KETUAMAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DJ-PENGADILAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta kebutuhan agar sesuai dengan standar pelayanan informasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mempertimbangkan asas efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; Mengingat 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
2- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 11 atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Un dang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan In formasi Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN. KESATU Memberlakukan Pedoman Pelayanan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan ini. dari keputusan KEDUA Memberlakukan layanan informasi di Pengadilan diselenggarakan secara elektronik melalui media Layanan Informasi dan Dokumentasi secara elektronik (e-LID) ataupun dapat diberikan secara langsung melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan. KETIGA Putusan/ penetapan pengadilan beserta turunannya yang diperoleh sebagai informasi
KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH 3- publik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum dan/ atau permohonan eksekusi. a. Pemberian penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan di luar ketentuan keputusan ini, berupa namun tidak terbatas menyampaikan kepada media tentang isu yang menjadi perhatian publik, dilaksanakan oleh hakim agung/ hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung/ pengadilan se bagai juru bicara. b. Pelaksana layanan informasi publik di pengadilan harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh juru bicara pengadilan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab , dan kewenangannya. c . Penunjukan, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Juru bicara pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman teknis . Layanan informasi publik di pengadilan pajak berpedoman pada keputusan ini yang disesuaikan dengan organisasi pengadilan pajak. Pelaksana layanan informasi publik yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan pedoman ini dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Segala biaya layanan informasi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing masing satuan kerja.
4- KEDELAPAN Pada saat keputusan ini mulai berlaku: 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; dan 2. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA NY /SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi . KESEMBILAN Keputusan 1m mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Agustus 2022 AGUNG ESIA, SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Pa:-a W akil Ketua Mahkamah Agung RI 2. Pa:-a Ketua Kamar Mahkamah Agung RI 3. Panitera Mahkamah Agung RI 4. Sekretaris Mahkamah Agung RI 5. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Ag:..ing RI 6. Para Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung RI 6. Para Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung RI 7. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia 8. Para Ketua/Kepala Indonesia. 8. Para Ketua/Kepala Indonesia.
I. 5- LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TANGGAL : 30 Agustus 2022 2-144/KMA/SK/VIII/2022 PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DEFINISI 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibacc. yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai cengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi Elektronik ada lah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic maiQ, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditamp ilk an, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID ada lah pejabat yang bertanggung jawab di bidang koordinasi peny1mpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik.
6- 5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, dis :.mpan, dikelola, dikirim, dan/ a tau diterima dan dikoordinasikan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 6. Layanan Informasi dan Dokumentasi secara Elektronik (e-LID) adalah sistem layanan informasi publik secara elektroni~ yang disediakan oleh Mahkamah Agung. 7. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan pengadilan :ingkat pertama dan tingkat banding dalam empat lingkungan badan peradilan, termasuk pengadilan pajak. 8. Pemohon Informasi Publik adalah orang dan/ atau badan hukum yang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan inform asi ke pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, ata u badan publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 10. Data Pribadi ada lah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat , dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 11. Penyandang Disabilitas ada lah setiap orang ya ng mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpar:isipasi secara penuh dan efekt if berdasarkan kesamaan hak. 12. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi -pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berint eraksi. 14. Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar badan pub li~ guna kelancaran penyelenggaraan pemerin tahan dan pelayanan publik.
II. 7- 15. Daftar Inform asi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh lnformasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pengadilan, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. 16. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi. 17. Meja Informasi adalah layanan informasi publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan. 18. Hari adalah hari kerja. HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI A. Hak Pemohon Informasi 1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan lnformasi Publik melalui permohonan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. 3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan terse but. 4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan
III. 8- perundang-undangan apabila dalam memperoleh Inbrmasi Publik mendapat hambatan atau kegaga lan. B. Kewajiban Pengguna Inform asi Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN A. Hak Pengadilan Pengadilan berhak. 1. Menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 3 . Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektron ik yang dimin ta dalam hal telah tersedia dalam sis tern inform asi pengadilan. B. Kewajiban Pengadilan 1. Pengadilan berkewajiban: a . mengikuti standar pelayanan, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini; b. menetapkan dan memutakhirkan DIP; c. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik; d. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan e . melakukan monitoring, eva lu asi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Inform asi Publik. 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan dengan memperhatikan: a. perlindungan Data Pribadi yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan; 1
IV. 9- b. pengaburan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini; dan c. pemenuhan aksesibi litas bagi Penyandang Disabilitas . KATEGORI INFORMASI A. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari: 1. Informasi yang waj ib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. B . Informas i Pub lik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan wajib memenuhi ka idah lnteroperabilitas Data. C. Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan dalam bentuk dokumen cetak atas permintaan Pemohon Informasi. D. Informasi yang t idak dapat diberikan terdiri atas: 1. Informasi yang dapat membahayakan negara; 2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 3 . Informasi yang berkaitan dengan hak dan/ atau Data Pribadi; 4. Informasi yang berkaitan dengan rahasiajabatan; 5 . Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/ atau 6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan pe:-aturan perundang-undangan dan/ atau pedoman ini. E. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan 1. Informasi Profil dan Pela yanan Das a r Pengadilan. a. Profil Pengadilan meliputi: 1) tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan; 2) struktur organisasi Pengadilan;
2. 10- 3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el Pengadilan; 4) profil singkat pimpinan Pengadilan; 5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; 6) daftar nama pejabat dan hakim di Per:gadilan; dan 7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK. b. Prosedur beracara untuk setiap Jems i:erkara yang menjadi kewenangan Pengadilan. c . Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. d. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat a. Hak para pihak yang berhubungan dengar: peradilan, antara la in hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan. b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik. c. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan. d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informas :. e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi. f. Biaya perolehan salinan in formasi: 1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma -cuma; dan
3. 11- 2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan a. Ringkasan Informasi ten tang program da__~/ atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadi lan yang paling kurang terdiri atas: 1) nama program dan keg iatan; 2) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi; 3) target dan/ atau capaian program dan kegia:an; 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan 5) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang set id aknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran ~amnya seperti rinc ian DIPA, rencana kerja anggaran, proposa l, dan sebagainya . b. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja I:istansi Pemerintah (LAKIP). c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaucit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas : 1) rencana dan laporan realisasi anggaran; dan 2) neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. d. Ringkasan daftar aset dan inventaris. e. lnformasi tentang pengumuman pengadaan bara:ig dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .
F. 12- 4. Informasi Lapor a n Akses Informasi Ringkasan laporan akses informasi yang palin g kurang t er diri atas: a. jumlah permohonan Infor mas i yang diterima; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi; c. jumlah permohonan informasi yang dikabulka:i baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Inf:::>rmasi yang ditolak; dan d. alasan penolakan permohonan Informasi. 5. Informasi Lain Informasi tentang prosedur peringatan dini dan pr:Jsedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilar:. Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah Agung selain informasi yang disebutkan pada huruf E sebagai berikut: 1. Informasi tentang penerima an calon aparatur sipil negara, calon h a kim, hakim ad ho c, jaba tan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan/atau kebutuhan formasi hakim agung, yang paling kurang berisi: a. informasi penerimaan; b. tata cara pendaftaran; c. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi ya n g dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya; d. tahapan dan waktu proses rekrutmen; e. komponen dan standar nilai kelulusan; dan f. daftar calon yang te lah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar ya n g diterima . 2. kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua
G. H. 13- Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya yang telah diterbitkan; 3. daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang sedang dalam proses pembentukan; 4. yurisprudensi Mahkamah Agung; 5. putusan Mahkamah Agung; 6. laporan tahunan Mahkamah Agung; dan 7 . rencana strategis Mahkamah Agung. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi yang rr:engganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada: 1. Informasi rencana pemeliharaan dan/ atau gangguan sarana dan. prasarana utilitas publik; 2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan 3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis Informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa Informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. 1. Umum a. Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori lnformasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam bagian IV.E, IV.F, dan IV.G . b. Informasi lain yang: 1) tidak termasuk kategori lnformasi yang dikecualikan (bagian IV.I), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X; 2) telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan Komisi Informasi dan/ atau putusan pengadilan
2. 14- yang telah berkekuatan hukum tetap. c. Pemohon informasi yang merupakan calon hak:m dan calon aparatur sipi l negara dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian pada tahapan ya ng dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. d. DIP yang paling kurang memuat: 1) nomor; 2) ringkasan isi Informasi; 3) pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai Informasi; 4) penanggungjawab pembuatan atau pen~rbitan Inform asi; 5) waktu dan tempat pembuatan Informasi; 6) bentuk In formasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan 7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. e. Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh memuat Informasi yang dikecualikan. f. Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. lnformasi tentang Perkara a . Informasi dalam register perkara. b. Data statistik perkara, antara lain; jumlah da:1 jenis perkara. c. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara. d. Laporan penggunaan biaya perkara. e . Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undan ga n. f. Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadila :i tidak dapat diberikan apab ila sudah tersedia dalam SIP.
3. 4. 15- Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya. b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik). c . Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan. d. Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim a tau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman d isiplin , jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan. b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang te lah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/ a tau berdampak pen ting bagi publik, antara lain: 1) dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terb itn ya Peraturan Mahkamah Agung; 2) masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
5. 16- 3) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas; 4) rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan 5) tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. c . Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. d. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan . e. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan. f. lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan a . Pedoman pengelolaan orgamsas 1, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan. b. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan. c. Profil hakim dan aparatur Pengadilan yang meliputi: 1) nama; 2) riwayat pekerjaan; 3) pos1s1; 4) riwayat pendidikan; dan 5) penghargaan yang diterima. d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur Pengadilan . e. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
I. 17- f. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar:. pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia. h . Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja. Informasi yang Dikecualikan 1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagia:1 IV.F, dan bagian IV.G yang menurut PPID atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap seb2.gai: a . Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Informasi yang apabi la dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informa si yang apabi la dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Informasi yang apabila dibuka dan diberik an kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan a lam Ind onesia; e. Informasi yang apab ila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Inform asi Publik dapat merugikan ketE..hanan ekonomi nasional; f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepent in gan hubungan luar negeri;
2. 18- g. Informasi yang apabila cliberikan kepacla Pe:nohon Informasi Publik clapat mengungkapkan isi akta otentik yang bers ifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi yang apabila cliberikan kepacla Pe:nohon Informasi Publik clapat mengungkap rahasia pribacli; 1. Memorandum atau surat antara Pengaclilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya clirahasiakan yang apabila clibuka clapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; clan J. Informasi yang ticlak boleh diungkapkan berclasarkan undang-undang sesuai dengan pennc1an dan penjelasan sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 17 dan Pasa l 18 Unclang-Unclang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaa n Informasi Publik. Informasi yang dikecua likan di Pengadilan adalah: a. Informasi dalam proses musyawara h hakim, termasuk advisblaad; b. identitas lengkap hak im dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi; C. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau eva luasi kinerja incliviclu hakim atau aparatur Pengaclilan; d. identitas pe lapor yang meminta identtasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pe langgaran hakim clan aparatur Pengadilan; e. iclentitas hakim clan aparatur Pengaclilan yang di laporkan yang be lum diketahui pub lik; f. catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengaclilan; g. Informasi yang dapat mengungkap iclentitas pihak tertentu da lam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud clalam bagian VIII huruf B Pecloman ini; dan
V. 19- h. berita acara sidang dan alat bukti. 3. Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan se bagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di lin gkungan Mahkamah Agung. 4. Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu salina n lnformasi tidak dapat dijadikan a lasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi tersebut. 5. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat diakses setiap Orang. 6. Jangka waktu pengecualian Informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya. 8. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian. PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI A. Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi d i Pengadilan terdiri dari: 1. Dewan Pertimbangan; 2 . Atasan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (Atasan PP ID) ; 3. PPID; 4. PPID Pelaksana; 5. Petugas Layanan lnformasi.
B. C. D. 20- Struktu::- pelaksana pelayanan Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf A termuat pada Lampiran XVI. Pelaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pelaksana pelayanan lnformasi dilakukan oleh pejabat sebagai berikut. 1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan Panitera. 2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris. 3. PPID dijabat oleh panitera muda hukum ya ng melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi. 4. PPID Pelaksana dijabat oleh para panitera muda dan para kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian. 5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID. Pelaksana pada Mahkamah Agung Pelaksana pelayanan informasi dilakukan oleh pejabat sebagai berikut. 1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur J enderal Badan Peradilan Agama, Direktur J enderal Bad an Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan Pengawasan. 2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Agung. 3. PPID dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. 4. PPID Pelaksana dijabat oleh: a . Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
21- c. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradi lan Agama Mahkamah Agung; d. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata U saha Negara Mahkamah Agung; e. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan H ukum dan Peradilan Mahkamah Agung; f. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agur:g; g. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; h. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; 1. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; J. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; k. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; 1. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; m. Panitera Muda Perkara Pidana Kepaniteraan Mahkamah Agung; n. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung; o. Panitera Muda Perkara Perdata Kepan:teraan Mahkamah Agung; p. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepan :.teraan Mahkamah Agung; q. Panitera Muda Perkara Agama Kep a niteraan Mahkamah Agung; r. Panitera Muda Perkara Militer Kepaniteraan Ma:ikamah Agung;dan
E. F. 22- s. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Kepaniteraan Mahkamah Agung. 5 . Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan 1. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar. 2. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/ satuan kerjanya. 3 . Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan. 4. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengUJ1an tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan. 5. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi. 6 . Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID /PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan PPID 1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumen tasi secara ef ektif dan efisien berbasis teknologi informasi di unit/ satuan kerjanya. 2 . Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi. 3. Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi.
23- 4. Menyediakan sarana dan prasarana la yanan infc.rmasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/ satuan kerjanya serta situs resm i. 5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berb2.yar. 6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala :JIP di unit/ satuan kerjanya. 7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan. 8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e- LID di unit/ satuan kerjanya. 9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi di unit/ satuan kerjanya. 10. Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penye~esaian sengketa di Komisi Inform asi dan pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya. 11. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikar:. oleh Dewan Pertimbangan. 12. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa: a. pengumuman informasi; b. pengelolaan permohonan Inform as i; c. pengelolaan keberatan atas Informasi; d. penanganan sengketa lnformasi Publik oleh Atasan PPID; e. penetapan dan pemutakhiran DIP; f. pengujian tentang konsekuensi; g. pendokumentasian Inform asi Publik; dan h. pendokumentas ian Informa si yang dikecualikan. 13. Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung menyusun SOP se bagaimana dimaksud pada angka 12
24- me::-igikuti standar yang diberlakukan di lingkungan Mahkamah Agung. G. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID 1. Me::-ietapkan kebijakan layanan Informasi Publik. 2. Me::-igkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi. a. lnformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi. 3. Mengkoordinasikan pendataan lnformasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu penyimpanan Informasi Publik. 4. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya . 5. Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses ole:i publik dengan Petugas Layanan Informasi. 6. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik. 7. Mernin ta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/ a tau Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik. 8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
25- 9 . Menyertakan a lasan tertulis pengecualian Informa si secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak. 10. Mengkoordinasikan penghitaman a tau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya ~epada Petugas Layanan Informasi. 11. Mengembangkan kapas it as pengelola layanan lnformasi da~am rangka memberikan layanan secara prima (service excellent ). 12 . Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedu::- yang berlaku. 13. Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan lnformasi Publik yang efektif dan efisien . 14. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikar: oleh Dewan Pertimbangan. 15. Menetapkan laporan layanan Informasi Publik. 16. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya . H. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana 1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tug2.s, dan kewenangannya. 2. Mendokumentasikan seluruh lnformasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang me lip uti: a . Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi. 3. Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali da lam 1 (satu) tahun.
I. 26- 4. Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya. 5. Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang Uridang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan. 6. Membantu PPID menyusun alasan tertu lis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permc-honan Informasi ditolak. 7. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi. 8. Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Inbrmasi Publik. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Petugas Layanan Informasi 1. Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada Pemohon Informasi. 2. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik. 3. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual rr:aupun elektronik. 4. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana 5. Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melE.kukan pendokumen tasian se bagaimana d imaksud pada angka 3 secara elektronik. .
VI. 27- PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI A. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/ a tau mendapatkan salinan Informasi Publik. B. Mahkamah Agung wajib menyusun, menetapkan, dan menyebarluaskan standar layanan yang terdiri dari: 1. standar pengumuman; 2. standar permintaan Info rmasi Publik; 3. standar pengajuan keberatan; 4. standar penetapan dan pemutakhiran DIP; 5. standar pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi dikecualikan; 6. standar pengujian konsekuensi; dan 7. maklumat pelayanan. C. Pengadilan mengumumkan Informasi yang harus diumumkan secara berkala menggunakan e-LID, situs web Pengadilan, media sosial PPID dan/ atau Pengadilan, dan media lain yang mudah dilihat masyarakat di gedung Pengadilan. D. Pengumuman Informasi juga dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia. E . Pengumuman dan penyebarluasan Info rmasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/ a tau braile. F. Situs Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. G. Situs satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggung jawab pimpinan satuan kerja masing mas1ng. H. PPID memperbarui Informasi yang harus diumumkan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan seka li, kecuali untuk Informasi sebagai berikut:
28- 1. putusan dan penetapan Pengadilan diumumkan pada hari yang sama dengan putusan dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; 2. Peraturan Mahkamah Agung diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diundangkan dan Surat Edaran Mahkamah Agung serta Keputusan Ketua Mahkamah yang bersifat kebijakan diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditandatangani; 3. laporan tahunan paling lambat 1 (satu) mmggu setelah diluncurkan secara terbuka; 4 . agenda sidang secara realtime pada Si stem Informasi Pengadilan (SIP); dan 5. rekrutmen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan rekrutmen. I. Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan mencantumkan nama PPID dan/ atau PPID Pelaksana serta alamat/ nomor telepon yang dapat dihubungi apab ila Pemohon/ pengguna Informasi membutuhkan informasi rinci dari pengumuman yang ada . J. Pengumpulan lnformasi yang termasuk dalam kategori yang harus diumumkan secara berkala dari satuan kerja terkait di Pengadilan dilaksanakan oleh PPID setiap tanggal 1 Desember, untuk diumumkan pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya dan 1 Juni untuk diumumkan pada tanggal 1 Juli tahun tersebut. K. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pendokumentasian Informasi Publik yang dikuasai. L. Pendokumentas ian Informasi Publik se lain sebagaimana dimaksud pada huruf K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di b idang kearsipan.
VII. 29- PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI A. Persyaratan Perorangan/Badan Hukum/Kelompok Orang Indones ia: 1. KTP/Suket 2. Akta pendirian badan hukum (untuk bad an hukum) 3. Surat kuasa khusus(kelompok orang) Pengadilan/petugas ,ayanan informas wajib: 1. Membantu pemonon mengajukan informasi Permohonan lnfOfmasi 2 . Menyediakan sarana dan prasarana layanan informas dengan dukungan teknologi informasi dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitls Perorangan/Badan Hukum Asing; 1. KTP/lzin nnggal Sementara 2. Paspor 3. Akta pendirian badan usaha penanaman modal a sing berbentuk perseroan 4. Dokumen pendukung kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan Gambar 1. Bagan Persyaratan Pengajuan Permohonan Informasi 1. Pemohon lnformasi waj ib melampirkan identit as pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa: a. Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dar i dinas kependudukan dan pencatatan sipil; b . Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau C. Pemohon In formasi kelompok orang/ organisasi kemasyarakatan harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuas a dan penerima kuasa. 2. Da lam hal permohonan Informasi diajukan oleh warganegara/badan hukum asing, harus m emenuhi syarat sebagai b er ikut:
30- a . warga negara asmg paling kurang melampirkan identitas diri atau izin tinggal sementara, paspor dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan; atau b. badan hukum asing paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan. 3. Petugas Informasi harus membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan. 4. Khusus Informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju apabi la tidak tersedia secara elektron ik dalam SIP. 5. Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibi lit as bagi Penyandang Disabilitas. 6. Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknolog i informasi.
B. 31- Prosedur Permintaan Informasi Publik Pemohon Menglsi Formullr Permohonan lnformasl Membantu PemoOOn lnformasi Penyandang Dlsabllltas yang Datang Langsung MenglslFormuftr lnformas l Pemohon Memperole h lnformasi Publik Petugas layancm lnfonnasi Mengisl Register lnforma!I dan Memberikan Salin an Permohonan kepada Pemohon Petugas Menyampaikan Pemberitahuan Ditolak (maks.1 0 hari Sejak Permohonan) Dokumen Elektr onik (tanp a biaya ) Petugas Layanan I nformasi Meneruskan Permohonan Kepada PPIO Pelaksana Petugas Menyampalkan Pemberitahuan Diterima (maks . 10 SPi::1k PPrmnhnn~n, Pemohon Memeriksa I nformas i ya re Dimohonkan PPID Pelaksana Memeriksa Kelengkapan Permohonan (3 harl sejak permohonan dicatat) PPID Melakukan Uji Konsekuensi dengan Memlnta Pertlmbangan dari Dewan Pertlmbangan Pemohon Memperoieh Sallnan lnformasi Publik , Bayar Bayar Dokumen Cetakyan g Digandakandengan Sarana Berbayar Gambar 2. Bagan Prosedur Permintaan Informasi 1. Permohonan Informasi Publik diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik. 2. Perno hon meng1s1 formulir permohonan Informasi dan Pengadilan memberikan salinannya kepada Pemohon , sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. 3. Permohonan Informasi secara nonelektronik dilakukan dengan cara: a. Pemohon datang langsung ke layanan meja informasi; atau b. Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID . 4 . Formulir permohonan lnformasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat: a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi; b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya; c. nomor induk kependudukan sesua1 kartu tanda p enduduk atau nomor surat keputusan pengesahan
32- badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. alamat; e. nomor telepon/pos-el; f. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; g. rincian Informasi yang dimin ta; h. tujuan penggunaan Informasi; 1. cara memperoleh Informasi; dan J. cara mengirimkan Informasi. 5. Petugas Layanan Informasi mengisi register permo.:1onan, se bagaimana tercan tum dalam Lam piran IV. 6. Daiam hal Pemohon Informasi datang langsung dan termasuk Penyandang Disabilitas, peng1s1an formulir permohonan Informasi Publik dapat dibantu oleh Fetugas Layanan Informasi. 7. Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana. 8. PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register permohonan Informasi Publik. 9. Da.am hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan Informasi secara elektronik atau nonelektronik. 10. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, Petugas Layanan Informasi atas perintah PPID memberikan catatan pada register
33- permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan. 11. Dalam hal Informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inf ormas i Publik. 12. Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi secara elek tronik atau nonelektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. 13. Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID Pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menggandakan Informasi yang diminta, selanjutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menenma permohonan, PPID melalui Petugas Layanan lnformasi secara elektronik atau nonelektronik menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi, se bagaimana tercan tum dalam Lam piran VI. 14. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 paling kurang memuat: a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak; b. keterangan badan publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah penguasaannya; c. menerima atau menolak permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan; d. bentuk Informasi Publik yang tersedia; e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
34- f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta; g. penjelasan atas penghitaman/ pengaburan Informasi yang diminta bila ada; h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan 1. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan. 15. Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada Pemohon Informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu Informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak Informasi tersebut. 16. Petugas Layanan Informasi menggandakan Informasi yang diminta dan memberikan Informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis. 1 7. Informasi diberikan kepada Pemohon Informasi dalam bentuk Dokumen Elektronik kecuali dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk cetak. 18. Pengiriman Dokumen Elektronik se bagaimana dimaksud pada angka 1 7 dilakukan melalui e-LID, Pos-el Pemohon, atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan Dokumen Elektronik yang disediakan oleh Pemohon. 19. Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh Petugas Layanan Informasi. 20. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada Pemohon dalam hal: a. Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; b. Pengadilan belum dapat memutuskan status Informasi yang dimohonkan;
VIII. 35- c. Informasi yang diminta bervolume besar; dan/ atau d. Pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana penggand2.an. 21. Setelah menerima Informasi Publik, Pemohon mengis: tanda terima Inform asi Publik. C. Biaya Penggandaan Informasi 1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma . 2 . Biaya penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon. 3. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportas i dan biaya pengiriman. 4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. 5 . Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP. PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU DALAM INFORMASI YANG WAJ IB DIUMUMKAN DAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK A. Data Pribadi berupa nomor induk kependudukan dikaburkan pada keseluruhan isi putusan/penetapan. B. Sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau memas:ikkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan in formasi yang dapat mengungkap identitas pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara sebagai berikut. 1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara: a. tindak pidana kesusi laan;
C. 36- b . tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga; c . tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup. 2. Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan. 3. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hu~um. 4. Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait da lam perkara: a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; b. pengangkatan anak; c . wasiat; dan d. perdata, perdata agama dan tata usaha negar3. yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup. 5. Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 1 sampa i dengan angka 4, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan. 6. Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak yang dimaksud pada huruf B, meliputi: 1. nama dan nama alias; 2. nomor induk kependudukan (NIK)/paspor;
D. E. F. 1. a . 37- 3. pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaia::i. yang bersangku tan; dan 4. seko lah atau lembaga pendidikan yang diikuti. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf B, :Jerupa nomor dokumen bukti. Identitas ahli tidak perlu dikaburkan. Pengaburan dilakukan dengan cara: 1. menghitamkan Informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, da lam ha l pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak ( hardcopy); 2. tidak menampilkan Informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh Pengad ilan; atau 3 . Mengganti Informasi yang dimaksud dengan isti lah lain dalam naskah elektronik (soficopy), dengan tata cara sebagai berikut: INFORMASI TATA CARA PENG AB URAN CONTOH Nama Hakim, panitera 1. Nama hakim, 1. "Hakim" ya ng sidang, j aksa panitera sidang, keduduk a nnya penuntut umum, jaksa penuntut sebagai ketua dan pen yidik umum, dan penyidik majelis m enjadi dalam perkara da lam perkara tindak "KETUA tindak pi:::lana pidana terorisme MAJELIS" terorisme dikaburkan dengan 2. "Malik" yang cara menuliskan kedudukannya status (kedudukan) sebagai penuntut mereka dalam umum perkara . dis ebutkan pada urutan kedua
INFORMASI b. Terdakwa, terpidana, dan nama para pihak 38- TATA CARA PEN GAB URAN 2 . J ika dalam kedudukan yang sama lebih dari satu orang, diberi urutan nomor berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan. 1. N ama terdakwa, terpidana serta para pihak dalam kasus tertentu dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara . 2. Jika hanya ada satu orang terdakwa, nama terdakwa diganti menjadi "TERDAKWA". Jika ada le bih dari satu terdakwa, maka nama mereka dig an ti menjadi "TERDAKWA I", "TERDAKW A II" dan seterusnya. Hal ya ng sama diterapkan bagi terpidana dan para pihak. CONTOH menjadi "PE~UNTUT UMTJM KEDUA" 1. "Mulyadi" yang statusny2. adalah terdakwa dalam per~ara dengan terdakwa tunggal, □enjadi "TERDAKW A" 2. "Mulyantc" yang merupakan terdakwa ~edua dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa :nenjadi "TERDAKW A II" 3 . "Mulyatnc" ya ng stat1snya adalah penggugat ketiga dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu penggugat
INFORMASI C. Anak d. Saksi 39- TATA CARA PENG AB URAN 3. Pem berian uru t a n nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan. 1. Nama anak dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara. 2. Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan. 1. Nama saksi dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) mereka dalam perkara. 2. Pemberian urutan nomor dilakukan CONTOH menjadi "PENGGUGAT III" 1. "Yadi" merupakan anak yang st2.tusnya sebagai korban pertama dalam suatu perkara menjadi "ANAK KORBAN I" 2. "Yadi " merupakan anak ya ng statusnya sebagai korban kedua dalam suatu perkara menjadi "ANAK KORBAN II" 1. "Su listami " yang merupakan saksi pertama yang ditampilkan dalam persidangan menjadi "SAKS! 1"
INFORMASI e. Pihak Terkait 40- TATA CARA PENG AB URAN berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan. 1. Nama pihak dikaburkan identitasnya dengan cara menuliskan hubungan yang bersangku tan dengan para pihak. 2. Jika hanya ada 1 (satu) orang pihak ter kai t maka pengaburan dilakukan dengan cara menuliskan status/hubungan mereka dengan te rdakw a, para pihak atau korban. Jika ada le bih dari 1 (satu) pihak terk a it , diberikan urutan nomor berdasarkan urutan pemunculan pada naskah CONTOH 2. "Sulistyowati" ya ng merupakan saksi ked ua yang ditampilkan dalam persidangan menjadi "SAKSI 2" 1. "Sodikin" yang dalam perkara percerman adalah anak tunggal dari pasangan yang bercerai, menjadi "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT" 2. "Sob irin " yang d a lam perkara percerman adalah anak ketiga dari pasangan yang bercerai, menjadi "ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT" I I I
INFORMASI f. Ahli g. Kuasa Hukum h. Lembaga Negara dan Lembag2. Swasta 41- TATA CARA PENG AB URAN putusan; atau berdasarkan urutan yang secara jelas dise but dalam putusan tersebut. Misalnya anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Nama (dan identitas lain) dari ahli tidak perlu dikaburkan. Nama (dan identitas lain) dari kuasa hukum tidak perlu dikaburkan. 1. Nama suatu lembaga/badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi ata u pihak terkait dikaburkan dengan cara menuliskan bentuk hukum lembaga/ badan hukum terse but. CONTOH 3. "Sobari" yang dalam perkara perceraian merupakan adik ipar dari pihak penggugat, ya ng disebutkan dengan urutan kedua dalam naskah putusan, menjadi "ADIK IPAR II PENGGUGAT"
1 . "PT Bakti Sej ah tera" yang merupakan PT ketiga yang disebutkan dalam naskah, menjadi "PT III" 2. "Koperas i Bakti Utama" yang merupakan satu - satunya koperasi dalam naskah I I I I I I
INFORMASI 11. Alamat Alamat 42- TATA CARA PENG AB URAN 2. Pemberian urutan nomor suatu lembaga/badan hukum swasta ada lah berdasarkan urutan pemunculannya pada naskah putusan. 3. Identitas lemb aga negara/ pemerintahan tidak perlu dikaburkan. 1. Alamat seseorang yang terasosiasi dengan hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, dan penyidik dalam perkara tindak pidana terorisme dikaburkan dengan cara menulisk a n daerah tingkat dua tempat alamat tersebut. 2 . Alamat seseorang atau badan hukum swasta yang terasosiasi dengan CONTOH putusan, menjadi "KOPER1\S I" "Jl. Berlian No. 3, RT.001 RW00I , Lenteng Agung, Jakarta Selc;;,tan" menjadi "Jakarta Selatan" i :
43- INFORYIASI TATA CARA PENG AB URAN terdakwa, terpidana para pihak , saksi atau pihak terkait dikaburkan dengan cara menu liskan daerah tingkat dua tempat alamat terse but. 3 . Alamat anak dikaburkan dengan cara menu liskan daerah tingkat dua tempat alamat terse but. ... 111. Pekerjaan, jabatan , dan kesatuan (inst ansi) Pekerjaan , Jabatan 1. Pekerjaan dan jaba- dan Kesatuan (In- tan terdakwa, stansi) terpidana, par a pihak , saksi at au pih ak terkait dikaburkan dengan ca r a m enj elaskan sec a ra umum pekerj aa n ata u jabatan saksi. 2. Pengaburan kes a tu a n (inst a nsi) s a ksi d a lam ka sus tert en tu ya ng h a ru s dik a burk a n identit a sn ya , CONTOH 1. "Mahasiswi Uni- ' 1. "Mahasiswi Uni- ' versitas Karya " m enjadi "Mahasi sw i" 2. PNS MAKOREM 032 / WBR menjadi "PNS"
44- INFORMASI TATA CARA PENG AB URAN CONTOH dilakukan dengan cara menghapuskan nama kesatuan. iv. Nomor identitas pribadi (Nomor Induk Kependudukan [NIK], Nomor Induk Pegawai [NIP], dan nomor identitas pribadi lainnya) Nomor identitas Nomor identitas pribadi
pribadi dikaburkan dengan cara dihapus dari naskah putusan. V. Gambar yang terkait pelanggaran kesusilaan Gambar terkait Gambar terkait
pelanggaran pelanggaran kesusilaan kesusilaan dihapus dari naskah G. Dalam hal in formasi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B terpublikasi, PPID karena jabatannya atau berd asa rkan permohonan pihak terkait memerintahkan Petugas Layanan Informasi untuk mengaburkan Informasi tersebut. H. Permohonan penghapusan atau pengaburan atas selun:.h atau sebagian Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dari SIP atau sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadilan yang menurut keputusan ini tidak termasuk informasi yang harus dikaburkan, tidak dapat dilakukan, kecuali: 1. permintaan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan ~e pada Atasan PPID; dan 2. permintaan sebaga im ana dimaksud pada angka 1 wajib disertai bukti yang menunjukkan kerugian ya ng nyata bagi pihak yang bersangkutan.
IX. 45- I. Penghapusan atau pengaburan sebagaimana dimaksud pada huruf H, d ilakukan dengan cara: 1. mengaburkan sebagian Informasi E lektronik/Dokumen Elektron ik dimaksud; dan 2 . t idak mempublikasikan Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik d imaksud di dalam SIP atau sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadi lan. PROSEDUR KEBERATAN Pemohon Menglsl Formullr Keberatan Membantu Pemohon Kebcratan Penyandang Olsabllltas yang Datang Langsung Menglsl FormU. Keberatan Pemohon Memperoleh lnformcsi Publik Petugas Layanan lnfonna~ Menglsi Register Keberatan dan MemberlkanSallnan Permohonan Keberat:ar. kepada Pemohon ~okumen Elektronik (tanpa biaya) Petugas Layanan lnformasi Meneruskaa, Permohonan Kepada Atasan PPI D Melalui PPIO Oitolak, Petugas M ember itahukan kepada Pemohon maks. 1 hari sejak Oiterlma Keputusan Atasan PPIO Diterima, Petugas Memberitahukan kepada Pemohon maks. 1 harl sejak Dlterlma Keputusan Atasan PPIO Pemohon Memerlksa lnformasiyang Dlmohonkan Atasan PPID Mempelajar1 Permohonan Keberatan dengan Memlnta Pertlmbangan Dewan Pertimbangan se)ak Permohonan Pemohon Memperoleh lnformasi Publik Bayar Bayar Dokumen Cetakyang Oigandak:an dengan Sarana Berbayar Gambar 3. Bagan Prosedur Keberatan A. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan 1. Pemohon berhak mengajukan keberatan da lam ha l ditemukannya alasan sebagai berikut: a. adanya penolakan atas permintaan lnformasi, berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publ ik; b. tidak disediakannya Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; c. tidak ditanggapinya permintaan Informasi; d. permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e . tidak dipenuhinya permintaan Informasi;
46- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ a tau g. penyampaian Informasi melebihi waktu yang diatur dalam keputusan ini. 2. Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Layanan Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. 3. Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa, pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu paling lam bat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya alasan se bagaimana dimaksud pada angka 1. 5. Pengajuan keberatan diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik. 6. Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan Pengadilan dan Petugas Layanan Informasi memberikan salinannya kepada Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Lam pi ran VIII . 7. Keberatan secara nonelektronik dilakukan dengan cara: a. Pemohon datang langsung ke layanan Meja Informasi; atau b. Pemohon meng1s1 formulir keberatan dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada Atasan PPID. B . Registrasi Pengajuan Keberatan 1. Pemohon mengajukan keberatan ke Petugas Layanan Informasi dengan mengisi formulir keberatan. 2. Formulir paling kurang memuat: a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik; c . tujuan penggunaan Informasi Publik; d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
47- e. alasan pengajuan keberatan; f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi; g. nama dan tanda tangan Pemohon lnformasi Pubiik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan h. nama dan tanda tangan Petugas Layanan Informasi yang menerima pengajuan keberatan. 3. Petugas Layanan Informasi harus memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik at2.u kuasanya. 4. Dalam hal Pemohon Informasi Publik datang langsung dan merupakan Penyandang Disabilitas maka dapat dibantu oleh Petugas Layanan lnformasi dalam peng1s1an formulir keberatan. 5. Petugas Layanan Informasi wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan. 6. Petugas Layanan Informasi harus memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan. 7. Petugas Layanan Informasi wajib meny1mpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan keberatan. 8. PPID dibantu Petugas Layanan Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan meneruskannya kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak permohonan diajukan. 9. Register keberatan sebagaimana dimaksud pada a__1gka 8 pajng kurang memuat: a. nomor registrasi pengajuan keberatan; b. tanggal diterimanya keberatan;
48- c. identitas lengkap Pemohon lnformasi Pub lik yang mengajukan keberatan dan/ atau kuasanya; d. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik; e. Informasi Publik yang diminta; f. tujuan penggunaan Informasi; g . alasan pengajuan keberatan; h. alasan penolakan/pemberian; dan 1. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan. C . Tanggapan atas Keberatan 1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon In formasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister. 2. Atasan PPID meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan dalam menyusun tanggapan tertulis atas permohonan keberatan. 3. Tanggapan tertulis dari Atasan PPID paling kurang memuat: a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengaJuan keberatan. 4. Fo:-mat tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X. 5. Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib menyertakan surat keputusan pengecualian Informas:. . 6. PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID secara elektronik atau nonelektronik kepada Pemohon atau kuasanya paling larr:bat dalam waktu 1 (satu) Hari sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke Dewan Pertimbangan, adapun untuk Pelaksana pada pengadilan tingkat pertama dar: pengadilan tingkat banding ditembuskan ke Biro
X. 49- Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agun g. 7. Pemohon yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesa ian sengketa Informasi kepada Komisi lnformasi paling lambat 14 (empat belas ) Hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID. TAHAPAN DAN TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI A. PPID mengkoordinasikan pengUJian konsekuensi terhadap Informasi tertentu ya n g dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan dengan PPID Pelaksana. B. PP ID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap In formasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan. C . PPID mem in ta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam melakukan pengujian konsekuensi . D. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan: 1. sebelum adanya permintaan Informasi Publik; 2 . pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dar: 3. pada saat penyelesaian sengketa lnformasi Publik atas perintah majelis komis ion er Komisi Informasi. E. Pengujian konsekuensi d ilakukan dengan ketentuan sebaga i berikut: 1. mengidentifikasi dokumen lnformasi Publik yc.ng di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan; 2 . mencatat Informasi yang akan dikecualikan; 3. mengana lis is undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan 4. menganalisis dan mempertimbangkan kep3.tutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran la :n yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabi la suatu In::ormasi dibuka.
XI. 50- F. PPID dalam melakukan pengujian konsekuensi harus: 1. menyebutkan secarajelas dan terang Informasi terten:u yang akan dilakukan pengujian konsekuensi; 2. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; 3. mencantumkan konsekuensi; dan 4. mencantumkan jangka waktu. G. Format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI. H. lnformasi Publik yang dikecualikan melalui penguJlan konsekuensi ditetapkan oleh PPID dalam bentuk keputusan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan. I. Format Keputusan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf H tercantum dalam Lampiran XII. J. PPID c.apat mengubah klasifikasi Informasi Publik menjadi Informasi yang dikecualikan setelah melakukan uji konsekuensi. K. Format lembar penguJlan konsekuensi atas pengubahan klasifikasi Informasi Publik menjadi Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII. L. Informasi Publik yang dikecualikan melalui penguJlan konsekuensi sebagaimana dimaksud pada huruf J ditetapkan oleh PPID dalam bentuk Keputusan tentang Pengubahan Klasifikasi lnformasi Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV. M. Keputusan PPID pada Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding tentang Informasi dikecualikan atau pengubahan klasifikasi Informasi dikecualikan diunggah ke dalam e-LID. BANTUAN KEDINASAN Bantuan Kedinasan di bidang layanan Informasi Publik kepad2. badan publik diatur tersendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
51- XII. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID A. Dalam hal Atasan PPID digugat sengketa Inform3.si di Komisi Inform~si, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung, Atasan PPID dapat menunjuk PPID dan/atau pejabat lain sebagai kuasa. B. PPID dan/ a tau pejabat lain yang ditunjuk mela:r:;orkan proses penanganan sengketa Informasi kepada Atasan PPID. C. PPID mengunggah putusan sengketa Informasi ke dalam e-LID. XIII. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI Mahkamah Agung menganggarkan biaya pengelolaan dan pelayanan Inform asi Publik pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja yang berada di bawahnya. XIV. WAKTU DAN MAKLUMAT LAYANAN A. Waktu ~ayanan 1. Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari kerja. 2. Waktu pelayanan Inform asi Publik adalah sebagai be:-ikut: a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00; dan b. Hari Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30. 3. Dalam hal permohonan Informasi Publik at~u pengaJuan keberatan disampaikan setelah berakhi :-nya waktu pelayanan maka permohonan tersebut terhitung diterima pada Hari berikutnya. 4. Permohonan keberatan yang diajukan pada Hari terakhir tenggang waktu pengajuan dan di lu ar jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetap diterima selama diajukan dalam jam kerja. B. Maklumat Layanan Inform asi Publik 1. Maklumat pelayanan Informasi Publik berisi pernyataan sebagai komitmen dalam melakukan pelayanan Informasi
XV. 52- Publik sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 2. Maklumat pelayanan Informasi Publik dipajang pac.a Meja Inform asi serta dipublikasikan dalam e-LID dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 3. Maklumat Layanan lnform asi Publik sebagaimana tercantum dalam Lam pi ran XVII. LAPORAN DAN EVALUASI A. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 1. PPID wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir . 2. PPID waj ib menyampaikan laporan layanan Informasi kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi dan hasilnya disampaikan kepada Komisi Informasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. 3. Laporan layanan Informa si tahunan merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. 4. Laporan layanan Inform asi tahunan paling kurang terdiri dari: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik, mengenai: 1) sara n a dan prasarana layanan Informasi Pub lik yang dimiliki beserta kondisinya; 2) sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan 3) anggaran layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya. c. Rincian pelayanan Inform asi Publik, mengenai: 1) jumlah permintaan Informasi Publik;
5. 6. 53- 2) waktu yang d iperlukan dalam memenu hi setiap perm intaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 3) jum lah permintaan Informasi Publik yang dikabu lkan baik sebagian atau se luruhnya: dan 4) Jum lah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya. d. rincian penye lesaian sengketa Informasi Publik, antara lain memuat: 1) jumlah keberatan yang diterima; 2) tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pe laksanaannya; 3) jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; 4) hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Pengadilan; 5) jum lah gugatan yang diajukan ke Pengadil2.n; dan 6) hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Pengad ilan sebagai badan publik. e . kendala eksternal dan interna l dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan lnformasi Publ ik. Laporan tahunan layanan lnformasi Publik dibuat dalam bentuk: a. ringkasan mengenai gambaran umum pe laksanaan layanan Informasi Publik; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik. Laporan tahunan layanan Informasi Publik disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.
54- B . Monito rin g dan Eva luasi 1. Sekretaris Mahkamah Agung me lakukan monitoring dan evaluasi pe laksanaan keterbukaan Informasi Put lik di Pe:igadilan. 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 3. Te~nis pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.
Logo Pengadilan No. 55- LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TANGGAL : 30 Agustus 2022 : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 .. . [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] ... [alamat, nomor telepo n , faksimili, email] DAFTAR INFORMASI PUBLIK Periode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahun] Nama Informasi Unit Kerja 'yang Menyediakan Informasi Penanggung jawab Informasi Waktu dan Tempat Pembuatan Bentuk ' Informasi yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Aktif Inaktif
56- KETERANGAN: N ama lnformasi Unit Informasi Penanggung Kerja yang Menyediakan jawab Informasi Waktu dan Tempat Pembuatan Bentuk Informasi yang Tersedia Jangka Waktu Penyimpaanan/Retensi Diisi dengan nama keterangan berdasarkan tahun 2010. setingkat Diisi dengan unit kerja yang dipimpin Pejabat informasi. Contoh: Subbagian Kepegawaian menyediakan Diisi dengan nama pimpinan Contoh: Kepala Subbagian Kepegawaian Diisi dengan waktu Desember 2010/PN Bale Bandung . Diisi dengan bentuk Diisi dengan ketentuan undangan informasi ringkasan dan apabila isi informasi. Termasuk disusun waktu/periode, periode tersebut informasi tertentu. Contoh: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ese lon IV yang . unit kerja yang bersangkutan jabatan pembuatan dan tempat informasi. Contoh: 30 informasi yang tersedia, hardcopy atau softcopy. jan gka wakt u penyimpanan, dengan ya n g disesuaikan Kearsipan dan pera turan pe rund ang- dalam Undang-undang la in ya ng terkait. Contoh: 2 bulan . Format ini adalah contohformat manual. Pengadilan dapat mengembangkan elektronik/menggunakan semua unsur yang termuat dalam format ini. dalamformat Format ini adalah contohformat manual. Pengadilan dapat mengembangkan elektronik/menggunakan semua unsur yang termuat dalam format ini. dalamformat lain, misalnya dalamformat
57- LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK NOMOR TANGGAL INDONESIA : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 : 30 Agustus 2022 Logo [Na.ma p~~~d,i,1~/1?.~)!.1-i ,~Ke.r.it:tJ ... ... [@.l,a.q;i,~ 1?-?1P-9. !. -t~l~pp.n.. (aj·p~iAJiµ,.1.: em.ail] ---·---------·- -·-----·-. - i.i•miJ:;; ,i,.:;;~_;cfJ_ {i,~ .. -J.:4'~"Ji!lt-,.;.j·,g,.. i ---------------------- . ' ~gijlji!~
BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Tangga1 Permohonan Tanggal Tertulis i< Norn.or Pendaftru-an "" Pengajuan Pem beritahuan :--~:am.a . . Alam.at . . .Pekerjaan . . :'\' oruor telepon . . Rincian Informasi dibutuhkan yang . . Tujuan Penggunaan Informasi . . Cara mempero leh informasi"*i< . . □ ~'lelihat /m embaca/mendengarl:..an LJ ~.ilendapatlcan salinal!7. •·•·• informasi (soft copy/hardcopy ) ~~~ Cara mendapatkan informasi"*i< . . □ ~,'.Iengambil. lrungsuno Email Petugas Informasi Pemohon Informasi [ttd ] [ttd] [~~ama Eengkap] [Nruna Iengkapj
58- Keterangan * ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Diisi oleh Petugas Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi *** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓) **** Caret yang tidak perlu Informasi
59- l ogo [N ama f~P~AAl [+;l.l~mat no:m.91: t~foROD (~~m. ,ili email] ~-?i\UAA.K~,rj~] '' - . - ~., , I .., ,. ~ :t , "' .• ;, • ., ', .1 '.J ., -: ,, ,., •• , ., ., .,_,. ;, ., ,. ~ ·., ,. . ., . .; : ·i i ) I I ' ' I ! ½'l!,C,M_'l.')>!.>-',!!'Jl"~ ! . ' . . L!' f.'IC..'!h' i;v.:.;;1;1! , . - . - ---• •- - - •- - -• -• P~g9{Jl l<!.1-1- BUKTI PENGAJUAN PERM0HONAN INFORI'tlASI Tang.gal Permo:honan Tanggal Tertulis" Nomor Pend.aftaran"'"' Pengajuan Pemberitahu.."tll Nam.a Alam.a t -- -- Pekerjaan - Nomor telepon Rincian l nformasi dibutuhlr..an yang -- -- Tujuan Penggunaan [nformasi - Cara mempernleh info.rmasi"'*" Melihat/ membaca/mendengad,...an □ LJ Mendap atkan s.alinan ~-·~ informasi 1:.softcopy /hardcopy) -~~ Cara mendapa tkan :iinform a:si "'*"
□ Mengambi]_ lang suno Emrul Petugas Infonnasi Pemohon Informasi [tt<l] [ttd] [}-.lama ]engkap] [Nama lengkap] I I
60- Keterangan * ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Diisi oleh Petugas Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi *** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓) **** Caret yang tidak perlu lnformasi
I. II. III. IV. 61- Lembar bela-<ang Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemohon berada di Badan Publik kecuali diberikan penegakan kekayaan sehat; Mengungkap ekonomi Mengungkap terakhir Memorandum Pub lik yang menurut Komisi diungkapkan dapat didokumen Informasi berhak untuk meminta informasi yang (a) informasi yang apabila dibuka dan proses dapat: Menghambat h2.k atas tidak Negara; seluruh informasi pemohon kepada hukum; Menganggu kepentingan perlindungan dari persaingan dan perlindungan pertahanan alam intelektual Membahayakan kekayaan nasional; Merugikan isi akta otentik wasiat atau surat-surat usaha keamanan dan Indonesia; kepentingan yang bersifat seseorang; Mengungkap Merugikan hubungan pribadi ketahanan luar negeri; dan kemauan pribadi; intr2. Badan atas putusan rahasia ataupun antar Badan Publik atau dirahasiakan lan; Undangundang. informasi kecuali sifatnya Informasi Pengadi atau berdasarkan tidak memberikan Informasi yang (b) Badan belum boleh juga atau tidak Publik yang dikuasai tasikan. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN INFORMASI/PPID. diberikan, permintaan PERM OHO NAN KE PETUGAS informasi tidak alasannya, mungkin tanda Bila kepada anda kurang permohonan bukti tanyakan informasi petugas informasi lengkap. Pemohon tentang waktu informasi waktu untc .k memberi informasi dapat diputuskan yang dikecualikan Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis jangka tidaknya hari kerja atau (sepuluh) diterima 10 dalam informasi diterimanya permohonan permohonan sejak oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang 1 x 7 hari kerja, dalam hal: belum in::ormasi jawaban tertulis yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan/ termasuk apakah atau informasi yang diminta tidak. Biaya berdasarkan sesuai dengan yang dikenakan surat bagi permintaan salinan atas Pimpinan Badan Publik Pimpinan Badan Publik) keputusan surat keputusan in::ormasi (diisi adalah
V. VI. 62- Apabila Pemohon Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan sebagian yang diminta), maka pemohon keberatan ~epada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) alasan hari kerja sejak permohonan tertulis keberatan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 keberatan lnformasi tidak puas dengan keputusan Badan hanya informasi dapat mengajukan informasi ditolak/ ditemukannya tanggapan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan sejak diterima/ dicatatnya (tiga puluh) hari kerja pengajuan dalam register keberatan. Apabila Pemohon maka pemohon lnformasi Komisi sejak diterimanya Publik. Informasi informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, kepada dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Informasi atasan PPID oleh Pemohon keputusan dapat mengajukan keberatan
No . Logo Pengadilan No. Pen- daftara n Tgl Nama 63- LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TANGGAL : 30 Agustus 2022 : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 ... [Nama Pengadilan/ Satuan Kerja] ... [alamat, nomor te lepon, faksimili, email] REGISTER PERMOHONAN INFORMASI Periode: Januari - Desember ... (diisi dengan tahun] Ala- mat Nomor Kontak Pekerjaan lnforma s-i yang Diminta Tujuan Peng- gun ,aan lnformasi Jenis Permoh -onan B K Status lnformasi Di Bawah Penguasaan Belum Didokum e- ntasikan Bentuk lnformasi Naskah cetak (Hardcopy) Naskah Elek tro ni- k (Softcopy ) Keputu s-an PPID Alasan Penolak -an Hari /T gl Pemberi- tahuan Tertulis Pe,mberia n Informasi Ya Tidak Instansi Biaya Tanda Bukti Mener i-ma
KETERANGAN: No. No. Pendaftaran Tgl Nama Alamat Nomor Kontak Pekerjaan Informasi Tu.ju an Informasi Jenis Permohonan yang diminta Penggunaan Status Informasi Bentuk Informasi Keputusan PPID Alasan Penolakan Hari/Tgl 64- diisi dengan nomor urut. diisi dengan nomor pendaftaran permohonan diisi dengan tanggal permohonan diterima. diisi dengan nama pemohon. diisi dengan alamat lengkap danjelas Pemohon Informasi untuk memudahkanpengiriman informasi yang diminta. diisi dengan nomor kontak Informasi). diisi dengan Pekerjaan Pemohon Informasi. diisi dengan detail informasi yang diminta. diisi dengan tujuan/ alasan permohonan dan penggunaan informasi. (nomor telepon/ faksimili / telepon seluler/ email Pemohon informasi diisi dengan memberi tanda (✓} di bagian bawah kolom B untuk prosedur Biasa, atau di bagian bawah kolom K untuk prosedur Khusus. diisi Pengadilan/ Satuan Kerja lain yang menguasai di bagian bawah kolom 'Instansi diketahui} , sesuai dengan isian formulir pemberitahuan diisi dengan memberi tanda tersedia. diisi sesuai dengan isi keputusan PPTn dalam. pemberitahuan informasi. diisi dengan alasan penolakan permohonan diisi dengan: a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan b. hari dan tanggal pemberian dengan memberi tanda (✓} bila tidak tuliskan ' (bila penguasaan , di bawah tertulis. informasi yang (✓} di bagian bawah kolom sesuai bentuk tertulis terhadap permohonan informasi oleh PPID. tertulis informasi kepada pemohon informasi publik
Biaya Tanda Bukti Menerima 65- diisi dengan jumlah biaya penyalinan diisi tanda tangan Pemohon Informasi setelah yang bersangkutan menerima naskah cetak atau elektronik informasi yang dimintanya. informasi yang dibayar Pemohon Informasi.
66- LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK NOMOR TANGGAL INDONESIA : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 : 30 Agustus 2022 . . . [N ama f. y.pmi, lw' P-~S.1-t~K~Jjj}J . . . f@k,m~!, g,9.g1.9,; -t~l~P..O.A-, Logo t;*~ #i,, email] B~vg~c:li191J- : : ! L:•;r,.!J,:!' ~IJ~.;A; l [ ____ i>K(.:.:Jt.!d.:.\;>.·l ____ ! SURAT KEPUTUSAN PPfD TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORI\IIASI IEJl:.q~ ,:i...B 21 I No. f~~~~P,=·~=----- -- Nama A1amat No . Telp./Email Rincian infor.masi yang clibutuhkan INFORMASI YANG DIKECUA LIKAN , m~P.-BAA-!mQ.lJ;;lflsii. !ex1-s.e,l?Mt. g;i,pj:l.j; ;!~"{fl- P,.y<W,,&;-'?.AA,lrn,J.. m11vJmg~ l§.9p,~ft.lw.w , di -~-,!"~a, 911>~AA 9,.,4,}f.y.w. .... 1~ !}fW.~g~ .. !;i.fJi\wJ:; PERMOHONAN rNFORMASl DITOLAK !mqim .iw,i ~tiR.1.iltm~ .t~~P,f;:,TTQ~f.1-0. 1%P~inm .#Ji., ma.t~ p.~9.µ9,q..J1µpoop.}~A t.~1~4l:J.-~~ PPrn, . *""* ~~t,;m,ml:? ,~~~ 30 (t,i.g~,.µW,µp.j lMiri t~;j~ ' Jika P.,y,ffi.P.J:lPP,. £lAP,iit m\:ll}g~iAA~- _______ _ __ ~!}.j_J;W. y,;1,;.t.µ Sura t Kepu tusan ip,i. tA!lV.~~ iJ,~~t) , (t,i;t,P,ggaj., J;>.lJ]~ ,, clan -¼l?,FP,,l;,**" ~~~,-,; ~~ -~t;!~ !m°~~j dan P,P,~Q,l.~w;~i, (PPID) { .. .... . ........ Kama, J.?>fmJJW & J.JWJ~~t~AA . . .. ) ... ......... ... .. . .. . . ......
67- Keterangan: * Diisi oleh Informasi Publik. Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian UU KIP Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian informasi undangnya). Diisi Pengadilan/ Satuan Kerja yang bersangkutan Diisi dengan pemberitahuan berdasarkan petugas registrasi permohonan nomor pada Pasal 1 7 hur .1f a - i ** *** dalam undang-undang tersebut lain yang mengecualikan clan undang pasal (sebutkan yang dimohon Atasan ~engan sesuai jabatan PPID, nama dengan **** memperhatikan tertulis tentang waktu batas jangka diatur dalam Pedoman ***** sebagaimana ini.
68- Logo 8-@RQ~ ~ . ·· · [N ama BY&1W-itAA/ ~l;\,!.}t<'m.K~rj ~l . .. [fl.!~m~t J:).9P9,~J:. ,t~lr,p,oP,. fi.'if➔~ij_i, email) r··-· -----------·---· : ! L!•.-r.lH:." 1y,p;)i. ! i --·- a?!!ottia':ii<'-', ---- -! SURAT KEPUTUSAN PPID 'I'ENTANG PEN0LAKAN PERM0HONAN mF0RMASI IB;t;~~ -ap 21 NO. R~p,~.ff;a,;,;~ Nania A1amat No. 1."el!.p./Email Rincian dibutuhk.an informasi yang . . PPm ~m,.utu5'~ :J ✓ ,I•,/ . .. ., . • .. ' " b~}\P, wfon:i;rn. "i vi:1:ng 4J.mq.1:J,9+i ., -> _; ···~· ,.., ~ ;J ' • .,.. J > . •i ~ ••
,I
.... ~
J>
'J
,I'
ijd.,aj$
".J'
-·
" INFORMA'SU YANG DIKECUALIKAN I I f.yHM.i;;.µm,iAA i,n,(~,r.m~~J. g,;~ ,~~™1-pada ~!%W . t~AA ...... y, ~rJwi_g~JJ-t1,~AAg, □ f.-~N -17 b-rw,µ ... --11ll KrP. "" □ .. .,, f!AA'>X~,. ]?_~.;-49\l'l m~.tJ-!-W),W,lli~ , lf°-9A-'>ft.ASV~WF~~ .AA~~p, g..f;l,~W.: V<H~~ -di £'.¼~, XR.~ ,\?,µAA !~t~ -~~A~i. t~{~-~_\).:y.}-. 4~F.~J §~P-~W, .l;J.~Ji,k,µt; P,~~ g..yw.i,k,iA-"J. ~\;~~!;!-t}. 9-~•P.Yt~: PERMO HONAN INFORMASI IDITOLAK I I Jika BY~9Jl~ !W~{),R~ii. t~.µJ~J;~tm ~-~~ P..~.n~lAA~-~ t ma,k°,§4, ~y.µ~,r;?ij;~ g,?tP1%~ m~n,g~~\¢.IM}. g~9~~XJ. .J}.}l,O.~Jl: -~.i 1·~i t1J k-:f;i~ ~~IW PPID, l}.9-P~,q~ """" ;~t~t;J?Jl}.9 ,~_m,x~ 30 t'.~g_~,-P~JJ-µ4) ).:>,~ri §~i.1%t t~:t),~.;i,W}~~ Surat Keputusa:n i_µi. l , 1:t~~ . -9-F~s;!Jl,. clan -¼9HP.g,*"" !Jy,;:u,ip~J: :g~j~~j; ~~:,~~ !:P,f,cµ:~a.$.j dan P,_~;19,J,m,~P,t,~. (PPID) . .... .. .. ... .. ... . ....... ( ........... Nam.a, J .~;R,G\l;,™J. & ~i;!~t.~.g;m_ . .. .. ... . .. . )1
69- Keterangan: * Diisi oleh petugas Informasi Publik. Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian UU KIP Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengar.. pasal pengecualian informasi undangnya). Diisi Pengadilan/ Satuan Kerja yang bersangkutan Diisi dengan pemberitahuan berdasarkan nomor registrasi permohonan pada Pasal 1 7 hur..1f a - i ** 7. dalam yang dimohon undang-undang tersebut lain yang mengecualikan pasal dan undang (sebutkan dengan Atasan **** c.engan jabatan PPID , sesua1 nama tentang memperhatikan ***** waktu jangka diatur dalam Pedoman batas tertulis sebagaimana ini. AH AGUNG DONESIA, >/ .
70- LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AC:UNG REPUB LIK INDONESIA NOMOR TANGGAL: 30 Agustus 2022 : 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 Logo ,P.~l).gsi¢U,9JJ, PEMB ER.illT AHUAN T E RTUL I S I Tanggal ~o. Pe:ndaftaran I : I Kam ,1 ~P.-'i.;WlP . Nruna A!amat. ~,io. Te ]p/Email . .!---~p,a.,_ .a .. -~-U, . . . . P.,. 1: A.J_ .oxm~.1._ P~P.ro. .. ~-e ... ~ .: No. Hal-Hal Te rkait Permohoo.an.Infurmasi Keterangan 1. Penguasaan Pub ]ik* Informasi □ Ternedia □ Tidak diperoleh pada: ters.edia , dapat 2. ? J . Bentuk tersedia" Biaya ya:.ng dibutuhka informasi yang □ Soft copy/ elektronik Ha:ra.e,Dpy □ .n ~" □ Penyahna11 Pengiriman. □ Rp Rp . Ju:mlah Rp . 4. 5. W aktu penyedia.an Penjelasan penghitama:n/ pengabura.n 1:ta.mbahkru.1 kertas bila. perlu:1 -- Hari Informa.si yang, dimohon*~"
71- I ;. 11PK~~.$A ·.. . . R~P~U:'/1 .Jt . ~.a..P, .:.A+~.n~ llnformasi yang diminta yang dim:m ta clapat di peroteh di ft' .. dis rika mengetarm::inya'1 1Informasi yang diminta belum didok:u.mentas:ikan. tidak ada di Pengadilan □ fill. Informasi □ yang Iclo rmasi Penyediaan dillakul:ran d!alam ianE"J.r..a 1,vaktu be lwn diminta □ informasi yang belum s.-elesai didokumentasikan. didokumentasikan selesai hari>Htf< ... ., ~.pm,µ. da11 ti?Jp,1,1:(1 dan P,,o,k,y.P,J,r, 1::r~.;n,p~J.), llin,.gg_,.aj f ,~j@~t g~.~~q,¼ !:qfq.J,~~~J. .P,!;~~ (PPID) [ ... r--; ama, J.~R,a,~ & J .§1.p,d,a,t~n,,gM ... ) ... Keterangan * ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓). Biaya penyalinan kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan. (fotokopi atau disket) dan/ atau biaya pengiriman (khusus *** Jika ada penghitaman alasan penghitamannya. informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan **** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.
72- Logo -··. [Nama g~;p.m .l~/~ .Jlt,1-lJ.W,K~r.i~ -·. ~J~m~t,, tl9 Jl),R;f. -t~lf...P..Q:9, f}~-k➔iwjl,i,, email] -----____ ., __________ ..., L• u ·r.;;' I •r .. . .:J'l "L• '°'Y .. •.•'1, ; I : ~ 1 • I i ! : ____________________ : t;'.!,!(ll~i;~ ~• . .- PEMBERITAHUAN TERTULIS ~o . Pendaftaran Kam 11 ~)Z~f;l .. .. _,_e..pfj. a .. JU I . fJXA1 t: Nama Aiamai:. No. Tefo. / Email . . . . . . C. ~ . 9.o:i,:i~~1, P.~J:::!4t P,i., r.L w ; No . Hal-Hal Terkait Pe.rmobonan Informasi Keterang:ao 1 . Penguasa..9.11 .!Publ:ik* Informa s i □ Ters:edia □ Tidak dipernleh pada: tersedia. dapat 2. 3. yang □ Soicopy l elektronik Eentuk Hardoopy ter sedia * Bia ya yang dlibu1Luhka11 $<;>: □ Penyali nan !Pengiriiman informasi □ □ Rp. Rp . Jumlah Rp. 4 . 5 . \Vakt u penyediaan !Penjelas:an peng,hitaman 1:tambahka:n kertas bi la perlu] /pe nga'buran Hari Informasi yang dim ohon**1-
73- D Ir.+fi . . :p_n.:P.,.~ .S..l. · •. l . . ... , ,';'l,P.fh . J .. ~Pr ~ - .1-~~ .mi .:.: □ Informasi yang dimmta yang di.min ta dapat di peroieh cli (tu.as iika. mengetahuinya.'1 lnformasi yang d!iminta belum didohtmentasikan. tidak ada di Pengadilan mi . Informasi □ [nfomrnsi Penyed!iaan tlilakukan □ yang d-minta belum informas.i yang belum d!alam .i an_gl:--..a waktu _ selesai. didokumentasi.kan. se lesai didokumentasir..an hari" 1r1<,.. (J~~W :~J.j, 1:.t,i1;}ggaj,. P.ll)@;P.,, clan t.i;w.µ_g) f,~j~Jt:1; f~~-~gmqw J.:qfw.m,~j dan l}.,P.lQJ,.W,~~~~ " (PPID) { -- .. ---- .. ----.... --.. -. ---. - . --- . -. --... -. --.. -) I>;" ama , J.~R~~ & TAA4~~gM Keterangan * ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓). Biaya per.,yalinan (fotok.opi atau disk.et} dan/ atau biaya pengiriman k.urir dan pas) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapk.an. Jika ada penghitaman alas an peng hitamannya. (k.husus *** informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan **** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediak.an informasi yang diminta.. MAHKAMAH AGUNG IN NESIA,
74- LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TANGGAL : 30 Agustus 2022 : 2-144 / KMA/ SK/VIII / 2022 Logo r·-·----- --·-··: : L!·.-r.~r:.r.:iJtt.:k : i i i'.1:r>:!wf~•:i.1 r~1~ ,rn ~+ .nqmq:r te1'"t'"l""' frt.-.,;.,,,ili emafrr-·--·-------------: l~,,.r.;-r.% : •J --. [N ama ,?~,p&,~;l;em/ §Jij,mm.J<Jtrj ~] ... J .. ._, .. ,.Q.f.~+t~ .. , /i ~,r ;Y/'t.f:- ",, •• " ". Logo e~JJg9-9!19JJ-_ '--------------------. ! . 1 L!.•mlic ... 4y·.1;1:·k i _ . . [N ama ~~,9~®).ruo,1 ~,;n,µ_r,.x}.~f,RJ,i:J.] : ---[?.J~~t P.91-9-9~ !,e,!~R.OR, f,ajp_1~~~it~,. emar.rr·-----------------: , . . i' ;, m~ r,.:ic'.-
Untuk biaya penyalinan 75
(tempat), (tanggal, bulan tahun)
(Petugas Informasi)
76- LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK NOMOR TANGGAL INDONESIA : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 : 30 Agustus 2022 Logo R~g1;wiJ~ri . . . [Nama E},ng.m~.l~:y·~~;l.~twm .-l(_r,,rjsi-] --- [IMa,m~t f.J.9P.Wr-t~_]f,p.!J,:Q~ ~aj;~ir,i}ili, email] te.1r:tar ~:Ii.:~,; . f.11ii!!,~,'.lj1Jt~!,, PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORl-lASI A . INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN Nomor Registrasi Keberatao ( diisi oleh petugas) Nom.or P,ermohonan Ioformasi Tujuan I:o.formasi Identiitas Pemohon :\lama Alam.at Pendaftaran Penggunaan iPekerj aa11 Norn.or telepon IdenHtas Kuasa Pemohon:i Nama Alam.at. .Nomor telepon B. ALASAN KEBE .RAT.AN** -- b. ----- C. a . Permohonan informasi di tolak . I11fom1asi berkah Permintaa.n mfo:rmasi tidlak ditanggapi. Permintaa.n yang dim.in ta. Pem1intaan Biaya yang dibe--;11akan tidlak -..;;ajar. .[nformasi yang d.iisampaikan melebihijangka d~t.entul.-r...an tidak disediakan. d. iniormasi dli tan .ggap i tidak :iinformasi tid!ak dipenuhi . .______, e. f. g. -----1 se b agaimana wak.tu ~•ang
77- D . HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN (.g~i~,f oteh p.f,P}.g.g/$}: [t~gg¢.I. fuMgm], K~-~b-.\i.PJ - Pfl_g1,_w,~ ~ -qt.r.~tAA. w.i.,§N.?: §~Paj.t,AA ~ ~~ -P-~@#~ ~r.~it½.:AA ;woo.}~. t~§ijb .. - dan ta,ngg?11~,~9,py _i; ~~Y.l;l. Petugas Infonnasi ~ (Penerima Keberntan:1 Pengaju Keberatan > Pemohon Informasi ,_ ______ , 1,-- ___ _ __ :, Nruna & Tru-i,da Tangan Nama & Tanda Tangan Keterangan * Id entitas melampirkan Surat Kuasa. Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan. kuasa pemohon diisi jika ada lcuasa pemohonnya ** dan *** Diisi sesuai dengan ketentuanjangka waktu dalam UU KIP.
78- Logo P.~JJg g.cJjj~q,. ... [N ama f.~-~.l~/ · · · [?.J<:l-m~t. ~~}:.1,l,~ .~~_rj~ -l .!J.SWJ.9_:r, -t~A~Rqq.. f¾~~jlJ email] PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI E. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN Nomor Registrasi Keb e ratan ( a)isi o"'1.e.h peruga.sJ Nomor Permohonain Informasi Tujuan Informasi Identftas Pemohon :\'am.a Alan1at. Penda.ftaran Pengguna an Pekerj aai1 Xo mor telepon Ident~tas Kuasa PemohonR ::\'am.a Alam.at :\' omor telepon F. ALASAN KEBERATAN\lrl,' ,_____. ,_____. ,_____. a. b. c. d . Permintaan :Permollonan l11formasi berkala tidak. dlisediakan. Permintaat1 informasi informasi w.tolak . tidak ditanggapi. i11fom1asi d!i tanggap i tidak se bagaimana 1-- 1-- --< --< e. f. g. yfillg diminta. Permintaan tidak dipenuhi :iinformasi Biaya yang dikenakan tidak wajar. Informasi yan g disampaikan mele-bihijangka wak.tu yang cli11.entulr...an .
79- H. HARI/TANGGALTANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN UIBERIKAN (g)ir,j ' · o, er~ /?.f. ~ l/4/$) . [ti;i,.t'l a£t"' 11: lfh:ul ,,....,J [tan,, n.] - Jlz. t~ .... ~-~ , 1 1.. +ruv . ., _,t ~·•yt ., ... ~.: .. ·t~}tL- I l;?}~J;;i,ijtj~p. . t-.~11.~~(A,t.~P,,yY.i,.~w~ ➔~-fq.pajl;:-AA,, ?.-~/J.;.P,.~.f-h~#~~ dan t,;.t).gg?I-_P.l-,t).,!l w;~v..k.™1: r'fr,OOf~. t .a..;=iil;i .. ) '..~ ~ ~r'.li Petugas Informas.i~ (Penerima Kebe:ratan :1 Pengaju Keberatan~ Informasi Pemohon 1.--- ---l Nama & Tanda Tangan ,,__ ______ Nama & Tanda :1 'Fangan Keterangan * Identitas melampirkan Surat Kuasa. Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh p engaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan. kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya ** dan *** Diisi sesuai dengan ketentuanjangka waktu dalam UU KIP. ~m'N.lH AGUNG NESIA ,
No. Tgl Logo Pengad ilan Nama Afamat 80- LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG INDONESIA : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 : 30 Agustus 2022 REPUBLIK NOMOR TANGGAL ... [Nama Pengadilan/ Satuan Kerja ) ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email ] BUKU REGISTER KEBERATAN Pe.riode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahun) Nomor Kontak Pekerjaan No. Pen• daftaran buormasi yang dinunta Tujuan Prnr,F,lmaan Informasi Afasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (I) UU KJP) a* b* c" d* e" ~ -ft" Keputusan Atasan PPJD Hari/Tanggal Pemberjan ianggapan atas Kebera1tan Na.ma dan Jabatan Atasan PPID Keputusan Hasil Mediasi Putusan Penga.dilan atas Gugatan Sengketa Informasi
KETERANGAN: Nomor Tgl Nama Alamat Nomor Kontak Pekerjaan No. Pendaftaran Informasi Tujuan Penggunaan Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP) yang diminta Informasi Keputusan Atasan PPID Pemberian Hari/Tanggal atas Keberatan Tanggapan 81- diisi dengan nomor pendaftaran pengajuan keberatan. diisi dengan tanggal pengajuan keberatan. diisi dengan nama Pemohon Informasi. diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi. diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/ Jaksimili/ telepon seluler I email Pemohon Informasi. diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi. diisi dengan nomor pendaftaran permohonan alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, kolom ini tidak perlu diisi diisi dengan detail informasi yang diminta. diisi dengan tujuan/ alasan permohonan dan penggunaan atas informasi yang diminta diisi dengan memberikan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP: a. informasi. Dalam hal keberatan karena tanda (✓) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan Penolakan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 UU KIP. Tidak disediakannya Tidak ditanggapinya permintaan Permintaan Tidak dipenuhinya permintaan Pengenaan biaya yang tidak wajar. Penyampaian informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi berkala. b. c. d. e. f g. dust dengan tanggal dan isi keputusan yuny lliwnbil olP.h Atasan I'I'ID. diisi hari dan tanggal pemberian informasi . informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta. informasi . informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP. tanggapan atas keberatan.
Nama dan Jabatan Atasan PPID Keputu.san Hasil Mediasi Putu.san Pengadilan Atas Gugatan Sengketa Informasi 82- d iis i dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku atasan PPID pada pengad ilan atau satuan kerja. diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi atas sengketa Pemohon menolak keputusan Atasan PPID. diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informasi apabila informasi. H AGUNG 'ONES IA, ~ _ "'V ./
83 - LAMPIRAN X: KEPUTUSAN KET UA MAHKAMAH AGU NG REPUBLIK NOMOR TANGGAL INDO NESIA : 2- 144 / KMA / SK/V III /2 0 22 : 3 0 A gu stus 20 2 2 Logo 8.eQgagilaQ . . . [N ama P.~P.M@.AA/ ~-?1-J.WIJJ...!{5;rja, -·· [~ ~?!t f\PJ;t;\9J:. .\e,Xi::pop. f,~~~li, ] email ] I !.t'.'r.t:iJ, ~,.J~r.. ' f:,:~"i"'' TANGGAPAN ATAS KEBERATAN Yan g Psy)'.¾pq~ tJ~-0~ , di !l~"'a.P.c ii:µ: :-Jama J.~!PJit~1 ------------ !3.;~.~ , PPID di __ _ ____ "" , ~~JM9,1. *"" §.~1-,(,-l~h.mcmP,§.~ da.11 me,m,P~ yan g giaj;,;lg ip ., oleh: \')MU,-t,!Jl, ,P.~WY~~P..f.!P-. ~ -1:l~r.~~~n ~,f~_X}&W.P,n-Y-~. ~ ama gyJ,;Jtrj~ . Alamat ::vo. Rt.IDitr,;:,,~i, : !.\JlRAf,~t,.µ} ~~~✓ ~w.ke,r.Ji,tAA Dan m,;;m~.~ !J_~~~L1 uji ½:9.p~e)!;1,1.~.p}~.i. y ai1g @~~ oleh _____ ~1}l*u,, PPID Jr,9-~t.,~p;.p,sj t qtv:34,AA P.~r.JW?h-9MU. (,{;l~p._yg._ .rjj.r;q.r,..p.pn,},~JJ:. ._q,ppl:#it;t.. ,§~.9:;;p,1.mmJ9, PPID ~;e,i.p.}r,.J#{.r+P,. uji infFWJ.fl.~il . 1 d"~* Dan ~r.µJ.s iJtJ~ m~w~r.inr-Mrl:~Jgi.p_1t.4it ___ ___ ~~;w.i,\?,~k l~!?A tJ~X~ _ _ "'*"" ~A~P;.. PPID :y,µr,µ,l:- '= 4~i ~~~✓ s.4.~l=>M p pm J!d.-.
84- Keterangan: * ** Diisi dengan nomor Diisi dengan tersebut. Contoh: Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Diisi dengan nama pengadi Surabaya. Diisi dengan Surabaya. tanggapan keberatan. satuan kerja jabatan Atasan PPID di pengadilan/ lan/ satuan kerja terse but. Contoh; PN *** PN jabatan PPID. Contoh: Panitera/Sekretaris **** ***** Diisi dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon. ****** Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID untuk melaksanakan disampaikan informasi yang diminta Pemohon, atau mengembalikan biaya perolehan (apabila keberatan dst. tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang salinan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan keleb:.han informasi yang sudah dibayar oleh Pe:nohon berkaitan dengan biaya perolehan informasi),
85 - Logo R~~gg.gi 1~1.1, . . . [N ama f-w_g,wij~J g?\t~t~)\tr.i+J.l · .. · [~J~WJ}t £!,9~J.9jl'.. .:t;~Jf,P,~.:n., f,aj;:,}~jlis email] J.etr.tt.r.., 1.-:,; ;,.!i<. l):!'.!!.i>:"JtijL!, TANGGAPANATASKEBERATAN Yang 9,~q Nama J.J?.~~tJt9 ,~ t,i;m.gw __ di &.?r}r<W i~;µ.: _________ A.~W ,. PPID di ___ ____ _____ ", ~ l,ajp; . *"s. ~~1-.~W-~ mW,S-? d.an m~mP..i;,;:t;iro.~M~ ya ng g~iMtAA, oleh.: --P-~:i.:~ ta,~).. M-P.~r.~;:~:i, ~e.le,!!&t~P.11-Y.S.. Nama iB.'r-!t~rjt'AA ... Alamat No. R~-1?.?';~~i : ~~P..e,t~~m #.ffi§>!Mt t .~.ll~x~~~1 Dan W~tnW.S:.~ P.~-~,il,. uji lj:.9f,1,$ft),S,µ.}m,$,i_ yang .gitAAi,l,!'r;~~ oleh __ ~~ PPID f.~;i.r~-~~A~!t~j -t~r}:y;yf.._qp,, p,.~r-,.xw.b.9AA-rJ. """* (b,~_ny.g, 4if41'lrP.iJW-iP,,lb -~RJJi1[;( if .~~f;_.t/.,J,Wl),Yfl PPID mf,lp._K,Wf,frp~ uji. _ ___ iJ;i..fRw;:c;u ). Dan bm,tµ);~ J,i].! m~m~-r,i,µ,r;aj:J.,.t,_,!,W ,J ,y.pfi.,O,~.------ ~.;mt~ ~-" s.e,~™9}. PPI D ~,;pt ~ p,~; ::.lAAJ. R~aj:-~~:ia,.. __ $.~~4 , ,7,R;l~AA PPJ!D 1-N-.
86- Keterangan: * ** Diisi dengan nomor Diisi dengan tersebut. Contoh: Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Diisi dengan nama pengadilan/ Surabaya. Diisi dengan . Surabaya ***** Diisi dengan tanggapan keberatan. satuan kerja jabatan Atasan PPID di pengadilan/ *** satuan kerja terse but. Contoh: PN **** jabatan PPID. Contoh: Panitera/Sekretaris PN tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon. ****** Diisi dengan tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh PPID untuk melaksanakan disampaikan informasi yang diminta Pemohon, atau mengembalikan biaya perolehan (apabila keberatan dst. tanggapan Atasan PPID atas keberatar: yang salinan oleh Pemohon. Contoh: Menyerahkan kelebihan informasi yang sudah dibayar oleh Pemohor: dengan biaya perolehan berkaitan inform ~s i), AGUNG NESIA,
87- LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TANGGAL : 30 Agustus 2022 . 2-144/KMA/SK/VIIl/2022 Logo Pengadilan LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSJ NOMOR... Tl\.HUN ... Pada hari ini, ... tanggal... bulan ... tahun ... bertempat di. te1ah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap lnformasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: + ! 1n1ormas1 (berisi informasi terten tu ,f G nq ' UKU uasar Hukum Pe ngecualian Informasi Konsekuens1/ Pert1m1fangan --gag1 l-'ubHk (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) Dibuka Ditutup Jang.Ka Waktu (disebutkan jangka waktunya) dikecualikan)
Bahwa Pengujian Konsekuensi F¥=l 5iiI Nama Demikian Pengujian Konsekuensi 88- sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh: }abafan Unit Kerja TTD ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian. (Tempat), (tanggal , bulan , dan tahun) Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (. ' ...... ' ..... '" Nama , Jabatan & Tandatangan ' " ... ' ........ ' ......... "' .. ) (PPIDJ
89- LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK NOMOR TANGGAL INDONESIA : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 : 30 Agustus 2022 Logo Pengadilan KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Ditulis Nama Pengadilan) NOMOR .... TAHUN .... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MENIMBANG a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
MENGINGAT MEMPERHATIKAN 90- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkama h Agung; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo r 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informas i Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pe layanan lnformasi Publik di Pengadilan. : Lem bar Pengujian Konsekuensi Nomor ..... . .... Tahun
MENETAPKAN KESATU KEDUA 91- KLASIFIKASI DIKECUALIKAN. INFORMASI YANG Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ... ini merupakan Informasi yang Dikecualikan. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor .... Tahun ... yang tercantum dalam lampiran ... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini . (Tern pat), (tanggal, bulan, dan tahun) Informasi dan Pejabat Pengelola Dokumentasi (PPID) ( ... Nama, Jabatan & Tandatangan ... ) '"""'"'-"""AHKAMAH AGUNG ONESIA,
92- LAMPI RAN XIII : KE PUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPU BLIK IND ONES IA NOMO R TANGGA L : 30 Agust u s 2022 : 2- 14 4 /KMA/SK/VIII/2022 Logo Pengad ilan LEM BAR PENGUJIAN KONSEKUENS I ATAS PENGUBAHAN KLASIF IKASI INFORMAS I YANG DIKECUALIKAN NOMOR ... TAHUN Pada har i ini, ... ta n ggal... bul an ... ta h u n ... bertempat di... telah dilakukan Pengub ahan Klasifikasi terhadap Informasi ya n g Oikecua likan sebagaimana disebut k an pada tabel di bawah ini: lnformas yang Dikecualikan i Dasar Hu kum Pengec u a li an Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Pub lik (berisi ura ian konsekue nsi/pe r timbangan nya) Jangka Waktu [disebutkan jangk a waktunya) Semu la Pengubahan Pertimbangan Dibu ka Sebelumnya Di t utu p Pertimbangan Pengubahan Ditu tup
Bahw a Pengujian Konsekuensi o leh : ~ ~ Nama Demikian Pengu jian Konsekuensi 93- atas Pengubahan Klasifikasi lnformasi yang Dikecua likan sebagaimana d isebut pada tabel di atas dilakukan Jabatan Unit Kerja TTD atas Pengubahan Klasifikasi lnformasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan pen u h ket elit ian. (Tempat), (tanggal , bulan, dan tahun) J>ejabat Pengelola In(orm.asi dan Dokumentasi (PPID) ( ... .. ...... .... .... . .. ... ........ ..... ......... I Nam.a , Jabatan & Tandatangan
94- LAMPIRAN XIV: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TANGGAL : 30 Agustus 2022 : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Logo Pengadilan KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Ditulis Nama Pengadilan) NOMOR. ... TAHUN .... TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR... TAHUN ... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MENIMBANG a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunan Informasi Publik. b. bahwa lnformasi Publik yang Dikecualikar.. bersifat ketat dan terbatas. c . bahwa terhadap Informasi yang DikEcualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola 1::1.formasi dan Dokumentasi Nomor ... Tahun ... , dasar hukumatas dike-cualikannya informasi tertentu perludilakukan pengubahan. d. bahwa berdasarkan pertimbang2.n sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkanPenetapan Pengubahan Klasifikasi lnformasiyang Dikecualikan. MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3
MEMPERHATIKAN 95- Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan lnformasi Publik; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; 1. Penetapan Pengeculian PPID N omor ... Informasi.. ...... . Tahun ... tentang 2 . Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ... 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor ... Tahun ...
MENETAPKAN KESATU KEDUA 96- MEMUTUSKAN PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Informasi sebaga imana disebutkan pada lampiranini merupakan lnformasi yang Dikecualikan. Lembar Klasifikasi yang tercantum tidak Pengujian formasi Pengubahan atas Konsekuensi yang Dikecualikan Nomor ... Tahun ... merupakan bagian ini. dalam Lampiran dari Penetapan terpisahkan Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) Pejabat Pengelola Dokumentasi Informasi (PPID) dan ( ... ) Nama, Jabatan & Tandatangan ~ hl¾ltir~HAGUNG NESIA, ~ . ../ -v
97- LAMPIRAN XV: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK NOMOR TANGGAL INDONESIA : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 : 30 Agustus 2022 Logo ... [Nama Pengadilan/Satuan ... [alamat, nomor telepon , faksimili , email} Kerja] Pengadilan LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI Periode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahunJ A. RINGKASAN LAPORAN ldiisi dengan deskripsi naratif, terma suk angka apabila d.iperlukanj B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI 1. Sarana dan Prasarana ld.iisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukanj
98- 2 . Sumber Daya Manuaia ldiisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukanj 3 . Anggara n (diisi dengan deskripsi nara tif, tcrmasuk angka apabila diperlukan] C. DATAPELAYANANINFORMASI J enis Informas i J umlah Permoh on an .. Waktu Rata- Rata Pelayanan Jumlah Permohonan yang Dikabulkan .. * Sepenuhnya Sebagian Per kara & Putusan Kepegawaian Pengawasan Pendisi plinan Anggaran & Aset Lainnya Total **** & Jumlah Permohonan yang Ditolak Alasan Permohonan yang Ditolak*" .. Rahasia Belum Dikuasai/ Selesai Lainnya
99- *" Jumlah Diisi de n gan rata-rata waktu yang dimohonkan, pemberitahuan *** Alasan permohonan to tal permo h onan inf or mas i untuk s etia p jenis informasi yang dimohonkan (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi informasi diberikan kepa d a pemohon Uika informasi diberikan) atau sejak permohonan direg ister sampai dengan tentang penolakan permohonan Uika informasi ditolak) informasi yang ditolak, apakah kare n a alasan informasi terkasuk kategori atau atau belum se lesai d.ibuat (mlsal masih diketik), atau informasi yang diminta rahasia, informasi yang da pat diakses pu blik namun alasan lain . informasi terse bu t belum dikuasa **** Jumlah total dari masing•rnasing kolom. D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI Jenis Informasi Jumlah Permohonan Keberatan* TanJ;,gapan Atasan PPID atas Penolakan n Menerima Menolak Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi*"* Has il Mediasi di Komisi Informasi*-** Berhasil Gagal Statu s Putusan Komisi Informasi*'"*"" Menguatkan Pengadilan Menguatkan Pemohon Informasi Perkara & Putusan Kepega waian Pengawasan Pendisiplinan Anggaran & Aset Lainnya ToW ***"'., & Diisi dengan * Diisi dengan ** *** Diisi dengan jumlah Pemohon jumlah jumlah pemohon yang tidak puas den gan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan informasi yang m engajukan keberatan kepada Atasan PPID a t as ke putusan PPID tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi permohonan pengelesaian sengketa ke Korn.isl Informasi "** Diisi dengan ***** Dilsi dengan Informasi. "** Diisi dengan ***** Dilsi dengan Informasi. jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan ******Jumlah total dari masing-masing kolom.
100- E. KENDALA EKSTERNAL DAN lNTERNAL PELA YANAN INFORMASI ldiisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan] F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LAN.JUT PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI. [diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukanj Tempat), Pejabat Pengelola (tanggal, bulan, dan tahun) Informasi dan Dokumentasi ( ... ) Nama, Jabatan & Tandatangan Di tetapkan di Jakarta ... 2022 Pad.a tanggaJ (PPID) ~HAGlJNG .NESIA, /
Logo Pengadilan 101- LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK NOMOR TANGGAL INDONESIA : 2-144/KMA/SK/VIIl/2022 : 30 Agustus 2022 STRUKTUR PELAKSANA LAY ANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Dewan Pe•rtim bangan ~--------- --------- Atasan PPID I PPID I Petugas Layanan I I PPID Pelaksana I lnfo11'1'1asi AGUNG NESIA, .. /
102- LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK NOMOR TANGGAL 30 INDONESIA 2-144 /KMA/SK/VI Agustus 2022 II /2022 MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK Logo Pengadilan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ... (Diiai Nama Pengadilan) MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANO-.UNDANGAN Tempat), Pejabat Pengelola (ta nggal Informasi , bu lan , dan tahun) dan Dokumentasi (PPID) ( ... ) Naµia, Jabatan & Tandatangan .H AGUNG NESIA , ./