A. Fatikhul Amin Abdullah Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Penyusun: A. Fatikhul Amin Abdullah Editor/ Penyunting: Siti Azizah, M.Pd. (Kaprodi Tadris IPS IAIN Madura) Lailatul Khomsiyah Tata Letak/ Layout: Siti Hannarisa Desain Cover: Siti Hannarisa Penerbit: ISBN: Indonesian Library Cataloguing in Publication data A Catalogue record for this book is available form the Perpusnas RI Cetakan Pertama, tahun 2021 Hak Cipta ada pada penyusun Dilarang memperbanyak karya ini dengan cara apa pun, tanpa seizin tertulis dari penyusun dan atau penerbit. ii
Karya ini saya persembahkan Buat: Ana Kamilah, Istri yang sangat setia dan anak-anak tercinta ... Iftah Qolby Futuhal Arifin Amin Zidny Ilma Warzuqny Fahma Amin Muhammad Hasbunallah Wani'mal Wakiil Amin Aisyah Kafa Billahi Wakiila Amin Semoga kalian semua bisa mewarisi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dan melanjutkan perjuangan merubah peradaban dunia menjadi lebih humanis. iii
Kata Pengantar Editor Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT, buku yang berada di tangan pembaca ini telah terbit. Buku yang diangkat dari skripsi penulis dengan judul, "Perempuan Indonesia: Pelopor lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974", menarik untuk dibaca. Perempuan mempunyai peran ganda, di satu sisi kodratnya adalah mempunyai tugas-tugas mulia yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki dan di sisi lain perempuan mendapat amanah untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan peran perempuan yang demikian pentingnya di satu sisi, akan tetapi di sisi lain perempuan sering mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dapat terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. Ketidakadilan yang dimaksud bisa berupa kekerasan. Banyak kekerasan yang dialami perempuan baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Melalui karya ini, penulis mendeskripsikan sejarah bagaimana perempuan Indonesia berjuang menuntut hak-haknya dalam rumah tangga dan perkawinan serta peran perempuan di ranah publik sampai tahun 1974 yang akhirnya melahirkan Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Undang-undang ini merupakan bentuk perwujudan negara melakukan perlindungan kepada warga negaranya sebagai amanah ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945 adalah kewajiban negara sebagai upaya menyejahterakan kehidupan warga negara melalui konsep 'social welfare' dan 'human right' yang mengandung asas universal dan mendunia. Harapan dari terbitnya buku ini adalah bisa memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan setidaknya bisa menjadi salah satu referensi mata kuliah Kajian Gender. Kami memberikan apresiasi kepada penulis atas karyanya yang sudah mengangkat sejarah perjuangan perempuan. Kritik dan saran dari para pembaca, tentu saja sangat kami nantikan. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak, aamiin.... Pamekasan, 20 September 2021 Siti Azizah, M.Pd iv
Prakata Penulis Penulisan sejarah yang didominasi oleh kaum laki-laki menjadikan seolah-olah perempuan tidak memiliki peran dalam kehidupan. Posisi perempuan yang tertindas sebagai faktor utama ketiadaan karya sejarah yang mengungkap peran kaum perempuan sebagai aktor/pelaku utama. Penindasan terhadap perempuan itu muncul karena adat dan pemahaman agama yang salah. Agama dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Namun seringkali muncul ketimpangan antara agama dan budaya sehingga muncul anggapan yang kontroversi terhadap kasus yang sama. Penindasan perempuan di Indonesia berlangsung cukup lama hingga sekitar awal abad ke-20 dengan ditandai surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Abendanoon yang menjadi inspirasi awal perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik dalam rumah tangga dan perkawinan. Indonesia muncul akibat banyaknya ketidakadilan yang dirasa sudah bukan pada tingkat kewajaran. Praktik poligami, kawin paksa, dan perceraian yang sewenang-wenang menjadi energi tersendiri dalam melakukan perubahan nasib kaum perempuan sebagai wadah Indonesia. Perkumpulan-perkumpulan perjuangan yang menghasilkan ide-ide untuk membuat aturan yang mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Aturan itu dibingkai dalam suatu undang-undang yang di dalamnya penuh dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemashlahatan. undang-undang tersebut dikemas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang digunakan dasar atau sandaran kaum perempuan jika ada penindasan dari kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Gerakan perempuan perempuan Karya ini adalah skripsi penulis yang dibuat demi memenuhi persyaratan Sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Surabaya yang mampu diselesaikan studi S1-nya dalam waktu 3,5 tahun (7 semester) tahun 2010. Judul asli skripsi ini adalah "Gerakan Perempuan Indonesia Tahun 1928-1974 Menuntut Persamaan Hak dalam Rumah Tangga dan Perkawinan". Walaupun demikian, isi buku ini murni dari hasil skripsi tersebut. Terdapat revisi hanya pada kesalahan ketik saja tanpa mengubah isi sama sekali. Hal ini bertujuan untuk menjaga keaslian karya tersebut. v
Oleh sebab itu, bisa jadi secara metodologi dalam penelitian kurang maksimal baik dari sisi heuristik, kritik, interpretasi, maupun historiografi. Namun paling tidak karya ini mampu menjadi salah satu sumber atau literatur mahasiswa ketika mengambil mata kuliah Sejarah Sosial, Sejarah Perempuan, Sejarah Pergerakan, Kajian Gender bahkan juga bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa Syariah khususnya Prodi Akhwalus Syahsiyah. Harapannya dengan membaca karya ini sang pembaca memiliki cakrawala dan paradigma baru tentang perempuan di ranah publik yang selama ini perempuan dianggap sebagai penjaga rumah tangga unsigh. Kekurangan, kelemahan dan kelalaian adalah ciri manusia oleh sebab itu penulis sadar tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan yang ada. Dengan rendah hati penulis mohon segala masukan dan saran untuk perbaikan dalam pembuatan karya-karya selanjutnya. Terima kasih Penulis vi
Sanwacana Puji Syukur yang sangat mendalam kepada Dzat yang Maha Adil, Maha Baik, dan Maha segalanya, Dialah Allah Swt, hingga karya ini bisa terselesaikan. Semua itu atas limpahan Taufiq dan Hidayah dari-Nya. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam membantu terbitnya buku yang berjudul "Perempuan Indonesia: Pelopor Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974" ini. Buku ini berisikan sejarah pergerakan kaum perempuan Indonesia dalam menuntut hak dalam rumah tangga dan perkawinan serta peran perempuan di ranah publik sejak tahun 1928 hingga tahun 1974 yang ditandai lahirnya UUP 1 tahun 1974. Terima kasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang berjasa, para dosen Pendidikan Sejarah Unesa, teman- teman, saudara, dan keluarga yang tidak bisa terhitung nilainya yang berperan dan berjasa dalam proses penulisan karya ini. Khususnya kepada Ibu Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum, yang tidak hanya menjadi dosen pembimbing, tetapi juga pendamping akademik sejak semester satu saat penulis menempuh kuliah di Pendidikan Sejarah Unesa, selain itu beliau juga motivator dan inspirator penulis yang dengan sabar dan telaten mengingatkan, membimbing, dan mengarahkan dalam proses pembuatan karya ini. Kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Ali Haidar, MA. Selaku penguji yang banyak memberi masukan dan arahan dalam penyusunan karya ini serta menanamkan ide-ide positif dalam kehidupan penulis. Untuk Ibu Corry Liana, M.Pd. selaku penguji dengan karakter yang bersahabat membuat penulis merasa nyaman dan tenang. Tidak lepas juga jasa yang sangat besar dari perempuan manis yang selalu setia membantu, men- support serta menemani proses pencarian referensi demi terselesaikannya karya ini. Dialah Ana Kamilah, yang kini menjadi Istri di dunia dan semoga menjadi bidadariku di surga nanti. Tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan beda nasib, baik di organisasi UKKI Unesa maupun Jurusan Pendidikan Sejarah 2006, teman-teman Tadris IPS Fakultas Tarbiyah IAIN Madura, khususnya ibu Kaprodi Tadris IPS (Siti Azizah, M.Pd) yang sangat sabar dan memberi kesempatan penulis untuk melakukan proses penerbitan karya vii
ini sekaligus bersedia menyunting karya ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada semuanya atas berbagai bentuk sumbangan dan bantuan yang diberikan. Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga besar Bani Akhsan dan Bani Farhan khususnya istriku (Ana Kamilah) dan anak-anakku Iftah, Ilma, I'mal, dan Isya, semoga karya ini menjadi motivasi kalian terus berbuat baik dan menambah rasa bangga dan sayang kepada ayah. viii
Daftar Isi Kata Pengantar Editor Prakata Penulis Sanwacana Daftar Isi Bab I : Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah B. Kerangka Pemikiran C. Metode Penelitian D. Sistematika Penulisan Bab II : Citra Perempuan Indonesia A. Nasib perempuan B. Diskriminasi Perempuan Bab III : Kesadaran Perempuan Indonesia Bab IV : Pers Perempuan Indonesia Bab V : Gerakan Perempuan Indonesia Bab VI : Organisasi Perempuan Indonesia Masa Kolonial A. Masa Pergerakan Nasional B. Masa Pendudukan Jepang Bab VII : Organisasi Perempuan Indonesia Pasca Kemerdekaan A. Masa Revolusi B. Masa Demokrasi Liberal C. Masa Demokrasi Terpimpin Bab VIII : Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan Bab IX : Penutup A. Kesimpulan ix iv v vii ix 1 9 11 12 14 26 33 43 48 57 66 68 73 88 93 104
Daftar Pustaka Tentang Penulis x 107 122
Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Penulisan karya ini membahas lebih dalam tentang gerakan atau upaya kaum perempuan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan khususnya di Indonesia masa akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. Gerakan R.A Kartini melalui surat-suratnya kepada sahabatnya Abendanon menjadi inspirasi awal perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kedudukannya. Perjuangan nasib perempuan ini memiliki fokus yang lebih besar sebagai puncak perjuangan pada tahun 1928-1974. Kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 merupakan awal usaha perempuan Indonesia secara kelompok dalam bentuk organisasi perempuan yang bertaraf nasional dalam memperjuangkan hak-haknya sampai keluar Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974. Undang-undang ini digunakan kaum perempuan sebagai lisensi atau dasar hukum akan hak-hak perempuan Indonesia khususnya dalam lingkungan rumah tangga dan perkawinan untuk menghapus pernikahan dini, kawin paksa, poligami, dan perceraian sewenang-wenang secara sepihak dari suami yang pada waktu itu marak terjadi di Indonesia. Gerakan-gerakan perempuan bermunculan untuk menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari unsur dalam suatu masyarakat atau negara khususnya Indonesia. Hal itu terjadi sebagai upaya menghapus diskriminasi, pembatasan ruang gerak, dan penganiayaan yang diterima kaum perempuan oleh kaum laki-laki. Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung nilai-nilai budaya dan adat istiadat salah satunya adalah budaya patriarki yang menempatkan posisi kaum perempuan pada tempat kedua setelah kaum laki-laki. Kesenjangan hubungan tersebut semakin runcing karena banyaknya pihak yang melegalkan tindakan tersebut dengan dalih tuntunan agama (Islam), sehingga ajaran agama yang dimaksudkan sebagai penjaga gawang bagi 1
manusia untuk menjunjung tinggi kehidupan yang bermoral akhir-akhir ini mulai diragukan. Agama sering dijadikan sumber legitimasi teologis yang tak terbantahkan atas kenyataan yang menyudutkan perempuan1. Hal itu terus berkembang sampai masa kini karena pemahaman atas teks agama hanya secara tekstual tanpa memperhatikan konteks tempat, waktu dan budaya yang berkembang saat dalil tersebut diturunkan. Seperti yang terdapat dalam hadits rasul "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menjadikan seorang wanita menjadi pemimpin mereka." (HR Bukhari) atau ayat Al- Quran dalam surat An-Nisa' 34 "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki- laki) atas sebagian yang lain (wanita)..... seolah-olah perempuan berada pada posisi marginal. Anggapan rendahnya posisi kaum perempuan dibanding kaum laki-laki berakibat perempuan masih tetap dalam dominasi laki-laki. Laki- laki berhak atas kehidupan kaum perempuan sehingga dengan seenaknya laki-laki berbuat tanpa memperhatikan fisik, psikis, kejiwaan, dan perasaan perempuan. Hal itu memicu aktifis perempuan membentuk suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan menjaga kehormatan dan menjamin hak-hak perempuan baik dalam ranah publik maupun domestik (rumah tangga). Beberapa LSM yang bergerak di bidang perempuan seperti Kalyanamitra (gerakan advokasi dan penanganan korban pemerkosaan), Perserikatan Kelompok Perempuan Sadar (PKPS) sebagai sarana advokasi dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan gereja), Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP) yaitu gerakan pada advokasi dan penanganan kekerasan terhadap buruh migran perempuan, Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (GAKTPI) yaitu gerakan penyadaran akan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, Rifka Annisa yang memfokuskan pada penanganan kekerasan perempuan dalam keluarga, Yayasan Anisa Swasti/Yasanti (fokus penanganan kekerasan terhadap buruh perempuan), Inaswati (penanganan kekarasan terhadap anak-anak perempuan jalanan), Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) yang kegiatannya berfokus pada advokasi dan bantuan hukum untuk korban 1 Farid Wajidi. 1993.Sumbangan Riffat Hassan dalam Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta. PT Tiara Wacana. 2
kekerasan terhadap perempuan oleh negara dan masih banyak lagi organisasi nonpemerintah yang didirikan untuk menjaga dan menjamin hak perempuan.2 Perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh haknya dalam rumah tangga sangat menonjol. Penyebab pokoknya karena perempuan merasa belum mendapat hak-haknya, lebih-lebih di Indonesia yang kental dengan nilai budaya patriarki. Perjuangan perempuan tersebut melalui berbagai cara dan media baik melalui surat kabar, pergerakan, organisasi, bahkan jalur politik agar mampu berkecimpung dalam pembuatan undang- undang yang ada di Indonesia demi membela hak perempuan agar diperlakukan saudara layaknya perempuan, istri, ibu dan nenek dengan segala hak-haknya. seperti seorang anak perempuan, Perkembangan perjuangan pada akhir tahun 1990-an banyak pertemuan tingkat dunia yang membicarakan hak perempuan seperti konferensi dunia yang berusaha menghapus diskriminasi terhadap perempuan di Wina Juni tahun 1993, di Kairo bulan September 1994, dan di Beijing tahun 1995 yang membicarakan status dan peran perempuan.3 Selain itu banyak kaum perempuan dan juga kaum laki-laki yang tergabung dalam LSM yang peduli terhadap nasib dan kedudukan perempuan demi menanggulangi adanya kekerasan terhadap kaum perempuan, seperti Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) juga banyak LSM yang bertujuan membela dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Organisasi-organisasi tersebut tergabung dalam berbagai forum yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia yang membuat gerakan demokratisasi secara sinergis. Kumpulan pengalaman kasus yang pernah ditangani organisasi-organisasi pembela perempuan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua tentang: Mengapa selama ini seolah kita semua "buta, tuli, dan bisu" terhadap penderitaan sesama? Tahun 2000-an pun masih banyak didapati praktik pemonopolian kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti poligami, dan berbagai jenis KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik kekerasan secara ekonomi, fisik, maupun psikologis bahkan kekerasan seksual.4 Semua 2 A. Nunuk Prasetyo Murniati. 1998. Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kanisius Jakarta.hal 22 3 Nursyahbani Katjasungkana. 1998.Kata Pengantar dalam Perisai Perempuan. LBH APIK.Jakarta.hal vii 4 Ibid hal 24 3
terjadi karena adanya memperlakukan istri sekehendak sendiri karena suami memilikinya. semacam keyakinan bahwa suami boleh Anggapan kepemilikan istri oleh suami ini memicu terjadinya pendiskriminasian dan penganiayaan terhadap istri yang terjadi dalam keluarga. Hal itu tampak wajar jika dipandang dari sudut pandang laki-laki, tetapi sesunguhnya merupakan penderitaan yang sangat berat apabila dilihat dari sudut pandang perempuan.5 Salah satu bentuk penganiayaan laki-laki terhadap perempuan adalah praktik poligami karena secara umum perempuan tidak ada yang rela untuk dimadu, tetapi bagi kaum laki-laki merupakan kebanggaan.6 Sayangnya para pelaku poligami ini tanpa merasa bersalah dan dianggap biasa karena menurutnya memiliki dasar agama yang kuat seperti dalam surat An-nisa 3 "... maka nikahilah perempuan yang kamu cintai dua, tiga, atau empat ...." Poligami merupakan salah satu tindakan yang dikategorikan menyakiti hati kaum perempuan karena setiap perempuan memiliki cita-cita dan dambaan dalam hidupnya untuk memiliki keluarga yang utuh dan tenang. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia sekarang ini banyak sekali ditemukan kasus poligami yang memicu pada bentuk kekarasan terhadap perempuan. Menurut Ratna Batara Munti dari Lembaga Kerja Prolegnas Pro Perempuan (LKP3) mengatakan, hasil penelitian di LBH APIK menunjukkan poligami erat kaitannya dengan terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).7 Poligami yang terjadi di Indonesia banyak memicu perceraian. Menurut data yang termuat dalam catatan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menunjukkan, pada 2004 terjadi 813 perceraian akibat poligami, setahun kemudian angka itu naik menjadi 879 dan pada 2006 melonjak menjadi 983.8 Bentuk penganiayaan yang lain terhadap perempuan adalah pernikahan dini (usia kurang dari ketetapan UUP) masih marak terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Jawa Barat pada awal-awal tahun 2000.9 Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan justru lebih banyak terjadi di rumah tempat yang selama ini dianggap paling aman bagi 5 Ibid 6 Ali Husein hakim. 2005. Membela Perempuan. Jakarta Al Huda 7 ______, 24 agustus 2007. Poligami terbukti menaikkan angka perceraian. Dalam diakses 20 Oktober 2009 8 Ibid 9 ______, 2 juni 2009. 35% wanita Jabar Manikah Sebelum Usia 16. Dalam Google/pernikahan diakses 20 Oktober 2009 4
perempuan. Hal yang lebih menyakitkan, pelaku kekerasan umumnya adalah figur yang sangat dikenal oleh si korban (ayah, suami, paman, bahkan kakak laki-laki) sehingga perempuan pun tidak berani menolak demi menuntut haknya sebagai manusia yang merdeka. ini berkembang menjadi struktur "agama". Dalam perkembangan budayanya, manusia membuat ajaran-ajaran, hukum, larangan, sanksi, serta dogma yang kemudian dinamakan agama. Bentuk hubungan yang telah menjadi struktur agama ini menjadi keras dan mati karena berproses menjadi ideologi.10 Manusia beriman pasti berkeyakinan bahwa sang pencipta, sumber kebenaran, adalah maha baik dan maha adil, apabila dalam kehidupan manusia terjadi penyimpangan dari hal yang baik pasti itu bukan berasal dari Dia (Tuhan) demikian pula ajaran tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, Kebudayaan Indonesia yang menganut paham patriarki Keyakinan akan keadilan Tuhan tersebut menjadi faktor pendorong para aktifis pembela perempuan untuk mengadakan protes sosial dalam bentuk gerakan-gerakan untuk meninggikan atau menyejajarkan posisi perempuan dengan laki-laki. Gerakan yang bersifat nasional ini telah ada lebih dari delapan puluh tahun yang lalu tepatnya 22 Desember 1928 di Yogyakarta dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia (KPI) pertama atas inisiatif tujuh organisasi perintis pergerakan perempuan Indonesia yang dihadiri tiga puluh organisasi perempuan11 dengan dijiwai oleh semangat Sumpah Pemuda. Kongres Perempuan Indonesia tersebut menjadi kegiatan rutin organisasi perempuan di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam masyarakat khususnya hak dalam rumah tangga dan perkawinan. Kongres ini merupakan momentum yang sangat penting bagi proses perjuangan perempuan di Indonesia. Permasalahan perempuan yang sudah disadari oleh kaum perempuan sendiri kini telah menjadi gerakan dunia. Kemunculan organisasi swadaya masyarakat (LSM sekarang) seperti Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai Organisasi Pergerakan Nasional pertama di Indonesia diikuti organisasi-organisasi perempuan seperti Putri Mardika, Keutamaan Istri, Pawiyatan Wanito, Wanito Utomo 10 A. Nunuk Prasetyo Murniati. 1998. Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kanisius Jakarta.hal 37 11 ______________, 1978. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Hal 58 5
dan sebagainya. Beberapa organisasi perempuan tersebut bersifat kedaerahan yang menjadi embrio terlaksananya Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang bersifat nasional. Selain itu muncul pula organisasi perempuan yang bergerak di bidang pers sebagai upaya menyadarkan kaum perempuan akan hak-haknya dalam rumah tangga dan perkawinan. Tidak hanya itu, perjuangan tersebut mampu menembus ranah politik sehingga mampu terlibat dalam menentukan kebijakan negara atau dalam proses pembuatan undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hasil Kongres Perempuan Indonesia ke-3 tahun 1938, yaitu bahwa perempuan memiliki hak pasif (hak untuk dipilih) untuk duduk di dewan rakyat (Volksraad). Hal itu dibuktikan ada tiga perempuan yang bisa masuk dalam dewan rakyat yang membawa misi perempuan Indonesia agar hak-haknya dilindungi. Perjuangan perempuan pada awalnya lebih menitikberatkan pada penghapusan pernikahan dini, poligami, dan perceraian sewenang-wenang secara sepihak oleh suami agar mendapatkan kekuatan hukum dari pemerintah. Hal ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa kali kongres perempuan Indonesia dengan memberikan mosi-mosi pada pemerintah, menempatkan wakilnya dalam dewan rakyat, meminta dibuatkan undang-undang untuk mengatur perkawinan, sampai membuat kepanitiaan secara intern untuk membahas Undang-Undang Perkawinan (UUP). Aksi yang lebih berani lagi dari kaum perempuan adalah melakukan demonstrasi demi lahirnya Undang-Undang Perkawinan agar bisa digunakan menjadi dasar hukum perempuan Indonesia untuk melakukan tuntutan jika terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga. Pada awal tahun 2000-an ini telah banyak dijumpai kasus perceraian dengan tuntutan datang dari pihak perempuan seperti fasakh, ta'lik talak, khul sesuai dengan harapan perempuan untuk membatasi ruang terhadap kaum gerak kaum perempuan. Selain itu batasan umur dalam menikah dan syarat-syarat poligami telah diatur sebagai salah satu syarat untuk melakukan pernikahan baik yang pertama maupun yang kedua (permaduan). Semua ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai pijakan secara yuridis kaum perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. laki-laki agar tidak sewenang-wenang 6
Beberapa usaha yang dilakukan perempuan salah satunya adalah mengadakan pertemuan berskala nasional dengan nama kongres baik kongres perempuan maupun kongres wanita. Usaha perempuan ini sebagai upaya untuk menyamakan posisi laki-laki dengan perempuan dalam hak di dalam rumah tangga dan perkawinan agar berfungsi sebagai mitra kerja. Usaha tersebut bukan bertujuan untuk menggantikan posisi satu sama lain, melainkan saling melengkapi antara keduanya laksana siang dan malam, yang selamanya siang tidak bisa digantikan dengan malam dan juga sebaliknya. Kongres perempuan yang diselenggarakan secara rutin dan berkala itu memiliki tujuan salah satunya menuntut adanya Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang di dalamnya memuat masalah batasan umur minimal untuk menikah, aturan poligami, dan tata cara perceraian yang didasarkan pada penafsiran agama yang benar. Untuk itu fokus kajian gerakan perempuan tahun 1928-1974 sebagai upaya menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan yang diwujudkan dengan lahirnya UUP No 1 tahun 1974 memiliki daya tarik untuk dikaji lebih mendalam. Beberapa karya buku telah banyak ditulis yang membahas mengenai kaum perempuan dan perjuangannya. Dalam buku Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia (1986) oleh tokoh-tokoh perintis pergerakan dan Kowani membahas masalah pergerakan perempuan mulai zaman penjajah sampai awal orde baru. Buku Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (2008) Karya Cora Vreede-De Steurs.versi terjemahan membahas mengenai kebiasaan- kebiasaan kaum perempuan di Indonesia serta pandangannya terhadap masa depan, selain itu memuat beberapa tokoh perempuan yang dianggap sebagai pejuang perempuan. Dalam tulisan Subadio yang berjudul Peranan dan Kedudukan Perempuan Indonesia (1983) membahas tentang usaha perempuan dalam meningkatkan kedudukan perempuan Indonesia. Buku Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat (1984) karya Nani Soewondo membahas masalah kedudukan wanita dalam hukum perkawinan, waris, kesejahteraan anak, dan beberapa tugas perempuan dalam masyarakat dan keluarga. Karya Fauzi Ridjal dkk yang berjudul Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia (1993) membahas pandangan- pandangan kaum perempuan yang berbentuk kumpulan artikel masalah perempuan. Perempuan Sutradara Kehidupan (2005) karya Abdul Karim 7
Nafsin membahas kelebihan perempuan dalam memengaruhi roda kehidupan. Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dalam karyanya Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi (1992) menjelaskan bagaimana seharusnya seorang perempuan diperlakukan. Karya-karya di atas membahas masalah-masalah perempuan di Indonesia. Sedangkan tulisan hasil penelitian tentang Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional pernah dilakukan tahun 1992 oleh G.A. Ohorella dkk berisi gerakan perempuan melalui jalur pers dan organisasi perempuan secara umum tanpa memiliki tujuan secara khusus sebagai arah perjuangan. Peneliti menganggap perlu meneliti peranan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam masyarakat khususnya dalam keluarga dan perkawinan yang kemudian terwujud dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagai hasil perjuangan yang memuat tata cara perceraian, taklik talak, aturan poligami (syarat- syaratnya), dan batasan umur perkawinan. Perjuangan perempuan dalam menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan melalui banyak cara baik pendidikan, organisasi, pers, pemerintah, bahkan jalur politik dengan mencari dukungan baik dalam maupun luar negeri. Penelitian ini dimulai sejak tahun 1928 dengan ditandai adanya Kongres Perempuan Pertama di Indonesia sebagai awal organisasi tahun 1974 dengan perempuan dalam skala nasional dan diakhiri disahkannya Undang-Undang Perkawinan (UUP) No 1 tahun 1974 sebagai salah satu pokok perjuangan perempuan Indonesia memperjuangkan persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan. lebih fokus pada usaha-usaha atau gerakan perempuan Indonesia untuk memperjuangkan persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan. Legalisasi kesetaraan hak perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan ini diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (UUP). Penulisan sejarah perjuangan atau gerakan perempuan Indonesia ini dimaksudkan agar mampu memunculkan semangat baru bagi para pejuang perubahan nasib perempuan saat ini agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Penelitian ini Berdasarkan beberapa masalah dan fakta di atas penulisan karya ini akan membahas dan menjelaskan sebab-sebab dan alasan perempuan Indonesia melakukan gerakan menuntut persamaan hak dalam rumah tangga 8
dan perkawinan dan cara perjuangan perempuan untuk merealisasikan cita- cita dan tujuannya Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar acuan penelitian tentang perjuangan perempuan di Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu juga diharapkan mampu menyadarkan kaum perempuan yang telah lama terkungkung dalam kubangan adat istiadat Jawa yang selalu membatasi ruang gerak perempuan baik dalam peranannya sebagai istri, anak, dan ibu rumah tangga. Selain itu dari penelitian ini diharapkan agar mampu membuka mata kaum laki-laki untuk tidak selalu menganggap rendah kaum perempuan karena keberadaan perempuan sangat berarti bagi kehidupan kaum laki-laki. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah- masalah sebagai bahan kajian sebagai berikut: Pertama, Mengapa perempuan Indonesia melakukan gerakan menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan? Kedua, Bagaimana perjuangan perempuan untuk merealisasikan hal itu?. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar acuan penelitian tentang perjuangan perempuan di Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu juga diharapkan mampu menyadarkan kaum perempuan yang telah lama terkungkung dalam kubangan adat istiadat Jawa yang selalu membatasi ruang gerak perempuan baik dalam peranannya sebagai istri, anak, dan ibu rumah tangga. Selain itu dari penelitian ini diharapkan agar mampu membuka mata kaum laki-laki untuk tidak selalu menganggap rendah kaum perempuan karena keberadaan perempuan sangat berarti bagi kehidupan kaum laki-laki. B. Kerangka Pemikiran Gerakan berasal dari kata gerak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gerakan diartikan sebagai "Perbuatan atau keadaan bergerak".12 Sedangkan gerakan sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai 12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 356 9
gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dari lembaga-lembaga masyarakat yang ada".13 Penelitian ini menggunakan istilah perempuan, bukan wanita karena memperhatikan nilai rasa di masyarakat terhadap kata perempuan. Pada era sebelum kemerdekaan kata perempuan lebih tinggi nilai rasanya jika dibanding kata wanita walau setelah kemerdekaan istilah perempuan mengalami Peyorasi (penurunan nilai rasa), hal itu sangat nampak masa Orde baru. Kata wanita lebih terhormat dengan adanya Menteri Peranan Wanita, tetapi pada Orde Reformasi kata perempuan dirasa lebih terhormat mengalami Ameliorasi (kenaikan nilai rasa) jika dibanding kata wanita ditandai dengan adanya Menteri Peranan Perempuan atau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai sekarang, hal ini digunakan untuk menghargai kaum perempuan Indonesia. Menurut Ted Gurr (1972) dalam bukunya yang berjudul Why Men Rebel yang dikutip oleh Soenyono (2005) dalam bukunya Teori-Teori Gerakan Sosial . Munculnya suatu gerakan sosial karena adanya kondisi lingkungan praktis dan budaya mereka yang menciptakan terjadinya kesenjangan yang panjang antara harapan mereka dan kemampuan mereka untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Gerakan sosial juga muncul karena akibat terjadinya deprivasi relatif, yakni ketika di hadapan masyarakat terbentang jurang panjang yang memisahkan antara harapan- harapan masyarakat dengan kemampuan mereka mendapat sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi harapan-harapan yang mereka inginkan14. Menurut Wiggins dkk (1994) tujuan gerakan sosial mencakup 3 hal yaitu: Pertama, melarikan diri dari budaya yang dominan (escape the dominant culture). Kedua, mengadakan perubahan terhadap budaya yang dominan (changing the dominan culture), ketiga, menentang perubahan dalam budaya yang dominan (resisting a change in the dominant culture/countermovements)15. 13 Ibid 14 Jurang pemisah ini melahirkan suatu kondisi yang disebut sebagai kekecewaan relatif (relative deprivation).suatu gerakan terbuka yang disertai dengan serangkaian tindakan agresi terhadap sasaran- sasaran yang di tuju akan dilakukan oleh seseorang tau kelompok orang kalau kondisi Progressive deprivationtelah mereka alami. Untuk sampai pada kondisi Progressive deprivation ini, Gurr (1972) mengemukakan tahapan-tahapan tertentu yaitu: (1) bertambahnya ketidak puasan masyarakat, (2 terjadinya upaya politisasi terhadap ketidakpuasan, (adanya gerakan yang mengaktualisasi ketidakpuasan dalam bentuk aksi kekerasan kolektif terhadap sasaran-sasaran yang dituju.)) 15 Ibid hal 18 10
Penelitian ini juga banyak menggunakan pendekatan ilmu-ilmu agama, sosial, dan budaya sebagai penghubung fakta satu dengan fakta yang lain. Untuk kepentingan analisa dibutuhkan bantuan dari ilmu sosial lain. Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial diharapkan memperkaya pembahasan masalahnya. Pemanfaatan konsep dan teori gerakan sosial dpakai sebagai acuan seleksi data yang akhirnya berpengaruh pada penyajian. Untuk mengetahui bentuk perjuangan atau gerakan perempuan Indonesia dalam menuntut haknya dalam rumah tangga dan perkawinan lebih dulu perlu diketahui kondisi sosial budaya dan aspek-aspek yang terkait dengan sosial budaya tersebut. Berikutnya adalah menentukan agency atau sebab musabab peristiwa.16 Setelah mengetahui kondisi sosial budaya dan aspek-aspeknya selanjutnya diungkap faktor-faktor yang mempunyai kecenderungan kuat munculnya gerakan perempuan tersebut. Urutan penyajian penelitian ini mengikuti tahapan gerakan sosial seperti yang telah dikemukakan oleh Baldridge (1998) dalam bukunya Sociology: A Critical Approach to Power, Conflict, and Change. Pada umumnya gerakan (1) Premovement Stage (tahap pra gerakan), (2) Awakening Stage(tahap membangun kesadaran), (3) Movement Building Stage (tahap membangun gerakan), (4) Influence Stage (tahap mempengaruhi kelompok sasaran), (5) Outcome Stage (tahap pencapaian hasil, efek gerakan telah terlihat pada kebijakan). sosial melewati serangkaian tahap-tahap C. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam implementasinya metode sejarah terbagi menjadi empat tahap yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan penyajiannya (Historiografi).17 Aktifitas pertama adalah heuristik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber penulisan yang relevan. Dalam hal ini berupa arsip yang diperoleh dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), surat kabar dan majalah sejaman diperoleh dari Perpustakaan Nasional. 16 Untuk menyelesaikan masalah (akibat) kita harus tahu penyebab masalah itu sendiri 17 Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta. Tiara Wacana Jogja. Lihat juga Aminuddin Kasdi. 2005. Memahami Sejarah. Surabaya. Unesa University Press. 11
Kemudian dilakukan pembacaan dan dilanjutkan pemilihan atas dasar kedekatan dengan peristiwa dan asal sumber. Dalam hal ini sumber arsip berupa laporan hasil kongres perempuan Kongres Perempuan Indonesia Pertama 1928 berupa Verslaag Congress Perempuan Indonesia 1928 merupakan laporan resmi hasil kongres kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda yang berisi jumlah peserta kongres dan hasil-hasil keputusan kongres serta kumpulan sambutan-sambutan tokoh-tokoh perempuan dalam bentuk tuntutan dan penyadaran posisi perempuan yang disampaikan dalam kongres perempuan tersebut. tuntutan perempuan beserta bentuk-bentuk usaha yang dilakukan seperti Poetri Hindia, Poetri Mardika, dan majalah Istri serta surat kabar lain yang sezaman dan relevan. Dari beberapa surat kabar tersebut banyak memuat tentang penindasan-penindasan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan dalam rumah tangga sebagai bentuk diskriminasi sebagai akibat konstruk budaya yang ada. Selain itu juga memuat beberapa usaha perempuan untuk meningkatkan derajatnya dan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan. Surat-surat kabar terbitan sezaman yang memuat lain yang digunakan untuk membantu memberikan gambaran tentang masyarakat dan kondisi pada saat itu berupa buku, jurnal dan artikel yang membahas masalah kedudukan, gerakan, dan peranan perempuan Indonesia dalam usaha meningkatkan derajat dan menuntut persamaan hak dalam rumah tangga, dan perkawinan. Dari yang ditulis untuk kepentingan akademis, hingga yang ditulis sebagai kenang-kenangan belaka. Sumber D. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini terdiri dari 9 Bab. Bab I akan membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, manfaat penulisan, dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab II membahas Citra perempuan Indonesia dalam rumah tangga dan perkawinan pada masa sebelum Kongres Perempuan Pertama tahun 1928 dengan memaparkan alasan atau sebab adanya diskriminasi kaum perempuan baik dari segi budaya maupun penafsiran agama yang tekstual. Bab III Kesadaran Perempuan Indonesia. 12
Bab IV Pers Perempuan Indonesia Bab V Gerakan Perempuan Indonesia Bab VI Organisasi Perempuan Indonesia Masa Kolonial. Bab VII Organisasi Perempuan Indonesia Pasca Kemerdekaan Bab VIII Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan. Bab IX Penutup yang berisi kesimpulan. 13
Bab II Citra Perempuan Indonesia A. Nasib perempuan Adat istiadat adalah suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan dari tertulis, yang berkembang seiring waktu dan peraturan yang tidak perubahan dari kelompok sosial yang bersangkutan18. Adat Istiadat yang berlaku di masyarakat sangat dipengaruhi ajaran agama yang ada. Adanya beberapa penafsiran teks agama yang kurang sesuai memicu adanya sikap egois dari kaum laki-laki yang melahirkan beberapa kekerasan dan penindasan terhadap kaum perempuan ini banyak terjadi dalam rumah tangga yang pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan dirinya seperti: ayah, suami, paman, bahkan kakak laki-laki (Mulia:2004). terhadap kaum perempuan. Kekerasan Laki-laki dan perempuan dianggap sebagai atasan dan bawahan, majikan dan pembantu. Hal ini telah ada dan jauh sebelum agama Muhammad lahir di dunia khususnya di Indonesia sampai awal abad ke-20. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang mirip manusia dengan kata lain bukan manusia (Ridjal:1993). Secara umum budaya yang dianut negeri kita adalah budaya patriarki. Ideologi patriarki merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, yakni suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Budaya mengagung-agungkan kaum laki-laki tersebut hampir merata di seluruh Indonesia. Sistem patriarki di Indonesia menggejala, baik pada masyarakat yang menganut sistem keluarga patrilineal (misalnya Batak), bilateral (misalnya Jawa), maupun matrilineal (misalnya Minang). Saadah Alim dalam buku Peranan dan Kedudukan Perempuan Indonesia karya Maria Ulfah Subadio yang dipetik dari tulisan Saadah Alim berjudul: Minangkabau, eenige grepen uit de samenliving, dalam Indisch Vrouwenjaarboek 1936, susunan M.A.E. van lith-van schreven halaman 86 18 Vreede Cora-De Stuers. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan Dan Pencapaian Hal 9 14
menjelaskan posisi perempuan Minangkabau yang mengikuti sistem patrilineal. "Mungkin tak ada tempat lain yang begitu banyak penganut poligaminya tak ada tempat lain di mana begitu banyak terdapat kaum wanita yang merana seperti di Minangkabau! Apapun sifat-sifatnya yang kurang baik yang dapat dikatakan terdapat pada wanita Minangkabau. Namun kepandaiannya untuk menguasai dirinya dan menyembunyikan dukacita hatinya karena perhiasan bukan alang kepalang. Dengan tabah ditanggungnya penderitaan berat seorang wanita itu; pendapat umum sangat diperhatikannya. Sebab apalah gerangan kata orang, jika ia menuruti bisikan hatinya jika ia mempertontonkan kesedihannya karena harus membagi cinta suaminya dengan seorang madu atau lebih. Tidak jarang terjadi, bahwa istri-istri sah seorang suami bertempat tinggal hanya berantara beberapa rumah yang satu dari yang lain. Di beberapa tempat merupakan hukum yang tak tertulis, bahwa istri pertama harus mengundang makan istri muda suaminya tak lama sesudah perkawinan mereka, sebagai tanda kesedihannya, dan datang menjenguk bila bersalin. Jika ia menunjukkan sikap memberontak, jika ia tidak dapat lebih lama lagi memikat hati suaminya, nah secarik surat pendek saja dari suaminya sudah cukup untuk menjatuhkan talak padanya. Keinginan si istri sama sekali tidak diperhitungkan." "Perkawinan berganda ini dipermudah oleh adat, yang tidak mewajibkan si bapa mengurus anak-anaknya. Karena sistem matriarkat, anak-anak termasuk keluarga si ibu, yang kepala keluarganya adalah mamak, pamannya." Imajinasi orang jawa, memandang lelaki ideal adalah yang memiliki benggol (uang) dan bonggol (kejantanan seksual). Dalam hal ini perempuan adalah milik laki-laki, sejajar dengan bondo (harta), griyo (istana), turonggo (kendaraan), kukilo (burung, binatang piaraan, bunyi- 15
bunyian), dan pusoko (senjata, kesaktian). Penguasaan terhadap perempuan (wanito) adalah simbol kejantanan seorang laki-laki. Sebaliknya, pada perempuan tidak ada independensi. Ketundukan, ketergantungan, dan kepasrahan perempuan atas laki-laki adalah gambaran kemuliaan hati seorang perempuan Jawa.19 Penindasan perempuan tidak hanya di Jawa dan di Minangkabau, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Hal itu seperti juga posisi perempuan Bali dalam rumah tangga. R. Van Eck menjelaskan dengan gamblang tentang nasib kaum wanita Bali sekitar tahun 1872 yang telah dimuat dalam buku Peranan dan Kedudukan Perempuan Indonesia karya Maria Ulfah Subadio, berikut kutipannya: "Tradisi Bali tidaklah didapati sebuah peraturan di manapun yang membatasi poligami, yang melindungi kaum wanita terhadap tindakan-tindakan sewenang-wenang kaum pria. Mari kita lihat di sini secara singkat apa yang diajarkan kepada orang Bali tentang hal ini. Seorang pria boleh mempunyai istri sebanyak yang diinginkannya dan dapat membelanjainya. Hanya setiap orang dilarang keras untuk memilih isterinya dari kasta yang lebih tinggi dari kastanya sendiri." "Seorang istri harus menurut saja tanpa mengeluh, malahan menerima dengan berterima kasih, apa yang diperkenan diizinkan oleh yang dipertuan-suami. Dan awas! Kalau timbul nafsu dalam hatinya untuk menyerahkan diri dalam pangkuan pria lain sebagai balas dendam atas kurang perhatian maupun hal lain daripada sang suami! Dia tahu benar, bahwa suaminya dalam hal itu tidak akan ragu-ragu untuk memakai untuk pada pertama kalinya perbuatan serong tersebut diketahui membunuhnya segera dengan keris atau menjualnya sebagai budak hina kepada penawar tertinggi. Selain daripada itu, undang-undang memberi kebebasan kepada seorang suami untuk menyia-nyiakan istrinya, dan demikian selama ia kehendakinya membiarkan saja atau 19 Muhajir Darwin. 2001. Maskulinitas; Posisi Laki-Laki Dalam Masyarakat Patriarkhis. dalam Menggugat Budaya Patriarkhi. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Hal 23 16
menyerahkannya sebagai jamuran kepada salah seorang kepada siapa ia mempunyai utang. Kalau ia kekurangan sedikit saja dalam melayani sang suami (ngayahin), maka suaminya boleh menceraikannya untuk selama-lamanya (mepasah), dalam hal mana ia kehilangan semua haknya atas anak-anaknya dan boleh pulang ke keluarganya dengan membawa 1/3 bagian daripada barang-barang bergerak." Indonesia merupakan negara penganut budaya patriarki yang memosisikan perempuan pada kelas kedua setelah laki-laki. Indonesia berpenduduk sebagian besar adalah muslim. Selain sistem dan struktur budaya asli Indonesia, banyaknya pemahaman terhadap teks agama secara tekstual juga menjadi dasar pendiskriminasian hak-hak perempuan Indonesia dalam rumah tangga dan perkawinan. Selain itu banyak pula kitab klasik yang membahas khusus kewajiban perempuan dengan segala pembatasan dan peminggiran posisi perempuan seperti Uqud Al Lujain karya Imam Nawawi al Jawi. Kompleksitas perempuan dapat diamati dinamikanya dalam sejarah manusia, munculnya manusia selalu dibarengi kemunculan perempuan. Namun, volume pembicaraan miring tentang perempuan lebih nyaring dibanding laki-laki, misalnya dalam sejarah manusia pertama, Hawa dianggap perempuan yang menjerumuskan Adam karena digoda setan. Hingga sejarah telah mencatat bagaimana perilaku masyarakat jahiliyah terhadap bayi perempuan, mereka sampai hati mengubur hidup- hidup bayi perempuan yang tak berdosa. Perlakuan yang sama terhadap perempuan juga dirasakan di Prancis. Dua abad sebelum Islam datang sebagian mempertanyakan perempuan itu manusia apa setan? Apakah perempuan itu binatang? Mereka dianggap seperti unta dan anjing galak karena mereka adalah penangkap iblis.20 Di Mesir juga terjadi hal yang sama, setiap tahun dilakukan pemujaan terhadap sungai Nil dengan jalan mengorbankan gadis-gadis cantik untuk dilempar ke dalam sungai Nil. Bahkan dalam perundang- undangan Romawi, wanita dipandang sebagai makhluk yang tak sempurna, sehingga hak-haknya tidak terlepas dari hak suaminya. Di negeri Yunani 20 Abdul karim nafsin dan Mifta Lidya Afiandani. 2005. Perempuan Sutradara Kehidupan. Mojokerto: Al Hikmah. Hal 9 17
Kuno dan Persia, perempuan diperlakukan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Begitu pula di India kuno, apabila suami mati istri juga harus dibakar dalam bara api dan turut terbakar bersama jenazah suaminya. Di negeri Tiongkok pun sama, perempuan harus dipenjara dalam rumahnya dan apa yang datang kepadanya harus patuh dan terima. Demikian juga dalam konfucu dinyatakan bahwa ada dua jenis manusia yang suka diurus yaitu tuduhan orang rendahan dan perempuan. Sedangkan pernyataan yang diberikan tokoh logika terkenal, Aristoteles menyebutkan bahwa perempuan sebagai manusia yang belum selesai yang tertahan dalam perkembangan tingkat bawah.21 Indonesia memiliki pahlawan perempuan yang sampai sekarang harum namanya. Beliau berusaha keras menuntut persamaan hak perempuan bumi putra yang terkungkung dalam adat istiadat yang sangat merugikan kaum perempuan, dialah R.A Kartini (1879-1904)22, seorang putri Adipati Jepara yang menentang adat pingitan bagi anak perempuan. Kartini dikenal karena banyaknya koleksi surat yang ditulis sebagai bentuk curahan hati gadis bumi putera kepada J.H Abendanon. Penindasan terhadap perempuan di Indonesia sampai awal abad ke- 20 dalam bentuk kawin paksa (perempuan banyak yang dikawinkan dengan suami yang belum pernah dilihatnya, atau sudah pernah dilihat tetapi belum dikenal; dalam segala hal hanya boleh bilang "ya" saja), poligami (dulu boleh dikatakan biasa saja seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan diam dalam satu rumah pula), kekuasaan tidak terbatas dari kaum laki-laki dalam perkawinan (seorang laki-laki dengan begitu saja sewaktu-waktu boleh menceraikan isterinya, tidak usah mengatakan sebab-sebabnya dan tidak ada beban kewajiban untuk menyokong istri yang diceraikan).23 Selain itu juga banyak praktik pernikahan dini yang terjadi dari kalangan perempuan tanpa memperhatikan kesiapan fisik maupun psikis karena rasa gengsi orang tua memiliki anak perempuan berumur dan adat kebiasaan tetap tinggal di rumah (gadis-gadis sejak mulai menginjak waktu dewasa tidak boleh meninggalkan rumah).24 Secara psikologis semua laki-laki merasa bangga dengan memiliki istri banyak. Naluri semua laki-laki memiliki potensi untuk melakukan 21 Ibid hal 12 22 Idjah Chodijah.1986. Rintihan Kartini. Jakarta: Ikhwan hal 16 23 A.K. Pringgodigdo. 1994. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat Hal 22 24 Ibid 18
poligami. Laki-laki merasa puas dengan mampu menikmati tubuh-tubuh perempuan yang identik dengan keindahannya. Oleh sebab itu, "agama" memberikan peluang akan hal itu. Berbeda dengan perempuan, mereka secara psikologis tidak memiliki hasrat untuk melakukan poliandri walaupun secara kemampuan dia mampu. Karena sesungguhnya perempuan lebih mengedepankan perasaan ingin dicintai dan dimiliki secara utuh oleh sosok laki-laki (suami). Jadi bagi perempuan, cinta suami adalah segala- galanya sedangkan bagi laki-laki badan perempuanlah yang menentukan kebahagiaannya (Hakeem:2005). Oleh sebab itu sangat menyakitkan bagi perempuan (istri) jika suaminya melakukan poligami, tetapi bagi laki-laki adalah hal yang biasa. Pernikahan dini dalam kaca mata kesehatan sangatlah berbahaya karena mengakibatkan munculnya penyakit kanker mulut rahim, selain itu kelahiran dari ibu yang terlalu muda akan mengakibatkan anak yang dilahirkan memilki kelambatan dalam berpikir karena secara medis sel yang dibuahi belum matang secara total. Dari sisi ibu yang melahirkan pun sangat berbahaya karena perkembangan alat reproduksinya belum sempurna sehingga banyak terjadi kematian saat melahirkan (Blackburn:2005) Surat-surat Kartini yang ditulis pada tanggal 25 Mei 1899 kepada Stella Zeehandelaar25, seorang gadis Belanda sebagai jeritan batin yang menggambarkan nasib perempuan waktu itu inilah penggalan kutipan surat Kartini: "Kami, gadis-gadis masih terantai kepada adat istiadat lama, hanya sedikitlah memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran itu. Kami anak perempuan pergi belajar ke sekolah, keluar rumah tiap-tiap hari, demikian itu saja sudah dikatakan amat melanggar adat. Ketahuilah, bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya sudah berumur dua belas tahun, lalu saya ditahan di rumah saya mesti masuk "tutupan"; saya dikurung di dalam rumah seorang diri, sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar ke dunia itu lagi, bila tiada serta seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama 25 Istri tuan Harsthalt, beliau belum pernah bertemu dengan R.A. Kartini; Cuma berkenalan dengan surat saja. 19
sekali bagi kami, dipilih oleh orang tua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami, sebenarnya dengan tiada setahu kami ...."26 Surat ini membenarkan deskripsi yang diberikan B.H. Lans kepala sekolah dari Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Ia membagi masa kehidupan perempuan Sunda (tempatnya bekerja) menjadi tiga periode masa kanak-kanak, masa penuh kepatuhan sebagai istri dan ibu, dan masa dengan pengaruh besar sebagai nenek27. sebagai barang yang diperlakukan sekehendak hatinya. Begitulah pandangan dan perlakuan perempuan kala itu. Perempuan tak ada bedanya dengan benda mati yang tidak dapat merasakan sesuatu, selayaknya sebuah benda, setelah pengguna puas membabat habis benda tersebut, maka pindahlah ia pada benda yang lain dan ia perlakukan sama benda tersebut dengan benda semula, dalam kata lain "Habis manis sepah dibuang"28. Dalam surat kabar Poetri Hindia edisi Maret 1911 memuat suara hati perempuan Indonesia masa itu sebagai berikut: Laki-laki menganggap perempuan sekarang perempoean bermaen dalam komedinja hidoep tjoema selakoe wajang. Anaqnegri oemoemnja dan kasian djoega marika jang soedah terpandang hadap dan terpeladjar-memandeng bininja sabatoelnja tida lebih dan tida koerang dari sekawan domba, dari siapa marika itoe tjoema maoe ambil keperloeanja sadja dan bahwa marika itoe bisa berlakoe sesoekanja. Atau sama dengan kembang jang haroem serta segar begitoe lajoe lantas diletakkan di mana sadja akan tjari laenja. Djika panasnja kecintaan soeda dingin. Tidalah marika itoe ambil perdoeli lagi dari sifat lahir atau batin para perampoean. Lantas marika itoe tida bisa didamaikan. Marika itoe tida bisa dapet kesenangan lagi pada istrinja dan dalam roemahnja sendiri tetap soedah "Sampe 26 Armijn Pane. 2006. Habis Gelap Terbitlah Terang. Jakarta; Bala Pustaka. Hal 35 27 Cora Vreede- De Steurs. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal 62 28 Abdul Karim Nafsin dan Mifta Lidya Afiandani. 2005. Perempuan Sutradara Kehidupan (di tangan Dia Masa Depan Dunia). Mojokerto: Al hikmah Hal 9 20
tjari kesenangan itoe pada laen perempoean. Sering kali perempoean djahat, mentjari kesenangan dengan minoeman keras, berdjoedi, dan lain-lain hal jang djahat." "Adoeh! Perempoean yang berani kasih inget akan kliroenja kehidupan terlepas itoe perempoean ini tida dapet terima hanja dapet mara" Perempuan sangat tidak berharga di hadapan laki-laki atau suaminya dan kaum perempuan juga sangat sengsara jika diperlakukan semacam ini, padahal perempuan punya perasaan yang sangat lembut. Perempuan hidup bagaikan wayang yang berkuasa untuk menjalankan dirinya sendiri tanpa komando kaum laki-laki. Jika melanggar dengan mencoba berjalan sendiri tentu akan mendapat marah besar dari suami. Para suami memandang istrinya bagaikan domba, suami akan mendatangi hanya jika ada perlunya, setelah selesai mereka pun akan menerlantarkan para istri dan mencari yang lain. Jika suami sudah tidak cinta lagi pada istrinya, laki-laki itu sekehendak hati meninggalkan istrinya (bahkan menceraikannya) dan mencari perempuan lain, minuman keras, berjudi, dan sebagainya. tidak Perempuan yang berani mengingatkan, tidak akan diterimanya, tetapi yang didapat malah kemarahan dari suami. Perlakuan sewenang- wenang pihak suami terhadap istrinya dalam hal ini dianggap sebagai suatu kewajaran dan tak akan ada satu pun dari orang lain akan membela kaum perempuan untuk lepas dari kungkungan keadaan yang semacam itu. Artikel lain yang ditulis oleh Siti Ramalah dalam soerat kabar Poetri Hindia edisi Januari 1910 dengan gamblang sekali membeberkan penderitaan yang dialami oleh kaum perempuan baik sebagai anak perempuan, istri, bahkan telah jadi ibu sekali pun, berikut penuturan Siti Ramalah: "Perempoean Djawa sesoenggoenja sebangsa jang tjilaka, karena sepandjang hidoepnja boleh di kata "Koeda beban" sedjak oemoer 9 tahoen jaitoe pada masa jang moelia koeat menanggoeng barang sesoeatoe keberatan, moelailah ia dipikoeli moeatan itoe, seperti: membentoe orang toeanya momong (djaga) adik adiknya, 21
menanak, membasoek kain badjoe melajani orang toeanja dan sebagainja." "Lebih besar dan lebih koeat ia, soedah tentoe lebih beratlah pekerdjaanja, laloe dateng kepada masa ia di koeasakan memilih soeami yang disoekai:soeka tak soeka harus ia menoeroet barang perintah orang toea. Djika soeaminya loempoeh sekalipoen asal orang toeanya soeka harus ia menaroeh senang djoega. Pada masa kawinja moelailah ia disakitkan hatinja oleh soeaminja, jaitu kalau ketika itu di adakan "tajoeban" (tandak) soeamipoen disuruh menari. Lebih-lebih sakit hati perempoean itoe, apabila sitanduk kebetoelan jang elok parasnja dan....memang ketjintaan soeami itoe." itu djahat, boesoek, timpang, "Soedah djadi laki-bini apabila si soeami tida soeka kepadanja boleh diperboeatkan dia sebagimana soeka soeami itoe, ditjeraikan ataoe dipersakitkan hatinja walaupoen ia menaroeh tjinta juga kepadanja. Tetapi kalau dia jang tak soeka dan soeaminja tjinta kepadanya tiadalah koeasa ia melepaskan dirinja dari tali pengikat kahwin. Djika selaloe enggan ia, datanglah nasib atasnja jeng lebih besar, jaitoe di noedjoeskan oleh soeami itoe. Betoel kasihan!" "Bahkan dikoeasakan minta bertjeraisedang di soeami tiada maoe memberi talak, biasa laloe dengan ongkos besar (pakrak) begitoepun apabila membetoeli soeami itoe seorang jang nakal beloem dapat bertjerai kalau belom tiga kali pakraknja." "Lebih kasihan lagi terkadang si laki itoe seorang pemalas, pemadat, hanja memikirkan enaknja sendiri. Si perempoean di soeroehnja bekerdja tjari pengidoepan: sepoelang dari pekerdjaan apabila hampa tangan terkadang di tjatji maki terkadang di tambah poela tampar karena tiada membawa kesoekaanan soeaminja (madat)." perempoean itu dikerdjakan seperti benar-benar 22
Banyaknya kekerasan yang diterima kaum perempuan oleh kaum laki-laki awal abad ke-20 sungguh sangat memprihatinkan dan cukup menjadi suatu alasan untuk menggalang kekuatan dalam mengubah adat yang telah lama berakar pada kebudayaan Jawa. Praktik pernikahan dini, kawin paksa, perceraian sewenang-wenang secara sepihak dari kaum laki- laki, dan kekerasan dalam rumah tangga sungguh sudah tidak dapat dibiarkan. Hal ini menjadi faktor pendorong perempuan untuk melakukan gerakan sosial sebagai upaya mengentaskan diri dari kubangan budaya dan kebiasaan yang merugikan tersebut. Siti Ramalah menuturkan dengan lantang dan berani dalam bahasa tulis tentang nasib perempuan waktu itu, tentu ini menjadi jeritan hati kaum perempuan yang sudah tidak kuat lagi melihat sebagian besar saudaranya ditindas, dinista, dianiaya, bahkan dicampakkan begitu saja tanpa rasa peri kemanusiaan. Perempuan diumpamakan bagai binatang, bisa dibayangkan penderitaan kaum perempuan hingga Siti Ramalah dengan menggunakan istilah "koeda beban" untuk menyebut kaum perempuan masa itu karena kesengsaraan yang luar biasa. Umur sembilan tahun merupakan umur yang sangat belia dan tergolong anak-anak, tetapi sudah dibebani tangung jawab yang sangat besar untuk masuk dalam bahtera rumah tangga yang didalamnya terdapat berjuta permasalahan yang membutuhkan kematangan berpikir, kesiapan fisik, dan kedalaman pengetahuan, serta kesabaran untuk mengatasinya. Perasaan perempuan sudah tidak ada harganya lagi, bahkan dianggap perempuan makhluk tak punya rasa hingga dengan seenaknya orang tua memaksa untuk mengawini laki-laki yang tanpa ada rasa cinta sama sekali dan belum tahu siapa laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya. Asal bapak senang, itulah prinsip pernikahan yang terjadi sekitar tahun 1910-an karena anak perempuan tiada kuasa untuk menolak kehendak orang tua walaupun hati menjalani dengan keterpaksaan. Penderitaan kaum perempuan akan lebih berat jika telah menyandang status sebagai Bini (istri) karena jika suami sudah tidak lagi suka atau cinta kepadanya suami akan berbuat seenaknya sendiri. Perempuan dengan mudahnya diceraikan oleh suami atau disakiti walau ia (istri) telah menaruh hati kepadanya. Jika si istri tak suka, tetapi suaminya cinta kepadanya, si istri tidak akan mampu melepas tali perkawinan tersebut. Perempuan (istri) tidak memiliki hak untuk melepaskan diri dari 23
tali perkawinan. Nasib istri yang enggan untuk melayani suami karena memang tidak cinta maka penderitaan istri pun semakin berat karena istri dinusyuskan oleh suami (diterlantarkan). Saat perempuan (istri) meminta cerai sedangkan suami tidak mau memberi talak, suami bisa meminta ongkos yang sangat besar sebagai penebus dirinya dan jika kebetulan suaminya nakal, istri tidak akan dicerai sebelum istri membayar sampai tiga kali. Nasib istri yang mendapat laki- laki pemalas, pemadat, yang hanya memikirkan enaknya sendiri si istri dipekerjakan seperti benar-benar kuda beban yang disuruh bekerja cari penghidupan apabila pulang tanpa membawa uang dia akan dicaci-maki, bahkan akan ditampar karena tidak membawa apa yang disukai suaminya (madat). Penindasan dan penyiksaan perempuan Indonesia dalam rumah tangga menjadi hal yang wajar bagi laki-laki, tetapi musibah besar bagi kaum perempuan. R.A Kartini menuliskan nasib perempuan Indonesia dalam suratnya yang dikirimkan kepada nyonya Abendanoon29 bulan Agustus 1900 berikut kutipannya: "Saudaraku si Kulit Putih yang sangat pengasih penyayang, yang luas pemandangan, yang berpikir tajam, tolonglah kami, angkatlah kami daripada lumpur derita sengsara ini, tempat kami didorong dibenamkan oleh loba laki-laki. Tolonglah kami, melawan loba laki-laki yang ganas, yang semata-mata memikirkan dirinya sendiri itu, sifat loba iblis yang sepanjang masa mengazab menindas perempuan, sehingga, karena biasa disiksa, tiadalah lagi memandang siksaan itu lalim, melainkan menerimanya dengan hati tunduk dan tawakkal, memandangnya jadi hak jadi pusaka, penderitaan setiap perempuan. Benar, aku masih muda, tetapi aku tiada buta dan tiada tuli, dan banyaklah sudah yang kulihat dan yang kudengar, bahkan sudah terlalu banyak, sehingga hatiku hancur karena sedihnya, sehingga dicambuknya hatiku supaya aku tegak berdiri laki-laki, yang sesungguhnya, 29 Istri Mr. Abendanon yang pernah menjadi directeur Departemen Onderwijs, eredienst en Nijverheid. Beliau disebut oleh Kartini Ibu. 24
melawan adat, kebiasaan yang jadi kutuk bagi perempuan dan anak-anak!"30. Perjuangan Kartini mampu menyadarkan perempuan Indonesia akan posisi, hak, kewajiban, dan peran yang sebenarnya sebagai anak perempuan, istri, ibu, dan nenek. Dalam surat kabar Poetri Mardika edisi Juli 1915 memuat artikel yang berjudul "Adat Jang Haroes Kita Linjapkan" menjelaskan masih banyaknya praktik pernikahan dini di masyarakat karena orang tua merasa malu jika memiliki anak perempuan yang berumur 12 tahun belum juga mendapat suami. Orang tua berupaya keras mencarikan laki-laki yang mau menikahi anak perempuannya tanpa meminta pesetujuan anak perempuannya bersedia atau tidak. Ketika pihak laki-laki telah setuju dan mau menikah dengan putrinya, orang tua tak sepatah kata pun meminta persetujuan putrinya untuk kawin dengan lelaki pilihannya itu karena berpikir cinta orang perempuan akan tumbuh dengan berjalannya waktu. Perkawinan merupakan awal kesengsaraan bagi kaum perempuan Indonesia. Dalam surat kartini yang dikirimkan kepada nona Zeehandelaar pada tanggal 25 Mei 1899 menggambarkan kawin adalah azab, berikut kutipan surat Kartini: "Dan kawin di sini, aduh, dinamakan azab sengsara masih tiada akan sengsara, kalau hak semuanya bagi keperluan laki-laki saja dan tiada sedikit juapun bagi perempuan? Kalau hak dan pengajaran kedua-duanya bagi laki-laki semata- kalau semua-muanya dibolehkan dia perbuat?." terlalu halus! Betapa nikah itu "Cinta, apakah yang kami ketahui tentang perkara cinta itu? Betapa kami akan mungkin sayang akan seorang laki-laki dan seorang laki-laki kasih akan kami, kalau kami tiada berkenalan bahkan yang seorang tiada boleh melihat yang lain? Anak gadis dan anak muda dipisahkan benar-benar ...."31 30 Armijn Pane. 2006. Habis Gelap Terbitlah Terang. Jakarta: Balai Putaka. Hal 55. 31Armin Pane. Op. Cit hal 36 25
Hal ini yang menjadikan kehidupan perempuan dalam rumah tangga bagai tidak ada harganya dan hak perempuan sudah tidak diperhatikan karena istri tidak kenal kepada suaminya sendiri. B. Diskriminasi Perempuan Perempuan sesungguhnya makhluk yang sama dengan laki-laki namun memiliki bentuk (secara fisik) yang berbeda. Berdasarkan bentuk fisik yang berbeda itu melahirkan peran yang berbeda pula. Tidak heran kalau istilah perempuan selama ini sering memunculkan stereotipe lemah, lembut, tergantung yang ditanggapi secara reaksioner, bahkan tidak jarang dilakukan melalui mulut kaum feminis sendiri.32 Secara bilogis memang ada perbedaan di antara kedua pangkal paha milik seorang manusia yang bertampang laki-laki dan seorang manusia bertampang perempuan. Dengan dasar pembedaan itu pula pernyataan- pernyataan bahwa kekuatan perempuan laki-laki biasa diucapkan orang. Meskipun agak bernada filosofis, mereka berdua baik manusia perempuan maupun manusia laki-laki sesungguhnya sama dalam hal punya "jiwa abadi" yang tak mengenal pembedaan jenis seks.33 lain dengan Munculnya teori seperti Teori Psikoanalisis dari Sigmund Freud yang bertitik pada "penis envy" perempuan dilihat sebagai laki-laki yang kurang lengkap, anggapan ini menimbulkan perasaan rendah diri bagi perempuan yang tidak ada habis-habisnya. Teori fungsionalis menentukan kedudukan perempuan dalam keluarga berdasarkan alasan bahwa fungsi tersebut yang paling menguntungkan masyarakat pada umumnya. Namun, apabila hanya menjalankan fungsi dalam keluarga saja dan tanpa pernah diberi fungsi di luar keluarga, membuat perempuan menjadi picik dan bodoh. Keadaan ini seolah-olah membenarkan anggapan bahwa perempuan mempunyai sifat lemah dan bodoh.34 Ketergantungan mengandung arti bahwa dalam masyarakat terdapat lapisan kelompok manusia yang berkedudukan atas dan bawah. Lapisan yang di atas mempunyai kesempatan "melakukan segala sesuatu" untuk menentukan atau mengatur kelompok manusia yang berada di lapisan 32 Budi Susanto SJ. 1992. Kekuasaan (Pria) dan Siasat Keperempuanan. Dalam Citra Wanita dan Kekuasaan (jawa). Yogyakarta: Kanisius hal 9 33 Ibid hal 10 34 A.P. Muniarti. 1992. Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan. Dalam Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa). Yogyakarta: kanisius hal 23 26
bawah.35 Pembagian peran laki-laki dan perempuan memunculkan dua teori besar yaitu teori nature dan teori nurture (kebudayaan). Teori nature atau kodrat selamanya tidak dapat diubah, tetapi keadaan atau tatanan hidup manusia yang berasal dari manusia diistilahkan dengan teori nurture atau budaya masih dapat berubah. Sejalan dengan pandangan tersebut, tatanan hidup dan pandangan masyarakat yang diperuntukkan bagi perempuan yang berasal dari kebudayaan manusia masih dapat diubah, apabila ternyata tatanan hidup atau pandangan tersebut menciptakan ketidakadilan bagi perempuan khususnya dan manusia pada umumnya. Situasi yang membuat kabur untuk membedakan mana yang buatan manusia mana yang ciptaan Allah, inilah yang mendorong manusia untuk kritis dan dinamis dalam mengikuti perkembangan sejarah. Allah dzat yang maha adil tidak akan membuat tatanan kehidupan manusia dengan mendiskriminasi atau memarginalkan salah satu pihak. Pemahaman yang bias tersebut akibat dari interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara tekstual menyudutkan posisi kaum perempuan. Ayat-ayat yang dimaksud, antara lain: Q.S Al Nisa' ayat 136 Q.S. al Nisa' ayat 3437, dan Q.S. Ali Imran ayat 36 38. Ayat ayat tersebut menegaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan yang lain tidak ada perbedaan, termasuk di dalamnya antara perempuan dan laki-laki. Karena itu tidak perlu semacam superioritas suatu golongan, suku, bangsa, ras, atau entitas gender terhadap lainnya. Kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, termasuk persamaan antara perempuan dan laki-laki. Penjelasan di atas menegaskan equalitas perempuan dan laki- 35 Ibid. 36 "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya (menurut jumhur ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk ) Nabi Adam A.S berdasarkan hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim) Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..............". Yang dipahami melegitimasi perbedaan asal penciptaan Adam dan Hawa 37 "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita),..........". Yang dipahami sebagai pengakuan atas kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. 38Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya diapun berkata, " Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan........". yang dianggap melegitimasi keutamaan laki-laki atas perempuan 27
laki.(Mulia, 2007: 5) Senada dengan Al-Qur-an, sejumlah hadits nabi pun menyatakan bahwa sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar laki-laki.39 Kesalahan dalam memahami ayat-ayat ini dapat memengaruhi posisi laki-laki yang otoriter dan menjadikan perempuan tidak berdaya, bahkan tidak berfungsi maksimal serta merendahkannya. Menurut Muhyiddin Abdusshomad dalam tulisannya menuturkan kenapa berbicara masalah laki-laki dan perempuan selama ini yang tersaji adalah tafsir-tafsir yang tafsir terkesan mendeskriditkan kaum perempuan? Padahal dimaksudkan untuk menggali dan mencari hukum Tuhan yang sudah pasti mengandung kemashlahatan dan keadilan khususnya dalam kedudukan laki- laki dan perempuan. Metode penafsiran digolongkan dua bagian besar, yaitu metode tahlili dan mudhu'i. Metode tahlili merupakan tafsir yang menganalisis dan teks-teks Al-Quran berdasarkan kronologi dan urutan memaparkan penulisan Al-Quran yang terdapat dalam mushaf usmani. Titik berat dari tafsir ini, menjadikan teks-teks sebagai fokus utama analisis. Yang kedua adalah model penafsiran yang mengkaji suatu tema khusus dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Kemudian dianlisis dengan memperhatikan asbabun nuzul dan membandingkan satu ayat dengan yang lain. Kemudian diambil kesimpulan umum dari ayat-ayat tersebut (Nafsin, 2005:47). Penafsiran ini bukan berarti menafikan teks. Susunan redaksi teks tersebut digunakan untuk mencari maksud Tuhan yang maha adil dan bijaksana. Hanya saja dominasi teks agak dikurangi, dengan lebih memperhatikan segala faktor yang mengiringi kemunculan teks tersebut. Hal itu sesuai dengan qoidah ushul fiqh: ْلْا َوُِةَن ِم ْزَ (hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat dan adat istiadat serta keadaan) ُِلا َو ْحَ ْلْا َوُِدِعا َوَعْلا َُوُِةَنِكْمَ ُُمْكُحْلَا ْلْاُ ِرُّيَغَتِبُُرَّيَغَتَي ُ Adapun dari hadits, antara lain hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At Turmudzi yang menjelaskan bahwa: "Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok (dzil'in a'waj)", atau hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Al-Nasa'i, dan Ahmad yang 39 Lihat antara lain hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al Turmudzi 28
mengatakan bahwa "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan". Banyak orang yang menafsirkan teks- teks agama secara apa adanya tanpa memperhatikan konteks waktu, ruang, dan keadaan sehingga muncul penafsiran yang memosisikan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Hal ini yang memunculkan anggapan rekonstruksi posisi laki-laki dan perempuan adalah kodrat yang tidak bisa diubah. Menurut imam Ibnu Hajar, hadits ini ditujukan pada suatu kasus di mana perempuan yaitu Bauran binti Syiyurah Ibnu Kisra, Ratu Persia, mengalami kehancuran karena ketidakmampuannya dalam memimpin (Muhammad:2004). Banyak yang bukan karena menafsirkan hadits tersebut dengan metode tahlili sehingga hanya melihat secara tekstual, bukan berdasarkan pada kaidah jenis kelaminnya ُِبَابَّسلاُ ِص ْوُصُحِب ُ َلَُ ِظْفَّللاُ ِم ْوُمُعِبُُة َرْبلإا (yang dilihat hanya keumuman teks bukan kekhususan motifnya). Visi dan misi ajaran Muhammad adalah kemashlahatan dan keadilan. Menurut Syatibi harus dilihat dari tujuannya yang diistilahkan dengan maqashid al syariah yang dalam istilah Fazlur Rahman disebut ide moral yang mengakar pada prinsip keadilan (al-'adl). Dengan demikian yang perlu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat bukanlah hukum, melainkan mashlahah sebagai wujud konkret dari maqashid al syariah atau moral itu sendiri40. Hukum bisa diubah dan harus diubah jika tidak lagi mampu menopang terealisasinya mashlahah dan moral dalam kehidupan. Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang sangat panjang. Dalam tatanan ini perempuan ditempatkan sebagai the second human being (manusia kelas kedua) berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pembentukan struktur masyarakat ini diyakini sebagai ketentuan Ilahiyah yang tidak bisa diubah, padahal setelah dirunut dari awal ternyata struktur tersebut hanya hasil dari sebuah kultur sosial suatu peradaban. Karena persepsi tersebut dianggap benar timbullah berbagai kekerasan, penindasan, pelecehan seksual, dan sebagainya terhadap kaum perempuan. 40 Siti Musdah Mulia . 2004. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 127 29
Selain dari penafsiran terhadap teks-teks agama yang secara tekstual, adat yang berlaku di Indonesia yang menganut budaya patriarki, yaitu budaya yang sangat menjunjung tinggi derajat laki-laki dengan mengesampingkan hak-hak perempuan. Hal yang lebih berbahaya adalah pihak ini menganggap paling benar karena memiliki segala dalil ajaran agama. Perbedaan penafsiran tersebut karena adanya perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang sosio kultural dan sosio historis41 yang menambah runcing anggapan salah terhadap perempuan tersebut. Akibatnya muncul suatu gerakan sosial untuk mengoreksi kondisi tidak menentu, untuk yang banyak menimbulkan problem atau menghadirkan suatu kehidupan baru yang lebih baik (Soenyono 2005:3). Adat istiadat Jawa telah mendarah daging dalam sanubari bangsa dengan menganggap wanita dicipta dari, dan untuk laki-laki sehingga keberadaannya hanya sebagai pelengkap. Golongan ini selalu mencitrakan kemuliaan perempuan dari segi seksualitas saja seperti yang terdapat pada Serat Panitisastra42 "Lamun mukyaning wanudya tan lyan gemuhing kang payudara kalih ingema neng papreman" (Keutamaan bagi wanita tiada lain sintalnya kedua payudara untuk ditimang di ranjang).43 Dalam Serat Panitisastra X.10 dan X.11 nyata-nyata melarang keras untuk menjadikan kaum perempuan sebagai penuntun hidup atau pemimpin yang berada di barisan terdepan karena akan membawa bahaya yang besar jika sampai terjadi "Ayya manut budining dyah atemah denerang-erang ing sami kang sujana Pararya. Oleh wirang ing wong sanagari yen anurut budining wanudya tanwun papa tinemune yen sisip tekeng lampus" (Jangan menurutkan pikiran perempuan akhirnya akan diejek oleh sesama, oleh para arif dan para utama, akan mendapat malu di seluruh masyarakat: tak urung papa akan didapat, salah-salah sampai pada maut44). Hal ini senada dengan hadits Rasulullah yang melarang memberikan suatu kewenangan kepemimpinan kepada kaum perempuan dalam haditsnya Rasulullah bersabda: "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menjadikan seorang wanita menjadi pemimpin mereka" (HR Bukhari). 41 Ibid hal 118 42 Merupakan gubahan dari karya sastra jawa kuno oleh Paku Buwana V mengupas masalah wanita 43 Sudewa, 1991. Serat Paniti Sastra, Tradisi, Resepsi, dan transformasi ILDEP/Duta wacana Universirty Press: Yogyakarta. Hal 47 44 Ibid. Hal 71 30
Hal yang sejalan dengan pemahaman di atas seperti dalam serat panitisastra "Mangkana ngling sang parameng sastra: ana dyah bener atine yen ana gagak pingul lawan tanjung tawuh ing curi kono ono wanudya atine rahayu". (Beginilah kata sang bijak dalam sastra: ada perempuan lurus hati bila ada gagak berwarna putih dan bunga tanjung tumbuh di batu cadas, di situlah baru ada wanita dengan hati budiman.45) Berdasarkan serat tersebut laksana tak akan ada perempuan yang baik karena dianggap sebagai suatu kemustahilan sampai-sampai mensyaratkan hal tersebut dengan hal yang tidak mungkin terjadi hingga akhir zaman. teks agama yang mengatakan wanita berasal dari tulang bengkok yang harus selalu diluruskan, jika tidak diluruskan selamanya akan menjadi bengkok. Selain itu kaum perempuan diberi label sebagai manusia yang kurang akal dan agamanya seperti yang berada pada sabda nabi: Pemikiran semacam ini dikuatkan oleh نلا نيدوُلقعُتاصِقانُُُءاَسُِ Pandangan yang lebih rendah lagi seperti yang terdapat dalam Serat Panitisastra sang pujangga menjelaskan:"Wuwuse kang wus (putus) ngelmi kaprawolu wanudya tuwin wiwekanipun pan kapara astha ta malih" (Kata mereka yang telah khatam dalam ilmu, wanita hanyalah seperdelapan dibandingkan pria dalam hal kepandaian dan kekuatan, dalam hal kebijaksanaan masih dibanding delapan lagi). Pendapat ini sungguh sangat merendahkan perempuan sehingga terjadi diskriminasi dalam rumah tangga yang terlalu terhadap kaum perempuan khususnya di Indonesia. lan priya ing kabisan myang kuwate Ajaran Nyi Hartati kepada anaknya Rancangkapti yang tertulis dalam Serat Centhini tentang "kias lima jari tangan", tampak sekali bahwa ajaran tersebut mempunyai kecenderungan melemahkan kedudukan perempuan dalam rumah tangga di hadapan suami. Ajaran tersebut menuturkan bahwa: 1. Jempol (ibu jari), berarti "Pol ing tyas". Sebagai istri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti. 45 Ibid. 31
2. Penuduh (telunjuk), berarti jangan sekali-kali berani mematahkan "tudhung kakung" (petunjuk suami). Petunjuk suami tidak boleh dipersoalkan. 3. Penunggul (jari tengah), berarti selalu "meluhurkan" (mengunggulkan) suami dan menjaga martabat suami. 4. Jari manis. Berarti tetap manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu. 5. Jejenthik (kelingking), berarti istri harus selalu "athak ithikan" (terampil dan banyak akal) dalam sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suami hendaknya cepat, tetapi lembut.46 Perempuan merupakan manusia yang jika dibanding laki-laki karena perempuan dicipta selangkah lebih hebat. Perempuan dapat melakukan pekerjaan laki-laki, tetapi laki-laki tidak dapat melakukan pekerjaan perempuan, mulai dari haid, mengandung, melahirkan dan menyusui, bahkan dalam mendidik anak perempuan lebih piawai.47 Statemen ini bukanlah merupakan statemen yang meninggikan kedudukan perempuan atas laki-laki, tetapi menunjukkan setiap unsur masyarakat adalah setara dengan fungsi yang berbeda. lebih beruntung 46A.P. Muniarti. 1992. Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan. Dalam Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa). Yogyakarta: kanisius hal 24 47 Op. Cit Hal 39 32
Bab III Kesadaran Perempuan Indonesia Setiap harapan tidak akan mungkin tercapai dengan tiba-tiba. Begitu pula perempuan Indonesia dalam memperjuangkan persamaan hak- haknya dalam rumah tangga dan perkawinan. Perjuangan perempuan Indonesia ini merupakan usaha untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Perempuan Indonesia berjuang melalui beberapa tahap, seperti tahapan yang ada dalam gerakan sosial menurut Baldridge yaitu: 1. premovemen stage (tahap pragerakan), 2. awakening stage (tahap membangun kesadaran), 3. movement building stage (tahap membangun gerakan), 4. influence stage (tahap memengaruhi kelompok sasaran), 5. outcome stage (tahap pencapaian hasil, efek gerakan yang telah terlihat pada kebijakan). Tahap awal adalah premovement stage (tahap pragerakan). Pada tahap ini gerakan sosial akan muncul secara pelan dan dengan penuh cobaan, dari serangkaian kondisi-kondisi yang unik, yang secara khas mencakup suatu periode jangka panjang mengenai tekanan dan diskriminasi sosial berpasangan dengan suatu periode jangka pendek mengenai kemajuan yang menghasilkan harapan yang meningkat. Ketika harapan menjadi maju, suatu gerakan sosial revolusioner akan menjadi berkembang48. Pada bab ini memaparkan pragerakan perempuan dengan menunjukkan harapan-harapan dan beberapa tekanan yang ada. Ketidakadilan dan tirani adalah musuh terbesar umat manusia dan kemanusiaan. Para penguasa lalim adalah mereka yang hidup dari kemiskinan dan ketakutan manusia lain. Watak hidup penguasa tersebut menjadikan kuatnya tendensi untuk mempertahankan situasi dan selalu menggagalkan perubahan. Gerakan dalam hal ini adalah jalan yang paling mungkin untuk mengubah tirani menjadi demokrasi (Soenyono 2005:1). Manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang dibekali perasaan 48 Soenyono. 2005. Teori-Teori Gerakan Sosial. Surabaya: Kampusina. Hal 73 33
dan hati nurani. Selain itu fitrah penciptaan manusia didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan persamaan. Salah satu akses negatif dari ideologi gender adalah terbentuknya struktur budaya patriarki. Budaya ini memosisikan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki atau dalam masyarakat terjadi dominasi laki- laki49 sehingga muncul beberapa gerakan untuk menolak sebagai bentuk gerakan sosial oleh masyarakat yang merasa direndahkan atau didiskreditkan. Menurut Ted Gurr (1972) dalam bukunya yang berjudul Why Men Rebel yang dikutip oleh Soenyono (2005) dalam bukunya Teori- Teori Gerakan Sosial munculnya suatu gerakan sosial karena adanya kondisi lingkungan praktis dan budaya mereka yang menciptakan terjadinya kesenjangan yang panjang antara harapan mereka dan kemampuan mereka untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Gerakan sosial juga muncul karena akibat terjadinya deprivasi relatif, yakni ketika di hadapan masyarakat terbentang jurang panjang yang memisahkan antara harapan- harapan masyarakat dengan kemampuan mereka mendapat sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi harapan-harapan yang mereka inginkan50. Setiap manusia memiliki harapan untuk mendapat kehidupan yang baik, perlakuan yang baik, pendidikan yang baik. Nasib perempuan masa Kartini sungguh sangat memprihatinkan, baik kedudukannya dalam rumah tangga, masalah pendidikan, atau bahkan masalah kebebasan dalam bergaul dan banyak lagi pembatasan ruang gerak bagi perempuan Indonesia. Sehingga muncul suatu upaya untuk keluar dari keadaan yang ada untuk menuju pada keadaan yang lebih baik. R.A. Kartini sebagai inspirator awal perjuangan perempuan di Indonesia. Melalui surat-suratnya mampu membakar semangat untuk melakukan perubahan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sejak awal abad ke-19 beberapa perempuan Indonesia telah tampil di panggung sejarah secara perorangan dalam membela tanah air dan bangsanya. Pada masa itu umumnya masih banyak wanita Indonesia 49 Ibid 50 Jurang pemisah ini melahirkan suatu kondisi yang disebut sebagai kekecewaan relatif (relative deprivation).suatu gerakan terbuka yang disertai dengan serangkaian tindakan agresi terhadap sasaran- sasaran yang di tuju akan dilakukan oleh seseorang tau kelompok orang kalau kondisi Progressive deprivationtelah mereka alami. Untuk sampai pada kondisi Progressive deprivation ini, Gurr (1972) mengemukakan tahapan-tahapan tertentu yaitu: (1) bertambahnya ketidak puasan masyarakat, (2 terjadinya upaya politisasi terhadap ketidakpuasan, (adanya gerakan yang mengaktualisasi ketidakpuasan dalam bentuk aksi kekerasan kolektif terhadap sasaran-sasaran yang dituju.)) 34
yang masih terbelenggu dalam adat istiadat yang kolot sehingga mereka seakan-akan terkucilkan dari masyarakat ramai dan bidang pendidikan. Surat pertama ditulis Kartini pada 25 Mei 1899 dan Kartini menceritakan lingkungan tempat tinggalnya secara gamblang kepada sahabat penanya Stella Zeehandelaar yang belum pernah jumpa dengan kartini secara langsung. Berikut kutipan Kartini menerangkan rumitnya mendapat pendidikan: "Aku.....anak perempuan kedua dari Bupati Jepara, Dan aku mempunya laki-laki dan perempuan......... Almarhum kakekku adalah Bupati Jawa Tengah yang pertama membuka pintunya untuk tamu dari jauh seberang lautan- peradaban Barat. Semua anak- anaknya.... mempunyai.... kecintaan terhadap kemajuan yang diturunkan dari ayah mereka, dan mereka pada gilirannya memberikan anak-anak mereka pendidikan yang sama yang dulu mereka nikmati....... kami, anak-anak perempuan yang masih terbelenggu oleh adat istiadat lama, hanya boleh memanfaatkan sedikit saja dari kemajuan di bidang pendidikan itu. Sebagai anak perempuan setiap hari keluar rumah untuk belajar di sekolah sudah merupakan pelanggaran besar terhadap adat negeri kami." lima orang saudara kepada Kartini adalah gadis yang sangat cerdas yang berkemauan keras dalam hal pendidikan. Cita-citanya sangat jauh ke depan jika dibanding dengan teman sebayanya. Kepedulian Kartini terhadap nasib perempuan pribumi yang lain tentang pentingnya pendidikan memunculkan kekuatan yang besar bagi perjuangannya. Peran perempuan sebagai istri di dalam keluarga maupun sebagai ibu yang memberikan fungsi yang besar kepada anak-anaknya di dalam rumah tangga. Suatu peranan yang sangat besar bahkan sebagai "teman setia" suami menuju cita-cita yang hendak dicapai yaitu "mendidik putra- putrinya sehingga menjadi manusia yang baik dan berbudi, soko guru-guru masyarakat, kebanggaan tanah air bangsa". Dalam surat Kartini kepada Nyonya Abendanon pada 21 Januari 1901, Kartini menyatakan bahwa perempuan harus dapat terlebih dahulu 35
mengembangkan potensi diri agar nanti dapat menjadi ibu yang dapat diandalkan generasi berikut kutipan surat kartini: "Dari perempuanlah manusia pertama kali menerima pendidikan..... dan makin lama makin jelas bagiku bahwa pendidikan yang pertama kali itu bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimana ibu-ibu bumi putera dapat mendidik anak-anaknya jika mereka sendiri tidak berpendidikan?.... bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia pengajaran kepada anak-anak perempuan akan merupakan rahmat." Surat Kartini tersebut seiring dengan ajaran agama Islam. Tahapan perempuan yang telah menjadi ibu diharapkan mampu menjadi Ummun Morobbiyah yaitu ibu yang mampu mendidik anak-anaknya. Karena pada dasarnya anak bagaikan kertas putih yang warna apapun akan sangat mudah menempel di dalamnya dan jika sudah menempel akan sulit untuk dihilangkan, ini biasanya diungkapkan dengan istilah pondasi anak. Jika benar ibu dari anak-anaknya mampu memberikan pendidikan yang bagus, maka tentu sang anak akan memiliki karakter dan pengatahuan yang kuat sebagai generasi masa depan. Ini yang maksud dari kata-kata Kartini "pendidikan yang pertama kali bukan tanpa arti". Jika ibu mampu menjadi pendidik bagi anak-anaknya maka ungkapan al bait madrasatul ula (rumah adalah sekolah yang pertama) benar-benar terwujud. ibu (perempuan) harus benar-benar mendidik tidak hanya memerintah dan menyalahkan, tetapi harus mampu menjadikan dirinya seakan menjadi suatu lembaga sekolah, sebagaimana dikatakan syair yang baik: Dalam mendidik anak, فا َرْع ُْلْاًُابِ يَطاًبْعَشُ َرْدَمُُّمُلْا (Ibu itu laksana sekolah jika anda menyediakan-samalah seperti Anda menyediakan suatu umat yang baik keturunannya) Surat Kartini yang dikirim kepada Nyonya N. Van Kol istri Insinyur H. Van Kol - salah satu pendiri Partai Sosialis Belanda dan juga anggota parlemen - Kartini sekali lagi menekankan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan sebagai alat untuk melarikan diri dari kawin paksa, 36
"Suatu rahmat yang sangat besar bagi masyarakat bumi putera jika kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk perempuan itu sendiri sangat kami inginkan mereka mendapat pemgajaran dan pendidikan.satu-satunya jalan yang terbuka bagi gadis Jawa dan terutama gadis bangsawan adalah perkawinan... bangkitkan perempuan Jawa. Ajarkan dia suatu kepandaian agar tak lagi menjadi korban tak berdaya......" Seiring dengan evolusi di masyarakat, perempuan Indonesia menjadi makin sadar mengenai pentingnya pendidikan bagi mereka. Perempuan Indonesia memahami bahwa mereka memikul tanggung jawab besar dalam mendidik calon generasi masa depan. Mereka sadar bahwa pendidikan sangat dibutuhkan agar dapat menjadi istri dan ibu yang baik. Pendidikan menduduki tempat yang sangat penting. Pendidikan berfungsi sebagai faktor yang memberi latihan-latihan praktis pada taraf permulaan, dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan derajat, dan persamaan kedudukan dalam masyarakat. Pendidikan mampu membuka keterasingan dan pikiran serta dapat menerima pemikiran-pemikiran maupun ilmu pengetahuan baru dari luar. Hasil pendidikan itulah yang kemudian membuahkan timbulnya pergerakan nasional pada awal abad ke-20 yang biasa disebut golongan elit modern sebagai dampak dari politik etis (Neil, 1984). Sebuah pepatah berkata, bila kita mendidik seorang laki-laki maka sebenarnya kita telah mendidik seorang laki-laki, tetapi bila membina seorang perempuan maka niscaya kita telah membina suatu generasi. Perempuan adalah ibu generasi dan ibu peradaban, di tangan ibu lah pembinaan seorang anak pertama kali dimulai. Naluri ini yang akan terbawa sampai ruang publik untuk membina masyarakat dalam membangun dan mengubah generasi yang lebih baik. Oleh karena itu perempuan harus memiliki pendidikan yang cukup sebagai bekal untuk perbaikan umat.51 Agama Islam pun telah gamblang dan jelas menyerukan akan pentingnya pendidikan. Perempuan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan lapangan hidup, maka perempuan perlu peranannya dalam semua 51 Rully AC. 2006. Wanita dan Perubahan, dalam Pendidikan Unggul Dambaan Kita. Surabaya: Alif edisi September. Hal 9 37
berpengetahuan. Bagaimana mungkin perempun bodoh akan menjadi tiang yang baik dan kokoh bagi suatu negara, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw: ْتَدَسَفَف ْتَدَسَف اَذِا َو ْتَحُلَصَف ْتَحُلَصاَذإ ِدَلاِبلاُداَمِع ُةأ ْرَملا (Wanita adalah tiang negara, apabila ia baik maka negara akan baik dan apabila ia rusak maka negara akan rusak). Dan bagaimana pula ia berfungsi sebagai pendidik dan pembina bagi anak-anaknya, itu, Rasulullah memerintahkan agar orang Islam wajib menuntut ilmu, perintah tersebut dengan tegas ditujukan tidak hanya bagi laki-laki, tetapi juga perempuan: jika ia tidak berpengetahuan. Oleh karena لُكُىَلَعٌُُةَضْي ِرَفُُِمْلِعلاُُُبَلَط ُ مِلْسُمُُِ (Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang laki-laki). Walaupun secara teks hadits tersebut mewajibkan menuntut ilmu hanya bagi kaum muslim laki-laki, tetapi secara maknawi hadits tersebut ditujukan kepada seluruh kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, kewajiban menuntut ilmu dibebankan kepada muslim laki- laki dan perempuan. Orang sering mempunyai persangkaan yang salah terhadap pandangan Islam mengenai pendidikan perempuan, terutama bagi kalangan yang kurang memahami agama Islam. Dari beberapa dalil agama tersebut jika kita berpikir objektif dan ilmiah, tidak akan ada muncul kesimpulan lain yang dapat diambil, kecuali mengakui bahwa Islam mendorong perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Cita-cita Islam ini seharusnya menjadi dasar visi utama bagi perumusan dan pembentukan setiap pandangan dan keputusan yang menyangkut tema-tema hubungan sosial kemasyarakatan dan relasi-relasi kemanusiaan. Sehingga dapat dipahami konsensus para ulama untuk menyatakan bahwa "Setiap keputusan hukum harus didasarkan atas keadilan dan diarahkan bagi kehidupan sosial (kemashlahatan). Pandangan para ulama ini didukung dengan Ushul Fiqh: ُِاللُُع ْرَشَُّمَثَفُُُةَحَلْصَملاُ ْتَد ِج ُوُاَمُثْيَح (Di mana ada kemashlahatan disitulah hukum Tuhan (Allah)) Permulaan tahun 2000 pun ini masih banyak saja terutama di desa-desa orang tua yang mengatakan "untuk apa perempuan sekolah 38
tinggi-tinggi toh nanti ke dapur juga". Padahal waktu terus bergulir hari demi hari telah silih berganti dan seiring dengan itu pula segala perubahan mengikutinya, kondisi alam, zaman, dan keadaan pun mengalami perkembangan. Apabila perempuan pada setiap zaman enggan membekali diri dengan ilmu yang cukup, yang terjadi adalah terciptanya generasi yang kerdil dan terbelakang fisik serta psikisnya. Bila kondisi yang demikian terus berlangsung generasi yang tumbuh dari waktu ke waktu tidak pernah berubah bahkan akan lebih buruk. Perempuan harus tampil berani membekali diri dengan cukup ilmu bahkan harus lebih baik, ia harus dapat menepis semua prasangka perempuan identik makhluk lemah dan biang kerok persoalan hidup sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah kelam perempuan tempo dulu. Dalam surat kabar Poetri Mardika pernah memuat ada kelompok yang berpendapat perempuan mendapat pendidikan adalah telah melanggar syariat Islam. Hal itu harus diluruskan karena telah nyata-nyata sendiri memerintahkan kaum perempuan agar memperoleh pendidikan. Kaum Islam sendirian. Dalam tidaklah memperjuangkan emansipasi perempuan, Kartini didukung ayah dan suaminya, Dewi Sartika pun dibantu oleh suaminya. Usaha-usaha itu telah dirintis oleh Raden Dewi Sartika sejak tahun 1904 dengan kemampuan yang ada padanya. Dewi sartika mengepalai sekolah perempuan di Bandung yang dipimpin oleh C. Den Hamer, seorang inspektur sekolah pribumi. Ia membuka semacam bentuk pendidikan untuk memberi pengajaran dan meningkatkan keterampilan khusus wanita di Jawa Barat. Pendidikan yang dikoordinasi oleh Dewi Sartika dikenal dengan Sekolah Istri atau Sekolah Gadis yang dibuka pada tanggal 16 Januari 1904 di daerah Paseban- Bandung. Mulai 1910 sekolah ini diurus oleh sebuah panitia terdiri dari "Njonja Resident, Njonja Assistent Resident, Njonja Inspecteur, Njonja Directeur Opleidingschool, Raden Ajoe Regent, Raden Ajoe Patih dan Raden Ajoe Hoofd-Djaksa. Commissie itu disebut: "Vereniging Kaoetaman Istri"52 perempuan berjuang Perempuan yang telah tamat dari Sekolah Istri dikenal dengan Keutamaan Istri dapat mendirikan sekolah-sekolah yang sama ditempat lain seperti: Keutamaan Istri Tasikmalaya (1913), Keutamaan Istri Sumedang 52 Sukanti Suryochondro. 1984. Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. Jakarta: Rajawali. Hal 81 39
(1916), dan Keutamaan Istri Padangpanjang yang didirikan salah seorang alumni keutamaan Istri Bandung pada tahun 1915. Secara sporadis sekolah- sekolah seperti itu dibuka dan tumbuh di mana-mana. Kartini dalam merealisasikan cita-cita untuk memajukan pengajaran bagi anak perempuan terutama di Jawa Tengah atas prakarsa C. Th. Van Deventer mendirikan Kartini Fonds. Tujuannya adalah untuk mendirikan sekolah-sekolah Kartini. Berkat usaha yang sungguh-sungguh dari anggota perkumpulan ini dan berbagai pihak yang simpatik terhadap perjuangan Kartini. Berdirilah sekolah Kartini yang pertama di Semarang pada tahun 1913 dan Jakarta pada tahun yang sama. Sekolah ini membentuk dan mendidik gadis-gadis dalam berbagai keterampilan dan pengetahuan perempuan. Pada tahun 1914 sekolah Kartini juga didirikan di Madiun tahun 1916 di Malang dan di Cirebon, tahun 1917 di Pekalongan, tahun 1918 di Indramayu, Surabaya, Rembang. Pada waktu yang bersamaan sekolah Keutamaan Istri di Jawa barat pun cepat berkembang. Pada tahun 1913 dibuka sekolah untuk anak perempuan Tasikmalaya. Tahun 1916 di Sumedang dan di Cianjur, tahun 1917 di Ciamis tahun 1918 di Cicurug, Kuningan, dan Sukabumi Surat kabar Poetri Mardika edisi Mei 1917 memuat artikel karya Koesoemo yang berjudul Sampai di manakah Kemadjoean Perempoean Boemi-Poetra berikut kutipannya: "Kalau orang hendak memadjoekan bangsa Djawa dan bangsa apa sahadja dengan sesama, haroeslah djangan tetapi tjoema memikirkan perepoeannja bisa mengoempoelkan pengetahoean jang bergoena sekali pada kehidoepan jang oetama." orang sadja sampai laki-laki diicktiarkan haroes "Bukankah perempoean itu pendidik (goeroe) jang asli pada bangsanya?" "Dari itoe hai bangsakoe kaoem Boemi Poetra perhatikanlah perkataan hamba di atas itoe!" "Kemdjoean Boemi Poetra adalah terbagi djadi doea golongan jang menghendaki bisanja anak-anak perempoean menempoeh onderwijs; dan golongan kedoea kaum jang memegang ja'ni golongan pertama jaitoe kaoem 40
keras sjarak agama, yang tiada mufakat bila mana anak perempoean disekolahkan kaum yang belakangan di seboet dengan pelahan roepa-roepanya akan sirna, karena ternjata semedjak beberapa tahoen terakhir ini, beberapa roemah sekolah ontoek anak-anak perempoean didirikanlah orang dimana-mana negeri, dimana ada dikoendjongi oleh beriboe-riboe anak perempoean". Artikel tersebut membuktikan adanya usaha para pahlawan pendidikan perempuan di Indonesia mendapat keberhasilan yang besar dengan mampu mengubah pola pikir pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Walau saat artikel tersebut ditulis masih tetap ada kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melarang pendidikan bagi perempuan. Ajaran Islam tertulis secara jelas dalam Al Quran dan Sunnah. Ajarannya bersifat universal tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Al Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama Islam diturunkan dalam suatu lingkup masyarakat yang tidak hampa budaya. Karena itu, keduanya memiliki dimensi ke-Ilahi-an. Teks-teks keagamaan dalam wujud Al Quran dan Sunnah diyakini sarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal, hanya saja ketika nilai-nilai itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia tidak mustahil jika dalam pemahaman atau penafsiran dan implementasinya timbul sejumlah distorsi. Pemahaman yang distortif itu muncul, antara lain karena perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang sosio- kultural dan sosio-historis manusia yang menafsirkannya. Di samping itu, teks-teks Al Quran dan Sunnah itu sendiri mengandung makna-makna literal dan simbolis. Perjuangan kaum perempuan pada awalnya menitikberatkan pada pentingnya sistem pendidikan modern. Namun, hal itu belum dapat diwujudkan pada awal 1900. Pada 1913, pemerintah Hindia Belanda hanya menyediakan dana kurang dari satu setengah juta gulden untuk pengembangan pendidikan bagi 40 juta penduduk Indonesia. Pada 1917 pemerintah mengeluarkan enam juta gulden untuk membiayai pendidikan bagi 50 juta penduduk Indonesia. Namun, tambahan dana itu belum dapat memenuhi semua kebutuhan murid karena keterbatasan jumlah guru dan gedung sekolah. Dari 1908 sampai 1914 peningkatan jumlah murid perempuan hingga 300% di Jawa dan Madura, tetapi peningkatan jumlah 41
murid tidak sebanding dengan jumlah pengajar yang tersedia. Salah seorang angota Volksraad, Sosrohadikoesoemo, menyebutkan bahwa pada 1917 Jawa dan Madura hanya memiliki 15 guru perempuan yang benar-benar memenuhi syarat dan 75 guru dianggap cukup.53 Situasi itu mulai berubah pada 1920. Sebuah laporan dinas pendidikan pada 1928 menyebutkan bahwa jumlah murid perempuan di Jawa dan Madura bertambah 18 persen dari mereka bersekolah di sekolah desa, 14 persen dari mereka bersekolah di sekolah untuk golongan menengah, dan 14 persen lainnya bersekolah di sekolah lanjutan. Jika dibandingkan jumlah murid laki-laki, persentase murid perempuan adalah 24 persen, 22 persen, dan 25 persen dari keseluruhan murid.54 53 Cora Vreede. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan Dan Pencapaian. Jakarta: komunitas Bambu. Hal 96 54 Ibid 42
Bab IV Pers Perempuan Indonesia Tahapan selanjutnya adalah membangun kesadaran perempuan Indonesia tentang posisi, hak, tugas, dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan. Pada tahap ini praktisnya membutuhkan dua faktor yang mampu membantu membangun kesadaran untuk melakukan mobilisasi, yaitu pemimpin yang karismatik dan proses "rasionalisasi". Pemimpin karismatik juga bisa berupa penulis yang pandai yang mengubah terhimpit ke dalam suatu pergerakan sosial bentuk terorganisasi.55 individu yang Tahap ini, selain dibutuhkan seorang pemimpin juga dibutuhkan upaya "rasionalisasi", yaitu upaya membangun keyakinan diri atau kepercayaan diri secara memadai. Rasionalisasi perlu ditanamkan pada perempuan sebab kelompok yang terhimpit sering menerima begitu saja dan benar-benar percaya bahwa mereka lebih rendah, tidak berharga, dan berbagai klise negatif lainnya. Singkatnya, proses sosialisasi adalah suatu tertindas untuk memahami dan usaha untuk membawa kelompok menghargai kekuatan sendiri, membuang klise negatif yang selama ini melekat padanya. Dengan begitu mereka mampu melakukan gerakan sosial.56 Upaya melalui pendidikan merupakan pragerakan perempuan digunakan sebagai sumber pengetahuan dan penanaman dasar pemikiran bagi kaum perempuan akan pentingnya persamaan kedudukan dan keadilan dalam masyarakat, rumah tangga, dan perkawinan. Melalui pendidikan tersebut perempuan akan memiliki pandangan yang luas dan terbuka. Sehingga dari pendidikan itulah lahir wadah perkumpulan-perkumpulan perempuan yang ada di Indonesia. Perkumpulan tersebut menjadi embrio penerbitan majalah dan surat kabar perempuan yang berfungsi sebagai pembangun kesadaran kaum perempuan yang masih terbuai dengan nina 55 Soenyono. 2005. Teori-Teori Gerakan Sosial. Kampusina. Surabaya. Hal 74 56 Ibid hal 75 43
bobok budaya patriarki yang mengesampingkan peran dan kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan. Perempuan-perempuan Indonesia selalu dikatakan sebagai suatu bagian dari kelompok manusia yang tidak bersuara, atau suaranya tak terdengar. Suara adalah syarat pertama untuk berbicara. Maka kalau kelompok ini tidak bersuara, voiceles, maka hampir dengan sendirinya berarti inilah kelompok yang tidak berkata-kata alias speechless, tidak pernah memberikan suaranya alias the silent majority. Ada sekurang-kurangnya dua peluang yang bisa diteliti untuk mengetahui perkembangan ruang publik di Indonesia dilihat dari perspektif perempuan: pertama pers, dan kedua surat-surat pribadi dalam sejarah Indonesia dan surat tokoh-tokoh politik dan lain-lain. Sejauh mengenai kegiatan epistolaire, surat-menyurat, maka surat terpenting dalam sejarah Indonesia adalah surat Kartini, puteri Bupati Jawa Tengah. Surat-surat Kartini baru terbit tahun 1911, sejak saat itu suatu diskursus feministik berlangsung di sini. Sedangkan tiga tahun sebelumnya, satu Juli 1908 terbit di Bandung majalah Poetri Hindia.57 Mungkin inilah yang pertama dari yang tidak banyak jumlahnya yang secara sungguh- sungguh memasukkan perempuan ke dalam diskusi politik Hindia Belanda, usaha awal memasukkan perempuan ke ruang publik yang dimonopoli lelaki.58 Para redaktur perempuan majalah Poetri Hindia tersebut terdiri dari orang-orang Eropa dan pribumi yang tergabung dalam suatu usaha jurnalistik, di mana setiap orang dilihat dari kualitasnya, menjalankan suatu tugas apostolat, dakwah politik. Namun, pada saatnya pimpinan redaksi dipegang oleh Ajoe Tjokro Adi Koesoemo pada tahun 1910, sehingga posisi penting dijabat oleh para perempuan pribumi. Penyebaran Poetri Hindia praktis ke seluruh nusantara sebagaimana dilaporkan berikut ini. "Ia dibaca dari Sabang sampai Merauke. Pembaca wanitanya tidak hanya di Jawa dan Madura, juga di Sumatera, Borneo, Celebes, dan Maluku, bahkan di 57 Sebelum Poetri Hindia pada tahun 1903 terbit di Cianjur, Jawa barat, mingguan Soenda Berita, dalam bahasa Melayu yang pada dasarnya memberikan porsi yang cukup besar bagi perempuan, meski menurut pramoedya Ananta Toer, peran itu tidak sebesar yang disangka. 58 Dalam kalangan Cina terbita suatu seksi/bagian yang khusus sebagai lembaran perempuan oleh surat kabar Tiang Hwa Wi Sien Po, terbit dalam tahun 1906 di Buitenzorg, Bogor srat kabar ini dibagi mejadi dua bagian: untuk umum dan untuk perempuan. Bagian perempuan disusun oleh Lim titie Nio, tetapi ini bagian dari surat kabar tentu bukanlah penerbitan independen. 44
Kesulatanan Johor dan negeri-negeri Malaya di Semenanjung Malaka.........berkala ini dianggap sebagai bacaan "kaum muda istri" bagian Wanita Hindia Muda.... diantara pelanggan dapat kita ketahui istri dari 45-an Bupati, selanjutnya Permaisuri Panembahan Mempawe, Sultan Sambas, Riau, Bima, dll. Isinya adalah hal-hal berguna bagi wanita pribumi dai kalangna atas..." Surat-surat Kartini, meski terbitnya delapan tahun setelah Soenda tahun setelah Poetri Hindia, adalah yang paling Berita dan dua mengemparkan, dan ia mendapat suatu makna yang lain justru karena surat- surat itu ditulis di pertukaran abad, pada saat ketika di Hindia Belanda kehidupan surat kabar sudah mulai mendapatkan tempat tinggi dan terhormat. Kekuasaan juga sudah menampakkan dirinya di dalam surat kabar. Surat kabar pribumi belum mendapat tempat yang sangat tinggi, meski pada saat yang sama Medan Priyayi sangat menakutkan pemerintah kolonial Belanda karena jurnalisme yang terus terang. Surat-surat Kartini menjadi sesuatu yang pantas ditelaah bukan karena satu-satunya yang terpenting, tetapi surat-surat itu menjadi suatu indikasi bahwa sedang terjadi suatu yang penting. Kita memiliki catatan tentang banyak hal yang penting. Pertanyaannya yang menyatakan sederhana: mengapa ide itu tidak dituangkan di dalam surat kabar, misalnya untuk mendapatkan audiens yang lebih besar, mengapa harus dalam bentuk surat? titik balik yang menarik perhatian. Pembedaan bahwa suatu ruang publik hanya dikuasai lelaki mulai dipersoalkan. Ada rasa gemas yang belum atau tidak memperoleh saluran. Perempuan dari ketidakmampuannya untuk memasuki dunia publik itu secara langsung, yang tadinya hanya dikuasai kaum lelaki. Cara mempersoalkan posisi ruang publik itulah yang lebih menarik perhatian untuk kepentingan tulisan ini sebagaimana dirangsang oleh surat-surat Kartini. Hal itu menjadi suatu Jawa, Indonesia, mulai gelisah terlepas Surat pertama yang pernah dikirim tercatat pada tangal 18 Agustus 1899 dan surat terakhir tertanggal 10 Agustus 1904. Apa yang ditulis Kartini dalam surat pertamanya pada penutup abad ke-19 itu? Surat pertamanya itu mempersoalkan kebebasan dan kemerdekaan. Namun, kalau 45
itu biasanya masih dianggap kebebasan pribadi dari kungkungan adat, maka dalam bagian lain dari surat yang sama, dipersoalkan sesuatu yang pada dasarnya sangat berbeda. Pada surat tersebut dipersoalkan public policy di dalam dua bidang berbeda yaitu bidang hukum dan bidang ekonomi politik. Ada dua soal yang dipermasalahkan Kartini sejauh itu menentukan dunia publik. Dia memang mempersoalkan perkawinan, tetapi bukan saja tentang perkawinan sebagai peristiwa pribadi, dunia intim, atau peristiwa keagamaan, tetapi perkawinan dengan suatu dimensi lain yaitu dimensi Policy undang-undang dan hukum perkawinan. Pers atau media massa juga digunakan sebagai penyebar gagasan kemajuan perempuan dan sebagai sarana pendidikan dan pengajaran agar pintu hati kaum perempuan jawab yang semestinya. Jika perjuangan melalui pendidikan tentu tidak akan mampu merangkul semua pihak karena keterbatasan ekonomi, kesempatan, maupun budaya setempat. Namun, jika proses penyadaran akan fungsi dan hak perempuan dilakukan dengan menggunakan media massa, tentu akan bisa membekas dalam yang bisa berefek pada semua kalangan tanpa ada batas adat atau budaya. terbuka dengan tanggung Tulisan yang ditulis dalam media massa maupun surat merupakan bentuk suara abadi yang tak akan hilang selama tulisan itu masih ada. Berbeda dengan para orator yang dengan suara lantang menyampaikan ide- idenya, gagasannya, dan pandangannya terhadap suatu permasalahan berpeluang besar akan langsung sirna bersamaan dengan berhentinya gerak bibir. Perempuan yang dikenal dengan makhluk yang lembut tentu tidak akan memilih menjadi orator dalam menyampaikan ide dan gagasannya demi menyadarkan perempuan dari ketertindasan budaya yang selama ini melilit tubuhnya. Pada tahun 1909 terbit Poetri Hindia di Bandung yang diterbitkan dua kali sebulan oleh golongan atas seperti R.A. Tjokrodikusuma dan lainnya. Di Padang, pada tanggal 10 Juli 1912 terbit Surat Kabar Soenting Melayu yang terbit tiga kali seminggu. Pemimpin Redaksinya sampai tahun 1920 adalah: Rohana Kudus. Soenting Melayu yang merupakan pusat kegiatan pemuda putri maupun wanita yang telah bersuami, berisi politik, anjuran kebangkitan wanita Indonesia dan cara menyatakan pikiran para penulisnya dalam bentuk prosa dan puisi. 46
Wanito Sworo terbit pada tahun 1913 di Pacitan dipimpin oleh Siti Soendari pada awalnya terbit dengan huruf dan bahasa Jawa, tetapi kemudian sebagian berbahasa Melayu. Pada tahun 1914 di Jakarta terbit Putri Mardika sebagai majalah bulanan dari Putri Mardika. Artikel- artikelnya tertulis dalam bahasa Belanda, Melayu, dan Jawa. Edisi sunda terbit pada tahun 1918 di Bandung dengan nama Penuntun Istri. Putri Mardika berhaluan maju. Masalah permaduan, pendidikan campuran laki- laki dan perempuan, pemberian kelonggaran bergerak kaum putri, kesempatan pendidikan dan pengajaran dan lain-lain merupakan bahan perdebatan. Selain itu, di Semarang terbit Estri Oetomo. Di Padang terbit Soeara Perempoean dengan redaksi nona Sa'adah, seorang guru Hollands Inlandse School (HIS). Di Medan terbit Perempoean Bergerak dengan pimpinan redaksinya Ny. Satiaman Parada Harahap dan pada tahun 1920 dibantu oleh Rohana Kudus yang pindah ke Medan. Sebagian besar pengarang dan pembantu surat kabar dan majalah wanita itu adalah guru-guru wanita yang telah mendapat pendidikan secara barat. Dengan demikian usaha pengajaran praktis di sekolah dikembangkan dengan penyebarluasan usaha-usaha perbaikan kedudukan wanita dalam masyarakat. Di samping itu, terbit majalah bulanan PIKAT di Manado. Suara Aisyiyah (1925) dan Istri Mardika dalam bahasa Sunda di Bandung.59 Isi majalah-majalah atau surat kabar itu tersebut adalah persoalan- persoalan yang ada dalam rumah tangga dan masyarakat yang menyajikan pendirian-pendirian yang sesuai dengan nilai-nilai baru yang sedang berkembang. Nilai-nilai tersebut mengenai: poligami, perkawinan anak- anak, pendidikan anak perempuan, tingkah laku dalam pergaulan, kesehatan dan kesusilaan. Dapatlah diambil kesimpulan bahwa majalah pada masa itu dianggap, terutama sebagai sarana untuk menyebarkan prinsip-prinsip kemajuan wanita dengan maksud memupuk kesadaran dalam kalangan lainnya. anggota perkumpulan maupun pembaca-pembaca 59 KWI. 1978. Sejarah Setengah Abad Persatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 45 47
Bab V Gerakan Perempuan Indonesia Perjuangan perempuan Indonesia tidak pernah padam walau banyak kerikil tajam yang menghalangi langkahnya dalam mencapai tujuan. Tahapan gerakan selanjutnya adalah movement building stage(tahapan membangun gerakan). Untuk keluar dari para penindas selain dibutuhkan pemimpin kharismatik yang mampu mencambuk gerakan dan program rasionalisasi yang berusaha menghancurkan stigma negative dan mengganti stigma baru yang punya konsep pribadi kuat, juga dibutuhkan suatu organisasi, ideology, dan kepercayaan.60 Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan mampu dikalahkan kebatilan yang terorganisir dengan baik ُِماَظِ نلِابُُل ِطاَبلاُُهُبِلْغَيُ مَاظِنَُُلِبُُُّقَحلا Itulah kata-kata Sayyidina Ali r.a dalam memberi semangat pasukannya. Oleh sebab itu, perempuan Indonesia berusaha menata diri dalam melakukan suatu gerakan dengan membuat organisasi-organisasi baik tingkat daerah maupun Nasional dengan aturan main dan visi misi yang jelas. Untuk mempelajari suatu gerakan sosial kita tidak bisa melihatnya lepas dari perkembangan masyarakat. Gerakan sosial merupakan akibat dari berbagai proses dalam masyarakat, begitu pula dengan pergerakan61 perempuan di Indonesia. Gerakan ini muncul tidak mendadak, tetapi terbentuk karena terdorong oleh kejadian-kejadian sebelumnya.62 60 Soenyono. 2005. Teori-Teori Gerakan Sosial. Surabaya. Kampusina. Hal 75 61 Dalam bahasa Indonesia belum ada kesepakatan apa perbedaan antara "gerakan sosial" dan "pergerakan sosial" yang kedua-duanya bahasa inggrisnya ialah "social movement", tetapi dalam karya ini pergerakan dipakai dalam arti gerakan yang sudah melembaga. Misalnya gerakan emansipasi wanita di Indonesia melembaga dalam pergerakan perempuan terdiri dari organisasi-organisasi perempuan, Kongres Perempuan Indonesia, dll. Fenomena gerakan dapat dibedakan dari pergerakan, tetapi sulit untuk dipisahkan. 62 Sukanti Suryochondro. 1984. Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. Jakarta: Rajawali. Hal 67 48
lain dengan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional dan seringkali keagamaan.63 Selain itu gerakan-gerakan akan muncul manakala terjadi deprivasi relatif, yakni ketika di masyarakat terbentang jurang panjang yang memisahkan antara harapan-harapan masyarakat dengan kemampuan mereka mendapat sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi harapan-harapan yang mereka inginkan.64 Perempuan Indonesia awal sampai awal abad ke-20 memiliki harapan besar untuk dilibatkan dan ikut berperan dalam menorehkan jasa-jasanya dalam tinta sejarah bangsa. Namun, semua itu hanya bayangan belaka karena terbelengu akan adat yang membatasi ruang gerak kaum perempuan. Gerakan sosial ini mencari reorientasi, antara Kaum perempuan di Indonesia telah jenuh dengan beberapa budaya dan adat istiadat serta aturan yang mengatur dan memposisikan tipe kedua dan keberadaannya selalu perempuan sebagai manusia didominasi kaum laki-laki. Kekesalan yang memuncak dapat menimbulkan suatu aksi sebagai upaya merubah nasib dan mengentaskan diri dari kubangan diskriminasi struktur sosial yang ada. Menurut Wiggins dkk(1994) tujuan gerakan sosial mencakup 3 hal yaitu: Pertama, melarikan diri dari budaya yang dominan(escape the dominant culture). Kedua, mengadakan perubahan terhadap budaya yang dominan(changing the dominan culture), Ketiga, menentang perubahan dalam budaya yang dominan(resisting a change in the dominant culture/counter movements)65. Perempuan Indonesia tidak lagi puas dan bisa menerima dengan cara hidup yang terbatas dan diisi dengan kewajiban-kewajiban untuk keluarga dan rumah tangga dengan hak yang sangat minim. Banyak juga ketidakadilan dalam adat istiadat yang berlaku dalam perkawinan seperti kawin paksa, sistem poligami, sistem selir66, ditambah dengan adanya sistem nyai67 dalam masyarakat kolonial68. Sampai tahun 1927 kegiatan sebagian besar perkumpulan baru mengarah pada perjuangan untuk 63 Ibid hal 69 64 Soenyono. 2005. Teori-Teori Gerakan Sosial. Surabaya: Kampusina. Hal 8 65 Ibid hal 18 66 Istri yang dinikahi tetapi kedudukannya lebih rendah daripada istri yang utama yang disebut Padmi. Seorang selir berasal dari tingkat sosial yang lebih rendah daripada suaminya, juga kalau dibandingkan dengan Padmi. Begitu pula anak selir dianggap lebih rendah kedudukannya daripada anak Padmi 67 Seorang wanita pribumi yang menjadi istri orang asing tanpa dinikah, kedudukannya sangat lemah dalam hukum, begitu pula anak-anaknya. Mereka tidak dapat menuntut apa-apa, apabila ditinggal ayahnya yang pulang ke tanah airnya, yang sering terjadi. 68 Op cit. Hal 79 49
mempertinggi kedudukan social, sedangkan soal politik belum menjadi perhatiannya.69 Sebab utama yang memunculkan gerakan perempuan ialah faham-faham tentang kedudukan wanita di dalam perkawinan dan hidup keluarga. Gerakan perempuan Indonesia muncul karena berbagai sebab yang adalah kawin merendahkan posisi perempuan. Sebab-sebab paksaan(perempuan banyak yang dikawinkan dengan suami yang belum pernah dilihatnya, atau sudah pernah dilihat, tetapi belum dikenal;dalam segala hal hanya boleh bilang "ya" saja), poligami(dulu boleh dibilang biasa saja seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan diam dalam satu rumah pula), dalam perkawinan(seorang laki-laki begitu saja sewaktu-waktu boleh menceraikan istrinya, tidak usah mengatakan sebab-sebabnya dan tidak ada beban kewajiban untuk menyokong istri yang diceraikan), adat kebiasaan tetap tinggal di rumah(gadis-gadis sejak mulai menginjak waktu dewasa tidak boleh meninggalkan rumah). Inilah beberapa sebab utama munculnya gerakan-gerakan dari kaum perempuan Indonesia(A.K. Pringgodigdo, 1994: 22). itu tidak kekuasaan terbatas dari kaum laki-laki Penderitaan yang sangat menyakitkan bagi perempuan adalah praktik poligami. Seperti yang marak terjadi baik di daerah yang Jawa), menggunakan matrilineal(seperti Minagkabau), atau patrilineal(seperti Batak). Banyaknya praktik poligami lebih-lebih di daerah Minang karena pemahaman terhadap agama yang menggunakan tafsir tahlili, yaitu metode penafsiran terhadap dalil agama hanya mementingkan teks-teksnya tanpa melihat sisi lain atau aspek yang mengiringi(asbabun nuzul) munculnya dalil tersebut. Dalil yang selalu diusung para pelaku poligami adalah surat An-Nisa' ayat 3 sitem kekeluargaan bilateral(seperti َبُر َوُ َثَٰ ُ ۡنِإَفُ َۖ َُٰ َع ٣ُ َلُثَوُ َٰىَنۡثَمُ ِء اَطُاَمُْاوُحِكنٱَفُ َٰىَمَٰ َُلُ َب نلٱُ َن مُمُك ُِ ُ اَسِ َُٰ ُ َُّلََأُ َُأُ َكِل َم ۡيَأُ ۡتَكَلَمُاَمُ ۡوَأًُةَد ِح َٰ َذُ َٰىَن ۡد ۡمُكُن َٰ ُُْاوُلوُعَتُ َتَيۡلٱُيِفُْاوُطِس ۡقُتُ َّلََأُ ۡمُتۡف َوَفُْاوُلِدۡعَتُ َّلََأُ ۡمُتۡف ِخ ُِخُ ۡنِإ َو (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 69 Ohorella. G. A dkk. Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional. 1992. Jakarta: Depdiknas hal. 13 50
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat). Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil70, Maka (kawinilah) seorang saja71, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berdasarkan susunan redaksi yang ada dapat diketahui secara jelas bahwa ayat ini bukan merupakan anjuran poligami melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka. Para mufassir sepakat bahwa sebab nuzul ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Rasyid Rida menjelaskan ada beberapa peristiwa yang menjadi asbabun nuzul ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi dari Urwah ibnu Zubair ketika bertanya kepada bibinya, Aisyah r.a tentang sebab nuzulnya ayat tersebut: beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan untuk mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri yang lainnya. Penjelasan serupa mengenai sebab turunnya ayat ini dikemukakan pula oleh Al Tabarsyi, Al- Thabathaba'i, dan keduanya mufassir dari Iran, dan Wahbah Al-Zuhaili, mufassir asal syiria(Mulia, 2007: 95). Menurut Abu Ja'far sebagaimana dikutip Rasyid Rida ayat tersebut berisi peringatan yang keras terhadap manusia agar bersikap hati-hati dan adil terhadap anak yatim maupun perempuan, karena itu janganlah mengawini anak yatim kecuali jika tidak ada kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan aniaya dan dosa. Redaksi ayat tersebut mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: "Jika Anda khawatir akan 70 berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 71 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. 51
sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan lainnya yang ada di hadapan Anda, selama Anda tidak khawatir sakit". Beragamnya penafsiran dalam memahami teks-teks keagamaan merupakan keniscayaan dan itulah agaknya yang dimaksud dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi: ٌُةَم ْح َرُِيتَّمُاُ ُف َلِت ْخِا (perbedaan antara ummatku sesungguhnya merupakan rahmat). Dibutuhkan kearifan, ketelitian, dan sikap demokratis dalam teks-teks keagamaan yang membaca berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan. teks-teks keagamaan, termasuk teks-teks keagamaan dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan moral keagamaan yang universal, seperti nilai-nilai persamaan, persaudaraan, kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Hal itu yang menjadi inti dari syariat dan ajaran Islam. Merespon berbagai perubahan yang muncul, teks-teks agama hendaknya dibaca dengan pendekatan kontekstual, bukan pendekatan tekstual. Pembacaan teks-teks partikulatif secara kontekstual sedemikian rupa akan membawa kita pada pemahaman yang tidak kontradiktif dengan teks-teks lain dan juga berbenturan dengan ide universalitas Islam. Penafsiran baru atas Cita-cita Islam ini seharusnya menjadi dasar visi utama bagi perumusan dan pembentukan setiap pandangan dan keputusan yang menyangkut tema-tema hubungan sosial kemasyarakatan dan relasi-relasi kemanusiaan. Sehingga dapat dipahami konsensus para ulama untuk menyatakan bahwa "Setiap keputusan hukum harus didasarkan atas keadilan dan diarahkan bagi kehidupan sosial(kemashlahatan)". Pandangan para ulama ini didukung dengan Ushul Fiqh: ُِاللُُع ْرَشَُّمَثَفُُُةَحَلْصَملاُ ْتَد ِج ُوُاَمُثْيَح (di mana ada kemaslahatan di situlah hukum Tuhan(Allah)). Kedudukan perempuan dalam perkawinan sudah lama sekali menarik perhatian kaum perempuan. R.A. Kartini telah menyinggung soal itu, kemudian dalam kongres-kongres perempuan sebelum dan sesudah perang dunia kedua, soal kedudukan perempuan dalam perkawinan selalu 52
dipersoalkan. Dari segala pembicaraan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan perempuan dalam bidang ini dianggap kurang memuaskan hingga diusahakan perbaikannya72. Oleh sebab itu muncullah beberapa gerakan dari pihak kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan. Anjuran perbaikan hukum Perkawinan ini mula-mula berasal dari kalangan terkemuka, para intelektual, dan gerakan perempuan kalangan atas, yang sejarahnya tumbuh bersamaan dengan gerakan nasionalisme sendiri(Steurs, 2008). Persoalan poligami, perceraian sewenang-wenang yang dilakukan pihak suami serta perbaikan hak wanita, merupakan sasaran utama dari para reformis73. tahun 1908, dimulailah kebangkitan nasional di kalangan pergerakan nasional dan dengan itu pula mulailah terbentuk perkumpulan-perkumpulan perempuan, misalnya: Wanita Oetomo, Darma Lasmi, Poetri Merdeka, Keutamaan Isteri, Serikat Perempuan Islam Indonesia, Aisyiah, Ina Tuni, Wanito Moeljo, Wanito Katolik, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Indonesia, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling, dan Wanita Taman Siswa. Berdirinya perkumpulan Boedi Oetomo pada Dampak dari politik etis yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sebagai bentuk balas budi karena Indonesia telah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perbaikan ekonomi yang ada di negara Belanda. Politik etis tersebut terdapat usaha perbaikan di bidang pendidikan sehingga menghasilkan beberapa kaum terpelajar dari kaum pribumi, dengan adanya pendidikan yang cukup dari beberapa kaum pribumi tersebut muncul kesadaran akan pentingnya persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kesadaran akan pentingnya persatuan tersebut diwujudkan dalam bentuk pendirian organisasi-organisasi dengan tujuan untuk berjuang secara kolektif. Prinsip berat sama dipikul ringan sama dijinjing menjadi inspirasi dalam pembentukan organisasi perempuan Indonesia. Awal organisasi pergerakan dengan skala nasional diprakarsai oleh seorang dokter atas keprihatinannya dengan penderitaan kaum yang sakit akibat kelaparan atau rendahnya gizi. Kesadaran nasional yang bangkit pada awal abad ke-20 72 Nani Soewondo. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia 73 Lev, Daniel. S. 1986. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Jakarta: Intermasa. Hal 175 53
telah meluas pada kaum wanita, tidak saja di pulau Jawa, tetapi juga di Sumatra, Sulawesi, Ambon, dan lain-lain. Organisasi Poetri Mardika berdiri atas prakarsa Boedi Oetomo di Jakarta pada tahun 1912. Poetri Mardika bertujuan memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran dan menyatakan pendapat di muka umum, memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia, memberi beasiswa, menerima anggota pria, memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk bertindak di luar rumah tangga dan meyatakan pendapatnya di muka umum. Perkumpulan "Kartini Fonds"(dana kartini) didirikan pada tahun 1912 atas usaha Tuan dan Nyonya C.Th. Van Deventer, seorang penganjur "Ethise Politik" bertujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah Kartini. Berturut-turut berdiri sekolah Kartini di Semarang dan Jakarta pada tahun 1913, Madiun(1914), Malang dan Cirebon(1916), Pekalongan(1917), Cicurung(1918), Kuningan(1922), dan Sukabumi(1926). Pada tahun 1915 di kota Padang Panjang didirikan Keutamaan Istri Minangkabau atas Prakarsa seorang lulusan Keutamaan Isteri Jawa Barat. tanggal 11 Februari 1914 didirikan Kerajinan Amai Setia(KAS) di kota Gedang, Sumatra Barat. Ketuanya yang pertama adalah Rohanah Kudus. Organisasinya bertujuan: meningkatkan derajat wanita dengan jalan mengajarkan baca tulis huruf Arab latin, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan tangan dan mengatur pemasarannya. Pada tahun 1914 Kerajinan Amai Setia berhasil mendirikan sekolah anak perempuan di Sumatera74. Pada Timbul banyak organisasi wanita setempat(lokal) di Jawa seperti: Pawiyatan Wanito di Magelang(1915), Wanito Hadi di Jepara(1915), Purborini di Tegal(1917), Wanito Susilo di Pemalang(1918), Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Sala, Putri Budi Sejati di Surabaya(1919), Wanito Mulyo di Yogyakarta(1920), dan lain-lain75. Tanggal 22 April 1917, didirikan Aisyiyah di Yogyakarta sebagai bagian wanita dari Muhammadiyah, sedang PIKAT(Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya) didirikan pada tanggal 8 Juli 1917 di Manado oleh 74 Pringgodigdo. AK. SH. 1994. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta. Dian Rakyat. Hal 23 75 Ohorella dkk. 1992. Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional. Jakarta: DepDikNas. Hal 7 54
Maria Walanda Maramis76. Sebagai bagian dari Serikat Islam (SI), telah didirikan Serikat Siti Fatimah di Garut pada tahun 1918 dan Wanodyo Utomo di Yogyakarta pada tahun 1920, yang kelak menjelma menjadi Sarikat Putri Islam pada tahun 192577. Tahun 1920 didirikan Gorontalosche Mohammdedaanche Vrouwen Vereniging di Gorontalo. Sulawesi Utara dan Sarekat Kaum Ibu Sumatera di Bukittinggi. Pada tahun yang sama juga berdiri Nahdlatul Fatad sebagian dari Wal Fadjri.(Suryochondro:1984, Ohorella, 1992:8) Sesudah tahun 1920 jumlah organisasi wanita selalu bertambah. Kesediaan wanita untuk terlibat dalam kegiatan organisasi lebih meningkat dan kecakapan bertindak dalam organisasi pun bertambah maju. Hampir di semua tempat yang penting ada perkumpulan wanita. Hal ini disebabkan karena kesempatan belajar yang makin berkembang ke bawah, sehingga jumlah wanita yang mampu beraksi juga bertambah luas dan tidak lagi terbatas pada lapisan atas saja. Organisasi-organisasi dan partai memberikan perhatian yang besar pada bagian wanita, karena wanita sebagai pendidik pertama putra-putrinya, memegang peranan yang penting dalam penyebaran cita-cita. Tahun 1921 didirikan Wanito Utomo dan tahun 1924 Wanita Katholik, kedua-duanya di Yogyakarya. Bagian wanita dari Sarekat Ambon yaitu Ina Tuni didirikan tahun 1927, untuk membantu aksi Sarekat Ambon di kalangan militer Ambon. Ina Tuni berhaluan politik Sarekat Ambon. Organisasi pemuda pelajar juga mendirikan bagian wanita /pemudi, misalnya Jong Java Meisjeskring, Wanita Taman Siswa(1922), Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling(1925), dan Putri Indonesia(1927)78. Tahun 1928 berdiri organisasi-organisasi Putri Setia di Manado, Wanita Perti sebagai bagian dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah(PERTI), dan Dameskransje Help Elkander(Sahati) di Jakarta. Menjelang tahun 1928, jumlahnya organisasi wanita berkembang bertambah, juga cara perjuangannya maupun ruang lingkupnya tidak sama. Ada yang tidak mencampuri politik seperti Aisyiyah, sebaliknya ada yang mulai berhaluan politik seperti Ina Tuni. Ada yang terbatas pada lapisan masyarakat tertentu, ada yang keanggotaannya lebih luas. Ada yang sekedar lebih pesat. Di samping 76 Ibid 8 77 Ibid 78 Ibid 10 55
berfungsi sebagai perkumpulan kekeluargaan dengan kesempatan belajar keterampilan wanita, ada pula yang mempunyai tujuan lebih nyata dan masyarakat.79 terarah untuk kepentingan 79 Ibid 56
Bab VI Organisasi Perempuan Indonesia Masa Kolonial Pergerakan perempuan tidak pernah padam dan surut karena berjalannya waktu. Usaha perempuan Indonesia mulai berani menampakkan dirinya di atas permukaan dengan mempengaruhi kelompok yang lain. Influence stage(tahapan memepengaruhi kelompok sasaran), pada tahap ini, gerakan siap beraksi. Kesiapan mereka untuk bertindak tidak lepas dari tumbuhnya kesadaran yang dibangun para pemimpin yang karismatik, rasionalisasi, mengembangkan administrasi, ideologi, dan organisasi yang efektif.80 Pada tahap ini, anggota gerakan juga mencoba untuk membujuk masyarakat yang lebih besar untuk mencapai tujuannya bahkan sasarannya adalah penguasa. Uraian tahap mempengaruhi kelompok sasaran ini terbagi menjadi dua periode, yaitu masa kolonial dan masa kemerdekaan. Pembagian itu didasarkan pada objek yang menjadi sasaran. Jika masa kolonial pergerakan perempuan menuntut pada pemerintah kolonial(Hindia Belanda dan Jepang), di masa kemerdekaan, dengan sasaran pemerintahan yang telah berdaulat dan merdeka. A. Masa Pergerakan Nasional Semangat kebangsaan rakyat Indonesia semakin menggelora, pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan meletusnya "Sumpah Pemuda" yang bersemboyan "Satu bangsa, Satu Bahasa, Satu Tanah Air." Semangat kebangsaan ini menjiwai "Kongres Perempuan Indonesia" yang diadakan atas inisiatif dari wanita muda di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928 tepatnya dilaksanakan di pendopo Joyodipuran, Yogyakarta yang dipimpin oleh Ny. R.A. Sukonto. Kongres Perempuan Pertama ini atas inisiatif tujuh organisasi perintis pergerakan perempuan Indonesia81 yang dihadiri tiga puluh organisasi perempuan. Pada kongres itu untuk pertama 80 Soenyono. 2005. Teori-Teori Gerakan Sosial. Kampusina. Surabaya. 75 81 Wanito Oetomo, Wanito taman Siswo, Putri Indonesia, Aisyiah, Wanita Katholik, Jong Islamieten Bond dames Afdeeling (JIBDA), Jong Java Dames Afdeeling.
kali dikibarkan bendera sang Merah Putih, dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dipergunakan bahasa Indonesia. Kongres pertama ini membahas kedudukan perempuan dalam perkawinan dan pendidikan. Kesatuan pergerakan perempuan Indonesia tidak bersifat feministis dalam arti konfrontatif terhadap kaum pria, tetapi pergerakan perempuan mengutamakan kerja sama karena menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah dan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia diperlukan persatuan.82 Maksud dan tujuan Kongres Perempuan Indonesia Pertama (KPI-I) yaitu: Supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia dan supaya dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, keperluan, dan kemajuan wanita.83 Sebagai bentuk upaya kaum perempuan Indonesia untuk menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan dipertegas dalam tinta emas salah satu keputusan Kongres Perempuan Indonesia Pertama itu. Keputusan nomor 5 berisi mencegah perkawinan anak-anak dan keputusan nomor 7 mengirim mosi kepada rood agama(Pengadilan Agama), tiap-tiap talak harus dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama84. Berdasarkan hasil keputusan KPI-I telah dibentuk PPPI(Perikatan ini merupakan Indonesia). Perkumpulan Perkumpulan Perempuan penjelmaan dari hasrat kaum perempuan yang tergabung dalam perkumpulan-perkumpulan untuk mengadakan persatuan yang lebih besar sehingga mereka dapat bekerjasama dan kedudukannya lebih kuat dalam usaha memajukan kaum perempuan(Suryochondro, 1984:89). Keputusan kongres ini juga mengadakan perubahan nama dari menjadi PPPI(Perikatan PPII(Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia) dengan ketua yang sama. Satu tahun setelah PPII dibentuk, PPII mengadakan kongres di Surabaya tepatnya pada tanggal 13-18 Desember 1930. Pada poin ke 6 kongres PPII ini memutuskan untuk menganjurkan kepada semua anggota PPII berusaha Perkumpulan Perempuan Indonesia) 82 KWI. 1986. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka hal. 55 83 Ibid. Hal 59 Lihat juga Suryochondro, Sukanti. 1984. Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. Jakarta: Rajawali. Hal 89 84Ibid hal 59. lihat juga Subadio dkk. 1983. Peranan dan Kedudukan Perempuan Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada Press. Hal 123 58
sekuat tenaga mencegah perkawinan anak-anak dan menyadarkan kaum wanita akan hak kewajibannya dalam perkawinan.85 Usaha kaum perempuan pun pantang menyerah untuk memperjuangkan kedudukannya agar menjadi lebih baik dalam rumah tangga dan perkawinan. Kongres-kongres PPII selanjutnya dilakukan pada tanggal 25-29 Maret 1932 di Solo(Surakarta) yang dipimpin oleh Ny. Mustajab dan tanggal 6-8 Mei 1933 dengan pimpinan Ny. Suwandi di Jakarta. Dalam buku Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia(1986) dijelaskan pada dasarnya inti dari keputusan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta dan Kongres Perempuan Indonesia II tahun 1935, diadakan 4 kali kongres PPPI/PPII. Hal yang selalu mendapat perhatian pada setiap kongres ialah: 1. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan(Islam) 2. Perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perkawinan 3. Mencegah perkawinan kanak-kanak. 4. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Khususnya bagi anak-anak gadis didirikan Yayasan "Seri Darma" untuk membantu anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolahnya. Pada kongres PPII di Jakarta tahun 1933 tumbuh inisiatif dikalangan kaum perempuan untuk mengadakan lagi Kongres Perempuan Indonesia sebagai lanjutan dari KPI yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928. Hal ini karena timbulnya perkumpulan- perkumpulan perempuan baru yang belum tergabung dalam PPII(sekitar 160 buah di seluruh tanah air). Karena itu PPII tidak mengadakan kongresnya, tetapi diganti dengan mengambil inisiatif mengadakan KPI-II. Ajakan Pimpinan PPII kepada seluruh kaum ibu Indonesia pada bulan Juni 1934 untuk bersama-sama mengadakan kongres disambut dengan gembira oleh perkumpulan-perkumpulan perempuan di seluruh Indonesia86. akan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI-II) menjadi kenyataan. Dengan dipimpin Ny. Sri Mangunsarkoro dan dibantu oleh Ny. Sh. Suparto. Kongres Perempuan Indonesia Kedua diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935. Persetujuan 85 Op cit hal 65 86 Subadio dkk. 1983. Peranan dan Kedudukan Perempuan Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada Press. Hal 123 Lihat Juga KWI. 1986. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka hal. 69 59
Maksud dan tujuan KPI-II adalah merapatkan persaudaraan antara organisasi-organisasi perempuan Indonesia untuk memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia dan rakyat Indonesia umumnya, sedangkan dasar Kongres Perempuan Indonesia ke-II adalah kenasionalan, kesosialan, kenetralan, dan keperempuanan(KWI, 1986:71). Upaya kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan ditegaskan dalam poin-poin keputusan kongres kali ini. Keputusan kongres yang ke-2c menganjurkankepada anggota-angotanya supaya menyelidiki "Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam" dan menyokong "Badan Penyelidikan Talak dan Nikah". Selain itu pada poin ke-2d mewajibkan semua anggota kongres untuk memberikan bantuan yang semestinya kepada orang yang mengalami ketidakadilan dalam perkawinan sehubungan dengan penerapan hukum Islam yang salah87. Mosi-mosi yang diajukan oleh organisasi perempuan untuk menghapus pernikahan dini, mengatur poligami, dan menentang kawin paksa, serta membatasi ruang gerak, atau kesewenang-wenangan suami terhadap perceraian yang dikemas dalam aturan perkawinan pada awal-awal tahun 1937 direspon oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan menawarkan rancangan ordonansi Perkawinan yang Tercatat88(onwerp-ordonnantie op de ingeschreven huwijelikken) tepatnya pada bulan Juni tahun 1937. Yaitu hanya dua bulan setelah diberlakukannya Staatblad 1937 No. 116 yang mengurangi wewenang Pengadilan Agama dalam masalah waris89. Rencana tersebut antara lain memuat pokok-pokok sebagai berikut: 1. Perkawinan berdasarkan monogami bila peraturan itu dilanggar maka perkawinan yang baru dapat dibatalkan. 2. Perkawinan terputus karena a. Salah satu pihak meninggal b. Salah satu pihak menghilangkan dan tidak meninggalkan kabar selama dua tahun. Kemudian pihak yang ditinggal mendapat izin dari hakim untuk kawin lagi. c. Perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan negeri. 87 KWI. 1986. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka hal 72 88 Nani Soewondo. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 83 89 Lev, Daniel. S. 1986. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Jakarta: Intermasa. Hal 327 60
Perceraian dapat diminta karena alasan-alasan sebagai berikut, yaitu bila salah satu pihak: a. Berzina b. Meninggalkan yang lain dengan sengaja c. Melakukan kejahatan yang dihukum penjara dua tahun atau lebih. d. Menyebabkan luka-luka berat atau penganiayaan pada pihak lain. e. Suami tidak memberi nafkah menurut kedudukan kedua belah pihak selama dua tahun. f. Salah satu mempunyai cacat badan atau penyakit yang timbul sesudah perkawinan yang menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perkawinan. g. Antara dua pihak terdapat perselisihan yang tidak dapat didamaikan kembali. h. Perkawinan suami yang dilangsungkan sebelum atau sesudah perkawinan yang dicatat ini90. 3. Selanjutnya ordonansi tersebut mengatur pula tentang: a. Sokongan yang mungkin harus diberikan oleh suami kepada bekas istrinya jumlahnya ditetapkan oleh hakim. b. Siapa yang harus mengurus anak dan sokongan yang harus diberikan untuk anak-anak itu. c. Pembagian dari harta benda milik bersama dengan mengingat hukum adat masing-masing91. Ordonansi tersebut maksudnya tidak berlaku untuk umum, tetapi bagi orang Indonesia dan Timur Asing bukan Tiong Hoa yang dengan sukarela tunduk pada ordonansi ini. Setelah mencatatkan perkawinan mereka menurut cara yang ditetapkan, peraturan-peraturan ordonansi itu selanjutnya berlaku bagi perkawinan mereka itu. Perlu ditegaskan, bahwa orang sama sekali bebas memilih apakah mereka mau tunduk pada ordonansi itu(dengan dasar monogami dan sebagainya) ataukah tetap tunduk pada hukum yang biasanya berlaku bagi mereka. Maka tidak benar jika orang mengatakan bahwa ordonansi tersebut hendak dipaksakan pada kita. 90 Nani Soewondo 1984. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta. Ghalia Indonesia hal 84 91 Ibid 61
Rencana pendahuluan itu dibicarakan oleh pemerintah dengan berbagai organisasi dan perkumpulan, baik yang umum maupun kaum ibu. Oleh organisasi-organisasi Islam rencana ordonansi tersebut ditolak92, karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Suara perkumpulan- perkumpulan yang setuju ternyata tidak cukup kuat93 hingga rencana rakyat(Volksraad) jadi dibicarakan dalam dewan ordonansi (Soewondo, 1984:85). Dalam kenyataannya pemerintah Hindia Belanda menarik kembali rancangan ordonansi tersebut. Berhubung dengan penolakan ordonansi tersebut, pada akhir tahun 1937 atas usaha beberapa perkumpulan perempuan di Jakarta didirikan Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak Indonesia(KPKPAI). Komite tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan suatu peraturan perkawinan dan mendirikan biro konsultasi. Komite tersebut dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro dan Biro konsultasi oleh Ny. Maria Ulfah Santoso SH.94 tidak Pemerintah Hindia Belanda kemudian memutuskan untuk tidak meneruskan rancangan ordonansi itu kepada Volksraad. Pernyataan resmi untuk itu antara lain disampaikan oleh Penasihat Urusan Pribumi dalam surat tertanggal 22 Februari 1938 No. 247/ Ca-3, menegaskan bahwa dengan demikian pembicaraan tentang ordonansi perkawinan tercatat dianggap selesai95. Kongres Perempuan Indonesia ke-3(KPI-III) dilaksanakan pada tanggal 23-27 Juli 1938 di Bandung yang dipimpin oleh Ny. Emma Puradireja. Setelah menolak tawaran rancangan ordonansi perkawinan tertulis dari pemerintah Hindia Belanda. KPI-III menetapkan keputusan pada poin ke-6b untuk mendirikan komisi yang bertugas membuat rancangan peraturan perkawinan yang berdasarkan usul-usul Ny. Maria 92 Serangan yang pertama datang adalah dari Nahdlatul Ulama yang kebetulan pada bulan Juni tahun itu menyelenggarakan kongres tahunannya di Malang. Para ulama itu sangat dipatuhi oleh berjuta-juta umat Islam. Kemusian menyusul Partai Serikat Islam Indonesia yang berkongres bulan Juli di Bandung menyatakan menolak diperlakukannya ordonansi tersebut. Dalam pada itu kelompok Barisan Penyadar Syarikat Islam juga dengan tegas menentang gagasan ordonansi tersebut. Sedangkan Muhammadiyah baru menyatakan pendapatnya pada bulan Oktober sesuai jadwal kongres tahunannya. Op Cit hal 328 93 Organisasi yang setuju dengan ordonansi tersebut adalah organisasi wanita terpelajar, seperti organisasi "Isteri sedar" di Jakarta yang dalam kongresnya pada pertengahan bulan Juli menyatakan setuju terhadap rancangan ordonansi termaksud. Di Surabaya ada organisasi lain yang memiliki pikiran sama, yaitu "Poetri Boedi Dedjati". Dari Padang Panjang Sumatera Barat diberitakan bahwa "Serikat Kaoem Iboe Soematera" menyatakan mendukung pelaksanaan ordonansi tersebut. Ibid. 94 KWI, hal 75 95 Op cit 329 62
Ulfa Santoso, SH, Ny. Datuk Tumenggung(PIPB), Ny. S. Sumadi(Ny. S. Arujikartawinata) (PSII Wanita), Ny. Zahara Gunawan(Sarekat Istri Jakarta), Ny. M. Wiria Atmaja(PASI) Ny. Kasman(JIBDA) dan seorang lagi dari Isteri Indonesia Jakarta96. Pada poin ke-6e KPI-III memutuskan untuk mengirimkan mosi kepada "All Islam Congress" yang isinya sebagai berikut: meminta dengan sangat agar ayat-ayat dari Al Qur-an yang bersangkutan dengan perkawinan hendaknya ditafsirkan dengan keterangan-keterangan yang sebenarnya seperti maksud perintah Tuhan dan kehendak Nabi kita yang suci dan adil itu97. Kaum perempuan Indonesia yakin pelaksanaan adat istiadat yang sedang berlaku di Indonesia bukanlah atas dasar agama lebih-lebih masalah perkawinan. Jika benar adat dan aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia berdasarkan ajaran agama yang bersumber dari ayat Al Qur-an dan Hadits pasti tidak akan ada diskriminasi, penindasan, dan ketidakadilan. Tuhan adalah maha baik yang sarat akan nilai keadilan bahkan dalam salah satu Qoidah Ushul Fiqh dijelaskan di mana ada kemaslahatan di situ hukum Allah. Selain itu, salah satu maqoshid Al syariah adalah menjaga moral. Oleh sebab itu kaum perempuan meminta penafsiran ayat-ayat Al Qur-an yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman yang berakibat pada kepincangan dalam kehidupan bermasyarakat. isinya mendiskriminasi hak perempuan, tetapi tidaklah sedikit ayat-ayat Al-Quran atau Hadis yang memerintahkan kita untuk menghormati kaum perempuan dan memperlakukan dengan baik. Beberapa dalil teologis yang mengajarkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan serta penghormatan terhadap kaum perempuan antara lain, Q.S. Al-Hujurat ayat 13, Al-Nisa' ayat 1 dan 24, Al-A'raf ayat 189, Al-Zumar ayat 6, Fatir, Al-Mu'minun ayat 67 dan 12-16, Al-Hajj ayat 5, Shad ayat 71, An-Nahl ayat 97, Al-Maidah ayat 38, Al-Nur ayat 2, Al-Ahzab ayat 35-36, Al-An-'am ayat 94, Al- jatsiyah ayat 21-22, Yunus ayat 44, Al-Baqarah ayat 48, dan Ali Imran 195 menegaskan dari segi substansi penciptaan manusia yang satu dengan yang lain tidak ada perbedaan termasuk antara laki-laki dan perempuan. Secara tektual cukup banyak dalil agama yang 96 KWI. hal 77 97 Ibid hal 78 63
Dalil agama secara khusus mengajarkan penghormatan terhadap kaum perempuan seperti Al-Baqarah 18798, Al-Nisa' 1999, Al-Baqarah 229100, At-Talaq 6101. Hadis nabi juga banyak yang mengajarkan untuk menghormati dan menghargai kaum perempuan seperti hadis yang diriwayatkan Ummu Kalsum binti Al-Siddiq: para suami dilarang memukul istri (H.R. Baihaqi), hadis H.R. Imam Ibnu Majah يِلْه ِلُْمُك ُرْيَخُاَنأ َوُ،ِهِلْه ِلُْْمُك ُرْيَخُْمُكُرْيَخ (Sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik sikapnya kepada istri dan keluarganya.) Nabi juga pernah mengatakan: ٌُميئلُلَإُ َّنُهَناهأُلَوُ،ٌُميركُ َّلَإَُُءاسنلاَُم َرْكَأُام (Tidak memuliakan kaum perempuan kecuali orang-orang yang mulia dan tidak menghina mereka(perempuan) kecuali orang-orang yang hina). Interpretasi dan pemahaman yang berbeda terhadap beberapa dalil agama tersebut tentu akan menimbulkan kontradiksi atau pertentangan ajaran agama. Jika benar Tuhan mengajarkan pandangan yang berbeda pada satu sisi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kekonsistenan Allah. Pada dasarnya semua ajaran agama bermuara pada satu titik seperti yang termaktub dalam maqoshid al- syariah yang salah satunya adalah nilai moral dan kemashlahatan. Semua ini akan bisa difahami jika penafsiran atau interpretasi dalil agama sesuai dengan konteks saat itu. Karena hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan dalam qaidah ushul fiqh yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada hasil keputusan KPI-III tepatnya pada poin 8 Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak Indonesia(KPKPAI) diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan(BPPIP)102 dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan. Badan tersebut terdiri dari sebuah studi ekomisi yang 98 ".......kepada istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untukmu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka." 99 ".........dan bergaullah dengan mereka secara patut........" 100 "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik........" 101 "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka......." 102 Ibid 64
mempelajari kedudukan wanita dalam hukum Islam. Hukum adat, hukum barat, dan sebuah konsultasi biro(dipimpin oleh Ny. Mr. M.U. Santoso) yang memberi nasehat kepada wanita mengenai soal-soal perceraian dan mengumpulkan bahan-bahan tentang keburukan-keburukan dalam praktik perkawinan. Badan ini mempunyai biro konsultasi yang dipimpin oleh Ny. Maria Ulfa Santoso, SH dengan tujuan memberi nasihat kepada kaum perempuan mengenai perkawinan, perceraian, kedudukan anak-anak, jika perlu membawa perkara-perkara itu ke depan Raad Agama (Pengadilan Agama) (KWI, 1986: 80). tidak hanya sekedar melalui organisasi-organisasi social, tetapi juga melalui jalur politik dengan meminta untuk mendapat hak untuk dipilih(Passief kiesrecht). Pada tahun 1938 pemerintah Hindia Belanda telah memberikan hak untuk dipilih kepada kaum perempuan untuk menjadi anggota dewan kota(Gemeente Raad), maka 4 orang wanita telah terpilih sebagai anggota dewan kota, yaitu: 1. Ny. Emma Puradireja di Bandung 2. Nn. Sri Umiyati di Cirebon 3. Ny. Sunaryo Mangunpuspito di Semarang 4. Ny. Siti Sundari Sudirman di Surabaya103 Perjuangan kaum perempuan Kongres Perempuan Indonesia ke-4(KPI-IV) yang dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito yang dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 1941 di Semarang. Pada KPI-III perjuangan perempuan sudah mulai melalui jalur politik dengan dikabulkannya hak pasif terhadap kaum perempuan pada kongres IV ini tidak hanya menuntut mendapat hak pasif, tetapi juga mendapat hak aktif memilih. Pada keputusan KPI-IV tepatnya poin ke-8 mengirim telegram kepada Dewan Rakyat, Fraksi Nasional Indonesia(Tn. Suroso) dan Gubernur Jendral di Jakarta, sebagai berikut: "Mengingat bahwa asas dan tujuan maupun keputusan-keputusan Kongres Perempuan Indonesia I,II,II, dan IV, semua bermaksud menjunjung tinggi dan mempersamakan derajat dan kedudukan kaum wanita dan setelah mendengar pembicaraan-pembicaraan dalam dewan rakyat, di mana sebagian besar anggotanya telah menyetujui hak untuk memilih bagi wanita, 103 Ibid hal 81 65
Kongres Perempuan Indonesia IV mohon agar hak untuk memilih bagi kaum wanita dikabulkan.104 B. Masa Pendudukan Jepang Manusia dicipta hanya mampu untuk merencanakan, sedangkan yang menetukan hanyalah Tuhan yang maha kuasa. Kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal itulah yang dialami pergerakan perempuan Indonesia dalam melakukan perjuangannya. Hasil keputusan Kongres Perempuan Indonesia IV merencanakan untuk melaksanakan KPI-V di Surabaya pada tahun 1942, tetapi dengan kedatangan tentara Jepang di Hindia Belanda menggagalkan semua rencana yang ada. Dalam masa pendudukan Tentara Jepang, semua organisasi pergerakan Indonesia dibubarkan105 termasuk pergerakan kaum perempuan. Tidak ada kegiatan bagi pribumi, kecuali kegiatan yang mengarah pada usaha membantu Asia Timur Raya. Pada ingin mempergunakan tenaga rakyat Indonesia. Untuk mempengaruhi rakyat Indonesia, Jepang membuat janji yang muluk-muluk antara lain: "Untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, Asia untuk bangsa Asia, Birma untuk bangsa Birma, dan Indonesia untuk bangsa Indonesia", oleh karena itu pengawasan terhadap organisasi masih sangat lunak dan tidak terlalu ketat. Di antara kelompok-kelompok itu yang didirikan oleh penguasa Jepang ialah "Fujinkai"(arti:perkumpulan wanita). Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan "Fujinkai" ini umumnya tidak dipandang termasuk pergerakan perempuan Indonesia, disebabkan karena tidak menunjukkan tujuan yang jelas yang bersifat usaha memajukan perempuan atau meninggikan derajat perempuan dengan menghilangkan diskriminasi. Semua usaha semata-mata dimaksudkan untuk memenangkan peperangan yang dipimpin oleh Jepang. awalnya Jepang sangat berhati-hati karena Ketidakjelasan tujuan untuk meninggikan derajat perempuan dengan menghilangkan diskriminasi106 tidak berarti gerakan perempuan Indonesia untuk menuntut hak dalam rumah tangga dan perkawinan padam, tetapi karena kegiatannya dibatasi oleh pemerintah Jepang. Kedudukan 104 Ibid hal 82 105Ibid hal 83 106 Op.cit hal 134 66
perempuan, baik dalam hukum perkawinan maupun mengenai hak memilih, tidak dibicarakan lagi. Kegiatan pergerakan perempuan Indonesia selama masa pendudukan Jepang dikebiri oleh kepentingan Jepang, tetapi tidak berarti mandul untuk selama-lamanya. Pejuang kaum perempuan tetap menyebarkan public opinion bahwa kaum wanita harus tetap berjuang untuk menghilangkan perlakuan yang tidak adil107. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa selama pendudukan Jepang mungkin pergerakan perempuan berhenti karena tidak sesuai dengan pendirian penguasa sehingga tidak ada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang dapat memperjuangkan persamaan derajat kaum perempuan. Akan tetapi, gerakan perempuan berjalan terus kendatipun tanpa lembaga108. Ketika Jepang kalah dalam peperangan dan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 maka pergerakan perempuan bangkit kembali. Ternyata bahwa nilai kebangsaannya makin nampak karena organisasi-organisasi wanita merasa terdorong untuk membantu menegakkan eksistensi Republik Indonesia yang mendapat serangan dari luar untuk dijajah kembali. 107Sukanti Suryochondro,. 1984. Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. Jakarta: Rajawali. Hal 114 108 Ini ternyata misalnya dari ucapan ketua besar "Puteri Narpo Wandoyo, Surakarta, Ibu G, Joedonagoro: "Kita menuntut hak, masih dengan cara-cara yang tepat pada waktu itu(zaman penjajahan Belanda). Dalam penjajahan Jepang selama 3 1/2 tahun kita mencari jalan lain, meskipun dengan Fujinkai, tetapi prinsip tujuan kita tak akan kita lupakan. Karena tuntutan kita belum tercapai, pendek kata perjuangan kita dengan jalan seribu satu macam dengan berpedoman: Anun Djaman Kelakonne(kita mencapai tujuan sambil menyesuaikan diri dengan keadaan jaman). Op cit hal 114 67
Bab VII Organisasi Perempuan Indonesia Pasca Kemerdekaan Usaha perempuan pada bab sebelumnya menerangkan tahapan dalam mempengaruhi kelompok sasaran masa kolonial yang salah satu sasarannya adalah pemerintah kolonial baik Hindia Belanda maupun Jepang. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi pintu gerbang baru perjuangan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dengan tanpa tekanan, diskriminasi, pengebirian hak, dan segala macam bentuk penindasan karena Indonesia telah merdeka. Arah perjuangan perempuan semakin jelas karena semangat baru yang lahir dari perempuan Indonesia dengan lahirnya Republik Indonesia yang merdeka. Harapan perempuan dari kata merdeka tidak hanya dibibir dan diucapan saja, tetapi merdeka dari seluruh aspek kehidupan. Merdeka yang bermakna bebas dari penindasan, bebas dari diskriminasi, bebas menentukan nasib sendiri, dan banyak lagi harapan dari kata merdeka itu sendiri. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI organisasi Fujinkai sebagai satu-satunya organisasi perempuan dibubarkan oleh ketuanya, Ny. Sunaryo Mangunpuspito. Dalam maklumat pembubaran dianjurkan agar di kabupaten-kabupaten dan kota-kota dibentuk lagi organisasi perempuan dan untuk sementara diberi nama Persatuan Wanita Indonesia(Perwani). A. Masa Revolusi Dalam waktu singkat setelah Proklamasi di mana-mana dibentuk organisasi pemuda kadang-kadang bergabung dengan organisasi pemuda setempat atau berdiri sendiri. Pada waktu diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta, tanggal 9-11 November 1945, para utusan putri ke kongres tersebut mengadakan rapat khusus dan dalam rapat tersebut disepakati untuk membentuk organisasi pemuda putri yang berdiri sendiri, tidak merupakan bagian kewanitaan organisasi pemuda. Pada bulan Desember 1945 diselenggarakan konferensi di Solo(Surakarta) yang dihadiri oleh delegasi-delegasi pemudi dari seluruh penjuru wilayah 68
Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1945, terbentuklah Pemuda Putri Indonesia, disingkat PPI sebagai Ketua Pengurus Besar PPI Pertama terpilih Dr. Ny. Hurustiati Subandrio, PPI turut serta pada Kongres Wanita Pertama masa kemerdekaan di Kalten pada tanggal 15-17 Desember 1945, dibentuklah Persatuan Wanita Republik Indonesia(Perwari) sebagai peleburan Perwani dan Wanita Indonesia(Wani). Begitu pula PPI turut serta dalam konferensi organisasi-organisasi wanita Indonesia pada tanggal 24-26 Februari 1946 di Solo yang melahirkan badan gabungan(federasi) dengan nama Kongres Wanita Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia V yang telah dijadwalkan pada tahun 1942 tidak dapat dilaksanakan karena masuknya tentara Jepang ke Indonesia yang melarang semua organisasi pergerakan. Setelah tentara Jepang menarik mundur dari Indonesia, aktifis perempuan mulai mencoba telah disepakati walau harus mundur. melaksanakan rencana yang Pelaksanaan Kongres Perempuan ini tidak dikemas dengan nama Kongres tetapi dengan nama Kongres Wanita Perempuan Indonesia(KPI), Indonesia(Kowani). Perubahan wadah itu disepakati pada kongres perempuan pertama setelah proklamasi di Klaten pada tanggal 15-17 Desember 1945. Kongres Wanita Indonesia V(Kowani V) ini di selenggarakan di Madiun pada tanggal 14-16 Juni 1946 diketuai oleh Ny. Susanto Tirtoprodjo. Kongres Wanita Indonesia(Kowani V) memiliki tujuan yang seirama dengan Kongres Perempuan Indonesia(KPI) sebelumnya. Pada dasarnya menuntut persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan, secara rinci menghapus kawin paksa dan perkawinan di bawah umur(anak- anak), poligami dan perceraian yang sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Hal itu nampak pada keputusan hasil kongres lanjutan yang diadakan di Kalimantan pada poin ke-4, memberantas kawin paksa dan perkawinan di bawah umur. telah berusaha mengadakan sekedar perbaikan dengan menetapkan undang-undang No. 22 tahun 1946 mengenai Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk serta instruksi Menteri Agama No. 4/ 1947109 untuk pencatat nikah, talak, dan rujuk itu antara lain dilanjutkan: Pemerintah Republik Indonesia 109 Masalah undang-undang perkawinan pada awal kemerdekaan itu belum sempat digarap karena seluruh potensi bangsa sedang dikerahkan secara fisik dan mental untuk mempertahankan diri terhadap Agresi 69
1. Mengenai perkawinan supaya anak-anak di bawah umur jangan sampai dinikahkan(untuk mencegah perkawinan kanak-kanak) dan bila pengantin perempuan dipaksa harus dipenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan dalam hukum Islam(demikian dikurangi jumlah perkawinan paksaan) 2. Mengenai poligami supaya diterangkan tentang kewajiban-kewajiban menurut hukum Islam 3. Mengenai talak supaya kedua belah pihak diperiksa dan diusahakan supaya suami tidak jadi melanjutkan maksudnya dan bila talak jadi dijatuhkan suami harus diperingatkan tentang kewajiban-kewajibannya selama iddah. 4. Mengenai rujuk sebelum waktu iddah habis diusahakan suami merujuk kembali Istrinya. Perbaikan-perbaikan lain ialah bahwa istri harus diberitahukan tentang talak dan rujuk, dengan hukuman bagi pegawai yang bersangkutan bila peraturan itu tidak dipenuhi. Meskipun usaha pemerintah tersebut patut dihargai, akan tetapi dalam praktek peraturan-peraturan itu ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, keinginan- keinginan kaum wanita pada khususnya. Karena pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk hanya dapat memberi nasehat kepada orang-orang yang bersangkutan dan apabila nasehat itu tidak dituruti maka tidak ada kekuasaan yang dapat memaksanya Tanggal 14-16 Juli 1947 Kongres Wanita Indonesia VI(Kowani VI) diselenggarakan di Magelang yang diketuai Ny. Sumantri yang dibantu Marjaban, Ny. Sukatini, Nn. Darsini, Ny. Yudodibroto, Ny. Partolegowo, dan lain-lain. Pada tanggal 26-28 Agustus 1948 diselenggarakan Kongres Wanita Indonesia(Kowani VII) di Solo yang diketuai oleh Ny. Kusban. Keputusan kongres kali ini membentuk badan-badan otonom yang mengadakan perluasan secara vertikal bagi usaha-usaha jangka panjang, misalnya tentang urusan hukum waris dan perkawinan, urusan perburuhan wanita, higiene sosial dan urusan pemberantasan buta huruf. Demikian kegiatan-kegiatan Pergerakan Wanita dalam masa perang kemerdekaan. Sesuai dengan irama perjuangan dan panggilan waktu wanita Indonesia ikut berperanan dalam pembelaan Negara dan Tanah Air. Meskipun demikian Militer Belanda yang hendak menjajah kembali. Lev, Daniel. S. 1986. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Jakarta Intermasa hal 330. 70
tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suatu kekuatan sosial dalam ikut membangun dan mengisi Negara Indonesia Merdeka. Akhirnya atas desakan beberapa pihak antara lain front wanita dalam parlemen(yang termasuk semua front wanita yaitu semua anggota wanita) maka oleh pemerintah khususnya Menteri Agama RIS KH. Wahid Hasyim bulan Agustus 1950 didirikan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk(dengan singkat disebut panitia nikah, talak, dan rujuk atau NTR), yang diberi tugas meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rencana undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. Panitia tersebut dibentuk olah Menteri Agama dan terdiri dari orang-orang yang dapat dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum agama Islam, Kristen, dan berbagai aliran. Panitia diketuai oleh Mr. Teuku Hasan. bermacam-macam peraturan hukum yang berlaku dan bahan-bahan serta usul-usul yang disampaikan padanya. Dalam Kongres Wanita Indonesia yang diadakan pada tanggal 24-28 November tahun 1950 di Jakarta. Pada keputusan ke-9 intinya menuntut kepada khusus membahas masalah perkawinan, pemerintah supaya: 1. Diadakan Undang-Undang Perkawinan yang melindungi kaum wanita. 2. Dalam Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan dari kementrian agama diadakan perseimbangan antara anggota-anggota wanita dan laki-laki dari segala bidang agama. Anggota-anggota awalnya mempelajari 3. Kepada organisasi-organisasi wanita dianjurkan supaya mempelajari dengan sungguh-sungguh kedudukan wanita dalam perkawinan baik menurut hukum adat maupun hukum agama.110 Hukum perkawinan dibicarakan lagi setelah diadakan Preadvies oleh seorang anggota Panitia Ny. Mr. Nani Soewondo. Oleh pembicara antara lain diterangkan tentang adanya panitia NTR tersebut di atas, kemudian diminta kepada para hadirin supaya memajukan usul-usul yang konkrit tentang perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh kaum wanita, supaya dapat disampaikan kepada panitia tersebut. Kepada kongres ini diminta pendapatnya tentang hal-hal yang berikut: 110Op cit hal 136 71
1. Apakah dipandang perlu untuk mengadakan perbaikan dalam hukum perkawinan atau tidak a. Jika perlu, bagaimana bentuknya undang-undang perkawinan: b. Satu undang-undang bagi seluruh rakyat Indonesia atau c. Lebih dari satu undang-undang menurut agama masing-masing. 2. Pokok-pokok yang harus dimuat dalam undang-undang itu. Dari pemandangan umum yang diadakan mengenai preadvies tersebut ternyata bahwa sebagian setuju dengan adanya satu Undang- Undang Perkawinan bagi seluruh bangsa Indonesi. Sebagian pula yang menyatakan tidak setuju dan hendak mempertahankan perkawinan menurut agama masing-masing. tetapi semua memandang perlu diadakan perbaikan dalam peraturan perkawinan. Terpenting diantaranya harus ada jaminan bahwa peraturan-peraturan Islam ditaati, misalnya mengenai masalah poligami(bahwa suami harus berbuat adil terhadap semua istrinya). Begitu pentingnya syarat adil ini, Nabi saw. sampai menegaskan kepada para suami yang tidak adil dalam poligami. Ancaman Nabi terbaca dalam sejumlah hadis, seperti hadis dari Abu Hurairah: "Barang siapa yang mempunyai dua istri lalu berat sebelah kepada salah satunya, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya yang miring" (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah). Tahap selanjutnya turun Q.S. Al Nisa' ayat 129 yang menyatakan suami tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri- istrinya kendatipun ia sangat ingin melakukannya. Artinya Islam sudah menutup rapat poligami menurut ayat tersebut. Mengenai talak(tidak boleh sewenang-wenang), secara jelas islam mengajarkan kawinilah istri-istrimu dengan baik dan ceraikan pula dengan cara yang baik. Banyak pula yang mengemukakan bahwa penderitaan perempuan sering kali disebabkan karena pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk kurang baik kerjanya. Segala usul-usul dan bahan-bahan yang diterima oleh panitia perkawinan baik dari kalangan wanita maupun dari golongan-golongan lain ternyata, bahwa keadaan telah memuncak dari semua golongan menghendaki perbaikan. Setelah dirundingkan dengan masak, akhirnya panitia tersebut memutuskan akan membuat satu peraturan umum yang mengatur perkawinan untuk seluruh Warga Negara Indonesia, dengan tidak membedakan golongan, agama, dan suku bangsa sesuai dasar Pancasila, di samping peraturan peraturan khusus untuk masing-masing golongan. 72
Demikian panitia tersebut berusaha ke arah Kodifikasi(pengitaban hukum) dan Unifikasi(kesatuan hukum) dalam hukum perkawinan yang hingga sekarang diatur dalam bermacam-macam peraturan yang berlainan, baik yang tertulis(Burgerlijk Wetboek, Ordonansi Perkawinan bagi orang Indonesia Kristen dan sebagainya) yang tertulis, tetapi tidak berbentuk undang-undang(Hukum Islam), maupun yang tidak tertulis(hukum adat dan lain-lain). Menurut pendapat-pendapat ahli hukum adat umumnya kodifikasi dan unifikasi dalam perkawinan agak sulit karena kebutuhan golongan masing-masing yang berbeda. Meskipun demikian, hendak dicoba juga oleh panitia dengan maksud mencapai kepastian hukum, menghilangkan segala keruwetan yang timbul karena perbedaan hukum itu serta memperbaiki keadaan masyarakat. Bila membuat peraturan baru, pemerintah tidak selalu dapat menyesuaikan diri dengan peraturan atau adat yang telah berakar, misalnya saja ketika pemerintah Hindia Belanda melarang pembakaran janda-janda di Bali, seperti yang dilakukan pemerintah Inggris dahulu di India. Hal itu sudah barang tentu ditentang oleh golongan agama Hindu. Meskipun demikian pemerintah memaksakan kehendaknya karena kebiasan yang lama itu dianggap melanggar dasar peri kemanusiaan. Begitu pemerintah kita dapat memaksakan kehendak misalnya saja dengan melarang perkawinan kanak-kanak dan sebagainya. Bila hal itu dianggap perlu untuk kepentingan umum. B. Masa Demokrasi Liberal Perkembangan perjuangan kaum reformis khususnya kaum perempuan memiliki langkah pelan, tetapi pasti. Dalam perjuangannya tidak pernah surut dengan keadaan, tetapi malah menguatkan tujuannya untuk memperjuangkan nasib perempuan itu upaya meningkatkan derajat kaum perempuan dan menyejajarkan hak kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam rumah tangga dan perkawinan mulai mendapat banyak dukungan dari pihak luar organisasi perempuan itu sendiri. Perjuangan hak perempuan itu ingin mewujudkan suatu aturan perundang-undangan perkawinan sebagai aturan resmi yang berlaku di Indonesia agar dapat digunakan sebagai sandaran kaum perempuan dalam memperoleh haknya. Indonesia. Selain 73
Dalam rangka memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan perlu disebutkan pula Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 1952(PP 19 tahun 1952) mengenai pensiun janda dan tunjangan kepada anak yatim piatu Pegawai Negeri Sipil. PP 19 tersebut ramai dibicarakan oleh pergerakan wanita dalam tahun 1952- 1954, karena menyangkut masalah poligami (Steurs, 2008:202). Ada bermacam-macam peraturan mengenai pensiun janda, maka oleh pemerintah RI dianggap perlu ada peraturan yang bersamaan yang berlaku bagi seluruh Pagawai Negeri Sipil, baik yang warga Negara maupun tidak. Sebab itu ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim piatu Pegawai Negeri Sipil, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1952 untuk pegawai negeri yang meninggal sesudah tanggal tersebut. Pokok-pokok PP No. 19 yang mendapat perhatian dari kaum wanita ialah sebagai berikut 1. Pegawai laki-laki dapat menunjuk seorang istri atau lebih sebagai yang berhak mendapat pensiun. Bila ada lebih dari seorang istri, maka pensiun janda itu ditetapkan sebesar dua kali pokok pensiun yang dibagi rata kepada istri-istri itu, artinya: bila ada dua orang janda masing- masing mendapat satu kali pokok pensiun seorang janda, bila ada tiga orang janda, masing-masing menerima dua pertiga, dan bila ada empat janda masing-masing menerima setengah dari satu kali pokok pensiun seorang janda. Peraturan ini berbeda dengan peraturan pensiun di zaman Hindia Belanda, ketika pegawai hanya dapat menunjuk lebih dari satu istri sebagai yang berhak menerima pensiun. Pemerintah RI dahulu(yang berpusat di Jogja) juga selalu memberi kesempatan untuk menunjuk lebih dari satu istri sebagai yang berhak menerima pensiun dalam PP No. 35 tahun 1949, tetapi peraturan tersebut tidak berlaku di seluruh Indonesia) 2. Untuk mengimbangi beban lebih berat yang harus dipikul oleh dana pensiun Indonesia sebagai akibat perubahan itu, maka iuran biasa bagi semua pegawai dinaikkan dengan setengah persen hingga menjadi tujuh persen untuk pegawai laki-laki dan dua persen untuk pegawai wanita. Pegawai laki-laki yang menunjuk lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun harus membayar tambahan iuran biasa sebesar dua persen untuk tiap istri lebih dari satu, dan tambahan itu sebanyak- 74
banyaknya berjumlah empat persen(hingga seorang pegawai yang beristri lebih dari dua sebanyak-banyaknya harus membayar tujuh persen ditambah empat persen sama dengan sebelas persen), dan untuk tiap-tiap penunjukan lebih dari seorang istri tambahan iuran nikah berjumlah sebesar satu bulan gaji(Soewondo, 1984:89). PP No. 19 itu diumumkan oleh Kementrian Urusan Pegawai pada tanggal 20 Juni 1952. Dalam bulan Juni 1952 berbagai organisasi wanita menyatakan tidak setuju dengan adanya PP No. 19 itu, antara lain wanita Demokrat dan Perwari. Atas permintaan mereka pada tanggal 22 Agustus 1952 diadakan Hearing oleh Menteri Urusan Pegawai dengan beberapa Organisasi wanita. Kemudian dibentuk sebuah Panitia Ad Hoc yang terdiri dari Menteri Urusan Pegawai, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan untuk meninjau kembali PP No. 19 itu111. Konferensi Masyumi yang diadakan pada akhir Agustus 1952, kaum muslimat menerangkan setuju dengan adanya PP 19 itu, dengan menyatakan mereka menganggap perlu bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan dilindungi hak perempuan menurut hukum agama masing- masing. Pengurus besar GPII putri dan pengurus besar Nahdlatul Ulama' Muslimat juga menyatakan persetujuan, yang tersebut terakhir dengan menyatakan harapan supaya Undang-Undang Perkawinan menjamin syarat- syarat poligami menurut hukum Islam. Tanggal 24 Nov 1952 di Bandung 19 organisasi wanita menyatakan tidak setuju dengan PP No. 19, yaitu Partai Wanita Rakyat, Perkiwa, Wanita Demokrat, Perwari, Ikatan Bidan Indonesia, Pemuda (Bhayangkari), Gerwis, Puteri Pembangunan Putri RI Persatuan Kaum Ibu Cicendo, Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT), Wanita Katolik, Persatuan Istri Tentara, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Putri Budi Sejati, Rukun Istri PKK, Yayasan Perguruan Sejati dan Rukun Wanita Bandung (Soewondo, 1984: 90). Indonesia, Persatuan Istri Polisi Rapat Kongres Wanita Indonesia tanggal 24 November 1952, dalam rapatnya organisasi-organisasi tersebut di atas menetapkan sebagai berikut: 1. Tetap menolak PP No. 19 tahun 1952. 111 Nani Soewondo. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Gahalia Indonesia. Hal 89 75
2. Mendesak kepada pemerintah agar lekas mengadakan Undang-Undang Perkawinan (UUP). 3. Selama UUP hendaknya pemerintah menggunakan dulu No. 14 tahun 1947 (satu Istri yang berhak menerima Pensiun). Dengan alasan 1. Memboroskan uang Negara, karena adanya peraturan untuk memberi pensiun 2 kali terhadap orang yang beristri lebih dari seorang yang pada hakikatnya dipikul oleh seluruh rakyat. 2. Menambah perkembangannya berkeluarga lebih dari satu dikalangan Pegawai Negeri112. Kongres Wanita Indonesia IX diselenggarakan pada tanggal 22-25 Desember 1952 di Bandung. Kongres ini dihadiri oleh wakil semua organisasi wanita yang berpusat dari seluruh Indonesia dan organisasi tentang "Vak wanita lokal. Dalam kongres Onderwijs" oleh Nn. Erna Djajadiningrat(sekarang Ny. Sutoto) dan tentang "penempatan tenaga wanita" oleh saudara Sulaiman Suriatmadja. Kongres ini meminta perhatian pemerintah tentang segera terlaksananya Undang- Undang Perkawinan. ini diadakan prasarana Tanggal 17 April 1953 suatu delegasi yang terdiri dari Organisasi- Organisasi: Perwari, Wanita Demokrat, PPI, Wanita Katolik dan Partai telah menganggap kepada Perdana Menteri untuk Wanita Rakyat menanyakan hingga ke mana sudah penyelesaian tentang PP No. 19 itu. Kemudian delegasi mengusulkan: 1. Supaya PP No 19 tahun 1952 dibekukan. 2. Jika ada perubahan supaya diadakan Hearing Lagi. Adapun jawaban pemerintah pada delegasi tersebut ialah sebagai berikut: 1. Alasan yang dikemukakan oleh 19 organisasi wanita, bahwa hasilnya ialah memboroskan uang negara, tidak dapat diterima. 2. Hendaknya diajukan usul yang lebih kongkrit. 3. Hasil pekerjaan Ad Hoc belum ada. 4. Status PP No. 19 tidak dibekukan. 5. Dianjurkan supaya berhubungan dengan Menteri Urusan Pegawai.113 Delegasi tersebut kemudian memajukan permohonan untuk bertemu dengan Menteri Urusan Pegawai dengan mengemukakan beberapa 112 Ibid hal 90 113 Ibid hal 91 76
pendapat yang menandatangani penolakan PP No. 19 itu. Perlu diterangkan pula bahwa di antara organisasi-organisasi yang menyokong pendapat 19 organisasi wanita tersebut terdapat "Partai Indonesia Raya(PIR), Partai Nasional Indonesia(PNI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia(SOBSI). yang terdapat di antara organisasi-organisasi Pada tanggal 27 Agustus 1953 sebuah delegasi Perwari telah menganggap kepada Perdana Menteri untuk meminta ketegasan. Jawabannya(seperti biasa) ialah bahwa soal yang bersangkutan akan diperhatikan. Kemudian, untuk menguatkan tuntutan wanita yang telah lama diabaikan itu maka pada tanggal 12 Desember 1953(pada hari ulang tahun Perwari ke-8) oleh Perwari diadakan Demonstrasi serentak di seluruh Indonesia, dengan dibantu antara lain Gerwis(diubah Gerwani), Bhayangkari, Sehati, Perwali, dan lain-lain. Sebuah mosi disampaikan oleh pusat pimpinan Perwari di Jakarta kepada Presiden, Perdana Merteri, Ketua DPR, oleh cabang-cabang Perwari Kepada kepala daerah, dan ketua DPR daerah. Mosi tersebut antara lain berbunyi mendesak kepada pemerintah: 1. Supaya segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan(UUP) yang menjamin kedudukan hukum bagi perempuan, sesuai dengan UUDS dan dengan asas tujuan Pancasila. 2. Membekukan PP No. 19 1952114. Dalam bulan Februari 1954 oleh parlemen seksi F(Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial) diadakan pembicaraan dengan wakil-wakil Perwari(pihak yang anti), kemudian dari wakil-wakil dari GPII putih, Masyumi Muslimat, dan Nahdlatul Ulama Muslimat(pihak yang pro) untuk menjelaskan pendapat masing-masing sesudah itu diadakan pertemuan wakil Perdana Menteri dengan seksi F. mereka sudah sampai pada pendapat untuk mengubah PP No 19 tahun 1952 itu. Guna merancangkan suatu peraturan baru akan didengar lagi pendapat-pendapat pihak-pihak yang Pro dan anti, tetapi sejak itu tidak ada lagi usaha-usaha pemerintah untuk mengubah PP No. 19 1952 itu. Kembali pada masalah Undang-Undang Perkawinan, ternyata bahwa panitia NTR memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyusun 114 Ibid 77
Rancangan Undang-Undang Perkawinan. dalam tahun 1952 panitia selesai membuat RUUP yang terdiri dari: 1. Peraturan umum yang berlaku untuk semua golongan agama; 2. Peraturan-peraturan khusus (yaitu peraturan khusus Islam, Peraturan khusus Katolik, peraturan khusus Protestan, dan sebagainya) yang mengatur hal-hal khusus untuk golongan agama masing-masing.115 Tanggal 1 Desember 1952 oleh panitia tersebut disampaikan rancangan Undang-Undang Perkawinan(peraturan umum) serta daftar pertanyaan umum yang mengenai undang-undang tersebut boleh dikatakan kepada semua organisasi-organisasi yang berpusat maupun lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat-pendapatnya tentang soal tersebut paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953. Di bawah ini disebut dasar-dasar rencana undang-undang tersebut. Selain daripada berusaha ke arah kodifikasi, rencana undang-undang telah mencoba untuk memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain: Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak(untuk mencegah kawin paksa), ditetapkan batas-batas umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan(untuk mencegah perkawinan kanak-kanak). Ditetapkan pula bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, masing-masing pihak harus saling memberi keterangan tentang kesehatannya dengan diketahui oleh pegawai pendaftar perkawinan(meskipun kesehatan tidak dijadikan syarat bagi perkawinan, tetapi demikian calon mempelai setidak- tidaknya mengetahui tentang kesehatan masing-masing dan demikian dapat menentukan sikapnya berdasarkan pengetahuan itu). Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami harus memberi nafkah yang cukup dan sesuai kedudukan istrinya. Bila ada lebih dari satu istri, nafkah itu harus seimbang dengan keperluan keluarga dalam tiap-tiap rumah tangga. Poligami diizinkan oleh hukum agama/perdata yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian rupa hingga dapat memenuhi syarat keadilan. Calon suami harus berjanji dihadapan pegawai pendaftar perkawinan bahwa ia akan berlaku adil dalam tindakan- tindakannya dan calon suami itu harus menunjukkan bahwa ia dapat 115 Ibid hal 92 78
menjamin keperluan hidup beberapa rumah tangga. Perkawinan juga diperbolehkan dengan syarat tiada keberatan dari istri-istri(bila berkeberatan hakim pengadilan negeri yang memberi keputusan terakhir ) Tentang harta benda dalam perkawinan ditetapkan bahwa harta yang diperoleh masing-masing sendiri sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing, sedangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dengan usaha bersama menjadi milik bersama. Perceraian diatur dengan keputusan pengadilan negeri berdasarkan alasan- alasan tertentu, yaitu bila salah satu pihak berzina, pemabuk, pemadat, atau melakukan kejahatan yang serupa itu yang mengganggu keamanan rumah tangga atau meninggalkan yang lain selama satu tahun atau melakukan kejahatan yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih atau sakit gila atau penyakit yang membahayakan kesehatan pihak yang lain atau kesehatan keturunan, atau salah satu pihak peluh(impoten), atau jika suami sengaja suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan atau suami tidak memenuhi perjanjian akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam perkawinan poligami, atau jika antara kedua pihak terdapat perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi. Mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan khusus Islam. Tentang kedudukan anak ditetapkan bila anak dianggap sah atau tidak, kemungkinan untuk mengakui mengangkat anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta kemungkinan untuk mencabut kekuasaan orang tua bila mereka melalaikan kewajibannya terhadap anak itu. Diatur pula dalam perwalian bila anak tidak ada di bawah kekuasaan orang tua. Demikian dalam garis-garis besarnya isi peraturan umum dari Undang- Undang Perkawinan itu. Pada tanggal 24-26 Februari 1953 oleh Wanita Islam Indonesia diadakan koferensi di Jakarta yang dikunjungi oleh 11 organisasi wanita Islam yang berpusat, yaitu Al Ittihadiyah Medan, Al Irsyad Istri Jakarta, Nahdlatul Ulama Muslimat Semarang, Muslimat Jakarta, GPII Putri Jakarta, Aisyiah Yogjakarta, Persatuan Umat Islam Majalengka, Persatuan Istri Bandung, PSII Departemen Wanita, Wanita Sedar, dan Lajnah Immaillah(Akhmadiyah) serta 24 organisasi lokal dari seluruh Indonesia. Mereka memutuskan sebagai berikut: 79
1. Memberi penghargaan kepada pemerintah, khususnya kepada panitia NTR yang telah berusaha memenuhi kehendak masyarakat, yang menginginkan adanya Undang-Undang Perkawinan Negara. 2. Belum dapat menerima Rencana Undang-Undang Perkawinan bagian umum dari panitia NTR dalam bentuk dan susunan sekarang ini. 3. Tidak dapat menerima dasar-dasar yang dipakai oleh panitia NTR di dalam menyusun bentuk rencana undang-undang tersebut. 4. Berusaha terus terlaksana suatu Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan hukum-hukum sebagai Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia dengan tidak mengurangi akan hak-hak golongan yang sah, menurut agamanya masing-masing. Islam 5. Menghasilkan suatu rencana Undang-Undang Perkawinan bagi bangsa Indonesia yang akan diteruskan oleh seluruh pengikut konferensi kepada organisasi-organisasinya masing-masing untuk ditinjau lebih dalam.116 Di samping itu usul rencana ini disampaikan pula di antaranya kepada Badan Kongres Muslimin Indonesia untuk kemudian dibicarakan selanjutnya dalam suatu permusyawaratan umat Islam seluruh Indonesia, agar dapat kemudian diteruskan sebagai usul Rencana Undang-Undang Perkawinan RI. Pada tanggal 24 april 1953 diadakan Hearing oleh panitia NTR dengan Organisasi-Organisasi yang berikut: pengurus-pengurus besar dari Bhayangkari, wanita Demokrat, Pemuda Putri Indonesia, Perwari, Persatuan Istri Tentara, Wanita Katholik, Perkumpulan Wanita Kristen Indonesia, Partai Katolik, Pemuda Katolik Indonesia, Dewan Gereja Indonesia, Peng. Perkumpulan Sosial Katholik Indoneia, Lembaga Katholik Indonesia, dan Sekretariat Vicariaat Indonesia. Dalam prinsip semua setuju dengan rencana Undang-Undang Perkawinan tersebut meskipun dengan memajukan amandemen mengenai soal teknis, dari golongan Katholik menyatakan keinginan perkawinan diatur menurut agama masing-masing. Setelah mendengar pendapat dan pemandangan seperti tersebut di atas ini, panitia NTR dalam rapatnya bulan Mei 1953 memutuskan akan menyusun Undang-Undang Perkawinan menurut sistem yang berikut: 1. Undang-Undang pokok yang berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama(uniform), dengan tidak menyinggung agama. 116 Ibid hal 94 80
2. Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing. Diputuskan untuk membuat Undang-Undang Organik bagi golongan Islam, golongan Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan sendiri. 3. Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk salah satu golongan agama.117 Kemudian panitia NTR tersebut mengerjakan Undang-Undang Perkawinan menurut sistem yang tersebut terakhir ini. Rencana Undang- Undang Perkawinan umat Islam, telah disampaikan pula kepada Menteri Agama dalam bulan April 1954. Demikian pemerintah dapat memilih antara Rancangan Undang-Undang yang khusus mengatur perkawinan umat Islam, sedangkan RUU Perkawinan Kristen dan lain-lain dapat menyusul bila telah selesai(sistem kedua). Ternyata Menteri Agama telah memilih sistem kedua.118 Oleh Menteri Agama telah diangkat beberapa ahli Islam yang diberi tugas untuk meninjau rencana undang-undang umat Islam tersebut. Dalam bulan Agustus 1954 oleh petugas-petugas telah disampaikan berbagai amandemen yang sukar diterima oleh panitia NTR, hingga perlu diadakan perundingan yang lain antara petugas-petugas dan panitia NTR. Akhirnya dalam garis besarnya dapat tercapai kesesuaian paham dalam bulan Oktober 1954 hingga rencana yang telah diperbaiki itu dapat disampaikan lagi kepada Menteri Agama pada akhir tahun 1954, untuk diselesaikan selanjutnya. Dalam rencana yang dibuat oleh panitia NTR itu, telah diusahakan untuk mengatur perkawinan sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam, dengan diberi tafsiran yang progresif kepada peraturan-peraturan hukum Islam supaya dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam praktik sekarang ini. Antara lain ditetapkan batas-batas umur bagi perkawinan pula ditetapkan bahwa perkawinan harus dengan persetujuan kedua belah pihak dan ditetapkan alasan-alasan talak, khul, pasha, dan syiqaq, sehingga tidak dapat lagi dijalankan sewenang-wenang. Diatur pula poligami hingga penuh syarat keadilan dan sebagainya. Akan tetapi yang dikemukakan oleh pemerintah dalam bulan Agustus 1945 hanyalah Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang 117 Ibid hal 95 118 Ibid 81
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk dibicarakan dalam Parlemen undang-undang itu yang hanya berlaku di Jawa dan Madura dan oleh pemerintah darurat di Sumatra dahulu juga dinyatakan berlaku di Sumatra, sekarang hendak dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia. Pembicaraan itu ditolak front wanita dalam parlemen dengan alasan bahwa panitia NTR telah siap membuat rencana Undang-Undang Perkawinan, yang diminta selekas mungkin dibicarakan dalam parlemen, sedangkan suatu peraturan tentang pencatatan hendaknya jangan didahulukan, melainkan harus disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Bulan Oktober 1954 Undang- Undang No. 22 tersebut dinyatakan juga berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Seperti telah dibuat tadi, rencana undang-undang umat Islam disampaikan kembali kepada Menteri Agama pada akhir tahun 1954.119 Dalam beberapa tahun sesudah ini, organisasi-organisasi wanita terus menerus mendesak kepada pemerintah supaya Undang-Undang Perkawinan lekas dikeluarkan. Misalnya saja, dalam bulan Desember tahun 1953 oleh perwari dan organisasi-organisasi lain telah diadakan demonstrasi menuntut Undang-Undang Perkawinan. Di samping menutut supaya PP No. 19 tahun 1952 dibekukan. Sesudahnya itu berkali-kali telah dikirim resolusi-resolusi dan utusan-utusan oleh organisasi wanita kepada pemerintah untuk menuntut supaya Undang-Undang Perkawinan lekas dikeluarkan(Soewondo, 1984:96). tetap kuat untuk segera dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan yang digunakan lisensi atau dasar hukum perempuan Indonesia untuk mempertahankan hak perempuan dalam rumah tangga dan perkawinan. Kongres Wanita Indonesia X yang diselenggarakan secara berkala kini diselenggarakan di Palembang pada tanggal 2-5 Maret 1955.120 Pada bulan Oktober, Kepala Jawatan Agama Jawa Barat di Bandung bersama organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia tingkat propinsi, didirikan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian(BP4). Bulan Maret 1956 di Jakarta dibentuk oleh Kepala Jawatan Agama bersama organisasi anggota Kongres Wanita Desakan dari gerakan perempuan 119 Cora Vreede-de Steurs. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian. Jakarta. Komunitas Bambu. Hal 198 lihat juga Nani Soewondo hal 96 120 KWI. 1986. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 147 82
Indonesia, Penyelesaian Perceraian(P5). Kemudian menyusul pembentukan P5/BP4 di kabupaten- Indonesia mendukung kabupaten Pulau pembentukan BP4, karena BP4 melanjutkan pekerjaan yang pada masa pemerintah Hindia Belanda telah dirintis, mula-mula oleh Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak Indonesia(KPKPAI) dan kemudian menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan(BPPIP). Panitia Penasehat Perkawinan dan Jawa. Kongres Wanita Bulan September 1957, diterangkan oleh Menteri Agama bahwa rencana undang-undang umat Islam telah disampaikan kepada cabinet. Akan tetapi, dengan penjelasan bahwa masih akan ada amandemen- amandemen yang menyusul. Hal itu berarti bahwa sebelum membicarakan RUU Perkawinan tentu menunggu sampai amandemen-amandemen itu dimajukan pula. tersebut, kabinet sudah Gerakan Perempuan menyelenggarakan Kongres Wanita Indonesia XI diadakan di Surabaya tanggal 28-30 Nopember 1957 mendesak kepada pemerintah supaya dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan121. Perbaikan terhadap urusan perkawinan ini juga diusahakan melalui perundang- undangan, tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakan apapun juga dari pemerintah mengenai soal Undang-Undang Perkawinan itu. Front wanita dalam DPR yang terdiri dari anggota-anggota wanita. Dalam bulan Maret 1958 oleh anggota Parlemen terjadi penandatanganan usul inisiatif RUU Perkawinan oleh Ny, Sumari dan kawan-kawannya dari Fraksi Partai Nasional Indonesia, maka rancangan itu sering disebut RUU Ny. Sumari122. Setelah hal itu terjadi, karena terdesak, kemudian oleh pemerintah dimajukan RUU Perkawinan Umat Islam oleh Menteri Agama KH Moh Ilyas kepada parlemen hingga demikian ada dua RUU Perkawinan yang menjadi bahan Pembicaraan Dewan Perwakilan Rakyat. Organisasi-organisasi yang memberi dukungan atas diajukan usul inisiatif Ny, Sumari dan kawan-kawan ialah Bhayangkari, Pemuda Putri Indonesia, Persatuan Istri Tentara, Perwari, Wanita Universitas Indonesia, Perkiwa, PWKI, Rukun Ibu, Partai Wanita Rakyat, Wanita Indonesia, 121 Ibid hal 152 122 Penandatangan Usul Inisiatif adalah: Ny. Sumari, Ny. Supeni, Ny. Sutiyah Suryohadi, Ny. Lastari Surasno, Soedarsono, A. Mutlik, Soewono, Moersid Idris, Mr. Gele harun, Doedi Soemawidjojo, Soetoko Djojosoebroto dan Moenadir. Lev, Daniel. S. 1986. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Jakarta: Intermasa. Hal 331 83
Wanita Sejati, Gerwani, dan Wanita Demokrat Indonesia, Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Kegiatan-kegiatan gerakan perempuan Indonesia setelah Kowani- XI mengadakan peringatan 30 tahun Kesatuan Pergerakan Perempuan Indonesia yang diketuai oleh Ny. Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito dari Yayasan Hari Ibu. Dalam rentetan kegiatan ini juga mengadakan rapat umum di Gedung Olah Raga diadakan empat resolusi dan dua pernyataan. Pada resolusi yang kedua mendesak kepada konstituante untuk mencantumkan hak-hak wanita dalam Hukum Keluarga, selaras dengan kepribadian Bangsa Indonesia, sedangkan resolusi yang ketiga adalah mengenai Undang-Undang Perkawinan supaya segera dibahas dan diundangkan.123 Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Umum dari DPR mengenai Undang-Undang Perkawinan baru dimulai sejak tanggal 6 Februari 1959. Seperti yang telah dikatakan tadi yang menjadi bahan pembicaraan dalam DPR yaitu dua rencana UU Perkawinan, pertama RUU Perkawinan usul inisiatif Ny. Sumari cs. Dan kedua RUU tentang Pernikahan Umat Islam yang dimajukan oleh pemerintah. RUU inisiatif Ny. Sumari cs. Merupakan satu peraturan umum yang mengatur perkawinan untuk seluruh Warga Negara Indonesia. dengan tidak membedakan golongan dan suku bangsa, tidak mengurangi hak tiap warga negara untuk kawin menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan dasar negara(Pancasila). Mengenai dasar perkawinan ditetapkan perkawinan tunggal atau lain ditetapkan: monogami. Sebagai syarat-syarat perkawinan antara kemauan bulat dari kedua belah pihak dan mengenai umur ditetapkan bagi pihak pria sekurang-kurangnya 18 tahun dan bagi wanita sekurang- kurangnya 15 tahun. Mengenai perceraian ditetapkan syarat-syarat sama bagi pihak wanita dan laki-laki(bila RUU usul inisiatif Ny. Sumari dibandingkan dengan RUU Perkawinan yang pertama diselesaikan oleh panitia NTR dalam tahun 1952 ternyata bahwa banyak pasal-pasal yang serupa: perbedaan yang terpenting terdapat dalam dasar monogami dari RUU usul Ny. Sumari).124 123 Op cit hal 157 124 Nani Soewondo. Hal 97 84
RUU Ny. Sumari dalam batas-batas tertentu hendak menuju kepada unifikasi atau kesatuan hukum daripada semua golongan dan suku bangsa, meskipun dengan mengindahkan agama masing-masing, sedangkan RUU usul pemerintah hendak menggunakan sistem lain yaitu UU Perkawinan yang berbeda-beda menurut agama masing-masing. RUU tentang pernikahan umat Islam berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, di samping itu akan diadakan juga Undang-Undang Perkawinan bagi golongan Kristen dan golongan-golongan lain. Menurut RUU Perkawinan, umat Islam diperbolehkan poligami dengan beberapa syarat tertentu. Untuk dapat melakukan pernikahan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat seorang laki-laki harus mendapat peretujuan terlebih dahulu dari istri-istrinya dan dapat menjamin keperluan istri-istrinya. Juga ditetapkan, bahwa pernikahan permaduan dapat dicegah jika dibuat perjanjian tertulis, bahwa laki-laki tidak akan melakukan perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya. Sebagai syarat-syarat bagi pernikahan antara lain juga ditetapkan batas-batas umur dari 15 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk laki-laki serta persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan. Cara perceraian adalah menurut hukum Islam(talak, khul, dan sebagainya), dengan diberi tafsiran yang jelas.125 Pembicaraan dalam parlemen, yang diadakan dalam dua babak ternyata mendapat perhatian yang besar sekali dari organisasi-organisai wanita. Di antara pendapat-pendapat yang diutarakan oleh anggota DPR ada yang menyokong RUU usul Ny. Sumari ada yang menyokong RUU usul pemerintah(terutama partai-partai Islam) ada yang mengusulkan supaya diadakan kompromi di antara keduanya. Ada pula pendapat bahwa keadan sekarang sudah sempurna dan tidak perlu dibuat UU Perkawinan. Ternyata pula bahwa ada anggota-anggota yang demikian semangat membela poligami, hingga mereka menganggap tidak perlu lagi memperhatikan perasaan kaum wanita, hal mana antara lain terbukti dari ucapan Bapak Sidi Mardjohan(dari Perti) yang mengatakan dalam sidang tertanggal 9 Februari 1959: "Begitu juga pertimbangan lain, wanita lebih cepat tuanya dari pria terkadang sekalipun dengan umur yang sebaya waktu mulai kawin, tetapi apabila sudah beranak 125 Ibid hal 98 85
dua, tiga, bentuk wanita sudah merosot seratus persen sampai tiga ratus persen dari bentuk semula; jarang sekali wanita seperti kain sarung bugis lama, semakin dipakai semakin mengkilat, hanya yang terbanyak wanita sekarang lekas luntur sedang prianya masih gagah perkasa nafsu dan syahwatnya meluap-luap, dan keadaan hidupnya tidak sebanding pula dengan keadannya". Selesainya pembicaraan dalam babak pertama, 10 organisasi wanita(Perwari, Bhayangkari, Persit, Pemuda Putri Indonesia, Pers. Wanita Kristen Indonesia dan Pers. Istri Kaum Teknik) mengirim surat kepada ketua DPR dan dimajukan protes terhadap ucapan-ucapan yang demikian itu yang sangat menyinggung perasaan wanita. Permulaan sidang pembicaraan dalam babak kedua, kemudian atas saran ketua Dewan Perwakilan Rakyat ucapan yang menghina wanita itu, dikeluarkan dari notulen. Mengenai pembicaraan-pembicaran selajutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh pihak yang menyokong RUU Umat Islam kurang sekali dikemukakan tentang dasar kebahagiaan hidup berumah tangga yang hendak dijamin oleh RUU Umat Islam tersebut: yang paling banyak dikemukakan ialah pembelaan yang sengit dari prinsip poligami, seolah-olah poligamilah yang menjadi dasar daripada RUU tersebut. Banyak pembicara yang ingin membuktikan bahwa kaum laki-laki memang sifanya poligami dan sebab itu dibenarkan bahwa mereka memenuhi hawa nafsunya dengan melakukan poligami. Aneh juga suatu contoh yang dibuat salah satu anggota parlemen wanita yang mengatakan, bahwa perkawinan seorang tukang becak yang mempunyai tiga istri, meskipun tidak dapat memberi nafkah kepada ketiga istri itu, tetapi istri-istri itu masing-masing mencari nafkah sendiri, hal mana dikemukakan sebagai contoh dari poligami yang baik. Organisasi-organisasi wanita yang dari semula menyokong prinsip dikemukakan RUU Perkawinan usul inisiati Ny. Sumari telah dipelajari isi kedua RUU Perkawinan itu. Dipikirkan pula bagaimana dapat diperoleh penyelesaian bilamana ternyata pendapat-pendapat mengenai kedua RUU Perkawinan itu tidak dapat disesuaikan satu sama lain. Ternyata, bahwa dalam Dewan Perwakilan Rakyat, maupun dalam masyarakat pada umumnya, begitu pula dalam kalangan Kongres Wanita 86
Indonesia di mana soal Undang-Undang Perkawinan dikemukakan juga, terdapat pendapat-pendapat yang berlainan yang tidak dapat disesuaikan satu sama lain oleh 11 organisasi wanita(Persit, Sahati, Wanita Universitas, Prewamu, Gerwani, PWKI, Wanita Rakyat. Perwari, Bhayangkari, Gerakan Wanita Sosialis, dan Pemuda Putri Indonesia) disusun apa yang dinamakan kompromis untuk menyarankan kemungkinan-kemungkinan bagaimana caranya kedua RUU Perkawinan itu dapat ditempatkan dalam sistem perundang-undangan, andaikan RUU usul inisiatif Ny. Sumari tidak dapat diterima dengan suara terbanyak. Usul kompromis itu dalam garis-garis besarnya dikemukakan oleh anggota DPR, Mr. Memet Tanumidjaja(yang juga mewakili Bhayangkari), dalam pembicaraan babak pertama dan ternyata mendapat sokongan dari beberapa pembicara lain. Nani Soewondo dalam bukunya Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat(1984) menjelaskan Pokok dari usul kompromis adalah sebagai berikut: di samping UU Penikahan Umat Islam(seperti usul Pemerintah), UU Perkawinan umat Kristen, UU Perkawinan Hindu Bali, juga diadakan semacam UU perkawinan sipil(yang isinya dalam garis besarnya sama seperti RUU usul Ny. Sumari) dan selain daripada itu peraturan-peraturan tentang pencatatan. UU Perkawinan sipil itu maksudnya akan berlaku bagi: 1. Orang-orang yang tidak termasuk salah satu golongan yang telah diatur dalam hukum perkawinan. 2. Perkawinan antara orang-orang yang berlainan hukum agama atau hukum sipilnya(perkawinan campuran), dan 3. Orang-orang yang mau melangsungkan perkawinannya menurut UU perkawinan sipil ini. Kedua RUU Perkawinan, dengan amandemen-amandemen yang seperlunya, akan mendapat tempat yang layak dalam sistem perundang- undangan mengenai hukum perkawinan. Pendapat pemerintah(dalam hal ini Menteri Agama) adalah sebagai berikut: Pembicaraan dalam rapat bagian dari DPR oleh pemerintah mula- mula dikatakan, bahwa materi usul inisiatif Ny. Sumari dengan perubahan seperlunya dapat dijadikan Rancangan Undang-Undang yang bersifat umum. Kemudian dalam jawaban pemerintah atas usul Ny. Sumari dalam sidang DPR dikatakan bahwa pemerintah tidak dapat menempatkan RUU usul Ny. Sumari. Sesudah itu, dalam berita antara bulan Maret 1959 87
diterangkan lagi oleh Menteri Agama, bahwa pemerintah bermaksud mengadakan perundingan dengan pihak pengusul inisiatif untuk dapat menempatkan RUU usul Ny. Sumari itu. Oleh organisasi-organisasi wanita kemudian dikirimkan delegasi kepada Menteri Agama dan Perdana Menteri Juanda. Kepada Perdana Menteri disampaikan permintaan supaya soal Undang-undang Perkawinan yang merupakan soal kepentingan masyarakat yang sungguh. Jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan partai-partai politik tertentu, yang mengenai soal ini terutama mempunyai pendapat yang berlainan. Dimintai pula perhatian bagi usul kompromis sebagai jalan untuk keluar dari kemacetan mengenai soal UU Perkawinan itu. Satu tahun setengah setelah pengajuan pengusulan, dalam bulan Oktober 1959, RUU Ny. Sumari tersebut ditarik kembali oleh para pengajunya. Oleh karena, kendati pun memperoleh perhatian besar sejumlah anggota DPR, rancangan tersebut nampaknya tidak berpeluang untuk dibicarakan.(Supriadi, 2002: 196) Partai Nahdlatul Ulama selaku organisasi massa yang berideologi Islam juga menuntut kepada pemerintah agar segera mengeluarkan Undang- Undang Perkawinan. Tuntutan tersebut dimasukkan dalam hasil keputusan Muktamar Partai NU ke-22 yang diselenggarakan pada tanggal 13-18 Desember 1959 di Jakarta dalam bentuk resolusi. Selain itu, ditemukan juga dokumen NU yang berisi Wara-Wara Saking NU Surabaya Nerangaken "Al-Masaa'il Al Muqarraraat" Ing Kongres No Kang Kaping Kalih(pengumuman dari NU Surabaya menerangkan beberapa masalah pada kongres yang kedua). Di dalamnya memuat tata cara pernikahan agama Islam beserta ketentuan lainnya. Pengumuman tersebut diduga sebagai penjelas tuntutan akan dikeluarkannya UUP agar berdasar pada ajaran agama Islam. C. Masa Demokrasi Terpimpin ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik negara bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Dalam masa Demokrasi Terpimpin, semua hal diatur pemerintah sampai pada kreasi-kreasi seni dan selera hiburan. Pada keadaan tersebut Perdana Menteri menjanjikan supaya UU Perkawinan akan mendapat perhatian sepenuhnya dari seluruh kabinet. Akan tetapi, sampai kabinet karya diganti oleh kabinet kerja yang selanjutnya sampai permulaan Perkembangan Pergerakan Wanita dalam masa 88
tahun 1960 DPR dibekukan, belum ada juga usaha-usaha yang nampak dari pemerintah atau DPR dalam menyelesaikan soal UU Perkawinan itu. Berkenaan dengan peringatan hari Kartini 1960, oleh Perwari dikirim delegasi kepada pemerintah yang diterima oleh Menteri Dr. Leimena, untuk meminta soal UU Perkawinan yang sudah kira-kira setahun tidak ada beritanya lagi, diperhatikan oleh pemerintah. Dalam sidang kabinet kerja tertanggal 18 Mei 1960, soal UU Perkawinan dibicarakan dan diambil keputusan untuk membentuk panitia Ad Hoc yang disebut Panitia Sembilan, karena terdiri dari 9 orang; tiga dari unsur pemerintah, tiga dari fraksi PNI, tiga dari Fraksi NU126. Menurut penjelasan Menteri Penerangan, pemerintah ada hasrat yang sungguh-sungguh untuk mengambil langkah yang menentukan dalam persoalan UU Perkawinan itu. Panitia Ad Hoc ini pun tidak menemukan kesepakatan sehingga tidak membawa hasil apapun juga127. Tidak ada kesungguhan pemerintah dalam hal ini. Berlainan dengan pemerintah-pemerintah di negara Asia-Afrika yang lain di mana telah dikeluarkan UU Perkawinan, persoalan ini di Indonesia merupakan suatu masalah yang selalu ditunda-tunda sampai terdesak-desak lagi oleh soal-soal yang lain. Berhubung dengan Undang-Undang Perkawinan seringkali disebut pula pasal 16 dari pernyataan umum PBB tentang hak-hak manusia yang berbunyi sebagai berikut: 1. Orang-orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang 126 Panitia sembilan adalah: Unsur Pemerintah Menteri Agama(KH. Muhammad Ilyas-NU), Menteri Kehakiman(G.A maengkom-PNI), Menteri Agraria(Mr. Soenaryo-NU), Unsur Fraksi PNI: Ny, Sumari, Ny. Supeni, dan Soedarsono; Unsur Fraksi NU: Ny. H Mahmoedah Mawardi, KH Ahmad Siddiq dan H. Moeh. Djoenaidi. Pelayan administrasi bagi Panitia Sembilan dibebankan kepada Biro Peradilan Agama yang dipimpin oleh H. Moech. Djoenaidi. Loc cit. 127 Berbeda dengan suasana pada tahun 1937 di mana hanya ada beberapa organisasi wanita yang setuju atas rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat, maka dukungan terhadap RUU Ny. Sumari cukup kuat. Ada sejumlah Organisasi Perempuan, yaitu: Persit, Sahati, Wanita Universitas, Perwamu, Wanita Democrat, PWKI, Wanita Rakyat, Perwari, Bhayangkari, Gerakan Wanita Sosialis, PPI, dan Gerwani, mengusulkan agar dicarikan kompromi melalui Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia. Untuk mengatasi ketegangan, kabinet waktu itu hampir menyetujui diundangkannya RUU Pernikahan Umat Islam menjadi PERPU(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Rancangan PERPU ini disiapkan oleh Sekretariat Kabinet, Departemen Kehakiman, dan Departemen Agama. tetapi karena kurang kesiapan dari Departemen Agama(KH. Moh. Ilyas digantikan KH Wahib Wahab), maka Rancangan PERPU tertunda pengolahannya, sampai terjadi Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959. Departemen Agama sendiri kehilangan tokoh utama pengelola RUU Perkawinan Ummat Islam, yaitu H. Moech. Djoenaidi, Kepala Biro Peradilan Agama yang wafat pada tanggal 28 Oktober 1958. Ibid hal 332 89
sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraiaan. 2. Perkawinan harus dilakukan dengan kemauan bulat kedua mempelai. 3. Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta merupakan sendi dasar dari masyarakat yang berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara128. Pasal di atas dianggap sebagai dasar yang baik bagi Undang- Undang Perkawinan yang melindungi rumah tangga. Selain itu melalui organisasi-organisasi wanita yang masing-masing sendiri maupun bersama- sama melalui Kongres Wanita Indonesia XII pada tanggal 6-9 Pebruari 1961 yang diselenggarakan di Jakarta tepatnya di Gedung Wanita Jalan Diponegoro yang dipimpin oleh Ny. Maria Ulfa, SH mengadakan desakan dan tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan Undang- Undang Perkawinan yang demokratis yang dapat melindungi dan menjamin kesejahteraan keluarga. Gerakan perempuan yang lain melalui Musyawarah Nasional untuk Pekerjaan Sosial tahun 1960, Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga tahun 1960, dan oleh konferensi Badan Penasehat Perkawinan Dan Penyelesaian Perceraian(BP4) pusat tahun 1962 dan terakhir oleh seminar hukum nasional tahun 1963(Soewondo:1984:102). Undang-Undang Perkawinan dirasakan sebagai dasar utama untuk menjamin kesejahteraan keluarga di Indonesia. Dalam seminar hukum 1963 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembina Hukum Nasional(LPHN) dan Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia(Persahi), soal hukum perkawinan mendapat perhatian yang sangat besar sekali. Pada tahun 1964 Kongres Wanita Indonesia mengadakan Kongres XIII di Jakarta tepatnya tanggal 24-28 Juli 1964 yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia. Dalam kongres kali ini masalah Undang-Undang Perkawinan sudah tidak disinggung lagi. Dalam kenyataan perjuangan Pergerakan Wanita Indonesia untuk mempertinggi derajat wanita justru menjadi kabur, karena merosotnya penghargaan terhadap wanita yang dilakukan oleh pemimpin negara. Seolah-olah wanita dianggap barang pameran dan hiasan saja.(Soekonto, 1984:168) Kaburnya perjuangan wanita Indonesia untuk mempertinggi derajat wanita dipengaruhi keadaan politik yang sangat tidak menentu. 128 Nani Soewondo. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 102 90
Segala keputusan dan perjuangan diarahkan pada kebijakan Soekarno. Dalam hal ini Soekarno dalam menjalankan pemerintahan Demokrasi Terpimpin benar-benar pemimpin tunggal bangsa yang semua unsur negara harus patuh padanya. Pidato Soekarno pada pembukaan kongres dijadikan landasan pokok program perjuangan Kowani selanjutnya. Pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966 masa di mana ada aliran politik yang bersaing untuk kekuasaan yaitu golongan komunis dan bukan komunis. Hal ini ternyata juga mempengaruhi kehidupan wanita. Telah disinggung pada pemaparan sebelumnya bahwa "Gerwani" yang sejak kongres "Kowani" tahun 1958 duduk dalam pimpinan badan ini menyusun kekuatan dengan golongan-golongan kiri lain dengan membentuk "Gerakan Massa" untuk menyisihkan Kowani, tetapi tidak berhasil. Adanya demokrasi terpimpin yang menjadi kebijakan pemerintah golongan kiri mendapat angin segar sehingga mereka berusaha meluaskan pengaruh sebesar-besarnya. Untuk membentuk kekuatan komunis maka di bawah angkatan bersenjata dibentuklah "Sekretarian Bersama Golongan Karya(Sekber Golkar) tanggal 20 Oktober 1964129. Diikutkannya organisasi-organisasi wanita dalam "Sekber Golkar" berarti mereka makin terlibat dalam penentuan kebijaksanaan pembangunan dengan mengemukakan pendapat dan saran-sarannya dalam forum yang resmi, serta sebaliknya mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan seperti digariskan oleh pemerintah. Demikianlah oleh organisasi-organisasi wanita makin diutamakan keperluan negara dan kepentingan masyarakat serta perhatian mengenai masalah kedudukan dan hak wanita menjadi berkurang. Jadi persoalan mengapa pergerakan perempuan di Indonesia tidak menonjol dalam tuntutan untuk persamaan haknya tidak menonjol memiliki sebab. Pertama, perkembangan dalam sejarah di mana sejak semula pergerakan perempuan berdasarkan perjuangan pada cita-cita memerdekakan bangsa dan kemudian membantu nasional(nilai-nilai kebangsaan); Kedua, sengaja diusahakan oleh yang berwenang untuk menjaga kestabilan dalam masyarakat dengan menegaskan pentingnya keselarasan daripada pertentangan(nilai persatuan yang juga didukung oleh pemerintah dalam pembangunan 129 Sukanti Suryochondro. 1984. Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. Jakarta: Rajawali. Hal 169 91
pergerakan wanita). Periode lagi menunjukkan tujuan umum untuk meninggikan derajat wanita melainkan nampak adanya deferensiasi dibandingkan dengan dulu. ini organisasi perempuan tidak 92
Bab VIII Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan Suatu pergerakan dikatakan sudah berhasil apabila gerakan sosialnya telah mampu mempengaruhi kebijakan. Keberhasilan pergerakan perempuan Indonesia diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Undang-Undang tersebut memuat persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan. Tahun 1966 menandakan berakhirnya era Soekarno dan Orde lama serta permulaan Orde baru dan era pembangunan. Gerakan 30 September menimbulkan pergolakan hebat di dalam masyarakat disebabkan ketidakpuasan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh Presiden Soekarno/Pemimpin Besar Revolusi dalam menyelesaikan peristiwa tersebut. Langkah pertama dilakukan pada tanggal 29 oktober 1965 dengan memecat Gerwani dari keanggotaan Kowani. Sebagai akibat pemecatan itu dengan sendirinya Ny. Mudikdo yang ditahan oleh pemerintah berhenti sebagai anggota Dewan Pimpinan. Akan tetapi, Dr. Ny. Hurustiati Soebandrio menjabat sebagai ketua coordinator sulit diharapkan perubahan- perubahan yang menyeluruh. Baru setelah keluar "Super Semar" dan dilakukan penahanan terhadap sejumlah menteri-menteri Kabinet Dwikora, antara lain juga Dr. Soebandrio, maka Dr. Ny. Hurustiati Soebandrio tidak lagi dipertahankan sebagai ketua koordinator. Untuk mengisi dapat kekosongan jabatan tersebut kapada Ny. Mahmuda Mawardi dipercayakan untuk menjabat sebagai ketua Periodik pada tanggal 14 Maret 1966. Kebijakan tersebut disahkan dalam Majelis Permusyawaratan Kowani tanggal 15 April 1966130. juga memutuskan akan mengadakan Kongres Luar Biasa pada akhir bulan Mei 1966 bertempat di Jakarta dengan antara lain "Konsolidasi ke dalam" karena seluruh organisasi segera meninjau kembali anggota Kowani marasa perlu untuk Majelis Permusyawaratan tersebut 130 KWI. 1978. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka hal 193 93
kebijaksanaan dan program Kowani serta Anggaran Dasar hasil Kongres XIII131. Kongres Luar Biasa(juga disebut Kongres Luar Biasa XIV sebagai lanjutan Kongres Wanita Indonesia masa Orde lama) diselenggarakan pada tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 1966 di Gedung Wanita Jalan Diponegoro 26 Jakarta yang dipimpin Ketua Periodik Dewan Pimpinan Kowani Ny. C. Suparmi Muliono, SH.132 Kongres Luar Biasa ini mencetuskan program perjuangan jangka panjang dan jangka pendek yang salah satunya pada poin ke-3 untuk memperjuangkan kepada pemerintah agar segera diajukan kembali Rancangan Undang-Undang(RUU) Perkawinan, RUU Pemberantasan Pelacuran, RUU Kesejahteraan Anak-Anak kepada DPRGR133. Selain itu juga mengeluarkan Resolusi atau tuntutan kepada pemerintah dengan hal yang sama(Undang-Undang Perkawinan, Pemberantasan Pelacuran dan Undang-Undang Fakir miskin)134. Setelah pelaksanaan Kongres Luar Biasa diselenggarakan, pejabat Presiden melakukan penyegaran(refreshing) dalam keanggotaan Lembaga- lembaga Tinggi Negara, antara lain DPRGR. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kowani untuk memasukkan wakil-wakilnya di dalam lembaga tersebut dan Ny. S.R. Lasmindar berhasil diangkat menjadi anggota DPRGR atas nama Kowani sejak Juni 1966 sampai 1971. Hal ini akan lebih membuka lebar pintu disahkannya Undang-Undang Perkawinan yang selama ini diperjuangkan. Perundang-undangan dalam Departemen Sosial dan Badan Koordinasi Nasional Kesejahteraan Keluarga dan Anak(BKNKKA). Depatemen Sosial telah memberikan kesempatan kepada Kowani untuk menempatkan wakilnya dalam panitia perundang- undangan, yang bertugas menyusun Rencana Undang-Undang di bidang sosial. Dari tahun 1971 Ny. Moerihadi, SH. Diperbantukan pada panitia tersebut. Rancangan Undang-Undang yang pernah diajukan kepada DPRGR adalah RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Kowani juga aktif dalam Badan Koordinasi Partisipasi Kowani Panitia tahun 1968 sampai 131 Ibid hal 194 132 Ibid 133 Ibid hal 197 134 Ibid hal 199 94
Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak(BKNKKA), wakil Kowani Ny. S. Saljo. S.H., menjabat sebagai Ketua V BKNKKA.135 tentang Rancangan pembicaraan-pembicaraan Undang-Undang tentang Pernikahan Umat Islam di DPRGR harapan kaum wanita terutama mereka yang beragama Islam, untuk mendapatkan Undang- Undang Perkawinan menjadi pudar kembali. Keadaan ini mendorong KOWANI untuk tetap memperjuangkan dan mencari jalan untuk menerobos kemacetan itu. Salah satu jalan ialah mendesak kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman Prof. Umar Senoadji, S,H., untuk segara mengajukan tentang pokok-pokok Perkawinan kepada DPRGR. Kepada delegasi Kowani Menteri Kehakiman menyatakan kesanggupannya dan RUU tersebut diajukan kepada DPRGR dalam tahun 1968.136 Terhentinya Keputusan-keputusan dalam bidang hukum perkawinan ialah sebagai berikut: I. Menganjurkan: Adanya pencatatan resmi dari semua perkawinan. II. Menyatakan: 1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk brayat(keluarga) 2. Dalam prinsipnya perkawinan adalah monogami tanpa menutup pintu bagi poligami yang harus diatur sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan. 3. Tanggung jawab suami istri dalam brayat adalah seimbang. 4. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bulat kedua mempelai. 5. Kedua mempelai harus ada mencapai umur minimal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Agar dimungkinkan dalam suami istri membuat perjanjian tersendiri yang mereka anggap perlu. 7. Agar dijamin jangan ada perceraian sewenang-wenang. 8. Akibat perceraian diatur seadil-adilnya. 9. Pelanggaran hukum dalam hal perkawinan dan perceraian harus ditentukan sanksinya, bilamana perlu dengan sanksi pidana. 10. Agar Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian(BP4) diperluas adanya dan diikutkan dalam segala kesulitan perkawinan serta diberi kedudukan hukum. 135 Ibid hal 203 136 Ibid hal 204 95
11. Peraturan perkawinan tidak boleh melanggar asas-asas pokok daripada suatu agama. III. Menganjurkan: Supaya selekas mungkin diadakan Undang-Undang Perkawinan137. Baru dalam Orde Baru tahun 1967-1971 DPRGR membahas kembali Rencana Undang-Undang Perkawinan (RUUP) yaitu138: 1. RUU Pernikahan umat Islam berasal dari Departemen Agama yang diajukan kepada DPRGR bulan Mei 1967. 2. RUU ketentuan-ketentuan pokok Perkawinan berasal dari Departemen Kehakiman, yang diajukan kepada DPRGR bulan September 1968139. Perjuangan secara terorganisir Perempuan Indonesia bagaikan pohon pisang yang tidak akan mati sebelum memberikan hasil. Kongres Kowani XV sebagai ajang menuangkan ide kaum perempuan seluruh Indonesia dalam menuntut persamaan hak dan meningkatkan derajatnya diselenggarakan di Jakarta tepat di Gedung Wanita Jalan Diponegoro 26 Jakarta tanggal 18-20 Februari 1970 yang diketuai Ny. Soewondo(Ketua BPOW Jaya) dengan tema "Gerakan Kowani sebagai Penegak Pancasila dalam Pembangunan"140. Resolusi yang dikeluarkan pada Kongres Wanita Indonesia XV yang pertama mengenai Undang-Undang Perkawinan berisikan desakan lekas diundangkan. pada DPRGR supaya segera dikeluarkan dan Kunjungan ke DPRGR diadakan pada tanggal 29 April 1970 yang diikuti oleh hampir semua anggota Dewan Pimpinan Kowani dan "Alternate" tetapnya. Pembahasan yang dilakukan sampai berakhirnya masa kerja DPRGR tahun 1971 mengalami kemacetan pula, mungkin karena lebih banyak ditinjau dari segi politis daripada memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya perlindungan keluarga yang beragama Islam. Team Kerja Penyiapan Bahan dalam Sidang Umum MPR tahun 1972-1973, mengenai masalah yang bersangkutan dengan MPR, Kowani juga memberikan pendapatnya. Pada perihal kesejahteraan rakyat Kowani mengajukan untuk menunjuk kembali kepada Ketetapan MPRS No. 137 Nani Soewondo 1984. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 103 138 RUU Perkawinan itu sendiri terdiri atas 15 bab dan terbagi dalam 73 pasal. Dari perumusan pasal - pasalnya terkesan bahwa RUU ini sejiwa dengan RUU yang pernah diajukan oleh Ny. Sumari dan kawan- kawan. Lev, Daniel. S. 1986. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Jakarta: Intermasa. Hal 334. . 139 Ibid 140 Op cit, hal 210 96
XXVIII/MPRS/1966 Pasal 1 ayat 3 agar supaya segera dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan. Dalam usaha mengobarkan semangat perempuan Indonesia tentang tuntutan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, Kowani di bawah pimpinan ketua periodik Ny, H. Asmah Syahroni, mengadakan dialog dengan ketua DPR Drs. Sumiskum dan Pimpinan Komisi Hukum DPR tentang materi Undang-Undang Perkawinan. Dialog diadakan secara bertahap dalam beberapa kali pertemuan dalam tahun 1973. Bulan Juli 1973 pemerintah mengajukan kembali sebuah RUUP kepada DPR. RUUP tersebut mendapat banyak tanggapan pro dan kontra dalam DPR maupun dalam masyarakat di DPR bahkan pernah ada demonstrasi menentang RUUP yang dilakukan oleh orang luar141. Mengandalkan pada dukungan dari Fraksi Karya Pembangunan telah yang merupakan kelompok mayoritas pemerintah Orde Baru melakukan suatu tindakan yang cukup kontroversial dalam usahanya menyelesaikan masalah UU Perkawianan. Pada tanggal 31 Juli 1973, pemerintah menyampaikan sebuah RUU tentang perkawinan kepada DPR dengan harapan untuk mendapat prioritas utama pembahasannya dan bersamaan dengan itu dua RUU yang pernah disampaikan oleh pemerintah pada DPRGR dicabut kembali. Ternyata tindakan itu mendapat tantangan yang sangat keras dari masyarakat. Begitu naskah RUU itu diterima oleh para anggota DPR dan belum lagi Pemerintah menyampaikan keterangan- keterangannya dalam sidang DPR sebagaimana lazimnya, sudah dilontarkan reaksi dari kalangan anggota DPR yang menyatakan bahwa" RUU tentang perkawinan yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1973 yang baru lalu". Begitu pula dikemukakan bahwa "Sekurang-kurangnya ada sebelas point dari RUU tersebut yang bertentangan hukum perkawinan Islam". Reaksi yang dikemukakan oleh anggota DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini sebetulnya juga merupakan jawaban atas keterangan Pers dari ketua Fraksi Karya Pembangunan sebelumnya yang dalam kaitan dengan RUU ini menyatakan antara lain bahwa "kita tidak bisa membuat kemajuan- kemajuan bila selalu memegang ajaran-ajaran agama". 141 Loc cit 97
Atas Prakarsa KH Muhammad Bisri Syansuri, Rois 'Aam Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama, pada tanggal 22 Agustus 1973 mengumpulkan 9 ulama besar di Jombang diadakan Musyawarah Alim Ulama yang tidak hanya memutuskan untuk mengambil sikap yang tegas terhadap RUU Perkawinan, tetapi juga menyampaikan usul-usul secara lengkap untuk merubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan Islam, disertai dengan alasan dalil-dalil Al Qur-an dan Hadits. Usul-usul tersebut sebagai berikut: 1. Perkawinan bagi orang muslim harus dilakukan secara keagamaan dan tidak secara sipil142 2. Masa iddah saat istri mendapatkan nafkah setelah diceraikan harus diperpendek, dan tidak ada pengecualian diberlakukan bagi wanita usia lanjut sekalipun.143 3. Pernikahan setelah kehamilan diluar nikah tidak diizinkan.144 4. Pertunangan dilarang karena mengarah ke perzinaan.145 5. Anak angkat tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandung.146 6. Batas usia diperkenankan 16 tahun bukan 18 bagi perempuan dan 19 tahun bukan 21 tahun bagi laki-laki147 7. Penghapusan sebuah pasal dari RUU yang diajukan menyatakan bahwa perbedaan agama bukan halangan perkawinan.148 8. Penghapusan pasal mengenai pembagian rata harta bersama antara pria dan wanita.149 9. Menolak larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan sebagai anak angkat dan orang tua angkat dan anak dari orang tua angkat.150 142 Berhasil yang diwujudkan dalam pasal 2 143 Pemerintah mengusulkan satu tahun, sedangkan ulama NU minta 3 bulan karena menurut seorang dari muslimat suami boleh rujuk kembali pada istri selama masa iddah itu. Pemerintah ingin mengecualikan masa iddah bagi perempuan yang berusia di atas 52 tahun dengan anggapan mereka butuh bantuan lebih lama karena kemungkinan menikah lagi sangat kecil. Sebenarnya dalam pasal 46 RUUP itu disebutkan suami harus memberi biaya hidup kepada bekas istri selama ia masih hidup dan belum bersuami lagi, sedangkan Islam hanya mewajibkan suami memberi nafkah pada bekas istri yang diceraikannya selama bekas istri itu dalam masa iddah yang dapat dirujuk. Dalam hasil sidang parlemen diputuskan hal ini akan diatur dalam PP lebih lanjut. 144 Usulan ini cukup berhasil dalam arti definisi anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan/perkawinan. 145 Berhasil dengan menghapus pasal ke 13 masalah pertunangan 146 Dimuat dalam pasal 42 147 Dimuat dalam pasal 7 148 Pasal 11 pada RUUP dihilangkan 149 Pasal 37 98
10. Menolak larangan melangsungkan perkawinan lagi antara suami istri yang telah bercerai.151 Keputusan musyawarah itu kemudian menjadi pegangan bagi Partai Persatuan Pembangunan serta Fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU Perkawinan itu lebih lanjut(Lev, 1986: 336), sedangkan PDI(Partai sipil harus Indonesia) yang mengusulkan perkawinan Demokrasi mengalah0(Feilard, 1999: 196). Dalam parlemen atas usulan hasil musyawarah Alim Ulama yang diselenggarakan di Jombang tersebut juga disetujui oleh kelompok wanita Islam.152 reaksi masyarakat yang mengarah pada keresahan, Presiden Soeharto dalam peringatan Isra Mikraj di Masjid Istiqlal tanggal 26 Agustus 1973 malam, secara khusus telah menanggapi keresahan sekitar RUU Perkawinan bahwa "Tidak benar RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah itu bertentangan dengan Agama Islam dan bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau pemerintah mengajukan RUU yang bertentangan dengan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat yang ada di Indonesia". Untuk mengatasi Penjelasan pemerintah kemudian diberikan oleh Menteri Kehakiman dalam Sidang Pleno DPR pada tanggal 30 Agustus 1973, yang juga dihadiri oleh Menteri Agama dengan perhatian yang luar biasa dari kaum ibu. Mereka ini memenuhi balkon ruang peninjau dan bahkan ruang sidang sendiri, sehingga banyak anggota DPR yang tidak mendapat kursi tempat duduk. Di antara para pengunjung nampak beberapa tokoh perempuan yang terkenal, seperti Ny. Maria Ulfah Subadio, Ny. Kartowiyino, Ny. Nani Suwondo, serta tokoh-tokoh lain dari kalangan Kowani. Ada suasana yang melegakan kaum ibu, karena beberapa hal yang dimintakan oleh para tokoh wanita sesuai dengan konsensus yang dicapai dalam hearing komisi III dan komisi IX dengan Kowani pada bulan Februari 1973 telah tercermin dalam penjelasan pemerintah itu.(lev: 1986: 337) ternyata sangat bersifat umum dan belum menanggapi reaksi-reaksi dari kalangan umat Islam terhadap RUU itu, Isi penjelasan 150 Pasal 8 151 Lihat pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Andree Feilard. 1999. NU Vis a Vis Negara Pencarian Isi Bentuk dan Makna. Yogyakarta: LKIS hal 194 152 Lima dari Muslimat, satu dari Muslim Indonesia dan satu dari Sarikat Islam. Ibid hal 196 99
maka masyarakat menumpahkan perhatiannya kepada pemandangan umum yang akan diberikan oleh fraksi-fraksi di DPR pada pembicaraan tingkat II tanggal 17 dan 18 September 1973, kemudian jawaban pemerintah diberikan lagi tanggal 27 September. Sampai pada minggu ketiga bulan November 1973 serangkaian lobbiying yang telah terselenggara itu belum memberikan jalan keluar yang kongkrit kapan pembicaraan tingkat III akan dimulai. Dalam kemacetan ini tentu saja Fraksi Persatuan Pembangunan yang merasa bertanggung jawab, serta tetap ingin memperjuangkan agar RUU Perkawinan dapat disahkan, tetapi harus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam penegasan Presiden dalam peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. di Masjid Istiqlal tanggal 26 Agustus 1973, yang berbunyi "Bahwa tidaklah mungkin dan tidak masuk akal apabila dalam undang- undang yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat itu, undang- undangnya mengabaikan agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia".(lev:1986: 336) Fraksi Persatuan memandang perlu untuk mengirim delegasi kepada delegasi kepada Presiden RI yang terdiri dari KH. Bisri Syansuri, Rois 'Aam Majlis Syuro Partai Persatuan Pembangunan, dan KH. Masykur, Ketua Fraksi, untuk menyampaikan pendapat Majelis Syuro disertai usul- usul perubahan terhadap RUU Perkawinan yang berlandaskan keputusan Musyawarah Alim Ulama di Jombang tanggal 22 Agustus 1973 yang lalu. Sebagai hasil kompromi di antara fraksi-fraksi tersebut telah diadakan perubahan-perubahan di dalam RUUP yang diajukan, antara lain: 1. Beberapa pasal dihilangkan, misalnya mengenai(i) adopsi atau pengangkatan anak; (ii) sistem parental; (iii) pertunangan; (iv) ketetapan bahwa percedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat, agama atau kepercayaan, dan keturunan tidak merupakan penghalang bagi perkawinan. 2. Beberapa pasal tidak mengalami perubahan, misalnya(v) mengenai sahnya perkawinan; (vi) usia minimal untuk kawin yang semula 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria diturunkan menjadi 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria;(vii). Alasan-alasan untuk perceraian yang semula disebut dalam RUUP, kemudian hanya dimuat dalam penjelasan juga dalam peraturan pelaksanaan UUP); (viii) semula disebut dalam RUUP bahwa harta benda milik bersama dibagi sama antara suami dan istri, tetapi pasal itu saja(akhirnya disebut 100
diubah dengan ketentuan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dan lain-lain.153 Presiden sangat menaruh perhatian atas pendapat dari Majelis Syuro itu, sehingga suasana ke arah penyelesaian RUU Perkawinan itu menjadi cerah. Serangkaian lobbiying segera diselenggrakan di antara pejabat-pejabat tinggi, dalam Fraksi Pembangunan dan Fraksi ABRI yang ternyata menghasilkan kesepakatan adanya perumusan-perumusan baru di dalam RUU. Nampaknya Fraksi ABRI telah menyiapkan berbagai rumusan yang isinya sejiwa dengan usul-usul perubahan yang dikemukakan Fraksi Persatuan Pembangunan. Hasil dari lobbiying dan kesepakatan itu adalah: 1. Hukum Islam dalam perkawinan tidak dikurangi atau dirubah. 2. Sebagai konsekuensi dari poin(1) alat-alat pelaksananya tidak akan dikurangi atau dirubah. Tugasnya UU No.22 tahun 1946 dan UU No. 14 tahun 1940 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dijamin kelangsungannya. 3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dihilangkan (didrop). 4. Pasal 2 ayat(1) dari RUU disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut: a. Ayat(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. b. Ayat(2) tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi keterlibatan Administrasi Negara. 5. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan- ketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan.(Feilard, 1999: 195 dan Sharma, 2006: 88) Dengan demikian Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan siap untuk memasuki pembicaraan tingkat III yang merupakan rapat kerja antara pemerintah dengan komisi III dan komisi IX. Karena sudah diperoleh konsensus bahwa semua ketentuan dalam RUU itu yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam dihilangkan, maka pembicaraan dalam komisi gabungan berjalan dengan lancar, sehingga dalam waktu 2 minggu dari tanggal 6 sampai 20 Desember 1973 RUU Perkawinan sudah siap tanggal 22 Desember untuk disahkan oleh rapat paripurna pada 1973.(Lev:1986: 344) 153 Nani Soewondo. Hal 104 101
Akhirnya UUP dapat diterima oleh DPR sebagai hasil kompromi antara fraksi-fraksi dalam DPR yaitu: 1. Fraksi Demokrasi Pembangunan(Partai Katholik Indonesia, Partai Kristen, Indonesia, Partai Nasional Indonesia) 2. Fraksi Persatuan Pembangunan(Partai Serikat Islam Indonesia; Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Perti); 3. Fraksi Karya Pembangunan(Golongan Karya-Non ABRI) 4. Fraksi ABRI. Tanggal 22 Desember 1973 dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh 369 dari 460 Anggota DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Perkawinan secara aklamasi sebagai kado pemerintah kepada kaum perempuan di seluruh Indonesia pada peringatan Hari Ibu. Undang-Undang Perkawinan tersebut kemudian diundangkan sebagai Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Hal itu nampak diadakan Kongres Wanita Indonesia XVI yang diselenggarakan di Gedung Wanita Jalan Diponegoro 26 Jakarta pada tanggal 14-18 Mei 1974 dengan mengambil tema "Konsolidasi organisasi wanita untuk meningkatkan potensinya dalam pembangunan" ketua panitia kongres adalah Ny. Suwondo(ketua BPOW DKI Jakarta) dan pimpinan kongres adalah Ny. F. Duriat(Ketua Periodik DP Kowani)154. Salah satu isi keputusan Kongres Wanita Indonesia adalah mendukung pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah Kaum pembela perempuan dengan tetap tegar walau banyak pihak yang kontra perihal pemunculan sekaligus pengesahan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah dikabulkan tuntutan kelompok Islam khususnya NU terpenuhi dua pertiga dari tuntutan yang ada. Tanggapan terhadap UUP ada bermacam-macam. Ada yang menganggapnya terlalu progresif dan kurang sesuai dengan keadaan dan keinginan sebagian besar rakyat Indonesia, ada yang menganggapnya kurang memenuhi tuntutan zaman, ada pula pendapat bahwa UUP sangat Prematur, dengan alasan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut perkawinan sangat peka karena erat hubungannya dengan agama adanya sosial budaya, maka harus diusahakan secara hati-hati dan jangan tergesa- gesa. 154 Op cit hal 227 102
Pandangan yang terakhir itu seolah-olah menganggap sepi suara dan usaha Pergerakan Wanita Indonesai yang sejak tahun 1928 telah memperjuangkan perbaikan kedudukan wanita dalam hukum perkawinan. Meskipun UUP oleh berbagai organisasi wanita yang baru permulaan ikut memperjuangkannya masih dianggap kurang sempurna akan, tetapi umumnya sudah diakui sebagai kemajuan yang berarti jika dibandingkan keadaan sebelumnya. Masyarakat kemudian dengan penuh perhatian mengikuti pelaksanaan dari UUP setelah ditetapkan peraturan pelaksanaan dengan peraturan pemerintah No 9, tahun 1975 yang berlaku tanggal 1 Oktober 1975. 103
Bab IX Penutup A. Kesimpulan Suatu gerakan sosial tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi muncul akibat respon terhadap adanya suatu ketidakseimbangan tatanan masyarakat atau struktur masyarakat yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan struktur akan memunculkan ketidakadilan yang dirasakan pihak lain. Sampai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 perempuan Indonesia menempati posisi marginal jika dibanding laki-laki. Tatanan sosial kemasyarakatan semacam ini memicu pihak lain untuk mengadakan penindasan terhadap pihak lain sehingga pada titik kulminasi pihak yang ditindas akan melakukan perlawanan bahkan pemberontakan dalam bentuk gerakan sosial. Berbagai penindasan kaum laki-laki atas kaum perempuan pada masa itu menjadi hal yang lumrah karena banyak pihak yang menganggap tindakan tersebut bukanlah suatu pelanggaran. Jenis penindasan yang marak terjadi adalah banyaknya kawin paksa(perempuan banyak yang dikawinkan dengan suami yang belum pernah dilihatnya, atau sudah pernah dilihat, tetapi belum kenal dengan segala hal hanya boleh bilang "ya" saja), pernikahan dini(pernikahan yang bukan akan kehendak pribadi, tetapi karena gengsi orang tua jika memiliki anak perempuan berumur padahal pada kenyataannya belum matang/siap dari segi fisik maupun psikis karena terlalu muda), poligami(dulu boleh dikatakan biasa saja seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan diam dalam satu rumah pula), kekuasaan tidak terbatas dari kaum laki-laki dalam perkawinan(seorang laki-laki dengan begitu saja sewaktu-waktu boleh menceraikan istrinya tidak usah mengatakan sebab-sebab dan tidak ada beban kewajiban untuk menyokong istri yang diceraikan). Tindakan semacam itu dianggap oleh masyarakat merupakan suatu tindak kewajaran karena banyaknya penafsiran terhadap dalil-dalil agama yang hanya melihat secara tekstual tanpa melihat konteks yang ada. Padahal agama adalah sumber keadilan yang tidak mungkin mengajarkan adanya penindasan dan ketidakadilan karena inti dari agama adalah nilai-nilai 104
kemaslahatan. Selain dalil agama nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia yang tertuang dalam beberapa serat, babad, tembang, dan lain-lain. Usaha perempuan Indonesia dalam menuntut hak khususnya dalam rumah tangga pun melalui beberapa tahap mulai dari premovement stage(tahap pra gerakan) dalam bentuk pemberian pendidikan dan pengajaran pada kaum perempuan yang telah dipelopori oleh Kartini melalui surat-suratnya sejak tahun 1899. Perjuangan tersebut kemudian dilanjutkan oleh beberapa pahlawan perempuan seperti Dewi Sartika, Maramis, dan Rohana kudus. Setelah perempuan mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hal itu digunakan sebagai modal dasar untuk melangkah pada stage selanjutnya. Usaha selanjutnya setelah kaum perempuan mengerti dan tahu(kedudukan, peran, kewajiban, dan hak perempuan) yang seharusnya. Kemudian memasuki awakening stage(tahap membangun kesadaran) melalui Pers yang diwujudkan dalam surat kabar dan majalah yang dipelopori Poetri Hindia(1908). Media yang lain juga dengan menggunakan surat-surat pribadi Kartini yang diterbitkan tahun 1911. Memuat beberapa seruan untuk bangkit, bangun dari tidur yang panjang dari tirani penindasan sebagai upaya rasionalisasi. Modal kesadaran kaum perempuan belum cukup mampu untuk merubah kondisi sosial yang telah mengakar. Oleh sebab itu perlu juga suatu organisasi dengan manejemen yang rapi sebagai bentuk gerakan nyata. Sehingga memasuki stage(tahap membangun gerakan) dengan membetuk beberapa organisasi perempuan di berbagai daerah seluruh Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut kemudian disatukan dalam satu wadah secara Nasional yang tergabung dalam Kongres Perempuan Pertama pada 22-25 Desember 1925 dalam upaya menyatukan visi dan misi gerakan. tahap movement building tersebut melakukan sasaran) dengan influence mengadakan beberapa kongres untuk mempengaruhi pemerintah sebagai sasaran untuk menjamin hak perempuan khususnya dalam rumah tangga(perkawinan) meliputi cerai, rujuk, khul, pasah, poligami, batasan umur kawin dan lain-lain. Setelah semua tahapan dilewati, kaum perempuan Indonesia mampu merasakan hasil yang gemilang yang disebut outcome stage(tahap pencapaian hasil, efek gerakan telah terlihat pada kebijakan) dengan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Tahapan selanjutnya orgnisasi-organisasi stage(tahap mempengaruhi kelompok 105
Walaupun dalam proses pembentukannya banyak sekali perdebatan dari beberapa golongan baik nasionalis, Islam, dan pemerintah. Sehingga pembahasan yang terjadi di Parlemen menggunakan pertimbangan tiga usulan dari Ny Sumari(nasionalis), Menteri Agama(pemerintah), dan Persahi(ahli hukum Indonesia). Pokok perdebatan itu pada pembahasan masalah asas monogami dan poligini. Sehingga dari pihak NU yang dipelopori KH. Bisri Syansuri menyelenggarakan Musyawarah Alim Ulama ikut membuat usulan tentang isi Undang-Undang Perkawinan tersebut. Usulan tersebut dibawa Fraksi Persatuan Pembangunan. Setelah usulan tersebut di bahasa dalam sidang parlemen kelompok wanita Islam pun menyetujui usulan hasil musyawarah Alim Ulama Indonesia, lima dari Muslimat NU, satu dari muslimin Indonesia, dan satu dari Sarikat Islam. Terjadilah kompromi dari beberapa RUUP yang ada. Hasilnya dua pertiga dari usulan kelompok Islam(khususnya NU) diterima yang kemudian dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Indonesia untuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 22 Desember 1973 sebagai kado Hari Ibu pemerintah kepada kaum perempuan seluruh Indonesia. Undang-undang tersebut sebagai lisensi adanya persamaan hak dalam rumah tangga dan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. 106
DAFTAR PUSTAKA Arsip-Arsip Verslaag Congress Perempuan Indonesia 1928 D/49 Verslaag Sarikat Islam Jakarta 1931 D/30 Wara-wara Saking NU Surabaya Nerangaken "Al-Masaa'il Al Muqarraraat" Ing Kongres No Kang Kaping Kalih. (Museum NU) Keputusan Muktamar Partai NU Ke-22 di Jakarta (Museum NU) Poetri Hindia (Soerat Kabar dan Advertentie Boeat Perempuan Hindia) 1 Juli 1909 Januari 1910 Januari 1911 Maart 1911 Poetri Merdika, Februari 1917 Desember 1916 Juli 1915 Novenber 1915 Mei 1917 Isteri Agustus 1931 Oktober-November 1931 Juli 1932 Estri Oetomo 15 Maret 1918 , Buku-buku Abdullah, Abdul Gani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press Abdusshomad, muhyiddin. 2003. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Tafsir Emansipatoris, Surabaya Al Maliki, Sayyid Muhammad 'Alawi bin Abbas. 2004. Adab Al Islam fi Nidhom Al Usroh. Makkah: Maktab Maliki 107
Al Muqdisy, Lifidl Allah Al Hasany. 1995. Fath Ar-Rahman Li Thalib Al Ayat Al Qur-an. Beirut: Daar Al-Fikr Al Munawwir AW. 2002. Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Edisi kedua. Surabaya Pustaka Progresif Al Nawawi, Muhammad bin Umar. 1973. 'Uqud Al Lujain fi Bayani Huquq Al Zaujain. Indonesia (Tanpa kota): Syirkah Al Nur Aasiya Al Suyuthy, Jalaluddin Abdu Al Rahman bin Abi Bakar. 1960. Al Asybah wa An-Nadloir. Indonesia (tanpa kota): Daar Ihya' Al Kutub Al 'Arobiyah Amini, Ibrahim. 1992. Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri. Bandung. Al Bayan Amini, Mutiah. 2003. Pendidikan, ekonomi, dan perempuan dalam lembaran sejarah Vol 5 no I. Jurusan Sejarah FIB Prodi Sejarah Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta. Anshari, Endang Saifuddin. 1979. Agama dan Kebudayaan. Surabaya. PT Bina Ilmu As'ad, Musifin dan Salim Basyarahil. 1992. Perkawinan dan Masalahnya. Jakarta. Pustaka Al Kautsar Barnhouse, Ruth Tiffany,. 2001. Identitas Wanita Bagaimana Mengenal dan Membentuk Citra Diri. Yogyakarta: Kanisius. Blackburn, Susan2007. Kongres Perempuan Pertama. Obor Indonesia dan KITLV: Jakarta Boisard, Marchel A. 1980. Humanisme dalam Islam. Jakarta. Bulan Bintang BP4. 1984. Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam. Jakarta. BP4 Pusat BP4. 1985. Pedoman Penasehatan Perkawinan. Jakarta. BP4 Pusat. Chadijah, Idjah. 1986. Rintihan Kartini. Jakarta: Ikhwan Dahri, Ibnu Ahmad. 1993. Peran Ganda Wanita Indonesia. Jakarta: Al Kautsa 108
Daradjat, Zajiah. 1978. Islam dan Peranan Wanita. Jakarta. Bulan Bintang Darwin, Muhajir. 2001. Menggugat Budaya Patriarkhi. Yogyakarta: UGM Press Departeman Agama RI. 1985. Al Qur-an dan Terjemahnya. Jakarta: Depag RI Dhakidae, Daniel. 1994. Perempuan Politik dan Jurnalisme. Jakarta. Yayasan Padi Kapas Djalil, Basiq. 2006. Peradilan Agama di Indonesia gemuruhnya politik (hukum Barat dan hukum adapt) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Djannah, Fathul Dkk. 2003. Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: LKIS Djatnika, Rahmat.1991. Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Febriasih, Happy Budi dkk. 2008. Gender dan Demokrasi. Malang: Averroes Press Gandhi, Mahatma. 2002. Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Graddol, David dan Joan Swam . 2003. Gender Voices: Telaah Kritis Relasi Bahasa-Jender. ___________: Pedati Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto. 2004. Kuasa Wanita Jawa. Yogyakarta: LKIS Hadiz, Liza. 2004. Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES Hakeem, Ali Husein. 2005. Membela Perempuan. Jakarta. Al Huda Hemas, Gusti Kanjeng Ratu . 1992. Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi. Yogyakarta: Liberty Ihromi, T.O. 1995. Kajian Wanita Dalam Pembangunan. Jakarta: Obor 109
Irianto, Sulistyowati dan Achie Sudiartiluhulima. 2004. Konvensi Wanita Indonesia di Indonesia. Jakarta: Obor Indonesia Irwan, Alex. 1999. Perisai Perempuan. Jakarta: LBH APIK Karim, Muhammad Rusli._______.Seluk Beluk Perubahan Sosial. Surabaya: Usaha Nasional Kartono, Kartini. 1992. Psikologi Wanita (Jilid I) Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. Mandar Maju: Bandung. Kasdi, Aminuddin. 2005. Memahami Sejarah. Surabaya: Unesa University Press. Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta. Tiara Wacana Jogja. KWI, 1978. Sejarah Setengah Abad Pergerakan Perempuan Indonesia. Balai Pustaka:Jakarta KWI, 1978. Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka Lev, Daniel S. 1986. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Jakarta: Intermasa Majelis Ulama Indonesia. 1986. Tuntunan Perkawinan Bagi Ummat Islam Indonesia. Jakarta. Sekretariat MUI Mendagri DirJen Pembangunan Desa. 1982. Pedoman Petugas Pedesaan dalam Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan. Jakarta. DepDagri-Depag- BKKBN Mirsel, Robert. 2004. Teori Pergerakan Sosial. Yogyakarta: Resist Book Muhammad, Husein. 2004. Islam Agama Ramah Perempuan. Yogyakarta. LKiS Mulia, Siti Musdah. 2004. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia Murniati, A. Nunuk Prasetyo. 1998. Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kanisius Jakarta. 110
Nafsin, Abdul Karim dan Mifta Lidya Afiandani. 2005. Perempuan Sutradara Kehidupan di Tangan Dia Masa Depan Dunia. Mojokerto. CV. Al Hikmah Naqiyah Najlah, 2005. Otonomi Perempuan. Bayu Media Publishing: Malang Niel, Robert Van. 1984. Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya Nurliana, nana Dkk. 1986. Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950. Jakarta. DepDikBud Nurrahman, nani Indra Ratnawati. 1993. Wanita Indonesia: Identitas Sosial Diri Pribadi dan Pengembangannya dalam Organisasi Wanita. UI Press: Jakarta Ohorella. G.A. dkk. 1992. Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional. Jakarta: Depdikbud. Pane, Armijn. 2006. Habis Gelap Terbitlah Terang. Jakarta: Balai Pustaka. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka. Pringgodigdo SH, A.K. 1994. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat. Putra, Fadillah dkk. 2006. Gerakan Sosial (Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Soaial di Indonesia). Malang: Averroes Press Reksonegoro Kardinah. 1964. Kartini Tiga saudara (bahasa jawa) Ridjal, Fauzi Dkk. 1993. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta. PT Tiara Wacana. Sharma, Arvind. 2006. Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kali Jogo. Shiva, Vandana dan Maria Mies. 2005. Ecofeminism;Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan). Yogyakarta: IRE Press Soenyono. 2005. Teori-Teori Gerakan Sosial. Surabaya : Kampusina 111
Soewito, Hadi. 1995. Wanita Pejuang dalam Kancah Revolusi 45. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia Soewondo, Nani. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta. Ghalia Indonesia. Steurs, Cora Vreede-De. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia: gerakan dan pencapaian. Jakarta: Komunitas Bambu Subadio, Maria Ulfah dkk. 1983. Peranan dan Kedudukan Perempuan Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada Press Subadio, Maria Ulfah dan T.O. Ihromi. 1986. Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Sudewa, 1991. Serat Paniti Sastra, Tradisi, Resepsi, dan Transformasi ILDEP/Duta wacana Universirty Press: Yogyakarta Sukarno, 1984. Sarinah: Kewajiban Perempuan dalam Perjuangan RI . Jakarta: Inti Idayu Supriadi, Wila Chandrawila. 2002. Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda. Bandung: Mandar Maju. Suryochondro, Sukanti. 1984. Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. Jakarta: Rajawali Sutrisno, Sulastin. 1985. Surat-Surat Kartini : Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya. Jakarta: Djambatan. Sztompka, Piotr. 2005. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka Tong, Rosemarie Putnam. 1998. Feminist Thought. Bandung: Jala Sutra Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wiranatakusuma, Maria Muharram Dkk._______. Peranan Wanita Indonesia Dalam Pembangunan. Jakarta. PT Norindo Pratama 112
Wieringa, Saskia Elenora. 1999. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Garba Budaya. Majalah-majalah Khotimah, Husnul. 2005. Al-Wa'ie (di balik Penghancuran Keluarga Muslim) No.54 tahun V, 1-28 Pebruari 2005. Jakarta. Hizbut tahrir Saiidah, Najmah. 2006. Al-Wa'ie (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). No. 66 tahun VI, 1-28 Pebruari 2006. Jakarta. Hizbut Tahrir Rully AC. 2006. Alif :(Wanita dan Perubahan). Edisi IV September 2006. Surabaya Venny, Andriana. 2002. Jurnal Perempuan (Perspektif Gender dalam Pendidikan). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Artikel-Artikel Kompas 7 maret 2007 artikel pernyataan sikap perhimpunan rakyat pekerja (PRP) Gerakan Perempuan dan Kebangkitan Nasionalisme. Haryadi Baskoro, S.Sos, MA, M.Hum. 2008. Hari Ibu 22 Desember 2008; 80 tahun Pergerakan Perempuan Indonesia. Kedaulatan Rakyat Nugroho, Agung. Asal Usul Nenek Moyang Indonesia dan Sejarah Penindasan Perempuan 113
APIK BP4 BPPIP Perkawinan DPR DPRGR GAKTPI Indonesia HIS HR KDRT KOWANI KPI KPKPAI Indonesia KPPA KWI LBH LKP3 LPHN LSM MPR NTR NU Ny PBB Persahi PERTI PERWANI PERWARI PIKAT PIR PKPS PNI Daftar Singkatan : Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan : Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian : Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dan : Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong : Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di : Hollands Inlandse School : Hadits Riwayat : Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Kongres Wanita Indonesia : Kongres Perempuan Indonesia : Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak : Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak : Kongres Wanita Indonesia : Lembaga Bantuan Hukum : Lembaga Kerja Prolegnas Pro Perempuan : Lembaga Pembina Hukum Nasional : Lembaga Swadaya Masyarakat : Majlis Permusyawartan : Nikah Talak Rujuk : Nahdlatul Ulama : Nyonya : Perserikatan Bangsa-Bangsa : Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia : Persatuan Tarbiyah Islamiyah : Persatuan Wanita Indonesia : Persatuan Wanita Republik Indonesia : Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya : Partai Indonesia Raya : Perserikatan Kelompok Perempuan Sadar : Partai Nasional Indonesia 114
PP PPII PPPI PSP Q.S R.A RUUP SI SOBSI UU UUD UUDS UUP WANI : Peraturan Pemerintah : Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. : Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia : Perserikatan Solidaritas Perempuan : Al Quran Surat : Raden Ajeng : Rancangan Undang-Undang Perempuan : Sarikat Islam : Sentral Organisasi Buruh Indonesia : Undang-Undang : Undang-Undang Dasar : Undang-Undang Dasar Sementara : Undang-Undang Perkawinan : Wanita Indonesia 115
Glosarium Advokasi Ameliorasi buruk menjadi makna yang baik Asbabun nuzul : Sebab turunnya ayat Al-Quran Dalil kebenaran(terutama berdasarkan ayat Al-Qur'an) sesama warga Diskriminasi negara(berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya) Dominasi : Penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah(dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga, dan sebagainya) Eksistensi Fasakh : Pasah/pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan(tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah telanjur menyalahi hukum pernikahan Feminisme sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki Gerakan : Pergerakan, usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial(politik dan sebagainya) : Sabda, perbuatan, takrir(ketetapan) Nabi Muhammad Hadits saw. yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam Heuristik berfungsi masalah/pencarian sumber sejarah : Penulisan sejarah Historiografi Ideologi : Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat(kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup : Pembelaan : Peningkatan nilai makna dari makna yang biasa atau : Keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu : Pembedaan perlakuan terhadap : Hal berada; keberadaan : Gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak : Berkaitan dengan formulasi yang biasanya spekulatif, sebagai panduan dalam penyelidikan atau pemecahan 116
Imajinasi : Daya pikir untuk membayangkan(dalam angan-angan) atau menciptakan gambar(lukisan, karangan, dan sebagainya) kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang Interpretasi terhadap sesuatu; tafsiran Kaidah pasti; patokan; dalil Konferensi pendapat mengenai permusyawaratan; muktamar Kongres : Pertemuan besar para wakil organisasi(politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah; muktamar; rapat besar : Kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang Kritik disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya Lalim : Pengesahan(menurut undang-undang atau hukum) Legalisasi Legitimasi : Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; kesahan Lisensi dan sebagainya Matrilineal wanita Mosi pendapat atau keinginan para anggota rapat Muktamar Ordonansi kerajaan Patrilineal saja, bapak Pers radio, televisi, dan film Perserikatan : Pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis : Rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah : Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar bersama; yang dihadapi suatu masalah : Zalim/bengis; tidak menaruh belas kasihan; tidak adil; kejam : (surat) izin untuk mengangkut barang dagangan, usaha, : Mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat : Keputusan rapat, misalnya parlemen, yang menyatakan : Konferensi; kongres; rapat; perundingan; pertemuan : Peraturan pemerintah; surat pemerintah; peraturan : Mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat pria : Medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, : Perkumpulan; ikatan; perhimpunan 117
Peyorasi : Perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, tidak baik, dan sebagainya, misalnya kata perempuan sudah mengalami peyorasi, dahulu artinya 'yang menjadi tuan' Poliandri mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan Poligami mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang Rais 'aam Reformasi politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara Relasi Rujuk satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa idah Selir Sinergis Stigma karena pengaruh lingkungannya; tanda: Taklik talak yang telah diucapkan(karena melanggar janji pernikahan) Talak perkawinan Tekstual Ushul Fiqh menentukan hukum Volksraad Yuridis : Sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita : Sistem perkawinan yang membolehkan seseorang : Pemimpin tertinggi suatu organisasi Nahdlatul Ulama : Perubahan secara drastis untuk perbaikan(bidang sosial, : Hubungan; perhubungan; pertalian : Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak : Gundik : Berkenaan dengan sinergi : Ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang : Pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji : Perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan : Berhubungan dengan teks : Kaidah pokok yang digunakan ulama' fiqih dalam : Dewan Perwakilan masa kolonial belanda : Menurut hukum; secara hukum 118
G Gerakan, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 28, 36, 53, 54, 65, 66, 73, 74, 75, 84, 118, 119, 124, 127, 129, 130, 132, 136, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162 Gerwani, 111, 120, 124, 127, 130, 132 H Hadits, 92, 93, 139, 160, 162 Hindia Belanda, 25, 64, 68, 69, 80, 84, 88, 91, 92, 95, 96, 99, 106, 107, 119 Historiografi, 25, 163 I Ideologi, 28, 163 Interpretasi, 25, 94, 163 Islam, 12, 32, 49, 57, 59, 60, 61, 64, 77, 78, 79, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 101, 103, 104, 105, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 162 Istri, 3, 9, 17, 26, 35, 38, 42, 61, 62, 71, 72, 75, 86, 92, 107, 109, 114, 115, 120, 122, 123, 152, 153, 161 Indeks 119 A Advokasi, 162 Aisyiah, 80, 85, 114 Al Irsyad, 114 Ameliorasi, 23, 162 APIK, 13, 14, 15, 154, 160 Asbabun nuzul, 162 B Bhayangkari, 109, 111, 115, 120, 123, 124, 127 Bisri Syansuri, 138, 142, 149 Boedi Oetomo, 80, 81 BP4, 118, 129, 135, 153, 160 Budaya, 28, 30, 54, 153, 158, 169 D Dewi Sartika, 61, 148 Diskriminasi, 44, 162 Dominasi, 162 E Eksistensi, 162 Estri Oetomo, 71, 151 F Fasakh, 162 Fujinkai, 97, 98, 99
N Nahdlatul Ulama, 90, 109, 111, 114, 126, 138, 144, 160, 164 Nikah, 88, 101, 117, 160 NTR, 103, 104, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 160 O Ordonansi, 90, 91, 105, 127, 164 P Partai, 58, 90, 109, 110, 111, 115, 119, 120, 126, 140, 142, 144, 151, 161 Partai Katholik, 144 Patriarkhi, 30, 54, 153 Patrilineal, 164 Pawiyatan Wanito, 17, 82 Pendidikan, 7, 8, 9, 58, 59, 61, 65, 87, 108, 152, 159, 169 Pers, 27, 66, 70, 123, 138, 148, 164 Perserikatan, 13, 160, 161, 164 PERTI, 83, 160 Perwani, 99, 100 Perwari, 100, 108, 109, 110, 111, 115, 120, 123, 124, 127 Peyorasi, 23, 164 PIKAT, 72, 82, 109, 161 PIR, 111, 161 PNI, 111, 127, 161 Poetri Hindia, 26, 36, 38, 67, 68, 71, 148, 151 Poetri Mardika, 26, 43, 61, 63, 81 120 Istri Mardika, 72 K Kartini, 6, 11, 33, 35, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 67, 68, 69, 79, 81, 127, 148, 153, 155, 156, 158 KDRT, 14, 15, 160 Kekerasan, 13, 14, 15, 16, 28, 153, 155, 158, 160 Konferensi, 108, 163 Kongres, 11, 17, 19, 21, 25, 26, 73, 84, 85, 86, 87, 92, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 115, 118, 119, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 137, 144, 149, 151, 153, 160, 163 Kowani, 19, 100, 101, 102, 120, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 141, 145 KPPA, 14, 160 Kritik, 25, 163 M Maria Ulfa, 29, 31, 91, 92, 95, 128, 141, 157 Matrilineal, 164 Medan Priyayi, 69 Mosi, 88, 111, 164 Muhammadiyah, 82, 91 Muktamar, 126, 151, 164 Muslimat, 109, 111, 114, 140, 150
Taman Siswa, 80, 83 U Ushul Fiqh, 60, 79, 92, 165 UUP, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 109, 111, 126, 143, 144, 145, 161 V Volksraad, 18, 65, 91, 165 W Wahid Hasyim, 103, 169 Wani, 3, 100 Wanita, 17, 19, 20, 23, 44, 45, 52, 59, 62, 68, 72, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 114, 115, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 137, 144, 145, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,160, 161 Wanita Katholik, 83, 85, 115 Wanita Rakyat, 109, 110, 120, 124 Wanita Sejati, 120 Wanito Hadi, 82 Wanito Rukun, 82 Wanito Susilo, 82 Wanito Utomo, 17, 83 121 Poliandri, 164 Poligami, 15, 49, 113, 155, 164 PPII, 86, 87, 161 PPPI, 86, 87, 161 Prolegnas, 15, 160 Psikoanalisis, 44 Purborini, 82 Putri Indonesia, 83, 85, 115, 120, 123, 124 R Raad, 95 Rais 'aam, 164 Rancangkapti, 52 Rifka Annisa, 13 Rujuk, 101, 103, 160, 165 RUU, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 S Serat, 50, 51, 52, 157 Sinergis, 165 SOBSI, 111, 161 Soenda Berita, 67, 68 Sumari, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 136, 149 Sumpah Pemuda, 17, 84 T Talak, 88, 93, 101, 103, 117, 160, 165
Tentang Penulis Penulis dianugrahkan nama kecil oleh orang tuanya Ahmad Fatikhul Amin Abdullah. Lahir di dusun Pasar Sore 05/02, Desa Kanugrahan, kecamatan Maduran, Kab. Lamongan tanggal 10 Mei 1985. Dia menimba pengetahuan di berbagai tempat mulai MINU Pangkatrejo, SLTPN 1 Sekarang(sekarang SMP 1 Maduran), dia juga pernah menjadi pelajar SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng dan juga di SMAN 2 Lamongan. tingkat selesai menangah melanjutkan ke Universitas Negeri Surabaya(Unesa) Jurusan Pendidikan Sejarah tahun 2006 dan berhasil menyelesaikan studi S1-nya dalam 7 semester dan menjadi salah satu wisudawan terbaik UNESA semester gasal 2010 dengan predikat lulus dalam waktu tercepat dan IPK tertinggi. Selesai kuliah langsung mengajar di STKIP PGRI Sidoarjo di Program Studi Pendidikan Sejarah tepatnya bulan Februari 2010. Selain itu juga mengajar di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya(PDF Wustha dan Ma'had Aly Al Fithrah). Setelah belajar Tahun 2010 melanjutkan studi magisternya di almamater yang sama pada Program Studi S2 Pendidikan IPS lulus dengan predikat cumlaude selama 18 bulan tahun 2012. Setelah lulus juga pernah menjadi Dosen Luar Biasa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya(UWKS). Tahun 2014 berkesempatan melanjutkan program doctoral di Universitas Indonesia(UI) program studi S3 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya(FIB UI) dan lulus tahun 2021. Selain pernah menempuh pendidikan formal juga menempuh pendidikan pesantren di PP Tahfidzul Quran Roudlatul Quran Pasar Sore, PP Tebuireng Jombang, PP. Roudlotul Quran Tlogoanyar, PP. Nuur al Anwar Parengan Lamongan, dan PP. Al Idris Surabaya. Telah beberapa buku yang dihasilkan "Sepak Terjang Agama Muhammad: dari Jazirah Arab Hingga Negeriku", (2018), dan "Sejarah: Apa, Bagaimana, dan Kenapa(Perspektif masa kini)" (2019). 122
Aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah. Sejak tahun 2019 penulis menjadi Dosen di IAIN Madura Fakultas Tarbiyah Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial(TIPS). 123