PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEIOIA PENDAPATAN DAERAH JL. Pemuda No. 1 Telp" (024) 3515514 , Fax, (O24) 3541673,3555704 SEMARANG 50142 NOTA DINAS Kepada Yth Dari Tanggal Nomor hal Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah Sekretaris t $ *gas[s aaL . \49b/(vp / uttllZ0zZ Laporan Kegiatan Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Uji Konsekuensilnternal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah CY Menindaklanjuti nota dinas tanggal 23 Agustus 2A22 nomor 1370/ND/SEKRET/VIII|2022, bersama ini dengan hormat kami laporkan sebagai berikut: 1. Kami telah melaksanakan rapat penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Uji Konsekuensi internal BAPENDA Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 beftempat di ruang rapat Gedung B lantai 3. / L fur 2. Rapat dihadiri oleh Sekretaris, para Kepala Bidang sefta struktural. 3. Maksud dan tujuan kegiatan yakni menetapkan Daftar Informasi Publik BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang di kecualikan/tidak untuk dipublikasi dan tidak dapat di berikan kepada masyarakat apabila ada yang meminta. 4. Dari hasil rapat di dapatkan beberapa DIK BAPENDA Provinsi Jawa Tengah (daftar terlampir) dan apabila Ibu berkenan mohon tanda tangan. 5. Kesimpulan: a. Untuk DIK yang setelah jangka waktu dapat di publikasikan akan berpindah menjadi DIP posisinya. b. Untuk DIP dan DIK yang Tahun 2022 di tahun 2023 dt perlukan melakukan uji konsekuensi kembali apakah masih menjadi DIK BAPENDA Provinsi Jawa Tengah. Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk. NrP.19700919 199603 1 003 ta4L/ul,{Aut /t*o
Kepada Yth Dari Tanggal Nomor Hal PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Jl. Pemuda No.1 Semarang Kode Pos 50142 Telepon (024) 3515514 Faksimile (024) 3541 673, 3555704 website : bapend a.iatenqprov.qo.id NOTA DINAS 1. Sekretaris; 2. Kepala Bidang Evaluasi Dan Pembinaan; 3. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor; 4. Kepala Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain; 5. Kepala Bidang Pengolahan Data Dan Pengembangan Pendapatan. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah e') tj,w Jo )J r .z / o 7ru o/sxn fi Ntrrt zoz2 Rapat penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Dan Uji Konsekuensi Internal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Berkenaan dengan telah selesainya identifikasi Daftar Informasi Publik yang dikirimkan oleh Bidang-Bidang berupa: Daftar Informasi yang wajib diumumkan secara sefta merta, Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat, Daftar informasi yang dikecualikan, bersama ini kami meminta Saudara untuk hadir pada: Hari Tanggal : 24 Agustus2022 Pukul : 09.00 s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Gedung B Lantai 3 Agenda : Rapat Kesepakatan Penandatanganan Berita Acara : Rabu DIP dan DIK BAPENDA Prov. Jateng untuk dapat di publikasi pada website BAPENDA Prov. Jateng Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih. an. KEPALA BADAN PENGELOI-A PENDAPATAN DAERAH Pembina Tk.I 7 NIP. 19700919 199603 1 003
ao c\3 ftDie NdIt I a aJs cArtnl T!! oocs I J L d nsinn rl6ie p ATNAC CAViRA L- t" /_ er l' +rT ) L '! rl i3 \ ,l: .. .tft
sebagaimana disebutlGn pada tabeldi bawah inl : NO INFORMASI 1 2 1. Surat usul/laporan/pengaduan dari UPPD tentang dugaan pelanggaran disiplin 2. Berita Aca ra Pemeriksaan/Berita Acara Permintaan Keterangan dugaan pelanggaran displin 3 SK Hukuman Displin 4 ldentitas PNS yang dijatuhi hukuman dispilin 5. Surat usul cerai/SK cerai/ ldentitas PNS yang mengajukan izin perceraia n/perkawina n 5. Data hasil check up perorang CPNS 7 Data hasil tes potensi perorang PNS 8. Dokumen dan Formulir lsian Pegawai 9 Biodata elektronik PNS (database) yang terkait dengan data pribadi 10. Berkas/arsip dokumen PNS staf BAPENDA Provinsi Jawa Tengah DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI 3 UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP PasalLT huruf h UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. L4Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h LEMBAR PEHGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 29 TAHUN2O22 KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK DIBUKA 4 DITUTUP 5 lnformasi yang berkatan dengan hak- hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah) Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia lnformasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/2OL0 tentang Peraturan Disiplin PNS Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia lnformasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas lnformasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Akan mengungkapka n rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang berslfat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia JANGKA WAKTU 6 Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Setelah terbit surat ijin perceraian Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas
77 1,2 Daftar rencana penempatan cPNs/PNS Data rencana usulan penempatan PNS dalam jabatan structural 13 Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan) 1,4. Proses evaluasi pengadaan barang/jasa 15 Plafond anggaran kegiatan pengadaan 16 Rician HPS pada saat pengadaan t7 Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku 79 Ne raca UU No. L4Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PasallT huruf h UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h UU No.l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 UU No.l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia lnformasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat Mengakibatkan terjadinya mark up harga Krn pihak penyedia barang/jasa mengindikasikan menyamakan anggaran Karena belum hasilaudit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yant disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA ProvinsiJawa Tengah Karena belum hasilaudit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang disusun sesuaidengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA ProvinsiJawa Tengah Mencegah kolusi Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja Terciptanya persaingan usaha yang sehat Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan Membuat harga wa.iar sesuai dengan harga pasar Membuat harga wajar dengan harga pasar Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsiiawa Tengah Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Jawa Tengah sampai dengan penyerahan SK sampai dengan pelantikan Sampai dengan penetapan penyedia ba rang/jasa sampai dengan penetapan penyedia ba ra ng,/j a sa sampai selesainya pengadaan baftngfiasa Sampai pemenang di tetapkan Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah selesai setalh audit BPK selesaidan laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah selesai
20, Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 21. Daftar aset dan inventaris BAPENDA Provinsi Jawa Tengah UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 22. Alamat Internet Protokol Bon Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EleKronik Pasal 30 ayat 1,2 dan 3 23. Data seruer colocation/data seruer fi silVtopologi jaringan layanan samsat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaKi Elektronik Pasal 30 ayat 1,2 dan 3 24. Identitas wajib pajak ( sepanjang tidak dalam rangka proses penegakan hukum dan perintah pengadilan ) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 (renggunaan setiap informasi melalui media eleKronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan) atauran ini di turunkan dalam PP No.82 Tahun 2012 dan PP No.71 Tahun 2019 Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh Karena belum hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA ProvinsiJawa Tengah Karena belum hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA ProvinsiJawa Tengah Penerobosa n/penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain Penerobosan/penya lahgunaan hak akses oleh pihak lain Penyalahgunaan data wajib pajak Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA ProvinsiJawa Tengah Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah selesai Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA ProvinsiJawa Tengah Setalh audit BPKAD selesaidan laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah selesai Menjaga/melindungi hak akses tidak terbatas Menjaga/melindungi hak akses tidak terbatas Menjamin kerahasiaan data wajib pajak tidak terbatas
NO t NADI SANTOSO, SP., M.Si NAMA Sekretaris JABATAN BAPENDA 2 SURATNO, SH., MM Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan BAPENDA 3 Drs. LILIK HEryrRY RTSTANTO, M.Si 4 DJOKO PAMUNGKAS, S.Kom., M.SE 5 WIDASENA, S.STP., MM 6 FLORA MEIANI WIDHASMARA, SE Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penoembanoan Pendaoatan Kapala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Paiak Kendaraan Bermotor Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya BAPENDA BAPENDA BAPENDA BAPENDA Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian CATATAN: Kolom 1 diisi nomor urut Kolom 2 diisi informasi tertentu yang akan dikecualikan Kolom 3 diisi aturan hukum yang menjadi dasar pengecualian Kolom 4 diisi uraian peftimbangan bagi publik jika informasi publik pada kolom l dibuka Kolom 5 diisiuraian pertimbangan bagipublik jika informasipublikpada kolom l ditutup Kolom 6 diisijangka waKu pengecualian jika sifatnya tidak permanen UNIT KER'A L I 3 k- / 5 \, 'r/ ,/ "/7Ph b I I I 4 6 r /,"r, PIt. KEPAI.A BADAN PENGELOI.A PENDPAATAN DAERAH TENGAH Asisten Sekretaris Daerah 2 00s