambahan 11 Penyelenggara IKD tercatat. Pada periode yang sama terdapat 1 Penyelenggara IKD yang melakukan pengembalian status tercatat yakni PT. Digital Data Teknologi Terdepan. Selain itu dapat kami informasikan, tidak terdapat penambahan klaster model bisnis baru pada periode ini. Sehingga IKD hingga Desember 2022 berjumlah 98 Penyelenggara yang masuk kedalam 15 klaster model bisnis dengan rincian sebagai berikut: total penyelenggara
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel I-30 | Total Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital per Desember 2022 Jenis Klaster Jumlah Perusahaan Jenis Klaster Jumlah Perusahaan Aggregator 34 Tax & Accounting 2 Financing Agent 8 E-KYC 5 Credit Scoring 21 RegTech - PEP 1 Financial Planner 6 RegTech- ESign 5 Funding Agent 3 InsurTech 2 Online Distress Solution 1 Insurance Hub 1 Property Investment Management 1 Wealthtech 1 Transaction Authentication 7 2.4 Stabilitas Sistem Keuangan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV- 2022 berada dalam kondisi normal, dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan yang tumbuh di atas ekspektasi, diikuti dengan rasio kehati- hatian (prudensial) di lembaga jasa keuangan yang terjaga. OJK akan terus melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah, BI, dan LPS dalam rangka mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Grafik II-4 T p R 60 50 40 30 20 10
9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D Outstanding Fintech 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 2.4.1 Lembaga Jasa Keuangan Outstanding Pinjaman Fintech Pertumbuhan yoy Intermediasi industri jasa keuangan pada triwulan IV-2022 melanjutkan tren positif sejalan dengan kinerja perekonomian domestik yang resilien di tengah peningkatan risiko eksternal. Penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh 11,35% yoy (triwulan III-2022: 11,00% yoy). Piutang pembiayaan melanjutkan tren perbaikan dan tumbuh sebesar 14,18% yoy 10,68% yoy). Outstanding penyaluran pinjaman fintech tercatat tumbuh sebesar 71,09% yoy menjadi Rp51,12triliun, sedikit termoderasi dari pertumbuhan triwulan III- 2022 sebesar 77,33% yoy. (triwulan III-2022: Grafik II-5 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M Premi Asuransi 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D Premi Asuransi Jiwa Premi Asuransi Umum Grafik II-3 Kinerja Intermediasi IJK 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J Kredit 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M DPK 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D Piutang Pembiayaan 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D Dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat, kinerja penghimpunan dana terpantau cukup baik. Dana Pihak Ketiga (DPK) per Desember 2022 tumbuh sebesar 9,01% yoy (triwulan III-2022: 6,77% yoy). Selanjutnya, total premi asuransi pada akhir triwulan IV-2022 tumbuh 13,85% yoy (triwulan III- 2022: 18,03% yoy) untuk asuransi umum/reasuransi, meskipun untuk premi asuransi jiwa masih terkontraksi, yaitu sebesar -7,80% yoy (triwulan III- 2022: -6,98% yoy). 77
78 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Sementara itu hingga triwulan IV-2022, perhimpunan dana di pasar modal mencapai Rp267,7 triliun dengan 63 emiten baru dari total 192 emiten yang melakukan penawaran umum (triwulan III-2022: penghimpunan dana tercatat 175,34 triliun, 48 emiten baru, dan 165 emiten melakukan penawaran umum). Dana yang dihimpun sebagian besar akan dimanfaatkan sebagai modal kerja (56,94%) dan pembayaran hutang (22,95%). Ketahanan permodalan jasa keuangan masih solid dengan kecenderungan yang membaik. Hal ini ditunjukkan oleh indikator permodalan lembaga jasa keuangan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan per Desember 2022 tercatat sebesar 25,63%. RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa pada bulan Desember 2022 tercatat masing-masing sebesar 327%, dan 484% (threshold 120%). Gearing ratio perusahaan pembiayaan di bulan Desember 2022 tercatat sebesar 2,07 kali (threshold: 10%) industri Grafik II-6 CAR Perbankan Rp Triliun 8000 27% 7000 26% 6000 25% 5000 24% 4000 3000 23% 2000 22% 1000 21% 0 20% 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D Modal ATMR CAR (rhs) Grafik II-7 RBC Industri Perasuransian 850% 370% 650% 320% 450% 270% 250% 220% 8 1 - n u J 8 1 - p e S 8 1 - c e D 9 1 - r a M 9 1 - n u J 9 1 - p e S 9 1 - c e D 0 2 - r a M 0 2 - n u J 0 2 - p e S 0 2 - c e D 1 2 - r a M 1 2 - n u J 1 2 - p e S 1 2 - c e D 2 2 - r a M 2 2 - n u J 2 2 - p e S 2 2 - c e D RBC Asuransi Jiwa RBC Asuransi Umum (rhs) Grafik II-8 Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan 3.60% 3.10% 2.60% 2.10% 1.6% J u n-18 S e p-18 D e c-18 M ar-19 J u n-19 S e p-19 D e c-19 M ar-2 0 J u n-2 0 S e p-2 0 D e c-2 0 M ar-21 J u n-21 S e p-21 D e c-21 M ar-2 2 J u n-2 2 S e p-2 2 D e c-2 2 Dari sisi risiko, pada triwulan IV-2022, risiko kredit berada pada level yang rendah dan masih dalam tren yang membaik. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross dan net perbankan per Desember 2022 tercatat masing-masing sebesar 2,44% dan 0,71% (triwulan III-2022: 2,78% dan 0,77%). Sementara, rasio Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan relatif stabil dan tercatat sebesar 2,32% (triwulan III-2022: 2,58%). Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih manageable. Grafik II-9 Rasio NPL Perbankan 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% J u n-18 S e p-18 D e c-18 M ar-19 J u n-19 S e p-19 D e c-19 M ar-2 0 J u n-2 0 S e p-2 0 D e c-2 0 M ar-21 J u n-21 S e p-21 D e c-21 M ar-2 2 J u n-2 2 S e p-2 2 D e c-2 2 NPL Net NPL Gross Grafik II-10 Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% J u n-18 S e p-18 D e c-18 M ar-19 J u n-19 S e p-19 D e c-19 M ar-2 0 J u n-2 0 S e p-2 0 D e c-2 0 M ar-21 J u n-21 S e p-21 D e c-21 M ar-2 2 J u n-2 2 S e p-2 2 D e c-2 2
Likuiditas level yang industri perbankan dalam memadai, diikuti risiko pasar yang masih manageable. Rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/ NCD) tercatat sebesar 137,67% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 31,20%, pada Desember 2022. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,23%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Di tengah kinerja pasar keuangan yang relatif stabil pada triwulan IV-2022, nilai investasi industri reksa dana, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan adanya perbaikan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan IV-2022 tercatat terkontraksi sebesar 4,86% (qtq) (triwulan III-2022: -2,70% qtq). Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun tumbuh masing-masing 1,65% (qtq) dan 2,61% (qtq) (triwulan III-2022: 1,78% qtq dan 1,08% qtq). Berdasarkan data-data diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dengan kinerja sektor keuangan nasional yang cukup solid di tengah peningkatan risiko ekonomi global. 2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan OJK berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Untuk memitigasi risiko eksternal, OJK menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat antisipatif dan terukur, antara lain: a. OJK tetap mempertahankan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menjaga volatilitas pasar yang masih berpotensi menekan kinerja pasar modal domestik. b. OJK meminta agar Lembaga Jasa Keuangan selalu menjaga ketahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang memadai agar dapat mengantisipasi ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang, antara lain dengan kebijakan optimalisasi pembagian dividen dan peningkatan pencadangan termasuk terhadap sektor-sektor yang kebijakan relaksasinya berakhir. Selain itu, OJK juga telah merilis beberapa kebijakan dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional, antara lain: Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK a. Kebijakan kredit/ pembiayaan secara targeted untuk mengatasi scarring effect akibat pandemi serta menjaga intermediasi. Relaksasi restrukturisasi fungsi kredit/pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024 diberikan untuk segmen UMKM, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki. stimulus restrukturisasi b. Kebijakan proaktif dalam mendukung pemulihan ekonomi terutama yang terdampak bencana sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. c. Kebijakan relaksasi terkait ketentuan prudensial untuk mendukung percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) serta pengembangan industri hulunya (industri baterai, industri charging station, dan industri komponen) baik di bidang perbankan, IKNB, dan pasar modal. program 2.4.3 Kordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan OJK senatiasa melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pertemuan rutin Rapat Berkala KSSK. Dalam rapat berkala yang diselenggarakan pada Senin, 30 Januari 2023, KSSK menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2022 berada dalam kondisi normal di tengah optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang terus berlanjut seiring membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik. OJK bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mempererat koordinasi dalam mencermati dinamika global serta potensi risiko ke depan, termasuk dalam mempersiapkan coordinated policy response untuk memitigasi risiko pemburukan kondisi perekonomian dan SSK domestik. KSSK akan kembali menyelenggarakan berkala pada bulan April 2023. rapat 79
80 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 2.5 Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi 2.5.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi Kegiatan pengembangan pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan IV-2022, antara lain sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Rapat Komite Pengawasan rangka Terintegrasi secara berkala dalam meningkatkan konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi risiko berdasarkan keuangan serta pembahasan lintas sektor. efektivitas, isu-isu 2. Penyusunan ketentuan internal pengawasan terhadap terintegrasi berdasarkan konglomerasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan terhadap konglomerasi keuangan. risiko tugas pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 2 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan 4 Koperasi Simpan Pinjam. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 1% dibandingkan dengan jumlah Pelapor pada triwulan III-2022 (posisi per September 2022 sebanyak 2.075 Pelapor). Peningkatan jumlah Pelapor SLIK secara keseluruhan disebabkan karena Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menjadi Pelapor SLIK selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2022. Namun di sisi lain, jumlah Pelapor SLIK Bank Umum dan Pelapor SLIK BPR mengalami penurunan dikarenakan adanya Bank yang merger, konversi atau dicabut izin usaha di triwulan IV. Jumlah Pelapor SLIK posisi Desember 2022 disajikan pada grafik/tabel berikut. Grafik II-11 Jumlah Pelapor Posisi Desember Tahun 2022 2.5.2 Layanan Informasi Keuangan BPR 1.439 BUK/BUS/UUS 126 SLIK yang dikelola oleh OJK berfungsi sebagai sarana pertukaran Informasi Debitur antar Pelapor guna mendukung kemudahan akses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana. Selain itu SLIK juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas informasi di bidang pengawasan dan keuangan. layanan Non LJK LJK Lainnya PE dan LPE Lembaga Pembiayaan BPRS 4 5 118 240 169 Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.101 Pelapor (posisi per Desember 2022) yang terdiri dari 93 Bank Umum Konvensional, 33 BUS/UUS, 1.439 BPR, 167 BPRS, 149 Perusahaan Pembiayaan, 33 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 49 Perusahaan Modal Ventura, 6 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 2 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, 1 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, 117 Perusahaan Efek, 1 Lembaga Pendanaan Efek, 3 Pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur secara online melalui SLIK Web. Jumlah permintaan informasi debitur oleh Pelapor selama triwulan IV-2022 sebanyak 52.002.820, naik sebesar 17% dibanding dengan triwulan III- 2022 (Jumlah permintaan informasi debitur pada triwulan III-2022 sebanyak 44.449.470). Jumlah permintaan informasi debitur oleh Pelapor SLIK selama triwulan IV disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel II-31 | Tabel Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor pada Triwulan IV-2022 Jumlah Permintaan Indormasi Debitur oleh Pelapor Bank Umum BPR/S Lembaga Pembiayaan PE/LPE LJK Lainnya Non LJK Total Okt -22 11.687.028 384.251 4.357.268 54 36.182 9.399 16.474.182 Nov - 22 11.643.667 401.295 4.707.329 19 39.703 8.931 16.800.944 Des - 22 13.021.093 382.157 5.287.840 39 27.127 8.838 18.727.694
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Sejak SLIK beroperasi secara penuh tahun 2018, selain memberikan layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan, OJK juga memberikan informasi debitur kepada masyarakat melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK maupun secara online. Pada triwulan IV-2022 pelayanan kepada masyarakat juga mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 65.416 informasi debitur diberikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian per bulan sebagaimana terdapat pada grafik di bawah ini. Grafik II-12 Jumlah Informasi Debitur yang Disediakan kepada Masyarakat Triwulan IV-2022 30.000 Pada November 2022, OJK telah secara resmi meluncurkan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan permintaan Informasi Debitur oleh masyarakat secara terintegrasi. Aplikasi iDebKu dapat diakses secara daring pada alamat Masyarakat yang ingin mengajukan permintaan Informasi Debitur dapat melakukan registrasi pada menu pendaftaran. Selain itu, terdapat juga fitur status layanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan status layanan Informasi Debitur yang telah diajukan sebelumnya. Selain secara daring, masyarakat juga dapat memperoleh Informasi Debitur secara tatap muka di Kantor Pusat OJK atau pada KR/KOJK setempat dengan menyesuaikan kondisi masing-masing kantor. aplikasi iDebKu 24.898 25.450 25.000 20.000 15.000 15.068 Tata cara permohonan Informasi Debitur SLIK secara daring melalui aplikasi iDebKu sebagai berikut: 10.000 5.000 0 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Kantor Pusat dan KR/KO Gambar ll-1 Tata Cara Permohonan Informasi Debitur SLIK Secara Daring Melalui Aplikasi iDebKu Dokumen persyaratan permintaan iDeb antara lain: a. Debitur Perseorangan : KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA b. Debitur Badan Usaha : PANDUAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI DEBITUR (IDEB) SLIK SECARA ONLINE 1) 2) 3) 4) Identitas Pengurus (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA) NPWP badan usaha; Akta pendirian/anggaran dasar pertama; dan/atau Perubahan anggaran dasar terakhir yang menunjukkan perubahan kepengurusan Badan Usaha. Buka aplikasi melalui laman web c. Debitur yang meninggal dunia Unggah permintaan iDeb. foto/scan dokumen asli persyaratan 1) 2) 3) Identitas ahli waris (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA) Dokumen asli yang menerangkan kematian debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; dan Dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan/ahli waris. 3. Checklist pernyataan kebenaran data dan klik "Ajukan Permohonan". Setelah pendaftaran berhasil, pemohon akan menerima email dari OJK yang memuat antara lain informasi nomor pendaftaran. Selanjutnya, pemohon mengunggah foto diri dengan memperagakan instruksi yang diminta pada aplikasi. 4. Pemohon dapat melakukan pengecekan status permohonan pada menu "Status Layanan" dengan isi nomor pendaftaran. Klik menu "Pendaftaran" pada halaman utama aplikasi iDebKu OJK, Cek Ketersediaan layanan dengan seluruh kolom pada mengisi halaman di klik atas dan "Selanjutnya". 2. Pemohon mengisi data registrasi secara lengkap dan benar. Isi data diri dengan benar dan lengkap pada formulir yang telah disediakan. 5. OJK akan memproses permohonan iDeb dan mengirimkan hasil iDeb melalui email pemohon paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran dilakukan. Klik "Selanjutnya" apabila data isian telah lengkap dan benar 6. Apabila terdapat pengaduan dan pertanyaan lebih lanjut terkait iDeb, Anda dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui: Telp: 157 Email: konsumen@ojk.go.id WA: 081-157-157-157 2.5.3 Laku Pandai LAKU PANDAI merupakan program penyediaan layanan Keuangan melalui kerja sama dengan pihak lainnya (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh tanpa harus mengunjungi layanan keuangan cabang lembaga jasa keuangan. Jenis produk yang ditawarkan antara lain tabungan berkarakteristik Bank Saving Account (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik. 81
82 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel II-32 | Dashboard Umum Laku Pandai Data Tahun/Periode Triwulan l-2022 Tahun/Periode Triwulan ll-2022 Tahun/Periode Triwulan lll-2022 Tahun/Periode Triwulan lV-2022 Jumlah Agen Perorangan 1.468.094 1.512.838 1.579.588 1.143.565 Jumlah Agen Badan Usaha (Outlet) 32.638 34.861 40.414 12.523 Total Jumlah Agen 1.500.732 1.547.699 1.620.002 1.156.088 Jumlah Agen yang melayani Layanan Keuangan Digital 1.356.213 1.396.651 1.460.041 1.532.891 Jumlah Nasabah BSA 32.252.993 32.374.945 32.298.701 28.803.125 Nominal Tabungan BSA 1.789.186.495.707 1.431.252.386.513 1.182.339.957.647 1.068.852.659.639 Jumlah Nasabah Kredit/ Pembiayaan Mikro 165.448 165.541 143.198 512.004 Nominal Kredit/ Pembiayaan Mikro 3.650.411.110.191 3.457.146.541.450 2.749.335.076.498 3.808.584.369.520 Jumlah Bank Pelaksana 36 36 36 35 Jumlah Provinsi 33 33 33 33 Jumlah Kabupaten/Kota 512 512 513 512 2.6 Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2.6.1 Penyusunan Peraturan 2) PUJK, yaitu: POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pada triwulan IV-2022, sebagai tindak lanjut telah diterbitkannya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK) dan sebagai upaya dalam melakukan diseminasi peraturan terkait edukasi dan perlindungan konsumen, OJK telah merealisasikan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Sosialisasi ketentuan dengan materi mengenai POJK PKM SJK dan peran OJK dalam melakukan pengawasan market conduct di Sektor Jasa Keuangan Indonesia kepada: 1) Satuan Kerja OJK (Kantor Pusat dan KR/ KO) pada tanggal 17 November 2022 yang dilakukan dengan metode campuran (hybrid); Nomor 6/POJK.07/2022 a) wilayah Medan dan sekitarnya pada tanggal 13 Oktober 2022 yang dilakukan secara luring (offline) dan untuk PUJK di wilayah koordinasinya dilakukan secara daring (online); dan (Sosialisasi POJK PKM SJK bagi PUJK di wilayah Medan dan sekitarnya) b) wilayah Cirebon dan sekitarnya pada tanggal 15 Desember 2022 yang dilakukan secara offline. Sosialisasi POJK PKM SJK kepada Satuan Kerja OJK Sosialisasi POJK PKM SJK bagi PUJK di Cirebon dan sekitarnya
b. Penayangan perdana video POJK PKM SJK pada kegiatan sosialisasi POJK PKM SJK kepada Satuan Kerja OJK (Kantor Pusat dan KR/KO) pada tanggal 17 November 2022 secara hybrid. Video tersebut juga ditayangkan pada kegiatan sosialisasi berikutnya dan diharapkan dapat menjadi salah satu tools atau media penyampaian informasi terkait POJK PKM SJK. c. Penerbitan buku saku "Daftar Tanya Jawab POJK PKM SJK". Buku tersebut bersumber dari berbagai pertanyaan dari pemangku kepentingan termasuk PUJK. Tujuan penyusunan buku saku tanya jawab POJK PKM SJK adalah sebagai media diseminasi peraturan yang dilakukan bidang EPK baik kepada PUJK maupun konsumen. Buku saku ini dapat digunakan sebagai panduan untuk memahami lebih dalam tentang POJK PKM SJK serta pedoman terkait layanan masyarakat oleh OJK untuk pertanyaan yang sejenis. Penyajian buku saku ini direncanakan dalam bentuk salinan digital (softcopy), namun tidak menutup kemungkinan berupa salinan cetak (hardcopy). saku 2.6.2 Inklusi Keuangan 1. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Grafik II-13 Perkembangan Jumlah TPAKD Data per 29 Desember 2022 Data Pembentukan TPAKD Data Pengukuhan TPAKD 486 TPAKD (88%) Sudah Terbentuk 62 TPAKD (12%) Belum Terbentuk 393 TPAKD Sudah Dikukuhkan 93 TPAKD Belum Dikukuhkan 34 TPAKD Tingkat Provinsi 452 TPAKD Tingkat Kab/Kota 62 TPAKD Tingkat Kab/Kota 34 TPAKD Tingkat Provinsi 359 TPAKD Tingkat Kab/Kota 93 TPAKD Tingkat Kab/Kota Sampai dengan akhir triwulan IV-2022, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 486 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 452 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 393 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 339 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Sepanjang triwulan IV-2022 terdapat 27 TPAKD yang dikukuhkan, dengan rincian sebagai berikut: a. Pengukuhan TPAKD Kota Banjarmasin pada tanggal 6 Oktober 2022; Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK b. Pengukuhan TPAKD Kabupaten Serang pada tanggal 13 Oktober 2022; c. Pengukuhan TPAKD Kabupaten Tangerang Selatan pada tanggal 27 Oktober 2022; d. Pengukuhan tujuh TPAKD di wilayah Provinsi Bangka Belitung yaitu: Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang poada tanggal 9 November 2022; e. Pengukuhan sembilan TPAKD di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yaitu: Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabuoaten Sintang, Kota Singkawang dan Kota Samarinda pada tanggal 14 November 2022; f. Pengukuhan TPAKD Kota Cilegon pada tanggal 19 November 2022; g. Pengukuhan TPAKD Kabupaten Buru pada tanggal 25 November 2022; dan h. Pengukuhan enam TPAKD di wilayah Provinsi Gorontalo yaitu: Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo pada tanggal 7 Desember 2022. Jumlah TPAKD pada saat ini diharapkan akan terus bertambah dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Capaian dan output dari program TPAKD selama triwulan IV-2022, yaitu: a. Implementasi program penyaluran Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) Sebagai upaya dalam memberantas rentenir di daerah, implementasi Program K/PMR semakin dioptimalkan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi Program K/PMR yang dilaksanakan pada triwulan IV-2022 atas implementasi program K/PMR telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 1) Implementasi program K/PMR di 35 KR/KOJK dengan 983.867 debitur dan nominal penyaluran sebesar Rp25,6 triliun. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sebanyak 78 TPAKD telah ini, mengimplementasikan dengan rincian sebagai berikut: program 83
84 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel II-33 | Realisasi Program K/PMR berdasarkan Generic Model Perkembangan Penyaluran K/PMR No. Generic Model K/PMR *) Jumlah TPAKD Jumlah Debitur Nominal Penyaluran (Miliar) 1. GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat 26 88.157 Rp964 2. GM 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah 20 68.948 Rp1.641,90 3. GM 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah 44 826.762 Rp22.991,11 Total 78 983.867 Rp25.597,01 Catatan: Sebanyak 10 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR *) Data posisi triwulan III-2022 2) Monitoring dan evaluasi secara one on one dengan KR/KOJK yang memiliki Program K/PMR dengan NPL > 5% dan yang penyalurannya belum dilakukan secara optimal. 3) Monitoring dan analisis secara berkala (triwulanan) atas implementasi laporan K/PMR yang disampaikan oleh 78 TPAKD yang mengimplementasikan K/PMR. b. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan website TPAKD Sebagai media penyampaian data dan informasi terkait perkembangan program kerja TPAKD, telah tersedia SiTPAKD yang merupakan sistem pelaporan program kerja TPAKD. Untuk memberikan pemahaman kepada anggota TPAKD, selama triwulan IV-2022 juga telah dilaksanakan bimbingan teknis terkait penggunaan SiTPAKD di wilayah provinsi Kalimantan Barat pada 28 November 2022. Sampai dengan triwulan IV-2022, terdapat sebanyak 1.553 rencana program kerja tahun 2022 yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD, dengan rincian program sebagai berikut: 1) Optimalisasi c. Coaching Clinic dan Onsite Visit TPAKD Kegiatan Coaching Clinic, onsite visit dan pendampingan TPAKD dilaksanakan secara berkala dalam rangka memberikan pendampingan teknis dalam merencanakan, menentukan dan mengimplementasikan program kerja TPAKD serta mengoptimalkan peran TPAKD tingkat provinsi dalam mendorong pembentukan TPAKD di tingkat kabupaten/kota. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV-2022 adalah sebagai berikut: 1) Coaching clinic di wilayah Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 secara tatap muka (offline) dan dihadiri oleh perwakilan Pemprov Maluku Utara dan lima pemkab/ Pemkot di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan coaching clinic dilakukan secara panel dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri). Produk/Layanan, 821 rencana (53%); 2) Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, 269 rencana (17%); Coaching Clinic TPAKD Wilayah Provinsi Maluku Utara 3) Asistensi atau Pendampingan TPAKD, 140 rencana (9%); dan 4) Peningkatan Literasi Keuangan, 323 rencana (21%). Grafik II-14 Rencana Program Kerja TPAKD Tahun 2022 Optimalisasi Produk/ Layanan 53% Onsite Potensi Klaster Pertanian Penguatan Infrastruktur Asistensi atau Pendampingan Peningkatan Literasi Keuangan 17% 9% 21% 2) Coaching clinic TPAKD di wilayah Provinsi Papua pada 28 November 2022 yang dilaksanakan secara offline. Kegiatan ini dibuka oleh Sekda Provinsi Papua selaku PJ Gubernur Provinsi
Papua dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, perwakilan dari OPD provinsi/kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, disampaikan paparan mengenai pentingnya percepatan akses keuangan melalui TPAKD, pedoman pembentukan dan penyusunan program kerja TPAKD, arah strategis tim percepatan akses keuangan, dan lanjut hasil coaching clinic. LJK, tindak Coaching Clinic TPAKD Wilayah Papua Audiensi TPAKD Kabupaten Keerom 3) Coaching clinic TPAKD di wilayah Provinsi Gorontalo pada tanggal 7 Desember 2022 secara (offline). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Badan Pusat Statistik dan perwakilan Lembaga Jasa Keuangan. tatap muka Coaching Clinic TPAKD Wilayah Provinsi Gorontalo Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK d. Penyampaian Arahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kegiatan Rakorda TPAKD dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program kerja antar TPAKD, yang ada di dalam satu provinsi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan terkait arah strategi TPAKD yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Sebagai bentuk dukungan penuh OJK terhadap implementasi program TPAKD, OJK turut menjadi narasumber dalam kegiatan Rakorda yang diselenggarakan oleh beberapa TPAKD selama triwulan IV- 2022 yaitu untuk Provinsi Bangka Belitung; Provinsi Kalimantan Barat; dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rakorwil di wilayah Provinsi Kalimantan Barat Rakorda di wilayah Povinsi Bangka Belitung 85
86 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Rakorda di wilayah Provinsi DIY 2. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung yang dicanangkan dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Sampai dengan bulan November 2022, jumlah rekening SimPel/ SimPel iB tercatat sebanyak 46,43 juta rekening dan nominal sebesar Rp8,3 triliun. Untuk keseluruhan program KEJAR, tercatat sebanyak 52,38 juta rekening tabungan segmen anak/ pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) dengan total nominal sebesar Rp29,16 triliun. Jumlah anak/pelajar rekening tersebut mencapai 81,04% dari jumlah pelajar pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak 64,6 juta pelajar. tabungan segmen Dalam rangka meningkatkan awareness bagi para pelajar terkait budaya menabung sejak dini, sepanjang tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan Bank Goes to School. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan pada triwulan IV, tercatat sampai dengan bulan November terdapat sekitar 95 bank yang akan melaksanakan ± 7.915 kegiatan Bank Goes to School. Dalam rangka evaluasi implementasi program KEJAR, OJK telah melaksanakan rapat evaluasi implementasi KEJAR 2022 dan rencana implementasi KEJAR 2023 yang dilakukan secara offline. Dalam kegiatan dimaksud OJK memberikan apresiasi kepada seluruh LJK yang berpartisipasi dalam kegiatan Bank Goes to School. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan target Program KEJAR untuk tahun 2023 yaitu peningkatan persentase jumlah rekening pelajar sebesar 85%. 3. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) Program SiMuda pertama kali dikeluarkan pada tahun 2018, yang merupakan program tabungan berjangka bagi kelompok usia 18 hingga 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/ atau produk investasi. Dalam perkembangannya, dilakukan penyesuaian GM SiMuda menjadi GM SiMUda Gen 2 dengan menambahkan tabungan berjangka lainnya, selain untuk tujuan investasi rumah, emas, dan reksadana. GM SiMuda Gen 2 memiliki dua jenis tujuan, yaitu SiMuda Eksisting (dengan tujuan investasi untuk uang muka rumah, pembelian emas dan pembelian reksa dana) dan SiMuda Lainnya (tujuan investasi lainnya). Tercatat capaian SiMuda Gen 2 adalah sebanyak 584.303 rekening dengan nominal sebesar Rp1,91 Triliun. Rincian capain adalah sebagai berikut: a. SiMuda Eksisting Tabel II-34 | Program Simuda Eksisting No. Program SiMuda Eksisting Perkembangan Program SiMuda Eksisting November 2022 Jumlah Rekening Nominal (Rupiah) 1. InvestasiKu 65 31.007.539 2. RumahKu 96.261 168.604.614.836 3. EmasKu 0 0 Total 96.326 168.635.622.375 Program SiMuda Eksisting sampai dengan sebanyak November tercatat 96.326 rekening dan nominal sebesar Rp168.635.622.375. 2022 b. SiMuda Lainnya Tabel II-35 | Program Simuda Lainnya No. Program SiMuda Lainnya Perkembangan Program SiMuda Lainnya November 2022 Jumlah Rekening Nominal (Rupiah) 1. Investasi 1.888 11.855.707.591 2. Rumah 37 36.209.680 3. Emas 24 21.215.812 4. Lain-lain 509.837 1.739.770.915.006 Total 511.786 1.751.684.048.089 Perkembangan Program SiMuda Lainnya sampai dengan November 2022 tercatat sebanyak 511.786 rekening dan nominal Dengan Rp1.751.684.048.089. sebesar demikian, perkembangan Program SiMuda secara keseluruhan sampai dengan November 2022 tercatat sebanyak 608.112 rekening dan nominal sebesar Rp1.920.319.670.464.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 4. Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (SiPEDULI) SiPEDULI merupakan Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaporkan kegiatan yang dilakukan. Terdapat 4 (empat) laporan yang dapat disampaikan yaitu: Laporan kegiatan inklusi keuangan, Laporan kegiatan literasi keuangan, Laporan self-assessment Edukasi dan Perlindungan Konsumen, serta Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan A. Laporan Realisasi Kegiatan Inklusi Keuangan Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2022 Tabel II-36 | Laporan Realisasi Kegiatan Inklusi Keuangan Tahun 2022 PUJK Sudah Lapor Jumlah % Belum Lapor Jumlah % Total Bank Umum 63 58,88% 44 41,12% 107 BPR/BPRS 1.019 62,90% 601 37,10% 1620 DPLK 16 61,54% 10 38,46% 26 Manajer Investasi 71 35,09% 21 22,83% 92 Modal Ventura 20 75,36% 37 64,91% 57 Perantara Pedagang Efek 89 49,04% 26 22,61% 115 Perusahaan Asuransi 104 18,18% 34 24,64% 138 Perusahaan Pembiayaan 77 100,00% 80 50,96% 157 Perusahaan Penjaminan 4 77,17% 18 81,82% 22 Perusahaan Pergadaian 1 77,39% 0 0,00% 1 Total 1.464 62,70% 871 37,30% 2.335 B. Laporan Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2023 Tabel II-37 | Laporan Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan Tahun 2023 PUJK Sudah Lapor Jumlah % Belum Lapor Jumlah % Total Bank Umum 87 81,31% 20 18,69% 107 BPR/BPRS 1.221 75,37% 399 24,63% 1620 DPLK 15 57,69% 11 42,31% 26 Manajer Investasi 71 77,17% 21 22,83% 92 Modal Ventura 28 49,12% 29 50,88% 57 Perantara Pedagang Efek 89 77,39% 26 22,61% 115 Perusahaan Asuransi 76 55,07% 62 44,93% 138 Perusahaan Pembiayaan 133 84,71% 24 15,29% 157 Perusahaan Penjaminan 9 40,91% 13 59,09% 22 Perusahaan Pegadaian 1 100,00% 0 0,00% 1 Total 1.730 74,09% 605 25,91% 2.335 5. Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU) Dalam rangka menyediakan informasi layanan jasa keuangan terdekat berbasis teknologi geospatial, sejak telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mengembangkan Aplikasi LOKASIKU. Melalui LOKASIKU, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fitur untuk melakukan pencarian lokasi fasilitas keuangan, fasilitas alternatif cara untuk menjangkau keuangan dan terkini mengenai layanan jasa keuangan. Pada triwulan IV-2022, aplikasi ini sudah dapat digunakan (go live) untuk menjangkau sebanyak 380 ribu titik akses layanan Keuangan. tahun 2020, OJK informasi 87
8888 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 dengan tema "Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat" telah dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2022 dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari seluruh sektor serta Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pusat OJK termasuk 35 Kantor Regional (KR)/Kantor OJK (KOJK) di daerah. Pelaksanaan kegiatan BIK yang dilakukan oleh LJK antara lain sebagai berikut: 1) Penjualan produk/layanan jasa keuangan berinsentif (pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward); 2) Fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro antara lain melalui kegiatan business matching; 3) Pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan (expo keuangan, pasar keuangan rakyat); 4) Kegiatan pembukaan rekening, polis dan produk keuangan lainnya; literasi keuangan (sosialisasi, seminar, online class, 5) Kegiatan webinar, bank goes to school/campus, dan klinik konsultasi); 6) Kampanye dan publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif. Sebagai acara puncak kegiatan BIK 2022 telah diselenggarakan kegiatan pameran jasa keuangan atau FinExpo selama lima hari pada tanggal 26 - 30 Oktober 2022 di Mall Central Park, Jakarta Barat. Tema kegiatan tersebut adalah "Go Inklusif, Go Produktif". Kegiatan FinExpo 2022 diikuti oleh 134 booth pameran yang terdiri dari berbagai industri jasa keuangan seperti Industri Perbankan, Industri Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank yang terdiri dari: Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Perusahaan Pegadaian, Fintech, E-commerce, dan pelaku UKM. Dalam pameran tersebut tersedia berbagai akses keuangan yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan berbagai promo produk berinsentif seperti bonus, cashback, reward dan lainnya serta berbagai penawaran lain terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. Selain itu, untuk memeriahkan kegiatan dan menarik minat masyarakat diselenggarakan berbagai kuis, games dengan doorprize yang menarik serta grandprize. Selama periode pelaksanaan BIK tahun 2022, tercatat telah diselenggarakan sebanyak 2.538 kegiatan dengan total peserta sebanyak 1.599.860 orang dan jumlah publikasi program literasi dan inklusi keuangan yaitu sebanyak 29.291. Rincian capaian BIK 2022 dari masing-masing industri keuangan adalah sebagai berikut: 1) Industri Perbankan: pembukaan rekening baru sebanyak 2.037.105 rekening; 2) Industri Pasar Modal: 64.228 rekening efek; 3) Perusahaan Perasuransian: 69.091 polis; 4) Perusahaan Pembiayaan: 451.638 debitur; 5) Perusahaan Pegadaian: 2.878.570 rekening; dan 6) Fintech: 1.501.709 akun.
6. Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) Tahun 2022 Kegiatan KOINKU tahun 2022 mengangkat tema "Inovasi Model Inklusi Keuangan dalam Mendukung Implementasi Ekonomi Hijau". Tujuan dari penyelenggaraan KOINKU tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1) Mendorong adanya inovasi model inklusi keuangan yang dapat bermanfaat bagi tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan serta memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat; 2) Mendapatkan model inklusi keuangan yang dapat diimplementasikan pada sektor jasa keuangan; dan 3) Mendorong adanya rekomendasi/usulan kebijakan yang inovatif dan solutif dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian dan pembahasan oleh seluruh Dewan Juri, telah ditetapkan pemenang KOINKU tahun 2022 yaitu sebagai berikut: Tabel II-38 | Daftar pemenang KOINKU tahun 2022 Juara Nama Tim Nama Proposal Juara 1 Carbon Addons Plugin Software App Untuk Mengimbangi Jejak Karbon Pembelian Online dan Membiayai Proyek Perubahan Iklim Juara 2 Tim Formula 46 Pembiayaan Ekonomi Hijau Melalui Digitalisasi Ekosistem Perhutanan Sosial BNI Juara 3 Air Rupiah Inovasi Terintegrasi Pengolahan Air Limbah Laundry Sebagai Alat Tukar Pembayaran Kredit Modal Harapan 1 Brivolution Swasembada Energi Untuk Negeri Harapan 2 BNIEH Go Recycle Your Trash Be Money (GREEN) Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 7. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelayanan Keuangan Kepada Penyandang Disabilitas kesetaraan Sebagai upaya meningkatkan telah mengesahkan akses keuangan, OJK POJK Nomor tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) bertanggung jawab atas penyediaan layanan khusus kepada konsumen Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini merupakan penegasan dari dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang sebelumnya telah diterbitkan oleh OJK pada tanggal 3 Desember 2018. Dengan adanya PTO dimaksud, diharapkan PUJK dapat terus meningkatkan layanan keuangan khususnya kepada Penyandang Disabilitas sehingga kelompok tersebut mendapatkan hak yang sama dalam mengakses layanan keuangan. 6/POJK.07/2022 Dalam rangka meningkatkan pemahaman PUJK terhadap PTO sehingga implementasinya dapat berjalan secara optimal, telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi PTO Pelayanan Keuangan Kepada Penyandang Disabilitas secara offline IV-2022. Dalam pertemuan pada dimaksud informasi juga dilakukan sharing terkait Layanan atau Produk Keuangan kepada Penyandang Disabilitas yang sudah berjalan di masing-masing instansi. triwulan 2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan 1. Pelaksanaan Edukasi Keuangan telah Sepanjang yang 90 menyelenggarakan menjangkau 8.392.428 orang peserta. Kegiatan tersebut terdiri dari 8 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 6.215 orang peserta dan 8 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 7.143 orang peserta berupa edukasi komunitas, edukasi masif, training of trainers, instagram live dan pameran/ expo yang menyasar kepada beberapa segmen yaitu perempuan, guru, pelajar, mahasiswa dan triwulan IV-2022, OJK kegiatan 89
90 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 pemuda. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan edukasi dalam bentuk lainnya berupa talkshow radio sebanyak 74 kegiatan yang menjangkau 8.379.070 orang peserta. 2. Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) Sampai dengan triwulan IV-2022, tercatat sebanyak 1.689 PUJK (72,33%) menyampaikan laporan realisasi literasi keuangan dengan jumlah kegiatan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan sebanyak 3.198 kegiatan. Sementara itu, sebanyak 646 PUJK (27,67%) belum menyampaikan laporan realisasi literasi keuangan. Untuk tahun 2023, sebanyak 2.036 PUJK (80,25%) telah menyampaikan laporan rencana. Sementara sisanya sebesar 461 PUJK (19,75%) belum menyampaikan laporan rencana kegiatan literasi keuangan tahun 2023. Grafik II-15 Laporan Realisasi Literasi Keuangan Tahun 2022 Sudah Menyampaikan 72,33& Belum Menyampaikan 27,67% Grafik II-16 Laporan Rencana Literasi Keuangan Tahun 2023 Sudah Lapor 80,25% Belum Lapor 19,75%
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) OJK telah menyelenggarakan program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah serta stakeholders terkait. Rangkaian kegiatan pada program SAKINAH diawali dengan Edukasi Keuangan Syariah dalam rangka Road to Hari Santri Nasional 2022 di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang pada tanggal 1 Oktober 2022. Selanjutnya, OJK menyelenggarakan program SAKINAH secara serentak di lima pondok pesantren yang terpusat di Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2022 dan di 4 (empat) pondok pesantren lainnya yaitu pondok pesantren Syubbanul Wathon Magelang, pondok pesantren Darunnajah Jakarta, pondok pesantren Mathla'ul Anwar Pandeglang dan pondok pesantren Al-Anwar Bangkalan. Program SAKINAH juga diselenggarakan oleh 12 KR/KOJK lainnya. Kegiatan edukasi pada program SAKINAH diikuti oleh 21.204 orang peserta. Selain itu, OJK juga meluncurkan program Gerakan Santri Menabung yang ditandai dengan pembukaan rekening santri sebanyak 2.909 rekening tabungan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan acara penutupan bersama Wakil Presiden RI, Bapak KH. Ma'ruf Amin di Masjid At Thohir pada tanggal 31 Oktober 2022. 91
92 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 3. Training of Trainers (ToT) telah Pada IV-2022, menyelenggarakan Webinar of Trainers (ToT) bagi Guru Tingkat SD/MI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang dihadiri oleh 162 orang guru. triwulan OJK Training 4. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 SNLIK tahun 2022 menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama dengan SNLIK sebelumnya pada tahun 2016 dan 2019, yaitu literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage). Hasil SNLIK tahun 2022 adalah sebagai berikut: indeks Grafik II-17 Indeks Literasi Keuangan 49,68% 38,03% 2019 2022 Grafik II-18 Indeks Inklusi Keuangan 85,10% 76,19% 2019 2022 Hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi Indonesia sebesar 49,68%, naik dibandingkan tahun keuangan masyarakat 2019 yang hanya 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10% meningkat dibanding SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Selain itu, gap indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 dan 2022 adalah sebagai berikut: Tabel II-39 | Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 dan 2022 Indeks 2019 2022 Literasi 38,03% 49,68% Inklusi 76,19% 85,10% Gap 38,16% 35,42% Hasil SNLIK tahun 2022 juga menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16% pada tahun 2019 menjadi 35,42% pada tahun 2022. 5. Distribusi Informasi Iklan Layanan Masyarakat melalui Influencer Media Sosial Pada triwulan IV-2022, OJK telah melakukan kerja sama dengan 1 (satu) influencer dengan topik Perencanaan Keuangan. Publikasi konten edukasi keuangan melalui akun Instagram influencer dimaksud telah meraih 415.781 views serta terjadi kenaikan Instagram Sikapiuangmu sebanyak 145 akun. followers 6. Edukasi melalui Minisite dan Media Sosial (Medsos) Sikapiuangmu jumlah artikel dan Pada triwulan pengunjung media digital untuk konten artikel adalah sebagai berikut: IV-2022, Tabel II-40 | Jumlah Artikel dan Pengunjung Media Digital untuk Konten Artikel No. Bulan Jumlah Artikel Total Pengunjung 1. Oktober 4 21.112 2. November 4 18.085 3. Desember 5 31.092 Total 13 70.289 Data per 31 Desember 2022 Jumlah konten non artikel dan pengunjung pada setiap platform media sosial selama triwulan IV- 2022 dihitung berdasarkan impresi (Twitter) dan jangkauan (Instagram, Facebook, TikTok) secara rinci dapat disampaikan pada tabel berikut:
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel II-41 | Jumlah Artikel dan Pengunjung Media Digital untuk Konten Non Artikel No. Bulan Jumlah Konten Non Artikel Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel Facebook Instagram Twitter TikTok Jumlah Pengunjung 1. Oktober 46 27.608 189.830 60.214 1.480 279.132 2. November 30 20.401 134.236 58.221 3.154 216.012 3. Desember 29 19.801 136.511 49.510 2.431 208.253 Total 105 67.810 460.577 167.945 7.065 703.397 Data per 31 Desember 2022 Grafik peningkatan followers dan likes fan page media sosial Sikapiuangmu selama triwulan IV- 2022 adalah sebagai berikut: Grafik II-19 Jumlah Followers dan Likes Fan Page 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Oktober November Desember Facebook 31,342 31,350 31,354 Instagram 47,748 47,902 48,114 Twitter 10,926 10,975 11,036 TikTok 170 184 188 Data per 31 Desember 2022 8. Edukasi Keuangan dengan Kendaraan SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan) Edutainment Dalam rangka mendukung arahan Presiden dalam Rakornas TPAKD agar OJK meningkatkan literasi keuangan melalui sosialisasi dan edukasi keuangan yang inovatif, termasuk melalui seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian dan kelompok sasaran, maka diperlukan terobosan baru berupa Edutainment, yaitu mengkombinasikan kegiatan literasi dan edukasi keuangan dengan penyediaan hiburan kepada masyarakat bekerja sama dengan kelompok seni budaya setempat. Salah satu cara yang pemanfaatan dilakukan adalah melalui kendaraan SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan) Edutainment. Sampai dengan telah dilaksanakan 69 kegiatan yang memanfaatkan kendaraan SiMOLEK Edutainment oleh KR/ KOJK bekerja sama dengan perwakilan PUJK. triwulan IV-2022 7. Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan OJK kembali mengembangkan modul pembelajaran dan fitur pada LMS Edukasi Keuangan. OJK telah menyusun modul keuangan syariah tingkat basic dan intermediate, serta modul perbankan, pasar modal, dan asuransi tingkat intermediate. Selain itu, modul perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pergadaian dan fintech P2P lending tingkat basic saat ini telah dilengkapi dengan juru bahasa isyarat yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Untuk mendukung program intensifikasi penggunaan LMS pada tahun 2023, OJK juga mengembangkan fitur LMS diantaranya penambahan fitur kode referral; fitur chat dan forum diskusi publik dan privat; dan fitur reply pada feedback yang terintegrasi ke dalam forum diskusi privat. Sampai dengan triwulan IV-2022, LMS Edukasi Keuangan telah memiliki 7.982 pengguna. Modul yang tersedia telah diakses sebanyak 6.708 akses dan telah diterbitkan 5.216 sertifikat kepada pengguna modul pembelajaran LMS. 2.6.4 Perlindungan Konsumen 1. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK Pada triwulan IV-2022, OJK menerima 83.204 layanan yang layanan penerimaan informasi (laporan), 71.520 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 4.338 layanan pengaduan. terdiri dari 7.346 Grafik II-20 Penerimaan Layanan Triwulan IV-2022 Pertanyaan: 71.520 85,96% Total layanan: 83.204 Informasi: 7.346 8,83% Pengaduan: 4.338 5,21% 93
94 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Grafik II-21 Layanan Penerimaan Informasi Triwulanan IV-2022 Perbankan: 607 8,26% IKNB-Asuransi: 239 3,25% IKNB-Lembaga Pembiayaan: 383 5,21% Total layanan: 7.346 IKNB-Fintech: 745 IKNB-Dana Pensiun: 1 10,14% 0,01% IKNB-Lainnya: 12 0,16% Pasar Modal:9 0,12% N/A (Lain-lain): 5.350 72,83% Grafik II-22 Layanan Pertanyaan Triwulanan IV-2022 Perbankan: 15.715 21,97% IKNB-Asuransi: 1.221 1,71% IKNB-Lembaga Pembiayaan: 6.501 9,09% Total layanan: 71.520 IKNB-Fintech: 16.416 IKNB-Dana Pensiun: 14 22,95% 0,02% IKNB-Lainnya: 159 0,22% Pasar Modal:83 0,12% N/A (Lain-lain): 31.411 43,92% Grafik II-23 Layanan Pengaduan Triwulanan IV-2022 Perbankan: 2.273 52,40% IKNB-Asuransi: 345 7,95% IKNB-Lembaga Pembiayaan: 781 18,00% Total layanan: 4.338 IKNB-Fintech: 836 IKNB-Dana Pensiun: 18 19,27% 0,41% IKNB-Lainnya: 50 1,15% Pasar Modal:35 0,81% N/A (Lain-lain): 0 0,00% Layanan (Triwulan IV - 2022) Sumber: APPK - OJK Grafik II-24 Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 82,41% 3.575 50% 99,63% 71.256 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 17,59% 763 0% 0,37% 264 0% Pertanyaan Pengaduan Proses Selesai Proses Selesai IDR Tingkat Penyelesaian Layanan (Triwulan IV - 2022) Sumber: APPK - OJK Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat, web, whatsApp dan walk in. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut: dalam mengakses Grafik II-25 Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK (Triwulan IV-2022) Whatsapp 35.837 E-mail 26.676 Phone Call 13.696 Website 3.830 Letter 2.749 Walk-in 416 Walk-in termasuk layanan SLIK di KR dan KOJK Sumber: APPK - OJK
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel II-42 | Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK Data APPK Total Layanan Porsi Proses Selesai Kantor Pusat 82.929 99,67% 991 81.938 Pengaduan 4.166 5,01% 726 3.440 Pertanyaan 71.486 85,92% 261 71.225 Penerimaan Informasi 7.277 8,75% 4 7.273 Kantor Regional 128 0,15% 22 106 Pengaduan 90 0,11% 19 71 Pertanyaan 11 0,01% 1 10 Penerimaan Informasi 27 0,03% 2 25 KOJK 147 0,18% 23 124 Pengaduan 82 0,10% 18 64 Pertanyaan 23 0,03% 2 21 Penerimaan Informasi 42 0,05% 3 39 Total 83.204 100,00% 1.036 82.168 Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK (Triwulan IV - 2022) Sumber: APPK - OJK 2. Penanganan Layanan Konsumen yang Masuk pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) IV-2022, OJK menerima Pada jumlah tersebut, 4.338 sebanyak 3.283 telah ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sesuai Service Level Agreement (SLA) dan sebanyak 23 pengaduan pada 17 PUJK melebihi SLA. Terhadap PUJK yang melewati SLA dalam menindaklanjuti pengaduan, OJK mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 17 PUJK atas 23 pengaduan. OJK juga melakukan monitoring terhadap jawaban PUJK pada proses Internal Dispute Resolution (IDR), dan menemukan 20 PUJK (839 pengaduan) memberikan tanggapan tidak sesuai peraturan yang berlaku. triwulan pengaduan. Dari b. Demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa via APPK Grafik II-26 Demografi Permohonan Masuk DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Sumatera Utara Banten Nusa Tenggara Barat 15% 8% 5% 5% 3% 2% 1% Lampung 1% Kalimantan Selatan 1% 3. Operasionalisasi Lembaga Alternatif Sumatera Barat 1% Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi tersebut sengketa-sengketa tersebut dilakukan penanganan sengketa baik secara mediasi maupun arbitrase. a. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa Total permohonan penyelesaian sengketa pada IV-2022 berjumlah 414 permohonan melalui APPK. selanjutnya triwulan Lainnya Total c. Penolakan sengketa Jumlah penyelesaian Sengketa yang ditolak selama triwulan IV- 2022 karena tidak memenuhi persyaratan adalah sebanyak 69. Rincian alasan-alasan penolakan adalah sebagai berikut: permohonan 8% 50% 95
96 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel II-43 | Penyelesaian Sengketa Ditolak selama Triwulan IV-2022 No. Alasan Penolakan Jumlah 1. Berindikasi Pidana 35 2. Berindikasi Pelanggaran Market Conduct 7 3. Bersifat Massal/Masif yang Tidak Dapat Diselesaikan Secara Parsial 0 4. Belum Diselesaikan melalui Internal Dispute Resolution (IDR) 5 5. Sedang Diperiksa/Sudah Diputus oleh Instansi Berwenang Lainnya 5 6. Konsumen/PUJK Tidak Memilih/Tidak Mempunyai Kesepakatan Menunjuk LAPS SJK sebagai Forum Penyelesaian Sengketa 0 7. Menyangkut Pihak Lain di Luar Sektor Jasa Keuangan atau Pihak Lain karena Error in Persona 12 8. Pengaduan terhadap Kebijakan atau Standar Industri yang Diterapkan oleh Semua PUJK pada Sektor yang Bersangkutan 3 9. Pengaduan Tidak Terkonfirmasi 2 Total 69 d. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa yang masuk pada triwulan IV-2022, terdapat 768 permohonan yang masih dalam proses penyelesaian oleh LAPS SJK, dengan rincian sebagai berikut: Proses verifikasi : 730 Proses mediasi : 35 Proses arbitrase : 3 (tiga) permohonan e. Jumlah sengketa yang telah diputus dan hasil monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa yang telah diputus dan mencapai kesepakatan pada triwulan IV-2022 yang berasal dari permohonan sengketa yang informasi mengenai masuk, diperoleh monitoring hasil kesepakatan dan putusan untuk masing-masing sebagai berikut: •	Mediasi: 132 pelaksanaan layanan, terdiri dari 68 kesepakatan damai, dan 64 kesepakatan deadlock layanan Arbitrase: tidak ada layanan penyelesaian arbitrase pada periode ini f. Daftar lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK Tabel II-44 | Sengketa diterima LAPS SJK Triwulan IV-2022 Jenis Sengketa Jumlah Persentase Restrukturisasi/ Relaksasi Kredit/ Pembiayaan/Pinjaman 54 13,04% Persoalan Klaim 45 10,87% Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, Skimming, Cyber Crime) 44 10,63% Permasalahan Agunan/Jaminan 36 8,70% Perilaku Petugas Penagihan 34 8,21% 2.6.5 Pengawasan Market Conduct 1. Pelaksanaan Pemeriksaan Tematik (Thematic Surveillance) Sampai dengan triwulan IV-2022, OJK telah melaksanakan pemeriksaan tematik (Thematic Surveillance) terhadap 10 sampel Perusahaan Pembiayaan, pemeriksaan baik melalui mandiri maupun pemeriksaan bersama yang berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan. Kegiatan ini dilaksanakan secara offsite dan onsite terhadap aspek kebijakan, implementasi, dan evaluasi layanan pengaduan konsumen terutama pada tahapan internal dispute resolution terhadap sampel PUJK. 2. Pengamatan Lapangan (Operasi Intelijen Pasar) Sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen dan/atau masyarakat, selain dengan cara langsung melalui Pemeriksaan pengawasan juga Tematik (Thematic Surveillance), OJK melaksanakan kegiatan Pengamatan Lapangan (Operasi Intelijen Pasar). Dasar hukum pelaksanaan Pengamatan Lapangan merujuk pada Pasal 54 huruf b Peraturan OJK Nomor 6/ POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dimana OJK melakukan pengawasan market ketentuan conduct perlindungan konsumen dan masyarakat, salah satunya dengan cara pengawasan langsung melalui kegiatan Pengamatan Lapangan. Tema kegiatan Pengamatan Lapangan adalah Praktik Keagenan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), dimana dilakukan pengamatan atas isu perlindungan konsumen dalam praktik keagenan unitlink, khususnya pada tahapan sebagai berikut: pemenuhan sebagai
Tabel II-45 | Pengamatan Terhadap Tahapan Praktik Keagenan Unitlink No. Tahap Penjelasan 1. Tahapan menjadi agen sampai dengan penutupan polis nasabah Proses perekrutan; ujian sertifikasi; pelatihan; pelaksanaan pemasaran; closing/booking nasabah. 2. Penyerahan insentif agen Monitoring fee yang diterima oleh agen atas penjualan produk unitlink. 3. Kontrol oleh Perusahaan Asuransi Kontrol/Pengawasan Perusahaan Asuransi dalam proses rekrutmen, pelatihan, ujian sertifikasi, pemasaran, hingga perhitungan fee agen unitlink. Kegiatan Pengamatan Lapangan (Operasi Intelijen Pasar) dilaksanakan secara incognito untuk melihat potensi kerawanan dalam praktik bisnis industri jasa keuangan terhadap perlindungan konsumen. Pada triwulan IV-2022, OJK melaksanakan Pengamatan atas 17 sampel Perusahaan Asuransi Jiwa, pada 5 (lima) kota besar di Indonesia. 3. Pelaksanaan Penilaian Sendiri (Self Assessment) oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, PUJK wajib melakukan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) terhadap pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan setiap satu tahun sekali paling lambat pada tanggal 30 September tahun berjalan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI). Sebagai untuk mengoptimalkan pelaksanaan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) oleh PUJK, OJK telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertajuk "Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Tahun 2022" yang dilaksanakan secara virtual pada triwulan IV- 2022. dengan jumlah peserta sebanyak 2.552 peserta yang berasal dari seluruh sub sektor PUJK. upaya Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan triwulan IV-2022, dari total 2.737 PUJK yang wajib mengisi Penilaian Sendiri, sebanyak 2.638 PUJK atau sebesar 96,38% telah Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri tepat waktu, sebanyak 53 PUJK terlambat menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri, dan 46 PUJK belum menyampaikan laporan. 4. Pemantauan Iklan rangka mewujudkan perlindungan Dalam jasa konsumen dan masyarkaat di sektor keuangan, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media dalam jaringan. Pada triwulan IV- 2022, ditemukan pelanggaran sebanyak 1% (34 iklan) dari total 3.413 (tiga ribu empat ratus tiga belas) iklan yang diverifikasi. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan, antara tidak mencantumkan informasi yang dapat membatalkan manfaat tidak dicantumkan dalam yang dijanjikan badan iklan (misal: periode promo), iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lanjut atau tautan yang dicantumkan tidak spesifik menuju pada informasi dimaksud, iklan menyatakan "syarat dan ketentuan berlaku" tanpa disertai informasi untuk mengakses syarat dan ketentuan dimaksud; dan/atau iklan tidak mencantumkan pernyataan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. lain: iklan lebih Terhadap pelanggaran tersebut di atas, OJK telah menyampaikan menyampaikan 13 Surat Penghentian Pencantuman Materi Iklan dan 6 (enam) sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis kepada 19 PUJK. Dari total surat yang telah disampaikan kepada PUJK pada Triwulan IV, sebanyak 18 PUJK telah menyampaikan tanggapan dan tindak lanjut kepada OJK. Secara iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan iklan OJK sejak dilaksanakan pemantauan secara berkala. Tren kepatuhan iklan PUJK sejak tahun 2021 s.d tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: umum, Grafik II-27 Tingkat Kepatuhan Iklan PUJK 6% 7% 3,65% 94% 93% 96% 1,29% 98% 1% 99% QIV/21 QI/22 QII/22 QIII/22 QIV/22 Melanggar 432 244 120 62 34 Tidak Melanggar 5953 6440 6458 4817 3379 97
98 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 2.7 Penyidikan Sektor Jasa Keuangan 2.7.1 Penanganan Perkara Pada periode pelaporan triwulan IV-2022, OJK menerbitkan 6 (enam) Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dari hasil pelaksanaan gelar perkara penyidikan, OJK mengirimkan 8 (delapan) berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Atas penyampaian berkas dan berdasarkan hasil penelitian Jaksa, 7 (tujuh) berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Selanjutnya Penyidik OJK telah melimpahkan Tersangka & barang bukti tahap 2 (dua) kepada Kejaksaan atas 6 (enam) berkas perkara. menunjang kinerja penyidikan dalam menangani pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab, yang tertuang dalam beberapa kebijakan penyidikan antara lain: a) Mengeluarkan kajian Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. b) Mengeluarkan pengawasan penempatan atas Perusahaan Asuransi di Pasar Modal. kajian pengaturan dan investasi c) Mengeluarkan kajian Kewenangan Pelimpahan Perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan oleh Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Tabel II-46 | Kegiatan Penyidikan pada Triwulan IV-2022 Perkara Sprindik Pemberkasan Perbankan Perkara BPR & BPD 3 5 d) Menerbitkan SEDK OJK Nomor 7/SEDK.02/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Mekanisme Koordinasi Pemeriksaan Bersama Dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. PasarModal Perkara Emiten/ PP
2.7.3 Koordinasi dengan Instansi IKNB Perkara Dapen & Asuransi 3 3 Terkait Total 6 8 Perkara P-21 Tahap 2 Perbankan Perkara BPR & BPD 5 6 PasarModal Perkara Emiten/ PP
IKNB Perkara Asuransi 2
Total 7 6 Sehingga selama tahun 2022 Penyidikan OJK telah menyelesaikan sebanyak 20 perkara (P-21) dan 21 berkas perkara telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 (dua). P-21 tersebut, mencerminkan implementasi dari fungsi penyidikan OJK sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK. 2.7.2 Kebijakan Dan Dukungan Penyidikan Pada 2022, OJK telah melakukan penguatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain sebanyak 3 kali yaitu bersama Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tanggal 19 Januari 2022, Kepolisian Daerah Jawa Timur serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 28 Juni 2022, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Juli 2022 dan Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2022. Disamping itu OJK juga telah menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada aparat penegak hukum di wilayah hukum Sulawesi Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2.7.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) Dalam rangka upaya penyempurnaan infrastruktur penyidikan, dilakukan penataan struktur organisasi, penyempurnaan ketentuan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan dengan aparat penegak hukum lainnya, serta penyusunan kajian di bidang tindak pidana sektor jasa keuangan. Pada triwulan IV-2022 telah dilaksanakan kegiatan untuk 1. Sosialisasi Satgas Waspada Pembekalan Tim Kerja SWID IV-2022, Satgas Waspada Pada Investasi telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara tatap muka di Yogyakarta. triwulan Investasi dan
Tabel II-47 | Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi No Tempat Tanggal Jumlah Peserta Tingkat Pemahaman Peserta 1. Medan 17 November 2022 80 98,3% 2. Pematang Siantar 18 November 2022 135 91,5% juga Selanjutnya Satgas Waspada langsung memberikan pembekalan secara dengan protokol tetap memperhatikan kesehatan ketat kepada anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) di Kediri, Lampung, Surabaya, dan Riau. Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga menghadiri undangan sebagai narasumber pada 25 kegiatan yang lebih banyak diselenggarakan secara online terkait dengan waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Satgas Waspada Investasi secara berkelanjutan menghadiri 25 undangan wawancara terkait waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Investasi 2. Penyampaian Informasi Melalui Media Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, Satgas Investasi melakukan siaran pers Waspada informasi kepada publik atau penyampaian ilegal dan mengenai waspada ilegal perkembangan penanganan melalui media massa. Melalui penyebaran informasi tersebut, diharapkan dapat mencegah bertambah banyaknya korban dari entitas yang melakukan kegiatan investasi ilegal yang berindikasi merugikan masyarakat. Pada periode triwulan IV-2022, Satgas Waspada Investasi telah melakukan 4 (empat) kali penyampaian informasi kepada masyarakat yaitu: a. Pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan judul "Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 18 Entitas Investasi Tanpa Izin dan Tutup 105 Pinjaman Online Ilegal" investasi investasi b. Pada tanggal 10 November 2022 dengan judul "Satgas Waspada Investasi Blokir Sembilan Entitas Investasi Tanpa Izin, 88 Pinjaman Online Tanpa Izin dan 77 Pergadaian Swasta Tanpa Izin". c. Pada tanggal 18 November 2022 dengan judul "SWI: Kasus Mahasiswa IPB Modus Penipuan Toko Online" Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK d. Pada tanggal 27 Desember 2022 dengan judul "Satgas Waspada Investasi Temukan Sembilan Entitas Investasi Tanpa Izin, 80 Pinjaman Online Tanpa Izin, dan Sembilan Pergadaian Swasta Tanpa Izin" 3. Warung Waspada Pinjol Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait dengan pinjaman online ini masih meresahkan masyarakat, Satgas Waspada Investasi kembali mengaktifkan kegiatan posko pengaduan masyarakat terkait pinjaman online di Warung Waspada Pinjol bertempat di The Gade Coffee & Gold, Jakarta Pusat setiap hari Jumat pada minggu kedua dan minggu keempat. Selama 2022 telah dilaksanakan 12 kali kegiatan tersebut yaitu sejak bulan September s.d Desember 2022 dengan 27 pengaduan yang telah diberikan tanggapan oleh Satgas Waspada Investasi. ilegal yang sampai saat 4. Penanganan Entitas Waspada Investasi Pada periode pelaporan di triwulan IV-2022, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 36 ilegal, 273 Entitas fintech Entitas peer to peer lending tanpa izin OJK dan 86 pergadaian swasta tanpa izin. Sehingga selama tahun 2022 OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan sebanyak 106 entitas investasi ilegal, 698 entitas pinjaman online ilegal dan 91 gadai tak berizin. investasi Grafik II-28 Jenis Entitas Ilegal Tahun 2022 800 4. Penanganan Entitas Waspada Investasi Pada periode pelaporan di triwulan IV-2022, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha sebanyak 36 ilegal, 273 Entitas fintech Entitas peer to peer lending tanpa izin OJK dan 86 pergadaian swasta tanpa izin. Sehingga selama tahun 2022 OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan sebanyak 106 entitas investasi ilegal, 698 entitas pinjaman online ilegal dan 91 gadai tak berizin. investasi Grafik II-28 Jenis Entitas Ilegal Tahun 2022 800 Ilegal oleh Satgas 600 400 200 0 Pinjol Ile g al 91 G a d ai Ile g al 16 In vestasi Ile g al 5 In vestasi F orex 1 M L M Ile g al 41 M o n ey G a m e 43 L ain n ya Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatan usahanya dapat diakses melalui website OJK go.id/waspadainvestasi/id. Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas ivestasi yang telah memiliki izin. 99
100 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 2.8 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 2.8.1 Persiapan Pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) Indonesia saat ini masih menjadi observer pada Financial Action Task Force (FATF), badan yang menyusun dan memantau standar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Dalam rangka mendapatkan keanggotaan penuh FATF, Indonesia menjalani rangkaian Mutual Evaluation Review (MER). MER merupakan evaluasi mendalam terhadap suatu negara melalui analisis kepatuhan teknis peraturan perundang-undangan dan analisis efektivitas implementasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU, TPPT, dan PPSPM). Sekretariat FATF telah menyampaikan dokumen 2nd Draft MER kepada Indonesia pada 3 November 2022. Dokumen tersebut berisi penilaian sementara kecukupan pengaturan (Technical Compliance/TC) dan efektivitas implementasi (Immediate Outcome/ IO) dimana nilai 2nd Draft meningkat dibandingkan 1st Draft MER sebelumnya. Indonesia telah memenuhi persyaratan penilaian TC dan masih berupaya Indonesia memenuhi persyaratan penilaian diberi kesempatan untuk menyampaikan respon dokumen 2nd Draft MER dan memperkuat beberapa IO yang diprioritaskan untuk ditingkatkan nilainya. OJK, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur paling signifikan di Sektor Jasa Keuangan, juga diminta untuk berperan meningkatkan penilaian IO3. OJK telah menyusun tanggapan 2nd Draft yang meliputi: (1) Identifikasi dan analisis hasil 2nd Draft; (2) Koordinasi dengan PPATK selaku focal point MER Indonesia; (3) koordinasi dan konfirmasi tanggapan 2nd Draft dengan pengawasan, perijinan dan penegakan hukum; (4) Focus Group Discussion (FGD) pembahasan 2nd Draft IO3 bersama Kementerian/Lembaga terkait, dengan OJK sebagai host, pada 21-22 November 2022; dan (6) Finalisasi dan penyampaian tanggapan 2nd Draft MER dari OJK kepada PPATK pada tanggal 25 November 2022. IO. Dalam proses penyusunan tanggapan 2nd Draft MER tersebut, dilakukan pertemuan secara virtual antara Tim MER OJK, PPATK, dengan Sekretariat FATF dan assessor pada 16 November 2022. Pertemuan berlangsung selama 3,5 jam dimana assessor melakukan interview kepada OJK yang fokus pada IO3 - Pengawasan. Diskusi pada pertemuan tersebut menghasilkan perbaikan 2nd Draft MER dengan penulisan report dengan tone positive. Pada triwulan IV-2022, tahapan MER FATF adalah Face-to-Face Meeting 12-13 Desember 2022 di Gedung OECD, Paris. OJK menjadi bagian Delegasi Indonesia pada face-to-face meeting Republik tersebut yang merupakan the last technical battle untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Indonesia dengan assessor pada penilaian technical compliance dan efektivitas implementasi (Immediate Outcome/IO), finalisasi draft Mutual Evaluation Report dan Ringkasan Eksekutif, serta identifikasi isu kunci yang akan dibahas pada FATF Plenary di Februari 2023. Face-to-Face Meeting berlangsung intens dimana asesor memberikan pertanyaan yang cukup berat. Kehadiran Delegasi RI yang lengkap menunjukkan komitmen Pemerintah RI dan lintas Kementerian/Lembaga dalam proses MER untuk menjadi anggota FATF. Pasca face-to-face meeting tersebut, Sekretariat FATF telah menyampaikan kembali draft laporan final MER Indonesia pada 23 Desember 2022 dan ditanggapi Indonesia pada 27 Desember 2022. 2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sumber Program pengembangan Daya Manusia (SDM) pada triwulan IV-2022 masih dilakukan secara virtual dan hybrid untuk menjangkau lebih banyak pihak. Dalam upaya mendorong peran PJK secara efektif pada rezim APU PPT, OJK menyelenggarakan berbagai kegiatan capacity building penerapan program APU PPT bagi PJK. Kegiatan tersebut berupa kegiatan yang diselenggarakan OJK, undangan PJK, dan sinergi OJK dengan Asosiasi PJK. Kegiatan capacity building bagi PJK pada triwulan IV-2022 antara lain: a. OJK menjadi penyelenggara serta Narasumber pada Workshop Pendampingan Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko di Sektor Jasa Keuangan (WSP APU PPT) Tahun 2022 - Batch II bagi BPR dan LKM pada 24, 25, dan 26 Desember 2022. kapasitas
b. OJK sebagai Narasumber Pendamping pada Sosialisasi Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/S) pada 6 Oktober 2022. c. OJK sebagai Narasumber pada kegiatan Mitigasi Risiko, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta Tantangan Penerapan Program APU-PPT di Era Transformasi Digital Perbankan pada 28 November 2022. d. OJK sebagai Narasumber Recycling Pasar Modal Semester II Tahun 2022 pada tanggal 12 Desember 2022 dan Recycling Bank Umum di wilayah kerja Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara pada 2 Desember 2022. e. OJK sebagai Narasumber dalam National Trainers Webinar on Countering the Financing of Terrorism 2022 pada 22 Desember 2022. OJK terus mengupayakan pemeliharaan gelar Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) oleh sebagaimana Rekomendasi FATF Nomor 26 - Regulation and Supervision of Financial Institutions yang mensyaratkan sumber daya Pengawas memiliki standar profesional dan integritas dan keahlian yang tinggi. Sertifikasi CAMS telah dilaksanakan untuk Pengawas di OJK. Pengawas Sebagai upaya penguatan penerapan program APU PPT, pada triwulan IV-2022 OJK telah menyampaiakan surat himbauan kepada Penyedia terkait Pemanfaatan Aplikasi Jasa Keuangan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut dalam rangka mempermudah PJK untuk memperoleh basis data (database) terkait terduga teroris serta sebagai media percepatan pertukaran informasi terkait TPPT. PPATK telah mengembangkan Aplikasi SIPENDAR, dengan dasar hukum implementasi berupa Peraturan Kepala PPATK (Perka) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Peluncuran Aplikasi SIPENDAR merupakan bentuk komitmen dan kerja nyata Pemerintah dalam menanggulangi terorisme termasuk pendanaannya. Terorisme. 2.8.3 Koordinasi Kelembagaan OJK, sebagai salah satu anggota komite TPPU, mengikuti rapat koordinasi Kelompok Kerja Komite TPPU pada tanggal 29 Desember 2022 secara virtual. Anggota Kelompok Kerja Komite TPPU dari OJK adalah Kepala Grup Penanganan APU PPT, yang pada kesempatan ini dilakukan evaluasi pelaporan Strategi Nasional (Stranas) TPPU TPPT Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK tahun 2022 dan juga diseminasi rencana aksi Stranas TPPU TPPT tahun 2023. OJK juga merupakan Lembaga yang berperan dalam pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OJK menyampaikan laporan capaian pemenuhan Stranas PK setiap triwulan dengan target pemanfataan informasi pemilik manfaat (beneficial owner). Dalam pemenuhan target tersebut, OJK melakukan transparansi upaya informasi pemilik manfaat (beneficial owner/BO) yaitu koordinasi rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai central registry yang mengelola data BO, pengembangan sistem internal OJK yakni SIPUTRI dengan modul data riwayat beneficial owner, serta penyampaian himbauan pemenuhan kewajiban pelaporan dan pengkinian data BO kepada Korporasi yang berada di bawah pengawasan OJK. peningkatan efektivitas Selanjutnya, OJK melanjutkan kerja sama yang baik dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), antara lain melalui penyelenggaraan webinar "Keterbukaan Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada Rezim APU PPT" pada 27 s.d 28 Oktober 2022 secara virtual. Webinar dihadiri 2.747 peserta meliputi perwakilan Satuan Kerja OJK, Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU, asosiasi di sektor jasa keuangan, dan seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Webinar ini fokus menyoroti pentingnya pengumpulan, penentuan, dan penyediaan informasi BO dalam rangka mendukung upaya pencegahan kejahatan termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Negara perlu memiliki kerangka yang kuat untuk menjaga kecukupan, akurasi, dan ketepatan waktu penyediaan informasi BO. Penyelenggaraan webinar tersebut antara lain merupakan upaya OJK untuk memenuhi Stranas PK 2022. Pada triwulan IV-2022 ini, OJK menjalin koordinasi dengan Departemen Kehakiman A.S. Kantor Pengembangan, Bantuan dan Pelatihan Kejaksaan Luar Negeri (USDOJ/OPDAT) di Jakarta melalui partisipasi OJK pada Pelatihan Investigasi Keuangan dan Pencucian Uang tanggal 5 s.d. 9 Desember 2022 di Jakarta. Kegiatan pelatihan fokus pada penyidikan keuangan terkait tindak pidana perdagangan narkotika dan tindak pidana pencucian uang, metode perhitungan jumlah hasil kejahatan ilegal, serta perampasan aset dari hasil kejahatan tersebut. Narasumber yang hadir dalam pelatihan ini adalah instruktur dari Dinas Pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS). 101
102 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 2.8.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP Informasi Program APU PPT (SIGAP) Sistem merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam mendukung penerapan program APU PPT serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi). Berdasarkan hasil pemantauan per 26 Desember Tabel II-48 | DTTOT sampai dengan Triwulan IV-2022 Nomor dan Tanggal DTTOT DTTOT/P-10d/3/I/RES.6.1./2022 tanggal 5 Januari 2022 DTTOT/P-10e/6/I/RES.6.1./2022 tanggal 5 Januari 2022 DTTOT/P-10f/9/I/RES.6.1./2022 tanggal 18 Januari 2022 DTTOT/P-10g/12/I/RES.6.1./2022 tanggal 24 Januari 2022 DTTOT/P-10f/15/III/RES.6.1./2022 tanggal 4 Maret 2022 DTTOT/P-10h/18/III/RES.6.1./2022 tanggal 8 Maret 2022 DTTOT/P-11/22/IV/RES.6.1./2022 tanggal 14 April 2022 DTTOT/P-12/26/VII/RES.6.1./2022 tanggal 14 Juli 2022 DTTOT/P-13/30/X/RES.6.1./2022 tanggal 14 Oktober 2022 Dari sisi Supervisory Technology, SIGAP merupakan aplikasi yang bersifat "rumah tumbuh" dimana pembangunan disesuaikan dengan perkembangan ketentuan terkait dengan program APU PPT terkini, baik secara nasional maupun internasional. Dari sisi pengawasan, telah dilakukan integrasi antara SIGAP dengan beberapa sistem pelaporan online (APOLO, e-reporting, ARIA, ANTASENA) untuk mempermudah Pengawas dalam melakukan proses penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang digunakan sebagai dasar penentuan rencana pengawasan. Data yang telah dilaporkan PJK diintegrasikan ke dalam Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/ TPPT/PPSPM di SIGAP melalui database sehingga Pengawas tidak perlu menginput data secara manual dan memperoleh risiko TPPU/TPPT/ PPSPM dengan lebih mudah serta lebih valid. Integrasi telah dilakukan untuk Bank Umum, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, dan sebagian sistem pelaporan IKNB yaitu untuk sistem pelaporan existing, yang akan dilanjutkan dengan pengintegrasian dengan APOLO IKNB. Secara khusus bagi Bank Umum, integrasi dilakukan pula dengan ANTASENA (sistem pelaporan milik Bank Indonesia) dan sistem pelaporan BI lainnya, mengingat terdapat cakupan data dari Bank Umum yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk kebutuhan perizinan dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, pada tahun 2022, cakupan pengembangan Sistem Informasi 2022, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi SIGAP adalah 98,32% atau 2.863 PJK dari total keseluruhan 2.912 PJK. Pada triwulan IV-2022 telah dilakukan 1 kali penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK yaitu DTTOT/P-13/30/X/RES.6.1./2022 14 Oktober 2022. Berdasarkan versi DTTOT tahun 2022 dan hasil monitoring sepanjang tahun 2022 (cut off per 26 Desember 2022) pada SIGAP diketahui sebagai berikut: tanggal % PJK yang telah melakukan tindak lanjut Seluruh PJK Perbankan Pasar Modal IKNB 78,35% 86,01% 91,63% 61,59% 78,45% 86,13% 92,09% 61,59% 78,39% 86,36% 90,23% 61,42% 79,15% 86,83% 91,63% 62,57% 78,09% 85,55% 91,16% 61,77% 78,96% 86,13% 93,02% 62,96% 76,29% 83,99% 91,67% 59,04% 74,76% 82,31% 90,74% 57,75% 64,95% 71,40% 85,19% 48,97% Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) diintegrasikan dengan SIGAP. Hal tersebut mencakup data APU PPT untuk badan hukum dan orang perseorangan. Data yang diintegrasikan SIGAP adalah Data DTTOT, Data Politically Exposed Person (PEP), dan Daftar PPSPM. Dengan semakin luasnya pemanfaatan data-data terkait APU PPT, maka berdampak positif pada penerapan program APU PPT dari sisi pengawasan dan perizinan SJK dalam memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/ PPSPM. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan program APU PPT, terdapat beberapa data pendukung yang disediakan dalam media terintegrasi, yaitu pada SIGAP yang dapat diakses oleh keseluruhan Pengawas SJK dan Satuan Kerja terkait lainnya di OJK. Data pendukung tersebut terkait data PEP yang berasal dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data AML Newsletter PPATK, data high risk countries berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan NRA dan SRA. Pengawas OJK telah mendapatkan akses pada aplikasi goAML milik PPATK. Akses OJK tersebut adalah pada menu Message Board sebagai sarana komunikasi dua arah antara PPATK dan OJK serta pada menu Statistik untuk keperluan informasi data statistik laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PJK pada sektor terkait kepada PPATK melalui aplikasi goAML.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 2.9 Hubungan Kelembagaan 2.9.1 Kerjasama Domestik Dalam menjalin hubungan kelembagaan dengan kementerian, lembaga negara, lembaga akademisi dan asosiasi, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. dan menjaga Pada periode triwulan VI-2022, beberapa kegiatan juga dilakukan dalam rangka pembinaan hubungan, menggali saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang lebih baik. Adapun kegiatan tersebut antara lain diskusi publik mengenai RUU P2SK, dialog akhir tahun Anggota Dewan Komisioner dengan IJK. Selama periode triwulan IV-2022, OJK telah melakukan empat kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dengan rincian sebagai berikut: 1. Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK Inovasi Nasional dengan Badan Riset dan tanggal 21 Oktober 2022 perihal Penelitian, Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Sektor Jasa Keuangan. serta Pemanfaatan 2. Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Masyarakat Ekonomi Syariah tanggal 31 Oktober 2022 perihal Kerja Sama Hubungan Kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Masyarakat Ekonomi Syariah. 3. Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Universitas Hasanuddin tanggal 19 Desember 2022 perihal Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 4. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Kementerian Agama Republik Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Investasi Republik Indonesia/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tanggal 23 Desember 2022 perihal Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. 2.9.2 Forum Kelembagaan Sepanjang periode triwulan IV-2022, OJK bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan penyuluhan secara fisik dan door to door kepada masyarakat di berbagai daerah. Pada bulan Oktober hingga Desember 2022, OJK bersama dengan anggota Komisi XI DPR RI telah menyelenggarakan sebanyak 207 kegiatan penyuluhan dengan tema besar yang terkait dengan sektor jasa keuangan, antara lain Waspada Pinjaman Online Ilegal; Financial Technology; Edukasi dan Perlindungan Konsumen; dan Waspada Investasi Bodong. Selain kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan, OJK juga telah melaksanakan beberapa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) serta diskusi lainnya bersama Lembaga di Parlemen dan unsur penunjangnya sebagai berikut: a. Diskusi bersama Tenaga Ahli Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI tanggal 17 November 2022 di Jakarta terkait Sinergi Program OJK bersama Anggota Komisi XI DPR RI dalam Bentuk Penyuluhan Jasa Keuangan Tahun 2023; b. FGD bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI tanggal 1 Desember 2022 secara virtual terkait Pengawasan PT. WanaArtha Life; serta c. FGD bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI tanggal 14 Desember 2022 di Jakarta terkait Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR RI sebagai berikut: a. Kunjungan Kerja Reses terkait Pengembangan UMKM serta Pengawasan OJK tanggal 24 s.d. 28 Oktober 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan; 103
104 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 b. Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka meningkatkan Peran Diplomasi dan Pengawasan Kinerja Keuangan serta Perbakan tanggal 1 s.d. 7 November 2022 di Negara Jepang; c. Kunjungan Kerja Spesifik terkait Dukungan OJK terhadap KUR dan UMKM tanggal 9 Desember 2022 di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur; serta d. Kunjungan Kerja Reses terkait Perkembangan UMKM serta Pengawasan OJK 16 s.d. 19 Desember 2022 di Provinsi Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat. Selain kegiatan Penyuluhan, FGD dan Kunjungan Kerja, OJK juga turut hadir hadir dalam sejumlah Rapat bersama Komisi XI DPR RI sebagai berikut: a. Rapat Kerja tanggal 28 November 2022 di RR. Komisi XI DPR RI terkait Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2022, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2023, dan Pembentukan Panja Penerimaan dan Pengeluaran RKA OJK Tahun 2023; serta b. Rapat Kerja tanggal 30 November 2022 di RR. Komisi XI DPR RI terkait Pengambilan Keputusan RKA OJK Tahun 2023. OJK turut berpartisipasi aktif dalam mengkoordinir dan menghadiri kegiatan seremonial yang dilaksanakan oleh KR/KOJK dengan mengundang Anggota Komisi XI DPR RI. juga 2.9.3 Kerja Sama Internasional A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional Penguatan hubungan kerja sama OJK dengan berbagai mitra internasional terus dilakukan, baik secara bilateral dan regional dalam rangka meningkatkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain berperan aktif dalam perundingan perdagangan perjanjian internasional (PPI) serta melakukan kerja sama jasa kelembagaan dengan otoritas sektor keuangan asing maupun Lembaga internasional. Lebih lanjut, peran aktif OJK dalam berbagai perundingan PPI mencakup lingkup bilateral, regional, dan multilateral khususnya yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. OJK juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan berbagai otoritas sektor jasa keuangan asing dan lembaga internasional melalui kerja sama formal kelembagaan serta implementasi dari kerja sama kelembagaan yang telah disepakati melalui berbagai macam aktivitas seperti sharing knowledge dan technical discussion. 1. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI) a. PPI Bilateral Indonesia-Chile Economic (IC-CEPA) OJK berpartisipasi pada perundingan IC-CEPA Trade in Services (TiS) putaran keempat (terakhir) pada bulan Oktober 2022 dan mengikuti penandatanganan IC-CEPA TiS oleh Menteri Perdagangan RI dan Vice Minister for Trade, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Chile, pada 21 November 2022 di Jakarta. Comprehensive Agreement Partnership Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Pada bulan Oktober dan November 2022, OJK mengikuti rangkaian pertemuan intersesi Sub-Committee on TiS (SC- TiS) IJEPA dengan pembahasan terkait komitmen mode 4 (movement of natural persons) perbankan Jepang yang dapat disepakati pada pertemuan tanggal 31 Oktober 2022 serta pembahasan draf teks chapter e-Commerce yang masih berlanjut. Selama keempat 2022, OJK mengikuti Joint Committee Meeting ke-17 (JCM-17) IJEPA pada 9-10 November 2022. kuartal Union Indonesia-European Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) EU mengadakan Indonesia IEU-CEPA putaran ke- perundingan 12 pada Desember 2022, dimana OJK mengikuti pembahasan antara lain terkait Trade in Services (TiS), Financial Services (FS) dan Digital Trade/E-Commerce dalam Working Group on TiS (WG-TiS). Adapun teks section FS telah disepakati kedua pihak dan berikutnya akan dilanjutkan perundingan mengenai akses pasar. dan Indonesia- Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA- CEPA) Menindaklanjuti perundingan Indonesia dan Kanada yang berlangsung sejak awal tahun 2022, OJK turut melakukan berbagai dan eksternal sebagai upaya mempersiapkan posisi sektor jasa keuangan Indonesia dalam Working Group (WG) on TiS (Cross-Border TiS/TiS, Financial Services koordinasi internal
dan Electronic Commerce) dan WG on Investment untuk perundingan ICA-CEPA putaran ketiga pada 31 Oktober - 10 November 2022. b. PPI Regional ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Review Selama bulan Oktober dan November 2022, OJK menghadiri rangkaian perundingan AANZFTA Review dan pembahasan outstanding issues terkait AANZFTA Committee on Electronic Commerce (CEC) dan AANZFTA Sub- Committee on Financial Services (SC- FS) dan AANZFTA FTA Joint Committee (FJC). ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) OJK mengikuti rangkaian perundingan ACAFTA Trade Negotiating Committee (TNC) khususnya dalam WG on TiS/ Cross-Border TiS (WG-TiS/CBTS) dan Sub-WG on Financial Services (SWG- FIN) putaran ke-2 pada Oktober dan November 2022. 2. Kerja Sama Kelembagaan a. Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing dan Lembaga Internasional. 1) Negosiasi Perjanjian Kerjasama: a) Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan Abu Dhabi Global Market (ADGM) OJK dan ADGM saat ini sedang mendiskusikan substansi MoU yang akan dijajaki antar kedua lingkup otoritas dengan ruang kerja sama berupa Digitalization, Sustainable Finance, Supervisory Cooperation. b) Memorandum of Understanding antara OJK dengan Sparkassenstiftung Internationale Kooperation (MoU) Deutsche für (DSIK) telah selesai OJK dan DSIK melakukan penyusunan MoU untuk selanjutnya ditandatangani pada 2023. Adapun ruang lingkup kerja sama MoU berupa penguatan sektor Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR tahun Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK & BPRS) melalui penyediaan technical assistance dari DSIK dalam rangka peningkatan inklusi keuangan. c) Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan International Labour Organization (ILO) OJK dan selesai melakukan penyusunan MoU untuk selanjutnya ditandatangani pada tahun 2023. Ruang lingkup kerja sama MoU berupa peningkatan inklusi keuangan yang ditujukan kepada UKM melalui peran lembaga jasa keuangan khususnya Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/ BPRS). ILO telah 2) Implementasi & Kerja Kunjungan Lembaga Internasional dalam rangka pemenuhan IKU OJK Wide yakni adanya persepsi yang positif dari pemangku kepentingan internasional: a) Kunjungan National Banking dan Institute Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) - 15 November 2022 Tujuan kegiatan untuk mempelajari dan pengaturan, mekanisme microfinance di Indonesia termasuk peran BPR dan fintech dalam mendukung pengembangan microfinance di Indonesia. Adapun kegiatan diselenggarakan secara luring di Jakarta. Sama (NBI) Nepal kebijakan, b) Study Visit - Bank Negara Malaysia (BNM) tentang Insurance/Takaful ke OJK - 30 November 2022 Study diselenggarakan dalam rangka permintaan BNM kepada OJK untuk melakukan diskusi mengenai best practices industri pengembangan sektor baik asuransi Indonesia syariah konvensional maupun khususnya yang terkait dengan kendaraan bermotor. Adapun kegiatan di Jakarta. Visit diselenggarakan 105
106 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 c) Study Visit - Non-Bank Financial Services Authority Cambodia (NBFSA Cambodia) 12-15 Desember 2022 Study diselenggarakan dalam rangka permintaan NBFSA Cambodia kepada OJK untuk berpartisipasi pada kegiatan the 4th Indonesia Fintech Summit 2022 dan Bulan Fintech Nasional tahun 2022 yang diselenggarakan di Yogyakarta. Selanjutnya, NBFSA Cambodia mengusulkan untuk melakukan diskusi dengan asosiasi fintech dan OJK mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sektor fintech di Indonesia sebagai best practice bagi NBFSA Cambodia. - Visit d) Knowledge Sharing Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) - 16 Desember 2022 sharing dilakukan Knowledge secara virtual dengan tujuan berdiskusi mengenai pengaturan securities baik di Indonesia maupun di Brunei Darussalam. crowdfunding b. Dukungan OJK terhadap pinjaman Pemerintah RI dimana OJK berperan sebagai Implementing Agency. Pinjaman Asian Development Bank (ADB) - Promoting Innovative Financial Inclusion Sub-program 2 (PIFIP 2) OJK, selaku salah satu implementing agencies, 12 (dua belas) dari 15 (lima belas) policy actions PIFIP 2 yang menjadi tugas dan wewenangnya melalui penyampaian completion documents kepada Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan Indonesia selau Executing Republik Agency. Pada 15 November 2022, ADB telah mengkaji seluruh completion documents dan menyetujui pemberian pinjaman kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong perkembangan inklusi keuangan. telah menyelesaikan B. Kerja Sama Hubungan Multilateral Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan reformasi sektor keuangan global (Global Financial Sector Reform/GFSR) serta pengelolaan partisipasi OJK pada forum internasional, OJK telah melakukan serangkaian kegiatan dengan forum internasional terkait yang terdiri dari pengisian survei, keikutsertaan pada beberapa pertemuan dan asesmen, serta pengkinian informasi seputar kebijakan dan perkembangan terkini sektor jasa keuangan Indonesia. 1. Partisipasi OJK pada Fora Internasional Sepanjang triwulan IV 2022, OJK telah berpartisipasi pada beberapa kegiatan forum internasional yang meliputi 13 pertemuan dan 4 survei, dengan rincian sebagai berikut: (FSB): a. Financial Stability Board 4 pertemuan 1) Pertemuan i. FSB SRC Virtual Meeting pada 19 Oktober 2022; membahas beberapa agenda utama, yaitu (i) BCBS identification of G-SIBs, (ii) COVID-19 exit strategies and scarring effects, (iii) benchmark transition, (iv) update on the audit roundtable, dan (v) SRC Workplan for 2023. ii. FSB RCG-A Virtual Meeting pada 3 November 2022; membahas mengenai agenda perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global dan regional saat ini, roadmap terkait enhancing cross-border payments, dan FSB work priorities di tahun 2023. the use of transition plans to manage transition risk. utama iii. FSB SRC Virtual Meeting Meeting 2022; pada agenda membahas beberapa utama, yaitu (i) IAIS Holistic Framework and G-SII identification, (ii) Update from the Outsourcing and Third Party Risk Workstream, dan (iii) SRC Workplan for 2023. iv. FSB SRC Virtual Meeting 8 Desember 2022; membahas beberapa agenda utama, yaitu (i) recent developments and supervisory issues, (ii) SRC work on crypto- assets in 2023, dan (iii) SRC work on NBFI in 2023. 15 November Tour-de-table on
b. Islamic Financial Services Board (IFSB): 1 pertemuan dan 3 survei i. Pertemuan 41st Meeting of the IFSB Council; beberapa agenda utama, yaitu i) Economic and Financial Stability Issues: Tour de Table, (ii) IFSB Policy Transformation, (iii) IFSB Organisation Transformation, (iv) IFSB Financial Sustainability and IFSB Human Capital Transformation, (v) IFSB Membership, (vi) IFSB Standards for Adoption and Technical Projects, dan (vii) Any other matters. ii. Survei • IFSB Working Papers 25 and 26 for Members Consultation Areas of Priority for Standard Development and Research Survey tahun 2023-2024 the IFSB's Public Consultation related to the Exposure Draft (ED-TN-5) - Technical Notes on Sharī`ah Compliant Liquidity Risk Management Tools Financial Supervisors Areas of Priority for Standard Development and Research Survey tahun 2023-2024 the IFSB's Public Consultation related to the Exposure Draft (ED-TN-5) - Technical Notes on Sharī`ah Compliant Liquidity Risk Management Tools Financial Supervisors
Conference (IFSC): 1 pertemuan rumah OJK menjadi penyelenggaraan Integrated Financial Supervisors Conference (IFSC) di Nusa Dua, Bali. IFSC 2022 mengangkat tema 'Entering A New Chapter of Economic and Financial Landscape' dengan empat topik bahasan yaitu: Navigating in the Financial Sector, Headwinds Consumer Protection amidst Financial Innovations, Crypto-asset to Financial Institutions, dan Sustainable Financing: Revisit. tuan risks d. Basel Committee on Banking Supervision Governors and Heads of Supervision (BCBS GHOS): 1 pertemuan Basel Committee on Banking Supervision Governors and Heads of Supervision (BCBS GHOS) virtual meeting e. Organisation for Economic Development International Network on Financial - Education (OECD/INFE): 1 pertemuan Technical Committee, Working Groups, dan Advisory Board OECD/INFE meetings. Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK f. OECD Task Force on Financial Consumer Protection and FinCoNet: 1 pertemuan Virtual meeting dengan Secretariat of the G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection and FinCoNet. g. Financial Sector Assessment Program (FSAP): 3 pertemuan Progress i. FGD Implementasi Rekomendasi Sector Assessment Program (FSAP) serta Isu Internasional. Financial ii. Board Seminar Hasil Self-Assessment Implementasi Rekomendasi FSAP 2016/2017. iii. Pertemuan Lintas Otoritas terkait Persiapan IMF FSAP Indonesia pada 2023/2024. h. Financial Action Task Force (FATF): i. 1 pertemuan Mutual Evaluation Review (MER) FATF OJK menyelenggarakan FGD terkait Pembahasan 2nd Draft Hasil MER Indonesia oleh FATF. International Monetary Fund 1 survei Survei atas penerapan The 2018 Framework IMF Engagement on Governance. (IMF): for Enhanced 2. Technical Assistance (TA) a. Kerja Sama dengan Lembaga Internasional Dalam best-fit rangka menuju Internasional, OJK terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional melalui program yang bersifat bantuan (technical assistance); diantaranya dari World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), Program Kemitraan Indonesia Australia untuk (PROSPERA), Asian Development Bank (ADB), dan lain-lain. Bantuan teknis yang diberikan diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu expert works, study/research, dan capacity building. Pemanfaatan program TA diharapkan dapat membantu OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi di lingkup OJK. teknis Perekonomian 107
108 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 b. Pelaksanaan Program TA Pada triwulan IV-2022, telah dilaksanakan beberapa aktivitas terkait TA yaitu: •	Monitoring dan Evaluasi TA: Pada 24- 25 November 2022, telah dilaksanakan pertemuan antara OJK dan pemangku kepentingan TA eksternal (lembaga tersebut Pertemuan provider). evaluasi pelaksanaan membahas TA rencana pelaksanaan TA di tahun 2023. Dari hasil pertemuan tersebut, tercatat terdapat 48 TA berjalan pada tahun 2022, dengan rincian 13 TA telah selesai dan 35 TA akan di-carryover ke tahun 2023, serta terdapat 11 TA usulan baru di tahun 2023. tahun 2022 serta Survei TA 2022: Pada Desember 2022, OJK telah melakukan survei TA kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk semester 2. Survei ini bertujuan mengukur tingkat penerimaan stakeholder atas pelaksanaan TA 2022 dan hasil survei digunakan sebagai tools evaluasi pelaksanaan TA di OJK kedepannya. C. Pengembangan Fungsi Investor Relations Unit Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan asesmen lembaga pemeringkat global serta penyelenggaraan hubungan pemodal luar negeri, Investor Relations Unit (IRU) melakukan sejumlah pertemuan dan korespondensi dengan lembaga rating, para investor, dan pemangku kepentingan asing lainnya untuk melakukan diseminasi informasi terkait kondisi perekonomian, kebijakan OJK, dan perkembangan terkini sektor jasa keuangan Indonesia. Selama triwulan-IV 2022, OJK telah melakukan lembaga fasilitasi tiga pertemuan dengan pemeringkat pemangku kepentingan asing lain, yaitu: 1. Pertemuan dalam rangka asesmen tahunan lembaga Fitch Ratings yang dipimpin Ketua Dewan Komisioner OJK. Pertemuan mendiskusikan outlook pertumbuhan kredit, kualitas aset perbankan, perkembangan restrukturisasi kebijakan kredit akibat COVID-19, serta risiko crowding out akibat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) terhadap kemampuan penyaluran kredit perbankan. global serta pemeringkat 2. Pertemuan dengan lembaga pemeringkat Moody's Investors Service yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Pertemuan mendiskusikan kinerja SJK, kualitas aset perbankan dan perusahaan pembiayaan, digitalisasi, implementasi aspek Environmental, Social, Governance (ESG), serta perbankan syariah. 3. Pertemuan dalam rangka Annual Consultation Visit ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Pertemuan mendiskusikan kinerja dan outlook sektor perbankan, kebijakan relaksasi akibat pandemi COVID-19, digitalisasi, perkembangan regulasi aset digital, serta industri fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL). Selama triwulan-IV 2022, OJK secara rutin melakukan diseminasi informasi dan kebijakan SJK melalui: 1. Kontribusi dalam penyusunan Republic of Indonesia - Presentation Book IRU Nasional sebagai salah satu media penyampaian perkembangan kondisi terkini perekonomian dan sektor jasa keuangan Indonesia. 2. Diseminasi melalui mailing list IRU OJK untuk menyampaikan update informasi dan industri kebijakan terkini perkembangan keuangan Indonesia maupun kebijakan OJK kepada investor dan pemangku kepentingan asing. Indonesian Financial Sector Development triwulan III 2022 membahas perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan, topik-topik khusus, regulasi OJK, dan laporan pelaksanaan tugas Departemen Internasional OJK dalam triwulan tersebut. 4. OJK International Information Hub ojk.go.id/iru) sebagai hub informasi yang memuat kebijakan strategis dan peraturan OJK, kegiatan internasional yang diikuti OJK, hasil asesmen lembaga pemeringkat global terhadap sovereign credit rating Indonesia, serta statistik SJK. 3. Report on Selanjutnya, OJK menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema "Pemanfaatan Fungsi Internasional dalam Memperkuat Peran Kantor Regional/Kantor OJK (KR/KOJK)" untuk memberikan informasi terkait perkembangan ekonomi global maupun isu-isu yang menjadi perhatian stakeholder asing, serta sebagai media pertukaran informasi DINT dan KR/KOJK dalam rangka menjaga persepsi positif asing terhadap ekonomi dan sektor jasa keuangan Indonesia.
3 109 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah
110 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Pengaturan Penerbitan 1 POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan ketentuan penyempurnaan dari POJK Nomor 3/ POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diterbitkan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan syariah melalui pendirian BPRS secara lebih selektif serta mewujudkan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPRS. Pengembangan Rencana Penerbitan Ketentuan Baru atas perubahan POJK Nomor 10/ POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Perkembangan tata kelola perbankan syariah di level internasional telah distandariasi melalui Sharia Governance Framework (SGF). Event Business Matching IKNB Syariah dan UMKM. Panduan Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) melalui Pasar Modal Syariah. Penerbitan 3 POJK dan 6 SEOJK yang berkaitan dan memuat tentang IKNB Syariah baik secara umum maupun secara khusus. Pengembangan Aset Wakaf melalui Pasar Modal Syariah. Pelaksanaan Ijtima' Sanawi berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah 3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) triwulan IV-2022 sebesar 28,09%. Fungsi intermediasi perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang tipis. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 3,23% (qtq) dan 6,15% (qtq), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah pada triwulan IV-2022 sebesar 6,98% (qtq). Hal ini menunjukkan sinyal positif intermediasi perbankan yang mulai menyalurkan pembiayaan sebagai dampak pandemi yang mulai mereda. Likuiditas perbankan syariah tercatat memadai, ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah threshold 5% pada triwulan IV- 2022 dengan rasio NPF Gross sebesar 2,31%. Tabel III-1 | Indikator Utama Perbankan Syariah Triwulan IV-2022 Indikator Triwulan IV-2021 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 Pertumbuhan (yoy) Triwulan III-2022* Pertumbuhan (qtq) Triwulan III-2022 Pertumbuhan (qtq) Triwulan IV-2022* Nominal % Nominal % Nominal % BUS + UUS + BPRS Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun) 693,80 749,90 802,26 108,46 15,63 28,63 3,97 52,36 6,98 Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR) 6,74 7,02 7,09 0,35 0,15 0,07 DPK (Rp triliun) 548,58 583,59 619,51 70,92 12,93 16,30 2,87 35,92 6,15 Pembiayaan (Rp triliun) 421,86 492,19 508,07 86,21 20,44 29,85 6,46 15,88 3,23 Jumlah NPF (Rp triliun) 10,54 11,88 11,34 0,80 7,62 0,51 4,46 0,54 4,55 Jumlah Bank BUS 12 13 13 1,00 8,33 1,00 8,33 0,00 0,00 UUS 21 20 20 1,00 4,76 1,00 4,76 0,00 0,00 BPRS 164 167 167 3,00 1,83 2,00 1,21 0,00 0,00 Jumlah Kantor 2.479 2.480 2.480 1,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Rasio Keuangan BUS & UUS NPF Gross (%) 2,57 2,49 2,31 0,26 0,04 0,18 NPF Net (%) 0,92 0,82 0,75 0,17 0,09 0,07 ROA (%) 1,72 1,99 1,90 0,18 0,05 0,08 BOPO (%) 81,01 76,65 77,48 3,53 1,72 0,83 FDR (%) 76,33 83,65 81,10 4,77 2,76 2,55 BUS Total Aset BUS (Rp triliun) 441,79 494,95 531,86 90,07 20,39 35,95 7,83 36,91 7,46 DPK (Rp triliun) 365,42 408,04 429,03 63,61 17,41 27,20 7,14 20,99 5,14 Pembiayaan (Rp triliun) 256,22 310,73 322,60 66,38 25,91 29,07 10,32 11,87 3,82 Jumlah NPF (Rp triliun) 6,62 8,00 7,58 0,95 14,37 0,58 7,82 0,42 5,27 CAR (%) 25,71 23,52 28,09 2,38 1,66 4,57 NPF Gross (%) 2,59 2,57 2,35 0,24 0,06 0,23 ROA (%) 1,55 2,07 2,00 0,45 0,03 0,07 BOPO (%) 84,33 76,67 77,28 7,05 1,85 0,61 FDR (%) 70,12 76,15 75,19 5,08 2,20 0,96 Jumlah Kantor 2.035 2.036 2.036 1,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 UUS Total Aset UUS (Rp triliun) 234,95 235,98 250,24 15,29 6,51 8,57 3,50 14,26 6,04 DPK (Rp triliun) 171,57 162,82 177,03 5,46 3,18 11,70 6,70 14,21 8,73 Pembiayaan (Rp triliun) 153,66 166,78 168,89 15,23 9,91 0,81 0,48 2,11 1,27 Jumlah NPF (Rp triliun) 3,92 3,89 3,77 0,15 3,81 0,07 1,82 0,12 3,09 NPF Gross (%) 2,55 2,33 2,23 0,32 0,03 0 0,10 ROA (%) 2,64 1,81 1,69 0,95 0,07 0,12 111
112 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Indikator Triwulan IV-2021 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 BOPO (%) 72,70 76,61 77,97 FDR (%) 89,56 102,43 95,40 Jumlah Kantor 444 444 444 BPRS Total Aset BPRS (Rp triliun) 17,06 18,97 20,16 DPK (Rp triliun) 11,59 12,73 13,45 Pembiayaan (Rp triliun) 11,98 13,95 14,45 Jumlah NPF (Rp triliun) 0,91 0,96 0,96 CAR (%) 23,79 23,74 24,42 NPF Gross (%) 6,95 6,87 5,91 ROA (%) 1,73 1,82 1,92 BOPO (%) 87,63 86,51 86,02 FDR (%) 103,38 109,61 107,45 Jumlah Kantor 670 666 668 Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2022 A. Aset Aset perbankan syariah tumbuh lebih lambat jika dibandingkan sama tahun sebelumnya. Namun demikian secara triwulanan, pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami akselerasi (6,98% qtq) pada triwulan IV-2022, dengan pangsa aset mencapai 7,09% terhadap perbankan nasional, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III-2022 yang sebesar 7,02%. Sementara itu, BUS mengalami perlambatan pertumbuhan aset sebesar 7,46% (qtq) dan peningkatan pada UUS sebesar 6,04% (qtq). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 66,30%, 31,19%, dan 2,51%. triwulan yang Grafik III-1 Aset Perbankan Syariah 830 16,05% 15,63% 18% 13,94% 14,25% 780 12,22% 14,21% 14% 730 10% 7,36% 6,98% 680 2,32% 3,97% 6% 4,29% 630 2% 580 693.80 0,32% 2% Triwulan 3 Triwulan 4 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 2021 2022 Aset (Rp T) yoy (RHS) qtq (RHS) Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2022 B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Berdasarkan data dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi per triwulan IV- 2022, tercatat bahwa dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 86,16% dari total sumber dana perbankan syariah (selain Pertumbuhan (yoy) Triwulan III-2022* Pertumbuhan (qtq) Triwulan III-2022 Pertumbuhan (qtq) Triwulan IV-2022* Nominal % Nominal % Nominal % 5,27 1,40 1,36 5,84 6,40 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 18,15 1,25 7,06 1,19 6,28 1,85 16,00 0,81 6,78 0,72 5,65 2,46 20,57 0,85 6,50 0,50 3,57 0,05 5,49 0,03 3,10 0,00 0,23 0,21 0,49 0,68 0,15 0,71 0,96 0,02 0,17 0,10 0,91 0,60 0,49 5,71 1,06 2,16 15,00 2,24 11,00 1,68 2,00 0,30 rupa-rupa modal), diikuti oleh komponen liabilitas sebesar 9,05%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,71% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,52%. Sumber dana perbankan syariah pada triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 24,79% (qtq) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 3,17% (qtq). Peningkatan sumber dana perbankan ini cukup siginifikan dikarenakan syariah terdapat peningkatan di beberapa komponen sumber dana antara lain liabilitas lainnya sebesar 66,33% (qtq), pembiayaan yang diterima sebesar 59,94%, liabilitas kepada bank lain sebesar 52,20%, dan dana pihak ketiga sebesar 24,79%. Grafik III-2 Sumber Dana Perbankan Syariah Dana Pihak Ketiga 86,16% Rupa-Rupa Liabilitas 9,05% Surat Berharga yang Diterbitkan 1,71% Liabilitas kepada Bank Lain 1,52% Pembiayaan yang Diterima 1,23% Liabilitas kepada Bank Indonesia 0,19% Liabilitas Lainnya 0,14% Dana Investasi Profit Sharing Lainnya 0,00% Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2022 Dibandingkan triwulan sebelumnya, Deposito tumbuh sangat baik. Pada Desember 2022, Deposito mengalami pertumbuhan sebesar 6,73% (qtq) atau secara tahunan tumbuh 6,25% (yoy). Tabungan mengalami pertumbuhan sebesar 6,61% (qtq), secara tahunan tumbuh 18,52% (yoy). Sementara giro menunjukkan perlambatan sebesar 3,45% (qtq) dan 23,37% (yoy).
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Grafik III-3 Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah 16% 12% 8% 6,73% 6,61% 6,15% 4% 3,45% 0% 4% Triwulan 3 Triwulan 4 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 2021 2022 Sumber: Stastistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2022 DPK Giro Tabungan Deposito C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) Penyaluran pembiayaan perbankan syariah (BUS, UUS, BPRS) pada triwulan IV-2022 tumbuh 19.93% (yoy) dan secara triwulanan tumbuh 2,95% (qtq). Pembiayaan Investasi dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,33% (qtq) dan 4,16% (qtq), sementara pembiayaan Modal Kerja mengalami penurunan (qtq). Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan, dari 2,04% (qtq) pada triwulan IV-2021 menjadi 2,95% (qtq) pada triwulan IV-2022. Berdasarkan porsinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 51,71% diikuti modal kerja dan investasi yang masing- masing sebesar 25,95% dan 22,34%. 2,02% Tabel III-2 | Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar) Triwulan IV-2021 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 Porsi Triwulan IV-21 qtq (%) Triwulan III-22 Triwulan IV-22 Triwulan IV-21 yoy (%) Triwulan III-22 Triwulan IV-22 Modal Kerja 117.969,39 133.986,93 131.279,21 25,95% -0,98% 1,05% -2,02% 1,49% 12,46% 11,28% Investasi 91.789,49 106.310,38 113.041,72 22,34% 3,38% 6,99% 6,33% 3,57% 19,73% 23,15% Konsumsi (Bukan UMKM) 212.102,89 251.157,39 261.616,73 51,71% 3,21% 9,02% 4,16% 13,88% 22,22% 23,34% Total 421.861,77 491.454,70 505.937,66 100,00% 2,04% 6,30% 2,95% 6,90% 18,87% 19,93% Sumber: Stastistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2022 Penyaluran pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan sektor ekonomi pada sektor lapangan (produktif) mengalami peningkatan pertumbuhan dengan berkontribusi usaha sebesar 48,04% mencatatkan pertumbuhan pada triwulan IV-2022 dengan tumbuh 16,25% (yoy) dan 1,57% (qtq) apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tabel III-3 | Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp miliar) Triwulan IV-2021 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 Porsi Triwulan IV-21 qtq (%) Triwulan III-22 Triwulan IV-22 Triwulan IV-21 yoy (%) Triwulan III-22 Triwulan IV-22 Lapangan Usaha 203.119,90 232.477,00 236.120,93 48,04% 0,62% 3,44% 1,57% 0,51% 15,16% 16,25% Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 16.033,58 21.516,00 23.249,43 4,73% 0,30% 22,37% 8,06% 4,97% 34,60% 45,00% Perikanan 2.110,72 1.540,00 1.359,84 0,28% 10,02% -12,96% -11,71% 11,30% -19,73% -35,57% Pertambangan dan Penggalian 5.212,93 11.464,00 9.107,88 1,85% 0,60% 25,08% -20,55% 6,63% 121,23% 74,72% Industri Pengolahan 26.123,75 30.604,00 30.440,12 6,19% 1,71% 2,87% -0,54% -9,05% 15,15% 16,52% Listrik, Gas dan, Air 12.149,75 10.645,00 10.426,68 2,12% 10,07% -17,69% 2,05% 4,91% -3,56% -14,18% Konstruksi 36.740,73 36.331,00 37.348,16 7,60% 1,11% 1,35% 2,80% -3,28% 2,21% 1,65% Perdagangan Besar dan Eceran 45.339,61 51.724,00 49.890,11 10,15% 3,42% 2,02% -3,55% 13,53% 17,98% 10,04% 113
114 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp miliar) Triwulan IV-2021 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 Porsi Triwulan IV-21 qtq (%) Triwulan III-22 Triwulan IV-22 Triwulan IV-21 yoy (%) Triwulan III-22 Triwulan IV-22 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 4.337,70 5.223,00 5.272,09 1,07% -6,43% 9,37% 0,94% -11,51% 12,67% 21,54% Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 10.791,86 12.306,00 15.731,04 3,20% 1,13% 0,46% 27,83% -7,44% 12,74% 45,77% Perantara Keuangan 12.787,05 16.785,00 16.556,26 3,37% -5,68% 5,66% -1,36% -12,46% 23,80% 29,48% Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan 11.977,23 15.122,00 15.736,08 3,20% 1,75% 2,54% 4,06% 1,72% 24,05% 31,38% Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 47,38 35,00 93,55 0,02% 9,02% -0,98% 170,62% -23,31% -19,48% 97,43% Jasa Pendidikan 7.044,76 7.911,00 8.400,27 1,71% 1,83% 10,54% 6,19% 7,34% 14,35% 19,24% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.540,32 6.934,00 8.048,04 1,64% -3,58% -8,56% 16,06% 15,51% 2,22% 23,05% Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan lainnya 4.851,98 3.454,00 3.588,86 0,73% 33,06% -6,07% 3,92% 33,75% -5,27% -26,03% Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 778,96 883,00 872,54 0,18% 2,11% 0,32% 1,21% 22,71% 15,75% 12,01% Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
0,00%
100,00% Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya 251,59
0,00%
65,05%
79,13% -100,00% Bukan Lapangan Usaha 200.270,42 237.642,00 247.994,53 50,46% 3,57% 9,16% 4,36% 14,63% 22,90% 23,83% Rumah Tangga- untuk Pemilikan Rumah Tinggal 100.275,28 112.757,00 116.854,40 23,78% 1,79% 5,40% 3,63% 10,86% 14,46% 16,53% Rumah Tangga- untuk Pemilikan Flat atau Apartemen 3.934,44 4.378,000 4.444,60 0,90% 0,17% 6,39% 1,53% 16,22% 11,47% 12,97% Rumah Tangga- untuk Pemilikan Ruko atau Rukan 3.865,94 3.701,00 3.760,67 0,77% 1,04% -6,88% 1,62% 0,91% -3,27% -2,72%
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp miliar) Triwulan IV-2021 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 Porsi Triwulan IV-21 qtq (%) Triwulan III-22 Triwulan IV-22 Triwulan IV-21 yoy (%) Triwulan III-22 Triwulan IV-22 Rumah Tangga- untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor 9.146,87 10.551,00 11.386,67 2,32% 6,72% 3,72% 7,92% 18,31% 23,10% 24,49% Rumah Tangga- untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya 83.047,89 106.255,00 111.548,19 22,70% 5,76% 14,93% 4,98% 19,82% 35,32% 34,32% Bukan Lapangan Usaha Lainnya 6.486,70 7.387,00 7.373,92 1,50% -3,88% 8,53% -0,17% -9,12% 9,47% 13,68% Total 409.877,02 477.506,00 491.489,39 100,00% 1,97% 6,29% 2,93% 6,75% 18,79% 19,91% Sumber: Stastistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2022 Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non- produktif) berkontribusi sebesar 50,46% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp10,35 triliun (qtq), dengan pertumbuhan sebesar 23,83% (yoy) dan 4,36% (qtq). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp5,29 triliun (qtq) atau tumbuh sebesar 4,98% (qtq). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp4,09 triliun (qtq) atau tumbuh sebesar 3,63% (qtq). Grafik III-4 Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur DKI Jakarta 38,62% Jawa Barat 10,64% Nanggroe Aceh Darussalam 6,96% Jawa Timur 6,92% Jawa Tengah 4,69% Riau 4,46% Kualitas pembiayaan perbankan syariah hingga akhir 2022 terbilang cukup terjaga. Hal ini ditunjukkan oleh rasio NPF Gross BUS dan UUS pada triwulan IV-2022 di bawah threshold 5%, yaitu sebesar 2,31%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 60,87%, khususnya DKI Jakarta (38,62%), Jawa Barat (10,64%), Jawa Timur (6,92%), dan Jawa Tengah (4,69%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 6,96%. Selain itu, provinsi Riau juga berada di peringkat ke - 6 wilayah dengan penyaluran pembiayaan perbankan syariah terbesar dengan prosentase 4,46% dari total pembiayaan keseluruhan. Provinsi Lainnya 27,70% Sumber: Stastistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2022 D. Rentabilitas Rentabilitas BUS dan UUS mencatatkan perkembangan yang positif, tercermin dari rasio ROA yang mengalami peningkatan 9 bps pada triwulan IV-2022 menjadi sebesar 1,90% atau jika dibandingkan triwulan III-2022 yang sebesar 1,99%. Dibandingkan triwulan IV-2021 yang sebesar 1,72%, ROA mengalami peningkatan sebesar lain, rentabilitas BPRS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, terlihat dari rasio ROA pada triwulan IV-2022 sebesar 1,92% atau naik 19 bps dari triwulan IV-2021 yang masih berada pada 1,73% dan dibandingkan triwulan III-2022, 1,75%, mengalami peningkatan 17 bps. 18 bps. Di sisi 115
116 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Grafik III-5 Laba dan ROA Perbankan Syariah Laba (Rp M) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Triwulan 4 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 2021 2022 Laba BUS UUS 10.428 12.658 13.094 13.719 13.413 Laba BPRS 279,36 313,32 319,01 336,90 360,71 ROA BUS UUS 1,72% 1,90% 1,94% 1,99% 1,90% ROA BPRS 1,73% 1,74% 1,65% 1,75% 1,92% Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2022 E. Likuiditas Likuiditas perbankan syariah masih memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam batasan yang terkontrol. Pada triwulan IV-2022, FDR perbankan syariah sebesar 81,10% turun 255 bps (qtq) dibandingkan triwulan III-2022 yang sebesar 83,65% sedangkan secara tahunan Tabel III-4 | Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS Indikator Triwulan III-2021 Triwulan IV-2021 AL/NCD 154,69% 149,28% AL/DPK 31,06% 30,57% Grafik III-6 Indikator Likuiditas Harian BUS 200% 180% 160% 27,56% 140% 120% 100% 133,23% 80% Triw ula n III-2 0 2 0 Triw ula n II-2 0 2 0 Triw ula n IV-2 0 2 0 Triw ula n III-2 0 2 2 Triw ula n III-2 0 21 Triw ula n II-2 0 2 2 Triw ula n II-2 0 21 Triw ula n IV-2 0 2 2 Triw ula n IV-2 0 21 Triw ula n II-2 018 Triw ula n IV-2 018 Triw ula n III-2 019 Triw ula n II-2 019 Triw ula n I-2 019 Triw ula n IV-2 019 Triw ula n I-2 0 2 0 Triw ula n I-2 0 2 2 Triw ula n I-2 0 21 Triw ula n III-2 018 Triw ula n I-2 018 AL NCD AL DPK (RHS) Sumber: Bank Indonesia, Desember 2022 ROA 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% mengalami peningkatan sebesar 477 bps (yoy) dari triwulan IV-2021 yang sebesar 76,33%. Pergerakan FDR selama IV-2022 didorong oleh penurunan FDR BUS sebesar 96 bps (qtq) menjadi sebesar 75,19%. FDR UUS mengalami peningkatan sebesar 124 bps (qtq) menjadi sebesar 95,40%. FDR BPRS mengalami penurunan 703 bps (qtq) dari triwulan III-2022 yang berada pada 102,43 % menjadi 95,40% pada triwulan IV-2022. triwulan Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS juga dilihat dari rasio Aset Likuid (AL) terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan rasio AL terhadap DPK (AL/DPK) yang likuiditas bank syariah juga menunjukkan masih memadai. Rata-rata harian rasio AL/ NCD selama triwulan IV-2022 sebesar 133,23%, menurun dibandingkan pada triwulan III-2022 sebesar 119,38%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan IV-2022 sebesar 27,56%, meningkat dibandingkan triwulan III-2022 yang sebesar 24,68%. Secara umum, kondisi likuiditas yang ditunjukkan dengan data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih memadai karena jauh berada di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Triwulan II-2022 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 129,39% 119,38% 133,23% 26,64% 24,68% 27,56% F. Permodalan Secara umum, kondisi permodalan BUS dan BPRS pada triwulan IV-2022 masih solid. Pada IV-2022, CAR BUS yang sebesar triwulan 28,09% mengalami peningkatan 457 bps (qtq) dibanding posisi triwulan sebelumnya yang sebesar 23,52%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami peningkatan 68 bps (qtq) dari 23,74% pada triwulan III-2022 menjadi 24,42% pada triwulan IV-2022.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah mencapai Rp40,61 triliun atau naik sebesar 0,65% dibandingkan periode triwulan III-2022. Perkembangan produk Pasar Modal Syariah selama periode triwulan IV-2022, secara umum terdapat peningkatan pada seluruh indeks saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana syariah, dan nilai outstanding sukuk negara. Pada akhir triwulan IV- 2022, nilai indeks ISSI mengalami peningkatan sebesar 6,68% dibandingkan periode sebelumnya, dengan peningkatan nilai kapitalisasi pasar sebesar 9,95%. Selanjutnya, nilai outstanding sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai Rp42,50 triliun atau meningkat sebesar 6,64% dibandingkan periode sukuk outstanding sebanyak 221 seri atau meningkat sebesar 4,74% dibandingkan jumlah pada periode sebelumnya. sebelumnya, dengan jumlah Selain itu, nilai outstanding sukuk negara meningkat sebesar 1,37%, namun jumlah sukuk negara terdapat penurunan sebesar 1,27% dibandingkan periode sebelumnya. A. Perkembangan Saham Syariah OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode kedua tahun 2022 melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-81/D.04/2022 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2022, yang meliputi 542 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode kedua tahun 2022 berlaku sampai dengan diterbitkannya DES periode pertama tahun 2023. Dari sisi reksa dana syariah, jumlah produk reksa dana syariah hingga triwulan IV-2022 meningkat sebesar 1,11% dari periode sebelumnya menjadi 274 reksa dana syariah. Kenaikan jumlah produk sejalan dengan kenaikan NAB reksa dana syariah Dari tanggal penetapan DES kedua sampai dengan akhir Desember 2022, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 552, termasuk penambahan sebanyak 10 saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham sebagai berikut: Tabel III-5 | Daftar Efek Syariah Insidentil Pada Periode Pelaporan No. Emiten Tanggal Efektif 1. PT. Techno9 Indonesia Tbk 25 November 2022 2. PT. Multi Medika Internasional Tbk 28 November 2022 3. PT. Isra Presisi Indonesia Tbk 29 November 2022 4. PT. Personel Alih Daya Tbk 30 November 2022 5. PT. Mitra Tirta Buwana Tbk 29 Desember 2022 6. PT. Data Sinergitama Jaya Tbk 29 Desember 2022 7. PT. Sunindo Pratama Tbk 29 Desember 2022 8. PT. Cakra Buana Resources Energi Tbk 29 Desember 2022 9. PT. Citra Buana Prasida Tbk 29 Desember 2022 10. PT. Lavender Bina Cendikia Tbk 30 Desember 2022 Grafik III-7 Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri Barang Konsumen Non-Primer Barang Konsumen Primer 14,86% Barang Baku 12,68% Properti dan Real Estat 11,59% Energi 9,96% Infrastruktur 8,51% Perindustrian 7,97% Kesehatan 4,71% Teknologi 4,53% Transportasi & Logistik 3,99% Emiten Tidak Listing 1,63% Keuangan 0,91% 17,93% Dari sisi kinerja saham syariah tercatat, dapat dilihat pada indeks ISSI, Jakarta Islamic Index (JII), JII70, dan IDX-MES BUMN 17. Secara year- on-year, hampir seluruh indeks kecuali IDX- MES BUMN 17 mengalami peningkatan pada nilai indeks dan kapitalisasi pasar. Pada akhir Desember 2022, ISSI ditutup pada level 217,73 atau meningkat sebesar 6,68% dibandingkan indeks ISSI pada periode sebelumnya sebesar 204,10. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir periode triwulan IV-2022 sebesar Rp4.786,02 triliun, meningkat sebesar 9,95% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir periode triwulan III-2022 sebesar Rp4.352,89 triliun. Perusahaan Publik 0,72% 117
118 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 588,04 atau mengalami penurunan sebesar 3,76% dibandingkan periode sebelumnya. Kapitalisasi JII ditutup pada Rp2.155,45 triliun menurun sebesar 5,30% dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, indeks JII70 per akhir periode triwulan IV-2022, ditutup pada level 199,02 atau menurun 3,49% dibandingkan pada akhir periode triwulan III-2022. Kapitalisasi pasar JII70 per akhir periode triwulan IV-2022 ditutup pada level Rp2.668,04 triliun atau mengalami penurunan 4,28% dibandingkan akhir triwulan III-2022. Selanjutnya, indeks IDX-MES BUMN 17, pada akhir triwulan IV-2022 ditutup pada level 91,76 atau menurun sebesar 8,92% dibandingkan periode sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar indeks IDX-MES BUMN 17 mengalami penurunan sebesar 11,28%, dari sebelumnya Rp729,30 triliun menjadi Rp647,03 triliun. Tabel III-6 | Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun) Tahun JII ISSI JII70 IDX MES BUMN 17 IHSG 2018 2.239,51 3.666,69 2.715,85
7.023,50 2019
2.318,57 3.744,82 2.800,00
7.265,02 2020
2.058,77 3.344,93 2.527,42
6.968,94 2021 2.015,19 3.983,65 2.539,12 692,74 8.252,41 TW I 2.143,99 4.249,25 2.680,52 743,96 8.906,49 2022 TW II TW III 2.060,80 2.276,02 4.259,24 4.352,89 2.581,42 2.787,45 667,85 729,30 9.015,25 9.234,20 TW IV 2.155,45 4.786,02 2.668,04 647,03 9.494,42 Tabel III-7 | Perkembangan Indeks Saham Syariah Tahun JII ISSI JII70 IDX MES BUMN 17 IHSG 2017 759,07 189,86
6.355,65 2018
685,22 184,00 227,55
6.194,50 2019
698,09 187,73 233,38
6.299,54 2020
630,42 177,48 220,21
5.979,07 2021 562,02 189,02 195,96 94,63 6.581,48 TW I 590,17 199,91 203,37 98,80 7.071,44 2022 TW II TW III 574,56 611,04 200,39 204,10 197,40 206,22 94,33 100,75 6.911,58 7.040,80 TW IV 588,04 217,73 199,02 91,76 6.850,62 B. Sukuk Korporasi Tabel III-8 | Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum Selama periode triwulan IV-2022 terdapat penerbitan sebanyak 20 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,31 triliun dan terdapat 10 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp1,67 triliun selama periode tersebut. Tahun 2017 2018 Sukuk Outstanding Total Nilai (Rp triliun) Total Jumlah 15,74 79 21,30 99 2019 29,83 143 2020 30,35 162 Jumlah outstanding sukuk korporasi melalui mekanisme umum menjadi sebanyak 221 seri atau meningkat sebesar 4,74% dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan nilai outstanding sebesar Rp42,50 triliun atau meningkat 6,64% dibandingkan akhir triwulan III-2022. penawaran 2022 2021 TW I TW II TW III TW IV 34,77 36,71 37,79 39,85 42,50 189 200 200 211 221
C. Reksa Dana Syariah Selama triwulan IV-2022 terdapat 9 penerbitan reksa dana syariah serta 6 pembubaran reksa dana syariah. Reksa dana syariah tersebut dibubarkan karena memiliki Nilai Aktiva Bersih (NAB) kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau dibubarkan karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Tabel III-9 | Perkembangan Reksa Dana Syariah Perbandingan Jumlah Reksa Dana Tahun Reksa Dana Syariah Reksa Dana Konv. Reksa Dana Total 2018 224 1.875 2.099 2019 265 1.916 2.181 2020 289 1.930 2.219 2021 289 1.909 2.198 TW-I 291 1.903 2.194 2022 TW-II TW-III 280 271 1.906 1.907 2.186 2.178 TW-IV 274 1.846 2.120 Grafik III-8 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah Triliun Rp Perkembangan Reksa Dana Syariah Jumlah 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 224 34.49 265 53.74 289 74.37 289 291 280 271 274 44.00 43.23 40.86 40.34 40.61 300 250 200 150 100 50 0 TW I TW II TW III TW IV 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022 2022 Jumlah Reksa Dana Syariah NAB Reksa Dana Syariah (Rp Triliun) Tabel III-10 | NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun) Jenis Reksa Dana 2022 TW I TW II TW III TW IV Syariah - ETF 0,04 0,04 0,04 0,03 RDS - Indeks 0,07 0,08 0,04 0,04 RDS - Campuran 0,90 0,73 0,78 0,70 RDS - Terproteksi 1,33 1,19 1,94 1,81 RDS - Berbasis Sukuk 3,31 3,64 3,80 4,83 RDS - Pendapatan Tetap 4,59 4,73 4,67 4,20 RDS - Saham 6,34 6,63 6,45 6,43 RDS - Pasar Uang 7,11 7,03 7,90 8,25 RDS - Efek Luar Negeri 19,54 16,80 14,72 14,31 Total 43,23 40,86 40,34 40,61 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Sampai dengan akhir Desember 2022, total reksa dana syariah yang beredar sebanyak 274. Jumlah ini meningkat sebesar 1,11% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan NAB reksa dana syariah sebesar Rp40,61 triliun atau meningkat 0,65% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Proporsi jumlah reksa dana syariah terhadap total industri reksa dana mencapai 12,92% dari total 2.120 reksa dana dan market share NAB reksa dana syariah mencapai 8,04% dari total NAB reksa dana sebesar Rp504,86 triliun. Perbandingan NAB (Rp Triliun) % Reksa Dana Syariah Reksa Dana Konv. Reksa Dana Total % 10,67 37,49 470,90 505,39 6,82 12,15 53,74 488,46 542,20 9,91 13,02 74,37 499,17 573,54 12,97 13,15 44,00 534,43 578,44 7,61 13,26 43,23 521,88 565,12 7,65 12,81 40,86 504,53 545,39 7,49 12,44 40,34 490,30 530,65 7,60 12,92 40,61 464,26 504,86 8,04 D. Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan 30 Desember 2022, jumlah keseluruhan SBSN yang outstanding sebanyak 78 seri, menurun sebesar 1,27% dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi nilai, sukuk negara outstanding sebesar Rp1.344,35 triliun atau meningkat sebesar 1,37% dibandingkan periode sebelumnya. Grafik III-9 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding Rp. Triliun Jumlah 1600.00 100 1400.00 1200.00 971.50 1,157.06 1,127.15 1,227.89 1,326.19 1,344.35 80 1000.00 800.00 645.05 740.62 60 600.00 40 400.00 200.00 0.00 65 67 68 69 67 71 79 78 20 0 TW I TW II TW III TW IV 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022 2022 Jumlah Seri Outstanding Nilai Outstanding (Rp Triliun) 119
120 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel III-11 | Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Outstanding Tahun Nilai Outstanding (Rp triliun) Total Jumlah Outstanding 2017 551,56 56 2018 645,05 65 2019 740,62 67 2020 971,50 68 2021 1.157,06 69 TW I 1.127,15 67 2022 TW II TW III 1.227,89 1.326,19 71 79 TW IV 1.344,35 78 E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan prinsip syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak lain meliputi tersebut antara Penjamin Emisi Efek (PEE), Manajer Investasi (MI), Bank Kustodian (BK), dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan triwulan IV-2022, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi: 1. Terdapat 61 MI yang telah memiliki Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS) dan 1 MI Syariah. 2. Penjamin Emisi (PE) yang pernah menjadi penjamin emisi dalam penerbitan sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum berjumlah 33 PEE. 3. Terdapat 12 pihak Penerbit DES yaitu PT.. Management, PT.. Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT.. BNP Paribas Asset Management, Investment Management PT.. Schroder TCW Indonesia, PT.. Investment Mandiri PT. Eastspring Indonesia, Investments PT.. Samuel Aset Manajemen, PT.. Danareksa Investment Management, PT.. Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT.. Surya Timur Alam Raya Asset Management, dan PT.. FWD Asset Management. Principal Asset Bahana Management, PT.. Manajemen Investasi, 4. BK yang mengelola Reksa Dana Syariah sebanyak 15 bank, yaitu Citibank N.A., Deutsche Bank AG, Bank HSBC Indonesia, Bank Maybank Indonesia, Bank KB Bukopin, CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Permata, BNI, BRI, Standard Chartered Bank, dan Bank Syariah Indonesia. 5. Terdapat 15 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan (Sharia prinsip Online yaitu PT.. Indo Premier Sekuritas, PT.. Mirae Asset Indonesia, PT.. BNI Sekuritas, Sekuritas PT.. Mandiri Sekuritas, PT.. Panin Sekuritas, Tbk, PT.. Phintraco Sekuritas, PT.. FAC Sekuritas Indonesia, PT.. MNC Sekuritas, PT.. Phillip Indonesia, PT.. Henan Putihrai Sekuritas Sekuritas, PT.. RHB Sekuritas Indonesia, PT.. Samuel Sekuritas Indonesia, PT.. Maybank Sekuritas Indonesia, PT.. BRI Danareksa Sekuritas, dan PT.. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. dan syariah Trading atau SOTS System) aktif, 6. Terdapat 9 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi melalui mekanisme penawaran umum yaitu PT.. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT.. Bank Mega Tbk, PT.. Bank Permata Tbk, PT.. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT.. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT.. Bank CIMB Niaga Tbk, PT.. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT.. Bank KB Bukopin Tbk, dan PT.. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. 7. Terdapat 105 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK dengan rincian 104 yang aktif dan 1 nonaktif sementara (sedang menjabat sebagai Pejabat Negara). 3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah Total aset IKNB Syariah pada Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,54% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Total aset pada Desember 2022 menjadi Rp146,12 triliun atau meningkat sebanyak Rp6,35 triliun dari akhir triwulan sebelumnya yang sebesar Rp139,77 triliun. lembaga Pada Desember 2022, aset jasa keuangan syariah khusus dan perusahaan perasuransian syariah masih mendominasi keseluruhan total aset IKNB seperti akhir triwulan sebelumnya. Industri lembaga jasa keuangan syariah khusus terdiri dari perusahaan penjaminan syariah, perusahaan pergadaian syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) PT.. Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI), UUS perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PPSP) dan UUS PT.. Permodalan Industri perusahaan Nasional Madani (PNM). industri
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK perasuransi syariah terdiri dari perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Pada bulan Desember tahun 2022, aset industri lembaga jasa keuangan syariah khusus mendominasi sebesar 39,30% dengan nilai Rp57,42 miliar sedangkan aset perusahaan perasuransian syariah mendominasi sebesar 30,81% dengan nilai Rp45,03 triliun. Total aset IKNB syariah Desember 2022 disajikan pada Tabel III-12. Tabel III-12 | Total Aset IKNB Syariah Bulan Desember Tahun 2022 (dalam triliun rupiah) No. Industri IV-2021 I-2022 Triwulan II-2022 III-2022 IV-2022 1. Perusahaan Perasuransian Syariah 43,55 45,16 44,26 44,99 45,20 2. Lembaga Pembiayaan Syariah 23,53 24,77 28,02 30,63 33,10 3. Dana Pensiun Syariah 9,02 9,26 9,46 9,63 2,88 4. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus 44,18 46,39 51,44 53,81 57,42 5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah 0,54 0,57 0,56 0,58 0,58 6. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Syariah 0,07 0,09 0,11 0,12 0,13 Total 120,88 126,24 133,83 139,77 146,12 Sampai dengan Desember 2022, terdapat 212 entitas IKNB Syariah yang terdiri dari: 1. Perusahaan perasuransian syariah sebanyak 58 entitas yang terdiri dari 29 perusahaan asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan asuransi umum syariah dan 4 (empat) perusahaan reasuransi syariah; Grafik III-10 Jumlah Entitas IKNB Syariah Bulan November Tahun 2022 Perusahaan Perasuransian Syariah Lembaga Pembiayaan Syariah 27% 19% Dana Pensiun Syariah 5% 2. Lembaga pembiayaan sebanyak 39 entitas yang terdiri dari 31 perusahaan pembiayaan syariah, 7 (tujuh) perusahaan modal ventura syariah dan 1 (satu) perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah (UUS); syariah Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Financial Teknologi Syariah 8% 38% 3% 3. Dana pensiun syariah sebanyak 11 entitas; 4. Lembaga jasa keuangan syariah khusus sebanyak 16 entitas yang terdiri atas 1 perusahaan (UUS), pembiayaan 9 (sembilan) perusahaan penjaminan syariah, 4 (empat) perusahaan pergadaian syariah, 1 (satu) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (UUS) dan 1 PT. Permodalan Nasional Madani (UUS); 3. Dana pensiun syariah sebanyak 11 entitas; 4. Lembaga jasa keuangan syariah khusus sebanyak 16 entitas yang terdiri atas 1 perusahaan (UUS), pembiayaan 9 (sembilan) perusahaan penjaminan syariah, 4 (empat) perusahaan pergadaian syariah, 1 (satu) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (UUS) dan 1 PT. Permodalan Nasional Madani (UUS); 5. Lembaga keuangan mikro syariah sebanyak 81 entitas; dan 6. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) syariah sebanyak 7 (tujuh) entitas. A. Perasuransian Syariah Pada triwulan IV-2022, Industri Perasuransian Syariah mengalami peningkatan nilai aset sebesar 0,08% (qtq) menjadi Rp45,02 triliun. Adapun nilai investasi mengalami penurunan sebesar 1,13% atau menurun sebesar Rp417 juta menjadi Rp36,48 triliun dibandingkan triwulan III-2022. Secara year-on-year (yoy), kontribusi bruto pada IV-2022, mengalami kenaikan sebesar 16,38% menjadi Rp27,57 triliun, dan klaim bruto mengalami penurunan sebesar 0,24% menjadi Rp20,04 triliun. triwulan Tabel III-13 | Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah No. Jenis Indikator Triwulan IV-2021 Triwulan I-2022 Triwulan II-2022 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 1. Aset Asuransi Jiwa Syariah 34,97 36,51 34,93 35,3 34,89 Asuransi Umum Syariah 6,61 6,63 7,16 7,45 7,72 Reasuransi Syariah 1,96 2,02 2,15 2,23 2,41 Jumlah 43,54 45,16 44,25 44,99 45,02 121
122 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 No. Jenis Indikator Triwulan IV-2021 2. Investasi Asuransi Jiwa Syariah 29,52 Asuransi Umum Syariah 4,46 Reasuransi Syariah 1,60 Jumlah 35,58 3. Kontribusi Bruto Asuransi Jiwa Syariah 20,65 Asuransi Umum Syariah 2,03 Reasuransi Syariah 1,00 Jumlah 23,68 4. Klaim Bruto Asuransi Jiwa Syariah 18,45 Asuransi Umum Syariah 0,63 Reasuransi Syariah 1,10 Jumlah 20,20 5. Kewajiban Asuransi Jiwa Syariah 7,43 Asuransi Umum Syariah 2,94 Reasuransi Syariah 1,53 Jumlah 11,90 Sumber: Statistik IKNB Syariah Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk full-fledged dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 58 perusahaan yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi syariah full-fledged, 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah full-fledged, 40 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan 3 (tiga) perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Namun demikian terdapat 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah full- fledged yang pengawasannya telah dialihkan kepada Departemen Pengawasan Khusus IKNB sehingga terdapat 58 perusahaan. B. Dana Pensiun Syariah Pada triwulan IV-2022 industri Dana Pensiun Syariah terdiri dari 5 (lima) Dana Pensiun Syariah berbentuk full-fledged, 1 (satu) Dana Pensiun Triwulan I-2022 Triwulan II-2022 Triwulan III-2022 Triwulan IV-2022 30,58 28,91 29,98 29,15 4,37 4,76 5,01 5,35 1,68 1,78 1,90 1,98 36,64 35,46 35,99 36,48 6.03 10,28 16,67 22,85 0,72 1,46 2,17 3,10 0,34 0,76 1,11 1,62 7,10 12,51 19,95 27,57 4,34 7,81 12,82 17,74 0,21 0,39 0,58 0,94 0,29 0,68 0,99 1,36 4,85 8,88 14,39 20,04 7,69 7,87 8,09 7,97 3,13 3,44 3,70 3,75 1,65 1,79 2,05 2,35 12,40 13,10 13,85 14,07 Syariah berbentuk Unit Syariah serta 5 (lima) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp9,85 triliun. C. Lembaga Pembiayaan Syariah 1) Perusahaan Pembiayaan Sampai dengan Desember 2022, terdapat 32 perusahaan pembiayaan syariah yang terdiri atas 4 (empat) perusahaan berbentuk full- fledged dan 27 perusahaan berbentuk UUS. Total aset perusahaan pembiayaan syariah pada bulan Desember tahun 2022 adalah Rp21,88 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 4,33% atau senilai Rp907,03 miliar dibandingkan akhir triwulan sebelumnya.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel III-14 | Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah) No. Keterangan IV-2021 I-2022 Triwulan II-2022 III-2022 IV-2022 1. Kas dan Setara Kas 1.200 1.213 911 973 1.188 2. Aset Tagihan Derivatif
3. Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga
4. Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto (Aset Produktif) 13.557 14.934 16.771 18.057 18.661 5. Penyertaan Modal
6. Aset yang Disewaoperasikan - Neto 376 432 529 619 1.221 7. Aset Tetap dan Inventaris - Neto 79 80 82 78 78 8. Aset Pajak Tangguhan 23 25 30 31 30 9. Rupa-rupa Aset 1.555 1.573 673 1.214 700 Total 16.790 18.258 18.995 20.972 21.879 Pada Desember 2022, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didominasi oleh piutang pembiayaan jual beli sebesar 85,27% dari total piutang. Total piutang pembiayaan jual beli tersebut yaitu sebesar Rp15,91 triliun. 2) Perusahaan Modal Ventura Syariah (lima) perusahaan modal Terdapat 5 ventura syariah yang terdiri atas 5 (lima) full-fledged dan perusahaan berbentuk 2 (dua) perusahaan berbentuk UUS pada bulan Desember tahun 2022. Total aset perusahaan modal ventura syariah memiliki persentase sebesar 2,89% dari total aset industri keuangan nonbank syariah pada Desember 2022. Total aset perusahaan modal ventura syariah pada Desember 2022 adalah Rp4,23 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 1,05% atau senilai Rp43,96 miliar dibandingkan akhir triwulan sebelumnya. Tabel III-15 | Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah (dalam miliar rupiah) No. Keterangan IV-2021 I-2022 Triwulan II-2022 III-2022 IV-2022 1. Kas dan Setara Kas 9,86 25,72 34,32 17,98 445,38 2. Deposito 221,39 247,90 460,09 450,29 434,57 3. Penyertaan Saham berdasarkan Prinsip Syariah 26,97 28,61 120,93 125,95 132,82 4. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto
5. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha
6. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto 2.492,53 2.826,87 2.848,19 2.770,72 2.756,86 7. Tagihan Kegiatan Usaha Lain 71,37 83,17 87,59 90,75 22,11 8. Investasi dalam Surat Berharga
9. Aset Tetap dan Inventaris Neto 25,17 24,32 24,68 24,96 25,11 10. Aset Pajak Tangguhan 13,15 16,33 15,33 9,75 10,57 11. Aset Lain-lain 412,22 523,39 500,33 696,07 837,61 Total 3.272 3.776 4.090 4.185 4.229 3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Sementara itu, pada triwulan IV-2022 jumlah aset UUS PT. Sarana Multi Infrastruktur selaku perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah Rp6.992 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 27,68% atau senilai Rp1.516 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Desember 2022 secara umum mencatatkan peningkatan dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya, kecuali Lembaga Pembiayaan Ekspor yang mencatatkan penurunan aset pada periode yang sama. Indonesia (LPEI) Syariah 123
124 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel III-16 | Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (dalam triliun rupiah) No. Keterangan IV-2021 I-2022 Triwulan II-2022 III-2022 IV-2022 1. Penjaminan Syariah 4,45 4,78 4,89 4,84 5,09 2. Pergadaian Syariah 8,68 9,03 9,69 9,85 11,15 3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah 9,47 11,04 9,95 9,68 8,88 4. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah 2,59 2,71 2,91 3,13 3,87 5. PT.. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) Syariah 18,98 18,83 23,99 26,32 28,44 6. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Syariah 0,54 0,57 0,56 0,58 0,58 LPEI, PPSP dan PT. PNM masing-masing berupa UUS. PPSP untuk syariah adalah PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF). 3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah 3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah Pada triwulan IV-2022, OJK telah menerbitkan ketentuan yang berlaku khusus bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022. POJK ini merupakan ketentuan penyempurnaan dari POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diterbitkan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan syariah melalui pendirian BPRS secara lebih selektif serta mewujudkan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan kelembagaan BPRS. Selain itu, POJK ini diterbitkan dalam rangka menghadirkan kelembagaan BPRS yang lebih tertata dan kuat. Pokok penyempurnaan yang diatur dalam POJK ini paling sedikit mengenai: 1. Pendirian BPRS dapat berasal dari perubahan izin usaha bank umum syariah, bank umum konvensional, atau lembaga keuangan mikro syariah menjadi BPRS, selain pendirian yang berasal dari permohonan calon pemegang saham dan perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 5. Penyederhanaan perizinan pembukaan kantor cabang BPRS, yaitu hanya dengan melalui 1 (satu) tahap perizinan. 6. BPRS dapat melakukan sinergi perbankan dengan: a. bank umum syariah, konvensional, BPRS lain, dan/atau BPR yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama dengan BPRS; atau umum bank b. bank umum syariah atau bank umum konvensional sebagai pemegang saham pengendali BPRS. rangka meningkatkan Selanjutnya, dalam terhadap pemahaman pemangku kepentingan pengaturan dalam POJK dan mendukung pemenuhan POJK secara efektif, OJK telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di atas pada tanggal 19 dan 20 Desember 2022. Sosialisasi dilakukan kepada baik internal OJK yaitu satuan kerja pengawasan BPRS dan satuan kerja terkait lainnya di OJK maupun eksternal OJK yaitu asosiasi BPRS dan seluruh industri BPRS di Indonesia. 2. Penyesuaian zona pendirian BPRS menjadi 3 (tiga) zona berdasarkan wilayah provinsi, serta persyaratan modal disetor minimum untuk masing-masing zona. 3. Jangka waktu pemberian persetujuan prinsip oleh OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan disertai dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 4. Penegasan bahwa BPRS dapat menjalankan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah Rencana Penerbitan Ketentuan Baru Saat ini OJK dalam proses penyusunan perubahan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, perubahan SEOJK Laporan Nomor Penerapan Investasi, penyusunan RSEOJK tentang Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah 19/SEOJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK (RSEOJK SIDES), penyusunan Panduan Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri. 3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah 4. SEOJK Nomor 32/SEOJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Pada triwulan IV-2022, OJK menerbitkan peraturan yang berkaitan dan memuat tentang IKNB Syariah baik secara umum maupun secara khusus yaitu: 1. POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkenda Dampak Bencana. 2. POJK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Oleh Otoritas Jasa Keuangan. 5. SEOJK Nomor 30/SEOJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa 19/ Keuangan Republik SEOJK.05/2020 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Indonesia Nomor 6. SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (Bancassurance). 7. SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2022 Pengelolaan tentang Laporan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bulanan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. tentang Laporan Bulanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Program 8. SEOJK Nomor 22/SEOJK.05/2022 3. POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. 9. SEOJK Nomor 21/SEOJK.05/2021 tentang Permohonan Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 3.3 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Syariah 3.3.1 Perizinan Perbankan Syariah 1. Kelembagaan Jenis Perizinan Jumlah Perizinan Selesai (Disetujui) telah Selama menyelesaikan 44 perizinan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdiri dari 8 (delapan) izin pembukaan kantor, 4 (empat) izin penutupan kantor, 20 izin pemindahan alamat kantor, 8 (delapan) izin peningkatan status kantor BUS/ UUS, 1 (satu) izin penurunan status kantor, 1 (satu) izin pengambilalihan (akuisisi) BUS, dan 1 (satu) izin usaha pendirian BPRS serta 1 (satu) izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS. triwulan IV-2022, OJK Jaringan Kantor Pembukaan Kantor Kas (KK)/KK Syariah (KKS) Kantor Fungsional (KF)/KF Syariah (KFS) Kantor Wilayah (Kanwil) KC (Operasional)/KCS di Luar Negeri Kantor Perwakilan BUS di Luar Negeri (Non Operasional) Penutupan BUS UUS
KC/KCS 3
Tabel III-17 | Perizinan Kelembagaan Bank Syariah KCP/KCPS
Jenis Perizinan Jumlah Perizinan Selesai (Disetujui) KK/KKS KF/KFS Kanwil
Jaringan Kantor BUS UUS KC/KCS di Luar Negeri
Pembukaan Kantor Cabang (KC)/KC Syariah (KCS)
5 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri 1
Kantor Cabang Pembantu (KCP)/ KCP Syariah (KCPS)
125
126 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Jenis Perizinan Jumlah Perizinan Selesai (Disetujui) Jaringan Kantor BUS UUS Pemindahan Alamat Kantor Pusat (KP)/Kantor Induk Kegiatan UUS
Kantor Wilayah (Kanwil)
KC/KCS 6
5 KCP/KCPS 9
0 KK/KKS
KF/KFS
KC/KCS di Luar Negeri
Peningkatan Status KCP/KCPS/KK/KKS menjadi KC/KCS 4 2 KK/KKS menjadi KCP/KCPS 2
Penurunan Status KC/KCS menjadi KCP/KK/KCPS/KKS 1
KCP/KCPS menjadi KK/KKS
KCPS menjadi KK
Kelembagaan BUS/BPRS Akuisisi 1 Izin Usaha 1 Konversi 1 44 2. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Pada triwulan IV-2022, telah dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon Direksi, Komisaris dan PSP/PSPT dengan jumlah total sebanyak 44 7 calon dan wawancara calon DPS BUS/UUS sebanyak 6 2 calon. Tabel III-18 | Perizinan PKK Pihak Utama dan Wawancara DPS Bank Syariah Proses PKK Pihak Utama dan Wawancara DPS Total PSP/PSPT 61 Komisaris 182 Direksi 204 DPS 62 Total 509 3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah Dalam bidang pengawasan terkait Pasar Modal Syariah, selama triwulan IV-2022, OJK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada satu Pihak Penerbit DES atas pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan secara online yang dilakukan pada triwulan IV-2022. 3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah A. Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah Pengawasan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu: 1. Pemeriksaan Tidak Langsung (Off-site Supervision) Sampai akhir periode laporan terdapat 58 perusahaan perasuransian syariah. Namun 1 (satu) perusahaan demikian terdapat full fledge yang asuransi telah dialihkan kepada pengawasannya IKNB Departemen Pengawasan Khusus sehingga untuk perasuransian syariah terdapat 57 perusahaan perasuransian syariah dibawah pengawasan Direktorat IKNB Syariah. jiwa syariah Dalam rangka pengawasan off-site, pada IV-2022, OJK telah melakukan triwulan 64 kegiatan perusahaan, yang terdiri dari 29 perusahaan asuransi jiwa syariah dan 29 perusahaan asuransi umum dan reasuransi syariah dan 6 (enam) dana pensiun syariah. pengawasan terhadap 2. Pemeriksaan Langsung (On-site supervision) Pada periode triwulan IV-2022, OJK telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) perusahaan asuransi syariah. Bentuk lain pengawasan yang dilakukan perasuransian terhadap syariah dan dana pensiun syariah adalah pemantauan atas tindak lanjut pemeriksaan langsung yang telah dilakukan. perusahaan 3. Penegakan, Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Saat ini Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah telah menggunakan pengawasan berbasis risiko (Risk Based Supervision), penegakan sanksi dan kepatuhan ini akan berpengaruh kepada penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan yang dilakukan oleh pengawas dapat sehingga terpantau dengan baik. teguran tertulis, pengawasan pada kondisi Perusahaan
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Pada telah mengenakan sanksi peringatan terhadap perasuransian syariah sejumlah 12. Rincian sanksi pengenaan triwulan IV-2022, OJK daan pencabutan peringatan kepada Perusahaan Asuransi, Reasuransi, dan Dana Pensiun Syariah pada triwulan IV-2022 adalah sebagai berikut: Tabel III-19 | Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Penyebab Pengenaan Sanksi Pencabutan Sanksi Denda SP I SP2 SP3 SP I SP 2 SP3 Administrasi PKU Terlambat menyampaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan langsung 1
Terlambat menyampaikan laporan keuangan Tahunan 1
1 Terlambat menyampaikan laporan keuangan Bulanan 3
Kekosongan pimpinan Unit Syariah 1
Tidak mempekerjakan tenaga ahli 1
Terlambat membayar pungutan OJK
2 Sanksi temuan pemeriksaan langsung 2
Jumlah 9
4. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Penyisihan Kontribusi Selain kegiatan pengawasan rutin, pada industri perasuransian dilakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan antara lain: a. Penatausahaan Dana Jaminan c. Penyisihan Kontribusi Pada triwulan IV-2022 terdapat 6 (enam) surat pengesahan penyisihan kontribusi yang telah diterbitkan. B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Syariah Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan perasuransian syariah yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Dana jaminan dapat diwujudkan dalam bentuk deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Untuk deposito, wajib ditempatkan pada Bank Umum Syariah, sedangkan untuk surat berharga harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun. Pada triwulan IV-2022, terdapat 1 (satu) pengantian dana jaminan dan 1 (satu) pembentukan dana jaminan. b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Pada triwulan IV-2022, OJK memproses permohonan surat keterangan Tingkat Perusahaan Keuangan Kesehatan Asuransi terhadap 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah dan 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah. dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus 1. Pemeriksaan Tidak Langsung (Off-site Supervision) Selama triwulan IV-2022, off-site supervision dilakukan laporan keuangan bulanan Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah untuk periode 2022 sebagai berikut: a. Lembaga Pembiayaan Syariah terhadap Penyampaian laporan bulanan lembaga pembiayaan syariah pada bulan Oktober dan November tahun 2022 disajikan pada Tabel 9. Seluruh lembaga pembiayaan syariah menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu pada bulan Oktober tahun 2022. Sementara itu, terdapat 1 (satu) perusahaan pembiayaan syariah dan 1 (satu) perusahaan modal ventura syariah yang terlambat menyampaikan laporan bulanan periode November 2022. UUS perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah selalu menyampaikan laporan bulanan secara benar, lengkap dan tepat waktu. 127
128 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel III-20 | Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan Triwulan IV-2022 Jenis Laporan Benar, Lengkap dan Tepat Waktu Tidak Benar, Lengkap dan Tepat Waktu Okt Nov Okt Nov LBPPS1 32 30 0 1 LBPMVS2 7 6 0 1 LBPPI3 1 1 0 0 Keterangan: 1. LBPPS 2. LBPMVS = Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura Syariah 3. LBPPI = Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah = Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah b. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus Seluruh perusahaan yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan syariah khusus menyampaikan laporan bulanan periode September dan Oktober 2022 secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dengan demikian, tidak ada sanksi yang dikenakan terhadap lembaga jasa keuangan syariah terkait laporan bulanan pada triwulan IV-2022. Selain analisis terhadap laporan berkala, off site supervision dapat dilakukan melalui pertemuan eksekutif (executive meeting). Pada triwulan IV-2022, telah eksekutif 15 pertemuan dilakukan (enam) perusahaan pembiayaan 6 syariah, 1 (satu) perusahaan modal ventura syariah, 4 (empat) perusahaan penjaminan syariah, 2 (dua) perusahaan pergadaian syariah, 1 (satu) perusahaan pembiayaan sekunder perumahan syariah dan 1 (satu) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah. Tabel III-21 | Pelaksanaan Rapat Eksekutif Triwulan IV-2022 Partisipan Pelaksanaan Rapat Eksekutif Okt Nov Des Perusahaan Pembiayaan Syariah 0 2 4 Perusahaan Modal Ventura Syariah 0 0 1 Perusahaan Penjaminan Syariah 0 1 3 Perusahaan Pergadaian Syariah 0 1 1 Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah 1 0 0 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah 0 0 1 Total 1 4 10 Pelaksanaan rapat eksekutif dilakukan dalam rangka pembahasan mengenai pengaduan konsumen, produk syariah, lanjut perubahan kepemilikan, tindak rencana pemenuhan, jangka waktu status pengawasan, pemaparan terkait peraturan dan rencana pemenuhan atas pemenuhan ketentuan. 2. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision) Pemeriksaan akan langsung dilaksanakan pada 2022 ini adalah sebanyak 7 (tujuh) kali yang terdiri dari 5 (lima) UUS perusahaan pembiayaan syariah, 1 (satu) perusahaan modal ventura syariah dan 1 (satu) UUS perusahaan penjaminan syariah. Selanjutnya, pada triwulan IV-2022 telah dilakukan pemeriksaan langsung sebanyak 1 (satu) perusahaan penjaminan syariah dan 1 (satu) perusahaan pembiayaan syariah. Pemeriksaan langsung dilaksanakan secara hybrid melalui rapat virtual dan kunjungan langsung ke kantor Perusahaan maupun kantor cabang UUS. Atas pemeriksaan pada tersebut, OJK IV-2022 telah menerbitkan 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL). yang triwulan 3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. teguran tertulis, Saat ini pengawasan pada Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah telah menggunakan pengawasan berbasis risiko (Risk Based Supervision), penegakan sanksi dan kepatuhan ini akan berpengaruh kepada penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan yang dilakukan oleh pengawas sehingga dapat terpantau dengan baik. kondisi Perusahaan telah Pada mengenakan sanksi peringatan terhadap perasuransian syariah sejumlah 12. Rincian pengenaan sanksi peringatan kepada Perusahaan Asuransi, Reasuransi, dan Dana Pensiun Syariah pada triwulan IV-2022 adalah sebagai berikut: triwulan IV-2022, OJK daan pencabutan
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Tabel III-22 | Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Penyebab Pengenaan Sanksi Pencabutan Sanksi Denda SP I SP2 SP3 SP I SP 2 SP3 Administrasi PKU Terlambat menyampaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan langsung 1
Terlambat menyampaikan laporan keuangan Tahunan 1
1 Terlambat menyampaikan laporan keuangan Bulanan 3
Kekosongan pimpinan Unit Syariah 1
Tidak mempekerjakan tenaga ahli 1
Terlambat membayar pungutan OJK
2 Sanksi temuan pemeriksaan langsung 2
Jumlah 9
Selain kegiatan pengawasan rutin, pada industri perasuransian dilakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan antara lain: a. Penatausahaan Dana Jaminan Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan perasuransian syariah yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan jaminan para pemegang polis. Dana dapat diwujudkan dalam bentuk deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. Untuk deposito, wajib ditempatkan pada Bank Umum Syariah, sedangkan untuk surat berharga harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun. Pada triwulan IV- 2022, terdapat 1 (satu) pengantian dana jaminan dan 1 (satu) pembentukan dana jaminan. b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Pada triwulan IV-2022, OJK memproses permohonan surat keterangan Tingkat Perusahaan Keuangan Kesehatan Asuransi terhadap 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah dan 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah. c. Penyisihan Kontribusi Pada triwulan IV-2022 terdapat 6 (enam) surat pengesahan penyisihan kontribusi yang telah diterbitkan. C. Layanan Kelembagaan IKNB Syariah Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada IKNB Syariah, OJK telah triwulan melakukan kegiatan sebagai berikut: IV-2022 Tabel III-23 | Perizinan dan Kelembagaan IKNB Syariah Kegiatan Jumlah Pencabutan Izin Usaha Unit Syariah Perusahaan Asuransi 1 Pencabutan Izin Usaha Syariah 1 Persetujuan Penutupan Perusahaan Pembiayaan Syariah 1 Penutupan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi
Pencatatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi
Pelaporan Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Syariah 2 Pencatatan Perubahan Kepemilikan Perusahaan Asuransi Syariah 3 Pencatatan Perubahan Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan 1 Pencatatan Perubahan Pihak Utama Perusahaan Pembiayaan 2 Pencatatan Perubahan Pihak Utama Perusahaan Modal Ventura 1 Pencatatan Perubahan Pimpinan Unit Usaha Syariah 5 Pencatatan Pengangkatan Perubahan Pimpinan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Syariah 3 Pencatatan Penunjukan Pengurus Dan Pensiun Syariah 1 129
130 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Kegiatan Pelaporan Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Syariah Pencatatan Pemberhentian Aktuaris Perusahaan Asuransi Syariah Pencatatan Pengangkatan Tenaga Ahli Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah Pencatatan Pengangkatan Auditor Internal Perusahaan Asuransi Syariah Pencatatan Pemberhentian Auditor Internal Perusahaan Asuransi Syariah Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Pembiayaan Syariah Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Unit Syariah Perusahaan Penjaminan Syariah Perubahan Alamat Kantor Pusat Perusahaan Asuransi Syariah Perubahan Alamat Kantor Unit Syariah Perusahaan Asuransi Syariah Perubahan Alamat Kantor Pusat Perubahan Alamat KCS/KCUS Perusahaan Pembiayaan Syariah Pembukaan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi Penutupan Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Unit Syariah Perusahaan Asuransi Perubahan Alamat Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi Perubahan Alamat Kantor Di Luar Kantor Pusat Yang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membuat Keputusan Mengenai Penerimaan atau Penolakan Pertanggungan dan/atau Klaim Perusahaan Asuransi Syariah dan UUS Perusahaan Asuransi Pencatatan/Persetujuan Produk Baru Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Pencatatan/Persetujuan Produk Baru Perusahaan Asuransi Umum Syariah Persetujuan kerja sama Bancassurance Pencatatan Penambahan Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah Pencatatan/Persetujuan Produk Baru Perusahaan Pembiayaan Syariah Pencatatan/Persetujuan Kegiatan Usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Pemberhentian Proses Permohonan Persetujuan Produk Asuransi Jiwa Syariah Pemberhentian Proses Permohonan Bancassurance Pemberhentian Proses Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pemasaran BUSB Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Dana Pensiun Syariah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Pembiayaan Syariah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Modal Ventura Syariah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Calon Pihak Utama Perusahaan Penjaminan Syariah Pencatatan Syarat Keberlanjutan pada Perusahaan Pembiayaan Syariah Pencatatan Perubahan Anggaran Dasar Pencatatan Perubahan Angggaran Dasar Perusahaan Asuransi Syariah Persetujuan atas Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah Total Jumlah 1 1 5 1 1 6 1 1 1 1 45 1 1 6 8 12 6 1 16 3 4 1 1 7 4 2 3 2 2 1 1 2 169
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah 3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah 1. Syariah Governance Framework - Standard Internasional bagi Kepatuhan atas Prinsip Syariah Peraturan tata kelola perbankan syariah di level ini semakin berkembang internasional saat seiring dengan perkembangan kompleksitas kegiatan bisnis. Perkembangan tata kelola perbankan syariah di kancah internasional telah distandardisasi melalui Sharia Governance Framework (SGF). Islamic Financial Services Board (IFSB) bekerjasama dengan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) sedang menyusun standar Revised Sharia Governance Framework untuk industri keuangan syariah yang merupakan revisi dari standar SGF yang sebelumnya telah diterbitkan. Proses penyusunan telah mencapai tahap akhir dan menghasilkan Exposure Draft Revised Sharia Governance Framework. Menilik industri perbankan syariah Indonesia, ketentuan tata kelola di Indonesia saat ini mengacu pada PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (PBI GCG BUS-UUS) dan aturan turunannya yaitu SEBI Nomor 12/13/DPbS/2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (SEBI GCG BUS-UUS). Sementara telah terjadi dinamika di industri nasional maka industri perbankan syariah perlu untuk segera menutup gap antara ketentuan yang saat ini berlaku dengan dinamika bisnis bank syariah melalui evaluasi atas kondisi tata kelola syariah eksisting dan mendorong perbaikan yang diperlukan. Selain menjadi standar bagi proses bisnis bank berdasarkan prinsip syariah, SGF juga dapat mengukur risiko ketidakpatuhan syariah, sehingga dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pentingnya kepatuhan atas prinsip syariah tersebut meningkatkan integritas bank syariah dan semakin meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas bank ini menunjukkan bahwa bank syariah. Hal syariah tidak sekedar bank, tetapi dengan penerapan standar SGF, mampu memberikan proteksi lebih bagi investor dan stakeholders lain, memberi rasa aman dan kepercayaan untuk menggunakan jasa keuangan di bank syariah. OJK telah memulai adopsi dari SGF pada triwulan IV-2022 dengan penelaahan dan identifikasi SGF yang menghasilkan rekomendasi penyiapan infrastruktur yang diperlukan, di antaranya regulasi dan dukungan stakeholders, optimalisasi fungsi DPS, membangun fungsi kunci dalam bisnis dan first line of defense, dan membangun kompetensi yang diperlukan sesuai kebutuhan seperti sharia audit, sharia risk management, dan lain sebagainya. Nantinya SGF ini akan dijalankan di level Direksi, Komisaris, senior management, DPS dan fungsi internal kontrol yang melakukan fungsi kepatuhan dan audit syariah; serta seluruh pegawai maupun pihak lain yang terlibat dalam operasional dan layanan bank syariah. 2. Implementasi Produk Pembiayaan Berbasis Akad Salam Pada triwulan IV-2022, salah satu bank syariah telah memasarkan produk baru berupa produk pembiayaan perdagangan (trade finance) berdasarkan akad salam dan akad jual beli (bai'). Akad salam selama ini sangat jarang diimplementasikan pada bank syariah dalam bentuk produk pembiayaan. Produk pembiayaan salam yang diluncurkan tersebut telah berhasil menunjukkan potensi yang besar untuk diterima oleh pasar dengan sangat baik. Tercatat per Desember 2022, nilai pembiayaan akad Salam dari produk tersebut mencapai Rp2,14 Triliun atau tumbuh 190,02% qtq. Implementasi produk pembiayaan salam sebagai bentuk inovasi bank syariah diharapkan dapat menunjukkan keunikan dari produk perbankan syariah. Skema produk ini juga dapat membantu kebutuhan modal kerja nasabah eksportir UMKM dalam memproduksi barang-barang pesanan. 3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah 1. Panduan Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pasar Modal Syariah UMKM menjadi salah satu pihak yang menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto terbesar dan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala untuk memperoleh pendanaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Salah satu kendala 131
132 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 yang dihadapi adalah keterbatasan akses informasi UMKM terhadap lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan pembiayaan, termasuk Pasar Modal syariah. Pasar Modal syariah merupakan salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pendanaan para pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat memperoleh pendanaan melalui penawaran sebagian saham perusahaan kepada publik (Initial Public sukuk, ataupun Offering/IPO), penerbitan penerbitan Efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (Securities Crowdfunding). Tujuan dari penyusunan panduan ini adalah untuk: a. Menyediakan panduan pendanaan bagi sebagai upaya untuk pelaku UMKM pemahaman mengenai meningkatkan instrumen Pasar Modal syariah yang dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaannya. b. Mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari Pasar Modal syariah. Panduan Pendanaan UMKM melalui Pasar Modal Syariah terdiri dari 3 (tiga) modul, yaitu: a. Modul 1: Pengenalan OJK dan Pasar Modal Syariah; b. Modul 2: Pendanaan UMKM melalui Layanan Urun Dana/ Securities Crowdfunding; dan c. Modul 3: Pendanaan UMKM melalui Go Public. 2. Pengembangan Aset Wakaf melalui Pasar Modal Syariah Indonesia memiliki aset wakaf yang cukup besar, baik berupa tanah wakaf maupun wakaf tunai yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dimiliki Kementerian Agama (diakses pada tanggal 30 Maret 2022), luas tanah wakaf yang terdaftar mencapai 56.178,55 Ha yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sementara itu, menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Potensi aset wakaf tersebut mendorong adanya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan fasilitas di atas tanah wakaf dan kebutuhan instrumen investasi atas potensi wakaf tunai agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mauquf alaih. Instrumen Pasar Modal syariah menjadi salah satu pilihan sarana pendanaan dan investasi untuk mengoptimalkan ini pengelolaan aset wakaf tersebut. Hal juga sebagai salah satu bentuk dukungan dalam mengembangkan filantropi Islam dan sustainable finance. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilakukan yaitu koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan pelaksanaan diseminasi/business matching/ one-on-one meeting dengan pihak-pihak yang berpotensi untuk menerbitkan Efek syariah atau pihak yang menyediakan investasi syariah yang dikaitkan dengan wakaf. Kegiatan Pengembangan Aset Wakaf melalui Pasar Modal Syariah bertujuan untuk mendorong pengembangan aset wakaf di Indonesia melalui Pasar Modal syariah dalam bentuk pendanaan (penerbitan efek syariah berupa sukuk/saham) maupun dalam bentuk investasi syariah yang dikaitkan dengan wakaf. Melalui kegiatan ini diharapkan terdapat pihak yang dapat: a. Menerbitkan Efek syariah dalam rangka pendanaan yang dikaitkan dengan wakaf; atau b. Menyediakan instrumen investasi syariah yang dikaitkan dengan wakaf; atau c. Memiliki penambahan aset wakaf yang berasal dari investor. Sampai dengan telah triwulan dilaksanakan diseminasi, business matching, dan pihak-pihak yang berpotensi untuk menerbitkan efek syariah yang dikaitkan dengan wakaf atau pihak yang memfasilitasi investasi syariah yang dikaitkan dengan wakaf. IV-2022, one-on-one dengan Hingga akhir 2022, telah diterbitkan 1 (satu) sukuk ijarah oleh salah satu lini usaha nazir Yayasan Lingkar Sehat Indonesia, PT. Panacea Buana Batam, melalui layanan urun dana (Securities Crowdfunding) yang diselenggarakan oleh Fundex dengan nilai penggalangan dana Rp2,6 miliar yang terdiri dari 81,20% social financing dan 18,80% merupakan commercial financing. Selain itu, hingga akhir triwulan IV-2022, juga terdapat penambahan aset wakaf yang berasal dari investor. Berdasarkan data triwulanan yang diperoleh dari PT. Bursa Efek Indonesia, per 30 Desember 2022 terdapat peningkatan
nilai wakaf saham sebesar Rp4,39 juta (1,58%), sehingga nilai wakaf saham per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp280,90 juta (dari nilai sebelumnya berdasarkan data per 30 Desember 2021 sebesar Rp276,51 juta). 3. Kajian Urgensi Pengaturan pada Perusahaan Efek Penyedia Shariah Online Trading System (SOTS) Shariah Online Trading System (SOTS) merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. SOTS dikembangkan pertama kali pada tahun 2011, yang merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Namun demikian sampai dengan saat ini belum ada dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai SOTS. Berdasarkan data BEI, terdapat 14 Perusahaan Efek penyedia SOTS yang aktif dan memiliki sertifikasi kesyariahan dari DSN-MUI. Selain itu terdapat 2 (dua) Perusahaan Efek penyedia SOTS yang sudah tidak lagi memperpanjang sertifikasi kesyariahan, namun tetap memiliki investor. Dalam hal ini perlu adanya dasar hukum yang dapat melindungi investor khususnya yang memiliki preferensi Tujuan dari penyusunan kajian ini antara lain: a. Mengetahui preferensi investor syariah mengenai pengaturan terkait SOTS. b. Mengetahui implementasi penerapan dari sertifikasi kesyariahan pada SOTS, bank RDN syariah dan SRE 009. c. Mengetahui urgensi pengaturan sertifikasi kesyariahan pada SOTS. terkait d. Mengetahui urgensi pengaturan terkait bank RDN syariah. e. Mengetahui urgensi pengaturan terkait SRE 009. 4. Penyusunan Modul Kompetensi Kesyariahan untuk Pihak terkait Penerbitan Sukuk Korporasi Penyusunan modul kompetensi ini merupakan amanat dari Roadmap Pasar Modal Syariah terkait Pelaku Industri tentang Pasar Modal Syariah, dan juga merupakan tindak lanjut dari kajian pemetaan kompetensi kesyariahan di tahun 2020. Tujuan dari penyusunan modul kompetensi ini adalah menyusun materi terkait sukuk korporasi yang ditujukan bagi pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi. Materi yang disusun Pemahaman Peningkatan Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK terdiri dari aspek Pasar Modal dan aspek kesyariahan. Berdasarkan kajian tersebut, diketahui bahwa belum adanya standarisasi atas kompetensi kesyariahan karena tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pelaku industri berbeda-beda, sehingga dapat menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas yang terkait dengan aspek syariah atas produk. Dalam hal ini perlu adanya modul atau materi yang terstandarisasi sehingga dapat digunakan pada setiap pelatihan/sertifikasi. Pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi menjadi perlu memiliki kompetensi yang terstandarisasi mengingat pertumbuhan sukuk korporasi yang terus meningkat, baik dari jumlah penerbit maupun jumlah dan nilai emisi sukuk korporasi. Selain itu, penerbitan sukuk korporasi juga semakin bervariasi baik dari akad maupun skema penerbitan. Oleh karena itu perlu adanya modul kompetensi yang dapat menjadi salah satu acuan dalam penerbitan sukuk korporasi agar masing-masing pihak yang terlibat dapat memiliki pengetahuan yang minimal sama. 5. Kajian Kriteria Daftar Efek Syariah (DES) Salah satu misi dalam Roadmap Pasar Modal syariah tahun 2020 - 2024 adalah memperkuat nilai kesyariahan pada Pasar Modal syariah, Roadmap tersebut juga memuat rencana aksi berupa harmonisasi kriteria Efek yang masuk dalam DES dengan praktik internasional. Selain stakeholder menyampaikan itu, berbagai beberapa masukan untuk melakukan reviu terhadap kriteria DES yang berlaku saat ini. Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut, dilakukan kajian kriteria DES dengan tujuan menganalisis alternatif kriteria DES, melakukan simulasi jika menggunakan berbagai alternatif kriteria DES, melakukan simulasi dampak portofolio pasar apabila dilakukan penyesuaian alternatif kriteria DES, dan menentukan formula kriteria DES yang paling tepat untuk kondisi saat ini. jumlah saham di Indonesia 6. Kajian Perusahaan Efek Syariah Roadmap Pasar Modal syariah, khususnya Arah 2 Program 3 Rencana Aksi 3, menyatakan bahwa peran Perusahaan Efek perlu ditingkatkan dalam pengembangan Pasar Modal syariah. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sedang menginisiasi pembentukan skema Investment Bank dengan Islamic 133
134 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Perusahaan Efek. Berdasarkan hal-hal tersebut, dilakukan penyusunan kajian perusahaan Efek syariah dengan tujuan untuk melakukan lanskap pengaturan Perusahaan pemetaan Efek di Indonesia dan mengetahui bentuk pengaturan khususnya terkait kegiatan utama dan kelembagaan yang perlu diatur terkait Perusahaan Efek Syariah. 7. Penyusunan Panduan Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana syariah (RDS) Berbasis Efek Luar Negeri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap NAB RDS di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 26,38%, 17,01% dan 44,17% pada tahun 2019, 2022 dan 2021. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah penerbitnya, hanya terdapat 11 manajer investasi yang menerbitkan dan mengelola RDS Berbasis Efek Luar Negeri. Selain itu, RDS ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi dalam denominasi mata uang asli. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penyusunan panduan terkait penerbitam dan pengelolaan Reksa Dana syariah Efek Luar Negeri. Panduan tersebut diharapkan dapat menigkatkan literasi bagi pelaku industri Pasar Modal khususnya Pasar Modal Syariah. 3.4.3. Pengembangan IKNB Syariah Selama triwulan IV-2022, telah dilakukan beberapa upaya pengembangan IKNB Syariah, antara lain melalui: 1. Business Matching IKNB Syariah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam rangka mendorong bertujuan untuk mendorong pengenalan Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) Syariah kepada UMKM dan juga mendukung pengembangan bisnis IKNB Syariah di Indonesia, dilaksanakan Business Matching IKNB Syariah dan UMKM secara virtual dengan tema "UMKM Eksport Tanpa Repot bersam IKNB Syariah" pada 21 November 2022. Kegiatan ini diikuti para pelaku UMKM se-Indonesia dari berbagai bidang. Narasumber dari kegiatan ini adalah perwakilan perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan asuransi syariah, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta beberapa narasumber eksternal yaitu Bapak Arya Mabruri selaku Fasilitator Pabean dan Logistis di Pusat Pelatihan Kementerian Perdagangan dan Ibu Sundari Pulungan selaku Founder Shaniqua Bamboo. 2. Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: a. "Penerapan Aspek Pajak Penghasilan dalam Rangka Pemisahan (Spin-Off) Unit Syariah Perusahaan Perasuransian" yang dihadiri oleh Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah dan Perusahaan Asuransi Full Syariah, Perwakilan dari Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB, Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB, dan Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan. b. "Mitigasi Risiko dan Strategi Dalam Rangka Kegiatan Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah Bagi Perusahaan Pembiayaan bertujuan Syariah" untuk memetakan risiko yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah terkait dengan kegiatan refinancing karena adanya penggunaan pembebeban sebagai mitigasi risiko produk refinancing syariah pada Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang diduga bertentangan dengan status hukum kepemilikan obyek pembiaayan tersebut. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memetakan jenis mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah terkait dengan kegiatan refinancing. yang bertujuan jenis mitigasi jaminan fidusia 3. Ijtima' Sanawi Berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama (DSN-MUI), dilaksanakan Ijtima' Sanawi yang bertujuan untuk: 1. Meneguhkan dan meningkatkan wawasan, kompetensi, fungsi dan peran DPS dalam memberikan serta pendampiangan industri keuangan, bisnis dan perekonomian syariah dalam bidang kepatuhan terhadap prinsip Syariah; Indonesia saran dan nasihat 2. Mendiskusikan dan saling berbagi (sharing) isu-isu strategis terkait langkah membangun ekosistem syariah; 3. Mempererat silaturrahim antar DPS dalam melakukan komunikasi dan jaringan agar dapat berbagi informasi dan pengalaman; dan 4. Mewadahi masukan dan saran untuk pengembangan dan optimalisasi peran DPS.
4 135 Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi
136 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi Perumusan Strategi OJK: Penetapan Destination Statement OJK 2022- 2027 dan Peta Strategi OJK Tahun 2023 Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM SJK 5 Inisiatif Strategis Mitra Perubahan Teladan OJK 2022 Penggunaan Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM) pada 10 aplikasi OJK (SIMFOSIA, SPRINT, SIAUTO, SIPO, SIPROJEK, SIPBPR, SIPUTRI, APPK, OJKSAR dan SIPENA) Pengembangan 64 proyek aplikasi sistem informasi (seperti APOLO, SIP Perbankan, SIPM, SIP IKNB, OBOX, ARIA) Pengembangan Sistem Informasi Governance, Risk, dan Compliance (GRC) Terintegrasi Program Perubahan OJK Way 2022: OJK Cerdas, OJK Ringkas (Digitalisasi Arsip), dan OJK Tangkas Pembangunan portal pertukaran data dengan pihak eksternal OJK yang merupakan bagian dari Gerbang Pertukaran Data OJK (GAPURA)
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 4.1 Manajemen Strategis dan Kinerja 4.1.1 Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja Pada triwulan IV-2022, OJK telah memasuki tahap perumusan strategi jangka menengah dan tahunan yang ditandai dengan pelaksanaan Board Retreat, diikuti dengan penetapan Destination Statement OJK Tahun 2022-2027 dan Peta Strategi OJK Tahun 2023 pada RDK serta Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) OJK Tahun 2023. Selanjutnya, dilakukan penjabaran dan penyelarasan Arah Kebijakan Strategis Dewan Komisioner ke dalam Peta Strategi, Scorecard, Program Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2023 yang mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI pada 30 November 2022. Grafik IV-1 Siklus Manajemen Strategi dan Anggaran (MSAK) 1 Perumusan Strategi OJK Cascading & Alignment a. Perumusan Arah Strategis OJK (Board Retreat) b. Penetapan Peta Strategi, Scorecard, dan Inisiatif Strategis OJK c. Komunikasi Arah Startegi OJK kepada seluruh Pemimpin Satuan Kerja (Rakerstra) a. Penjabaran dan penyelarasan Arah Strategis ke dalam Peta Strategi, Scorecard, Inisiatif Strategis, dan RKA Satuan Kerja b. Penetapan RKA OJK c. Penandatanganan Kesepakatan Kinerja 4 Evaluasi Pelaksanaan Strategi OJK Pelaksanaan & Pemantauan Strategi OJK a. Organisasi a. Pelaksanaan Peta Strategi, 1) Evaluasi Kinerja OJK: Evaluasi Peta Strategi, Scorecard, Inisiatif Strategis, RKA dan Penilaian Kinerja OJK 2) Evaluasi Kinerja Satuan Kerja: Evaluasi Peta Strategi, Scorecard, Inisiatif Strategi, RKA dan Penilaian Kinerja Satuan Kerja Scorecard, Inisiatif Strategis, dan RKA b. Pemantauan pelaksanaan Peta Strategi, Scorecard, Inisiatif Strategis dan RKA secara periodik oleh Satuan Kerja dan Sekretariat Komite MSAK b. Pegawai: Evaluasi Kinerja Pegawai Sebagai bentuk akuntabilitas serta merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada pasal 38 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada Bagian Keempat Pasal 8 Butir 17, OJK diwajibkan untuk menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak dan media elektronik. Untuk itu, OJK menerbitkan Laporan Triwulan IV-2022 yang menginformasikan seluruh pelaksanaan dan pencapaian kinerja OJK kepada seluruh stakeholder. Laporan tersebut dapat diakses melalui website pencapaian Sasaran Strategis OJK. Sampai dengan akhir triwulan IV-2022, progres deliverables Inisiatif Strategis 2022 adalah 99,98%. OJK telah menyiapkan 5 (lima) Inisiatif Strategis di 2022 untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kelima Inisiaif Strategis 2022 tersebut adalah: 1. Percepatan Digitalisasi OJK dalam rangka Optimalisasi Efektifitas Fungsi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi Berbasis TI; 2. Pengembangan Ekosistem Digital SJK; 3. Peningkatan Peran SJK dalam Sustainable Finance melalui Pengembangan Ekonomi Hijau; 4.1.2 Inisiatif Strategis Inisiatif Strategis (IS) adalah kegiatan yang bersifat proyek dengan jangka waktu tertentu paling singkat 1 (satu) tahun dan berdampak signifikan terhadap 4. Implementasi Reformasi IKNB; dan 5. Resiliensi Siber Sektor Jasa Keuangan, melalui dan Pengawasan, Pendekatan Regulasi, Perlindungan Konsumen. 2 3 137
138 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas 4.2.1 Audit Internal 4.2.2 Manajemen Risiko Selama tahun 2022, OJK melaksanakan audit internal dengan mekanisme hybrid, yaitu kombinasi audit jauh (video conference) dan exit meeting dilakukan secara onsite. OJK melakukan asurans berbasis risiko mencakup Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT). Dua Audit Kinerja yang dilaksanakan yaitu Tema Manajemen Risiko dan Pengelolaan Data serta 27 ADTT dengan Tema Pengawasan, Pengaturan, Perizinan, Market Conduct dan Perlindungan Konsumen, Pemeriksaan Khusus, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengamanan Sistem Informasi, Pengelolaan SDM dan Penanganan Pelanggaran, dan Pengembangan dan Pengawasan Bank Wakaf Mikro (BWM). jarak A. Profil Risiko Profil Risiko OJK 2022 disusun untuk memastikan Sasaran Strategis OJK dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK 2022 terdiri dari 7 (tujuh) jenis Risiko, yaitu Risiko Hukum, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. Berdasarkan Profil Risiko OJK 2022, dilakukan pengelolaan risiko dengan strategi mitigasi. Total mitigasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 4,854 mitigasi atau 100% rencana telah direalisasikan. Selanjutnya, OJK fungsi konsultansi bagi satuan kerja sejalan dengan International Professional Practices Framework (IPPF) tahun 2017. Pada tahun 2022 telah dilakukan 9 konsultansi dalam bentuk fasilitasi dan 23 konsultansi kepada satuan kerja di OJK berupa pemberian advis, penyampaian tanggapan terkait dengan hasil audit, rancangan peraturan, ketentuan, dan kegiatan lainnya. juga melaksanakan Dalam rangka mendukung pelaksanaan audit internal, OJK menggunakan metode audit internal informasi yaitu Continuous berbasis teknologi (CACM) Auditing yang berfungsi sebagai early warning system. Penggunaan CACM yang telah berjalan pada 10 (sepuluh) aplikasi yang telah digunakan. Pada tahun 2022, implementasi CACM digunakan dalam perencanaan audit khususnya terkait penetapan ruang lingkup dan pengambilan sampel audit. Continuous Monitoring Pada telah diterbitkan penyempurnaan Standar Manajemen Risiko OJK melalui Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/PDK.06/2022 yang menggunakan rujukan standar internasional dan praktik terbaik saat ini serta benchmarking dengan beberapa lembaga di Indonesia. triwulan IV-2022, B. Reviu Manajemen Risiko OJK melakukan analisis atas update isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun tersebut jasa keuangan. Analisis industri dituangkan salah satunya dalam bentuk Quick Risk Review (QRR) dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses governance dan mitigasi risiko atas proses bisnis di Satuan Kerja terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Pada triwulan IV- 2022, telah dilakukan reviu dengan tema terkait kualitas hasil pengawasan asuransi, strategi penguatan literasi keuangan, dan optimalisasi penyelesaian pengaduan konsumen. juga telah diterbitkan Pada triwulan penyempurnaan Standar Audit Internal OJK yang menggunakan rujukan standar internasional dan praktik terbaik saat ini seiring perkembangan dan kebutuhan organisasi. Poin-poin penting penyempurnaan tersebut antara lain penguatan independensi dan objektivitas fungsi audit internal, penguatan fungsi koordinasi penggunaan penyedia jasa eksternal untuk fungsi audit internal, dan penyesuaian pengaturan piagam audit internal untuk memperkuat komitmen seluruh Dewan Komisioner atas pelaksanaan fungsi audit internal. IV-2022, C. Manajemen Kelangsungan Bisnis Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Pada triwulan IV-2022, OJK telah menetapkan Rencana Kelangsungan Bisnis untuk proses bisnis kritikal dan manajemen insiden untuk proses bisnis non-kritikal dengan melibatkan
seluruh Satuan Kerja di kantor pusat OJK. Selain itu, OJK telah memiliki Roadmap Proses Bisnis Kritikal dan Sistem Informasi Pendukung Proses Bisnis Kritikal dalam rangka pelaksanaan manajemen kelangsungan bisnis. 4.2.3 Pengendalian Kualitas A. Implementasi Standar Pengendalian Kualitas Pada triwulan IV-2022, implementasi Standar Pengendalian Kualitas (SPK) dengan tools Internal Control Adequacy & Effectiveness (ICAE) dilaksanakan terhadap proses bisnis Manajemen Aset pada Satuan Kerja. Selain itu, implementasi SPK dengan tools Simple Quality Check (SQC) dilakukan untuk proses bisnis pertanggungjawaban keuangan di Satuan Kerja kantor pusat. Tindak lanjut dari pelaksanaan implementasi SPK semester II-2022 yaitu akan dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan telah improvement diusulkan dan diselesaikan oleh Satuan Kerja sampel pada 2022. yang 2. Melakukan monitoring atas pelaksanaan improvement yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja sampel namun belum selesai dilaksanakan pada 2022. 3. Menyampaikan usulan perbaikan yang bersifat OJK Wide dan mendiskusikannya dengan Satuan Kerja terkait. 4. Menyampaikan hasil validasi atas self assessment Satuan Kerja yang dilakukan di SPK SQC tahun 2022 kepada seluruh Satuan Kerja sebagai lesson learned dan peluang perbaikan pada proses bisnis pertanggungjawaban keuangan. B. Quick Quality Review (QQR) reviu yang dilakukan untuk QQR adalah merespon isu-isu terkini di lingkungan OJK melalui pendekatan pengendalian kualitas. Analisis dilakukan dengan penilaian kesenjangan prosedur dan bisnis proses yang ada serta menyampaikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis yang dianalisis. Pada triwulan IV- 2022, telah diterbitkan QQR dengan tema terkait analisis kebijakan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIAUTO (Sistem Informasi Akuntansi OJK) dalam penyajian data anggaran dan realisasinya serta kebijakan dan implementasi pencatatan beban secara akrual dan analisis ketentuan dasar pelaksanaan tugas di OJK Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK C. Reviu Kualitas Pada triwulan IV-2022, telah dilakukan Reviu Kualitas pada Grup Penanganan Anti Fraud (GPAF). Reviu bertujuan untuk menilai kecukupan proses bisnis GPAF dalam rangka perbaikan proses bisnis yang memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan OJK. Ruang lingkup yang telah ditentukan meliputi proses bisnis Whistle Blowing System (WBS) dan Audit Investigasi (AI). Metode pelaksanaan reviu sebagai berikut: a. Penelusuran dokumentasi proses bisnis WBS kualitas pelaksanaan dan AI; b. Analisis Dokumen, wawancara dan konfirmasi melalui media virtual maupun tatap muka; c. Observasi proses audit yang sedang berjalan (apabila diperlukan). 4.2.4 Program Penguatan Integritas A. Survei Penilaian Integritas Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei tahunan yang diselenggarakan Komisi terhadap Pemberantasan Korupsi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Tujuan survei tersebut adalah untuk mengukur pelaksanaan pencegahan korupsi identifikasi area pada K/L/PD yang aspek prioritas perbaikan yang terhadap rentan korupsi, pemberian informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas anti korupsi K/L/PD terkait, serta peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (trust) publik pada K/L/PD secara umum. (KPK) Pada 2022, OJK meraih peringkat 2 (dua) terbaik kategori Lembaga Non Kementerian dengan nilai 85,24 dalam Indeks SPI yang diselenggarakan oleh KPK tahun 2022. Peringkat OJK naik pesat, dari sebelumnya yang berada pada peringkat 13 di tahun 2021. Nilai indeks OJK juga berada jauh di atas rata-rata nilai nasional yang sebesar 71,94. Secara nasional, peringkat OJK juga meningkat pesat dari 2021 menjadi peringkat 4 (empat) di 2022. Grafik IV-2 Indeks Integritas OJK 87.37 78.84 82.66 84.74 85.47 85.24 73.87 2016* 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* SPI yang dilaksanakan KPK 139
140 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 B. Program Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK hingga triwulan IV-2022 telah melakukan pengelolaan laporan gratifikasi dengan terhadap 236 penambahan di triwulan IV-2022 sebanyak 66 laporan. Dari 66 laporan gratifikasi yang diterima pada triwulan IV-2022, sebanyak 29 laporan (44%) diteruskan kepada KPK untuk ditetapkan menjadi milik negara dan 37 laporan (56%) ditetapkan oleh OJK untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak sebagai bantuan sosial, dikelola Satuan Kerja, atau menjadi milik Pelapor. C. Diseminasi Program Penguatan Integritas OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan diseminasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan terdiri dari nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) OJK. Selama triwulan IV-2022, OJK telah melaksanakan kegiatan diseminasi secara daring (online) dan luring (tatap muka) untuk internal OJK dan eksternal OJK dengan rincian sebagai berikut: 1. Woman of Integrity Talk Dalam rangka mendukung peran perempuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, OJK mengadakan webinar Woman of tema "Perempuan Menginspirasi Tegakkan Anti Korupsi" pada 25 November 2022 di Jakarta. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Issabella Wattimena, dan Ketua Ikatan Pegawai OJK Anung Herlianto. Kegiatan ini juga disaksikan oleh lebih dari 3000 Insan OJK. Integrity (WIN) Talk dengan 2. Integrity Expo 2022 Dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, OJK berpartisipasi pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 dengan tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada 9 Desember 2022 di Jakarta, dan turut dihadiri oleh Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena. Pada acara tersebut, OJK juga membuka Booth Integrity OJK yang dimaksudkan untuk membuka akses informasi mengenai OJK melalui QR Code yang tersedia (SMAP OJK, WBS OJK, Sikapiuangmu OJK) dan telah dikunjungi oleh ± 600 pengunjung. Selain informasi yang bermanfaat, OJK juga menyediakan permainan edukatif dan menarik bertema pencegahan korupsi bagi pengujung Booth Integrity OJK. 3. Hakordia OJK Tahun 2022 Kegiatan peringatan Hakordia 2022 ditutup dengan pelaksanaan webinar bertema "Proaktif dan Kolaboratif Dalam Mencegah Korupsi di Indonesia" pada 20 Desember 2022. Kegiatan webinar ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, serta Plt. Deputi Analis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono juga sebagai narasumber. Kegiatan disaksikan oleh lebih dari 4000 peserta yang terdiri dari Insan OJK, industri jasa keuangan, dan masyarakat umum. Selanjutnya, dalam webinar ini juga dilakukan pengumuman Integrity Awards 2022. ini
4. Integrity Awards 2022 Integrity Awards merupakan program yang dilaksanakan untuk memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja atas kontribusi nyatanya dalam mendukung program penguatan integritas OJK dan telah diselenggarakan sejak tahun 2021. Pada 2022, OJK bekerja sama lagi dengan KPK dalam pelaksanaan Integrity Awards khususnya terkait dengan penilaian diseminasi program penguatan integritas seluruh satuan kerja di lingkungan OJK. Selain melakukan pemaparan materi diseminasi, OJK juga melakukan diseminasi program penguatan integritas melalui media komunikasi atau media sosial resmi kepada seluruh stakeholders OJK salah satunya melalui penyampaian komik integritas sebagai berikut: D. Whistle Blowing System (WBS) OJK WBS OJK merupakan sarana bagi Insan OJK dan pihak eksternal OJK untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan OJK. Adapun jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan yaitu terkait perbuatan yang melanggar peraturan mengenai kode etik OJK dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tata tertib dan disiplin Pegawai OJK. Saluran pelaporan WBS OJK sebagai berikut: Website Email: ojk.wbs@rsm.id; dan PO BOX: ETIK OJK JKT 10000. telah ditetapkan Pada PDK Nomor 3/PDK.06/2022 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur tindakan anti pembalasan sebagai terkait pemberian prioritas tindak lanjut atas laporan tindakan pembalasan. Selain itu, juga diatur sebagai pemberian terkait penghargaan terbukti laporannya kepada Pelapor yang benar dan bersedia membuka identitas dan terkait pemberian sanksi kepada Insan OJK yang melanggar prinsip tindak lanjut laporan pelanggaran dan/atau melakukan pembalasan. triwulan IV-2022, Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Sebagaimana telah ditetapkannya PDK Nomor 3/PDK.06/2022 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran di Otoritas Jasa Keuangan dan sebagai bentuk implementasi ISO 37002:2021 Whistleblowing Management System: Guidelines, dilakukan penyesuaian SEDK Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran Otoritas Jasa Keuangan (SPP) yang telah ditetapkan pada 23 Desember 2022. Dalam rangka pengembangan efektivitas pengelolaan WBS, OJK bekerja sama dengan konsultan pengelola WBS untuk merumuskan indikator maturity assessment WBS. Dimensi yang digunakan dalam melakukan pengukuran terbagi ke dalam 5 (lima) area yang terdiri dari strategy, process, people, technology, dan information berdasarkan tingkatan maturity untuk masing-masing area pengukuran, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan dapat terukur dan membantu OJK dalam melakukan evaluasi dan pengembangan pengelolaan WBS. Pada 2022, maturitas WBS OJK telah mencapai angka 5 (lima) yaitu optimized yang berarti WBS OJK telah dilaksanakan sesuai dengan praktik baik, evaluasi dan perbaikan atas pengelolaan WBS dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan sistem yang telah ditetapkan, serta menjadi acuan bagi organisasi lain dalam menerapkan WBS. 4.2.5 Governance, Risk dan Compliance (GRC) Terintegrasi Komitmen OJK dalam mewujudkan perbaikan berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan Sistem Informasi Governance, Risk, dan Compliance (GRC) Terintegrasi di OJK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis asurans, kualitas, mengakselerasi hasil meningkatkan pelaksanaan asurans sesuai prioritas kebutuhan OJK dan harapan pemangku kepentingan, serta mampu teknologi. beradaptasi dengan perkembangan sedang dilakukan IV-2022, Selama pengembangan dan penyempurnaan modul GRC Terintegrasi dengan aplikasi SIPENA, pelaporan progress pengembangan sistem informasi untuk seluruh modul pelaksanaan asurans, penyampaian usulan dan pembahasan rencana pengembangan sistem informasi 2023. Tahap berikutnya adalah pengujian aplikasi System Integration Test (SIT) itu, dan User Acceptance Test (UAT). Selain pengembangan CACM juga dilakukan secara intensif dan juga dilakukan riset terkait tools untuk visualisasi hasil skenario serta finalisasi rancangan ketentuan CACM. triwulan 141
142 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 4.3 Komunikasi 4.3.1 Komunikasi Informasi Selama periode triwulan IV-2022, website OJK telah mengunggah 330 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, rancangan regulasi, info terkini dan sebagainya. Grafik IV-3 Grafik Publikasi Website OJK Triwulan IV-2022 Siaran Pers 38 Data dan Statistik 117 Regulasi 16 Foto Kegiatan 21 Rancangan Regulasi 3 Publikasi 14 Pengumuman 34 Banner 5 Info Terkini 23 Agenda 6 OJK TV 22 Pada periode triwulan IV-2022, OJK menerbitkan 16 regulasi, yang terdiri dari 7 (tujuh) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 9 (sembilan) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK. Selain itu, telah dilakukan publikasi rancangan regulasi dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum untuk 3 (tiga) Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK). Tabel IV-1 | Regulasi Triwulan IV-2022 No. Regulasi Judul 1. SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.04/2022 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. 2. SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/SEOJK.04/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Wakil Manajer Investasi. 3. SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.07/2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. 4. POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perintah Tertulis. 5. POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. 6. SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. 7. POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK No. Regulasi Judul 8. POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Oleh Otoritas Jasa Keuangan. 9. POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek. 10. POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 11. POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. 12. SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.05/2022 Tentang Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 13. SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/SEOJK.05/2022 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. 14. SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/SEOJK.03/2022 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum. 15. SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/SEOJK.04/2022 Tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Jual Beli Obligasi Dan Saham Oleh Perusahaan Efek. 16. SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.04/2022 Tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan Perusahaan Efek. Diseminasi informasi melalui media sosial OJK (Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube), publikasi OJK pada periode triwulan IV-2022 terdiri dari 813 konten, antara lain publikasi pada Twitter 214 konten, Facebook 215 konten, Instagram 218 konten, serta Youtube 166 konten. Selama triwulan IV-2022, OJK telah mengeluarkan 34 siaran pers yang terdiri dari tema OJK Wide 17 siaran pers, Perbankan 4 (empat) siaran pers, Pasar Modal 4 (empat) siaran pers, IKNB 2 (dua) siaran pers, dan Edukasi Perlindungan Konsumen 7 (tujuh) siaran pers. Grafik IV-4 Konten dan Followers Media Sosial OJK Grafik IV-6 Jumlah Siaran Pers Triwulan IV-2022 214 konten 215 konten 218 konten 166 konten OJK Wide Perbankan PM IKNB EPK Siaran Pers Pertama Pada periode total berita mengenai OJK sebanyak 14.179 berita, dengan rata- rata 4.723 berita per bulan. Berdasarkan sentimen berita, tone positif memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 86% (12.140 berita). Sementara, tone netral sebesar 13% (1.914 berita) dan tone negatif sebesar 1% (116 berita). triwulan IV-2022, Grafik IV-5 Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan IV-2022 OJK juga menerbitkan 4 (empat) siaran pers bersama kementerian/lembaga atau stakeholder lainnya selama triwulan IV-2022, antara lain: Untuk melayani media massa dalam mendapatkan Selanjutnya, selama triwulan IV-2022 OJK telah menyelenggarakan jumpa pers dan media briefing sebanyak 11 kali. Adapun topik jumpa pers dan media briefing pada triwulan IV-2022 dapat dilihat pada tabel berikut: Positif 86% Netral 13% Negatif 1% 45% 10% 11% 5% 18% 11% 143
144 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Tabel IV-2 | Jumpa Pers dan Media Briefing Triwulan IV-2022 No. Tema Jumlah Berita 1. Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulan (RDKB) September OJK 1. Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulan (RDKB) September OJK 2. Konferensi Pers Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 43 3. Konferensi Pers OJK Virtual Innovation Day 110 4. Konferensi Pers Perkembangan Terkini 139 Industri Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal 5. Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulan (RDKB) Oktober OJK 5. Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulan (RDKB) Oktober OJK 6. Konferensi Pers Pra Acara Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional 2022 6. Konferensi Pers Pra Acara Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional 2022 7. Konferensi Pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 7. Konferensi Pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 8. Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulan (RDKB) November OJK 8. Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulan (RDKB) November OJK 9. Konferensi Pers Pencabutan Izin PT. Wanaartha Life 117 10. Konferensi Pers Penanganan Kasus di IPB 40 11. Media Briefing Optimalisasi Perlindungan Konsumen OJK 56 Total 1.063 Tabel IV-3 | Siaran Pers Bersama Triwulan IV-2022 No. Tanggal Judul 1. 27 Oktober 2022 Siaran Pers Bersama "ASEAN Capital Markets Forum: Addressing the Challenges Related to Sustainable Development, Inclusivity and Resiliency for the Benefit of the Member States" 2. 3 November 2022 Siaran Pers Bersama "KSSK Semakin Meningkatkan Kewaspadaan dan Memperkuat Koordinasi Menghadapi Gejolak Eksternal" 3. 11 November 2022 Siaran Pers Bersama "Hari Fintech Nasional: Pemerintah, Asosiasi dan Pelaku Industri Fintech Diskusikan Strategi Untuk Memperkuat Ekosistem Keuangan Digital" 4. 10 November 2022 Siaran Pers Bersama "Sambut Hari Fintech Nasional 11.11, Pemerintah, Asosiasi, dan Pelaku Industri Paparkan Strategi Dalam Memajukan Industri Fintech Demi Pemulihan Ekonomi Nasional" Untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan industri jasa keuangan, serta membangun opini positif di masyarakat, OJK telah melaksanakan kegiatan antara lain: relasi Tabel IV-4 | Kegiatan Bersama Media Triwulan IV-2022 No. Nama Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 1. Pertemuan Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Pengamat Ekonomi dengan tema "Kebijakan Strategis OJK Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Edukasi serta Perlindungan Konsumen" 17 November 2022 2. Focus Group Discussion (FGD) Anggota Dewan Komisioner OJK bersama redaktur/ redaktur pelaksana media massa dengan tema "Kebijakan Strategis Pengawasan dan Perkembangan Sektor IKNB" 2-3 Desember 2022 3. Pelatihan dan media gathering wartawan media massa dengan tema "Program Inklusi Keuangan OJK Hadir Secara Nyata Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Daerah" 21-23 Oktober 2022 4.3.2 Layanan Informasi Selama periode triwulan IV-2022, OJK telah menerima surat elektronik (email) sebanyak 5.386 informasi. Dari pertanyaan terkait permintaan 5.386 email yang diterima oleh OJK, sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) sebesar 58,5% (3.150 email) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas fintech dan asuransi, pengaduan debt collector fintech, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan leasing. Kemudian di bidang OJK Wide sebesar 26,4% (1.421 email) dengan topik menonjol permintaan data dan visit OJK, lowongan kerja dan magang, sponsorship, serta Selanjutnya, pertanyaan yang diterima juga mencakup bidang perbankan sebesar 10,3% (557 email); IKNB sebesar 3,2% (174 email); pasar modal sebesar 1,5% (81 email) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 0,06% (3 email). permintaan narasumber. 4.3.3 OJK TV Selama triwulan IV-2022, OJK TV telah memproduksi 166 liputan terkait kegiatan utama OJK. Hingga periode triwulan IV-2022, akun Jasa Keuangan telah memiliki 26.384 subscribers.
Grafik IV-7 Jumlah Liputan OJK TV Triwulan IV-2022 Oktober 71 November 50 Desember 45 Beberapa produksi OJK TV pada triwulan IV-2022 antara lain: 1. Milenial dan Gen Z Sebagai Kunci Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan - Liputan Oktober 2022 2. OJK BiSa eps #2: Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan - Podcast Desember 2022 4.4 Keuangan Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 23/KDK.01/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2022 dan telah disetujui oleh DPR-RI dengan nilai sebesar Rp6.325,73 Miliar. Berdasarkan PDK Nomor 1/PDK.02/2019 tentang Perubahan Atas PDK OJK Nomor 3/PDK.02/2013 tentang Pelaksanaan Anggaran OJK dan Surat Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 3. Reels Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan "Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global" - Liputan November 2022 4. Webinar Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) - Webinar Event November 2022 Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 5/SEDK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran OJK, Dewan Komisioner berwenang untuk melakukan perubahan pagu RKA dalam hal nilai realisasi penerimaan OJK lebih kecil dari pagu RKA yang telah disetujui DPR-RI. Selanjutnya, perubahan dimaksud dilaporkan Dewan Komisioner kepada DPR-RI melalui laporan kegiatan triwulanan OJK atau sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku. 145
146 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Perubahan Pagu RKA OJK Tahun 2022 dari Rp6.325,73 miliar menjadi Rp6.303,69 miliar dimaksud, telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/KDK.01/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/KDK.01/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Kuangan Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya atas perubahan dimaksud, telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI melalui Rapat Kerja Penyesuaian Anggaran OJK Semester II-2022 dan Konsolidasi Program Kerja pada 8 September 2022. Memperhatikan perkembangan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang semakin membaik pada Triwulan IV 2022, rencana kerja OJK tahun 2022 yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan target termasuk pencapaian Inisiatif 4.5 Sistem Informasi 4.5.1 Pembangunan Sarana Pertukaran Data OJK OJK membangun Portal pertukaran data dengan pihak eksternal OJK yang merupakan bagian dari Gerbang Pertukaran Data OJK (GAPURA). Portal dimaksud akan digunakan sebagai sarana pertukaran data antara Satuan Kerja di OJK dengan pihak eksternal OJK, seperti World Bank, IMF, dan kementerian/lembaga lain yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan OJK, khususnya untuk file-file tidak terstruktur. Portal pertukaran data dengan pihak eksternal memiliki fitur bagi pengguna untuk mengatur maksimal jumlah download data yang dipertukarkan, jangka waktu pertukaran data, retensi data yang dipertukarkan, dan dilengkapi fitur-fitur keamanan seperti penggunaan enkripsi, implementasi web application firewall, Strategis. Dalam mendukung pencapaian Inisiatif Strategis dimaksud, maka pada Periode Triwulan III Tahun 2022 terdapat kebutuhan penyesuaian anggaran yang telah dilakukan oleh OJK, antara lain terkait dengan penggunaan sisa anggaran tahun 2022 yang telah disetujui Komisi XI DPR RI melalui Rapat Kerja Penyesuaian Anggaran OJK Semester II-2022 dan Konsolidasi Program Kerja pada tanggal 8 September 2022. tersebut Adapun penggunaan sisa anggaran lain untuk penguatan pemanfaatannya antara transformasi ekonomi digital, pengawasan onsite daerah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemenuhan kebutuhan kewajiban initial cost perpajakan masa Desember 2022, operasional kantor baru OJK dan cost sharing serta renovasi gedung/kantor di daerah. pembagian hak akses dll. GAPURA akan lebih aman dibanding layanan serupa mengingat mesin-mesin penyimpanan data dikelola secara mandiri di Data Center OJK. Pada triwulan IV-2022, GAPURA telah diimplementasikan secara terbatas oleh Satuan Kerja di OJK. 4.5.2 Security Operation Center (SOC) Dalam rangka meningkatkan keamanan sistem informasi OJK dan merespon ancaman siber dari internal maupun eksternal, maka perlu dibentuk Security Operation Center (SOC) OJK. SOC merupakan fungsi yang terdiri atas SDM, teknologi, dan prosedur-prosedur pada pengamanan sistem informasi yang bertugas melakukan identifikasi, deteksi, proteksi dan merespon terhadap ancaman keamanan siber (cyberthreats) selama 24 jam x 7 hari secara terus menerus. SOC memiliki manfaat dalam meningkatkan operasional keamanan sistem informasi OJK antara mendeteksi, melakukan analisa dan memitigasi lebih awal sebelum serangan cyber terjadi. Pada triwulan IV-2022, operasional SOC telah berjalan untuk mendeteksi, menganalisis, memberikan rekomendasi, dan menanggapi insiden keamanan siber terhadap serangan cyber yang dilakukan 24 jam x 7 hari.
4.5.3 Disaster Recovery Center OJK Dalam menjaga keberlangsungan layanan sistem informasi OJK ketika terjadi gangguan/bencana, pada tahun 2021 OJK membangun DRC yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menempatkan sistem aplikasi dan database sebagai cadangan sistem informasi Data Center (DC). Hal ini sejalan dengan arsitektur teknologi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018 - 2022 tentang pemanfaatan DC/DRC OJK. Progres pada akhir triwulan IV-2022 telah selesai instalasi Infratruktur TI siap digunakan untuk implementasi Aplikasi Kritikal Probis di DRC On-premise di tahun 2023. 4.5.4 Penyediaan Core System Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah perkembangan Dalam perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan yang salah satu fokusnya pada LKM dan LKMS serta untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK di bidang pengawasan, OJK menyediakan dan mendukung penggunaan core system LKM dan LKMS sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pemulihan ekonomi, dan/ atau pembangunan nasional. Aplikasi Core system LKM dan LKMS berbasis web dengan tujuan untuk mengakomodir LKM dan LKMS dalam membantu kegiatan operasional dan akurasi penyampaian laporan oleh LKM dan LKMS. rangka mendukung Sampai dengan akhir triwulan IV-2022, OJK telah mengimplementasikan penggunaan core system LKM dan LKMS dengan penambahan 23 LKM yang melakukan registrasi di core system LKM, sehingga total jumlah LKM yang telah teregistrasi adalah 77 LKM. Pada tahun 2022, selain LKM juga terdapat 69 LKMS yang telah melakukan registrasi di core system LKMS, dimana 62 diantaranya merupakan program BWM. OJK juga melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan implementasi aplikasi core system kepada 23 LKM dan 7 LKMS non-BWM. Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 4.5.5 Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi pada Layanan Kontak 157 OJK Kontak sesuai 157 disediakan oleh OJK kewenangannya pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK berkomitmen untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan Konsumen terkait produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga menyediakan fasilitas penanganan pengaduan Konsumen agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kontak 157 OJK memiliki layanan berupa: Layanan Pemberian 3 (tiga) Informasi (Pertanyaan); Layanan Penerimaan Informasi (Laporan), dan Layanan Pengaduan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kontak 157 OJK, pada 2022 OJK melakukan peningkatan infrasruktur dan layanan TI melalui penyediaan sarana dan prasarana baru untuk Kontak 157 OJK yang telah diselesaikan pada Desember 2022. 4.5.6 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, IKNB, maupun fungsi pendukung operasional OJK. Pada 2022, terdapat 87 program kerja pengembangan sistem informasi yang dilakukan OJK, meliputi 61 program kerja yang mendukung fungsi utama serta 26 program kerja yang mendukung fungsi internal dan manajemen strategis. Diantara 87 program kerja dimaksud, 21 program kerja merupakan kelanjutan dari pengembangan yang diinisiasi pada tahun 2021 dan 66 program kerja lainnya merupakan program kerja baru yang diinisiasi pada tahun 2022. stakeholders (pelaku Sepanjang tahun 2022, OJK telah menyelesaikan pengembangan atas 65 proyek. Adapun program kerja yang selesai pada triwulan IV-2022 antara lain: APOLO, SIP Perbankan, SIPM, SIP IKNB, OBOX, ARIA, e-Reporting Pasar Modal, Dashboard dan BI Olahan Big Data, SPRINT, EDW, Datawarehouse Pasar Modal, SIPROJEK, SIAUTO, SIPO, APPK, Aplikasi Otomasi Informasi BPR/BPRS, Portal Data dan Metadata SJK, Sistem Hukum dan Administrasi Ketentuan Terintegrasi, Games Smart Digital Indonesia, dan beberapa aplikasi pendukung internal. 147
148 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Penguatan Fungsi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi berbasis TI Sistem Informasi Perizinan OJK telah mengimplementasikan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sebagai portal online yang berfungsi sebagai sistem pelayanan perizinan satu pintu bagi pelaku jasa keuangan untuk mengajukan berbagai jenis perizinan ke OJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. SPRINT telah dikembangkan sejak 2015 dengan fitur-fitur utama mencakup penyampaian dokumen secara online, tracking perizinan secara real-time, pengecekan keabsahan Surat Tanda Terdaftar (STTD)/Surat Keputusan (SK) pelaku jasa keuangan, pendistribusian tugas dalam hal penerbitan izin pada internal OJK, pengelompokan jenis dokumen secara otomatis, verifikasi/permintaan kelengkapan dokumen secara online, serta monitor pekerjaan secara online. Implementasi SPRINT diiringi juga dengan penyederhanaan proses bisnis, sehingga memberikan manfaat yang lebih maksimal kepada stakeholders OJK. Hal ini telah dibuktikan dengan percepatan proses perizinan, antara lain proses perizinan bancassurance yang semula membutuhkan waktu 101 hari kerja menjadi 19 hari kerja, serta proses perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Untuk Emiten Bank yang semula membutuhkan waktu 105 hari kerja menjadi 22 hari kerja. Dalam pengembangan SPRINT, OJK menjalin kerja sama dengan BSSN dalam rangka implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang telah dimanfaatkan pada Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT.). Penerapan TTE pada SPRINT terbukti memberikan efisiensi dan menjaga produktivitas OJK dalam memberikan layanan perizinan selama pandemi COVID-19. Sampai dengan triwulan IV-2022, SPRINT telah menyediakan lebih dari 400 sub modul pendukung perizinan, dengan tambahan modul yang selesai pada tahun 2022 yang antara lain: Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), Bank Umum Konvensional, BPR dan BPRS, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP/KAP), Fintech, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), Bancassurance, WMI, WAPERD, Manajer Investasi (MI), serta modul General dan Administrasi.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK Sistem Informasi Pelaporan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) adalah sistem informasi yang dikembangkan sejak 2017 dan digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara online dalam rangka regulatory reporting. Sejak diimplementasikan, APOLO terbukti telah memberikan manfaat baik bagi OJK maupun LJK, seperti kemudahan bagi LJK dalam menyampaikan laporan dengan cepat tanpa mengurangi kualitas dan akurasi data laporan, kemudahan bagi Pengawas dalam memantau kepatuhan pelaporan, mengakses, mengompilasi, menganalisis, mengevaluasi, serta menyediakan data hasil laporan LJK yang akan digunakan untuk analisis dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan. APOLO memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan kebutuhan data laporan keuangan dan regulatory reports lainnya yang disampaikan oleh LJK selama pandemi COVID-19 guna mendukung OJK dalam merumuskan kebijakan mengenai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional. Lingkup data pelaporan pada APOLO secara umum berupa laporan keuangan berkala, laporan risiko dan permodalan, laporan produk dan aktivitas, laporan rencana bisnis, laporan data pokok, laporan self-assessment dan laporan microprudential lainnya. Sampai dengan triwulan IV-2022, OJK melakukan perluasan modul laporan pada APOLO untuk ketiga sektor (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB). Sistem Informasi Pengawasan Dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK telah mengimplementasikan Sistem Informasi pengawasan, baik pada sektor Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Sistem Informasi Pengawasan berfungsi untuk mengolah data pelaporan dan perizinan, yang kemudian digunakan untuk membantu pengawas dalam menganalisis data dan informasi. Sistem Informasi Pengawasan dapat menghasilkan laporan dan analisis yang komprehensif sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan, mengoptimalkan analisis kondisi bank serta memfasilitasi kertas kerja pengawasan, baik secara on-site maupun off-site. Pada triwulan IV-2022, OJK telah menyelesaikan beberapa tambahan modul pada Sistem Informasi Pengawasan sektoral, meliputi SIP Perbankan, SIPM dan SIP IKNB. Selain itu, kegiatan pengawasan juga didukung dengan aplikasi OJK-BOX (OBOX) yang digunakan pengawas untuk mendapatkan data detail yang bersifat case-by- case dari LJK secara cepat. Dengan memanfaatkan aplikasi OBOX, pengawas dapat mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respons pengawasan yang cepat dan tepat, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. 149
150 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 4.6 Logistik 4.6.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat dan Daerah Sampai akhir triwulan IV-2022, OJK telah memiliki 14 gedung kantor yang dibangun dalam 5 (lima) tahun terakhir. 6 (enam) gedung merupakan bangunan baru yaitu terletak di Solo, Yogyakarta, Mataram, Surabaya, Ambon dan Palembang, serta 6 (enam) gedung yang merupakan hasil penataan bangunan lama yaitu di Bandung, Semarang, Makassar, Purwokerto, Malang dan Pekanbaru. OJK juga memiliki 2 (dua) gedung atas hasil hibah Pemerintah Daerah yaitu di Kendari dan Jayapura, dan 4 (empat) bidang tanah yang siap dibangun berlokasi di Medan, Jambi, Lampung, dan Tasikmalaya. Penyediaan infrastruktur gedung kantor OJK di daerah dilakukan secara mandiri (milik OJK), pinjam pakai tanah dan/atau bangunan gedung Pemprov/Pemda/Instansi Pemerintah, dan mekanisme sewa dengan rincian sebagaimana pada gambar sebagai berikut: Grafik IV-1 Daftar KR/KOJK Posisi Desember Tahun 2022 Gedung Sewa Gedung Milik OJK Gedung Pemerintah Provinsi/Gedung BI 4.7 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola Organisasi 4.7.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1. Calon Staf Angkatan 6 (PCS 6) Otoritas Jasa Keuangan Pada triwulan IV-2022, pegawai PCS6 mengikuti masa orientasi kerja di Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK. Penutupan program pendidikan PCS 6 sekaligus penetapan dan pengangkatan menjadi Pegawai OJK rencananya akan dilakukan pada 3 Februari 2023. Selanjutnya, pegawai eks PCS6 akan kembali mengikuti program penugasan sementara ke Satuan Kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK selama ± 1 (satu) tahun (tahun 2023). Batas Usia Pensiun (BUP), permintaan sendiri, meninggal dunia, dan diberhentikan dengan rincian sebagai berikut: a. BUP sebanyak 7 (tujuh) orang. b. Permintaan sendiri sebanyak 1 (satu) orang. c. Meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang. d. Diberhentikan sebanyak 1 (satu) orang. 3. Pelantikan Pempimpian Satuan Kerja Kegiatan pelantikan pemimpin Satuan Kerja di lingkungan OJK telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada 6 Oktober 2022, 3 November 2022, 23 Desember 2022, dan 30 Desember 2022. 4. Promosi dan Mutasi Pegawai 2. Pemberhentian Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Selama triwulan IV-2022, terdapat Pegawai yang berhenti dari OJK karena memasuki Promosi pegawai jabatan Deputi Komisioner dan Kepala Departemen sebanyak 2 (dua) orang dalam periode bulan November sampai dengan Desember 2022. level
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 4.7.2 Penyempurnaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA) OJK telah mengembangkan SmartHR dengan menambahkan beberapa fungsi/modul antara lain: Fungsi pencatatan logbook pada aplikasi SmartHR; Fungsi untuk melihat dashboard COVID-19 melalui aplikasi mobile; dan Fungsi untuk melakukan persetujuan IKI melalui aplikasi mobile. 4.7.3 Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pegawai OJK terus melakukan pemantauan kasus positif COVID-19 di lingkungan OJK bersama dengan unit kerja administrasi Satuan Kerja. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor, OJK melakukan tracing kontak erat selama 14 hari kebelakang sejak hasil swab PCR pegawai positif COVID-19. Pada triwulan IV-2022 terdapat 159 Pegawai OJK yang terkonfirmasi positif COVID-19. Terkait Pegawai yang yang terkonfirmasi positif COVID-19, OJK memberikan fasilitas isoman di rumah. Pada HUT OJK ke 11, OJK menyelenggarakan kegiatan Donor Darah pada periode Oktober s.d. November 2022 dan dilaksanakan di kantor pusat dan 9 (sembilan) KR/KOJK yakni (KOJK Prov. Lampung, KOJK Prov. Jambi, KOJK DI Yogyakarta, KOJK Prov. Papua dan papua Barat, KOJK Prov. Malang, KOJK Prov. kepulauan Riau, KOJK Prov. Nusa tenggara timur, KR 7 - Sumater Bagian Selatan, KOJK Prov. Sulawesi Utara, Gorontalo, Dan Maluku Utara) dengan total 1.200 kantong darah. 4.7.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia Tabel IV-5 | Pengembangan Sumber Daya Manusia No. Kegiatan 1. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB): Leadership Forum batch 3 dengan topik Tranformasi Kepemimpinan di Era Digital dengan jumlah peserta 42 Pegawai 2. Program Pengembangan Kompetensi: PPK Non In House Dalam Negeri (Non IHT DN) - 231 Pegawai • PPK Non In House Luar Negeri (Non IHT LN) - 14 Pegawai • PPK In-House Dalam Negeri (IHT) - 764 Pegawai 3. Program On-Boarding: Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 6 - Orientasi Kerja • Program Pendidikan Calon Pejabat (PCP) Angkatan 4 4. Program Pendidikan Formal: Pegawai yang memperoleh izin mengikuti program Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3) sebanyak 10 orang. • Skim 1: 1 Orang; Skim 2: 1 Orang; Skim 3: 1 Orang; Skim 4: 5 Orang 5. Program Off-Boarding: Program pembekalan pegawai menjelang purna tugas sebanyak 20 orang 6. Program Pendidikan Formal: Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3) Skim 1 sebanyak 3 Pegawai • Skim 2 sebanyak 6 Pegawai • Skim 4 sebanyak 3 Pegawai 7. Program Penugasan: 1 (satu) orang Pegawai melanjutkan penugasan 21st Fellowship Program for Banking Supervision - Japan FSA 3 (tiga) orang Pegawai mengikuti On The Job Training (OJT) Program for Banking Supervisory Sector yang diselenggarakan oleh The Financial Institution Supervisory Service Korea (FSS Korea) 159 (seratus lima puluh Sembilan) orang Pegawai sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga/organisasi Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan: • Sertifikasi Pengawas IKNB Level Kepala Bagian - 12 pegawai IKNB. • Sertifikasi Pengawas IKNB Level Deputi Direktur - 12 pegawai IKNB. • Sertifikasi Pengawas Pasar Modal Level Kepala Bagian - 27 pegawai Pasar Modal • Sertifikasi Pengawas Perbankan Level Kepala Bagian - 17 pegawai Perbankan • Sertifikasi Pengawas Pasar Modal Level Deputi Direktur - 9 (sembilan) pegawai Pasar Modal • Sertifikasi Pengawas Perbankan Level Deputi Direktur - 13 pegawai Perbankan Program Sertifikasi Profesi: • Qualified Internal Auditor sebanyak 3 (tiga) orang. • Governance Risk and Compliance Professional sebanyak 1 (satu) orang. • Certified Human Resources Professional (CHRP) sebanyak 2 (dua) orang. • Sertifikasi Ahli Pialang Asuransi Indonesia (APAI) sebanyak 1 (satu) orang. 151
152 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 4.8 OJK Institute Sebagai bentuk kontribusi dan pemberian manfaat balik kepada masyarakat khususnya sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan beberapa program yang dilaksanakan oleh OJK Institute dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut: 1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa SJK yang kompeten dan profesional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK yang telah dilakukan selama triwulan IV-2022 yaitu sebagai berikut: a. Webinar "Perlindungan Konsumen di Era Digital" dihadiri oleh 5.008 peserta. b. Workshop "Journalist Class Angkatan 2" dihadiri Keuangan; oleh 25 peserta. 2. Cetak Biru Pengembangan SDM-SJK; 3. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) & Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 4. Penelitian Mahasiswa; 5. Praktek Kerja Lapangan; 6. Visit OJK; 7. Riset OJK Institute; dan 8. E-Library. c. Workshop "APU PPT Batch 2" dihadiri oleh 66 peserta. d. Workshop "Clean Energy Finance and Investment" (OECD dan ESDM dihadiri oleh 60 peserta. e. Webinar "Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Inklusi dan Digitalisasi UMKM" Mendukung dihadiri oleh 2.029 peserta. f. Webinar "Peluang Dan Tantangan Industri Jasa Keuangan Dalam Mendukung Pembiayaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)" dihadiri oleh 2.190 peserta. 4.8.1 Pengembangan SDM Sektor Jasa g. Workshop "Journalist Class Angkatan 3" dihadiri Keuangan oleh 29 peserta. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) ini merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM h. Webinar "Membangun Personal Branding: Kunci Sukses dalam Berkarir dan Berkinerja" dihadiri oleh 3.392 peserta. 4.8.2 Kegiatan Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan Tabel IV-6 | Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK Tahun 2022 No. Program Kerja Progress 1. Memberikan surat rekomendasi LSP 1. Melakukan follow up proses penyesuaian skema sertifikasi LSP AAMAI, LSP Perasuransian Indonesia, dan LSP Certif di BNSP; 2. Menindaklanjuti proses permohonan rekomendasi LSP BEKSYA, LSP MR, LSP GRK, LSP Microfinance Indonesia, dan LSP PEJAFINDO; 3. Menindaklanjuti proses permohonan rekomendasi perubahan skema sertifikasi manajemen risiko perbankan LSP BSMR, LSPP, dan LSP KS. 2. Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP Melakukan follow up pengkinian data sertifikasi LSP terdaftar. 3. Membangun KMS 1. Melaksanakan System Integration Test (SIT); 2. Melaksanakan User Acceptance Test (UAT) Retest hasil temuan User Acceptance Test (UAT). 4. Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan Permintaan data TW IV ke LJK dan penyampaian ND kepada Pengawas serta KR KO. 5. Merancang program peningkatan kompetensi untuk mempersiapkan future skills Terdapat 12 program future skills yang saat ini dalam pembuatan silabus. 6. Melakukan kajian/mini survey tentang praktik dan situasi terkini human capital Pemaparan mini riset AAJI antara lain terkait Indeks literasi keuangan mempengaruhi jumlah pendapatan premi dan jumlah tertanggung. 7. Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri Permintaan data TW IV melalui google form ke LJK dan penyampaian ND kepada Pengawas serta KR KO. 8. Mendorong digitalisasi fungsi learning dengan menggunakan teknologi terkini Permintaan data TW IV melalui google form ke LJK dan penyampaian ND kepada Pengawas serta KR KO. 9. Memetakan kompetensi digital SDM sektor jasa keuangan 1. Penyusunan Laporan Kamus Kompetensi Digital oleh konsultan (Dunamis); 2. Sosialisasi Kamus Kompetensi Digital kepada Asosiasi IJK (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB) oleh konsultan (Dunamis) bersama OJKI. 10. Menyusun kamus kompetensi sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi, jabatan, dan profesi 1. Konsinyering Penyusunan Kamus Kompetensi SDM Sektor Perbankan dan Kamus Kompetensi Perusahaan Pembiayaan; 2. Penyampaian Laporan Hasil Penyusunan Kamus Kompetensi SDM Sektor Perbankan dan Kamus Kompetensi Perusahaan Pembiayaan. 2. Penyampaian Laporan Hasil Penyusunan Kamus Kompetensi SDM Sektor Perbankan dan Kamus Kompetensi Perusahaan Pembiayaan. 11. Merancang baru dan mengkaji ulang SKKNI 1. Penetapan SKKNI Bidang Kepatuhan; 2. Penetapan SKKNI Bidang APU-PPT; 3. Penetapan SKKNI Bidang Fintech P2P Lending; 4. Koordinasi persiapan penyusunan SKKNI Tahun 2023. 12. 1. Konvensi Nasional KKNI Bidang Kepatuhan; 2. Konvensi Nasional KKNI Bidang APU-PPT; 3. Konvensi Nasional KKNI Bidang Fintech P2P Lending.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK No. Program Kerja Progress 13 Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi 1. Analisis dan Pengolahan data sertifikasi LSP secara bertahap; 2. Permintaan data ke SJK terkait kebutuhan sertifikasi. 14. Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri 1. Penyusunan dan finalisasi konsep parameter penyelarasan kurikulum; 2. Terdapat 9 (Sembilan) parameter penyelarasan kurikulum yang telah dibahas dan disepakati bersama perguruan tinggi. 15. Mendorong pelaksanaan program attachment SDM sektor jasa keuangan Telah selesai pembuatan Pedoman/ Guidance Term of Reference (TOR) untuk pelaksanaan program attachment. 16. Melaksanakan program pengembangan SDM Pelaksanaan 22 program webinar dan 10 workshop, dengan total peserta sebanyak 55.372 orang. Tingkat pemahaman peserta 85,29 poin. 17. Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital 1. Penyusunan dan finalisasi konsep parameter penyelarasan kurikulum; 2. Terdapat 9 (sembilan) parameter penyelarasan kurikulum terkait kompetensi digital yang telah dibahas dan disepakati bersama perguruan tinggi; 18. Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital Pelaksanaan 10 program webinar dengan jumlah total peserta sebanyak 31.163 orang, dan tingkat pemahaman peserta sebesar 84,15 poin. 4.8.3 Penyusunan dan Kaji Ulang Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 2. Pelaksanaan Verifikasi Eksternal KKNI Bidang APU-PPT bersama Kemnaker pada 1 November 2022; dan 3. Konvensi Nasional RKKNI Bidang APU-PPT pada 12 Desember 2022. Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK sehingga siap untuk menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang jasa menetapkan keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNI (RKKNI) bidang sektor jasa keuangan. a. RSKKNI dan RKKNI Bidang Kepatuhan: jenjang kualifikasi di sektor 1. FGD Penyusunan KKNI Bidang Kepatuhan c. RSKKNI dan RKKNI Bidang Fintech P2P Lending: 1. FGD Penyusunan KKNI Bidang Fintech P2P Lending pada 7 dan 13 Oktober 2022; 2. Pelaksanaan Verifikasi Eksternal KKNI Bidang Fintech P2P Lending pada 7 November 2022; dan 3. Konvensi Nasional RKKNI Bidang Fintech P2P Lending pada 13 Desember 2022. d. RSKKNI dan RKKNI Bidang Perbankan Syariah bersama DPPS dan DPBS: Koordinasi Penyusunan RSKKNI dan RKKNI Bidang Perbankan Syariah bersama DPPS dan DPBS pada 22 Desember 2022. pada 6 Oktober 2022; 2. Pelaksanaan Verifikasi Eksternal KKNI Bidang Kepatuhan bersama Kemnaker pada 1 November 2022; dan 3. Konvensi Nasional RKKNI Bidang Kepatuhan pada 12 Desember 2022. b. RSKKNI dan RKKNI Bidang APU-PPT: 1. FGD Penyusunan KKNI Bidang APU-PPT pada 4 Oktober 2022; 4.8.4 Penelitian Mahasiswa OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan kesempatan kepada para peneliti/ mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama periode Oktober - Desember 2022 terdapat 49 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi. Grafik IV-8 Realisasi Jumlah Peserta Penelitian OJK Juli - September 2022 32 orang 13 orang 3 orang 1 orang 49 orang Mahasiswa DIV dan S1 Mahasiswa S2 Mahasiswa S3 Lain-lain Total Peserta 4.8.5 Praktek Kerja Lapangan from home' pada periode Oktober - Desember 2022 yaitu sejumlah 51 orang. Program Praktek Kerja Lapangan di lingkungan OJK bagi pelajar SMA/SMK dan Mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Pelaksanaan PKL di OJK selama masa 'work Program Magang Kampus Merdeka pada Triwulan IV merupakan akhir program kegiatan Magang sudah dilaksanakan Kampus Merdeka dan presentasi akhir pada bulan Desember 2022. 153
154 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 4.8.6 Visit OJK Program Kunjungan atau Visit OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Pada triwulan IV-2022 pelaksanaan Visit OJK yaitu sejumlah 3 kegiatan secara offline dengan total jumlah peserta yaitu 213 pelajar. instansi/lembaga 4.8.7 Riset OJK Institute 1. Riset 2022 Tabel IV-7 | Riset OJK Institute 2022 Jenis Riset Judul Riset Akademis 1. Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan; 2. Pengaruh ESG Terhadap Kinerja Saham di Bursa Efek Indonesia. 3. Preferensi Masyarakat terhadap Layanan Keuangan Digital (Perbankan dan Asuransi). 4. Pemetaan Konglomerasi Pelaku Usaha Ekonomi Digital di Indonesia. Riset untuk Kebijakan Sektor Jasa Keuangan 1. Pengembangan Perdagangan Efek Digital dan Initial Coin Offering dalam kerangka Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal; 2. Penentuan tingkat kesehatan dan wanprestasi pinjaman penyelenggara layanan Fintech Peer-to- Peer Lending 3. Pengembangan Exit Policy dalam Rangka Normalisasi Kebijakan Stimulus Sektor Jasa Keuangan Pasca Pandemi COVID-19. Riset untuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan 1. Dampak Volatilitas Aset Kripto Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. 2. Pengembangan Produk Asuransi Syariah. 3. Pengembangan Indikator Fungsi Sosial dan Dampak Terhadap Kinerja Bank Syariah. 4. Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Sosial Terhadap Kinerja Komersial Perbankan Syariah. 5. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Berkelanjutan dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan. 6. Dampak Asimetris Pandemi COVID-19 Terhadap Pasar Saham. 7. Analisis Risiko Portofolio Investasi Lembaga Dana Pensiun di Indonesia. 8. Pengembangan Supervisory Technology Perbankan dengan Model Credit Scoring. 9. Analisis Faktor Pengaruh terhadap Kontinuitas Penggunaan Teknologi Digital oleh UMK dan LKM di Indonesia. IV-2022, pelaksanaan 1. Dampak Volatilitas Aset Kripto Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. 2. Pengembangan Produk Asuransi Syariah. 3. Pengembangan Indikator Fungsi Sosial dan Dampak Terhadap Kinerja Bank Syariah. 4. Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Sosial Terhadap Kinerja Komersial Perbankan Syariah. 5. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Berkelanjutan dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan. 6. Dampak Asimetris Pandemi COVID-19 Terhadap Pasar Saham. 7. Analisis Risiko Portofolio Investasi Lembaga Dana Pensiun di Indonesia. 8. Pengembangan Supervisory Technology Perbankan dengan Model Credit Scoring. 9. Analisis Faktor Pengaruh terhadap Kontinuitas Penggunaan Teknologi Digital oleh UMK dan LKM di Indonesia. IV-2022, pelaksanaan riset Pada terutama riset IKU telah masuk pada tahap penyusunan laporan riset untuk riset kebijakan dan penyusunan working paper untuk riset akademis dan penguatan sektor jasa keuangan. Dalam rangka mendiseminasikan beberapa hasil riset di atas, telah dilaksanakan seminar dengan tajuk Idea Talks yang dilaksanakan 2 (dua) kali secara virtual melalui Zoom pada 27 Oktober 2022 yang dihadiri oleh 838 peserta dan pada 1 Desember 2022 yang dihadiri oleh 1.011 peserta dari kalangan akademisi, praktisi, dan mahasiswa. a. Membangun Industri Berbasis Teknologi Hijau. b. Penerapan Sustainable Finance di Industri Jasa Keuangan Syariah. Dalam rangka mengumumkan para pemenang dan melakukan diseminasi karya ilmiah agar bermanfaat bagi stakeholders internal dan eksternal OJK, telah dilaksanakan kegiatan Awarding Ceremony dan Diseminasi Karisma OJKI 2022 secara virtual pada 11 Oktober 2022 yang dihadiri oleh 755 peserta webinar dari kalangan akademisi, internal OJK, dan SDM SJK. Hasil Roset "ESG" dan "Perubahan Iklim" telah mendapat pengakuan dari akademisi atau praktisi bahwa Riset tersebut memberikan manfaat pada akademisi atau praktisi pada tanggal 27 Oktober dan 5 Desember 2022. 2. Karya Riset Ilmiah (Karisma) OJK Institute 2022 OJK meluncurkan kegiatan Call for Paper Karisma OJKI 2022 dengan tema "Recover Together, Recover Stronger, Through Green Economy" pada 14 Februari 2022 melalui website dengan 2 (dua) topik pilihan, yaitu: 3. Publikasi Riset OJK Institute 2022 Untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terutama akademisi, laporan riset OJK Institute sedang dalam proses resubmit pada jurnal internasional antara lain: a. The dynamics interconnectedness and stability of the Indonesian financial sector: A system dynamics approach, submit ke International Review of Financial Analysis (Q1) (2018). b. Digital banking technology adoption and Indonesian case, bank efficiency: The
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK submit ke The International Journal of Bank Marketing (Q1) (2018). c. A structural equation model of governing factors that influence the development of Indonesia's sustainable insurance products in the future, submit ke Asia and The Pacific Policy Studie (Q2) (2018). d. Microcredit and micro- small business development: Lesson from Indonesia, submit ke Bulletin of Indonesian Economic Studies (Q2) (2019). effectiveness b. Jumlah pengunjung pada triwulan IV-2022 sebanyak 7.109 pengunjung yang terdiri dari 535 Pegawai Internal OJK dan 6.574 pengunjung eksternal. c. OJK melakukan pengembangan e-library OJK antara lain berupa perubahan tampilan homepage, pembuatan fitur baru sebagai wadah atau tempat koleksi-koleksi yang memiliki hak cipta dari penerbit dan OJK. 2. ElibOJK 4.8.7 Pustaka OJK Institute Dalam rangka mendukung pengembangan SDM jasa keuangan maupun meningkatkan sektor wawasan Institute mengelola e-library OJK yang memiliki berbagai koleksi buku fisik dan digital, serta Aplikasi ElibOJK untuk membaca e-book melalui perangkat android. 1. E-Library Insan OJK, OJK a. Saat ini, ElibOJK telah memiliki koleksi buku elektronik (e-book) sebanyak 1.968 e-book yang terdiri dari beberapa kategori antara lain kategori ekonomi, keuangan, manajemen, investasi dan kategori menarik lainnya. b. Jumlah pengunjung ElibOJK sebanyak 51 132 buku pengunjung yang mengakses digital sebanyak 142 kali. a. E-library OJK memiliki koleksi yang terdiri antara lain 131 buku digital, 311 koleksi internal dan 164 buku fisik. 4.9 Manajemen Perubahan 4.9.1 Program Perubahan OJK Way 2022 Dalam mendukung akselerasi pencapaian visi OJK dan internalisasi Nilai Strategis Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner dengan didukung penerapan 3 (INPRESIV) (tiga) Perilaku Utama Proaktif, Kolaboratif, dan Bertanggung Jawab yang menjadi landasan bagi Insan OJK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, OJK telah menyusun Roadmap OJK Way 2018-2022. Adapun untuk tahun 2022, Program Perubahan OJK Way 2022 mengusung tema "Insan OJK Kredibel" yang berfokus pada penguatan karakter profesionalisme dan kredibilitas Insan OJK. OJK Cerdas Bertujuan mendorong perilaku belajar berkelanjutan Insan OJK melalui sub program antara lain: 1. Knowledge untuk meningkatkan pengetahuan Insan OJK terhadap hal-hal yang mendukung peningkatan kinerja OJK, baik hard skill maupun soft skill. Beberapa tema Knowledge Sharing yaitu "Bijak Berinvestasi, Waspada Penipuan Berkedok Kripto" pada 21 Oktober 2022 dan "Membangun Kepatuhan Anti Gratifikasi" pada 18 November 2022. Sharing, ditujukan 2. Every Employee is a PR Person (EEPR) bertujuan untuk menjaga reputasi dan persepsi positif masyarakat terhadap OJK melalui media sosial. 3. One on One Coaching, bertujuan untuk meningkatkan komunikasi 2 (dua) arah antara atasan dan bawahan khususnya dalam hal penilaian rangka membangun engagement Insan OJK. Jumlah Insan OJK yang mendapatkan coaching dari atasannya adalah 2.353 pegawai dari seluruh Satker, atau 71% dari total Insan OJK dengan level jabatan Kabag ke bawah. individu pegawai dalam 4. Magang Antar Satker (MAS), ditujukan untuk memperkaya wawasan dan pemahaman Insan OJK mengenai proses bisnis pada Satuan Kerja lain melalui keterlibatan secara langsung. Program ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi antar pegawai, dan mendukung terwujudnya Insan OJK yang adaptif, agile, dan mampu berkontribusi dengan baik dimanapun ditempatkan. OJK Ringkas - Digitalisasi Arsip OJK Ringkas bertujuan mendorong Insan OJK untuk terus berinovasi dalam memperbaiki proses bisnis agar lebih efektif dan menghasilkan kinerja optimal. OJK Ringkas tahun ini difokuskan pada Program Digitalisasi Arsip, yang ditujukan untuk 155
156 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 mendorong perilaku Insan OJK untuk senantiasa melakukan pemberkasan arsip secara mandiri dalam rangka pengamanan arsip OJK, serta memudahkan penelusuran dokumen. OJK Tangkas OJK Tangkas tidak hanya mendukung penerapan gaya hidup sehat dan work-life balance, namun juga mendorong Insan OJK untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan dan rutin berolahraga. OJK Tangkas meliputi pemantauan Body Mass Index (BMI) secara berkala, dan implementasi gaya hidup work-life balance dengan kegiatan Olahraga Bersama. 4.9.2 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Internal dan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Engagement Insan OJK Pada triwulan IV-2022, diselenggarakan sejumlah forum dan kegiatan yang ditujukan untuk mengomunikasikan berbagai kebijakan strategis organisasi, mendiskusikan berbagai isu strategis, serta meningkatkan engagement Insan OJK, antara lain melalui: 1. Townhall Meeting "Transformasi Menuju ONE arah OJK" Mengusung tema Transformasi Menuju ONE OJK, Ketua Dewan Komisoner menyampaikan proses transformasi yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan ONE OJK dan memenuhi ekspektasi stakeholders terhadap OJK. Dalam kesempatan ini, Insan OJK mendapat kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan langsung terkait hal-hal aspirasinya secara yang akan menjadi ruang lingkup pelaksanaan transformasi. 2. Mitra Perubahan Teladan OJK 2022 Sebagai salah satu upaya internalisasi Nilai Strategis OJK dan mendorong perilaku Insan OJK yang kolaboratif, proaktif, dan bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran organisasi, pada awal November hingga 25 November 2022 diselenggarakan pemilihan Mitra Perubahan Teladan OJK yang merupakan bentuk apresiasi bagi Insan OJK atas kontribusi terbaiknya bagi organisasi dan masyarakat. 3. Employee Engagement Survey (EES 2022) Survei ini memberikan gambaran keterikatan, kepuasan, motivasi, sekaligus komitmen Insan OJK termasuk aspek yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja. Survei yang berlangsung pada tanggal 5-6 Desember 2022 ini merupakan kegiatan terhadap Lembaga, tahunan yang dilakukan secara online dan bersifat rahasia. Selain itu, diharapkan Survei ini dapat menjadi wadah bagi seluruh Insan OJK untuk menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan terkait hal yang sudah baik serta hal yang membutuhkan perbaikan untuk organisasi kedepannya. 4.9.3 Monitoring Program Perubahan Monitoring pelaksanaan Program Perubahan OJK Way 2022 dilakukan melalui pendampingan konsultan Program Perubahan kepada para Change Partner yang ditujukan untuk mengevaluasi, mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan program, memberikan rekomendasi atas kendala yang dihadapi, serta menggali masukan agar program perubahan dapat terlaksana lebih efektif. 4.9.4 Media Komunikasi Media komunikasi internal merupakan sarana yang digunakan untuk mengomunikasikan ide, program, informasi atau pesan kepada seluruh Insan OJK secara efektif melalui media elektronik, media cetak dan media sosial. Materi komunikasi internal meliputi Program Perubahan, penguatan nilai- nilai strategis INPRESIV, dan berbagai fokus dan kebijakan internal terkini yang perlu mendapatkan awareness dari seluruh Insan OJK. Materi komunikasi ini dipublikasikan melalui: 1. Penerbitan Majalah Integrasi Adapun majalah yang telah terbit selama periode Triwulan III-2022 adalah: 1) Majalah Integrasi edisi Oktober 2022 dengan tema "Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat". 2) Majalah dengan Negeri"; dan Integrasi edisi November 2022 "Kolaborasi Memajukan tema 3) Majalah Integrasi edisi Desember 2022 dengan tema "Kolaborasi Membangun ONE OJK". 2. Pengkinian Konten Media Kampanye dan Sosial Media OJK Way OJK secara berkala melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya kerja pada berbagai media screensaver komputer/ laptop pegawai, sticker lift, e-mail blast, dan akun instagram @ojkway. Pemanfaatan media sosial Instagram dengan memaksimalkan fitur Instagram Story, Instagram Reels menjadi sarana efektif untuk mengomunikasikan berbagai informasi dan kebijakan bagi Insan OJK, serta menyosialisasikan program perubahan di OJK.
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 157
158 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Singkatan dan Akronim ADB Asian Development Bank ADK Anggota Dewan Komisioner AL Alat Likuid AP Akuntan Publik APERD Agen Penjual Efek Reksa Dana APOLO Aplikasi Pelaporan Online APU PPT Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ARIA Aplikasi Industri Reksa Dana ARK Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas ASEAN Association of Southeast Asian Nations ASPM Ahli Syariah Pasar Modal ATM Automatic Teller Machine ATMR Aset Tertimbang Menurut Risiko AUTP Asuransi Usaha Tani Padi AUTS Asuransi Usaha Ternak Sapi BAE Biro Administrasi Efek BEI Bursa Efek Indonesia BI Bank Indonesia BK Bank Kustodian BoE Bank of England BOPO Beban Operasional Pendapatan Operasional BPD Bank Pembangunan Daerah BPR Bank Perkreditan Rakyat BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah bps Basis Point BS Board Seminar BSA Basic Saving Account BUK Bank Umum Konvensional BUMN Badan Usaha Milik Negara BUS Bank Umum Syariah BWM Bank Wakaf Mikro CAR Capital Adequacy Ratio CRM Costumer Relationship Management DES Daftar Efek Syariah DPK DPLK DPPK PPIP DPPK PPMP DPR DTTOT ECB EBA EBA-SP EBUS EPK ETF FATF FDR FGD FOS FSA GM GRC HMETD IFAR IFSB IHK IHPB IHSG IJK IKD IKNB IKU IMF IPO IS JII KAP KDK Dana Pihak Ketiga Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti Dewan Perwakilan Rakyat Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris European Central Bank Efek Beragun Aset Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Efek Bersifat Utang/Sukuk Edukasi dan Perlindungan Konsumen Exchange Traded Fund Financial Action Task Force Financing to Deposit Ratio Focus Group Discussion Flexible Office Space Financial Services Agency Generic Model Governance Risk Compliance Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Investasi Terhadap Total Aset Islamic Financial Services Board Indeks Harga Konsumen Indeks Harga Perdagangan Besar Indeks Harga Saham Gabungan Industri Jasa Keuangan Inovasi Keuangan Digital Industri Keuangan Non Bank Indikator Kinerja Utama International Monetary Fund Initial Public Offering Inisiatif Strategis Jakarta Islamic Index Kantor Akuntan Publik Keputusan Dewan Komisioner
KEJAR KI KIK KIK-DINFRA KIK-DIRE KK KKB KKNI KKP KMK KOJK KPD CAR KPR K/PMR KR KSEI KSSK KUMPI KUR LAKU PANDAI LAPS LDR LHKPN LHPL LJK LJKK LJKNB LK LK LKM BWM LKPJ LOKASIKU Satu Rekening Satu Pelajar Kredit Investasi Kontrak Investasi Kolektif Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat Kredit Konsumsi Kredit Kendaraan Bermotor Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan Kredit Modal Kerja Kantor OJK Kontrak Pengelolaan Dana Capital Adequacy Ratio Kredit Pemilikan Rumah Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir Kantor Regional OJK Kustodian Sentral Efek Indonesia Komite Stabilitas Sistem Keuangan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia Kredit Usaha Rakyat Layanan Keuangan Tanpa Kantor Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Loan to Deposit Ratio Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Lembaga Jasa Keuangan Khusus Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Laporan Kegiatan Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Badan Wakaf Mikro Laporan Kegiatan Pemberian Jasa Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK LPS Lembaga Penjamin Simpanan MER Mutual Evaluation Review MI Manajer Investasi MoU Memorandum of Understanding MSAK Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja MSCI Morgan Stanley Capital International NAB Nilai Aktiva Bersih NCD Non-Core Deposit NIM Net Interest Margin NK Nota Kesepahaman NOM Net Operating Margin NPF Non Performing Financing NPL Non-Performing Loan OECD Organisation for Economic Co- operation and Development OJK Otoritas Jasa Keuangan OSIDA OJK Suptech Integrated Data Analytics PDB Produk Domestik Bruto PDK Peraturan Dewan Komisioner PE Perusahaan Efek PEN Pemulihan Ekonomi Nasional PKK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PKP Penyimpangan Ketentuan Perbankan PM Pasar Modal PMI Purchasing Managers Index PMV Perusahaan Modal Ventura POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan PPE Perantara Pedagang Efek PPK Program Pengembangan Kompetensi PPL Pendidikan Profesi Lanjutan PPKB Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang PPKM Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPSPM Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PSP/PSPT Pemegang Saham Pengendali/PSP Terakhir PTIJK Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 159
160 Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 PU Penawaran Umum PUB Penawaran Umum Berkelanjutan PUJK Pelaku Usaha Jasa Keuangan qtq quarter-to-quarter Rakerstra Rapat Kerja Strategis RBC Risk-Based Capital RBS Risk-Based Supervision RDK Rapat Dewan Komisioner RDPT Reksa Dana Penyertaan Terbatas RS Reksa Dana Regtech Regulatory Technology RKA Rencana Kerja dan Anggaran ROA Return on Assets ROE Return on Equity RPOJK Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Satgas Satuan Tugas SBN Surat Berharga Negara SBSN Surat Berharga Syariah Negara SBT Saldo Bersih Tertimbang SDM Sumber Daya Manusia SEDK Surat Edaran Dewan Komisioner SEOJK Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SID Single Investor Identification SIGAP Sistem Informasi Program APU PPT SILKM Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro SIMFOSIA Sistem Informasi Sumber Daya Manusia SimPel Simpanan Pelajar SiMuda Simpanan Pemuda dan Mahasiswa SIPENA Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip SIPM Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal SJK Sektor Jasa Keuangan SKKNI SLIK SMF SNLKI SOC SOTS SPK SPM SPRINT SRO STTD Suptech SWI TA Tipibank TPAKD TPPT TPPU UMKM UU UU OJK UUS VIX WAPERD WBS WMI WPE WPEE WPPE yoy ytd Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sistem Layanan Informasi Keuangan Sarana Multi Finance Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Security Operation Center Shariah Online Trading System Standar Pengendalian Kualitas Standar Pengendalian Mutu Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi Self Regulatory Organization Surat Tanda Terdaftar Supervisory Technology Satgas Waspada Investasi Technical Assistance Tindak Pidana Perbankan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tindak Pidana Pencucian Uang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Undang-Undang Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Unit Usaha Syariah Volatility Index Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Whistle Blowing System Wakil Manajer Investasi Wakil Perusahaan Efek Wakil Penjamin Emisi Efek Wakil Perantara Pedagang Efek year over year year to date
Triwulan IV-2022 | Laporan Triwulanan OJK 161
(Halaman ini sengaja dikosongkan)
clxiv Laporan Triwulanan OJK | Triwulan IV-2022 Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Phone : (021) 296 00000 Fax : (021) 386 6032 official.ojk @ojkindonesia Jasa Keuangan