PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Sadang Tengah No.2-6, Sadang Serang Kota Bandung, 40134 Telp. 022-2514327, Fax 022-2514327 e - mail : dlhkota@bandung.go.id KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : B/PN.03.03/2337.1-DLH/VII/2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DLH yang merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; berkeadilan dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH Kota Bandung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sera tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung; 8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026; MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026. KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2024 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.. KEDUA : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra DLH merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024 - 2026. KETIGA : Rencana Strategis DLH Tahun 2024 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH. KEEMPAT : BAB SATU PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. BAB DUA 2.1. Sistematika Penulisan Renstra GAMBARAN PELAYANAN DLH KOTA BANDUNG Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLH Kota Bandung Sumber Daya DLH Kota Bandung 2.2. 2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Bandung PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DLH KOTA BANDUNG Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Bandung Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra DLH Provinsi Jawa Barat Telaahan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penentuan Isu-isu Strategis BAB TIGA 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026 Jalan Sadang Tengah No. 2-6 Sadang Serang Bandung Tahun 2023
DAFTAR ISI Halaman BAB I Pendahuluan I - 1 1.1. Latar Belakang I - 1 1.2. Landasan Hukum I - 2 1.3. Maksud dan Tujuan I - 4 1.4. Sistematika Penulisan Renstra I - 4 BAB II Gambaran Pelayanan DLH Kota Bandung II - 1 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLH Kota Bandung 2.2. Sumber Daya Organisasi II - 1 II - 4 2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung II - 6 BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis DLH Kota Bandung III - 1 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Bandung III - 1 3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra DLH Provinsi Jawa Barat 3.3. Telaahan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup III - 3 III - 5 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis III - 6 BAB IV Tujuan dan Sasaran IV - 1 4.1. Kerangka Logis Penyelesaian Isu Strategis Kota IV - 1 4.2. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung IV - 3 BAB V Strategi dan Arah Kebijakan V - 1 5.1. Analisis Logic Model V - 1 5.2. Strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan V - 2 VI - 1 6.1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan VI - 1 6.2. Indikator dan target kinerja serta pendanaan Program/Kegiatan Indikatif VI - 11 BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan VII - 1 7.1. Indikator Tujuan VII - 1 7.2. Indikator Sasaran VII - 2 7.3. Indikator Kinerja Kunci VII - 6 BAB VIII Penutup VIII - 1 iv | Rencana Strategis DLH 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masa Jabatan wali Kota Bandung berakhir pada tahun 2023 sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Wali Kota Bandung menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Tahun 2024-2026. Di dalam Ketentuan Umum Penyusunan Renstra menurut Inmendagri Nomor 52 tahun 2022 tersebut dinyatakan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra harus memperhatikan tujuan, sasaran RPD Kota dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memperhatikan: a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan Tahun 2022; c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome); I-1 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; e. Kebijakan nasional; f. Regulasi yang berlaku; dan g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra DLH Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- I-2 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; I-3 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung; dan 17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. 18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026; 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra DLH Kota Bandung Tahun 2024-2026 ini disusun dengan maksud untuk menetapkan kondisi akhir lingkungan hidup yang ingin dicapai di akhir periode renstra serta menetapkan tahapan-tahapan yang akan ditempuh untuk mencapai kondisi akhir tersebut. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis DLH Kota Bandung adalah untuk : 1. Menyelesaikan permasalahan/isu strategis lingkungan hidup di Kota Bandung, dan 2. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur DLH Kota Bandung dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sampai pada periode Tahun 2024-2026. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung tahun 2024 - 2026 terdiri dari 8 (delapan) bab. BAB SATU PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan Renstra BAB DUA GAMBARAN PELAYANAN DLH KOTA BANDUNG I-4 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung A. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLH Kota Bandung B. Sumber Daya DLH Kota Bandung C. Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung D. Kelompok Sasaran Layanan BAB TIGA PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DLH KOTA BANDUNG A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Bandung B. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB EMPAT TUJUAN DAN SASARAN A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kota Bandung B. Cascading Kinerja DLH Kota Bandung BAB LIMA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB ENAM RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB TUJUH KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB DELAPAN PENUTUP I-5 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH KOTA BANDUNG 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi DLH Kota Bandung M enurut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 120 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas, yang bertugas untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala DLH Kota Bandung menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup; b. pelaksanaan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Lingkungan Hidup; d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Lingkungan Hidup; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi. c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas: 1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup; 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan 3. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup. d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas: 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan 3. Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas: 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan II-1 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. f. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3, terdiri atas: 1. Seksi Pengurangan Sampah; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah; dan 3. Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. g. UPTD h. Jabatan Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH Kota Bandung Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja, anggaran dan kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 3. Merumuskan kebijakan teknis lingkup lingkungan hidup; 4. Menyelenggarakan perencanaan dan penataan lingkungan hidup; 5. Mengoordinasikan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 6. Menyelenggarakan pengawasan penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; II-2 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 7. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan dan limbah B3; 8. Menyelenggarakan administrasi Dinas; 9. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya; 11. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD. Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut: 1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD; 4. Mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas; 5. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata Naskah Dinas lingkup Sekretariat dan Dinas; 6. Mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang- undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas; II-3 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 7. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; 8. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas; 9. Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Dinas, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 10. Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 11. Mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik; 12. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik; 13. Mengoordinasikan penatausahaan BMD; 14. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya; 15. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tata lingkungan meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup. Uraian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan adalah sebagai berikut: 1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Tata Lingkungan; 2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan tata lingkungan lingkup perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup; 4. Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup tata lingkungan; II-4 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 5. Mengoordinasikan penyusunan dokumen RPPLH, sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 6. Mengoordinasikan penyusunan dan proses pengesahan KLHS; 7. Mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis untuk proses izin lingkungan; 8. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; 9. Mengoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana konservasi keanekaragaman hayati; 10. Mengoordinasikan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 11. Memeriksa dan memaraf konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya; 12. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lingkup pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan penganggulangan kerusakan lingkungan; II-5 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 4. Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 5. Mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 6. Mengoordinasikan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 7. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 8. Mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 9. Mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis untuk proses izin pembuangan air limbah ke air permukaan; 10. Memeriksa dan memaraf konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya; 11. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Uraian tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; 2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; II-6 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 4. Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 5. Mengoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 6. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 7. Mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi pengawasan, penyidikan dan penerapan sanksi pelanggaran lingkungan hidup; 8. Mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga dan kelompok masyarakat; 9. Mengoordinasikan pemberian penghargaan lingkungan hidup; 10. Memeriksa dan memaraf konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya; 11. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengelolaan persampahan dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pengendalian pengelolaan sampah dan limbah B3. Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 adalah sebagai berikut: 1. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3; 2. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan persampahan dan limbah B3 lingkup pengurangan sampah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pengendalian pengelolaan sampah dan limbah B3; 4. Mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pengelolaan persampahan dan limbah B3; II-7 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 5. Mengoordinasikan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 6. Mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis izin pengelolaan sampah oleh swasta; 7. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah; 8. Mengoordinasikan pemberian pertimbangan teknis izin tempat penyimpanan sementara limbah B3; 9. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3; 10. Mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 11. Mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan dengan kabupaten/kota lain dan dengan badan usaha pengelola sampah dalam 12. Menyelenggarakan pengelolaan sampah; 13. Memeriksa dan memaraf konsep Naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya; 14. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; 15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2. Sumber Daya Organisasi Sumber daya yang dimiliki DLH Kota Bandung terdiri dari pegawai, sarana dan prasarana dan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Pegawai Data Pegawai DLH Kota Bandung berdasarkan latar belakang pendidikan, pangkat, golongan dan ruang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai DLH Kota Bandung No. Uraian Jumlah 1. 2. 3. 4. Kepala Sekretariat Bidang Tata Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH 1 16 9 8 II-8 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung No. Uraian Jumlah 5. 6. 7. 8. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 UPT Pengelolaan Persampahan Jabatan Fungsional Madya 12 8 8 2 Jumlah 64 Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan No. Uraian Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumlah 1. 2. 3. Diploma IV (D4) dan Diploma III (D3) Sekolah Menengah Atas (SMA) 4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5. Sekolah Dasar (SD) 6. Jumlah Strata 2 (S2) Strata 1 (S1) 23 27 5 7 1 1 64 Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang No. Uraian Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol./Ruang Jumlah 1. Pembina Utama / IV / e
2. Pembina Utama Madya / IV / d
3. Pembina Utama Muda / IV / c 1 4. Pembina Tingkat I / IV / b 1 5. Pembina / IV / a 14 6. Penata Tingkat I / III / d 18 7. Penata / III / c 6 8. Penata Muda Tingkat I /III / b 8 9. Penata Muda / III / a 10 10. Pengatur Tingkat I / II / d 3 11. Pengatur / II / c
12. Pengatur Muda Tingkat I / II/b 2 13. Pengatur Muda / II / a
14. Juru Tingkat I / I / d 1 15. Juru / I / c
16. Juru Muda Tingkat / I / b
17. Juru Muda / I / a
Jumlah 64 II-9 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 2) Data Sarana dan Prasarana Kantor DLH Kota Bandung berdiri diatas lahan seluas 1.446 m2 berada di jalan Sadang Tengah No. 2-6, Sadang Serang Bandung dengan asal usul tanah Milik Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Milik Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, mulai digunakan pada tahun 2002. Secara umum kondisi sarana dan prasarana DLH Kota Bandung adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor No. Sarana dan Prasarana Kantor Kondisi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. Mesin Penghancur Kertas 14. 15. 16. 17. 18. Meja Kerja 19. Meja Rapat Kursi Kerja 20. Kursi lipat 21. Kursi rangka kayu 22. Kursi tunggu 23. Sofa 24. 25. Dispenser 26. White Board/Papan Pengumuman 27. Sound system Filling Cabinet Rak arsip Lemari besi Lemari kayu Tanah Bangunan Kantor Kendaraan Bermotor Roda 2/3/4/6 PC/Notebook/Laptop/HP Jaringan internet Printer/Scanner Kamera/Handycam/Drone Pendingin Ruangan Pesawat Telepon/Fax Televisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 2.3. Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung 2.3.1 Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Bandung adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dirasakan dari suhu udara Kota Bandung yang terasa sudah tidak sesejuk jaman dahulu dan air sungai yang terlihat kotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. II-10 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan, karenanya tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengendalian dan aksi-aksi terhadap air, udara dan lahan yang ada di Kota Bandung. Tabel 2.5 Capaian IKLH, IKA dan IKU tahun 2019-2022 Indikator 2019 2020 2021 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 45,22 48,54 53,84 55,70 Indeks Kualitas Air (IKA) 41,97 45,78 45,94 48,33 Indeks Kualitas Udara (IKU) 69,79 61,55 78,75 80,56 Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tercapainya nilai IKLH pada tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai IKA dan IKU. Nilai IKA tertinggi di capai pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kualitas air terus meningkat, sedangkan nilai IKU mengalami fluktuasi dengan nilai terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 61,55 poin. Peningkatan pada nilai IKA dan IKU pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas air sungai dan udara ambien di Kota Bandung. TREN IKLH, IKA DAN IKU PADA TAHUN 2019-2022 78.75 80.56 69.79 61.55 53.84 55.7 45.22 41.97 48.54 45.78 45.94 48.33 2019 2020 2021 2022 IKLH IKA IKU 2.3.2 Pengelolaan Kualitas Air Air bersih dan sanitasi adalah kebutuhan vital bagi masyarakat terutama untuk kebutuhan konsumsi terkait kebutuhan minum dan pengolahan makanan, serta kesehatan. Ketiadaan air bersih akan sangat mengancam keberadaan manusia karena fungsi tubuh akan terganggu dan permasalahan pada sistem sanitasi pun akan sangat mempengaruhi kesehatan manusia sehingga harus dipastikan kelayakannya. II-11 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Air dan sanitasi memiliki hubungan yang sangat erat, karena hasil metabolisme dari penggunaan air bersih akan menghasilkan limbah air kotor. Sumber air bersih saat ini salah satunya berasal dari pengolahan air permukaan, apabila sistem sanitasi tidak layak maka limbah air kotor akan memasuki sistem perairan dan mengganggu penyediaan air bersih. Hal ini menyebabkan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak menjadi Tujuan ke-6 di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) karena sanitasi yang layak akan menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan. Keadaan hidrologi di Wilayah Kota Bandung saat ini meliputi air tanah dan air permukaan. Secara umum baik air tanah maupun air permukaan di Kota Bandung tersedia cukup memadai. Sebagai daerah yang berada di wilayah cekungan, air tanah di Kota Bandung dipasok oleh wilayah-wilayah di sekitarnya yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang berada pada elevasi lebih tinggi dan secara alamiah menjadi daerah tangkapan air. Demikian pula dengan air permukaan berupa sungai, karena sebagian besar wilayah Kota Bandung berada di dataran rendah maka sumber air di daerah hulu akan mengalirkan airnya melalui saluran sungai dan masuk ke Kota Bandung. Hal ini menyebabkan Kota Bandung dilewati oleh 48 sungai dengan total panjang sebesar 265,05 km, yang terdiri dari 15 sungai utama dan 33 anak sungai. Keseluruhan sungai bergerak ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Skema sungai yang melewati wilayah Kota Bandung digambarkan dalam gambar berikut ini : Gambar 2.2 Skema sungai yang melewati wilayah Kota Bandung Berdasarkan pembagian urusan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa urusan lingkungan hidup diantaranya bertanggung jawab di dalam pencegahan terjadinya pencemaran II-12 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan/atau kerusakan lingkungan, dengan salah satu komponennya adalah air. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 mengenai Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, berbagai upaya dilakukan untuk memantau kualitas air eksisting dan selanjutnya dari hasil pemantauan ini, dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan pencemaran air atau menanggulangi kerusakan yang terjadi dan mencegahnya dari kerusakan yang lebih parah. Pada tahun 2022, DLH Kota Bandung melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Sungai di 24 sungai dengan 2 kali periode pemantauan. Untuk 16 sungai prioritas dilaksanakan pemantauan di Hulu, Tengah dan Hilir sungai, sedangkan 8 sungai lainnya, pemantauan dilaksanakan di Hulu dan Hilir sungai. Total jumlah titik pantau dalam 1 tahun adalah sebanyak 128 sampel. Data hasil pemantauan kualitas air kemudian diolah untuk diketahui status mutunya dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran, untuk kemudian dikonversi menjadi nilai Indeks Kualitas Air. Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai Indeks sebsar 48,33 poin yang menunjukkan predikat "kurang". Predikat "kurang" ini ditunjukkan di dunia nyata, dengan sungai yang warna airnya terlihat tidak jernih. Indeks Kualitas Air ini kemudian menjadi indikator capaian kinerja pengelolaan kualitas air di Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/MenLHK/Setjen/Kum.I/4/2021, tanggal 4 April 2021, Perihal Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, yang menghimbau Kepala Daerah untuk memasukkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi salah satu indikator pengelolaan lingkungan di dalam RPJMD, dengan Indeks Kualitas Air sebagai salah satu komponennya. Perkembangan Status Mutu Air Kota Bandung Tahun 2020-2022 disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.5 Perkembangan Status Mutu Air Kota Bandung Tahun 2020-2022 2020 2021 2022 No Nama Sungai Lokasi Segmen Nilai Pij Status Mutu Nilai Pij Status Mutu Nilai Pij Status Mutu 1 Sungai Cikapundung Jl. Dago Bengkok Jl. Viaduct Jl. Soekarno Hatta (Tata Motor Hulu Tengah Hilir 3.67 4.11 4.92 ringan ringan ringan 5.91 3.35 4.91 sedang ringan ringan 3.78 1.91 3.04 ringan ringan ringan II-13 | Rencana Strategis 2024 - 2026
No Nama Sungai Lokasi 2 Sungai Cinambo Jl. Sukalilah SPBU Jl. Rumah Sakit Jl. Rancapacing 3 Sungai Citepus Jl. Pajajaran Jl. Kebon Jati Jl. Pagarsih 4 Sungai Cipamokolan Jl. Sasak Batu Jl. Terusan Jakarta Jl. Terusan Derwati 5 6 Sungai Cibeunying Sungai Cibiru Jl. Jakarta Jl. Kiaracondong Jl. Babakan Surabaya Jl. Cilengkrang Jl. Terusan Ujungberung Jl. Soekarno-Hatta 7 8 Sungai Cibuntu Sungai Cicadas Jl. Nasional III Jl. Melong Asih Jl. Cenderawasih kaler Jl. Sadang Serang Jl. PHH.Mustofa Jl. Soekarno Hatta 9 Sungai Cidurian Jl. Cikutra Jl. Terusan Jakarta Jl. Ciwastra Jl. Sukapada 10 Sungai Cihalarang Jl. PHH.Mustofa Gg. H. Tamrin 11 Sungai Cikendal 12 Sungai Cikiley Jl. Raya Cimahi Jl. Caringin Jl. Sadang Belakang PT Indosco Jl. A.H. Nasution Jl. Cikajang Raya Jl. Cipanarupung 13 Sungai Ciparungpung Jl. Ahmad Yani Jl. Purwakarta 14 Sungai Cikapundung Kolot Taman Cibeunying Jl. Sukabumi Curug Ece 15 Sungai Cipanjalu Intake PDAM Jl. Ujungberung Jl. Soekarno-Hatta 16 Sungai Cisaranten Jl. A.H. Nasution Kel. Babakan Jl. Gedebage II-14 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Segmen Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir 2020 Nilai Pij Status Mutu 3.44 ringan 3.71 ringan 3.17 ringan 3.15 2.79 3.24 ringan ringan ringan 5.09 4.54 3.64 sedang ringan ringan 4.71 4.27 ringan ringan 5.21 sedang 3.29 ringan 3.78 ringan 3.58 ringan 3.66 5.36 ringan sedang 4.93 ringan 4.00 3.38 5.62 ringan ringan sedang 3.57 2.72 3.06 ringan ringan ringan 2.72 ringan 3.25 ringan 3.35 ringan 5.46 5.64 5.15 sedang sedang sedang 4.08 ringan 3.15 3.06 ringan ringan 3.86 ringan 3.28 ringan 3.40 ringan 2.77 3.44 4.23 ringan ringan ringan 3.27 3.32 3.96 ringan ringan ringan 4.73 4.54 3.27 ringan ringan ringan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 2021 2022 Nilai Pij Status Mutu Nilai Pij Status Mutu 2.42 ringan 4.86 ringan 3.65 ringan 3.63 ringan 4.31 ringan 3.91 ringan 3.21 3.29 3.17 ringan ringan ringan 3.79 2.21 3.06 ringan ringan ringan 1.75 2.81 4.41 ringan ringan ringan 3.38 3.26 2.14 ringan ringan ringan 3.10 3.91 ringan ringan 3.60 3.20 ringan ringan 4.25 ringan 2.67 ringan 3.31 ringan 1.99 ringan 1.79 ringan 2.83 ringan 2.32 ringan 2.22 ringan 3.68 3.28 ringan ringan 2.77 3.18 ringan ringan 3.97 ringan 5.12 sedang 2.42 3.88 3.74 ringan ringan ringan 2.57 2.56 3.41 ringan ringan ringan 3.05 2.49 4.73 ringan ringan ringan 3.17 2.92 2.90 ringan ringan ringan 2.76 ringan 2.56 ringan 3.18 ringan 3.97 ringan 4.82 ringan 2.19 ringan 6.20 7.56 7.53 sedang sedang sedang 3.93 4.16 5.93 ringan ringan sedang 1.73 ringan 2.47 ringan 1.99 3.54 ringan ringan 2.36 2.55 ringan ringan 3.26 ringan 2.10 ringan 1.97 ringan 2.59 ringan 4.12 ringan 4.28 ringan 2.40 2.64 3.76 ringan ringan ringan 2.67 2.78 3.22 ringan ringan ringan 1.89 2.90 4.23 ringan ringan ringan 3.37 2.80 2.82 ringan ringan ringan 5.03 5.23 5.93 sedang sedang sedang 2.98 2.82 3.12 ringan ringan ringan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 2020 2021 2022 No Nama Sungai Lokasi Segmen Nilai Pij Status Mutu Nilai Pij Status Mutu Nilai Pij Status Mutu 17 Sungai Ciateul Jl. Kalipah Apo Jl. Pasirkoja Hulu Hilir 3.92 3.36 ringan ringan 3.93 2.61 ringan ringan 3.11 3.84 ringan ringan 18 Sungai Cigondewah Jl. Holis Jl. Cibolerang Hulu Hilir 4.85 5.22 ringan sedang 4.90 6.10 ringan sedang 3.53 3.96 ringan ringan 19 20 21 22 23 Sungai Cijalupang Sungai Curug Dog-Dog Sungai Ciwastra Sungai Cipedes Sungai Cimuncang Depan SMAN 24 Jl. Cisaranten Wetan Jl. Sukamenak Dekat Griya kopo Permai II Jl. Rancasawo Depan Komp. Graha Pelangi Elok Jl. Dr. Djunjunan Depan Istana Regency II Jl. Cimuncang Jl. Ters. Sulaksana Baru Hulu Hilir Hulu Tengah Hulu Tengah Hulu Hilir Hulu Tengah 2.63 2.49 4.83 5.12 5.14 5.25 3.20 3.38 3.28 3.45 ringan ringan ringan sedang sedang sedang ringan ringan ringan ringan 3.03 2.96 6.29 6.30 3.71 3.42 2.76 2.82 4.51 4.26 ringan ringan sedang sedang ringan ringan ringan ringan ringan ringan 3.17 3.86 4.86 4.60 4.06 4.65 2.81 3.02 3.30 2.78 ringan ringan ringan ringan ringan ringan ringan ringan ringan ringan 24 Sungai Cihapit Jl. Terusan Cisokan Jl. Citamiang Hulu Tengah 4.15 3.59 ringan ringan 3.85 4.26 ringan ringan 2.25 3.39 ringan ringan Sumber : Data Pemantauan Kualitas Air, diolah Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi jumlah sungai dengan status mutu air "cemar ringan" dan "cemar sedang" berubah sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada Tahun 2022, hanya terdapat 2 lokasi yang berstatus "cemar sedang". Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung di dalam menangani penyebab masalah pencemaran, memberikan hasil yang menggembirakan. Hasil ini sejalan dengan upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan, diantaranya adalah penanganan Open Defecation (OD) oleh Dinas Kesehatan dan DPKP yang telah berhasil meningkatkan jumlah wilayah ODF dan pengawasan pelaku usaha oleh DLH pun telah meningkatkan cakupan perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Upaya penanganan sampah pun mengalami peningkatan sehingga jumlah sampah yang dibuang ke sungai mengalami penurunan. 2.3.3 Pengelolaan Kualitas Udara Udara merupakan kebutuhan utama manusia karena oksigen yang merupakan salah satu komponen udara menjadi satu-satunya gas yang memberikan energi bagi tubuh manusia. Manusia menghirup udara sekitar 7 atau 8 liter per menit. Sebanyak 20 persen dari udara yang dihirup manusia adalah oksigen, dan hanya seperempat dari oksigen tersebut yang dikonsumsi oleh paru-paru manusia, yaitu sekitar 550 liter oksigen murni setiap harinya karena hanya oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia, maka keberadaan pencemar di dalam udara ambien, dapat II-15 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran udara merupakan hal yang mutlak harus dilakukan dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat. Tingkat kualitas udara perkotaan harus memenuhi baku mutu udara ambien. Indikator tingkat kualitas udara Kota Bandung yang dinyatakan dengan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana. Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya. Kualitas Udara Kota Bandung mengalami penurunan kualitas pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 ini, tidak lepas dari adanya pandemi covid19 yang menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga menurunkan pergerakan masyarakat yang berimplikasi pada menurunnya penggunaan bahan bakar dari sektor transportasi. Transportasi, industri, rumah tangga, dan pembakaran sampah (TPA) merupakan sumber-sumber pencemaran udara kota, dan sektor transportasi merupakan penyebab utama pencemaran udara di berbagai kota termasuk Kota Bandung. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara ambien. Hal ini dapat dilihat pada hasil pemantauan kualitas udara Kota Bandung sepanjang periode tahun 2018-2022 yang ditampilkan pada tabel 2.7. Dari tabel tersebut terlihat bahwa di lokasi dengan kepadatan kendaraan tinggi, kandungan bahan-bahan pencemar pun cukup tinggi, bahkan melampaui baku mutunya, seperti di terminal dan di ruas jalan yang sering mengalami kemacetan. Di ruas jalan yang diberlakukan kebijakan Car Free Day (CFD), kualitas udaranya terlihat cukup baik dan kembali memburuk saat tidak diberlakukannya CFD. Selain itu, pada tahun 2020 yaitu saat terjadinya pandemi covid 19, kualitas udara ambien pun cenderung membaik. Beberapa hal ini menjadi bukti bahwa aktivitas transportasi menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran kualitas udara di Kota Bandung. II-16 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tabel 2.7 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Kota Bandung Tahun 2018-2022 PARAMETER No LOKASI Koordinat 2018 2019 PM10 2020 2021 2022 2018 2019 PM2,5 2020 2021 ug/Nm ug/Nm BAKU MUTU 150 66 1 Jl. BKR (Depan Alifa) (s 06◦ 56''17,2"&E 107◦ 36'58,6") 118.60 77.60 98.25 59.30 57.40 64.30 29.56 26.26 37.10 2 3 4 5 6 Jl. Tegallega (Depan Pendopo) Bunderan Cibiru Jalan Rumah Sakit Jl. Buah Batu saat tidak CFD Jl. Buah Batu saat CFD S 06◦ 56'03,5"&E 107◦ 36'20,2" S 06◦ 56'03,5"&E 107◦ 43'01,7" S 06◦ 56'03,5"&E 107◦ 41'56,9" S 06◦ 56'03,5"&E 107◦ 37'12,9" S 06◦ 56'03,5"&E 107◦ 33'12,9" 62.30 165.53 86.28 53.94 24.60 135.76 145.60 121.21 97.50 63.50 44.21 123.50 102.40 76.58 41.60 65.40 36.20 70.30 67.3 59.80 72.80 61.80 53.20 22.70 58.68 27.75 28.94 13.48 115.32 112.66 82.13 65.20 28.50 26.18 59.20 32.28 58.66 22.10 46.20 20.70 51.40 42.1 7 Jl. Ciganitri 64.27 49.70 27.88 8 Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha) S 06◦ 59'19,1"&E 107◦ 40,22,1" 80.11 160.21 106.22 58.90 60.60 25.03 125.36 52.88 24.60 9 Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI) S 06◦ 56'03,5"&E 107◦ 37'43,5" 102.68 109.52 106.52 46.80 56.40 24.95 46.41 60.12 31.60 10 Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro) 11 Terminal Cicaheum S 06◦ 56'23,8"&E 107◦ 40'01,4" S 06◦ 54'11,7"&E 107◦ 35'16,2" 53.30 44.99 135.50 157.23 110.26 143.83 50.30 57.70 61.60 72.60 19.32 23.57 115.30 113.40 56.28 63.82 36.10 46.10 12 Jl. Arcamanik 74.26 53.20 31.22 13 Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna) 14 Terminal Ledeng 15 Jl. Siliwangi 16 Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi) S 06◦ 54'24,9"&E 107◦ 36'04,6" S 06◦ 51'31,6"&E 107◦ 35'42,7" S 06◦ 53'11,9"&E 107◦ 36'25,8" S 06◦ 54'59,1"&E 107◦ 37'45,5" 45.81 57.60 46.89 103.28 73.69 128.53 50.11 72.65 87.14 115.67 42.26 72.60 55.80 61.50 37.90 54.10 57.80 62.30 58.20 52.80 19.65 27.20 19.89 24.42 42.72 100.29 35.23 21.90 56.82 59.81 30.68 21.90 27.60 26.30 16.80 36.80 DEBU 2022 2018 2019 2020 2021 ug/Nm 230 39.80 160.01 116.79 168.92 177.57 46.00 94.47 157.50 58.26 118.67 53.70 226.18 215.65 196.00 168.85 38.50 131.94 171.30 150.80 87.09 36.10 97.11 152.00 92.61 193.46 52.48 86.54 174.17 21.80 81.65 29.40 122.74 265.78 124.22 121.57 36.10 176.70 158.37 192.66 126.93 42.60 116.82 185.60 132.81 94.31 52.80 141.77 210.85 202.67 156.98 38.50 94.26 41.10 103.72 116.00 101.26 142.17 28.80 206.21 177.65 210.66 135.58 28.30 103.12 79.12 70.28 106.85 36.70 141.26 145.12 145.10 141.29 II-17 | Rencana Strategis 2024 - 2026 2022 98.62 122.37 198.29 98.12 132.14 79.27 138.07 168.92 146.60 145.17 97.22 106.87 145.72 119.46 97.89
No LOKASI Koordinat BAKU MUTU 17 Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda) 18 Depan Patung Panda S 06◦ 56'51,3"&E 107◦ 36'48,5" S 06◦ 53'38,4"&E 107◦ 35'14,2" 19 Jl. Pasteur 20 Perumahan Pasir Impun 21 Terminal Leuwipanjang S 06◦ 53'27,5"&E 107◦ 40'45,6" S 06◦ 56'48,8"&E 107◦ 35'38,1" 22 Alun-alun Kota Bandung S 06◦ 55'16,7"&E 107◦ 36'26,1" 23 24 Jl. Punclut Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz) S 06◦ 51'08,7"&E 107◦ 36'48,5" S 06◦ 59'19,1"&E 107◦ 40'22,1" 25 Jl. Suci (Perempatan Cimuncang) 26 Jl. Diponegoro 27 Dago saat CFD 28 Dago saat tidak CFD 29 Jl. Elang 30 KPAD Sarijadi S 06◦ 54'05,7"&E 107◦ 37'58,8" S 06◦ 54'04,7"&E 107◦ 37'04,5" S 06◦ 53'30,8"&E 107◦ 36'47,3" S 06◦ 53'30,8"&E 107◦ 36'47,3" S 06◦ 54'52,3"&E 107◦ 34'31,4" S 06◦ 51'56,7"&E 107◦ 35'13,9" II-18 | Rencana Strategis 2024 - 2026 2018 129.75 81.45 87.00 136.28 116.24 77.59 144.60 108.16 87.16 66.75 91.51 88.89 75.62 2019 66.50 140.26 33.60 164.20 137.53 57.10 140.51 88.23 72.60 55.80 98.54 112.50 66.11 PM10 2020 ug/Nm 150 58.26 142.66 82.10 112.81 128.32 54.62 126.50 40.28 65.18 79.86 61.22 60.60 2021 32.70 72.20 32.10 70.80 58.70 20.70 51.10 40.10 48.60 61.9 69.20 66.50 27.10 2022 55.80 66.80 42.00 69.80 42.10 48.30 68.60 62.20 58.10 48.30 58.90 51.30 2018 25.42 22.62 41.32 45.00 45.58 41.30 52.10 35.22 39.02 30.22 42.02 40.11 36.18 PARAMETER PM2,5 2019 2020 ug/Nm 66 20.54 36.88 117.94 64.24 22.50 26.80 120.40 50.62 98.46 56.87 40.19 38.22 105.32 36.68 35.21 35.11 22.51 20.66 31.50 67.22 60.26 56.22 48.26 42.35 36.50 2021 19.50 45.60 17.90 42.90 35.90 11.50 27.90 22.80 22.80 36.1 41.60 41.30 13.50 2022 35.10 38.50 21.20 52.60 36.80 21.50 41.30 48.60 36.20 22.80 29.60 31.30 2018 183.69 155.35 129.38 216.68 180.98 109.16 225.01 159.5 151.23 96.13 160.94 166.39 101.06 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung DEBU 2019 2020 2021 2022 ug/Nm 230 98.35 82.52 98.09 91.37 221.20 218.26 183.29 101.37 69.00 95.22 76.46 83.03 215.66 172.84 211.46 172.24 208.82 189.26 170.01 97.28 81.73 77.12 53.3 72.11 143.61 142.80 110.29 103.82 110.60 62.62 116.18 131.82 107.74 82.52 115.46 88.50 66.50 122.24 165.00 158.26 187.56 84.73 167.31 186.28 197.79 110.03 82.58 81.60 70.09 88.47
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung No LOKASI 2018 2019 SO2 2020 ug/nm BAKU MUTU 900 1 Jl. BKR (Depan Alifa) 39.9 26.28 <29,24 2 Jl. Tegallega (Depan Pendopo) 34.52 21.80 <29,24 3 Bunderan Cibiru 34.52 42.78 37.34 4 Jalan Rumah Sakit 54.15 35.58 36.59 5 Jl. Buah Batu saat tidak CFD 45.18 30.22 <29,24 6 Jl. Buah Batu saat CFD 7.99 10.90 7 Jl. Ciganitri <29,24 8 Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha) 44.83 36.15 30.01 9 Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI) 45.56 10.90 42.09 10 Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro) 47.84 24.73 <29,24 11 Terminal Cicaheum 51.91 51.26 48.81 12 Jl. Arcamanik <29,24 13 Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna) 37.25 30.90 34.15 14 Terminal Ledeng 58.66 35.32 42.7 15 Jl. Siliwangi 42.66 26.69 <29,24 16 Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi) 44.23 27.53 <29,24 17 Balaikota Bandung 43.24 22.68 <29,24 2021 48.57 40.48 71.73 44.22 55.35 48.70 46.74 57.62 37.45 68.77 37.33 53.86 38.70 50.13 40.10 2022 2018 2019 50.16 <1,145 5152 39.81 <1,145 1912 82.98 <1,145 5347 55.50 <1,145 4202 56.68 <1,145 4008 <1,145 <1.145 34.26 52.27 <1,145 3240 78.81 <1,145 6103 43.64 2862 3813 74.92 4580 5725 37.61 54.85 1912 4202 69.98 3435 6298 40.36 1718 4958 63.12 7065 5152 48.26 4580 5152 CO 2020 ug/Nm 30000 3435 2290 8015 3435 3057 3240 4580 7820 6675 8164 4008 5343 7626 2977 3630 7626 2021 2290 2095 2095 1523 2095 1912 1523 1340 1912 2862 1340 1718 1718 1912 1718 PARAMETER 2022 2018 4008 18.18 3435 15.09 5725 15.09 3435 21 4580 15.7 <8,10 2290 3435 18.22 6068 11.14 2862 14.32 4580 15 2920 4385 12.79 4600 19.26 2290 10.45 3435 13 4580 14.78 2019 11.93 10.94 15.04 13.05 14.18 < 8,10 11.52 16.56 < 8,10 17.10 10.92 15.23 11.20 14.22 19.17 NO2 2020 ug/Nm 400 23.17 15.24 39.37 24.06 29.15 15.22 28.34 36.08 20.86 67.52 19.00 37.03 46.95 20.10 18.53 23.97 O3 2021 2022 2018 2019 2020 2021 ug/NM 235 37.24 37.42 39,01 18.32 22.12 35.05 34.85 23.79 26,03 15.29 <21,32 35.47 54.59 71.45 26,03 27.56 39.88 74.30 34.97 49.53 39,55 23.58 27.65 41.31 50.76 42.30 33,01 19.84 21.80 65.99 36.05 15,5 5.58 60.19 24.05 <21,32 37.60 39.52 29,91 20.62 23.60 42.39 47.78 62.19 33,68 25.02 33.78 51.48 25.66 35.12 39,58 9.99 21.68 35.95 51.79 55.38 45 30.29 36.96 68.71 31.12 <21,32 28.08 37.30 30,3 16.18 27.18 34.45 43.33 59.53 54,82 29.98 43.04 50.09 20.66 23.08 25,49 17.60 <21,32 28.24 39.03 56.75 23,64 17.94 27.10 43.95 35.13 34.00 27,96 13.27 24.12 28.76 II-19 | Rencana Strategis 2024 - 2026 2022 59.09 50.39 90.30 63.24 75.39 44.71 69.53 98.15 56.18 79.74 46.73 61.35 84.23 46.79 73.73 56.25
No LOKASI 2018 2019 SO2 2020 2021 2022 ug/nm BAKU MUTU 900 18 Depan Patung Panda 52.89 19 Jl. Pasteur 39.16 52.22 62.75 70.54 20 Perumahan Pasir Impun 34.1 19.00 <29,24 31.10 32.20 21 Terminal Leuwipanjang 62.2 37.10 31.34 61.16 75.32 22 Alun-alun Kota Bandung 60.03 35.95 <29,24 57.42 62.67 23 Jl. Punclut 35.87 14.98 <29,24 <29,25 34.67 24 Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz) 48.23 27.96 <29,24 40.03 52.27 25 Jl. Suci (Perempatan Cimuncang) 41.21 33.56 29.55 40.98 58.24 26 Jl. Diponegoro 46.42 26.78 35.72 49.67 55.57 27 Dago saat CFD 37.51 13.57 43.89 28 Dago saat tidak CFD 44.05 37.05 51.21 52.30 56.09 29 Jl. Elang 57.74 28.45 36.21 68.95 67.62 30 KPAD Sarijadi 23.1 21.38 <29,24 29.93 32.89 II-20 | Rencana Strategis 2024 - 2026 2018 6870 1523 3630 3630 3240 3435 3057 3435 2290 2668 3630 1145 2019 5725 2862 6298 5725 2862 5152 4008 4202 <1.145 2485 4202 3813 PARAMETER CO 2020 2021 2022 2018 ug/Nm 30000 20.34 9542 1523 6068 1145 <1.145 1718 8.34 7820 2668 5725 19 4385 2095 5347 15.55 2095 <1.145 2862 8.58 6675 1340 4008 13.89 4958 1718 4008 14.44 5920 1718 4008 15.05 <1.145 10.89 6103 1912 4924 12.98 7065 3057 5920 16.77 2095 <1.145 2290 10.59 2019 20.99 < 8,10 21.46 19.17 < 8,10 12.10 13.51 12.22 < 8,10 20.05 15.12 10.77 NO2 2020 ug/Nm 400 66.89 12.92 35.16 26.62 5.82 22.82 33.04 37.80 57.42 44.42 12.07 2021 50.60 22.29 50.63 52.35 8.42 26.42 34.19 41.59 28.93 45.96 51.96 19.40 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung O3 2022 2018 2019 2020 2021 2022 ug/NM 235 36,07 54.70 32.04 44.55 61.86 82.50 19.79 29,62 10.73 <21,32 24.08 39.97 60.90 44,16 34.08 27.36 79.18 93.10 54.86 38,61 30.78 21.74 45.10 73.64 22.13 21,98 8.12 <21,32 24.45 40.7 44.92 26,72 18.31 21.96 59.96 57.40 42.83 29,39 26.23 25.55 36.22 67.87 34.92 31,7 18.58 27.93 42.18 63.16 36,81 7.05 54.53 44.98 41,3 29.92 43.49 67.85 68.02 48.50 52,53 25.16 30.20 72.25 789.31 21.82 28,05 11.83 21.32 26.11 38.10
No 1 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 2.3.4 Pengelolaan Sampah Salah satu permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini adalah timbulan sampah yang besar. Pada Tahun 2022, dengan jumlah penduduk sebesar 2.671.723 jiwa (Jakstrada Kota Bandung) dan timbulan sampah per kapita sebanyak 0,63 kg/orang/hari (Kajian Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2019, DLH), maka Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak ±1.683,19 ton per hari. Dari jumlah timbulan sampah harian tersebut, sampah yang dikirim ke TPA rata-rata adalah sebesar 464,099.236 ton/tahun atau 79,76% dari total timbulan sampah, capaian ini dikenal sebagai capaian penanganan sampah. Sedangkan sampah yang bisa diolah menjadi bahan kerajinan, kompos, bahan bakar gas, dan listrik serta pemanfaatan lainnya, dikenal dengan capaian pengurangan sampah, baru sekitar 110.208,10 ton per tahun atau 18,94% dari total timbulan sampah. Tabel 2.8 Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Bandung Tahun 2020-2022 Indikator Kinerja Satuan Tahun 2020 Target Realisasi % Tahun 2021 Target Realisasi % Tahun 2022 Target Realisasi Cakupan Pengelolaan Sampah Kota persentase 98,30 98,32 100,02 98,50 98,50 100,00 98,70 98,70 100,00 Sumber: DLH Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Hal ini terjadi seiring terbentuknya KBS RTPS (Kawasan Bebas Sampah dengan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah) di beberapa wilayah Kota Bandung. KBS RTPS adalah wilayah setingkat kelurahan yang telah memiliki Rencana Teknis Pengelolaan Sampah dan kemudian menjalankannya dimana sampah dibuang secara terpilah sejak dari rumah dan sampah terpilah tersebut kemudian diolah secara terpadu pada skala kelurahan. Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung pada kurun waktu Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut : II-21 | Rencana Strategis 2024 - 2026 %
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Bandung No (1) Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DLH (2) Satuan (3) 2019 (4) Realisasi Capaian Tahun 2020 (5) 2021 (6) 2022 (7) 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup poin 45,22 48,54 53,84 55,70 2. Cakupan Pengelolaan Sampah Kota persen 97,99 98,32 98,50 98,70 3. Indeks Kualitas Air poin 41,97 45,78 45,94 48,33 4. Indeks Kualitas Udara poin 69,79 61,55 78,75 80,56 5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan poin 29,24 29,24 23,20 22,38 6. Indeks Kepuasan Masyarakat poin 78,37 91,17 85,10 85,42 7. Persentase kawasan konservasi terpelihara Persen 10,56 28,99 100 100 8. Indeks SO2 Poin 0,77 0,74 0.74 0.55 9. Persentase sungai dengan status "cemar ringan" Persen 77,91 79,13 79.69 90.15 10. Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP Persen 100 100 100 100 11. Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA Persen 83,43 82,23 77.27 79.76 12. Persentase sampah yang diolah di sumber sampah Persen 14,56 16,09 21.23 18.94 13. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persen 100 100 100 100 Sumber: LKIP DLH Kota Bandung Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya perbaikan kualitas air dan udara di tahun 2021. Hal ini terjadi diantaranya akibat adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, angka 55,70 poin masih menunjukkan predikat kualitas lingkungan yang "sedang". Apabila dianalisis, kondisi ini dipengaruhi sangat besar oleh kualitas tutupan lahan yang sangat rendah yaitu berkisar di angka 22,38 poin. Kualitas tutupan lahan berhubungan sangat erat dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Bandung. Karenanya, untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, peningkatan luasan RTH menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Untuk cakupan pengelolaan sampah kota yang meliputi capaian penanganan sampah dan capaian pengurangan sampah, pengukuran jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah secara detail baru dilakukan pada tahun 2019 dan jumlahnya pada tahun 2020 mengalami I-22 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah sampah organik yang dapat dikurangi di kawasan bebas sampah yang diantaranya diolah menggunakan metode komposter bata terawang dan magot BSF, serta bertambahnya jumlah sampah yang diolah di sektor komersil yaitu di pasar dan mall. Untuk persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan", pengukuran dilakukan sejak tahun 2019 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, status mutu air sungai dihitung dengan metode Indeks Pencemaran yang membandingkan hasil pengukuran kualitas dengan baku mutu air permukaan kelas 2. Berdasarkan hasil pengukuran ini didapat bahwa jumlah titik pantau sungai yang memiliki status "cemar ringan" terus meningkat jumlahnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Sebanyak 117 dari 132 titik pantau sungai di tahun 2022 berada pada status cemar ringan. Untuk Indeks SO2, pengukuran mulai dilakukan pada tahun 2017. Indeks ini menunjukkan jumlah SO2 yang diemisikan ke udara setiap tahunnya, semakin besar nilainya maka semakin banyak pencemar yang dilepas ke udara sehingga diharapkan nilai indeks ini akan menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020 dimana Indeks Kualitas Udara Kota Bandung berada pada nilai 61,55 poin, Indeks SO2-nya menunjukkan angka 0,74 poin dan pada tahun 2022, Indeks SO2 ini mengalami perbaikan hingga mencapai angka 0,55 poin. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja layanan DLH Kota Bandung periode 2019-2022 di atas terlihat bahwa terdapat potensi dan permasalahan terkait kinerja layanan organisasi, yaitu : 1) Permasalahan :
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih berada pada kriteria "sedang"
Indeks Kualitas Air Kota Bandung masih berada pada kriteria "kurang"
Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada predikat "sangat kurang" yang merupakan tingkat paling rendah, yang diakibatkan oleh rendahnya luasan RTH Kota Bandung. Capaian pengurangan sampah masih rendah. 2) Potensi :
Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan II-23 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kota Bandung NO URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN 1 2 2021 3 2022 4 2021 5 2022 6 2021 7 2022 8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 282,384,686,605 325,263,587,867 255,608,804,268 287,789,795,230 90,52% 88.48% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14,592,211,344 83,236,295,596 12,218,737,459 70,797,571,139 83.73% 85.06% Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 173,800,000 176,340,000 171,600,000 168,699,000 98.73% 95.67% 01 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 173,800,000 176,340,000 171,600,000 168,699,000 98.73% 95.67% Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,496,619,914 14,920,099,693 9,126,849,755 12,560,283,601 86.95% 84.18% 02 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10,496,619,914 14,920,099,693 9,126,849,755 12,560,283,601 86.95% 84.18% Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 166,245,000 504,498,000 146,905,000 444,749,500 88.37% 88.16% 03 04 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 41,745,000 124,500,000 153,153,000 351,345,000 40,205,000 106,700,000 152,292,000 292,457,500 96.31% 85.7% 99.44% 83.24% Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 738,613,360 2,363,791,057 501,759,868 1,601,757,804 67.93% 67.76% 05 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 180,199,690 980,514,712 178,328,590 899,010,425 98.96% 91.69% 06 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga 70,089,550 89,581,425 64,098,780 83,629,217 91.45% 93.36% 07 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50,107,200 204,615,000 50,014,500 186,200,000 99.81% 91.00% 08 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 233,293,520 241,151,300 143,130,109 208,929,104 61.35% 86.64% 09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 204,923,400 847,928,620 66,187,889 223,989,058 32.3% 26.42% II-24 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung NO URAIAN 1 2 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13 14 15 16 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 18 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 19 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota PAGU ANGGARAN 2021 3 2022 4
352,561,220
352,561,220 1,393,524,720 2,200,347,080 272,415,720 493,587,080 1,121,109,000 1,706,760,000 1,623,408,350 5,774,912,450 718,660,100 978,439,800 261,272,000 507,093,000 339,964,250 3,787,558,800 183,711,000 358,160,850 119,801,000 143,660,000 5,676,087,592 56,943,746,096 5,676,087,592 56,943,746,096 1,064,911,880 2,059,973,680 610,336,880 1,059,988,680 610,336,880 1,059,988,680 REALISASI ANGGARAN RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN 2021 5 2022 6 2021 7 2022 8
246,442,200
69.90%
246,442,200
69.90% 1,225,742,205 1,724,365,437 87.96% 78.37% 223,276,523 359,434,748 81.96% 72.82% 1,002,465,682 1,364,930,689 89.42% 79.97% 1,045,880,631 4,568,376,938 64.42% 79.11% 651,439,931 422,627,976 90.65% 43.19% 13,344,000 284,275,984 5.11% 56.06% 140,875,000 3,384,985,728 41.44% 89.37% 171,435,000 338,827,500 93.32% 94.60% 68,786,700 137,659,750 57.42% 95.82% 4,656,735,624 49,482,896,659 82.04% 86.90% 4,656,735,624 49,482,896,659 82.04% 86.90% 824,982,667 1,892,843,474 77.47% 91.89% 475,221,367 1,035,944,139 77.86% 97.73% 475,221,367 1,035,944,139 77.86% 97.73% II-25 | Rencana Strategis 2024 - 2026
NO 1 20 21 22 23 24 25 URAIAN 2 Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 II-26 | Rencana Strategis 2024 - 2026 PAGU ANGGARAN 2021 3 454,575,000 454,575,000 1,144,246,866 1,096,486,866 746,927,900 164,824,600 184,734,366 47,760,000 47,760,000 441,088,841 441,088,841 441,088,841 114,123,600 65,202,600 2022 4 999,985,000 999,985,000 3,895,877,570 3,246,643,570 799,979,440 1,596,664,130 850,000,000 649,234,000 649,234,000 1,249,960,437 1,249,960,437 1,249,960,437 299,588,470 199,388,720 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung REALISASI ANGGARAN RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN 2021 5 2022 6 2021 7 2022 8 349,761,300 856,899,335 76.94% 85.69% 349,761,300 856,899,335 76.94% 85.69% 1,059,248,232 3,510,530,674 92.57% 90.11% 1,012,292,232 2,875,744,914 92.32% 88.58% 729,886,732 760,128,550 97.72% 95.02% 161,576,000 1,569,397,908 98.03% 98.29% 120,829,500 546,218,456 65.41% 64.26% 46,956,000 634,785,760 98.32% 97.77% 46,956,000 634,785,760 98.32% 97.77% 412,496,250 1,190,627,020 93.52% 95.25% 412,496,250 1,190,627,020 93.52% 95.25% 412,496,250 1,190,627,020 98.32% 95.25% 106,534,300 150,812,737 93.35% 50.34% 60,503,000 51,100,543 92.79% 25.63%
NO 1 26 27 28 29 30 31 32 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung URAIAN 2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PAGU ANGGARAN 2021 3 54,092,600 11,110,000 48,921,000 48,921,000 973,259,960 973,259,960 102,034,800 431,025,660 440,199,500
431,541,000 2022 4 124,432,720 74,956,000 100,199,750 100,199,750 1,275,201,610 1,275,201,610 180,600,000 499,919,760 594,681,850 499,964,840 499,964,840 499,964,840 999,979,700 REALISASI ANGGARAN RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN 2021 5 2022 6 2021 7 2022 8 50,086,000 28,420,543 93.76% 22.84% 10,417,000 22,680,000 93.76% 30.26% 46,031,300 99,712,194 94.09% 99.51% 46,031,300 99,712,194 94.09% 99.51% 930,072,500 1,182,578,700 95.56% 92.74% 930,072,500 1,182,578,700 95.56% 92.74% 96,948,800 159,021,600 95.02% 88.05% 398,612,000 440,747,100 92.48% 88.16% 434,511,700 582,810,000 98.71% 98.00%
428,506,590
85.71%
428,506,590
85.71%
428,506,590
85.71% 390,712,000 952,164,855 90.54% 95.22% II-27 | Rencana Strategis 2024 - 2026
NO 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 URAIAN 2 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota II-28 | Rencana Strategis 2024 - 2026 PAGU ANGGARAN 2021 3 2022 4 431,541,000 999,979,700 431,541,000 999,979,700 498,252,000 603,984,250 498,252,000 603,984,250 498,252,000 603,984,250 259,197,664,314 231,142,761,714 259,197,664,314 231,142,761,714 524,354,400 199,719,000 6,238,254,710 6,989,924,167 238,093,639,355 178,759,654,456 2,347,448,340 467,200,000 3,877,009,149 11,799,213,134 870,457,200 450,172,280 7,246,501,160 32,476,878,677 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung REALISASI ANGGARAN RASIO REALISASI DENGAN PAGU ANGGARAN 2021 5 2022 6 2021 7 2022 8 390,712,000 952,164,855 90.54% 95.22% 390,712,000 952,164,855 90.54% 95.22% 476,133,000 590,771,080 95.56% 97.81% 476,133,000 590,771,080 95.56% 97.81% 476,133,000 590,771,080 95.56% 97.81% 235,456,922,767 207,093,388,961 90.84% 89.60% 235,456,922,767 207,093,388,961 90.84% 89.60% 479,805,700 183,380,000 91.5% 91.82% 5,122,340,125 6,537,484,700 82.11% 93.53% 219,477,897,827 156,592,881,708 92.18% 87.60% 2,065,055,450 363,919,350 87.97% 77.89% 3,191,653,288 11,370,139,163 82.32% 96.36% 867,391,000 385,012,085 99.65% 85.53% 4,252,779,377 31,660,571,955 58.69% 97.49%
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Apabila dilihat dari tabel tersebut terlihat bahwa pagu anggaran dan realisasi anggaran pada periode tahun 2021-2022 tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Anggaran meningkat cukup besar pada tahun 2022, hal ini karena target pendapatan BLUD di DLH Kota Bandung cukup besar. Namun persentase realisasi menurun, hal ini dikarenakan target pendapatan yang tidak mencapai target sehingga realisasi pun menurun. Terkait realisasi anggaran, sepanjang tahun 2021-2022 terdapat realisasi kegiatan yang lebih kecil dari 85%. Beberapa alasan rendahnya serapan, sekaligus merupakan permasalahan terkait pendanaan pelayanan organisasi selain permasalahan kebutuhan anggaran persampahan. Karena itu, permasalahan terkait anggaran yang dihadapi DLH Kota Bandung adalah : Adanya kendala pada proses pengadaan barang dan jasa menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tidak terealisasi. Keterbatasan personel pelaksana yang menyebabkan beberapa personel harus mengerjakan pekerjaan teknis dan administrasi secara bersamaan. Tidak berimbangnya komposisi anggaran untuk kebutuhan pengelolaan sampah dengan kebutuhan anggaran bagi pengelolaan lingkungan hidup. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Bandung Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kota Bandung di dalam 3 tahun ke depan, akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat pusat dan propinsi serta dipengaruhi oleh rencana pengembangan wilayah kota. Apabila dicermati, di dalam Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa indikator sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun 2024 adalah :
Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 - 68,5 Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB Nasional Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. II-29 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Indikator sasaran urusan lingkungan hidup yang ingin dicapai di tingkat Provinsi, apabila dilihat dari rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 adalah :
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari : o Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat; o Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan o Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023. Berdasarkan gambaran layanan yang telah dilakukan oleh DLH Kota Bandung sepanjang periode 2019-2022 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DLH Kota Bandung telah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi di masa depan, yaitu terkait ketersediaan anggaran dan diperlukannya penyelesaian masalah yang lebih efektif dengan daya dobrak tinggi. II-30 | Rencana Strategis 2024 - 2026
No (1) 1. 2. 3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH KOTA BANDUNG 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Bandung Di dalam pelaksanaan tugas untuk membantu Wali Kota yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DLH Kota Bandung di dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang muncul terkait kinerja layanan, berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pencapaian pada periode renstra sebelumnya adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH Kota Bandung Masalah Pokok Masalah Akar Masalah (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih berada pada kriteria "sedang" 1. 2. 3. (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada kategori "sangat kurang" Indeks Kualitas Air berada dalam kategori "kurang" Indeks Kualitas udara berada pada kriteria "baik" (4) 1. Luasan RTH yang sangat rendah. 2. Kualitas RTH eksisting belum memiliki fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika secara lengkap dan optimal. 3. Adanya pencemaran kualitas air sungai yang berasal dari limbah industri dan domestik Indeks Kualitas Air Kota Bandung berada pada kriteria "kurang" 13 titik dari 128 titik pantau kualitas air sungai, berada pada status "cemar sedang". 1. Masih tingginya pencemaran akibat limbah domestik 2. Sebagian pelaku UMKM dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar. 3. Masih banyak sarana septic tank komunal yang mangkrak 4. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sarana sanitasi dengan kondisi baik 5. Berkurangnya kuantitas air permukaan di musim kemarau menyebabkan air menjadi pekat dan kualitasnya menjadi buruk. Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada predikat "sangat kurang" yang merupakan tingkat paling rendah Luasan RTH Kota Bandung yang sangat rendah 1. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung masih sangat rendah 2. Kualitas tutupan lahan yang ada masih kurang baik karena masih banyak terjadi perkerasan di RTH yang ada 3. Masih banyak kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi, digunakan untuk pemukiman/usaha III-1 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah (1) (2) 4. Capaian pengurangan sampah masih rendah (3) Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah masih rendah Sampah yang diubah menjadi kompos masih sedikit jumlahnya (4) 4. Kawasan konservasi yang ada belum ditata atau dipelihara sehingga fungsi hidrologis dan ekologisnya menjadi hilang. Jumlah Bank Sampah saat ini sudah bertambah, namun kemampuan manajemen pengelola Bank Sampah yang masih kurang menyebabkan Bank Sampah yang telah terbangun belum dapat berjalan dengan optimal 1. 2. Upaya pengomposan pada skala rumah tangga masih belum diterapkan secara masiv 3. Fasilitas pengolah sampah skala kota belum memadai Selain adanya permasalahan terkait pelayanan DLH, terdapat pula faktor penghambat dan pendorong bagi terlaksananya pelayanan tersebut, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kota Bandung No. (1) 1. 2. 3. 4. Permasalahan Pelayanan (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung masih berada pada kriteria "sedang" Indeks Kualitas Air Kota Bandung berada pada kriteria "kurang" Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada predikat "sangat kurang" yang merupakan tingkat paling rendah Capaian pengurangan sampah masih rendah Faktor Penghambat (3) Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada kategori "kurang" dan "sangat kurang" 1. Kurangnya jumlah personel pengawas lingkungan sehingga pelaku pencemaran sungai belum dapat ditindak secara efektif. 2. Masih minimnya produk hukum yang mengatur pengendalian kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Wewenang pengelolaan RTH saat ini masih tumpang tindih antara beberapa SKPD sehingga tidak ada kepastian penanggung jawab pengelolaan RTH 1. Tenaga edukator yang memiliki kompetensi pengolahan sampah dan kompetensi pengajaran, jumlahnya sangat terbatas. 2. Offtaker dari produk yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah, jumlahnya masih sedikit Faktor Pendorong (4) Indeks Kualitas Udara sudah berada pada kategori "baik" Adanya beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan yang dapat menjadi agen penggerak masyarakat di sekitarnya Masih terdapat lahan-lahan milik pemkot yang terletak di daerah Bandung Utara yang fungsi hidrologisnya masih dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai RTH • Saat ini gerakan KangPisman sudah mulai dikenal sehingga dapat mendorong upaya pemilahan sampah dengan lebih baik Program Kampung Iklim pada setiap RW dapat mendorong terhadap pengurangan sampah dan pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan III-2 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra DLH Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah menetapkan sasaran umum dan sasaran khusus Pembangunan Lingkungan Hidup. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 adalah : 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values); 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK; 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat; 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK. III-3 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tabel 3.3 Sasaran Strategis dan Indikator kinerja KLHK RI Tahun 2020-2024 IKU Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satuan Baseline 2019 2020 Target Kinerja 2020-2024 2021 2022 2023 2024 SS-1: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim 1. 2. 3. 4. 5. 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah Penurunan Laju Deforestasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values) Poin % Juta ha Poin Ribu ha Juta ha 66,56
0,44 50,9 207 28 68,71 68,96 16,28 16,75 0,44 0,43 61 63 90 220 15,60 13,80 69,22 69,48 17,22 17,38 0,38 0,33 65 67 230 230 10,30 12,10 69,74 17,54 0,31 70 230 18,20 Indikator sasaran urusan lingkungan hidup yang ingin dicapai di tingkat Provinsi, apabila dilihat dari rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 adalah :
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari : o Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat; o Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan o Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023. III-4 | Rencana Strategis 2024 - 2026
No. (1) 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Kota Bandung berdasarkan Sasaran Renstra KLHK Republik Indonesia dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat Permasalahan Pelayanan Faktor Penghambat Faktor Pendorong (2) Indikator kinerja atas sasaran-sasaran Kementerian Lingkungan Hidup RI meliputi : • Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 69,74 poin pada tahun 2024 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah sebesar 17,54% pada tahun 2024 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) seebsar 70 poin pada tahun 2024. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 50,64 pada tahun 2023 dengan target awal di tahun 2019 sebesar 49,76 poin. Indeks ini merupakan agregat dari : ▪ Indeks Kualitas Air sebesar 42,47 poin di tahun 2019 dan 43,27 poin di tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat; ▪ Indeks Kualitas Udara sebesar 79,31 poin pada tahun 2019 dan 80,11 poin pada tahun 2023 yang diampu oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dan ▪ Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,06 poin pada tahun 2019 dan 34,06 pada tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), ditargetkan sebesar 7% pada tahun 2019 dan 9% pada tahun 2023. Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jawa Barat adalah Penurunan Emisi GRK dari sektor limbah dan sampah dengan target sebesar 0,33% pada tahun 2019 dan 0,74% pada tahun 2023. (3) Jumlah personel pengawas lingkungan hidup yang sangat terbatas Sulitnya mencari lahan kota yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana pengelolaan lingkungan • Ketersediaan sarana pengelolaan lingkungan hidup yang sangat kurang Penegakan hukum belum dilakukan dengan konsisten • Kurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan kualitas udara • Kolaborasi antar OPD dalam pengelolaan RTH yang masih belum sinergi (4) Adanya program citarum harum yang merupakan program nasional membuat banyak pihak memberi perhatian yang cukup besar terhadap perbaikan kualitas air sungai Adanya program kampung iklim yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim salah satunya penanggulangan dari efek GRK melalui pengendalian banjir, penghijauan, pengelolaan sampah. 3.3. Telaahan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Dokumen Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Bandung, diketahui bahwa isu strategis terkait lingkungan hidup yang saat ini perlu diselesaikan adalah : Tabel 3.5 Isu Strategis pada Dokumen Muatan Teknis Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Bandung No Isu Strategis 1. Tingginya alih fungsi lahan menjadi terbangun, terutama permukiman dan industri 2. Penurunan kualitas dan kuantitas air bersih 3. Penurunan daya dukung pangan III-5 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung No Isu Strategis 4. Peningkatan timbulan sampah dan limbah dengan pengelolaan yang belum optimal 5. Penurunan kualitas udara 6. Penataan ruang yang belum optimal dan timbulnya urban sprawl 7. 8. Penurunan fungsi ekosistemserta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama disebabkan oleh peningkatan pembangunan Kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta belum optimalnya upaya mitigasi bencana 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sasaran jangka menengah dari Renstra DLH Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, serta Materi teknis RPPLH Kota Bandung, maka dapat disimpulkan isu strategis yang dihadapi di Kota Bandung. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis tersebut dituangkan dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang dirancang selama 30 tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2053. Adapun isu strategis Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut: III-6 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tabel 3.6 - Perbandingan hasil penelaahan permasalahan layanan DLH Kota Bandung Permasalahan layanan DLH Kota Bandung Telaahan Renstra KLHK Telaahan Renstra DLH Propinsi Jawa Barat Telaahan Materi Teknis RPPLH Kota Bandung 1. Luasan RTH yang sangat rendah. 2. Kualitas RTH eksisting belum memiliki fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika secara lengkap dan optimal. 3. Masih tingginya pencemaran akibat limbah industri dan limbah domestik 4. Sebagian pelaku UMKM dan menengah masih belum mengelola limbahnya dengan benar. 5. Masih banyak sarana septic tank komunal yang mangkrak 6. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sarana sanitasi dengan kondisi baik 7. Berkurangnya kuantitas air permukaan di musim kemarau menyebabkan air menjadi pekat dan kualitasnya menjadi buruk. 8. Masih banyaknya alih fungsi lahan misalnya kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi, digunakan untuk pemukiman/usaha 9. Kawasan konservasi yang ada belum ditata atau dipelihara sehingga fungsi hidrologisnya menjadi hilang. 10. Jumlah Bank Sampah saat ini sudah bertambah, namun kemampuan manajemen pengelola Bank Sampah yang masih kurang menyebabkan Bank Sampah yang telah terbangun belum dapat berjalan dengan optimal 11. Upaya pengomposan pada skala rumah tangga masih belum diterapkan secara masiv 12. Fasilitas pengolah sampah skala kota belum memadai 13. Kurangnya jumlah personel pengawas lingkungan sehingga pelaku pencemaran sungai belum dapat ditindak secara efektif. 14. Masih minimnya produk hukum yang mengatur pengendalian kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Renstra KLHK RI Tahun 2014-2019 menitikberatkan kepada upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sasaran yang ingin dicapai di DLH Provinsi Jawa Barat • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi sasaran berikutnya dari Renstra DLH Provinsi Jawa Barat. 1. Tingginya alih fungsi lahan menjadi terbangun, terutama permukiman dan industri 2. Penurunan kualitas dan kuantitas air bersih 3. Penurunan daya dukung pangan 4. Peningkatan timbulan sampah dan limbah dengan pengelolaan yang belum optimal 5. Penurunan kualitas udara 6. Penataan ruang yang belum optimal dan timbulnya urban sprawl 7. Penurunan fungsi ekosistem serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama disebabkan oleh peningkatan pembangunan 8. Kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta belum optimalnya upaya mitigasi bencana 15. Wewenang pengelolaan RTH saat ini masih tumpang tindih antara beberapa SKPD sehingga tidak ada kepastian penanggung jawab pengelolaan RTH 16. Tenaga edukator yang memiliki kompetensi pengolahan sampah dan kompetensi pengajaran, jumlahnya sangat terbatas. 17. Offtaker dari produk yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah, jumlahnya masih sedikit III-7 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Berdasarkan hasil penelaahan di atas terlihat bahwa isu lingkungan hidup yang dihadapi di Kota Bandung meliputi : 1) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, hal ini menjadi fokus pada Renstra KLHK RI dan menjadi salah satu isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung. 2) Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air, hal ini menjadi fokus pada Renstra KLHK RI, menjadi salah satu isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung serta menjadi permasalahan yang dihadapi di dalam pelayanan DLH Kota bandung. 3) Rendahnya RTH dan Kualitas Tutupan Lahan, hal ini menjadi permasalahan penting di dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung, menjadi salah satu isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung, menjadi salah satu fokus dalam Renstra KLHK RI dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat. 4) Rendahnya kualitas udara, tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan tingginya kerentanan terhadap perubahan iklim, Hal ini menjadi fokus pada Renstra KLHK RI dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat, serta sejalan dengan isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung. 5) Pengelolaan sampah yang belum optimal, hal ini menjadi salah satu isu strategis pada Dokumen Materi Teknis RPPLH Kota Bandung, begitu juga pada Renstra DLH Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan meningkatnya emisi GRK yang diakibatkan oleh rendahnya pengelolaan sampah, serta menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di dalam layanan DLH Kota Bandung. 6) Rendahnya keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan, hal ini menjadi salah satu permasalahan di dalam layanan DLH Kota Bandung. III-8 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Kerangka Logis Penyelesaian Isu Strategis Kota Pembangunan Kota Bandung tahun 2024-2026 diarahkan untuk melaksanakan misi dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran RPD sekurang-kurangnya memuat sasaran pokok RPJPD dan memperhatikan isu strategis RPD untuk pembangunan tahun 2024-2026. Adapun keterkaitan antaran sasaran pokok RPJPD dengan isu dan tujuan RPD diuraikan sebagai berikut: a. Sasaran pokok pertama yakni Terwujudnya Sumber daya manusia yang handal dan religius menjadi masukan bagi isu strategis Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Isu tersebut dijawab dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. b. Sasaran pokok kedua yakni Terwujudnya perekonomian kota yang berdaya saing menjadi masukan bagi isu Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota. Sasaran pokok dan isu strategis terkait perekonomian menjadi dasar untuk perumusan tujuan RPD Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota. c. Sasaran pokok Terwujudnya kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani dan sasaran pokok Terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas menjadi dasar perumusan isu strategis Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota. Kedua sasaran pokok RPJPD tersebut dan isu strategis menjadi masukan untuk rumusan tujuan Meningkatkan Kelayakhunian Kota. d. Sasaran pokok Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan sasaran pokok Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu menjadi input bagi rumusan isu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih. Sasaran pokok dan isu strategis terkait tata kelola pemerintahan menjadi dasar perumusan tujuan Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Profesional. Dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan antar periode maka pembangunan Kota Bandung tahun 2024 sampai dengan 2026 diarahkan untuk melanjutkan pembangunan periode sebelumnya. Kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir sampai dengan 2021 menjadi pertimbangan dalam penentuan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026. Target-target pembangunan yang belum tercapai atau belum optimal akan menjadi fokus pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan. IV-1 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Pembangunan Kota Bandung periode tahun 2024-2026 diarahkan pada 4 (empat) tujuan dan dijabarkan ke 9 (sembilan) sasaran strategis. Tujuan maupun sasaran strategis akan dicapai bersama-sama oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kota Bandung. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan selama 3 (tiga) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target per tahun disajikan pada Tabel 5.1. Tujuan pertama yaitu 'Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia', mengandung makna membangun masyarakat kota Bandung yang mandiri dengan komitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata yang memiliki sumber daya manusia terbaik dan mampu bersaing dengan kota lainnya. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pertama tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat', 'Meningkatnya Pendidikan Masyarakat' dan 'Meningkatnya Standar Hidup Layak'. Tujuan kedua yaitu 'Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Yang Profesional', mengandung makna terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan kedua tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran "Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel'. Tujuan ketiga yaitu 'Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota, adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, merata dan berkeadilan. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan ketiga tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran 'Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi' dan 'Terkendalinya Tingkat Pengangguran'. Tujuan keempat yaitu 'Meningkatkan Kelayakhunian Kota' memiliki makna terciptanya kota layak huni atau liveable city yang merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan keempat tersebut, kemudian dirumuskan menjadi 3 (tiga) sasaran, yaitu: Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya, Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, dan Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi. Adapun rincian ketiga sasaran strategis RPD menggambarkan kondisi yang akan dicapai untuk mewujudkan kota yang layak huni, diuraikan sebagai berikut: a. Indikator Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya, meliputi: 1) Variabel Aspek Pendidikan 2) Variabel Aspek Kesehatan 3) Variabel Aspek Ketentraman terdiri dari Indeks Perlindungan Kebhinakeaan, Indeks Ketentraman, Persentase Satkamling RW Aktif, Indeks Kesiapsiagaan Kebakaran dan Indeks Ketahanan Daerah IV-2 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 4) Variabel Aspek Sosial terdiri dari Persentase Organisasi Pemuda yang aktif positif, Indeks Pembangunan Gender, Kelurahan Layak Anak, Cakupan Dimensi Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga, Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Indeks Pembangunan Kebudayaan b. Indikator Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, meliputi: 1) Variabel Aspek Tata Ruang terdiri dari Persentase Luasan RTH, Persentase bangunan gedung yang terkonfirmasi akan membangun sesuai RDTR, dan Persentase Perencanaan Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis. 2) Variabel Aspek Lingkungan terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Persentase luasan RTH Publik yang terpelihara, dan Angka Kejadian Penyakit. 3) Variabel Aspek Transportasi terdiri dari Rasio Pengguna Angkutan Umum vs Angkutan Pribadi, dan Tingkat Penurunan Kemacetan. 4) Variabel Aspek Infrastruktur Utilitas terdiri dari Luasan kawasan kumuh, Cakupan pelayanan air bersih, Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik, Cakupan Layanan Persampahan, Persentase Pengurangan Titik Genangan, Tingkat kemantapan jalan, dan Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif. c. Indikator Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi. Penentuan target tahunan mempertimbangkan baseline data, dukungan sumber daya, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas penanganan masalah pembangunan daerah. 4.2. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu pengampu pencapaian Tujuan keempat yaitu 'Meningkatkan Kelayakhunian Kota', dengan sasaran Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur. Selain itu, sebagai salah satu bagian dari birokrasi pemerintahan maka DLH Kota Bandung juga harus memaksimalkan kinerja layanan untuk mendukung Tujuan kedua yaitu 'Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Yang Profesional', yang mengandung makna terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan kedua tersebut, kemudian dirumuskan menjadi sasaran "Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel'. Berdasarkan uraian Tugas Pokok dan Fungsi, maka DLH Kota Bandung menetapkan Tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Utilitas Pernyataan Tujuan Pertama yaitu Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Hidup memiliki makna bahwa DLH Kota Bandung berkeinginan untuk mewujudkan IV-3 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Lingkungan Hidup yang berkualitas tinggi agar Kota Bandung layakhuni bagi seluruh warganya, yaitu untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan tinggi, serta menyiapkan dukungan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan generasi yang akan datang. Indikator Tujuan Pertama ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang komponen-komponen perhitungannya menjadi komponen perhitungan pada Indikator Indeks Livelable City. IKLH digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung- jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Formulasi perhitungan IKLH adalah sebagai berikut : 𝑰𝑲𝑳𝑯 = (𝟎. 𝟑𝟕𝟔 × 𝑰𝑲𝑨) + (𝟎. 𝟒𝟎𝟓 × 𝑰𝑲𝑼) + (𝟎. 𝟐𝟏𝟗 × 𝑰𝑲𝑳) Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan Indeks ini telah digunakan sebagai indikator di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target pencapaian sebesar 66,5-68,5 poin pada tahun 2019. Saat ini, indikator tersebut menjadi indikator kinerja yang disarankan untuk digunakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017. Sasaran strategis dari pernyataan tujuan pertama tersebut adalah : Meningkatnya Kualitas Air dan Udara, dengan indikator sasaran terdiri dari dua indikator, yaitu : 1. Indeks Kualitas Air. 2. Indeks Kualitas Udara. 1. Indeks Kualitas Air (IKA) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks IV-4 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Nilai Pij > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel; 2) Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut: a. IK = 100, untuk Pij ≤1, b. IK = 80, untuk Pij>1 dan Pij≤4,67 (4,67 adalah nilai Pij dari baku mutu kelas II terhadap kelas I), c. IKA = 60, untuk Pij≥4,67 dan Pij≤6,32 (6,32 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas III terhadap kelas I), d. IKA = 40, untuk Pij≥6,32 dan Pij≤6,88 (6,88 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I), e. IKA = 20, untuk Pij>6,88. 4) Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; b. Ketersedian dan fuktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; c. Penggunaan air; dan d. Tingkat erosi dan sedimentasi. IV-5 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang tidak mudah dimengerti masyarakat. Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu: 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO2 dan SO2, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. 2. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. 3. Angka rerata NO2 dan SO2 dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). 4. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 - 100, dengan rumus sebagai berikut : 𝐼𝐾𝑈 = 100 − ( 50 0,9 × (𝐼𝐸𝑈 − 0,1)) 𝐼𝐸𝑈 = ( 𝐼𝐸𝑈𝑁𝑂2+𝐼𝐸𝑈𝑆𝑂2 𝑛 ) 𝐼𝐸𝑈𝑁𝑂2 = 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑁𝑂2 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑟 𝑁𝐼𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐸𝑈 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑁𝑂2 = 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑂2 40 𝐼𝐸𝑈𝑆𝑂2 = 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑆𝑂2 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑟 𝑁𝐼𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐸𝑈 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑆𝑂2 = 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑂2 20 Pernyataan Tujuan kedua yaitu Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Utilitas memiliki makna bahwa DLH Kota Bandung berkeinginan untuk melengkapi infrastruktur dan utilitas Kota Bandung agar layakhuni bagi seluruh warganya, yaitu dengan mengelola sampah yang diproduksi di Kota Bandung, sebagai bagian pelayanan IV-6 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dasar kepada masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Indikator Tujuan kedua ini adalah Cakupan Layanan Persampahan. Cakupan Layanan Persampahan adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan Layanan Persampahan merupakan penjumlahan dari cakupan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun). Formulasi perhitungan cakupan layanan persampahan adalah sebagai berikut : 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛 = 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ + 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ Cakupan Layanan Persampahan ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan layanan persampahan, harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa ceceran sampah di seluruh wilayah Kota Bandung. Target cakupan layanan persampahan pada akhir periode RPD adalah sebesar 100,00% atau naik sebesar 1,5% dari kondisi eksisting terakhir. Hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah atau yang dikenal dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah. Sasaran strategis atas pernyataan tujuan kedua tersebut di atas adalah : Meningkatnya cakupan layanan persampahan, dengan indikator sasaran adalah : (1) Cakupan Layanan Persampahan (2) Indeks Kepuasan Masyarakat Cakupan Layanan Persampahan merupakan penjumlahan dari Cakupan penanganan sampah dan Cakupan pengurangan sampah. Cakupan pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun). Formulasi perhitungan Cakupan Pengurangan Sampah adalah sebagai berikut : IV-7 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ = ((𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖𝑙 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑑𝑖𝑤𝑖𝑦𝑎𝑡𝑎 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑇𝑃𝑆 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑃𝑆 3𝑅 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑢𝑙𝑢𝑛𝑔)/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ) × 100% Cakupan penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator cakupan penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya. Formulasi perhitungan Cakupan Penanganan Sampah adalah sebagai berikut : 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ = 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒 𝑇𝑃𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ × 100% Indeks Kepuasan Masyarakat diukur untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah agar dapat diketahui keberhasilan kinerja unit pelayanan yang terkait. Pedoman yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Formulasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut: Indeks Kepuasan Masyarakat = SKM Unit Pelayanan x 25 SKM Unit Pelayanan = (Total dari nilai persepsi per unsur / Total nsur yang dinilai) x Nilai penimbang Nilai Penimbang = Bobot nilai rerata tertimbang = (Jumlah Bobot / Jumlah unsur) = 1/9 = 0,11 IV-8 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Bandung No. (1) Tujuan (2) Sasaran (3) Indikator Tujuan/ Sasaran (4) Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2025 (6) 2024 (5) 2026 (7) 1. Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 55.80 poin 55.92 poin 56.04 poin 1.1 1.2 Meningkatnya kualitas air dan udara Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara 48.44 poin 80.70 poin 48.59 poin 80.86 poin 48.75 poin 81.01 poin 2 Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Utilitas Cakupan Layanan Persampahan 99.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 2.1 Meningkatnya cakupan layanan persampahan Cakupan Layanan Persampahan 99.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat 85.50 poin 85.60 poin 85.70 poin IV-9 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini karena program prioritas adalah program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lanjutannya. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. 5.1. Analisis Logic Model Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung Tahun 2024-2026 yaitu analisis Logic Model. Dalam melaksanakan analisis perencanaan kinerja, teori yang digunakan adalah teori logic model dari Knowlton dan Phillips (2013) sebagai metode analisisnya. Secara umum, teori logic model dari Knowlton dan Phillips digunakan untuk menjelaskan ide, menyelesaikan permasalahan atau menilai kemajuan dari suatu program. Logic model menawarkan sebuah cara untuk dapat mengungkapkan dan secara bersama-sama memahami hubungan antara elemen-elemen yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program atau upaya-upaya perubahan. Logic model menjelaskan batasan-batasan mengenai rancangan apa yang telah direncanakan dan hasil apa yang diharapkan. Konsep logic model menyediakan sebuah road map V-1 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang spesifik dan terukur mulai dari awal hingga akhir. Secara sederhana, melalui logic model digambarkan sebuah alur mulai dari aksi-aksi atau kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan hasil yang diharapkan Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model gambaran pemikiran individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja. Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya serta output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah. 5.2. Strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan Kota Bandung, dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka logis terhadap penyebab terjadinya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dari hasil analisis terhadap penyebab masalah, dapat ditentukan strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut. IV-2 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung CASCADING RENSTRA DLH KOTA BANDUNG Sasaran Program : Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Indikator Sasaran Program : Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Pengampu : Kepala Bidang Tata Lingkungan Sasaran Kegiatan : Tersusunnya kebijakan dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Kajian Dampak Lingkungan Indikator Sasaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Kebijakan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Sasaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Bidang Tata Lingkungan Pengampu : Kepala Bidang Tata Lingkungan Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen KLHS yang disusun Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Pengampu : Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup Pengampu : Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya kajian dampak lingkungan dari sumber usaha/ kegiatan Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengampu : Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Sasaran Program : Meningkatnya fungsi ekologi kota Indikator Sasaran Program : Persentase kawasan ekologi kota yang terkelola PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengampu : Kepala Bidang Tata Lingkungan Sasaran Kegiatan : Terwujudnya fungsi ekologi kota Indikator Sasaran Kegiatan : 1) Jumlah kawasan keanekaragaman hayati sesuai standar 2) Jumlah Kampung Iklim sesuai kriteria Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Bidang Tata Lingkungan Sasaran Sub Kegiatan : Terkelolanya fungsi ekologi kota Indikator Sasaran Sub Kegiatan : 1) Jumlah Kawasan Kehati yang dikelola 2) Jumlah RW yang menjadi Kampung Iklim Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Pengampu : Kepala Seksi Konservasi Lingkungan Hidup Tujuan : Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Air dan Udara Indikator Sasaran Srategis : 1) Indeks Kualitas Air 2) Indeks Kualitas Udara Pengampu : Kepala DLH Kota Bandung Sasaran Program : Sasaran Program : Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara Terpenuhinya tingkat ketaatan pelaku usaha/ kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan Indikator Sasaran Program : 1) Indeks SO2 2) Persentase sungai dengan status cemar ringan Indikator Sasaran Program : Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pengampu : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pengampu : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara Indikator Sasaran Kegiatan : Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Sasaran Kegiatan : Terlaksananya upaya pemulihan media air dan udara Indikator Sasaran Kegiatan : Jumlah kawasan yang direhabilitasi dan diremediasi Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Sasaran Kegiatan : Tersedianya sistem informasi kualitas lingkungan hidup yang akurat dan mutakhir Indikator Sasaran Kegiatan : Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disosialisasikan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan Indikator Sasaran Kegiatan : Jumlah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengampu : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengampu : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengampu : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pemantauan kualitas badan air dan udara ambien Indikator Sasaran Sub Kegiatan : 1) Jumlah laporan pemantauan kualitas air permukaan 2) Jumlah laporan pemantauan kualitas udara ambien Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan : Terukurnya Emisi Gas Rumah Kaca Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya rehabilitasi dan remediasi lingkungan Indikator Sasaran Sub Kegiatan : 1) Jumlah Kawasan Emisi Bersih yang dibentuk 2) Jumlah kawasan yang direhabilitasi 3) Jumlah kantor yang menerapkan ecooffice Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Pengampu : Kepala Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan Hidup Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jenis Informasi yang dipublikasi Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengampu : Kepala Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan : Pelaku usaha/kegiatan melaksanakan rencana perlindungan lingkungan hidup dan melaporkannya secara rutin dan berkala Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan semester Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Indikator Sasaran Sub Kegiatan : 1) Jumlah laporan inventarisasi GRK 2) Jumlah RW yang diajukan menjadi Kampung Iklim Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah sanksi administratif yang dikeluarkan Pengampu : Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Sasaran Sub Kegiatan : Terselenggaranya pemberian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup Pengampu : Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Indikator Sasaran Sub Kegiatan : 1) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan 2) Jumlah laporan Triwulan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup yang dilayani Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pengampu : Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Gambar 5.2 Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup Sasaran Program : Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar Indikator Sasaran Program : Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Pengampu : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Sasaran Kegiatan : Tertanganinya kasus pencemaran lingkungan Indikator Sasaran Kegiatan : Persentase penanganan kasus pencemaran Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya upaya penanganan terhadap pelaku pencemaran lingkungan Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Laporan triwulan penanganan kasus pencemaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Sasaran Program : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Sasaran Program : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan Indikator Sasaran Program : Persentase Peningkatan Lembaga/kelompok Masyarakat/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Sasaran Program : Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pengampu : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pengampu : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Sasaran Kegiatan : Tersedianya mekanisme pemberian insentif lingkup pengelolaan lingkungan hidup Indikator Sasaran Kegiatan : Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Sasaran Kegiatan : Jumlah jenis insentif di bidang lingkungan hidup yang diberikan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pengampu : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, edukasi lingkungan hidup dan lainnya Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pemberian insentif di bidang lingkungan hidup Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek/pelatihan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Pengampu : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Indikator Sasaran Sub Kegiatan : 1) Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup yang diberikan 2) Jumlah rekomendasi insentif di bidang lingkungan hidup yang diberikan Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengampu : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup V-3 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Secara umum, faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup terdiri dari dua sumber utama, yaitu akibat dari aktivitas masyarakat sebagai individu dan dari aktivitas ekonomi sosial masyarakat, terhadap dua objek utama, yaitu air dan udara. Buangan akibat adanya aktivitas masyarakat sebagai individu, disebut dengan limbah domestik dan penyelesaiannya harus dilakukan bersama-sama dengan pengelolaan urusan perumahan pemukiman. Sedangkan buangan akibat aktivitas sosial ekonomi masyarakat atau yang dikeluakan oleh aktivitas para pelaku usaha/kegiatan, dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Meningkatnya Kualitas Udara Sumber pencemar udara di Kota Bandung terutama disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak seperti cerobong industri dan asap genset. Selain itu, diakibatkan pula oleh aktivitas warga yang melakukan pembakaran sampah. Emisi kendaraan bermotor disebabkan oleh berbagai hal, yaitu jumlah kendaraan yang semakin banyak, pemeliharaan kendaraan yang tidak teratur sehingga kinerja mesin memburuk dan mengakibatkan emisi gas buangnya pun ikut memburuk, serta kemacetan yang menyebabkan polutan terakumulasi dalam satu waktu tertentu. Emisi dari cerobong industri disebabkan oleh penggunaan bahan bakar yang berkualitas buruk dan penggunaan boiler dengan spesifikasi yang sesuai/tidak lengkap. Sedangkan emisi dari genset disebabkan oleh faktor yang sama dengan emisi pada kendaraan bermotor karena memiliki sistem mesin yang sama dengan kendaraan bermotor. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan disesuaikan dengan permasalahan yang mendasarinya. Untuk menyelesaikan permasalahan udara akibat cerobong industri, maka upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait penggunaan cerobong yang dilengkapi dengan peralatan yang akan mengurangi terjadinya pencemaran udara. Untuk menyelesaikan permasalahan emisi udara akibat kendaraan bermotor, dilakukan dengan mendorong penggunaan kendaraan dengan emisi rendah, mengubah pola penggunaan transportasi dari individual ke transportasi massal serta pemeliharaan kendaraan agar emisi yang dikeluarkan tidak memburuk. Pengendalian dapat dilakukan dengan menjadikan syarat lolos uji emisi kendaraan IV-4 | Rencana Strategis 2024 - 2026 tidak
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai persyaratan perijinan kendaraan atau insentif untuk mendapatkan kemudahan. Di sisi lain, emisi polutan di udara mengakibatkan terjadinya fenomena pemanasan suhu udara global. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Karenanya, upaya pengurangan emisi gas polutan harus diikuti dengan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang telah terjadi. Hal yang tidak kalah penting di dalam usaha pengendalian pencemaran adalah meningkatkan kemampuan alamiah lingkungan dalam menyeimbangkan kandungan gas di udara. Diantara upaya tersebut adalah melalui penanaman pohon yang dapat menyerap bahan-bahan polutan dari udara. Pemantauan kualitas udara pun menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena efektifitas kinerja pengendalian pencemaran hanya dapat diketahui dari hasil pengukuran/pemantauan. Untuk pemanfaatan yang lebih lanjut, pemantauan yang bersifat real time pun diperlukan sebagai sumber data bagi sistem pendukung keputusan. Saat ini, sistem pemantauan real time telah dimiliki oleh DLH Kota Bandung dengan dipasangnya 4 unit stasiun pemantau Air Quality Monitoring System (AQMS) di 4 lokasi pemantauan, namun belum dapat dimanfaatkan untuk sumber data bagi sistem pendukung keputusan. Apabila dilihat dari berbagai strategi yang perlu dilakukan, terlihat bahwa upaya perbaikan kualitas udara ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan OPD lain seperti Dinas Perhubungan. Hal ini harus dilakukan karena upaya penyelesaian masalah bersifat lintas sektoral. Meningkatnya Kualitas Air Kualitas air limbah domestik menjadi penyebab terbesar terjadinya pencemaran kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Sebagian besar air limbah domestik di Kota Bandung, dibuang ke sungai. Meskipun telah ada fasilitas IPAL domestik komunal, namun kualitas air buangan dari IPAL yang ada masih sangat buruk dan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Layanan pengelolaan air kotor yang dilakukan oleh PDAM Tirtawening pun, belum mencakup keseluruhan warga di Kota Bandung sehingga penambahan jumlah IPAL komunal menjadi hal yang krusial untuk dilakukan, di samping upaya untuk meningkatkan swadaya masyarakat di dalam mengelola sendiri air limbah domestik yang dihasilkannya. V-5 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Upaya lain yang diperlukan adalah melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha terkait pengelolaan limbah cair yang dihasilkannya, baik melalui sosialisasi secara langsung atau melalui penertiban ketersediaan dokumen lingkungan sebagai dasar ijin usaha. Penegakan hukum pun diperlukan untuk melindungi lingkungan dari para pelaku pencemaran, di samping usaha untuk mengawasi pelaksanaan/implementasi dokumen lingkungan yang telah dibuat sebagai komitmen pelaku usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungannya. Strategi lainnya yang akan digunakan adalah dengan melakukan pengelolaan limbah B3 rumah tangga serta limbah B3 dari para pelaku UMKM dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3 oleh para pelaku usaha lainnya. Pengelolaan limbah B3 rumah tangga dan limbah B3 pelaku UMKM, diantaranya dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana serta pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 terpadu. Menghentikan pembuangan sampah ke sungai menjadi pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan. Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah) yang sekarang sedang digalakkan bersama, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas air sungai, meskipun secara bersamaan berguna juga untuk meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan. b. Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan Kerangka logis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan layanan persampahan adalah sebagai berikut : IV-6 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tujuan : Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur-Utilitas Indikator Tujuan : Cakupan Layanan Persampahan Intermediate Outcome : Meningkatnya Layanan Persampahan Indikator Intermediate Outcome: Cakupan pelayanan persampahan Pengampu : Kepala DLH Kota Bandung Sasaran Program : Sasaran Program : Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan Indikator Sasaran Program : 1) Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA 2) Persentase sampah yang diolah di sumber sampah Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar Indikator Sasaran Program : 1) Persentase Pelaku Usaha Pemegang Rintek LB3 Yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas Kompetensi Pengelolaa LB3 2) Persentase TPS Yang Dilengkapi Layanan Penyimpanan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengampu : Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Pengampu : Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengangkutan sampah ke TPA dan terolahnya sampah di sumber timbulan Indikator Sasaran Kegiatan : 1) Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA 2) Persentase sampah yang diolah di sumber sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah Pengampu : Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Immediate outcome : Tersedianya mekanisme pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah Indikator Immediate outcome : Jumlah rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang diterbitkan Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta Pengampu : Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Immediate outcome : Terkelolanya Limbah B3 pelaku usaha/ kegiatan dan UMKM sesuai standar Indikator Immediate outcome : Jumlah pelaku usaha yang menerima layanan pengelolaan limbah B3 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengampu : Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Immediate outcome : Terselenggaranya Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga sesuai standar Indikator Immediate outcome : Jumlah kawasan yang menerima layanan pengumpulan sampah B3 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Sasaran Sub Kegiatan : Terselenggaranya pemberian rekomendasi kerja sama pengelolaan sampah Sasaran Sub Kegiatan : Terselenggaranya pemberian persetujuan pengelolaan limbah B3 Sasaran Sub Kegiatan : Terselenggaranya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang mengandung B3 Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah sarana prasarana yang diadakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah rekomendasi pengelolaan sampah yang diterbitkan Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah persetujuan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah kawasan yang menerima layanan pengumpulan sampah rumah tangga yang mengandung B3 Pengampu : Kepala Seksi Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Pengampu : Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sasaran Sub Kegiatan : Terbangunnya infrastruktur pengolahan sampah Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah infrastruktur pengelolaan sampah yang direvitalisasi Pengampu : Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Pengampu : Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Seksi Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Sasaran Sub Kegiatan : Terselenggaranya layanan pengelolaan limbah B3 untuk UMKM Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah pelaku UMKM yang menerima layanan pengumpulan limbah B3 Sasaran Sub Kegiatan : Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah sarana pengolahan sampah skala wilayah yang dioperasionalkan Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengampu : Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Pengampu : Kepala Seksi Pengurangan Sampah Sasaran Sub Kegiatan : Terselenggaranya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat Indikator Sasaran Sub Kegiatan : 1) Jumlah kawasan bebas sampah yang terbentuk 2) Jumlah unit Bank Sampah yang aktif Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Pengampu : Kepala Seksi Pengurangan Sampah Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah Indikator Sasaran Sub Kegiatan : 1) Jumlah kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat 2) Jumlah kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah kerja sama pengelolaan sampah yang dilaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Pengampu : Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Indikator Sasaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh UPT Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pengampu : Kepala UPT Pengendalian Sampah V-7 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Gambar 5.3 Analisis faktor penyebab meningkatnya cakupan layanan persampahan Permasalahan sampah merupakan permasalahan bom waktu untuk Kota Bandung. Ketiadaan sarana TPA yang berimbas kepada tingginya biaya pengelolaan sampah menjadi masalah yang harus dihadapi. Untuk menurunkan biaya pengelolaan sampah, maka upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat di dalam mengelola sampah harus ditingkatkan. Peran serta yang paling utama yang diperlukan saat ini adalah menjadikan aktivitas pemilahan sampah sebagai budaya masyarakat Kota Bandung. Namun, adanya aktivitas pemilahan sampah di masyarakat harus diikuti dengan pengelolaan sampah yang juga terpilah. Karenanya, upaya untuk membangun budaya pengolahan sampah pun harus disosialisasikan sehingga sampah dapat berkurang sejak dari sumber sampah. Diantara kegiatan pengolahan sampah adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos sehingga penyediaan sarana peralatan komposter, bata terawang, biodigester, mesin pencacah dan sarana pengolahan sampah lainnya, menjadi mutlak diperlukan untuk meningkatkan capaian pengurangan sampah. Di samping itu, pembangunan sarana-sarana pengolah sampah tingkat kota harus ditingkatkan karena di dalam fasilitas pengolahan sampah skala besar ini, pengolahan sampah akan berlangsung lebih efektif. Mengembangkan Bank Sampah menjadi bagian lain dari arah kebijakan pengurangan sampah yang juga harus dikembangkan. Dengan adanya Bank Sampah, sampah terpilah yang dapat didaur ulang dapat dikumpukan dengan sampah sejenis lainnya dan secara kolektif akan dikirim ke pabrik-pabrik pengolah sampah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Bank Sampah pun harus dilakukan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pemberian Bimbingan Teknis bagi para pengelola Bank Sampah. Upaya pemilahan sampah tentu harus diikuti dengan ketersediaan sarana pengelolaannya. Karena itu, sarana pengumpulan sampah seperti armada pengangkutan sampah dan media penanganan sampah lainnya sangatlah dibutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit, apalagi jumlah sampah yang dihasilkan kurang lebih mencapai 1683 ton per hari. IV-8 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung c. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat, dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka logis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Meningkatnya birokrasi DLH yang bersih dan akuntabel Meningkatnya birokrasi DLH yang kapabel Meningkatnya pelayanan publik DLH Meningkatnya kinerja perencanaan, penatausahaan serta pelaporan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Meningkatnya pengelolaan kepegawaian Meningkatnya tata laksana kelembagaan Meningkatnya pengelolaan informasi publik dan standar layanan publik Gambar 5.1 Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat di atas, dapat terlihat bahwa proses manajerial dari organisasi menjadi penggerak utama terjadinya perbaikan pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan pengelolaan terhadap keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) serta peningkatan pada kinerja instansi, menjadi bukti bahwa birokrasi yang berjalan semakin bersih dan akuntabel. Hal ini berpengaruh terhadap trust atau kepercayaan masyarakat sehingga memperbaiki persepsi masyarakat atas kinerja pemerintahan. Peningkatan terhadap pengelolaan kepegawaian dan tata laksana kelembagaan, akan menjamin terpenuhinya kompetensi personel pelaksana dan ketertiban di dalam proses pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan menyebabkan setiap layanan yang diberikan memiliki kualitas yang sama, siapapun pelaksananya dan siapapun penerima layanannya. Peningkatan terhadap pengelolaan informasi publik dan standar pelayanan publik akan menjamin keterbukaan infomasi dan kemudahan akses kepada masyarakat untuk menerima layanan sehingga masyarakat merasakan keamanan dan kenyamanan atas layanan yang diterima. V-9 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Analisis terhadap penentuan strategi dan arah kebijakan di atas, disandingkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tabel sanding antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan digambarkan pada tabel berikut ini : Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan RPD 2024-2026 Meningkatkan Kelayakhunian Kota Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 1. Terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 2. Meningkatnya Fungsi Ekologi Kota 3. Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara 1. Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup 2. Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup 3. Terlaksananya penyusunan kajian lingkungan hidup strategis 4. Terlaksananya kajian dampak lingkungan dari sumber usaha/ kegiatan 4. Terpenuhinya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan 5. Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar 6. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Terkelolanya fungsi ekologi kota 6. Terlaksananya pemantauan kualitas badan air dan udara ambien 7. Terukurnya Emisi Gas Rumah Kaca 8. Terselenggaranya pemberian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan 9. Terlaksananya rehabilitasi dan remediasi lingkungan 10. Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan Hidup 11. Pelaku usaha/kegiatan melaksanakan rencana perlindungan lingkungan hidup dan melaporkannya secara rutin dan berkala 12. Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan 13. Terlaksananya upaya penanganan terhadap pelaku pencemaran lingkungan 7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan 14. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, edukasi lingkungan hidup dan lainnya 15. Terlaksananya pemberian insentif di bidang lingkungan hidup Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur Utilitas Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan 1. Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan 2. Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar 3. Meningkatnya kinerja organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat 1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah 2. Terbangunnya infrastruktur pengolahan sampah 3. Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah 4. Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah melalui operasionalisasi TPST oleh UPT 5. Terselenggaranya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat 6. Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah 7. Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah 8. Terlaksananya pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah 9. Terselenggaranya pemberian rekomendasi kerja sama pengelolaan sampah 10. Terselenggaranya pemberian persetujuan pengelolaan limbah B3 11. Terselenggaranya layanan pengelolaan IV-10 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tujuan RPD 2024-2026 Meningkatkan Kelayakhunian Kota Tujuan Sasaran Strategi Meningkatnya kepuasan masyarakat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas penunjang urusan Pemerintah Daerah Arah Kebijakan 12. limbah B3 untuk UMKM 13. Terselenggaranya Pengelolaan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan 1. Terkelolanya perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 2. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 3. Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 7. Tersedianya Bahan Logistik Kantor 8. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Tersedianya Mebel 11. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 13. Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17. Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan Pengelolaan Sampah V-11 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6.1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Nomenklatur Program Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2024-2026 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Program dan kegiatan ditetapkan sebagai implementasi dari penetapan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Kota, DLH Kota Bandung menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024-2026 sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sasaran dari program ini adalah untuk mewujudkan kondisi terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, sesuai Undang- undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Perencanaan pun dilakukan di tingkat pengendalian, yaitu melalui penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS ini disusun VI-1 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup. Dokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan salah satu jenis dari dokumen kebijakan lingkungan. Dokumen Kebijakan lingkungan terdiri dari berbagai jenis, baik dokumen perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan maupun draft rancangan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Rancangan peraturan baik berupa draft raperda, raperwal maupun rakepwal dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya. Indikator dari program ini adalah Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya. Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut : % 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏 𝒅𝒂𝒚𝒂 𝒅𝒖𝒌𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒚𝒂 𝒕𝒂𝒎𝒑𝒖𝒏𝒈 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒎𝒆𝒏𝒖𝒉𝒊 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔𝒏𝒚𝒂 = ∑ 𝑲𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏 𝒅𝒂𝒚𝒂 𝒅𝒖𝒌𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒂𝒏 𝒂𝒚𝒂 𝒕𝒂𝒎𝒑𝒖𝒏𝒈 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒎𝒆𝒏𝒖𝒉𝒊 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔𝒏𝒚𝒂 ∑ 𝑲𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏 𝒅𝒂𝒚𝒂 𝒅𝒖𝒌𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒚𝒂 𝒕𝒂𝒎𝒑𝒖𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒏𝒚𝒂 × 𝟏𝟎𝟎% Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah : 1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 2. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sasaran dari program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Terpenuhinya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kondisi lingkungan hidup Kota Bandung saat ini agar tidak rusak atau menjadi lebih buruk. Upaya yang dilakukan adalah dengan menangani setiap kasus pencemaran yang terjadi dan menegakkan aturan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar. VI-2 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Indikator ketercapaian program ini adalah Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator ini menunjukkan jumlah pelaku usaha yang telah mentaati aturan pengelolaan lingkungan hidup level 2. Kriteria ketaatan pelaku usaha terhadap aturan pengelolaan lingkungan hidup dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu : 1. Level 1, sudah berijin lengkap dan sudah melakukan pengelolaan lingkungan secara kontinyu. 2. Level 2, sudah berijin lengkap tetapi belum melakukan pengelolaan lingkungan secara kontinyu. 3. Level 3, belum berijin lengkap. Untuk mencapai Level 1, dibutuhkan proses pembinaan yang intensif dan upaya pendampingan secara reguler sehingga dibutuhkan anggaran besar dan personel pembina yang kompeten. Untuk saat ini, baik anggaran maupun ketersediaan personel pembina, masih menjadi permasalahan utama sehingga belum semua pelaku usaha mendapat pembinaan yang memadai mengenai pengelolaan lingkungannya. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang sudah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya, maka pelaku usaha mulai dibimbing untuk melakukan pengelolaan secara kontinyu. Pada tahap intermediate ini, target ketaatan adalah mencapai level 2 yaitu sudah memiliki perijinan lengkap dan sudah mulai melakukan pengelolaan lingkungan. Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut : % 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒌𝒆𝒕𝒂𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃 𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂 𝒅𝒂𝒏 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝒌𝒆𝒈𝒊𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒅𝒊𝒍𝒂𝒌𝒖𝒌𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒂𝒏 = ∑ 𝑷𝒆𝒍𝒂𝒌𝒖 𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒂𝒕 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍 𝟐 ∑ 𝒑𝒆𝒍𝒂𝒌𝒖 𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊 𝑨𝑴𝑫𝑨𝑳 𝒅𝒂𝒏 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝑼𝑲𝑳 𝑼𝑷𝑳 × 𝟏𝟎𝟎% Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ketaatan level 2 dari pelaku usaha adalah : Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu : 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota VI-3 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Sasaran dari program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Indikator dari program ini adalah Persentase Peningkatan Lembaga/kelompok Masyarakat/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indikator ini menunjukkan jangkauan penyuluhan mengenai lingkungan hidup untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Bandung. Pemilihan lokasi dan objek prioritas pelaksanaan penyuluhan, diambil dari data pemetaan penyebab pencemaran. Lokasi dengan status lingkungan cemar sedang/berat harus menjadi lokus utama pelaksanaan penyuluhan. Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎/𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 / 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 = ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑢ℎ𝑎𝑛 ∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 × 100% Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup. 4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Sasaran program ini adalah terwujudnya kondisi Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan hidup diharapkan dapat memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup. Penghargaan ini bisa diberikan kepada perseorangan atau lembaga atau organisasi yang berhasil menurunkan tingkat pencemaran atau aspek lingkungan VI-4 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung lainnya. Kriteria dan persyaratan khusus untuk penilaian pemberian penghargaan ini ditetapkan dan diformalkan melalui perwal. Indikator dari program ini adalah Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif. Indikator ini menunjukkan penambahan jumlah penerima penghargaan/insentif dibandingkan dengan jumlah orang atau lembaga atau organisasi yang menerima penghargaan/insentif di tahun sebelumnya. Apabila setiap orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria mendapatkan penghargaan, diharapkan masyarakat lainnya akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut. Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 = ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎 × 100% Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberian penghargaan ini adalah Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sasaran dari program ini adalah terwujudnya kondisi Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat, yaitu dengan menangani pengaduan pencemaran lingkungan. Indikator dari program ini adalah Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP. Indikator ini menunjukkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti maksimal 48 jam setelah pengaduan diterima. Pencemaran lingkungan hidup seringkali dirasakan melalui pengamatan mata atau penciuman sehingga untuk memverifikasi pencemaran yang terjadi diperlukan pengukuran laboratorium untuk mendapatkan status pencemaran yang lebih akurat. Diperlukan waktu koordinasi untuk menindaklanjuti laporan karena melibatkan pihak laboratorium. Hal ini yang menyebabkan batasan 48 jam diterapkan. Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑆𝑂𝑃 = ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 48 𝑗𝑎𝑚 ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 × 100% VI-5 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan pencemaran lingkungan adalah Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota. 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sasaran program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara. Program ini dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup selalu terjaga dan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator program ini terdiri dari dua indikator, yaitu : 1) Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan" 2) Indeks SO2 Status mutu air sungai ditunjukkan salah satunya melalui Indeks Pencemaran yang membagi kualitas air sungai ke dalam 4 kategori yaitu cemar berat, cemar sedang, cemar ringan, memenuhi baku mutu. Diharapkan dengan adanya intervensi program ini, sungai Kota Bandung akan mengalami perbaikan dan kondisi sungai akan berubah menjadi lebih baik menuju kondisi memenuhi baku mutu. Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛 "𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛" = ∑ 𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛 "𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛" ∑ 𝑇𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑠𝑢𝑛𝑔𝑎𝑖 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 × 100% Kualitas udara ambien diukur diantaranya melalui parameter SO2 yang dibandingkan dengan nilai standar EU Directive sehingga menunjukkan nilai Indeks SO2. Semakin kecil nilai Indeks SO2 maka kualitas udaranya semakin baik. Kriteria nilai Indeks SO2 : Nilai >1, kualitas udara tercemar Nilai =1, kualitas udara memenuhi baku mutu Nilai <1, kualitas udara baik VI-6 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut : 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑆𝑂2 = 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑆𝑂2 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐸𝑈 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑆𝑂2 = 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑆𝑂2 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛 20 Kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas air dan udara ini adalah: 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. (2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahaan Iklim (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. 3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Sasaran program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Meningkatnya Fungsi Ekologi Kota. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, yaitu asas keanekaragaman hayati. Berdasarkan penjelasan mengenai UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. VI-7 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan program ini adalah (1) Persentase kawasan ekologi kota yang terkelola dan (2) Persentase peningkatan kampung iklim. Kawasan ekologi yang dimaksudkan terdiri dari : 1) Taman Keanekaragaman hayati Kota dengan kriteria sesuai PermenLH nomor 3 tahun 2012. Kriteria Taman Kehati Kota adalah luasan sebesar min. 3 Ha dengan min 6 spesies lokal dan populasi 5 individu per species. 2) Kawasan lain yang berfungi sebagai Ruang Terbuka Hijau. Persentase kawasan ekologi kota yang terkelola dihitung dari jumlah taman kehati ataupun kawasan kehati lain yang telah terbentuk sesuai kriteria, dibandingkan dengan kawasan yang memungkinkan untuk dibangun. Formulasi perhitungan untuk indikator ini adalah sebagai berikut : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 = ∑ 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∑ 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖 × 100% Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kawasan ekologi ini adalah Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sasaran program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan layanan persampahan, melalui upaya untuk penanganan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pemanfaatan sampah sejak dari sumber. Tujuan Akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan lingkungan yang zero waste sehingga lingkungan hidup pun dapat meningkat dengan berkelanjutan. Indikator capaian program ini adalah : 1. Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA 2. Persentase sampah yang diolah di sumber sampah Persentase sampah yang diolah di sumber sampah adalah banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun) dibandingkan dengan timbulan sampah total yang dihasilkan per tahun. Sampah yang dikelola sejak dari sumber terdiri dari: VI-8 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 1. Sampah yang dikelola di Bank Sampah 2. Sampah yang dikomposkan di RW 3. Sampah yang dikomposkan di sektor komersil (Mall, Pasar, Restorant, kawasan komersil lainnya) 4. Sampah yang dikumpulkan oleh pemulung 5. Sampah yang dipilah dan dimanfaatkan di TPS 3R. Formula perhitungannya adalah : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ = ((𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖𝑙 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑑𝑖𝑤𝑖𝑦𝑎𝑡𝑎 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑇𝑃𝑆 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑃𝑆 3𝑅 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑢𝑙𝑢𝑛𝑔) /𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ) × 100% Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya. 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡 𝑘𝑒 𝑇𝑃𝐴 = 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒 𝑇𝑃𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ × 100% Kegiatan yang dilakukan di dalam meningkatkan cakupan pengelolaan sampah kota adalah : 1. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan sebagai berikut: (1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (2) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (3) Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (4) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan VI-9 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (6) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan (7) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swata, dengan Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Sasaran dari program ini adalah untuk mewujudkan kondisi Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) baik pada saat penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan, baik dari skala rumah tangga maupun skala industri/kegiatan. Limbah B3 dihasilkan dari seluruh aktivitas masyarakat, baik dari kegiatan usaha maupun kegiatan rumah tangga. Pengelolaan Limbah B3 merupakan kewajiban dari penghasil limbah sehingga seluruh kegiatan/usaha harus memiliki rencana pengelolaan limbah B3. Sedangkan limbah B3 yang dihasilkan oleh Rumah Tangga merupakan tanggung jawab pemerintah karena termasuk ke dalam kategori sampah spesifik. Indikator capaian dari program ini adalah (1) Persentase pelaku usaha pemegang Rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelolaa LB3, dan (2) Persentase TPS yang dilengkapi layanan penyimpanan sampah spesifik B3 rumah tangga. Formula untuk menghitung cakupan penanganan limbah B3 adalah : 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑘 𝐿𝐵3 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝐿𝐵3 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑘 𝐿𝐵3 × 100% 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑇𝑃𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝐵3 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑃𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑃𝑆 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎 × 100% Kegiatan yang dilakukan dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan akibat limbah B3 adalah : 1) Kegiatan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan sub kegiatan : VI-10 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (2) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 2) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 6.2. Indikator dan Target Kinerja serta Pendanaan Program/Kegiatan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah menetapkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif atas program dan kegiatan Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut : VI-11 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Meningkatnya Kualitas Air dan Udara Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tersusunnya kebijakan dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup Jumlah Dokumen Kebijakan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabup Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup 1) Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan 1) Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan VI-12 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DLH KOTA BANDUNG Kondisi Awal Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 45,94 poin 48,33 poin 46,08 poin 48,44 poin 48,59 poin 48,75 poin 78,75 poin 80,56 poin 71,20 poin 80,70 poin 80,86 poin 81,01 poin n/a 39,86 persen 40,00 persen 52,00 persen 55,00 persen 57,00 persen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen n/a n/a n/a 4 muatan 4 muatan 4 muatan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 235,510,000,000 269,275,000,000 393,075,000,000 9,010,000,000.00 9,925,000,000.00 10,825,000,000.00 1,100,000,000.00 1,200,000,000.00 1,300,000,000.00 600,000,000.00 650,000,000.00 700,000,000.00 600,000,000.00 650,000,000.00 700,000,000.00 500,000,000.00 550,000,000.00 600,000,000.00
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Terlaksananya penyusunan kajian lingkungan hidup strategis PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI Meningkatnya Fungsi Ekologi Kota Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Terwujudnya fungsi ekologi kota Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Terkelolanya fungsi ekologi kota PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HI Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara Indikator Kinerja Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun Persentase kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang terkelola Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dikelola 1) Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2) Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dipelihara Indeks SO2 Persentase sungai dengan status " cemar ringan " Kondisi Awal Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen n/a n/a n/a 10.00 persen 11.00 persen 12.00 persen 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 2 kawasan 3 kawasan 4 kawasan 4.6 Ha 4.6 Ha 4.6 Ha 5.5 Ha 6 Ha 6.5 Ha 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 2 kawasan 3 kawasan 4 kawasan 0.74 poin 0.55 poin 0.55 poin 0.54 0.53 0.52 79.69 persen 90.15 persen 90.15 persen 92.19 92.97 93.75 Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 500,000,000.00 550,000,000.00 600,000,000.00 2,000,000,000.00 2,500,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,500,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,500,000,000.00 3,000,000,000.00 3,425,000,000.00 3,675,000,000.00 3,925,000,000.00 VI-13 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahaan Iklim Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Terlaksananya pemantauan kualitas badan air dan udara ambien Terukurnya Emisi Gas Rumah Kaca Terselenggaranya pemberian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan 1) Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 2) Jumlah laporan pemantauan kualitas air permukaan 3) Jumlah laporan pemantauan kualitas udara ambien 1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2) Jumlah laporan invetarisasi GRK 3) Jumlah RW yang diajukan menjadi Kampung Iklim 1) Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media VI-14 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Kondisi Awal 2021 2022 155 dokumen 155 dokumen n/a 128 kali 128 laporan 128 laporan 26 laporan 26 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 Kampung Iklim 6 Kampung Iklim 176 Dokumen 176 Dokumen 2023 155 dokumen 128 kali 128 laporan 26 laporan 1 laporan 1 laporan 6 Kampung Iklim 176 Dokumen Target Tahun 2024 2025 155 dokumen 155 dokumen 128 kali 128 kali 128 laporan 128 laporan 26 laporan 26 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 8 kampung iklim 9 kampung iklim 176 Dokumen 176 Dokumen 2026 155 dokumen 128 kali 128 laporan 26 laporan 1 laporan 1 laporan 10 kampung iklim 176 Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 2,275,000,000.00 2,375,000,000.00 2,475,000,000.00 850,000,000.00 875,000,000.00 900,000,000.00 600,000,000.00 650,000,000.00 700,000,000.00 825,000,000.00 850,000,000.00 875,000,000.00
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Terlaksananya upaya pemulihan media air dan udara Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Terlaksananya rehabilitasi dan remediasi lingkungan Indikator Kinerja Tanah, Air, Udara, dan Laut 2) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan 3) Jumlah laporan Triwulan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup yang dilayani Jumlah kawasan yang direhabilitasi dan diremediasi 1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 2) Jumlah Kawasan Emisi Bersih yang dibentuk 3) Jumlah kawasan yang direhabilitasi 4) Jumlah kantor yang menerapkan ecooffice Kondisi Awal Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 n/a 40 pelaku usaha 40 pelaku usaha 45 pelaku usaha 50 pelaku usaha 55 pelaku usaha 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan n/a 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan n/a 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen n/a 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 4 kawasan 5 kawasan n/a 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 10 kantor 10 kantor 10 kantor 18 kantor 21 kantor 24 kantor Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 650,000,000.00 750,000,000.00 850,000,000.00 650,000,000.00 750,000,000.00 850,000,000.00 VI-15 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Tersedianya sistem informasi kualitas lingkungan hidup yang akurat dan mutakhir Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disosialisasikan Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupate Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terpenuhinya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan Terpenuhinya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan 1) Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2) Jenis Informasi yang dipublikasi Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan VI-16 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Kondisi Awal 2021 2022 n/a n/a n/a n/a 2 jenis 2 jenis n/a 35.98% 50 pelaku usaha 195 pelaku usaha 2023 n/a n/a 2 jenis 35.98% 195 pelaku usaha Target Tahun 2024 2025 2 data 2 data 4 laporan 4 laporan 2 jenis 2 jenis 37.50% 40.00% 150 pelaku usaha 160 pelaku usaha 2026 2 data 4 laporan 2 jenis 42.50% 170 pelaku usaha Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 500,000,000.00 550,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 550,000,000.00 600,000,000.00 1,400,000,000.00 1,450,000,000.00 1,500,000,000.00 1,400,000,000.00 1,450,000,000.00 1,500,000,000.00
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Terlaksananya kajian dampak lingkungan dari sumber usaha/ kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaku usaha/kegiatan melaksanakan rencana perlindungan lingkungan hidup dan melaporkannya secara rutin dan berkala Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran Indikator Kinerja 1) Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 2) Jumlah laporan rekomendasi persetujuan lingkungan yang diterbitkan 1) Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan semester 1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD 2) Jumlah sanksi administratif yang dikeluarkan Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP Kondisi Awal 2021 2022 42 rekomenda si 20 rekomenda si 4 laporan 4 laporan n/a 195 laporan n/a 195 pelaku usaha 11 dokumen 10 dokumen 11 sanksi 10 sanksi 100% 100% 2023 20 rekomenda si 4 laporan 195 laporan 195 pelaku usaha 10 dokumen 10 sanksi 100% Target Tahun 2024 2025 25 rekomenda si 30 rekomenda si 4 laporan 4 laporan 300 laporan 320 laporan 150 pelaku usaha 160 pelaku usaha 10 dokumen 12 dokumen 10 sanksi 12 sanksi 100% 100% 2026 35 rekomenda si 4 laporan 340 laporan 170 pelaku usaha 14 dokumen 14 sanksi 100% Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 585,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 VI-17 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/K Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan lingkungan sesuai standar Tertanganinya kasus pencemaran lingkungan Indikator Kinerja Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASARAKAT Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya upaya penanganan terhadap pelaku pencemaran lingkungan Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1) Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani 2) Laporan triwulan penanganan kasus pencemaran Persentase Peningkatan Lembaga/kelompo k Masyarakat/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Lembaga/kelompo k Masyarakat/Institus i yang menerima peningkatan lingkungan hidup VI-18 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Kondisi Awal 2021 2022 100% 100% 38 pengaduan 26 pengaduan 4 laporan 4 laporan n/a 45.00% n/a 290 lembaga 2023 100% 26 pengaduan 4 laporan 45.00% 290 lembaga Target Tahun 2024 2025 100% 100% 26 pengaduan 26 pengaduan 4 laporan 4 laporan 6.90% 10.34% 310 lembaga 320 lembaga 2026 100% 26 pengaduan 4 laporan 13.79% 330 lembaga 2024 585,000,000.00 585,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kebutuhan Anggaran 2025 2026 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, edukasi lingkungan hidup dan lainnya PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya mekanisme pemberian insentif lingkup pengelolaan lingkungan hidup Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terlaksananya pemberian insentif di bidang lingkungan hidup Indikator Kinerja 1) Jumlah Masyarakat/Kelom pok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 2) Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek/ pelatihan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif Jumlah masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan insentif di bidang lingkungan hidup 1) Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr ophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Kondisi Awal 2021 2022 n/a 290 lembaga 12 kegiatan 12 kegiatan n/a n/a 74 masyarakat /pelaku usaha 74 masyarakat /pelaku usaha 74 masyarakat /pelaku usaha 74 masyarakat /pelaku usaha 2023 290 lembaga 12 kegiatan n/a 74 masyarakat /pelaku usaha 74 masyarakat /pelaku usaha Target Tahun 2024 2025 310 lembaga 320 lembaga 12 kegiatan 12 kegiatan 9.30% 13.95% 76 masyarakat / pelaku usaha 78 masyarakat / pelaku usaha 76 masyarakat / pelaku usaha 78 masyarakat / pelaku usaha 2026 330 lembaga 12 kegiatan 18.60% 80 masyarakat / pelaku usaha 80 masyarakat / pelaku usaha Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 2,000,000,000 2,100,000,000 2,200,000,000 2,000,000,000.00 2,100,000,000.00 2,200,000,000.00 2,000,000,000.00 2,100,000,000.00 2,200,000,000.00 VI-19 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur - Utilitas Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Meningkatnya layanan persampahan Indikator Kinerja Cakupan Pengelolaan Sampah Kota PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan Terselenggaranya pengangkutan sampah ke TPA dan terolahnya sampah di sumber timbulan Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA Persentase sampah yang diolah di sumber sampah Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA Persentase sampah yang diolah di sumber sampah 1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada. VI-20 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Kondisi Awal Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 98.50 persen 98.70 persen 99.00 persen 99.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 77,27 persen 79,76 persen 72,00 persen 71,00 persen 70,00 persen 70,00 persen 21,23 persen 18,94 persen 27,00 persen 28,00 persen 30,00 persen 30,00 persen 77,27 persen 79,76 persen 72,00 persen 71,00 persen 70,00 persen 70,00 persen 21,23 persen 18,94 persen 27,00 persen 28,00 persen 30,00 persen 30,00 persen n/a 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2024 226,500,000,000. 00 226,100,000,000. 00 226,000,000,000. 00 10,000,000,000.0 0 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kebutuhan Anggaran 2025 2026 259,350,000,000. 00 382,250,000,000.0 0 258,750,000,000. 00 381,650,000,000.0 0 258,600,000,000. 381,450,000,000.0 00 11,000,000,000.0 0 12,000,000,000.00 0
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Terbangunnya infrastruktur pengolahan sampah Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (UPT) Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah melalui operasionalisasi TPST oleh UPT Indikator Kinerja 2) Jumlah jenis sarana prasarana yang diadakan 1) Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 2) Jumlah infrastruktur pengelolaan sampah yang dibangun/direvitali sasi 1) Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 2) Jumlah sarana TPS 3R yang dioperasionalkan 1) Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (di UPT) 2) Jumlah sarana TPST yang dioperasionalkan Kondisi Awal 2021 2022 16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 5 lokasi 5 lokasi 4 laporan 4 laporan 5 lokasi 5 lokasi 4 laporan 4 laporan n/a n/a 2023 12 jenis 12 jenis 5 lokasi 4 laporan 5 lokasi 4 laporan 1 lokasi Target Tahun 2024 2025 12 jenis 12 jenis 12 jenis 12 jenis 5 lokasi 5 lokasi 4 laporan 4 laporan 5 lokasi 5 lokasi 4 laporan 4 laporan 1 lokasi 4 lokasi 2026 12 jenis 12 jenis 5 lokasi 4 laporan 5 lokasi 4 laporan 5 lokasi Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 6,000,000,000.00 6,500,000,000.00 7,000,000,000.00 2,500,000,000.00 3,000,000,000.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,750,000,000.00 4,250,000,000.00 VI-21 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahaan Sub kegiatan Penyusunan kebijakan dan strategis daerah pengelolaan samapah kabupaten/kota Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Terselenggaranya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah 1) Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 2) Jumlah kawasan bebas sampah yang aktif 3) Jumlah bank sampah yang aktif 1) Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan 2) Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan 1) Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 2) Jumlah kerja sama pengelolaan sampah yang dilaksanakan VI-22 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Kondisi Awal 2021 2022 n/a 30 kelompok 30 kawasan 30 kawasan 253 unit 288 unit 5 dokumen 10 dokumen 1 laporan 1 laporan 2 kerjasama 3 kerjasama 2 kerjasama 3 kerjasama Target Tahun 2023 2024 2025 2026 30 kelompok 49 kelompok 88 kelompok 117 kelompok 30 kawasan 49 kawasan 88 kawasan 117 kawasan 300 unit 300 unit 350 unit 400 unit 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 3,000,000,000.00 3,250,000,000.00 3,500,000,000.00 500,000,000.00 550,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 550,000,000.00 600,000,000.00
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,Pe ngangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Terselenggaranya pemberian rekomendasi kerja sama pengelolaan sampah Indikator Kinerja 1) Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2) Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh UPT Persentase permohonan rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang ditindaklanjuti 1) Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2) Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh UPT Persentase permohonan rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang ditindaklanjuti 1) Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi 2) Jumlah laporan pemberian rekomendasi teknis kegiatan usaha pengelolaan sampah yang diterbitkan Kondisi Awal 2021 2022 21,23 persen 18,94 persen 12 laporan 12 laporan 100% 100% n/a 11 rekomenda si n/a n/a 2023 72,00 persen 12 laporan 100% 11 rekomenda si 4 laporan Target Tahun 2024 2025 71,00 persen 70,00 persen 12 laporan 12 laporan 100% 100% 15 rekomenda si 20 rekomenda si 4 laporan 4 laporan 2026 70,00 persen 12 laporan 100% 25 rekomenda si 4 laporan Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 200,000,000,000 230,000,000,000 350,000,000,000 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 VI-23 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BER Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar Terkelolanya Limbah B3 pelaku usaha/ kegiatan dan UMKM sesuai standar Terselenggaranya pemberian persetujuan pengelolaan limbah B3 Terselenggaranya layanan pengelolaan limbah B3 untuk UMKM Persentase pelaku usaha pemegang Rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelolaa LB3 Persentase TPS yang dilengkapi layanan penyimpanan sampah spesifik B3 rumah tangga Prosentase pelaku usaha yang menerima layanan pengelolaan limbah B3 1) Prosentase Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2) Jumlah persetujuan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan 1) Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan VI-24 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Kondisi Awal 2021 2022 n/a 28.00% n/a 1.33% n/a 50.00% 100% 100% n/a 20 berkas n/a 20 berkas 2023 40.00% 3.00% 50.00% 100% 20 berkas 20 berkas Target Tahun 2024 2025 60.00% 70.00% 5.00% 7.00% 70.00% 90.00% 100% 100% 20 berkas 20 berkas 20 berkas 20 berkas 2026 80.00% 10.00% 100.00% 100% 20 berkas 20 berkas 2024 400,000,000.00 300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kebutuhan Anggaran 2025 2026 600,000,000.00 600,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga sesuai standar Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Terselenggaranya Pengelolaan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya layanan urusan lingkungan hidup Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Indikator Kinerja Pengumpulan Limbah B3 2) Jumlah pelaku UMKM yang menerima layanan pengumpulan limbah B3 Prosentase Tempat Penyimpanan Sementara yang dilengkapi layanan penyimpanan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga 1) Prosentase Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2) Jumlah TPS Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kondisi Awal 2021 2022 2023 n/a 10 pelaku usaha 15 pelaku usaha n/a n/a 3.00% 100% 100% 100% n/a n/a 4 Lokasi TPS 100% 100% 100% 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen Target Tahun 2024 2025 2026 20 pelaku usaha 25 pelaku usaha 25 pelaku usaha 5.00% 7.00% 10.00% 100% 100% 100% 7 lokasi TPS 10 lokasi TPS 13 lokasi TPS 100% 100% 100% 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 100,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 144,153,361,373 147,222,693,954 150,188,805,915 300,000,000 350,000,000 375,000,000 VI-25 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Terlaksananya proses perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja Indikator Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksaanya pemberia gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya layanan kepegawaian Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya Cakupan Layanan Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan Terlaksananya layanan umum perkantoran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Cakupan Layanan Umum Perkantoran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan VI-26 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Kondisi Awal Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 64 orang 64 orang 64 orang 64 orang 64 orang 64 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 2024 300,000,000 13,246,895,748 13,246,895,748 620,741,080 160,771,930 459,969,150 1,682,687,156 428,877,554 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kebutuhan Anggaran 2025 2026 350,000,000 375,000,000 13,494,555,684 13,600,258,616 13,494,555,684 13,600,258,616 659,816,731 701,650,023 176,849,123 194,534,035 482,967,608 507,115,988 1,742,824,805 1,805,369,419 450,321,431 472,837,503
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya BMD Penunjang Tersedianya mebel kantor Tersedianya jasa penunjang Indikator Kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cakupan penyediaan BMD penunjang Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Cakupan penyediaan jasa penunjang Kondisi Awal Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen Kebutuhan Anggaran 2024 2025 168,867,634 173,089,325 153,731,618 161,418,199 140,209,650 147,220,133 791,000,700 810,775,718 506,036,647 531,338,480 506,036,647 531,338,480 2,606,426,878 2,736,748,221 VI-27 | Rencana Strategis 2024 - 2026 2026 177,416,558 169,489,109 154,581,139 831,045,110 557,905,404 557,905,404 2,873,585,633
Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya layanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya BMD Terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan Cakupan pemeliharaan BMD Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya VI-28 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Kondisi Awal Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 33 unit 33 unit 33 unit 33 unit 33 unit 33 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 2024 528,152,033 2,078,274,845 1,749,752,631 897,222,139 195,000,000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Kebutuhan Anggaran 2025 2026 554,559,634 582,287,616 2,182,188,587 2,291,298,016 1,797,772,375 1,847,206,408 919,652,692 942,644,010 199,875,000 204,871,875
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sasaran Strategis RJMD/Program/K egiatan/Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sasaran Strategis PD/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Terlaksananua layanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya penunjang layanan dan terlaksananya layanan BLUD Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi Cakupan Layanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kondisi Awal Target Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Kebutuhan Anggaran 2024 2025 2026 486,493,367 498,655,701 511,122,094 171,037,125 179,588,981 188,568,430 123,440,821,234 125,909,637,659 128,427,830,412 123,440,821,234 125,909,637,659 128,427,830,412 VI-29 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan digambarkan melalui indikator tujuan dan indikator sasaran. 7.1. Indikator Tujuan Indikator Tujuan dari Perubahan Rencana Strategis DLH Kota Bandung Tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 7.1 Indikator Tujuan DLH Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bandung No. (1) 1. 2. Indikator Tujuan (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Cakupan Layanan Persampahan Kondisi Kinerja awal 2022 (3) Target Capaian Setiap Tahun 2024 (4) 2025 (5) 2026 (6) 55,70 poin 55,80 poin 55,92 poin 56,04 poin 98,70% 99,00% 100% 100% Kondisi Kinerja akhir (7) 56,04 poin 100% 1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) IKLH digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Formulasi perhitungan IKLH adalah sebagai berikut : VII-1 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung 𝐼𝐾𝐿𝐻 = (0,405 × 𝐼𝐾𝐴) + (0,376 × 𝐼𝐾𝑈) + (0,219 × 𝐼𝐾𝑇𝐿) Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks ini telah digunakan sebagai indikator di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target pencapaian sebesar 66,5-68,5 poin pada tahun 2024. Saat ini, indikator tersebut menjadi indikator kinerja yang disarankan untuk digunakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017. 2. Cakupan Layanan Persampahan Cakupan Layanan Persampahan adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan Layanan Persampahan merupakan penjumlahan dari Cakupan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan Cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun). Formulasi perhitungan cakupan layanan persampahan adalah sebagai berikut : 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛 = 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ + 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ Cakupan Layanan Persampahan ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan layanan pengelolaan sampah harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa ceceran sampah di seluruh wilayah Kota Bandung. 7.2. Indikator Sasaran Indikator Sasaran dari Rencana Strategis DLH Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut : Tabel 7.2 Indikator Sasaran DLH Kota Bandung VII-2 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung No. Indikator Sasaran Kondisi Kinerja awal 2022 Target Capaian Setiap Tahun 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.1. Indeks Kualitas Air (IKA) 48,33 poin 48,44 poin 48,59 poin 48,75 poin 48,75 poin 1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 80,56 poin 80,70 poin 80,86 poin 81,01 poin 81,01 poin 2.1. Cakupan Layanan Persampahan 98,70% 99,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85,42 poin 85,50 poin 85,60 poin 85,70 poin 85,70 poin 1. Indeks Kualitas Air (IKA) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 𝑃𝐼𝑗>10 𝐼𝐾𝐴 = ∑ 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 × 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑃𝐼𝑗 𝑃𝐼𝑗 = √ 2 2 + (𝐶𝑖/𝐿𝑖𝑗)𝑅 (𝐶𝑖/𝐿𝑖𝑗)𝑀 2 𝑃𝐼𝑗=0 PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Nilai Pij > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel; 2) Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut: a. IK = 100, untuk Pij ≤1, VII-3 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung b. IK = 80, untuk Pij>1 dan Pij≤4,67 (4,67 adalah nilai Pij dari baku mutu kelas II terhadap kelas I), c. IKA = 60, untuk Pij≥4,67 dan Pij≤6,32 (6,32 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas III terhadap kelas I), d. IKA = 40, untuk Pij≥6,32 dan Pij≤6,88 (6,88 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I), e. IKA = 20, untuk Pij>6,88. 4) Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; b. Ketersedian dan fuktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; c. Penggunaan air; dan d. Tingkat erosi dan sedimentasi. 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat. Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu: 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO2 dan SO2, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. 2. Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO2 dan SO2 untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. VII-4 | Rencana Strategis 2024 - 2026
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung 3. Angka rerata NO2 dan SO2 dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). 4. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 - 100, dengan rumus sebagai berikut : 𝐼𝐾𝑈 = 100 − ( 50 0,9 × (𝐼𝐸𝑈 − 0,1)) 𝐼𝐸𝑈 = ( 𝐼𝐸𝑈𝑁𝑂2 + 𝐼𝐸𝑈𝑆𝑂2 𝑛 ) 𝐼𝐸𝑈𝑁𝑂2 = 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑁𝑂2 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑟 𝑁𝐼𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐸𝑈 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑁𝑂2 = 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑂2 40 𝐼𝐸𝑈𝑆𝑂2 = 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑆𝑂2 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑟 𝑁𝐼𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐸𝑈 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑆𝑂2 = 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑂2 20 3. Cakupan Layanan Persampahan Cakupan Layanan Persampahan adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan Layanan Persampahan merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun). 𝑪𝒂𝒌𝒖𝒑𝒂𝒏 𝑳𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒉𝒂𝒏 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ + 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun). Formulasi perhitungan Capaian Pengurangan Sampah adalah sebagai berikut : 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒓𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒉 = ((𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖𝑙 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑑𝑖𝑤𝑖𝑦𝑎𝑡𝑎 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑇𝑃𝑆 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑃𝑆 3𝑅 + 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑢𝑙𝑢𝑛𝑔)/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ) × 100% VII-5 | Rencana Strategis 2024 - 2026
No. 1 1 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya. Formulasi perhitungan Capaian Penanganan Sampah adalah sebagai berikut : 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒉 = 𝑇𝑜𝑛𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒 𝑇𝑃𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ × 100% 4. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat diukur untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah agar dapat diketahui keberhasilan kinerja unit pelayanan yang terkait. Pedoman yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 = 𝑆𝐾𝑀 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑥 25 𝑆𝐾𝑀 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 × 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 = 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 = 1 9 = 0,11 7.3. Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci adalah indikator yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang untuk urusan lingkupan hidup terdiri dari : Indikator Kinerja Kunci Kondisi Kinerja awal Target Tahun 2023 Target Capaian Setiap Tahun 2022 2024 2025 2026 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota 3 55,70 poin 98,70% 4 51,79 poin 99,00% 5 6 7 55,80 poin 55,92 poin 56,04 poin 99,00% 100% 100% VII-6 | Rencana Strategis 2024 - 2026 Kondisi Kinerja akhir 8 56,04 poin 100%
No. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Indikator Kinerja Kunci Kondisi Kinerja awal 2022 2 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 35.98% Indeks kualitas air 48,33 poin Indeks kualitas Udara 80,56 poin Indeks kualitas Tutupan Lahan 22,38 poin Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani Ada 191 ijin 0,52% 100 pelaku usaha 100 persen Target Tahun 2023 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja akhir 2024 2025 2026 4 5 6 7 8 22,94% 37.50% 40.00% 42.50% 42.50% 46,08 poin 48.44 poin 48.59 poin 48.75 poin 48.75 poin 71,20 poin 80.70 poin 80.86 poin 81.01 poin 81.01 poin 25,68 poin 22,38 poin 22,38 poin 22,38 poin 22,38 poin Ada Ada Ada Ada Ada 100 ijin 100 ijin 100 ijin 100 ijin 100 ijin 0,52% 0,60% 0,70% 0,80% 0,80% 120 pelaku usaha 120 pelaku usaha 120 pelaku usaha 120 pelaku usaha 120 pelaku usaha 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen VII-7 | Rencana Strategis 2024 - 2026
D i n a s L i n g k u n g a n H i d u p K o t a B a n d u n g BAB VIII PENUTUP Perubahan Renstra atau Perubahan Rencana Strategis DLH Kota Bandung adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan, yang berisi isu-isu/program-program strategis yang akan diselesaikan dalam 3 tahun mendatang, sebagai tindak lanjut dari disusunnya Dokumen RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Selain itu, ditetapkan pula cara pencapaian dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan urusan lingkungan hidup Kota Bandung periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, perubahan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Perubahan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026. Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). 2. Renstra Kota Bandung Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kota Bandung hingga tahun 2026. Renstra akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan (RKT) yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). 3. Dokumen Renstra harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran. 4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Bandung, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. VIII-1 | Rencana Strategis 2024-2026
D i n a s L i n g k u n g a n H i d u p K o t a B a n d u n g Dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak- pihak terkait yang akan mengambil bagian untuk berpartisipasi aktif di dalam proses pembangunan Kota Bandung khususnya terkait urusan lingkungan hidup dan persampahan. VIII-2 | Rencana Strategis 2024-2026
POHON KINERJA DAN KAJIAN NORMATIF/TEORITIS RENSTRA DLH KOTA BANDUNG Intermediate Outcome : Intermediate Outcome : Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Meningkatnya fungsi ekologi kota Indikator Intermediate Outcome: Indikator Intermediate Outcome: Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya Persentase kawasan ekologi kota yang terkelola Immediate outcome : Tersusunnya kebijakan dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup Immediate outcome : Tersusunnya Kajian Dampak Lingkungan Immediate outcome : Terwujudnya fungsi ekologi kota Indikator Immediate outcome : Jumlah Dokumen Kebijakan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Immediate outcome : Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Indikator Immediate outcome : 1) Jumlah kawasan keanekaragaman hayati sesuai standar 2) Jumlah Kampung Iklim sesuai kriteria Output : Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup Indikator Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Output : Terlaksananya penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Indikator Output : Jumlah Dokumen KLHS yang disusun Output : Terkelolanya fungsi ekologi kota Indikator Output : 1) Jumlah Kawasan Kehati yang dikelola 2) Jumlah RW yang menjadi Kampung Iklim Output : Terlaksananya kajian dampak lingkungan dari sumber usaha/ kegiatan Indikator Output : Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan Intermediate Outcome : Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara Indikator Intermediate Outcome: 1) Indeks SO2 2) Persentase sungai dengan status "cemar ringan" Immediate outcome : Immediate outcome : Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara Indikator Immediate outcome : Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup Terlaksananya upaya pemulihan media air dan udara Indikator Immediate outcome : Jumlah kawasan yang direhabilitasi dan diremediasi Output : Terlaksananya pemantauan kualitas badan air dan udara ambien Indikator Output : 1) Jumlah laporan pemantauan kualitas air permukaan 2) Jumlah laporan pemantauan kualitas udara ambien Output : Terukurnya Emisi Gas Rumah Kaca Output : Terlaksananya rehabilitasi dan remediasi lingkungan Indikator Output : 1) Jumlah Kawasan Emisi Bersih yang dibentuk 2) Jumlah kawasan yang direhabilitasi 3) Jumlah kantor yang menerapkan ecooffice Indikator Output : Jumlah laporan inventarisasi GRK Output : Terselenggaranya pemberian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup Indikator Output : 1) Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan 2) Jumlah persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup yang diterbitkan Immediate outcome : Tersedianya sistem informasi kualitas lingkungan hidup yang akurat dan mutakhir Indikator Immediate outcome : Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disosialisasikan Output : Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan Hidup Indikator Output : Jenis Informasi yang dipublikasi Ultimate Outcome : Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Indikator Ultimate Outcome : Indeks Liveable City Aspek Lingkungan Intermediate Outcome : Meningkatnya Kualitas Air dan Udara Indikator Intermediate Outcome: 1) Indeks Kualitas Air 2) Indeks Kualitas Udara Intermediate Outcome : Intermediate Outcome: Terpenuhinya tingkat ketaatan pelaku usaha/ kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar Indikator Intermediate Outcome: Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup Indikator Intermediate Outcome Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP Immediate outcome : Terpenuhinya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan Immediate outcome : Tertanganinya kasus pencemaran lingkungan Indikator Immediate outcome : Jumlah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Indikator Immediate outcome : Persentase penanganan kasus pencemaran Output : Pelaku usaha/kegiatan melaksanakan rencana perlindungan lingkungan hidup dan melaporkannya secara rutin dan berkala Output : Terlaksananya upaya penanganan terhadap pelaku pencemaran lingkungan Indikator Output : Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan semester Indikator Output : Laporan triwulan penanganan kasus pencemaran Output : Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan Indikator Output : Jumlah sanksi administratif yang dikeluarkan Intermediate Outcome Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Indikator Intermediate Outcome Persentase Peningkatan Lembaga/kelompok Masyarakat/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Immediate outcome : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Indikator Immediate outcome : Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Output : Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, edukasi lingkungan hidup dan lainnya Indikator Output : Jumlah pelaksanaan sosialisasi/ bimtek/pelatihan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Intermediate Outcome: Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan Indikator Intermediate Outcome Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif Immediate outcome : Tersedianya mekanisme pemberian insentif lingkup pengelolaan lingkungan hidup Indikator Immediate outcome : Jumlah jenis insentif di bidang lingkungan hidup yang diberikan Output : Terlaksananya pemberian insentif di bidang lingkungan hidup Indikator Output : 1) Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup yang diberikan 2) Jumlah rekomendasi insentif di bidang lingkungan hidup yang diberikan Ultimate Outcome : Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur-Utilitas Indikator Ultimate Outcome : Indeks Liveable City Aspek Infrastruktur dan Utilitas Intermediate Outcome : Meningkatnya Layanan Persampahan Indikator Intermediate Outcome: Cakupan pelayanan persampahan Intermediate outcome : Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan Intermediate Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar Indikator Intermediate Outcome : Indikator Intermediate Outcome : 1) Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA 2) Persentase sampah yang diolah di sumber sampah 1) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 2) Persentase kawasan yang menerima layanan pengumpulan limbah B3 dan sampah B3 rumah tangga Immediate outcome : Terselenggaranya pengangkutan sampah ke TPA dan terolahnya sampah di sumber timbulan Indikator Immediate outcome : 1) Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA 2) Persentase sampah yang diolah di sumber sampah Immediate outcome : Tersedianya mekanisme pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah Indikator Immediate outcome : Jumlah rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang diterbitkan Immediate outcome : Terkelolanya Limbah B3 pelaku usaha/kegiatan dan UMKM sesuai standar Indikator Immediate outcome : Jumlah pelaku usaha yang menerima layanan pengelolaan limbah B3 Immediate outcome : Terselenggaranya Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga sesuai standar Indikator Immediate outcome : Jumlah kawasan yang menerima layanan pengumpulan sampah B3 Output : Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Indikator Output : Jumlah sarana prasarana yang diadakan Output : Terbangunnya infrastruktur pengolahan sampah Output : Terselenggaranya pemberian rekomendasi kerja sama pengelolaan sampah Indikator Output : Jumlah rekomendasi pengelolaan sampah yang diterbitkan Output : Terselenggaranya pemberian persetujuan pengelolaan limbah B3 Indikator Output : Jumlah persetujuan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan Output : Terselenggaranya Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang mengandung B3 Indikator Output : Jumlah kawasan yang menerima layanan pengumpulan sampah rumah tangga yang mengandung B3 Indikator Output : Jumlah infrastruktur pengelolaan sampah yang direvitalisasi Output : Output : Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah Indikator Output : Jumlah sarana pengolahan sampah skala wilayah yang dioperasionalkan Terselenggaranya layanan pengelolaan limbah B3 untuk UMKM Indikator Output : Jumlah pelaku UMKM yang menerima layanan pengumpulan limbah B3 Output : Terselenggaranya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat Indikator Output : 1) Jumlah kawasan bebas sampah yang terbentuk 2) Jumlah unit Bank Sampah yang aktif Output : Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah Indikator Output : 1) Jumlah kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat 2) Jumlah kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan Output : Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah Indikator Output : Jumlah kerja sama pengelolaan sampah yang dilaksanakan Output : Terlaksananya pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Indikator Output : Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh UPT RPJMD KOTA BANDUNG 2018- 2023 PERPRES 18 TAHUN 2020 RPJMN 2020-2024 SE MENLHK SE.4/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2021 UU 32 TAHUN 2009 PP 22 TAHUN 2021 Perda Kota Bandung No 9 Tahun 2018 UU 32 TAHUN 2009 PP 22 TAHUN 2021 Perda Kota Bandung No 9 Tahun 2018 Sub Komponen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ULTIMATE OUTCOME (KINERJA STRATEGIS RPJMD) INTERMEDIATE OUTCOME (KINERJA STRATEGIS URUSAN) INTERMEDIATE OUTCOME (TAKTIKAL) IMMEDIATE OUTCOME (TAKTIKAL) OUTPUT (HASIL KERJA OPERASIONAL)
Kode 1 2.11 2.11.01 2.11.01.2.01 2.11.01.2.01.07 2.11.01.2.02 2.11.01.2.02.01 2.11.01.2.05 2.11.01.2.05.02 2.11.01.2.05.11 2.11.01.2.06 2.11.01.2.06.02 Program/ Kegiatan 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Meningkatnya Kinerja serta Kualitas SDM dan Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya proses perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Terlaksaanya pemberia gaji Terlaksananya layanan kepegawaian Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya layanan umum perkantoran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Indikator Kinerja 4 Cakupan Layanan Perkantoran Jumlah dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Cakupan Layanan Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Cakupan Layanan Umum Perkantoran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2.11 5 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7 8 9 10 11 12 13 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik n/a 80,5 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Nilai SAKIP Perangkat Daerah BB A A A A AA 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 64 orang 64 orang 64 orang 64 orang 64 orang 64 orang 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Layanan Kepegawaian 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 65 orang 65 orang 65 orang 65 orang 65 orang 65 orang 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Umum Perkantoran 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket 2024 14 144,153,361,373 300,000,000 300,000,000 13,246,895,748 13,246,895,748 620,741,080 160,771,930 459,969,150 200,000,000 1,682,687,156 428,877,554 Kebutuhan Anggaran 2025 15 147,222,693,954 350,000,000 350,000,000 13,494,555,684 13,494,555,684 659,816,731 176,849,123 482,967,608 200,000,000 1,742,824,805 450,321,431 2026 16 150,188,805,915 375,000,000 375,000,000 13,600,258,616 13,600,258,616 701,650,023 194,534,035 507,115,988 200,000,000 1,805,369,419 472,837,503
Kode 1 2.11.01.2.06.03 2.11.01.2.06.04 2.11.01.2.06.05 2.11.01.2.06.09 2.11.01.2.07 2.11.01.2.07.05 2.11.01.2.08 2.11.01.2.08.02 2.11.01.2.08.04 2.11.01.2.09 2.11.01.2.09.01 Program/ Kegiatan 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya BMD Penunjang Tersedianya mebel kantor Tersedianya jasa penunjang Tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik Tersedianya layanan umum kantor Terpeliharanya BMD Terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Indikator Kinerja 4 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cakupan penyediaan BMD penunjang Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Cakupan penyediaan jasa penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Cakupan pemeliharaan BMD Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan penyediaan BMD penunjang 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan penyediaan jasa penunjang 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pemeliharaan BMD 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 33 unit 33 unit 33 unit 33 unit 33 unit 33 unit 2024 14 168,867,634 153,731,618 140,209,650 791,000,700 506,036,647 506,036,647 2,606,426,878 528,152,033 2,078,274,845 1,749,752,631 897,222,139 Kebutuhan Anggaran 2025 15 173,089,325 161,418,199 147,220,133 810,775,718 531,338,480 531,338,480 2,736,748,221 554,559,634 2,182,188,587 1,797,772,375 919,652,692 2026 16 177,416,558 169,489,109 154,581,139 831,045,110 557,905,404 557,905,404 2,873,585,633 582,287,616 2,291,298,016 1,847,206,408 942,644,010
Kode 1 2.11.01.2.09.02 2.11.01.2.09.10 2.11.01.2.09.11 2.11.01.2.10 2.11.01.2.10.01 2.11.02 2.11.02.2.01 2.11.02.2.01.01 Program/ Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Terlaksananua layanan BLUD Tersedianya penunjang layanan dan terlaksananya layanan BLUD Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Tersusunnya kebijakan dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup Terlaksananya penyusunan rencana dan pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup Indikator Kinerja 4 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi Cakupan Layanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 5 6 7 8 9 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 unit 7 unit 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 paket 2 paket 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 paket 3 paket 2.11.01.2.10. Peningkatan Pelayanan BLUD Cakupan Layanan BLUD 100 Persen 100 Persen 2.11.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit 1 unit 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase komponen daya dukung dan daya tampung yang memenuhi kapasitasnya n/a 39,86 persen 2.11.02.2.01. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 dokumen 2 dokumen 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 1) Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun n/a n/a 2023 10 7 unit 2 paket 3 paket 100 Persen 1 unit 40,00 persen 2 dokumen n/a Target Tahun 2024 2025 2026 11 12 13 7 unit 7 unit 7 unit 2 paket 2 paket 2 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1 unit 1 unit 1 unit 52,00 persen 55,00 persen 57,00 persen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 4 muatan 4 muatan 4 muatan 2024 14 195,000,000 486,493,367 171,037,125 123,440,821,234 123,440,821,234 1,100,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 199,875,000 498,655,701 179,588,981 125,909,637,659 125,909,637,659 1,200,000,000.00 650,000,000.00 650,000,000.00 2026 16 204,871,875 511,122,094 188,568,430 128,427,830,412 128,427,830,412 1,300,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
Kode 1 2.11.02.2.02 2.11.02.2.02.03 2.11.04 2.11.04.2.01 2.11.04.2.01.05 2.11.03 Program/ Kegiatan 2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Tersusunnya Kajian Dampak Lingkungan Terlaksananya penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Meningkatnya Fungsi Ekologi Kota Terwujudnya fungsi ekologi kota Terkelolanya fungsi ekologi kota Menurunnya Beban Pencemaran yang masuk ke Air dan Udara Indikator Kinerja 4 Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Persentase kawasan ekologi kota yang terkelola Persentase peningkatan kampung iklim Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dikelola Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks SO2 Persentase sungai dengan status "cemar ringan" TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2.11.02.2.02. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang terkelola n/a n/a n/a 10.00 persen 11.00 persen 12.00 persen 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dikelola 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 2 kawasan 3 kawasan 4 kawasan 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 1) Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 4.6 Ha 4.6 Ha 4.6 Ha 5.5 Ha 6 Ha 6.5 Ha 2) Jumlah kawasan konservasi dan objek ruang lainnya yang berfungsi RTH yang dipelihara 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 2 kawasan 3 kawasan 4 kawasan 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks SO2 0.74 poin 0.55 poin 0.55 poin 0.54 0.53 0.52 Persentase sungai dengan status " cemar ringan " 79.69 persen 90.15 persen 90.15 persen 92.19 92.97 93.75 2024 14 500,000,000.00 500,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 3,425,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 550,000,000.00 550,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 3,675,000,000.00 2026 16 600,000,000.00 600,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,925,000,000.00
Kode 1 2.11.03.2.01 2.11.03.2.01.03 2.11.03.2.01.02 2.11.03.2.01.01 Program/ Kegiatan 2 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara Terlaksananya pemantauan kualitas badan air dan udara ambien Terukurnya Emisi Gas Rumah Kaca Terselenggaranya pemberian Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Indikator Kinerja 4 Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.11.03.2.01. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup 155 dokumen 155 dokumen 155 dokumen 155 dokumen 155 dokumen 155 dokumen 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1) Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan n/a 128 kali 128 kali 128 kali 128 kali 128 kali 2) Jumlah laporan pemantauan kualitas air permukaan 128 laporan 128 laporan 128 laporan 128 laporan 128 laporan 128 laporan 3) Jumlah laporan pemantauan kualitas udara ambien 26 laporan 26 laporan 26 laporan 26 laporan 26 laporan 26 laporan 2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota 1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2) Jumlah laporan invetarisasi GRK 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3) Jumlah RW yang diajukan menjadi Kampung Iklim 5 Kampung Iklim 6 Kampung Iklim 6 Kampung Iklim 8 kampung iklim 9 kampung iklim 10 kampung iklim 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 1) Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 176 Dokumen 176 Dokumen 176 Dokumen 176 Dokumen 176 Dokumen 176 Dokumen 2) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mendapatkan informasi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan n/a 40 pelaku usaha 40 pelaku usaha 45 pelaku usaha 50 pelaku usaha 55 pelaku usaha 3) Jumlah laporan Triwulan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup yang dilayani 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2024 14 2,275,000,000.00 850,000,000.00 600,000,000.00 825,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 2,375,000,000.00 875,000,000.00 650,000,000.00 850,000,000.00 2026 16 2,475,000,000.00 900,000,000.00 700,000,000.00 875,000,000.00
Kode 1 2.11.03.2.03 2.11.03.2.03.04 2.11.03.2.02 2.11.03.2.02.01 2.11.06 2.11.06.2.01 Program/ Kegiatan 2 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Terlaksananya upaya pemulihan media air dan udara Terlaksananya rehabilitasi dan remediasi lingkungan Tersedianya sistem informasi kualitas lingkungan hidup yang akurat dan mutakhir Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terpenuhinya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan Terpenuhinya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan Indikator Kinerja 4 Jumlah kawasan yang direhabilitasi dan diremediasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disosialisasikan Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.11.03.2.03. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah kawasan yang direhabilitasi dan diremediasi n/a 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi n/a 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2) Jumlah Kawasan Emisi Bersih yang dibentuk 3) Jumlah kawasan yang direhabilitasi 4) Jumlah kantor yang menerapkan ecooffice Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disosialisasikan n/a 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 4 kawasan 5 kawasan n/a 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 10 kantor 10 kantor 10 kantor 18 kantor 21 kantor 24 kantor n/a n/a n/a 2 data 2 data 2 data 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 1) Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan n/a n/a n/a 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2) Jenis Informasi yang dipublikasi 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah dilakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup n/a 35.98% 35.98% 37.50% 40.00% 42.50% 2.11.06.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan 50 pelaku usaha 195 pelaku usaha 195 pelaku usaha 150 pelaku usaha 160 pelaku usaha 170 pelaku usaha 2024 14 650,000,000.00 650,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 750,000,000.00 750,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00 2026 16 850,000,000.00 850,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
Kode 1 2.11.06.2.01.01 2.11.06.2.01.03 2.11.06.2.01.04 2.11.08 Program/ Kegiatan 2 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Terlaksananya kajian dampak lingkungan dari sumber usaha/ kegiatan Pelaku usaha/kegiatan melaksanakan rencana perlindungan lingkungan hidup dan melaporkannya secara rutin dan berkala Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Indikator Kinerja 4 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD Persentase Peningkatan Lembaga/kelompo k Masyarakat/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 1) Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 42 rekomenda si 20 rekomenda si 20 rekomenda si 25 rekomenda si 30 rekomenda si 35 rekomenda si 2) Jumlah laporan rekomendasi persetujuan lingkungan yang diterbitkan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1) Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota n/a 195 laporan 195 laporan 300 laporan 320 laporan 340 laporan 2) Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan semester n/a 195 pelaku usaha 195 pelaku usaha 150 pelaku usaha 160 pelaku usaha 170 pelaku usaha 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Peningkatan Lembaga/kelompok Masyarakat/ Institusi yang menerima peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup n/a 45.00% 45.00% 6.90% 10.34% 13.79% 2024 14 200,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 250,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00 2026 16 300,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00
Kode 1 2.11.08.2.01 2.11.08.2.01.03 2.11.09 2.11.09.2.01 2.11.09.2.01.01 2.11.10 Program/ Kegiatan 2 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, diseminasi, edukasi lingkungan hidup dan lainnya Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan Tersedianya mekanisme pemberian insentif lingkup pengelolaan lingkungan hidup Terlaksananya pemberian insentif di bidang lingkungan hidup Terselesaikannya kasus pengaduan pencemaran lingkungan sesuai standar Indikator Kinerja 4 Jumlah Lembaga/kelompo k Masyarakat/Institus i yang menerima peningkatan lingkungan hidup Jumlah Masyarakat/Kelomp ok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif Jumlah masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan insentif di bidang lingkungan hidup Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 5 6 7 8 9 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang menerima peningkatan lingkungan hidup n/a 290 lembaga 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 1) Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat n/a 290 lembaga 2) Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek/pelatiha n dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12 kegiatan 12 kegiatan 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang menerima insentif n/a n/a 2.11.09.2.01. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan insentif di bidang lingkungan hidup 74 masyaraka t/pelaku usaha 74 masyaraka t/pelaku usaha 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1) Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 74 masyaraka t/pelaku usaha 74 masyaraka t/pelaku usaha 2.11.10.. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP 100% 100% 2023 10 290 lembaga 290 lembaga 12 kegiatan n/a 74 masyaraka t/pelaku usaha 74 masyaraka t/pelaku usaha 100% Target Tahun 2024 2025 2026 11 12 13 310 lembaga 320 lembaga 330 lembaga 310 lembaga 320 lembaga 330 lembaga 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 9.30% 13.95% 18.60% 76 masyaraka t/ pelaku usaha 78 masyaraka t/ pelaku usaha 80 masyaraka t/ pelaku usaha 76 masyaraka t/ pelaku usaha 78 masyaraka t/ pelaku usaha 80 masyaraka t/ pelaku usaha 100% 100% 100% 2024 14 500,000,000.00 500,000,000.00 2,000,000,000 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 585,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 500,000,000.00 500,000,000.00 2,100,000,000 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00 600,000,000.00 2026 16 500,000,000.00 500,000,000.00 2,200,000,000 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00 600,000,000.00
Kode 1 2.11.10.2.01 2.11.10.2.01.01 2.11.05 2.11.05.2.01 Program/ Kegiatan 2 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Tertanganinya kasus pencemaran lingkungan Terlaksananya upaya penanganan terhadap pelaku pencemaran lingkungan Terlaksananya upaya represif terhadap pelaku pencemaran lingkungan Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai standar Terkelolanya Limbah B3 pelaku usaha/ kegiatan dan UMKM sesuai standar Indikator Kinerja 4 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani Persentase pelaku usaha pemegang Rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelolaan LB3 Persentase TPS yang dilengkapi layanan penyimpanan sampah spesifik B3 rumah tangga Prosentase pelaku usaha yang menerima layanan pengelolaan limbah B3 TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.11.10.2.01. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian kasus sesuai SOP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 1) Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani 38 pengaduan 26 pengaduan 26 pengaduan 26 pengaduan 26 pengaduan 26 pengaduan 2) Laporan triwulan penanganan kasus pencemaran 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota 1) Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 11 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 12 dokumen 14 dokumen 2) Jumlah sanksi administratif yang dikeluarkan 11 sanksi 10 sanksi 10 sanksi 10 sanksi 12 sanksi 14 sanksi 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pelaku usaha pemegang Rintek LB3 yang memperoleh peningkatan kapasitas kompetensi pengelolaa LB3 n/a 28.00% 40.00% 60.00% 70.00% 80.00% Persentase TPS yang dilengkapi layanan penyimpanan sampah spesifik B3 rumah tangga n/a 1.33% 3.00% 5.00% 7.00% 10.00% 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Prosentase pelaku usaha yang menerima layanan pengelolaan limbah B3 n/a 50.00% 50.00% 70.00% 90.00% 100.00% 2024 14 585,000,000.00 585,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 300,000,000.00 2026 16 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 300,000,000.00
Kode 1 2.11.05.2.01.01 2.11.05.2.01.02 2.11.05.2.02 2.11.05.2.02.01 2.11.11 Program/ Kegiatan 2 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Terselenggaranya pemberian persetujuan pengelolaan limbah B3 Terselenggaranya layanan pengelolaan limbah B3 untuk UMKM Terselenggaranya Pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga sesuai standar Terselenggaranya Pengelolaan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan Meningkatnya timbulan sampah yang diangkut atau dimanfaatkan Indikator Kinerja 4 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 Prosentase Tempat Penyimpanan Sementara yang dilengkapi layanan penyimpanan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina Persentase sampah yang diolah di sumber sampah TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1) Prosentase Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2) Jumlah persetujuan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan n/a 20 berkas 20 berkas 20 berkas 20 berkas 20 berkas 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 1) Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 n/a 20 berkas 20 berkas 20 berkas 20 berkas 20 berkas 2) Jumlah pelaku UMKM yang menerima layanan pengumpulan limbah B3 n/a 10 pelaku usaha 15 pelaku usaha 20 pelaku usaha 25 pelaku usaha 25 pelaku usaha 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Tempat Penyimpanan Sementara yang dilengkapi layanan penyimpanan Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga n/a n/a 3.00% 5.00% 7.00% 10.00% 2.11.05.2.02.0004 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota 1) Prosentase Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2) Jumlah TPS Sampah Spesifik B3 Rumah Tangga dan Kawasan n/a n/a 4 Lokasi TPS 7 lokasi TPS 10 lokasi TPS 13 lokasi TPS 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA 77,27 persen 79,76 persen 72,00 persen 71,00 persen 70,00 persen 70,00 persen 2024 14 150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 226,100,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 150,000,000.00 150,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 258,750,000,000.00 2026 16 150,000,000.00 150,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 381,650,000,000.00
Kode 1 2.11.11.2.01 2.11.11.2.01.05 2.11.11.2.01.07 Program/ Kegiatan 2 Pengelolaan Sampah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Terselenggaranya pengangkutan sampah ke TPA dan terolahnya sampah di sumber timbulan Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Terbangunnya infrastruktur pengolahan sampah Indikator Kinerja 4 Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA, Persentase sampah yang diolah di sumber sampah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 5 6 7 8 9 Persentase sampah yang diolah di sumber sampah 21,23 persen 18,94 persen 2.11.11.2.01. Pengelolaan Sampah Persentase timbulan sampah yang diangkut ke TPA 77,27 persen 79,76 persen Persentase sampah yang diolah di sumber sampah 21,23 persen 18,94 persen 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada. n/a 3 dokumen 2) Jumlah jenis sarana prasarana yang diadakan 16 jenis 16 jenis 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1) Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 16 jenis 16 jenis 2) Jumlah infrastruktur pengelolaan sampah yang dibangun/direvitalisasi 5 lokasi 5 lokasi 2023 10 27,00 persen 72,00 persen 27,00 persen 3 dokumen 12 jenis 12 jenis 5 lokasi Target Tahun 2024 2025 11 12 28,00 persen 30,00 persen 71,00 persen 70,00 persen 28,00 persen 30,00 persen 3 dokumen 3 dokumen 12 jenis 12 jenis 12 jenis 12 jenis 5 lokasi 5 lokasi 2026 13 30,00 persen 70,00 persen 30,00 persen 3 dokumen 12 jenis 12 jenis 5 lokasi 2024 14 226,000,000,000.00 10,000,000,000.00 6,000,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 258,600,000,000.00 11,000,000,000.00 6,500,000,000.00 2026 16 381,450,000,000.00 12,000,000,000.00 7,000,000,000.00
Kode 1 2.11.11.2.01.02 Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (UPT) 2.11.11.2.01.04 2.11.11.2.01.01 2.11.11.2.01.06 Program/ Kegiatan 2 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah melalui operasionalisasi TPST oleh UPT Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Terselenggaranya pengolahan sampah skala wilayah Terselenggaranya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah Terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah Indikator Kinerja 4 Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah 1) Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2) Jumlah sarana TPS 3R yang dioperasionalkan 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 1) Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (di UPT) 2) Jumlah sarana TPST yang dioperasionalkan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan n/a n/a 1 lokasi 1 lokasi 4 lokasi 5 lokasi 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 1) Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat n/a 30 kelompok 30 kelompok 49 kelompok 88 kelompok 117 kelompok 2) Jumlah kawasan bebas sampah yang aktif 3) Jumlah bank sampah yang aktif 30 kawasan 253 unit 30 kawasan 288 unit 30 kawasan 300 unit 49 kawasan 300 unit 88 kawasan 350 unit 117 kawasan 400 unit 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 1) Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan 5 dokumen 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2) Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan 1 laporan 1 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 1) Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 2 kerjasama 3 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2024 14 2,500,000,000.00 3,500,000,000.00 3,000,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 3,000,000,000.00 3,750,000,000.00 3,250,000,000.00 550,000,000.00 550,000,000.00 2026 16 3,500,000,000.00 4,250,000,000.00 3,500,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
Kode 1 2.11.11.2.01.03 2.11.11.2.02 2.11.11.2.02.01 Program/ Kegiatan 2 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rancangan Akhir Renstra Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Terlaksananya pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Tersedianya mekanisme pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan sampah Terselenggaranya pemberian rekomendasi kerja sama pengelolaan sampah Indikator Kinerja 4 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n/kota atau TPA/TPST Regional Persentase permohonan rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi TABEL SANDING PEMUTAKHIRAN RENSTRA DLH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026 Hasil Pemutakhiran Nomenklatur Kondisi Awal Target Tahun Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2) Jumlah kerja sama pengelolaan sampah yang dilaksanakan 2 kerjasama 3 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 1) Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 21,23 persen 18,94 persen 72,00 persen 71,00 persen 70,00 persen 70,00 persen 2) Jumlah laporan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh UPT 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 2.11.11.2.02. Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta Persentase permohonan rekomendasi pengelolaan sampah oleh pelaku usaha yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.11.11.2.02.0001 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1) Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi n/a 11 rekomenda si 11 rekomenda si 15 rekomenda si 20 rekomenda si 25 rekomenda si 2) Jumlah laporan pemberian rekomendasi teknis kegiatan usaha pengelolaan sampah yang diterbitkan n/a n/a 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2024 14 200,000,000,000 100,000,000.00 100,000,000.00 Kebutuhan Anggaran 2025 15 230,000,000,000 150,000,000.00 150,000,000.00 2026 16 350,000,000,000 200,000,000.00 200,000,000.00