PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN YANG TERJADI DI TERRITORIAL MASYARAKAT ADAT BADUY Hari Purwadi1, Anti Mayastuti2, Yusuf Kurniawan3 Abstract This study aimed to find out the types of customary sanction existing and prevailing in Baduy indigenous people and the Baduy indigenous people's behaviors and the behaviors outside Baduy people considered as customary infringement and to find out the application of customary sanction against the infringement occurring in Baduy indigenous people. Considering the result of research, it could be concluded that the behaviors prohibited by Baduy custom law in Baduy Dalam indigenous people were different from those in Baduy Luar people and people outside Baduy tribe. Secondly, Baduy indigenous people could be said as appreciating the law pluralism existing in Indonesia; therefore the application of a customary sanction against the infringement committed by the members of Baduy indigenous people could be distinguished from that committed by outsiders. It could create the effectiveness of law working there. Keywords: Customary Infringement, Customary Sanction Application, Baduy Indigenous People. A. Pendahuluan Indonesia adalah negara dengan pluralisme sistem hukum. Hal ini dibuktikan dengan berlakunya 3 (tiga) sub sistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam dari masa kemerdekaan negara Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka keanekaragaman 1 Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2 Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 3 Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 124
sistem hukum itu jelas kurang mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang mantap4. Hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional telah memiliki porsinya sendiri diantara sistem-sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan, In general, current Indonesian practices founded on the idea of regionalism and bhinneka tunggal ika (unity in diversity) offer more opportunities for indigenous legal traditions to function5. (Secara umum, praktek-praktek (hukum) Indonesia yang ada saat ini dibentuk berdasar pemikiran dari masing-masing daerah dan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu) memberikan ruang lebih pada hukum masyarakat/adat untuk berfungsi kembali). Dengan demikian, eksistensi hukum adat dan masyarakatnya (dalam hal ini adalah Masyarakat Hukum Adat) yang sudah menempati wilayah nusantara ribuan tahun yang lalu bahkan sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 (tahun 2000) mulai mendapatkan tempat yang memadai dengan pengakuan dan perlindungan dalam Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 4 Mohammad Jamin, Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 48. 5 Kenji Tokawa, Indigenous Legal Traditions and Canadian Bhinneka Tunggal Ika: Indonesian Lessons for Legal Pluralism in Canadian, (Routledge: The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 2015), hlm. 17. 125
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Bentuk perlindungan dan pengakuan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945 inilah yang kemudian dikonkretisasi dalam wujudnya pengakuan di berbagai Undang-undang sektoral khususnya yang mengatur Sumber Daya Alam dan Undang-undang lainnya, di antaranya adalah Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Djojodigoeno, hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban, artinya sebagai suatu hidup bersama, manusia memandang manusia yang lainnya sebagai tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesamanya manusia dengan segala sentimennya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati, dan sebagainya yang baik dan yang kurang baik6. Ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis, sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan pancasila juga sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar 6 Djojodigoeno, Asas-Asas Hukum Adat, (Yogyakarta: GAMA Yogyakarta, 1958), hlm. 5. 126
pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia7. Terkadang efektivitas di dalam hukum adat bisa sangat rapuh jika berhadapan dengan anggota masyarakat di luar kelompok masyarakat hukum adat. Hal tersebut menyebabkan sanksi-sanksi adat yang berlaku tidak dapat atau sulit untuk diterapkan. Seperti yang kita ketahui, bahwa aturan-aturan adat yang diberlakukan untuk menjaga keseimbangan hidup suatu kelompok masyarakat adat. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hal tersebut, entah masyarakat di dalam kelompok masyarakat adat itu sendiri, atau di luarnya membuat hambatan di dalam penerapan sanksi adat itu sendiri. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia, ialah masyarakat hukum adat Baduy dalam yang menolak masuknya segala macam bentuk modernisasi kedalam wilayah hukum adatnya, bahkan penolakan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke dalam wilayah Baduy dalam, sudah menjadi hukum adat yang berlaku di wilayah Baduy dalam. Terdapat nilai-nilai luhur tersendiri pada segala aturan-aturan adat yang berlaku disana, namun ditengah roda perkembangan zaman yang luar biasa ini, sungguh tidaklah mudah mempertahankan hal tersebut tetap ada. Menjaga, melestarikan, dan mengakui keberadaan serta apa yang ada di dalam masyarakat hukum adatnya. Sanksi adat memang dimaksudkan untuk 7 Surojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 14. 127
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat8. Keberadaan sanksi adat dalam kenyataan masyarakat hukum adat di beberapa daerah tertentu di Indonesia merupakan wujud dari mekanisme kontrol sosial yang tumbuh dan berkembang di alam tradisi masyarakat yang bersangkutan9. Rumusan masalah pada penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah yaitu pertama, perilaku-perilaku apa saja yang dikategorikan dalam bentuk pelanggaran adat Baduy. Kedua, bagaimana penerapan sanksi adat Baduy terhadap pelanggaran yang terjadi di daerah masyarakat adat Baduy. B. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat10. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dari Masyarakat Hukum Adat yang ada di Suku Baduy mengenai kenyataan yang ada disana. C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 8 I Dewa Made Suartha, Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 1. 9 Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 53. 10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52. 128
1. Perilaku-Perilaku Yang Dikategorikan Dalam Bentuk Pelanggaran Adat Baduy Menurut Perda Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, batas-batas pemukiman masyarakat Baduy diatur di dalam Pasal 6, dengan batas-batas sebagai berikut: 1) Utara: a) Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar; b) Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar; c) Desa Nyagati Kecamatan Leuwidamar. 2) Barat: a) Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik; b) Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik; c) Desa Karangnunggal Kecamatan Bojongmanik. 3) Selatan: a) Cikate Kecamatan Cijaku. 4) Timur: a) Karangcombong Kecamatan Muncang; b) Desa Cilebang Kecamatan Muncang. Banyak hal-hal yang menarik mengenai hukum-hukum adat yang ada disana yang terbilang unik dan sistem pemerintahan yang terbilang tertata dengan sistematis, dengan adanya tiga Pu'un (Kepala Adat) yang hanya terdapat di Baduy dalam dan Jaro (Kepala Desa) yang berada tiga di Baduy dalam dan satu ditempatkan di Baduy luar, yang sekaligus sebagai 129
penyambung aspirasi antara Baduy dengan masyarakat luar maupun instansi pemerintahan. Segala sanksi yang terdapat di masyarakat adat Baduy memiliki unsur kekuatan Religio Magis, yang disana masih sangatlah kental guna menjaga keseimbangan alam yang terdapat disana. Larangan masuknya listrik, sekolah, balai pengobatan, dan lainnya yang sempat ditawarkan oleh pemerintah, ditolak oleh masyarakat Baduy karena dianggap bertentang dengan ketentuan adat. Para warga yang juga menjaga Paguyuban dengan warga sesama Baduy lainnya, membuat terciptanya nilai-nilai cipta dan karsa terus hidup antar sesama warga Baduy, tanpa terlalu memandang siapa Baduy Luar dan siapa Baduy Dalam. Adapun perilaku yang dikategorikan kedalam bentuk pelanggaran adat di Baduy pada umumnya tidak berbeda dengan perilaku pada masyarakat umum. Jenis perilaku yang menyimpang atau melanggar peraturan merupakan perilaku yang harus mendapatkan sanksi. Tetapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah seberapa besar perilaku melanggar tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam Baduy. Dikatakan setiap orang adalah setiap orang yang berada disekitar, entah itu suku asli Baduy ataupun para pengunjung. Masing-masing mendapatkan perilaku yang berbeda atas sanksi yang diberikan walaupun jenis pelanggarannya sama. Terdapat hukum-hukum adat Baduy yang berbeda diantara Baduy luar dan Baduy dalam yang masih berlaku dan harus dipatuhi oleh pihak manapun yang berada di wilayah masyarakat adat Baduy. Larangan- 130
larangan dalam bentuk perilaku yang tidak boleh dilanggar berikut yang diketahui masih berlaku, antara lain: Baduy Luar Baduy Dalam 1. Membawa dan/atau mengkonsumsi 1. Membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan/atau narkoba atau minuman keras dan/atau narkoba atau sejenisnya; sejenisnya; 2. Berbuat zina atau mesum; 2. Berbuat zina atau mesum; 3. Mencuri; 3. Mencuri; 4. Merusak alam dan seisinya; 4. Merusak alam dan seisinya; 5. Menganiaya; 5. Menganiaya; 6. Membunuh; 6. Membunuh; 7. Fitnah; 7. Fitnah; 8. Beradu mulut atau cekcok; 8. Beradu mulut atau cekcok; 9. Melintasi jembatan ketika ingin 9. Membawa dan/atau memainkan mandi (Desa Gajeboh). music dan juga alatnya; 10. Mendokumentasikan (foto, video); 11. Masuknya Warga Negara Asing (WNA); 12. Membangun rumah ibadah; 13. Menggunakan alat transportasi (berlaku bagi warga Baduy dalam); 14. Menggunakan alat mandi seperti sabun, sampoo, dan lain sebagainya; 131
Tabel 2: Beberapa Aturan Adat Baduy Aturan-aturan yang terdapat pada tabel diatas merupakan beberapa aturan yang biasanya disampaikan oleh Jaro Pamarentah atau Kepala Desa ketika memasuki wilayah Baduy pada masyarakat luar atau pengunjung. Dari aturan-aturan tersebut memiliki sanksinya masing-masing, dilihat dari seberapa berat pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut dan seberapa besar efeknya terhadap keseimbangan kehidupan masyarakat Baduy. Perilaku yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk pelanggaran bagi masyarakat Baduy karena dianggap akan menodai keaslian adat mereka. Masyarakat baduy merupakan masyarakat yang benar-benar belum terjamah dengan adanya modernisasi dengan mempertahankan adat leluhur dan agama leluhur. Jadi perilaku yang melanggar seperti membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan/atau narkoba atau sejenisnya, bukan merupakan budaya mereka. Bagi masyarakat baduy dalam hal ini memang sudah mereka ketahui dan tidak pernah dalam kasus suku Baduy dalam yang memang sengaja untuk mengkonsumsi minuman keras atau narkoba. Bentuk kesadaran mereka telah berhasil mempertahankan adat mereka hingga saat ini. Pada akhirnya peraturan atas perilaku ini lebih diperuntukkan bagi para pendatang tanpa terkecuali suku Baduy luar. Tetapi ada satu perilaku yang fatal terjadi pada masyarakat Baduy yaitu zina atau mesum, tetapi perilaku ini dilakukan oleh baduy dalam dan 132
baduy luar. Diketahui bahwa perilaku menyimpang ini terjadi karena adanya pengaruh dari luar, jadi perbuatan zina atau mesum ini dilakukan karena adanya pengaruh dari luar. Seperti yang dikatakan oleh Kang Daman pada wawancara berikut. Biasanya kalau di Baduy dalam hampir tidak ada pelanggaran yang benar-benar melanggar sampe kena sanksi. Tetapi pernah ada satu masalah yang dibuat, tetapi bukan dari suku Baduy dalam sendiri tapi dari masyarakat luar. Jadi pernah ada zina yang dilakukan oleh laki-laki dari masyarakat luar dengan perempuan dari Baduy dalam. Itupun hanya terjadi sekali, setelah itu tidak ada lagi (Wawancara Kang Daman, 29 Februari 2016). Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa ketatnya peraturan yang ada di Baduy dalam sehingga segala sesuatu yang berbau perilaku menyimpang hampir tidak pernah ada. Masalah muncul karena adanya masyarakat luar yang mulai memperkenalkan adat luar mereka. 2. Penerapan Sanksi Adat Baduy Teradap Pelanggaran Yang Terjadi Di Territorial Adat Baduy Sistem peradilan adat yang ada pada masyarakat Baduy juga berbeda dengan beberapa masyarakat adat yang ada di Indonesia. Secara teknis dan tahapnya hampir sama dengan masyarakat adat lainnya, jika ada suatu pelanggaran adat ialah menjadi urusan tetua adat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk menemukan jalan keluar dari pelanggaran yang terjadi serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. Tahapnya yaitu 133
bermula dari adanya laporan maupun pengakuan kepada kepala adat, yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengundang tokoh-tokoh adat setempat untuk diadakannya musyawarah untuk menemukan jalur penyelesaian yang tepat, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan adat yang terganggu. Namun yang menjadi pembeda antara peradilan adat Baduy dengan beberapa peradilan adat yang ada di Indonesia ialah, bahwasanya peradilan adat Baduy mempercayai peradilan negara beserta putusannya, jika hal tersebut menyangkut sebuah pelanggaran adat dan juga melanggar hukum nasional yang berlaku yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus diluar masyarakat Baduy. Tidak jarang pula, jika terjadi suatu pelanggaran adatyang dilakukan oleh masyarakat umum, maka para pengurus hukum adat Baduy mengundang aparat hukum negara setempat untuk ikut serta di dalam musyawarah untuk menemukan jalan keluar yang tepat dan mengembalikan keseimbangan adat yang terganggu. Maka disini, di dalam masyarakat adat Baduy, peran penegak hukum setempat memiliki posisi yang penting di dalam melindungi dan bekerjasama dengan pengurus hukum adat Baduy. Baduy yang memiliki suatu konsep adat yang menjadi inti ataupun pegangan Pikukuh Baduy, yaitu konsep "tanpa perubahan" atau "apa adanya", sebagai berikut: Gunung teu meunang dilebur 134
(Gunung tidak boleh dihancur) Lebak teu meunang dirusak (Lembah tidak boleh dirusak) Larangan teu meunang dirempak (Larangan tidak boleh dilanggar) Buyut teu meunang dirobah (Buyut tidak boleh dirubah) Lojor teu meunang dipotong (Panjang tidak boleh dipotong) Pendek teu meunang disambung (Pendek tidak boleh disambung) Nu lain kudu dilainkeun (Yang lain harus dipandang lain) Nu ulah kudu diulahkeun (Yang bukan harus ditiadakan) Nu enya kudu dienyakeun (Yang benar harus dibenarkan) Hal tersebut mengajarkan bahwa segala sesuatunya harus benar-benar dijaga, jangan sampai terjadi suatu rekayasa yang mengakibatkan bergesernya sesuatu dari yang seharusnya. Karena menurut masyarakat 135
Baduy, jika terjadi penambahan atau pengurangan dapat mengakibatkan ketidak harmonisan dalam berkehidupan. Hal tersebut juga mengajarkan konsep kebersamaan di dalamnya, bahwa tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, juga pada penguasa dan rakyat biasa, agar menghindari terjadinya perselisihan dan permusuhan dan menjaga kehidupan dengan kebersamaan. Diantara hukum negara dengan hukum adat yang masing-masing memiliki eksistensinya dan pengaturannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perlu pemahaman tentang dimana posisi hukum masing-masing dalam mengatur masyarakat, yang sama, pada tempat yang sama dan dalam waktu yang sama, sedangkan hukum yang mengaturnya adalah hukum yang berbeda, yakni hukum negara dan hukum adat11. Begitu juga penerapan sanksi adat yang ada di Baduy, seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan berkembangnya aturan-aturan perlindungan terhadap masyarakat adat Baduy tidak dapat dilepaskan dari pemahaman masalah budaya, dan religius yang hidup dilingkungan masyarakat adat Baduy. Di dalam beberapa kasus pelanggaran adat, sanksi adat bisa berupa ganti rugi yang bersifat materiil maupun immateriil. Dilandaskan dengan nilai-nilai yang bersifat religious, menunjukkan bahwa masyarakat adat Baduy memiliki sistem budaya yang kuat, meskipun berada ditengah gempuran modernisasi zaman. Arus globalisasi yang telah sampai 11 I Dewa Made Suartha, Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 16. 136
pada wilayah sekitar Baduy bahkan Baduy luar, telah menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat setempat. Masyarakat adat Baduy, terutama Baduy dalam yang mempunyai kebiasaan mengisolasikan diri terhadap dunia luar, lambat laun kini terkontaminasi oleh kebudayaan luar. Namun beberapa praktek isolasi dari dunia luar pada masyarakat Baduy dalam masih terlihat dengan jelas. Di dalam penerapan hukum masyarakat Baduy pun dibedakan, antara masyarakat Baduy luar, Baduy dalam dan pengunjung atau masyarakat umum. Hal tersebut dibedakan karena memang kebutuhan dan keterikatan yang berbeda, masyarakat Baduy juga memiliki hubungan yang baik dengan aparat penegak hukum khususnya pada Polsek Kecamatan Leuwidamar, yang merupakan Polsek terdekat dari wilayah Baduy. Saling menghargai dan mempercayai, serta saling menjaga antara masyarakat Baduy dengan aparat hukum negara bisa terlihat dan berjalan dengan baik, menimbulkan suatu ketentraman dan keharmonisan tersendiri bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi landasan pembedaan penerapan hukum jika terjadi suatu pelanggaran di wilayah masyarakat adat Baduy. Berbeda dengan Baduy dalam, sanksi yang diterapkan bagi Baduy luar, bisa dikatakan hampir sama dengan sanksi yang diterapkan pada pengunjung atau masyarakat luar yang berada di Baduy luar. Namun jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh warga Baduy luar, hanya kemudian diserahkan pada Jaro luar untuk kemudian dipertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan untuknya. Bisa berupa teguran, ganti kerugian, 137 telah
hingga diserahkan kepada aparat hukum negara, yang dimana dalam hal ini ialah Polsek Kecamatan Leuwidamar. Tidak jauh berbeda dengan warga Baduy luar di dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan pada pengunjung atau masyarakat luar. Jika memang benar terjadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh pengunjung atau masyarakat luar, langkah pertama ialah teguran, ganti kerugian, ataupun diserahkan kepada aparat hukum negara setempat. Tetapi yang membedakan ialah pada tahap penyalahannya. Karena dilangkah awal pengunjung memasuki wilayah Baduy, kita ditemani oleh pemandu/Guide yang memandu kita sampai kita kembali pulang. Maka langkah penerapan sanksi pertamanya ialah ada pada pemandu, maksudnya adalah, jika terdapat pelanggaran adat yang terjadi dan dilakukan oleh pengunjung, maka pemandu tersebut yang pertama kali disalahkan oleh penegak hukum adat Baduy, karena dianggap tidak menjaga dan mengawasi pengunjugnya dengan baik dan benar seperti apa yang telah dimandatkan oleh Jaro Pamarentah. Seperti yang juga telah dituturkan oleh Pak Ende, selaku Polsek Kecamatan Leuwidamar yang memberikan contoh kasus yang pernah terjadi antara masyarakat umum dengan masyarakat adat Baduy dalam. "Dulu itu pernah ada, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tukang ojek, nah yang diperkosa itu orang Baduy dalam. Jadi waktu itu ada acara nonton bareng layar tancep di terminal Ciboleger, promosi dari produk rokok. Lalu ada warga yang tau, dan ditangkap 138
ramai-ramai kemudian dibawa ke Jaro yang di Baduy Luar.Akhirnya yang tukang ojek itu dibawa ke polsek untuk dipidana, dan korbannya yang orang Baduy dalam itu dikeluarkan dari Baduy dalam." (Wawancara Bapak Ende, 1 Maret 2016). Hal tersebut membuktikan bahwa hukum adat yang ada di Baduy, tidak terlalu melihat siapa korban dan siapa pelaku. Namun jika aturan adat yang ada sudah dilanggar, maka sanksi yang diberikan tetaplah harus diberikan untuk mengembalikan keseimbangan adat yang terganggu.Serta kepercayaan masyarakat adat Baduy terhadap hukum negara yang berlaku juga diterapkan di dalamnya dengan menyerahkan pelaku (tukang ojek) kepada pihak yang berwajib untuk kemudian dikenakan sanksi yang berlaku dalam Undang-undang. D. Kesimpulan Hukum adat Baduy yang terbilang mengikuti perkembangan zaman serta menghargai adanya pluralisme hukum di Indonesia, namun tetap mampu membatasi maupun memberlakukan pembatasan perilaku-perilaku anggota masyarakat Baduy dan di luar anggota masyarakat Baduy yang berada di territorialnya guna mencegah atau menekan pelanggaran adat yang mungkin terjadi. Berbagai macam perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran adat Baduy, keseluruhannya berlandaskan untuk menjaga keseimbangan alam yang ada disana. Hukum adat Baduy yang tidak menerapkan sanksi adat berupa fisik, ternyata dapat lebih ditakuti oleh para anggota masyarakatnya maupun di luar anggota masyarakatnya. Sanksi adat Baduy lebih menyerang kepada batin 139
maupun psikis pelanggar agar lebih menyadari perbuatannya yang dinilai telah meyalahi pikukuh yang ada. Hal tersebut mampu memberikan efek jera yang luar biasa bagi pelanggarnya. Terjalinnya kepercayaan dan hubungan yang baik diantara penegak hukum adat Baduy dengan penegak hukum negara maupun instansi negara, juga ternyata mampu memberikan dampak positif terhadap keefektifan hukum adat Baduy. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya atau tidak ada pelanggaran berat yang terjadi di dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir ini. E. Saran Masyarakat yang berada disekitar perbatasan territorial adat Baduy setidaknya lebih memiliki kesadaran akan keistimewaan hukum adat Baduy serta lebih turut serta menjaga kelestariannya tanpa atau setidak-tidaknya mengurangi segala kepentingan-kepentingan pribadi yang memanfaatkan masyarakat Baduy dan masyarakat di luar Baduy atau pengunjung. Peran Pemerintah Daerah di dalam pengelolaan lokasi wisata budaya Baduy, seharusnya bisa lebih diperhatikan lagi, agar pengunjung serta masyarakat disekitar territorial Baduy lebih merasa nyaman dan aman di dalam berkegiatan di dalam lokasi tersebut, tanpa khawatir adanya penipuan atau kejahatan- kejahatan yang mungkin terjadi. Di dalam konteks melestarikan budaya dan adat yang ada di Baduy, tidaklah menjadi tanggungjawab instansi negara ataupun masyarakat disekitar perbatasan territorial adat Baduy bahkan masyarakat adat Baduy itu sendiri, namun juga menjadi tanggungjawab kita 140
semua sebagai warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing yang berkunjung ke lokasi tersebut. F. Daftar Pustaka Djojodigoeno, 1958. Asas-Asas Hukum Adat. Yogyakarta: GAMA Yogyakarta. I, Dewa, Made, Suartha, 2015. Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Malang: Setara Press. Kenji, Tokawa, 2015. Indigenous Legal Traditions and Canadian Bhinneka Tunggal Ika: Indonesian Lessons for Legal Pluralism in Canadian. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. Volume 48 Issue 1: Routledge. Mohammad, Jamin, 2004. . Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Nyoman, Serikat, Putra, Jaya, 2005. Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Daerah Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Soerjono, Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Surojo, Wignjodipuro, 1983. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta : Gunung Agung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 141