KETENTUAN SYARAT ADIL BAGI SAKSI NIKAH DALAM PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA PALANGKA RAYA TESIS Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magsiter Hukum (M.H) Oleh NIM. 2010 140 110 MAHMUD INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA PASCASARJANA PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA TAHUN 1444 H/2022 M
KETENTUAN SYARAT ADIL BAGI SAKSI NIKAH DALAM PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA PALANGKA RAYA ABSTRAK Mahmud, 2022, Ketentuan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah Dalam Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya. satu bahasan yang asyik untuk diperbincangkan, baik ditengah-tengah masyarakat maupun dalam dunia akademik, karena pernikahan mempunyai makna ibadah, untuk itu perlu dilengkapi syarat dan rukun pernikahan agar tujuan dapat tercapai. Saksi yang adil merupakan salah satu rukun nikah yang kehadirannya mutlak yang diterangkan pada KHI pasal 25 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019, dimana indikatornya harus diketahui oleh Kepala KUA dari segi tektual maupun kontektual. Karena banyak dari masyarakat yang belum faham terhadap konsep saksi yang dianggap adil dalam pernikahan sebab salah satu rukun nikah yang adalah saksi dan saksi nikah juga memiliki syarat yang harus dipenuhi antara lain adil. Imam Syafii, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai penentuan dan kriteria saksi adil dalam perkawinan. Imam Syafi'i mengatakan perkawinan tidak sah bila tidak dihadiri dua orang saksi yang adil sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan seorang saksi tidak harus adil, termasuk juga menyangkut status hukum pernikahan apabila saksi tidak adil. Mengacu dari latar belakang tersebut fokus penelitian ini adalah membahas pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya terhadap ketentuan syarat adil bagi saksi nikah. Pernikahan merupakan salah Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif termasuk dalam rumpun penelitian empiris. Subjek penelitian ini adalah 4 (empat) KUA se-Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersifat semi terstruktur juga penelusuran data online (library research). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: 1. pengumpulan data; 2. reduksi data; 3. penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian secara umum yang tertuju pada pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya terhadap ketentuan syarat adil bagi saksi nikah. 1. prosedur penentuan saksi yang dilakukan selama ini memiliki 5 (lima) tahapan yakni, pengambilan persyaratan nikah, pengembalian bukti fisik, pengumuman kehendak nikah, penasehatan calon pengantin dan sesaat sebelum akad nikah. 2. kriteria jujur, dapat dipercaya, paham hukum Agama, teladan/keteladanan dan tidak memihak. 3. status pernikahan jika saksi nikah dianggap tidak adil, maka saksi tidak perlu diganti dengan orang lain karena selain saksi yang ditunjuk juga seluruh undangan yang hadir pada saat peristiwa akad nikah terjadi juga adalah saksi, untuk mengantisipasi ketidak adilan saksi yang tidak adil, maka seluruh pihak yang terlibat dalam prosesi tersebut membaca istighfar dan kalimat syahadat. Kata Kunci: Saksi Adil, Pernikahan, Pandangan Kepala KUA. syarat adil. v
STIPULATION OF FAIR CONDITIONS FOR MARRIAGE WITNESSES FROM THE HEAD'S PERSPECTIVE OF THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN PALANGKA RAYA ABSTRACT Mahmud, 2022. Stipulation Of Fair Condition For Marriage Witness From Head's Perspective Of Religious Affairs Office In Palangka Raya Marriage is an interesting discussion, even in the middle society or academic community, because it means worship, so it needed to complete the marriage term and conditions to reach the goals, one of the conditions is witness, and the witness has a requirement to fulfill is Fair. hence, it needs for specific requirements and principles in order that a destination of married can be achieved. The Witness fair is one of the pillars of marriage that absolute presence described in Article 25 of the Islamic Law Compilation, where the indicator should be known by Head of the Religious Affairs Office in terms of textual and contextual. Because a lot of people who do not understand the concept of a witness who is considered fair in the marriage. Imam Syafi"I and Imam Abu Hanifah have different opinions about the condition become Fair witnesses in marriage. Imam Syafi"I stated that marriage was legitimate if presented by two Fair witnesses. On the other hand, Imam Abu Hanifah stated that marriage is still legitimate even without a Fair witness because the witness should not be Fair. Based on the background, this research focused on the Head"s perspective of the Religious Affairs Office in Palangka Raya about the stipulation of Fair conditions for marriage witnesses. This research used a qualitative descriptive approach and included empirical research. The subjects of this research are 4 (four) KUA in Palangka Raya City.Then data collection techniques were observations, interviews, documentation, and library research. While, data analysis techniques were data collection, data reduction, data display, and conclusion. The result showed that there were five phases in the witness selection procedures such as taking marriage conditions, returning physical evidence, announcing about marriage, advising the bride/groom, and before Akad. The criteria for Fair such as honesty, trustable, understanding of Religion Law, good example, and neutrality. If the witness is not Fair, they shouldn"t replace with other people, because the witness and invitation who were present in that event are witnesses, so all who were involved in the event recommended reciting istighfar and Syahadat Key Words: Fair Witness, Marriage, and Head"s Perspective of Religion Affairs Office. vi
KATA PENGANTAR Puji syukur sedalam sanjung di haturkan kehadirat Allah SWT, atas ridha dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menulis dan menyusun proposal Tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurah dengan melimpah kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat sampai pada pengikut beliau hingga akhir zaman. Berkat curahan nikmat kepada kita sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan judul: "KETENTUAN SYARAT ADIL BAGI SAKSI NIKAH DALAM PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA PALANGKA RAYA". Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik, untuk itu, penulis mengharapkan saran, kritik yang membangun untuk perbaikan dan peningkatan- peningkatan di masa datang. Dapat terselesaikan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak kepada penulis. Untuk itu penulis ingin menyatakan penghargaan tertinggi dan menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di program Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang juga telah banyak memberikan arahan dan petunjuk keilmuan selama masa perkuliahan. Sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dalam vii
pelayanan, bimbingan, motivasi dalam penyelesaian penyusunan tesis ini agar dapat terselesaikan dengan baik, tepat waktu. 2. Prof. Dr. H. Abdul Qodir selaku Direktur dan Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang merupakan dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan serta memberikan kesempatan untuk kuliah di Pascasarjana IAIN Palangka Raya. 3. Dr. Elvi Soeradji, M.H.I, selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga sekaligus Islam Pascasarjana IAIN Palangka Raya sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan, bimbingan, motivasi dalam penyelesaian penyusunan tesis ini agar dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 4. Semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan baik di dunia mapun di akhirat. Amin ya robbal`alamin. 5. Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala yang baik dan berasal dari diri penulis segala yang salah, semoga setipis apapun manfaat dari tesis ini mampu menjadi amal ibadah disisi Allah SWT, berguna untuk kita semua. Amin Ya Robbal`alamin. Palangka Raya, 05 Agustus 2022 Penulis Mahmud viii
ix
MOTTO َّلََا ٰٝٓ ٍَٰػ ٍَ َْٛل ُْٰبََٕش ُُْىََِّٕ ِشْجَ٠ َلَ َٚ ِۖ َْ ٍَُّْْٛؼَر بَِّث هاللّٰش١جخ َ ِظْغِمٌْبِث َءۤاَذَُٙش ِ َ ِلِلّ َْٓ١ ِِا ََّٛل ا ُْٛٔ ُْٛو ا َُِْٰٕٛا َْٓ٠ِزٌَّا بَُّٙ٠َبٰٓ ٰ٠ هاللّٰ اُٛمَّرا َٚ ِٜۖ ْٰٛمَّزٌٍِ ُة َشْلَا َُٛ٘ ۗا ٌُِْٛذْػِاۗ ا ٌُِْٛذْؼَر ه ْبث Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (QS Al Maidah, 5:8) 1 DAFTAR ISI 1 Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Tafsirnya, Jakarta: PT, Sinergi Pusaka Indonesia, 2012, h. 364 x
HALAMAN SAMPUL ..... .... . NOTA DINAS ... . PERSETUJUAN TESIS... ..... ....... . PENGESAHAN TESIS ... ..... .... .... ABSTRAK ... .... ... ABSTRACT... ..... .... KATA PENGANTAR ... ..... .... . PERNYATAAN ORISINALITAS... .. MOTTO ... ...... ... DAFTAR ISI... ...... ...... . PEDOMAN TRANSLITERASI ... .... DAFTAR TABEL ... .... ...... DAFTAR GAMBAR ... .... ... DAFTAR LAMPIRAN ... ..... ...... BAB I PENDAHULUAN ... ...... .. A. Latar Belakang Masalah ... ..... . B. Rumusan Masalah ... ..... .. C. Tujuan Penelitian ... .... D. Kegunaan Penelitian ... ..... ... BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... ..... .. A. Penelitian Terdahulu ... ..... . B. Konsep Teori ... ... C. Kajian Konsep ... . D. Kerangka Pikir ... BAB III METODE PENELITIAN ... .. A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian ... . B. Prosedur Penelitian ... C. Data dan Sumber Data ... .. D. Teknik Pengumpulan Data ... E. Pemeriksaan Keabsahan Data ... F. Analisis Data ... .. xi i ii iii iv v vi vii ix x xi xiii xvii xviii xix 1 1 11 11 12 13 13 21 47 56 62 62 65 68 69 73 75
BAB IV HASIL PENELITIAN ... A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 1. Profil Kota Palangka Raya ... ... 2. KUA Kecamatan Pahandut ... . 3. KUA Kecamatan Bukit Batu ... .. 4. KUA Kecamatan Jekan Raya ... . 5. KUA Kecamatan Rakumpit ... ...... B. Penyajian Data dan Pembahasan Temuan Penelitian ... ..... . 2. Analisis Prosedur penentuan keadilan saksi nikah menurut pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya... . 3. Analisis Pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya Terhadap Kriteria Syarat Adil Saksi Nikah ... . 4. Analisis status pernikahan jika saksi nikah dianggap tidak adil menurut pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya ... ...... . BAB V PENUTUP ... . A. Kesimpulan ... ... B. Rekomendasi ... . 92 108 115 129 138 138 139 2. Analisis Prosedur penentuan keadilan saksi nikah menurut pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya... . 3. Analisis Pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya Terhadap Kriteria Syarat Adil Saksi Nikah ... . 4. Analisis status pernikahan jika saksi nikah dianggap tidak adil menurut pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya ... ...... . BAB V PENUTUP ... . A. Kesimpulan ... ... B. Rekomendasi ... . 92 108 115 129 138 138 139 1. Penyajian Data ... ..... . DAFTAR PUSTAKA ... LAMPIRAN-LAMPIRAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xii 77 77 77 82 85 87 89 140
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. A. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama ا alif ة د س ط ح ر د ر س ص ط ػ ص ع ط ظ ع ؽ ف ق ن ي َ ْ ٚ ٖ ء ٞ ba" ta" sa jim ha" kha" dal zal ra" zai sin syin sad dad ta" za" "ain gain fa" qaf kaf lam mim nun wawu ha" hamzah ya" Huruf Latin tidak dilambangkan b t s j h kh d z r z s sy s d t z " g f q k l m n w h ` y Keterangan tidak dilambangkan be te es (dengan titik di atas) je ha (dengan titik di bawah) ka dan ha de zet (dengan titik di atas) er zet es es dan ye es (dengan titik di bawah) de (dengan titik di bawah) te (dengan titik di bawah) zet(dengan titik di bawah) koma terbalik ga (dengan titik di atas) ef qi ka el em en we ha apostrof ye B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap xiii
ٓ٠ ذمؼزِ حذػ ditulis ditulis muta"aqqidain "iddah C. Ta' Marbutah 1. Bila dimatikan ditulis h خج٘ ditulis hibbah خ٠ضج ditulis jizyah (Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. ءب١ٌٚلأا خِ اشو ditulis karāmah al-auliyā" 2. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t. شطفٌا حاص ditulis zakātul fitri D. Vokal Pendek ﹷ ﹻ ﹹ Fathah Kasrah Dammah Ditulis Ditulis Ditulis a i u E. Vokal Panjang xiv
Fathah + alif Ditulis ā ةيلهاج ditulis jāhiliyah Fathah + ya" mati ditulis ā ىعسي ditulis yas"ā Kasrah + ya" mati ditulis ī ميرك ditulis karīm Dammah + wawu mati ditulis ū ضورف ditulis furūd F. Vokal Rangkap Fathah + ya" mati ditulis ai مكنيب ditulis bainakum Fathah + wawu mati ditulis au لوق ditulis qaulun G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof ُزٔأأ د ذػأ ُرشـىش ٓئٌ ditulis ditulis ditulis a"antum u"iddat la"in syakartum H. Kata Sandang Alif +Lam a. Bila diikuti huruf Qamariyah ْآشمٌا طب١مٌا ditulis ditulis al-Qur"ăn al-qiyăs xv
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya. ءبّغٌا ditulis as-sama" ظّشٌا ditulis asy-syams I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya. عٚشفٌا ٞٚر ditulis żawi al-furŭḍ خٕغٌا ً٘أ ditulis ahl as-sunnah xvi
DAFTAR TABEL 1. Tabel. Penelitian Terdahulu 2. Tabel Bagan Karangka Teori 3. Tabel Rencana Penelitian 4. Tabel Teknik Analisa Data 5. Tabel Luas Wilayah, Jumlah RT dan RW Kota Palangka Raya 6. Tabel Jlh Kelurahan Jumlah Laki-laki Perempuan Kec, Bukit Batu 7. Tabel Jlh Kelurahan Jumlah Laki-laki Perempuan Kec, Jekan Raya 87 7. Tabel Jlh Kelurahan Jumlah Laki-laki Perempuan Kec, Jekan Raya 87 xvii 20 62 64 76 81
DAFTAR GAMBAR 1. Poto Saat wawancara Dengan Kepala KUA Kecamtan Jekan Raya 2. Poto saat wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rakumpit 3. Poto saat wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bukit Batu 4. Poto saat wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pahandut xviii
DAFTAR LAMPIRAN 1. Biodata Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan daftar wawancara 2. Biodata Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dan daftar wawancara 3. Biodata Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu dan daftar wawancara 4. Biodata Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit dan daftar wawancara xix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manakala seseorang melaksanakan pernikahan, pada saat yang sama ia bukan saja bukan saja memiliki keinginan buat melaksanakan perintah agama (syariat), pun juga mempunyai kemauan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memanglah wajib disalurkan. Hubungannya dengan dorongan intim, al-Qur"ăn melarang buat memenuhinya tanpa lewat ikatan yang legal yakni pernikahan. Perkawinan dalam sebutan hukum Islam adalah pernikahan. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 2 Bilamana di resapi untaian kalimat pengertian dan tujuan pernikahan di atas memunculkan gambaran bahwa pernikahan merupakan hubungan yang sangat kokoh dan agung. Pernikahan dalam Islam salah satu sarana untuk Ibadah, oleh karena itu perlu diatur persyaratan serta rukun tertentu supaya tujuan disyariatkan pernikahan bisa diraih. Adanya ketentuan serta rukun dalam pernikahan pada intinya bertujuan supaya terjamin keutuhan hubungan lahir dan batin, yang pada akhirnya tercapai kehidupan yang tentram, damai serta penuh cinta kasih 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. BAB I Pasal 1. 1
sayang, selaku tujuan pernikahan. 3 Sebagaimana diketahui ada perbedaan antara syarat dan rukun, syarat adalah sesuatu yang ada dalam perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.4 Terkhusus pernikahan Allah membuat aturan tersendiri, yaitu sebuah mekanisme dalam pernikahan, maksud aturan tersebut adalah rukun nikah, dalam rukun nikah yang salah satunya adalah saksi. Eksistensi saksi diterima oleh jumhur ulama. Akan tetapi menyangkut kasus prasyarat-prasyarat yang wajib dipunyai oleh saksi sewaktu sebagai saksi berjodoh kedapatan pertikaian pikiran. selaku lumrah syarat yang wajib dipunyai oleh saksi yakni, baligh (berumur), bijaksana serta mukallaf, muslim, berjumlah 2 orang alias lebih, kedua saksi tidak fasik, ada dalam majelis akad, mengindahkan serta memahami makna ijab qobul yang diucapkan dalam akad. Salah satu yang penting untuk diperhatikan yakni syarat adil. Sabda Rasulullah Saw yang ditakhrijkan asy-Syafi`i riwayat dari asal muasal Ibnu Abbas bermakna sebagai berikut:.5 3 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2010, h. 36. 4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 82. Lihat Pula, Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017, h. 61, Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, namun bukan termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Muhammad al-Mighwar, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, h. 128. 36. 4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 82. Lihat Pula, Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017, h. 61, Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, namun bukan termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Muhammad al-Mighwar, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, h. 128. 2
ٓث محمد بٕص،ٞسٛثبغ١ٌٕا دب٠ص ٓثشىثٛثأ أجٔأ ،ذّدأ ٓثش٘اص أجٔأ ،عفبذٌا ٍٟػ ٓث ذّدأ ذِبد ٛثأ بٔشجخأ ٓػ ،حدبزل ٓػ ،ذ١ؼع ٓػ ،ءبطػ ٓث ةبٌ٘ٛا ذجػ بٕص ،قبذعإ ٟمٙ١جٌا اٚس( يذػ ٞذ٘بشٚ ٌٟٛث لَإ حبىٔ لَ :يبل ٕٗػ االله) ٟضس شّػ ْأ ت١غٌّا ٓث ذ١ؼعٚ،ٓغذٌا Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Ali alHafidh: Telah memberitakan kepada kami Zahir bin AHmad: Telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin Ishaq: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari Sa"id, dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa"id bin al-Musayib: Bahwasannya Umar radliyallahu anhu berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (H.R al-Baihaqi). 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 14 1. Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi. 2. Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil.7 Kriteria saksi nikah yang adil tidak dijelaskan dalam PMA tersebut begitu juga Kompilasi Hukum Islam pasal 25.8 belum mempunyai hukum yang baku. Sedangkan kitab-kitab hukum Islam empat imam madzhab memiliki beberapa pendapat menyangkut konsepsi saksi yang adil. Hanafi menyatakan pernikahan yang disaksikan orang fasik baik seorang laki-laki dan dua orang 6 Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994, h. 202. 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam 8 Ibid, pasal 12 ayat 2, lihat juga KHI Pasal, 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki‐laki muslim, adil, 3
perempuan, maka hukumnya sah, dan ia tidak mensyaratkan saksi itu harus adil. Imam Maliki menyatakan kehadiran saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, akad itu tetap sah, tetapi jika suami bermaksud mencampuri istri, dia harus menghadirkan dua orang saksi. Apabila ia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama hukumnya dengan talak ba`in. 9 Syafi`i serta Hambali berpandangan bahwa pernikahan wajib dengan dua orang saksi laki-laki, muslim serta mensyaratkan adil, pernikahan, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa saksi yang adil itu bisa dilihat dengan sikap menjauhi dosa besar dengan segala macamnya, misalnya membunuh orang, berzina, bersumpah palsu, memutus persaudaraan, serta menjauhi dosa kecil yang mana dengan itu ketaatannya tidak mampu mengalahkan kemaksiatannya. 10 Ibnu Sam`ani, berpendapat bahwa adil itu harus mencakupi empat syarat: 1. Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa). 2. Tidak mengerjakan dosa kecil. 3. Tidak mengerjakan yang halal yang merusakkan muru" (kesopanan). 4. Tidak mengiktikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar syara`. 11 Adanya saksi adalah syarat untuk melangsungkan pernikahan di mana saksi menjadi bagian dari rukun nikah, maka apabila nikah menghadirkan saksi jelas pernikahannya tidak sah. Rasulullah saw bersabda: 9 Muhammad Jawad Mughriyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja"fari, Hanafi, Maliki, Syafi"i, Hambali, Jakarta: Lentera, 2008, h. 314. 10 Abu Abdillah Muhammad Al-Syafi"i, Fathul Qorib, alih bahasa Imron Abu Bakar Umar, Kudus: Menara Kudus, 2006. h. 263. 11 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h.52. 4 tanpa
ِْٓث َذ٠ ِضَ٠ ُْٓث ُذََّّذُِ بََٕصَّذَد ُِّٝئبَغٌَّٕا ٍدبَّجَػ ِْٓث ِْٓ١َغُذٌْا ُْٓث ُذَّ ْدَأ بََٕصَّذَد ٍشْىَث ِٝثَأ َلَ, ّسَر ُٛثَأ بََٕصَّذَد ٍََػ ُاالله ٍََّٝط ِاالله ُيُٛع َس َيبَل ْذٌَبَل َخَشِئبَػ َْٓػ ِٗ١ِثَأ َْٓػ َح َٚ ْشُػ ِْٓث َِبَشِ٘ َْٓػ ِٝثَأ بََٕصَّذَد ٍْبَِٕع ٌِّٟ َِٛث َّلَِإ َحبَىِٔ ِْٓث ِذََّّذُِ ُْٓث ُذَّ ْدَأ ٍ ٍََّع َٚ ِْٗ١ َُ )ْبجد ٓثاٚ ٕٝطل ساذٌأ ٖاٚس( ،ٍيْذَػ َْٞذِ٘بَش َٚ ٍ Artinya: Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari AHmad bin Husain bin "Abbad al-Nasa`i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin "Urwah dari ayahnya dari "Aisyah: "Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. (H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).12 Saksi adil memiliki peran yang sangat penting yakni mempengaruhi terhadap sah tidaknya pernikahan, akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Kota Palangka Raya sebahagian menganggap bahwa kesaksian hanya formalitas dalam akad pernikahan dan tidak mementingkan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, bahkan menjadi saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang penting. Hal ini sesuai dengan wawancara awal penulis dengan beberapa kepala Kantor Urusan Agama.13 HMD menyatakan bahwa pernah mengganti salah satu saksi pihak calon pengantin memakai tindik (anting-anting).14 Selain itu juga yang pernah beberapa kali menemui saksi nikah belum menikah dan masih anak-anak (ingusan) kurang mengerti 12 Ulfiah, Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, h, 25. Lihat Pula, Maktabah al-Shamilah, Sunan al-Daruquthni no. 3580. 13 Selanjutnya disingkat KUA lihat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Lampiran C Pengertian Umum foint 2. Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 14 Hadi Mahmudi adalah kepala di KUA Kec. Rakumpit, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung via Telepon pada tanggal 23 Juli 2022 pada pukul 08.55 sampai dengqan 09. 30 WIB. 5
tentang makna ijab qabul ucap HM.15 Sedangkan FH berpendapat bahwa tidak mengganti saksi nikah yang telah ditunjuk keluarga pengantin dan tetap prosesi akad nikah tetap berlangsung status hukum pernikahan sah. 16 Banyak diantara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat seorang saksi padahal dapat berpengaruh kepada keabsahan pernikahan. bahkan tidak sedikit masyarakat yang menunjuk saksi dari orang-orang yang bisa dikatakan fasik, misalnya hampir tidak pernah melaksanakan shalat fardhu, bulan Ramadhan pun mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa, yang cukup memprihatinkan ada sebagian masyarakat yang memilih saksi untuk pernikahan dari orang-orang yang suka melakukan kemungkaran, seperti mabuk-mabukan dan berjudi 17. Kantor Urusan Agama 18 adalah bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tingkat Kecamatan yang memiliki cakupan tugas pelayanan yang sangat luas salah satunya layanan nikah. 15 Haji Muhammad adalah kepala di KUA Kec. Pahandut peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di KUA Kec. Pahandut pada tanggal 23 Juli 2022 pada pukul 09.12 sampai dengqan 10. 11 WIB. 16 Fariansyah adalah kepala di KUA Kec. Bukit Batu, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di KUA Kec. Bukit Batu pada tanggal 22 Juli 2022 pada pukul 10.35 sampai dengqan 11. 10 WIB. 17 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT Hidakar, 1991, h, 56. 18 Selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kotalihat. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Lampiran C Pengertian Umum foint 2. lihat 6 Islam
Layanan nikah termasuk satu dari sepuluh tugas pokok KUA sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016. PMA ini menjadi landasan KUA memberikan layanan kepada masyarakat sebagai garda terdepan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah, khususnya dibidang urusan agama Islam. KUA Kecamatan terdiri dari kepala, petugas tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Kelompok jabatan fungsional di KUA Kecamatan adalah kelompok jabatan penghulu, kelompok jabatan penyuluh. Kepala KUA Kecamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan.19 Pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya terhadap ketentuan adil yang menjadi salah satu syarat untuk boleh tidaknya seseorang menjadi saksi pernikahan perlu ditindaklanjuti atau diperjelas sebab dilihat dari fenomena yang terjadi pada masyarakat Kota Palangka Raya keadaan-keadaan tersebut telah berlangsung cukup lama dan bila dibiarkan dikhawatirkan akan berimbas pada aspek ketahanan keluarga dan juga tentunya guna memberikan kejelasan hukum dalam pernikahan, maka masyarakat perlu diedukasi dengan memberikan rambu-rambu yang jelas yang nantinya menjadi acuan atau pedoman mengenai standarisasi saksi pernikahan. 19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bab Kedua Pasal 6 Ayat (1). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin KUA Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan. 7
8 Kepala KUA selaku pemegang amanat yang punya kompetensi terhadap seluk beluk pernikahan harus memberi pencerahan kepada pihak keluarga calon pengantin bahwa betapa penting dan strategisnya posisi saksi nikah yang adil. Peran dan tanggung jawab yang telah diberikan negara kepada penghulu/kepala KUA untuk menguatkan posisi hukum dalam pernikahan, KUA harus mempunyai prosedur, standars saksi yang adil, dimulai dari pendaftaran, verifikasi data calon pengantin termasuk saksi sampai pada pelaksanaan akad nikah. Sebagaimana diketahui kepala KUA adalah penghulu yang diberi tugas dan tanggung jawab wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam 20 atas nama presiden selaku ulul amri di Negara Keatuan republik Indonesia, maka penghulu merupakan pihak yang berhak menetapkan dan menyatakan sah tidaknya setiap pelaksanaan tahapan pernikahan, juga sebagai pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah- masalah agama maupun sosial kemasyarakatan yang tentunya bermuara pada kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah fikih siyasah dijelaskan bahwa, ِخَذٍَْظٌَّْبِث ٌط َُِْٕٛ ِخَّ١ِػا َّشٌا ٍََٝػ َِبَِ ِ ْلأا ُف ُّشَظَر 20 Permenpan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Pasal 1 ayat 7 dan 12. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam dan Kepala KUA adalah Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA.
Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.".21 Kaidah di atas menunjukkan bahwa kepala KUA (sebagai imam umat Islam) dalam memfatwakan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatan, dapat diambil sebagai panutan. Untuk itu maka perlu adanya penelitian yang mengkaji pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya terhadap ketentuan saksi adil dalam pernikahan. Fokus penelitian ini adalah pada pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya terhadap konsep adil sebagai salah satu syarat saksi pernikahan dengan pertimbangan sulitnya menentukan saksi yang adil dalam pernikahan yang sesuai denga hukum islam, dari observasi awal peneliti di beberapa pernikahan di Kota Palangka Raya ada satu bentuk fenomena fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan dimana pihak KUA meminta saksi, keluarga pengantin menunjuk seseorang langsung pada saat itu terkesan mendadak tanpa persiapan, pertimbangan dan yang bersangkutan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) apalagi yang ditunjuk oleh keluarga pengantin yang memiliki tindik dan belum pernah menikah, keadaan ini jelas menjadi dilema bagi KUA jika ditanya tentang aktivitas keagamaan yang bersangkutan dikhawatirkan ada yang tersinggung dan terjadi kegaduhan, situasi yang seperti ini jelas kurang mendukung bahwa saksi adil itu belum diterapkan, kadang kala tokoh agama yang hadir kala itu tidak ditunjuk sebagai saksi karena keluarga 21 Ibrahim, Duski, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (kaidah-Kaidah Fiqih), Palembang: Neorfikri, 2019, h, 109. Lihat juga, fiqhiyah.html, Online, 04 Januari 2022. 9
calon pengantin lebih memilih pejabat atau atasannya yang menjadi saksi, sebenarnya tidak jadi masalah jika yang ditunjuk itu memiliki pemahaman yang baik tentang ijab qabul serta terhindar dari sifat fasik, bahkan yang tidak kalah penting penulis pernah menemui saksi nikah yang ditunjuk ternyata non muslim, hal ini tentu berpotensi melanggar Kompilasi Hukum Islam 22 dan PMA No. 20 Tahun 2019. Disamping itu menurut peneliti konsepsi dari pendapat imam mazhab belum sepenuhnya terrealisasi dalam pengaplikasiannya, ini tentu menjadi dilema dan menjadi tanda tanya apakah pernikahan tersebut telah sempurna atau tidak. Untuk itulah penulis merasa penting untuk meneliti pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya tentang syarat adil dengan menggali standar penetapan saksi yang tepat tentunya juga melalui prosedur penentuan saksi adil dan kriteria serta status perkawinan. Penelitian ini akan menelaah pendapat kepala KUA tersebut mengenai fenomena dan keadilan saksi nikah, yang akan penulis korelasikan dengan ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hasil 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma" para ulama Indonesia yang pirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah Hukum Islam. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 menginstruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah dan masyarakat. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan nstansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi orang-orang Islam. Lihat Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 26. 10
penelitian ini akan mengacu pada kaidah penelitian lapangan (empiris) ini akan disusun dalam laporan berbentuk tesis. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Prosedur penentuan keadilan saksi nikah menurut pandangan pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya? 2. Bagaimana pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya terhadap kriteria syarat adil saksi nikah? 3. Bagaimana status pernikahan jika saksi nikah dianggap tidak adil menurut pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya? C. Tujuan Penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban dari masalah pokok seperti yang telah dirumuskan, yaitu: 1. Untuk mengetahui dan mendalami serta memahami prosedur menentukan keadilan saksi dalam pernikahan di Kota Palangka Raya. 2. Untuk menemukan gambaran, pengetahuan dan pemahaman serta menganalisis tentang konsep kriteria syarat adil saksi pernikahan. 3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang kepastian status hukum pernikahan yang saksinya tidak adil. D. Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: 1. Secara teoritis. 11
a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Prosedur penentuan saksi adil, kriteria untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah serta status hukum nikah jika saksi tidak adil. b. Bagi, peneliti diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru mengenai kajian komprehensif terhadap pentingnya saksi nikah yang adil dalam pernikahan dan tentunya juga menjadi bahan pembinaan / penyuluhan bagi masyarakat Kota Palangka Raya yang akan melangsungkan pernikahan. c. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa, terkhusus program studi Magister Hukum Keluarga Islam, serta semua civitas akademik IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini. 2. Kegunaan Praktis a. Sebagai tugas akhir (Tesis) untuk menyelesaikan studi program strata 2 (S2) di Prodi MHK Pascasarjana IAIN Palangka Raya. b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan kepenghuluan secara umum maupun secara fikih munakahat. c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam di IAIN Palangka Raya. 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Guna lebih memperjelas penelitian ini maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga bisa ditemukan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti- peneliti sebelumnya. Dari hasil penelusuran terhadap literatur yang membahas ketentuan syarat adil saksi nikah di Kota Palangka Raya, Penelitian tentang ketentuan syarat adil bagi saksi pernikahan dalam pandangan kepala KUA se- Kota Palangka Raya sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah lakukan sebelumnya. Namun, ada beberapa kesamaan dalam membahas ketentuan adil sebagai syarat menjadi saksi pada pernikahan, antara lain: 1. Rika Feru Suriyanto, NIM 1911680016 Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyyah Hukum Keluarga Keluarga IAIN Bengkulu 2021 dengan judul, "Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam".23 Fokus penelitian ini terletak Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, Rika Feru Suriyanto menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, 23 Rika Feru Suriyanto, "Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam", Tesis. 13
yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Dengan Kesimpulan: 1)Masyarakat Kecamatan Singaran Pati memiliki kriteria penunjukan saksi nikah yaitu: (a.) Islam; (b.) Baligh/ Dewasa; (c.) Berakal; (d.) Dapat melihat dan dapat mendengar; (e.) Laki-laki; (f.) Adil (jujur, amanah, netral dan tauladan masyarakat); (g.) Paham hukum Agama (memahami ijab qabul); (h.) Masih ada hubungan keluarga; (i.) Kenal/ Tahu orangnya. 2) Kriteria penunjukan saksi pernikahan yang terjadi pada masyarakat Singaran pati pada umumnya tidak ada pertentangan dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi ada beberapa kriteria yang tidak dijelaskan langsung dalam hukum islam yang tidak keluar dari nilai-nilai keislaman. Adapun Faktor-faktor penyebab kekeliruan masyarakat dalam penujukkan saksi dalam pernikahan tersebut yaitu: a.) Ketidaktahuan/ pengetahuan yang kurang; b.) Tidak mau bertanya; c.) Kurangnya sosialisasi; d.) Rasa segan terhadap seseorang/ hubungan kekeluargaan. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap kekeliruan masyarakat terhadap penunjuk saksi pernikahan tidaklah menyebabkan pernikahan batal, asalkan pada saat penunjuk seseorang sebagai saksi nikah memenuhi syarat- syarat diantaranya; Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak buta, tidak tuli dan adil secara lahiriyah yang disebut al-"adalah az- zahirah (حش٘بظٌا خٌاذؼٌا ) yaitu sifat yang biasa nampak dimata orang secara umum yang dianggap orang tersebut baik tidak fasik di tengah masyarakat dan mereka ridhai, terkecuali apabila saksi tersebut perempuan, non muslim atau diketahui kefasikannya, maka pernikahannya tidak sah. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama- sama ingin mengetahui bagaimana seharusnya kriteria saksi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Rika Feru Suriyanto dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada substansi penelitian, jika Rika Feru Suriyanto meneliti Kriteri penetapan saksi, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah mengenai Ketentuan syarat adil. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Rika Feru Suriyanto obyek penelitiannya Di Kecamatan Singaran Pati Kota 14
Bengkulu sedangkan yang peneliti teliti obyek penelitiannya terletak pada KUA se-Kota Palangka Raya. 2. Soleman, NIM 16002550143 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Hukum Keluarga Keluarga UIN Antasari Banjarmasin 2018 dengan judul, "Sikap Dan Reaksi Saksi Dalam Pernikahan Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu".24 Fokus penelitian ini terletak Sikap dan reaksi saksi setelah akan nikah yang terjadi di kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, Soleman menggunakan pendekatan kuantatif dan jenis penelitianlapangan. Sedangkan untuk mengolah data yang digunakan merupakan skala likkert juga menggunakan skala rating; yaitu hasil data kuantitatif yang ditafsirkan dalam pengertian kualitatif, yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Dengan Kesimpulan: Ditemukan kenyataan bahwa dikecamatan kusan hulu kabupaten tanah bumbu kaitannya dengan masalah saksi dalam pernikahan, masih dikategorikan bahwa saksi dalam pernikahan berlaku sebagai "wasit" layaknya dalam pertandingan. Penentuan seseorang sebagai saksi berdasarkan hubungan sosial emosional seorang wali nikah karena kesamaan tempat tinggal atau domisili. Seorang yang berlaku sebagai saksi pun juga masih beranggapan bahwa menjadi saksi nikah itu cukup dengan hadir di majelis akad dan kemudian memberikan kesaksiannya. Hal yang berkaitan dengan pengetahuan keagamaan seseorang pada umumnya menjadi pertimbangan wali, namun masih ditemukan juga yang tidak. Sikap dan reaksi yang beragam dari para saksi nikah ternyata sangat bergantung kepada pengetahuan seseorang tentang nikah. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama- sama ingin mengetahui bagaimana seharusnya latar belakang wali 24 Soleman, "Sikap Dan Reaksi Saksi Dalam Pernikahan Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu", Tesis. 15
16 menunjuk saksi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Soleman dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada substansi penelitian, jika Soleman meneliti sikap dan reaksi saksi saksi, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah mengenai Ketentuan syarat adil. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Soleman obyek penelitiannya Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan yang peneliti teliti obyek penelitiannya terletak pada KUA se-Kota Palangka Raya. 3. M. Karya Muslim, DOI:10.24014/af.v18.i1.7303, Jurnal Ilmiah Keislaman, UIN Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2018 dengan judul, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi"i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah".25 Fokus penelitian ini terletak pada pandangan Imam Syafi`i tentang saksi adil diformulasikan dengan Maqasid Syari`ah, M. Karya Muslim menggunakan pendekatan kuantatif dan jenis penelitian kepustakaan atau Library research. Sedangkan untuk mengolah data yang digunakan merupakan adalah dengan teknik deskripsi dari kitab-kitab Imam syafi`i dan Imam Lainnya yang kemudian diolah dan dianalisis, yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Dengan Kesimpulan: Penentuan saksi nikah di KUA Baturraden dilakukan dengan cara kedua calon mempelai mengajukan saksi untuk akad nikah yang kemudian diverfikasi oleh pihak KUA dengan cara melihat KTP Saksi yang adil merupakan bagian penting dalam akad nikah. Jumhur Ulamâ kejutan bahwa sahnya pernikahan salah jika dihadiri 25 M. Karya Muslim, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi"i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah" Jurnal.
oleh dua orang saksi yang adil. Sementara imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tetap sah walaupun menyaksikan istiqomah dua orang saksi yang adil adalah orang yang menjalankan menjaga murû'ahnya.Sedangkan fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya .Pendapat Imam al- Syâfi'i masih relevan untuk dipraktekkan pada saat sekarang ini, alat-alat bukti nikah lainnya yang ada masa kini seperti Akta Nikah dan Isbat Nikah diperlukan karena memiliki banyak maslahat dan untuk menghindari kesukaran dikemudian hari. Dalam maqâshid al-syarî'ah nikah yang dihadiri oleh saksi yang adil bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan mencegah kerusakan, kemaslahatan yang paling utama untuk memelihara keturunan (hifz al-nasl) dari hak-haknya. Standar minimal adil cukup dilihat secara zahir saja, apabila secara zahir pandangan manusia adalah menjalankan syariat Allah dan berprilaku baik maka sudah termasuk katagori adil. aturan Allah SWT dan Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama- sama ingin mengetahui bagaimana cara menetapkan saksi adil. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan M. Karya Muslim dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada substansi penelitian, jika M. Karya Muslim meneliti sifat saksi adil dari pendapat Imama Syafi`I ditinjau dari Maqasid Syari`ah, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah mengenai Ketentuan syarat adil. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Soleman obyek penelitiannya Library research sedangkan peneliti obyeknya terletak pada KUA se-Kota Palangka Raya. 4. Ahdiyatul Hidayah, DOI:10.24014/af.v18.i1.7303, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2022 dengan judul, "Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara 17
Kabupaten Hulu Sungai Utara". 26 Fokus penelitian ini terletak pada pandangan kantor urusan agama kecamatan Amuntai Utara dan proses perifikasi konsep keadilan seorang saksi. Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, Ahdiyatul Hidayah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah diedit dan analisis. Dengan Kesimpulan: Seseorang yang ingin menjadi saksi harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, karena apabila ada kerusakan atau kecacatan pada syarat dan rukun tersebut, hal itu dapat mengakibatkan akad menjadi rusak atau tidak sah. Dan salah satu syarat saksi adalah ia harus orang yang adil. Adil disini dapat diartikan sebagai orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Apabila kita hubungkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Maka Kantor Urusan Agama juga mempunyai landasan yang kuat dan jelas mengenai penetapan atau kriteria saksi yang adil Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama- sama ingin mengetahui bagaimana seharusnya ketentuan adil saksi nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Ahdiyatul Hidayah dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada substansi penelitian, jika Ahdiyatul Hidayah meneliti kosep Adil pernikahan di kantor Urusan Agama kecamatan Amuntai Utara sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah mengenai Ketentuan syarat adil nikah dalam 26 Ahdiyatul Hidayah, "Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara"", Jurnal. 18
19 pandangan Kepala KUA. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Ahdiyatul Hidayah obyek penelitiannya Di Kecamatan Amuntai Utara sedangkan yang peneliti teliti obyek penelitiannya terletak pada KUA se-Kota Palangka Raya. 5. Mursyid Djawas, Vol 4, No 2 (2021) El-Usra Jurnal Hukum Keluarga 2021 dengan judul, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjung Balai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur". 27 Fokus penelitian ini terletak pada pandangan Kepala kantor urusan agama kecamatan di Tanjung Balai, Datuk dan proses perifikasi keadilan seorang saksi nikah di mana penghulu ini merupakan kepala KUA. Untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, Mursyid Djawas menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah diedit dan analisis. Dengan Kesimpulan: Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur mengenai saksi adil dalam akad nikah dalam prosesnya pihak Kantor Urusan Agama melibatkan beberapa pihak seperti keluarga, tokoh masyarakat, dengan berkomunikasi mengenai sikap seorang saksi. Selanjutnya pihak keluargalah yang berhak menentukan saksi yang adil, karena pihak keluarga yang mengetahui keadilan seorang saksi yang adil dengan berkomunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat. 27 Mursyid Djawas," Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjung Balai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur", Jurnal
20 Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama- sama ingin mengetahui bagaimana ketentuan syarat saksi adil nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Mursyid Djawas dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada substansi penelitian, jika Mursyid Djawas meneliti pandangan penghulu tentang Praktek penentuan syarat adil pernikahan di kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai dan Datuk, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah mengenai Ketentuan syarat adil nikah dalam pandangan Kepala KUA. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Mursyid Djawas obyek penelitiannya Bandar Lampug sedangkan yang peneliti teliti obyek penelitiannya terletak pada KUA se-Kota Palangka Raya. Tabel. 1 Penelitian Terdahulu No 1 2 Nama Peneliti/Judul/ Tahun 2 Rika Feru Sugiyanto/ Kriteria saksi Penunjukan Pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Sikap Soleman/ dan Reaksi Saksi dalam Pernikahan Kecamatan di Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Persamaan 3 Membahas tentang saksi Pernikahan Membahas tentang saksi Pernikahan Perbedaan dan Kedudukan Peneliti 4 Lokasi penelitian fokus dan penelitian, sementara penulis menekankan pada Syarat adil saksi pada Pernikahan Lokasi penelitian dan fokus penelitian, sementara penulis menekankan pada Syarat adil saksi pada Pernikahan Ket 5 Tesis IAIN Bengkulu 2021 Tesis UIN Antasari Banjarmasin 2018
21 3 M. Karya Mukhsin, "saksi yang adil dalam akad nikah menurut imam al- syâfi"i ditinjau dari maqâshid al- syarîah Membahas tentang saksi Pernikahan Lokasi penelitian fokus dan penelitian, sementara penulis menekankan pada Pendapat Imam Syafi`i Jurnal, Al- Fikra, UIN Suska 2018 4 Ahdiyatul Hidayah "Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Urusan Kecamatan Utara Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara 5 Mursyid Djawas, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Kecamatan Di Balai Tanjung Dan Selatan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kantor Agama Membahas tentang saksi Pernikahan Membahas tentang saksi Pernikahan Lokasi penelitian dan fokus penelitian, sementara penulis menekankan pada Kriteria Saksi Adil Lokasi penelitian fokus dan penelitian, sementara penulis menekankan pada Praktek Penentuan Saksi adil Nikah Jurnal, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2022 El-Usra, Jurnal Hukum Keluarga, 2021 B. Konsep Teori Kerangka teori adalah untuk menjelaskan, memberi arti, meningkatkan, memprediksi, sensivitas peneliti.28 Adapun teori-teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 28 Sabian Utsman, Metodologi Penelitain Hukum Progresif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 55.
1. Teori Fenomenologi a. Pengertian Fenomelogi Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani- phainesthai yang berarti menampak, dan terbentuk dari akar kata fantasi, fantom, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia berarti cahaya. Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan.29 Jika dikaji lagi Fenomenologi itu berasal dari phenomenon yang berarti realitas yang tampak. Dan logos yang berarti ilmu. ilmu yang berorientasi untuk Jadi fenomenologi adalah mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Teori-teori dalam tradisi fenomenologis berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahamidunia dengan pengalaman pribadinya. 30 Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologi. langsung dalam Pertama, Pengetahuan ditemukan secara pengalaman sadar, kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya. Kedua, makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, bagaimana anda berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi anda. Asumsi ketiga adalah bahwa bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui dan bahasa mengekspresikan dunia itu. 31 Dari ketiga Dapat prinsip-prinsip fenomenologis di atas dapat diketahui apa yang dikemukakan oleh Stanley Deetz bahwa pengetahuan seseorang berasal dari pengalaman dialami dan bahasa merupakan alat komunikasi untuk menafsirkan sesuatu. Proses pemaknaan bisa disebut interpretasi, interpretasi adalah soal ini sangat penting dan sentral dalam teori fenomenologis. yang digunakan untuk mendefinisikan 29 Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015, 64. 30 Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, Teori Komunikasi Theories of Human Communication, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h.57. 31 Ibid. 22
Menurut Maurice Merleau-Ponty seorang tokoh teori ini menyatakan bahwa manusia ialah makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental yang menciptakan makna terhadap dunianya. Kita mengetahui sesuatu hanya melalui hubungan itu. Sebagai manusia kita pribadi kita dengan sesuatu dipengaruhi oleh dunia luar atau lingkungan kita, namun sebaliknya kita juga mempengaruhi dunia disekitar kita melalui bagaimana kita mengalami dunia. 32 Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi.33 Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi danmenafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Persepsi kita keliru bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, personal, situasional, fungsional dan struktural. Di antara faktor yang besar pengaruhnya dalam mempersepsi sesuatu adalah 34 perhatian, konsep Fenomenologi Schutz sebenarnya lebih merupakan tawaran akan cara pandang baru terhadap fokus kajian penelitian dan penggalian terhadap makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam penelitian secara khusus dan dalam ilmu sosial. 35 Fenomenologi kerangka merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. 36 fungsional dan konsep struktural. luas pengembangan Fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai data utama dalam memahami realitas. Apa yang dapat diketahui seseorang adalah apa yang dialaminya. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa dengan cara mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki orang bersangkutan. Asumsi pokok fenomenologi adalah manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Oleh karena itu, interpretasi merupakan proses aktif yang memberikan makna atas sesuatu tindakan kreatif yaknitindakan menuju pemaknaan. Fenomenologi yang diformulasikan oleh Husserl pada permulaan abad ke 20 menekankan dunia yang menampilkan dirinya sendiri kepada kita 32 Ibid. 33 Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, h. 109. 34 Ibid. 35 Stefanus Nindito, Fenomenologi Alfred Schutz: Studitentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 2, No 1 Juni 2005, h. 80. 36 Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, h.57. 23
24 sebagai manusia. Tujuannya adalah agar kembali ke bendanya dan sendiri menyampingkan atau mengurung apa yang telah kita ketahui tentang mereka. Dengan kata lain, fenomenologi tertarik pada dunia seperti yang dialami manusia dengan konteks khusus, pada waktu khusus lebih dari pernyataan abstrak tentang kealamiahan dunia secara umum. 37 sebagaimana mereka tampil kepada kita Komunikasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menunjukkan makna dari pengalaman yang diterima dan dirasakan. Pemikiran adalah hasil dari bicara (speech) karena makna itu sendiri tercipta dari kata-kata. Ketika anda berkomunikasi maka anda tengah mencoba cara-cara baru dalam melihat dunia. 38 Interaksi antara satu sama lain akan terjadi saling mempengaruhi setiap harinya secara terus menerus di setiap peristiwa, situasi dan kondisi yang di alami. Dengan begitu pandangan ini melihat dan berupaya menghubungkan pengalaman dengan bahasa serta proses interaksi sosial menjadi relevan dengan disiplin ilmu komunikasi. Salah satu yang termasuk dalam pendekatan teori ilmu komunikasi adalah pendekatan fenomenologi. Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seorang individu. Teori komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif menginterpretasikan 37 Zikri Fachrul Nurhadi, Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi dalam perspektif Penelitian Kualitatif, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, h.36. 38 Morissan, Teori Komunikasi Individu, ... h, 43.
25 pengalaman mereka, sehingga mereka, dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan.39 b. Fenomenologi dalam teori Islam Fenomenologi agama menjadi teori Fenomenologi Husserl sebagai landasan, menjadi agama sebagai objek studi apa adanya. Tujuannya adalah mengkaji dan kemudian mengerti pola atau struktur agama atau memahami sifat-sifat yang unik pada fenomena keagamaan serta untuk memahami keberadaan agama dalam sejarah dan budaya manusia. Fokus utama fenomenologi agama adalah aspek pengalaman keagamaan, menggambarkan fenomena keagamaan kepercayaan objek yang diteliti. Pendekatan ini melihat agama sebagai komponen yang berbeda dan dikaji secara hati-hati berdasarkan sebuah tradisi keagamaan untuk mendapatkan pemahaman di dalamnya. Fenomenologi agama muncul dalam upaya untuk menghindari pendekatan-pendekatan yang sempit, etnosentris dan normatif dengan berupaya mendeskripsikan pengalaman-pengalaman agama dengan akurat. Penelitian fenomenologi ini lebih memperhatikan pada penekanan pandangan dan interpretasi dari pengalaman masing-masing individu kepala KUA. Oleh karena itu, penulis menggunakan Teori fenomenologi ini sebagai cara penulis untuk mengetahui dan 39 Ibid, h. 38.
26 mengklasifikan serta menyimpulkan kriteria penunjukan saksi pernikahan yang nyata terjadi di Masyarakat Kota Palangka Raya. 2. Teori Istinbath a. Pengertian Istinbath Secara bahasa kata istinbâth berasal dari bahasa Arab yaitu " بجٕزعط ا ظجٕزغ ٠ نﺘﺳظج dari terambil ini kata ا بطجٔ - جٔ ظ- ٠ظجٕ yang berarti air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur".40 Menurut bahasa, arti istinbath ialah "mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya". 41 Jadi kata istinbaht pada asalnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya kemudian dipakai sebagai istilah fiqhi yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Secara terminologis kata "istinbath berarti upaya mengeluarkan makna dari nash (al-Qur"an dan as-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal". Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbath adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur"an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbath. Upaya istinbath tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja 40 Muhammad bin Mukrim bin Ali Manzur, Lisân al-Arab, Juz VII, Mesir: Dar al-Misriyat, tt, h.410, lihat juga Majduddin Muhammad bin Ya"qub al-Fairuz Abadi, al-Qâmus al- Muhîth, Juz I, Beirut: Mu"assasah Al-Risalah. 2005, h.620. 41 Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996, h.25
pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut "Ali Hasaballah, mengamati ada 2 metode pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli dalam menjalankan istinbath, yaitu via kaidah-kaidah kebahasaan yakni suatu hukum yang mengistinbathkan hukum untuk mengambil suatu tinjuan hukum dengan melalui segi lafadnya, sedangkan pemahaman maksud syariat suatu tinjuan untuk mengambil hukum dari segi yang berupa makna. Maka oleh sebab itu pendekatan antara lafad dan makna dengan cara penarikan hukum dan nash dengan melalui dua macam pendekatan itu dengan sebuah pendekatan makna yang berdekatan dengan lafad.42 Tujuan istinbath hukum ialah memilih hukum setiap perbuatan maupun perkataan mukallaf dengan menempatkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita bisa memahami hukum-hukum syara" yang ditunjuk oleh nash, mendapati sumber hukum yang kuat apabila terjadi konflik antara dua buah sumber hukum serta mengetahui diskrepansi pendapat para pakar fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu . jikalau satu orang pakar fiqh menetapkan hukum syari`ah atas kegiatan satu orang mukallaf, ia sesungguhnya telah mengistinbathkan hukum dengan sumber hukum 42 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 110-118. 27
yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh pakar ushul fiqh.43 Artinya, Hukum Islam atau fikih yang sudah seharusnya bergerak bersama dengan perkembangan masyarakat, Menurut Muhammad "Abed al-Jabiri dalam Takwin al-aql al-Araby dan "Bunyah al`Aql al-Arabi" bahwa dalam pemikiran Islam berlandaskan kepada tiga metode, yaitu bayani, irfani dan burhani yang dikutip Muhammad Sauqi dalam Disertasinya "Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Kitab-Kitab Fikih Ulama Banjar Abad XVIII, XIX Dan XX Masehi". 44 Ushûl al-fiqh merupakan salah satu jenis pendekatan metodologi yang digunakan dalam studi hukum Islam termasuk (hukum Nikah). Ketika ada masalah pernikahan maka sumber Syariah yang digunakan adalah Quran, hadis, ijma", qiyas serta menggunakan akal sehat (ra"yu) untuk mencari solusi masalah pernikahan tetapi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu menurut Muhammad "Abed al-Jabiri 45dalam Takwin al-aql al-Araby dan"Bunyah 43 Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh "ala-Madzahib al-Arba"ah, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th, h. 25. 44 Sauqi, Muhammad, 2022, Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Kitab-Kitab Fikih Ulama Banjar Abad XVIII, XIX Dan XX Masehi" Disertasi. 45 Muhammad Abed al-Jabiri adalah seorang filusuf Arab kontemporer yang lahir di kota Feji (Fekik), Maroko, pada tahun 27 Desember 1936 dan meninggal 3 Mei 2010. Pendidikannya dimulai dari tingkat Ibtidaiyyah di madrasah Burrah Wataniyyah, yang merupakan sekolah agama swasta yang didirikan oleh oposisi kemerdekaan. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di sekolah menegah dari tahun 1951-1953 di Casablanca dan memperoleh Diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka. Sejak awal al-Jabiri telah tekun mempelajari filsafat. Pendidikan filsafatnya dimulai tahun 1958 di Universitas Damaskus Syiria. Al-jabiri tidak bertahan lama di universitas ini. Setahun kemudian dia berpindah ke Universitas Rabat yang baru didirikan. Kemudian dia menyelesaikan program Masternya pada tahun 1967 dengan tesis Falasafah al-Tarikh Inda Ibn Khaldun dan gelar doktornya diperoleh juga di Universitas Muhammad V 28
al`Aql al-Arabi" bahwa dalam pemikiran Islam berlandaskan kepada tiga metode, yaitu bayani, irfani dan burhani. Masing-masing displin ilmu itu terbentuk dari satu sistem kesatuan bahasa yang mengikat basis-basis penalaranya. b. Pendekatan Bayani. a). Metode bayani ini dapat dipahami dari tiga segi, yaitu segi aktivitas pengetahuan, dirkusus pengetahuan dan sistem pengetahuan. 46 Dalam sejak munculnya pengaruh Islam. Sedangkan proses peletakan aturan- aturan penafsiran bayani dilakukan oleh imam asy-Syafi"i. Menurut Abed al- Jabiri, bayani bekerja menggunakan mekanisme yang sama berangkat dari dikotomi antara lafadz atau al-makna, al-ashl atau al-far" dan al-jauhar atau al-ardl. sejarahnya, metode bayani sudah dimulai b). Metode Burhani Metode burhani berarti faktor yang tentu serta jelas. Dalam pengertian yang kecil, burhani yakni aktivitas pikir guna menetapkan kebenaran pernyataan melalui metode penalaran. sementara itu dalam pengertian yang luas, burhani yakni tiap-tiap aktivitas pikir untuk menetapkan kebenaran pernyataan. Sebagai aktivitas pengetahuan. Burhani beragumentasi secara deduktif. Menurut Abed al-jabiri, burhani adalah kerangka berpikir yang bukan berdasarkan teks suci atau pengalaman spiritual, tetapi pada koherensi logis. Kebenaran metodologi spekulatif ini persis seperti yang ditunjukkan oleh metode ilmiah Yunani yang murni berdasarkan kerja empiris. Kebenaran harus dibuktikan secara Rabat, Maroko, tahun 1970. Lihat : Arini Izzati Khairina, Kritik Epistimologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri, El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Volume 4, No. 1, (2016), h. 107, Lihat juga : Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," Syi"ar 18, no. 1 (2018). h. 2. 46 Menurut al-Jabiri, bahasa bukan sekedar berfungsi sebagai alat komunikasi atau sarana berpikir, tetapi lebih dari itu adalah suatu wadah yang membatasi ruang lingkup pemikiran. Sistem bahasa yang semacam itu tampak jelas dimasa tadwin, dimana terjadi pembakuan dan kodifikasi bahasa Arab dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa resmi dan ilmiah, pembakuan ini dilakukan oleh al- Khalil ibn Ahmad al-Farahidi dan sibawaih. Dari situ, lebih lanjut al-Jabiri, ditemukan konsep-konsep seperti "tasbih" (emulasi) dan "qiyas" (analogi) yang lazim dipakai dalam menyususn bentuk-bentuk kata dari kalimat, termasuk keindahan bahasa. Lebih lanjut. lihat Muhammad Abed al- Jabiri, Post Tradisionalisme Islam, Yogyakarta: LKiS, 2000. h.39 29
empiris dan diakui atas dasar penalaran yang logis. Metode Burhani mampu menyusun metode kerja ilmiah dan dapat menghasilkan banyak ilmu teoritis dan praktis seperti: ilmu biologi, fisika, astronomi, geologi bahkan ekonomi, pertanian dan pertambangan, termasuk realitas alam, sosial, kemanusiaan dan agama. Ilmu yang muncul dari epistemologi Burhani disebut ilmu al-hushuli, yaitu ilmu yang di konseptualisasikan, disusun, dan di sistematisasikan hanya melalui premis-premis logis (al-mantiq al-ilmi). c). Metode ilmu pengetahuan dan hikmah, kemudian kata ini lebih dikenal dalam istilah gaib dengan istilah ma'rifah yang artinya ilmu tentang Tuhan. Zunun al-Misri membagi ilmu menjadi tiga bagian, pertama ilmu tauhid, khusus untuk mukmin yang ikhlas. Kedua, ilmu al Hujjah wa al-bayyan (argumentasi dan logika) khusus untuk para ahli hukum, ahli bahasa dan ulama yang ikhlas. Majestic al-Wahdaniyah (Kualitas Keesaan) Ketiga jenis ilmu ini dimiliki oleh para wali Allah yang tulus yang bersaksi kepada Allah dengan hati mereka agar kebenaran tampak kepada mereka, meskipun orang awam tidak dapat melihatnya. Metode bayani memiliki konsep al-lafz al-ma'na dan kemudian dalam irfani terdapat konsep al-azhar al-batin. irfani. Sebagaimana dijelaskan al-jabiri, irfaniyyun dunia Islam memiliki konsep dzahir dan batin, dan istilah-istilah ini menjadi dasar cara berpikir tentang dunia dan segala sesuatu. Model sistem mental yang mereka gunakan adalah dari dalam ke luar. Bagi mereka pikiran adalah sumber pengetahuan karena pikiran adalah inti dari semua pengetahuan. Adapun aspek terpenting dari kajian istinbath adalah mengetahui teknik penarikan kesimpulan hukum syara" atas perbuatan mukallaf dari sumber tasyri"47 irfani berasal dari kata arafah yang artinya c. Pendekatan Qiyasi/Ta'lili. Pendekatan qiyasi/ta"lili menurut ahli ushul fiqh adalah menyamakan sesuatu kasus hukum yang tidak ada ketetapan hukumnya dengan suatu kasus hukum yang telah ada teks hukumnya karena kesamaan "illat hukum keduanya. 48 Sedangkan "illat adalah suatu alasan yang jelas dan pasti serta dapat digunakan 47 Muhammad, `Abed Al-Jabiri,. Bunyah Al`Aql Al-Arabi. Beirut: al-Markaz al- Tsaqafi al-Arabi, 1991.h. 271. 48 Nuri Aslam Dkk, "Mazhab Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Kontemporer," Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 1 (2022). h. 4. 30
sebagai dasar hukum.49 Oleh karena itu metode ta"ili menjadi bagian dari metode qiyas.50 Berdasarkan definisi ini maka terdapat empat unsur asas dalam qiyas yaitu, pertama, kasus baru (furu") yang memerlukan penyelesaian hukum. Kedua, kasus asal (ashl) yang ada dalam sumber-sumber utama al-Qur`an, sunnah dan ijma". Ketiga, alasan ("illat) yaitu sifat umum yang ada kasus baru dan kasus asal. Keempat, hukum yang dinisbahkan antara kasus lama dan kasus baru. 51 Metode qiyasi merupakan topik dalam ushul fiqh yang paling banyak diberi penjelasan secara luas karena peristiwa dan permasalahan hukum senantiasa berkembang tanpa dan semuanya memerlukan ketetapan hukum Allah SWT yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam maka cara yang sesuai adalah metode qiyas. 52 Tingkatan qiyas ada dibawah quran, hadis dan ijma". Meskipun begitu, terdapat sebagian ulama yang menolak menetapkan hukum dengan qiyas, akan tetapi mayoritas ulama sunni tetap menerima kekuatan qiyas sebagai salah satu sumber hukum.53 49 Abd. Karim Zaydan menyatakan bahwa 'illat Muhammad Abu Zahrah, Ushûl Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, h. 365 50 Menurut ahli ushul fiqh adalah menyamakan sesuatu kasus hukum yang tidak ada ketetapan hukumnya dengan suatu kasus hukum yang telah ada teks hukumnya karena kesamaan "illat hukum keduanya. Ibn Qudamah Al-Maqdisi, "Rawadah Al-Nazir Wa Junnah al-Manazir Fi Ushul al-Figh," in Jilid II Riyadh: Matba"ah as-Salfiyyah, 1920. h. 227 51 Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UI-Press, 2011, h. 41. 52 Imam al-Haramayn "Abd Malik Abu al-Ma"ali Al-Juwayni, Al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Ansar, 1980, h. 90. 53 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, 1997, h. 747. 31
32 d. Pendekatan Istishlahi Pendekatan istishlahi yaitu teknik penemuan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh nash. tetapi teknik ini lebih menekankan pada pandangan maslahat secara langsung. 54 tersebut yaitu untuk merealisasikan faedah , menyangkal mudarat dan meniadakan kesulitan bagi manusia. 55 Al-Ghazali memberikan syarat agar maslahat dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum adalah berupa kemaslahatan dharuriyat. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu kemaslahatan, perlu dikaji besarnya kebutuhan, serta apakah mengancam keberadaan lima bagian dasar kemaslahatan itu atau tidak. Selain itu, kemaslahatannya bersifat qath'i. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan dengan kemaslahatan dianggap sebagai kemaslahatan dan bukan hanya dugaan (zhanni). 56 Ishtislahi Jika ditelaah secara obyektif sekarang, Ishtislahi tidak bisa diabaikan sebagai sumber hukum Islam. Karena kenyataan telah menunjukkan bahwa kemaslahatan manusia akan terus meningkat dan berkembang seiring dengan evolusi tuntutan manusia. Sementara itu, teks Quran 54 Secara etimologi, definisi istishlahi adalah menuntut perbaikan. Dari segi terminologi, para ushuliyyin menggambarkan istishlahi sebagai metode untuk menemukan hukum dalam keadaan yang hukumnya tidak ditentukan oleh nash dan ijma berdasarkan al- mashlahat. Abd. Wahab Khallaf, Mashadir Al-Tasyri" al-Islami Fima La Nash Fihi, Kuwait: Daar Al-Qalam, 1993.h. 85 55 Umar Syihab, Kontekstualitas Al-Qur"an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Qur"an, Jakarta: Penamadani, 2008, h. 346 56 Al-Ghazali, Al-Mustashfa Fi "Ilmi al-Ushul, 1997, h. 421
33 dan hadis sangat dibatasi. Perubahan status dan kondisi masyarakat secara berkala berdampak pada semakin rumitnya tantangan eksistensi manusia dan mengubah struktur keinginan dan keuntungannya, yang berdampak pada penegakan hukum. 57 Maslahat sering digunakan oleh para ulama sebagai cara untuk menentukan hukum dalam menanggapi masalah yang muncul baik yang bersifat umum maupun khusus. 58 Sedangkan yang termasuk kategori metode istishlahi adalah al-Istihsan, 59 al-Maslahah Mursalah,60 al-Istishhab,61 al-"Urf.62 57 Syihab, Kontekstualitas Al-Qur"an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al- Qur"an..., h. 347- 58 Tarmizi, "The Concept Of Maslahah According To Imam Al-Gazali," Jurnal Al- Dustur 3, no. 1 (2020). h. 68. 59 Al-Istihsan menurut terminologi ulama" ushul adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan kias yang nyata kepada kias yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu. Pada hakikatnya istihsan bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri. Bahkan istihsan mereka menganggapnya sebagai pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan se enakknya sendiri. Diantara tokohnya adalah imam syafi"i. Sedangkan kelompok yang berhujjah dengan istihsan adalah mayoritas hanafi. Lihat: nailul huda darul azka, Lubb Al- Ushul Kajian Dan Intisari Dua Ushul, lirboyo: santri salaf press, 2014).h. 592 sebagian ulama mujtahid mengingkari kebenaran 60 Al-Maslahah al-mursalah menurut istilah ulama ushul adalah penerapan suatu hukum untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan. Kemaslahatan maju seiring dengan kemajiuan peradaban dan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan. Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syar"i tidak menetapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara" tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut almaslahah mursalah seperti kemaslahatan adanya bukti resmi perkawinan, kontrak jual beli, kemaslahatan adanya penjara, atau pencetak uang, atau pajak dan lain-lain. Khallaf, Ilm Ushul Al-Fiqh. h.110. 61 Al-Istish-hab adalah dalil yang digunakan oleh mujtahid dalam upaya mengetahui hukum atas suatau masalah. Ini adalah suatu metode pengabilan dalil yang menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam semua bentuk perbuatan dan ketetapan hukum mereka. Barangsiapa mengetahui seseorang hidup maka dihukumi dengan hidupnya sampai ada dalil atas kematiannya. Ulama hanafiah menetapkan bahwa istishhab adalah hujjah untuk menolak, bukan untuk menetapkan karana istishhab adalah untuk
Penulis berpendapat bahwa tujuan disyaratkannya sifat adil bagi seorang saksi dalam akad perkawinan yaitu biar tidak terjadi hal -hal yang dikhawatirkan jika terdapat permasalahan dalam akad nikah itu. Hal-hal yang ditujukan seperti tidak diakuinya seorang anak dari hasil perkawinan oleh suami maupun istri dengan berbagai jenis alasan. Memang hal tersebut masih merupakan kekhawatiran, tapi hukum yang disyari`atkan oleh Allah itu bertujuan demi kemaslahatan serta menyanggah kemafsadatan. Meskipun dalam kaidah fikih sendiri selaku ikhtilaf ulama mana yang didahulukan apakan mencari kemaslahatankah yang didahulukan ataukah menyanggah kemafsadatan. Langkah-langkah yang penulis lakukan untuk menganalisa metode istinbath menyangkut pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya terhadap ketentuan syarat adil bagi saksi, yaitu: 1). Langkah pertama, penulis temukan 5 (lima) pandangan kepala KUA se- Kota Palangka Raya, yang berhubungan dengan topik masalah. 2). Langka kedua, menggunakan pendekatan bayani, penulis menganalisis teks Quran, hadis maupun pendapat ulama yang menjadi referensi dalam kitab-kitab dari berbagai perspektif. melestarikan hukum yang telah ada dan menolak sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menunjukkan tetapnya perbedaan itu. Lihat Khallaf, Ilm Ushul Al-Fiqh..., h.124. 62 Al-Urf adalah apa saja yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan dan pantangan-pantangan yang disebut juga adat. Urf ada dua macam : Pertama Urf yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dalil syara", tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban seperti adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar kepada calon istrinya baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar. Kedua, Urf yang rusak adalah kebiasaan yang dikauka oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara" seperti kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian. Lihat Ibid, h. 117. 34
35 3). Langkah ketiga, menggunakan pendekatan qiyasi, penulis mengambil kesimpulan hukum dari nash baik Quran, hadis maupun qaul ulama dengan pertimbangan illat (alasan) ditetapkannya suatu hukum tersebut. Kemudian diambil sebagai bahan perbandingan (miqyas) bagi ketentuan syarat saksi adil. 4). Langkah keempat, menggunakan pendekatan istishlahi, dengan mempertimbangkan aspek maslahat melalui tiga kriteria yaitu, pertama, penetapan maslahat benar-benar nyata, bukan maslahat yang bersifat dugaan semata (wahmiah). Kedua, mashlahat harus menguntungkan bagi mayoritas umat dan bukan berdasar pada kepentingan minoritas. Ketiga, Pembentukan hukum bagi maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma" yang sharih. 3. Teori Keadilan a. Pengertian Keadilan Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.
Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.63 Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.64 Kata adil dalam Ensiklopedia Al-Quran diambil dari bahasa Arab yakni "adl, adalah bentuk maṣdar dari kata kerja "adala- ya"dilu-"adlan-wa "udulan- wa "adalatan. Kata kerja ini berakar dari huruf-huruf "ain, dal, lam, yang makna pokoknya adalah al-istiwa (keadaan lurus) dan al-i"wijaj (keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni "lurus atau sama" dan "bengkok atau berbeda.65 Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan 63 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85. 64 E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas, 2007, h. 96. 65 Tim Penyusun, Ensiklopedia Al-Qur"an: Kajian Kosakata, Jakarta: Lentera Hati, 2007,h. 5. 36
(virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". 66 Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".67 Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.68 b. Teori Keadilan dalam Islam Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Keadilan bersumber dari bahasa arab "adl" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Kadilan mencakup keseimbangan antara hak serta kewajiban dan keserasian dengan sesama. Menurut istilah adil merupakan sama, setimbang, balance serta sikap perhatian kepada hak-hak orang lain serta jujur. penggunaan arti pada perseorangan individu secara fisik adil artinya " tubuh yang seimbang , dalam 66 John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3. 67 Thomas Nagel, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs, 2005, Page 113. 68 Wikipedia Indonesia, Keadilan, Diakses pada Tanggal 25 Juli 2022. 37
38 konteks keluarga yaitu tindakan serta atensi yang seimbang untuk anggotanya, sikap dalam muamalah, menuntaskan sengketa atau perdebatan." Intinya keadilan itu berlaku dalam konteks perseorangan, keluarga serta sosial (muamalah, pergaulan serta bernegara ). Dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil serta bertujuan menciptakan keadilan sosial. Keadilan memiliki beberapa makna ialah : 1) Adil berarti sama, yang berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya; 2) Adil berarti seimbang; 3) Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hakhak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai wadh al-syai" fi mahallihi (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah zalim, yaitu wadh" al- syai" fi ghairi mahallihi (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya); 4) Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan- Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat
39 meraihnya. Allah disebut qaa"iman bi al qisth (yang menegakkan keadilan). Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah maslahah. Istilah maslahah dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu maslahah mursalah dan maslahah sebagai al-maqasidal-syariyyah. Maslahah menurut pengertian pertama (maslahaHmursalah) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. MaslahaHmursalah sebagai sebuah metode penggalian hukum mula-mula diasosiasikan dengan mazhab Maliki, tetapi pada perkembangannya metode maslahah digunakan secara luas untuk memecakhan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk eksplisitnya dari Al-Qur"an dan sunnah. Pengertian maslahah sebagai maqasidal-syari"ah dikembangkan oleh Aljuwayni, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Al-Ghazali dan mencapai puncaknya dalam pemikiran Al-Syatibi. Maslahah dalam pengertian maqasidalsyari"ah menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat mendasar, sekunder, dan suplementer. Kepentingan manusia yang bersifat mendasar tercakup dalam al-kulliyahal-khamsah, yaitu memelihara agama, memelihara
jiwa, memelihara keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan memelihara jiwa. Rumusan di atas dipandang berasal dari inti sari ajaran hukum Islam. (Muhammad Khalid Masud). Hubungan antara maslahah dan keadilan memang tidak mudah dipahami apabila aspek tersebut tidak dihubungkan melalui aspek teologis dalam membangun paradigma hukum Islam. Kalangan Mu"tazilah mengajarkan kebaikan umum sebagai inti ajaran hukum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan dan maslahah sekaligus. Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu yang terkandung dalam hukum Islam, keadilan sebagai pembahasan hukum akan sulit dijumpai dalam kitab-kitab ushulfiqh. Ushulfiqh (yurisprudensi Islam) memberikan petunjuk mengenai hubungan Tuhan dengan manusia, posisi Tuhan sebagai pemberi hukum dan sebagai kaedah yang menjabarkan bagaimana kehendak Tuhan dalam Al-Qur"an dan penjelasan Nabi dipahami. Keadilan dalam penjelasan di atas termasuk dalam kategori hukum substantif. Keadilan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum dan kebenaran. Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, dimana hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal, yaitu sebagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan/majikan. Kekuasaan hukum mutlak di tangan Tuhan karena satusatunya Hakim (pembuat hukum) yang diakui dalam hukum Islam hanyalah Allah. Allah sebagai Maha Adil dan Maha Benar lebih 40
41 mengetahui kebenaran dan keadilan yang hakiki. Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugrahkan Tuhan melalui proses ijtihad. Ijtihad melibatkan upaya penalaran terhadap ukuran- ukuran kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Ra"yu (ijma, qiyas, ihtihsan dan lainlain) adalah salah satu bentuk ijtihad dengan menggunakan penalaran akal, meskipun Nash (Al-Qur"an dan Hadist) tetap menjadi referensi dan rujukan. Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk menemukan satu kasus yang tidak diterangkan oleh firman Allah atau sabda Nabi. Dengan cara itu, hukum Islam berkembang dan menjangkau kasus-kasus yang lebih luas melalui metode ijtihad. Teori- teori hukum memang tidak memilah secara tegas antara hukum positif dan moralitas.69 Kepercayaan kepada Tuhan mengandung unsur hukum, berupa perintah dan larangan yang terejawantahkan dalam al-ahkamal- khamsah.70 Keadilan dapat diketahui melalui kehendak Tuhan karena Tuhanlah sumber kebenaran. Gagasan keadilan dalam hukum Islam mempresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dan kebenaran. Penjelasan Rosen 71 terhadap keadilan dalam hukum Islam adalah penjelasan terbaik terhadap keadilan dalam praktek hukum 69 Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1969. Pagge, 132. 70 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Dar Al- Fikr, Beirut, 1978, h. 105-112. 71 Lawrence Rosen, The Anthropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society, CambridgeUniversity Press, New York, 1989, Page 155-157
42 Islam. Hasil penelitian Rosen di Maroko dan kajiannya terhadap literatur-literatur hukum Islam membuatnya menyimpulkan bahwa keadilan dalam masyarakat Muslim dipahami dalam tiga pengertian. Pertama, hubungan antara Tuhan dan manusia bersifat resiprokal. 72 keadilan ada ketika hubungan timbal balik membimbing semua interaksi. Kedua, keadilan merupakan proses dan hasil dari penyamaan entitas-entitas yang sama. Keadilan sebagai penyamaan mengisyaratkan pemahaman bahwa nalar dan pengalaman harus digunakan untuk mengkalkulasi persamaanpersamaan. Proses semacam itu tampak dalam qiyas. 73 Ketiga, karena hubungan-hubungan manusia bersifat kompleks, keadilan harus dipahami melalui Undang-Undangnya yang beragam, bukan sebagai sebuah prinsip yang abstrak.74 بَِّّؼِٔ َ هاللّٰ َِّْا ۗ ِيْذَؼٌْبِث ا ُُّْٛى ْذَر َْْا ِطبٌَّٕا َْٓ١َث ُُْز َّْىَد اَرِا َٚ ۙبٍََِْٙ٘ا ٰٝٓ ۞ ٌِٰا ِذ ٰٕ َِٰ ْلَا اُّٚد َؤُر َْْا ُُْو ُشُِْأَ٠ َ هاللّٰ َِّْا هاللّٰ َِّْا ۗ ِٖٗث ُُْىُظِؼَ٠ ا ًشْ١ ِظَث ۢبًؼْ١ َِّع َْبَو َ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. an-Nisaa (4): 58).75 72 Resiprokal Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Bersifat Saling Berbalasan 73 Lawrence Rosen, The Anthropology of,...h. 52. 74 Ibid, h. 155 75 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Jakarta: CV, Nadalana, 2012, h. 113.
43 Terdapat juga dalam Al-Qur"an Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu. ا ٌَْٛا َِٚا ُُْىِغُفَْٔا ٰٝٓ ٍَٰػ ٌَْٛ َٚ ِ ٍَْٛر ِْْا َٚ ۚ ا ٌُِْٛذْؼَر َْْا ٜ ٰٓ ِلِلّ َءۤاَذَُٙش ِظْغِمٌْبِث َْٓ١ ِِا ََّٛل ا ُْٛٔ ُْٛو ا َُِْٰٕٛا َْٓ٠ِزٌَّا بَُّٙ٠َبٰٓ ٰ٠ ٌَْٰٛٙا اُٛؼِجَّزَر َلََف ۗبَِِّٙث ٌٰٝ َْٚا ُ َف ا ًشْ١ِمَف َْٚا بًّ١َِٕغ ُْٓىَّ٠ ا ًشْ١ِجَخ َْ ٍَُّْْٛؼَر بَِّث ْلَا َٚ ِْٓ٠َذٌِ هاللّٰ َِّْبَف ا ُْٛض ِشْؼُر َْٚا ا ٰٓ ِْْا ۚ َْٓ١ِث َشْلَ َْبَو َ ه هلِلّب ۞ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Qs. an- Nisaa (4): 135).76 Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur"an Surat As-Syuura (42) ayat 15, yakni. ٍتٰزِو ِلَ ُد ْش ُِِا َٚ ۚ َ َيِذْػ ِْٗ١ٌَِا َٚۚ بََْٕٕ١َث ُغَّْجَ٠ ُ َاللّٰ َُُْ٘ءۤا ََْٛ٘ا ْغِجَّزَر َلَ َٚ ۚ هاللّٰ َي َضَْٔا ٰٓبَِّث ُذَِْٰٕا ًُْل َٚ ۚ َد ْش ُِِا ٰٓبََّو ُِْمَزْعا َٚۚ ُعْدبَف َهٌِٰزٍَِف َاللّٰ ۗ ُُْىَْٕ١َث ۗ ُشْ١ ِظٌَّْا ْٓ ِِ ُ ۗ ُُْىَْٕ١َث َٚ بََْٕٕ١َث َخَّجُد َلَ ۗ ُُْىٌُبَّْػَا ُُْىٌَ َٚ بٌَُٕبَّْػَا ٰٓبٌََٕ ۗ ُُْىُّث َس َٚ بَُّٕث َس ُ ۞ ه Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah diperintahkan (beriman kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, "Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali." (QS. As-Syuura (42):15).77 dan berdakwah) sebagaimana 76 Ibid, h. 114. 77 Ibid, h. 695.
44 Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam A1- Qur"an Surat al-Maidah (5) ayat 8, yakni. ۗا ٌُْٛ ِذْػِاۗ ا ٌُِْٛذْؼَر َّلََا ٰٝٓ ٍَٰػ ٍَ َْٛل ُْٰبََٕش ُُْىََِّٕ ِشْجَ٠ َلَ َٚ ِۖ ِظْغِمٌْبِث َءۤاَذَُٙش ِ ٌشْ١ِجَخ َ ۞َْ ٍَُّْْٛؼَر بَِّث ۢ ا َُِْٰٕٛا َْٓ٠ِزٌَّا بَُّٙ٠َبٰٓ ٰ٠ هاللّٰ اُٛمَّرا َٚ ِٜۖ ْٰٛمَّزٌٍِ ُة َشْلَا َُٛ٘ ِلِلّ َْٓ١ ِِا ََّٛل ا ُْٛٔ ُْٛو هاللّٰ َِّْاۗ َ ه Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5) ayat 8).78 Syekh Al-"Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya, "Fatḥ al-Qarῑb Al-Mujib", mengatakan bahwa adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut syara" adalah watak/tabiat dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah. 79 Syekh Al-"Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi berpendapat ada lima syarat sifat adil : a. Menjauhi melakukan setiap dosa-dosa besar, seperti berzina dan membunuh orang lain tanpa hak; b. Menjauhi melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus; c. Dapat menjaga keimananya dan tidak berbuat bid"ah yang dapat membawa kepada fasik dan kufur; d. Menahan amarahnya dari perbuatan yang tercela; e. Dapat menjaga harga diri dan kehormatannya. 78 Ibid, h. 144. 79 Syekh Al-"Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fatḥ al-Qarῑb Al-Mujib, terj. Abu Hazim Mubarok, Kediri: Mukjizat, 2012, h. 303.
45 Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil adil bermakna empat hal; pertama, dikenal dalam keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif relevan dengan melalui penentuan keseimbangan yang menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.80 ۞ ۙ َْا َضْ١ ٌِّْا َغَض َٚ َٚ بََٙؼَف َس َءۤبََّّغٌا َٚ Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) (QS. Ar-RaHman 55:7).81 Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarakjarak diukur dengan cara yang sangat cermat. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk 80 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam, Mizan, Bandung, 1995, h..53-58. 81 Ibid, h. 773.
menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi. Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur"an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.82 Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).83 Berbicara mengenai sifat adil bagi seorang saksi nikah, Soemiyati dalam bukunya "Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang 82 AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, PLP2M, Yogyakarta, 1987, h. 1. 83 Madjid Khadduri, Teologi Keadilan (Perspektf Islam), Risalah Gusti, Surabaya, 1999, h.119-201. 46
Perkawinan", mengatakan bahwa: Adil adalah orang yang beragama, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Hanafi, saksi tidak harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah.84 C. Kajian Konsep 1. Konsep Saksi Nikah a. Pengertian Saksi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Saksi memiliki arti yaitu: 1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); 2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; 3) orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; 4) keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; 5) bukti kebenaran; 6) orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.85 Saksi menurut etimologi (bahasa) dalam bahasa Arab dikenal dengan ذ٘بش yang berbentuk isim fa"il. Kata tersebut berasal dari masdar حدبٙش\ دٛٙش akar katanya adalah yang menurut bahasa menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberi kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi. Kata Asy-syahadah berasal dari kata al-musyahadah yang berarti al- muayanah (melihat dengan mata). Karena, orang yang bersaksi (syahid) memberitahukan apa yang ia saksikan dan ia lihat. دٛٙش
ذٙش٠ - ذٙش 84 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentangPerkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1986, h.51. 85 on line 17 Nopember 2021. 47 taat
Maknanya adalah pemberitahuan tentang apa yang diketahui dengan lafal asyhadu (saya bersaksi) atau syahadtu (saya telah bersaksi).86 Secara terminology (sebutan), al-Jauhari dalam ash-shihah mengatakan kalau syahadah berarti "keterangan yang pasti". Sedangkan Syahid, orang yang bawa serta mengantarkan keterangan yang pasti, ia menyaksikan sesuatu yang luput dari atensi orang lain.87 Dalam kamus istilah fiqih saksi merupakan orang ataupun orang- orang yang mengemukakan keterangan buat menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah bernilai sekali, terlebih ada kebiasaan di dalam masyarakat kalau perbuatan- perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat. 88 Lebih lanjut Ibnu Elmi mendefenisikan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau pernyataan yang pasti karena orang tersebut mengetahui kejadian yang sebenarnya, sehingga nilai kesaksian yang diberikan pun dapat dijadikan sebagai keterangan yang kuat".89 Saksi Pernikahan juga dapat diartikan sebagai alat bukti, yang dapat menghilangkan keraguan terhadap akad nikah. Demikian pula 86 Nur Djaman, Fiqih Munakahat, Semarang: Dina Utama, 2012, h. 28. Lihat Pula. Sulaiman Al- Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Beirut Publishing, 2018, h.893. 87 Ibid, h, 28. 88 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi"ah (eds), Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010, h, 306. 89 As Pelu, Ibnu dan Abdul Helim, Konsep Lesaksian, Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Islam, Malang: Setara Pers, 2015, h. 8. 48
49 keraguan masyarakat dibuktikan telah terjadi akad nikah, dan adanya saksi-saksi nikah menguatkan hal tersebut.90 Jadi, saksi pernikahan adalah orang yang melihat, mengetahui atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa-peristiwa akad yang menghalalkan pergaulan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan. b. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Saksi Serta Kedudukan Saksi Kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dan menjadi penentu sah tidaknya akad nikah yang dilaksanakan, untuk itu ada beberapa dalil yang mengharuskan adanya saksi pernikahan, walaupun sebenarnya Al-Qur`an tidak menerangkan secara langsung tentang keharusan adanya saksi dalam pernikahan, namun banyak dalil Al-Qur`an yang dapat dijadikan dasar betapa pentingnya kehadiran saksi yang salah satunya adalah nikah, firman Allah SWT. . ءاۤ َذَُّٙشٌا َٓ ِِ َْ َْٛض ْشَر َّّْٓ ِِ ِٰٓرَا َشِْا َّٚ ًٌُج َشَف ِْٓ١ٍَُج َس بَٔ ُْٛىَ٠ ٌَُّْ ِْْبَف ۚ ُُْىٌِبَج ِ ّس ْٓ ِِ ِْٓ٠َذْ١َِٙش ا ُْٚذِْٙشَزْعا َٚ ۞ Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. QS al-baqarah 2: 282).91 Adapun dasar hukum dari hadis Nabi yang diriwayatkan 90 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: al-Ma"arif, 2017, h, 27. 91 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan ..., h. 59.
50 َْٓػ َحَدبَزَل َْٓػ ٍذ١ِؼَع َْٓػ ٍَْٝػَ ِشْ١َغِث ََُّٓٙغُفَْٔأ َٓ ْذِىُْٕ٠ ِٟر َّلٌَا بَ٠بَغَجٌْا َيبَل ٍَََُّع َٚ ِْٗ١ٍََػ ُ ْلأا ُذْجَػ بََٕصَّذَد ُّٞ ِشْظَجٌْا ٍدبََّّد ُْٓث ُفُعُٛ٠ بََٕصَّذَد : َّاللّٰ ٍََّٝط َِّٟجٌَّٕا ََّْأٍعبَّجَػ ٕٕٔٓ ٞزِشزٌا ٕٓع ِْٓثا َْٓػ ٍذْ٠ َص ِْٓث ِشِثبَج ّ١َث ٍخَِٕ Sunan Tirmidzi 1022: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hammad Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Wanita-wanita pezina ialah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya bayyinah (yaitu wali atau saksi).92 Hadis di atas menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah jika tidak dihadiri oleh saksi. Kalau dibaca sejarah, praktek ini berlaku di kalangan sahabat Nabi SAW dan para Tabi"in. Mereka mengatakan bahwa pernikahan tanpa saksi tidak sah. Saksi di isyaratkan dalam akad nikah disebabkan mempunyai fungsi penting yakni guna untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, juga untuk menggapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah. Adapun syarat pada dua orang saksi, antara lain: Islam, baligh, berakal, laki-laki, dua orang, merdeka, mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, dan tidak tuna rungu atau tuli dan adil. Maka tidak sah orang fasik sebagai saksi nikah.93 Selanjutnya Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah nya mengatakan bahwa kehadiran saksi dalam pernikahan adalah suatu syarat, selain itu juga disyaratkan berakal, baligh, mendengar dan memahami perkataan orang yang berakad. Maka tidak sah kesaksian 92 Hadits Soft.exe, online, 08 Pebruari 2022. 93 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab Al Nikah, Banjarmasin, Comdes Kalimantan, 2005, h. 28.
anak kecil, orang gila, orang tuli dan orang yang mabuk.94 AbdurraHman al Jaziri Kitab al Fiqh ala Madzahib al Arba"ah menambahkan syarat berkaitan dengan jenis kelamin, jumlah, status merdeka dan keadilan menyebutkan bahwa tidak sah nikah dengan kesaksian dua orang hamba sahaya, dua orang perempuan atau dua orang yang fasik.95 Hadirnya saksi pada waktu akad nikah sangat penting maknanya, sebab menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, dalam hal ini menyangkut kepentingan istri dan anak, tidak ada ruang bagi suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan persangkaan tidak baik, seperti kumpul kebo. Jadi dengan demikian kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Menurut mayoritas ulama, saksi nikah tidak termasuk rukun nikah, melainkan syarat sahnya nikah. Menurut pendapat mayoritas ulama, rukun nikah ada empat: a. shigat (ijab qobul), b. istri, c. suami, dan d. Wali.96 Saksi-saksi tersebut dikelompokkan sebagai syarat sah pernikahan sekaligus sebagai maskawin. Namun, ada sebagian fuqaha yang menganggap saksi sebagai rukun nikah. Dan pandangan terakhir inilah 94 Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, Kairo: Fath al Alam al "Arabi tt, h. 38. 95 Abdurrahman al Jaziri, kitabal fiqh "ala madzahib al Arba"ah, Beirut: Dar al Kitab Al alamiyah, juz.4, 2003, h. 23. 96 Wahbah, Al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz 7, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1989, Cet. ke-3, h, 36-37. 51
yang kemudian dianut oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). "Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah" (Pasal 24:1), maka, "Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. (Pasal 24:2)".97 Akibatnya, terlepas dari perbedaan pendapat antara saksi sebagai syarat pernikahan atau saksi sebagai rukun pernikahan, jelaslah bahwa saksi menempati posisi penting dalam akad nikah. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengumumkan pernikahan " (HR. إٍِٛػَأ ٌّٕا yang dilangsungkan, dengan ucapan: " AHmad).98 َحبىِ Hadits ini, memberi hikmah dari sebuah kesaksian adalah mengumumkan bahwa telah terjadi suatu pernikahan dan menegaskan kelanggengan suatu pernikahan di kemudian hari jika terjadi pembatalan pernikahan. c. Tujuan dan Hikmah Saksi dalam Perkawinan. Tujuan utama dari persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Serta hikmah disyaratkannya persaksian dalam akad nikah adalah memberi penekanan atau pengertian bahwa sesungguhnya pernikahan tersebut dan menunjukkannya kepada orang- orang demi menepis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua 97 Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Agama Islam, 2001. 98 Online, 09 Pebruari 2022. 52
mempelai. Juga sebabkan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian pernikahan tersebut dapat diarsipkan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat diperlukan.99 Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut. 1. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur maslahat dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya. 2. Persaksian mencegah tersebarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya. 3) Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan. Oleh karena itu, di antara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.100 2. Konsep Keadilan Saksi Nikah a. Indikator Keadilan Seorang Saksi Ibnu Hajr al-Haytami, dalam al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra "ala Mazhab al-Imam al-Syafi"i. Mazhab Asy-Syafi`iyah dan Al- Hanabilah meyebutkan ada dua jenis al-adalah yakni al-`adalah adz- dzhahiriyah (حش٘بظٌا خٌاذؼٌا) dan al-`adalah al-bathinah ( خٌاذؼٌا خٕطبجٌا) yang dijadikan sebagai syarat dalam saksi nikah adalah 99 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa ..., h.75. 100 Abdul Aziz Muhammad Azzam. Abdul wahhab Sayyed hawwas. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah,2015.h. 100. 53
syarat yang pertama, yaitu al-`adalah adz-dzahiriyah ( خٌاذؼٌا حش٘بظٌا) . 101 Maksud dari al-`adalah adz-dzhahiriyah ( حش٘بظٌا خٌاذؼٌا) adalah sifat secara lahiriyah yang biasa kelihatan atau nyata secara umum, tanpa harus memeriksa secara detail juga tanpa harus ada pernyataan tentang adil dari Lembaga seperti Pengadilan dan sebagainya. Misal, seseorang yang terlihat secara kasat mata atau lahiriyah sebagai seorang muslim taat menjalankan agama, tidak ada tanda-tanda yang membuat dia tertuduh sebagai seorang pelaku dosa besar. Sedangkan yang dimaksud dengan dan al-`adalah al- bathinah (خٕطبجٌا خٌاذؼٌا) adalah sifat-sifat yang dapat dilihat dengan meneliti seseorang, dimana seseorang secara diam-diam melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat al-`adalah al-bathinah ( خٌاذؼٌا خٕطبجٌا) Walaupun pada lahiriyahnya seseorang itu seperti baik, akan tetapi dibaliknya ada tersembunyi kebusukan atau kemaksiatan yang tidak Nampak dan tidak diketahui public, dengan demikian dikatakan tidak memenuhi syarat. Pendapat Mazhab Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah yang berasumsi bahwa tidak disyaratkannya saksi al-`adalah al-bathinah ( خٌاذؼٌا خٕطبجٌا), karena pada dasarnya setiap muslim merupakan orang yang 101 Ibn Hajr al-Haytami, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra "ala Mazhab al-Imam al-Syafi"i, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009, h.154. 54
55 memenuhi syarat adil, terkecuali jika ada bukti-bukti yang menggugurkan, akan tetapi tidak perlu untuk mengujinya dengan teori terbalik. b. Konsekuensi Seorang Saksi Setelah selesai akad nikah baru diketahui bahwa saksi fasik, ini tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena penilaian sifat adil dilihat pada keumuman sikapnya, bahwa dirinya bukan orang yang fasik. Meskipun sudah diketahui bahwa dia melakukan dosa besar.102 Syaikhul Islam menjelaskan bahwa kriteria adil dalam masalah saksi, kembali pada standar yang ada di masyarakat. jika seseorang itu masih dianggap sebagai orang baik-baik di mata masyarakatnya, maka dia layak untuk menjadi saksi, karena telah memenuhi kriteria adil di masyarakat tersebut, artinya bisa jadi dia pernah melakukan transaksi riba atau melakukan ghibah. Ini berdasarkan firman Allah: ِءاۤ َذَُّٙشٌا َٓ ِِ َْ َْٛض ْشَر َّّْٓ ِِ ِٰٓرَا َشِْا َّٚ ًٌُج َشَف ِْٓ١ٍَُج َس بَٔ ُْٛىَ٠ ٌَُّْ ِْْبَف ۚ ُُْىٌِبَج ِ ّس ْٓ ِِ ِْٓ٠َذْ١َِٙش ا ُْٚذِْٙشَزْعا َٚ ۞ Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada. (QS. Al-Baqarah: 282).103 Setelah menyebutkan ayat ini, Syaikhul Islam mengatakan: "Ayat ini menunjukkan bahwa diterima persaksian dalam masalah hak anak Adam dari orang yang mereka ridhai untuk menjadi saksi dalam interaksi di antara mereka, dan tidak harus melihat sifat adilnya. Mereka menerima urusan yang diamanahkan di antara sesama mereka. Selanjutnya beliau memberikan alasan, "Kriteria adil dalam setiap waktu, tempat, dan masyarakat berbeda-beda sesuai 102 Sayyid Sabiq, Fiqh al- Sunnah, ... h. 58. 103 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan ..., h. 59.
dengan keadaan mereka. Karena itu, saksi dalam setiap masyarakat adalah orang yang dianggap baik di tengah mereka. Meskipun andaikan di tempat lain, Kriteria adil berbeda lagi. Dengan keterangan ini, mendukung untuk ditegakkan hukum di tengah masyarakat. Karena jika yang boleh menjadi saksi dalam setiap masyarakat hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan semua yang haram, sebagaimana yang dulu ada di zaman sahabat, tentu syariat persaksian dalam setiap kasus tidak akan berjalan, semuanya atau umumnya. (al-Fatawa al-Kubro, 5:574).104 Syaikhul Islam berpendapat bahwa saksi yang adil dalam pernikahan adalah suatu persaksian yang diperuntukkan untuk interaksi sebuah amanah yang akan turun (pernikahan), dimana hal ini keadilan seorang saksi ditentukan oleh yang mereka sukai. Selanjutnya Syaikhul Islam juga berpendapat bahwa keadilan seorang saksi itu tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang ada, meskipun keadaan tersebut berbeda dengan keadaan yang ada di tempat lain. Namun jika yang diperuntukkan menjadi saksi adalah setiap masyarakat yang melakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti yang dilakukan pada zaman sahabat-sahabat Nabi, bukan tidak mungkin realisasi dari persaksian dalam pernikahan akan dianggap sulit dan tidak akan berjalan seperti semestinya. D. Kerangka Pikir 104 Online Senin 04 Maret 2022. 56
Sumber dari syariat Islam adalah Al-Qur`an dan yang berguna untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat yang mencakup segala aspek kehidupan, tanpa terkecuali masalah pernikahan. Prinsip pernikahan bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi guna memuaskan hawa nafsu, akan tetapi bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia penuh cinta kasih sayang dan untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut haruslah memenuhi rukun dan syarat, salah satunya saksi nikah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 26 bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat peristiwa nikah dilangsungkan.105 tidak adanya saksi nikah, maka salah satu syarat dari rukun nikah tidak terpenuhi yang berakibat hukum pernikahan tersebut tidak sah. Saksi pernikahan adalah orang adil yakni orang yang tidak berbuat kefasikan yaitu tidak terlihat melakukan dosa besar atau dosa kecil terus menerus. Dengan persyaratan tersebut maka dalam menetapkan saksi pernikahan harus hati-hati, karena tujuan disyaratkannya saksi adil adalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kaidah fikih dalam melihat pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya terhadap penjabaran makna dalam penentuan saksi nikah yang adil, juga dituntut untuk dapat 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26. 57
58 menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik itu menyangkut saksi, calon pengantin maupun syarat-syarat lain dan keputusannya itu mencerminkan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan kaidah: ِخَذٍَْظٌَّْبِث ٌط َُِْٕٛ ِخَّ١ِػا َّشٌا ٍََٝػ َِبَِ ِ ْلأا ُف ُّشَظَر Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.106 Dalam hal imam yang dimaksud adalah kepala KUA se-Kota Palangka Raya, karena masyarakat yang mengangkat dan mempercayai apa yang disampaikan dan diputuskan terhadap suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan. Maka jika menilik kaidah di atas, apa yang disampaikan ulama haruslah berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan orang banyak. Kaidah diatas berasal dari fatwa imam Asy-Syafi`i. ُِْ١ِزَ١ٌْا َٓ ِِ ّ ٌِِٝ ٌَْٛا ُخٌَ ِضَِْٕ ِخّ ِ١ِػ َّشٌا َٓ ِِ َِبَِ ِلَْا ُخٌَ ِضَِْٕ Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.107 Kaidah ini jelas memberi pemahaman bahwa seorang kepala KUA se- Kota Palangka Raya dibolehkan memberikan fatwa kedamaian dan kebaikan kepada umat untuk menimbulkan kemaslahatan. 106 online, 04 Januari 2022. 107 Abdul Mudjib. Kaidah-kaidah Ilmu...h, 61.
59 Penulis yakin kepala KUA se-Kota Palangka Raya memiliki kompetensi yang cukup untuk membua prosedur penentuan saksi adil juga menetapkan kriteria saksi adil nikah, walaupun tidak konkrit dan tegas, mengenai dasar hukum keberadaan saksi dalam akad nikah diatur dalam Al- Qur`an, Hadis Nabi, pendapat imam mazhab, dan para fuqaha serta KHI, PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Akan tetapi kriteria dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sewaktu menjadi saksi nikah salah satunya adil belum diatur dengan jelas, dan juga apakah saksi fasik berhak untuk menjadi saksi nikah. Tentunya ulama juga harus melihat realita sekarang bahwa menetapkan seorang fasik atau tidak adalah suatu yang sangat sulit untuk sekarang sebab manusia berkembang dengan pesat dan tidak bisa untuk menyelidiki atau mendatangi keluarga yang hendak melaksanakan pernikahan, ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi kepala KUA se-Kota Palangka Raya. Dengan demikian dalam penetapan saksi untuk pernikahan tentu ulama memiliki, atau mempunyai prosedur-prosedur bisa diterapkan dalam rangka menetapkan saksi adil, dengan berpedoman kepada pendapat-pendapat fuqaha (ahli hukum), agar penetapan tujuan dari hukum itu sendiri tercapai dan dapat diterima masyarakat. Adapun dalam penelitian ini langkah-langkah yang penulis dapat lakukan didalam membuat kerangka pikir yaitu:
a. Observasi awal dilakukan terhadap penelitian dengan pengamatan langsung dilapangan terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat terhadap kriteria penunjukan saksi pernikahan di KUA se-Kota Palangka Raya, selanjutnya fenomena yang terjadi di kaitkan dengan teori-teori yang ada, apakah ada masalah untuk dapat dilakukan penelitian selanjutnya. b. Setelah itu peneliti melakukan identifikasi-identifikasi masalah yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi pada saat melakukan survei awal yang dilakukan oleh peneliti. c. Membuat perumusan masalah terhadap hasil identifikasi masalah terhadap masalah yang akan diteliti. d. Berikutnya Penelahaan kajian pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka ini dilakukan karena satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Di samping itu, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan. e. Mengumpulkan data baik data primer maupun sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari Subjek atau objek penelitian, maupun data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau Subjek penelitian. f. Menganalisis data yang sudah dikumpulkan selama penelitian dengan dengan cara penelahaan yang tepat sesuai dengan tujuan permasalahan yang dibahas, dan 60
g. Penarikan Kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas. Langkah ini diambil untuk menjelaskan pola pemikiran yang dilakukan peneliti terhadap penelitian, ini diperlukan untuk mempermudah peneliti melakukan kegiatan dengan baik dan sistematis dari seluruh mulai tahapan pra persiapan, proses pengumpulan data dilapangan, analisis data dan pada akhirnya penarikan kesimpulan. Disamping dapat juga memberikan gambaran kepada pembaca penelitian ini nanti dengan baik dan mudah dipahami. Untuk memudahkan dalam memahami proses penelitian, dapat digambarkan dalam bagan berikut: Fenomena Permasalahan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya ada yang menunjuk saksi yang belum sesuai dengan ketentuan syarat-syarat saksi nikah menurut ahli fiqh, KHI dan PMA, terutama dalam penerapan syarat saksi adil Penunjukan saksi pernikahan oleh masyarakat (wali nikah) di KUA. Se-Kota Palangka Raya apakah sudah sesuai dengan Penunjukan saksi pernikahan menurut Hukum Islam dan Peraturan yang berlaku Rumusan Masalah 1. Bagaimana Prosedur penentuan keadilan saksi nikah menurut pandangan ulama di Kota Palangka Raya? 2.Bagaimana pandangan ulama Kota terhadap kriteria adil Palangka Raya Fenomena Proses petentuan syarat adil saksi pernikah oleh Kepala KUA se-Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh referensi yang dimiliki secara individu 61
Kerangka Teori/Kajian Pustaka Kajian untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian Konsep Saksi nikah - Pengertian Saksi - Dasr hukum dan Syatat-syarat serta Kedudukan Saksi Tujuan dan Himah Saksi dalam Perkawinan Konsep Keadilan Saksi nikah Indikator Keadilan Seseorang Metode Penelitian Pendekatan penelitian survei (Deskriptif, kualitatif) - Pengumpulan data; survei lapangan, Wawancara terstruktur; pengolahan data Teori Fenomenologi - Teori Istinbath dan Teori Keadilan Analisis data Deskriptif - Kualitatif, hasil wawancara dengan responden, informan Kesimpulan 62
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis. Tempat Waktu Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan ini adalah terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat Kota Palangka Raya, hal ini tentunya harus ditentukan jenis dan tipe penelitian yang sesuai dengan objek penelitian. Sabian Utsman "menyatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan haruslah sesuai dengan jenis atau tipenya masing-masing, sehingga akurasi hasil penelitian hukum yang dilakukan menjadi fungsional".108 Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. 109 Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer. 110 Metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. 108 Sabian Utsman, Metodologi Penelitain Hukum Progresif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 3. 109 Ibid, h. 2. 110 Ibid. 63
64 Maka penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis pendekatan deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. 111 Dokumen resmi yang dimaksud adalah dokumen pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Palangka Raya guna mengetahui secara detail. Dokumen lainya adalah copy kartu indentitas. Tujuan menggunakan pendekatan ini adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empirik dibalik fenomena yang terjadi terkait dengan sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis mencari fakta tentang penentuan syarat adil bagi saksi nikah di wilayah KUA se-Kota Palangka Raya dengan interpretasi yang tepat serta mendalami segala sesuatu yang melatar belakangi lahirnya penentuan saksi dalam pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya. 2. Tempat Penelitian Tempat pada penelitian ini di KUA se-Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena jumlah penduduk yang ada cukup banyak. Pemilihan tempat penelitian ini oleh peneliti karena tempat ini ibu Kota Provinsi. KUA se-Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Data yang tersedia cukup. 111 Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 63.
b. Menyangkut ketentuan syarat adil bagi saksi nikah menurut pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya tersebut belum ada yang meneliti. c. Tingkat pelaksanaan pernikahan di Kota Palangka Raya relatif tinggi (per-bulan). 3. Waktu Penelitian Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukan dalam bentuk matrik kegiatan sebagai berikut: Tabel 3. Rencana Penelitian No Tahapan Penelitian Waktu Pelaksanaan (2021-2022) Mei-Juni Juli-Sept Okt-Peb. 22 1 Perencanaan
2 3 Pengumpulan Data dan Analisis Pelaporan
Berdasarkan matriks kegiatan di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, pengumpulan data dan analisis data serta pelaporan. Tahap perencanaan terhitung sejak pengajuan judul, diterima judul hingga seminar proposal oleh peneliti. Kemudian tahap pengumpulan data terhitung sejak izin penelitian selama 2 bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap analisis data dimulai sejak Maret hingga pelaporan hasil penelitian yang dipertanggung jawabkan pada bulan Juli 2022. 65
B. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang diawali dengan tahap studi literaratur yang diakhiri dengan sebuah kesimpulan berupa hasil temuan selama proses penelitian yang pemabahasannya menyangakut tahapan persiapan, pelaksanaan dan diakhiri pelaporan yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tahapan penelitian yaitu, Indentifikasi masalah, pemabahasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori dan pelaporan penelitian.112 1. Indentifikasi Masalah Suatu masalah adalah kondisi yang menyebabkan orang ingin tahu, berpikir, dan berusaha menemukan kebenaran. Fenomena masalah muncul karena sesuatu yang diharapkan, dipikirkan, dan dirasakan berbeda dari kenyataan, menimbulkan pertanyaan- pertanyaan yang menantang untuk dicari jawabannya. Menurut prinsip masalah, pertanyaan seperti apakah, mengapa, dan bagaimana akan muncul dalam proses mengidentifikasi masalah. Dalam penelitian, peneliti harus mengidentifikasi masalah dengan mengungkapkan semua masalah yang berkaitan dengan bidang studi. 2. Pembatasan Masalah 112 Sugiyono, Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 256. 66
67 Sejumlah masalah yang yang timbul perlu diidentifikasi telaah dan dipertimbangkan apakah perlu direduksi atau tidak. Pertimbangannya antara lain atas dasar keluasan cakupan kajian. Pembatasan masalah merupakan sangat penting dalam menentukan kegiatan penelitian. 3. Penetapan Fokus Penelitian Fokus berarti membatasi penelitian. Dengan menetapkan fokus suatu masalah, berarti peneliti membatasi bidang kajiannya, yang juga berarti bidang hasil penelitian dibatasi. Menetapkan fokus berarti menetapkan standar untuk data penelitian. Peneliti dapat mereduksi data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Perlu dicatat bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian baru yang dilakukan dan dikonfirmasi dapat diidentifikasi selama peneliti berada di lapangan. Hal ini terjadi jika pokok permasalahan telah terartikulasi dengan baik, namun setelah memasuki lapangan, tidak mungkin dilakukan penelitian untuk mengubah, mengganti, menyempurnakan atau mentransfernya. Peneliti memiliki kesempatan untuk memperbaiki, mengubah atau meningkatkan fokus penelitiannya. 4. Pengumpulan Data Pekerjaan yang perlu dilakukan pada tahap ini meliputi desain atau protokol penelitian, memilih dan menyiapkan lingkungan penelitian (setup), mengelola perizinan, memilih dan menetapkan penyedia informasi (sumber data), menentukan strategi dan teknik
pengumpulan data, dan menyiapkan sarana dan prasarana penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data konferensi. Hal yang perlu diperhatikan ketika mengumpulkan data adalah memiliki hubungan yang baik antara peneliti dan sumber data. Hal ini berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, seperti observasi, wawancara atau observasi. 5. Pengolahan dan Pemaknaan Data Analisis data kualitatif, yang meliputi pengolahan dan interpretasi data, dimulai ketika peneliti memasuki lapangan. Selain itu, tetap melakukan hal yang sama saat mengumpulkan sampai kegiatan pengumpulan data selesai, sampai data jenuh (tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh). Dalam hal ini, hasil analisis dan makna data akan berkembang, berubah dan berpindah sesuai dengan perkembangan dan perubahan data yang ditemukan di lapangan. 6. Pemunculan Teori Peran teori dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori tidak digunakan untuk membangun kerangka berpikir hipotetis. Penelitian kualitatif bekerja secara induktif untuk menemukan hipotesis. Teori berfungsi sebagai alat dan sebagai fungsi tujuan. Teori berfungsi sebagai alat yang dirancang untuk menarik teori-teori yang ada, dan peneliti dapat melengkapi dan memberikan informasi tentang fenomena yang 68
dihadapi. Sebuah teori sebagai target berarti bahwa hasil penelitian dapat dijadikan sebagai teori baru. 7. Pelaporan Hasil Penelitian Sebagai rasa tanggung jawab peneliti setelah pengumpulan data telah selesai, pelaporan penelitian secara tertulis dibuat sebagai nilai guna untuk hasil nyata sebagai realisasi karya ilmiah, juga dapat digunakan untuk keerluan penelitian lebih lanjut, disamping sebagai dokumen autentik yang bisa menjadi alat kemunikasi dengan masyarakat atapun juga sesama peneliti. C. Data dan Sumber Data Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.113 Sumber data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari Subjek (informan) yang berkaitan dengan proses penetapan saksi nikah melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini sumber data tersebut adalah kepala KUA yang merupakan informan kunci yang sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari foto, dokumen, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap sumber data primer. Dalam 113 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, h. 129 69
penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen seperti profil KUA se-Kota Palangka Raya. Sumber data adalah Subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga yaitu person (orang), place (tempat), dan paper (symbol). Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Sedangkan paper adalah sumber data yang berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain. Person (Subjek) penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala KUA se-Kota Palangka Raya dalam memahami syarat adil bagi saksi nikah, dengan pelaku kepala KUA adalah kepala KUA yang mengetahui persoalan tersebut. Subjek penelitian diambil berdasarkan purposive sampling dari sumber primer yaitu kepala KUA yang berada di Kota Palangka Raya. Adapun sumber data place dalam penelitian ini berupa kelengkapan fasilitas fisik, aktivitas, dan kinerja yang diamati melalui teknik observasi partisipan. Sedangkan sumber data paper berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yang dijaring melalui teknik dokumentasi. D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. 1. Wawancara Mendalam Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. 70
71 Menurut Bungin wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. 114 Susan Etsberg dalam Sugiono wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu objek tertentu 115. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara mendalam (indepth interview) adalah suatu teknik pengumpulan data yang digali dari sumber data yang langsung melalui percakapan atau tanya jawab terbuka untuk memperoleh data/informasi secara holistic dan jelas dari informasi dengan menggunakan pertanyaan- pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.116 Percakapan yang dimaksud di dalam wawancara mendalam (indepth interview) yang dilakukan peneliti dengan informan kunci (key informant). Informan kunci dalam penelitian ini adalah ulama sesuai dengan fokus penelitian yaitu untuk mencari informasi berkaitan dengan ketentuan syarat adil saksi nikah. Teknik wawancara terdiri atas tiga jenis, yaitu: wawancara terstruktur (structured interview), wawancara semi terstruktur (semi structured interview) dan tidak terstruktur (unstructured interview). Dalam 114 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006, h. 136. 115 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 23. 116 Rulam Ahmadi, Memahami Melode Penelilian Kualiiati, Malang; Universitas Negeri Malang, 2005, h. 71.
penelitian ini peneliti menggunakan wawancara jenis kedua dan ketiga. Hal ini mengingat penelitian ini berusaha untuk mencari persepsi, pendapat, dan hal-hal khas lainnya yang bersifat alamiah sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi secara mendalam guna menjawab pertanyaan penelitian. Informan kunci pada lokasi penelitian yaitu kepala KUA, serta informan lain dari Penghulu KUA se-Kota Palangka Raya. Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi sekaligus konfirmasi di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan mereka, kemudian hasil data wawancara dianalisis untuk mendeskripsikan tentang ketentuan syarat adil bagi saksi nikah menurut pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya. 1. Observasi Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik akan fenomena yang diteliti.117 Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, rekaman dan gambar. Ini dilakukan dengan cara peneliti melibatkan diri secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh Subjek penelitian dalam lingkungannya, selain itu mengumpulkan data secara sistematik dalam bentuk catatan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan tahap pertama, yaitu dimulai dari observasi deskriptif secara luas dengan menggambarkan secara umum situasi dari kecamatan yang menjadi lokasi penelitian. Tahap selanjutnya dilakukan dengan observasi terfokus untuk 117 Sujanto, Teknik Pengumpulan Data dalam Metodelogi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006. h. 205. 72 juga
melihat hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian. Tahap terakhir adalah melakukan observasi secara selektif terkait hal-hal yang diteliti berdasarkan pada fokus penelitian. Peneliti mengobservasi penyebab terjadinya penetapan saksi nikah, dampaknya bagi masyarakat serta control hukum dan sosial terhadap pernikahan tersebut di Kota Palangka Raya. Tujuannya untuk Untuk menemukan gambaran, pengetahuan dan pemahaman serta menganalisis tentang Prosedur penentuan keadilan saksi nikah menurut pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya, juga tentunya untuk mengetahui serta memahami bagaimana pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya terhadap ketentuan adil syarat saksi nikah serta status pernikahannya. 2. Dokumentasi Dokumen artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu, dokumen merupakan sumber yang stabil, berguna sebagai bukti untuk pengujian, sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, tidak reaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi, dan hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.118 3. Penelusuran data online (library research) 118 Riyanto Yatim, Metodologi Penelitian Pendidikan, Surabaya; SIC, 2010, h. 82. 73
Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka, literatur, dan karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Library research dibutuhkan untuk membahas permasalahan yang bersifat teori. Dalam hal ini penulis membaca, mengumpulkan dan mengambil kesimpulan baik dari buku maupun artikel penerbit lainnya. Sehingga dapat memperluas pengetahuan atas masalah yang dibahas. Hasil- hasil yang diperoleh kemudian dijadikan dasar untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang sedang diteliti dan juga digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan serta memberikan saran yang diperlukan. Secara teknis menggunakan metode ini mensyaratkan peneliti memiliki pemahaman teknis terhadap teknologi informasi. E. Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk kepentingan keabsahan data atau bahan perbandingan data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.119 119 Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial, Cet. I; Erlangga. 2001, h. 33. 74
Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 1. Triangulasi sumber Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. 2. Triangulasi teknik Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancarakepala KUA se-Kota Palangka Raya, sehingga dapat disimpulkan untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. 3. Triangulasi waktu Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.120 Selanjutnya peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan jika ada data ditemukan belum lengkap. Perpanjangan pengamatan, peneliti dapat mengecek kembali kebenaran data yang telah didapatkan sebelumnya. Pada penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan karena biasanya pada tahap awal pengumpulan data yang didapatkan belum lengkap sehingga peneliti merasa kesulitan untuk menaruh kesimpulan dalam penelitian ini. F. Analisa Data 120 Ibid. lihat pula Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif...h. 373. 75
76 Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif).121 Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang didapat mengenai tahapan-tahapan implementasi prosedur pemeriksaan saksi nikah yang dilakukan oleh kepala KUA untuk menentukan saksi nikah berhak atau tidak. Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sbb.122 Tabel 4. Teknik Analisa Data Pengumpulan Data 121 Andi Mappiare AT, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009, h. 80. 122 Miles, Matthew B, Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992, h. 15.
Penyajian Data Reduksi Data Penarikan Kesimpulan Verifikasi 1. Pengumpulan Data Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 2. Reduksi Data Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi. 3. Penyajian Data Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.123 4. Penarikan kesimpulan (verifikasi) Penarikan kesimpulan adalah "kegiatan analisis yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.124 123 Imron Rosidi, Karya Tulis Ilmiah, Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011, h. 26. 124 Ibid. 77 lebih
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Gambaran Singkat Kota Palangka Raya dan Kantor Urusan Agama. 1. Profil Kota Palangka Raya Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama pembangunan Kota Palangkaraya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian monumen/tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna: a. Angka 17 melambangkan hikmah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. b. Tugu api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun. c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang. d. Segi lima bentuk tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian berdasarkan Undang-Undang 78
Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.125 Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya Yang berada pada urutan ke-3 Indonesia yaitu 2.853,52Km2.126 Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30`- 114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52Km2 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan: Sebelah utara : dengan Kabupaten Gunung Mas. Sebelah timur : dengan Kabupaten Pulang Pisau. Sebelah selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau. Sebelah barat : dengan Kabupaten Katingan. Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan 125 Portal Resmi Kota Palangka Raya dalam pandang/sejarah-palangka-raya/, Online, 21 Oktober 2022. 126 Ibid. 79
Raya, Kecamatan Bukit Batu Dan Kecamatan Rakumpit. 127 Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) kelurahan yaitu: a. Kecamatan Pahandut, dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan yaitu kelurahan Pahandut, kelurahan Panarung, kelurahan Langkai, kelurahan Tumbang Rungan, kelurahan Tanjung Pinang, dan kelurahan Pahandut Seberang. b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu kelurahan Menteng, kelurahan Palangka, kelurahan Bukit Tunggal, dan kelurahan Petuk Katimpun. c. Kecamatan Sebangau, dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu kelurahan Kereng Bangkirai, kelurahan Sabaru, kelurahan Kalampangan, kelurahan Kameloh Baru, kelurahan Danau Tundai, dan kelurahan Bereng Bengkel. d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu kelurahan Marang, kelurahan Tumbang Tahai, kelurahan Banturung, kelurahan Tangkiling, kelurahan Sei Gohong, kelurahan Kanarakan dan kelurahan Habaring Hurung. e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Petuk Bukit, kelurahan Pager, kelurahan Panjehang, kelurahan Gaung 127 Ibid 80
Baru, kelurahan Petuk Barunai, kelurahan Mungku Baru dan kelurahan Bukit Sua.128 Gambar.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya Adapun mengenai luas wilayah, jumlah RW dan RT Kota Palangka Rayayang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 5. Luas Wilayah, Jumlah RT dan RW Kota Palangka Raya 128 Stanley Adrian, palangka-raya-terdiri.html, Online 21 Oktober 2022. 81
No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Rukun Warga Rukun Tetangga 1 Pahandut 119,37 64 252 2 Bukit Batu 603,17 15 55 3 Jekan Raya 387,54 56 305 4 Sabangau 641,51 14 77 5 Rakumpit 1.101,95 8 22 Total 2.853.12 157 801 Sumber: Bappeda Litbang Kota Palangka Raya Jumlah penduduk kota Palangka Raya pada tahun 2021 berdasarkan rilis Portal Resmi Kota Palangka Raya adalah sebanyak 299.000 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki 152.100 jiwa dan perempuan 146.900 jiwa. Adapun visi dan misi Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: Visi Kota Palangka Raya selama periode 2018-2023 pembangunan Kota Palangka Raya adalah: "Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua". Kemudian misinya adalah: 1. Mewujudkan Kota Palangka Raya smart environment (lingkungan cerdas). 2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat smart society (masyarakat cerdas). 82
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota dan masyarakat daerah pinggiran smart economy (ekonomi cerdas). 129 Untuk lebih jelas penulis merinci profil singkat Kecamatan dan Kantor Urusan Agama se-Kota Palangka Raya. 2. KUA Kecamatan Pahandut a. Letak Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Pahandut adalah salah satu dari lima kecamatan yang terdapat pada kawasan Kota Palangka Raya, memiliki batas bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya, dan bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Sabangau. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kelurahan Pahandut Seberang. 130 b. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk di Kecamatan Pahandut tahun 2021 sebanyak 98.32 jiwa, terdiri dari 49.94 laki-laki dan 48.38 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Langkai dan penduduk paling sedikit terdapat di Kelurahan Tumbang Rungan.131 129 Portal Resmi Kota Palangka Raya dalam pandang/sejarah-palangka-raya/, Online, 21 Oktober 2022. 130 Lihat Data Buku Profil KUA Pahandut Tahun 2021, h. 1. 131 Online, 05 Agustus 2022. 83
84 c. KUA Kecamatan Pahandut a). Letak Geografis KUA Kecamatan Pahandut beralamat di jalan Pandohop/Setd Ajdi, posisinya berada di tengah Kota Palangka Raya, secara administratif berbatas dengan jalan Pandohop sebelah utara, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan rumah Masyarakat, batas selatan dan barat masih berupa lahan tidur yang belum digarap masyarakat. b). Visi dan Misi KUA Pahandut Visi "Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia" Islam, Misi a) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan. b) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk c) Meningkatkan pelayanan kependudukan, keluarga sakinah dan kemitraan. d) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan e) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi wakaf f) Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah. g) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.132 c). Data Pegawai KUA Kecamatan Pahandut Reformasi, otonomi dan globalisasi telah membawa berbagai perubahan secara cepat ada dampak positif, negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Dalam rangka antisipasi timbulnya dampak negatif 132 Ibid.
akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dalam bekerja dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang kepala dan dibantu 4 (empat) orang staf, 3 (tiga) orang penghulu fungsional, 3 (tiga) orang penyuluh agama dan 1 (satu) honorer dan 1 (satu) pramubakti ke semunya berjumlah 13 orang. 3. Kecamatan Bukit Batu a. Letak Kecamatan dan Keluarahan Kecamatan Bukit Batu merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Palangka Raya setelah kecamatan pahandut. Secara administratif berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rakumpit, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, sebelah selatan dengan Kecamatan Jekan Raya sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Kecamatan Bukit Batu memiliki luas 648 KM2 yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu. Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Habaring Hurung dan Kelurahan Kanarakan. 85
86 b. Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Batu yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan Memiliki jumlah penduduk sebanyak 13,690 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut.133 Tabel. 6 Jumlah Kelurahan Dan KK serta Jumlah Laki-laki Perempuan No Nama Kelurahan KK Jenis Kelamin P L Jumlah 1 Marang, 339 558 494 1052 2 Tumbang Tahai, 894 1419 1373 2792 3 Banturung 1,169 1929 1781 3710 4 Tangkiling 974 1664 1518 3182 5 Sei Gohong 513 808 754 1562 6 Habaring Hurung 334 560 479 1030 7 Kanarakan 111 186 176 362 Tabel 6 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Batu 2021 c. KUA Kecamatan Bukit Batu 1). Letak Geografis Letak KUA Kecamatan Bukit Batu cukup strategis karena berada di tengah wilayah Kecamatan Bukit Batu. Di depan KUA Kecamatan Bukit Batu terdapat Kantor Kecamatan Bukit Batu dan berdampingan dengan Kantor KORAMIL Kecamatan Bukit Batu. Kantor Urusan Agama 133 (palangkaraya.go.id), Online 10 Agustus 2022.
Kecamatan Bukit Batu luas tanahnya 2.451 M2 dan luas bangunan 108 M2. 2). Personalia Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu berjumlah 4 (empat) orang, yang mana pegawai tersebut terdiri dari 1 (satu) orang jabatan struktural dan 2 (dua) orang jabatan fungsional serta 1 (satu) orang pegawai honorer. 4. Kecamatan Jekan Raya a. Letak Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Jekan Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002, dengan luas wilayah 352, 62 km2 secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Pahandut dan Kabupaten Pulang Pisau, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten katingan, bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, dan bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Petuk Katimpun .134 b. Jumlah Penduduk 134 di akses, 10 Agustus 2022. 87
88 Penduduk Kecamatan Jekan Jekan Raya sampai dengan desember 2021 berjumlah 148,928 jiwa. Adapun kelurahan dengan jumlah penduduk terpadat terdapat di Kelurahan Palangka dan yang paling sedikit berada di Kelurahan Petuk Katimpun. Tabel 7 Jumlah Kelurahan Jumlah Laki-laki Perempuan Kec, Bukit Batu No Nama Kelrahan KK Jenis Kelamin L P Jumlah 1 Palangka 14,455 22677 22537 45214 2 Menteng 15,062 24293 23794 48087 3 Bukit Tunggal 16,446 26819 26819 52615 4 Petuk Katimpun 16,446 52615 1467 3012 Tabel 7 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Jekan Raya 2021 c. KUA Kecamatan Jekan Raya 1). Sejarah Singkat Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002 tentang pembentukan, pemecahan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan pada tanggal 19 November 2012. Maka pada bulan Juli 2004 KUA Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya.135 Sejak tahun 2004 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 6 (enam) orang yakni: Drs. H. 135 Lihat Data Profil KUA Jekan Raya Tahun 2021, h. 1
89 Muhammad (2004-2006), H. Muhammad Rahim AHmad, SH (2006-2008), Muhiddin Arifin, S.Ag. (2008-2010), Drs.Lukmanul Hakim (2011-2013), Abdul Basir, S.Ag. (2013- 2014) dan Supiani HK. S. Ag (2014- 2019), Drs. H. Lukmanul Hakim (2019-sampai sekarang). 2). Letak Geografis KUA Kecamatan Jekan Raya terletak di jalan Rinjani Kelurahan Palangka, secara administratif berbatasan dengan sebelah utara dengan jalan Tambora, sebelah timur jalan Rinjani, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Palangka dan sebelah Barat dengan rumah penduduk. 3). Personalia Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untuk antisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang kepala dan dibantu 2 (dua) orang staf, 4 (empat) orang penghulu
fungsional, 4 orang penyuluh agama dan 1 pramubakti ke semunya berjumlah 12 orang.136 4). Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya VISI "Terbaik dalam Pelayanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya" MISI a) Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk b) Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan c) Meningkatkan pelayanan pelayanan perwakafan d) Meningkatkan sosialisasi produk halal e) Meningkatkan penyelenggaraan bimbingan manasik haji f) Meningkatkan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan g) Meningkatkan pelayanan madrasah ponpes h) Kemitraan umat.137 5. Kecamatan Rakumpit a. Letak Kecamatan Kecamatan Rakumpit adalah salah satu diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang terletak jauh sekitar 52 Km dari jantung Kota, jalan menuju ke KUA Kecamatan Rakumpit melewati Jalan Cilik Riwut sampai Km.45 belok kanan Jalan Tumbang Talaken sekitar 7 Km, maka sudah memasuki wilayah Kecamatan Rakumpit dengan durasi perjalanan kurang lebih 1 jam.138 Kecamatan Rakumpit merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Batu pada tahun pada Tahun 2004, yang beribukota kecamatan di Kelurahan Mungku Baru yang harus ditempuh melalui dua transportasi 136 Ibid, h, 8. 137 Ibid. 138 Data Buku Profil Kantor Urusan Agama Rakumpit, 2021, h. 1. 90
yaitu darat dan air (Sungai) memerlukan waktu sekitar kurang lebih tiga jam dari ibukota Palangka Raya menuju ibu kota kecamatan Rakumpit, letak kecamatan Rakumpit berada di sebelah Barat Laut Kota Palangka Raya, berbatasan dengan dua Kabupaten yaitu Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Katingan.139 b. Data Penduduk Penduduk Kecamatan Rakumpit berjumlah sekitar 2.906 orang terdiri dari beberapa suku dan bahasa, diantaranya suku asli yaitu suku Dayak dan Pendatang seperti suku Banjar, Jawa, Sumatra dan lain-lain, yang mana warga pendatang tersebut hampir ada di setiap Kelurahan pada Kecamatan Rakumpit. c. KUA Kecamatan Rakumpit 1). Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit berlokasi di Jalan Tumbang Talaken Km.52,5 terletak pada kelurahan Petuk Bukit. Dari Kota Palangka Raya kalau mau menuju ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit, harus bisa menggunakan transportasi darat harus melewati Jalan Cilik Riwut pada Km. 45 belok ke kanan masuk Jalan Tumbang Talaken sekitar 7,5 139 Ibid. 91
Kilometer perjalanan, jadi ditempuh dengan lama perjalanan kurang lebih 60 menit atau satu jam.140 Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit mewilayahi tujuh kelurahan, satu kelurahan dengan kelurahan yang lain jaraknya saling berjauhan. Di samping berjauhan ada lima kelurahan yang harus melewati jalur sungai, yaitu: Kelurahan Bukit Sua, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Mungku Baru, sedangkan Kelurahan Petuk Bukit dan Kelurahan Pager masih bisa melalui jalur darat. Adapun Kelurahan yang Paling Jauh yaitu Kelurahan Mungku Baru, yang mana kelurahan tersebut merupakan IbuKota Kecamatan Rakumpit.141 c. Personalia Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit berjumlah empat orang, yang mana pegawai tersebut terdiri dari 3 orang jabatannya Struktural dan 1 orang jabatannya Fungsional. d. Visi dan Misi KUA Kecamatan Rakumpit Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit merupakan Kantor yang mempunyai Karakteristik untuk mengayomi, memperbaiki serta meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dalam hal Agama Islam yang berbasis pada pelayanan secara langsung Adapun Visi dan Misi daripada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit adalah 140 Ibid, h. 7. 141 Ibid. 92
Visi "Terwujudnya masyarakat kecamatan rakumpit yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri serta sejahtera lahir dan batin" Misi a). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat. b). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk Berbasis Teknologi Informasi. c). Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah. d). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf. e). Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan. f). Memaksimalkan Kemitraan Umat, Koordinasi Lintas Sektoral.142 B. Penyajian Data Dan Pembahasan Temuan Penelitian 1. Penyajian Data Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kantor Urusan Agama yang tersebar 5 (lima) kecamatan yaitu KUA Kecamatan Pahandut, KUA Kecamatan Bukit Batu, KUA Kecamatan Jekan Raya, KUA Kecamatan Sabangau dan KUA Kecamatan Rakumpit. 2. Prosedur Penentuan Saksi Adil dalam Pernikahan Berdasarkan hasil Pengamatan dan wawancara dengan 5 (lima) kepala KUA se kota Palangka Raya, maka didapat data sebagai berikut: Pada tanggal 18 Agustus 2022 sekiran jam 09,15 WIB penulis menghubungi hm melalui telepon menanyakan tentang kesediaan yang bersangkutan untuk di wawancarai dalam rangka penyelesaian tesis penulis, pada awalnya sepakat untuk bertemu hari jum`at pagi, namun terjadi penjadwalan ulang karena hm ada pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim dan pertemuan dengan mahasiswa yang juga observasi dalam penyesaian tugas akhir, akhirnya disepakati pertemuan ba`da jum`at, jam 13.05 penulis sudah sampai di KUA Pahandut tempat hm bertugas, penulis diterima dengan kehangatan dan senyum yang menjadi khasnya, 142 Ibid, H. 8. 93
94 seluruh pegawai juga telah hadir, merekapun terlihat sangat bersahabat serasih dengan rungan kantornya yang bersih, namun sayang hawa ruangan cukup panas karena kurangnya pentilasi dan kekurangan mesin pendingin, tapi itu semua tidak membuat merasa tidak betah, penulis senang dan nyaman karena suasana kekeluargaan terpancar dari wajah kepala KUA berserta seleuruh stap. Wawancarapun dilangsungkan sambil minum teh kotak. Inilah hasil wawancara penulis dengan hm.143 a. Wawancara dengan Hm. Hm adalah kepala KUA Kecamatan Pahandut menjabat sejak tahun 2020, berdasarkan wawancara dengan Hm, bahwa menurut Hm Prosedur penentuan keadilan saksi nikah berpandangan bahwa: Kalau penentuan saksi adil itu yang pertama, kitakan meminta KTP saksi dulu apakah dia memenuhi syarat sebagai saksi, umpamanya dia harus baliq, islam, kemudian apakah saksi itu adil ya pada saat pemeriksaan dan kita tanyakan juga untuk pengantin untuk bagaimana syarat menjadi saksi yang adil itu, kalau dari KTP kan kita bisa ketahui bahwa dia Islam.144 Menurut penuturan Hm dalam prosedur penentuan saksi pihak KUA (kepala/penghulu) minta KTP saksi dari identitas itu dapat dilihat dan dibuktikan bahwa yang bersangkutan beragama Islam sebagaimana disebutkan bahwa salah satu syarat saksi adalah Islam, begitu juga dapat diketahui bahwa saksi itu sudah baliqh atau belum dan juga kepala/penghulu menyampaikan bahwa saksi itu harus adil. 143 Observasi penulis di KUA Pahandut tanggal 19 Agustus 2022 Jam 13.15 WIB. 144 Haji Muhammad adalah subjek penelitian pertama yang berprofesi sebagai kepala di KUA Kec. Pahandut, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di KUA Kec. Pahandut pada tanggal 19 Agustus 2022 pada pukul 13.30 WIB sampai dengan 14.15 WIB.
Berikutnya peneliti menanyakan juga tentang pandangan Hm terhadap ketentuan syarat adil saksi nikah. Ketentuan syarat adil bagi saksi dia mengetahui posisinya sebagai saksi, maksudnya konsekuensinya peran dia sebagai saksi bukan hanya sekedar mengesahkan dan mempunyai konsekuensi hukum atau akan mengakibatkan hukum menghalalkan perbuatan yang haram minimal dia tahu seperti itulah .145 Menurut Hm syarat adil bagi saksi nikah salah satunya adalah yang bersangkutan mengetahui posisinya sebagai saksi yang bukan saja mensahkan akan tetapi memiliki implikasi hukum yang berakibat halalnya perbuatan hubungan suami istri. b. Wawancara dengan Subjek.2 Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya merupakan KUA yang pertama kali penulis datangi, karena pada malamnya penulis sudah membaut kesepakatan, bahwa penulis datang pagi sekitar jam, 08.30 pagi , saat memasuki KUA Kecamatan Jekan Raya, penulis melihat para pegawai mulai dari stap, penyuluh dan penghulu duduk ditempat masing-masing karena KUA Jekan Raya termasuk KUA yang paling banyak peristiwa nikahnya, walaupun meraka sibut tapi keramahan tetap nomor satu,146 sebab KUA ini merupakan KUA ( Percontohan). Karena KUA Jekan Raya salah satu dari 106 KUA yang di Revitalisasi oleh Kementerian Agama RI,147 Adapun hasil wawancara penulis dengan Subjek.2 tentang prosedur penetapan wali adil, Subjek.2 berpendapat bahwa. Prosedur yang saya lakukan untuk menentukan dengan meminta KTP jelas terlihat status agama, jenis kelamin dan penampilannya, sebab saksi adil dalam persaksian nikah jelas tidak kelihatan dan untuk mengetahuinya pun sangat sulit, hanya Allah SWT yang tahu, kita hanya mengetahui luarnya saja, jadi saya hanya menitik 145 Ibid. 146 Observasi penulis di KUA Jekan Raya tanggal 19 Agustus 2022 Jam 09.40 WIB. 147 Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 578 Tentang Revitalisasi KUA Kecamatan. 95
beratkan pada penampilan saja dan tentunya didukung oleh data- atau data yang diserahkan, menyerahkan KTP adalah bagi saya itu wajib.148 jadi memperlihatkan KTP Menurut Subjek.2 selaku kepala KUA Jekan Raya bahwa prosedur penentuan adil seseorang yang selama ini dilakukan adalah dengan melihat penampilan seseorang pada waktu mengiringi calon pengantin dan didukung oleh data yang dimiliki orang tersebut yakni identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berikutnya menyangkut masalah ketentuan saksi adil Subjek.2 berpandangan bahwa: Sebenarnya ketentuan adil itu harus dilaksanakan karena hal itu termasuk salah satu tata cara pelaksanaan akad nikah, jika terjadi hal semacam ini bisa dipastikan bahwa pernikahannya tidak sah, walaupun ada pendapat bahwa tidak adapun saksi akad nikah tetap sah, akan tetapi hal itu berpotensi melanggar peraturan yang berlaku di negara ini.149 Menurut Subjek 2 bahwa ada suatu ketetapan yang sudah mengatur tentang saksi adil, hal ini harus dijalankan sebab jika tidak akan berpotensi melanggar aturan yakni seorang saksi harus hadir di majelis akad nikah untuk menyaksikan peristiwa ijab kabul. 148 Haji Lukmanul Hakim adalah subjek penelitian kedua yang berprofesi sebagai kepala di KUA Kec. Jekan Raya, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di KUA Kec. Jekan Raya pada tanggal 19 Agustus 2022 pada pukul 09.30 WIB sampai dengan 10.15 WIB. 149 Ibid. 96
Subjek. 1 dan Subjek 2 menyatakan bahwa saksi harus tahu konsekuensi hukum dari kesaksian bukan saja untuk mengesahkan saja akan tetapi berakibat pada halalnya hubungan suami istri juga pensyaratan saksi yang adil itu harus dilaksanakan jika tidak dijalankan maka akan berpotensi nikahnya tidak sah. Persamaannya adalah baik Subjek.1, Subjek, 2 sama-sama berpandangan bahwa saksi nikah itu harus memiliki sifat adil. c. Wawancara dengan Subjek.3 Penulis mendatangi KUA Bukit Batu hari selasa sekitar jam 11,45 WIB langsung diterima oleh kepala KUA dengan baju putih begitu juga stap dan penyuluh mereka berdiri saat penulis memasuki KUA, keadaan kantornya bersih tapi sedikit agak gelap mungkin karena keberadaan kantor di kelilingi pepohonan dan di belakangnya ada bukit batu, jadi KUA Bukit Batu berada di kaki Bukit Batu dimana pepohonannya masih alami (rimbun) setelah berbasabasi barulah penulis melakukan wawancara dengan kepala KUA Bukit Batu (subjek) menyangkut Pandangan Subjek.3 terhadap prosedur penentuan saksi adil dalam pernikahan, mengungkapkan. Kita sebelum hari H pernikahan di berkas kan sudah harus ada KTP saksi dua orang saksi ktp-nya kemudian di pemeriksaan sebelum sebelum nikah kan kita pemeriksaan itu kita juga menanyakan dengan baik catin maupun orang tua yang hadir misalnya saksi ini keluarga sudah dikenal apa tidak paling tidak ya tentunya catin atau orang tuanya dalam memilih, memilih yang terbaik, kemudian orang tua waktu hari pernikahan H orang tua memilih saksi pasti yang terbaik kemudian waktu hari H pernikahan di pastikan lagi tentang saksi ini.150 Memastikan keadaan saksi akan diperiksa kembali pada waktu sebelum pelaksanaan akad nikah dan tentunya beberapa hari 150 Observasi dan wawancara dengan Fariansyah adalah subjek penelitian keempat yang berprofesi sebagai kepala di KUA Kec. Bukit Batu, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di KUA Kec. Bukit Batu pada tanggal 23 Agustus 2022 pada pukul 11.55 sampai dengqan 12. 30 WIB. 97
sebelum hari H juga sudah dikonfirmasi kepada pihak keluarga tentang pentingnya kehadiran saksi yang adil. Lebih lanjut peneliti juga menanyakan tentang pandangan Subjek.3 terhadap ketentuan syarat adil. Yang bersangkutan berpandangan bahwa: Sebetulnya adil dalam anu inikan belum ada batasan bagaimana seharusnya seperti apa kan paling tidak kita ini melihat, melihat itu paling tidak pandangan kita secara shahir beluai ini dilihat bagus kan begitu anggap saja misalnya ampun maaf ini bukan seperti penglihatan kasat mata kita misalnya o... gondrongan habis itu tatoan kalau ada yang masih apa namanya ya kita lihat bagus kenapa tidak yang lain kan gitu.151 Peneliti melihat ada kebingungan Subjek.3 selaku kepala KUA memahami konsep adil, hal ini dibuktikan dengan kata yang diucapkan Subjek.3 menyangkut " belum ada batasan" padahal imam syafi`i sudah memberikan definisi adil cukup jelas tentang keadilan saksi dalam pernikahan 152 mengenai keadilan saksi nikah 151 Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Bukit, ... 152 Adil menurut Imam Syafi"i adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru"ah (kesopanan). Terdapat lima syarat bagi sifat adil, yaitu: a. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti melakukan zina dan pembunuhan; b. Orang yang adil itu sedikit dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka persaksian orang yang sering melakukan dosa kecil tidak dapat diterima; c. Orang yang adil itu selamat i"tiqadnya (kepercayaannya), maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid"ah yang menjadi kufur atau fasiq dengan perbuatan bid"ahnya. Seperti orang yang ingkar akan adanya hidup setelah mati; d. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh emosional. Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang tidak dapat mencegah emosinya; e. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepadannya. Lihat, al-Ghazi, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim, Fatḥ al-Qarῑb AlMujῑb, Jilid II, terj. Abu Hazim Mubarok, Kediri: Mukjizat, 2012, h. 262. 98
99 ini diharapkan mampu menutupi kemungkinan kefasikan dalam menyampaikan kebenaran dalam hal pernikahan. d. Wawancara Dengan Subjek.4 Penulis berangkat ke KUA Rakumpit jam 07.30 penjalanan lumayan jauh (60 Km), sampai di KUA Rakumpit 09.30 WIB, ternyata kepala KUAnya belum sampai karena ada urusan dengan Bimasislam, penulis hanya mendapati Mahasiswa KKN lagi mempersiapkan sesuatu, mereka tinggal di KUA selama KKN berlangsung, suasana kantor cukup sunyi sebab di samping dan belakang KUA ada perkebunan sawit, sesekali memang ada suara mobil dan motor yang lewat karena jalannya sangat bagus, setelah menunggu hampir 1 (satu) jam barulah kepala KUA sampai dan langsung penulis melakukan wawancara, sesuai dengan topik bahasan yakni.153 Prosedur penentuan saksi adil dalam pernikahan yang dilakukan oleh KUA Rakumpit selama ini adalah dengan melaksanakan. Prosedur pelaksanaan untuk penentuan saksi itu dalam sebuah pernikahan adalah adanya verifikasi saksi salah satunya adanya pemeriksaan yang menarik biasanya saksi ini kita ajukan pertanyaan kepada catin apakah mereka mau bawa saksi sendiri atau dari kita maka kebiasaan catin itu akan membawa atau menentukan saksi dari mereka masing-masing hanya saja untuk menentukan sebagai saksi kita adanya verifikasi ini Setidaknya kalau berdasarkan ditentukan seperti KTP.154 Subjek.4 berpandangan bahwa setelah menawarkan kepada catin untuk membawa saksi juga pihak KUA tentu memverifikasi identitas saksi, maksudnya jika pihak KUA yang 153 Observasi penulis di KUA Rakumpit tanggal 23 Agustus 2022 Jam 10.25 WIB. 154 Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rakumpit tanggal, 22 Agustus 2022, jam 10.25 WIB.
100 menentukan tentu jelas keadilannya sementara jika dari pihak catin masih perlu untuk mendalami serta meneliti kebenaran saksi. Penelitian juga mempertanyakan tentang pandangan terhadap ketentuan syarat adil. Subjek .4 berpandangan bahwa: Terhadap ketentuan syarat adil itu artinya tepat pada sasaran tidak lebih dan tidak kurang adalah saksi adil itu bisa menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah karena kita tahu sedikit salah satu dari tanda isyarat saksi adil adalah benar dan tentunya menjalankan sekurang-kurangnya Walaupun dia tidak tergolong sebagai tokoh agama.155 syariat-syariat Penerapan terhadap syarat adil bagi saksi nikah menurut pandangan Subjek 4 harus dilaksanakan di dalam prosesi akad nikah karena adil bagi saksi nikah sesuatu yang harus dituntut ada setidaknya yang bersangkutan menjalankan syari`at agama walaupun bukan tokoh agama. 3. Standar Saksi adil Menurut Pandangan Kepala KUA se Kota Palangka Raya. Berlanjut ke rumusan masalah berikutnya yakni konsep syarat saksi yang adil menurut pandangan kepala KUA, hal ini peneliti lakukan untuk memperjelas dan mendukung rumusan masalah yang pertama. a. Wawancara dengan Subjek.1 Hasil wawancara peneliti dengan Subjek.1 sehubungan dengan konsep saksi yang benar menurut yang bersangkutan, Subjek.1 menuturkan bahwa: 155 Ibid.
Adil menurut ulun lah dia tidak fasiklah kemudian memenuhi syarat termasuk paham agama dan mengetahui posisi dia sebagai saksi begitu tahulah bahwa dia itu mengesahkan pernikahan Kalau fasik secara shahir akan kita tegur seperti kejadian kemarin kita dapati celananya bolong-bolong dan itu tidak menutup aurat kan kita langsung tegur dan kita beri solusi dan memberitahu bahwa saksi itu sangat penting sekali karena termasuk dalam rukun nikah langsung kita beritahu agar menutup auratnya ada juga misalnya saksi memakai perhiasan emas langsung juga kita beri arahan untuk melepas karena ada sebagian imam yang mengharamkan untuk laki-laki memakai perhiasan emas dan juga pernah beberapakali yang menjadi saksi nampaknya masih anak-anak ( masih ingusan) dari pengamatan kita yang bersangkutan belum atau tidak paham makna ijab kabul, akan tetapi terlepas dari kejadian diatas kita hanya bisa melihat shahir saja sedangkan secara batin kita tidak menanyakan apakah dia shalat atau tidak puasa atau tidak kita tidak tahu untuk mengantisipasi kita mengarahkan untuk membaca istighfar dan dua kalimat syahadat sebelum akad nikah.156 Subjek.1 berpendapat adil berarti bukan fasik, faham agama dan mengetahui posisinya sebagai saksi yang sudah barang tentu mensahkan ijab kabul, tahu makna ijab kabul dan Subjek.1 menambahkan bahwa adil tidaknya seseorang hanya dapat dilihat dari zhahirnya saja sedangkan batinya tentu tidak tahu. Berikutnya peneliti juga menanyakan pandangan Subjek.1 jika saksi ternyata tidak adil, jawaban yang Subjek.1. Kalau terindikasi tidak adil misalnya saksi masih tergolong anak- anak atau ingusan kita menganjurkan agar saksi diganti dengan menggunakan bahasa yang sopan agar yang bersangkutan tidak merasa direndahkan contohnya ternyata saksinya sangat muda sekali tapi kejadian itu jarang sekali. Sementara jika yang bersangkutan bertato kita kan tidak tahu mungkin saja yang bersangkutan sudah taubat, jadi apabila beberapa hari sebelum pernikahan dilangsungkan sudah disampaikan bahwa pihak keluarga catin mempersiapkan saksi yang baik yaitu yang adil 156 Haji Muhammad kepala di KUA Kec. Pahandut, wawancara secara langsung di KUA Kec. Pahandut pada tanggal 19 Agustus 2022 pada pukul 13.30 WIB sampai dengan 14.15 WIB. 101
tentunya saksi yang faham syari`at islam, atau misalnya pemuka agama, akan tetapi pas pelaksanaan ijab kabul ternyata pihak keluarga menunjuk saksi yang pakai tato misalnya ya untuk mengantisipasi kita mengarahkan untuk membaca istighfar dan dua kalimat syahadat sebelum akad nikah dengan membaca istighfar dan syahadat semoga dosa-dosa diampuni dan kembali bersih.157 Peneliti melihat Subjek.1 dalam menerapkan saksi yang adil memasrahkan dengan situasi dimana sudah disampaikan dengan pihak keluarga catin untuk mempersiapkan atau nantinya menunjuk saksi yang adil akan tetapi pihak keluarga catin masih menunjuk saksi yang pakai tato, anak-anak ( kelihatan muda) Subjek.1 tidak berusaha untuk mengganti, maka untuk mengantisipasi keadaan yang seperti itu Subjek.1 mewajibkan kepada seluruh pihak yang terlibat ( rukun nikah) untuk membaca istighfar dan dua kalimat syahadat bersama-sama. b. Wawancara dengan Subjek.2 Pandangan Subjek 2, terhadap konsep atau syarat adil bagi seorang yang menjadi saksi pernikahan Subjek 2, mengatakan. Ya menurut saya memang yang menjadi saksi pernikahan itu haruslah orang yang adil dengan memiliki kriteria yaitu melakukan semua syari`at dan menjauhi yang haram, jadi kita cukup melihat luarnya saja atau yang nampak saja.158 Menurut Subjek 2, cara menetapkan seseorang itu adil cukup dengan melihat penampilan dan tutur bahasa karena yang 157 Ibid. 158 Haji Lukmanul Hakim adalah kepala di KUA Kec. Jekan Raya, wawancara secara langsung di KUA Kec. Jekan Raya pada tanggal 19 Agustus 2022 pada pukul 09.30 WIB sampai dengan 10.15 WIB. 102
dapat dibuktikan hanya luarnya saja sedangkan kebiasaan- kebiasaan keseharian yang bersangkutan tidak bisa di pantau. Selanjutnya peneliti beralih ke pertanyaan berikutnya yakni jika ternyata saksi yang ditunjuk pihak keluarga catin tidak adil Subjek 2 berpandangan. Saksinya ternyata bertato kan tato itu kan tidak masuk air wudhu berarti yang bersangkutan sholatnya pun tidak sah bagaimana mau menjadi saksi? atau ya pernah saya temui waktu sebelum akad nikah, ternyata saksi yang ditunjuk keluarga bau minuman keras, pernah juga kemarin ada nikahan di kantor saksinya bertato, ya saya minta untuk diganti dengan yang lain yang nikah di kantor kemarin saya ganti dengan saksi orang kantor yang jelas kita tahu kesehariannya.159 Pandangan yang disampaikan oleh bapak Subjek 2 berbeda dengan pandangan Hmdan 2 lebih tegas dalam mengambil keputusan, karena Subjek 2 berpendapat bahwa air wudhu` tidak masuk atau tidak tembus karena terhalang tato yang berakibat tidak sah shalat seseorang yang memiliki tato, begitu juga dengan minuman beralkohol juga shalatnya tertolak. c. Wawancara Subjek. 3 Subjek 3 berpandangan bahwa konsep saksi yang benar dapat kita lihat dari penuturan yang bersangkutan. Syarat adil menurut saya ya paling tidak kelihatan secara zahir di kampungnya ditempat tinggalnya secara zhahir bagus artinya shalatnya ya bagus, kelakuannya bagus, adabnya bagus berarti itu 159 Ibid. 103
ya paling tidak paham syari`atlah dan mengerjakan syari`at termasuk mendengar habis itu dan paham dia sebagai saksi.160 Menurut Subjek 3 syarat adil, bila secara zahir di tempatnya tinggal bagus dan faham syari`an serta menjalankannya sudah termasuk adil. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya yakni langkah-langkah yang diambil jika ternyata saksi tidak adil. Maka Subjek 3 berpendapat. Memang batasan, batasan apa namanya kita inikan manusia ya belum tentu kelihatannya baik belum tentu kada baik, kelihatannya kada baik belum tentu baik kan, tetapi yang kasat mata yang kelihatan di depan mata kita kan, misalnya keluarga ini banyak datang dalam akad nikah, kalau memang ada yang lebih baik misal dari pada misalnya si A dan ternyata si A ini sudah terlihat indikasi seperti maaf seperti pakaian atau penampilan seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa tidak di ganti kan gitu, paling tidak orang yang sudah apa namanya sebagai saksi tadi dan telah diganti dengan saksi yang lebih misalnya ini mengurangi daripada imits, imits di dalam pernikahan itu iya kan, misal keluarga misalnya orang lain yang datang kok kenapa saksinya seperti itu kan yang nampak di depan mata, tapi misalnya kalau memang ada anggap aja misalnya ada yang bawa ustadz dan yang tidak ustadz ini walaupun manusia ustadz tidak ustadz banyak aja sekarang yang, cuman ya maksud saya yang kelihatan lebih baik kita menghilangkan apa namanya yang kurang jelas untuk sesuatu yang jelas, jika memang saksi yang ada terindikasi tidak adil kenapa tidak di ganti kan begitu 161. Subjek 3 berpendapat jika memang saksi terindikasi tidak memenuhi syarat sebagai saksi adil, maka saksi harus diganti dengan yang lain, hal ini dilakukan agar kesakralan terjaga. 160 Fariansyah adalah kepala di KUA Kec. Bukit Batu, wawancara secara langsung di KUA Kec. Bukit Batu pada tanggal 23 Agustus 2022 pada pukul 11.55 sampai dengqan 12. 30 WIB. 161 Ibid. 104
162 Ibid. 163 Ibid. d. Wawancara dengan Subjek 4. Adapun pandangan Subjek 4 mengenai konsep atau syarat saksi yang benar Subjek 4 berujar. Adil itu artinya tepat tepat, tepat pada sasaran tepat pada sasaran tidak lebih dan tidak kurang adalah dia itu bisa menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah, salah satu dari tanda syarat saksi adil adalah bisa mendengar, dia tidak buta, tuli dan tentunya menjalankan sekurang- kurangnya Walaupun dia tidak tergolong sebagai tokoh agama di masyarakat Ya itu tadi sebagiama yang sudah disampaikan di awal bahwasanya seorang saksi itu sekurang-kurangnya dia bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah kita kembali kepada syarat tadi, dia bisa menjalankan syariat keagamaan sehari-hari.162 syariat-syariat keagamaan Adil menurut Subjek 5, adalah tepat yakni tepat pada sasaran saksi dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, menjalankan ajaran-ajaran keagamaan walaupun bukan yang ditokohkan oleh masyarakat. Apabila ternyata saksi yang ditunjuk pihak keluarga mempelai tidak adil. Subjek 4 menuturkan. Kalau misalnya ternyata nikah itu terindikasi tidak adil jawabannya tidak panjang dalam jawaban ini ganti. Ganti saksinya karena Adil di sini adalah salah satu dari dari beberapa syarat sebagai saksi apabila dia tidak adil artinya dia tidak melengkapi syarat sebab setiap sesuatu pekerjaan tanpa memenuhi syarat tidak sahlah sebuah pekerjaan itu termasuk pernikahan.163 Subjek 4 dalam menyikapi masalah ini sangat tegas mengambil keputusan, jika saksi ternyata terindikasi tidak adil saja 105
sudah diganti apalagi yang nyata ketidak adilannya, peneliti setuju dengan keputusan yang diambil oleh Subjek 4. 4. Status Hukum Nikah Bagi Saksi Yang Tidak Adil Status hukum nikah yang saksinya tidak adil, hasil dari wawancara peneliti dengan 4 (empat) kepala KUA se-Kota Palangka Raya, mereka berpandangan. a. Wawancara dengan Subjek 1. Berdasarkan wawancara dengan Hm berpandangan bahwa. Ya itu tadi untuk mengantisipasi saksi tidak adil untuk menetralkan kita mengistigfarkan dan membaca dua kalimat syahadat insyaallah dengan itu saat itu juga ketidakadilan itu hilang hal itu diucapkan dengan penuh keyakinan sepenuh hati dan kita pandu dan sambil kita lihat jika dia tidak mengucapkan kita tegur agar membaca dan bukan hanya pengantin yang membaca istighfar akan tetapi wali juga ikut yaitu dua orang pengantin, dua orang saksi dan wali semua wajib mambaca istighfar dan dua kalimat syahadat dan ulun yang memandu.164 Menurut Hm status hukum nikah yang saksi tidak adil dengan mengistigfarkan dan membaca dua kalimat syahadat adalah cara yang dilakukan oleh Hm, namun peneliti melihat Hm tidak tegas dan jelas memberi pandangan tentang status nikah yang saksinya tidak adil ini dibuktikan dengan ungkapan untuk 164 Haji Muhammad adalah subjek, ... 106
mengantisipasi saksi tidak adil dengan istigfarkan dan membaca dua kalimat syahadat. b. Wawancara dengan Subjek 2. Status hukum nikah yang dilaksanakan jika saksinya tidak adil, dalam hal ini Subjek 2, berpandangan. Jika saksinya tidak adil, maka jelas nikahnya tidak sah dan wajib diulang, karena saksi itu termasuk ke dalam rukun nikah.165 Pandangan Subjek 2, terhadap status nikah yang saksi tidak adil nikahnya tidak sah dan wajib di ulang lagi karena tidak memenuhi unsur- unsur rukun nikah. c. Wawancara dengan Subjek 3. Wawancara dengan subjek 3 dengan pertanyaan peneliti tentang status nikah yang saksinya ternyata tidak adil. subjek 3 berpandangan bahwa. Ini pertanyaan sulit sebetulnya hahaha batasan adilnya itu yang hahaha jika saksi tidak adil nikahnya saya kira ya selama ini kan batasan adilnya itu yang menurut kita sewajarnya masih dalam artian kurang memberi batasan, memberi batasan ini di mana anunya apa namanya batasan adilnya kemudian terjadi hal seperti itu ini menjadi kesulitan kita menstatuskan itu, statusnya nikahnya sah atau tidak yang penting kan ada wali, ada saksi ada ijab kabul , ada calon pengantin, menurut saya kalau memang dia sudah nyata fasiknya ya kenapa kita ulang nikahnya atau kita kita ganti apa namanya saksi yang baru, kalau, kalau memang ternyata itu memang betul.misalnya saat itu saksi bertindik atau anting kenapa tidak ganti. Kalau hukum nikahnya sah saja cuma kita kesakralannya berkurang, kalau nikah terpenuhi syarat dan rukunnya nikahnya sah saja.166 165 Haji Lukmanul Hakim adalah subjek, ... 166 Fahriansyah adalah subjek, ... 107
108 Peneliti melihat dari penuturan Subjek 3 ini ada kebingungan dalam membuat kesimpulan menyangkut kriteria adil itu sendiri, padahal imam syafi`i menyebutkan bahwa adil berarti tidak fasik yakni orang shalih yang tidak mengerjakan perbuatan dosa kecil dan besar serta tidak melakukan hal-hal yang merusak tatanan kesopanan misalnya makan di tengah jalan, buang air kecil di pinggir jalan dan lain sebagainya. Sedangkan menyangkut status hukum perkawinan yang saksinya tidak adil Subjek 3 berpendapat nikahnya sah saja tapi kesakralannya menjadi berkurang. d. Wawancara dengan Subjek 4. Berikutnya hasil wawancara dengan Subjek 4 sehubungan dengan langkah-langkah yang diambil jika saksi tidak adil menuturkan: Status hukum nikah tidak sah, karena pernikahan itu atau pekerjaan yang apabila syarat untuk menjadi saksi itu tidak terpenuhi maka tidak sah sebuah perbuatan itu termasuk dalam pernikahan maka solusinya adalah dengan verifikasi dalam menentukan seseorang saksi.167 Tidak sah nikahnya jika ternyata saksi yang dihadirkan untuk akad nikah tidak adil sebab syarat adil termasuk salah satu syarat seseorang menjadi saksi, Peneliti melihat bahwa Subjek 4 berpandangan kehadiran saksi yang adil merupakan sesuatu yang mutlak adanya karena menikah adalah ibadah bukan budaya atau tradisi yang berlaku pada masyarakat. 167 Hadi Mahmudi adalah subjek, ...
2. Analisis Prosedur Penentuan Keadilan Saksi Nikah Menurut Pandangan Kepala KUA Se-Kota Palangka Raya. Masyarakat Kota Palangka Raya sebagian besar mengetahui bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan sangat penting, walaupun demikian masih ada juga masyarakat yang belum tahu bahwa kehadiran saksi dalam pernikahan tersebut termasuk salah satu syarat atau rukun nikah. Penentuan keadilan saksi nikah yang selama ini dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama merupakan salah satu dasar dari proses akad nikah, dimana mereka (kepala) KUA menetapkan saksi adil dari berbagai aspek yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat Kota Palangka Raya.168 Menurut selaku hm Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, untuk menetapkan saksi adil yaitu dengan melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP).169 hal ini bertujuan untuk mengetahui selain identitas yang bersangkutan juga memastikan agama dan usia (baliqh) yang bersangkutan, peneliti melihat dalam pengaplikasiannya ada keraguan dalam memproses memverifikasi detail tentang saksi yang adil, karena hanya sekedar memastikan identitas yang bersangkutan serta kematangan (usia) saja. 168 Abialfatih, RELEVANSI ADIL SAKSI NIKAH DENGAN KONDISI SEKARANG BAGIAN 2 - Steemit, Online, 07 September 2022. 169 Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pelaksanan Pencatatan Pernikahan. Formulir N. 109
110 Sementara itu pendapat Subjek 2, selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, hampir sama dengan Hm, dengan meminta KTP saksi, juga Hm, sementara dari pengamatan penulis dari semua KUA yang ada Palangka Raya bahwa salah satu point pada MAP pernsyaratan nikah tercantum harus melampirkan photocopy KTP saksi nikah, akan tetapi empat kepala KUA tidak menyebutkan tentang MAP persyaratan nikah padahal itu sangat membantu untuk kelancaran dalam memverifikasi data saksi nikah . Selanjutnya hm berpandangan sebagai tambahan bahwa saksi yang adil itu dilihat dari fisik. Fisik di sini maksudnya cara berpakaian, tingkah laku, penampilan. Alasan beliau karena penampilan fisik mempengaruhi jiwa artinya tampilan fisik menggambarkan jiwa seseorang. Selain itu yang menjadi tolak ukur dalam menentukan saksi adalah dengan memverifikasi identitas saksi menggunakan KTP dan itu dapat dilaksanakan oleh pihak keluarga dalam hal ini saksi. Pendapat Hm berlandaskan pada al-`adalah adz-dzhahiriyah (ح َشِ٘بَّظٌا خٌَاَذَؼٌا) yaitu sifat secara lahiriyah yang biasa kelihatan atau nyata secara umum, tanpa harus memeriksa secara detail juga tanpa harus ada pernyataan tentang adil dari lembaga peradilan dan sebagainya. Terkait dengan adil ini, penulis berpandangan bahwa dalam pengaplikasiannya dalam menerapkan konsep syarat saksi sama dengan
111 proses yang dituturkan oleh ulama Assyafi`iyah dan ulama Hanabilah yang menitik beratkan pada al-"adalah adz-dzahirah yakni sifat adil secara lahiriyah, yang tampak oleh mata secara umum, tidak memerlukan pertanyaan tentang keadilan seseorang juga tanpa fatwa dari hakim pengadilan. Berlanjut ke pandangan subjek 3 selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau yang berpendapat dimana penyerahan KTP saksi sudah disampaikan jauh hari sebelum akan nikah dilangsungkan yaitu pada saat keluarga atau pihak calon pengantin datang mengantar berkas persyaratan nikah setelah sebelumnya mendaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).170 yang dimiliki Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, alasan beliau agar pihak keluarga calon pengantin mencari saksi yang paham tentang syari`at agama juga bisa mempersiapkannya dengan baik, bilamana saksi berhalangan untuk mencari pengganti. Berikutnya pandangan subjek 4 dan Subjek 5 dengan pandangan kepala KUA yang lain sama saja hanya berbeda redaksi akan tetapi marwah dari penentuan saksi yang adil sama, maka peneliti tidak menganalisis pandangan yang bersangkutan. Kesimpulan dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh 5 (lima) kepala KUA yang berada di Kota Palangka Raya menunjukkan prosedur penentuan saksi memiliki 4 (empat) tahapan. 170 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Percatatan Penikahan, Pasal 24. Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.
1. Pengambilan Persyaratan Nikah Calon pengantin atau pihak keluarga calon pengantin datang ke KUA untuk mengambil formulir persyaratan nikah Model N, persyaratan lain sebagai pendukung dan salah satu dari point yang harus dilengkapi oleh calon pengantin adalah poto copi KTP saksi.171 2. Verifikasi Data Calon Pengantin. 171 DOKUMEN PERSYARATAN PENCATATAN NIKAH 1. Bukti Pendaftaran Online / 2. Mempunyai e- Mail dan nomor HP 3. PC e-KTP Calon Pengantin (Catin), masing-masing 1 lbr 4. PC Akta Nikah Orang Tua/Wali bagi Catin Anak Pertama 5. PC e-KTP Orang Tua dan Kartu Keluarga (KK), Masing-masing 1 lbr 6. PC e-KTP 2 orang saksi nikah pada saat pernikahan masing-masing 1 lbr 7. Surat Keterangan status nikah dari RT bagi Catin 8. Formulir N1, N2 (N3 bagi yang isbat), N4 dan N5 9. Pas photo gandeng ukuran 3 x 6 sebanyak 3 lembar berwarna (latar belakang biru muda), Pas photo warna ukuran 4 x 6 masing-masing 2 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar 10. Surat izin instansi / kesatuan bagi Catin berstatus PNS, TNI / POLRI 11. Akta Cerai Asli Bagi Catin Duda / Janda Mati 12. Akta kematian dari Dukcapil atau Surat kematian (N6) yang diterangkan oleh lurah bagi catin Duda / Janda cerai mati 13. Photo Copy akta kelahiran dan atau ijazah 1 lbr 14. Suntikan tetanus Toxid (Imunisasi) khusus catin wanita 15. Piagam Masuk Islam bagi Catin Mualaf 16. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja 17. Rekomendasi Nikah dari KUA setempat bagi Catin dari luar wilayah kecamatan Sabangau PROSEDUR PERNIKAHAN CAMPURAN DI INDONESIA Bagi Warga Negara Asing (WNA) 1. Photocopy paspor yang bersangkutan 2. Surat izin menikah / status dari Negara atau perwakilan Negara yang bersangkutan dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi 3. Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA wanita. Lihat juga PMA 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. 112
Setiap pengantin yang akan melangsungkan pernikahan baik di kantor KUA maupun di luar KUA di haruskan untuk mendaftarkan nikahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis WEB (SIMKAH WEB) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Di samping dengan pendataan di SIMKAH juga diharuskan kepada calon pengantin menyerahkan data (bukti fisik) tertulis ke KUA untuk divalidasi antara yang di SIMKAH dengan busik yang ada berupa N1, N2 dan sebagainya tanpa terkecuali fotocopy KTP dua orang saksi. 3. Pengumuman Kehendak Nikah Setelah persyaratan nikah telah terpenuhi oleh calon pengantin, maka langkah selanjutnya adalah membuat pengumuman kehendak nikah Model N9. 172 Sebagaimana diamanatkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.173 Pengumuman kehendak nikah di buat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan akad nikah dan ini dilakukan penghulu di KUA Kecamatan di mana pernikahan akan dilaksanakan atau di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh umum termasuk menggunakan media online (website, facebook, 172 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pencatatan Pernikahan. 173 PMA 20 Tahun 2019. Pasal 8 (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah. (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. 113
114 instagram maupun twitter), ini merupakan bagian dari saksi pernikahan sebab tujuan akhir dari persaksian adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan. 4. Penasehatan Perkawinan Biasanya 3 (tiga) atau beberapa hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah dilangsungkan, calon pengantin laki-laki dan perempuan serta wali datang ke KUA untuk penasehatan calon pengantin, verifikasi data terakhir calon pengantin dan keluarga dari kedua belah pihak, hal ini bertujuan guna memastikan kehadiran wali dan kesiapan dua orang saksi yang adil. 5. Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah Verifikasi data calon pengantin, wali, penentuan dan penetapan saksi terakhir. 174 Hal ini dilaksanakan tepatnya sesaat sebelum akad dilangsungkan, dengan cara meminta KTP atau memastikan data saksi, kesiapan saksi, sebab kehadiran saksi bukan hanya sebagai penentu sah dan tidaknya akad nikah, namun secara lebih daripada itu sesungguhnya saksi juga merupakan benteng terakhir secara syariat jika sebuah peristiwa akad itu digugat. Adanya berbagai kemungkinan ini, maka sudah tentu pengetahuan akan syarat dan rukun nikah sesungguhnya merupakan kunci dari seorang saksi pada umumnya dan pada peristiwa nikah khususnya. 174 Kementerian Agama RI, Panduan Akad Nikah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta: 2020, h. 24-25.
115 Prosedur-prosedur ini sebenarnya harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama se-Kota Palangka Raya, agar dalam menentukan saksi yang adil dipersiapkan dengan baik serta semua pihak terpuaskan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih siyasah dijelaskan bahwa, Tindakan imam terhadap ٌْبِث ٌط َُِْٕٛ ِخَّ١ِػا َّشٌا ٍََٝػ َِبَِ ِ ْلأا ُف ُّشَظَر rakyatnya harus dikaitkan dengan ِخَذٍَْظَّ kemaslahatan.". 175 Artinya untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat, namun kenyataannya peneliti melihat tidak sepenuhnya dijalankan ini dibuktikan dengan apa yang menjadi pandangan semua kepala KUA yang menitik beratkan (fokus) hanya pada saat penasehatan dan sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan. Melihat akar masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas dan pendapat dari beberapa kepala KUA, penulis cenderung berpandangan bahwa saksi nikah yang ditunjuk keluarga calon pengantin tidak perlu diganti sebab pada dasarnya bukan hanya dua orang yang ditunjuk menjadi itu saja yang menjadi saksi, akan tetapi semua yang hadir pada saat pelaksanaan akad nikah adalah saksi akan tetapi yang tercatat dua orang saja. Untuk itu tentunya KUA dalam hal ini kepala KUA selaku pemegang amanat yang punya kompetensi harus memberi pencerahan kepada tentang betapa penting, strategisnya posisi saksi nikah. Di sinilah peran dan tanggung jawab yang telah diberi tugas untuk 175 Ibrahim, Duski, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (kaidah-Kaidah Fiqih), Palembang: Neorfikri, 2019, h, 109. Lihat juga, fiqhiyah.html, Online, 04 Januari 2022.
116 menguatkan posisi hukum dalam pernikahan untuk KUA harus mempunyai standars saksi yang adil, dimulai dari pendaftaran, verifikasi data calon pengantin termasuk saksi sampai pada pelaksanaan akad nikah. 3. Analisis Pandangan Kepala KUA Se-Kota Palangka Raya Terhadap Kriteria Syarat Adil Saksi Nikah Penetapan saksi nikah merupakan suatu tantangan yang cukup serius bagi kepala KUA se kota Palangka Raya. Karena pernikahan merupakan hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Sebagai satu perbuatan hukum tentu mempunyai akibat hukum, maka keabsahan adalah sebuah keharusan. Dipahamkan bahwa dalam syariat Islam, perbuatan hukum boleh dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan rukun. Begitu juga halnya dengan pernikahan, saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi dengan syarat-syarat yang melekat. Ini tentunya menjadi pengalaman berharga bagi kepala KUA se-kota Palangka Raya karena telah membuat dampak hukum bagi kemanusiaan khususnya nikah dan dengan tanggung jawab yang sangat besar sudah barang tentu kepala KUA tidak serta merta menetapkan tentang kriteria saksi yang adil, haruslah memiliki referensi yang cukup untuk dapat memberi pandangan- pandangan hukum Islam (nikah). Untuk itu selanjutnya peneliti menganalisa pandangan dari 5 (lima) kepala KUA se-Kota Palangka Raya menyangkut konsep syarat saksi yang adil dalam pernikahan.
117 Mengenai pandangan kepala KUA se-Kota Palangka Raya tentang konsep syarat adil bagi saksi pernikahan menurut hm, menuturkan bahwa saksi adil adalah saksi tidak fasik. Fasik secara literal adalah pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, orang fasik adalah sebutan bagi orang yang telah mengakui sekaligus menaati hukum- hukum agama kemudian melanggarnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam kaitan ini juga orang-orang kafir terkadang disebut juga fasik. Sebab pada hakikatnya mereka telah merusak ketentuan-ketentuan syariat yang secara akal dan fitrah manusia, mereka telah mengakuinya.176 Faham agama, yaitu kembali kepada ajaran Al-Qur`an dan As-Sunnah yakni faham Islam yang murni, sementara tahu posisinya sebagai saksi serta tahu makna ijab kabul, artinya saksi faham bahwa saat wali mengucapkan ijab artinya wali menyerahkan anak perempuannya untuk bersama dengan laki-laki yang di cintainya, sedangkan kabul yang diucapkan pengantin laki-laki berarti ia telah siap untuk memikul tanggung jawab serta menerima segala kebaikan atau keburukan calon isterinya. Untuk itu yang lebih utama ditunjuk sebagai saksi adalah orang yang diyakini memahami makna ijab kabul, hal ini berarti saksi yang belum menikah diragukan pemahamannya, kaedah ushul menyatakan sesuatu yang diragukan akan tergantikan dengan keyakinan. 176 Abu al-Qasim al-Husain Ibn Muhammad Ibn Mufadil al-Ragib al-Asfahani, Mu"jam Mufradat Alfaz al-Qur"an, h. 425. Lihat pula Harifuddin Cawidu, Konsep Kufur dalam al-Qur"an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h. 54-55.
118 ِهَّشٌبِث ُي ْٚ ُضَ٠ َلَ ُْٓ١ِمَ١ٌَْا ّ Keyakinan tidak dapat hilang dengan keraguan.177 Memahami ijab kabul berarti mengerti apa yang diakadkan, jika saksi orang non arab sedangkan ijab kabul memakai bahasa arab saksi tidak paham, maka tidaklah sah kesaksiannya, karena tujuannya adalah memahami akad keduanya dan kesaksian tidak akan diterima terkecuali saksi paham hal tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa saksi adil itu orang yang baik, paham akan agama, menjalankan kewajiban serta menjauhi segala larangan Allah SWT dan yang tidak kalah penting saksi tahu akan maksud dan tujuan akad nikah. Selanjutnya subjek 3 dan subjek 4 serta subjek 5, memberikan tanggapan terhadap konsep adil, secara umum keduanya berpandangan bahwa baik dalam KHI maupun PMA belum diatur dengan jelas tentang kriteria saksi yang adil, namun sepakat bahwa saksi nikah yang adil tersebut cukup dapat lihat dengan keadaan yang bersangkutan pada saat sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan dan yang tidak kalah penting senantiasa berpedoman kepada pendapat para ulama klasik dan juga kontemporer, disamping itu saksi nikah tidak harus tokoh agama akan tetapi syarat adil saksi nikah cukup dilihat dari kacamata lahir saja, tidak harus dibuktikan secara mendetail, maksudnya cukup dikenal orang (pihak catin) sebagai orang adil saja sudah cukup mejadi saksi nikah. Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sepakat dalam menetapkan kriteria adil (memiliki integritas) pada dua saksi dan bahwasanya 177 Ibrahim, Duski, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah, (Kaidah-Kaidah Fikih), CV, Amanah, Palembang: 2019, h, 56.
adil yang dimaksud cukup pada lahirnya saja. Jika seorang saksi dikenal adil pada lahimya saja di antara suami istri, maka kesaksiannya atas akad dinyatakan sah, dan suami istri tidakperlu membebani diri untuk mencari jati diri saksi tersebut, karena itu mengandung kesulitan dan kerumitan.178 Setiap pelaksanaan akad nikah yang akan dilangsungkan, kepala KUA dihadapkan pada pilihan saksi yang ditunjuk pihak keluarga calon pengantin, hal ini tentunya membutuhkan ketegasan kepala KUA dalam memilih saksi yang sesuai dengan syarat pengetahuan kepala KUA, semestinya pemilihan saksi sesuai dengan syari`at agama Islam yang pastinya bertaqwa kepada Allah SWT. Sebagaimana Bapak Lukmanul hakim berpandangan bahwa saksi pernikahan itu harus adil yakni orang yang menjalankan syari`at agama dengan konsisten berkesinambungan serta meninggalkan yang haram, adil di sini maksudnya dengan melihat fisik yaitu penampilan yang bersangkutan saat datang bersama keluarga pihak calon pengantin, sebab sifat adil yang dimiliki seseorang tidak bisa dilihat hanya sekilas karena terkadang memang tidak kelihatan, maka oleh karena itu penampilan fisik membantu untuk menilai seseorang (saksi adil). Kriteria adil menurut pandangan kepala Kantor Urusan Agama se- Kota Palangka Raya sebagaimana dinyatakan menafsirkan adil, hanya secara umum akan tetapi maksud dari pandangan mereka dapat di analisa bahwa adil dapat menjadi saksi dalam pernikahan antara lain: 1. Jujur 178 Syaikh, Al-Juzairi, Abdurrahman, Fikih Empat Mazhab, Jilid 5, Terj, Faisal Saleh Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, 53-54. 119 dan
120 Jujur dapat diartikan perkataan yang sesuai dengan kenyataan, yakni perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara hati/pikiran, perbuatan dengan pernyataan. Jujur merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang, firman Allah SWT (QS al-Ahzab 33:70). ۙاًذْ٠ِذَع ًلَ َْٛل ا ٌُْٛ ْٛ هاللّٰ اُٛمَّرا إَُِٰٛا َْٓ٠ِزٌَّا بَُّٙ٠َبٰٓ ٰ٠ Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada ُل َٚ َ ۞ Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.179 Pesan moral dari ayat tersebut terkait dengan kesaksian adalah bersikap jujur dengan perkataan yang benar, baik dalam pergaulan di masyarakat maupun dalam kesendirian, kejujuran akan membimbing seseorang kejalan kebaikan dan ketidak jujuran akan berakhir dengan keburukan. 2. Dapat dipercaya (amanah) Amanah bermakna menepati janji atau pertanggung jawaban.180 yang dipikul seseorang atau titipan yang akan diserahkan kepada orang yang berhak, amanah diartikan sebagai pelunasan dan titipan (kepercayaan) yang harus dipertanggung jawabkan. Orang amanah berarti orang yang memiliki karakter positif misalnya jujur, bisa dipercaya serta tanggung jawab dengan kata lain orang yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan dalam hal ini saksi nikah. 3. Paham Hukum Agama (makna ijab kabul) 179 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan ..., h. 604. 180 Abbas Mahmud al-Aqqad, Al-insaan fi Al-Qur`an, Penerjemaah, Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Manusia Diungkap Al-Qur`an, Jakarta: Pustaka Firdaus,1991, h. 45- 50.
121 Konsep syarat adil berikutnya adalah yang berlaku di masyarakat kota Palangka Raya adalah dengan pahamnya saksi terhadap hukum agama, maka tentunya paham juga hukum pernikahan, khususnya tentang makna ijab kabul. Dikarenakan pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, mitsaqan qhaliza yang bernilai ibadah, tentu dalam pelaksanaannya yang salah satunya persaksian harus diserahkan kepada yang memiliki kapasitas atau ahlinya, yakni orang yang amanah seperti firman Allah (QS An Nisa 4:58) ِطبٌَّٕا َْٓ١َث ُُْزَّْىَد اَرِا َٚ ۙبٍََِْٙ٘ا ٰٝٓ ٌِٰا ا ًشْ١ ِظَث ۢبًؼْ١ َِّع َْبَو َ هاللّٰ َِّْا ۗ ِٖٗث ُُْىُظِؼَ٠ بَِّّؼِٔ َ ْلَا اُّٚد َؤُر َْْا ُُْو ُشُِْأَ٠ َ ِذ ٰٕ َِٰ ا ُُّْٛى ْذَر َْْا هاللّٰ َِّْا هاللّٰ َِّْا ۗ ِيْذَؼٌْبِث ۞ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.181 Pesan dari uraian dan ayat tersebut menunjukkan bahwa menyangkut persaksian nikah hendaknya diserahkan kepada orang yang paham ijab kabul walaupun dalam pemahaman agamanya masih belum memiliki kesempurnaan. Saksi harus paham tentang ijab kabul ini telah dikemukakan beberapa ahli fikih antara lain Wahbah al- Zuhaili, Sayyid sabiq. 4. Tauladan/ Keteladanan dan 181 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan ..., h. 113.
Keteladanan berarti memberi contoh yang baik bagi orang lain, berakhlak terpuji, sikap yang baik, penuh keramahan dan adil yang sesuai dengan ajaran agama. Menurut Mulyasa, keteladanan merupakan pembiasaan dalam bentuk perilaku, kepribadian, serta tutur kata sehari-hari seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji keberhasilan orang lain, dan datang tepat waktu. Keteladanan juga bisa di katakan apa yang kita lihat dan itulah yang kita contoh. Hal ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh dan meniru apa yang melihatnya secara langsung maupun tidak langsung.182 Keteladanan merupakan suatu sikap positif yang patut di contoh mengangkut perbuatan, sifat, kelakuan dan sebagainya dalam masyarakat, apakah itu dari seorang guru atau orang lain, agar menjadi insan yang kamil sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam (QS Al Ahzab 33:21). َشَوَر َٚ َش ِخٰ ْلَا ََ َْٛ١ٌْا َٚ َ ٌّ ٌخََٕغَد ٌح َْٛعُا ِ هاللّٰ ِي ُْٛع َس ِْٟف ُُْىٌَ َْبَو ْذَمٌَ ۗا ًشْ١ِضَو َ هاللّٰ۞ Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan اُٛج ْشَ٠ َْبَو َِّْٓ هاللّٰ yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (raHmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.183 182 H.E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h. 169. 183 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan ..., h. 595. 122
Ibnu Katsir menerangkan bahwa inilah yang menjadi dalil atau landasan pokok bagi orang yang beriman untuk meniru Nabi Muhammad SAW dalam segala hal baik ucapan maupun perbuatan. 5. Tidak Berpihak. Tidak berpihak berarti netral yang melambangkan adanya kesetiaan seseorang terhadap segala sesuatu tanpa terpengaruh dengan yang lain, apabila dikaitkan dengan sifat adil, netral dapat diartikan sebagai perilaku tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon pengantin yakni tidak dipengaruhi atau tidak dikontrol oleh salah satu pihak calon pengantin dalam mengambil suatu keputusan dengan bertujuan segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh saksi nikah mencerminkan suatu keseimbangan dan keadilan yang bermuara pada saling menguntungkan antara para pihak keluarga pengantin artinya memberikan perlakukan yang sama terhadap semua orang, walaupun berbeda latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik Sebab makna keadilan yang adil telah mumpuni dalam hukum Islam, namun masalahnya adalah masih ada orang yang belum memahami hal yang adil dengan baik, sehingga menunjuk saksi-saksi perkawinan dari orang yang kurang tepat seperti yang diisyaratkan oleh ahli fiqh dan imam mazhab. menyatakan umat Islam telah sepakat bahwa keadilan merupakan syarat dalam menerima kesaksian, berdasarkan firman Allah SWT dalam (QS al-Baqarah 2: 282). 123
ُٖ ُْٛجُزْوبَف ًَّّٝغُِّ ًٍَجَا ٰٝٓ ۢ ُُْىَْٕ١َّث ْتُزْىَ١ٌْ َٚ ۗ ٌتِربَو ُّكَذٌْا ِْٗ١ٍََػ ِْٞزٌَّا ًٍُِِّْ١ٌْ َٚ ۚ َْٚا ِْْبَف ۚ بَُّٙىٰذ ْدِا ًَّ ِضَر َْْا ِءاۤ ُٖ ُْٛجُزْىَر َْْا ا ٰٓ بَر ْشَر َّلََا ْٰٰٓٝٔدَا َٚ ِحَدبََّٙشٌٍِ َُ َْٛلَا َٚ ِ ا ٰٓ ُْٛث ۗبَ٘ ُْٛجُزْىَر ُُْىِث ۢ ۗ َُِْٰٕٛا َْٓ٠ِزٌَّا بَُّٙ٠َبٰٓ ٰ٠ ِيْذَؼٌْبِث هاللّٰ ِكَّزَ١ٌْ َٚ َف َُٛ٘ ًَّ ُِّّ٠ َْْا ُغْ١ ِطَزْغَ٠ َلَ َذَُّٙشٌا َٓ ِِ َْ َْٛض ْشَر َّّْٓ ِِ ِٰٓرَا َشِْا َّٚ ًٌُج َشَف ِْٓ١ٍَُج َس بَٔ ُْٛىَ٠ ٌَُّْ ا َةْأَ٠ َلَ َٚ ٜۗ ٰشْخُ ْلَا بَُّٙىٰذ ْدِا َشِ ّوَزُزَف ٍَِٖٗجَا ٰٝٓ ٌِٰا ا ًشْ١ِجَو َْٚا ا ًشْ١ِغَط َّلَِا َٔ ْٚ ُشْ٠ِذُر ًح َش ِضبَد ًح َسبَجِر َْ ُْٛىَر َْْا ٰٓ ُْٚذِْٙشَا َٚ هاللّٰ اُٛمَّرا َٚ ٌِٰا ٍْٓ٠َذِث ُُْزَْٕ٠اَذَر اَرِا ا ٰٓ َْْا ٌتِربَو َةْأَ٠ َلَ َٚ ِۖ ْتُزْىَ١ٍَْف ُ هاللّٰ ٍَََُّّٗػ بََّو َتُزْىَّ٠ بًفْ١ِؼَض َْٚا بًْٙ١ِفَع ُّكَذٌْا ِْٗ١ٍََػ ِْٞزٌَّا َْبَو ِْْبَف ۗبًٔـْ١َش ُْٕٗ ِِ ْظَخْجَ٠ َلَ َٚ َّٗث َس َ ُُْىٌِبَج ِ ِيْذَؼٌْبِث ُّٗ١ٌِ َٚ ًٍُِّْْ١ٍْ ّس ْٓ ِِ ِْٓ٠َذْ١َِٙش ا ُْٚذِْٙشَزْعا َٚ ۗ َُّْٛٔـْغَر َلَ َٚ ۗ ا ُْٛػُد بَِ اَرِا ُءاۤ َذَُّٙشٌ هاللّٰ َذِْٕػ ُظَغْلَا ُُْىٌِٰر ۗ َّلََا ٌحبَُٕج ُُْىْ١ٍََػ َظْ١ٍََف ُُْىَْٕ١َث بَٙ ٌق ُْٛغُف َِّٗٔبَف ا ٍَُْٛؼْفَر ِْْا َٚ ۗە ٌذْ١َِٙش َلَ َّٚ ٌتِربَو َّسۤبَضُ٠ َلَ َٚ ِۖ ُُْزْؼَ٠بَجَر اَرِا ا ٰٓ ٍَّؼُ٠ َٚ ۗ َ ٌُْ١ٍَِػ ٍء َْٟش ًُّىِث ُ ِ هاللّٰ ُُُىُِّ هاللّٰ َٚ ۗ ُ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah 124
125 memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 184 Memelihara sifat adil seseorang yang akan menerima amanah persaksian tersebut, merupakan orang yang tidak fasik di dalam kehidupannya, firman Allah SWT (QS al-Hujuraat 49: 6.) ٍَٰٝػ ا ُْٛذِجْظ ُزَف ٍخٌَبََٙجِث ۢبًِ َْٛل ا ُْٛجْ١ ِظُر َْْا ا ٰٓ َُّْٕٛ١َجَزَف ٍبَجَِٕث ۢ ٌكِعبَف ُُْوَءۤبَج ِْْا ا ٰٓ ۞ َُِْٰٕٛا َْٓ٠ِزٌَّا بَُّٙ٠َبٰٓ ٰ٠ َْٓ١ ِِِذٰٔ ُُْزٍَْؼَف بَِ Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.185 Diperkuat juga dengan hadis dari Abdullah bin Abbas r.a Nabi SAW bersabda: ٍيْذَػ َْٜذِ٘بَش َٚ ٍذِش ْشُِ ٍ ٌِّٝ َِٛث َّلَِإ َحبَىِٔ َلَ Tidak sah nikah kecuali dengan wali sempurna pikirannya dan dua orang saksi yang adil (yang lurus).186 Terkait dengan adil ini, penulis berpendapat bahwa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh kepala KUA se-Kota Palangka Raya memberi gambaran dimana ada beberapa kriteria yang harus ada pada saksi agar dapat disebut adil. ْأ ٚ شئ بغظٌا ٍٝػ شظِ ش١غ شئبجىٌٍ ب جٕزجِ ْٛى٠ ْأ ظئاشش ظّخ خٌاذؼٌٍٚ ٍٗضِ حءٚشِ ٍٝػ بظفبذِ تضغٌاذٕػ بِٔٛأِ حش٠ش٠شغٌا بّ١ٍع ْٛى٠ 184 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan ..., h. 59. 185 Ibid.h. 743. 186 Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Kifayatul Akhyar, Bagian Dua, Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya: BinaIman, h. 577.
Adapun ciri-ciri seorang muslim dikatakan "adil" bila dalam dirinya mempunyai sifat-sifat: 1. Menjauhi segala dosa besar, tidak terus menerus mengerjakan mengerjakan dosa kecil 2. Baik hati 3. Dapat dipercayai, sewaktu sewaktu marah tidak akan melanggar kesopanan 4. Menjaga Menjaga kehormatannya kehormatannya.187 Kesaksian tidak diterima dari orang yang mempunyai dosa besar dan dari orang yang terus menerus mengerjakan dosa kecil, karena orang yang dikenal dengan demikian adalah fasik, yang dimaksud dengan terus menerus mengerjakan dosa kecil adalah bila dosa kecil itu sudah merupakan kebiasaan pekerjaannya, bukan dikerjakan kadang-kadang saja kemudian ditinggalkannya. Menurut jumhur ulama, maksudnya adalah barangsiapa pekerjaan maksiatnya mengalahkan pekerjaan taatnya (lebih banyak mengerjakan maksiat dibanding ketaatan), maka kesaksiannya ditolak.188 Syaikhul Islam menyatakan kriteria saksi yang adil kembali pada standar yang ada pada masyarakat, artinya jika seseorang itu masih dianggap sebagai orang baik-baik di mata masyarakat, maka dia layak untuk menjadi seorang saksi, karena telah memenuhi kriteria adil di masyarakat tersebut, meskipun dia pernah melakukan transaksi riba maupun ghibah.189 Ini berdasarkan firman allah (QS Al Baqarah 2:282). 187 Rasyid Sulaiman, Fiqh Islam, Sinar Buku Argerindo, Jakarta: 2007, h. 511. 188 Ibid. 189 Ahmad Faiz Kamali," Penentuan Saksi Adil, ...h. 29. 126
127 َّّْٓ ِِ ِٰٓرَا َشِْا َّٚ ًٌُج َشَف ِْٓ١ٍَُج َس بَٔ ُْٛىَ٠ ٌَُّْ ِْْبَف ۚ ُُْىٌِبَج ِ ّوَزُزَف بَُّٙىٰذ ْدِا ًَّ ِضَر َْْا ِءاۤ ّس ْٓ ِِ ِْٓ٠َذْ١َِٙش ا ُْٚذِْٙشَزْعا َٚ َذَُّٙشٌا َٓ ِِ َْ َْٛض ْشَر ْلَا بَُّٙىٰذ ْدِا َشِ ٜۗ ٰشْخُ Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki- laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah lain seorang mengingatkannya.190 (saksi perempuan) lupa, yang Ayat di atas memberi gambaran bahwa dalam memilih saksi tidaklah harus adil cukup semua pihak yang terlibat ridha, maka persaksiannya diterima. Sebab kriteria saksi adil di masyarakat berbeda seiring perjalanan waktu, ada masyarakat yang beranggapan telah memenuhi syarat adil akan tetapi di lain tempat bisa saja tidak, jika harus diterapkan bahwa saksi pernikahan itu harus orang yang senantiasa melakukan semua syari`at agama dan menjauhi yang di larang sebagaimana zaman sahabat Nabi tentunya pelaksanaan pernikahan akan sulit terjadi dengan cepat dan sudah barang tentu akan berakibat makin banyaknya perbuatan dosa (zina) di tengah-tengah masyarakat. Untuk menguatkan argumen di ats penulis mempertegas pernikahan yang disaksikan orang fasik (tidak adil), hal ini bisa di temukan dengan hadis nabi SAW yang berasal dari sahabat 'Umar bin al- Khattab radiallahu 'anhu. ّٞ ِشْ٘ ُّضٌا َْٓػ ٌتْ١َؼُش بَٔ َشَج ْخَأ ٍغِفبَٔ ُْٓث َُُىَذٌْا بََٕصَّذَد َّاللّٰ ِ َّاللّٰ ِيُٛع َس ِذَْٙػ َذْجَػ ََّْأ ٍف َْٛػ ِٓ ِٟف ِْٟد َٛ ْث َِّٓ ْد َّشٌا ِذْجَػ ُْٓث ُذْ١َُّد َِٟٕصَّذَد َيبَل ِ ٌْبِث َُْٚزَخ ْؤُ٠ اُٛٔبَو بًعبَُٔأ َِّْإ ُيُٛمَ٠ َُْٕٗػ ُ َّاللّٰ َٟ ِض َس ِةبَّطَخٌْا َْٓث َشَُّػ ُذْؼ َِّع َيبَل َخَجْزُػ َْٓث َْ ْ٢ا ُُْوُزُخْأَٔ بََِّّٔإ َٚ َغَطَمْٔا ْذَل َْٟد ٌَْٛا َِّْإ َٚ ٍَََُّع َٚ ِْٗ١ٍََػ ُ َّاللّٰ ٍََّٝط ِ ْٓ ِِ بٌََٕ َشََٙظ بَِّث 190 Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan ..., h. 59.
ِِٗر َش٠ ِشَع ِٟف ُُٗجِعب َذُ٠ ُ َّاللّٰ ٌء َْٟش ِِٗر َش٠ ِشَع ِِْٓ بَْٕ١ٌَِإ َظْ١ٌَ َٚ ُٖبَْٕث َّشَل َٚ ُٖبَّٕ َِِأ ا ًشْ١َخ بٌََٕ َشَْٙظَأ ََّْٓف ُُْىٌِبَّْػَأ ّذَظُٔ ٌَُْ َٚ َُِْْٕٗأَٔ ٌَُْ اًءُٛع بٌََٕ َشَْٙظَأ َِْٓ َٚ ٌخََٕغَد َُٗر َش٠ ِشَع َِّْإ َيبَل ِْْإ َٚ ُْٗلِ Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari az-Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bin 'AbdurraHman bin 'Auf bahwa 'Abdullah bin 'Utbah berkata, aku mendengar 'Umar bin al- Khattab radiallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya orang-orang telah mengambil wahyu (sebagai pedoman) pada masa hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan hari ini wahyu sudah terputus. Dan hari ini kita menilai kalian berdasarkan amal amal yang nampak (zhahir). Maka siapa yang secara zhahir menampakkan perbuatan baik kepada kita, kita percaya kepadanya dan kita dekat dengannya dan bukan urusan kita apa yang tersembunyi darinya karena hal itu sesuatu yang menjadi urusan Allah dan Dia yang akan menghitungnya. Dan siapa yang menampakkan perbuatan yang jelek kepada kita, maka kita tidak percaya kepadanya dan tidak membenarkannya sekalipun dibalik itu ada yang mengatakan baik". (HR. Bukhari).191 Menurut penulis untuk menentukan kriteria syarat adil yang menjadi saksi nikah di Kota Palangka Raya khususnya, pendapat Imam Syafi'i lebih banyak diterapkan oleh kepala KUA di Kota Palangka Raya, walaupun cukup sulit untuk mengukur tingkat keadilan seseorang akan tetapi minimal mendekati syarat adil menurut Imam Syafi`i, sebab hampir setiap orang yang hadir pada saat akad nikah dilangsungkan merupakan orang-orang yang saling mengenal antara satu dengan lainnya, alangkah baiknya saksi yang ditunjuk adalah yang memiliki tingkat pemahaman agama yang baik dan memadai. Bahwa kriteria adil dalam setiap waktu, tempat, dan masyarakat berbeda-beda sesuai dengan situasi sosial kemasyarakatan yang berlaku 191 Ensiklopedi Hadits Versi 9,6. Hadis Sembilan Imam, Imam Bukhari Nomor 2447 128
pada saat dan wilayah tertentu. Artinya apabila seseorang di mata masyarakat masih dianggap sebagai orang baik-baik, maka seseorang tersebut layak untuk menjadi saksi, kerena telah memenuhi kriteria adil sebab pihak keluarga calon pengantin maupun masyarakat tersebut sudah mengenal saksi yang ditunjuk. 4. Analisis status pernikahan jika saksi nikah dianggap tidak adil menurut pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya Seorang saksi tidak harus ditunjuk, yang jelas dia menyaksikan, penunjukan saksi dilakukan untuk tanda tangan model N. 192 yang dilaksanakan setelah penghulu mengesahkan pernikahan, maksudnya orang yang hadir pada saat akad nikah juga menjadi saksi yang menyaksikan bukan dua orang saja, semua yang hadir itu menjadi saksi yang maksudnya tidak dibatasi dua saja akan tetapi jangan sampai saksi pernikahan kurang dari dua orang jadi saksi semuanya. Penunjukan saksi dilakukan disamping untuk penandatangan kelengkapan berkas juga kalau suatu hari nanti ditanya mereka berdua ini tahu dan tidak sulit mencarinya. Di samping hal tersebut inti dari saksi nikah adalah memberitahu (mengumumkan, walimatuh al-`urs) kepada semua orang bahwa telah bersatunya dua jenis manusia dalam ikatan yang agung untuk membina rumah tangga.193 ini sering dijumpai di Kota Palangka Raya.194 192 Lampiran XV, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam N0. 473 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan, Model N. 193 Abdul Helim, "Bersanding Dalam Resepsi Perkawinan: Refleksi Atas Pandangan Dan (2011), Perilaku Hukum di Kota Palangka Raya", DOI: Ijtihad, Vol, 11 No.2 129 ikut
130 Hasil penelitian yang dilakukan (wawancara, observasi) di 5 (lima) KUA se-Kota Palangka Raya yang mengarah pada pandangan kepala KUA terhadap status hukum pernikahan yang diketahui saksi tidak adil ada pandangan yang sama tapi ada juga yang berbeda. Menurut pandangan kepala KUA Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, dan Rakumpit sepakat bahwa status hukum pernikahan yang saksinya tidak adil tidak sah dan harus diulang ataupun diganti dengan yang lain, jika dilihat dari pandangan para kepala KUA di atas penulis menggarisbawahi bahwa dalam menerapkan hukum masih belum berkembang cenderung klasik (zaman sahabat) hal ini dibuktikan dari cara menafsirkan status hukum saksi nikah yang tidak adil. Sedangkan kepala KUA Bukit Batu berpandangan bahwa nikah yang saksinya tidak adil, maka status nikahnya tetap sah secara syariat akan tetapi yang membedakan antara keduanya dalam mengambil langkah-langkah kepala KUA Bukit Batu berpandangan jika memungkinkan memang harus diganti dengan yang lebih bagus (layak). Membaca dan mencermati pandangan kepala KUA se-kota Palangka Raya, peneliti berpendapat jika dikaitkan dengan status hukum pernikahan yang ternyata saksinya tidak adil. Zaman ini telah banyak berubah dibanding dengan masa-masa sahabat Nabi SAW. Imam Ghozali mengatakan zaman itu (mungkin zaman ini) sudah berubah dimana kefasikan telah merajalela di tengah masyarakat beliau mengatakan kalau 194 Laili, Dwi Hariyati; Helim, Abdul; Baihaki, Baihaki. "Pandangan Ustadz Tentang " -19 Di Kota Palangka Penyelenggaraan Raya", Jisyaku, 2022, 1.1: 13-26.
kita harus memastikan wali harus tidak fasik kemudian saksi harus tidak fasik (adil) kelihatannya susah untuk menikah. Madzhab Maliki mengatakan bahwa jika ada orang yang adil, maka tidak perlu beralih darinya kepada yang lain. Jika tidak ada maka kesaksian orang yang tidak diketahui kepribadiannya namun tidak dikenal sebagai pendusta pun dinyatakan sah. Tiga rnadzhab sepakat dalam menetapkan syarat laki-laki untuk menjadi saksi. Sedangkan madzhab Hanafi mengatakan bahwa adil bukan syarat terkait sahnya akad, akan tetapi syarat terkait penetapannya pada saat ada pemungkiran dan tidak disyaratkan harus laki-laki. Dengan demikian, kesaksian seorang laki-laki dan dua orang Perempuan dinyatakan sah, akan tetapi dua orang perempuan saja tidak sah, melainkan harus ada seorang laki-laki bersama mereka berdua.195 Imam Syafi'i jika perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang belum diketahui adil tidaknya, maka akadnya tetap sah bilamana perkawinan tersebut terjadi di kampung-kampung atau daerah terpencil dimana ada orang yang belum diketahui adil atau tidaknya. Karena itu cukup lah dilihat lahirnya saja dimana ia tidak terlihat kefasikannya. Bila sesudah akad nikah terbukti saksi tersebut seorang yang fasik, maka aqad nikahnya tidaklah dipengaruhi, karena syarat adil untuk menjadi saksi dalam perkawinan dilihat dari segi lahirnya yaitu dia tidak terlihat ketika itu melakukan kefasikan.196 Pendapat Imam Syafi`I tersebur relefan dengan hadis nabi saw. َرِئا َرَّسلا ىَّل َوَﺘَي ُالله َو ِرِها َوَّظلاِب ُمُك ْحَن ُنْحَن 195 Syaikh, Al-Juzairi, Abdurrahman, Fikih Empat Mazhab,...,h.54. 196 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3, penterjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009. H. 274. 131
"Kita hanya menghukum apa yang tampak, Allah yang Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati". Inilah yang menjadi salah satu dasar para ulama menghukumi suatu permasalahan sesuai dengan bentuk lahiriah dan kasuistiknya. Sedangkan di balik itu hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: "Sebagian ulama berkata: Bahwa yang menjadi syarat nikah adalah bisa persaksian atau pengumuman, maksudnya adalah menampakkan dan menjelaskan kepada banyak orang. Dan kalau sudah diumumkan maka hal itu sudah dianggap cukup, karena tentunya lebih banyak orang yang mengetahui pernikahan tersebut, dan lebih aman dari syubhat perzinaan. Tidak adanya persaksian itu dilarang, karena bisa jadi seseorang telah berzina dengan wanita tertentu kemudian dia mengklaim sudah menikahinya, padahal sebenarnya tidak demikian, maka adanya syarat persaksian itu untuk mencegah sebab tersebut. Namun jika sudah ada pengumuman maka larangan tersebut sudah tidak berlaku. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, bahkan beliau berkata. Adanya persaksian tanpa pengumuman dalam pernikahan keabsahannya perlu ditinjau kembali, karena Nabi SAW menyuruh untuk mengumumkan pernikahan seraya bersabda: ْلأا ٍُّْْٛ١َِ ُْٓث َٝغ١ِػ بَٔ َشَج ْخَأ َْٚ ُسبَ٘ ُْٓث ُذ٠ ِضَ٠ بََٕصَّذَد ٍغ١َِِٕ ُْٓث ُذَّ ْدَأ بََٕصَّذَد َّاللّٰ ُيُٛع َس َيبَل ْذٌَبَل َخَشِئبَػ َْٓػ ٍذََّّذُِ ِْٓث ُِِعبَمٌْا ٍِْػَأ ٍَََُّع َٚ ِْٗ١ٍََػ ُ ِٟف ٍَُُٖٛؼ ْجا َٚ َحبَىِ ْث َٝغ١ِػ َٚ ِةبَجٌْا اَزَ٘ ِٟف ٌَٓغَد ٌت٠ ِشَغ ٌش٠ِذَد اَزَ٘ َٝغ١ِػ ُٛثَأ َيبَل ِفُٛفُّذٌبِث ِْٗ١ٍََػ اُٛث ِشْضا َٚ ِذ ِجبَغٌَّْا ُٓ َش١ِغْفَّزٌا ٍخ١ ِجَٔ ِٟثَأ ِْٓثا َْٓػ ٞ ْلأا ٍُّْْٛ١َِ ٌخَمِص َُٛ٘ َْٓػ ُّٞ ِسبَظَْٔ ٌّٕا اَزَ٘ إُٛ َّاللّٰ ٍََّٝط ِ ِٚ ْشَ٠ ِٞزٌَّا ٍُّْْٛ١َِ ُْٓث َٝغ١ِػ َٚ ِش٠ِذَذٌْا ِٟف ُفَّؼَضُ٠ ُّٞ ِسبَظَْٔ Telah menceritakan kepada kami AHmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Anshari dari Al qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." Abu Isa berkata, "Ini merupakan hadits gharib hasan pada bab ini. Isa bin Maimun Al Anshari dilemahkan dalam riwayat ini. Isa bin Maimun yang 132
meriwayatkan dari Ibnu Abu Najih At Tafsir itu adalah tsiqah (Hr. At-Tirmidzi).197 Karena pernikahan yang dirahasiakan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat meskipun sudah disaksikan oleh beberapa saksi, karena seseorang bisa saja telah berzina dengan seorang wanita, kemudian ia berkata. Saya telah menikahinya, lalu menghadirkan dua orang saksi palsu. Kemudian beliau berkata: Pernikahan itu ada empat hal: 1.Pernikahan yang disertai persaksian juga pengumuman, yang demikian ini tidak diragukan sahnya, tidak satupun yang menganggapnya tidak sah. 2.Pernikahan yang disertai persaksian saja, maka keabsahan pernikahan tersebut masih dipertanyakan; karena bertentangan dengan perintah Nabi sebagaimana hadis di atas. 3.Pernikahan yang disertai pengumuman saja, maka menurut pendapat yang kuat kondisi pernikahan tersebut adalah sah dan benar. 4.Pernikahan yang tidak disertai persaksian dan pengumuman, tidak sah; karena meniadakan maka pernikahan persaksian dan pengumuman.(Asy Syarhul Mumti": 12/95).198 tersebut Para ulama sadar bahwa zamannya memang sudah berubah, tentang keabsahan nikah saksi tidak adil sudah barang pernikahannya sah. Imam Malik berpendapat nikahnya sah saja asal dilaksanakan di keramaian. Sebab jika saksi nikah ternyata tidak adil, maka sudah tertutup ketidakadilan saksi nikah dengan banyaknya orang yang menyaksikan, disamping itu juga sebelum pelaksanaan ijab kabul dilangsungkan terlebih dahulu kedua pengantin, wali dan saksi serta seluruh undangan untuk membaca istighfar dan dua kalimat syahadat. Nabi SAW bersabda: ُْٓث ُشَُّػ ِٟثَأ َغ َِّع ِٞ َِٟٕصَّذَد ُِّٟ َّّٕشٌا َشَُّػ ُْٓث ُضْفَد بََٕصَّذَد ًَ١ِؼَّْعِإ ُْٓث َٝعُِٛ بََٕصَّذَد ًَ١ِؼَّْعِإ ُْٓث ُذََّّذُِ بََٕصَّذَد ِّٟجٌَّٕا ٌَٝ َِْٛ ٍذْ٠ َص ِْٓث ِسبَغَ٠ َْٓث َي َلَِث ُذْؼ َِّع يبَل َح َّشُِ ّذَج َْٓػ ِٟثَأ َِٟٕصَّذَد ٍَََُّع َٚ ِْٗ١ٍََػ ُ ٍََّٝط ِ َّاللّٰ 197 Ensiklopedi Hadits Versi 9,6. Hadis Sembilan Imam, At Tirmidzi Nomor 1009. 198 Online 04 Oktober 2022. 133 tentu
134 ُةُٛرَأ َٚ ََُّٛ١َمٌْا ََّٟذٌْا ِٗ ْج ٌَْٛا اَزَ٘ ْٓ ِِ َّلَِإ ُُٗف ِشْؼَٔ َلَ ٌت٠ ِشَغ ٌش٠ِذَد اَزَ٘ َٝغ١ِػ ُٛثَأ َيبَل ِفْد َّضٌا ْٓ ِِ َّش َُٛ٘ َّلَِإ ٌََِٗإ َلَ ِٞزٌَّا َُ١ ِظَؼٌْا َ َّاللّٰ ُشِفْغَزْعَأ َيبَل َِْٓ ُيُٛمَ٠ ٍَََُّع َٚ ِْٗ١ٍََػ ُ َّاللّٰ ٍََّٝط َِّٟجٌَّٕا َف َْبَو ِْْإ َٚ ٌَُٗ َشِفُغ ِْٗ١ٌَِإ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar Asy Syanni telah menceritakan kepadaku bapakku Umar bin Murrah dia berkata; saya mendengar Bilal bin Yasar bin Zaid bekas budak (yang telah dimerdekakan oleh) Nabi SAW telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa mengucapkan; Astaghfirullahal 'Adzim Alladzii Laa Ilaaha Illa Huwal Hayyul Qayyum Wa Atuubu Ilaih (Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, Dzat yang tiada Ilah melainkan Dia, yang Maha Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya) serta aku bertobat kepada-Nya) Maka (dosa- dosanya) akan di ampuni sekalipun ia telah lari dari peperangan." Abu 'Isa berkata, "Hadits ini derajatnya gharib, dan kami tidak mengetahuinya melainkan dari jalur ini (HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud).199 Mengesakan Allah merupakan Rukun iman yang paling fundamental yang diajarkan oleh Allah. Hal ini diekspresikan dalam kalimat syahadat yang berbunyi laa ilaha illallah, yang berarti "tidak ada tuhan selain Allah." Ekspresi iman ini membedakan orang muslim sejati dengan orang kafir (yang tidak beriman). Hal ini penting sekali karena ekspresi itu membebaskan konsep tauhid (keesaan Allah) dari semua ketidaksucian dan menjadikannya suci, sederhana, dan terlepas dari setiap bahaya syirik.200 Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala KUA ada yang berpandangan bahwa saksi nikah itu memang harus adil, jika terindikasi 199 Ensiklopedi Hadits Versi 9,6. Hadis Sembilan Imam, At Tirmidzi Nomor 3577 dan Abu Daud Nomor 1519, hadist ini dishahihkan al-Albani di dalam Shahih at-Tirmidzi Jilid 3, h. 182. 200 Begum Aisyah Bawany, Mengenal Islam Selayang Pandang, Jakarta: Pt Bumi Aksar, 1994, h. 17.
tidak adil harus diganti dengan yang lebih layak sementara ada kepala KUA yang tidak mengganti. Penulis dalam hal ini cenderung pada pendapat yang tidak perlu diganti karena yang terjadi sekarang ini di Kota Palangka Raya dimana dalam penunjukan saksi terkadang belum diketahui tentang keadilannya, akan tetapi jika melihat dari keadaan lahiriyahnya misalnya kelihatan sopan dan bertutur kata yang elok juga berpenampilan sopan, maka orang tersebut sudah dapat memenuhi syarat adil untuk menjadi saksi nikah. Penulis berpandangan bahwa sekarang banyak orang tiba-tiba fasik, fasik itu macam-macam kesalahan misalnya makan riba fasik, maka ikut pendapat yang mengatakan sah saja seandainya tanpa ada orang lain kecuali dua saksi fasik, saksi yang fasik masih dianggap sah karena ini zamannya sudah berubah zaman ini sangat mudah sekali menjadi fasik di zaman semacam ini kita diuji dengan bermacam-macam yang menjadikan mudah fasik yang penting syarat dan rukun terpenuhi, ada wali kemudian ada mempelai pria dan wanita dua orang saksi jadi kehadiran orang banyak pun sudah tertutup kefasikan seseorang dengan hadirnya orang banyak dan dianjurkan istighfar, membaca dua kalimat syahadat yang diajarkan para ulama untuk menghindari kefasikan. Sebenarnya bacaan syahadat bukan termasuk syarat dan rukun nikah, akan tetapi sangat dianjurkan untuk membaca istighfar dan kalimat syahadat sebelum akad nikah dalam pernikahan. Pembacaan syahadat akad nikah itu sendiri berasal dari fatwa para ulama NU yang tergabung 135
dalam Lajnah Bahtsul Masail pada Muktamar NU ke-3 di Surabaya pada tahun 1928. Fatwanya berbunyi. "Dianjurkan kepada penghulu untuk mengajak wali, kedua mempelai dan dua saksi membaca istighfar dan syahadat sebelum akad nikah."201 Fatwa ini bertujuan untuk memastikan kebenaran ke-Islaman pasangan suami istri, wali dan saksi pernikahan pada khususnya serta seluruh undangan yang hadir pada umumnya. Mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan seolah-olah pengantin laki-laki itu muallaf yang baru mau masuk Islam. Atau mirip seperti orang yang lagi menghadapi sakaratul- maut, tetapi ikrar untuk sebuah ikatan pernikahan. Jika kekeliruan dalam memahami masalah ini sebenarnya jelas sekali siapa yang bersalah, tentunya penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA), untuk itu perlu kiranya penghulu memberikan pengertian kepada seluruh undangan guna memahami arti pentingnya pembacaan istighfar dan kalimat syahadat disamping tujuan yang sudah penulis sampaikan di atas juga untuk menstabilkan atau merestart kembali sekiranya ada diantara saksi atau wali yang tidak adil, dengan dibaca istighfar dan kalimat syahadat kembali kepada fitrah ( kesucian). 201 surabaya-28-september-1928-m. Online 29 September 2022. Lihat juga pada Zaro Ahmad, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1962-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Fikih), Disertasi 136
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Prosedur penentuan saksi nikah yang dilakukan oleh kepala KUA se- Kota Palangka Raya. memiliki 4 (empat) tahapan, yaitu, Pengambilan persyaratan nikah, verifikasi data calon pengantin, pengumuman kehendak nikah, penasehatan perkawinan, sebelum pelaksanaan akad nikah. Sedangkan untuk menentukan saksi adil dapat dilihat dari zahirnya (luar) fisik yang bersangkutan dan biasanya penentuan saksi ini diserahkan kepada pihak keluarga calon pengantin bukan jika pihak pihak KUA. b. Ketentuan adil syarat saksi nikah menurut pandangan pandangan Kepala KUA se-Kota Palangka Raya. Kepala KUA se-Kota Palangka Raya sepakat menyatakan bahwa setiap peristiwa nikah yang terjadi harus disaksikan oleh saksi yang adil dengan kriteria antara lain. Jujur, dapat dipercaya, paham hukum Agama, tauladan/ Keteladanan dan tidak memihak c. Status pernikahan jika saksi nikah dianggap tidak adil, maka saksi tidak perlu diganti dengan orang lain karena selain saksi yang ditunjuk juga seluruh undangan yang hadir pada saat peristiwa akad nikah terjadi juga adalah saksi, untuk mengantisipasi ketidak adilan saksi yang tidak 139
adil, maka seluruh pihak yang terlibat dalam prosesi tersebut sebaiknya membaca istigfar dan kalimat syahadat. B. Rekomendasi 1. Kepada pihak yang terkait (Kepala KUA, Penghulu). Berikan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur penentuan saksi dalam pernikahan, agar kekeliruan dalam penunjukkan saksi pernikahan dapat dikurangi di tengah-tengah masyarakat. 2. Kepada masyarakat, untuk bertanya kepada tokoh agama yang lebih paham untuk menunjuk saksi adil dalam akad nikah dan persiapkan saksi untuk akad nikah sebelum prosesinya berlangsung, tujuannya supaya tidak terjadi asal tunjuk untuk menjadi saksi pernikahan, sehingga dengan penunjukkan saksi nikah yang adil dan tepat akan menjadi do"a bagi pasangan pengantin untuk dapat menggapai tujuan pernikahan yakni menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Bahasa Indonesia AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, PLP2M, Yogyakarta, 1987. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Abu Abdillah Muhammad Al-Syafi"i, Fathul Qorib, alih bahasa Imron Abu Bakar Umar, Kudus: Menara Kudus, 2006. Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999. Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UI-Press, 2011. E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas, 2007. Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, Sukses Menikah dan Berumah Tangga, terj. Muhammad al-Mighwar, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006. Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996. Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Pustaka Pelajar, 2006. Ibnu, As Pelu, dan Abdul Helim, Konsep Lesaksian, Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Islam, Malang: Setara Pers, 2015 Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Tafsirnya, Jakarta: PT, Sinergi Pusaka Indonesia, 2012. Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2010. M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi"ah (eds), Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010. M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014. Madjid Khadduri, Teologi Keadilan (Perspektf Islam), Risalah Gusti, Surabaya, 1999. Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT Hidakar, 1991.
Muhammad Abed al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam, Yogyakarta: LKiS, 2000. h.39 Muhammad Jawad Mughriyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja"fari, Hanafi, Maliki, Syafi"i, Hambali, Jakarta: Lentera, 2008. Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam, Mizan, Bandung, 1995. Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Nur Djaman, Fiqih Munakahat, Semarang: Dina Utama, 2012. Sabian Utsman, Metodologi Penelitain Hukum Progresif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014. Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, Pustaka, Bandung, 1994. Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, Kairo: Fath al Alam al "Arabi tt. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: al- Ma"arif, 2017. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentangPerkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1986. Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, Teori Komunikasi Theories of Human Communication, Jakarta: Salemba Humanika, 2012. Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015. Sulaiman Al- Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Beirut Publishing, 2018. Syaikh, Al-Juzairi, Abdurrahman, Fikih Empat Mazhab, Jilid 5, Terj, Faisal Saleh Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab Al Nikah, Banjarmasin, Comdes Kalimantan, 2005. Tim Penyusun, Ensiklopedia Al-Qur"an: Kajian Kosakata, Jakarta: Lentera Hati, 2007. Ulfiah, Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016. Umar Syihab, Kontekstualitas Al-Qur"an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Qur"an, Jakarta: Penamadani, 2008. Zikri Fachrul Nurhadi, Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi dalam perspektif Penelitian Kualitatif, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015. B. Buku Bahasa Asing
Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh "ala-Madzahib al-Arba"ah, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th. Abd. Karim Zaydan menyatakan bahwa 'illat Muhammad Abu Zahrah, Ushûl Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, h. 365 Abd. Wahab Khallaf, Mashadir Al-Tasyri" al-Islami Fima La Nash Fihi, Kuwait: Daar Al-Qalam, 1993. Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Dar Al- Fikr, Beirut, 1978, h. 105-112. Abdurrahman al Jaziri, kitabal fiqh "ala madzahib al Arba"ah, Beirut: Dar al Kitab Al alamiyah, juz.4, 2003. Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994. Ibn Qudamah Al-Maqdisi, "Rawadah Al-Nazir Wa Junnah al-Manazir Fi Ushul al-Figh," in Jilid II Riyadh: Matba"ah as-Salfiyyah, 1920. Ibrahim, Duski, Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (kaidah-Kaidah Fiqih), Palembang: Neorfikri, 2019. Imam al-Haramayn "Abd Malik Abu al-Ma"ali Al-Juwayni, Al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Ansar, 1980. John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999. Lawrence Rosen, The Anthropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society, CambridgeUniversity Press, New York, 1989. Majduddin Muhammad bin Ya"qub al-Fairuz Abadi, al-Qâmus al-Muhîth, Juz I, Beirut: Mu"assasah Al-Risalah. 2005. Maktabah al-Shamilah, Sunan al-Daruquthni no. 3580. Muhammad bin Mukrim bin Ali Manzur, Lisân al-Arab, Juz VII, Mesir: Dar al- Misriyat, tt. Muhammad, `Abed Al-Jabiri,. Bunyah Al`Aql Al-Arabi. Beirut: al-Markaz al- Tsaqafi al-Arabi, 1991. Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1969. Stefanus Nindito, Fenomenologi Alfred Schutz: Studitentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 2, No 1 Juni 2005. Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, Teori Komunikasi, Theories of Human Communication. Syekh Al-"Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fatḥ al-Qarῑb Al-Mujib, terj. Abu Hazim Mubarok, Kediri: Mukjizat, 2012. Tarmizi, "The Concept Of Maslahah According To Imam Al-Gazali," Jurnal Al-Dustur 3, no. 1 (2020).
Thomas Nagel, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs, 2005. C. Undang-Undang Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Agama Islam, 2001. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Percatatan Penikahan, Pasal 24. Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Permenpan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diperbaharui menjadi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. D. Makalah, Jurnal, Skiripsi, Tesis dan Disertasi Ahdiyatul Hidayah,(2022) "Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara"", Jurnal DOI:10.24014/af.v18.i1.7303 Arini Izzati Khairina, Kritik Epistimologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri, El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Volume 4, No. 1, (2016). Hilim, Abdul. Bersanding dalam resepsi perkawinan: refleksi atas pandangan dan perilaku hukum di Kota Palangka Raya. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2011, 11.2: 165-181. Laili, Dwi Hariyati; Helim, Abdul; Baihaki, Baihaki. "Pandangan Ustadz Tentang Penyelenggaraan Walīmatul "Urs Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya", Jisyaku, 2022, 1.1: 13-26. M. Karya Muslim,(2018) "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Jurnal. Al-Syâfi"i DOI:10.24014/af.v18.i1.7303 Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah"
Muhammad Sauqi, (2022), Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Kitab-Kitab Fikih Ulama Banjar Abad Xviii, Xix Dan Xx Masehi, Disertasi, Mursyid Djawas,(2021)" Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjung Balai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur", Jurnal. Vol 4, No 2 (2021) NAFIS, Moh Durrul Ainun. Harmonisasi Tradisi di Tengah Modernitas Umat: Kajian Fenomenologi terhadap Akad Nikah Samin Kudus. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan, 2021, 16.2: 141-156. Nur, D. M. (2015). Kegunaan Pendekatan Fenomenologi Dalam Kajian Agama.Jurnal, Wardah, 16(2), 125-141. Nuri Aslam Dkk, "Mazhab Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Kontemporer," Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 1 (2022) Rika Feru Suriyanto, "Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam", Tesis. Stefanus Nindito, Fenomenologi Alfred Schutz: Studitentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 2, No 1 Juni 2005. Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani Dan Burhani Al-Jabiri Dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik Dan Peacebuilding," Syi"ar 18, no. 1 (2018). Zaro Ahmad, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1962-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Fikih), Disertasi. E. Website Online, 04 Januari 2022. Wikipedia Indonesia, Keadilan, Diakses pada Tanggal 25 Juli 2022 on line 17 Nopember 2021. Hadits Soft.exe, online, 08 Pebruari 2022. Online, 09 Pebruari 2022 Online Senin 04 Maret 2022.
online, 04 Januari 2022. Online, 05 Agustus 2022. (palangkaraya.go.id), Online 10 Agustus 2022. di akses, 10 Agustus 2022. Abialfatih, RELEVANSI ADIL SAKSI NIKAH DENGAN KONDISI SEKARANG BAGIAN 2 - Steemit, Online, 07 September 2022. Ensiklopedi Hadits Versi 9,6. Hadis Sembilan Imam, Imam Bukhari Nomor 2447 shalat. Online 04 Oktober 2022. 3-surabaya-28-september-1928-m. Online 29 September 2022.