PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH DI DESA KEDUNGREJA TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab Humaniora dan Tasawuf UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama Oleh: ETI KHUSNIATI NIM.1717502012 PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA JURUSAN AGAMA DAN TASAWUF FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022
PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH DI DESA KEDUNGREJA TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA Nama: Eti Khusniati NIM:1717502012 Email: Fakultas Ushuluddin Adab Humaniora dan Tasawuf UIN SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO ABSTRAK Pandangan mengenai diperbolehkannya pernikahan beda agama menjadi perbincangan di kalangan ulama di Indonesia tidak terkecuali di Desa Kedungreja sendiri. Perbedaan pandangan mengenai pernikahan beda agama di Desa Kedungreja ini terjadi antara tokoh NU dan Muhammadiyah berdasarkan dasar hukum yang dipegang masing- masing kedua tokoh tersebut. Dengan melihat kondisi demikian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Kedungreja mengenai pernikahan beda agama? lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Peneilitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Konstruksi sosial menitikberatkan pada pemaknaan realitas sosial dan pengetahuan. Pengetahuan yang mengkonstruksi sebuah realitas sosial. Proses dialektika ini terjadi secara simultan melalui tiga proses yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai pernikahan beda agama di Desa Kedungreja meliputi tiga aspek yakni: pertama, eksternalisasi, di mana kedua tokoh NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang berbeda.okoh NU membolehkan dengan syarat melihat beberapa aspek terlebih dahulu dan memiliki dasar fatwa NU dan Qs. Al-Maidah ayat 5. Sementara tokoh Muhammadiyah berpandangan bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilaksanakan apapun yang terjadi dan memiliki dasar Qs. Al-Baqarah ayat 221 beserta keputusan Dewan Tarjih Muhammadiyah. Kedua, objektivasi. Pada realitanya organisasi NU memiliki fatwa NU yang melarang adanya pernikahan beda agama, namun pada praktiknya di dalam NU di Desa Kedungreja tidak terlalu terpaku dengan fatwa. Tokoh NU di Desa Kedungreja lebih melihat pada sisi sosial sebagai pertimbangan. Sementara untuk Muhammadiyah di Desa Kedungreja memiliki pandangan yang jauh lebih tegas dibandingkan. Di dalam Muhammadiyah tidak ada kelonggaran sama sekali dalam melaksanakan pernikahan beda agama ini kecuali keduanya sudah beragama Islam semua sesuai dengan keputusan dewan tarjih Muhammadiyah. Ketiga, Internalisasi didapatkan melalui proses sosialisasi. Cara sosialisasi dari kedua ormas ini memiliki caranya masing-masing. NU melakukan sosialisasi melalui tokoh NU itu sendiri dengan cara melakukan ceramah di pengajian. Sementara Muhammadiyah memiliki lembaga tersendiri yakni lembaga dakwah. Keduanya dianggap berhasil dalam melakukan sosialisasi ini. Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, NU, Muhammadiyah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan v
MOTTO َ الل.َََ وَ اَ لوَ ئَ كََ هَ مَََ اَ لوَاو ََ هَ دَ هىَ مََ َ اََ لَ ذَ يَ نََ يَ سَ تَ مَ عَ وَ نََ لاَ قَ وَ لََ فَ يَ تَ بَ عَ نوََ اَ حَ س نَ ه.ََ اَ لوَ ئَ كََ لاَ ذَ ني َ لَ بَ ب لا َ "Yaitu mereka yang mendengarkan perkataanmu lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat"(Sudrajat, AM, and Sidgi 2007, 460). (Qs. Az-Zumar : 18) vi
PERSEMBAHAN Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk: Kedua orang tua saya, Bapak Muson dan Ibu Mutingah, serta adikku tercinta Rahmat serta segenap keluarga besar penulis yang selalu mensupport serta mendoakan. Almamater tercinta, khususnya jurusan Studi Agama-agama Ushuluddin Adab dan Humaniora angkatan tahun 2017. Terimakasih untuk segala semangat, pengalaman, kenangan, canda tawa serta kebersamaan yang terjalin selama masa perkuliahan. vii
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuan YangMaha Esa atas berkat dan rahmat serta kasih dan karunia-Nya sehingga penulit dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Kedungreja Terhadap Pernikahan Beda Agama" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun skripsi ini terwujud melalui adanya kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebabitu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada: 1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag, selaku Rektor UIN SAIZU Purwokerto. 2. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Dr. Hartono, M. Si, selaku Wakil Dekan I, Hj. Ida Novita, selaku Wakil Dekan II, Dr. Farichatul Maftuchah, M. Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memimpin Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. SAIZU Purwokerto. 3. Dr. Elya Munfarida, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Agama- Agama sekaligus pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Terimakasih atas saran, masukan dan kritikan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini. 4. Bapak Ubaidillah, M. A, selaku Koordinator Prodi Studi Agama- Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, terimakasih atas segala bantuannya selama di SAA. 5. Para Dosen, sta akademik serta karyawan-karyawati Fakultas Ushuluddin Adan dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus kepada jurusan Studo Agama Agama yang telah memberikan bantuan secara konkrit, 6. Kepada Bapak KH Khosasi, Bapak H Daimun, Ibu Istiqomah, Ibu Anjar Mukhoyyaroh, Mbak Ida Setiawati serta warga Desa Kedungreja, terimakasih telah berkenan meluangkan wakunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini serta telah membantu viii
membantu penulis mendapatkan data yang dibutuhkan selama penelitian. 7. Yang tercinta, kedua orang tua penulis Bapak A. Hadi Moechson dan Ibu Sri Mutingatun, adik saya Rahmat Masyhuri, serta Mbah Murtijah dan Mbah Siti. Mereka adalah orang-orang terkasih yang selalu membantu, selalu mendo'akan, membimbing, mengarahkan, mengingatkan serta memotiavasi sehingga tulisan ini dapat selesai di waktu yang tepat. 8. Sahabat serta teman saya, Mar'atus Solikhah, Siti Mar'atun Nur Aeni, Jamiatun, Rahma Nur Qomariyah, Laely Khoiriyah, Isti Komariah, Nialatun Nida, Umi Hukmiati serta teman tercinta kami Almarhumah Tarbiyatul Ma'mulah. Terimakasih sudah menjadi support system serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 9. Teman-teman seperjuangan Studi Agama-Agama angkatan 2017, terimakasih atas segala kisahnya, selama perjalanan studi penulis selama ini. Terimakasih atas segala do'a, motivasi, bimbingan, bantuan dari semua pihak kepada penulis. Semoga akan menjadi amal jariyah dan bernilai pahala serta Allah embalasnya denga sesuatu yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahua serta berkah di dunia maupun di akhirat amiin. Purwokerto, 12 Oktober 2022 Eti Khusniati NIM.1717502012 ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA Transliterasi kata-kata yang digunakan dalam penelitian skripsi ini mengacu pada pedoman Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor :158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 A. Konsonan Fonem konsonan Arab diwakili oleh huruf dalam sistem penulisan Arab. Dalam transliterasi ini ada yang dilambangkan dengan huruf, ada yang dengan tanda, dan ada yang dengan huruf dan tanda sekaligus. Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش Alif Ba Ta Ṡa Jim Ḥa Kha Dal Żal Ra Zai Sin Tidak dilambangkan B T ṡ J ḥ Kh d ż r z s Tidak dilambangkan Be Te es (dengan titik di atas) Je ha (dengan titik di bawah) ka dan ha De Zet (dengan titik di atas) er zet es Syin sy es dan ye x
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي Ṣad Ḍad Ṭa Ẓa `ain Gain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Wau Ha Hamzah ṣ ḍ ṭ ẓ ` g f q k l m n w h ' es (dengan titik di bawah) de (dengan titik di bawah) te (dengan titik di bawah) zet (dengan titik di bawah) koma terbalik (di atas) ge ef ki ka el em en we ha apostrof Ya y ye B. Vokal Vokal Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal/ monoftong dan vokal ganda/diftong. 1. Vokal Tunggal Vokal tunggal dalam bahasa arab yang memiliki lambang berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: xi
Huruf Nama Huruf Latin Nama Arab ﹷ Fathah a a ﹻ Kasrah i i ﹹ Dammah u u 2. Vokal Rangkap Vokal rangkap dalam bahasa arab yang memiliki lambang berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: Huruf Nama Huruf Nama Arab Latin .. . ي Fathahَ َ ai a dan u dan ya .. . و Fathah au a dan u dan wau Contohnya: َ ب ت ك kataba - َ ل ع ف - َ ل ئ س suila fa`ala َ ف ي ك kaifa - َ ل و ح haula C. Maddah Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: Huruf Nama Huruf Nama Arab Latin .. .ى.. .ا Fathah dan ā a dan garis di atas alif atau ya xii
.. .ى Kasrah dan ya ī i dan garis di atas .. .و Dammah dan ū u dan garis di wau atas Contohnya: َ لا ق qāla ى م ر ramā - َ ل ي ق qīla - َ ل و ق ي yaqūlu D. Ta'Marbutah Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: 1. Ta' marbutah hidup Yaitu Ta'marbutah yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t" 2. Ta'marbutah mati Merupakan Ta'marbutah yang mendapatkan harakat sukun, transliterassinya adalah "h" 3. Kalau pada kata terakhir menggunakan ta'marbutah yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterassikan dengan "h" Contohnya: َ لا ف ط َ ل اَ ة ض ؤ ر - - َ ة ر و ن م لاَ ة ن ي د م لا - َ ة ح ل ط raudah al-atfāl/raudahtul atfāl al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah talhah E. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid dalam tulisan arab dilambangkan sebagai sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yang hurufnya sama dengan huruf tanda syaddah itu sendiri. Contohnya: xiii
َ ل ز ن nazzala
َ ر بلا al-birr F. Kata Sandang Kata sandang dalam tulisan arab akan dilambangkan dengan huruf ََلا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah akan ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah akan ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya Meskipun diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contohnya:
َ ل ج رلا ar-rajulu َ م ل ق لا َ س م شلا asy-syamsu َ ل ج لا al-qalamu َ ل al-jalālu G. Hamzah Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:
َ ذ خ أ ت ta'khużu
َ ئي ش syai'un
َ ء و نلا an-nau'u xiv
َ ن إ inna H. Penulisan Kata Pada dasarnya, setiap kata ditulis satu per satu, baik itu fail, isim, atau huruf yang ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang ditulis dalam hurud Arab yang biasa digabungkan dengan kata lain. Karena huruf atau harakat yang dihilangkan, maka ejaan kata-kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya:
َ ن ي ق زا رلاَ ر ي خَ و ه فَ اللَ ن إَ و Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
َا ها س ر مَ وَا ها ر ج مَ اللَ م س ب Bismillāhi majrehā wa mursāhā I. Huruf Kapital Huruf kapital tidak dikenal dalam tulisan Arab, tetapi huruf-huruf tersebut juga digunakan dalam transliterasi ini. Penggunaan huruf kapital inilah yang dilakukan antara lain dalam EYD. Huruf besar digunakan untuk menulis huruf pertama nama dan awal kalimat. Jika nama pribadi didahului dengan kata sandang, yang huruf besar tetap adalah huruf pertama nama pribadi, bukan huruf pertama kata sandang. Contohnya: َ ن ي م لا ع لاَ
ب رَ للهَ د م ح لا Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
َ م ي ح رلاَ نم ح رلا Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contohnya: َ م ي ح رَ ر و ف غَ الل Allaāhu gafūrun rahīm - Lillāhi َاًع ي م جَ ر و م لِلَ ل اَ al-amru jamī`an َ م ي ح رَ ر و ف غَ الل Allaāhu gafūrun rahīm - Lillāhi َاًع ي م جَ ر و م لِلَ ل اَ al-amru jamī`an xv
J. Tajwid Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan dan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. xvi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ... Error! Bookmark not defined. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN... ii SURAT PENGESAHAN ... Error! Bookmark not defined. NOTA DINAS PEMBIMBING ... Error! Bookmark not defined. ABSTRAK ... v MOTTO ... vi PERSEMBAHAN ... vii PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA ... x DAFTAR ISI ... xvii DAFTAR SINGKATAN ... xix DAFTAR LAMPIRAN ... xxi DAFTAR GAMBAR ... xxii BAB I PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang Masalah ... 1 B. Rumusan Masalah ... 5 C. Tujuan Penelitian ... 5 D. Manfaat ... 5 E. Telaah Pustaka ... 5 F. Landasan Teori ... 10 G. Metode Penelitian ... 12 H. Metode Analisis Data ... 15 I. Sistematika Penulisan ... 18 BAB II WACANA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA ... 19 A. Pernikahan Beda Agama dan Kompilasi Hukum Islam ... 19 a. Fatwa MUI ... 28 xvii
b. Fatwa NU ... 29 c. Fatwa Muhammadiyah ... 32 B. Profil Organisasi dan Tokoh NU, Muhammadiyah di Desa Kedungreja ... 33 a. Profil Organisasi dan Tokoh NU di Desa Kedungreja ... 33 b. Profil Organisasi dan Tokoh Muhammadiyah di Desa Kedungreja ... 35 C. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Kedungreja Tentang Pernikahan Beda Agama ... 37 a. Pandangan Tokoh NU di Desa Kedungreja Terhadap Pernikahan Beda Agama ... 38 b. Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Desa Kedungreja Terhadap Pernikahan Beda Agama ... 43 BAB III PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA KEDUNGREJA BERDASARKAN KONSTRUKSI SOSIAL ... 48 A. Eksternalisasi ... 48 B. Objektivasi ... 51 C. Internalisasi ... 54 BAB IV PENUTUP ... 56 DAFTAR PUSTAKA ... 59 LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 63 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... 87 xviii
GP H HW IAIIG ICRP IMM IPM IPPNU IPNU K.H KUA KHI MUI NA No. NU PAUD PGAP PM Qs SAW SD SMA SMP S. Pdi SPGAA SR TK TS DAFTAR SINGKATAN : Gerakan Pemuda : Hijriah : Hizbul Wathan : Institut Agama Islam Imam Ghozali : Indonesia conference on religion and peace : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah : Ikatan Pelajar Muhammadiyah : Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama : Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama : Kiyai Haji : Kantor Urusan Agama : Kompilasi Hukum Islam : Majelis Ulama Indonesia : Nasyiyatul Aisyiyah : Nomor : Nahdlatul Ulama : Pendidikan Anak Usia Dini : Pendidikan Guru Agama Pertama : Pemuda Muhammadiyah : Qur'an Surat : Shalallaahu Alaihi Wassalam : Sekolah Dasar : Sekolah Menengah Atas : Sekolah Menengah Pertama : Sarjana Pendidikan Islam : Sekolah Pendidikan Guru Agama Atas : Sekolah Rakyat : Taman Kanak kanak : Tapak Suci xix
UU UUD
UUP Vol.
: Undang
undang
: Undang
Undang Dasar
: Undang
Undang Perkawinan
: Volume xx
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Pedoman Wawancara ... 64 Lampiran 2 Keputusan konferensi besar pengurus besar syuriah nahdlatul ulama ke 1 di Jakarta tanggal 21-25 Syawal 1379 H/ 18-22 April 1960 M mengenai muslim kawin dengan perempuan kafir ... 65 Lampiran 3 Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Pondok Pesantren Al- Munawwir Krapyak Yogyakarta pada Tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/ 25-28 Nopember 1989 M.376 tentang Nikah antara dua orang barlainan agama di Indonesia .. 72 Lampiran 4 Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama ... 78 Lampiran 5 Fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai Hukum Nikah Beda Agama ... 84 xxi
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Proses wawancara dengan tokoh NU di Desa Kedungreja Bapak Kosasi ... 85 Gambar 2 Foto bersama dengan salah satu tokoh Muhammadiyah Desa Kedungreja Bapak Daimun ... 85 Gambar 3 Foto bersama istri Bapak Daimun setelah prosesi wawancara ... 86 Gambar 4 Foto bersama dengan Bapak Kosasi ... 86 xxii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia diciptakan Tuhan saling berpasang-pasangan, seperti layaknya Adam dan Hawa. Kedua insan yang saling berpasangan biasanya akan disatukan melalui pernikahan. Di Indonesia sendiri pernikahan merupakan hal yang umum dilakukan ketika seseorang pasangan sudah memenuhi umur dan sudah memiliki mental yang siap. Pernikahan menjadi hal yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di dalam masyarakat apabila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia menikah sedangkan syaratnya telah terpenuhi. Bagi para pemeluk agama, pernikahan bukan dianggap ikatan biasa, namun bersifat sakral yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya. Agama memegang peran penting dalam pernikahan. Pernikahan dalam agama Islam merupakan sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya (Hidayat 2019, 11). Di Islam anjuran menikah termaktub dalam Al-Qur'an Qs.Al-Nur :32 yang memerintahkan agar kepada laki-laki maupun perempuan yang belum kawin (dalam keadaan tidak kawin) padahal sudah pantas, diusahakan untuk menikah dengan diberi bantuan seperlunya. Allah berjanji akan memberikan anugerah-Nya kepada mereka yang mau melaksanakan perkawinan dan bila dalam keadaan kekurangan, Allah akan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Ayat selanjutnya (33) memperingatkan agar mereka yang benar-benar belum mampu melaksanakan perkawinan, dapat memelihara kesucian hidupnya dan jangan mudah tergoda bujukan- bujukan setan yang membujuk untuk berbuat zina(Sarong 2010, 4). Dari ayat- ayat tersebut kita bisa melihat bahwa pada agama Islam tersebut sangat menganjurkan untuk melangsungkan sebuah pernikahan jika memang syaratnya sudah terpenuhi. 1
Pada umumnya sebuah pernikahan akan dilakukan oleh kedua pasangan yang seiman dan akan dilakukan prosedur sesuai dengan agama yang dianutnya. Pada dasarnya setiap agama memiliki prosedur atau upacara pernikahan tersendiri, inilah yang membuat sebuah pernikahan merupakan momen yang sakral. Agama sangat memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Bahkan agama menjadi pertimbangan pertama bagi sebuah pasangan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan atau tidak. Kasus pernikahan beda agama umumnya terjadi pada kalangan selebritis. Faktanya di Indonesia pernikahan beda agama juga terjadi pada masyarakat pada umumnya. Menurut Direktur program Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia(Yanto 2022). Kasus ini juga terjadi di Desa Kedungreja dimana terdapat pasangan beda agama dari pihak laki-laki beragama Katolik sementara pihak perempuan beragama Islam. Slamet dan Ranti merupakan warga Desa Kedungreja yang menikah beda agama. Bahkan di kalangan kaum muda menjalin hubungan beda agama masih menjadi trend kegalauan yang masih sering diperbincangkan di media sosial. Pernikahan beda agama di Indonesia bukanlah isu baru lagi. Secara historis pernikahan beda agama ini telah menjadi perdebatan tokoh-tokoh agama. Di dalam agama Islam sendiri kasus pernikahan beda agama memiliki perbedaan pandangan pada setiap ulama. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena perbedaan prespektif para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al- Qur'an yang melarang pernikahan berbeda agama ini. Sebagian ulama berpandangan ada yang membolehkan pernikahan beda agama asalkan dari pihak perempuan yang non-Islam saja dan tidak berlaku sebaliknya. Namun ada juga yang berpandangan bahwa diharamkannya tentang pernikahan beda agama. Sebagian pandangan didasarkan pada jiwa kemaslahatan, tidak mempermasalahkan perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Sebagiannya lagi melarang pernikahan beda agama berdasarkan konsep maqashid asy-syari'ah yang juga meletakkan dasar perumusannya pada jiwa maslahat. Namun, konsep kemaslahatan yang 2
ditawarkan berasal dari latar belakang yang berbeda, konsep maqashid asy- syari'ah berasal dan tumbuh dari Islam, sehingga kemaslahatannya harus berpijak pada teks ajaran Agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan utilitarianisme berasal dan tumbuh dari budaya barat yang cenderung lebih mementingkan kepentingan kemanusiaannya daripada agama (Mutakin 2021, 11). Di Negara Indonesia sendiri, pernikahan beda agama diatur Dalam Undang-undang pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU 1/1974) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada pasal 10 PP No.9 tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing pada agamanya dan kepercayaannya Jadi, dalam peraturan undang-undang tersebut tidak mengenal perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Undang-undang perkawinan dilihat dari pluralitas hukum agama dengan menganalisis judicial review Pasal perkawinan beda agama dengan membandingkan antara pendapat ulama tafsir, MUI dan hukum keluarga Islam di Indonesia, membandingkannya antara hukum syariah dan hukum positif (Mutakin 2021, 12). Sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama yaitu kompilasi hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (Syarifuddin 2006). Sementara dalam kasus ini sebenarnya dalam Lembaga catatan Sipil tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan antar agama, terutama apabila salah satunya beragama Islam(Wasman and Nuroniyah 2011, 301). Mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahli kitab dan melarang pria Islam menikahi wanita musyrik dan kafir, berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 3
(Wasman and Nuroniyah 2011, 280). Salah satu tokoh NU di Desa Kedungreja sendiri membolehkan pernikahan beda agama selama pasangan tersebut saling menghormati kepercayaan dan akidah masing-masing, sedangkan salah satu tokoh Muhammadiyah di Desa Kedungreja menolak keras adanya pernikahan beda agama. Berangkat dari sinilah fenomena pernikahan beda agama di Indonesia sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan melihat respon ulama di Indonesia yang tergabung dalam ormas NU dan Muhammadiyah. Hal ini menjadi pembahasan yang sangat menarik, sebab terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pernikahan beda agama ini. Padahal jika ditinjau dari latar belakang keduanya tersebut memiliki latar belakang kesamaan yakni sama-sama menganut agama Islam. NU merupakan organisasi keagamaan Islam yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M di Surabaya(Zahro 2004, 15). Sedangkan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau 18 Dzulhijjah 1330 H di Yogyakarta(Mustofa 2018, 15). Kedua ormas ini merupakan ormas agama Islam terbesar di Indonesia, sehingga sangat mewakili agama Islam di Indonesia. Berangkat dari sinilah ketertarikan penulis untuk mengkaji perihal pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang tokoh Agama Islam khususnya dalam prespektif kedua ormas di Indonesia khususnya NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat judul penelitian tentang "Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Kedungreja Terhadap Pernikahan Beda Agama" Penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi bahan bacaan serta referensi untuk kalangan mahasiswa Studi Agama-Agama, kalangan pendidik, dan masyarakat pada umumnya yang tertarik mengenai isu pernikahan beda agama. 4
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu Bagaimana pandangan tentang pernikahan beda agama menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Kedungreja? C. Tujuan Penelitian Mengetahui pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai pernikahan beda agama di Desa Kedungreja D. Manfaat 1. Manfaat Teoritis a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur yang dapat membantu para peneliti berikutnya yang juga akan membahas mengenai pernikahan beda agama. b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menambah khasanah keilmuan yang berhubungan dengan program studi Agama- agama. 2. Manfaat Praktis a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan bernilai bagi masyarakat untuk lebih paham tentang pernikahan beda agama dalam prespektif tokoh Agama Islam khususnya ormas NU dan Muhammadiyah b. Menjadi referensi bacaan mengenai pernikahan beda agama menurut prespektif Agama Islam (NU dan Muhammadiyah). E. Telaah Pustaka 1. Skripsi Nafisatul Muthmainnah yang berjudul "Pernikahan beda agama prespektif tafsir nusantara abad XX dan XXI" Program studi Ilmu Al- Qur'an dan tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al- Qur'an Jakarta tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 5
yang mengkaji tentang pernikahan beda agama berdasarkan penafsiran mufassir nusantara abad XX dan XXI yang kemudian merelevansikannya dengan konteks keindonesiaan. Penelitian merupakan penelitian perpustakaan (Library Research) dengan menggunakan teknik Analisa deskriptif-analisis. Penelitian ini menyatakan bahwa mufassir nusantara abad ke 20 dan 21 ketika menafsirkan surah Al-Bakoroh ayat 221 dan Al- Mumtanah ayat 10 sepakat menghukumi haram bagi seorang lelaki muslim menikahi wanita musyrikdan kafir, dan begitu pula sebaliknya. Dan dalam penafsiran surah Al-Maidah ayat 5, bagi seorang lelaki muslim diperbolehkan menikahi ahl al-kitab menurut para mufassir abad ke 20 dan 21. Namun, Hamka mensyaratkan kebolehan menikahi wanita ahl al-kitab yakni hanya berlaku bagi seorang lelaki yang memiliki iman yang kuat dan Quraish Shihab mensyaratkan jika keadaan mendesak atau dengan tujuan dakwah. Dalam penafsiran mufassir nusantara abad ke 20 dan 21 terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni makna ahl al-kitab, para mufassir sepakat bahwasanya ahl al-kitab merupakan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada penafsiran kata muhshanat, menurut Hasbi ash-shiddueqy dan Buya Hamka kata muhsahanat diartikan sebagai perempuan yang merdeka(Mutmainnah 2021). Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian di atas memiliki persamaan yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama dan merupakan penelitian kualitatif. Namun ada yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni jika penelitian sebelumnya mengkaji pernikahan beda agama menurut penafsiran mufasir di abad 20 dan 21, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji yakni mengenai penelitian beda agama berdasarkan sudut pandang tokoh agama Islam khususnya prespektif ormas NU dan Muhammadiyah yang menggunakan yang ditinjau secara sosiologi. 2. Jurnal Media Syari'ah Vol. 22 No.1, 2020 yang ditulis oleh Aulil Amri dengan judul "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan 6
Hukum Islam". Pada jurnal ini membahas mengenai pernikahan beda agama ditinjau dari hukum islam, berdasarkan fatwa MUI, serta ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jurnal ini berkesimpulan bahwa pertama menurut jurnal ini bahwa dalam perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi dari dulu hingga sekarang. Ini dikarenakan adanya pihak yang menganggap bahwa pernikahan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi, sedangkan di sisi lain pihak-pihak yang ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kesimpulan kedua dari jurnal ini bahwa untuk menentukan status hukum pernikahan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang mengenai teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis(Amri 2020). Ada persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, dimana pada jurnal ini sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama. Namun terdapat perbedaan mendasar mengenai objek yang dikaji, yakni jika pada jurnal akan mengkaji pernikahan beda agama berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan yakni akan mengkaji pernikahan beda agama berdasarkan prespektif dua ormas yakni NU dan Muhammadiyah pada Agama Islam. 3. Jurnal LENTERA (Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi) yang ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul "Perkawinan Beda Agama" tahun 2019. Jurnal ini membahas mengenai pernikahan beda agama di dalam pandangan secara agama Islam. Penulis berusaha mengurai mengenai pernikahan beda agama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pernikahan beda agama dengan menjabarkan mengenai pengertian, nas tentang pernikahan beda agama, pernikahan beda agama di masa Rasulullah SAW, Maqasid al-Syari'ah Nas-Nas perkawinan beda agama, dan analisis mengenai pernikahan beda agama. Dalam jurnal ini 7
menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama (ahli kitab) diperbolehkan, berlaku bagi laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, namun tidak berlaku sebaliknya. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW pernah menikah dengan ahli kitab (Safiyah Binti Huyay Bin Aktab dan Mariatul Kibtiyah). Sedangkan menurut ulama modern yang dimaksud ahli kitab adalah Majusi, Sabian, Hindu, Budha, Konfucius, Shinti, serta agama-agama lainnya. Adapun yang dimaksud perempuan-perempuan musrikah dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik arab masa lalu(Arifin 2019). Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama. Namun, selain memiliki kesamaan, jurnal ini juga memiliki perbedaan yakni pada jurnal hanya mengkaji dari satu sisi agama saja yakni agama Islam saja. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis tulis akan berfokus pada dua prespektif ormas NU dan Muhammadiyah berdasarkan teori sosiologi. Peneliti ingin membandingkan mengenai pernikahan beda agama berdasarkan sudut pandang ormas agama Islam yakni antara NU dan Muhammadiyah. 4. Skripsi milik An-an Nurhasanah, yang berjudul "Tinjauan Maqasid Al- Syari'ah terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan perbandingan Madzhab dan Hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hukum perkawinan beda agama baik dalam hukum Islam, mengetahui hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif, dan untuk mengetahui hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif, dan untuk mengetahui analisis maqasid al-syariah terhadap perkawinan beda agama di dalam Hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research). Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara teliti menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan data yang sedatil mungkin. 8
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Perkawinan beda agama dalam hukum positif tidak mengatur dengan jelas hanya saja ada dalam UU perkawinan tidak diatur, hanya dalam pasal 2 ayat 1 perkawinan dinyatakan sah tergantung agama masing-masing, maka satu dari mereka. 2) Menurut hukum Islam ada yang membolehkan dan tidak hanya dalam KHI dalam pasal 40 bagian c dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, sesuai dalam KHI bahwa bisa disimpulkan perkawinan beda agama tidak dibolehkan. 3) Dalam Maqasid al-syari'ah ada 3 bagian dharuriyat, hajiat, tahsiat. (Nurhasanah 2018). Penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang akan penulis kaji. Di mana pada penelitian sebelumnya berfokus pada hukum di dalam Islam dan hukum positif saja sementara pada penelitian yang akan peneliti lakukan ialah berfokus pada prespektif tokoh dalam agama Islam khususnya pada ormas NU dan Muhammadiyah. 5. Jurnal ISTI'DAL (Jurnal Studi Hukum Islam) Vol.5 No.1 2018 yang ditulis oleh Bambang Hernawan dengan judul "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dengan menggunakan metode Pustaka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ahli kitab dan argumentasi hukumnya menurut pemikiran Quraish Shihab dan keterkaitannya dengan pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman mengenai ahli kitab menurut Quraish Shihab adalah komunitas yang memiliki kitab yang terbatas pada orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini sesuai dengan argumentasi yang digunakan ialah surah al- Maidah : 5 dan surah al-Bayyinah : 1. Terkait dengan pernikahan beda 9
agama antara pemikiran Quraish Shihab dengan kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan adanya pertentangan(Hermawan 2018). Pada jurnal ini memiliki persamaan mengenai pembahasan yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama. Hanya saja pada pada jurnal ini mengkaji berdasarkan pandangan seorang tokoh bernama Quraish Shihab saja dan berdasarkan agama Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti tulis akan berfokus pada pernikahan beda agama berdasarkan prespektif dua ormas di agama Islam yakni NU dan Muhammadiyah. F. Landasan Teori Landasan teori yang bisa dirujuk dalam mengkaji tentang Pandangan Tokoh Agama Islam Nu dan Muhammadiyah Terhadap Pernikahan Beda Agama yakni mengacu pada teori kontrusksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Konstruksi sosial merupakan suatu proses pemaknaannya yang dilakukan oleh individu terhadap lingkungannya serta aspek di luar dari dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, objektivasi, internalisasi. Konstruksi sosial menitik beratkan pada pemaknaan "realitas" dan "pengetahuan", dua istilah inilah yang menjadi kata kunci teori konstruksi sosial. Berger dan Luckman berpendapat bahwa sebuah kenyataan dibangun secara sosial, sehingga konstruksi sosial harus menganalisis proses terjadinya hal tersebut(Demartoto 2013). Realitas merupakan suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia (yang tidak bisa meniadakannya dengan angan-angan), sementara pengetahuan merupakan sebuah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu bersifat nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Kenyataan sosial merupakan hasil (eksternalisasi) dari internalisasi dan obyektivasi manusia terhadap pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari (Berger and Luckman 1991, 34). Dengan kata lain, individu merupakan pembentuk masyarakat dan masyarakat merupakan pembentuk individu. Realitas sosial bersifat ganda yakni 10
kenyataan subjektif dan objektif. Realitas obyektif merupakan kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan realitas subjektif merupakan kenyataan yang berada di dalam diri manusia. Dalam konstruksi sosial Berger dan Luckman berpendapat bahwa manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi seperti kenyataan objektif yang mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). Konsep berpikir dialektis, berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Proses dialektis sendiri mencakup tiga moment simultan, yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Demartoto 2013). Proses realitas sosial dibentuk oleh suatu individu berdasarkan knowledge yang diketahui oleh otaknya sebagai cadangan. Realitas sosial merupakan seluruh kejadian yang diciptakan individu yang tidak bisa ditolak oleh angan. Kejadian (fenomena) adalah bentuk tindakan sosial yang berdampak terhadap objek individu dan lingkungan. Pengetahuan merupakan pengalaman yang telah diekstrak menjadi stock of knowledge. Realitas sosial yaitu seluruh kejadian atau fenomena berbagai tindakan individu yang memiliki konsekuensi terhadap individu itu sendiri atau individu yg lain bahkan lingkungan. Hubungan pengetahuan dan realitas merupakan dua unsur yang ada di kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik atau dialektis. Pengetahuan merupakan sumber referensi dari sebuah realitas melalui bahasa nantinya. Pengetahuanlah yang akan mengkonstruksi sebuah realitas sosial. Proses dialektika ini terjadi secara simultan melalui 3 proses yakni: Penjelasan ketiga proses tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut Pertama, Eksternalisasi, yakni proses pencurahan manusia sebagai individu ke dalam lingkungan masyarakat. Proses eksternalisasi merupakan proses individu dalam melihat kenyataan sosial yang kemudian dipahami secara subjektif oleh dirinya. Pemahaman subjektif itu dipengaruhi oleh stock of knowledge yang ada pada dirinya. Pemaknaan realitas sosial tersebut sesuai 11
dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat. Pada proses ini, sarana yang digunakan ialah bahasa serta tindakan. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan sosio-kulturnya dan tindakan juga disesuaikan dengan sosio-kulturnya(syam 2005, 249) Kedua, Objektivasi, pada proses objektivasi, realitas sosial seakan-akan berada di luar diri manusia dan menjadi realitas objektif. Realitas objektif merupakan kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan realitas subjektif ialah kenyataan yang berada di dalam diri manusia. Objektivasi merupakan sebuah kenyataan di luar realita individu namun juga berasal dari pemaknaan individu tersebut, lalu melalui proses individu ini juga akan memproduksi serta mempengaruhi dari individu tersebut. Objektivasi sebagai proses dimana pengetahuan itu dianggap benar dan tidak bisa ditolak(syam 2005, 253) Ketiga, Internalisasi, merupakan proses individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturnya. Internalisasi menjadi momen penarikan realitas sosial kedalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Proses internalisasi didapatkan melalui sosialisasi. Internalisasi menjadi proses individu dalam mengalami sosialisasi atau transmisi pemberian pengetahuan dari individu yang lain(syam 2005, 255). Teori konstruksi sosial digunakan untuk menjawab realitas sosial yang menjawab tentang sesuatu yang mungkin di suatu tempat bisa diterima oleh masyarakat sementara di masyarakat lain mengalami penolakan. Hal ini menjadikan teori ini sangat sesuai untuk digunakan dalam penelitian mengenai pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap pernikahan beda agama. G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dimana peneliti akan mendatangi langsung narasumber di lapangan untuk menggali informasi secara mendalam tentang fenomena yang ada. Pada penelitian lapangan terdapat dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk 12
membuktikan suatu teori benar atau tidak melalui pencarian data-data yang mendukung teori tersebut. Yang kedua yakni untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan(Antonius Simanjuntak 2014, 12). Adapun mengenai metodenya penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif menurut Creswell ialah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala central. Untuk mengerti gejala sentral peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian akan dianalisis, dan hasilnya dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula bentuk tema-tema(J.R.Raco 2010, 12). Dalam mengungkap kajian mengenai pernikahan beda agama dalam prespektif organisasi Islam NU dan Muhammadiyah ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Dimana pendekatan sosiologis merupakan ilmu yang menerangkan suatu masyarakat yang dilengkapi dengan struktur ataupun gambaran gejala sosial yang saling berhubungan. Sosiologis juga dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengerti suatu agama, pentingnya dapat dipahami karena di sana menerangkan agama yang ada hubungan dengan sosial. Agama sebagai implementasi dalam kehidupan sosial(nuruljenna 2019). 2. Subjek dan Objek Penelitian Menurut Sugiyono subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, sementara objek merupakan kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan(Sugiyono 2013, 32). Subjek dalam penelitian ini yakni tokoh dari ormas keagamaan dari NU dan Muhammadiyah yang mengetahui lebih mendalam tentang pernikahan beda agama. Sementara objek dalam penelitian ini yakni mengenai pernikahan beda agama menurut prespektif tokoh ormas NU dan Muhammadiyah di Desa Kedungreja. 13
3. Sumber Data Penelitian 1. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya(Mamik 2015, 78). Data primer biasa disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik untuk digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion-FGD) dan penyebaran kuesioner(Siyoto and Sodik 2015, 68). Dalam penelitian ini data primer diambil dari hasil wawancara secara mendalam kepada narasumber yang terdiri dari tokoh ormas NU dan ormas Muhammadiyah yang paham akan isu pernikahan beda agama. 2. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya(Mamik 2015, 78). Data sekunder dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik (BPS), buku, laporan jurnal, dan lainnya(Siyoto and Sodik 2015, 68). Pengumpulan data secara sekunder pada penelitian ini berasal dari studi literatur baik buku, jurnal, artikel atau data apapun yang masih berkaitan dengan tema penelitian. 4. Metode Pengumpulan Data Dalam mendapatkan data terkait dengan penelitian ini, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan, diantaranya: 1. Wawancara Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan narasumber dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah yang diteliti. Teknik wawancara menurut Nasution pada dasarnya dilakukan 14
dua bentuk yakni wawancara secara terstruktur yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sementara wawancara tak struktur timbul apabila jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari persoalan penelitian(Rukajat 2018, 23-24). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Dimana di sini peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan digunakan untuk menggali sebuah data yang dibutuhkan. Pertanyaan akan diajukan kepada beberapa tokoh ormas agama Islam NU dan Muhammadiyah yang dianggap paham mengenai persoalan pernikahan beda agama. 2. Dokumentasi Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Dalam menggunakan metode ini peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan.(Siyoto and Sodik 2015, 77-78) H. Metode Analisis Data Menurut Bodan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan nya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain(Anggito 2018, 183). Analisis data merupakan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikkan kode dan mengkategorikannya(Siyoto and Sodik 2015, 120). Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan 15
Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesis Menyusun ke dalam pola-pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain(Sugiyono 2017, 335). Tujuan dari analisis data kualitatif yaitu untuk mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum(Siyoto and Sodik 2015, 122). Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, dimana prosesnya meliputi: 1. Display Data (Penyajian data) Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Milles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan berisi naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya(Umarti and wijaya 2020, 88-90). Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan menentukan Langkah kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.(Siyoto and Sodik 2015, 122-23). Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan (Umarti and wijaya 2020, 88-90). 16
2. Reduksi Data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema polanya(Umarti and wijaya 2020, 88-90). Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi atau usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari reduksi data ini ialah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data lapangan. Peneliti menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian(Siyoto and Sodik 2015, 122-23). 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas(Umarti and wijaya 2020, 88-90). perlu 17
I. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah memahami dan tidak salah dalam pembacaan alur penelitian, maka peneliti membagi menjadi empat bab yaitu: BAB I, Pada bab ini adalah pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah yang menyajikan gambaran mengenai alasan keterkaitan untuk meneliti objek, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori yang digunakan untuk menganalisis objek yang diteliti dan Metodologi Penelitian dan Sistematika pembahasan. BAB II, bagian ini berisi penjelasan data berupa Selayang pandang mengenai ormas NU dan Muhammadiyah serta wacana tentang pernikahan beda agama di Indonesia BAB III, adalah inti dari pembahasan penelitian ini, yang berisikan tentang analisis data dari temuan yang diperoleh di lapangan berupa teori yang menjadi sebuah landasan untuk menganalisis tentang pernikahan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam dari Ormas NU dan Muhammadiyah BAB IV, bab ini adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan 18
BAB II WACANA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA A. Pernikahan Beda Agama dan Kompilasi Hukum Islam Kata "Nikah" atau menikah merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Nikah" diartikan sebagai "Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)(Depdiknas 2008, 1003). Dalam bahas Indonesia nikah yang diberikan awalan per- dan akhiran -an yang berarti ikatan (akad) atau kawin (membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Secara umum msayarakat memaknai nikah sebagai akad (perjanjian), sedangkan kawin dipahami sebagai hubungan seksual, sehingga kedua kalimat ini selalu disandingkan dalam pengucapannya untuk menyempurnakan makna keduanya(M.Dahlan R 2015, 29). Menurut syari'at Islam, kata "Nikah" berasal dari bahasa Arab An- nikah yang bermakna akad perkawinan. Adapun Al-Qadhi 'Iyad Rahmahullah mendefinisikan kata nikah dengan akad nikah dan persetubuhan sekaligus(bin Abdul Qadir Jawas 2007, 7). Kata an-nikah dalam bahasa arab juga memiliki dua makna sekaligus yakni jimak yakni hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan al-wath'u dan akad atau al-'aqdu maksudnya sebuah akad atau bisa bermakna ikatan atau kesepakatan(Sarwat 2019, 3). Secara Islam nikah dapat diartikan sebagai sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan, maka mempelai laki-laki mendapatkan persetubuhan yang halal dari isterinya(Hidayat 2019, 11). Komplasi hukum Islam sendiri merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh beragamnya keputusan Peradilan Agama untuk kasus yang sama. Dalam kompilasi hukum Islam bagian hukum perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa peminangan ialah 19
kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan pria dan seorang wanita(Seri Pustaka Yustisia 2006, 10). Pernikahan juga biasa disebut dengan perkawinan. Menurut K. Wntjik Saleh, perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan terjadinya adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat(Cahyani 2020, 2). Tujuan dalam undang-undang perkawinan yakni untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Sementara dalam hukum adat tujuan dari pernikahan bisa berbeda-beda tergantung dengan lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah(Cahyani 2020, 2). Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral(Tihami and Sahrani 2014, 8). Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan melihat agamanya masing-masing(Ridwan 2019, 42). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta hukum Islam berpendapat pernikahan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan social, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administrative, yakni dicatatkan kantor catatan sipil bagi yang agama non muslim dan kantor urusan agama (KUA) bagi beragama muslim(Cahyani,2020: 3). Maksud dari disusunnya KHI adalah untuk memposisikan Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam agar tercapai suat unifikasi hukum 20
Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan di lingkup peradilan agama di Indonesia (M. Karsayuda, 2006: 100). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu, yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Di dalam pasal 44 menyebutkan bahwa " seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak bergama Islam" (Tim Permata Press, 2003: 2). Kemudian pada pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agma) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Dari uraian pasal 40 sampai dengan pasal 44 dan kemudian ditambah pasal 61 merupakan sebuah larangan yang hanya bersifat sementara waktu (Abdul Gani Abdullah, 1994: 95). Di dalam agama Islam, terdapat 5 (lima) hal yang harus dipelihara, yaitu: a) Memelihara keyakinan (agama), b) Memelihara jiwa, c) Memelihara akal, d) Memelihara keturunan, dan e) Memelihara harta. Memelihara agama adalah bagian dari keluarga karena memelihara agama tidak hanya wajib untuk diri sendiri, tetapi juga wajib untuk keluarga, bahkan akidah masyarakat secara umum muncul sebuah kewajiban untuk mendidik keluarga berdasarkan agama yang dianut dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (M. Karsayuda, 2006: 150). Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal. a. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan bahwa: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu: 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terkait salah satu perkawinan dengan pria lain. 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 21
3) Seorang yang tidak beragama Islam (Departemen Agama RI, 1992/1993: 32). b. Pasal 44 KHI: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Departemen Agama RI, 33). Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki- laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Yang artinya bahwa orang Islam laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non musim. Dari pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di sini penulis menyimplkan bahwa tujuan KHI tidak membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab seperti sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut karena banyak yang terjadi perkawinan seperti itu yang seharusnya Islam membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, agar suami muslim mengajak istri yang ahli kitab kepada agama Islam. Seperti yang dipaparkan oleh Hamka dalam tafsirnya, bahwa kebolehan mengawini ahli kitab bagi laki-laki yang kuat agamanya. Dalam Islam, hukum pernikahan beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama dan hingga kini masih selalu hangat untuk didiskusikan. Dalam banyak kasus di masyarakat masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap pernikahan beda agama, yang dipersoalkan pada umumnya yaitu persoalan halal dan haramnya pernikahan tersebut. Namun demikian, sebagian besar ulama dan MUI memutuskan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam merupakan haram atau tidak diperbolehkan. 1. Haram/ Melarang Secara Mutlak Mayoritas ulama NU, Muhammadiyah, serta MUI bersepakat bahwa menikahi laki-laki atau perempuan non muslim hukumnya haram. Pendapat ulama yang melarang secara mutlak didasarkan pada Qs. Al- Baqarah: 221 dan Al-Mumtahanah :10 yakni dengan alasan bahwa musyrik sama dengan menyekutukan Allah, kemudian Yahudi dan Nasrani keduanya sama-sama berbuat musyrik jadi sama saja. 22
ََ. م ك ت ب ج ع ا و ل وٍَة ك ر ش م ن م ر ي خ ة ن م ؤ ََ. م ك ب ج ع ا و ل وَ ٍك ر ش مَ ن َ وَ لَ تَ نَ كَ حَ لااوَ مَ شَ رَ كَ تَََ حَ ت َ خَ ن م ؤ م د ب ع ل وَ.او ن م ؤ يَى ت حَ ن ي ك ر ش م لااو ح ك ن ت ل و لِل وَ. را نلاَى ل اَ ن و ع د يَ ك ئ ل ا َ ت يَ م ه ل ع ل سا نل ل َ ن ر ك ذ لَ م نَ ةََ م َ يَىَ ؤَ مَ نَ وَ*َ م ر ي ي ب ي وَ. ه ن ذ ا بَ ة ر ف غ م لا وَ ة ن جلاَى ل اا و ع د يَ ََ ه ت ي اَ ن "Dan Nangana kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".(Qs.Al-Baqarah:221). Dalam ayat ini dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik begitupun sebaliknya bahkan hamba sahaya yang mukmin dan mukminah lebih baik dari pada orang musyrik(Mutakin 2021, 13). Secara tekstual maupun kontekstual surat Al-Baqarah ayat 221 dengan tegas melarang atau mengharamkan laki-laki mukmin yang menikahi wanita musyrikah dan juga melarang atau mengharamkan orangtua atau para wali yang beragama Islam menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslimah atas alasan apapun dan dengan motivasi apapun. Ayat ini disebut telah disepakati oleh ijmak ulama serta konsensus ummatan muslimatan di segenap penjuru dunia dan di sepanjang masa pula. Penََ َ yebab larangan atau pengharaman menikahi wanita musyrik dan sebangsanya apalagi tentunya pengharaman dinikahi dengan laki-laki musyrik dan sebangsanya karena tidak akan ada harmoni, tidak ada ketentraman, serta tidak bisa saling kerja sama tolong menolong di antara pasangan suami istri ini dikarenakan perbedaan akidah yang bisa menimbulkan kegalauan dan kerisauan yang bisa menjauhkan pasangan 23
suami istri tersebut. Alasan utama pengharaman pernikahan beda agama ini karena mereka (orang-orang musyrik) akan membawa keluarganya ke arah kehancuran yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan an-nar atau neraka, sehingga sangat bertolak belakang dengan imbauan Allah yang mengarahkan ke jalan menuju surga (suma 2015, 107-9). َ م ل ع اَ اللََّ. ن هو ن ح ت ما فٍَت ر ج ه مَ ت ن م ؤ م لاَ م ك ءا جا ذ ءا و ن ما ءَ ن ي ذ لاا ه ي ءا ي َ َ. نو ل ح يَ م هَ ل وَ م ه لٌَّل حَ ن ه لَ. را ف ك لاَى لإَ ن هو ع ج رتَل فٍَت ن م ؤم ؤ مَ ن هو م ت م ل ع َ ل وَ. ن ه رو ج أ َ نثهو م ت ي ت ءا ذ إَ ن ه و ح ك ن تَ ن أَ م ك ي ل عَ حا ن جَ ل وَ. ا و ق ف ن أَا مَ َ م هو تء ء و ََ َ. اللََّ م ك حَ م ك ل ذَ.َاو ق ف ن أَآمَاو ل ئ س ي ل وَ م ت ق ف نأَآ مَاو ل س و ر فا و ك لاَ م ص ع بَاو ك س س م ت َ ل عَ اللَّ و "Hai orang-orang yang beriman, apabila dating berhijrah kepadamu ََ ن إ فَ. ن ه ن م ي ءا ب َ. م ك ن ي بَ م ك ح ي َ مي ك حَ مي perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang- orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang- orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Qs.Al- Mumtahanah:10) Dalam ayat tersebut mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi kita untuk tetap berpegang teguh kepada tali pernikahan dengan orang kafir. Oleh karena itu, Ketika datang kepada kita wanita-wanita untuk hijrah, maka diperintahkan untuk terlebih dahulu menguji keimanan mereka. Jika sudah teruji maka wanita tersebut boleh dikembalikan kepada suami yang masih kafir (Mutakin 2021, 13). Secara tekstual dan 24
kontekstual surat ini melarang pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir (musyrik maupun ahli kitab) dan secara kontekstual juga mengharamkan pernikahan antara laki-laki mislim dan wanita kafir (musyrik dan ahli kitab). Bahkan jika laki-laki kafir tersebut sudah terlanjur menikahi perempuan muslimah, maka seharusnya diputuskan saja tali pernikahannya, atau otomatis menjadi putus dengan sendirinya (fasakh) untuk kemudian dinikahi laki-laki Islam. Pada ayat tersebut menunjukkan keharaman pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir terutama wanita musyrik apalagi pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir baik ahli kitab maupun musyrik(suma 2015, 109). 2. Membolehkan Secara Mutlak Golongan yang berpendapat membolehkan pernikahan beda agama atas perbedaan penafsiran mengenai surah Al-Baqarah: 221 disertai dengan tambahan pendapat rasional. Menurut golongan ini harus dilihat lagi dengan teliti mengenai siapa saja itu musyrik atau musyrikah dalam ayat ini. Pemahaman dan pengartian kata musyrik atau musyrikah yang terbatas hanya kepada musyrikin bangsa Arab yang hidup semasa Nabi (paham dari Rasyid Ridha, Muhammad Abduh dan Ibnu Jarir dalam buku Tafsir Al-manar). Jika begitu maka menurut golongan ini adalah tidak ada penghalang untuk menikah dengan wanita musyrik saat ini. Kemudian selain itu, golongan ini juga berpegang pada Qs. Al- maidah: 5 dalam hal ini seluruh ulama setuju jika ayat ini menerangkan pria muslim boleh menikah wanita ahli kitab begitupun sebaliknya. Golongan ini juga berpendapat bahwa ahli kitab tidak hanya terdiri dari Nasrani dan Yahudi saja namun mereka berpendapat bahwa setiap pemegang kepercayaan dan agama secara umum boleh menikah atau dinikahi oleh seorang muslim. ََ م ك ما ع ط وَ.َ م ك لٌَّل َ حَ ب ت ك لااو تو اَ ن ي ذ لاَ ما ع ط وَ. ت ب ي طلاَ م ك لَ ل ح اَ مو ي ل ا َ َ ن ي ذ لاَ ن مَ ت ن ص ح ملا وَ.م ه لٌَّل ح ََ ن هو م ت ي ت اَآذ إَم ك ل ب قَ ن مَ ب ت كلاَاو تو اَ ني ذ لا 25
ٍَنا د خ أَي ذ خ ت مَ ل وَ ن ي ح فَا س مَ ر ي غَ ن ي ن ص ح مَ ن ه رَو ج ا َ ني ر س خ لاَ ن مَ ة ر خ لاَى فَ و ه وَ. ه ل م عَ ط ب حَد ق ف "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan َ نا م ي لا بَر ف ك يَ ن م وَ. (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sesungguhnya sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang- orang yang rugi" (Qs. Al-Maidah:5). Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita ahli kitab halal untuk dinikahi oleh seorang muslim, namun tidak sebaliknya(Mutakin 2021, 13). Secara tekstual Qs.Al-Maidah ayat 5 ini dengan tegas menghalalkan laki-laki mukmin menikahi perempuan ahli kitab (wanita kitabah) yang muhshanat atau yang memelihara kesucian dirinya namun tidak menghalalkan wanita muslimah dinikahi oleh atau dinikahkan dengan laki-laki ahli kitab. Secara kontekstual sebagian mufasir dan fuqaha diantaranya tetap mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kitabah, namun sebaliknya secara tekstual ada pula fuqaha yang memperbolehkan wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki ahli kitab (suma 2015, 110). 3. Membolehkan tetapi tidak mutlak (boleh dengan syarat) Golongan ini mengatakan bahwa pernikahan beda agama hanya dapat dilaksanakan oleh pria muslim dengan ahli kitab, berdasarkan Qs. Al-Maidah: 5 yang mana ayat ini menjelaskan syarat kebolehannya yaitu pertama, wanita yang dinikahi merupakan muhsanat, afifah (wanita baik yang selalu menjaga kehormatan dirinya). Kedua, diperbolehkan melakukan ini didasarkan pada perbuatan yang pernah dilakukan Nabi dan sahabat (Nabi menikah dengan Maria al-Qithiyah dan sahabat Usman bin 26
Affan, Talhah bin Ubaidillah, serta Ibnu Abbas melakukannya(Cahyani 2020, 33-39). Masih ada perbedaan pandangan dalam mayoritas ulama yang berkata boleh melakukan pernikahan wanita ahli kitab. Hukum perkawinan itu makruh (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i). sedangkan mazhab Maliki, berpikir pernikahan itu secara mutlak boleh dilakukan. Al-Zarkasyi dari Mazhab Syafi'I berkata perkawinan seperti ini disunnahkan jika wanita ahli kitab dapat atau mau berpindah ke Islam(Cahyani 2020, 35). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan melihat agamanya masing-masing(Riduan S 2006, 42). Dalam penjelasan UUP ditegaskan "Dengan perumusan pasal 2(1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Prof. Dr. Hazairin S.H dalam buku Wasman secara tegas menafsirkan pasal 2(1) beserta penjelasannya dengan menyebutkan "Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga dengan orang Kristen, Hindu, dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia(Wasman and Nuroyah 2011, 297). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta hukum berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi administrasi, yakni dicatatkan kantor catatan sipil bagi yang agama non muslim dan kantor urusan agama (KUA) bagi beragama muslim (Cahyani 2020, 2). Pasal 8 (f) UU No. 1/1974 menyatakan "perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin". Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa disamping adanya aturan secara tegas mengenai pernikahan beda agama ini yang disebutkan dalam UUP No.1/1974 dan peraturan lainnya tidak juga Islam 27
terdapat adanya larangan terhadap pernikahan antar agama, maka yang menentukan ada dan tidaknya larangan tersebut ialah dari hukum dari agama itu sendiri (Wasman and Nuroniyah 2011, 299). Selain Undang-Undang dasar, peraturan mengenai pernikahan beda agama juga diatur oleh ormas agama Islam yang ada di Indonesia. Ada beberapa organisasi yang mengeluarkan fatwa atau aturan mengenai pernikahan beda agama ini, diantaranya yaitu: a. Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat MUI mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan beda agama sebanyak dua kali. Pertama, pada musyawarah Nasional II MUI di Jakarta 1980. Pada musyawarah ini menghasilkan keputusan bahwa: 1. Perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya 2. Seorang lelaki muslim diharamkan menikah dengan wanita non muslim diharamkan menikah dengan wanita non-muslim. Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab terdapat perbedaan pandangan. Setelah mengalami pertimbangan antara maslahah dan mafsadahnya, mafsadah yang muncul akibat pernikahan tersebut jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dengan demikian maka MUI memutuskan bahwa pernikahan beda agama haram hukumnya. Fatwa ini ditandatangani oleh Dr. Hamka sebagai ketua MUI pada waktu itu. Pengeluaran fatwa ini berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits. Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar larangan ini yakni Qs. Al-Baqarah:221, Qs. Al-Maidah :5, Qs. Al-Mumtahanah : 10, dan Qs.Al-Tahrim : 6. Adapun hadits Nabi yang digunakan ialah hadits riwayat Tabrani dan hadis riwayat al-Aswad bin al-Sara'(Mutakin 2021, 17-18). Kedua, Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran dengan pendapat sidang Komisi C bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 telah memutuskan bahwa: 28
1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Pada fatwa kedua ini memiliki pertimbangan bahwa belakangan ini sering terjadi mengenai pernikahan beda agama yang seringkali mengundang perdebatan diantara sesama umat Islam. Selain itu juga bermunculan pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. Adapun dasar dari keputusan MUI yakni dari Al-Qur'an, Hadits, dan qa'idah Fiqh. Ayat Al-Qur'an yang digunakan ialah Qs. Al-Nisa :3, Qs.Al-Rum :21, Qs.Al-Tahrim :6, Qs.Al-Maidah :5, Qs.Al-Baqarah :221, Qs.Al-Mumtahanah: 10 dan Qs.Al-Nisa :25. Sementara Hadits yang digunakan sebagai dasar ialah Hadits riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a. Qa'idah Fiqih yang digunakan ialah "Mencegah Kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan. Fatwa ini dikeluarkan oleh K.H.Ma'ruf Amin sebagai ketua(Majelis Ulama Indonesia 2005, 472-77). b. Fatwa NU Untuk kasus pernikahan beda agama di dalam NU sendiri melarang jamaahnya untuk melakukannya. Ada beberapa aturan di dalam NU yang mengatur mengenai pernikahan beda agama ini, diantaranya yaitu: 1. Keputusan konferensi besar pengurus besar syuriah Nahdlatul Ulama ke-1 Pada keputusan konferensi besar pengurus besar syuriah Nahdlatul Ulama ke 1 yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 21- 25 Syawal 1379H /18-22 April 1960 M mengenai Muslim kawin dengan perempuan kafir memutuskan bahwa hukumnya ialah tidak boleh atau haram. Tidak boleh atau haram atau tidak sah jika perempuan kafir tersebut bukan kafir kitabi yang murni atau keturunan asli (orang tuanya masuk ke dalam agama tersebut) 29
sebelum di nash atau diubah sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, seperti perempuan murtad, majusi, watsani, kafir kitabi, yang orang tuanya masuk kedalam agama itu sesudah di makhsuh atau diubahseperti anak putri kita Indonesia. Dalam penetapan keputusan ini, NU menggunakan dasar pada kitab Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir dan Hashyiah al- Sharqawi. Dalam kitab tersebut menerangkan bahwa pernikahan- pernikahan yang batal adalah pernikahan seorang muslim dengan wanita non muslim selain kitabiyah yang murni. Apabila kitabiyah murni yaitu wanita israiliyah maka wanita itu halal bagi muslimin selama nenek moyang mereka tidak memeluk agama Israiliyah setelah di naskh (diganti dengan syariat lain). Dan redaksi Manhaj al-Thullab "ialah bahwa pucuk nenek moyangnya yang masih diketahui seperti pucuk marga/klan tidak diketahui memeluk agama itu setelah terutusnya Rasul yang menaskh (menyalinnya) dan sungguh terutusnya Nabi kita Muhammad saw itu menyalin syari'ah Nabi Musa dan Nabi Isa As. 2. Keputusan Muktamar Ke-IV Jami'yah Thariqah Mu'tabarah di Semarang tanggal 4-7 Sya'ban 1388 H/28-30 Oktober 1968 M. Dalam Fatwanya, NU ditanya tentang status akad nikah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan perempuan Kristen dengan dua kali akad nikah, pertama secara Islam di masjid, kedua secara Kristen di Gereja. Jawaban dari fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad yang dilaksanakan tidaklah sah. Jika perempuan masuk Islam dalam akad nikah pertama, maka menjadi Murtad dengan akad nikah kedua sebelum dukhul (bersetubuh) sehingga akad nikah yang pertama menjadi batal. Keputusan tersebut berdasarkan kitab Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin. Selain itu, NU juga menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita muslimah dengan seorang lelaki non-muslim hukumnya 30
tidak sah. Walinya haram melakukan pernikahan tersebut, sebab karena telah melakukan akad yang batal Sesuai kesepakatan ulama. Larangan tentang pernikahan Muslimah dengan laki-laki non- Muslim baik yang kategori musyrik maupun ahli kitab sudah terjadi kesepakatan antar kaum muslimin, baik oleh sahabat nabi, Tabi'in, dan para imam mujtahid yang terkenal. Hal berdasarkan Qs.al-Baqarah ayat 221 yang menjadi nash shahih (teks yang jelas dan qath'i) tentang larangan pernikahan bagi muslimah dengan non-muslim. Larangan pernikahan beda agama juga terdapat pada Hadits yang jelas tentang pernikahan puteri Nabi yang bernama Zaynab dengan Abi al-'Ash ibn al-Rabi' Meskipun demikian, ada sebagian kecil umat muslim yang mempunyai pandangan lain tentang pernikahan muslimah dengan non-muslim. Berdasarkan pemahaman Qs.al-Ma'idah ayat 5 yang secara tekstual membolehkan pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab, maka berlaku pula untuk perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim yakni ahli kitab. Secara tegas mereka membolehkan pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim. (Mutakin 2021, 16-17). 3. Keputusan muktamar NU ke 28 tentang pernikahan beda agama Ulama NU mengeluarkan fatwa mengenai pernikahan beda agama sebanyak tiga kali. Adapun fatwa ulama NU yang ke tiga yakni keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabi'ul awal 1410H /25-28 November 1989 M. berdasarkan keputusan Muktamar NU ke-28 menyatakan bahwa tidak boleh/ haram serta tidak sah jika perempuan kafir yang bukan merupakan kafir kitabi yang murni keturunan asli (orang tuanya masuk agama tersebut) sebelum di nash (diubah) sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, seperti murtad, majusi, watsani, kafir kitabi, yang orang tuanya masuk agama itu sudah di masukh (ubah) seperti anak putri kita Indonesia. ini 31
Adapun landasan yang digunakan untuk menentukan hukum pernikahan beda agama ini yaitu kitab hasiyah al-syarqawi dan al- Muhadzab. Keputusan yang sudah disepakati menjelaskan bahwa hukum pernikahan antar dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Tidak diperbolehkan pernikahan antara dua orang yang berlainan agama kecuali dengan perempuan ahl-kitab (Yahudi dan Nasrani) yang masih murni. Namun jika perempuan tidak murni maka pernikahannya tidak sah. Dalam kitab al-Muhadzab menjelaskan bahwa agama Yahudi dan Nasrani setelah adanya perubahan menjadikan tidak halalnya wanita Yahudi dan Nasrani untuk dinikahi. Adapun Ahl kitab yang murni dijelaskan oleh Imam Syafi'I yakni ada dua kelompok, israiliyah dan ghayr israiliyah. Dengan begitu, penganut agama Yahudi dan Nasrani yang sekarang ada baik di Indonesia maupun di negara-negara lain bukan termasuk ahli kitab yang murni, sehingga pernikahan yang dilakukan hukumnya haram dan tidak sah, karena telah melakukan akad nikah yang batil (Mutakin 2021, 15-18). c. Fatwa Muhammadiyah Selain NU, Muhammadiyah dalam kasus pernikahan beda agama ini juga mengeluarkan fatwa mengenai larang pernikahan beda agama yang dikeluarkan Dewan Tarjih Muhammadiyah. Fatwa ini yang menjadi acuan oleh jamaah Muhammadiyah dalam menyikapi pernikahan beda agama. Pada keputusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur menjelaskan para ulama sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki muslim. Ulama juga sepakat mengenai laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah (seperti Budha, Hindu, Konghuchu dan lainnya). Hal ini berdasarkan Qs.al-Baqarah :221. Sementara untuk laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahl kitab (yahudi dan Nasrani) ulama 32
mentarjihkan/ menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan alasan: 1. Ahlul kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahli kitab yang ada pada zaman Nabi SAW. Semua ahli kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan Uzair sebagai anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani) 2. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan 3. Insya allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum muslimah lebih banyak dibandingkan kaum laki-lakinya 4. Sebagai upaya syadz-adz-dzari'ah (mencegah kerusakan), untuk menjaga keimanan calon suami/istri dan anak-anak yang akan dilahirkan(Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 2011). B. Profil Organisasi dan Tokoh NU, Muhammadiyah di Desa Kedungreja 1. Profil Organisasi dan Tokoh NU di Desa Kedungreja Organisasi Nahdlatul Ulama atau NU masuk ke Desa Kedungreja sekitar tahun 1970, dimana mayoritas warga Desa Kedungreja saat itu sudah ber-amaliyah ala NU meskipun belum disebut sebagai NU. Keberadaan NU di Desa Kedungreja tidak terlepas dari Alim Ulama di desa tersebut, diantaranya ada KH. Kosasi, KH. Abu Hurairoh, Kiai Sumardi serta KH. Aminudin. Ketiganya merupakan pelopor sekaligus peletak dasar kepengurusan NU Desa Kedungreja hingga perkembangannya di kemudian hari(Mubarok 2022). Bapak Kosasi menceritakan pada saat itu belum memiliki kantor kesekretariatan seperti sekarang, sehingga proses pembentukan kepengurusan pada saat itu hanya dilakukan di masjid setempat. Beliau mengatakan lebih lanjut bahwa: 33
"Dulu belum seperti sekarang, tidak mempunyai kantor kesekretariatan, jadi ya untuk musyawarah ya dilakukan di tempat yang luas seperti di masjid"(Kosasi, 20 Juli 2022) Lebih lanjut Bapak Kosasi menjelaskan bahwa pada pemilihan ketua ranting NU di Desa Kedungreja pada mulanya dilakukan secara sistem tunjuk karena pada saat itu mengalami keterbatasan warga Nahdliyin. Pada waktu itu saja hanya dihadiri oleh 15 orang saja. Pemilihan sendiri dilakukan pada hari minggu pagi sampai siang hari di Masjid Darul Iqomah Tambakreja dan digabung dengan dua kecamatan: "Pemilihan ketua ranting NU Kedungreja pada pas awal dilakukan secara sistem tunjuk karena keterbatasan warga Nahdliyin pada saat itu. Pada saat rapat pemilihan ketua ranting hanya dihadiri oleh kurang lebih 15 orang. Kalau ga salah pemilihan dimulai pada hari Ahad pagi sampai siang hari di Masjid Darul Iqomah Tambakreja. Jadi kita awal-awal pembentukan gabung dengan dua kecamatan"(Kosasih, 20 Juli 2022) Dari hasil pemilihan tersebut disepakati bahwa KH. Kosasi yang menjadi ketua pertama. Seiring berjalannya waktu, organisasi NU di Desa Kedungreja mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mengalami pergantian struktur organisasi. Dari yang awal mulanya hanya 15 orang kemudian sekarang sudah menjadi ratusan. Selain itu, untuk ranting kedungreja sendiri sudah tidak bergabung di dua kecamatan lagi, melainkan sudah mengalami pemisahan agar lebih efektif. Adapun untuk struktur kepengurusan NU Desa Kedungreja dengan masa Khidmat 2018- 2023 yaitu: Ketua : Kiai Martam Dimyati Wakil Ketua : Ruslan Sekretaris : Kiai Khabib Ma'sum Wakil Sekretaris : Muhirin Bendahara : Nur Kholis 34
Adapun untuk ranting Kedungreja membawahi badan otonom (Banom) tingkat kedungreja yang terdiri dari: 1. Muslimat Nu Ranting Kedungreja 2. Fatayat NU Ranting Kedungreja 3. Gerakan Pemuda (GP) Ansor NU ranting Kedungreja 4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ranting Kedungreja Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Ranting Kedungreja Terdapat satu tokoh NU yang cukup disegani atau dituakan di Desa Kedungreja yakni Bapak Abdullah Kosasi. Beliau lahir di Cilacap tanggal 19 September 1948. Bapak Kosasi merupakan salah satu pendiri NU di Desa Kedungreja. Beliau menjabat ketua pertama NU di Desa Kedungreja. Beliau pernah mengenyam pendidikan Sekolah Rakyat (SR) sekitar tahun 1957 kemudian melanjutkan pendidikan di pesantren Al Ihya Ulumuddin sampai tahun 1980an. Semasa di pesantren, beliau memiliki guru panutan yakni K.H. Ahmad Mustolih Badawi (Almarhum) yang hingga kini ajarannya selalu beliau amalkan. 2. Profil Organisasi dan Tokoh Muhammadiyah di Desa Kedungreja Organisasi Muhammadiyah masuk ke Desa Kedungreja sekitar tahun 1984 dengan pendirinya Bapak Imam mutawali. Pada tahun 1984 diyakini bahwa belum ada organisasi Muhammadiyah di Desa Kedungreja. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan di desa Kedungreja dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam dengan menjunjung tinggi agama Islam sehingga agama Islam menjadi agama yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dalam hal ini pak Daiman selaku mantan sekretaris Muhammadiyah pada masanya menjelaskan: "Di Desa kedungreja itu Islam belum tegak makanya diperlukan pendirian muhammadiyah. kalau tahun berdirinya sekitar tahun 1984 untuk di Kedungreja khususnya. sedangkan pendirinya Imam mutawali. karena disini belum ada muhammadiyah ya maka didirikanlah muhammadiyah ini, dengan tujuan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga agama Islam menjadi 35
agama sebenar-benarnya. pendirinya Pak mutawali dan sekretarisnya saya sendiri Muhamad Daimun. jadi saya mengetahui perkembangan organisasi ini di sini, dari yang awalnya hanya belasan orang sampai saat ini sudah sekitar 200 an orang. tapi masih termasuk minoritas"(Daimun, 21 Juli 2022) yg sebaik-baiknya dan Sesuai dengan penjelasan Pak Daimun bahwa pada awal perkembangannya yang mengikuti organisasi Muhammadiyah hanya belasan orang hingga sekarang sudah sekitar 200 anggota. Lebih lanjut Pak Daimun mengatakan untuk saat ini di Kedungreja sendiri sudah ada dua ranting, yaitu Kaliwungu dan Mangunreja. Kedua ranting tersebut mengalami perkembangan yang pesat dan cukup maju. Disebutkan pada ranting Mangunreja sudah memiliki masjid dan pondok, sedangkan di Ranting Kaliwungu sudah memiliki masjid, TK, SD bahkan sampai sekarang sudah terhitung memiliki PAUD, SMP, SMA, serta tiga masjid yang awalnya hanya memiliki satu saja. Secara langsung beliau menjabarkan: "Ranting yg hidup dua, kaliwungu dan mangunreja. di mangunreja sudah punya masjid dan pondok, sementara di kaliwungu sudah punya masjid, TK, SD. sampai sekarang sudah ada PAUD, SMP, SMA, masjid juga yg tadinya hanya punya satu sekarang ada 3"(Daimun,21 Juli 2022) Adapun untuk struktur kepengurusan Muhammadiyah di kedungreja pada saat ini yaitu: Ketua : Mustolih Wakil Ketua : Suberi Sekretaris : Suheim Wakil Sekretaris : Casiman Bendahara : Sudiono Dalam Organisasi Muhammadiyah juga terdapat organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan organisasi-organisasi di bawah Muhammadiyah yang mempunyai hak dan kewenangan sendiri dalam 36
mengatur rumah tangganya yang biasa disingkat dengan sebutan ortom yaitu: 1. Aisyiyah (Untuk wanita) 2. Hizbul Wathan (HW) (untuk kepanduan) 3. Tapak Suci (TS) (untuk beladiri pencak silat) 4. Pemuda Muhammadiyah (PM) (Untuk kalangan pemuda) 5. Nasyiyatul Aisyiyah (NA) (untuk kalangan pemudi) 6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) (untuk kalangan mahasiswa) 7. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) (Untuk kalangan pelajar) Salah satu tokoh dari Muhammadiyah yang cukup disegani atau dituakan di kalangan jemaah Muhammadiyah yakni Bapak Daimun S.Pdi. Beliau merupakan salah satu pendiri Muhammadiyah di Desa Kedungreja dan menjadi ketua periode pertama. Beliau lahir di Cilacap tanggal 10 Maret 1949. Riwayat pendidikan beliau bermula di SD Ciklapa pada tahun 1957 sampai 1963, kemudian melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) Muhammadiyah pada tahun 1963-1967, lalu melanjutkan lagi ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Atas (SPGAA) pada tahun 1967- 1968. Beliau melanjutkan kuliah keguruan di Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) pada tahun 1968-1972. C. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Kedungreja Tentang Pernikahan Beda Agama a. Pandangan Tokoh NU di Desa Kedungreja Terhadap Pernikahan Beda Agama Menurut Bapak Kosasi selaku tokoh NU di Desa Kedungreja yang cukup dihormati, beliau mengatakan mengenai kasus pernikahan beda agama ini bahwa jika melihat konteks Islam kasus pernikahan beda agama ini tidak boleh dilakukan, dan lebih baik jika masuk Islam terlebih dahulu. Namun menurut Pak Kosasi, kita juga harus melihat situasinya bagaimana dan menghargai keputusan mempelai. Kedua belah pihak juga harus 37
mengetahui terlebih dahulu mengenai konsekuensi yang akan didapat jika pernikahan tetap dilakukan. Dalam hal ini lebih lanjut Pak Kosasi mengatakan: "Kalau menurut Islam ya yang namanya berbeda agama ya harusnya ga boleh. tapi kita juga harus lihat lagi kalau misal keduanya saling suka saling mau, ya berarti mereka memang sudah tau konsekuensinya, nah kalau sudah seperti itu ya sudah, kita harus menghargainya juga. Tapi ya Islam dulu kalau memungkinkan., dan kalau mau, itu pandangan saya" (Kosasih, 20 Juli 2022) tetap lebih baik masuk Lebih lanjut Bapak Kosasi menjelaskan bahwa yang membolehkan biasanya terjadi karena perbedaan penafsiran di surah Al-Baqarah ayat 221 mengenai penyebutan kata musyrik itu ditujukan kepada siapa. Pada ayat Al-Baqarah memiliki perbedaan penafsiran mengenai penyebutan orang musyrik sehingga dalam hal ini terjadilah perbedaan pandangan antara diperbolehkannya atau diharamkannya pernikahan beda agama ini. Lebih lanjut beliau mengungkapkan: "Ketika ada yang membolehkan itu biasanya ada perbedaan penafsiran di surah Al-baqarah ayat 221 misalnya disitu disebutkan jika laki-laki muslim ga boleh menikah sama perempuan musyrik ataupun sebaliknya. Cuma pertanyaanya yang dimaksud dengan orang musyrik itu siapa? Nah dari situ kemudian terjadinya perbedaan pandangan" (Kosasi, 20 Juli 2022) Lebih lanjut, Pak Kosasi menerangkan bahwa di dalam ayat lain juga ada yang menyebutkan bahwa salah satu alasan diperbolehkan yaitu asal pihak laki-laki yang muslim sedangkan yang dinikahi adalah perempuan ahli kitab. Beliau menjelaskan: "Apakah orang-orang muslim itu bisa disebut dengan orang musyrik atau tidak? Kemudian di ayat lain juga ada yang menyebutkan bahwa salah satu alasan diperbolehkan yaitu asal pihak laki-laki yang muslim, sedangkan yang 38
dinikahi adalah perempuan ahli kitab"(Kosasi, 20 Juli 2022) Dalam hal ini Bapak Kosasi menganjurkan untuk pasangan beda agama sebaiknya terlebih dahulu masuk Islam, barulah kemudian melangsungkan pernikahan. Di Desa Kedungreja sendiri khususnya di lingkungan NU terdapat kasus pernikahan beda agama yang hingga sekarang pasangan tersebut masih langgeng. Pak Kosasi menjelaskan bahwa pasangan tersebut berasal dari pihak laki-laki beragama Islam dan Kristen untuk pihak perempuan. "wong sing lanang kue Islam, sing wadon Kristen" ucapnya (Kosasi, 20 Juli 2022) Pada realitanya organisasi Nu memiliki fatwa NU yang menjadi dasar dalam menyikapi pernikahan beda agama. Namun pada praktiknya di dalam NU di Desa Kedungreja tidak terlalu terpaku pada fatwa tersebut. Dalam hal ini Bapak Kosasi mengatakan bahwa dalam Islam memang terdapat larangan dalam melakukan pernikahan beda agama. Namun lebih lanjut Bapak Kosasi menyatakan bahwa hal ini juga dilihat lagi kondisi kasusnya seperti apa. Jadi menurut Pak Kosasi ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Diantaranya mengenai kesiapan dari kedua belah pihak, dimana dari pihak Islam dan pihak dari agama lainnya, kemudian perlu ditanyakan juga mengenai kesiapan pihak non muslim apakah siap untuk mengucapkan syahadat atau tidak, dan yang terakhir perlu ditanyakan mengenai kesiapan kedua mempelai dalam menjalani pernikahan beda agama ini. Jika mengacu pada Agama Islam sudah tentu tidak diperbolehkan pernikahan beda agama, namun menurut Pak Kosasi hal-hal diluar itu juga harus menjadi pertimbangan tersendiri. Dalam wawancaranya Pak Kosasi mengatakan: "Kalau menurut saya soal nikah beda agama tergantung pasangannya, siap apa engga menjalaninya. Satu siap apa engga buat syahadat, yang satu siap atau engga dengan pasturnya. Kalau menurut Islam ya yang namanya berbeda agama ya harusnya ga boleh. Tapi kita juga 39
harus lihat lagi kalau misalnya keduanya saling mau dan saling suka ya berarti mereka sudah tau konsekuensinya" (Kosasi , 20 Juli 2022) Melanjutkan penjelasan di atas, Bapak Kosasi mengatakan bahwa pendapat yang banyak diikuti oleh ulama Indonesia yakni pendapat mengenai tidak diperbolehkannya laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non-muslim ataupun sebaliknya. Namun beliau menambahkan bahwa ada sebagian kecil ulama juga yang membolehkan adanya pernikahan beda agama dengan alasan bahwa tidak semua non muslim merupakan musyrik serta ahli kitab tidak hanya sebatas yang ada di zaman nabi saja orang-orang Nasrani, Yahudi pada zaman sekarang masih disebut sebagai ahli kitab oleh sebagian ulama. Lebih jelasnya beliau mengatakan: "Meskipun pendapat yang paling familiar yang diikuti oleh ulama Indonesia itu sepakat bahwa laki-laki muslim atau perempuan muslim itu ga diperbolehkan nikah beda agama dengan berbagai argumentasinya. Dan ada sebagian kecil ulama yang memperbolehkan pernikahan beda agama karena berpendapat bahwa tidak semua non muslim itu dikategorikan sebagai musyrik dan juga ahli kitab itu tidak hanya sebatas yang ada di jaman nabi, orang-orang Nasrani, Yahudi, oleh sebagian ulama masih dikatakan sebagai ahli kitab"(Kosasih, 20 Juli 2022) Lebih lanjut Pak Kosasi mengungkapkan bahwa dirinya berpandangan seperti itu sesuai dengan Qs. Al-Maidah ayat 5 yang menafsirkan bahwa boleh dilakukannya pernikahan beda agama meskipun hanya diikuti oleh sebagian kecil ulama saja. Lebih jelasnya beliau mengungkapkan: "Kalau saya memegang dasar pada Qs. Al-Maidah ayat 5 yang menyataken dihalalkannya laki-laki Islam menikahi perempuan non muslim. Meskipun ini hanya di ikuti oleh sebagian kecil ulama" Lebih lanjut Bapak Kosasi mengungkapkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai pernikahan beda agama ini memiliki dasar yang sama hanya saja dalam hal penafsirannya mengalami perbedaan sehingga hal ini 40
menimbulkan perbedaan pandangan juga di sebagian ulama. Pak Kosasi mengatakan: "Pada intinya itu memiliki dasar yang sama namun memiliki penafsiran yang berbeda"(Kosasih. 20 Juli 2022) Di Desa Kedungreja khususnya di kalangan jamaah NU sendiri terdapat kasus pernikahan beda agama yang pernah terjadi dan Bapak Kosasi sendiri yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Kasus ini sudah lama terjadi di Desa Kedungreja. Menurut Bapak Kosasi pada saat itu pihak dari keduanya mengizinkan baik dari tokoh agama Islam dan pastur dari Agama Kristen. Kedua mempelai sudah mengerti dan paham atas konsekuensi yang akan terjadi sehingga prosesi pernikahan beda agama dapat dilaksanakan pada saat itu. Lebih lanjut bapak Kosasi mengungkapkan: "Di kalangan NU pernah terjadi kasus pernikahan beda agama, waktu itu saya yang menjadi saksi pernikahannya. Nah kebetulan kasus yang itu membolehkan, jadi pastur dari Kristen mengizinkan, KUA juga mengizinkan atau menerima"(Kosasih, 20 Juli 2022) terjadi di sini waktu Lebih jauh Pak Kosasi menerangkan prosesi pernikahan beda agama yang pernah beliau ikuti yakni dilakukan di kedua tempat di mana untuk pelaksanaan sesuai Islam dilakukan di KUA, dan setelah itu dilanjutkan prosesi pernikahan secara Kristen yakni di Gereja dengan seorang Pastur. Pak Kosasi menjelaskan: "Jadi di KUA ya nikah secara Islam, saya juga ikut menyaksikan pernikahan untuk perwakilan agama Islam. Terus di agama Kristennya juga menikah secara agama Kristen dihadapan Pastur gitu" (Kosasi, 20 Juli 2022) Lebih jauh Pak Kosasi mengungkapkan bahwa pasangan beda agama yang pernah beliau nikahkan memiliki tabiat atau sifat yang baik terhadap saudara, tetangga bahkan lingkungan sekitar. Bahkan beliau mengatakan 41
bahwa pada saat lebaranpun mereka ikut bersilaturahmi ke sanak saudara, hal itu menandakan bahwa mereka memiliki sikap toleransi yang cukup bagus sehingga layak untuk dipertimbangkan. Menurut beliau membuktikkan bahwa sikap toleransi yang mereka miliki bagus. Lebih lanjut Pak Kosasi menyatakan: "Dia sama tetangga saudara ya akur, di lingkungan bagus, baik ke tetangga, brayan ketone maen. Bahkan saat lebaran pun ikut silaturahmi, itu menandakan mereka memiliki sikap toleransi yang bagus"(Kosasi, 20 Juli 2022). Dalam kasus pernikahan beda agama di Desa Kedungreja ini tokoh baik dari NU melakukan sosialisasi atas ketetapan mengenai hukum pernikahan beda agama ini. Pak Kosasi mengatakan bahwa dirinya memberitahukan kepada masyarakat mengenai pernikahan beda agama ini. Bahkan beliau juga memberikan pengetahuan bagaimana harusnya masyarakat dalam menerima pasangan beda agama ini. Hal dilakukannya karena di lingkungan NU terdapat kasus pernikahan beda agama. Beliau memerintahkan masyarakat setempat untuk mengucilkan, karena bagaimanapun kedua pasangan beda agama ini memiliki tingkah laku yang bagus baik ke tetangga maupun ke sanak saudara. "Kalau ada kesempatan terkadang saya memberi tahu soal ini. Saya juga memberi tahu ke masyarakat untuk tidak mengucilkan mereka, karena bagaimanapun juga mereka di lingkungan bagus, baik ke ikut merayakan dan ikut silaturahmi"(Kosasi, 20 Juli 2022) tetangga, bahkan saat lebaran pun mereka Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya kita tidak mempunyai alasan untuk mencela atau mencaci pasangan beda agama, sebab pernikahan beda agama itu sudah kesepakatan mereka dan mereka sudah tau konsekuensinya. Pak Kosasi mengatakan: ini ini tidak 42
"Kita ga punya alasan untuk mencaci mereka, toh itu sudah menjadi keyakinan antara laki-laki dan perempuannya ya sudah terserah mereka"(Kosasi, 20 Juli 2022) Pada praktiknya di NU Desa Kedungreja tetap dibolehkan menikah beda agama dengan mempertimbangan beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. b. Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Desa Kedungreja Terhadap Pernikahan Beda Agama Berbeda dengan yang terjadi di lingkungan NU, pernikahan beda agama di Desa Kedungreja khususnya di lingkungan Muhammadiyah belum pernah terjadi. Pak Daimun selaku pendiri sekaligus orang yang dituakan dan dihormati di lingkungan Muhammadiyah di Desa Kedungreja mengatakan: "Kalau di lingkungan Muhammadiyah di Desa Kedungreja sendiri sih belum pernah ada ya mba kasus pernikahan beda agama ini"(Daimun, 21 Juli 2022) Lebih lanjut Pak Daimun menjelaskan bahwa belum pernah terjadi kasus pernikahan beda agama di lingkungan Muhammadiyah yang masing- masing pasangan saling memegang teguh kepercayaannya masing-masing. Kasus yang pernah terjadi justru pernikahan beda agama, namun sebelum menikah mempelai dari non-Islam terlebih dahulu masuk Islam. Sehingga yang terjadi yakni pernikahan terjadi setelah keduanya sama-sama beragama Islam. "Kasus pernikahan beda agama belum ada, yang pernah terjadi itu ada laki-laki Islam yang menikahi perempuan non-Islam, tapi perempuannya masuk Islam dulu begitu. Kalau yang masing-masing tetap berpegang teguh pada agama masing-masing itu belum ada"(Daimun, 21 Juli 2022) Lebih lanjut Pak Daimun mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan fatwa tarjih Muhammadiyah yang melarang adanya pernikahan beda agama ini. Menurutnya hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran 43
mengenai akidah calon pengantinnya. Sehingga menurut Pak Daimun jika memang ada pasangan beda agama yang salah satunya beraga Islam maka yang bukan dari agama Islam harus mengucapkan syahadat terlebih dahulu atau masuk Islam secara sah terlebih dahulu baru kemudian menikah. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa: "Ya. Di Muhammadiyah ga boleh, dasarnya ya karena beda akidah yang bisa menjadikan kekhawatiran tersendiri di kalangan Muhammadiyah. Kalau menurut saya jika ada yang mau menikah beda agama, dan salah satunya beragama Islam ya harus syahadat dulu biar jadi satu aqidah"(Daimun, 21 Juli 2022) Lebih lanjut Pak Daimun mengatakan bahwa selain persoalan akidah, beliau juga berpegang teguh terhadap ayat Al-Qur'an yakni surat Al- Baqarah ayat 221 serta keputusan muktamar Muhammadiyah yang melarang adanya pernikahan beda agama. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan baru boleh dilaksanakan jika kedua mempelai sama-sama beragama Islam terlebih dahulu. Lebih lanjut beliau menerangkan: "Selain atas dasar aqidah, saya juga melihat dalam Qs.Al- Baqarah ayat 221 dan muktamar Muhammadiyah yang melarang pernikahan beda agama ini. Pernikahan ini boleh kalau beragama kedua mempelai Islam"(Daimun, 21 Juli 2022) sama-sama Dalam pandangannya, istri Pak Daimun juga sepakat dengan pandangan Pak Daimun mengenai pernikahan beda agama ini. Dalam percakapannya beliau mengungkapkan pernikahan beda agama tidak boleh atau haram dilangsungkan atas dasar Qs. Al-Baqarah ayat 221. Pernikahan boleh dilakukan jika pasangan dari keluarga non-Islam terlebih dahulu masuk Islam. Menurutnya bahwa orang Islam menikahi orang kafir hukumnya Haram dan hal itu tidak diperbolehkan serta tidak sah. Jadi sepanjang masih beda agama maka tidak boleh dilaksanakan pernikahan tersebut. Lebih lanjut beliau mengatakan: 44
. "Saya setuju dan sepakat dengan Bapak, kalau pernikahan beda agama ya tidak boleh, Haram. Kalau Islam menikahi orang kafir itu haram hukumnya. Tidak boleh, dan tidak sah. Jadi itu surat al-Baqarah ayat 221 itukan melarang. Kecuali yang beragama Kristen misalnya masuk Islam dulu. sepanjang masih beda agama ya tidak boleh".(Istri Bapak Daimun, 21 Juli 2022). Muhammadiyah sangat memegang teguh mengenai fatwa tarjih Muhammadiyah. Di sini Pak Daimun berpandangan mengenai kasus pernikahan beda agama. Pak Daimun bersama dengan istrinya menerangkan bahwa di lingkungan Muhammadiyah sendiri belum pernah terjadi adanya pernikahan beda agama tersebut kecuali masuk Islam terlebih dahulu. Beliau menerangkan bahwa pada saat itu memang ada pasangan yang berbeda agama dan ingin melangsungkan pernikahan namun kemudian dari pihak perempuannya terlebih dahulu masuk Islam. Sehingga yang terjadi ialah pernikahan antar sesama muslim yang sudah sama-sama seiman. Sedangkan untuk kasus pernikahan beda agama yang kedua belah pihak memegang teguh agamanya masing-masing belum pernah terjadi. Pak Daimun mengatakan bahwa sebenarnya dalam pemerintah tetap boleh melangsungkan pernikahan beda agama ini hanya saja tidak dilangsungkan di KUA melainkan di catatan sipil. Lebih lanjut beliau menjelaskan: "Kasus pernikahan beda agama belum pernah terjadi, yang pernah terjadi itu laki-laki Islam yang menikahi perempuan non Islam, tapi perempuannya masuk Islam dulu begitu. Kalau masing-masing tetap berpegang teguh pada agama masing- masing itu belum ada. Pemerintah tetap boleh menikahkan pasangan beda agama, hanya saja pernikahan tidak dilakukan di KUA melainkan di catatan sipil"(Daimun, 21 Juli 2022). Lebih lanjut Pak Daimun menjelaskan bahwa sebenarnya baik Muhammadiyah maupun NU sudah sepakat untuk melarang adanya pernikahan beda agama ini kecuali salah satu dari pasangan yang non- Islam bersedia masuk Islam terlebih dahulu. Lebih lanjut beliau mengatakan: 45
"Jadi menurut saya baik Muhammadiyah maupun NU sepakat mengenai pernikahan beda agama ini, yakni sama-sama melarang gitu. Kecuali salah satunya masuk Islam dulu gitu"(Daimun, 21 Juli 2022) Tokoh Muhammadiyah di Desa Kedungreja yakni Pak Daimun di sini sangat setuju dan membenarkan adanya larangan mengenai pernikahan beda agama. Pak Daimun memberikan pandangan mengenai hal ini berdasarkan keputusan dewan tarjih Muhammadiyah serta dilandasi atas dasar Qs. al-Baqarah ayat 221. Menurutnya kedua sumber dasar tersebut sudah sangat jelas bahwa pernikahan beda agama sangat dilarang di agama Islam sehingga tidak perlu ditanyakan lagi. "Saya manut dengan ketetapan dewan tarjih Muhammadiyah yang memutuskan bahwa adanya larangan pernikahan beda agama ini, juga saya melihat dasarnya di Qs. Al-Baqarah ayat 221. Disitu sudah jelas dilarang dan tidak perlu dipertanyakan lagi."(Daimun, 21 Juli 2022) Proses sosialisasi oleh organisasi Muhammadiyah diungkapkan oleh Pak Daimun bahwa terdapat bidang tersendiri yang bertugas untuk mensosialisasikan hal-hal semacam ini. Proses sosialisai di lingkun Muhammadiyah ini dilakukan oleh bidang dakwah pada struktur Muhammadiyah. Biasanya proses sosialisasi ini terjadi pada saat pertemuan atau pada acara pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah. Hal ini diterangkan oleh Pak Daimun di dalam wawancara yakni: "Sosialisasi di Muhammadiyah tentu ada, tapi kalau di kita sosialisasinya menjadi tugas bidang dakwah. Jadi sosialisasi pernikahan beda agama ini biasanya di acara pertemuan atau pengajian gitu"(Daimun, 21 Juli 2022). Proses sosialisasi ini cukup berhasil hal ini dibuktikan dengan adanya pemahaman yang selaras dengan yang diungkapkan oleh tokoh Muhammadiyah. Seperti yang diungkapkan oleh Ida Setiawati salah satu jamaah Muhammadiyah mengungkapkan bahwa sebuah pernikahan beda 46
agama tidak boleh dilakukan apa lagi di negara kita ini. Menurutnya dalam undang-undang dijelaskan bahwa tidak diperbolehkannya pernikahan beda agama untuk dilakukan. Selain di dalam undang-undang, beliau juga menjelaskan jika di Qs. al-Baqarah ayat 221 menjelaskan diperbolehkannya pernikahan beda agama ini dilaksanakan. Lebih lanjut Ida menjelaskan: "Pernikahan beda agama ya tentu saja tidak diperbolehkan di hukum negara kita. Di Undang-Undang negara kita juga tidak diperbolehkan. Di Qs. al-Baqarah ayat 221 juga tidak diperbolehkan pernikahan beda agama"(Setiawati, 22 Juli 2022) Di sini, Muhammadiyah sendiri tetap memegang teguh keputusan dewan tarjih muhammadiyah yakni melarang adanya pernikahan beda agama untuk dilaksanakan atas dasar Qs.Al- Baqarah ayat 221 tidak 47
BAB III PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA KEDUNGREJA BERDASARKAN KONSTRUKSI SOSIAL A. Proses Eksternalisasi Proses eksternalisasi merupakan proses pencurahan manusia sebagai individu ke dalam lingkungan masyarakat. Proses eksternalisasi ialah proses individu melihat kenyataan sosial, realitas sosial, lalu memahami sesuai dengan subjektif dirinya. Pemahaman subjektif dipengaruhi oleh stock of knowledge atau cadangan pengetahuan yang ada pada kepala seseorang. Pemaknaan realitas sosial tersebut sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada suatu masyrakat, sehingga pada proses ini saranya yang digunakan yaitu bahasa serta tindakan. Penggunaan bahasa digunakan untuk melakukan adaptasi dengan sosio-kulturnya dan tindakan yang disesuaikan dengan sosio- kulturnya. Desa Kedungreja merupakan sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat Jawa yang mayoritasnya beragama Islam. Masyarakat Islam di Desa Kedungreja sendiri memiliki 2 organisasi keagamaan Islam yang dianut oleh masyarakat setempat yakni organisasi NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki pengaruh yang sama besarnya di lingkungan masyarakat sidareja. Organisasi Nahdlatul Ulama atau NU sendiri masuk ke Desa Kedungreja sekitar tahun 1970-an dengan pendirinya Bapak Kosasi, sementara organisasi Muhammadiyah masuk ke Desa Kedungreja sekitar tahun 1984 dengan pendirinya Bapak Imam mutawali dan Bapak Daimun. Pada kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Kedungreja hanya terjadi di tengah-tengah jamaah NU saja, sementara untuk Jamaah Muhammadiyah belum pernah terjadi. Mengenai hal ini tokoh NU di Desa Kedungreja sepakat dengan adanya fatwa NU, hanya saja dalam hal ini perlu ditinjau ulang mengenai keadaan atau situasinya. Menurut Bapak Kosasi selaku tokoh NU di Desa Kedungreja yang cukup dihormati, beliau 48
mengatakan mengenai kasus pernikahan beda agama ini bahwa jika melihat konteks Islam kasus pernikahan beda agama ini tidak boleh dilakukan, dan lebih baik jika masuk Islam terlebih dahulu. Namun menurut Pak Kosasi, kita juga harus melihat situasinya bagaimana dan menghargai keputusan mempelai. Menurut Pak Kosasi bahwa sebenarnya yang namanya pernikahan beda agama tentu saja di dalam Islam sendiri tidak boleh dan melarangnya dan dianjurkan untuk masuk Islam terlebih dahulu jika kedua pasangannya mau. Namun sebenarnya menurut beliau persoalan mengenai pernikahan beda agama ini harus ditinjau kembali mengenai bagaimana kasusnya kalau misal kedua mempelai sudah saling suka dan tidak bisa diberikan masukan lagi mau tidak mau dinikahkan dengan syarat keduanya sudah tahu mengenai konsekuensinya dari pernikahan beda agama ini. Beliau juga menjelaskan bahwa sebagai manusia hendaklah saling menghargai keputusan orang lain termasuk dengan keputusan kedua calon mempelai yang memutuskan untuk menikah. Pandangan beliau mengenai pernikahan beda agama ini mengacu pada Qs.Al-Maidah ayat 5 yang dengan tegas menghalalkan adanya pernikahan beda agama dari laki-laki beragama Islam menikahi perempuan ahli kitab yang menjaga kesucian dirinya. Dalam hal ini secara kontekstual sebagian mufasir dan fuqaha tetap mengharamkannya pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, namun sebaliknya secara tekstual ada pula fuqaha yang memperbolehkan perempuan muslim dinikahi atau dinikahkan dengan laki-laki ahli kitab. Menurut Pak Kosasi juga ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya pernikahan beda agama ini di luar dari konteks diharamkannya di dalam agama. Menurutnya juga bahwa terjadinya perbedaan pandangan merupakan karena adanya perbedaan dalam menafsirkan sebuah ayat. Selain itu, Bapak Kosasi juga mengungkapkan bahwa yang menjadikannya membolahkan atau tidak ialah penafsirannya saja. Di mana pada Qs.Al-baqarah ayat 221 disebutkan bahwa tidak diperbolehkannya laki- 49
laki muslim yang menikahi perempuan musyrik atau sebaliknya. Menurutnya penafsiran kata musyrik memiliki perbedaan oleh beberapa ulama. Selanjutnya beliau juga menerangkan bahwa ada ayat lain yang membolehkannya pernikahan beda agama dengan syarat laki-laki nya dari pihak muslim sedangkan yang perempuannya merupakan ahli kitab. Kasus yang terjadi di lingkungan NU mengenai pernikahan beda agama ialah kasus menikahnya seorang laki-laki beragama muslim dengan seorang perempuan beragama Kristen. Ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh Bapak Kosasi pada saat itu. Diantaranya beliau juga melihat bagaimana pasangan mempelai dalam bersikap terhadap lingkungan sekitar, dan tentunya sebelum melakukan menanyakan apakah kedua mempelai sudah mengerti konsekuensinya atau belum. Di Desa Kedungreja sendiri khususnya di lingkungan NU terdapat kasus pernikahan beda agama yang hingga sekarang pasangan tersebut masih langgeng. Pak Kosasi menjelaskan bahwa pasangan tersebut berasal dari pihak laki-laki beragama Islam dan Kristen untuk pihak perempuan. Selain Nu, Muhammadiyah dalam kasus pernikahan beda agama ini juga mengeluarkan fatwa mengenai larang pernikahan beda agama yang dikeluarkan Dewan Tarjih Muhammadiyah. Fatwa ini yang menjadi acuan oleh jamaah Muhammadiyah dalam menyikapi pernikahan beda agama. Pada keputusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur menjelaskan para ulama sepakat bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki muslim. Ulama juga sepakat mengenai laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah (seperti Budha, Hindu, Konghuchu dan lainnya). Hal ini berdasarkan Qs.al-Baqarah :221. Sementara untuk laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahl kitab (yahudi dan Nasrani) ulama mentarjihkan/ menguatkan pandangan yang mengatakan boleh(Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 2011). Dalam realitanya, pernikahan beda agama di Desa Kedungreja khususnya di lingkungan Muhammadiyah belum pernah terjadi. Pak Daimun mengatakan bahwa yang pernah terjadi ialah pernikahan beda agama, namun tidak 50
sebelum dilakukannya pernikahan, pasangan yang dari non-Islam terlebih dahulu masuk Islam. Mengenai pernikahan beda agama, Pak Daimun sangat setuju dengan fatwa tarjih Muhammadiyah yang melarang adanya pernikahan beda agama ini. Menurutnya hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai aqidah calon pengantinnya. Selain atas dasar aqidah, Pak Daimun juga menggunakan dasar fatwa Tarjih Muhammadiyah serta ayat al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai dasar atas pandangannya mengenai larangan pernikahan beda agama. Beliau mengatakan bahwa di Muhammadiyah tidak membolehkan adanya pernikahan beda agama ini apapun yang terjadi. Adanya pernikahan beda agama ini dikhawatirkan akan menggoyahkan aqidah dari mempelai yang beragama Islam. Jika memang memaksakan untuk tetap ingin menikah maka mempelai yang berasal dari agama non-Islam harus mau mengucapkan syahadat atau masuk Islam terlebih dahulu untuk menyamakan aqidahnya. Meninjau kasus pernikahan beda agama di Desa Kedungreja dalam proses eksternalisasi ini pada pandangan masing-masing tokoh NU dan Muhammadiyah memiliki dasar yang berbeda. Pada organisasi NU di Desa Kedungreja berpegang teguh pada fatwa NU yang berlandaskan kitab serta Qs. Al-maidah ayat 5 sehingga membolehkan adanya pernikahan beda agama di lingkungan mereka, dan pada organisasi Muhammadiyah berpegang pada tarjih Muhammadiyah yang berlandaskan Qs.al-Baqarah ayat 221 sebagai dasar adanya larangan mengenai pernikahan beda agama pada lingkungan mereka. B. Proses Objektivasi Objektivasi merupakan sebuah kenyataan di luar realita individu namun juga berasal dari pemaknaan individu tersebut, lalu melalui proses individu ini juga akan memproduksi serta mempengaruhi dari individu tersebut. Objektivasi sebagai proses dimana pengetahuan itu dianggap benar dan tidak bisa ditolak(syam 2005, 253). Dalam proses objektivasi realitas sosial seakan- akan berada di luar diri manusia dan menjadi realitas objektif. Realitas 51
objektif merupakan kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan realitas subjektif merupakan kenyataan yang berada di dalam diri manusia. Setelah mengalami proses eksternalisasi, proses selanjutnya yakni proses objektivasi. Pada realitanya organisasi Nu memiliki fatwa NU yang menjadi dasar dalam menyikapi pernikahan beda agama. Namun pada praktiknya di dalam organisasi NU di Desa Kedungreja tidak terlalu terpaku pada fatwa tersebut. Dalam hal ini Bapak Kosasi mengatakan bahwa dalam Islam memang terdapat larangan dalam melakukan pernikahan beda agama. Namun lebih lanjut Bapak Kosasi menyatakan bahwa hal ini juga dilihat lagi kondisi kasusnya seperti apa. Jadi menurut Pak Kosasi ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Yang pertama dari segi kesiapan kedua mempelai dalam menjalani pernikahan nantinya, yang kedua mengenai kesiapan kedua mempelai dengan masing-masing pemuka agamanya, dan yang ketiga mereka harus siap menerima apapun konsekuensinya yang akan terjadi nantinya. Menurut Bapak Kosasi ketiga hal itulah yang menjadi pertimbangan untuk dilanjutkan atau tidak pernikahan beda agama ini. Menurut Bapak Kosasi bahwa pernikahan beda agama kalau dalam Islam tidak diperbolehkan. Namun jika keduanya sudah mengerti konsekuensinya dari pernikahan ini maka boleh untuk dilaksanakan. Meskipun pandangan yang paling familiar yang diikuti oleh ulama Indonesia ialah sepakat bahwa laki-laki muslim ataupun perempuan muslim itu tidak diperbolehkan dengan berbagai macam argumentasi, namun menurut Pak Kosasi bahwa ada sebagian kecil ulama yang memperbolehkan pernikahan beda agama karena berpandangan bahwa tidak semua non muslim dikategorikan sebagai musyrik dan juga ahli kitab tidak hanya sebatas yang ada di jaman Nabi. Menurut Pak Kosasi juga bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi juga oleh sebagian ulama masih dikatakan sebagai ahli kitab. Adapun ulama yang membolehkan ada Quraish Shihab, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Ali Jum'ah. Di Desa Kedungreja khususnya di kalangan jamaah NU sendiri terdapat kasus pernikahan beda agama yang pernah terjadi dan Bapak Kosasi 52
sendiri yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Menurut Bapak Kosasi pada saat itu pihak dari keduanya mengizinkan dan kedua mempelai sudah mengerti dan paham atas konsekuensi yang akan terjadi sehingga prosesi pernikahan beda agama dapat dilaksanakan. Dalam memutuskan ini, Pak Kosasi juga mempertimbangkan dari beberapa segi aspek selain dari dasar yang sudah disebutkan sebelumya, yakni seperti kesediaan mempelai dalam menerima konsekuensi yang akan terjadi jika pernikahan beda agama ini akan dilanjutkan. Selain itu, Pak Kosasi juga melihat dari keseharian mereka. Menurutnya pasangan ini memiliki tingkah laku yang bagus dan baik kepada masyarakat sekeliling, sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan. Lain halnya dengan NU, Organisasi Muhammadiyah memberikan larangan yang tegas untuk kasus pernikahan beda agama ini. Muhammadiyah sangat memegang teguh mengenai fatwa tarjih Muhammadiyah. Di sini Pak Daimun berpandangan mengenai kasus pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan dilarang dalam agama Islam tanpa ada kelonggaran sedikitpun kecuali jika keduanya sama-sama sudah masuk Islam. Pak Daimun bersama dengan istrinya menerangkan bahwa di lingkungan Muhammadiyah sendiri belum pernah terjadi adanya pernikahan beda agama tersebut kecuali masuk Islam terlebih dahulu. Tokoh Muhammadiyah di Desa Kedungreja yakni Pak Daimun di sini sangat setuju dan membenarkan adanya larangan mengenai pernikahan beda agama. Pak Daimun memberikan pandangan mengenai hal ini berdasarkan keputusan dewan tarjih Muhammadiyah serta dilandasi atas dasar Qs. al- Baqarah ayat 221. Menurutnya, ketetapan Dewan Tarjih Muhammadiyah pada kasus pernikahan beda agama ini sudah tidak perlu diragukan, didebatkan, dan dipertanyakan lagi karena memang sudah jelas atas dasar-dasar larangannya. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa tugas kita sebagai jamaah Muhammadiyah ialah harus mengikuti dan mematuhi atas keputusan Dewan Tarjih Muhammadiyah tersebut. 53
C. Proses Internalisasi Internalisasi merupakan proses individu dalam melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturnya. Proses internalisasi didapatkan melalui sosialisasi. Internalisasi menjadi proses individu dalam mengalami sosialisasi atau transmisi pemberian pengetahuan dari individu yang lain (syam 2005, 255). Proses internalisasi terjadi melalui tahapan sosialisasi. Dalam kasus pernikahan beda agama di Desa Kedungreja ini beberapa tokoh baik dari NU dan Muhammadiyah melakukan sosialisasi atas ketetapan mengenai hukum pernikahan beda agama ini. Di organisasi NU desa Kedungreja Pak Kosasi mengatakan bahwa dirinya memberitahukan kepada masyarakat mengenai pernikahan beda agama ini melalui beberapa kesempatan seperti saat beliau diundang sebagai penceramah di pengajian masjid. Bahkan beliau juga memberikan pengetahuan bagaimana harusnya masyarakat dalam menerima pasangan beda agama ini. Hal ini dilakukannya karena di lingkungan NU terdapat kasus pernikahan beda agama. Pak Kosasi selalu memberikan nasihat kepada masyarakat kalau sebaiknya pihak masyarakat tidak mengucilkan pasangan tersebut, karena bagaimanapun juga mereka di lingkungan NU merupakan pribadi yang baik dan bagus dalam bersosialisasi. Bahkan saat lebaran pun mereka ikut merayakannya dan ikut bersilaturahmi meskipun ada yang beda agama. Beliau juga memberitahukan masyarakat bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk mencela ataupun mencaci pasangan yang menikah beda agama, sebab pernikahan beda agama merupakan sudah menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak mempelai dan mereka sudah mengetahui konsekuensinya. Dalam proses sosialisasi oleh tokoh NU ini mendapat respon oleh jamaah NU sendiri. Dimana Jamaah NU menyepakati apa yang diungkapkan oleh Pak Kosasi sebagai orang yang dituakan di NU. Menurut salah satu jamaah NU mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan Pak Kosasi bahwa dalam agama Islam memang tidak dibolehkan, namun menurutnya kalau sudah berbicara agama maka sudah menjadi urusan pribadi masing-masing. Menurutnya juga, menikah beda agama merupakan suatu hal yang cukup berat 54
karena memiliki perbedaan di dalamnya. Namun Anjar juga menekankan lagi bahwa kalau sudah menyangkut agama maka kembali lagi pada masing- masing pemeluknya. Dalam kasus pernikahan beda agama yang terjadi di lingkungan NU, Jamaah NU sendiri tidak terlalu mempermasalahkan sampai memusuhi atau bahkan mengucilkan meskipun awalnya tidak menyetujuinya. Hal lain juga dikarenakan perilaku mereka sangat baik dan ramah terhadap lingkungan sekitar. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Kosasi terhadap Jamaah NU mengenai kasus pernikahan beda agama ini menurut saya cukup berhasil. Hal ini dibuktikan dengan pandangan warga sekitar yang sepakat dengan pandangan Pak Kosasi itu sendiri serta benar-benar melakukan nasihat dari pak Kosasi yakni tidak mencela mereka. Sementara untuk proses sosialisasi oleh organisasi Muhammadiyah diungkapkan oleh Pak Daimun bahwa terdapat bidangnya tersendiri yang bertugas untuk mensosialisasikan hal-hal semacam ini. Di dalam struktur Muhammadiyah terdapat struktur bidang dakwah yang bertugas mensosialisasikan mengenai peraturan dan keputusan Dewan Tarjih Muhammadiyah kepada jamaah Muhammadiyah seperti pada kasus pernikahan beda agama ini. Sosialisasi biasanya akan dilakukan oleh bidang dakwah pada acara pertemuan atau pengajian Muhammadiyah. Proses sosialisasi ini cukup berhasil, hal ini dibuktikan dengan adanya pemahaman yang selaras yang diungkapkan oleh tokoh Muhammadiyah itu sendiri. Salah satu jemaah Muhammadiyah Ida Setiawati mengungkapkan bahwa beliau sepakat dengan apa yang sudah Pak Daimun jelaskan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan sesuai dengan Qs. Al-Baqarah ayat 221. Pandangan dari salah satu jamaah Muhammadiyah membuktikkan bahwa sosialisasi yang dilakukan cukup berhasil dan diterima. Hal ini dibuktikan adanya keselarasan pemahaman dan pandangan dari atas hingga ke bawah. ini 55
BAB IV PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Kedungreja mengenai pernikahan beda agama di Desa Kedungreja meliputi tiga aspek yakni: 1. Eksternalisasi Pada proses eksternalisasi kedua tokoh NU dan Muhammadiyah yang cukup berpengaruh memiliki pandangan serta dasar yang berbeda mengenai pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Kedungreja. Salah satu tokoh NU di Desa Kedungreja berpandangan bahwa pernikahan beda agama secara Islam memang tidak boleh, namun dalam praktiknya harus dilihat dari beberapa aspek seperti kesiapan serta konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan mempelainya. Kalau aspek tersebut sudah dipahami oleh kedua mempelai maka pernikahan boleh dilakukan. Dalam hal ini tokoh NU memegang dasar fatwa NU serta Qs. Al-Maidah ayat 5. Di lain sisi, salah satu tokoh Muhammadiyah yang berpengaruh di Desa Kedungreja memiliki pandangan bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan kecuali kedua mempelai masuk Islam terlebih dahulu. Menurutnya, pernikahan beda agama dapat mempengaruhi aqidah dari mempelai sehingga dibolehkan. Dalam hal ini tokoh Muhammadiyah memegang dasar Qs. Al- Baqarah ayat 221 serta keputusan Dewan Tarjih Muhammadiyah. 2. Objektivasi Pada realitanya organisasi NU memiliki fatwa yang membahas mengenai pernikahan beda agama yang hampir pada ketiganya melarang atau menganjurkan untuk tidak dilakukannya pernikahan beda agama ini. Namun pada praktiknya di dalam organisasi NU di Desa Kedungreja tidak terlalu terpaku pada fatwa tersebut. Selain mengacu pada fatwa NU, tidak 56
menurut tokoh NU di Desa Kedungreja juga harus mempertimbangkan mengenai aspek sosial dimana harus ditinjau lagi mengenai kesiapan mempelai, kesiapan para tokoh agama dari kedua agama tersebut, serta konsekuensi yang harus diterima oleh mempelai nantinya. Selain itu, tokoh NU juga mempertimbangkan mengenai tingkah laku sosial dalam lingkungan serta kehidupan keseharian dari mempelai ini, apakah memiliki perilaku baik atau tidak. Berbeda dengan NU, Muhammadiyah memiliki pandangan yang jauh lebih tegas. Dalam Muhammadiyah pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan apapun yang terjadi kecuali keduanya memang sudah sama-sama beragama Islam. Ketetapan Dewan Tarjih Muhammadiyah mengenai pernikahan beda agama ini sudah tidak perlu diragukan, diperdebatkan, bahkan dipertanyakan lagi karena semuanya sudah jelas. 3. Internalisasi Proses Internalisasi ini didapatkan dari adanya proses sosialisasi. Pada NU, proses sosialisasi dilakukan oleh tokoh NU yang berpengaruh tersebut melalui beberapa kesempatan seperti saat ceramah pengajian di lingkungan NU. Sementara untuk ormas Muhammadiyah, proses sosialisasi ini menjadi tugas lembaga dakwah yang memiliki tugas mensosialisasikan mengenai peraturan dan keputusan Dewan Tarjih Muhammadiyah kepada jamaah Muhammadiyah. Kedua proses sosialisasi ini dinilai cukup berhasil dan berdampak kepada Jamaah Muhammadiyah dan NU sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya keserasian pandangan antara tokoh NU dan Muhammadiyah dengan para Jamaahnya yang sepandangan mengenai pernikahan beda agama ini. B. Saran 1. Peneliti berharap masyarakat dapat tetap rukun dan saling menghormati atas perbedaan pandangan mengenai pernikahan beda agama ini. 57
2. Perlu diadakannya penyuluhan oleh pemerintah mengenai pernikahan beda agama ini agar masyarakat dapat mengetahui mengenai berbagai hal mengenai pernikahan beda agama ini. 3. Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, jika ada yang ingin meneliti mengenai objek yang sama diharapkan dapat meneliti dengan lebih baik dan mencari fenomena yang lebih unik. 58
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta; Gema Insani Press, 1994. Abdul Qadir Jawas, Yazid bin. 2007. Kiat-kiat Istimewa menuju keluarga sakinah. Jakarta: Pustaka At-Taqwa. Amri, Aulil. 2020. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." Media Syari'ah, Konsep Keimanan dalam Undang- Undang Terhadap Perkawinan Beda Agama, 22 (1). Anggito, Albi. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: Jejak Publisher. Anjar. 2022. pendapat masyarakat NU mengenai pernikahan beda agamaRekaman Interview. Antonius Simanjuntak. 2014. Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Arifin, Zainal. 2019. "Perkawinan Beda Agama." Jurnal LENTERA, 1, 18 (1). Berger, Peter L, and Thomas Luckman. 1991. Tafsir Sosial Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES. Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. Hukum Perkawinan. 1st ed. 1. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang. - - - . n.d. Hukum Perkawinan. Daimun, Muhammad. 2022. Tentang pendapat tokoh Muhammadiyah di Desa KedungrejaRekaman Interview. Demartoto, Argyo. 2013. "Teori Konstruksi sosial dari peter L.Berger dan Thomas Luckman." Blog. Argyo staff uns (blog). April 10, 2013. l-berger-dan-thomas- Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam departemen Agama RI, 1992-1993
Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahas Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka. Hermawan, Bambang. 2018. "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." (1). ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, 1, 5 Hidayat, Yusuf. 2019. Panduan pernikahan islami. Jakarta: Guepedia. Istri Bapak Daimun. 2022. Pendapat mengenai pernikahan beda agama di desa kedungreja. J.R.Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo. Kosasih. 2022. Tentang pendapat tokoh NU. Majelis Ulama Indonesia. 2005. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Beda Agama." In Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Beda Agama. Jakarta: MUI. Mamik. 2015. Metode Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher. M.Dahlan R. 2015. Fikih Munakahat. 1. Yogyakarta: Deepublish. M. Karsayuda. Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006. Mubarok, Anas. 2022. "Pengurus Ranting Nu Kedungreja Cilacap." Blog Organisasi. NU Cilacap Official Media (blog). February 6, 2022. Mutakin, Ali. 2021. "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI, dan Muhammadiyah)." Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung-Bogor 14 (1). Mutmainnah, Nafisatul. 2021. "Pernikahan Beda Agama Prespektif Tafsir Nusantara Abad XX dan XXI." Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. 60
Nurhasanah, An-An. 2018. "Tinjauan Maqsid Al-Syari'ah Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif." Bandung Indonesia: Universitas Islam Negeri Bandung. Nuruljenna, Siti. 2019. "Pendekatan sosiologis, historis, dan antropologi." 2019. Edukasi. Kompasiana (blog). Desember Riduan S. 2006. Seluk Beluk Asa-Asas Hukum Perdata. Banjarmasin: PT Alumni. Ridwan, NUr Khalik. 2019. Masa Depan NU. 1 1. Yogyakarta: IRCiSoD. Rukajat, Ajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). 1st ed. 1 1. Sleman Yogyakarta: DEPUBLISH (Group Penerbit CV Budi Utama). Sarong, Hamid. 2010. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 3. Banda Aceh: Penerbit PeNa. Sarwat, Ahmad. 2019. Enslikopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Seri Pustaka Yustisia. 2006. Kompilasi Hukum Islam (Seri Perundangan). 3rd ed. widyatama. 3. Yogyakarta: Pustaka Setiawati, Ida. 2022. Wawancara jemaah Muhammadiyah mengenai kasus pernikahan beda agama di desa Kedungreja. Siyoto, Sandu, and M.Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Sudrajat, Enang, Syatibi AM, and Abdul Azis Sidgi. 2007. Al-Qur'an Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Tajwid Warna. 1. Jakarta: Penerbit Shahifa. Sugiyono. 2013. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. - - - . 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. 26 26. Jakarta: Alfabeta. Suma, Muhammad Amin. 2015. Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah. 1st ed. Tangerang: Penerbit Lentera Hati. 61
Syam, Nur. 2005. Islam pesisir. Yogyakarta: LKiS. Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan). 1. Jakarta: Prenada Media Group. Tihami, and Sohari Sahrani. 2014. Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap. 4th ed. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid. 2011. "Fatwa Tarjih Muhammadiyah Hukum Nikah Beda Agama." In Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Jawa Timur: Tim Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Tim Permata Press. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta: Permata Press, 2003. Umarti, and Hengki wijaya. 2020. Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray. Wasman, and wardah Nuroyah. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif). 1st ed. Yogyakarta: Teras. Yanto, Nugroho Dwi. 2022. "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia." WEb umum. Populis (blog). March 2022. beda-agama-di- ,%2F3%2F2022)%20kemarin. 62
LAMPIRAN 63
Narasumber dari tokoh NU Narasumber dari tokoh Muhammadiyah 1. Bagaimana tanggapan tokoh NU terhadap kasus pernikahan beda agama di Desa Kedungreja? 2. Apa yang menjadi dasar tokoh NU dalam mengungkapkan pendapat tersebut? 3. Apakah sebelumnya pernah ada atau terjadi kasus pernikahan beda agama di Desa Kedungreja? 4. Bagaimana warga NU bersikap atau bertindak atas kasus ini? Apakah mengucilkan, menentang ata u bagaimana? 5. Apakah semua warga NU tau 1. Bagaimana tanggapan Muhammadiyah terhadap kasus pernikahan beda agama di Desa Kedungreja? 2. Apa yang menjadi dasar tokoh Muhammadiyah dalam mengungkapkan pendapat tersebut? 3. Apakah sebelumnya pernah ada atau terjadi kasus pernikahan beda agama di Desa Kedungreja? 4. Bagaimana warga Muhammadiyah bersikap atau bertindak atas kasus ini? Apakah mengucilkan, menentang atau bagaimana? mengenai dasar hukum soal nikah beda agama yang berlaku di NU ini? 6. Bagaimana cara tokoh agama NU dalam mensosialisasikan atau menyebarkan soal peraturan pernikahan beda agama? 5. Apakah semua warga Muhammadiyah tau mengenai dasar hukum soal nikah beda agama yang berlaku di Muhammadiyah ini? 6. Bagaimana cara tokoh agama Muhammadiyah dalam mensosialisasikan atau menyebarkan soal peraturan pernikahan beda agama? Lampiran 1 Pedoman Wawancara 64
KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR PENGURUS BESAR SYURIAH NAHDLATUL ULAMA KE 1 Di Jakarta Tanggal 21-25 Syawal 1379 H/18-22 April 1960 M 297.Muslim Kawin dengan Perempuan Kafir S. Bagaimana hukumnya lelaki muslim menikahi perempuan kafir, apakah boleh J. Tidak boleh/haram atau tidak sah, kalau perempuan kafir tersebut bukan kafir kitabi yang murni yang keturunan asli (orang tuanya masuk kedalam agama tersebut) sebelum di nash (diubah) sebelum masa kerosulan Nabi Muhammad SAW, seperti perempuan murtad, majusi, Watsani, kafir kitabi, yang orang tuanya masuk kedalam agama itu sesudah di makhsuh (ubah) seperti anak-anak putri kita Indonesia. Keterangan, dari kitab: 1. Keterangan dalam kitab Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir dan Hashiyah al Sharqawi )َٔػبك ىهغًنا خٍثبزكضٍغحضفبك بخ خصن( ٌبك ذَبكٔ خٍٍُص ٔا خٍعٕغي ..... كن ٕثاذؽأازكا )ٌبف ذَبك( خٍثبزك )بخ خصن ًٍ ئاشعا ... )ٌاٍ خٍه( بٓنٕصاا ًف ر ىن مْذر كنَ خخغ( ٌٍٍذنا ذعث )ّنٕق بْإصا( ...ٔ حسبجع ظًٍٍُٓنا ٌا لاٌ ىهع لٕخد بثا بٓئ ًف كنار ٌٍٍذنا ذعث خضعث ّخغُر ِا ... )ّنٕق ذعثَ ّخغ( ...ٔ خضعثَ بٍٍُج ىهص لاله ٍّهعٔ ىهعَ ب خخع ىٓن pernikahan-pernikahan yang batal adalah) .. dan pernikahan seorang Muslim dengan wanita non muslim selain kitabiyah yang murni, seperti itu ... Apabila wanita itu kitabiyah murni, yaitu wanita israiliyah, maka wanita itu halal bagi Muslimin-selama nenek moyangnya tidak tidak memeluk agama Israiliyah itu setelah di naskh( diganti dengan syariat lain) (Ungkapan lain Syaikh Zakaria al-Anshari: Nenenk moyangmu") ... dan redaksi kitab Manhaj al-Thullab adalah :"Yakni pucuk nenek moyangnya - yang masih diketahui, seperti pucuk marga/klan-tidak diketahui memeluk agama itu setelah terutusnya Rosul yang menaskh ( menyalin)nya ... (Ungkapan beliau:"Setelah dinaskh.") ... dan sungguh terutusnya Nabi kita Muhammad Saw. Itu menyalin syari"ah Nabi Musa dan Nabi Isa As. Lampiran 2 Keputusam konferensi besar pengurus besar syuriah nahdlatul ulama ke 1 di Jakarta tanggal 21-25 Syawal 1379 H/ 18-22 April 1960 M mengenai muslim kawin dengan perempuan kafir 65
KEPUTUSAN MUKHTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-28 Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Pada Tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410H./25-28 Nopember 1989 M. 376. 376. Nikah Antara Dua Orang Berlainan Agama di Indonesia S. Bagaimana hukumnya nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia ini? J. Hukum nikah demikian tidak sah, sebagaimana telah diputuskan dalam Mukhtamar NU tahun 1962 dan Mukhtamar Thariqah Mu"tabarah tahun 1968. Keterangan, dari kitab: 1. Hassiyah al-Syarqawi )َٔباكػ ىهاغًنا خاٍثبزكشٍغحشفبك باخ خاصن( ٌباك ذاَبكٔ خاٍٍُص ٔا خٍاعٕغي أاؽٕثاذااا آٌ ب زاااك كااان نٕ ّااان ًنباااعرٔ لا كُرٕؾدبكشاااشًناا ؽًااازٌ ااا ٍي ٍٔزهنبجٍهغرؾىٌش ًاف حشجخلاا.ٔطشاخ ىهاغًنبث ٍكنشفباكنا ًافشكر كنا باٌ خا ًاف ؽما خاٍٍُصٕنا بازكهن ًاثٔ ٍٍٍآع ما رؾوشا ًهعخاٍٍُصٕنا ًٍُصٕانا لباق ًكجاغنا ًٌٍٍُاغج زناؾىٌشا ٌا ٍاهق ىآَا نباجَٕجربخي ٔشٔ مافلاا ؽمأ لاؽخايش )ٌباف ذَبك( خٍثبزك )بخ خصن ًٍ خٍهٌءاشعا( ؽذه ٍان قلبا ىنباعرٔ ًناؾدبُاص ذي ٌٍٍزنا ةبزكنإرٔا ٍي ىكهجق يا ؽمٔ داشًنا ٍاي ةبازكنا ماٍغَلاأحاسٕر ٌٔد ثٕزكناشئبااااااع بٓهج ااااااصكؾ شٍااااااأ ظااااااٌسدأ ىٍٍْاشااااااثا ىٍٓااااااهع ٍٔمٍق بَٓلاؽوبكٔ ظغٕي لااؽوبكٔ عئاشصْ ازا )ٌا ىان بٓنٕاصلاْذر ًاف ر كان ٌٍٍذنا ذعثَ خخغ( ذًهعاءإع نا خٍهج كأآٍ ب ىٓكغًزن كنذث ٌٍُذاناٍؾذ بازك ؽ بٔ لاا لاف رؾم غنٕ ر خهٍزهظف ٌٍٍذانبكنر )ٔا( ًا )خٍهٍصاشاعاشٍغؽذه( شيباااًن )ٌا ىٓنٕخذاااًهع ًاااف كااانر ٌٍٍذااانا نا ماااجَ ذجرذعثٕنٔذخاااغٌ ّاااه ٌا 66
لذاجًنإجُغر(ٔ لاا رلافؾما ىان شاي اذاخا ظهغلاباث باًٍٍف ارا كااً ًاق لٕاخر سٕكزااًنأ ِشااجعر بااًث شااكدْٕ مااصلااداشي بااًث ّااثشجع )زفؾماا خااٌدٍٕٓنا ٍٔخٍٍَاشصزنا رششنبث سٕكذًنا( ًف خٍهٍئاشعلاأ باْشٍغ )ٔ( زاك ا)حاشًاغنا( ٍٔخجئهصنا ٌأ بازفا دٕآٍنأ اشاصزنا ًاف ماصا ىُٓاٌدٔ دا ىان فٕر باْ ىا ًاف ّعٔشف ٌبف نبخ ىْبز مصبٍف ىٌٍٍُٓدٔ ىاهرا ٕرفا ىْبا ًاف ّاعٔشف ٌباف نباخ ىٓز ًااف مااصا ىُٓااٌد ؽباازيش ازاا زنا مٍااصْٕ بااي فاار ّااٍهع بااشنا ًااعف ًااف شصزخي ًٍَضًنأ ٍّهع ًؽم ّقلارا ًاف ًاي عا نبثؾمأ ًاف شاخا ّايذعث )ٔزَٕنا م ٍي ٌٍٍد شخلا( ٍٕٓك يد ٔأ ًٍُص شصُر ٕٓف ىاعا ٍاي ٕاق ّان ٍاي ٕٓرد ًنا ّغكعٔشصُر )لاٌ مجك ُّي ولااعلالااا( َّلاا شاقا ٌلانجاث زَابي ما ّاُعٔ ٌباك ي اشا ٌلاجاث زَابي ما ّاٍنا )ٔلا رؾما خًهاغي شفباكن( ؽحشا ذاَبك خيأا رلابث ق )ٔلا( رؾما )شاي حذاجر لاؽذا( لا ىهاغًن بَٓلاا باك لاحشاف ر لأشا كن جنش هعءب ولاعلااخ بٍٓف1 (Pernikahan yang batal adalah)... dan pernikahan seorang muslim dengan wanita non muslim adalah kitabiyah murni, seperti wanita penyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu karena firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu menikaho wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman ..." (QS.al-Baqarah: 221) dank arena memenangkan hukum haram dalam kasusu yang terakhir (salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu).Dan terkecualikan dengan kata "muslim" orang kafir.Namun dalam kitab al Kifayah disebutkan tentang keabsahan pernikahan perempuan penyembah berhala untuk laki-laki kitabi itu terdapat dua pendapat. Apakah perempuan penyembah berhala halal dinikahi bagi laki-laki penyembah berhala? Al-Subki berkata "Semestinya haram bila kita berpendapat mereka di khitabi dalam furu" syariah.Bila tidak, maka tidak halal dan tidak haram". Apabila wanita tersebut kitabiyah murni, yaitu wanita Israiliyah, maka wanita itu halal bagi kita muslimin.Allah ta"ata berfirman: "(Dan dihalalkan 67
mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu ..." (QS. Al-Maidah: 4), maksudnya mereka halal. Yang dimaksud dengan al Kitab adalah Taurat dan Injil, bukan seluruh kitab sebelum keduanya, seperti shuhuf (lenbara-lembaran) Nabi Syits, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Sebab kitab-kitab itu tidak diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan kepada para Nabi tersebut hanyalah maknanya saja. Menurut pendapat lain, karena kitab-kitab itu hanya berisi hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat, bukan hukum dan syariah. Hukum tersebut berlaku selama nenek moyangnya tidak memeluk agama Israiliyah itu telah di naskh (di ganti dengan syariat yang lain), baik sebelum di naskhnya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama semasa agama itu masih benar. Bila tidak maka perempuan itu tidak halal karena gugurnya keutamaaan agama tersebut. Atau perempuan itu bukan Israiliyah maka halal karena ayat yang telah lewat ( QS.al-Maidah :4) bila diketahui nenek moyangnya masuk agama tersebut sebelum penyalinannya, meskipun sudah didistorsi. Bila tidak maka tidak halal karena gugurnya kemulyaan keutamaan agama tersebut dan karena mengambil hukum yang terberat dalam kasus ketika mereka meragukan memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan syari"ah lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku ( Syaikh Zakaria al- Anshari) itu merupakan maksud ungkapan kitan asal (Tanqih al-lubab karya Abu za"rah al-Iraqi, 762-826 H/1361- 1423 M). Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal dengan syarat yang telah disebut dalam wanita Israiliyah dan selainnya. Demikian pula wanita pengikut Musa al Samiri dan wanita nasrani sekte Sabi"ah, bila ushul al-dinnya, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, maka keduanya haram. Perincian hukum inilah yang di jelaskan Imam Syafi"I dalam kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada perincian itulah keterangan mutlak beliau, yaitu satu tempat halal dan satu tempat lain tidak halal, di arahkan. Sementara orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain, seperti Yahudi atau pemyembah berhala memeluk agama Nasrani, redaksi itu lebih umum dari pada redaksi kitab asal: "Orang Yahudi pindah ke Nasrani dan sebaliknya", maka hanya ke Islamannya yang diterima. Sebeb ia mengakui kebatilan agama yang di tinggalkan dan pernah mengakui kebatilan agama. barunya. Dan seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki non muslim, baik wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan ulama. Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Tidak halal bagi laki-laki muslim karena dia wanita non muslim yang tidak dibiarkan (seperti non muslim asli ) dan tidak halal bagi laki-laki non muslim sebab masih adanya hubungan Islam padanya". 68
2. Al-Muhadzdzab ٍٍٔي مخد ًف ٌٍٍد دٍٕٓنأ يسبصُنا ذعث مٌذجر لاٌ ىهغًهنصٕغ ٌاٌ ؼكٍُ ىْشئاشؽٔ لا ٌاٌ ىْءبيابن كهًث ًٍٍٍٍٍٍنا ىَٓلا إهخد ًف ٌٍٍد بث مر ىٓف ًٍٍك سا ٍياذر ًٍٍٍٍهغًنأ ٍي مخد ىٍٓفٔ لاٌ ىهع ىَٓا ٕهخد مجق مٌذجزنأ عثِذ يسبصُك ةشعنا ى تهغرُٕثٕخُٕرٔ ىنءاشٓثٌ مؾَ ىْشئاشؾؽبكٔ لأ ءر ىْءبيا كهًث ًٍٍٍٍٍٍنا ٌلا مصلاا نبف طٔش شظؾنا ػبجزغرلا عي كشنا "Barang siapa memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak wanita mereka dengan memilikinya, sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti muslim yang murtad. Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang tidak mengetahui mereka memeluknya sebelum terjadinya perubahan atau sesudahnya, seperti Nasrani bangsa Arab, seperti tanukh, Bani Taghlib dan Bahra", maka tidak sah menikahi wanita merdeka mereka denagn memilikinya, karena hukum asal dari masalah farji adalah haram, yang tidak bisa di halalkan ketika terjadi keraguan". 69
3. Referensi Lain a. Al-Umm, Muhammad bin Idris al-Syafi"I, juzV,hlm.7. b. Ahkamul Fuqaha, soal nomor 297 pada keputusan Konferensi Besar Syuriyah NU, Tahun 1960. c. Al-Faidhat al-Rabbaniyah, Ketetapam Jam"iah Thariqah Al-Mu"tabarah NU, h.81-82. d. Keputusan NU Jawa Timur, h. 67. e. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz II, hl.44 ْنِمَو ٓ هِتٰيٰا ْنَا َقَلَخ ْمُكَل ْنِّم ْمُكِسُفْنَا اًجاَوْزَا آْوُنُكْسَتِّل اَهْيَلِا َلَعَجَو ْمُكَنْيَب ًةَّدَوَّم َرَّوًةَمْحۗ َّنِا ْيِف َكِلٰذ ٍتٰيَٰلا ٍمْوَقِّل َنْوُرَّكَفَتَّي Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21). اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ اوُق َسُفْنَأْمُك ْمُكيِلْهَأَو اًراَن اَهُدوُقَو ُساَّنلا ُةَراَجِحْلاَو اَهْيَلَع ٌةَكِئَلاَم ٌظَلاِغ ٌداَدِش َلا َنوُصْعَي ََّاللَّ اَم ْمُهَرَمَأ َنوُلَعْفَيَو اَم َنوُرَمْؤُي Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]: 6). َمْوَيْلا َّلِحُأ َلُمُك ُتاَبِّيَّطلاۖ ُماَعَطَو َنيِذَّلا اوُتوُأ َباَتِكْلا لِح ْمُكَل ْمُكُماَعَطَو لِح ْمُهَلۖ ُتاَنَصْحُمْلاَو َنِم ِتاَنِمْؤُمْلا ُتاَنَصْحُمْلاَو َنِم َنيِذَّلا اوُتوُأ َباَتِكْلا ْنِم ْمُكِلْبَق اَذِإ َّنُهوُمُتْيَتآ َّنُهَروُجُأ َنيِنِصْحُم ْيَغَر َنيِحِفاَسُم َلاَو يِذِخَّتُم ٍناَدْخَأۗ ْنَمَو ْرُفْكَي ِناَميِْلْاِب ْدَقَف َطِبَح ُهُلَمَع َوُهَو يِف ِةَرِخْلْا َنِم َنيِرِساَخْلا Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5]: 5). 70
َلاَو اوُحِكْنَت ِتاَكِرْشُمْلا ٰىَّتَح َّنِمْؤُيۚ ٌةَمََلََو ٌةَنِمْؤُم ٌرْيَخ ْنِم ٍةَكِرْشُم ْوَلَو ْمُكْتَبَجْعَأۗ َلاَو اوُحِكْنُت َنيِكِرْشُمْلا ٰىَّتَح اوُنِمْؤُيۚ ٌدْبَعَلَو ٌنِمْؤُم ٌرْيَخ ْنِم ٍكِرْشُم ْوَلَو ْمُكَبَجْعَأۗ َكِئَٰلوُأ َنوُعْدَي ىَلِإ ِراَّنلاۖ َُّاللََّو وُعْدَي ىَلِإ ِةَّنَجْلا ِةَرِفْغَمْلاَو ِهِنْذِإِبۖ َوُنِّيَبُي ِهِتاَيآ ِساَّنلِل ْمُهَّلَعَل َنوُرَّكَذَتَي Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu"min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu"min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu"min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2]: 221). اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا اوُنَمآ اَذِإ ُمُكَءاَج ُتاَنِمْؤُمْلا ٍتاَرِجاَهُم َّنُهوُنِحَتْماَفۖ َُّاللَّ ُمَلْعَأ َّنِهِناَميِإِبۖ ْنِإَف َعَّنُهوُمُتْمِل ٍتاَنِمْؤُم َلاَف َّنُهوُعِجْرَت ىَلِإ ِراَّفُكْلاۖ َلا َّنُه لِح ْمُهَل َلاَو ْمُه َنوُّلِحَي َّنُهَلۖ ْمُهوُتآَو اَم اوُقَفْنَأۚ َلاَو َحاَنُج ْمُكْيَلَع ْنَأ َّنُهوُحِكْنَت اَذِإ َّنُهوُمُتْيَتآ َّنُهَروُجُأۚ َلاَو اوُكِسْمُت َصِعِبِم ِرِفاَوَكْلا اوُلَأْساَو اَم ْمُتْقَفْنَأ اوُلَأْسَيْلَو اَم اوُقَفْنَأۚ ْمُكِلَٰذ ُمْكُح َِّاللَّۖ ُمُكْحَي ْمُكَنْيَبۚ َُّاللََّو ٌميِلَع ٌميِكَح Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuanperempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orangorang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Mumtahanah [60]: 10). نَمَو ْمَّل ْعِطَتْسَي ْمُكنِم ًلاْوَط نَأ َحِكنَي ٱِتَٰنَصْحُمْل ٱِتَٰنِمْؤُمْل نِمَف اَّم ْتَكَلَم مُكُنَٰمْيَأ نِّم ُمُكِتَٰيَتَف ٱِتَٰنِمْؤُمْلۚ َوٱَُّللَّ ُمَلْعَأ مُكِنَٰميِإِبۚ مُكُضْعَب ۢنِّم ٍضْعَبۚ َفٱَّنُهوُحِكن ِنْذِإِب َّنِهِلْهَأ ُهوُتاَءَوَّن َّنُهَروُجُأ ِبٱِفوُرْعَمْل ٍتَٰنَصْحُم َرْيَغ ٍتَٰحِفَٰسُم َلاَو ِتَٰذِخَّتُم ٍناَدْخَأۚ ٓاَذِإَف َّنِصْحُأ ْنِإَف َنْيَتَأ ٍةَشِحَٰفِب َّنِهْيَلَعَف ْصِنُف اَم ىَلَع ٱِتَٰنَصْحُمْل َنِم ٱِباَذَعْلۚ َكِلَٰذ ْنَمِل َىِشَخ ٱَتَنَعْل ْمُكنِمۚ نَأَو َت۟اوُرِبْص ٌرْيَخ ْمُكَّلۗ َوٱَُّللَّ ٌروُفَغ ٌميِحَّر 71
Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa [4]: 25) 2. Hadis Rasul Allah SAW: ؼكُرٌ بٍٍُٓ, بف ظ ش دازث ٌٍٍذنا ذثشرٌ كاذ anita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asalusul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu. (Hadist riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.) 3. Qa"idah Fiqh: ءسد ًنا ب ذع ي وذ مع تهع بصًنا نؼ Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan. Lampiran 3 Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28 di Pondok Pesantren Al- Munawwir Krapyal Yogyakarta pada Tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/ 25-28 Nopember 1989 M.376 tentang Nikah antara dua orang barlainan agama di Indonesia 72
75
Lampiran 4 Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama 78
83
Lampiran 5 Fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai Hukum Nikah Beda Agama 84
DOKUMENTASI FOTO Gambar 1 Proses wawancara dengan tokoh NU di Desa Kedungreja Bapak Kosasi Gambar 2 Foto bersama dengan salah satu tokoh Muhammadiyah Desa Kedungreja Bapak Daimun 85
Gambar 3 Foto bersama istri Bapak Daimun setelah prosesi wawancara Gambar 4 Foto bersama dengan Bapak Kosasi 86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Identitas Diri 1. Nama Lengkap : Eti khusniati 2. NIM : 1717502012 3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 24 Maret 1997 4. Alamat Rumah :Dusun Tambakreja, RT 05 RW 007, Kec.Kedungreja, Kab. Cilacap Jawa Tengah 53263 5. Nama Ayah : Achmad Hadi Moechson 6. Nama Ibu : Sri Mutingatun B. Riwayat Pendidikan 1. Pendidikan Formal a. MI Al-Ma'arif Tambakreja b. SMP Terpadu Mafatihul Huda Padaherang c. MA Terpadu Mafatihul Huda Padaherang d. UIN Prof. KH Syaifuddin Zuhri Purwokerto 2. Pendidikan Non-Formal (jika ada) a. Pondok pesantren Daarul Muttaqin Wangon Banyumas b. Pondok pesantren Mafatihul Huda Padaherang Pangandaran c. Pondok Pesantren Rubbat Mbalong Ell Firdaus Kedungreja, Cilacap C. Pengalaman Organisasi (jika ada) Sanggar Madani Village 2018-2020 Purwokerto, 12 Oktober 2022 Eti Khusniati NIM.1717502012 87