Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi Volume. 2 No. 3 Agustus 2024 e-ISSN: 2988-6880; p-ISSN: 2988-7941, Hal 192-202 DOI: Available Online at : Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDeS Hamid Mukti Wibowo1, Indra Lila Kusuma2, Sri Laksmi Pardanawati3 1-3Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia,Indonesia Alamat: Jl. Slamet Riyadi No.361, Windan, Makamhaji, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161 Korespondensi Penulis : Abstract. This research aims to increase understanding of the influence of planing, implementation and administration on what has been realized by the APBDes, this research is included in the type of quantitative research. The population in this study includes all sub-districts in Nogosari sub-districts, Boyolali districts. The data analysis menthods used are validity tets, reliability test, normality test, multiple regression test, f tests, t test, coefficient of determination test. The reaults of this research show that planing influences APBDes management, implementation does not influences APBDes management, and administration influences APBDes management. Keywords: The Influence Of Planing, Implemetation,Administration on APBDes Management Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mengetahui pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaannya terhadap apa yang sudah terealisasikan oleh APBDes. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kelurahan pada kecamatan Nogosari kabupaten Boyolali. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji regresi berganda, uji f, uji t, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, pelaksanaan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, dan penatausahaan berpengaruh terhadap pengalolaan APBDes. Kata kunci: Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan,Penatausahaan Terhadap Pengelolaan APBDes. 1. LATAR BELAKANG Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain. Sedangkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam suatu organisasi (Desa) atau lembaga tentunya membutuhkan yang namanya pemerintahan agar suatu organisasi atau lembaga dapat melaksanakan tugasnya secara terarah. Tentunya agar hal tersebut dapat tercapai perlu adanya pendananan yang cukup. Pendanaan desa biasanya bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk transfer melalui APBD kabupaten dan kota kemudian yang di transfer ke APBDes Desa. Received Juni 12, 2024; Revised Juni 26, 2024; Accepted Juli 25, 2024; Online Available Juli 27 2024
Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDeS APBDes adalah dokumen tahunan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, termasuk untuk keperluan operasional dan program-program pemberdayaan masyarakat di desa (Rujiman, 2014). Penyusunan APBDes ini didasarkan pada RKPDes, yang merupakan rencana pembangunan tahunan yang diatur oleh peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dalam bab pengelolaan APBDes ini tentunya harus ada perencanaan yang matang, pelaksanaan terhadap apa yang telah di rencanakan, penatausahaan yang tepat dan transparan, dan laporan pertanggung jawaban keuangan yang nantinya akan di pertanggung jawabkan di akhir periode. Dengan demikian pengelolaan APBDes dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Dana Desa. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan keuangan dana desa terkait APBDes, antara lain Leonardo Yosua Liando. (2017), menyatakan tingkat transparansi akuntabilitas penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan perencanaan, dan penatausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, berbeda dengan hasil penelitian Dyah Evita Dewi. (2019) bahwa perencanaan dan penatausahaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan pertanggungjawaban tidak berpengaruh signifikan terhadap APBDes. Berdasarkan penjelasan di atas di ketahui terdapat GAP teori dari beberapa penelitian terdahulu, hal tersebut juga yang menjadi alasan untuk dilakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan terhadap perencanaan, penatausahaan laporan pertanggung jawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, apakah pelaksanaan berpengaruh berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, dan apakah penatausahaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes. 2. KAJIAN TEORITIS Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah desa. Selanjutnya, menurut Astuty dan Hany Fanida (2018), APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang didasarkan pada peraturan desa 193 RIMBA - VOLUME. 2 NO. 3 AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2988-6880; p-ISSN: 2988-7941, Hal 192-202 mengenai prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan desa. Struktur APBDes terdiri atas: a. Pendapatan desa Pendapatan desa adalah total penerimaan yang diperoleh desa selama satu tahun anggaran, yang tidak perlu dikembalikan, terdiri dari beberapa sumber utama. Menurut Julita & Abdullah (2020), sumber-sumber tersebut mencakup Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Menurut Wijaya dan Roni (2019), PADesa berasal dari kegiatan usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi gotong royong, serta pendapatan lain yang diperoleh desa. Transfer pendapatan meliputi dana desa, bagian retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, serta bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota. Sedangkan pendapatan lain-lain meliputi penghasilan dari kerja sama, bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja anggaran tahun sebelumnya yang mempengaruhi penerimaan kas desa dalam tahun anggaran, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah yang diperoleh. b. Belanja desa Belanja desa adalah seluruh pengeluaran sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak diterima kembali (Julita & Abdullah, 2020). Belanja desa diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Menurut jenisnya, belanja desa diklasifikasikan menjadi empat, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. c. Pembiayaan desa Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan yang akan dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran saat ini atau berikutnya (Julita & Abdullah, 2020). Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup tiga bagian yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi dua bagian yaitu penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Selain dengan struktur APBDes di atas, pengelolaan APBDes harus juga dilandaskan pada prinsip pengelolaan APBDes. Adapun untuk prinsip- prinsip pengelolaan APBDes itu sendiri adalah, sebagai berikut:
Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDeS a. Transparansi: semua informasi tentang APBDes harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. b. Akuntabilitas: pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan desa harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. c. Partisipatif: masyarakat desa harus dilibatkan saat proses penyusunan APBDes. d. Tertib anggaran: pengelolaan APBDes harus mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika prinsip dalam APBDes sudah diterapkan dengan benar, maka proses penyusunannya pun harus sesuai dengan tahapan dari pemerintah. Untuk proses penyusunan APBDes itu sendiri, yaitu: a. Perencanaan: dimulai dengan musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa ( RKPDes). b. Penganggaran: berdasarkan RKPDes, pemerintah desa menyusun rancangan APBDes yang kemudian akan dibahas bersama Bandan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian disepakati. c. Pelaksanaan: setelah disepakati, APBDes ditetapkan dengan peraturan desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. d. Pelaporan dan pertanggung jawaban: pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi APBDes setiap semester dan akhir tahun anggaran, serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD dan masyarakat desa. APBDes desa merupakan instrumen penting dalam penyelengaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Dengan prinsip ABPDes yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran, APBDes dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Pengelolaan APBDes Pengelolaan adalah konsep dalam ilmu manajemen yang mengacu pada proses mengurus atau mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai definisi tentang pengelolaan telah dikemukakan oleh para ahli, tetapi secara umum memiliki tujuan dan maksud yang serupa. Prajudi (Adisasmita, 2014) menjelaskan bahwa pengelolaan melibatkan pengendalian dan optimalisasi semua faktor sumber daya yang dianggap penting menurut perencanaan untuk mencapai suatu tujuan kerja tertentu. 195 RIMBA - VOLUME. 2 NO. 3 AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2988-6880; p-ISSN: 2988-7941, Hal 192-202 Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa mengacu pada segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang untuk melaksanakan hak dan kewajiban desa. Nafidah dan Anisa (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh aktivitas mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan, yang harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa mengacu pada basis kas, di mana setiap transaksi dicatat saat terjadi kas masuk atau keluar dari rekening kas desa, dan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya. Kepala desa berperan sebagai otoritas pengelola keuangan desa dan pengendali kekayaan desa yang dipisahkan sebagai wakil pemerintah desa. PKPKD memiliki wewenang menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD), melakukan kegiatan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBDes, memberikan persetujuan atas surat perintah pembayaran (SPP), memberikan persetujuan atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA), dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) dan memberikan persetujuan atas rencana anggaran kas (RAK) Desa (Anis et al., 2019). Kerangka Pemikiran Gambar 1. Kerangka pemikiran Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitiannya, sebagai berikut: H1: pelaksanaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes. H2: perencanaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes. H3: penatausahaan berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes.
Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDeS 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (Y); pengelolaan APBDes, dan variabel independen (X); perencanaan (X1), pelaksanan (X2), penatausahaan (X3). Populasi menurut Sugiyono (2019) merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulanya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Satuana Kerja Perangkat Desa Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Sampel merupakan himpunan bagian dari suatu populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode purposive non random sampling Dan dilanjutkan lagi dengan menggunakan metode Stratified Sampling (Sampel Berstrata), untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 52 responden. Untuk metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji normalitas, uji reliablitias. Dalam pengujian hipotesisnya menggunakan uji regresi linier berganda, uji f, uji t, uji koefisien determinasi dengan bantuan perangkat lunak SPSS. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode Analisis Data Tabel 1 Hasil Uji Validitas Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0,652 0,773 0,851 0,675 0,741 0,699 0,711 0,837 0,478 0,806 0,746 0,736 0,573 0,773 0,701 0,736 0,800 0,533 0,841 0,664 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Sumber: data diolah, 2024 197 RIMBA - VOLUME. 2 NO. 3 AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2988-6880; p-ISSN: 2988-7941, Hal 192-202 Pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa nilai dari r hitung lebih besar dari r tabel, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa data dari semua indikator yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan Valid. Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perencanaan (X1) Pelaksanaan (X2) Penatausahaan (X3) Pengelolaan APBDes (Y) Cronbach's alpha Nilai kritis Keterangan 0,731 0,677 0,640 0,702 Sumber: data diolah, 2024 0,60 0,60 0,60 0,60 Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Jika Cronbach Alpha memiliki nilai di atas 0,60, maka instrumen kuesioner dianggap handal atau reliabel. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,60, instrumen kuesioner dianggap tidak handal. Berdasarkan data yang disediakan, Cronbach Alpha memiliki nilai lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner tersebut handal (reliabel). Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Kormogorov- Smirnov 0,200 Perbandingan Nilai Signifikasi Keterangan Lebih Besar (>) 0,05 Sumber: data diolah, 2024 Normal Untuk menentukan keputusannya, Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 3 yang diberikan, Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal. Pengujian Hipotesis Tabel 4 Hasil Uji Regresi Berganda Unstandardized Coefisien 1. Model (Constant) Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan B 1,404 0,223 -0,027 0,729 Sumber: data diolah, 2024 Std. Eror 1,510 0,106 0,121 0,146 Berdasarkan dari hasil persamaan regresi berganda di atas, bisa dijelaskan sebagai berikut: a. Nilai konstanta (α) sebesar 1,404 dapat diartikan bila variabel perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan bernilai (0), maka pengelolaan APBDes naik sebesar 1,404. b. Koefisien regresi untuk variabel X1 adalah 0,223 positif, yang berarti bahwa ketika variabel X1 meningkat, variabel Y juga cenderung meningkat, dan sebaliknya.
Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDeS c. Koefisien regresi untuk variabel X2 adalah -0,027, yang berarti jika variabel X2 meningkat, variabel Y akan menurun, dan sebaliknya. d. Koefisien regresi untuk variabel X3 adalah 0,729, yang berarti jika variabel X3 meningkat, variabel Y juga akan meningkat, dan sebaliknya. Tabel 5 Hasil Uji F Variabel Fhitung Ftabel Pvalue Keterangan Pengelolaan APBDes (Y) 58,321 0,281 0,000 Model Layak Sumber: data diolah, 2024 Jika nilai signifikansi (P Value) kurang dari 0,05, maka model uji dianggap sesuai atau layak digunakan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (P Value) lebih besar dari 0,05, maka model uji dianggap tidak sesuai atau tidak layak untuk digunakan dalam penelitian. Berdasarkan data pada bagian tabel 5, nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji F (Uji kelayakan model) dianggap layak. Tabel 6 Hasil Uji t Model Perencanaan (X1) Pelaksanaan (X2) Penatausahaan (X3) 4,993 1,674 thitung ttabel 2,099 1,674 -0,031 1,674 Tidak Berpengaruh Keterangan Berpengaruh Berpengaruh Sumber: data diolah, 2024 Untuk pengambilan keputusan pada uji t, jika nilai thitung lebih besar dari ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut juga jika sebaliknya. Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1 R 0,887a R Square Adjusted R Square Std. Eror of the Estimate 0,786 0,773 Sumber: data diolah, 2024 1,00477 Untuk pengambilan keputusannya, Jika R 2 = 0 menunjukkan tidak adanaya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, Jika R2 semakin besar mendekati 1 menunjukan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, Dan Jika R2 Semakin mendekati 0, semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Data di atas menununjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,773 (77,3%) yang mengartikan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu untuk sisa nilai Adjusted R Square yang sebesar 0,227 (22,7%) dapat di peroleh dari variabel-variabel lain di luar dari variabel yang diteliti. 199 RIMBA - VOLUME. 2 NO. 3 AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2988-6880; p-ISSN: 2988-7941, Hal 192-202 Pembahasan Variabel perencanaan (X1) Dalam tahap perencanaan pada Desa Sekecamatan Nogosari dapat memberikan hasil baik. Hal ini didukung dengan hasil Analisis regresi yang memberikan pengaruh positif dan juga dengan uji t memberikan nilai thitung (2,099) lebih besar dari nilai ttabel (1,675). dari hasil tersebut menunjukkan pahwa pada hipotesis 1 ini bisa diterima, yang artinya jika perencanaan pada Desa Sekecamatan nogosari meningkat maka akan meningkat pula pengelolaan APBDesnya. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Mulya Ningsig, Suharno, Fadjar Harimurti (2020) yang menyatakan perencanaan berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBDes. Sedangkan menurut Leonard Yosua Liando (2017) menyatakan transparansi akuntabilitas dan pertanggung jawaban APBDes berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes sedangkan perencanaan dan penatausahaan tidak berpengaruh. Variabel pelaksanan (X2) Pada variabel pelaksanaan menunjukkan uji t memberikan nilai thitung (-0,031) lebih kecil dari nilai ttabel (1,674). ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan APBDes. Hal tersebut bisa didasari atas proses pelaksanaan yang kurang sesuai dengan tahap yang telah ditetapkan, karna saat proses pelaksanaan terkadang lapangan yang akan di kerjakan tidak selalu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Hal ini yang menjadikan nilai probabilitas tinggi (H2 ditolak). Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan terhadap pengelolaan APBDes. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahayu Mulya Ningsig, Suharno, Fadjar Harimurti (2020) menyimpulkan bahwa perencanaan dan penatausahaan berpengaruh baik, sedangkan pelaksanaan tidak berpengaruh. Sedangkan menurut Kornrlius Kelemur Kroon (2021) menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pada pengelolaan APBDes berpengaruh sangat baik diukur melalui pencapaian indikator jumlah responden. Variabel penatausahaan (X3) Dalam tahap penatausahaan pada Desa Sekecamatan Nogosari dapat memberikan hasil yang paling baik dibandingkan deng variabel lainya. Hal ini di dukung dengan hasil Analisis regresi yang memberikan pengaruh positif dan juga dengan uji t yang memberikan nilai t hitung (4,993) lebih besar dari nilai ttabel (1,674). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 ini bisa diterima, yang artinya jika penatausahaan pada Desa Sekecamatan nogosari
Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDeS meningkat maka akan meningkat pula pengelolaan APBDesnya. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Luthfi Iznillah (2018) yang menyatakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan , dan penatausahaan dapat memeberikan pengaruh yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut Leonard Yosua Liando (2017) menyatakan transparansi akuntabilitas dan pertanggung jawaban APBDes berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes sedangkan perencanaan dan penatausahaan tidak berpengaruh. 5. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta berbagai pembahasan hasil penelitian maka dapat disampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Dari rumusan masalah yang dikaji maka, dapat di disampaikan beberapa hal: hasil penelitian ini menujukka bahwa perencanaan (X1) dan penatausahaan (X3) berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes, sedangkan pada tahap pelaksanaan (X2) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya sekedar meneliti tentang 3 variabel independen sedangkan masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan APBDes. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap pengelolaan APBDes dan bisa lebih menambah sampel agar penelitian mencakup hasil yang lebih luas. 6. UCAPAN TERIMA KASIH Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia atas kontribusinya dalam publikasi jurnal ini. Dan kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca dan pihak lain. 7. DAFTAR REFERENSI Adisamata, R. (2014). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 1(2), 1-15. Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 213-221. 201 RIMBA - VOLUME. 2 NO. 3 AGUSTUS 2024
e-ISSN: 2988-6880; p-ISSN: 2988-7941, Hal 192-202 Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. STIE PGRI Dewantara Jombang, 10(2), 273-288. Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). Rujuiman, S., & Erlina. (2014). Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Ekonom, 17(2), 273-288. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wijaya, E., & Roni, M. F. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.