BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum Suku Baduy 1.1. Kondisi Geografis Baduy Berdasarkan geografisnya kawasan Baduy terletak kurang lebih pada 6°27'27'' - 6°30'0'' Lintang Utara (LU) dan 108°3'9'' - 106°4'5'' Bujur Timur (BT).1 Tanah Ulayat Masyarakat Baduy berada di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang dibatasi dan diapit secara administratif oleh 11 desa dari 6 kecamatan, yaitu: Sebelah Utara dibatasi oleh : 1. Desa Bojongmenteng 2. Desa Cisimeut Raya (Kecamatan Leuwidamar) 3. Desa Nayagati Sebelah Barat dibatasi oleh: 1. Desa Parakan Besi 2. Desa Kebon Cau (Kecamatan Bojongmanik) 3. Desa Karangnunggal (Kecamatan Cirinten) Sebelah Selatan dibatasi oleh: 1. Desa Cikate (Kecamatan Cijaku) 2. Desa Mangunjaya 1 Johan Iskandar, Ekologi Perladangan Orang Baduy Pengelolaan Hutan Berbasis Adat Secara Berkelanjutan, PT.ALUMNI, Bandung, 2012, hlm 19. 41
42 Sebelah Timur dibatasi oleh: 1. Desa Karangcombong (Kecamatan Muncang) 2. Desa Hariang (Kecamatan Sobang) 3. Desa Cicalebang Luas tanah ulayat Baduy adalah 5.136,58 hektar yang terbagi menjadi dua bagian yaitu ±3.000 hektar berupa hutan tutupan/lindung dan ±2.136,58 hektar merupakan tanah garapan dan pemukiman. Terdiri dari 59 kampung, 3 kampung merupakan wilayah Baduy Dalam (Cibeo, Cikertawarna dan Cikeusik) dan 56 kampung lainnya merupakan wilayah Baduy Luar. Kampung suku Baduy luar terdiri dari kampung Kaduketug I, Cipondok, Kaduketug, Kadukaso, Cihulu, Marengi, Gajeboh, Balimbing, Cigula, Kadujangkung, Karahkal, Kadugede, Kaduketer I, Kaduketer II, Cicantang I, Cicantang II, Cikopeng, Cibongkok, Sorokokod, Ciwaringin, Cibitung, Batara, Panyerangan, Cisadam I, Cisadam II, Leuwidaham, Kadukohak, Cirancakodang, Kaneungai, Cicakalmuara, Cicakal Tarikolot, Cipaler I, Cipaler II, Cicakal Girang I, Cicakal Girang II, Cicakal Girang III, Cipiit Lebak, Cipiit Pasir, Cikadu Lebak, Cikadu Pasir, Cijengkol,Cilingsuh, Cisagu Pasir, Cisagu Lebak, Babakan Eurih, Cijanar/Cikayang, Ciranji, Cikulingseng, Cicangkudu, Cibagelut, Cisadane, Batubeulah, Cibogo dan Pamoean.2 2 Anita Dwi Astuti, Tenun Baduy di Leuwidama Lebak Banten, Yogyakarta, Fakultas Bahasa dan Seni Kerajinan , Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
Wilayah Baduy dibatasi juga oleh batas-batas wilayah alam sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Lebak Nomor 590/Kep.233/Huk/2002 sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Ciujung, Sungai Cimangsari dan Sungai Cisimeut b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Cibayantung, Sungai Cipangasahan, Sungai Cirawing, Sungai Cidikit, dan Sungai Cibitung. c. Sebelah Selatan berbtasan dengan Tanah Kehutanan. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cibarani. Untuk menuju ke Baduy membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan dari kota Serang dengan jarak 96 KM yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kontur jalan untuk menuju ke Baduy naik turun dan berkelok- kelok, hal ini dikarenakan letak perkampungan Baduy berada di daerah pegunungan. Ketika masuk ke perkampungan Baduy melalui Kampung Ciboleger, maka para pengunjung akan disambut dengan patung tani semacam patung selamat datang yang memisahkan antara kampung Ciboleger dengan perkampungan Baduy. Pada Kampung Ciboleger inilah semua kendaraan para pengunjung disimpan. Untuk selanjutnya menuju perkampungan Baduy hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki. Perkampungan Baduy yang paling dekat dengan kampung Ciboleger adalah Kampung Kaduketug yang merupakan bagian dari 43
Baduy Luar. Jarak dari Kampung Kaduketug ke Baduy Dalam sekitar 12 Km yang memakan waktu kurang lebih selama 2 hingga 3 jam perjalanan yang hanya dapat dilalui melalui jalan setapak. 1.2. Struktur Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan Baduy Masyarakat hukum adat Baduy merupakan etnikal masyarakat yang patuh akan hukum adat yang berlaku secara internal dalam seluruh wilayah masyarakat Baduy. Pranata-pranata sosial atau kelembagaan masyarakat Baduy mengarah kepada sumbernya yaitu pimpinan adat yang berfokus terhadap sistem religinya.3 Jumlah penduduk yang mendiami perkampungan di Baduy Luar maupun di Baduy Dalam hingga Agustus 2017 total adalah sebanyak 11.705 orang. Dimana jumlah tersebut terdiri dari 5.899 orang penduduk laki-laki dan 5.806 jumlah penduduk perempuannya, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3413. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Baduy selama tahun 2013 hingga 2017 yaitu: Tabel 2. Jumlah Penduduk Baduy Tahun 2013 - 2017 Tahun Jumlah Penduduk 2013 2014 2015 2016 2017 11.279 11.299 11.290 11.699 11.705 Laki-laki 5.631 5.642 5.642 5.911 5.899 Perempuan 5.648 5.657 5.648 5.785 5.806 KK 2.889 3.086 2.702 3.413 3.413 Sumber: Leuwidamar dalam angka tahun 2013-2017 Kehidupan masyarakat Baduy sangatlah sederhana. Mereka mencukupi kehidupannya dengan cara berladang di huma. Untuk warga 3 Suhandi Sam,dkk, Tata Kehidupan Masyarakat Baduy di Propinsi Jawa Barat, Departemen Pendidikan dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1986, hlm 57. 44
Baduy Luar, ketika sedang tidak berladang para wanitanya menenun kain tradisional untuk dijual kepada para penghunjung sebagai cenderamata dari Baduy. Selain menjual kain tenun tradisional, mereka juga menjual kaos Baduy, gelang, gantungan kunci, ikat kepala, gula jahe merah khas Baduy, dan lain sebagainya. Hasil berkebun mereka juga terkadang di jual kepada masyarakat contohnya seperti durian. Selain itu di Baduy Luar sudah mulai terdapat warung atau kios yang menjual berbagai jenis jajanan makanan dan minuman. Dalam kehidupannya, pria Baduy menggunakan baju khas Baduy dengan menggunakan ikat kepala. Dimana warga Baduy Dalam menggunakan pakaian berwarna putih dan ikat kepala berwarna putih, sedangkan untuk Baduy Luar menggunakan pakaian berwarna gelap serta ikat kepala berwarna biru tua atau hitam untuk laki-lakinya. Bahkan masyarakat Baduy Luar mulai ada yang menggunakan kaos dan celana jeans layaknya masyarakat luar Baduy pada umumnya dalam keseharian. Untuk Wanita-wanitanya dalam kesehariannya menggunakan kebaya dan kain "samping".4 Wanita Baduy Luar banyak yang menggunakan emas sebagai bentuk investasi. Dalam wawancara dengan salah seorang wanita Baduy Luar, beliau beranggapan bahwa ketika ada kebutuhan terdesak maka emaslah yang paling mudah dijual dibanding dengan benda lainnya.5 4 Samping atau biasa juga disebut dengan Sinjang Kebat adalah kain batik panjang yang biasa digunakan oleh para wanita Baduy sebagai bawahan kebaya. 5 Wawancara dengan Eceu (salah satu wanita Baduy Luar), pada 19 Agustus 2017 di Kampung Kaduketug pukul 08.00 WIB 45
46 Rumah warga Baduy seluruhnya seragam. Tidak menampakkan jenjang sosial antara warga Baduy yang satu dengan yang lainnya. Bedanya, pada pembuatan rumah Baduy Dalam sama sekali tidak boleh menggunakan paku dan alat-alat yang bukan berasal dari alam lainnya. Sedangkan pada pembuatan rumah Baduy Luar sudah boleh menggunakan paku dan peralatan lainnya. Masyarakat Baduy Luarpun beberapa sudah ada yang memiliki handphone sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat di luar Baduy. Masyarakat Baduy tidak ada yang bersekolah. Hal ini dikarenakan hukum adatnya yang melarang warganya untuk mengenyam pendidikan formil. Memang di dekat Kampung Ciboleger (pintu masuk Baduy) pemerintah Kabupaten Lebak telah mendirikan Sekolah Dasar (SD Inpres) tetapi tidak ada satupun anak-anak Baduy yang bersekolah disini. Agama yang dianut oleh masyarakat Baduy adalah agama Sunda Wiwitan. Mereka juga percaya pada nenek moyang atau leluhur yang disebut sebagai Karuhun. Oleh karena itu, orang Baduy memegang beberapa Pikukuh Karuhun yang meski tidak tertulis, tetapi diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Baduy dan berusaha untuk menerapkan dalam kehidupannya. Masyarakat Baduy dapat mengetahuinya karena Pikukuh Karuhun ini sudah seperti amanat yang wajib diajarkan secara turun temurun dari orang tua kepada anak- anaknya. Berikut ini adalah salah satu Pikukuh Karuhun Baduy yang terdapat pada papan informasi Kampung Cibeo:
"Buyut nu titipkeun ka puun Nagara satelung puluh telu Bangsawan sawidak lima Pancer salawe nagara Gunung teu meunang dilebur Lebak teu meunang dirusak Larangan teu meunang dirempak Buyut teu meunang dirobah Lojor teu meunang dipotong Pondok teu meunang disambung Nu lain kudu dilainkeun Nu ulah kudu diulahkeun Nu enya kudu dienyakkeun" Artinya: Buyut yang dititipkan ke Puun Negara tigapuluh tiga Sungai emanpuluh lima Pusat dua puluh lima negara Gunung tak boleh dihancur Lembah tak boleh dirusak Larangan tak boleh di langgar Buyut tak boleh diubah Panjang tak boleh dipotong Pendek tak boleh disambung Yang bukan harus ditiadakan Yang lain harus dipandang lain Yang benar harus dibenarkan. Di Baduy, terdapat 3 upacara penting yang rutin dilakukan setiap tahunnya tepatnya setelah panen usai, yaitu upacara Kawalu, Ngalaksa dan Seba. Upacara Kawalu merupakan upacara kembalinya padi dari ladang (huma) ke lumbung padi (leuit). Dilakukan tiga kali dalam setahun, masing-masing dalam tiap bulan Kawalu yaitu pada Kawalu Tembeuy (Kawalu Nitembeuyan) atau awal, Kawalu tengah atau pertengahan dan Kawalu Tutug atau Kawalu akhir. Kawalu jatuh pada bulan Kasa, Karo dan Katiga. Pada bulan Kawalu ini diisi dengan kegiatan puasa selama satu hari dalam setiap 47
bulannya tanpa didahului dengan sahur dan buka puasanya sekitar pukul 6 sore. Puasa pada bulan Kawalu dianggap sebagai sarana pensucian diri baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain diisi dengan kegiatan puasa, upacara ini diisi pula dengan kegiatan pembersihan lingkungan dari benda-benda bernuansa modern yang bertentangan dengan hukum adat. Selain itu juga melakukan pembersihan lingkungan yang kotor akibat adanya perilaku yang salah/pelanggaran yang dilakukan oleh warga Baduy itu sendiri maupun masyarakat yang berasal dari luar wilayah Baduy yang dianggap telah mengotori kesucian tanah leluhurnya. Karena padatnya acara adat pada ketiga bulan ini maka disebut juga sebagai bulan larangan, yaitu seluruh kawasan Baduy harus steril atau tertutup bagi masyarakat luar Baduy. Pada bulan ini juga dilarang melakukan acara lain seperti sunatan dan perkawinan. Berikutnya adalah acara Ngalaksa, yaitu upacara untuk mendoakan keselamatan warga Baduy. Upacara ini wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Baduy tanpa terkecuali dan masyarakat luar Baduy dilarang keras untuk menyaksikan, mendokumentasikan, apalagi mengikutinya. Hal ini dikarenakan pada upacara Ngalaksa ini akan dilakukan pendataan atau perhitungan jumlah penduduk Baduy seluruhnya, atau biasa pada masyarakat kita sering disebut sensus penduduk. Dalam kegiatan ini dilakukan pula perhitungan terhadap jumlah bayi yang baru lahir serta janin yang masih berada dalam kandungan. 48
49 Ngalaksa dilakukan oleh seluruh warga Baduy di kampung masing-masing sesuai dengan urutan ketentuan adat dalam waktu 7 hari yaitu pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 bulan Katiga. Urutan pelaksanaannya dimulai dari:6 1. Kampung Cikeusik dan Cikartawarna pada tanggal 21 pada bulan Katiga (Salikur) 2. Kampung Cibeo tanggal 22 (Dua Likur) 3. Kampung Kaduketug tanggal 23 (Tilu Likur) 4. Dangka Cibengkung tanggal 24 (Empat Likur) 5. Dangka Cihulu tanggal 25 (Lima Likur) 6. Dangka Garehong tanggal 26 (Genep Likur) 7. Dangka Warega tanggal 27 (Tujuh Likur) Rangkaian terakhir dari upacara adat di Baduy ini adalah upacara Seba. Seba merupakan upacara yang sudah merupakan tradisi turun menurun untuk menghadap para pemimpin pemerintahan formal. Namun menghadapnya masyarakat Baduy kepada para pemimpin pemerintahan ini bukan sebagai bentuk penyerahan upeti atau sebagai bukti tunduknya Baduy pada pemerintahan formal. Tujuan upacara Seba ini adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturrahmi seraya melaporkan situasi dan kondisi di Baduy. Menurut Jaro Dainah, Seba juga bisa diartikan sebagai bentuk rasa hormat warga Baduy kepada pemerintah formal dengan cara 6 Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, Saatnya Baduy Bicara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 262-263.
50 memberikan hasil bumi/hasil panen dengan penuh keikhlasan dan tanpa pakasaan apapun agar dapat dinikmati oleh para pejabat pemerintah. 1.3. Sistem Pemerintahan Baduy Masyarakat adat Baduy mengenal 2 (dua) sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional dan sistem adat. Secara nasional, penduduknya dipimpin oleh Kepala Desa yang disebut Jaro Pamarentah. Sedangkan, secara adatnya tunduk pada pimpinan adat tertinggi yaitu Puun (Kepala Adat). Berikut ini adalah struktur organisasi dalam sistem pemerintahan Baduy: Bagan 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Baduy Puun Girang Seurat Jaro Tangtu Baresan 9 Perangkat Palawari Adat/Baduy Dalam Lembaga Adat Baduy Luar Tangkesan Tanggungan Jaro 12 Jaro 7 Jaro Pamarentah Kokolotan/Kokolot Lembur Sekretaris Desa/Carik Panggiwa Kaur Kaur Kaur
Jabatan dalam struktur organisasi di atas tentu memiliki wewenangnya masing-masing yang akan dijabarkan sebagai berikut: a. Puun Puun merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi pemerintahan masyarakat adat Baduy. Keberadaan Puun hanyalah terdapat di wilayah Baduy Dalam dan masing-masing kampung Baduy Dalam memiliki satu orang. Sehingga total jumlah Puun ada 3 orang yaitu Puun Cibeo, Cikeusik dan Cikertawarna. Masing-masing kepuunan di kampung Baduy dalam tentu memiliki wewenangnya masing-masing. Cikeusik wewenangnya dalam bidang keagamaan dan menentukan pelaksanaan upacara-upacara penting seperti Seba, Kawalu, Ngalaksa, serta memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman yang tepat bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum adat Baduy. Kepuunan Cikertawarna juga memiliki wewenangnya tersendiri, yaitu untuk memantau serta menangani masalah yang timbul di wilayah Baduy. Permasalahan itu baik dalam hal keamanan, ketertiban, kesejahteraan, maupun dalam pembinaan warga. Demikian halnya dengan Kepuunan Cibeo yang wewenangnya meliputi urusan pengadministrasian wilayah dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat luar Baduy. Hal ini dikarenakan kampung Cibeo sebagai pusat pemerintahan Baduy Dalam dipersiapkan untuk melayani 51
masyarakat luar yang ingin mengetahui informasi yang berhubungan dengan masyarakat Baduy.7 Tabel 3. Daftar nama Puun di wilayah Baduy Dalam No. 1. 2. 3. Yasih Nama Kasepuhan Jabatan Puun Cibeo Puun Cikertawarna Puun Cikeusik Sumber: Leuwidamar dalam angka tahun 2013-2017 Jahadi Sangsang Mengenai Puun, Ayah Mursyid menjelaskan bahwa ada 7 (tujuh) hal penting mengenai Puun, yaitu:8 1. Puun selain sebagai kepala adat (pemimpin tertinggi) di Baduy juga dipandang sebagai pemberi restu hukum adat. 2. Puun memberikan mandat kepada Jaro Tangtu sebagai wakilnya dalam hal mengelola pemerintahan. 3. Puun adalah pimpinan untuk mendoakan keselamatan kehidupan umat manusia, lingkungan, alam serta keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Puun tidaklah terlibat secara langsung dalam mengurus atau memimpin kegiatan kemasyarakatan dalam hal-hal yang bersifat operasional. 5. Puun adalah sebagai orang yang memberikan keputusan tertinggi dalam hukum adat. 7 Ibid., hlm 100. 8 Ibid., hlm 98. 52
6. Keputusan akhir dipilih berdasarkan hasil wangsit (petunjuk gaib) yang ia terima, oleh karenanya Puun dipandang juga sebagai pemimpin spiritual. 7. Ruang lingkup dan gerak kehidupannya lebih terbatas dan sederhana bila dibandingkan dengan kehidupan anggota masyarakat pada umumnya. b. Girang Seurat Girang Seurat merupakan tangan kanan Puun yang posisinya sejajar dengan Jaro Tangtu. Meskipun sejajar namun Girang Seurat tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan hukum adat. Namun, Girang Seurat selalu hadir dalam tiap acara musyawarah adat untuk menyaksikan bahkan dapat juga memberikan saran dan masukan dalam musyawarah tersebut. Ruang lingkup kerjanya terbatas pada mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perladangan mulai dari pembukaan nyacar (membuka ladang), nuaran, ngaduruk, ngaseuk (menanam), ngored, ngubaran hama, sampai pada proses panen. Tempat Girang Seurat hanya ada di wilayah Baduy Tangtu (Baduy Dalam) saja. c. Jaro Tangtu Jaro Tangtu disebut juga sebagai Jaro Pengawas, dapat dikatakan bahwa ia merupakan wakil Puun yang mendapat tugas untuk 53
melaksanakan amanat hukum adat dan pemerintahan. Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:9 1. Jaro Tangtu kedudukanya adalah sebagai tangan kanan Puun untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, pelaksanaan dan penerapan hukum adat serta penerapan sanksinya, menentukan dan mengatur waktu upacara-upacara adat, sosialisasi seputar tatanan hukum adat pada masyarakat, sera penataan keamanan dan ketertiban. 2. Jaro Tangtu adalah mandataris Puun. 3. Jaro Tangtu merupakan pihak yang dianggap dapat memberikan solusi dari segala permasalahan (problem solving), sehingga ia berhak untuk mengambil sikap-sikap yang diperlukan demi terlaksananya hukum adat dan agar keselamatan warga Baduy tetap terjaga. 4.Jaro Tangtu berhak mengambil keputusan untuk mengirim jajarannya ke luar wilayah Baduy untuk mewakili dan mengurusi segala sesuatunya tentang Baduy di luar wilayahnya. 5. Jaro Tangtu berkewajiban mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Baduy baik itu Baduy Dalam maupun Baduy Luar. 9 Ibid., hlm 103-104. 54
55 d. Baresan Salapan (Baresan 9) Baresan ada 2 (dua) macam yaitu Baresan Salapan (Baresan Sembilan) dan Baresan Tujuh. Baresan Salapan terdapat pada kampung Cibeo dan Cikeusik. Sedangkan Baresan Tujuh terdapat pada kampung Cikertawarna. Perbedaan jumlah anggota baresan ini dikarenakan jumlah penduduk Cikertawarna lebih sedikit dibanding jumlah penduduk pada kampung Cibeo dan Cikeusik. Tugas Baresan juga mirip dengan tugas Palawari untuk mebantu pelaksanaan upacara adat. Perbedaannya adalah jika Palawari bertugas untuk mempersiapkan sarana dan prasarana upacara adat sedangkan tugas Baresan adalah lebih pada untuk menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan upacara adat dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. e. Palawari Palawari ini disebut juga sebagai Wakil Jaro Tangtu. Tugas Palawari adalah untuk membantu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan musyawarah adat dan upacara-upacara adat seperti upacara Kawalu, Ngalaksa dan upacara lainnya. Setiap kampung di Baduy Dalam memiliki seorang Palawari. Dari ketiga Palawari tersebut, Palawari Kepuunan Cibeo memiliki beban yang lebih besar dibanding Palawari pada Kepuunan lainnya. Hal ini dikarenakan Kepuunan Cibeo sebagai pusat pemerintahan Baduy Dalam, sehingga memiliki tugas untuk mengurus masalah pemerintahan dan mensosialisasikan aturan hukum adat pada
masyarakat luar Baduy. Selain itu, Palawari Kepuunan Cibeo juga memiliki tugas tambahan yaitu memberikan jawaban dan penjelasan kepada para pengunjung yang melakukan penelitian tentang Baduy atau pengunjung yang hanya sekedar ingin mengetahui lebih jauh mengenai adat istiadat Baduy. f. Tangkesan Tangkesan ini dijabat oleh warga Baduy Luar. Ia sangatlah berpengaruh di Baduy Luar, terutama dalam hal mengangkat, melantik, serta memberhentikan para petugas adat yang menduduki jabatan di wilayah Baduy Luar. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan dan kelebihan berdoa dalam hal yang bersifat transdental (supranatural) untuk keselamatan alam, bumi, bangsa, negara, masyarakat Baduy yang tertimpa masalah, serta mendoakan pula tentang masalah yang dihadapi Puun.10 g. Tanggungan Jaro Dua belas Tanggungan Jaro Duabelas ini disebut juga sebagai saksi Jaro Tujuh, posisinya sejajar dengan posisi Tangkesan pada struktur lembaga adat. Tugas utamanya untuk mengurus dalam bidang keamanan dengan memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan melakukan tindakan hukum kepada masyarakat Baduy itu sendiri ataupun masyarakat luar baduy yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum adat.11 10 Ibid., hlm 108. 11 Ibid., hlm 110. 56
h. Jaro Tujuh Jaro Tujuh diangkat dari warga Baduy Luar, jumlah anggota sesuai dengan namanya yaitu ada tujuh orang. Jaro Tujuh ini disebut juga sebagai Jaro Dangka karena memiliki tanggung jawab untuk membina masyarakat-masyarakat Dangka yang ada di wilayah Baduy. Setiap permasalahan sekecil apapun selalu diputuskan setelah melalui proses musyawarah dan mufakat. Secara spesifik, berikut ini adalah tugas dan wewenang Jaro Tujuh:12 1. Bertanggung jawab atas terlaksananya aturan wiwitan dan hukum adat di masing-masing masyarakat Dangka. 2. Mengurus terlaksananya hukum adat di Baduy Luar dan wilayah luar Baduy. 3.Memberikan usulan-usulan seputar pelaksanaan adat dan sosial kemasyarakatan lainnya. 4. Secara adat Jaro Pamarentah haruslah tunduk, taat, dan patuh terhadap keputusan lembaga adat. Oleh karenanya, Jaro Tujuh, Tangkesan, Jaro Tanggungan Duabelas memiliki tugas untuk mengontrol dan mengawasi Jaro Pamarentah yang dipantau oleh perangkat adat Baduy Dalam. 5. Bersifat independen dalam memberi kebijakan atau menyeleksi dengan tegas bentuk program pemerintah atau lembaga lain yang berasal dari pihak luar tanpa harus melihat dan memperhatikan 12 Ibid., hlm 115. 57
58 masukan dari pihak lain. Dengan kata lain, ia berhak menyeleksi dan menyimpulkan keputusan rasional bagi kedua belah pihak. 6. Sebelum mengambil keputusan, para Jaro Tujuh memiliki kewajiban untuk meminta bantuan serta petunjuk kepada Jaro Tanggungan Duabelas dan juga Tangkesan. i. Jaro Pamarentah Jaro Pamarentah atau Kepala Desa bekerja sebagai aparat pemerintahan formal di bawah kecamatan, akan tetapi juga bertugas sebagai perantara yang menghubungkan antara pemerintahan adat dengan pemerintah formal seperti kecamatan, dan struktur pemerintahan formal yang lebih tinggi lainnya. Karena itulah Jaro Pamarentah dalam melaksanakan tugasnya hrus selalu berkonsultasi dengan Puun. Jaro Pamarentah merupakan orang Baduy Luar yang disetujui oleh Puun.13 Berikut ini adalah daftar nama Kepala Desa (Jaro Pamarentah) dari tahun 2013 hingga 2017: Tabel 4. Daftar nama Kepala Desa Kanekes dari tahun 2013 - 2017 No. Tahun 2013 1. 2014 2. 2015 3. 2016 4. 2017 5. Nama Jaro Dainah Jaro Dainah Jaro Dainah Jaro Saija Jaro Saija Jabatan Kepala Desa Kanekes Kepala Desa Kanekes Kepala Desa Kanekes Kepala Desa Kanekes Kepala Desa Kanekes Sumber: Leuwidamar dalam angka tahun 2013-2017 13 Suhandi Sam dkk, op.cit. hlm 69.
59 j. Kokolotan atau Kokolot Lembur Kokolotan atau Kokolot Lembur adalah orang yang dianggap sebagai sesepuh kampung (orang yang dituakan di kampung Baduy) karena ia memiliki kelebihan dan kedisiplinan dalam melaksanakan aturan adat dan kecakapan lain. Oleh karena itu, Kokolotan atau Kokolot Lembur ini dihormati dan dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian ia diangkat menjadi pemimpin di kampungnya.14 k. Carik Carik biasa disebut sebagai sekretaris desa (sekdes), berkedudukan sebagai pembantu kepala desa (Jaro Pamarentah) dalam urusan administrasi. Carik dapat dikatakan juga sebagai juru tulis karena orang Baduy tidak ada yang bisa membaca dan menulis karena selama ini dilarang oleh hukum adatnya. Oleh karena itu jabatan Carik ini diberikan kepada masyarakat luar Baduy namun tetap harus atas persetujuan Puun. l. Panggiwa Panggiwa merupakan pembantu utama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau dalam menjalankan amanat dari Puun. Jaro Pamarentah dan Panggiwa sering kali bertindak sebagai 14 Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin., op.cit. hlm 116.
penghubung antara pemerintah formal dengan pemerintahan adat yang berkomunikasi langsung dengan Puun.15 2. Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada latar belakang penelitian ini bahwa pada asasnya aturan kebal cerai berlaku bagi seluruh masyarakat hukum adat Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Aturan-aturan atau norma dalam hukum adat memang bukanlah dalam bentuk tertulis, tetapi merupakan tradisi yang sudah turun temurun dijalankan. Namun, meskipun aturannya dalam bentuk tidak tertulis, hukum adat Baduy memiliki daya pengikat yang kuat. Masyarakat hukum adat Baduy meyakini bahwa ketika suatu aturan yang tidak tertulis itu dilanggar maka akan muncul teguran-teguran batin berupa "kawalat"16 yang membuat mereka merasa ketakutan. Hal ini dikarenakan, ketika kawalat maka warga yang melanggar aturan-aturan dalam hukum adat tersebut tidak akan pernah sembuh, kalaupun bisa sembuh itu amatlah sulit. Oleh karena itu mereka tidak berani untuk melakukannya.17 Hanya untuk hal-hal yang bersifat administartif pemerintahan saja yang tertulis contohnya seperti laporan jumlah penduduk. Aturan- aturannya tidak tertulis karena dikhawatirkan jikalau aturannya tertulis 15 Ibid 16 Kawalat atau kuwalat adalah sebuah kondisi dimana orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur itu merasakan gejolak-gejolak batin yang membuat mereka yang melanggarnya merasa ketakutan berkepanjangan. 17 Wawancara dengan Jaro Dainah di kediaman Jaro desa Kaduketug pada tanggal 19 Agustus 2017 Pukul 10.00 WIB 60
secara gamblang maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang asing dan dicari-cari kelemahannya. Hal ini juga dilakukan agar keselamatan seluruh warga dan tanah Baduy tetap terjaga. Berikut ini adalah salah satu amanat leluhur/Karuhun yang mengamanatkan agar masyarakat Baduy patuh pada hukum adatnya, yang berbunyi: "Lojor teu beunang dipotong Pondok teu beunang disambung Gede teu beunang dicokot Leutik teu beunang ditambah Mipit kudu amit, ngala kudu menta Ngagedig kudu bewara Mun neukteuk kudu sateukna Mun nilas kudu sapasna Mun ngadek kudu saclekna Nu lain dilainkeun, nu enya dienyakeun Ulah gorok ulah linyok" Artinya: Panjang tidak boleh dipotong Pendek tidak boleh disambung Besar tidak boleh diambil/dikurangi Kecil tidak boleh ditambah dan dilebih-lebihkan Pergi harus permisi, memetik harus dengan meminta izin Berjalan harus berwibawa Kalau memotong harus secukupnya Kalau menebas harus pas tepat sasaran Yang salah harus dikatakan bersalah Yang benar harus dikatakan benar Jangan berbohong, jangan berdusta Maksud dari falsafah itu menurut pemaparan Jaro Dainah adalah segala aturan yang sudah ada dari leluhur maka harus tetap begitu, harus konsisten, tidak boleh diamandemen atau dilakukan perubahan. Dalam hukum adat Baduy semuanya itu harus apa adanya. Tidak boleh ada yang direkayasa. Orang yang salah harus dikatakan bersalah, begitupun sebaliknya orang yang benar harus dikatakan benar. Tidak boleh ada kebohongan dalam menegakkan hukum. Jika aturan adat melarang 61
perceraian, poligami dan larangan lainnya, ketika larangan itu dilakukan maka berati ia telah "nyambung nu pondok" atau menyambungkan aturan yang sebenarnya tidak boleh ditambah-tambahkan. Sehingga orang yang melakukan larangan itu telah melakukan pelanggaran berat karena telah melanggar Pikukuh Karuhun. Meskipun di Baduy terdapat aturan kebal cerai, artinya pasangan suami isteri tidak boleh melakukan perceraian dan ikatan perkawinan mereka hanya dapat diputus oleh adanya kematian, namun kenyataannya ada beberapa pasangan yang "memaksakan diri" untuk melakukan perceraian namun tidak dikenakan sanksi, seperti pada masyarakat hukum adat Baduy Luar. Padahal, salah satu ciri dari hukum adat adalah adanya akibat hukum berupa sanksi bagi yang melanggar aturan di dalam hukum adat tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan kebal cerai secara keseluruhan di wilayah Baduy ini tidaklah berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan, pada kenyataannya di Baduy Luar ada beberapa pasangan yang telah melakukan perceraian. Data yang Penulis peroleh, ditemukan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir kurang lebih telah terjadi dua hingga 3 kasus perceraian dalam setiap tahunnya, atau kurang lebih sekitar 20% kasus perceraian terjadi di Baduy dalam 5 tahun terakhir.18 Sedangkan pelaksanaan aturan kebal cerai di Baduy Dalam masih dapat 18 Wawancara Jaro Dainah (mantan Kepala Desa Kanekes). Menurut Beliau, perceraian biasanya hanya dilakukan secara adat jadi sedikit sulit untuk menentukan jumlah pasti perceraian dalam setiap tahunnya. Namun dalam 5 tahun terakhir ini, kurang lebih telah terjadi 20% kasus perceraian di Baduy Luar. Sedangkan untuk Baduy Dalam belum ada satupun yang melakukan perceraian. 62
dikatakan berjalan secara optimal karena hingga kini belum ada satupun masyarakat hukum adat Baduy Dalam yang melakukan perceraian. Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat hukum adat Baduy Luar mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian. Alasan-alasan tersebut antara lain:19 1. Zina atau Perselingkuhan (Ngaduakeun salaki atawa pamajikan) Baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum adat Baduy, perbuatan maksiat di luar perkawinan adalah merupakan hal yang sangat dilarang, contoh perbuatan maksiat itu seperti zina atau perselingkuhan. Zina sendiripun terbagi menjadi dua jenis, yaitu zina atas dasar suka sama suka dan zina yang melibatkan hak orang lain. Untuk zina atas dasar suka sama suka, biasanya dilakukan oleh orang yang memang belum terikat dalam perkawinan. Sedangkan zina yang melibatkan hak orang lain adalah salah satu atau kedua pelaku zina tersebut telah terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, misalnya berhubungan badan dengan suami atau isteri orang lain. Jika pada kasus perceraian lainnya (yang penyebabnya bukan zina atau selingkuh) proses sidangnya langsung dilaksanakan, lain halnya perceraian yang disebabkan oleh zina atau selingkuh. Sebelum disidangkan, pelaku perzinahan/perselingkuhan dikirimkan ke tanah dangka untuk diasingkan (diisolasi atau di karantina) selama 40 hari, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar. 19 Hasil wawancara dengan Jaro Dainah pada tanggal 19 Agustus 2017, yang kemudian diolah oleh Penulis. 63 ikatan
64 Dalam masa 40 hari tersebut sambil menunggu proses sidangnya, sang Pelaku perzinahan/perselingkuhan tersebut dipekerjakan untuk mengelola lahan pertanian selama 40 hari sebagai bentuk hukuman karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Setelah masa isolasi tersebut selesai barulah sidang perceraiannya dilaksanakan. 2. Teu tiasa boga budak (Tidak dapat memiliki keturunan) Jika penyebab perceraian adalah masalah infertil /kemandulan atau ada penyakit-penyakit yang menyebabkan dalam ikatan perkawinan tersebut tidak dapat memiliki keturunan, maka perceraian boleh dilakukan. Namun tentu saja dengan diusahakan terlebih dahulu. Jika sudah diusahakan namun tetap tidak bisa memiliki anak, barulah mereka boleh bercerai. 3. Haliwu atau Pasea (Pertengkaran terus menerus) Demikian pula jika dalam perkawinannya pasangan suami isteri tersebut terus menerus bertengkar. Demi ketentraman batin pasangan tersebut dan demi ketentraman masyarakat disekitarnya, ketika sudah coba dilakukan mediasi oleh RT/RW dan juga kokolot lembur (orang yang dituakan) namun tetap saja pertengakaran itu terus menerus terjadi barulah perceraian boleh dilakukan. 4. Jika salah satu dari pasangan suami isteri tersebut ingin menikah lagi Karena memiliki isteri lebih dari satu (poligami) ataupun memiliki suami lebih dari satu (poliandri) merupakan hal yang sangat dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat hukum adat Baduy baik
Dalam maupun Luar. Untuk masyarakat Baduy Luar, ketika salah satu dari pasangan suami isteri tersebut ingin menikah lagi, ia harus terlebih dahulu menceraikan pasangannya. Ketika ia telah resmi menjadi janda atau duda, (40 hari) setelah perceraian terjadi barulah ia boleh untuk menikah lagi. Selain permasalahan perselingkuhan/zina, tidak bisa memiliki keturunan (infertil), pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, salah satu pasangannya ingin menikah lagi, juga disebabkan oleh usia perkawinan masyarakatnya yaitu 15 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki sehingga menyebabkan ego mereka masih terlalu tinggi dan membuat rumah tangga mereka sering diwarnai percekcokan. Hal ini yang menyebabkan mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan perceraian. Perkawinan di usia muda pada masyarakat hukum adat Baduy Luar ini disetujui oleh orang tuanya karena mereka menganggap itu sebagai langkah antisipasi/tindakan preventif daripada sang anak melakukan hal- hal yang tidak diinginkan.20 Lain halnya dengan batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan pada masyarakat adat Baduy Dalam yakni 20 tahun untuk laki- laki dan sekitar 18 hingga 19 tahun untuk calon mempelai perempuan. Sehingga membuat pasangan suami isteri dari Baduy Dalam lebih dewasa dan matang dalam berpikir dan mengambil keputusan serta mengatasi permasalahan rumah tangganya dan oleh karena itu hingga saat ini, belum 20 Hasil Wawancara dengan Jaro Dainah yang kemudian diolah Penulis. 65
ada satupun masyarakat hukum adat Baduy Dalam yang melakukan perceraian. Setelah bercerai, selama 40 hari masyarakat Baduy Luar dilarang untuk menikah lagi, yang di Baduy juga dikenal sebagai iddah (waktu tunggu)21. Kemudian jika dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan anak (keturunan), maka anak yang berusia di bawah 10 tahun ikut dengan ibunya. Namun tetap harus diawasi dan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yang dalam istilah Baduy Luar disebut dengan binaan tetap ibu bapaknya. Untuk harta kekayaannya, setelah terjadi perceraian sesegera mungkin harta tersebut dibagikan atu diberikan kepada anak dan mantan istrinya sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada keluarganya agar anak dan mantan istrinya bisa hidup mandiri setelah perceraian dengan harta yang diberikan. Sementara itu, mantan suaminya hanya mengambil seperlunya saja hanya untuk sekedar cukup untuk menjadi bekal memulai usaha yang baru. Ketika memutuskan untuk menikah lagi setelah bercerai, maka mantan suami akan berusaha dan berupaya untuk mendapatkan harta kekayaan untuk keluarganya yang baru. Dalam hal ini, meskipun ia telah menikah lagi dengan istri barunya kelak, namun sang anak tetap memiliki hak untuk meminta bantuan kepada ayahnya. Karena di Baduy, peran ayah sebagai kepala keluarga sangatlah penting. 21 Wawancara dengan Jaro Dainah di kediaman Jaro, kampung Kaduketug pada tanggal 19 Agustus 2017 Pukul 11.15 WIB. Menurut pemaparan Beliau, masa tunggu bagi janda/duda di wilayah Baduy kini dikenal dengan istilah iddah. 66
3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy Hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai ini adalah karena terbaginya wilayah Baduy menjadi dua yakni Baduy Luar dan Baduy dalam sehingga pelaksanaan hukum adatnya bagai dua sisi mata uang. Dimana satau sisi bersifat dinamis (pada Baduy Luar) dan di sisi lainnya bersifat statis/rigid (pada Baduy Dalam). Menurut pemaparan Jaro Dainah, banyak hal yang membuat pelaksanaan hukum adat di Baduy Luar lebih dinamis. Antara lain karena dipengaruhi perkembangan zaman, mulai banyaknya masyarakat Baduy Luar yang melihat dunia di luar Baduy, pengaruh pergaulan, dan beberapa faktor lainnya.22 Oleh karena dinamisnya hukum adat di Baduy Luar membuat aturan-aturan adatnya lebih longgar dan tidak seketat aturan pada Baduy Dalam. Hal itu pula yang membuat beberapa pasangan dari masyarakat Baduy Luar yang memilih perceraian sebagai jalan untuk memutus ikatan perkawinan karena memang hukum adatnya memperbolehkan. Lain halnya dengan aturan hukum adat baduy Dalam yang memang secara tegas melarang warganya untuk melakukan perceraian. Adanya hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai ini erat kaitannya dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrance M.Friedman. Menurutnya, berhasil atau tidaknya penegakan hukum di dalam suatu sistem hukum (legal system) bergantung pada 3 hal yaitu:23 22 Hasil Wawancara dengan Jaro Dainah pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB di Kampung Kaduketug (Baduy Luar). 23 Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Jakarta, 2017, hlm 17. 67
1. Struktur hukum Struktur hukum ini berkaitan dengan aparat penegak hukum. Dalam permasalahan mengenai pelaksanaan aturan kebal cerai ini, aparat penegak hukumnya adalah perangkat adat dan perangkat pemerintahan formal yang ada pada struktur organisasi pemerintahan adat Baduy. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa karena longgarnya aturan pada Baduy Luar termasuk aturan kebal cerai, sehingga ketika ada masyarakatnya yang benar-benar tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya maka aparat penegak hukumnya mempebolehkan, Namun tentu saja sebelumnya harus diusahakan semaksimal mungkin agar perceraian itu tidak terjadi. 2. Substansi hukum Substansi hukum berkaitan dengan isi dari aturan hukum tersebut. Aturan hukum adat Baduy Luar tidak seketat dan tidak setegas aturan pada Baduy Dalam. Sehingga ketika ada yang berceraipun tidak dikenakan sanksi berupa pengasingan atau dikeluarkan dari kesukuan. Masyarakat Baduy Luar hanya tidak boleh menikah lagi dalam kurun 40 hari setelah mereka melakukan perceraian. 3. Budaya hukum Faktor yang berikutnya adalah berkaitan dengan budaya hukum (legal culture). Masyarakat Baduy Luar belakangan ini mulai terbiasa dengan masuknya modernisasi di wilayahnya, baik dari semakin banyaknya pengunjung luar yang datang maupun ketika mereka keluar 68 lebih
69 dari wilayah Baduy untuk sekedar melihat suasana di luar wilayah perkampungan Baduy. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pola pikir dan pola pergaulan mereka. Selain itu disebabkan pula oleh usia perkawinan masyarakatnya yaitu 15 tahun untuk perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki sehingga menyebabkan ego mereka masih terlalu tinggi dan membuat rumah tangga mereka sering diwarnai percekcokan. Hal ini yang menyebabkan mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan perceraian. Perkawinan di usia muda pada masyarakat hukum adat Baduy Luar ini disetujui oleh orang tuanya karena mereka menganggap itu sebagai langkah antisipasi/tindakan preventif daripada sang anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.24 Lain halnya dengan masyarakat Baduy Dalam yang melakukan perkawinan di usia yang lebih dewasa sehingga membuat mereka lebih matang dalam bertindak dan mengambil keputusan ketika muncul permasalahan di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu hingga kini aturan kebal cerai di Baduy Dalam masih terlaksana dengan sangat baik dan satupun masyarakat Baduy Dalam tidak ada yang melakukan perceraian. Selain itu, masyarakat Baduy Luar benar-benar memahami bahwa aturan hukum adat mereka tidak seketat Baduy dalam, sehingga mereka lebih berani untuk melakukan perceraian. Jika dilihat dari ketiga faktor di atas, faktor utama yang paling menghambat terlaksananya aturan kebal cerai ini adalah karena substansi 24 Hasil Wawancara dengan Jaro Dainah yang kemudian diolah oleh Penulis.
atau isi dari aturan hukum tersebut. Pelaksanaan aturan hukum adat Baduy Luar yang tidak seketat Baduy Dalam itu berimbas pula pada aparat penegak hukum adat yang mau tidak mau memperbolehkan masyarakat Baduy Luar untuk melakukan perceraian dan tidak dikenakan sanksi terhadap pelaku perceraian tersebut. Juga berimbas pada budaya hukumnya, karena masyarakat Baduy Luar sadar betul bahwa aturan hukum adatnya tidak seketat pada Baduy Dalam jadi mereka lebih berani untuk melakukan perceraian. 4. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy Upaya untuk mengatasi hambatan dari pelaksanaan aturan kebal cerai tersebut berbeda untuk Baduy Luar dan Baduy Dalam, yaitu: a. Untuk Baduy Luar Ketika alasan-alasan untuk melakukan perceraian terjadi dalam rumah tangga pasangan yang berasal dari Baduy Luar, maka tidak begitu saja keputusan untuk bercerai diambil. Artinya, meskipun hukum adatnya memperbolehkan, tapi tetap harus diusahakan dulu semaksimal mungkin agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dan pasangan suami isteri tersebut tidak perlu melakukan perceraian. Ini merupakan upaya dari pemerintah adat Baduy Luar untuk mempersulit terjadinya perceraian dan agar tidak melanggar amanat yang dititipkan oleh Karuhun. Lebih spesifik Ayah Mursyid merinci tahapan proses penyelesaian permasalahan pada masyarakat Baduy termasuk juga jika masalah 70
tersebut berkaitan dengan permasalahan rumah tangga, tahapannya yaitu:25 1) Tahap pertama Masalah yang ada diusahakan dulu untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga inti. Namun, penyelesaian pada tahap pertama inipun tergantung jenis permasalahannya. Berikut akan diuraikan masalah penyebab perselisihan dalam rumah tangga disertai dengan cara menyelesaikannya pada tahap pertama ini:26 a. Zina atau Perselingkuhan (Ngaduakeun salaki atawa pamajikan) Jika penyebab munculnya permasalahan dalam rumah tangga dikarenakan salah satu dari pasangan suami isteri melakukan perzinahan ataupun perselingkuhan, penyelesaiannya pada tahap pertama ini adalah dengan cara pelaku meminta maaf kepada pasangan (menta dihampura ka salaki atawa pamajikan) dan juga keluarga besarnya. Penyampaian permohonan maaf ini dilakukan ketika pihak yang melakukan perbuatan terlarang tersebut telah melalui hukuman berupa kerja sosial selama 40 hari di kampung Dangka dan juga setelah melakukan proses sidang atas tindakan perzinahan/perselingkuhan sebagaimana mestinya. Bila permintaan maafnya diterima, barulah ia dapat kembali menjalani kehidupannya sebagai suami isteri. Namun jika maafnya ditolak, maka akan berlanjut ke tahap penyelesaian yang berikutnya. 25 Asep kurnia dan Ahmad Sihabudin, op.cit. hlm 225. 26 Hasil Wawancara dengan Jaro Dainah pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB di Kampung Kaduketug (Baduy Luar), yang kemudian diolah oleh Penulis. 71
72 b. Teu tiasa boga budak (mandul/infertil) Jika permasalahannya disebabkan oleh salah satu dari pasangan suami isteri memiliki penyakit sehingga ia tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami/isteri dan juga menyebabkan dalam perkawinannya tidak dapat memiliki keturunan, maka perceraian boleh dilakukan. Namun tentu saja dengan diusahakan terlebih dahulu semaksimal mungkin. Setelah diusahakan namun tetap tidak membuahkan hasil, maka ada dua hal yang dapat terjadi. Pertama, bagi pasangan yang merasa sadar diri akan keadaannya, mereka memutuskan untuk menerima takdirnya dan melanjutkan kembali kehidupan mereka sebagai pasangan suami isteri terutama yang memang usianya sudah tidak memungkinkan untuk hamil. Kedua, bagi yang tetap bersikukuh ingin memiliki keturunan, maka ia memilih untuk melanjutkan penyelesaian permasalahan ini ke tahapan selanjutnya. c. Pasea/Haliwu (pertengkaran terus menerus) Ketika masalah yang timbul itu dikarenakan terjadinya pertengkaran yang berkepanjangan, maka akan dilakukan mediasi terlebih dahulu dengan keluarga intinya, yaitu selain melibatkan pasangan suami isteri tersebut, juga melibatkan orang tua dari masing-masing pihak. Apabila mediasi dengan keluarga inti gagal, barulah lanjut pada tahapan berikutnya.
73 d.Salah satu dari pasangan suami isteri tersebut ingin menikah lagi (poligami ataupun poliandri Jika masalah yang timbul dikarenakan salah satu dari pasangan suami isteri tersebut ingin menikah lagi, maka sama halnya dengan masalah lainnya, akan dilakukan mediasi terlebih dahulu dengan keluarga inti. Mediasi ini dilakukan dengan alasan barangkali dengan dilakukannya mediasi, keinginannya untuk menikah kembali dapat berubah. Namun jika ia tetap bersikukuh untuk menikah lagi, barulah berlanjut pada tahap berikutnya. 2) Tahap kedua Bila penyelesaian permasalahan oleh keluarga ini tidak menemukan jalan keluar atau titik temu, barulah dilanjutkan pada proses pembicaraan dengan mengundang sabah-sabah atau kerabat kedua belah pihak untuk menjadi saksi dalam menempuh jalan damai. 3) Tahap ketiga Bila tahapan kedua juga tidak membuahkan hasil maka permasalahan tadi coba dimusyawarahkan di tempat kokolot lembur dengan disaksikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, RT/RW dan melibatkan juga Kokolot lembur.
4) Tahap keempat Jika pada kokolot lembur masalahnya tidak juga selesai maka permasalahan tersebut dibawa ke Desa (Jaro Pamarentah) dengan disaksikan oleh para tokoh adat yang lebih tinggi yaitu Jaro Tangtu Tilu dan juga Jaro Tujuh. Disini dimusyawarahkan kembali permasalahannya dan biasanya dilaksanakan sebuah perjanjian hitam di atas putih (surat perjanjian) dan ini disebut sebagai penegakan hukum secara lahiriah. 5) Tahap Kelima Pada musyawarah di Desa tersebut kedua belah pihak saling membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. 6) Tahap Keenam Apabila pada tahapan keempat masih juga tidak tuntas, para pihak masih saling menuding siapa yang salah maka dilakukan sumpah adat Baduy yaitu mengucapkan kata-kata sumpah yang sudah ada dengan disaksikan oleh para tokoh adat yang ada. 7) Jika masih tidak menemukan jalan untuk damai, barulah cerai diambil sebagai keputusan terakhir. b. Untuk Baduy Dalam Pelaksanaan aturan kebal cerai di Baduy Dalam sudah berjalan dengan optimal dan sangat baik. Untuk menjaga agar aturan ini tetap berjalan dengan baik, maka disediakan sanksi yang sangat tegas untuk mencegah masyarakat Baduy Dalam melakukan perceraian. Mengenai 74
perceraian hukum perkawinan adat Baduy Dalam adalah bersifat statis. Artinya, dengan alasan apapun perceraian merupakan hal yang tidak dibenarkan dan sangatlah dilarang terjadi di wilayah Baduy Dalam. Perkawinan mereka hanya dapat putus dikarenakan adanya kematian. Mereka sangat menyadari karena ketatnya aturan hukum adat pada Baduy Dalam, sehingga ketika pasangan suami isteri melanggar aturan kebal cerai maka kedua-duanya harus menerima konsekuensinya. Ketika seseorang tidak bersedia lagi patuh pada hukum adatnya, maka ia harus keluar dari Baduy Dalam, namun sebelumnya ia harus mengikuti proses sidang di di kampung Dangka yang letaknya di luar wilayah Baduy itu sendiri sesuai dengan jalur asal kampungnya. Untuk pasangan yang berasal dari kampung Cibeo maka proses sidangnya dilakukan di Kampung Cihulu (Dangka Cipatik). Untuk masyarakat Cikeusik dilakukan di Kampung Cibengkung (Dangka Padawaras), dan masyarakat Cikertawarna dilakukan di Kampung Sorokokod (Dangka Inggung/Panyaweuyan). 75