Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 "Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!" Penyusun: Adhigama Andre Budiman Iftitahsari Maidina Rahmawati Enumerator: Audrey Makobambang Genoveva Alicia K. S. M. Daffa Deta M. Witra Nugraha S. Desain Cover: Elisabeth Garnistia Elemen Visual: Adobe Stock Lisensi Hak Cipta This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Diterbitkan oleh: Institute for Criminal Justice Reform Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520 Phone/Fax: 021-27807065 Dipublikasikan pertama kali pada: Januari 2022 2
Daftar Isi Daftar Isi ... 2 Kata Pengantar ... 4 1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati ... 5 2. Potret Hukuman Mati: Tren Tuntutan dan Putusan Kasus Hukuman Mati ... 9 3. Masalah Masa Tunggu Terpidana Mati di Indonesia ... 14 4. Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati dalam RKUHP dan Skema Saat Ini ... 21 5. Revisi UU Narkotika Tidak Menjangkau Penghapusan Pidana Mati ... 25 6. Rekomendasi ... 27 Profil Penyusun ... 29 Profil ICJR ... 30 Daftar Grafik, Tabel, dan Gambar Grafik 1. Perbandingan Kasus Hukuman Mati Sebelum dan Saat Pandemi ... 10 Grafik 2. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati Sepanjang 2021 ... 11 Grafik 3. Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Pidana Lainnya Sepanjang 2021 ... 11 Grafik 4. Persebaran Wilayah Tuntutan dan Putusan Pidana Mati Sepanjang 2021 ... 12 Grafik 5. Ragam Bentuk Penjatuhan dan Penuntutan Pidana Mati Sepanjang 2021 ... 13 Grafik 6. Perbandingan Jumlah Terpidana Mati pada 2017 s/d 2021 ... 15 Grafik 7. Sebaran Terpidana Mati berdasarkan Jenis Kejahatan ... 15 Grafik 8. Sebaran Terpidana Mati berdasarkan Tempat Penahanan ... 17 Grafik 9. Sebaran Terpidana Mati Berdasarkan Wilayah Tempat Penahanan ... 18 Grafik 10. Sebaran Terpidana Mati berdasarkan Jenis Kelamin ... 19 Gambar 1. Sebaran Kewarganegaraan Terpidana Mati ... 19 Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Komutasi Pidana Mati dalam Beberapa Versi RKUHP ... 22 3
Kata Pengantar Selamat Tahun Baru 2022! ICJR membuka lembaran baru tahun 2022 dengan menerbitkan laporan tahunan kasus hukuman mati yang berhasil dihimpun sepanjang 2021. Hingga saat ini, ICJR telah secara konsisten melaporkan perkembangan situasi penerapan hukuman mati setiap tahun sejak 2016 sebagai bagian dari komitmen kami untuk melakukan advokasi penghapusan kebijakan hukuman mati di Indonesia. Semangat perjuangan penghapusan total pidana mati bisa terlihat di dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini masuk ke dalam Progam Legislasi Nasional. RKUHP mengatur akan adanya jalan tengah antara abolitionist dan retentionist dalam hal pengaturan mengenai pidana mati di Indonesia, yaitu melalui adanya kesempatan bagi terpidana mati untuk diberikan komutasi atau perubahan hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup jika dalam masa percobaan sepuluh tahun menunjukkan sikap yang baik. Namun dalam perkembangannya, situasi terpidana mati di dalam deret tunggu yang ada saat ini masih belum jelas arahnya. Banyak dari terpidana mati yang bahkan sudah duduk di dalam deret tunggu lebih dari sepuluh tahun. Di dalam laporan ini terlihat dampak dari tidak adanya moratorium pidana mati di dalam sistem peradilan pidana sehingga mengakibatkan jumlah terpidana mati yang terus meningkat. ICJR mengeluarkan laporan situasi kebijakan hukuman mati ini selain untuk memberikan perkembangan jumlah dan situasi terpidana mati di Indonesia setiap tahunnya, juga untuk mengingatkan pemerintah Indonesia kembali akan komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan moratorium pidana mati dan diikuti dengan penghapusan pidana mati di Indonesia. Komitmen yang disampaikan di dalam siklus 3 mekanisme Universal Periodic Review dari badan HAM PBB ini akan kembali diuji kembali di tahun 2022 dan Indonesia harus bisa memberikan jawaban pertanggung jawaban dari komitmen yang disampaikan di 2017 silam. Jakarta, 27 Januari 2022 Erasmus A. T. Napitupulu Direktur Eksekutif ICJR 4
1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati "Kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) melakukan perbuatan korupsi yang kemudian terkena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pidana mati"1 - Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM RI 16 Februari 2021 "Di satu sisi mereka dasarnya bukan ideologi, tapi sekali lagi, saya jadi kalau Anda nanya saya, saya terus terang ambigu. Kalau saya terus terang, tepat apa yang dilakukan Singapura, hukumnnya untuk koruptor itu bukan mati, tapi eksistensi sosialnya yang dimatikan,"2 - Agus Rahardjo, Mantan Wakil Ketua KPK 21 Februari 2021 "Komnas HAM sejak awal tidak sepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup merupakan hak absolut seorang manusia, dalam berbagai kajian PBB menyimpulkan tidak ada korelasi antara pemberantasan tindak pidana kejahatan dengan hukuman mati. Meski dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6 ayat 2 masih membenarkan hukuman mati, namun hanya diterapkan kepada tindakan pidana paling serius (the most serious crimes) yakni pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights) yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi, dan tidak termasuk tindak pidana korupsi. Resolusi Dewan HAM PBB justru mendorong untuk menghapus hukuman mati. Saat ini tinggal sedikit saja negara yang masih menerapkan hukuman mati, di antaranya adalah negara kita Indonesia"3 - Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM 2017 - 2022 12 Maret 2021 1 Rinaldo, 'HEADLINE: Pemerintah Usul Hukuman Mati Koruptor, Efektif jadi Penggentarjeraan Korupsi?' Liputan6 (Jakarta 19 Februari 2021) diakses 1 Desember 2021 2 Bangun Santoso, Novian Ardiansyah, 'Bukan Mati, Ini Hukuman Paling Pas untuk Koruptor Menurut Eks Ketua KPK' Suara (21 Februari 2021) koruptor-menurut-eks-ketua-kpk diakses 1 Desember 2021 3 'Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi' (Komnas HAM, 12 Maret 2021) pemberantasan-korupsi.html diakses 1 Desember 2021 5
"Ada hukuman mati saja tidak menimbulkan efek jera, apalagi tidak ada, maka tidak akan ada ruang buat jera sama sekali,"4 - Arsul Sani, Wakil Ketua MPR/Anggota Komisi III DPR RI 29 Oktober 2021 "Seharusnya Indonesia menghapus hukuman mati secara total. Jika negara tetap menerapkan hukuman mati seharusnya disertai beberapa pembatasan. Hukuman mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius, yakni pembunuhan yang terencana, sistematis dan meluas. Kedua, adanya jaminan pemeriksaan dan proses hukum yang adil,"5 - Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM 3 November 2021 "Hukuman mati bagi koruptor bukan opsi yang paling tepat jika tanpa dibarengi dengan keadaan tertentu. Mencermati status kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri sebagai BUMN yang tersandung korupsi ini negara tidak dalam keadaan krisis ekonomi dan darurat militer, melainkan negara dalam keadaan stabil, maka logika hukumnya kurang tepat,"6 - Hasnu, Wasekjen PB PMII Bidang Polhukam 9 November 2021 "Mengingat perkara korupsi belum ada tanda-tanda hilang dan justru semakin meningkat kuantitasnya. Maka sudah sepatutnya kita melakukan berbagai macam terobosan hukum sebagai bentuk ikhtiar pemberantasan korupsi,"7 - ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI 18 November 2021 "Penolakan para aktivis HAM ini tentunya tidak dapat kami terima begitu saja. Sepanjang konstitusi memberikan ruang yuridis dan kejahatan tersebut secara nyata sangat merugikan bangsa dan 4 Mohammad Arief Hidayat, 'Firli Bahuri: Insan KPK Sepakat Pelaku Korupsi Harus Dihukum Mati' Viva (25 November 2021) diakses 1 Desember 2021 5 'Komnas HAM RI Soroti Fenomena Hukuman Mati yang Inkonstitusional' (Komnas HAM, 4 November 2021) inkonstitusional.html diakses 1 Desember 2021 6 Arief Ikhsanudin, 'PB PMII Tak Setuju dengan Wacana Jaksa Agung soal Hukuman Mati ke Koruptor' Detiknews (Jakarta 9 November 2021) hukuman-mati-ke-koruptor diakses 1 Desember 2021 7 Erick Tanjung, 'Ditolak Pegiat HAM, Jaksa Agung Bersikukuh Terapkan Hukuman Mati Koruptor' Suara (Jakarta, 19 November 2021) diakses 1 Desember 2021 6
negara, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menerapakan hukuman mati,"8 - ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI 18 November 2021 "Karena memang kita masih gimmick-gimmick, buktiin dulu baru kita lihat, karena hukuman mati kalau kita masih seperti sekarang yang kemudian kita bisa taking side bisa memihak, nanti jangan- jangan yang dihukum mati orang-orang tertentu,"9 - Saut Situmorang, Mantan Wakil Ketua KPK 19 November 2021 "Segenap insan KPK seluruh anak bangsa mungkin sepakat bahwa para pelaku korupsi itu harus dihukum mati. Namun, UU Nomor 31/1999, dari 30 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, hanya satu: hanya tindak pidana korupsi yang bisa diancam dengan hukuman mati,"10 - Firli Bahuri, Ketua KPK 24 November 2021 "Saya menegaskan kembali bahwa gagasan untuk menghukum mati koruptor adalah bentuk manifestasi kegalauan pemberantasan tindak pidana korupsi, mengapa ribuan sudah diungkap dan ribuan pelaku korupsi telah ditindak, tapi justru kualitas dan tingkat kerugian negara justru semakin meningkat,"11 - ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI 25 November 2021 "Terobosan hukum berupa penjatuhkan sanksi pidana mati dalam proses penuntutan saya berhadap dapat ditindaklanjuti pula dengan terobosan hakim dalam memutus suatu perkara korupsi,"12 - ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI 25 November 2021 8 Ibid. 9 Julkifli Sinuhaji, 'Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Sebut Jokowi Cuma Gimmick soal Hukuman Mati Bagi Koruptor' PikiranRakyat (20 November 2021) diakses 1 Desember 2021 10 Mohammad Arief Hidayat, op.cit. 11 'Jaksa Agung: Pidana Mati Koruptor Perlu untuk Perlindungan HAM' Detiknews (Jakarta, 25 November 2021) ham?_ga=2.70271696.1127547563.1638346914-1751832131.1579893258 diakses 1 Desember 2021 12 Muhammad Hafil, 'Jaksa Agung Harap Hakim Pertimbangkan Hukuman Mati Koruptor' Republika (Jakarta 25 November 2021) diakses 1 Desember 2021 7
"Terkait hukuman mati bagi koruptor, secara pribadi saya mendukung, namun tentunya harus melalui mekanisme yang jelas. Tidak semua korupsi harus berujung hukuman mati, Jika memang kasusnya begitu parah dan kerugian negara sangat besar, maka tentu saja opsi hukuman mati bisa dipertimbangkan. Jadi perlu disesuaikan dengan kasusnya,"13 - Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI 26 November 2021 "Kami mendukung gagasan dan rencana Jaksa Agung untuk menuntut hukuman mati koruptor, terutama pada perkara korupsi yang berdampak luas dan banyak merugikan keuangan negara, seperti kasus PT ASABRI dan PT Jiwasraya,"14 - M. Laili, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Adhyaksa (AMPAD) 26 November 2021 "Yang kemudian penting juga adalah efektif atau tidaknya hukuman mati untuk menimbulkan efek jera pada pelaku. Karena meskipun ada aturannya, hingga saat ini pasal mengenai hukuman mati tidak pernah benar-benar dijatuhkan,"15 - Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI 26 November 2021 "Jadi ada apa soal korupsi dan hukuman mati? Sebenarnya tidak ada apa-apa kecuali memang untuk kepentingan politik praktis semata-mata. Memberantas korupsi itu bukan dengan hukuman mati, tapi memastikan bahwa setiap proses tata kelola negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel," 16 - Choirul Anam, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM 28 November 2021 "Walau sudah ada eksekusi mati, (kejahatan) narkoba jalan saja. Coba kalian lihat di Amerika Serikat yang banyak menghukum mati. Di sana tingkat kriminalitas tetap lebih tinggi daripada di Eropa yang 13 Arie Dwi Satrio, 'Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor Didukung Komisi III DPR' Okezone (Jakarta 26 November 2021) iii-dpr diakses 1 Desember 2021 14 M Sholahadhin Azhar, '1,6 Juta Orang Disuntik Vaksin hingga Usulan Hukuman Mati Koruptor Didukung' Medcom (Jakarta, 27 November 2021) diakses 1 Desember 2021 15 'Wacana Hukuman Mati Koruptor, Crazy Rich Tanjung Priok Bilang...' Warta Ekonomi (26 November 2021) diakses 1 Desember 2021 16 Muhammad Ridwan, 'Komnas HAM Bilang Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Tak Efektif' JawaPos (28 November 2021) efektif/ diakses 1 Desember 2021 8
tidak menerapkan hukuman mati. Memang saya akui tidak efektif,"17 - Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM RI 1 Desember 2021 "Hukuman mati pada para terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan menimbulkan efek jera sekaligus sebagai upaya preventif penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi"18 - ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI 16 Desember 2021 2. Potret Hukuman Mati: Tren Tuntutan dan Putusan Kasus Hukuman Mati ICJR setiap tahun melakukan pemantauan dan pengumpulan data terkait kasus hukuman mati, yaitu setiap perkara pidana yang dituntut dan/atau diputus dengan pidana mati baik pada peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Data tersebut kemudian dikumpulkan dalam database internal ICJR yang diperbaharui terakhir per 11 Januari 2022. Sumber database internal ICJR yang digunakan dalam laporan ini adalah data yang dikumpulkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, website Direktori Putusan Mahkamah Agung, data Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan pemberitaan oleh media jurnalistik. Sepanjang tahun 2021, ICJR menemukan 146 kasus hukuman mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 171 orang. Angka yang terkumpul ini memperlihatkan tren penurunan dari jumlah kasus hukuman mati pada tahun pertama pandemi 2020, dengan jumlah 173 kasus (-15,6%) dengan jumlah terdakwa 210 orang (-18,6%).19 Laporan tahun ini juga membandingkan jumlah kasus hukuman mati sebelum dan saat pandemi. Grafik 1 menunjukkan perbandingan kasus hukuman mati dalam periode yang sama per tahun, yakni 17 Dian Dewi Purnamasari, Susana Rita Kumalasanti, Nikolaus Harbowo, 'Jalan Tengah Diterapkannya Hukuman Mati, RKUHP Berikan Harapan Pengampunan', (6 Desember 2021), pengampunan, diakses 25 Januari 2022. 18 Muhammad Hafil, 'Jaksa Agung: Hukuman Mati Cegah Kasus ASABRI Terulang' Republika (Jakarta, 16 Desember 2021) diakses 1 Desember 2021 19 Adhigama Andre Budiman, et. al., 2020, Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hal. 13. (Dokumen dapat diakses melalui: 9
kasus-kasus yang tercatat waktu penjatuhan vonis pada peradilan tingkat pertama antara 27 Maret hingga 9 Oktober. Berdasarkan data pada periode tersebut, meskipun tidak menunjukkan tren peningkatan dari 2020, namun kasus hukuman mati pada 2021 masih menunjukkan angka lebih tinggi dibanding sebelum pandemi yang tercatat pada 2019. Kasus hukuman mati yang vonis putusan tingkat pertamanya dijatuhkan dalam rentang waktu 27 Maret 2021 hingga 9 Oktober 2021 adalah sebanyak 74 kasus dengan 93 terdakwa. Apabila ditambah dengan kasus-kasus yang penjatuhan vonis pada tingkat banding dan kasasi juga dalam rentang waktu tersebut, maka terdapat penambahan angka menjadi 85 kasus dengan terdakwa 109 terdakwa. Grafik 1. Perbandingan Kasus Hukuman Mati Sebelum dan Saat Pandemi Perbandingan Kasus Hukuman Mati Sebelum dan Saat Pandemi Kasus Terdakwa 106 87 93 74 48 51 27 Maret 2019 s/d 9 Oktober 2019 27 Maret 2020 s/d 9 Oktober 2020 27 Maret 2021 s/d 9 Oktober 2021 Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 11 Januari 2022 Secara umum, tren kasus hukuman mati masih didominasi oleh kejahatan narkotika, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Rincian kasus tersebut sebagai berikut: 120 perkara Narkotika (82%), 6 perkara Terorisme (4%), 1 perkara Tindak Pidana Korupsi (1%), dan 19 perkara Kejahatan terhadap Nyawa (13%). Adapun perkara kejahatan terhadap nyawa terdiri dari 13 perkara pembunuhan berencana, 1 perkara pembunuhan berencana dan pencurian, 2 perkara perkosaan anak mengakibatkan kematian, 2 perkara pembunuhan berencana dan perkosaan anak, 1 perkara pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian. Sedangkan 1 perkara tipikor yang ditemukan yaitu atas nama terdakwa Heru Hidayat yang dituntut dengan pidana mati merupakan kasus hukuman mati dengan jenis perkara tipikor pertama yang dicatatkan dalam database internal ICJR. 10
Grafik 2. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati Sepanjang 2021 Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati (Januari-Desember 2021) Kejahatan terhadap Nyawa 13% Tipikor 1% Terorisme 4% Narkotika 82% Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 11 Januari 2022 Berdasarkan data ICJR, terdapat 158 terdakwa yang dituntut hukuman mati dan 105 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati pada putusan tingkat pertama. Selain itu, terdapat 47 terdakwa dan 13 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati masing-masing ditemukan pada putusan tingkat banding dan tingkat kasasi. Vonis pidana mati dalam kedua tingkat tersebut diberikan dalam konteks mulai dari menguatkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, permohonan kasasi yang ditolak, hingga pengubahan hukuman dari yang sebelumnya bukan vonis pidana mati. Grafik 3. Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Pidana Lainnya Sepanjang 2021 Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Pidana Lainnya (Januari-Desember 2021) 180 160 158 140 a w k a d r e T h a m u J l 120 100 80 60 105 47 40 20 9 4 33 24 19 19 13 1 2 0 Penuntutan Putusan tingkat pertama (PN) Putusan tingkat banding (PT) Putusan tingkat kasasi (MA) Hukuman Mati Penjara Seumur Hidup Penjara untuk waktu tertentu Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 11 Januari 2022 11
a w k a d r e T h a m u J l 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 46 18 8 Pada 2021 juga ditemukan kasus hukuman mati yang menarik dimana hakim pada tingkat pertama memutus bebas terdakwa yang sebelumnya dituntut dengan pidana mati oleh jaksa penuntut umum, yakni dalam kasus narkotika atas nama Rajali Usman dengan nomor perkara 164/Pid.Sus/2021/PN Idi. Hakim pada Pengadilan Negeri Idi menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa Rajali Usman tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan terlarang terkait peredaran gelap narkotika dan hanya berperan mencari kendaraan untuk pelaku utama tanpa mengetahui tujuan peruntukannya yang kemudian ternyata digunakan untuk mengangkut narkotika.20 Kasus tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap karena jaksa saat ini sedang menempuh upaya hukum kasasi. Namun, hal ini menunjukkan bahwa kasus hukuman mati dalam praktik peradilan pidana di Indonesia bahwa begitu ironis, pidana mati bisa begitu mudah dijatuhkan dan tidak dibangun dalam kerangka "beyond reasonable doubt", sehingga kemudian berpotensi mengakibatkan adanya disparitas yang cukup jauh antara tuntutan pidana mati dengan vonis bebas. Grafik 4. Persebaran Wilayah Tuntutan dan Putusan Pidana Mati Sepanjang 2021 Persebaran Wilayah Tuntutan dan Putusan Pidana Mati (Januari-Desember 2021) 28 19 20 20 19 1 11 2 7 8 1 0 0 1 0 0 13 10 4 5 1 2 1 2 2 0 0 13 9 2 2 3 0 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 0 3 3 2 1 5 4 4 0 2 0 0 0 Penuntutan Putusan PN Putusan PT Putusan MA Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 11 Januari 2022 20 Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Idi, hal. 31. 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Secara nasional, kasus hukuman mati ditemukan di 18 wilayah dari total 33 provinsi. Wilayah pulau Sumatera menjadi tempat yang paling banyak ditemukan kasus hukuman mati, khususnya tuntutan pidana mati yang tertinggi, yakni di Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh memiliki jumlah tuntutan pidana mati total terhadap 46 terdakwa, 60% lebih banyak dibanding provinsi dengan jumlah tuntutan pidana mati terbanyak kedua, yaitu Sumatera Utara dengan 28 terdakwa. Begitu pula dengan jumlah vonis pidana mati oleh hakim baik melalui putusan pada tingkat pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), dan mahkamah agung (MA) di Aceh dan Sumatera Utara juga termasuk paling tinggi yakni secara total masing-masing terhadap 27 dan 32 terdakwa. Selain itu, angka penuntutan dan vonis hukuman mati yang cukup tinggi juga ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan total penuntutan terhadap 20 terdakwa dan vonis hakim total terhadap 27 terdakwa. Sedangkan di Pulau Jawa, kasus hukuman mati ditemukan di 5 provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat mencatatkan angka penuntutan hukuman mati tertinggi di pulau Jawa yakni terhadap sebanyak 13 dan 20 terdakwa. Jumlah vonis hakim tertinggi di pulau Jawa juga ditemukan pada kedua wilayah tersebut, yakni total terhadap 13 dan 22 terdakwa. Di wilayah lainnya seperti di pulau Kalimantan, kasus hukuman mati tersebar hanya di 3 provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan dengan total penuntutan maupun vonis paling banyak terhadap 5 terdakwa. Sedangkan kasus hukuman mati di wilayah Indonesia bagian timur hanya ditemukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTT, dan Maluku yang penuntutan maupun vonisnya hanya berkisar terhadap 1-2 terdakwa. Grafik 5. Ragam Bentuk Penjatuhan dan Penuntutan Pidana Mati Sepanjang 2021 Ragam Bentuk Penjatuhan dan Penuntutan Pidana Mati terhadap Terdakwa (Januari - Desember 2021) Tuntutan Pidana Mati Tidak Dikabulkan Hakim, 54 Penjatuhan Pidana Mati Tanpa Dituntut Pidana Mati, 13 Dituntut dan Dijatuhi Pidana Mati, 97 13
Sumber: Database internal ICJR yang diperbarui pada 11 Januari 2022 Sepanjang 2021, tercatatat sebanyak 54 terdakwa yang dituntut pidana mati namun tidak dikabulkan oleh hakim baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Fenomena sebaliknya juga ditemukan, yakni sebanyak 13 terdakwa dijatuhi pidana mati oleh hakim tanpa sebelumnya pernah dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum. Namun tren yang paling banyak terjadi adalah kasus-kasus yang tuntutan pidana mati dikabulkan oleh hakim yakni terhadap sebanyak 97 terdakwa. Sedangkan sisanya yakni 7 terdakwa dari total 171 terdakwa masih dalam proses penuntutan per 11 Januari 2022 data terakhir diperbarui. Di sisi lain, terdapat setidaknya 10 pengadilan negeri yang diketahui baru pertama kali mencatatkan kasus hukuman mati pada 2021 berdasarkan database internal ICJR yaitu: 1. Pengadilan Negeri Jantho 2. Pengadilan Negeri Tenggarong 3. Pengadilan Negeri Langsa 4. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 5. Pengadilan Negeri Pelalawan 6. Pengadilan Negeri Saumlaki 7. Pengadilan Negeri Singkawang 8. Pengadilan Negeri Rembang 9. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat 10. Pengadilan Negeri Oelamasi 3. Masalah Masa Tunggu Terpidana Mati di Indonesia Di 2021, Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 49 terpidana mati yang berada dalam masa tunggu eksekusi dari tahun sebelumnya. Berdasarkan pemantauan berkala ICJR, tahun 2020 terdapat sebanyak 355 orang yang duduk di dalam deret tunggu eksekusi mati.21 Sedangkan pada tahun 2021, data Ditjen PAS per 29 November 2021 mencatatkan sebanyak 404 terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 13%. 21 Adhigama Andre Budiman, et. al., Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi (ICJR, 2020) 14
Grafik 6. Perbandingan Jumlah Terpidana Mati pada 2017 s/d 2021 Sumber: Data Ditjen PAS Kemenkumhan yang diolah ICJR Berdasarkan jenis kejahatannya, tren penjatuhan pidana mati terhadap kejahatan Narkotika masih menduduki posisi pertama dibandingkan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Berdasarkan Data Ditjen PAS 2021, sebanyak 260 terpidana mati (66%) dari total keseluruhan datang dari kasus Narkotika dan Psikotropik, dan sebanyak 118 orang (29%) datang dari kasus Pembunuhan. Kedua jenis tindak pidana ini mendominasi latar belakang terpidana mati yang berada dalam deret tunggu eksekusi saat ini dibanding tindak pidana lainnya, yakni pencurian, perampokan, perlindungan anak, dan terorisme. Grafik 7. Sebaran Terpidana Mati berdasarkan Jenis Kejahatan Sebaran Terpidana Mati berdasarkan Jenis Kejahatan 260 118 2 9 2 8 5 Sumber: Data Ditjen PAS yang diterima oleh ICJR secara tertulis pada 29 November 2021 Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh mengeluarkan pernyataan bahwa sepanjang tahun 2021 sendiri ada 68 kasus yang diancamkan pidana mati,22 dengan 64 di antaranya adalah kasus Narkotika. Tren penjatuhan pidana mati di dalam kasus Narkotika dengan demikian masih relatif besar dilihat dari 22 Nashih Nashrullah, '68 Terdakwa Dituntut Hukuman Mati di Aceh pada 2021' Republika (Banda Aceh, 4 Januari 2022) diakses 7 Januari 2022 15
tahun per tahun23 semenjak seruan Perang terhadap Narkotika yang dinyatakan oleh presiden Joko Widodo di tahun 2015 silam. Indonesia tidak memiliki tempat penahanan khusus untuk para terpidana mati sebelum dieksekusi, sehingga terpidana mati pun ditempatkan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia dan juga turut serta mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lapas. Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan merupakan Lapas dengan jumlah terpidana mati terbanyak di Indonesia, ada 49 terpidana mati (12% dari seluruh terpidana mati) yang ditahan di Lapas ini. Lapas dengan jumlah penahanan terpidana mati terbanyak selanjutnya diikuti oleh Lapas Kelas I Medan sebanyak 46 terpidana mati (11%) dan Lapas Kelas II A Narkotika Nusakambangan sebanyak 42 (10%). 23 Zainal Abidin, et.Al., Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia (ICJR, 2019), hlm. 118 16
Grafik 8. Sebaran Terpidana Mati berdasarkan Tempat Penahanan Sebaran Terpidana Mati berdasarkan Tempat Penahanan Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan Lapas Kelas I Medan Lapas Kelas II A Narkotika Nusakambangan Lapas Kelas II A Permisan Nusakambangan Lapas Kelas I Cipinang Lapas Kelas II A Batam 25 23 37 42 46 Lapas Kelas II A Kembang Kuning... 18 Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Lapas Kelas I Surabaya Lapas Kelas I Tangerang Lapas Kelas I Batu Nusakambangan Lapas Kelas I Ujung Pandang Lapas Kelas I Semarang Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur Lapas Kelas I Cirebon Lapas Kelas I Palembang Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Lapas Kelas II A Mataram Lapas Kelas II A Pontianak Lapas Kelas II B Lubuk Pakam Lapas Kelas I Bandar Lampung Lapas Kelas II A Narkotika Tanjung Pinang Lapas Kelas II A Narkotika Karang Intan Lapas Kelas I Malang Lapas Kelas I Madiun Lapas Kelas II A Perempuan Palembang Lapas Kelas II A Bengkalis Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta Lapas Kelas II A Yogyakarta Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Lapas Kelas II A Perempuan Medan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Lapas Kelas II B Sekayu Lapas Kelas II A Narkotika Sungguminasa Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Lapas Kelas IIA Bangkinang Lapas Kelas II A Kupang Lapas Kelas II A Ternate Lapas Kelas II A Samarinda Lapas Kelas II A Balikpapan Lapas Kelas II B Banjarbaru Lapas Kelas II B Cilacap Lapas Kelas II A Perempuan Semarang Lapas Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan Lapas Kelas II A Perempuan Bandung Lapas Kelas II A Jambi Lapas Perempuan Klas IIA Jakarta Lapas Kelas II A Salemba Lapas Perempuan Yogyakarta Lapas Kelas II A Curup Lapas Kelas II A Bengkulu Lapas Kelas II A Serang Lapas Kelas II A Perempuan Tangerang Lapas Kelas II A Kerobokan Lapas Kelas II B Meulaboh Lapas Kelas II A Banda Aceh 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 16 15 14 Sumber: Data Ditjen PAS yang diterima oleh ICJR secara tertulis pada 29 November 2021 17 49
Berdasarkan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, lokasi penahanan terpidana mati masih berpusat dengan jumlah penahanan tertinggi di Kanwil Jawa Tengah dengan 71% jumlah terpidana mati lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Grafik 9. Sebaran Terpidana Mati Berdasarkan Wilayah Tempat Penahanan Sebaran Terpidana Mati Berdasarkan Wilayah Tempat Penahanan JAWA TENGAH SUMATERA UTARA 52 DKI JAKARTA 29 KEPULAUAN RIAU 27 JAWA TIMUR 23 JAWA BARAT 21 BANTEN 16 SUMATERA SELATAN 10 SULAWESI SELATAN 8 KALIMANTAN SELATAN 5 NUSA TENGGARA BARAT 5 KALIMANTAN BARAT 5 RIAU 4 LAMPUNG 4 D. I. YOGYAKARTA 3 BALI 3 BENGKULU 2 KALIMANTAN TIMUR 2 ACEH 2 MALUKU UTARA 1 NUSA TENGGARA TIMUR 1 JAMBI 1 Sumber: Data Ditjen PAS yang diterima oleh ICJR secara tertulis pada 29 November 2021 Ada 12 terpidana mati berjenis kelamin perempuan di dalam masa deret tunggu eksekusi saat ini, sehingga ada peningkatan sebanyak 3% (2 orang) terpidana mati perempuan dari tahun sebelumnya. Sedangkan terpidana mati berjenis kelamin Laki-laki mengalami peningkatan sebanyak 11% dari tahun 2020, menjadikan total sebanyak 392 terpidana mati laki-laki. 18 180
Grafik 10. Sebaran Terpidana Mati berdasarkan Jenis Kelamin Sebaran Terpidana Mati berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 3% 97% Sumber: Data Ditjen PAS yang diterima oleh ICJR secara tertulis pada 29 November 2021 Berdasarkan latar belakang kewarganegaraannya, mayoritas terpidana mati merupakan WNI yakni sebanyak 315 orang. Sedangkan terpidana mati WNA didominasi oleh warga negara Malaysia yang menduduki posisi paling tinggi sebanyak 23 orang, diikuti oleh warga negara Taiwan sebanyak 22 orang, dan warga negara Cina sebanyak 17 orang. Kemudian beberapa WNA dari Asia juga ditemukan dari negara Hong Kong (7 orang), Filipina (1 orang), India (1 orang), Iran (2 orang), Pakistan (1 orang), dan Singapura (1 orang). Lalu terpidana mati WNA yang berasal dari Afrika antara lain warga negara Zimbabwe (1 orang) dan Nigeria yang juga cukup tinggi angkanya yakni mencapai 10 orang. Adapun 3 orang terpidana mati WNA sisanya berasal dari negara-negara Eropa yakni Belanda, Perancis, dan Inggris. Gambar 1. Sebaran Kewarganegaraan Terpidana Mati Sumber: Data Ditjen PAS yang diterima oleh ICJR secara tertulis pada 29 November 2021 19
Catatan Penelusuran Data Terpidana Mati Dalam Deret Tunggu Eksekusi Dalam proses pengumpulan data terpidana mati per 2021, kami menghadapi kesulitan berkaitan dengan keterbukaan data/informasi terhadap permohonan yang kami ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI. Data terpidana mati per 2021 yang diterima secara tertulis oleh ICJR pada 29 November 2021 berisi data/informasi yang cukup terbatas, yakni hanya berupa jumlah total angka terpidana mati berdasarkan beberapa kategori seperti wilayah dan UPT, jenis kelamin, jenis perkara, dan kewarganegaran. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana permohonanan data/informasi berkaitan dengan jumlah terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi dapat direspon dengan positif dan sangat terbuka untuk kepentingan penelitian. Data terpidana mati yang diberikan secara resmi oleh Ditjen PAS pada tahun-tahun sebelumnya dibuat sangat detil dengan rincian masing-masing terpidana mulai dari nama, usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat ditahan (UPT dan wilayah), jenis perkara, tanggal mulai ditahan, serta tanggal dan nomor putusan terakhir. Pihak Ditjen PAS awalnya menyatakan bahwa data yang dimohonkan tidak dapat diberikan sebagaimana yang diminta karena untuk melindungi data pribadi terpidana mati. ICJR bahkan telah mengirim ulang surat permohonan data/informasi dengan ditujukan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, yang memuat penegasan dan menjamin bahwa data/informasi yang diberikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tidak akan dibuka ke publik dan hanya murni digunakan untuk kepentingan penelitian. Kendati demikian, pihak Ditjen PAS akhirnya hanya menyanggupi untuk memberikan data berupa angka jumlah total terpidana mati sebagaimana disebutkan di atas. Karena adanya keterbatasan data yang dapat diolah oleh ICJR, pada laporan periode 2021 ini dirasa cukup sulit untuk melakukan peninjauan ulang terhadap data terpidana mati yang didapatkan dari data resmi Ditjen PAS dengan menggunakan data pembanding dari database internal ICJR. Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan akurasi data, seperti pada laporan periode 2020 dimana ICJR menemukan beberapa nama-nama terpidana mati yang seharusnya tidak terhitung sebagai terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi, dan begitu pun juga sebaliknya, setelah membandingkan dengan data putusan terakhir yang tercatat dalam database internal ICJR. Selain itu, tanpa data resmi yang detil dan rinci, muncul juga kesulitan untuk menyajikan rincian jumlah data terpidana mati berdasarkan lamanya durasi masa tunggu yang paling terkini secara lebih akurat. 20
Mengingat adanya kesulitan yang dihadapi dalam proses pengumpulan data di atas, maka rincian data terpidana mati dengan melihat rentang waktu masa tunggu eksekusi berikut hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil pengolahan data terpidana mati pada periode laporan 2020. Total terpidana mati yang telah berada dalam deret tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun per Oktober 2020 berjumlah 63 orang, namun dari jumlah tersebut kemudian diketahui 1 orang meninggal dunia atas nama Gareth Dane Cashmore sehingga jumlahnya menjadi 62 orang. Sedangkan terdapat tambahan sekitar 17 orang yang per Januari 2022 memasuki masa tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun, sehingga saat ini tercatat total terpidana mati dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun sebanyak kurang lebih 79 orang. 4. Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati dalam RKUHP dan Skema Saat Ini Sesuai dengan data yang kami paparkan, bahwa saat ini ada sekitar 79 orang terpidana mati yang telah duduk dalam deret tunggu terpidana mati selama lebih dari 10 tahun. Dalam berbagai pembahasan RKUHP, perumus RKUHP telah berkomitmen untuk menghadirkan jalan tengah pengaturan pidana mati di Indonesia. Bahkan pernyataan ini pun terus digaungkan oleh pihak pemerintah hingga akhir 2021. "Di RKUHP, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif. Ada waktu 10 tahun untuk mengevaluasi sehingga lamanya hukuman bisa diubah," kata Yasonna, Menteri Hukum dan HAM.24 Menurut Menteri Hukum dan HAM, bahwa jaminan evaluasi tersebut adalah hak terpidana. Menurutnya, mereka (terpidana mati) berhak mengikuti asesmen yang dilakukan oleh tim khusus dari pemerintah. Unsur-unsur yang akan dipertimbangkan di antaranya dampak bagi korban, kekejaman pelaku, dan sebagainya.25 Dengan skema ini, maka mekanisme pengubahan atau komutasi pidana mati harusnya menjadi hak khusus terpidana mati, dan harus diberikan sebagai bagian hak mereka yang divonis pidana mati. Jaminan hak ini ternyata tidak secara otomatis diberlakukan pada setiap terpidana mati, berbeda dari komitmen pemerintah. Hal ini tergambar dalam rumusan Pasal 98 dan Pasal 100 RKUHP September 2019. Sebagai catatan, rumusan ini berbeda dengan rumusan yang awalnya pernah direkomendasikan pemerintah, bahwa harusnya jaminan pengubahan tersebut diberikan otomatis kepada terpidana mati, jika selama 10 tahun tidak dilakukan eksekusi. 24 Dian Dewi Purnamasari, Susana Rita Kumalasanti, Nikolaus Harbowo,'Jalan Tengah Diterapkannya Hukuman Mati, RKUHP Berikan Harapan Pengampunan' (6 Desember 2021), diakses pada 12 Januari 2022 25 Ibid. 21
Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Komutasi Pidana Mati dalam Beberapa Versi RKUHP RKUHP Versi Februari 2015 RKUHP Versi 2019 (Awal Rekomendasi Pemerintah yang Disepakati Panitia Kerja RKUHP)26 Pasal 98 Pasal 99 Pidana mati diancamkan secara alternatif Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai sebagai upaya terakhir untuk upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal 91 (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan Pasal 100 masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika: (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak dengan masa percobaan selama 10 terlalu besar; (sepuluh) tahun jika: b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal harapan untuk diperbaiki; dan ada harapan untuk diperbaiki; c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana pidana tidak terlalu penting; dan tidak terlalu penting; atau d. ada alasan yang meringankan. c. ada alasan yang meringankan. (2) Jika terpidana selama masa percobaan (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Hari setelah putusan pengadilan bidang hukum dan hak asasi manusia. memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (3) Jika terpidana selama masa percobaan (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagaimana dimaksud pada menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji 26 Rancangan KUHP versi DJPP Kemenkumham, 25 Februari 2015, dalam 22
ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka yang terpuji, pidana mati dapat diubah pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah menjadi pidana penjara seumur hidup Jaksa Agung. dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung Menteri Hukum dan HAM dengan RKUHP bawaannya mensimulasikan bahwa jika RKUHP sudah disahkan di DPR, terpidana mati yang sudah 10 tahun menjalani hukuman di penjara saat ini juga mendapatkan hak untuk dikurangi masa hukumannya. Dia menegaskan, sejak RKUHP berlaku, otomatis para terpidana mati yang memenuhi syarat bisa menggunakan haknya.27 Sayangnya apa yang disimulasikan oleh Menteri Hukum dan HAM tersebut tidak tergambar dalam rumusan RKUHP terkahir versi September 2019. Penentuan masa tunggu 10 tahun dengan jaminan adanya pengubahan hukuman bergantung pada putusan pengadilan, yang akan membuka celah transaksional baru. Kriteria yang dijelaskan untuk menjatuhkan masa percobaan tersebut yaitu: terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau ada alasan yang meringankan, justru merupakan syarat yang harus dilakukan sebelum hakim menjatuhkan pidana mati, syarat ini justru untuk menghindarkan pidana mati, bukan menjatuhkan pidana mati. Dalam kerangka hukum internasional, pertimbangan kondisi pelaku, peran dan alasan meringankan adalah kewajiban yang harus dilakukan hakim sebelum menjatuhkan pidana mati.28 27 Dian Dewi Purnamasari, Susana Rita Kumalasanti, Nikolaus Harbowo,'Jalan Tengah Diterapkannya Hukuman Mati, RKUHP Berikan Harapan Pengampunan' (6 Desember 2021), diakses pada 12 Januari 2022 28 United Nations High Commissioner for Human Rights on Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty (A/HRC/36/26, 22 August 2017), Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report by the Special Rapporteur, (E/CN.4/1997/60, 24 December 1996), para 81 23
Di tengah kondisi penggunaan pidana mati terus berlanjut, dengan kepastian bahwa angka deret tunggu terpidana mati akan terus naik, namun di sisi lain eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan karena komitmen Indonesia dalam universal periodic review (UPR) pada Mei 2017 bahwa Indonesia menerima 2 rekomendasi terkait dengan pidana mati, yaitu: untuk mempertimbangkan moratorium pelaksanaan eksekusi hukuman mati dan memastikan hak atas peradilan yang adil dan hak untuk mengajukan pengujian hukuman bagi terpidana mati.29 Sehingga solusi atas tumbuh terus menerusnya jumlah terpidana mati dalam deret tunggu tidak dengan eksekusi pidana mati, melainkan menghadirkan mekanisme pengubahan/komutasi pidana mati. Sampai saat ini belum ada mekanisme yang menjelaskan kemungkinan komutasi pidana mati diberlakukan berdasarkan keberhasilan pembinaan. Alhasil terpidana mati menjalani 2 bentuk hukuman tanpa kejelasan, pidana penjara dan vonis pidana mati itu sendiri, yang telah diklasifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat.30 Mekanisme pengubahan/komutasi hukuman sebenarnya sudah ada di Indonesia dalam bentuk remisi. Tapi remisi hanya dapat diberikan bagi terpidana penjara/hilang kemerdekaan termasuk penjara seumur hidup yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Lewat skema ini, pidana penjara seumur hidup bahkan dapat diubah/dikomutasi dengan pidana penjara 15 tahun. Remisi bagi terpidana mati bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencegah dan menghentikan praktik penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat dalam fenomena deret tunggu. 29 ICJR, 'ICJR Tunggu Bukti Komitmen Pemerintah Soal Indonesian Way Pidana Mati' (27 Juli 2018) diakses pada 12 Januari 2022 30 Salah satu faktor integral yang memainkan peran utama terjadinya Fenomena Deret Tunggu adalah lamanya masa deret tunggu terpidana mati. Beberapa putusan ini yang dirujuk oleh Mendez (Attorney General v. Susan Kigula (2009), Pratt and Morgan v. Jamaica, Henfield v. Bahamas (1997)) mengatakan masa deret tunggu yang terlampau lama sendiri merupakan salah satu bentuk Fenomena Deret Tunggu dan salah satu bentuk pelanggaran terhadap perlindungan penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Komite HAM PBB namun mengatakan, lamanya masa tunggu tidak cukup untuk dijadikan justifikasi adanya Fenomena Deret Tunggu, dalam beberapa kasus walaupun masa deret tunggu 10 tahun kadang tidak ada indikasi pelanggaran Pasal 7 KIHSP. (Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati., 2020, Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hal. 38. Dokumen dapat diakses melalui: Mati-di-Indonesia.pdf) 24
5. Revisi UU Narkotika Tidak Menjangkau Penghapusan Pidana Mati Dalam Laporan Situasi Pidana Mati 2020, ICJR telah kembali menekankan bahwa tidak ada dasar legitimasi bagi penerapan pidana mati untuk kebijakan narkotika:31 Pasal 6 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia, menjelasakan bahwa pidana mati hanya dapat diberlakukan pada kejahatan paling serius. Komentar Umum No. 36 Pasal 6 ICCPR yang terbaru oleh Komite HAM pada 2018 menyatakan bahwa pemaknaan "kejahatan paling serius" harus dibaca secara ketat, hanya untuk kejahatan dengan konsekuensi ekstrim, menyertakan pembunuhan yang berdasarkan niat. Kejahatan yang tidak secara langsung menghasilkan atau dilakukan dengan niat mematikan seperti narkotika meski sifatnya merupakan kejahatan serius namun tidak akan pernah dapat dijadikan dasar untuk penjatuhan pidana mati. Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General pada Agustus 2019 mengkritik upaya negara-negara untuk memperkenalkan pidana mati untuk kejahatan narkotika.
Juru bicara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Juni 2019 menyatakan bahwa 3 konvensi internasional tentang kontrol terhadap narkotika yang merupakan cikal bakal dari sistem pengendalian narkotika di setiap negara, termasuk Indonesia, tidak dapat dijadikan justifikasi untuk penggunaan pidana mati bagi tindak pidana berkaitan dengan narkotika. Namun, hingga saat ini pun, penerapan pidana mati paling banyak di Indonesia berasal dari penerapan kebijakan narkotika. Pada Desember 2021, Menteri Hukum dan HAM, menyatakan pandangan terkait dengan tidak bekerjanya pidana mati di Indonesia, dia mencontohkan dengan penerapan kebijakan narkotika. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly saat ditemui di kantornya, Rabu (1/12/2021), mengatakan, hukuman mati adalah pidana pokok yang diberlakukan untuk melawan kejahatan serius salah satunya narkotika. Yasonna mengakui, walaupun eksekusi terpidana mati sudah dilakukan selama tiga gelombang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, hunian di lembaga pemasyarakatan tetap meningkat. Hunian terutama didominasi oleh tindak pidana narkotika.32 31 Adhigama Andre Budiman, et. al., 2020, Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hal. 36-38. (Dokumen dapat diakses melalui: 32 Dian Dewi Purnamasari, Susana Rita Kumalasanti, Nikolaus Harbowo,'Jalan Tengah Diterapkannya Hukuman Mati, RKUHP Berikan Harapan Pengampunan' (6 Desember 2021), diakses pada 12 Januari 2022. 25
Lewat pernyataan ini, Menteri Hukum dan HAM telah mengamini bahwa penerapan pidana justru gagal mencapai tujuannya menurunkan tingkat tindak pidana narkotika. Dalam kesempatan tersebut Menteri Hukum dan HAM bahkan menyatakan upayanya untuk meninjau ulang kebijakan yang mengatur pidana mati, termasuk UU Narkotika. "Oleh karena itu, jalan tengah yang ditempuh pemerintah adalah mengusulkan revisi KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan UU Narkotika. Dampak yang diharapkan dari perubahan regulasi itu adalah akomodasi pengampunan bagi terpidana hukuman mati setelah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Salah satu ukurannya adalah keberhasilan program pembinaan di lapas."33 Dengan semangat ini, dapat terlihat terdapat komitmen pihak Menteri Hukum dan HAM akan melakukan perubahan pengaturan pidana mati, salah satunya di kebijakan narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Per 14 Januari 2022, pihak Presiden Republik Indonesia mengirimkan surat kepada DPR tentang Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 35 Tahun 2009 untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Presiden dalam surat tersebut menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi UU Narkotika tersebut. Atas terbitnya surat presiden tersebut, beredar dokumen Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Rancangan UU tersebut. Namun, dalam naskah akademik tersebut tidak ditemukan sama sekali bahasan tentang masalah penerapan pidana mati. Pembahasan pidana mati justru diangkat dalam latar belakang pada Naskah Akademik tidak secara aktual, hanya menyebutkan kesungguhan BNN dalam menghentikan penyelundupan serta peredaran gelap narkotika dengan memberikan sanksi pidana yang seberat-beratnya terhadap para tersangka, termasuk penetapan hukuman mati. Data yang digunakan yakni bahkan data Desember 2015 yang menyatakan terdapat 55 orang terpidana kasus narkotika yang mendapatkan vonis hukuman mati, 14 orang terpidana mati kasus narkotika diantaranya sedang menunggu eksekusi hukuman mati,34 jauh dari data aktual masalah pidana mati untuk kebijakan narkotika. Padahal naskah tersebut terbitan 2022. 33 Ibid. 34 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hlm. 2-3 26
Sedangkan dalam Rancangan UU, materi yang dimuat dalam perubahan adalah: Pasal 4 berkaitan dengan tujuan UU Narkotika, Pasal 52A, Pasal 52B, dan Pasal 52C tentang Zat Psikoaktif Baru, Pasal 54-59 tentang Rehabilitasi bagi Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu, Pasal 60-61 tentang pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru, Pasal 70, 80-81 tentang tugas dan wewenang BNN, Pasal 91, 101 tentang Barang Sitaan Narkotika Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru, Pasal 103 tentang kewenangan hakim dalam mempertimbangkan penyalahgunaan narkotika, Pasal 110 tentang penghargaan, Pasal 127 tentang kriminalisasi penyalahguna, Pasal 128,134 tentang kriminalisasi orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu, Pasal 148A kriminalisasi penggunaan Zat Psikoaktif Baru, Pasal 150A rehabilitasi di UPT pemasyarakatan, Pasal 151A kriminalisasi penggunaan Zat Psikoaktif Baru tanpa adanya penetapan Permenkes dan Pasal 151B tentang ketentuan peralihan. Dari substansi revisi tersebut, sama sekali tidak ada perbaikan rumusan tindak pidana dalam UU Narkotika yang memuat ancaman pidana mati yang diatur dalam 7 ketentuan pidana dalam 4 kelompok tindak pidana yaitu Pasal 113 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (1).35 6. Rekomendasi Terkait kebijakan hukuman mati 2021 di Indonesia, ICJR merekomendasikan beberapa poin yang masing-masing terbagi untuk Pemerintah dan DPR sebagai berikut. Rekomendasi untuk Pemerintah: 1. Mendesak Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan pidana mati, khususnya selama masa darurat pandemi Covid-19 35 Maidina Rahmawati, 2019, Analyzing Fair Trial Aspect of Death Penalty for Drug Cases in Indonesia Policy and Implementation: Special Cases on Women, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 3-4 27
2. Melakukan evaluasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia yang kemudian diikuti dengan moratorium penuntutan hukuman mati 3. Tidak memerintahkan eksekusi mati, karena ada kemungkinan penerapan mekanisme baru dibawah Rancangan KUHP, sehingga hal ini memastikan adanya komitmen dari pemerintah untuk memoderasi hukuman mati 4. Menghadirkan mekanisme pengubahan hukuman atau komutasi bagi terpidana mati dengan merujuk pada skema Remisi bagi Pidana Seumur Hidup 5. Memutuskan pengubahan hukuman atau komutasi terhadap sekitar 79 orang terpidana mati yang sudah dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun Rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR: 1. DPR dan Pemerintah untuk memastikan membuka ruang pembahasan RKUHP yang inklusif termasuk pembahasan rumusan tentang pidana mati, untuk menjamin jalan tengah pidana mati terumuskan dalam RKUHP 2. DPR dan Pemerintah untuk memastikan bahwa subtansi revisi UU Narkotika harus menghapuskan pidana mati pada kebijakan narkotika Rekomendasi untuk Mahkamah Agung: 1. Mahkamah Agung melakukan moratorium penjatuhan pidana mati dengan memprioritaskan jenis pidana lain dalam memeriksa perkara pidana Rekomendasi untuk Lembaga Negara yang Tergabung dalam Mekanisme Pencegahan Nasional Anti Penyiksaan (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, KPAI, LPSK): 1. Mengaktifkan mekansime pemantauan pada tempat-tempat penahanan guna melihat kondisi terpidana mati khususnya dalam konteks pencegahan penyiksaan dalam deret tunggu 2. Mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan pengubahan/komutasi pidana mati 3. Mendesak pemerintah dan DPR untuk berkomitmen pada penghapusan pidana mati dalam proses legislasi utamanya RKUHP dan Revisi UU Narkotika 28
Profil Penyusun Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Menyelesaikan program Master dari Universitas Justus-Liebig. Aktif dalam advokasi isu pidana mati, hak asasi anak, dan tindak pidana perdagangan orang. Iftitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda pada 2017. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR yang fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial, reformasi sistem peradilan pidana yang akuntabel dan demokratis, advokasi kebijakan hukuman mati, serta reformasi kebijakan narkotika yang berbasis bukti. Maidina Rahmawati adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016, seorang advokat dan mediator tersertifikasi. Dia menerima sejumlah fellowship berkaitan dengan isu gender dan reformasi kebijakan narkotika, pada 2017 dari Criminology University of Hong Kong, tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika di Asean dan Asia Timur dan pada 2019, dari The CEU School of Public Policy Budapest, Hungary tentang Aspek Gender dalam Reformasi Kebijakan Narkotika. Pada 2017-2020, menjadi peneliti dalam penelitian tentang Management Data Perdagangan Orang di ASEAN, bersama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice, Stanford Global Studies Division, Stanford University. 29
Profil ICJR Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkahlangkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR. Sekretariat: Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520 Phone/Fax: 02127807065 Email: infoicjr@icjr.or.id 30