S A D A R K A W A S A N Kapan dan di Mana: Manusia Bebas, Berbatas, Hingga tak Punya Akses
buku ini bebas untuk dicetak ulang, di-copy/diperbanyak dan disebarluaskan sepanjang untuk kepentingan non- komersial. Setiap inisiator yang mencetak buku ini untuk disebarluaskan berhak mencantumkan logo di halaman cover dengan catatan tidak mengubah konten/substansi buku. Buku ini tidak diperkenankan untuk dicetak dengan menggunakan dana dari korporasi yang bersengketa dengan kawasan, penyerobot lahan, hingga eksploitasi air untuk publik.
" Hatur Nuhun Incu Putu Pangauban Citarum, Ais pangaping (kang Rahmat) Aceuk-aceuk: Pa Apan sareng Kang Ganjar KPL Gunung Masigit Kareumbi "
SADAR KAWASAN Kapan dan di Mana: Manusia Bebas, Berbatas, Hingga tak Punya Akses Copyright © 2021 Pepep DW Cetakan pertama: Mei 2020 Cetakan kedua: Desember 2020 Cetakan ketiga: Januari 2021 Soft-file buku (PDF) dipublikasikan melalui laman: Versi PDF dipersembahkan oleh: @sadarkawasan & @saveciharus Cover: Swork.ID @swrks.idn Ilustrator: Hamid @potlot.bhujel Editor: Stephy BW Buku ini berisi perjalanan kampanye Cagar Alam, di dalamnya memuat pemikiran, opini, dan sikap personal penulis yang diambil dari perjalanan kampanye. Setiap pendapat orang lain, data, dan referensi dicatat dengan kaidah kutipan literatur.
PENGANTAR: BUKU DAN GERAKAN SADAR KAWASAN Buku mang Pepep DW yang berjudul "Sadar Kawasan" selintas masih asing di telinga masyarakat umum atau terkesan hanya untuk kalangan tertentu, misalnya hanya untuk para pelaku (aktivis) lingkungan atau penggiat alam bebas. Namun, saat mulai membacanya, anggapan itu pun mulai hilang. Ini adalah buku yang ringan, walaupun isinya adalah masalah-masalah berat, karena mengangkat isu-isu lingkungan, yang dikemas secara apik, tidak bertele-tele, dibantu dengan desain gambar yang unik. Dari cara pengemasan ini, maka tampak jelas upaya keras penulis dalam mencurahkan isi pikiran dan hatinya demi sebuah tujuan, yaitu agar karyanya mampu difahami oleh masyarakat umum, tidak eksklusif. Kita hidup, tidak dapat lepas dari "kawasan". Demi terselenggaranya kehidupan yang selaras antar sesama makhluk, maka landasan estetis dan etis menjadi parameter dalam bersikap dan berperilaku terhadap kawasan tersebut, sehingga lahirlah peraturan negara atau hukum sosial (adat- tradisi). Dalam buku ini, pokok-pokok pikiran dari kedua landasan tersebut dikupas secara tegas dan mudah difahami. Melalui buku sahabat saya insya allah kita akan disadarkan tentang kepatutan dalam cara bersikap dan berperilaku terhadap kawasan, baik sebagai warga yang bernegara maupun warga yang berbudaya. ini, i
landasan dari sikap dan prilaku kita, selama Apa pun lingkungan secara menyangkut kepentingan orang atau secara berkelanjutan. Karena, umum, maka jalani ketidakberlanjutan sebuah gerakan, masyarakat akan menilai akan ketidaksadaran kita, padahal kita sedang mengkampayekan sebuah kesadaran. Masyarakat awam (umum) menilai sisi kebenaran kita, paling tidak, dari kemampuan keberlanjutan tersebut. Perlu kita catat bahwa keburukan pun jika terus berlanjut dan menjadi aktivitas keseharian atau kebiasaan masyarakat, maka akan dirasa sebuah kebenaran. Gerakan Sadar Kawasan (GSK) yang dimotori mang Pepep DW dan kawan-kawan hingga kini terus berlanjut. Dari sisi keberlanjutannya ini, maka GSK menjadi sebuah opini publik sebagai sebuah misi penting yang mengusung nilai-nilai kebenaran -kesadarkawasanan, dan terbukti bahwa setiap permasalahan yang dihadapi selama ini, mampu diolah dan dikembangkan sebagai bekal dalam menjaga keberlanjutan sebuah gerakan. Mungkin pekerjaan rumah selanjutnya adalah perluasan atau pengembangan jaringan GSK dari sisi basis atau gerakan tingkat "rakyat". Sehingga, GSK lebih tampak atau menonjol dari sisi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut (subjek gerakan). Tentu saja, atas dasar sebuah gerakan bersama atau kesemestaan sesuai dengan perannya masing- masing, bukan masyarakat sebagai komoditi atau obyek sebuah gerakan. Jika, penyikapan terkait isu lingkungan atas dasar sikap kritis dari aktivis, LSM atau ormas, maka itu dianggap tidak aneh ii
atau disebut "biasa saja" atau "wajar". Tetapi, jika hal demikian terjadi atas dasar sikap kritis masyarakat sekitar, maka ceritanya akan menjadi "tidak biasa" atau "tidak wajar". Bahkan menjadi "luar biasa". Kenapa demikian? Semua sadar dan faham, sudah sekian lama peran-peran strategis masyarakat sekitar (asli, pribumi atau anak cucu/pituin) dalam menjaga kedaulatan kawasan atau wilayahnya dipinggirkan, dan kita sepakat, bahwa demi keberlanjutan sebuah kawasan, maka esensi dari sebuah GSK adalah kesadaran dari masyarakat sekitar kawasan itu sendiri, bukan pihak lain yang hanya bersifat sementara atau bahkan masyarakat sekadar menjadi obyek kepentingan semata. Rahmat Leuweung Pendamping Patanjala iii
REFLEKSI PERSOALAN LINGKUNGAN BERBASIS KAWASAN Di tengah kondisi global dunia tahun 2020 yang penuh dengan dinamika ini, telah hadir sebuah bacaan yang sangat menarik bagi kita umat manusia untuk merefleksi diri, di mana eksistensi manusia dengan segala pencapaian dan dominasinya, turut andil dalam menentukan nasib planet bumi dalam skala yang lebih luas, dan kawasan hutan dalam artian yang lebih sempit lagi. Buku ini tidak hanya mengajak kita khususnya para penikmat, petualang, dan penggiat alam bebas serta kembali penentu dan pelaksana merefleksikan diri terhadap apa yang telah dilakukan selama ini. Namun lebih dari itu memberikan asupan pemahaman kawasan hutan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Apapun bentuk status yang dilekatkan kepadanya, bila mengacu pada aspek hukum negara dalam hal ini pemerintah, karena tanpa sadar selama ini kawasan hutan hanya dijadikan komoditas lewat praktik eksploitasi yang destruktif. Baik itu sumber daya alam yang ada di dalamnya pun keindahan lanskap yang menjadi daya tarik untuk sekedar ditatap bahkan dijelajahi, beberapa fakta terkait hal tersebut dikuak dalam buku ini. kebijakan untuk Selain ini memberikan pengetahuan esensi lingkungan dan kawasan dari berbagai perspektif. Mulai dari etika, teori, konsep yang muncul dan berkembang hingga itu buku iv
pemahaman secara etimologi yang merujuk pada pemikiran yang dialami dan dirasakan oleh orang Sunda. Dengan penuh keyakinan buku Sadar Kawasan ini akan membuka cakrawala dan cara pandang pikiran dan alam bawah sadar kita. Mengajak untuk kembali berpikir ulang kawasan hutan adalah sebuah sumber daya yang mesti tetap harus lestari, agar layanan alam pun terus berjalan guna diwariskan generasi berkelanjutan selanjutnya dalam upaya mewujudkan keadilan ekologi. secara kepada Meiki W Paendong Direktur Walhi Jabar v
KAWASAN CAGAR ALAM DAN BUKU SADAR KAWASAN Menulis buku semi ilmiah atau ilmiah populer seperti yang dikerjakan kang Pepep DW yang berjudul "Sadar Kawasan" bukan pekerjaan mudah, apalagi sebagai penulis tunggal. Pengalaman lapang, minat, ketekunan dan kemampuan menulis serta kecintaan penulis kepada alam sekitar memberikan semangat dan sumbangan nyata untuk berkiprah dalam gerakan sadar kawasan, baik lisan maupun tulisan. Menimba ilmu pengetahuan kehutanan dan lingkungan termasuk keanekaragaman hayati di dalamnya akan lebih terhayati apabila dilengkapi dengan pengalaman di lapangan, baik dengan mengenal kawasan alam sekitar yang memanfaatkannya. maupun Keinginan pengarang buku ini relatif sederhana, agar kita disiplin dalam memperlakukan suatu kawasan; yakni kawasan yang bebas dimasuki dan dimanfaatkan langsung, kawasan yang berbatas dimasuki dan dimanfaatkan langsung, serta kawasan yang tidak boleh dimasuki dan dimanfaatkan langsung menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. dengan manusia Buku berjudul "Sadar Kawasan" ini diyakini tepat untuk generasi muda khususnya pelajar SLTA dan mahasiswa serta para pencinta alam karena memberikan informasi tentang karakteristik kawasan konservasi, baik itu Kawasan Pelestarian Alam maupun Kawasan Suaka Alam. vi
Cagar Alam mendapatkan perhatian khusus karena merupakan kawasan dengan level konservasi tertinggi yang selayaknya tidak boleh dimasuki, kecuali izin khusus seperti penelitian. Generasi mendatang perlu diyakinkan bahwa jumlah macan Jawa (Panthera pardus) dalam sebuah Cagar Alam di Jawa Barat sebanding dengan luasan 600 hektar dan kelipatannya, ditambah flora dan fauna langka, dan jasad renik lainnya. Bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi, buku "Sadar Kawasan" bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat lapisan; orang tua membacakan untuk untuk semua anaknya, bercerita untuk cucunya, dan kiai melengkapi pelajaran ayat-ayat kauniyah kepada santrinya. Semoga buku ini menstimulasi terbitnya buku-buku serupa dan mendukung Aliansi Cagar Alam dengan gerakan sadar kawasan-nya di tanah air tercinta. Selamat kepada kang Pepep DW. Teruslah menulis... Edy Nasriadi Sambas Purnabakti Peneliti LIPI Kepakaran Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan vii
EKOLOGI DAN BUKU SADAR KAWASAN Walaupun saat ini telah terjadi pergeseran paradigma atau dari pandangan manusia antroposentris ke ekosentris, namun dalam prakteknya perusakan lingkungan masih terus berlanjut. Kawasan konservasi yang seharusnya dikelola dengan baik dan seimbang, yang mengabaikan fungsi perlindungannya. terhadap lingkungan namun nyatanya masih banyak Buku "Sadar Kawasan" merupakan sebuah buku yang bukan saja menuliskan juga merefleksikan pengalaman diri penulisnya dalam melihat realita konservasi saat ini. Dalam buku ini, konservasi selain dilihat dari perspektif formal, diungkapkan pula kaitannya dengan "etika", dan juga dari sudut pandang budaya Sunda yang mencakup "titipan-tutupan-bukaan", bahkan disinggung pula konservasi dari perspektif agama Islam. Semuanya dituliskan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Oleh karenanya, buku ini berguna untuk menambah wawasan bagi para pegiat konservasi dan juga masyarakat umum yang peduli terhadap lingkungan, khususnya masalah konservasi. teori namun Prof. Erri N Megantara Centre for Environment & Sustainability Science-CESS UNPAD viii
DAFTAR ISI Pengantar: Buku dan Gerakan Sadar Kawasan ~ Rahmat Leuweung Refleksi Persoalan Lingkungan Berbasis Kawasan ~ Meiki W Paendong Kawasan Cagar Alam dan Buku Sadar Kawasan ~ Edy Nasriadi Sambas Ekologi dan Buku Sadar Kawasan ~ Prof Erri N Megantara 1 Dasar Etika Lingkungan 5 Etika Lingkungan: Agama, Budaya, Negara 13 Sadar Kawasan sebagai Dasar Etika Lingkungan 17 Keadaan Bumi (Rumah) Kita Hari Ini 19 Kerusakan Lingkungan dan Bencana Kawasan: Konsep Kultural dan Formal 23 Konsep Budaya: Tata Wayah, Wilayah, dan Lampah 29 32 35 40 Tata Wayah Tata Wilayah Tata Lampah Kawasan dalam Konsep Konstitusi (Formal) Sistem Penyangga Kehidupan Hutan Produksi Hutan Lindung Kawasan Konservasi ix i iv vi viii 44 45 50 53 57
Kawasan Pelestarian Alam Taman Wisata Alam Taman Hutan Raya Taman Buru Taman Nasional Kawasan Suaka Alam Suaka Marga Satwa Cagar Alam Kerusakan dan Pelanggaran pada Cagar Alam serta Implikasi-nya Kesadaran Terhadap Kawasan Pasca Filem 5cm Berhenti Mendaki Gunung Cagar Alam di Bandung Raya CA Papandayan CA Kamojang CA Gunung Tilu CA Burangrang CA Tangkubanparahu CA Malabar CA Junghuhn (Yung Hun) CA Patengan CA Gunung Simpang Kawasan Pelestarian Alam di Bandung Raya Taman Buru Masigit Kareumbi Taman Hutan Raya Djuanda TWA Cimanggu Sumber Informasi Kawasan Diskursus Pencinta Alam: Relasi Kesadaran Identitas dan Alam dalam Perspektif Postmodernitas x 60 60 62 64 66 68 69 70 75 84 92 99 106 110 113 118 121 125 128 130 132 135 137 138 141 144 146 148
Diskursus Formal Pencinta Alam Genealogi: Ekpedisi dan Penaklukan, Implikasi Kerusakan Alam dan Lahirnya Konsep Pencinta Alam Pencinta Alam: Di Antara Kerusakan Alam Mutakhir Mendefinisikan Ulang Makna Pencinta Alam: Ketika Identitas Pencinta Alam Digunakan Sebagai Bagian dari Perusakan Alam dan Pelanggaran Aturan Kawasan Pustaka Apresiasi pada Pendukung Kampanye Cagar Alam xi 150 156 160 163 167 171
xii
DASAR ETIKA LINGKUNGAN GENEALOGI KONSEP KAWASAN Pada bagian awal buku "sadar kawasan" ini, penting untuk dibuka dengan mengangkat landasan utama yang menjadi fondasi kampanye #sadarkawasan, dan landasan utama yang dimaksud adalah dimensi etis dalam memperlakukan lingkungan/alam. Hal ini penting untuk disampaikan sebab sejak awal kampanye, #sadarkawasan menjadikan landasan etis sebagai argumen utama dalam usaha menancapkan supremasi kelestarian alam, sebelum kemudian menggunakan wacana dampak lingkungan atau kerusakan alam. Dimensi etis dalam memperlakukan alam berangkat dari konsep "hak alam" yang menentukan "apa hak manusia terhadap etis mengedepankan konsepsi "berhak" dan "tidak berhak" dalam memanfaatkan alam termasuk hal ikhwal sekadar memasuki kemudian mempertanyakan "apa dampak lingkungan -merusak dan tidak merusak alam - dari pemanfaatan manusia terhadap alam". alam", dengan demikian, dimensi suatu lingkungan, sebelum Maka, boleh dan tidak boleh-nya pemanfaatan dan alam/lingkungan mempertimbangkan "hak apa yang melekat pada alam", serta "hak apa yang dimiliki manusia" terhadap alam. Hak (right dalam Bahasa Inggris) adalah ungkapan hal ikhwal "benar", "kepemilikan", "kewenangan", dan "kekuasaan". Adalah konsep "hak" yang merujuk pada "kekuasaan" yang melahirkan konsepsi "kawasan" yang menjadi landasan etis diawali dengan mengetahui 1
bagaimana kita memperlakukan suatu wilayah, tempat, subjek diri, serta totalitas materil di luar diri manusia. Kenapa konsep kawasan selalu berada di depan, jika mendahului argumen dampak lingkungan atau kerusakan dijadikan argumen dampak argumen utama, artinya setiap orang kapan pun, di mana pun bisa memasuki rumah dan kamar tidur orang lain sekalipun ruangan tersebut sangat personal, sepanjang berargumen "tidak akan merusak". Maka atas dalih kawasan-lah manusia dibatasi, bahkan tidak memiliki akses, sekalipun ia tidak akan mengakibatkan kerusakan. lingkungan? Sebab Kembali pada konteks kawasan dalam batas ekologi, dalam kebudayaan Sunda dikenal kawasan/wilayah titipan (hak alam), tutupan (hak perlindungan), dan bukaan (hak pemanfaatan langsung manusia). Dalam konteks peraturan formal yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya semua totalitas alam dan lingkungan hidup dikuasai -kekuasan atau hak - negara, kekuasaan tersebut kemudian didistribusikan pada kawasan pribadi (hak personal), kawasan ulayat (hak adat), kawasan produksi (hak pemanfaatan), kawasan (hak perlindungan), kawasan konservasi yang lindung meliputi Kawasan Pelestarian Alam yang masih memberikan hak atas pemanfaatan langsung, serta Kawasan Suaka Alam (hak alam seutuhnya).1 Melalui pendekatan kawasan atau pendekatan "hak", baik hak yang melekat pada alam/lingkungan maupun kekuasaan yang dimiliki atau diberikan pada manusia, pada 1 Kawasan-kawasan dalam hal ini merupakan distribusi kekuasaan negara terhadap totalitas alam, masih banyak jenis-jenis kawasan lainnya yang tidak disebutkan di atas. 2
dasarnya "perubahan keutuhan kawasan" atau dalam bahasa lain "kerusakan alam", sebenarnya memiliki definisi, batasan, bahkan toleransi, yang menentukan seberapa besar kerusakan itu diperbolehkan. Definisi "kerusakan alam" dibatasi pada peruntukan, fungsi, dengan batas toleransi tertentu. Sebagai contoh, dapat dipastikan sebelum adanya komunitas manusia (masyarakat) di suatu wilayah, bisa jadi semua kawasan yang ada di atas muka bumi ini adalah hutan, alami tanpa tersentuh tangan manusia, tetapi karena kepentingan tempat tinggal, kemudian manusia membuka lahan untuk lokasi perkampungan, menebang pohon untuk bahan membangun rumah, memanen buah dan tumbuhan serta berburu hewan untuk makan, tetapi kita tidak akan menyebut itu sebuah kerusakan sepanjang dilakukan pada batas peruntukan atau hak-nya, dan sepanjang tidak menimbulkan dampak itulah "kerusakan alam" dalam konteks genealogi kawasan memiliki definisi, serta memiliki batas toleransi. lingkungan. Pada batas Namun, celakanya dalam konteks mutakhir hampir semua jenis peruntukan wilayah disalahgunakan, dilanggar aturan kawasannya, dan dengan sendirinya mengakibatkan perubahan keutuhan dan kerusakan yang berdampak langsung bagi kelangsungan hidup manusia dan alam itu sendiri. Kerusakan dan pelanggaran terjadi di kawasan yang secara etis diperbolehkan untuk dimanfaatkan, hingga kawasan yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan langsung, maka bagaimana bisa kita menghentikan kerusakan di kawasan jika yang memang diperbolehkan untuk dimanfaatkan 3
kawasan yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan langsung pun kita biarkan kerusakannya. Sederhananya, jika kawasan setingkat suaka alam (Cagar Alam) yang terlarang atas pemanfaatan lansung dibiarkan kerusakannya, bagaimana kita bisa berdalih untuk menghentikan kerusakan lain yang lebih masif di dalam kawasan yang memang diberi toleransi untuk dimanfaatkan? lahir kampanye Dari sudut pandang #sadarkawasan, dan ditulisnya buku ini merupakan usaha untuk mempertegas pentingnya landasan etika lingkungan yang dimulai dari konsepsi kawasan untuk ditegakkan supremasinya. itu-lah kemudian (antroposentris - ekosentris [deep ecology centre]) 4
Etika Lingkungan: Agama, Budaya, Negara Sesuai dengan analogi di atas, secara umum etika dipahami sebagai "kebiasaan hidup yang baik, yang berkaitan dengan moralitas". Etika sering kali dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dibakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan di tengah masyarakat. Etika dipahami sebagai cara yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari (Keraf, 2010). Dari definisi panjang etika tersebut di atas, secara (2016) mendefinisikan etika dengan pragmatis KBBI sederhana sebagai "apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)". Etika Lingkungan dengan demikian membahas bagaimana hubungan manusia dan lingkungan/alam dalam dimensi moralitas. Diskursus atau wacana pembahasan etika lingkungan sudah sejak lama berlangsung, dalam beberapa batas tertentu melekat (koheren) dengan perjalanan filsafat di mana pemikiran tentang eksistensi manusia yang berpikir (konsep subjek) dianggap menjadi cikal-bakal landasan wacana etika lingkungan yang antroposentris. Perjalanan pemikiran filsafat kemudian tiba pada fase di mana eksistensi subjek manusia yang berpikir dan implikasinya lingkungan didefinisikan ulang, sehingga hal lain di luar manusia dilihat sebagai sesuatu hal terhadap 5
yang juga memiliki hak-nya tersendiri yang otonom sejajar dengan manusia.2 lingkungan mutakhir sebagaimana disampaikan di atas memahami bagaimana berperilaku manusia terhadap alam dilihat berdasarkan pendekatan; antroposentris (manusia), biosentris (yang hidup), dan ekosentris (totalitas ekosistem: biotik-abiotik). Etika lingkungan yang antroposentris memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, cara pandang semacam ini bisa dilihat praktek-nya dalam kehidupan kita hari ini di mana hutan belantara -di Papua dan Kalimantan misalnya - dilihat hanya sekadar objek yang dieksploitasi berlebih, dan pemanfaatannya semata-mata untuk kepentingan hidup manusia, khususnya ekonomi. Praktek semacam ini cenderung mengesampingkan hak-hak makhluk dan ekosistem yang ada di dalamnya. Tengok saja misalnya pembukaan ribuan hektar hutan rimba di Papua untuk kepentingan ini diambil industri sawit, praktek seperti karena manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem. Secara sederhana etika Sementara itu bio dan ekosentris menentang cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Pada landasan biosentrisme, konsep etika dikembangkan pada sesuatu hal yang hidup (biosentrisme), seperti tumbuhan dan hewan, tidak hanya manusia saja. Sedangkan pada ekosentrisme, landasan etika juga diperluas selain dikembangkan menjangkau ekosistem yang melibatkan sesuatu yang hidup 2 Pembahasan lebih lanjut mengenai wacana ini dibahas secara khusus pada tema akhir "Diskursus Pencinta Alam". 6
dan materi "mati", seperti habitat dan hal lain di luar mahkluk hidup. Pada dasarnya semangat bio dan ekosentrisme memiliki kesamaan, di mana manusia ditempatkan pada posisi yang sejajar di dalam ekosistem. Artinya, baik manusia, habitat, serta mahkluk hidup, biotik dan abiotik memiliki hak dan batasan-batasannya tersendiri, baik dalam batasan ruang (kawasan), maupun waktu (musim). Dalam praktiknya, pada masyarakat mutakhir dikenal-lah misalnya konsep national park seperti "Yellow Stone" di Amerika Serikat, atau dalam konteks Indonesia dikenal konsep suaka marga satwa di mana hak mahkluk hidup tertentu menjadi prioritas, atau konsep "cagar alam" dalam contoh ekosentrisme di mana totalitas ekosistem di suatu kawasan; termasuk lekuk sungai; hak air, dst diberikan hak lebih untuk tetap lestari tanpa intervensi langsung manusia. Pada masyarakat adat, konsep dan praktek semacam ini lebih dikenal sebagai konsep larang, baik dalam bentuk batas ruang (kawasan) yang luas, waktu tertentu, atau di tempat dan waktu terbatas tertentu yang khas, di mana pertimbangan faktor lain di luar manusia menjadi perhitungan tersendiri. lingkungan yang berbasis pada pemikiran bio dan ekosentris menempatkan manusia dan totalitas alam dan lingkungan hidup sejajar, sama-sama memiliki hak, memiliki korelasi di antara ketiganya, dan masing-masing memiliki hak yang otonom, hak untuk hidup, sehingga moralitas tidak hanya melekat pada manusia semata, melainkan pada setiap unsur. Dalam hal ini, landasan etika Selain landasan etis yang melekat dengan pemikiran filsafat barat di atas, landasan etika lingkungan juga bisa ditemukan dalam dimensi religiusitas (keagamaan), dalam 7
hal Islam adalah salah satu contoh yang dapat menunjukkan bagaimana agama formal secara fundamental juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan/alam secara detail. Tentu saja, karena agama landasan utamanya adalah tuhan, maka ketuhanan dengan sendirinya menjadi konsep penting dalam memperlakukan alam. ini Dalam buku berjudul Eko-Terorisme: Membangun Paradigma Fikih Lingkungan (2007), landasan etis Islam dipaparkan dengan lengkap, di mana landasan teologis atau ketuhanan menjadi landasan utama, penting, dan menjadi pembeda dengan pendekatan etika lainnya Islam, dalam memperlakukan memperlakukan alam (lingkungan) dilandasi oleh konsepsi; 1) Tauhid yang merujuk pada ketuhanan, 2) Ibadah di mana memperlakukan alam dilakukan sebagai bentuk dari sebuah pengabdian, 3) 'Ilm yang berarti "ilmu" (pengetahuan), di mana setiap tindak tanduk manusia dalam memanfaatkan alam harus merujuk pada dalil ilmiah ilmu pengetahuan yang objektif, 4) Khilafah yang mengatur batas pemanfaatan dan pemeliharaan, 5) Amanah yang menjadikan kejujuran sebagai landasan, 6) Jaman di mana landasan etika Islam menjadikan dimensi keindahan sebagai landasan etis, serta 7) halal dan haram yang secara praksis menentukan mana yang menguntungkan serta mana yang membahayakan. (Abdurrahman, 2007). lingkungan etika alam. Dalam Maka berdasarkan tujuh landasan etis dalam Islam (Islam) dalam tersebut di atas, moralitas manusia memperlakukan cukup hanya dengan tidak alam mempertimbangkan "apakah perilaku kita terhadap alam dapat mengakibatkan kerusakan?", melainkan juga harus 8
mempertimbangkan nilai-nilai dari kejujuran, keindahan, ilmu, hingga yang utama adalah nilai-nilai ketuhanan. tauhid yang menjadi pembeda etika lingkungan dalam Islam, mengatur hubungan jawab manusia dengan alam yang dilandasi tanggung manusia atas apa yang dilakukannya di muka bumi, di mana setiap tindak tanduk manusia memiliki konsekwensi, berupa satu pertanggungjawaban kekuatan, satu hakim, yakni; tuhan Yang Mahaesa, Allah SWT. Secara khusus, dimensi secara fundamental pada Salah satu ekspresi praktis dari landasan etis Islam adalah hima', yaitu konsep kawasan yang secara khusus dilindungi oleh pemerintah (imam negara atau khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar serta hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima'; guna melindungi lembah, padang rumput, dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Nabi melarang masyarakat mengelola itu untuk tersebut karena kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya. Ziauddin (2005) mencatat di kawasan semenanjung Arabia terdapat enam tipe hima' yang tetap dilestarikan hingga lindung di mana aktivitas sekarang: 1) Kawasan menggembala dilarang, 2) Kawasan lindung di mana pohon dan hutan serta penebangan kayu dilarang atau dibatasi, 3) Kawasan lindung di mana aktivitas penggembalaan ternak dibatasi untuk musim musim tertentu, 4) kawasan lindung terbatas untuk spesies tertentu dan jumlah hewan ternak dibatasi, 5) kawasan lindung untuk memelihara lebah, di mana penggembalaan tidak diperkenankan pada musim lindung yang dikelola untuk berbunga, 6) kawasan tanah lahan 9
kemaslahatan desa desa atau suku tertentu. Mangunjaya, 2005) Dari contoh ekspresi budaya di "timur tengah" dalam mempraktikkan dalam memperlakukan Islam alam/lingkungan, dapat digarihbawahi bahwa terdapat dua konsep utama yang melandasi larangan manusia dalam pemanfaatan, pertama adalah konsep kawasan berupa kawasan lindung, kedua larangan dengan dalih "musim" yang menunjukkan konsep waktu. (dalam etika Mengapa hima' dikategorikan sebagai ekspresi budaya dari etika Islam? Sebab hima' tidak harus diterapkan luar Arab, sebab hal yang di setiap belahan bumi di mendasar dan penting untuk diterapkan adalah esensi dari etika tujuh hal sebagaimana disampaikan di atas. Dengan demikian, jika di Arab ekspresi etika Islam dipraktikan dengan konsep hima' di wilayah Madinah, bisa jadi di bumi Nusantara etika dalam memperlakukan lingkungan semacam ini dipraktikkan di lanskap Nusantara setiap gunung, hutan, dan totalitas dengan nama dan teknis yang berbeda, tetapi memiliki esensi yang sama dengan etika Islam. Islam yang mencakup dalam memperlakukan budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh geografis masing-masing jika merujuk pada kebudayaan yang berbeda. Tetapi dalam etis landasan memperlakukan alam di atas, pada dasarnya setiap kebudayaan memiliki persamaan pada tiga hal, yakni terkait ruang, waktu, dan perilaku. Dalam konteks aturan kebudayaan Sunda tiga aturan tersebut dipraktikkan melalui konsep dari tata wilayah (tempat), tata wayah (waktu), dan Perbedaan pembatasan praktik alam merupakan ekspresi bagaimana umum dimensi 10
lampah (perilaku).3 Terkait dimensi waktu, dalam tata kebudayaan Jawa dikenal pranoto mongso atau aturan waktu musim yang salah satu bentuk praksisnya digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian. (Suhartini, 2009) Sunda mengenal sejak lama konsep larang/titipan, tutupan, dan jika dianalogikan dengan peraturan bukaan, di mana pengelolaan kawasan formal murakhir, ketiga konsep tersebut relatif analog dengan konsep kawasan konservasi, kawasan lindung, dan kawasan produksi. Sadar Kawasan sebagai berusaha melegitimasi setiap landasan etis dalam memperlakukan alam, tetapi dalam batas tertentu konsep formal negara dalam membagi jenis-jenis kawasan sementara ini menjadi acuan utama, hal ini dilakukan untuk menjangkau cakupan nasional yang secara kultural memiliki perbedaan corak tradisi dalam memperlakukan alamnya. Namun demikian gerakan Sadar Kawasan tetap melegitimasi kearifan lokal di setiap kebudayaan dalam memperlakukan alam, bahkan dalam konteks penetapan kawasan tertentu, sadar kawasan Dalam konteks kawasan, kebudayaan sebuah gerakan sosial/budaya 3 Secara khusus konsepsi budaya Sunda dalam memperlakukan alam telah dan sedang dipraktikan secara konsisten melalui kosepsi patanjala. Kang Rahmat atau yang lebih dikenal dengan nama "Rahmat Leuweung" merupakan narasumber utamanya. Secara sederhana, konsep patanjala memperkenalkan tata kelola alam melalui pendekatan wilayah, waktu (musim dan perilaku alam), dan perilaku manusia. Dalam konteks gunung dan hutan sebagai morfologis, pembatasan wilayah dibagi menjadi 3 bagian, yakni; wilayah larang/titipan yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan langsung, kemudian wilayah tutupan yang menjadi wilayah pelindung kawasan larang, kawasan ini bisa dimanfaatkan dalam batas tertentu secara ketat, serta wilayah baladahan atau kawasan pemanfaatan yang bisa digarap untuk diproduksi hasilnya. 11
mendukung dijadikannya acuan kearifan lokal sebagai dalil sekaligus metode dalam menetapkan suatu kawasan formal. Fakta bahwa masyarakat Nusantara memiliki konsepsi kawasan sejak lama, menunjukkan bahwa pola telah mengenal konsep hidup masyarakat Nusantara sekaligus praktek dari etika lingkungan yang cenderung bio- ekosentris, konsep etika lingkungan yang menjunjung tinggi hak bagi yang hidup maupun yang 'mati', biotik dan abiotik, jika konsep konservasi merupakan ekspresi nilai-nilai yang sudah lama hidup di tengah masyarakat, maka sudah sepatutnya kita terus meningkatkan semangat konservasi di tengah pola hidup masyarakat hari ini yang cenderung ekspoitatif. 12
Sadar Kawasan Sebagai Dasar Etika Lingkungan Dari beberapa jenis etika itu pendekatan filsafat barat, pendekatan keagamaan, hingga pendekatan kebudayaan, pada dasarnya perilaku manusia diatur oleh ruang, waktu, dan perilaku, "di mana", "kapan" serta dalam "laku" apa hak dan kekuasaan manusia dapat diekspresikan secara bebas, berbatas, hingga sama sekali tidak berlaku atau tidak memiliki hak. lingkungan di atas, baik Di samping itu, hak dan kekuasaan juga melekat pada alam, dengan demikian, merujuk pada konsepsi dasar etika lingkungan di mana moralitas menjadi landasan utamanya, baik itu moralitas manusia, dan di saat yang sama moralitas lingkungan/alam yang diposisikan sejajar atas otonominya, landasan penting maka pendekatan "kawasan" adalah fondasi hubungan manusia dan alam. Dalam bahasa Sunda, istilah kawasan secara etimologi relasional dengan akar kata atau istilah "kawasa" yang berarti "kuasa" yang didefinisikan sebagai "boga hak", dan "kakuatan hak" yang berarti memiliki hak dan kekuatan. Akar terminologi "kawasan" secara hermeneutis merupakan penyederhanaan dari kata "kakawasaan" yang berarti hal ikhwal kekuasaan. Definisi ini persis sama dengan makna "hak" dalam bahasa Indonesia serta right dalam bahasa Inggris. Secara khusus konsepsi kawasan memiliki arti dilekatkannya suatu kekuasaan atau hak pada sebuah ruang atau wilayah, waktu, serta perilaku tertentu yang memiliki konsekwensi fungsi tertentu dari hak yang dilekatkan tersebut. 13
Dalam konteks aturan formal yang berlaku di Indonesia, genealogi kawasan sebagai kekuasaan yang dilekatkan pada ruang dan waktu yang berakibat pada bagaimana aturan yang menjadi landasan manusia memperlakukan alam, dapat ditemukan dalam konstitusi UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" Kekuasaan (dikuasai) negara atas "bumi dan air dan kekayaan alam" kemudian didistribusikan pada kekuasaan negara untuk kepentingan "sistem penyangga kehidupan", sistem penyangga kehidupan", hingga "perlindungan "kepentingan ekonomi". Pada praktiknya konsep kekuasaan negara atas alam ini diatur melalui perundang-undangan yang mengatur kawasan berdasarkan suaka, pelestarian, lindung, produksi, ulayat, dan seterusnya.4 fungsi Gerakan Sadar Kawasan merupakan perkembangan dari gerakan #saveciharus di awal tahun 2014. Danau dan hutan Ciharus yang mengalami kerusakan masif merupakan sebuah kawasan yang memiliki status sebagai kawasan suaka alam, dengan fungsi cagar alam, di mana secara hukum kawasan 4 Dalam membaca pasal 33 ayat 3 UUD 45 ini, tidak jarang terjadi kesalahan membaca dan tafsir yang umumnya digunakan sebagai pembenaran melakukan eksploitasi alam tanpa memikirkan kepentingan rakyat kini dan nanti, hal ini dikarenakan terdapat kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar..." yang disalahgunakan definisinya. Secara khusus pendangan tentang 'kekeliruan' membaca konstitusi dan hubungannya dengan sistem penyangga kehidupan ini dibahas pada judul tersendiri dalam buku ini. 14
ini terlarang bahkan hanya untuk dimasuki dengan latar belakang wisata, apalagi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan (kerusakan). Fakta bahwa hampir setiap level dan jenis kawasan mengalami kerusakan dan pelanggaran aturannya, tetapi penting untuk kita memulai dari kawasan cagar alam sebagai level tertinggi sebab secara etis dalih menghentikan pelanggaran lebih kuat dibanding kawasan lain di luar cagar alam. Belasan tahun kerusakan dan pelanggaran yang terjadi di level tertinggi kawasan konservasi ini seolah dibiarkan, sehingga secara kultural (konstruksi budaya) keadaan ini melahirkan situasi runtuhnya supremasi dan wibawa kawasan cagar alam sebagai kawasan sakral. tersebut dengan sendirinya memutus hubungan etis antara manusia dengan alam, sebab dengan dibiarkannya pelanggaran kawasan secara terus menerus, seolah landasan moralitas itu sendiri hilang bersamanya. Keadaan level tertinggi kawasan konservasi merupakan usaha mengembalikan tuah, wibawa, dan supremasi kelestarian alam dengan berlandasarkan pada etika lingkungan. Gerakan sadar kawasan pada akhirnya berusaha menjadi gerakan kultural, di mana sasaran utamanya adalah mengubah cara berpikir atau paradigma masyarakat dan memperlakukan alam (lingkungan) di mana dalam konteks masa kini, pendekatan etika dalam memperlakukan alam sudah sangat jauh dari praktik hidup masyarakat Indonesia. Memulai kampanye dari dalam memandang Bisa jadi usaha penyadartahuan kawasan ini harus berlangsung belasan atau bahkan puluhan tahun, hal tersebut sangat mungkin sebab gerakan sadar kawasan percaya, kerusakan yang terjadi di bumi nusantara ini sudah 15
berlangsung menembus dimensi budaya, bahkan peradaban kita hari ini merupakan peradaban yang dekonstruktif, maka untuk "melawannya" diperlukan pula gerakan kebudayaan dan peradaban, maka jika esok lusa kami dilupakan secara personal, sungguh itu tidak jadi soal, sepanjang semangat gerakan terawat dalam gerakan estapet membangun kesadaran terhadap upaya pelestarian alam. ini terus 16
KEADAAN BUMI (RUMAH) KITA HARI INI Mari kita mulai pembahasan ini dari fakta bahwa gunung dan hutan bukanlah mahluk sejenis unggas. Gunung dan hutan bukanlah unggas yang karenanya bisa kita ternak, dibuatkan kandang dan diberi pakan, kemudian akan muncul gunung-gunung dan hutan baru seketika. Gunung dan hutan tidak pernah muncul begitu saja, apalagi memperbaharui dirinya sendiri secara instan, gunung dan hutan bukanlah materi yang dapat dengan mudah lalu diproduksi, direproduksi, diperluas, diperbanyak, kemudian dipanen. Karena itu, secara sederhana dalam hal kuantitas luasan daratan di bumi dan khususnya dalam konteks kualitas alam, hutan, dan lainnya di Indonesia, bisa dibilang luasan dan kualitasnya relatif tetap tak bertambah, bahkan cenderung terus berkurang. lingkungan alami Kenyataan bahwa gunung, hutan dan daratan pada umumnya tidak bertambah luasannya secara signifikan, berbanding terbalik dengan kenyataan lain terkait populasi manusia, khususnya di Indonesia. Data Bank Dunia dan Biro Sensus Penduduk Amerika (2017) menyebutkan penduduk Indonesia pada tahun 2015 telah mencapai 257,6 juta jiwa.5 Peningkatan populasi penduduk Indonesia ini terjadi secara signifikan sejak tahun 1960an di mana kala itu populasi penduduk Indonesia masih sekitar 87,7 juta jiwa. Sementara 5 Berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri, Indonesia 2020 sebesar 268.583.016 jiwa (per 30 Juni). Dari jumlah tersebut, 135.821.768 berjenis kelamin laki-laki dan 132.761.248 adalah perempuan. (detikcom [14/12/20]) jumlah penduduk 17
itu, jangan lupa bahwa luasan daratan Indonesia tidak bertambah seiring bertambahnya populasi manusia. lain menyebutkan, Indonesia merupakan Negara kepulauan, dengan hampir 70% luas Indonesia didominasi oleh lautan, dan 30% sisanya berupa pulau/daratan. Dengan demikian, artinya populasi penduduk Indonesia otomatis hanya akan menempati 30% sisa luas Indonesia berupa daratan. Fakta bahwa Dari 30% luas daratan Indonesia tersebut, pulau Jawa merupakan daratan/kepulauan Indonesia yang menjadi titik konsentrasi tinggi populasi manusia. Dari total penduduk Indonesia, hampir 160 juta lebih penduduknya tinggal di pulau Jawa dengan kepadatan mencapai 1.317 jiwa/km. Artinya, intervensi atau tekanan terhadap kawasan hutan, gunung-gunung begitu tinggi di pulau Jawa. Dari mulai kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan primer sandang- pangan, hingga kebutuhan lainnya seperti pembangunan infrastuktur, termasuk jalan, hingga kebutuhan sarana wisata, yang semua kebutuhan tersebut tidak bisa dipungkiri terus melibatkan hutan sebagai tujuan eksploitasi dan eksplorasi. Namun demikian, fakta di atas tidak menutup kenyataan juga mengalami intervensi tinggi, khususnya dari eksploitasi alam berupa pembukaan hutan untuk kepentingan industri sawit, lainnya. Karena memiliki kecenderungan tambang, dan berkurang, maka perlu didorong dan didukungnya setiap usaha untuk -paling tidak - mempertahankan luasan (kuantitas) dan kualitas lingkungan tersebut, khususnya terhadap hutan, gunung, dan totalitas kehidupan habitat di dalamnya, termasuk laut. Dalam konteks kekinian, usaha lain bahwa pulau-pulau di luar Jawa 18
mempertahankan keutuhan kualitas dan kuantitas kawasan tersebut disebut "konservasi". Konservasi adalah sebuah usaha pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian (KBBI 1.5, 2016). Kata kuncinya terletak pada konsep pengawetan dan pelestarian, jadi definisi "konservasi alam" sudah barang tentu merupakan usaha dalam mempertahankan keutuhan alam. Itu sebabnya kenapa para pencinta alam menggunakan slogan "salam lestari", sebuah salam yang menjadikan ide tentang kelestarian alam sebagai cita-cita tertingginya. Artinya, meneriakkan "salam lestari" dengan mengepalkan tangan di atas, penuh semangat dan keyakinan tinggi memiliki makna antusiasme terhadap usaha menjadikan setiap kawasan agar tetap terjaga keutuhannya. Kerusakan Lingkungan dan Bencana6 Kembali pada konteks Indonesia dan kenyataan kondisi kawasan hutan dan gunung-gunung belakangan ini. Dalam hal fakta populasi dan kebutuhan manusia yang melibatkan eksploitasi alam, kerusakan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan. 6 Dalam hal ini "bencana" merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menujukkan suatu peristiwa yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks patanjala, tidak dikenal istilah "bencana alam" dalam arti "alam marah terhadap manusia", setiap apa yang oleh manusia disebut sebagai "bencana alam" tak lain merupakan cara alam menjalankan hukumnya menuju keseimbangan. 19
Salah satu konsekwensi dari kerusakan alam adalah kesengsaraan dan bencana bagi manusia itu sendiri, alih-alih menghindari bencana, setiap kawasan hutan dan gunung- gunung semakin hari justru terus mendapatkan tekanan berupa eksploitasi dan eksplorasi manusia demi memenuhi kepentingan kapital secara berlebihan. Relasi antara kerusakan hutan/lingkungan dan bencana merupakan relasi logis yang akrab terjadi. Salah satu bencana paling identik diakibatkan oleh kerusakan kawasan adalah tanah longsor, banjir bandang, dan terutama menurunnya kualitas kebutuhan hidup masyarakat terkait sumberdaya alam. Ketika hutan dan gunung-gunung dalam kondisi rusak, manusia akan dibuat repot ketika menghadapi musim kemarau, dan begitu pula ketika menghadapi musim hujan. Gunung dengan kualitas hutan yang terus menurun mengakibatkan hilangnya fungsi penahan laju air kala hujan dan fungsi gentong bumi yang menyimpan pasokan air kala kemarau. Sehingga ketika hutan dan gunung-gunung dalam kondisi rusak, masyarakat di sekitarnya akan kekurangan air ketika musim kemarau, dan akan mendapat pasokan air berlebih ketika penghujan. Maka kekeringan, banjir dan bandang merupakan konsekwensi jika hutan dan gunung-gunungnya dalam kondisi rusak. logis Dalam beberapa tahun terakhir, relasi kerusakan hutan dan bencana di Indonesia terjadi cukup signifikan. Relasi kerusakan dan bencana ini terjadi di pulau Sumatera, Jawa, hingga Papua, di mana dalam konteks kawasan kerusakan alam yang menyebabkan bencana ini tidak bisa dipisahkan dengan pelanggaran aturan kawasan terlebih dahulu di awal. 20
Sebagai contoh sebut saja misalnya; banjir bandang di danau Sentani Papua, bencana di Sumatera (Pagar Alam dll) hingga berbagai macam bencana banjir, bandang, longsor, di pulau Jawa yang setiap tahunnya terus meningkat. Kasus bandang di danau Sentani Papua adalah salah satu contoh bagaimana kerusakan alam dan bencana merupakan konsekwensi dari dilanggarnya aturan kawasan. Dalam laporan pasca banjir bandang, disebutkan bahwa "...faktor lain yang menyebabkan banjir bandang adalah lingkungan di Cycloop, yang sering diganggu atau terjadinya pembalakan ... kerusakan Cagar Alam Cycloop dipastikan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang ini".7 Dari laporan tersebut jelas hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan kawasan terlebih dahulu sebelum terjadi kerusakan dan bencana. Namun demikian, perlu diingat bahwa setiap pelanggaran di dalam kawasan tidak bisa disederhanakan karena sepenuhnya faktor dari si pelanggar, dalam banyak kasus seperti di CA Kamojang misalnya terjadi pelanggaran diakibatkan aturan kawasan telah tanpa disosialisasikan dengan baik pada masyarakat. lama dibiarkan tanpa diterapkan dan 7 Disampaikan Suroto (Ka Sub Pelayanan Jasa BMKG) dalam laporan [18/03/2020] 21
KAWASAN: KONSEP KULTURAL DAN FORMAL Jika disederhanakan, seluruh kawasan dalam konsep Negara yang di dalamnya terdapat hutan, gunung-gunung, laut, dan totalitas lingkungan lainnya terbagi menjadi tiga wilayah. Ketiga wilayah tersebut di antaranya: wilayah konservasi (termasuk lindung), wilayah produksi, dan wilayah privasi atau hak milik perorangan atau subjek pemilik hak kelola. Ketiga wilayah tersebut memiliki pembagian fungsi dan perannya masing-masing.8 Kawasan yang keberadaan bentang alam serta totalitas kehidupan di dalamnya dijaga, dan dilindungi untuk kepentingan kehidupan manusia, serta kehidupan mahluk di luar manusia itu sendiri. Peran dan fungsi kawasan konservasi berada di atas kawasan produksi, sehingga keterjagaan dan kelestarian dari pada kawasan ini perlu terus diupayakan. konservasi adalah kawasan Falsafah yang menjadi pijakan keterjagaan kawasan konservasi salah satunya tercatat dalam bunyi dasar undang- undang konservasi, yaitu kalimat "kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan" yang berarti keterjagaan kawasan berperan kehidupan dapat berlangsung. Dalam hal ini, penggunaan falsafah keterjagaan kawasan tidak berdasarkan "kawasan konservasi sebagai sistem penyangga ekonomi, dan seterusnya". Dengan kata lain, fungsi dan peran serta pemanfaatan dari kawasan sebagai sistem tempat 8 Sekali lagi, pembagian kawasan ini merupakan penyederhanaan, sebab jenis-jenis kawasan pada klasifikasi detailnya dikenal sangat beragam termasuk wilayah perkebunan, ulayat, dan seterusnya. 23
konservasi bisa terus dirasakan manusia hanya ketika kawasan ini tetap terjaga keutuhannya. Kawasan konservasi tidak dimanfaatkan manusia secara langsung dan masif dengan melakukan eksploitasi seperti pengambilan kayu, penambangan, dan produksi hasil alam lainnya, sebab pemanfaatan dari kawasan konservasi justru dapat dirasakan dari keterjagaan kawasan itu sendiri. Pemanfaatan tersebut di antaranya bisa dirasakan manusia dalam jangka panjang, seperti; ketersediaan air tanpa khawatir musim kemarau, udara sejuk, fungsi hutan sebagai penahan ilmu pengetahuan, terhindar dari bencana dan seterusnya, hingga tersebut sebagai ekosistem yang mengakomodasi totalitas material di dalamnya, baik unsur biotik maupun abiotik. laju erosi, fungsi gentong bumi, fungsi fungsi keterjagaan kawasan Untuk memenuhi kebutuhan langsung manusia yang melibatkan alam, maka dikenal sebuah konsep kawasan produksi. Di dalam kawasan produksi inilah pemanfaatan langsung manusia terhadap alam bisa dilakukan, seperti pemanfaatan produksi kayu, flora fauna (di luar yang lainnya. Konsep kawasan dilindungi) serta hasil alam langsung dengan kawasan produksi yang berbatasan konservasi biasanya dibatasi dengan kawasan penyangga berupa kawasan yang menjadi benteng pemisah, hal ini langsung dari dilakukan untuk menghindari kawasan pemanfaatan konservasi. intervensi kawasan produksi terhadap Kawasan terakhir adalah kawasan hak milik (privat) atau kawasan personal, sebuah kawasan yang status dan fungsi-nya terkait dengan hak personal atau kepemilikan, baik personal maupun kelompok. Secara sederhana setiap 24
kawasan yang statusnya "hak milik" memiliki kebebasan penggunaan sesuai dengan keinginan dari pemilik kawasan tersebut. Misalnya saja dimanfaatkan untuk pertanian, pembangunan infrastruktur, wisata dan seterusnya. Tetapi dalam konteks "dampak" dari perlakukan personal tersebut Negara membatasi kawasannya, khususnya terkait dampak pada sumberdaya alam yang menjadi kebutuhan umum, air salah satu contohnya. setiap penggunaan Maksud dari pembatasan terkait "dampak" adalah untuk memastikan, terhadap apakah pemanfaatan kawasan tersebut dapat berakibat negatif terhadap kawasan sekitarnya atau tidak? apakah menganggu akses air untuk kepentingan umum? membahayakan, mengancam keberlangsungan ekosistem di sekitarnya, apakah bisa mengakibatkan bencana? dan seterusnya. Sehingga apapun peruntukannya, pemanfaatan kawasan meski pun statusnya milik pribadi dalam hal ini harus melalui proses Analisis Dampak Lingkungan atau "amdal". perlakukan setiap pembangunan masif, Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki tanah di atas gunung atau di ketinggian, kemudian pemilik tanah tersebut hendak membangun hotel lengkap dengan kolam renang dan sarana lainnya, meskipun tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi tidak serta-merta pemiliknya bebas melakukan apalagi pembangunan umum. tersebut melibatkan pembangunan Pembangunan bisa tetap dilaksanakan setelah melewati proses "analisis dampak lingkungan" dan mengantongi ijin dari Negara. tersebut, hak sebagaimana disampaikan di atas pada praktiknya di lapangan jauh Kenyataan pembagian kawasan 25
panggang dari api, fakta kerusakan hutan dan gunung- gunung menyentuh setiap kategori kawasan. Tidak hanya di kawasan pribadi dan produksi, melainkan juga di dalam kawasan konservasi. Kenyataan ini tidak hanya menunjukkan kerusakan alam secara material, melainkan di saat yang sama seolah meruntuhkan supremasi dari pembagian kawasan tersebut. kawasan jika hutan konservasi saja dalam kondisi rusak, bagaimana bisa kita berargumentasi mencegah kerusakan di kawasan produksi dan privat? Sederhananya, setingkat sedemikian parah-kah manusia modern dalam memperlakukan alam? Bukankah kita yang hidup di masa pasca-kemerdekaan memiliki kesadaran ilmiah melalui pendidikan, sehingga hal-hal semacam ini sebetulnya merupakan persoalan mendasar? Karena itu, tidakkah mudah bagi kita menyelesaikannya? Pertanyaannya, Kemajuan zaman ternyata tidak mampu menjawab persoalan lingkungan, dalam konteks tertentu manusia yang mengagungkan modernitas ternyata tidak lebih baik dari masyarakat adat/tradisional dalam memperlakukan dan merawat alam. Salah satu bukti bagaimana masyarakat adat menunjukkan dalam memperlakukan, memanfaatkan, dan merawat alam bisa kita lihat dari masyarakat ini dalam mempraktikkan mengelola alam. Sebut saja misalnya konsep "te aro neweak lako" yang dipraktikkan masyarakat Papua, hingga kepercayaan terhadap kesakralan sebuah kawasan yang bisa ditemukan hampir di setiap wilayah Nusantara. kebijaksanaan di Nusantara kearifan yang pengetahuan hingga saat lama 26
Contoh lain di Jawa Barat masih bisa ditemukan di Baduy, Ciptagelar, kampung Naga dan masyarakat adat lainnya. Lantas adakah konsep konservasi dalam masyarakat adat? 27
KONSEP BUDAYA Tata Wayah, Wilayah, dan Lampah (waktu, tempat, laku) Dalam konteks peradaban, kehidupan manusia di bumi ini sudah berjalan begitu lama, masing-masing kebudayaan yang hidup di geografi yang berbeda-beda melakukan penyesuaian, mempelajari laku dan perilaku alam, sehingga menciptakan pola hidup yang khas berdasarkan iklim, geografi, dan keadaan alam secara umum. Karena itu, urusan memperlakukan, memanfaatkan, merespon dan merawat alam bukanlah persoalan baru. Dalam konteks Indonesia, setiap masyarakat di tanah Nusantara memiliki konsepsi masing-masing dalam memperlakukan dan merespon alam, dari Papua di ujung timur Nusantara, Baduy di ujung barat pulau Jawa, Kalimantan, hingga Aceh di ujung barat Nusantara. Konsep dan cara-cara bagaimana masyarakat memperlakukan alam secara khas, dikenal secara populer hari ini sebagai indigenious atau "kearifan lokal". Kearifan lokal adalah pengetahuan lokal/tradisional/adat yang dipraktikkan dan berfungsi efektif dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kekhasan kebudayaan dan keadaan alam di tempat pengetahuan tersebut hidup. bagaimana manusia Sebagai contoh, beberapa pandangan modern barangkali menilai rumah panggung masyarakat Sunda sebagai rumah "yang ketinggalan zaman", padahal bentuk dan konsep rumah panggung merupakan salah satu bentuk ekspresi dan respon masyarakat Sunda terhadap lingkungan 29
alamnya9. Belakangan pengetahuan modern mendapati kenyataan ternyata rumah panggung merupakan rumah yang efektif dalam menghadapi gempa bumi, misalnya. Gempa bumi itu sendiri merupakan peristiwa alam yang sudah lama dialami dan dihadapi masyarakat Nusantara, sehingga rumah panggung bisa jadi merupakan bentuk respon kultural masyarakat terhadap peristiwa alam. Pada titik itu, rumah panggung dengan pengetahuan dan konsepsi di dalamnya merupakan salah satu ekspresi dari "kearifan lokal" itu sendiri dalam merespon alam. konsep memperlakukan alam secara keseluruhan, terkait pewilahan kawasan hutan dan gunung-gunung? Apakah masyarakat Nusantara lama memiliki konsep yang hari ini kita sebut sebagai konservasi? Jawabannya tentu ada, dan bahkan pengetahuan lokal jauh lebih efektif dan efisien dalam praktik memperlakukan dan merespon alam. Pertanyaannya, bagaimana dengan Beberapa contoh bagaimana masyarakat Nusantara memperlakukan alamnya dengan arif dan bijaksana yang dianggap "konservatif" berdasarkan kategori mutakhir, bisa ditemukan di hampir setiap penjuru Nusantara. Berdasarkan catatan Sartini (2004) kekhasan masyarakat tradisional di Indonesia yang secara turun-temurun memperlakukan alam secara kultural, di antaranya; 1) Papua, di mana di sana terdapat kepercayaan te aro neweak lako (alam adalah aku). 9 Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang mengekspresikan cara hidupnya melalui bentuk rumah di setiap sudut Nusantara yang memiliki kekhasan, di mana tidak jarang pemahaman 'modern' menganggap bentuk rumah tradisional sebagai bentuk yang ketinggalan zaman, padahal setiap kekhasan rumah masyarakat tradisi di Nusantara memiliki fungsi khasnya sendiri, seperti Honai hingga rumah pohon Korowae yang merupakan respon kultural masyarakat terhadap geografi dan ekosistem setempat. 30
Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati. 2) Serawai, Bengkulu, dengan keyakinan terhadap celako kumali. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak. 3) Dayak Kenyah di Kalimantan Timur, terdapat tradisi tana'ulen. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat secara arif dan bijaksana. Rasanya, melihat bagaimana masyarakat adat melakukan pengelolaan tidak pernah terdengar dampak masif yang menyebabkan bencana, hal ini bisa digarisbawahi bahwa kepentingan adat tidak pernah dilandasi atas keperluan kapital yang berlebihan dalam memanfaatkan alam. Kemudian 4) Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa bera, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan. 5) Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati- ijin hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas sesepuh adat. Kemudian 6) Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai awig-awig (Sartini, 2004). lokal masyarakat Nusantara dalam memperlakukan alam masuk pada dimensi Pada dasarnya, setiap kearifan 31
etis, konsep ruang, waktu, dan perilaku, menjadi konsepsi umum yang selalu ditemukan di dalamnya. Tata Wayah (Waktu) "Tata wayah" adalah landasan etis dalam memperlakukan alam dengan menggunakan dimensi "waktu" sebagai suatu pegangan. tempat/ruang/alam/lingkungan dapat diperlakukan secara langsung untuk dimanfaatkan, kapan sama sekali tidak boleh dimanfaatkan langsung. Aturan waktu ini memuat ketepatan efektivitas pemanfaatan hingga mengatur kapan suatu tempat atau sebuah perlakuan terhadap alam benar-benar dilarang. Tata wayah mengatur kapan Bentuk tata waktu dalam masyarakat Sunda bisa ditemui dalam konsep kala sunda, dan wariga di Bali (Sobirin, 2008). Sementara itu pada kebudayaan Jawa dikenal dengan istilah "pranoto mongso" yang merupakan aturan waktu musim yang digunakan oleh para tani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan sebagai patokan untuk mengolah pertanian dipakai (Suhartini, 2009). Selain diterapkan melalui praktik musim, dimensi waktu dalam etika lingkungan juga berkaitan dengan sebuah larang pada kawasan, kebudayaan masyarakat Baduy yang hanya bisa dikunjungi oleh tokoh utama masyarakat adat pun tidak bisa dikunjungi sembarangan waktu. Kawasan yang di dalamnya terdapat Arca Domas yang sangat dikeramatkan ini hanya boleh leuweung gede atau hutan 32
dikunjungi setahun sekali, ketika puun10 Cikeusik dan puun Cibeo ditemani oleh rombongan yang terdiri dari Orang Baduy Dalam dan Baduy Luar yang telah mendapat izin puun pergi berziarah, di mana dalam konteks waktu biasanya dilakukan pada bulan kalima dalam kalender Baduy (Iskandar, 2012). Tata wayah merupakan bentuk etika lingkungan yang dimiliki alam secara otonom berkaitan dengan haknya terhadap waktu. Dalam kehidupan masa kini, contoh paling sederhana bisa kita temukan dalam penerapan aturan pelarangan kunjungan terhadap sebuah kawasan untuk kepentingan pemulihan ekosistem, berkaitan dengan musim reproduksi satwa (serta flora dan fauna) tertentu. Bahkan di beberapa negara maju, aturan waktu yang membatasi pemanfaatan manusia terhadap alam bisa ditemukan berupa larangan berburu pada musim tertentu, meski pun subjek satwa yang menjadi buruan dianggap "hama" dalam batas tertentu. 10 Pemimpin adat masyarakat Baduy 33
Tata Wilayah (Ruang/Tempat) Jika "tata wayah" menjadikan waktu sebagai landasan etis manusia dalam memperlakukan alam, tata wilayah ruang sebagai dimensi etis-nya, namun menjadikan demikian, ruang dan waktu selalu berkaitan, bersifat resiprokal atau "saling" di mana waktu dengan sendirinya berlaku pada aturan yang diterapkan pada sebuah ruang, begitu pun sebaliknya. Dalam masyarakat Sunda, pembagian wilayah dikenal dalam batas yang bersifat makro (besar) seperti bentuk (morfologi) bumi, misalnya; gunung, danau, sungai, dan bentuk alam besar lainnya. Juga dikenal dalam batasan mikro, seperti bagian-bagian (anatomi) dari gunung yang lebih spesifik. Terdapat istilah popular dalam masyarakat Sunda terkait bagaimana memperlakukan atau mempraktikkan "tata wilayah", salah satunya melalui ungkapan: "gunung ditanami pepohonan, tebing ditanami bambu, tanah kosong dijadikan kebun, bukit untuk wanatani, dataran untuk sawah, mata air dipelihara, sungai dirawat" (Sobirin, 2008) Selain itu, secara makro khususnya pembagian kategori kehutanan dikenal beberapa konsepsi seperti konsep "larang" dan "garapan". Secara umum pewilahan tersebut dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya: leuweung titipan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan. 35
Leuweung Garapan Leuweung garapan merupakan kawasan (hutan) yang dalam konsepsi masyarakat untuk adat dimanfaatkan secara langsung, khususnya untuk digunakan sebagai tanah garapan untuk bercocok tanam. Kurang-lebih leuweung garapan relatif sama dengan kawasan produksi dalam pembagian umum masyarakat non-adat. Namun, tentu saja selain konsep pembagian kawasan, masyarakat adat juga memiliki konsep dan aturan terkait tatacara dalam menggarap suatu kawasan. Artinya, meskipun suatu kawasan digarap untuk dimanfaatkan langsung, di dalamnya terdapat aturan-aturan lainnya yang juga harus dipatuhi. Dalam batas tertentu, hutan garapan pada masyarakat Baduy bisanya dimanfaatkan dengan konsep huma. diperbolehkan Leuweung Tutupan Beberapa literatur mendefinisikan konsep leuweung tutupan sebagai kawasan hutan cadangan, yang dalam kondisi tertentu (mendesak) bisa dibuka untuk digarap. Selain itu, leuweung tutupan juga bisa berarti kawasan hutan yang menjadi benteng "penutup" kawasan larang. Sebagaimana namanya, "tutupan" dalam bahasa Indonesia kurang lebih memiliki arti "yang menjadi penutup atau yang menutupi". Di dalam kawasan leuweung tutupan biasanya sudah mulai bisa dikenal dan hidup aturan-aturan yang lokal, seperti konsep diekspresikan melalui cerita-cerita "pamali" berupa larangan-larangan tertentu terkait sikap manusia terhadap alam. Kawasan tutupan bisa dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat, khususnya pemanfaatan hasil hutan non-tegakan, artinya hasil hutan seperti madu, leuweung 36
daun pisang, lember, dan sejenisnya di luar pemanfaatan kayu tegakan, masih bisa dilakukan. Apabila terpaksa harus memanfaatkan kayu dari pohon tegakan, masyarakat diwajibkan untuk menanam pohon pengganti sebelum diperbolehkan melakukan penebangan. Salah satu bentuk hutan tutupan yang berada di antara wilayah garapan, dan sekaligus yang menjadi penutup atau perlindungan terhadap kawasan larang yang tidak bisa dimanfaatkan terdapat lahan dengan nama reuma. Reuma adalah lahan hutan sekunder bekas ladang yang sedang diberakan (diistirahatkan) dengan mangalami suksesi alami membentuk hutan sekunder tua. (Iskandar, 2012) Leuweung Titipan (Larang) yang dalam Terakhir pembagian kawasan adat menjadi 'kasta' tertinggi di antara kawasan lainnya. Kawasan leuweung titipan merupakan kawasan sakral, "keramat", dan dihormati secara kolektif oleh masyarakat. Pada masyarakat Baduy, leuweung titipan dikenal juga dengan istilah "leuweung gede" (Iskandar, 2012) "leuweung titipan", kawasan Leuweung titipan adalah hutan yang dalam konsep masyarakat Sunda merupakan konsep hutan yang dipercaya secara khusus dititipkan langsung oleh gusti anu kawasa (tuhan) kepada manusia, untuk kepentingan seluruh mahluk, tidak semata untuk manusia. Leuweung titipan merupakan hutan (2000:381-382) oleh diterjemahkan sebagai hutan yang sama sekali tidak boleh dikunjungi, dan dimasuki. Hutan larang tertutup bagi orang biasa; hanya orang yang luar biasa (memiliki kekuatan gaib "larang" yang Rosidi 37
dan kesaktian, pemimpin adat) yang dapat masuk ke dalamnya. Di dalam hutan larang biasanya dipercaya dihuni oleh transenden, atau makhluk di luar manusia, mahluk sebagai mahluk masyarakat mutakhir menyebutnya mitologis. (Rosidi, 2000) Konsep penetapan tiga kawasan di atas didasari atas beberapa pertimbangan, sebagaimana telah disampaikan di atas, secara umum pertimbangan paling sederhana yang digunakan untuk menetapkan suatu kawasan adalah pertimbangan morfologi/bentuk bumi seperti; gunung, keadaan hutan, dan tempat-tempat di dalamnya. Selain morfologi, juga terkait anatomi atau bagian- bagian kecil (mikro) dari bentuk atau keadaan kawasan, biasanya disebut "palemahan". Oleh Atja dan Saleh Danasasmita (1981) dicatat 19 jenis bentuk kawasan mikro yang dilarang untuk dimanfaatkan di antaranya: 1) sodong atau ceruk, lubang dangkal pada sisi bawah tebing karang atau sungai; 2) saronggé, tempat yang dianggap angker yang dihuni roh jahat; 3) cadas gantung, sebuah karang yang membentuk naungan; 4) mungkal pategang, sebuah bongkahan karang; 5) lebah, ngarai yang terlindungi dari pandangan dan sinar matahari; 6) rancak, batu besar bercelah; 7) kebakan badak, lahan kubangan; 8) catang nunggang, batang kayu roboh dengan pangkal di bawah; tergantung lahan yang dikelilingi 38
9) catang nonggéng, batang kayu roboh dengan batang pohon di atas; 10) garunggungan, tanah berbukit kecil; 11) garanggengan, tanah kering permukaannya tetapi di bawahnya berlumpur; 12) tanah sahar, tanah sangat [sick] seperti bekas tempat pembunuhan; 13) dangdang wariyan, kawasan genangan air, 14) hunyur, bukit kecil; 15) lemah laki atau tanah tandus; 16) pitunahan celeng tempat habitat babi; 17) kalomberan atau comberan; 18) jarian, tempat pembuangan sampah, dan; 19) sema atau kuburan (dalam Iskandar, 2012) 39
Tata Lampah (Laku) Lampah dalam Bahasa Sunda diartikan sebagai polah atau perilaku (laku) manusia dalam menjalani hidup (Danadibrata, Indonesia "laku" itu dalam Bahasa 2000). Sementara (perilaku) berarti perbuatan atau tindakan yang dilekatkan pada subjek manusia berupa tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dengan kata lain laku dalam "tata hubungannya manusia memperlakukan alam adalah landasan etis yang mengatur bagaimana perilaku manusia dalam memperlakukan alam. lampah" yang berkaitan dengan Tata Lampah mengatur bagaimana hubungan manusia yang didasari oleh 1) waktu dan tempat yang latar belakang atau motivasi hendak diperlakukan, 2) perlakuan manusia terhadap suatu tempat, dalam konteks kultural masyarakat nusantara, kedua landasan tersebut juga tidak bisa dipisahkan dengan ajaran leluhur diyakini secara turun temurun, sebut saja ajaran tersebut dalam bentuk agama yang hidup pada masyarakat adat. bagaimana masyarakat adat Nusantara memperlakukan alam, dari Papua dengan te aro neweak lako-nya, Serawai - Bengkulu, dengan konsep celako kumali. Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, dengan tana'ulen, hingga kebudayaan masyarakat Bali dan Lombok, dengan awig-awig-nya, pada dasarnya manusia Nusantara memiliki konsep menjadikan manusia sebagai bagian dari alam di mana keseimbangan menjadi pola hidup utamanya. 11 Jika dilihat dari contoh-tontoh 11 Dengan tidak juga mengingkari catatan sejarah di beberapa kebudayaan masyarakat Nusantara, di mana ditemukan juga perilaku destruktif 40
Dari beberapa contoh kearifan budaya lokal dalam memperlakukan alam, awig-awig di Bali bisa menjadi contoh umum bagaimana tata laku manusia diatur sedemikian rupa, aturan ini mengacu pada batasan waktu dan tempat yang meliputi hubungan manusia dengan alam, manusia dengan tuhan, serta manusia dengan manusia itu sendiri. Awig-awig di Bali dan Lombok yang erat kaitannya dengan aturan desa adat di Bali ditata dengan konsep dasar Tri Hita Karana, suatu konsep yang sangat luhur yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keharmonisan dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia Hindu di Bali yaitu "Moksartam Jagatdita Ya Ca Iti Dharma" yang dapat diterjemahkan untuk mencapai kebahagian hidup sekala dan niskala. Dalam Tri Hita Karana dijelaskan Parhyangan yang mengatur hubungan manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri dan Palemahan yang mengatur manusia dengan lingkungannya. (Rindawan, 2017) Ajaran yang menjadi keyakinan masyarakat itu pula yang dapat ditemukan pada masyarakat Sunda dengan konsep tritangtu-nya, "tri tangtu di buana" atau "pitutur tilu" di mana tata wayah (waktu), wilayah (tempat), dan lampah (laku) jadi salah satu turunannya. Dalam konteks laku, motivasi serta urgensi atau kepentingan manusia memperlakukan alam juga dalam hal ini menjadi batasan. Contoh dalam masyarakat Sunda bisa dilihat dari kegiatan sekadar memasuki kawasan pun memiliki konsep laku, ketika memasuki kawasan sakral dan cenderung menjadikan alam (khususnya satwa) hanya sekadar objek untuk kepuasan manusia. Sebut saja misalnya tradisi rampogan di abad ke XVIII, tetapi dalam konteks tertentu tradisi "pembantaian" macan tersebut erat kaitannya dengan kolonialisme yang perlu dikaji lebih dalam. 41
seperti larang pada masyarakat Baduy, hanya laku kepentingan ziarah saja yang diperbolehkan. Maka ziarah dalam konteks ini merupakan laku yang diperbolehkan, sebagai latar belakang tata lampah. leuweung gede atau kawasan Secara khusus, ilmu atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kategori, klasifikasi, dan status suatu kawasan (larang/titipan, tutupan, dan garapan), serta pengetahuan mengenai bagaimana masyarakat Sunda lama memperlakukan alam dikenal dengan konsep "patanjala" atau konsep "gunung pangauban". Konsep ini merupakan konsep dalam memperlakukan, merespon, memanfaatkan, dan menjaga alamnya. Konsep "patanjala" sendiri beberapa tahun belakangan ini, sejak awal tahun 2000-an sedang terus disosialisasikan dan dipraktikan oleh masyarakat di Jawa Barat di mana sosok tokoh bernama kang Rahmat Leuweung berperan central, baik sebagai pendamping dan sekaligus narasumber utamanya. "autentik/asli" masyarakat Sunda 42
KAWASAN DALAM KONSEP KONSTITUSI (FORMAL) Pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia bersepakat untuk menjadikan demokrasi sebagai salah satu cara dalam mengurus Negara. Konsekwensi pilihan tersebut berdampak pada seluruh lapisan kehidupan, dari urusan bagaimana aturan kehidupan sosial, politik, budaya, hingga aturan pengelolaan sumberdaya alam. sebuah Negara formal berupa demokrasi diatur berdasarkan aturan konstitusi, dan perundang-undangan. Aturan ini merupakan aturan formal tertulis, hasil kesepakatan perwakilan elemen masyarakat yang meskipun relatif berbeda dengan aturan adat, tetapi pada dasarnya dalam beberapa hal merupakan endapan dari konsep-konsep yang hidup pada masyarakat adat nusantara. Praktik berkehidupan dalam Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam di mana gunung, hutan, lautan, dan totalitas kehidupannya berada, pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 menjadi titik tolak bahwa Negara mengatur sumberdaya alam Indonesia. Sebagaimana bunyi Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." tersebut untuk kepentingan rakyat Dengan demikian, kita telah bersepakat bahwa secara umum setiap jengkal tanah dan air di bumi pertiwi ini merupakan wilayah yang diatur oleh Negara, meskipun 44
secara khusus di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengakomodasi aturan adat dan kearifan lokal. Sistem Penyangga Kehidupan Dalam UU konservasi dan kehutanan terdapat konsepsi "sistem penyangga kehidupan", sebagai awam yang dengan sederhana membaca sekilas semangat perundang-undangan beserta fakta kerusakan alam di lapangan, makna "sistem penyangga kehidupan" telah terlalu jauh oleh negara diamalkan di lapangan. Sistem penyangga kehidupan adalah konsepsi yang membangun semangat menjaga keutuhan kawasan untuk menjamin kelangsungan kehidupan yang seimbang. logika sederhana dari konsepsi "sistem penyangga kehidupan" ibarat meja dengan empat tiang penyangga, kawasan lindung dan konservasi adalah ke empat tiang penyangga tersebut, sementara totalitas kehidupan berada di atas hampara meja, termasuk kegiatan ekonomi. Oleh karena semangat sistem penyangga kehidupan, maka kawasan konservasi dan lindung dipastikan harus tetap dijaga/terjaga keutuhannya, bukan dimanfaatkan secara langsung. Kerusakan yang terjadi di kawasan konservasi dan lindung dipastikan akan menyebabkan ketidakseimbangan totalitas kehidupan. Bak salah satu tiang penyangga meja yang rapuh, atau bahkan patah, maka hamparan meja yang di atasnya berlangsung totalitas kehidupan akan oleng, terseret ke sisi yang miring dan merobohkan tatanan kehidupan di dalamnya. 45
Analogi nyatanya, terganggunya kawasan konservasi ketidakseimbangan dan lindung akan menyebabkan kehidupan yang ditopang alam; banjir di kala berlimpah air, kekeringan di kala kemarau, hilangnya ekosistem kehidupan di luar manusia yang tidak bisa dinilai oleh nominal uang. Bencana hadir dari sumber daya alam yang seharusnya memasok proses kehidupan di atas meja yang terhampar totalitas kehidupan manusia. Sistem penyangga kehidupan berbeda dengan sistem penyangga ekonomi, bahkan urgensi-nya jauh di atas itu. Argumentasi UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Tidak jarang salah kutip atau dengan sengaja disalahgunakan tafsirnya dengan menulis kata "sebesar-besar" di belakang kata "untuk", menjadi: "... dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat." Tentu dalam memperlakukan alam atas dasar kalimat yang berbeda di atas akan berbeda pula. Posisi "untuk" menentukan kualitas dan kuantitas pemanfaatan "bumi dan air dan kekayaan alam" saja, logika dan implikasi praksis 46
Argumen: "...dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat." Analog dengan logika di dalam sebuah keluarga terdapat kekayaan berupa tanah & rumah, perhiasan, dan pangan. Konsep "sebesar-besar untuk" memberikan peluang seluruh kekayaan milik keluarga tersebut dapat dieksploitasi demi kemakmuran. Sementara itu, konsep dari: "...dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Logikanya di dalam sebuah keluarga terdapat kekayaan berupa tanah & rumah, perhiasan, dan pangan. Konsepsi "untuk sebesar-besar" mengatur penggunaan yang terbatas, tapi tetap untuk dimaksimalkan bagi kepentingan keluarga. rumah hingga perhiasan Bukan dimanfaatkan untuk kemakmuran keluarga, tetapi dalam proses kehidupan berkelanjutan, "penggunaan sebesar-besar" tersebut akan berdampak pada hilangnya keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang. tidak bisa; tanah, langsung -dijual misalkan - Sama halnya dengan alam, dalam contoh kasus, logika keliru dari "...dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat." biasanya digunakan dalam praktik eksploitasi alam bagi kepentingan energi, panas bumi misalnya, yang bahkan dalam praktiknya melabrak konsepsi "sistem penyangga kehidupan", sebab tidak ada satu pun 47
status dan fungsi kawasan yang tidak bisa digunakan oleh praktik eksploitasi geothermal. Kasus paling tidak memberikan peluang untuk eksploitasi di kawasan suaka alam, celakanya pada praktiknya hal tersebut dilabrak. Apa argumentasinya? Argumentasinya adalah bahwa eksploitasi panas bumi di kawasan suaka alam (cagar alam) sekali pun digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, benarkah energi yang bersumber dari alam sudah digunakan untuk kemakmuran rakyat? atau jangan- jangan tak lebih dari hanya sekadar bisnis?? sederhana, UU KSDAHE Jika benar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pernahkan mendengar bahwa energi (sebut saja listrik) yang dihasilkan dari bumi, alam, dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh rakyat kebanyakan? atau kalaupun rakyat harus membayar, semata-mata yang harus dibayar tersebut tidak lebih dari besaran ongkos produksi? tidak ada keuntungan yang diambil negara dari proses produksi energi tersebut? sebagaimana semangat UUD 45 pasal 33 ayat 3 "...untuk Jika hitungan itu semua menunjukkan perhitungan bisnis, yang mengedepankan profit, maka semangat UUD tentang penguasaan bumi dan alam tak lebih dari semangat menguasai untuk keuntungan semata. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Demikian "sistem penyangga kehidupan" di mana sebagai penjaga kawasan keseimbangan dimaknai dalam perjalanan kampanye #sadarkawasan. Untuk mengatur secara spesifik sumberdaya alam tersebut dan menjamin kehidupan dengan terjaganya kawasan yang lahirlah menjadi sistem penyangga kehidupan, maka konservasi dan lindung 48
undang-undang yang secara khusus mengatur pengelolaan, pemanfaatan, hingga proses penjagaan setiap sumberdaya alam yang kita miliki. Undang-undang yang secara khusus mengatur pembagian kehutanan, kelautan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjagaan dikenal beberapa undang- undang, di antaranya; UU tentang "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" dan UU No.41 tahun 1999 tentang "kehutanan".12 Jika disederhanakan, UU No.41 1999 mengatur wilayah berdasarkan konsep kehutanan, sedangkan UU No.5 1990 lebih umum terhadap kawasan, sehingga wilayah laut pun dapat diatur berdasarkan fungsi status kawasannya. No.5 tahun 1990 Berdasarkan konsep kehutanan, pembagian status wilayah kehutanan terbagi menjadi enam bagian, di antaranya; hutan Negara, hak, adat, produksi, lindung, dan hutan konservasi yang di dalamnya terdapat kawasan suaka alam, dan pelestari alam, termasuk taman buru. Jika dilihat konsep besar pengelolaan kawasan, pada dasarnya aturan formal perundang-undangan memiliki semangat yang sama dengan konsep adat, di mana di dalamnya ditemukan konsep larang (konservasi dalam beberapa konteks), lindung (sebagai pelindung kawasan larang), dan produksi (garapan). lindung, banyak mispersepsi di tengah masyarakat yang menganggap hutan lindung sebagai hutan dengan status dan fungsi tertinggi, padahal maksud "lindung" dalam hal ini adalah status formal. Meski pun pada dasarnya semua hutan harus dilindungi, tetapi hutan lindung Dalam konteks 12 Udang-undang lain yang terkait lansung di antaranya: UU no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan. 49
sebagai status bukanlah status hutan dengan aturan paling lindung sendiri merupakan status ketat, sebab hutan kawasan di luar kawasan konservasi, di mana dalam aturan kawasan konservasi terdapat banyak aturan yang lebih kompleks dibanding hutan lindung. Secara sederhana, penguasaan dan pengelolaan kawasan (kehutanan) yang disebutkan di atas dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah (dinas kehutanan). Khusus untuk hutan lindung dan produksi di pulau Jawa pada umumnya secara dominan, instansi yang menjadi pengelola adalah Perum Perhutani, sebuah instansi di bawah kementerian BUMN. Sementara kawasan konservasi dominan dikelola oleh kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, dan sebagian lainnya berada pada kewenangan Dinas Kehutanan. Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh Kawasan Hutan Negara yang terdapat di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konservasi. Total wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.566.889 ha, terdiri atas Hutan Produksi seluas 1.454.176 ha (57%), Hutan Produksi Terbatas seluas 428.795 ha (16%) dan Hutan Lindung seluas 683.889 Ha (Perhutani, 2016). Hutan Produksi Dalam UU No.41 tahun 1999 disebutkan bahwa Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan 50
jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sementara itu pelaksanaannya dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (pasal 28). Secara sederhana, salah satu ciri paling umum dari hutan produksi adalah sistem monokultur, di mana hutan tersebut hanya memiliki satu jenis pepohonan/tanaman saja. Karena jenis pepohonan yang tidak bervariasi, biasanya di hutan produksi tidak tercipta habitat yang menjadikan hutan tumbuhkembangnya ekosistem yang beraneka ragam, sehingga dalam kawasan produksi ekosistem yang ada tidak komplek sebagaimana hutan (alam) rimba. tersebut sebagai tempat relatif Masyarakat Sunda sendiri tidak menggunakan istilah "leuweung" atau "hutan" untuk menunjukkan suatu kawasan yang hanya ditumbuhi satu jenis tumbuhan, apalagi kawasan tersebut tidak tercipta secara alami. Masyarakat Sunda menyebut tempat yang sifatnya monokultur atau hanya ditumbuhi pohon pinus semata sebagai "kebon", "kebon pines" untuk hutan pinus, "kebon awi" untuk hutan bambu, dst. Sebagaimana namanya, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sehingga tidak hanya pemanfaatan dalam bentuk wisata saja yang dapat diterapkan pada hutan produksi, bahkan pemanfaatan langsung berupa hasil hutan 51
seperti pohon dan turunannya bisa dimanfaatkan langsung sesuai dengan ketentuan. Dalam perjalanan kampanye #saveciharus, pernah suatu ketika tim kampanye dikritisi pihak tertentu yang menilai bahwa dampak masuk-nya motor trail di kawasan hutan Ciharus, tidak ada apa-apanya dibanding kerusakan yang ditimbulkan oleh offroad roda empat di kawasan Lembang, khususnya kawasan Gunung Jayagiri yang dalam penilaian beberapa komunitas masuk pada wilayah hutan produksi. Beberapa orang menyarankan lebih baik kampanye di Bandung Utara saja dibanding harus mengurus intervensi yang dilakukan pemotor di Ciharus. Tim kampanye hanya bisa menjawab dengan kenyataan aturan yang cukup dilematis, sebab jangankan kerusakan oleh aktivitas offroad, di kawasan hutan produksi pada masanya nanti, seluruh pohon yang tumbuh di kawasan tersebut bahkan bisa dibabat habis untuk diproduksi. Jadi, kampanye di kawasan produksi justru relatif sulit, apalagi dengan menggunakan argumentasi aturan formal. Salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan kampanye di hutan produksi adalah pendekatan dampak lingkungan, fakta bahwa dari total lebar dan panjang jalur trail di hutan Ciharus telah menghilangkan tanah sebanyak - /+ 25000 m3 hanya dengan single track roda dua motor saja, hal tersebut bisa dijadikan pembanding terkait dampak sedimentasi dari tanah yang hilang dari kegiatan offroad roda empat di Bandung Utara. Jika single track motor trail saja sudah mampu menghasilkan sedimen sebanyak itu, bagaimana dengan roda empat? misalnya. 52
Hutan Lindung Dari pusat kota Bandung, khususnya dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (monpera) jika kita tarik garis lurus menuju arah Gasibu, dan Gedung Sate, tepat di ujung pandang latar bagian selatan, kita akan melihat dengan jelas Gunung Malabar (2329 Mdpl). Gunung Malabar, selain dikenal sebagai nama gunung mandiri, juga dikenal sebagai nama komplek pegunungan yang cukup luas. Puncak Besar Gunung Malabar menjadi salah satu puncak tertinggi di mana kesatuan letak administratifnya berada penuh di komplek kawasan Bandung Raya. Disebut pegunungan karena di dalamnya terdiri dari beberapa gunung dan banyak puncak. Puncak yang cukup terkenal dalam komplek pegunungan ini adalah "puncak mega". Puncak Mega sendiri merupakan puncak dari Gunung Puntang 2223 Mdpl, di mana pada masa Hindia-Belanda (1915-1925) pernah digunakan sebagai pilar antena radio bersama Gunung Haruman 2141 Mdpl di sebelah barat yang juga merupakan bagian dari komplek pegunungan Malabar. sebagai Komplek Gunung Malabar merupakan salah satu wilayah kehutanan yang dalam konteks status kawasan, memiliki status sebagai "Hutan Lindung". Menurut undang- undang hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dengan demikian, ekploitasi lindung yang dapat terhadap kawasan hutan masif menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dipastikan sangat dilarang. 53
Menurut data hasil dari kajian DPKLTS (2016-2017), kawasan lindung yang berada dalam kewenangan Perhutani merupakan salah satu kawasan yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Bencana yang terjadi, khususnya terkait banjir bandang Garut, dan Ciwidey (Mei, 2017) merupakan salah satu dampak dari kerusakan yang terjadi di kawasan hutan lindung. Di dalam Gunung Malabar sendiri, khususnya bagian selatan yang merupakan hutan lindung, hingga hari ini proses kerusakannya terus terjadi. Kerusakan tersebut terjadi akibat penyalahgunaan lahan, dan dampak langsung dari eksplorasi geothermal. Jika eksplorasi kawasan di hutan lindung tidak dapat dibenarkan, pertanyaannya bagaimana dengan wisata dan mendaki gunung? Apakah lindung dapat dimanfaatkan untuk tujuan rekreasi? Sesuai dengan UU No. 41 1999, khususnya Pasal 26, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dengan demikian, kegiatan wisata alam dan pendakian gunung khususnya (bagian dari jasa lingkungan) dapat dilakukan di dalam kawasan lindung. Namun demikian, pemanfaatan ini biasanya diatur secara praktis di lapangan dengan sistem blok kawasan. kawasan Di lembah Gunung Puntang dan Haruman sendiri pemanfaatan kawasan sebagai tempat wisata diatur dengan penggunaan blok kawasan. Sistem ini biasanya terdapat dalam hutan lindung yang dimanfaatkan untuk wisata dengan nama "bumi perkemahan" salah satunya. Selain komplek pegunungan Malabar, beberapa gunung Bandung yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung di antaranya; Gunung Patuha (2435 Mdpl), 54
komplek pegunungan Rancaupas, Gunung Wayang-Windu hingga Kencana (2199 Mdpl), sebagian wilayah selatan Gunung Burangrang (2064 Mdpl), dan masih banyak lagi lainnya. 55
56
KAWASAN KONSERVASI Tiba kita pada pembahasan kawasan konservasi, kawasan yang dalam hirarki tingkatan (level) kawasan, berada di atas status produksi dan lindung. Secara formal tidak ada leveling dalam arti pelevelan kawasan yang menyebutkan kawasan satu lebih tinggi dari kawasan lainnya, sehingga sebetulnya secara formal tidak ada tingkatan kawasan dengan status terrendah dan tertinggi. Tetapi jika kita melihat aturan penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, secara level dalam arti tingkat urgensi keterjagaan sederhana sebuah kawasan dengan sendirinya tercipta. Kawasan konservasi melalui sudut pandang pelestarian dalam menjaga keutuhan sebuah kawasan, memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding kawasan non-konservasi. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kawasan yang di dalamnya terdapat kawasan kehutanan dan non- kehutanan terdiri dari; hutan Negara, hak, produksi, lindung, dan konservasi. Di dalam kawasan konservasi selanjutnya terdapat lagi pembagian status kawasan yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Begitu pun dalam kawasan pelestarian dan suaka alam, di dalamnya terdapat turunan status dari masing-masing kawasan. Undang-undang yang mengatur secara khusus kawasan konservasi adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya". Saat tulisan ini disusun, undang-undang tersebut sedang dalam tahap proses revisi. Namun dari draf revisi yang tersebar di kalangan pemerhati lingkungan, pada dasarnya konten dan semangat revisi undang-undang ini masih tetap 57
sama, khususnya terkait keterjagaan keutuhan kawasan, bahkan dalam beberapa hal terlihat diperkuat. Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam draf perubahan UU tersebut adalah dimasukannya kawasan taman buru luar pembagian kawasan yang sebelumnya berada di konservasi. Dalam draf undang-undang yang baru ini, taman buru muncul dalam pembagian Kawasan Pelestarian Alam. Pertama, kawasan suaka alam. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam sebagai pembagian kawasan berdasarkan fungsi, di dalamnya terdapat pembagian beberapa status, di antaranya; cagar alam, cagar biosfer, dan suaka marga satwa. Instansi yang menjadi pengelola atau pemangku kawasan suaka alam adalah pemerintah pusat, yang dalam ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hal melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, atau BBKSDA. Kedua, kawasan pelestarian alam. Sebuah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Beberapa status kawasan dalam kategori kawasan pelestarian alam di antaranya; taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman nasional. Sebagaimana halnya kawasan suaka alam, pengelola dan pemangku kawasan pelestarian alam berada di pusat melalui 58
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kecuali taman hutan raya yang juga diberikan kewenangannya pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi. Sementara itu, taman wisata alam masih berada di BBKSDA, sedangkan taman nasional dikelola oleh Balai Taman Nasional. Dari kedua pembagian fungsi kawasan di atas, hanya kawasan pelestarian alam yang menggunakan nomenklatur -penamaan terlepas pemanfaatan tersebut dengan catatan kata "secara lestari". Sehingga dengan demikian hanya kawasan suaka alam saja (jelas dan gamblang) yang mengakomodasi dalam penggunaan kawasannya. dan "pemanfaatan", istilah - secara eksplisit tidak "pemanfaatan langsung" Atas dasar kenyataan di atas, jika kita melakukan leveling kawasan, suaka alam merupakan level tertinggi saja kawasan konservasi. Kenyataan berimplikasi/berpengaruh hingga pada perlakuan baik Negara/pengelola maupun masyarakat terhadap masing-masing pembagian kawasan. Dari pemanfaatan langsung, eksplorasi, bahkan sampai wisata, termasuk apakah kita dibenarkan melakukan pendakian terhadap gunung yang masuk kawasan konservasi? tersebut pengelolaan, tentu 59
KAWASAN PELESTARIAN ALAM Kita mulai dari Kawasan Pelestarian Alam, di mana di dalam terdapat beberapa status kawasan, di kawasan antaranya; taman wisata alam, taman hutan raya, hingga taman nasional. Dan sebagai tambahan, meski pun saat pembahasan ini ditulis taman buru belum secara resmi masuk dalam pembahasan kawasan konservasi, guna melengkapi pembahasan dan terutama karena Bandung Raya memiliki kawasan dengan status taman buru, maka tidak ada salahnya kita diskusikan di sini. ini Taman Wisata Alam Meskipun dominan berada dalam administrasi kabupaten Garut, dan sebagian kecilnya berada dalam administrasi kabupaten Bandung, tetapi sebagai contoh kasus, taman wisata alam Papandayan cukup relevan untuk dibahas dalam tema kawasan konservasi kali ini. Mengapa demikian, sebab dua tahun terakhir ini (2015-2016 saat pembahasan ini ditulis) Papandayan merupakan salah satu kawasan gunung dan hutan yang ramai diperbincangkan orang, khususnya di lingkungan. kalangan pendaki gunung dan pemerhati Perbincangan tersebut, terjadi seputar kenaikan harga tiket, pemasalahan larangan mengunjungi kawasan tertentu di sekitar Papandayan. sampah, hingga persoalan Di antara persoalan yang ada, kemudian muncul pertanyaan di antaranya; kenapa dikelola swasta? Kenapa 60
harga tiket mahal? Kenapa tidak boleh ke Tegal Alun, puncak Papandayan, dan seterusnya? Pertanyaan tersebut merupakan bukti bahwa antusiasme masyarakat terhadap kawasan begitu tinggi, tetapi di saat inforamasi dan pengetahuan yang sama ketersediaan tentang kawasan ternyata bisa dibilang masih rendah. kurang tersosialisasikan adalah fakta bahwa sebagian kecil kawasan pegunungan Papandayan adalah kawasan konservasi dengan status taman wisata alam atau TWA, tetapi selebihnya adalah non-TWA yang tidak bisa sembarangan dikunjungi. Salah satu pengetahuan yang Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Artinya kawasan ini memang diperuntukan untuk wisata, termasuk mendaki gunung. Selain peruntukan, pengelolaan di dalam kawasan TWA juga secara formal memberikan kewenangan kepada pihak di luar pemerintah untuk dapat mengelola kawasan, sehingga keberadaan swasta yang menjadi pengelola TWA dalam konteks aturan formal sama sekali tidak melanggar aturan. Namun demikian bukan berarti swasta dibebaskan dalam pemanfaatan kawasan tanpa mempertimbangkan keutuhannya. Mengetahui status kawasan dan pengelolaannya saja tidak cukup, diperlukan pengetahuan batas kawasan, sehingga masyarakat dapat mengetahui batasan eksplorasi pemanfaatan dan di saat yang sama bisa memonitor, mengkritisi apabila terjadi penyelewengan dan pelanggaran. Kewajiban sosialisasi batas kawasan dalam hal ini berada di BBKSDA atau Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat sebagai pemangku kawasan, serta swasta 61
yang menjadi pengelola sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kawasan dan masyarakat. Kawasan yang di dunia pendaki gunung dan penggiat alam terkenal dengan julukan "gunung seribu umat" karena ramainya kunjungan ini, terdapat pembagian zona TWA dan non-TWA. Untuk diketahui, kawasan TWA Papandayan hanya terdiri dari; Camp David, Kawah, Goberhut, Pondoksaladah, dan sebagian Hutan Mati. Selebihnya, komplek pegunungan Papandayan merupakan kawasan non- TWA di mana secara formal sudah bukan berada dalam kewenangan swasta. Ijin memasuki kawasan konservasi di luar TWA memiliki prosedur berbeda, sehingga mengunjungi tempat selain disebutkan di atas merupakan tindakan ilegal. Selain TWA Papandayan, di Bandung Raya terdapat beberapa TWA yang cukup populer, di antaranya: TWA Kawah Kamojang dan TWA Tangkubanparahu, kedua TWA ini merupakan kawasan konservasi alam yang dimanfaatkan secara lestari untuk kepentingan wisata. TWA Kawah lanskap Kamojang dan Tangkubanparahu menawar-kan sebagai panorama alam yang menjadi daya tarik, dan sebagai gunung api aktif baik Kawah Kamojang maupun Tangkubanparahu keduanya menawarkan kawah sebagai keunikan wisata alam. Taman Hutan Raya Armor café, Balcony, dan deretan café mewah lainnya berdiri anggun di antara tegakan pohon pinus yang menjulang. Memasuki liburan akhir pekan, tempat ini tak ubahnya seperti pasar elit yang didatangi pengunjung kelas 62
menengah ke atas. Ngopi santai, santap hidangan elit, hingga mengabadikan momen khusus untuk sebuah pernikahan, semuanya tersedia di kawasan ini. Apalagi, tempat ini kurang dari 1 km dari batas wilayah kota Bandung. Selamat datang di taman hutan raya atau Tahura Djuanda, kawasan konservasi terdekat dari kota Bandung. Segala kemewahan sebagaimana disebutkan di atas bisa dinikmati pengunjung hingga bulan Maret 2016, sebab setelah itu tepat pada bulan April 2016 seluruh café dan kemegahan bangunan lainnya harus disterilkan, dibongkar dari kawasan Taman Hutan Raya Djuanda. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, sekali lagi karena Tahura Djuanda adalah kawasan konservasi. Sebagaimana aturan dan definisinya taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Meskipun dimanfaatkan untuk wisata, karena tahura berada dalam fungsi kawasan pelestarian alam, maka setiap pemanfaatan selalu bersandar lestari, tanpa mengubah fungsi keutuhan pada konsep kawasan. Konsep wisata dalam kawasan taman hutan raya sendiri, menawarkan wisata edukasi. Khususnya terkait flora dan fauna, atau kondisi alami hingga ditetapkannya kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi. Pilihan wisata di dalam kawasan Tahura Djuanda di antaranya tersedia: Monumen Ir. H. Djuanda itu sendiri, Gua Jepang dan Gua Belanda, Kolam Pakar, Air terjun Curug Omas, Curug Lalay, Curug Dago, museum dan Artefak Budaya hingga Prasasti Raja 63
Thailand. Tidak kalah populer dari Bukit Moko dan Bukit Bintang di kawasan hutan produksi yang menjadi destinasi wisata alam, Tahura Djuanda baru-baru ini juga menawarkan spot menarik yang cukup nge-hits. Spot tersebut adalah Tebing Karaton, spot unik yang juga memiliki camping ground yang cukup ramai menghiasi laman sosial media dalam kategori lokasi alam yang cukup populer terdekat dari kota Bandung. Taman hutan raya merupakan satu-satunya kawasan konservasi yang pengelolaannya berada di tangan pemerintah daerah, khususnya dinas kehutanan provinsi. Taman Buru Dalam undang-undang kehutanan, disebutkan bahwa taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Literatur tentang apa dan bagaimana taman buru -entah itu karena memang kurang atau sama sekali memang belum ada- relatif sulit dijangkau, bahkan untuk informasi terkait keberadaan taman buru di Jawa Barat dan Bandung Raya. Kesulitan tersebut paling tidak dirasakan penulis dalam mengakses informasi, padahal dalam konteks kewilayahan, Bandung Raya adalah salah satu wilayah yang memiliki kawasan konservasi setingkat taman buru. Ada banyak yang melatarbelakangi, faktor barangkali salah satu alasannya karena konsep "taman buru" merupakan status baru dalam pembagian kawasan, sehingga dibanding status konservasi lainnya dalam kawasan pelestari dan suaka alam, "taman buru" bisa dibilang masih muda usia keberadaannya. kemungkinan 64
Selain faktor konsep baru, dalam konteks masyarakat Timur, khususnya Nusantara, budaya "berburu" merupakan budaya privat terkait cara mempertahankan hidup, bukan untuk mengakomodasi hobi. Berbeda dengan konsep masyarakat Barat yang menjadikan "berburu" sebagai gaya hidup dan hobi. Konsep berburu dalam batas masyarakat Sunda misalnya, dibanding korelatif dengan konsep identik dengan konservasi, berburu superioritas manusia pemusnahan, keangkuhan, dan "wisata berburu" terhadap alam. Dengan demikian relatif/cenderung asing dan kurang biasa di telinga masyarakat.13 justru cenderung Namun demikian, dalam konteks perkembangan zaman mutakhir, khususnya dalam melihat salah satu faktor kepunahan satwa lindung baru-baru ini, perburuan ilegal merupakan faktor yang cukup signifikan dalam menyumbang proses kepunahan satwa tertentu. Bisa jadi, dihadirkannya konsep taman buru adalah untuk mengakomodasi kegiatan berburu yang selama ini cenderung liar dan ilegal. Gunung Masigit-Kareumbi di perbatasan kabupaten Sumedang dan Bandung merupakan salah satu taman buru yang ada di pulau Jawa. Taman Buru Masigit-Kareumbi sebagai anak bungsu status kawasan konservasi belum banyak diangkat lingkungan. Keberadaannya relatif baru, dan beberapa peraturan undang-undang pemerintah kehutanan dan khususnya kawasan konservasi (PP 108 2015) belum secara rinci mengatur pengelolaan taman buru secara sebagai tema wacana yang menjadi turunan 13 Pengecualian, dalam konteks mutakhir dikenal istilah moro yang berarti memburu, salah satu kegiatan moro yang terkenal adalah moro bagong atau berburu babi hutan yang dianggap hama, khususnya di beberapa masyarakat yang mempraktikkan pola padi huma. 65
khusus. Taman Buru Masigit-Kareumbi sendiri dikelola pihak di luar pemerintah, di mana (yayasan) Wanadri menjadi pihak yang dipercaya mengelola kawasan dengan durasi terbatas. Taman Nasional Jika ada pertanyaan, status kawasan konservasi -pelestari alam - apa yang tidak ada di Bandung Raya? Maka jawabannya adalah Taman Nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional adalah salah satu kawasan kawasan pelestarian alam yang tidak ada di Bandung Raya. Taman nasional merupakan kawasan yang paling identik dengan para pendaki gunung, kenapa? Sebab hampir seluruh Taman Nasional, khususnya di pulau Jawa, selalu identik dengan gunung-gunung yang besar dan tinggi. penelitian, ilmu pengetahuan, Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, Halimun- Salak, sampai Ciremai di ujung timur Jawa Barat merupakan deretan kawasan konservasi dengan status taman nasional yang identik dengan gunung. Sistem zonasi yang menjadi ketentuan pemanfaatan secara lestari pada taman nasional diterapkan salah satunya dalam bentuk jalur dan pos resmi pendakian. Sebagai contoh, pos pintu masuk dan jalur di TN Gede-Pangrango dikenal di antaranya; Salabintana, Cibodas, dan Gunung Putri, ketiga jalur tersebut merupakan sistem zonasi resmi yang legal/resmi digunakan untuk kegiatan 66
pendakian. Selebihnya jika kita menggunakan jalur di luar ketiga pintu masuk tersebut bisa dikatakan melanggar aturan sistem zonasi. Belakangan di dalam beberapa situs traveling, disebutkan pula jalur Bodogol, hingga tulisan ini disusun status pintu masuk pendakian tersebut belum bisa diverifikasi legalitasnya. Di samping pintu masuk dan jalur resmi, di dalam pemanfaatan secara lestari melalui kegiatan wisata alam di dalam taman nasional, sistem zonasi juga mengenal istilah camp site yang menampung wisatawan untuk mendirikan selter, kegiatan camping, dan titik konsentrasi pendaki. Zona tersebut di Taman Nasional Gede-Pangrango salah satunya dikenal dengan nama-nama seperti; Kandang Badak, Lembah Mandalawangi, Puncak Gede dan Pangrango itu sendiri, serta savanna Surya Kencana. Selain zona wisata, di dalam kawasan Taman Nasional dikenal zona rimba dan zona inti. Zona rimba dapat digunakan untuk wisata terbatas, seperti pengamatan lainnya. (birdwatching) dan kegiatan terbatas burung Sementara khusus untuk zona inti, kunjungan hanya diperbolehkan untuk kegiatan riset. 67
KAWASAN SUAKA ALAM Seluruh status dalam fungsi kawasan pelestarian alam relatif dapat dikunjungi untuk kepentingan wisata, termasuk mendaki gunung. Lalu, bagaimana dengan status kawasan dalam fungsi suaka alam? Di dalam kawasan suaka alam terdapat dua status utama, yakni; suaka margasatwa dan cagar alam. Dikenal pula cagar biosfer, tetapi pada praktiknya cagar biosfer bukanlah kawasan tersendiri yang dikelola secara mandiri. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Cagar biosfer bisa saja terpisah secara mandiri, tetapi juga bisa berada di dalam kawasan pelestarian alam, seperti Cagar Biosfer Cibodas yang berada dalam lingkungan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. "Wisata Alam di Kawasan Konservasi" yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup (2013) disebutkan bahwa; kegiatan dan Kehutanan pariwisata alam di kawasan konservasi dapat dilakukan di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan suaka margasatwa. Pada zona rimba taman nasional dan kawasan suaka margasatwa hanya dapat dilakukan kegiatan terbatas, seperti melihat-lihat dan menikmati objek wisata alam (KLHK, 2013). Dengan demikian, jika saja dapat digunakan untuk kepentingan wisata dalam kawasan suaka margasatwa, kegiatan tersebut merupakan kegiatan wisata Dalam dokumen 68
terbatas, bukan kegiatan wisata yang melibatkan pariwisata masif. Suaka Margasatwa Secara sederhana keberadaan pembagian kawasan dalam fungsi Suaka Alam adalah untuk pewilahan urgensi, khususnya terkait fauna dan habitat. Suaka margasatwa sebagaimana cenderung mengedepankan perlindungan melalui sudut pandang satwa. Dalam undang- undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa definisi suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Dengan demikian habitat sebagai tempat, dilindungi dan dipertahankan keutuhannya untuk kepentingan jenis satwa yang hidup di kawasan tersebut. namanya, Jawa Barat memiliki kawasan suaka margasatwa, dan lagi-lagi melibatkan gunung. Kawasan tersebut adalah Suaka Margasatwa Gunung Sawal di Ciamis. Kekhasan satwa yang memperkuat ditetapkannya Gunung Sawal sebagai kawasan suaka alam adalah keberadaan macan tutul (Panther pardus Melas). Suaka Margasatwa Gunung Sawal ditetapkan nomor berdasarkan :420/kpts/UM/1979 tanggal 4 Juli 1979 dengan luas 5.400 Ha. Gunung Sawal (1733 Mdpl) sendiri dalam catatan sejarah kebudayaan Sunda merupakan salah satu gunung 'keramat', atau gunung yang masuk pada kategori "larang" Keputusan Menteri Pertanian 69
yang sakral dan menjadi lokasi kabuyutan masyarakat Sunda masa kerajaan Galuh (Rosidi, 2000). Dengan demikian, pantas kiranya hari ini masyarakat dan pemerintah menjaga keutuhan kawasan tersebut, sebab beberapa tahun terakhir konflik manusia dan kawasan yang melibatkan satwa lindung di dalamnya terus meningkat. Diperlukan kesadaran masif dari seluruh lapisan masyarakat terhadap keberadaan kawasan suaka margasatwa, sehingga ke depan berbagai persoalan yang ada dapat menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Cagar Alam tingkatan kawasan dengan Kita pemaparan tentang kawasan tertinggi, kawasan paling sakral, paling penting untuk dilindungi keutuhannya dalam level kawasan konservasi. Perkenalkan, "cagar alam". Level tertinggi kawasan konservasi. tutup pembahasan Definisi formal yang tercantum dalam UU No 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa "cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami". Di samping definisi tersebut, dalam Pasal 17 disebutkan di dalam cagar alam kegiatan yang bisa dilakukan hanya kegiatan untuk kepentingan penelitian pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Tidak ada nomenklatur (nama dan peristilahan) terkait wisata -termasuk wisata terbatas, apalagi pemanfaatan dan pengembangan ilmu 70
langsung berupa hasil hutan dan pemanfaat berupa eksploitasi kawasan, baik biotik maupun abiotik. Bahkan, di dalam kawasan dengan fungsi suaka alam, khususnya cagar alam, tidak hanya definisi "kerusakan" yang harus dihindari, melainkan kegiatan yang mengakibatakan perubahan keutuhan kawasan pun sangat dihindari. Hal tersebut dengan jelas disebutkan dalam Pasal 19 di mana pasal tersebut berbunyi; setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan. Demikian ketat dan tertutupnya kawasan cagar alam jika dianalogikan ke dalam aturan budaya sehingga masyarakat lama, cagar alam analog dengan kawasan larang, atau kawasan titipan di mana eksploitasi bahkan eksplorasi tidak diperbolehkan dilakukan di dalam kawasan ini. Karena kesakralannya tersebut, di dalam kawasan cagar alam, hidup beberapa adagium atau peribahasa, di antaranya: "jangankan menebang pohon, jika saja ada ranting kering jatuh di dalam kawasan cagar alam, tidak seorang pun diperkenankan memindahkannya, apalagi memungutnya keluar dari kawasan". ~ "jika kebetulan memasuki kawasan cagar alam untuk penelitian, kebetulan di dalam kawasan tersebut seseorang digigit nyamuk. Karena berada di dalam kawasan cagar alam, bahkan nyamuk yang mengigit pun haram untuk diganggu". 71
Meski pun cerita larangan di atas berupa peribahasa, tetapi kandungan makna dan nilainya menunjukkan bahwa kawasan ini harus terjaga keutuhannya. Sehingga, pantas saja tidak ada satu pun aturan yang memberikan toleransi langsung di dalam terhadap eksplorasi dan eksploitasi kawasan cagar alam. Peribahasa di atas menunjukkan, setiap keadaan, perubahan, dan perkembangan di dalam kawasan cagar alam harus dibiarkan berjalan secara alami, tanpa intervensi manusia. Perbedaan antara cagar alam dan suaka margasatwa terletak pada urgensi, kepentingan, dan kemendesakan perlindungan. Jika suaka margasatwa menjadikan satwa atau hewan atau fauna lindung dan khas sebagai titik tolak sudut lebih pandang totalitas menekankan keanekaragaman (biodifersity) hayati di dalamnya sebagai sudut demikian perlindungan tidak semata pada sasaran flora dan fauna totalitas seluruh semata, melainkan sumberdaya alam hayati di dalam kawasan itu sendiri. semangat perlindungan, cagar alam habitat, ekosistem, dan pandang Dengan perlindungan. keadaan dan Bandung Raya sebagai wilayah kesatuan, yang di dalamnya terdapat kawasan utara dan selatan dengan pembatasan adminstratif kabupaten Bandung dan Bandung Barat, dikelilingi oleh empat cagar alam besar. Empat cagar alam tersebut di antaranya; cagar alam Papandayan, Kamojang, Burangrang dan Tangkuban-parahu, serta cagar alam Gunung Tilu. Dalam peralihan kebudayaan, dari masyarakat lokal dengan aturan tradisionalnya menuju masyarakat mutakhir yang mengenal konsep konstitusional formal, terdapat kewilayahan kecenderungan di mana pengetahuan 72
menyangkut pembagian tradisional leluhur mulai ditinggalkan dan dilupakan. pengetahuan Tetapi di saat yang sama, meskipun menuju masyarakat mutakhir yang mengenal aturan formal kawasan, kita tidak terhadap mampu menerapkan dan mendisiplinkannya pembagian formal aturan konstitusional. kawasan secara kawasan berdasarkan Sederhananya, konsep "hutan larang" kita tinggalkan tetapi konsep "kawasan konservasi" tidak kita raih. Idealnya adalah konsep larang kita adopsi sebagai pengetahuan yang menunjukkan kearifan lokal, di saat yang sama konsep "kawasan konservasi" kita terapkan sebagai praktik hidup bernegara. 73
KERUSAKAN DAN PELANGGARAN PADA CAGAR ALAM SERTA IMPLIKASI-NYA Demikian sakral dan ketatnya aturan di dalam kawasan cagar alam, tetapi faktannya di lapangan kerusakan terus terjadi. Sebagai contoh, hampir seluruh cagar alam di Bandung Raya khususnya, dalam kondisi intervensi langsung manusia, baik intervensi dalam bentuk ekspoitasi maupun eksplorasi. Perambahan hutan, penyalahgunaan kawasan, perburuan, pembalakan, yang diakibatkan kunjungan para pegiat alam, terus terjadi tak tertahankan. hingga pencemaran Jika diklasifikasikan, kerusakan dan pelanggaran di dalam kawasan cagar alam terjadi akibat beberapa kepentingan. Dari kepentingan untuk menyambung hidup mengais sesuap nasi, eksploitasi kandungan bumi, hingga kepentingan personal untuk sekadar rekreasi demi hasrat memuaskan hobi. Pada batas tertentu, kondisi pembiaran seperti ini menunjukkan seolah cagar alam "dihinakan" melebihi kawasan taman wisata alam. Kenapa demikian? Sebab untuk menikmati keindahan di kawasan wisata alam saja misalnya, pengunjung akan berhadapan dengan para penjaga kawasan, diwajibkan untuk memenuhi prosedur formal seperti surat ijin memasuki kawasan konservasi hingga membayar tiket. Sementara memasuki cagar alam yang masuk kategori melanggar aturan dan mengakibatkan kerusakan, pada praktiknya seolah dibebaskan, bahkan tanpa penjagaan. Kondisi tersebut terjadi, berlangsung belasan hingga puluhan tahun tanpa penanganan serius. 75
Membiarkan proses kerusakan dan pelanggaran di dalam kawasan cagar alam sama saja dengan menyetujui kerusakan lain yang lebih masif. Sebab, kerusakan yang terjadi di dalam kawasan cagar alam tidak hanya menambah parah luasan kerusakan itu sendiri, melainkan yang lebih parah adalah meruntuhkan tatanan nilai, supremasi, sakralitas, dan wibawa dari kawasan cagar alam. Contoh nyata pelanggaran berupa wisata di cagar alam yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar adalah kasus wisata di hutan dan danau Ciharus CA Kamojang. Dalam sebuah SK-2514 yang dikenal sebagai SK penurunan luasan CA Kamojang dan Papandayan seluas lebih dari 4000 Ha menjadi TWA, disebutkan bahwa pertimbangan diturunkannya status dan fungsi cagar alam menjadi taman wisata alam ini dikarenakan sudah banyak pemanfaatan (ilegal) dalam bentuk rekreasi terhadap kawasan tersebut. Dampaknya, setelah diturunkan menjadi TWA, kawasan ini dengan sendirinya dilegitimasi untuk dimanfaatkan langsung, dan pemanfaatan tersebut bisa melibatkan pembangunan masif sebagaimana bisa kita lihat di beberapa taman wisata alam. Dengan demikian, sebuah kawasan yang sebelumnya terlarang atas kegiatan yang bisa membuat perubahan kawasan (kerusakan) dengan diubah statusnya jadi taman wisata alam, berarti sederhananya, kerusakan menjadi diperbolehkan. Selain kasus nyata di atas, proses panjang pembiaran kerusakan di kawasan cagar alam telah membentuk paradigma atau pola/cara berpikir masyarakat dalam 14 Nomor Keputusan SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam. Detail SK: Menteri LHK 76
memperlakukan cagar alam dan kawasan lain di bawah level kawasan konservasi. Pelanggaran aturan di dalam kawasan cagar alam, dari kegiatan wisata hingga pemanfaatan langsung hasil hutan yang dibiarkan terus terjadi seolah menormalisasi sebuah pelanggaran. Sehingga pelbagai pelanggaran menjadi hal yang biasa-biasa saja. Suatu hari, ketika tim kampanye #saveciharus melakukan observasi dan mengajukan pertanyaan kepada penggarap lahan yang memanfaatkan langsung kawasan cagar alam; "kenapa menggarap lahan di kawasan cagar alam, bukankah itu tidak boleh?" Tanya salah satu tim kampanye. Kemudian: "jika memanfaatkan kawasan untuk menyambung hidup demi sesuap nasi dilarang karena melanggar aturan, kenapa kegiatan rekreasi seperti pemotor trail hingga pendaki gunung dibiarkan, bukankah itu sama-sama melanggar aturan? terlebih mereka memanfaatkan kawasan dan melanggar aturan hanya untuk sekadar pemuas hobi". Demikian jawab salah satu pengguna kawasan konservasi di daerah Kamojang, di mana di saat yang sama di lokasi hutan cagar alam tengah digunakan sebuah kegiatan otomotif motor trail yang melibatkan lebih dari 500 motor (kejadian pada bulan Februari tahun 2016) Pada dasarnya, mendaki gunung, kegiatan trail, hingga penyalahgunaan lahan lainnya yang dapat merubah keutuhan kawasan, tidak hanya harus dihentikan karena 77
dapat merubah keutuhan dan merusak kawasan, melainkan karena sama-sama melanggar aturan. Lebih parahnya lagi, kerusakan di dalam kawasan cagar alam tidak hanya memberikan toleransi kepada kerusakan di cagar alam itu sendiri, melainkan membangun konstruksi berpikir, bahwa kawasan lain yang statusnya lebih longgar dari cagar alam lebih mungkin untuk dieksploitasi. Setiap batas kawasan cagar alam, sebagaimana aturan selalu dipagari dengan kawasan penyangga yang menjadi benteng pertahanan kawasan. Kawasan penyangga tersebut biasanya berupa hutan lindung perhutani. Bukti dari setiap kerusakan di dalam kawasan cagar alam, selalu diikuti oleh kerusakan yang lebih masif di kawasan dengan level lebih rendah bisa kita saksikan di beberapa lokasi cagar alam. formal-nya, Misalnya saja kawasan lindung perhutani di daerah Pacet, khususnya di daerah Péréng kawasan Gunung Rakutak (1959 Mdpl) bagian utara. Kawasan tersebut merupakan kawasan penyangga Cagar Alam Kamojang, dan hampir seluruh kawasan yang menjadi penyangga di blok tersebut telah dikonversi menjadi kawasan pertanian. Kemudian di kawasan Cagar Alam Gunung Tilu bagian barat laut, setiap kerusakan di dalam kawasan cagar alam khususnya di sekitar hutan Gunung Parung (1941 Mdpl) dan kawasan Gunung Pasirtaneuhhideung (1785 Mdpl) meski pun dengan luasan yang relatif minim selalu diikuti dengan kerusakan lain yang lebih masif di kawasan lindung, hal ini sebagaimana terjadi di daerah pegunungan Patuha, dan sekitar Gunung Batukorsi (1987 Mdpl) yang menjadi kawasan lindung Perhutani di mana pada awal tahun 2017 78
memiliki korelasi penting antara kerusakan di dalam kawasan tersebut dengan banjir bandang di Ciwidey. Pada tahun 2016, ketika terjadi banjir bandang yang melanda Garut, data yang dirilis oleh DPKLTS, Walhi dan beberapa penggiat lingkungan lainnya menyebutkan, bahwa kerusakan hutan di hulu sungai Cimanuk menjadi faktor utama penyebab banjir. Kerusakan hutan dalam status lindung dan hutan konservasi turut serta menjadi bagian dari kerusakan, sehingga diperlukan penyelamatan, penghentian kerusakan usaha menghutankan kembali, terhadap seluruh hutan di hulu sungai Cimanuk Garut. Lantas, berargumentasi bisa bagaimana mengkampanyekan penghentian kerusakan di kawasan non- konservasi sementara di kawasan konservasi pun, terlebih di dalam kawasan cagar alam pelanggaran aturan dan kerusakan terus terjadi. Di saat yang sama, bagaimana kita berargumentasi akibat jika perambahan, pelanggaran akibat kegiatan dengan kepentingan hobi dan rekreasi pun kita biarkan? Sederhananya: dan sekaligus reforestasi -atau kita kerusakan menghentikan hingga perburuan, pembalakan, "jika kawasan cagar alam yang merupakan level tertinggi kawasan konservasi kerusakannya kita biarkan, bagaimana bisa kita berargumentasi untuk menghentikan kerusakan di kawasan lain di bawah cagar alam?" Pada akhirnya, cagar alam harus menjadi titik tolak setiap usaha menghentikan kerusakan alam, cagar alam adalah 79
kunci supremasi sehingga kawasan lain bisa dengan kuat dihentikan proses kerusakannya. Salah satu cara untuk memulai semua itu adalah dengan diawali dari usaha terus- menerus membicarakan dan mewacanakan cagar alam yang telah jauh terasing dari kesadaran pengetahuan masyarakat terhadap kawasan. Diharapkan, dengan diwacanakannya cagar alam yang dimulai di kalangan pegiat alam, kemudian akan diikuti selanjutnya oleh masyarakat secara umum, dengan begitu usaha penyelamatan tidak lagi menjadi usaha/gerakan komunitas, sektoral, dan terbatas di instansi tertentu, melainkan menjadi usaha dan gerakan bersama. 80
83
KESADARAN TERHADAP KAWASAN Pernahkah ada, sebuah peristiwa di mana seseorang mencintai tanpa mengetahui apa yang ia cintai? Pernahkah? Seperti jatuh cinta terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, jatuh cinta terhadap entah apa itu. "jatuh cinta" sebagai rasa, perasaan, mungkin saja bisa terjadi, tapi tidak dengan peristiwa jatuh cinta-nya itu sendiri. Karena itu, agaknya sulit terjadi, bagaimana bisa kita mencintai sesuatu hal yang sama sekali sesuatu hal tersebut tidak kita kenal dan ketahui. Sebab untuk mencintai, paling tidak dibutuhkan "pandangan pertama", "cerita pertama", "kisah pertama", sebagai peristiwa di mana yang dicintai didengar, ditemui, untuk diketahui dan dikenali. Tetapi apakah bertemu langsung melulu menjadi alasan bagi setiap proses mencintai? Jawabannya tidak selalu. Seorang muslim misalnya bisa begitu sangat tanpa pernah mencintai bertemu langsung. Dengan pengetahuan yang dituturkan dan dibacanyalah sang Nabi dapat dengan mudah dicintai, sehingga namanya selalu dijaga dari lisan yang kotor, dibela dari setiap kemungkinan hal yang kurang baik, dan diamalkan setiap ajarannya, hal tersebut juga terjadi di setiap agama lain dengan setiap penganutnnya terhadap setiap sosok pembawa kabar di setiap agama yang dipercaya. Seperti orang-orang yang dengan pengetahuan kristennya mencintai Jesus, pengetahuan budha-nya mencintai Sidartha Gautama, dan seterusnya. rasul-nya Muhammad SAW 84
Pun demikian terkait hubungan kita dengan alam, jangan- jangan selama ini kita sama sekali tidak mengenal dan mengetahui alam dengan sebenar-benarnya. Alam hanya kita kenal dari sudut tampilan luarnya saja, sebatas keindahan, dan hak manusia untuk memanfaatkannya. Sehingga alam bagi manusia dipandang hanya sebatas objek di luar manusia yang menjadi subjek, alam dipandang manusia sebagai "hal lain" yang bisa dieksploitasi, eksplorasi, dinikmati, tanpa mengenal esensi dari alam itu sendiri. Karena itu, gunung-gunung, hutan, dan totalitas alam lainnya, yang secara fisik dekat dengan kehidupan manusia - di mana manusia hidup bersama alam itu sendiri - tetapi di saat yang sama alam justru terasing di hadapan manusia. Manusia melihat, menyaksikan, bersama-sama, dan berhadapan setiap saat dengan gunung, tetapi kita tidak mengenalnya. Manusia merasakan manfaat dari sumber daya kehidupan yang diberikan hutan-hutan, tetapi kita tidak menyadarinya. Alam menyampaikan pesan, tetapi kita tidak tidak mengerti, alam memiliki privasi, mengetahui. tetapi kita Dugaan yang menjadikan "ketidaktahuan" dan "minimnya pengetahuan tentang kawasan" sebagai salah satu sumber utama masalah lingkungan ternyata benar adanya, terutama setelah kampanye #sadarkawasan mulai dilakukan di tahun kedua kampanye #saveciharus di pertengahan tahun 2015. Dalam observasi lapangan yang dilakukan di sekitar kawasan Cagar Alam Kamojang hutan Ciharus, dan Papandayan hutan Tegal Panjang, setiap pelaku yang memanfaatkan cagar alam sebagai kawasan wisata - dengan menggunakan motor trail serta para pendaki gunung, termasuk perambahan, hingga perburuan - hampir 85
90% menyatakan tidak mengetahui status kawasan tersebut sebagai cagar alam. Kenyataan tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa aturan detail, larangan, termasuk urgensi kawasan cagar alam sama sekali tidak banyak diketahui. Menyadari bahwa pengetahuan tentang cagar alam begitu terasing di kalangan penggiat alam (khususnya), maka sosialisasi terkait pengetahuan kawasan dirasa penting menjadi bagian dari rangkaian kampanye sebagai usaha untuk menghentikan kawasan "pengetahuan kawasan" konservasi. Konsep merupakan kunci dari sosialisasi, oleh sebab itu tim "menyadari", kampanye berpendapat bahwa untuk diperlukan "mengetahui" terlebih dahulu, "pengetahuan" sebelum "kesadaran", "pengetahuan kawasan" sebelum "sadar kawasan". kerusakan di dalam tentang Tidak ada yang salah dengan kegiatan offroad, baik motor trail maupun roda empat, apalagi camping dan mendaki gunung, juga bersepeda dan seterusnya selama dilakukan di tempat peruntukannya. Tetapi semua kegiatan tersebut salah dan meruntuhkan supremasi serta sakralitas sebuah kawasan, jika dilakukan di dalam kawasan konservasi, apalagi cagar alam. jelas akan melanggar aturan, Kampanye "sadar kawasan" bukanlah kampanye sentimen pendaki gunung terhadap pemotor trail, apalagi terhadap pegiat alam. Kegiatan offroad merupakan kegiatan yang biasa-biasa saja dan bahkan dalam konteks tertentu merupakan kegiatan positif jika dilakukan di tempatnya. tempat-tempat yang memang Sirkuit misalnya, atau diperuntukan khusus yang dalam pandangan analisis 86
dampak lingkungan tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan sekitar. Camping, mendaki gunung, pun merupakan kegiatan yang biasa-biasa saja, dan bahkan memiliki pengaruh positif dalam memperkenalkan lingkungan dan mendekatkan diri terhadap alam, selama dilakukan di tempat yang memang diperbolehkan kegiatan tersebut dilakukan, misalnya di taman nasional, TWA, dan seterusnya. Tetapi sebagaimana aturan suaka alam, setiap kegiatan yang memiliki dampak positif tersebut pada akhirnya menjadi salah jika dilakukan di dalam kawasan cagar alam, apalagi tanpa etika dan aturan yang dipenuhi. Salah satu kutipan populer menyebutkan: "knowledge is power, but character is more" ~ "pengetahuan adalah kekuatan tetapi karakter lebih -dari itu". Pertanyaannya bagaimana akan terbangun karakter yang baik jika pengetahuan mendasar tidak tersedia dan tidak diketahui? Dalam perjalanan dua tahun pertama kampanye, tim #sadarkawasan mendapati beberapa reaksi, di bawah ini adalah beberapa ekspresi umum yang tim kampanye hadapi: "tuhan aja yang nyiptain alam-nya ga ngelarang- ngelarang siapa aja masuk gunung, apa mereka calon tuhan yang akan datang??" ~ 87
"seluruh keindahan alam untuk dinikmati manusia bro, omong kosong dengan #sadarkawasan!" Dua pernyataan di atas adalah fragmen, potongan, ekspresi "perlawanan", dari para penikmat alam yang menjadikan "pencinta alam" sebagai identitas perlawanan terhadap kampanye #sadarkawasan. Pencinta alam sendiri merupakan identitas yang selalu dilekatkan dengan konsep "karakter" di atas pengetahuan. Menarik, sebab setelah kampanye pengetahuan kawasan kita sampaikan pada komunitas trail, Trabas yang menjadi salah satu komunitas trail terbesar di Jawa Barat antusias mendukung kampanye penyelamatan kawasan konservasi, bahkan dalam pertemuan langsung yang diselenggarakan di sekretariat Trabas di Bandung pada Mei 2016, mereka berkomitmen untuk melakukan sosialisasi internal terkait hutan konservasi, apalagi cagar alam. Kondisi berbeda justru ditunjukkan beberapa kelompok yang mengatasnamakan kelompok pencinta alam, meski pun dalam batas yang sangat kecil sekali jumlahnya dibanding kelompok pencinta alam yang mendukung dan terjun tetapi kenyataan di atas langsung menunjukkan bahwa ketidakhadiran "pengetahuan" tentang kawasan menjadi salah satu sumber resistensi terhadap kampanye "sadar kawasan". ikut kampanye, Beberapa kelompok yang menggunakan identitas pecinta alam tetapi di saat yang sama resisten terhadap usaha penyelamatan kawasan konservasi, rata-rata belum mengetahui pembagian wilayah kehutanan, kawasan konservasi dan cagar alam khususnya. Sehingga dalam konteks kampanye "sadar kawasan", sebelum konsep 88
karakter berjalan dengan baik, diperlukan pengetahuan sebagai bekal berkegiatan alam bebas, sederhananya: "karakter tanpa pengetahuan tidak akan bekerja" Ibarat lokomotif tanpa bahan bakar dan rel. Kampanye "sadar kawasan" mempercayai bahwa dengan mengetahui, mengenali, kita bisa mencintai alam, dan memiliki semangat untuk menjaganya. Mencintai alam sehingga ketika kita mendengar Cagar Alam Pulau Sempu di bagian pulau Jawa lainnya dalam kondisi rusak, tanpa harus ikut mengkampanyekan menemuinya berhenti paling penyelamatannya, mengunjunginya sebagai destinasi wisata. Ketika mendengar pegunungan Kendeng di Rembang, tanpa pernah menjejakkan kaki di atasnya, kita bisa dengan sederhana, seketika ikut mengkampanyekan penyelamatannya. "Sadar kawasan" adalah usaha, kita bisa atau tidak ikhtiar untuk memperkenalkan gunung-gunung, hutan, dan totalitas alam beserta aturan dan ketentuan pada umumnya agar masyarakat -di mulai dari para penggiat alam - dapat mengenal, mengetahui, sehingga pada akhirnya mencintai alam yang menjadi sumber hidup dan kehidupan, dengan begitu diharapkan dengan sendirinya setelah mencintai kemudian muncul kesadaran untuk menjaga keutuhan dari setiap apa yang dicintainya. Kampanye "sadar kawasan" adalah usaha untuk mengembalikan supremasi cagar alam sebagai level tertinggi kawasan konservasi. Kampanye sadar kawasan adalah usaha untuk mengembalikan sakralitas cagar alam sebagai kawasan larang dalam konteks kultural. Dan kampanye sadar kawasan adalah usaha untuk mengambalikan wibawa, tuah 89
kawasan cagar alam di dalam setiap kesadaran masyarakat terkait lingkungan hutan gunung dan totalitas alam di Nusantara, sehingga kita manusia tidak hanya akan menikmatinya melainkan juga menghormatinya. Pada akhirnya "sadar kawasan" diharapkan bisa menjadi pengetahuan, yang membangun kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah pengetahuan yang mendisiplinkan setiap pengguna pengetahuannya tanpa harus bertanya, berdiskusi, dan memperdebatkannya lagi. Sehingga ketika kita datang ke suatu tempat dan mendapati status kawasan sebagai kawasan larang, tanpa mencari argumentasi sebagai dan alasan, meninggalkannya sebagai bentuk penghormatan. seketika kita langsung balik kanan 90
91
PASCA FILM 5CM Pasca film 5cm, setiap gunung seolah menjadi Gunung Semeru, seluruh danau seolah menjadi Ranu Kumbolo, dan karena itu semua laki-laki seolah menjadi Zafran yang menjadi aktor utama dalam setiap kisah pendakian. Sejak itu, khususnya sejak akhir tahun 2012, kunjungan terhadap gunung-gunung dan hutan belantara meningkat cukup signifikan. Istilah "pasca" digunakan untuk menunjukkan suatu sebelumnya, peristiwa "setelah" peristiwa terminologi "pasca" digunakan bukan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Seperti kalimat "pasca melahirkan ia memutuskan untuk berhenti mendaki anak ke-dua, gunung", melahirkan anak ke-dua bukanlah penyebab seseorang tetapi peristiwa melahirkan anak kedua dijadikan momentum atau itu, yaitu yang menandai terhadap peristiwa setelah berhenti mendaki gunung. lanjutan (wanita) berhenti mendaki gunung, Sama halnya dengan istilah "pasca film 5cm", film tersebut tidak bisa dikambinghitamkan, apalagi dijadikan tunggal meningkatnya kunjungan penyebab terhadap gunung-gunung di tersebut menjadi Indonesia. Film momentum di tahun 2012 yang menandai meningkatnya kegiatan alam bebas, khususnya kegiatan mendaki gunung. Meski pun banyak film serupa yang tayang di sekitar tahun yang sama, tetapi tidak ada film se-populer dan se-identik film 5cm dengan gunung-gunung serta keindahan alam-nya. Tahun 2012 bisa dijadikan momentum di mana film tentang pendakian gunung, dunia maya, dan sekaligus akses 92
pemanfaatan internet yang semakin mudah dan terbuka bertemu di muara yang sama. Muara tersebut bernama sosial media, di mana ekspresi, gaya hidup, informasi, sekaligus interaksi terjadi di tempat yang sama. Gadget, smartphone merupakan kendaraan atau perangkat utama momentum tersebut. Sejak momen itu, semua orang, siapa pun, laki-laki maupun perempuan, hanya dengan modal googling, menggunakan smartphone-nya masing-masing seketika bisa menjadi pendaki gunung, dengan wifi gratis atau kuota internet tentunya. Informasi tentang siapa pun, apa pun, peristiwa di mana pun, tersedia di dunia maya, termasuk informasi, gambar-gambar, video, narasi, tentang keindahan alam yang menggoda, membangkitkan gairah. Melalui gadget, dunia seolah berada dalam genggaman. Pertanyaannya, salahkah jika setiap orang memilih untuk menjadi pendaki gunung? Baik secara instan sebagai pendaki dadakan, temporer sebagai pendaki sekali seumur hidup, ala-kadarnya, atau pun menjadi pendaki serius? Salahkah? Sama sekali tidak. Mendaki gunung adalah hak semua orang, dan menjadi pendaki gunung adalah pilihan bebas setiap orang. Menikmati alam, kontemplasi dan tafakur melalui alam atau apa pun alasannya adalah hak setiap individu dalam memperlakukan alam. Dengan catatan, jangan lupa bahwa alam memiliki aturan dan hak-nya tersendiri yang wajib untuk diikuti. Dan jangan lupa, di dalam mendaki gunung terdapat pula etika dan aturan mendaki gunung. alam, mendekatkan diri dengan Sayangnya, ketika sosial media menjadi muara alam, momentum perhatian orang-orang terhadap 93
khususnya gunung-gunung, dunia maya tidak cukup banyak dalam menyediakan informasi, aturan hingga etika mendaki gunung secara komprehensif, termasuk dalam film 5cm yang tidak menyampaikan nilai-nilai tersebut secara eksplisit. Sehingga alam dan gunung-gunung dalam jejaring informasi di dunia maya dan dalam tampilan film-film dihadirkan dominan hanya saja untuk kepentingan industri, dengan kata lain alam dan kegiatan yang melibatkan gunung hanya ditampilkan sisi komersil-nya saja. sebatas keindahannya dari meningkatnya dampak antusiasme masyarakat terhadap kegiatan alam bebas, khususnya terhadap gunung-gunung, hutan, dan alam tidak dibarengi dengan meningkatnya pula etika dan pengetahuan tentang kawasan. Sehingga tanpa batas privasi alam, setiap gunung, hutan, kemudian dijadikan tujuan pendakian, eksplorasi, dan lebih jauhnya tujuan ekspedisi. Sederhananya, Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam terdapat kawasan pembagian kawasan, di dalamnya konservasi di mana terdapat aturan dan kenyataan bahwa tidak semua tempat bisa dijadikan tujuan penjelajahan. Salah satunya adalah kawasan suaka alam, khususnya cagar alam. Cagar alam adalah kenyataan bahwa tidak semua tempat indah serta hutan belantara bebas untuk dikunjungi. Sekali lagi, dalam konteks mutakhir, film 5cm bisa menjadi tanda di mana momentum antusiasme kegiatan alam bebas meningkat tajam. Kegiatan alam bebas dan mendaki gunung menjadi kegiatan yang inklusif (bisa dilakukan semua orang), padahal sebelumnya masyarakat mengidentikasi (melekatkan) kegiatan alam bebas seolah 94
hanya kegiatan yang biasa dilakukan (eksklusif) oleh para pencinta alam yang terlatih berkegiatan di alam bebas. Pernah dalam sebuah pendakian ke puncak Gunung Cikuray (2821 Mdpl), peristiwa menarik terjadi, dan dapat menjadi gambaran betapa semangat film 5cm begitu melekat di setiap remaja pendaki masa kini. Di kalangan pendaki Jawa Barat, tentu terjalnya Jalur Pemancar sama-sama diketahui "tidak lebih ringan" dari pilihan jalur lain menuju puncak Cikuray. Untuk ke-sekian kalinya bagi penulis, istirahat di jalur terjal tidak bisa untuk tidak dilakukan. Dalam sisa-sisa tenaga terakhir, sambil menghela napas panjang, dengan posisi kedua tangan menahan berat tubuh yang dibungkukkan ke depan seraya memegang lutut, perlahan lelah sedikit teralihkan. Dan ketika keringat yang bercucuran jatuh mengalir dari kepala yang hanya mampu menatap tanah, tiba-tiba terdengar suara entah dari mana: "cape ya bang? semangat bang, meski puncak masih cukup jauh, anggap saja jaraknya hanya ... " Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dipaksakanlah diangkat kepala untuk mencari dan menengok menengadah ke arah sumber suara berasal, dan mendapati perempuan muda - remaja, tengah berdiri santai dengan tangan diposisikan di depan muka, telunjuknya membentuk sebuah ukuran jarak bidik yang dihadapkan ke arah puncak Cikuray: sementara ibu jari dan ". . . lima centi meter" 95
Pungkasnya, mantap, dengan ekspresi muka cukup serius, sorot mata tajam, mengenakan sepatu cats, kaos oblong dengan itu menyemangati dengan sedikit intonasi pembaca puisi, dingin. jaket yang diikatkan di pinggang. Remaja Ungkapan penyemangatnya lebih dari cukup untuk melahirkan lebih dari cukup untuk membangkitkan semangat untuk segera menggapai puncak kala itu. Menjadi tanya, sebab bagaimana bisa remaja dengan perlengkapan seadanya bisa sampai sejauh dan setinggi ini hanya dengan apa yang ia kenakan, apalagi ransel yang ia gunakan seperti tas yang sama ia gunakan untuk pergi sekolah. Tetapi juga membangkitkan semangat, sebab remaja semuda itu bisa sesantai dan sedingin itu dalam melahap perjalanan panjang dan terjalnya Gunung Cikuray. tanya sekaligus Gunung Cikuray sendiri, sejak beberapa tahun ini menjadi salah satu gunung yang identik dengan keramaian pendakian gunung, kemacetan, sesak. Bahkan untuk membuka tenda, kadang jalur pendakian disulap menjadi camp site seperti pasar tumpah. Dan gear perlengkapan mendaki gunung yang dikenakan remaja tadi merupakan pemandangan umum yang bisa ditemui sepanjang jalur pendakian, terutama saat akhir pekan. terkecuali gunung-gunung di Bandung. Lonjakan jumlah/volume dan intensitas kunjungan terhadap gunung semakin meningkat, dan lagi-lagi tidak ada yang salah sepanjang semua itu dilakukan dengan menggunakan kaidah mendaki gunung, etika dan prosedur mendaki gunung, dan juga terutama "sadar kawasan". Tidak 96
Apabila kita kembali kaitkan pada momentum film 5cm, apakah ini semua kesalahan film 5cm? tentu saja belum tentu dan mungkin bukan. Jangan lupa film 5cm di saat yang sama telah menginspirasi banyak orang untuk lebih mengenal dan mencintai alam, khususnya gunung. Selain itu, film ini memiliki muatan nilai setia kawan, kebersamaan, dan nasionalisme dalam detail jalan ceritanya. informasi dan edukasi tentang etika dan aturan mendaki gunung, di mana hari ini ketersediaan informasi dan edukasi tersebut relatif minim dibanding informasi tentang pendakian dan keindahan gunung-gunung itu sendiri. Kesalahannya terletak di 97
BERHENTI MENDAKI GUNUNG Kita tidak cukup kuat untuk menghentikan kerusakan alam yang diakibatkan oleh eksploitasi geothermal demi alasan energi. Kita tidak cukup kuat untuk menghentikan kerusakan alam yang diakibatkan oleh petani demi alasan mengais sesuap nasi. Tetapi kita memiliki alasan yang cukup kuat untuk menghentikan kerusakan alam yang diakibatkan eksplorasi demi alasan rekreasi pemuas hobi. Kenapa? Sebab kebanyakan dari kita adalah bagian dari pada itu, khususnya yang tergabung dalam kampanye #sadarkawasan. Dan jika saja kita tidak bisa menghentikan kerusakan eksplorasi akibat rekreasi pemuas hobi oleh orang lain, setidaknya kita bisa mulai menguranginya dengan berhenti dari diri sendiri. Kenapa kita tidak cukup kuat untuk menghentikan kerusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi geothermal (panas bumi) demi alasan energi? Pertama terkait kepentingan umum, kedua terkait ambiguitas (pertentangan aturan) konstitusi, ketiga terkait paradigma di masyarakat tentang panas bumi. alam Salah satu intervensi terhadap hutan Cagar Alam Kamojang adalah aktivitas eksplorasi panas bumi yang dilakukan untuk kepentingan pembangkit listrik. Beberapa sumber menyebutkan listrik yang dihasilkan dari eksplorasi di kawasan pegunungan Kamojang hampir menutup kebutuhan listrik se-Jawa dan Bali. Alasan energi untuk kepentingan umum tentu saja bisa menjadi feedback berupa resistensi yang kuat terhadap kampanye. 99
pertentangan perundang-undangan, dalam undang-undang KSDAHE sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya tidak ada satu pun nomenklatur yang memberikan terhadap eksploitasi di dalam kawasan cagar alam. Tetapi di dalam undang-undang yang lain, khususnya dalam UU No. 21 tahun 2014 tentang "Panas Bumi", pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara panas bumi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap . . . kawasan hutan konservasi. Meski pun tidak ada nomenklatur "cagar alam", tetapi pada ini dijadikan lapangan undang-undang praktiknya di argumentasi setiap praktik eksploitasi hutan cagar alam, bahkan cenderung didukung pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ambiguitas berupa ruang Argumentasi terakhir terkait praktik eksploitasi panas bumi yang superior di hadapan kampanye pencegahan kerusakan hutan akibat kegiatan panas bumi adalah kuatnya citra "green energy" pada panas bumi. Di tengah masyarakat tercipta paradigma yang menyebutkan bahwa eksplorasi panas bumi adalah eksplorasi ramah lingkungan, padahal pada praktiknya setiap eksplorasi panas bumi di kawasan gunung dan hutan-hutan tidak jarang selalu membabat dan mengganggu keutuhan ekosistem kawasan, dan celakanya praktik tersebut sering terjadi di kawasan cagar alam dan zona taman nasional. Tetapi pada akhirnya, lagi-lagi kita tidak cukup kuat 'melawan' itu. Selain eksplorasi panas bumi untuk energi, kerusakan lainnya di dalam kawasan cagar alam diakibatkan oleh perambahan dan penyalahgunaan kawasan. Rata-rata argumentasi yang dijadikan pembenaran praktik ini adalah 100
ekonomi, mengais rejeki dan seterusnya. Meski pun fakta di lapangan menunjukkan tidak semua perambah hutan status ekonominya menengah ke bawah, namun sekali lagi kampanye #sadarkawasan tidak memiliki kekuatan untuk menjadikan kenyataan ini sebagai sasaran kampanye. Di samping horizontal antarmasyarakat, kewenangan dan kekuatan hukum dalam mencegah kegiatan ini relatif lemah untuk dijalankan oleh kelompok yang hanya tergabung dalam komunitas non- formal seperti gerakan #saveciharus ini. berpotensi melahirkan konflik Tak kuasa mencegah kerusakan akibat eksplorasi panas bumi dan kegiatan ekonomi, sebagai sesama pegiat alam kita punya cukup alasan yang kuat untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan kegiatan rekreasi demi pemuas hobi. Dari kunjungan sekadar hiking, camping, hingga motor trail, dengan kasat mata kita bisa melihat bahwa kegiatan offroad merupakan kegiatan yang cukup signifikan dalam merubah keutuhan kawasan, tetapi bukan berarti yang itu, kita lainnya tidak meninggalkan sepakat untuk melakukan sosialisasi tentang cagar alam dengan hastag/tagline #sadarkawasan. Singkat cerita, komunitas motor trail dapat menerima argumentasi cagar alam, di mana argumentasi tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan selain riset, budidaya dan penyelamatan kawasan dilarang dilakukan di dalam kawasan cagar alam. jejak. Maka sejak Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan hiking, camping dan mendaki gunung di dalam kawasan cagar alam? Tidak ada satu pun pembenaran untuk setiap kegiatan tersebut, maka sebagai salah satu konsekwensi dari pada kampanye setiap kawasan", personal/individu dan komunitas yang tergabung dalam "sadar akhirnya 101
kampanye #saveciharus dan #sadarkawasan sepakat untuk berhenti mendaki gunung. Berhenti mendaki gunung dengan status cagar alam, berhenti mengunjungi cagar alam untuk sekadar rekreasi. Pendaki gunung yang baik adalah, pendaki yang karena setiap pendakiannya ia semakin cinta pada lingkungan, gunung, hutan, totalitas alam, dan juga dirinya sendiri. Pendaki gunung yang baik adalah, pendaki yang karena setiap pendakiannya ia semakin tak terbendung untuk menjaga keutuhan setiap apa yang ia cintai. Pendaki gunung yang baik adalah, ia yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan kemegahan gunung-gunung dan belantara hutan, dan dengan pikirannya sendiri ia membaca dan mengkaji setiap sikap dan respon alam, dan dengan hati nuraninya sendiri ia merasakan suara hati alam. Mendaki gunung bagi pendaki macam ini ibarat basuhan air wudzu pada muka yang kering ketika hendak sembahyang, untuk mendekatkan diri pada sang pemilik. Gunung adalah tempat, di mana kerinduan itu terobati. Dan apa yang lebih baik dan lebih agung dari pada kata ikhlas bagi para pendaki yang karena kecintaannya, dan demi keterjagaannya gunung-gunung dan hutan, mereka berhenti mendaki gunung. Paling tidak, berhenti mendaki gunung dengan status cagar alam. Pasca ditetapkannya komitmen untuk berhenti mengunjungi hutan dan gunung-gunung dengan status kawasan cagar alam, kemudian kabar tersebut sampai di telinga beberapa personal yang melakukan intervensi terhadap kawasan, khususnya yang melakukan pemanfaatan langsung. Kemudian beberapa penilaian muncul dan 102
membentuk paradigma di tengah masyarakat sebagai berikut: "...mendaki gunung untuk sekadar rekreasi saja ternyata tidak boleh dilakukan di kawasan hutan Ciharus, dengan alasan kawasan tersebut cagar alam, berarti apalagi memanfaatkannya langsung dengan cara merambah dan membabat hutan?" Cerita salah satu perambah di kawasan sekitar CA Kamojang, maka pasca kampanye "berhenti mendaki gunung" tersebut, beberapa perambah berhenti pula melakukan pemanfaatan langsung terhadap kawasan. Di kawasan CA Kamojang sendiri, khususnya di blok Pasirjawa sampai Curug Madi telah terjadi deforestasi signifikan. Menurut (kerusakan hutan) yang masyarakat luasan kerusakan hutannya mencapai angka >200Ha. Pasca kampanye #saveciharus, beberapa kelompok masyarakat kemudian seolah merasa diaktifkan kembali memori tentang "hutan larang" yang tersemat dalam status hutan Ciharus sebagai cagar alam. Setelah mengetahui kembali status dan pentingnya kawasan hutan CA Kamojang, masyarakat lokal justru menunjukkan ekspresi kecintaan yang lebih dibanding sebelumnya. Maka, pasca kampanye kawasan cagar alam untuk kemudian masyarakat "menghutankan kembali" atau reforestasi kawasan hutan CA Kamojang yang sudah lama rusak. Salah satu bentuk konkret-nya masyarakat Kamojang dan Majalaya mendirikan persemaian, sebagai tempat yang menjadi kegiatan pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan proses cukup setempat diperkirakan sekitar berkomitmen 103
reboisasi di kawasan hutan cagar alam yang diketahui telah mengalami kerusakan. Kelompok ini dapat ditemui dalam forum pecinta alam bernama FKPA Kab. Bandung, khususnya kelompok B-Pas Majalaya. 104
CAGAR ALAM DI BANDUNG RAYA Dari data yang dirilis oleh Kementerian LHK tahun 2013, kawasan konservasi di Indonesia terdiri dari 50 unit taman nasional, 21 unit taman hutan raya, 124 unit taman wisata alam, 14 unit taman buru, 77 unit suaka margasatwa, dan 249 cagar alam. Dari data tahun 2013 tersebut terdapat pembaharuan untuk taman nasional yang di tahun 2017 sudah mencapai 54 unit. Kemeterian LHK kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa; kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi dapat dilakukan di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan suaka margasatwa. Pada kawasan taman nasional pengunjung dapat melakukan kegiatan wisata alam baik di zona pemanfaatan, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona rimba, kecuali zona inti. Pada zona rimba taman nasional dan kawasan suaka margasatwa hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas. Pada kawasan taman wisata alam, pengunjung dapat melakukan kegiatan alam di seluruh kawasan taman wisata alam (Sugiharta, 7:2013). Apa poin penting dari rilis yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas? Poin-nya adalah, setiap kawasan konservasi dengan aturan dan ketentuan yang ada dapat dikunjungi untuk wisata, tetapi tidak untuk kawasan cagar alam. Dari semua status kawasan yang ada, hanya cagar alam yang tidak memberikan ruang untuk wisata alam, bahkan wisata alam terbatas. leveling, urgensi Sehingga tidak salah jika dalam 106
penyelamatan dan keterjagaan, cagar alam adalah status tertinggi kawasan konservasi. Di Bandung Raya, secara umum terdapat sembilan kawasan cagar alam, di antaranya; CA Papandayan, CA Kamojang (Barat dan Timur), CA Gunung Tilu, CA Gunung Simpang, CA Burangrang, CA Tangkubanparahu, CA Malabar, CA Junghuhn, dan CA Patengan (patenggang). CA Papandayan, Kamojang, Gunung Tilu, Gunung Simpang, Gunung Burangrang, dan Tangkubanparahu merupakan lima cagar alam yang memiliki luasan relatif besar (di atas 1000 Ha) dibanding CA lainnya di Bandung Raya. Sampai di sini, barangkali akan muncul pertanyaan; "bukankah Papandayan, Kamojang, dan Tangkubanparahu merupakan taman wisata alam yang diperuntukan untuk kepentingan wisata?" Jawabannya, benar. Selain nama cagar alam, nama- nama tersebut juga merupakan nama taman wisata alam. Di sinilah letak pengetahuan tentang batas antara kawasan taman wisata alam kurang begitu cagar alam dan tersosialisasikan dengan baik. sejarah penetapan beberapa kawasan, beberapa taman wisata alam muncul belakangan setelah ditetapkan sebagai cagar alam. Papandayan lebih mengetahuinya sebagai taman wisata alam dibanding cagar alam, padahal CA Papandayan pertama kali ditetapkan pada tahun 1924 di masa Hindia-Belanda, sedangkan status taman wisata alam-nya baru ditetapkan pada tahun 1978. Padahal, dalam sendiri misalnya, masyarakat Lagi-lagi, minimnya informasi terkait kawasan, terkait apa dan bagaimana aturan kawasan, sampai batas kawasan relatif sulit diakses. Beberapa literatur tentang kawasan 107
konservasi seolah menjadi literatur terbatas yang eksklusif hanya beredar di kalangan pemerhati alam saja, padahal interaksi antara manusia dengan kawasan baru-baru ini intensif lebih meningkat justru di kalangan masyarakat umum. Beberapa sumber informasi yang secara khusus harusnya bisa diakses antara lain; BBKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat. Dari kedua instansi tersebut, secara online hanya website Dinas Kehutan provinsi saja yang relatif bisa diakses dengan baik melalui laman: dishut.jabarprov.go.id, sementara itu situs resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang laman: bbksda- memayungi BBKSDA jabar.dephut.go.id sejak lama tidak bisa diakses, setali tiga uang kondisi serupa laman bbksda- alih-alih menjadi situs resmi justru kontennya menampilkan penjualan apparel secara online. Kondisi ini sudah berlangsung lama hingga pembahasan ini ditulis pada awal tahun 2017. Praktis, masyarakat yang aktif bermaksud mencari informasi terkait kawasan mendapati kesulitan.15 Jabar melalui juga terjadi pada Apa yang ditulis dalam bagian "Cagar Alam di Bandung Raya" informasi ini diharapkan bisa menjadi terbatas seadanya untuk sementara, sambil menunggu upaya pengumpulan data selengkap mungkin. Ke depan, diharapkan pengetahuan tentang kawasan dan informasi mendalam tentang cagar alam dan kawasan konservasi umumnya bisa dengan mudah diakses. Sehingga, paling tidak di kalangan pendaki dan pengiat alam bebas lainnya, pengetahun kawasan bisa menjadi pengetahuan dasar 15 Pembaharuan informasi perihal laman BBKSDA Jabar diarahkan ke (saat ditulis dan diperbaharui [Desember 2020] laman ini juga tidak bisa diakses) 108
berkegiatan. Dengan demikian, rasanya membayangkan suatu saat nanti setiap pendaki gunung memiliki yang sebagai menyediakan tentang kawasan konservasi. Sehingga di setiap rencana kunjungan atau rencana pendakiannya, setiap pendaki akan melihat terlebih dahulu apakah tujuan pendakiannya memang mungkin dan bisa dikunjungi atau terlarang untuk kunjungan. tidak sulit buku saku, informasi perlengkapan Di kemudian hari kita tidak hanya mengenal etika kegiatan alam bebas hanya dengan istilah "tanpa jejak", "tidak membunuh apapun kecuali waktu", dan "tidak mengambil apapun kecuali gambar" saja, tetapi kelak akan ditambah, dilengkapi bahkan diawali terlebih dahulu dengan konsepsi "sadar kawasan". 109
CA PAPANDAYAN Mendengar "Papandayan" di kalangan penggiat alam bebas, barangkali dengan segera akan terbayang secara umum kegiatan teringat berwisata, Pondoksaladah yang menjadi camping ground sejuta pendaki. Gambaran tersebut tentu saja tidak keliru, sebab selain sebagai cagar alam, Papandayan lebih dikenal justru sebagai taman wisata alam. Nama-nama seperti; Camp David, Kawah Papandayan, Lawangangin - Goberhut, sebagian Hutan Mati, hingga Pondoksaladah itu sendiri memang bagian-bagian dari blok wisata alam di Papandayan. Barangkali beberapa pendaki sempat dibuat bingung ketika hendak mendaki blok Tegal Alun tetapi tidak diberikan ijin oleh ranger dan pengelola setempat, atau ketika berada di camp blok Goberhut mendapati plang yang bertuliskan "Dilarang Memasuki Kawasan Konservasi Tanpa Ijin" di jalan setapak menuju hutan Tegal Panjang. Kenapa? Sebab di luar nama-nama blok taman wisata di atas, selebihnya adalah kawasan cagar alam. Informasi itulah yang hingga hari ini belum begitu tersosialisasikan dengan baik. Padahal luasan keseluruhan kawasan kehutanan dan kawasan konservasi Papandayan sendiri berkisar di 7032 Ha dengan luasan 6807 Ha cagar alam, dan 225 Ha taman wisata alam. camping, sekaligus Secara umum, kawasan di luar blok wisata alam yang dilarang untuk kunjungi untuk kepentingan wisata adalah; Puncak Papandayan (2665 Mdpl), Puncak malang, Tegal alun, Hutan Tegal Panjang, Gunung Puntang, Gunung Puntang Merpati (2555 Mdpl), Gunung Siluman, Gunung Ipis, Gunung Kendang/Kendeng (2617 Mdpl), dan Gunung 110
Guha. Nama-nama yang disebutkan merupakan nama-nama yang secara umum telah banyak dijadikan kunjungan wisata baru-baru ini, khususnya wisata dalam bentuk open trip dan kunjungan pendakian pada umumnya. Dinas kehutanan Jawa Barat merilis infromasi terkait sejarah penetapan dan deskripsi kawasan Papandayan. Data tersebut ditampilkan di laman website Dinas Kehutanan di mana dalam laman tersebut disebutkan bahwa kawasan hutan gunung Papandayan ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Gb. Tanggal 14-2-1924 Nomor: 36 Stbl. 43, seluas 884 Ha. Kemudian pada tanggal 5-10-1978 melalui Nomor: Menteri surat 610/Kpts/Um/10/1978, sebagian wilayah seluas 221 Ha diubah menjadi taman wisata alam. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 68/Kpts/Um/79 tanggal 22-1-1979 kawasan cagar alam-nya diperluas sehingga menjadi 6.000 Ha. Kemudian atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 226/Kpts-II/1990 tanggal 8-5-1990, Cagar Alam Papandayan ditetapkan menjadi seluas 6.807 Ha dan taman wisata alam seluas 225 Ha. Keputusan Pertanian Flora & Fauna Selain merilis data sejarah status kawasan, dinas kehutanan provinsi Jawa Barat juga menyampaikan informasi terkait potensi biotik kawasan. Dalam website Dinas Kehutanan (2017) disebutkan bahwa flora yang terdapat umumnya di dominasi oleh pohon suagi (Vaccinium valium), dan edelweis (Anaphalis javanica), sedangkan bentuk vegetasi lainnya 111
adalah puspa (Schima walichii), saninten (Castanopsis jamuju kihujan (Engelhardia argentea), (Podocarpus imbricatus), pasang (Quercus sp), manglid (Magnolia glauca). spicata), Sementara itu, satwa liar yang terdapat di sekitar kawasan CA Papandayan di antaranya: babi hutan (Sus vitatus), trenggiling (Manis javanica), kijang (Muntiacus muntjak), lutung (Trachypitecus auratus) dan beberapa jenis burung kutilang seperti: walik (Pycnonotus aurigaster) dan lain-lain. (Treron griccipilla), Lokasi Wilayah CA Papandayan secara administratif berada di antara dua kabupaten, Garut dan Kabupaten Bandung. Garut khususnya di wilayah barat daya, sementara itu dalam administrasi kabupaten Bandung, CA Papandayan berada di bagian tenggara Bandung Raya. Dari sisi sebelah barat, searah jam, wilayah-wilayah administratif yang mengelilingi CA Papandayan di antaranya: Neglawangi, Tarumajaya, Cikembang, Cihawuk, Padaawas, Karyamekar, Mekarjaya, Sirnajaya, Karamatwangi, Cisurupan, Sukatani, Cikandang, Pakenjeng, Garumukti, Linggarjati, dan Panawa. jarum 112
CA KAMOJANG Sama halnya dengan CA Papandayan, CA Kamojang pun secara administratif berada di antara kabupaten Bandung dan kabupaten Garut. Menariknya lagi, CA Kamojang ini merupakan kesatuan kawasan kehutanan konservasi yang raya yang terbelah atau menghubungkan tersebut menjadikan kawasan CA Kamojang terbagi menjadi dua wilayah yakni CA Kamojang Barat dan CA Kamojang timur. Pada kawasan bagian barat, CA Kamojang ditandai dengan Gunung Rakutak sebagai batas ujung sebelah barat (kabupaten Bandung), sementara ujung bagian timur yang masuk wilayah Garut ditandai dengan Gunung Haruman dan Gunung Guntur. terbagi oleh akses kabupaten. jalan Situasi kedua Di antara kawasan CA Kamojang bagian timur dan barat, terdapat kawasan Taman Wisata Alam yang dijadikan destinasi wisata. Secara khusus, kawasan yang masuk pada pembagian TWA di antaranya: Kawah Kamojang itu sendiri yang bersentuhan langsung dengan eksplorasi panas bumi, kemudian sebagian kawasan di pegunungan Gunung Guntur. Demikian pula sama halnya dengan Papandayan, Kamojang sejak lama lebih dikenal sebagai kawasan wisata alam-nya dibanding cagar alam. Tercatat beberapa blok kawasan wisata yang cukup terkenal di antaranya; wisata Kawah Manuk, Kawah Berecek, Kawah Sorekat, Kawah Kamojang, Kawah Cikahuripan, Kawah Kereta Api, Kawah Pojok, Kawah Hujan, Kawah Cibuliran, Kawah Racun dan lainnya. Selain itu juga terdapat sumber air panas yang dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit kulit. 113
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 170/Kpts/Um/3/1979, tanggal 13-3-1979 hutan pegunungan seluas 8.000 Ha ditunjuk sebagai Cagar Alam (CA) seluas 7.500 Ha dan Taman Wisata Alam (TWA) seluas 500 Ha. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 110/Kpts-II/90 tanggal 14 Maret 1990, CA dan TWA Kamojang ditetapkan seluas 8.286 Ha (CA=7.805 Ha). Beberapa tempat, khususnya gunung-gunung dan spot yang masuk pada wilayah cagar alam di antaranya: Gunung Puncakcae di Cihawuk yang pernah menjadi lokasi konflik kewilayahan, penyebabnya adalah kebutuhan masyarakat terkait akses yang menghubungkan kabupaten Bandung-Garut yang kebetulan dipisahkan oleh CA lainnya yang masuk pada Kamojang. Gunung-gunung kawasan cagar alam di antaranya: Gunung Kamasan (1815 Mdpl), Gunung (1868 Mdpl), Gunung Tangkubanprahu (1928 Mdpl), Gunung Rakutak (1959 Mdpl), Gunung Sangar atau Sanggar, Sangser (1883 Mdpl), Gunung Dano (1806 Mdpl), Gunung Batuipis, Pasirjawa, kawasan hutan dan Danu Ciharus itu sendiri, kawasan Curug Madi, Gunung Beling (1632 Mdpl), Gunung Cilutung (1879 Mdpl), Gunung Cakra (1922 Mdpl), Gunung Masigit dan sebagian Gunung Guntur, Gunung Haruman, Gunung Cinde, dan Gunung Kancing. Dogdog 114
Flora & Fauna Terkait potensi biotik kawasan, kawasan Cagar Alam Kamojang menurut level kategori IUCN, status CA Kamojang adalah I-a (satu A) yang berarti masuk pada kategori perlindungan teratas. Secara khusus IUCN menyebutkan status I-a sebagai berikut: Protected areas that are strictly set aside to protect biodiversity possibly geological/geomorphological features, where human visitation, use and impacts are strictly controlled and limited to ensure protection of the conservation values. Such protected areas serve as indispensable reference areas for scientific research and monitoring. and also can Kurang lebih berarti: Kawasan lindung yang dikhususkan untuk melindungi juga kemungkinan keanekaragaman hayati dan keberadaan/keadaan bentuk geologi/geomorfologi, di mana kunjungan, penggunaan dan dampak manusia dikontrol secara ketat dan terbatas untuk menjamin perlindungan terhadap nilai konservasi. Secara umum vegetasi kawasan Kamojang termasuk tipe hutan hujan tropik pegunungan dengan floranya terdiri dari jenis-jenis pohon dan liana serta epiphyt. Jenis-jenis pohon yang banyak (Podocarpus imbricatus), puspa (Schima walichii), saninten (Castanopsis tunggurut), pasang (Quercus sp) dan lain-lain. Sedangkan jenis cantigi jenis tumbuhan bawah didominasi oleh terdapat adalah: jamuju 115
(Vaccinium sp), dari jenis liana dan epiphyt adalah rotan (Calamus sp), seseureuhan (Piper aduncum), pungpurutan (Urena lobata), hangosa (Amoemun dealatum), kandaka (Drynaria sp), benalu (Diplazium esculenteum) dan lain-lain. Beberapa riset internasional menyebutkan satwa liar yang ada di kawasan ini antara lain: babi hutan (Sus vitatus), kijang (Muntiacus muntjak), macan tutul (Panthera pardus), musang (Paradoxurus hermaproditus), trenggiling (Manis javanicus), surili (Presbytis comata), lutung (Trachypithecus auratus), ayam hutan (Gallus gallus), burung belibis (Anas sp), burung kuntul (Egretta sp) dan lain-lain. (Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat, 2017). terkait keberadaan hasil riset tersebut masih terbatas untuk kepentingan korporasi dan instansi terbatas, padahal dalam kasus hutan Ciharus dan kampanye "sadar kawasan" tim kampanye mendapati antusiasme dan misalnya, semangat penyelamatan dari masyarakat lokal yang meningkat seiring dengan diketahuinya potensi biotik di dalam kawasan. Setelah mengetahui bahwa di dalam kawasan hutan Kamojang lindung, masyarakat kamojang dan Bandung Selatan pada umumnya semakin semangat untuk menjaga kawasannya. Sehingga hasil-hasil riset skala internasional yang dapat mengungkap potensi biotik kawasan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi penyelamatan kawasan itu sendiri. Namun sayang sekali, akses informasi terdapat satwa 116
Lokasi Secara kawasan konservasi Kamojang terletak dalam dua wilayah, yaitu: termasuk wilayah desa Cibeet, kecamatan Paseh, kabupaten Bandung dan termasuk wilayah desa Randukurung, kecamatan Samarang, kabupaten Garut. umum administrasi pemerintahan Sementara itu detail CA Kamojang bagian barat, searah jarum jam wilayah administratif yang mengelilingi CA Kamojang di antaranya: Sukarame, Neglasari, Ibun, Laksana, Cisarua, Padaawas, dan Cihawuk. Untuk kawasan CA Kamojang bagian Timur, wilayah administratif yang mengelilinya searah jarum jam di antaranya: Laksana, Loa, Lembang, Kandangmukti, Margaluyu, Sukaraja, Mekarjaya, Tanjungkarya. 117
CA GUNUNG TILU Cagar Alam Gunung Tilu merupakan cagar alam terbesar yang secara penuh masuk pada administratif wilayah kabupaten Bandung. Kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 68/Kpts/Um/2/1978 tanggal 7-2-1978, seluas 8.000 Ha meliputi wilayah kecamatan Ciwidey, Pasir Jambu, dan Pangalengan. Secara umum, kawasan CA Gunung Tilu relatif steril dari kegiatan pendaki gunung, tetapi dalam beberapa kasus pernah menjadi lokasi kegiatan offroad, baik yang melibatkan roda dua maupun roda empat. Namun perlu disyukuri, belakangan komunitas pemotor di Bandung Selatan berhasil melakukan sosialisasi terkait kawasan cagar alam di kalangan pemotor itu sendiri, dan bahkan pada akhirnya komunitas motor menjadi "penjaga" utama keutuhan kawasan, sehingga intervensi terhadap kawasan dikendalikan. dari Sebagaimana kasus-kasus kerusakan hutan di cagar alam lainnya, di CA Gunung Tilu pun terjadi kerusakan serupa, fungsi khususnya kawasan. kegiatan otomotif relatif bisa yang diakibatkan penyalahgunaan Dalam batas wilayah CA Gunung Tilu terdapat beberapa gunung di dalamnya, di antaranya; Gunung Baliung, Gunung Barangad (1307 Mdpl), Gunung Bucacen (1871 Mdpl), Gunung Maud (1601 Mdpl), Gunung Pasirkiara, Gunung Pasircacing (Ciwidey), Gunung Sumbul (1807 Mdpl), Gunung Karangtengah (2157 Mdpl), Gunung Waringin (1661 Mdpl), Gunung Dewata (1847 Mdpl), Gunung Careuh (2148 Mdpl), Gunung Pasirtaneuhhideung (1785 Mdpl), Gunung 118
Puncaklawang (2187 Mdpl), Gunung Parung (1941 Mdpl), Gunung Lima (1826 Mdpl), Gunung Tilu (2056 Mdpl), Gunung Lamajang (1758 Mdpl), Gunung Puncak 1854, Gunung Puncak 1651. Selain situ protectedplanet.net menampilkan informasi terkait kawasan "Cigenteng Cipanji" yang bersebelahan dengan kawasan Cagar Alam Gunung Tilu sebelah barat laut. Belakangan, diketahui ternyata terdapat nama Cagar Alam Cigenteng- Cipanji; dengan luasan 10,00 ha yang ditetapkan berdasarkan GB No. 6/1919 Staatsblad 90, pada 21 Februari 1919. Kawasan ini telah banyak dijadikan destinasi wisata karena keberadaan air terjun-nya, bahkan menurut informasi yang didapatkan dari pemerhati kawasan di Ciwidey, kawasan tersebut sempat direncanakan dijadikan kawasan wisata oleh instansi pemerintah, namun pada akhirnya dibatalkan sebab belakangan diketahui bahwa statusnya adalah cagar alam. nama-nama gunung di atas, Flora dan Fauna Setiap potensi biotik tentu saja tidak bisa dipisahkan dari kualitas kawasan itu sendiri, kawasan CA Gunung Tilu dengan segala intervensi dan keterjagaan kawasan sebagai kesatuan habitat memiliki beberapa keunggulan. Dalam konteks ekosistem, kawasan ini memiliki tipe ekosistem hutan hujan dataran tinggi. Jenis pohon yang mendominasi javanica), kawasan rasamala (Altingia exelsea), kiputri (Podocarpus sp), pasang (Quercus sp), teureup (Artocarpus elasticus), puspa (Schima ini adalah: saninten (Castanopsis 119
walichii), (Castanopsis tunggurut) dan lain-lain. kondang (Ficus variegata), tenggeureuk Menurut rilis data dari situs Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat, kawasan Cagar Alam Gunung Tilu juga masih dihuni beberapa satwa lindung yang menjadi simbol penting keutuhan kawasan, khususnya keberadaan kucing besar. Secara umum satwa liar yang ada dalam kawasan ini adalah: macan tutul (Panthera pardus), bajing (Calcoselurus notatus), kera (Hybolates moloch), kijang (Muntiacus muntjak), lutung (Trachypitechus auratus), (Presbytis comata), burung dederuk (Streptopelia bilorquata), burung perkutut (Geopelia striata), ular sanca (Phyton sp) dan lain-lain. (Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat, 2017) (Macaca fascicularis), owa surili Lokasi jam, desa-desa yang mengelilingi dan Searah bersentuhan langsung dengan kawasan di antaranya: Sukaluyu, Mekarmukti, Sugihmukti, kawasan Alam Endah, Margamulya, Mekarsari, Lamajang, Margamulya, Pulosari, Warnasari. jarum 120
CA BURANGRANG Cagar alam adalah kawasan di mana rekreasi, wisata, termasuk mendaki gunung merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan dilakukan di dalamnya. Apalagi, dikuatkan dengan status Ia (satu A) yang disematkan IUNC pada kawasan tersebut. Kira-kira, bagaimana perasaan para pendaki yang sepakat dengan komitmen berhenti mendaki gunung dengan status cagar alam, mendapati bahwa Gunung Burangrang (2064 Mdpl) adalah cagar alam? Ketika wacana ini disampaikan dalam sebuah diskusi di tengah-tengah komunitas pendaki gunung, kemudian disampaikan bahwa "di Bandung Utara terdapat cagar alam bernama CA Burangrang", seketika beberapa peserta diskusi terperanjat dengan ekspresi ragu tak percaya, sedikit riuh. Mungkin hampir 90% peserta yang hadir dalam diskusi pernah mendaki dan menapaki puncak Gunung Burangrang. Lantas diteruskan dengan pertanyaan menyusul, "apakah tetap siap dengan komitmen untuk tidak mengunjungi cagar alam untuk sekadar rekreasi?" tak segera dijawab, beberapa terlihat menarik napas panjang yang berat, ditahan kemudian dilepaskan. Rata-rata menjawab "siap", meski tidak dengan kompak. Dapat difahami, Gunung Burangrang merupakan salah satu gunung tertinggi di kawasan Bandung Utara yang menjadi tujuan pendakian para pemburu dan penikmat puncak, apalagi Burangrang menjadi salah satu gunung yang relatif mudah aksebilitasnya dari kota Bandung. 121
'CA Burangrang' bukan berarti Gunung Burangrang tidak dapat dikunjungi untuk didaki, sebab Gunung Burangrang hanya bagian barat-nya saja yang masuk kawasan cagar alam. Selebihnya, termasuk puncak Burangrang menjadi batas luar cagar alam", dan kemudian diskusi pun kembali cair dan hangat. Gunung Burangrang (2064 Mdpl) menjadi batas ujung bagian selatan kawasan, sementara itu pada bagian lain, Gunung Sunda (1854 Mdpl) menjadi gunung paling ujung bagian utara yang masuk kawasan cagar alam. Ada pun lereng timur yang menjadi dinding Situ Lembang menjadi batas kawasan penyangga di luar cagar alam yang membentuk dano saat (kaldera) besar berbatasan dengan kawasan pegunungan Tangkubanparahu. Secara formal, kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No: 479/Kpts/Um/1979, tanggal 2-8-1979, seluas 2.700 Ha. Sama halnya dengan Cagar Alam Kamojang, dan Gunung Tilu, CA Burangrang juga memiliki status IUNC sebagai tidak hanya kawasan ditetapkan penting melalui aturan formal nasional, melainkan secara internasional dunia mengakui urgensi keterjagaan kawasan ini. Ia, artinya keutuhan kawasan Flora dan Fauna Barangkali, kenyataan ditetapkannya menyandang status Ia tersebut sesuai dengan fakta keberadaan satwa lindung yang hidup di kawasan hutan CA Burangrang, di mana macan tutul, hingga owa jawa hidup di dalam kawasan ini. 122
Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam rilis Dinas Kehutanan yang menyebutkan bahwa di dalam CA Burangrang terdapat jenis-jenis satwa seperti: macan tutul (Panthera pardus), babi hutan (Sus vitatus), kucing hutan (Felis bengalensis), kijang (Muntiacus muntjak), trenggiling (Manis javanica), kera ekor panjang (Macaca fascicularis), lutung (Tracypithecus auratus), owa (Hylobates moloch), surili (Hylobates comata), biawak (Varanus salvator), ular welang (Bungarus candidu), ayam hutan merah (Gallus gallus), elang hitam (Ichnaetus malayensis), raja udang meninting (Alcedo Meninting), dan raja udang (Halycon chlors). Keberadaan satwa tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kualitas hutan dan vegetasi kawasan harus tetap terjaga keutuhannya. Kawasan Cagar Alam Burangrang sendiri merupakan hutan hujan tropik di mana sebagian besar tersusun oleh tumbuh-tumbuhan berkayu, juga dilengkapi dengan berbagai jenis liana dan ephipyt. Jenis- jenis pohon yang ada di antaranya: puspa (Schima walichii), pasang taritih (Parinarium corymbosa), gelam (Melaleuca leucaden-Dron), (Podocarpus saninten imbricatus), rasamala (Altingia excelse). Penyebaran jenis vegetasi ini pada umumnya terdapat pada ketinggian 1000 - 1400 meter di atas permukaan laut, khususnya pada formasi hutan primer. Sedang pada hutan sekunder hanya terdapat beberapa jenis dari vegetasi pionir, antara lain hamerang, mara, kibanen, dadap dan lain-lain. (Quercus sp), huru (Litsea angulata), (Castanopsis argantea), jamuju Secara umum, gunung-gunung yang berada dalam kawasan CA Burangrang di antaranya; Gunung Burangrang (bagian barat laut - timur), Gunung Gedogan I (1933 Mdpl), 123
Gunung Gedogan II (1936 Mdpl), Gunung Masigit (1882 Mdpl) lereng bagian barat, Gunung Batu (1574 Mdpl), Gunung Pangukusan (1588 Mdpl), Gunung Pasirtenda, Gunung Pasirlinta, Gunung Pasirlimas, Gunung Pasirkaret, Gunung Lumengan (1854 Mdpl), Gunung Sunda (1854 Mdpl). Khusus untuk Gunung Sunda, dalam praktiknya di lapangan hingga hari ini, kegiatan yang berkaitan dengan religiusitas khususnya kepercayaan tertentu masih terus diselenggarakan melalui ijin adat, kuncen atau juru kunci dalam hal ini. Lokasi Secara administratif, kawasan CA Burangrang berada pada empat wilayah kecamatan dalam dua kabupaten, yaitu kecamatan Sagala Herang kabupaten Subang serta kecamatan Wanayasa kecamatan Bojong dan kecamatan Darangdan kabupaten Purwakarta. Sementara itu kawasan administratif Bandung tidak termasuk secara formal sebab batas wilayah dalam hal ini. Searah jarum jam, daerah yang mengelilingi dan langsung dengan kawasan di antaranya: berbatasan Kertawangi, Cibingbing, Pasanggrahan, Bojongtimur, Cihanjawar, Nagrog, Cibuntu, Sumurugul, Cipancar, dan kawasan Situ Lembang. Ganjarsari, 124
CA TANGKUBANPARAHU Bukan Burangrang, bukan pula Kamojang, di telinga masyarakat umum nama cagar alam selanjutnya melebihi popularitas kedua nama tersebut. Bahkan sejak masa Hindia- Belanda, nama "tangkubanparahu" sudah menjadi nama tersohor. Bahkan destinasi wisata alam bebas yang komunitas wisata alam sejak lama, sejak masa pra- kemerdekaan Indonesia telah memisah Bandung dengan pemisahan utara dan selatan. Selatan ditandai dengan Papandayan sebagai destinasi, sementara itu utara ditandai oleh Tangkubanparahu. Lantas, bagaimana bisa "tangkubanparahu" menjadi cagar alam? Sementara hingga hari ini setiap hari dan terutama akhir pekan bahkan kendaraan roda empat bisa ini. diparkirkan nongkrong di kawasan pegunungan Demikian-lah adanya, sejak tahun 1974 kawasan ini ditetapkan sebagai taman wisata alam dan di saat yang sama juga sebagai cagar alam. Tetapi tentu saja, wisata alam kemudian jauh terkenal dibanding status cagar alam-nya. Luasan serta pembagian kawasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 528/Kpts/Um/9/74 tanggal 3-9-1974 berjumlah 1.660 Ha, dengan pembagian cagar alam seluas 1.290 Ha dan taman wisata seluas 370 Ha. Kasus intervensi di dalam kawasan CA Tangkubanparahu relatif mirif dengan kawasan hutan Ciharus, di mana aktivitas trail bisa ditemukan di beberapa spot kawasan. Pun demikian sama halnya dengan kasus hutan Ciharus, pengetahuan status kawasan Tangkubanparahu sebagai cagar alam relatif terasing di setiap pelaku intervensi. Dan 125
tentu saja publikasi informasi ini, mudah-mudahan bisa jatuh di tangan para pelaku tersebut. Harapannya setelah mengetahui status dan batas kawasan, kita bisa sama-sama tahu diri dan kemudian menjaganya sama-sama. Flora dan Fauna Dikutip dari data yang dipublikasikan Dinas Kehutanan, disebutkan bahwa satwa liar yang ada dalam kawasan ini terdiri dari: macan kumbang (Panthera pardus), surili lutung (trachypitechusauratus), babi (Presbytis aygula), hutan (Sus viratus), kijang (Muntiacus muntjak), trenggiling (Manis javanica), jelarang (ratufabicolor), tando (Petaurista elegans) dan lain-lain. Selain itu juga terdapat berbagai jenis burung (Aves). Sementara itu, potensi biotik (flora) lainnya yang hidup di dalam ekosistem hutan hujan pegunungan Tangkubanparahu, terdiri dari: puspa (Schima walichii), pasang (Quercus sp), kihiur (Castanopsis javanica), jamuju (Podocarpus imbricatus), rengas (Glutta rengas), saninten (Castanopsis argentea) dan lainnya. Tumbuhan yang tumbuh dekat kawah hampir semuanya terdiri atas jenis tumbuhan yang sama, yaitu: manarasa (Zizigium densifora), serta jenis tumbuhan bawah di dominasi oleh jenis paku-pakuan. (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2017) (Vaccinium sp), dan jambu alas status kawasan secara administrasi terpisah, namun dalam konteks kesatuan ekosistem dan keanekaragaman hayati, CA Tangkubanparahu berada dalam Meskipun 126
satu zona yang terintegrasi dengan CA Burangrang. Kemiripan jenis flora dan fauna relatif dapat secara umum ditemui, kecuali vegetasi terkait Tangkubanparahu sebagai gunung aktif yang memiliki permukaan kawah terbuka. Dalam rangkaian pegunungan utara dalam komplek besar pegunungan Burangrang hingga Tangkubanparahu, gunung-gunung yang masuk wilayah CA Tangkubanparahu di antaranya: Gunung Wayang (1848 Mdpl) bagian timur, Gunung Pasirkukusan, dan Gunung Tangkubanparahu itu sendiri (2086 Mdpl). Lokasi Secara administrasi CA Tangkubanparahu masuk ke dalam wilayah kecamatan Sagalaherang kabupaten Subang dan kecamatan Lembang kabupaten Bandung. Wilayah yang searah jarum jam mengelilingi kawasan ini di antaranya: Sukamandi, Cicadas, kawasan Capolaga, jalan raya Lembang - Subang, dan Karyawangi. 127
CA MALABAR Begitu mendengar nama "malabar", beberapa orang bisa dengan mudah langsung tergambar komplek pegunungan yang di dalamnya terdapat Gunung Puntang, Malabar itu sendiri dengan puncak besar-nya, sampai Gunung Haruman. Tetapi sayangnya, nama Cagar Alam Malabar sama sekali tidak menunjukkan atau menandakan nama cagar alam yang di dalamnya melingkupi nama-nama gunung tersebut. Sehingga jika siapa pun yang pernah melihat praktik pemanfaatan langsung di pegunungan Malabar, hal tersebut bisa dibilang 'wajar', sebab pegunungan Malabar bukan-lah pegunungan dengan satus cagar alam. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pegunungan Malabar merupakan pegunungan dengan status kawasan kehutanan sebagai kawasan lindung. Berbeda dengan status CA Malabar, sebab yang dimaksud Cagar Alam Malabar adalah cagar alam kecil yang luasannya sama sekali tidak mencapai ratusan hektar, bahkan tidak mencapai angka sepuluh. Berdiri di antara perkebunan teh PTPN VIII, cagar alam ini lebih mirip carik desa dengan sebab perkampungan. keberadaannya berdekatan CA Malabar sebagaimana penetapan kebanyakan kawasan, Hindia-Belanda, sejak masa pertimbangannya beragam, dari keunikan tempat hingga penyelamatan pohon endemik. Cagar Alam Malabar di tetapkan berdasarkan Gb tanggal 7-7-1927 Nomor 27 Stbl 99 dengan luas wilayah 8,3 Ha, masuk wilayah desa Sukamanah dan desa Banjarsari kecamatan Pangalengan ditetapkan 128
kabupaten Bandung. Demikian terkait kawasan ini. informasi yang didapat Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat itu sendiri menyebutkan bahwa flora yang terdapat di dalam kawasan ini didominasi oleh jenis puspa (Schima walichii) dan jenis lainnya seperti: saninten (Castonopsis argantea), anggrit (Adina polycephala), rasamala (Altingia excelsa), baros (Mangletia), cerem (Schefffolia). Selain jenis pohon-pohonan terdapat pula jenis dari golongan liana dan epiphyt yang tumbuh pada pohon-pohon tersebut, antara lain; kiseureuh (Piper aduncum), nanangkaan (Euphorbia hirta), areuy garut (Accacia pinnata), anggrek vanda (Vanda tricolor). kadaka (Drynaria sp), anggrek kumpay (Licopodium carinatum) dan lain-lain. kemudian dilanjutkan dengan pemaparan informasi informasi keberadaan bajing fauna yang menampilkan (Callossciurus notatus), kalong (Pteropus vampyrus), burung caladi (Dinopium javanensis), burung uncal (Macropygia uncal), burung haur (Copsichus saiularis), burung ekek (Psittacula alexandri), dan ular hijau (Trimeresurus albolaris). Jika melihat perkembangan kawasan, sepertinya beberapa fauna relatif sulit ditemui keberadaannya kini, terutama melihat perkembangan kawasan sekitarnya yang menjadi kawasan penyangga di mana kualitas hutannya bisa dibilang kurang mendukung. 129
CA JUNGHUHN (YUNG HUN) Nama Boscha merupakan nama Eropa yang cukup terkenal di telinga masyarakat sekitar pegunungan Bandung Raya, terutama kawasan perkebunan PTPN VIII. Dan dalam bidang botani-zoologi barangkali nama "Junghuhn" patut dipertimbangkan sebagai nama yang spesial sebagaimana Boscha di sisi lain. Sosok alpinis yang menginspirasi banyak tokoh ini salah satunya diabadikan menjadi nama cagar alam sekaligus menjadi situs/monument sejarah keberadaan dirinya sebagai tokoh. Datang Junghuhn kemudian mengabdikan diri pada kerajaan Belanda untuk 'bekerja' di Hindia-Belanda. hingga kehutanan, ilmuan sebagai warga Jerman, Luas Cagar Alam Junghuhn lebih kecil dibanding CA Malabar. Ditetapkan berdasarkan Gb. No Stbl. 90 tanggal 21- 2-1919, kawasan (Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat, 2017). Secara khusus cagar alam ini memang diperuntukan untuk menghormati sekaligus mengenang jasa Frans Wilhelm Junghuhn sebagai orang pertama yang membawa dan menanam kina sebagai obat malaria dan obat-obatan lainnya. ini memiliki luasan 2,5 Ha. Lokasi Secara administratif letak kawasan ini berada di kecamatan Lembang kabupaten Bandung, tak jauh dari jalan raya Lembang-Subang tepatnya di seberang tutugan Gunung Putri sebelah barat daya. Hanya terdapat beberapa 130
tumbuhan saja yang hidup di dalam kawasan ini, di antaranya: kina (Chinchona succirubra) itu sendiri serta pinus (Pinus merkusii). Sementara itu, fauna endemik bisa dibilang tidak ada, pun ada barangkali hanya sejenis hewan seperti burung yang singgah sementara tidak untuk menetap. 131
CA PATENGAN Baru-baru ini di wahana wisata di sekitar pegunungan Patuha, dan Rancaupas, terlihat terus mengembangkan diri. Bahkan geliat pembagunan infrastruktur terus menerus dilakukan. Salah satu bentuk dari pengembangan wana wisata tersebut dikenal dengan nama glamping, di mana keberadaannya tidak jauh dari kawasan Cagar Alam Patengan. Telinga dan lafal masyarakat umum lebih familier dengan nama "patenggang", padahal nama sebenarnya adalah "patengan" asal kata dari "patéang-téangan" yang berarti saling mencari. folkslore yang Nama mengisahkan sepasang anak manusia. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa kedua insan berpisah untuk waktu yang cukup lama. Karena cintanya yang begitu mendalam, mereka saling mencari dan akhirnya bertemu di sebuah tempat yang sampai sekarang dinamakan "Batu Cinta". Sang putri dalam cerita tersebut muncul berdasarkan tersebut pun minta dibuatkan danau dan sebuah perahu untuk berlayar bersama. Konon, perahu inilah yang sampai sekarang menjadi sebuah pulau yang berbentuk hati (Pulau Asmara /Pulau Sasaka). Kawasan hutan dan situ Patengan ditetapkan sebagai cagar alam di tahun yang sama dengan cagar alam Cigenteng - Cipanji yang juga sama-sama berada di kawasan sekitar Ciwidey. CA Patengan sendiri ditetapkan dengan keputusan Gb tanggal 11-7-1919 Nomor: 83 Stbl. 392, dengan luas kawasan 150 Ha. Kemudian luas kawasan cagar 132
alam menyusut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 660/Kpts/Um/8/1981 tanggal 11- 8-1981, di mana sebagian cagar alam dengan luas 65 Ha dikonversi menjadi taman wisata alam. Terdapat perbedaan data antara data Dinas Kehutanan dengan data yang tercantum di widipedia khusus dalam penetapan ini, di mana dalam catatan wikipedia luasan kawasan hanya seluas 21 Ha. Namun melihat penulisan khusus terkait Patengan dinilai terlalu banyak kesalahan yang ditampilkan wikipedia besar kemungkinan data dinas kehutanan lebih valid. Lokasi CA Patengang secara administratif berada di desa Rancabali, kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Flora dan Fauna Potensi biotik kawasan ini cukup kaya, padahal letaknya kurang ideal sebab berada di antara hamparan perkebunan luasan total yang luas, dan memiliki teh yang sangat terpisah. Kondisi itu menjadikan kawasan cagar alam relatif rawan mendapat langsung dikarenakan tidak adanya kawasan hutan penyangga yang menjadi benteng pertahanan kawasan. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (2017), disebutkan bahwa kawasan ini termasuk dalam tipe vegetasi hutan hujan pegunungan. Jenis tumbuhan yang ada di antaranya: hiur (Castanea javanica), puspa (Schima walichii), pasang (Quercus sp), baros (Mangleita glauca), kitamba (Eugenia cespra), huru jamuju (Litsea angulata), hanirung (Verronia arborea), (Podocarpus imbricatus), saninten (Castanopsis argantea) dan beunying (Ficus fistulosa). Dari golongan liana dan intervensi 133
epiphyt yang tumbuh di pohon-pohon di dalam dan sekitar kawasan adalah rotan (Calamus sp), hata (Licopodium circinatum), rijala (Alpina sp), jotang (Synedrella nodiflora), anggrek kadak (Drynaria), benalu (Drylazium esculenta) dan lain-lain. Kekayaan jenis biotik meskipun di kawasan yang relatif kecil diisi oleh satwa penghuni yang juga cukup kaya, data keanekaragaman satwa menampilkan beberapa kucing besar hingga primata lindung yang cukup langka. Beberapa satwa tersebut di antaranya: surili (Hylobates comata), macan kumbang (Tragulus javanicus), babi hutan (Sus vitatus), bajing (Calcoselurus notatus), bajing terbang (Pteaurista elegan), ayam hutan (Gallus gallus), burung kipas (Rhipidura sp), burung tulung tumpuk (Megalaema corvina), dan beberapa jenis ikan yang hidup di telaga. Baiknya kualitas hutan Cagar Alam Patengan bahkan menempatkannya habitat pelepasliaran hewan khas Jawa Barat, surili sang pemilik nama latin Hylobates comate sekaligus maskot Jawa Barat. Hal tersebut sebagaimana dilakukan pada tahun 2016 bertepatan dengan rangkaian PON Jabar yang secara resmi dilakukan langsung oleh gubernur Jawa Barat. (Panthera pardus), kancil sebagai pilihan 134
CA GUNUNG SIMPANG Cagar Alam Gunung Simpang, tidak begitu dikenal di lingkungan masyarakat Bandung Raya. Hal tersebut di samping karena secara administratif keberadaannya lebih dominan masuk pada wilayah kabupaten Cianjur, juga aksebilitasnya yang cukup jauh dari perkampungan. Namun sebagai informasi dan dalam konteks Bandung Raya tidak ada salahnya kawasan yang juga memiliki status "Ia IUNC" ini ditampilkan untuk melengkapi data cagar alam di Bandung Raya. Secara formal, CA Gunung Simpang ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 41/Kpts/Um/1/179 tanggal 11-1-1979, seluas 15.000 Ha. Kawasan Cagar Alam Gunung Simpang merupakan daerah pegunungan tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian tempat berkisar antara 800 - 1.823 Mdpl. Menurut klasifikasi Scmidt dan Ferguson iklim kawasan ini termasuk tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 2.000 - 3.500 mm. Suhu rata-rata antara 15°C - 25°C dengan kelembaban udara mencapai 80%. Flora dan Fauna Tipe ekosistem cagar alam ini termasuk tipe hutan hujan jenis dari pegunungan yang golongan liana dan epiphyt seperti owar (Flagellaria aindica), kasungka (Gnetum neglactum), kibarece (Vittis compressa), juga ditumbuhi beberapa 135
anggrek bulan (Phlaenopsis amabilis), kadaka (Drynaria sp), benalu (Diplazium esculentum) dan lain-lain. Potensi biotik dalam Jenis-jenis satwa liar yang terdapat di cagar alam ini adalah: lutung (Trachypitechus auratus), kijang (Muntiacus muntjak), ayam hutan (Gallus gallus), kadal (Mabouya sp), bunglon (Conycephalus dilophus), tokek (Gecko gecko) dan lain-lain. (Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat, 2017) Beberapa gunung yang masuk dalam kawasan CA Gunung Simpang di antaranya; Gunung Simpang itu sendiri (Mdpl), Gunung Kuda (1823 Mdpl), Gunung Perak (1584 Mdpl), Gunung Pasirjambe (1458 Mdpl), Gunung Tanjakancamat, Gunung Pasirkarasak (1813 Mdpl), Gunung Londok (Mdpl 1701). Lokasi Searah jarum jam, kawasan CA Gunung Simpang dikelilingi oleh daerah administratif seperti: Mekarmukti, Selaawi, Mekarjaya, Cisewu, Pamalayan, Gelarpawitan, Mekarsari, Malati, Naringgul, Wanasari, Balegede, dan Sugihmukti. Di antara sekian banyak wilayah administratif tersebut, hanya Sugihmukti yang masuk pada wilayah kabupaten Bandung, selebihnya berada di dalam administratif kabupaten Cianjur. 136
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DI BANDUNG RAYA tambahan, melengkapi pembahasan kawasan Sebagai konservasi, sebagai kawasan yang secara aturan formal dimungkinkan untuk dikunjungi, didaki, dan dijadikan lagi dengan kawasan wisata alam, dan pertimbangan keberadaannya di lingkungan Bandung Raya, berikut akan disajikan beberapa status kawasan dengan pembahasan keberadaan gunung-gunung di dalamnya. lebih khusus 137
TAMAN BURU GUNUNG MASIGIT-KAREUMBI Taman Buru Masigit Kareumbi ditetapkan sebagai kawasan kehutanan sejak tahun 1976, lebih dari empat puluh tahun yang lalu. Meski sudah hidup lebih dari empat dasawarsa, namun baru belakangan setelah adanya keterlibatan pihak non-pemerintah, kawasan taman buru ini mulai dikenal masyarakat umum di awal tahun 2000-an. Jika menengok sejarah konsepsi "konservasi" dan "lindung" yang dipayungi UU No.5 tahun 1990 dan UU No.41 tahun 1999 bisa berarti konsepsi taman buru sebagai kawasan konservasi dan lindung belum termanifestasikan dengan gamblang. Bahkan jika melihat sejarah semangat perburuan (Risnandar, 2016) taman buru tidak bisa dipisahkan dengan undang-undang yang dikeluarkan tahun 1931 tentang perburuan (Jacht liar undang-undang Ordonantie) binatang (Dierenbescherning Ordonantie) yang identik dengan kolonialisme, semangat utamanya adalah untuk akomodasi hobi. Baru, sejak lahirnya UU No. 5 tahun 1990, ketentuan perburuan warisan kolonial kemudian dihapuskan, dan pada akhirnya melalui UU No.41 tahun 1999 taman buru masuk sebagai kawasan kehutanan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi. dan Kawasan Taman Buru Gunung Masigit-Kareumbi ditetapkan sebagai Taman Buru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 297/Kpts/Um/5/1976, luas 12.420,70 Ha. Secara tanggal 15-5-1976 dengan administratif lokasinya berada di antara tiga kabupaten, di antaranya: kabupaten Sumedang, Garut dan Bandung. 138
Flora dan Fauna Menurut data yang dirilis Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat, jenis vegetasi kawasan ini termasuk pada kategori hutan pegunungan yang terbagi dalam dua kelompok yaitu: hutan alam dan hutan tanaman. Hutan alam diperkirakan meliputi 60% bagian. Hutan alam didominasi oleh jenis: pasang (Quercus sp), saninten (Castanea argentea), puspa (Schima walichii), rasamala (Altingia excelsea). sedangkan tumbuhan bawahnya terdiri dari tepus (Zingiberaceae), congok (Palmae), cangkuan (Pandanaceae) dan lain-lain. dari jenis liana dan epiphyt yang terdapat di kawasan ini adalah seuseureuhan (Cironmera anbalqualis), anggrek merpati (Phalaenopsis sp), anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis), kadaka (Drynaria sp), dan lain-lain. Hutan tanaman -/+ 40 % didominasi oleh jenis pinus (Pinus merkusii), bambu (Bambusa sp), dan kuren (Acasia decurens). (Piper aduncum), angbulu Sementara itu keberadaan fauna selain rusa sambar (Cervus unicolor), yang memang dikembangkan sejak tahun 1966, jenis satwa lainnya yang ada dalam kawasan ini adalah: rusa (Cervus timorensis), babi hutan (Sus vitatus), anjing hutan (Cuon javanica), macan tutul (Panthera pardus), kucing hutan (Felis bengalensis), kijang (Muntiacus muntjak), kera (Macaca fascicularis), lutung (Tracypithecus auratus), indica), ayam hutan (Gallus burung walik (Chalcophals gallus) dan bultok (Megalaema zeylanica). Beberapa gunung yang terhitung masuk berada di dalam area taman buru di antaranya: Gunung Kareumbi (1685 Mdpl), Gunung Kerenceng (1742 Mdpl), Gunung Pangukusan (1570 Mdpl), Gunung Buleud (1423 Mdpl), 139
Gunung Puncakanjung (1401 Mdpl), Gunung Munggang (1432 Mdpl), Gunung Pasirnini (1344 Mdpl), Gunung Pasirciaro, Gunung Pasirrancadadap, Gunung Puncakrancang (1407 Mdpl), Gunung Sindulang (1506 Mdpl), Gunung Calancang (1671 Mdpl). 140
TAMAN HUTAN RAYA DJUANDA Jika cagar alam memiliki nama dengan nama tokoh "Junghuhn" (Yung Hun), kawasan pelestarian alam dengan status taman hutan raya juga memiliki nama kawasan dengan menggunakan nama tokoh. "Taman Hutan Raya Djuanda", diambil dari nama tokoh pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, negarawan dengan nama lengkap Ir H Djuanda Kartawijaya. Tokoh, yang karena jasanya-lah, luasan lipat dari yang sebelumnya hanya 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² (2016), dan dunia internasional mengakuinya kemudian melalui nama "deklarasi Djuanda". Indonesia bertambah 2,5 kali Di dalam kawasan taman hutan raya, Djuanda tidak hanya menjadi nama melainkan menjadi destinasi edukasi itu sendiri, sebab di dalamnya terdapat monumen Djuanda. Dalam data yang tercantum dalam halaman website Dinas Kehutanan disebutkan bahwa sebelum ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya, Kawasan ini bernama Taman Wisata Curug Dago yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 575/Kpts/Um/1980, tanggal 6-8- 1980, seluas 590 Ha. tokoh masyarakat menghendaki adanya sarana pendidikan, penelitian, latihan dan penyuluhan di alam terbuka, penyediaan plasma nutfah sumber keturunan, sarana wisata alam, perendam banjir erosi bagi kita Bandung serta mengembalikan kebesaran nama seorang pahlawan, Taman Wisata Curug Dago berubah nama menjadi Taman Hutan Raya (THR) Ir. H. Kemudian karena sebagian 141
Djuanda berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1985. Kawasan ini terletak di desa Ciburial kecamatan Cicadas, sebagian masuk wilayah desa Mekarwangi, desa Lembang Langensari dan desa Cibodas kecamatan kabupaten Bandung. Flora dan fauna Komplek hutan THR Ir. H. Djuanda merupakan hutan alam sekunder dan hutan tanaman dengan susunan vegetasi campuran yang terdiri dari pohon-pohonan dan tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah yang dominan adalah: teklan jenis pohon-pohonannya (Eupatorium odoratum), dan adalah mahoni bungur (Lagerstroemia sp), ekaliptus (Eucalyptus deglupta), saninten (Castanopsis argentea), pasang (Quercus sp), damar (Agathis damara), waru gunung (Hibiscus similis). Selain itu banyak pula jenis tumbuhan yang berasal dari luar daerah yang sengaja di tanam dan berfungsi sebagai laboratorium alam (arboretum). Belakangan, di bagian depan pintu masuk kawasan, Pinus menjadi pohon tegakan yang mendominasi, dan menjadi sarana wisata pengunjung baru-baru ini. (Swietenia macrophylla), Catatan tentang keberadaan satwa liar di dalam jenis saja, di kawasan, hanya menyebutkan beberapa antaranya: musang (Paradoxunus hermaproditus), bajing (Callosciurus notatus) dan beberapa jenis burung. Di dalam luas kawasan ini hanya terdapat satu gunung dalam catatan data Gunung Institut, gunung tersebut adalah Gunung Masigit (1170 Mdpl) yang berada di wilayah administratif 142
kecamatan Cibodas-Lembang. Sementara itu blok yang juga menjadi destinasi wisata di antaranya: Tebingkaraton dan Buper Tebingkaraton. 143
TWA CIMANGGU Dari sekian banyak destinasi wisata di Bandung Selatan, khususnya di kawasan Ciwidey, TWA Cimanggu adalah satu- satunya kawasan konservasi dengan status taman wisata alam tersendiri -tidak menyatu dengan CA - yang berada di administrasi kabupaten Bandung. Barangkali kemudian akan muncul pertanyaan tentang kawasan yang secara kasat mata serupa dengan kawasan Cimanggu. Sebut saja; Kawah Putih, Rancaupas, Punceling, dan seterusnya, apakah itu bukan taman wisata alam? Bisa jadi itu tempat wisata alam, tetapi secara fungsi kawasan bukanlah kawasan konservasi yang secara khusus berada dalam pembagian kawasan pelestarian alam. Nama-nama seperti Kawah Putih hingga Rancaupas merupakan kawasan kehutanan dengan status lindung (sebagian produksi), yang di dalamnya terdapat blok pemanfaatan wisata dan jasa lingkungan. Secara khusus kawasan tersebut berada dalam pengelolaan Perum Perhutani, dengan konsep pengelolaan ekoturisme. Sementara itu kawasan hutan Cimanggu merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai taman wisata alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 369/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9-6-1978, seluas 154 Ha. Secara administrasi pemerintahan termasuk wilayah desa Rancabali kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. 144
Flora dan Fauna Dalam konteks kawasan, wilayah ini merupakan bagian dari linkungan kehutanan Gunung Patuha (2434 Mdpl), menurut data Dinas Kehutanan flora yang terdapat dalam kawasan ini sebagian besar berasal dari hutan alam, yaitu: rasamala (Altingia exelsea), jamuju (Podocarpus imbricartus), saninten (Castanopsis argentea) dan sebagian berasal dari hutan (Pinus merkusii), dan ekaliptus buatan yaitu: pinus (Eucalyptus sp). Kawasan ini pada umumnya dihuni oleh jenis-jenis burung (Aves) baik yang hanya mencari makan maupun yang berkembang biak di kawasan tekukur (Stretropelia chinensis), dan gagak (Corvus enca). sedang satwa liar yang ada di antaranya: surili (Presbytis comata), rusa (Cervus timorensis) dan babi hutan (Sus vitatus). ini, seperti: Cimanggu menawarkan air panas pegunungan sebagai daya tarik utama, dan lagi-lagi keberadaannya sangat erat dengan Gunung Patuha. Dari sekian banyak pembahasan kawasan cagar alam dan ditutup dengan tiga kawasan konservasi pada pembagian kawasan pelestarian alam, data tersebut di atas tidak bermaksud menunjukkan bahwa di Bandung Raya hanya terdapat tiga destinasi wisata. Pemaparan di atas hanya menyampaikan kawasan konservasi dalam pembagian pelestari alam untuk melengkapi pembahasan cagar alam. Selebihnya, tentu saja di hampir setiap sisi pegunungan yang berada di sekitar Bandung Raya, terdapat banyak destinasi wisata lainnya. Sebagai destinasi wisata, TWA 145
SUMBER INFORMASI KAWASAN Sumber Non-Pemerintah: protectedplanet.net - tanahkita.id [pilih tab PETA > Layer kawasan] Website protected planet memuat sumber data IUCN yang mendapatkan asupan data resmi dari pemerintah. Sementara tanahkita.id memfokuskan data pada konflik agraria yang tidak hanya fokus pada kawasan konservasi, lainnya. Melalui kedua tetapi juga kawasan kehutanan website langsung akses kawasan dengan memilih data sesuai dengan lokasi yang tertera di peta. ini, pengunjung bisa Sumber Pemerintah: o ksdae.html BBKSDA (CA, TWA) BTN (TN) Belum ada website pemangku resmi yang memuat secara keseluruhan konservasi. tentang Informasi Nasional cenderung masih jauh dari kata simple dan sulit diakses dalam menyuguhkan informasi kawasan. Untuk mendapatkan info dari link sumber nasional di atas, informasi kawasan 146
pengunjung harus memilih tab khusus UPT yang di dalamnya terdapat Balai Besar yang mengelola masing-masing kawasan di setiap wilayah di Indonesia berdasarkan batas administratif provinsi. Setelah itu baru bisa memilih satu per-satu kawasan yang hendak dicari. Hingga saat ini, kampanye sadar kawasan sedang berusaha menyuguhkan informasi non-resmi melalui website: sadarkawasan.org 147
DISKURSUS PENCINTA ALAM Relasi Kesadaran Identitas dan Alam dalam Perspektif Postmodernitas Tulisan ini dipresentasikan dalam sebuah diskusi terfokus bertajuk "Mendefinisikan Ulang Makna Pencinta Alam" yang diselenggarapan pada tahun 2017 di Gedung Indonesia Menggugat - Bandung. Acara ini diselenggarakan untuk mendiskusikan silang-pendapat yang terjadi di mana dalam beberapa kejadian, kampanye #sadarkawasan mendapat 'serangan' atau perlawanan dari subjek dan kelompok yang membawa nama "pencinta alam". Sementara itu, dalam konteks tertentu nama dan identitas "pencinta alam" memiliki relasi khusus dengan organisasi formal. Dalam rangka membangun pemahaman dan mendudukkan persoalan itu-lah tulisan ini disampaikan. *** Diskursus atau wacana dalam kacamata ilmu humaniora merupakan salah satu jejaring penting dalam menyingkap makna yang tidak kasat mata. Secara umum, wacana merupakan manifestasi yang menunjukkan cara berpikir masyarakat (paradigma). Apa yang masyarakat pahami, apa yang masyarakat definisikan merupakan bentuk wacana yang paling sederhana dalam menunjukkan cara berpikir dan terhadap cara bersikap/berperilaku. memiliki Misalnya saja, dalam wacana manusia dan alam, masyarakat Sunda mendefinisikan dirinya sebagai "manusia gunung" implikasi 148
"orang gunung"16 hal atau tersebut mengonstruksi pemikiran bahwa setiap sendi kehidupan manusia Sunda selalu dikembalikan kepada alam yang spesifik pada gunung dan hutan. Lebih jauh lagi misal dalam wacana "Timur dan Barat", Edward Said berpendapat bahwa cara berpikir "cogito ergo sum" barat memiliki tautan langsung dengan konsep kolonialisme. Masyarakat barat yang mendefinisikan dirinya sebagai "manusia yang berpikir" melahirkan sikap lahirlah manusia di orientalisme.17 Maka dari selalu didefinisikan sebagai kekuatan yang tidak tampak, tetapi nyata, memaksa semua orang untuk mengikutinya.18 luar dirinya sebagai objek, maka juga itu, wacana seterusnya merupakan gugus wacana yang hidup di dalam masyarakat. Begitu pula dengan "pencinta alam" atau PA, keberadaannya di masyarakat merupakan bentuk wacana sebagai jejaring pernyataan, definisi, penilaian, pengakuan, sampai sikap manusia yang relasional dengan gagasan/ide dari "pencinta alam" itu sendiri. Dalam konteks ini, wacana pencinta alam menjadi resiprokal atau saling membalas, dalam arti secara khusus pencinta alam memiliki identitas definisinya sendiri, tetapi di saat yang sama masyarakat memiliki penilaian definisi-nya sendiri sesuai dengan apa yang dilihat dan diterjemahkannya langsung. Wacana "manusia", "barat" dan Berdasarkan kenyataan tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana "pencinta alam" hari ini diterjemahkan, 16 Sebagaimana tertulis dalam A Dictionary of the Sunda Language of Java (Rigg, 1862) 17 Konsep umum Edward Said dalam "orientalisme" yang menjadi salah satu kunci teori "post-colonialism" 18 Al Makin, 2016:39 149
didisiplinkan, baik secara formal maupun secara plural di tengah masyarakat? Diskursus Formal Pencinta Alam Definisi merupakan salah satu diskursus yang menjadi "barometer" suatu konsep, ide, untuk diterjemahkan dan sederhana pencinta alam dapat dipahami. didefinisikan maknanya tersendiri melalui beberapa konteks, antara lain: konteks historis kepencintaalaman, makna leksikal formal (bahasa), makna formal konstitusional, dan makna pragmatis dalam budaya populer-kontemporer. Sebut saja misalnya setelah budaya "menikmati" alam dan "kontemplasi" melalui alam mulai merebak.19 Secara historis kepencintaalaman, beberapa menyebutkan definisi pencinta alam sebagai berikut: Secara literatur Pencinta alam atau pecinta alam adalah istilah yang dipergunakan untuk yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan konservasi alam. Di Indonesia istilah ini merujuk pada kelompok yang bergerak di bidang petualangan alam bebas.20 kelompok-kelompok Salah satu konstruksi pengetahuan dari wacana di atas menyebutkan beberapa hal penting, di antaranya; konsepsi 19 Salah satu contohnya pasca ramainya "filem 5cm", di mana setiap gunung kemudian ramai dikunjungi, dan semua orang menjadi pendaki gunung. Pada titik ini kegiatan alam bebas menjadi kegiatan yang bersifat inklusif. 20 dalam keterangan metadata terkait penyuntingan, laman ini memuat keterangan: "Halaman ini terakhir diubah pada 2 November 2016, pukul 15.33" 150
kelompok, serta petualangan alam bebas. Konstruksi definisi di atas merupakan konstruksi semantik historis yang secara relasional dikuatkan dengan konstruksi wacana yang dilahirkan oleh kode etik pencinta alam. Kode etik pencinta alam Indonesia memuat wacana penting yang relasional dengan definisi di atas, sebagaimana bunyi kode etik tersebut yang berbunyi: lingkungan hidup dan konservasi, Pencinta Alam Indonesia sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Pencinta Alam Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia sadar akan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, dan tanah air Pencinta Alam Indonesia sadar bahwa pencinta alam adalah sebagian dari makhluk yang mencintai alam sebagai anugerah yang Mahakuasa Sesuai dengan hakikat di atas, kami dengan kesadaran menyatakan: 1. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memelihara alam beserta isinya serta menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhannya 3. Mengabdi kepada bangsa dan tanah air 4. Menghormati tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitar serta menghargai manusia dan martabatnya 5. Berusaha mempererat tali persaudaraan antara pencinta alam sesuai dengan asas pencinta alam 151
6. Berusaha saling membantu serta menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, bangsa dan tanah air 7. Selesai. Disyahkan pada Gladian Nasional ke-4 Ujung Pandang, 1974.21 Definisi umum pencinta alam terkait lingkungan hidup dan konservasi dikuatkan secara eksplisit dalam mukadimah dan poin-poin kode etik, dengan demikian secara historis wacana umum pencinta alam adalah manusia baik sebagai makhluk personal maupun komunal yang memiliki komitmen tinggi terhadap alam dan totalitas lingkungan hidup, baik secara teologis, maupun secara sosio-antropologis. Di samping makna historis, pencinta alam juga tidak bisa dipisahkan maknanya dari sifat bahasa itu sendiri, yakni makna etimologis. Definisi dan eksistensi kode etik merupakan makna spesial/terbatas sesuai dengan pengguna makna tersebut. Sebagaimana hakekat dari bahasa sebagai sistem bagi masyarakat/kelompok yang menyepakatinya sesuai dengan konvensi yang berlaku. Dalam hal ini tentu saja kelompok pencinta alam dengan kode etik yang menjadi pegangannya. Secara etimologi, makna pencinta alam dapat dilihat lembaga secara leksikal formal berdasarkan bahasa dalam menerjemahkannya. Dalam konteks linguistik "pencinta alam" merupakan afiksasi "cinta" dengan imbuhan "pe-pen" yang memiliki fungsi "orang yang melakukan perbuatan", perbuatan mencintai yang spesifik terhadap komunikasi, setiap bahasa berlaku legitimasi 21 Sumber Kode Etik Pencinta Alam (Lintang Y.A, 2016). 152
alam. Beberapa literatur menyebutkan definisi "pecinta alam" secara etimologi sebagai berikut: "Pecinta" artinya orang yang mencintai, dan "alam" dapat diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian KBBI sebagai otoritas bahasa mengartikan fragmen "pencinta alam" sebagai berikut: "pen·cin·ta (n) orang yang sangat suka akan" Dan: "alam (n) segala yang ada di langit dan di bumi" Dengan demikian, makna "pencinta alam" secara leksikal formal adalah orang yang sangat suka terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tetapi dalam konteks pragmatis, atau penggunaan umumnya di masyarakat berdasarkan KBBI, pencinta alam diidentikasi sebagai kelompok yang suka mendaki gunung, pada titik ini secara khususnya pragmatis penyempitan terhadap konteks di mana "mendaki" dan "gunung" menjadi lokus (tempat) yang spesifik. telah terjadi reduksi makna, Di samping makna leksikal formal, ternyata "Pencinta Alam" juga didefinisikan secara formal konstitusional, hal ini sebagaimana dapat ditemukan dalam sebuah dokumen SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Secara kontinyu, makna pencinta alam dan dokumen SK memiliki relasi langsung, khususnya terkait wacana "konservasi", "alam", dan "perlindungan" yang digunakan 153
sebagai terminologi konstruksi wacana. Lalu, bagaimana tersebut bahasa konteks mendefinisikan "pencinta alam"? Dalam dokumentasi yang dikeluarkan pada tahun 2006, disebutkan definisi pencinta alam sebagai berikut: formal konstitusional Pencinta alam adalah orang/anggota masyarakat yang mempunyai minat dan hobi di bidang "cinta alam" dan mau membantu dalam perlindungan terhadap proses sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman sumber daya alam dan pelestarian pemanfaatan bagi terjaminnya jenis sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.22 ekologis penunjang Secara pragmatis, dalam konteks eksekusi program pemerintah, konstruksi pengetahuan dari "pencinta alam" di atas, memuat beberapa kata kunci penting, yaitu munculnya kata "minat dan hobi", dengan demikian "pencinta alam" dalam sebagai "kegemaran; kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama" sebagaimana hobi diterjemahkan oleh otoritas bahasa. konteks ini didefinisikan maknanya Pada titik ini, diskurus "pencinta alam" tanpa disadari mengalami reinterpretasi. Dari definisi awal secara historis yang tidak memuat "hobi" sebagai terminologi yang eksplisit baik dalam definisi umum, maupun kode etik, tetapi kemudian secara gamblang disebutkan di sini. 22 SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dengan kode: SK.45/IV-Set/HO/2006 154
Di samping reinterpretasi wacana, khususnya makna "pencinta alam" secara formal berdasarkan catatan sejarah, "pencinta alam" hari ini juga sebetulnya secara plural didefinisikan secara bebas oleh setiap anggota masyarakat. Penggunaan terminologi "pencinta alam" ini digunakan baik secara langsung mengambil tautan dari makna historis, pada definisi secara bebas mengambil definisi dari kecenderungan masyarakat hari ini dalam menggunakan kata "pencinta alam". leksikal/bahasa formal, atau Jika kita runut proses penyempitan makna "pencinta alam", definisi alam dalam sejarah wacana di atas telah menyempit dari "alam" yang bersifat holistik, kemudian spesifik menjadi alam yang diwakili oleh "gunung" dan "hutan" saja. Selain dari pada itu, dari data fakta catatan di juga pergeseran atas, dengan sederhana dapat dilihat makna, khususnya dari konteks pengabdian terhadap alam yang dominan, menjadi pemanfaatan yang menonjol, khususnya terkait munculnya wacana "hobi". Sejak saat itu pula -dan mungkin sebelumnya juga sudah identik - wacana "pencinta alam" kemudian selalu dilekatkan dengan "pertualangan", seperti menembus hutan, menembus batas ketinggian, dan seterusnya. Sederhananya, semakin rimba hutan belantara raya yang dapat dijamah, kadang menjadi barometer prestasi kepencintaalamannya. Kenyataan ini bisa kita lihat, salah satunya melalui budaya populer masyarakat dalam memperlakukan alam, khususnya dalam menunjang kebutuhan hobi. Pasca dieksploitasi dan diangkatnya "keindahan" alam melalui beberapa filem layar lebar misalnya, kontan kegiatan alam 155
bebas khususnya pada gunung dan hutan-hutan meningkat tajam. Hal ini terlihat dari minat kunjungan terhadap Taman Nasional dan gunung-gunung dengan status lainnya meningkat tajam, dan dalam konteks wacana "pencinta alam", masyarakat melihat dan menilai setiap kegiatan tersebut sebagai kegiatan pencinta alam. Dengan demikian, definisi "pencinta alam" telah mengalami penyempitan makna, dan bahkan cenderung mengalami peyorasi, terutama ketika pencemaran yang terjadi di gunung dan hutan dalam konteks tertentu diidentikasi sebagai biang dari kegiatan para "pencinta alam".23 Genealogi: Ekspedisi dan Penaklukan, Kerusakan Alam dan Lahirnya Konsep Pencinta Alam Implikasi Geneologi merupakan terminologi yang digunakan Michel Foucault dalam membongkar asal-usul wacana, konsep ini juga yang digunakan Edward Said dalam "orientalisme" untuk membongkar asal-usul kolonialisme. Dalam konteks kebudayaan lama Nusantara, sama sekali tidak dikenal istilah "pencinta alam" secara formal. Masyarakat Sunda misalnya, bagi mereka yang menjaga hutan, gunung dan totalitas alam yang kita sebut sebagai ekspresi mencintai alam, sama sekali tidak diberi predikat khusus. Kenapa? Karena bagi masyarakat Sunda lama, menjaga alam bukan-lah sebuah 23 Sebut saja misalnya kasus Leuweung Tengah di Ranca Upas, di mana dominasi penggunaan dilakukan oleh pendidikan dasar pencinta alam yang kondisinya hari ini tercemar oleh sampah organic dan non-organik. 156
predikat khusus yang secara spesial ditugaskan pada bagian konteks penamaan untuk tertentu. Apalagi dalam menunjukkan kegiatan seseorang yang keluar masuk hutan, turun dan naik gunung. Sebagai contoh Bujangga Manik, dalam naskah yang ditulis di akhir abad ke XIV ini, disebutkan bahwa dalam perjalanan-nya sepanjang Pakuan (Bogor) menuju Bali, beliau dicatat mendaki hampir seluruh gunung yang dilewati sepanjang perjalanannya. Bujangga Manik tidak serta merta disebut sebagai "pencinta alam", apalagi "backpacker". Sebutan bagi masyarakat pada masa lampau terkait apa yang dilakukan Bujangga Manik adalah "sang peziarah".24 Dalam hal ini gunung dan hutan tidak diperlakukan sebagai hal yang dapat dieksploitasi, bahkan untuk sekadar dieksplorasi dalam arti bertualang. Catatan lama lainnya menyebutkan cerita tentang Junghuhn, seorang alpinis, dan ahli botani zoologi termasyur di zamannya. Sebagaimana alpinis pada umumnya, mendatangi gunung-gunung adalah hal yang akrab dilakukan, terutama mendatangi gunung yang dianggap belum dikunjungi manusia, khususnya manusia Eropa. Alih- alih menjadi pendaki pertama, Junghuhn dan para pendaki Eropa lainnya dikejutkan dengan temuan bekas-bekas kegiatan manusia di kawasan sekitar hutan Gede-Pangrango. Di sekitar kawah yang baru ditemuinya itu, mereka (jejak) berupa batu-batu yang menemukan patilasan dipercaya sebagai makam nenek moyang masyarakat. Maka sejak itu, Junghuhn menyakini bahwa berabad-abad sebelum kedatangannya ke Hindia-Belanda, dan menapakkan kaki di 24 J. Noorduyn & Ateew yang diterjemahkan Hawe Setiawan pada tahun 2009 dengan judul "Pesona Tiga Naskah Sunda". 157
puncak Gunung Gede-Pangrango, masyarakat asli wilayah Sunda telah lama berkunjung, mendaki gunung, berkegiatan, serta memperlakukan gunung secara khas sesuai dengan kultur masyarakat Timur.25 Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa manusia Sunda sejak lama sudah akrab dan tidak bisa dipisahkan dengan gunung, hutan, dan totalitas alam lainnya. Apakah cerita tersebut kemudian dapat dijadikan alasan bagi kita sehingga menyebut nenek moyang kita seorang pencinta alam? Jika saja pencinta alam yang dimaksud adalah pencinta alam formal sebagaimana definisi di atas, tentu saja tidak. Apalagi definisi pencinta alam yang hanya sekadar hobi naik gunung. Tetapi dalam konteks esensi "menjaga", masyarakat Sunda terbaik bagaimana lama sudah menunjukkan contoh memperlakukan alam. Karena itu, masyarakat Sunda lama memandang alam sebagai bagian dari ekologi, sejajar dengan manusia, tidak ada objektifikasi yang memisahkan manusia sebagai subjek, dan alam sebagai objek yang bisa dieksploitasi secara semena-mena. Hal ini sebagaimana pandangan antropologi struktural yang mempercayai konsep "manusia selaras dengan alam". Hal tersebut bertolak belakang dengan konsep berpikir Barat, yang memandang alam sebagai "the other", dan manusia sebagai pusat definisi segala bentuk materi di dunia. Dalam hal ini, antropologi struktural menyebutkan bahwa masyarakat khususnya paradigma 25 "Mendaki Gunung Dalam Sejarah Budaya Masyarakat Lama" (Pepep, 2016) 158
barat memiliki pandangan hidup menguasai alam".26 "bahwa manusia Maka, berbagai tempat yang dianggap belum terjamah, rimba belantara, akhirnya berusaha untuk didatangi dengan konsep "ekspedisi". Cara berpikir masyarakat Barat pada waktu itu adalah "menaklukkan", dalam hal ini alam sebagai objek yang bisa diekplorasi, bahkan dieksploitasi. Sebagai contoh kita bisa melihat bagaimana ekspedisi pertama pegunungan Alpin, hutan belantara masyarakat Timur, hingga manusia-nya itu sendiri, sehingga kemudian melahirkan konsep kolonialisme. Salah satu implikasi dari cara berpikir Barat seperti di atas pada akhirnya melahirkan cara berpikir "progresif", melahirkan teknologi, yang dalam konteks tertentu pada itu masa tersebut menyebabkan kerusakan pada alam sendiri. Konsekwensi dari kolonialisme adalah eksploitasi di segala perbudakan manusia, hingga pemanfaatan kekayaan alam secara membabi buta. Sebut saja contoh paling sederhana, bagaimana hutan dan gunung-gunung di Bandung bagian selatan dialihfungsikan menjadi perkebunan teh pada masa Hindia-Belanda, serta pegunungan Malabar yang dibabat habis untuk "radio Malabar" misalnya, dan masih banyak contoh lainnya. bidang, dari Dalam konteks genealogi subjek-objek, manusia- alam, barangkali sejak saat itu konsep "mencintai alam" lahir. Dalam hal ini yang dimaksud sejarah kelahiran bukan tentang sejarah formal awal munculnya "perkumpulan pencinta alam", melainkan wacana "mencintai alam". Fakta bahwa manusia Sunda (misalnya) sebelum kolonialisme 26 Kusnaka Adimiharja & Purnama Salura, dalam "Arsitektur dalam Bingkai Budaya" 159
memiliki konsep selaras dan menyatu dengan alam, sama sekali tidak mungkin melahirkan "cinta alam" yang terpisah. Cinta alam, dalam konteks biner dilahirkan karena adanya "perusak alam", sehingga semangat "pencinta alam" adalah semangat yang dilahirkan atas dasar keprihatinan terhadap kerusakan alam yang ada. Kecuali para pencinta alam memang sepakat bahwa sejarah wacana kelahiran "pencinta alam" muncul dari semangat bertualang, menaklukkan, dan memisah tajam jarak subjek-objek antara manusia yang eksploitatif dan alam sebagai objek yang dieksploitasi. Pencinta Alam: Di Antara Kerusakan Alam Mutakhir kenyataan Indonesia merupakan Negara tersebut luasan lurus berbanding kepulauan/daratan Indonesia yang lebih kecil dibanding lautan. Dalam konteks kerusakan, entah harus dari sisi dan sumber mana lagi data harus mulai kita sebutkan. Kebingungan tersebut bukan karena sulit memilih lokasi ini alam yang rusak, menunjukkan, bahwa kerusakan alam di Indonesia dan pulau Jawa khususnya terjadi di hampir semua lini. kepulauan, dengan fakta tetapi karena kenyataan hari Pencinta alam yang dalam perkembangannya dikenal sebagai pelopor jiwa petualang, secara disadari maupun tidak memiliki konsekwensi, baik yang sifatnya positif mau pun negatif. Salah satu sifat positif adalah dalam konteks ilmu pengetahuan di mana kegiatan yang sifatnya pelopor, pioneer mampu menyuguhkan pengetahuan baru. Namun dalam banyak hal, kegiatan alam bebas yang diidentikasi 160
sebagai yang dipelopori oleh kegiatan "pencinta alam" juga menyebabkan dampak negatif. Sebagai contoh, barangkali tidak asing ketika kita suguhkan nama-nama seperti Pulau Sempu, Tegal Panjang, Tegal Alun, Gunung Tilu, dan terakhir Ciharus di komplek pegunungan Rakutak. Disadari atau pun tidak, penggiat yang identik dengan pencinta alam merupakan sosok pertama jalur tersebut, meramaikannya sebagai yang membuka tempat tujuan camping atau sekadar lintas alam. Kemudian secara khusus dalam kasus Ciharus, setelah pendaki gunung yang identik dengan pencinta alam, selanjutnya masuk pengunjung yang ramai tanpa pemisahan identitas pencinta alam dan non-pencinta alam, dan kemudian masuk pula kegiatan offroad dalam bentuk motor trail. Setelah itu, tidak bisa kerusakan dibendung. lainnya yang lebih masif pun Padahal, semua nama yang disebutkan di atas adalah kawasan dengan status tertinggi dalam leveling kawasan konservasi. Nama status tersebut adalah cagar alam, atau masyarakat adat lebih mengenalnya sebagai kawasan "larang". Kini kerusakan tidak hanya ditimbulkan akibat kunjungan saja, tetapi perburuan hingga deforestasi berupa penyalahgunaan kawasan untuk kepentingan ekonomi. Sederhananya kegiatan merusak dari yang sifatnya rekreasi hingga kepentingan hidup berbaur jadi satu. Fakta bahwa hari ini hampir seluruh kawasan hutan dan gunung-gunung, berada dalam kondisi yang rusak tidak memberikan pilihan banyak kepada kita, kecuali bertindak untuk menceganya berjalan semakin parah. Fakta menunjukkan bahwa kegiatan kunjungan pada kawasan dengan status cagar alam, ternyata memiliki 161
implikasi pada kemungkinan kerusakan lainnya yang lebih masif. Mengetahui kenyataan tersebut bisa-kah kita yang memiliki identitas pencinta alam untuk berhenti mengunjugi kawasan cagar alam? Untuk itu, dalam upaya untuk menghentikan kerusakan yang terus terjadi, maka diangkatlah kampanye dengan dan #savecagaralam. Argumentasi kampanye yang menggunakan status agar alam dihentikannya kegiatan yang merusak ternyata berjalan dengan efektif. Satu tahun setelah kampanye, kawasan hutan Ciharus terhenti dari kegiatan offroad, dan di saat yang sama beberapa masyarakat lokal justru menjadi bagian dalam proses reforestasi. tajuk #sadarkawasan #saveciharus kawasan cagar sebagai alasan Namun fakta tersebut berbanding terbalik dengan identitas pencinta alam di mereka yang menggunakan pundaknya. Dalam perjalanan kampanye, tim kampanye disibukkan untuk menghadapi "perlawanan", resistensi dari para penggiat, khususnya yang menggunakan identitas pencinta alam sebagai serangan balik kampanye. Dalam batas tertentu, sebetulnya tidak menjadi bagian dari kampanye merupakan hak setiap orang, tetapi ketika memilih untuk menjadi bagian dari penyebab kerusakan hutan dan di situ identitas pencinta alam digunakan, maka secara sederhana dalam konteks pemikiran relasi "cinta alam" dan usaha pencegahaan kerusakan alam, kenyataan tersebut sulit untuk diterima. justru ini, pertanyaan kemudian muncul: "semangat pencinta alam yang mana yang dijadikan argumentasi, yang sehingga menimbulkan kerusakan bisa dibenarkan?" Pada titik kegiatan eksploratif 162
Pada titik ini pula, penting untuk kita renungkan kembali wacana "pencinta alam". Terutama dalam konteks konstruksi wacana dan paradigma yang berkembang dalam dunia kepencintaalaman. Jangan-jangan, semangat pencinta alam sudah begitu jauh dari esensi awal lahirnya pencinta alam, terutama dalam konteks masa kini di mana kegiatan alam bebas sudah inklusif dilakukan oleh hampir setiap lini masyarakat. Mendefinisikan Ulang Makna Pencinta Alam: Ketika Identitas Pencinta Alam Digunakan Sebagai Bagian dari Perusakan Alam dan Pelanggaran Aturan Kawasan Mendefinisikan ulang, dalam konteks istilah populer dikenal dengan terminologi "reinterpretasi". Sementara itu dalam konteks wacana, ilmu humaniora pada umumnya, dan khususnya dalam paradigma berpikir postmodern, mendefinisikan ulang dikenal juga sebagai metode "dekonstruksi".27 filsafat, dan Tradisi mendefinisikan ulang, dalam perjalanan filsafat, sosio-antoropologi telah berjalan lama, bahkan menyentuh hal-hal yang sifatnya tabu. Sebagai contoh, konsep "manusia" pada awalnya didefinisikan sebagai pusat dari setiap elemen kehidupan, wacana manusia dalam konteks ini dirasa begitu antroposentis sehingga melahirkan sikap bahwa hal lain di luar dirinya adalah objek yang bisa kemudian dieksploitasi. Sehingga definisi "manusia" 27 Lihat misalnya konsepsi "posmodernisme" yang ditulis Bambang Sugiharto dalam buku berjudul "Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat". 163
didefinisikan ulang dengan menempatkan manusia sebagai bagian dari ekologi, wacana ini diangkat untuk menanamkan kesadaran pada diri manusia bahwa kita tidak bisa dipisahkan dengan totalitas kehidupan lain. itu, contoh juga mengalami Selain reinterpretasi adalah "gender". Pada awal konsep kemunculannya, konsep gender hanya diartikan sebagai laki-laki dan perempuan secara seks/jenis perbedaan kelamin, sosial namun mendefinisikan ulang konsep gender dari hanya sekadar seks menjadi konteks sosio-antropologis.28 lain yang kemudian para pemikir Dan contoh terakhir yang paling tabu barangkali adalah apa yang dilakukan oleh Nietzsche, di mana dalam pemikirannya yang paling mencolok Nietzche menyatakan bahwa "tuhan telah mati". Tuhan telah mati dalam konteks ini adalah Nietzsche berusaha mendefinisikan ulang konsep "tuhan" dalam konteks zaman tersebut, terutama mengenai etika masyarakat pada waktu itu. Dengan mematikan tuhan, maka wacana yang diangkat Nietzsche adalah wacana kebebasan manusia dari doktrin-doktrin agama.29 Meski pun analog dengan beberapa contoh di atas, dalam konteks wacana pencinta alam ini reinterpertasi makna "pencinta alam" tidaklah serumit pendekatan filsafat secara epistemologis. Reinterpretasi dalam konteks ini lebih 28 Dalam konteks ilmuan sosial Indonesia, kita bisa membaca tulisan Mansour Fakih dalam "Reinterpretasi Gender" (1996). 29 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, seksi 125. Secara sederhana bisa dibaca versi bahasa lama Wikipedia, sementara untuk pendalaman bisa membaca Marcel Neusch: "Friedrich Netzsche (1844-1900); Lawan Tangguh Kristiani" dalam Damanhuri Fattah (ed.) 2004, 10 Filsuf Pemberontak Tuhan. Indonesia dari 164
bersifat praktis dalam proses pewacanaan kampanye penghentian kerusakan di dalam kawasan cagar alam. Mendefinisikan ulang juga tidak bersifat formalistik, sebab faktanya definisi formalistik tidak dapat menjawab persoalan alam hari ini. Selain itu mendefinisikan ulang "pencinta alam" dalam konteks leksikal bahasa tentu saja bukan personal dalam tulisan ini, sebab hanya balai bahasa yang memiliki otoritas tersebut. Di saat yang sama, mendefinisikan ulang makna "pencinta alam" juga bukanlah kerja semacam kongres tandingan yang berusaha merevisi makna formal hasil sebuah kongres kelompok pencinta alam tertentu misalnya. Mendefinisikan ulang "pencinta alam" dalam konteks wacana adalah mencari relasi logis antara definisi dan kenyataan di lapangan, dengan demikian sifat reinterpretasi semacam ini lebih plural dan bisa menyentuh setiap sumber wacana, baik dari wacana bahasa, maupun wacana definisi khusus hasil kongres tertentu. Tetapi sekali lagi, tetap dalam konteks wacana di luar kegiatan formalistik. Mendefinisikan ulang makna pencinta alam dengan melihat persoalan hari ini adalah usaha untuk merevisi pemikiran bahwa "alam adalah objek bagi para pencinta alam". Pertimbangan tersebut diangkat berdasarkan fakta di lapangan -ketika kampanye #sadarkawasan dilaksanakan - di mana salah satu subjek yang menjadi bagian kerusakan alam adalah mereka yang menggunakan identitas pencinta alam. Sementara itu mereka berargumentasi dalam 'melawan' kampanye penghentian kerusakan di cagar alam tersebut, dengan menyatakan bahwa "alam diciptakan tuhan untuk dinikmati". 165
kampanye #sadarkawasan, ketika kerusakan alam terus terjadi, dan argumentasi berhenti mengunjungi cagar alam dapat menghentikan kerusakan alam, bukan-kah itu begitu mudah bagi kita, kalian, dan mereka yang menyebut dirinya pencinta alam, mudah bukan? Padahal, dalam pandangan 166
PUSTAKA Abdurrahman, M. (2007). Eko-Terorisme: Membangun Paradigma Fikih Lingkungan . Bandung : Yayasan Islam Baiturrahman . Ateew, J. N. (2009). Pesona Tiga Naskah Sunda. Jakarta: Pustaka Jaya. Danadibrata, R. (2009). Kamus Basa Sunda. Bandung: Kiblat. Iskandar, J. (2012). Ekologi Perladangan Orang Baduy: Secara Pengelolaan Berbasis Berkelanjutan . Bandung : Alumni . Hutan Adat KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemendikbud. Diakses dari Keraf, A. S. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Kompas. PDF KLHK. (2013). Wisata Alam di Kawasan Konservasi. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mangunjaya, F. M. (2005). Konservasi Alam dalam Islam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Pepep. (2016). Mendaki Gunung dalam Sejarah Budaya Masyarakat Lama . Rmol. Pepep. (2018). Manusia dan Gunung: Teologi, Bandung, Ekologi. Yogyakarta: Djeladjah. 167
Perhutani. (2016). Wilayah Perhutani. Perum Perhutani. Diakses dari Rigg, J. (1862). A Dictionary of The Sunda Language of Java: Kamus Sunda-Inggris. Batavia. Rindawan, I. K. (2017, Maret ). Peranan Awig-Awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali. Jurnal Kajian FKIP Universitas Pendidikan Widya Accarya Dwijendra. Rosidi, A. (2000). Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya . Bandung : Pustaka Jaya. Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Jurnal Filsafat. Diakses dari Kajian Filsafati. sebuah%20Kajian%20Filsafat.pdf Sobirin. (2008). Kearifan Budaya dan Lingkungan Kota . DPKLTS . Suhartini. (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan: Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA. Yogyakarta: Uiversitas Negeri Yogyakarta. dari 09%20Kearifan%20Lokal.pdf Diakses 168
Suroto. (2019). Ini Penyebab Lain Banjir Bandang di Sentani Jayapura, Selain Curah Hujan Tinggi. detikcom. Diakses dari jayapura-selain-curah-hujan 169
PARA PENDUKUNG PROSES PENYUSUNAN BUKU 170
APRESIASI PERORANGAN, ORGANISASI, AKUN-AKUN SOSIAL MEDIA, SERTA KOMUNITAS YANG MENDUKUNG KELESTARIAN CAGAR ALAM, KHUSUSNYA DALAM KAMPANYE CABUT SK-25 #CAGARALAMHARGAMATI. BUAT KAWAN Walhi Jabar, YLBHI, Nusalayaran, Gunung Institut, Profauna, FKPA kab Bandung, B-PAS, Bale Rancage, Rima Sarwa, Satwa Liar, Budi Cilok, Sabuki Minor, Komunitas Saung Awi, Komunitas Saung Bolang, FK3I JABAR, LPPMD UNPAD, Sekanji Bekasi, Gerpanesia Bandung, Mapalaska Karawang, Napala Komunitas Leuweung Sunda, Geber Sangu (gerakan bersih sampah gunung Bandung) INKARA, Komunitas Ruang Hidup, Sapala 67 Tasikmalaya, KPGIR Parahyangan, MTMA Bandung, MTMA West Java, KPG Reg-Garut, KAI Independent, Ucar Jabar, LUHLAH Adventure, Komunitas Laras, Perpusjal KBB, Suku Badot, Pondok Anak Ceria, Kita Cendana, Pengurus Gunung Bentang Padalarang, Warlock 40791, Team Stress Adventure Bekasi, Pandawa Bekasi, WANAPALA, Kopai JGB, Satubumikita, PD-IPM kab Bandung, Bandung, Wirapala, Hammocker Jawa Barat, Kala Lara, Sanyawana, Kabut Rimba, Nalatula, Pendaki Koboi Indonesia, Bobotoh Pencinta Alam (Bopala), KPGB, Dulur Garut, RIR Outdoor, Batas Sajak, GVN, Hammocker Bekasi, Impala SMAN 7 Tambun, Jejak Kecil Bekasi, Pekayon Adventure Bekasi, Kamppala Bekasi, Team Stress Adventure Bekasi, LPG Reg Indik-Indik Adventure Depok, Bekasi, Kpgir Bekasi, Kompensasi Bekasi, Trabas Bekasi, Tapak Kaki Muara Gembong, Persapalas, #PI Jakarta Raya, Gerhana Garut, Bandung Luak Lieuk, Papela Ciparay, Stam Bandung, Barusan Purwakarta, IPMAKAB Bandung, 171
Rekreasi Alam Teruka, Ferpanesia Tegal - Jawa Tengah, Stupa, PPRPG Tusbapala, Yosbray Sadulur Cianjur, Pendaki Muda Kalbar, WD Big Family, Komunitas Ulin Jarambah, Pendaki Temanggung, #PI Depok, Pendaki Wabis Bekasi, Aksi 1000 Buku, Salam Sahabat Alam, Roymen Adventure, Komunitas Pendaki Gunung, Baraya Ulin, Pentolan, Wongkoplak, Indonesia Mountaineering, #PI Bekasi Raya, KPG SGP Bandung Raya, Pustaka Buana Kamojang, Relawan Lingkungan Hidup Bandung, Dipalokapala, Generasi Muda Majalaya (GMM) kab Bandung, Riksa Bumi, KTPL, Sahabat Alam Indonesia Malang, Mapala Unila, KPG Kopagali, KPA Cakra Masurai, Himpala Unrika, Mapala Hang Tuah, Mapala Hiawata, Hammockers Sumatera Barat, KPA Forester, Kedai Lentera, PKD Mapala Sumatera Utara, Sarang Gagak, KPA Project, Mapala Alaska, MPA Garis Milang, Backpacker Karawang, Jejak Balada, Mapala Siginjay, Mapala Wanapalhi, Mapala UIN Suska, Mapala Gema Persada, #PI Palembang, KPA K9, Theater Rumah Mata, Literasi Coffee, Mapala FKIP Unsyiah, Forpa Pagaralam, Jejak Kaum Kusam, H2O Tactical Outdoor, Delegasi Komunitas Bekasi, KPG Regional Depok, KPG Regional Bogor, KPGIR Depok, #PI Depok, Komunitas Kali Ciliwung Depok, akun-akun media sosial dan komunitas serta perorangan yang tidak sempat tercatat tetapi ikut serta dalam menyuarakan kelestarian cagar alam, khususnya melalui menolakan penurunan status kawasan cagar alam serta mendukung dicabutnya SK 25. Hormat juga disampaikan pada tim SK-19 yang bekerja dalam rangka mengkaji-ulang SK-25 CAGAR ALAM HARGA MATI 172
173