AL-SULṬ AH AL-TASYRI'IYYAH, AL-SULṬ AH AL-TANFIẒ IYYAH, AL-SULṬ AH AL-QAḌ Ᾱ'IYYAH La Samsu STAI A-Munawarah Tolitoli Email: ABSTRAK: Dalam Islam terdapat pembagian kekuasaan dalam tiga model. Al-sulṭah al - tasyri'iyah, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Al-Sulṭ ah al-Tanfiẓ iyyah adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Sedangkan al- Sulṭ ah al-Qaḍ a'iyyah adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, yakni mengawal memantau jalannya perundang- undangan oleh penegak hukum. Tiga model kekuasaan itu bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). Kata kunci: al-sulṭ ah al-tasyri'iyyah, al-sulṭ ah al-tanfiẓ iyyah, al-sulṭ ah al- qaḍ ā'iyyah ABSTRACT:In Islam there is a division of power in three models. Al-sulṭ ah al- tasyri'iyah, is the power of the Islamic government in making and establishing the law. Al-Sulṭ ah al-Tanfiẓ iyyah is the power to enforce the law on the ranks of the cabinet in a government. While al-Sulṭ ah al-Qaḍ a'iyyah is a power that has a relationship with the duties and authority of the judiciary, which is guarding the monitoring the course of legislation by law enforcement. The three models of power are aimed at avoiding the centralization of power to only one ruler (authoritarian ruler). Keywords: al-sulṭ ah al-tasyri'iyyah, al-sulṭ ah al-tanfiẓ iyyah, al-sulṭ ah al- qaḍ ā'iyyah Pendahuluan Hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan keteladanan oleh Nabi Muahammad saw, setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal ini menunjukan bahwa rencana Nabi Muhammad saw dalam rangka mengemban misi sucinya dari Allah swt, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya dan bermartabat tinggi, kemudian menghasilkan suatu entitas politik yaitu terbentuknya sebuah negara. Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana dikatakan oleh Robert N Bellah seorang ahli Sosiologi Agama terkemuka, yang dikutip oleh Nurcholish Madjid, dalam sambutan buku berjudul Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam bahwa negara Madinah dalam kepemimpinan Nabi Muhammad saw adalah model bagi hubungan antara agama dan negara Islam.1 1Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2014), h. v.
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 Hal senada dijelaskan Muhammad Arkoun bahwa eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial politik yang mengenal pendelegasian wewenang. Maksudnya, sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keputusan dan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis, yang prinsip- prinsipnya disepakati bersama.2 Wujud historis terpenting dari system sosial politik eksperimen Madinah adalah dokumen yang termasyhur yaitu Mīsāq al-Madinah (Piagam Madinah). Pasca al-Khulafa' al-Rasyidin praktek kenegaraan umat Islam lebih diwarnai sistem monarki yang sentralistik. Perkembangan berikutnya dalam dunia Islam lahirlah dinasti-dinasti, seperti Bani Abbas di Bagdad, hingga Turki Usmani di Istambul. Barulah datang penjajahan Barat, dan umat Islam kembali mencoba menyusun pola hubungan antara agama dan negara. Ini disebabkan oleh kebijakan Barat yang mencoba menerapkan nilai-nilai politik mereka ke dunia Islam. Reaksi terhadap ideologi Barat ini melahirkan berbagai sikap pasca kolonial, dan umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok yakni: 1. Memandang Islam sebagai agama lengkap yang mengatur selururh aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan, sehingga umat Islam harus menerapkan pola yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. 2. Memandang Islam tidak punya hubungan dengan Negara, sebab Nabi tidak punya maksud untuk membentuk Negara dan tidak mempunyai kekuasaan politik. 3. Menganggap Islam tidak memiliki aturan baku tentang kenegaraan, tapi tidak pula meninggalkan sama sekali. Karena itu Islam hanya memberi nilai-nilai universal yang penerapannya sangat tergantung pada kondisi ruang dan waktu.3 Sesungguhnya imperialis Barat yang ingin menguasai muslim, dan akhirnya mampu menanamkan satu pemikiran yang aneh dan menjijikkan di dalam akal dan jiwa umat Islam, bahwa Islam adalah agama bukan daulah. Dengan kata lain agama adalah milik Allah dan negara adalah milik semua orang atau agama adalah milik semua orang dan negara adalah milik Allah swt, sehingga agama itu tidak mempunyai tempat untuk mengatur kehidupan dan masyarakat.4 Hal serupa merupakan produk akal manusia semata, sesuai dengan pengalaman dan kondisi sekitar. Dengan demikian sikap yang tegas dalam menghadapi sekularisme dan propagandisnya adalah menegaskan universalitas Islam serta mengupas secara jelas sisi yang hidup ini dari segi hukum dan pengajarannya, yaitu sisi Daulah, penataan dan pengarahannya dengan segala hukum dan adab-adabnya. Dan merupakan hal terpenting adalah al-Sulṭ ah al-Tasri'iyyah, al-Sulṭ ah al-Tanfiẓ iyyah dan al-Sulṭ ah al- Qaḍ a'iyyah, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan daulah Islam. Ini merupakan inovasi yang berasal dari harakah Islam, yang dinyatakan dalam naṣ Islam yang konkrit. 2Ibid. 3Ibid., h. ix. 4Yusuf Qardawi, Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islām, terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar, 1998), h. 19-20. 156
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 Daulah Islam bukan merupakan daulah nasional atau lokal, tidak berdiri berdasarkan batasan-batasan tanah dan letak geografis. Pada dasarnya daulah Islam adalah daulah yang terbuka bagi setiap orang, bebas tanpa ada paksaan dan tekanan. Ia bersifat internasional karena memiliki risalah yang mendunia yang berisi pemikiran dan aqidah, penerapannya adalah hukum Islam kepada ummat.5 Jelasnya, model kekuasaan yakni al-Sulṭ ah al-Tasri'iyyah, al-Sulṭ ah al- Tanfiẓ iyyah dan Al-Sulṭ ah al-Qaḍ a'iyyah (kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif adalah bentuk kekuasaan yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini, adalah (1) bagaimana perkembangan al-Sulṭ ah al- Tasri'iyyah, al-Sulṭ ah al-Tanfiẓ iyyah dan al-Sulṭ ah al-Qaḍ a'iyyah?; (2) bagaimana bentuk kekuasaan tersebut dalam menerapkan pemerintahan syari'ah?; dan (3) bagaimana eksistensi kekuasaan dalam menjalankan kedaulatan negara? BAHASAN Lembaga kepala negara dan pemerintahan atau kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan negara menurut umat Islam adalah wajib menurut ijma'. akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan, Kemudian salah satu diskursus penting yang tidak pernah kering diperbincangkan banyak ulama adalah bentuk pemerintahan dalam Islam. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, masing-masing pihak memiliki argumentasi dan pendapat berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa kaya dan beragam khazanah keilmuan yang dimiliki oleh dunia Islam. Di antara ulama yang memberikan komentar terhadap agama dan daulah adalah Taqiyuddin Ibnu Taymiyah (1263-1328) dalam risalahnya al-Siyasah al- Syar'iyyah (Pemerintahan Syariat). Dalam kitab ini, Ibnu Taymiyah menegaskan, bahwa tujuan kekuasaan adalah memperbaiki agama, manusia dan mengatur urusan dunia yang tanpanya agama tidak sempurna. Bahkan lebih menurutnya, agama tidak akan tegak tanpa kekuasaan. Membangun dan mendirikan kekuasaan adalah kewajban Agama yang paling luhur. Tujuannya mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama dan negara, ibarat sekeping uang logam yang sisi-sisinya saling melengkapi. Qawwamū al-dīn bi al-sāif wa al-muṣh af, tegas Ibnu Taymiyah. Maksudnya, agama tidak akan bisa tegak kecuali dengan mushaf (al- Qur'an dan al-Hadiṡ ) serta pedang (kekuasaan).6 Dari sini dapat dipahami bahwa kekuasaan dalam pandangan Ibnu Taymiyah semacam alat atau eksekutor untuk memuluskan kepentingan dan tujuam agama, mulai dari persoalan-persoalan privat, seperti ṣalat, haji, zakat, dsb, hingga urusan publik, seperti hudud, pajak, hingga menyangkut pertahanan dan keamanan negara (jihad). 5Ibid., h. 46. 6Ibnu Taymiyyah, al-Siyasah al-Syar'iyyah: Fī Iṣ lāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyyah (Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969), h. 121 157
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 Ibnu Taymiyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (al-sulṭah al-tasyri'iyyah), eksekutif (al-sulṭah al -Tanfiẓiyyah ), dan yudikatif (al-sulṭah al -qaḍ ā'iyyah). Model pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang (penguasa otoriter).7 Ibnu Taymiyyah hanya mengenal seorang pemimpin yang memiliki otoritas tunggal, seperti yang terjadi pada masanya. A. Al-Sulṭah al-Tasyri'iyyah Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al- sulṭah al -tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana figh siyasah istilah al-sulṭah al -tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan ekskutif (al-sulṭah al -tanfiẓiyya h) dan kekuasaan yudikatif (al-sulṭah al - qaḍa'iyah) . Dalam konteks legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulṭah al -tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. ini, Kekuasaan Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum- hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya al-sulṭah al -tasyri'iyah itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakuka control atas lembaga ekskutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi. 7Ibid., h. 127. 158
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 B. Al-Sulṭ ah Al-Tanfiẓiyyah Kekuasaan eksekutif (al-Sulṭah al -Tanfiẓiyyah) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,' dan wizarah/wāzir. 1. Konsep Imamah/Imam Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya'/21: 73.
Terjemahnya: 'Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.'8 Di ayat lain digunakan kata imam-imam yang mengajak orang ke neraka, seperti firman Allah dalam QS. al-Qashash/28: 41
Terjemahnya: 'Dan Kami mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.'9 Mengenai Fir'aun al-Qur'an menggunakan frase yang mengandung arti yang sama dengan arti imam atau pemimpin, seperti firman Allah swt dalam QS. Hud/11: 98
Terjemahnya: 'Dan Dia Fir'aun berjalan didepan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk kedalam Neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.'10 8Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1994), h. 654. 9Ibid., h. 778. 10Ibid., h. 464. 159
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.11 Di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan yang menjadi dua kelompok besar yaitu Sunni dan Syi'ah. Kelompok Sunni percaya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedang Syi'ah percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang keturunan Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi kelompok sunni, tetapi yang pertama bagi Syi'ah. Syi'ah sekarang ini, khususnya aliran iṡ nā asy'ariyyah banyak berkembang di Iran, Iraq dan Lebanon. Setelah Imam yang kedua belas, konsep kepemimpinan Syi'ah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul istilah Wilayat Faqih yang diderivasi oleh Imam Khomeini sehingga menghasilkan revolusi 1979 di Iran. Syi'ah 12 berpendapat bahwa setelah ghaibnya imam mereka yang kedua belas, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sarjana, mujtahid, dan Ayatullah sehingga sang imam muncul kembali. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya Al- Imamah mauḍ u'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma' (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS. Al-Nisa'/4: 59
Terjemahnya: 'Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul (Muhammad saw) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) .'12 11Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 117. 12Departemen Agama RI, op.cit., h. 172. 160
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 Sedangkan pemilihan pemimpin sebagai kekusaan kepala negara hendaklah melalui jalur khusus yakni: a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga ahl al-hall wa al-'aqd (semacam MPR) maupun ahl al-Syura atau tim formatur kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala Negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat di pihak lain. Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan Syi'ah yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas dasar nass (penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya dari keluarga ahl al-baīt. Pemilihan imam dipandang al-Mawardi sebagai kewajiban sosial atau bersama (fadhu kifayah), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Konsep membentuk lembaga imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep "kontrak" yang melibatkan dua pihak yaitu imam (ahl- imamah) dan rakyat atau pemilih (ahl al-ikhtiyar), atau ahl al-hall wa al-'aqd (orang yang mengurai atau mengikat/lembaga pemilih). Menurutnya pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa ('adalah), mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan (kearifan), sehingga mampu memilih kepentingan orang banyak. Disamping itu masalah pemilihan imam, ahl al-hall wa al-aqd juga harus mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. Setelah ahl ikhtiyar memperoleh keputusan mengenai calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk menyampaikan bay'ah dan mematuhinya. Singkatnya fungsi ahl-akhtiyar adalah mengidentifikasi orang yang akan di angkat sebagai imam. b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar bi al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun dalam pandangan al-Mawardi kepala Negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.13 Al-Mawardi seperti dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan, bahwa boleh suksesi tanpa pertimbangan dari ahlu al-ikhtiyar, asalkan calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya. Dalam hal ini disebutkannya tiga pendapat, yakni: 1. Pertama bahwa seorang imam harus berkonsultasi dengan ahl al-ikhtiyar, meskipun adalah ayah atau anak laki-lakinya. 2. Kedua, membatasi konsultasi pada kasus dimana sang calon adalah putra imam. 3. Ketiga, tidak mengharuskan imam untuk berkonsultasi dalam kasus kedua tersbut.14 Menurut al-Mawardi, seorang imam atau calon imam memenuhi/memiliki tujuh persyaratan: 1. Rasa keadilan ('adālah); 2. Pengetahuan ('ilm); 3. Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan; 4. Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas; 13Yusuf Qardawi, op.cit., h. 113. 14Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 91. 161 harus
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 5. Berwawasan luas; 6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad; 7. Punya garis keturunan dari Quraisy. Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip- prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri diakui oleh kaum Sunni tidak pernah menyatakan dengan tegas siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat. Sementara dua penyebab gugurnya kontrak antara imam dan rakyat meskipun masih menjabat, menurut al-Mawardi adalah jika imam berlaku tidak adil dan imam mengalami cacat fisik. Jika hal itu terjadi maka harus dilakukan pemilihan imam baru dengan kontrak yang baru pula. Doktrin al-Asy'ari membolehkan adanya dua imam pada waktu bersamaan asal wilayah kekuasaanya terpisah jauh. Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini, didasarkan pada argument keagamaan, sebab bay'ah hanya bisa diberikan kepada satu orang pada waktu yang sama. Jika kemudian dilakukan bay'ah terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam pernikahan. Ketidaksetujuan ini didasarkan pertimbangan politik, dimana masa itu Abbasiyah menghadapi tantangan dari dinasti Fatimiyah yang berkuasa di yang bermazhab Syi'ah Ismailiyah. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah: 1. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal; 2. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai perteng- karan antara dua kelompok yang bertikai; 3. Memelihata kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya; 4. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan; 5. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh; 6. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau ahl al-źimmah (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam) 7. Mengumpulkan fay' (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad. 8. Mengatur kekayaan Negara yang ada di bait al-Mal, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional) 9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya; 10. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama. Selama seorang imam mampu melaksanakan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, tanggungjawab dan rakyat wajib 162
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinnya. Tetapi jika tidak, maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya. Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni: 1. Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri tanpa imam dalam semua urusan tugas mereka mewakili (wāzir), pengecualian. 2. Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (āmir). 3. Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (qāḍi al - quḍ āt), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing- masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas. 4. Lembaga yang kekuasaanya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah. 2. Konsep Khilafah/Khalifah Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimīn. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila : 1. Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).15 2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (waṭ an) yang dikuasai penuh oleh umat Islam. 3. Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya. 15Rancangan Undang-undang Dasar dalam Bab Khalifah, pasal 33 yakni tata cara pengangkatan khalifah adalah: a) anggota majelis ummah dari kalangan kaum muslimin mengajukan beberapa calon. Nama-nama itu diumumkan dan kaum muslimin diminta untuk memilih sala satunya. b). Hasil pemilihan diumumkan sehinga sihingga kaum muslimin mengetahui siapa calon yang memperoleh suara terbanyak. c). Anggota majelis ummat segera membai'at calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai khalifah, untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. d). Setelah pelaksanaan bai'at sempurna, maka diumumkan siapa kepada umat siapa yang menjadi khalifah kaum muslimin, sehingga berita pengangkatannya sampai keseluruh ummat, dengan mengumumkan namanya dan sifatnya yang menjadikannya pantas untuk diangkat sebagai kepala Negara. Lihat Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani, Al-Nizam al-Islam, terj. Abu Amin, Peraturan Hidup Dalam Islam (Cet. 1; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), h. 138. 163
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 4. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan (sistem tertinggi) dan Khilafah (pemimpin tunduk pada Khalifah pemerintahan Islam).16 5. Khilafah yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi Khalifah atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi. Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkām Al-Sulṭ aniyyah mengemukakan, bahwa objek imāmah (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan khilafah nubuwwah (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam. a. Syarat-syarat sebagai Khalîfah Karena Khalîfah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam, maka para ulama, baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang Khalîfah itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk al-Qur'an, Sunnah Rasul Saw. dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya Khulafaur al-rasyidīn setelah Rasul saw, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, raḍiyallahu ' anhum ajma'in. Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud al-Syanqiti, paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang Khalîfah: 1. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya. 2. Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw bersabda: "Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra-atun (Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin)." 3. Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain. 4. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan.17 5. Sampai ke derajat Mujtahid. Karena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam. 16Rancangan Undang-undang Dasar dalam Bab Khalifah, pasal 26 yakni setiap muslim yang balig, berakal, baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih khalifah dan membai'atnya. Orang- orang non muslim tidak memiliki hak pilih. Lihat ibid., h. 137. 17Rancangan Undang-undang Dasar dalam Bab Khalifah, pasal 31 Pengangkatan Khalifah sebagai kepala Negara dianggap sah jika memiliki enam syarat, yakni: Laki-laki, muslim, merdeka, balig, berakal, adil, memiliki kemampuan. Lihat ibid., h. 138. 164
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim. 7. Profesional (amanah dan kuat). Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari'atkan seperti menegakkan Agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi Khalifah. Sebab itu, Imam Ibnu Badran ra., bahwa pemimpin- pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syar'ait Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan, bahwa mana mungkin orang-orang seperti itu menjadi Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat fi al-mansyat wa al-makrah dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelari dengan Khalîfah. 8. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugas besar untuk kemaslahatan agama dan umatnya? Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain. 9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalîfah. Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam. Ini yang dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji: "Dulu aku adalah pengembala onta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata: Anda telah menelantarkan (onta-onta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata: Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah." 10. Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai'ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-sayarat sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi persayaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi Khalîfah.18 b. Sistem Pemilihan Khalîfah Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa Khulafāu al-rāsyidīn sepeninggalan sistem Nubuwah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. 18Muhammad Abid al-Jabiri, Agama Negara dan Penerapan Syariah (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 64. 165
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Khalîfah Abdul Hamid II yang berpusat di Istambul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan Khalîfah.19Pertama, dengan sistem Wilayat al-'Ahd (penunjukan Khalîfah sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada Khalîfah Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majlis Syura. Sedangkan anggota Majlis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh, faqih, wara' (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan Khalifah itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya.20 Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang Khalîfah haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang Khalîfah terpilih, umat wajib berbai'ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian Khalîfah di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil Syar'i dan praktek Khulafāu al-rasyidīn. c. Tugas dan Kewajiban Khalîfah Pada dasarnya tugas dan kewajiban Khalîfah itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mecakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan managemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetpi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (rahmatan li al-'alamin). Secara umum, tugas Khalîfah itu ialah 1. Tamkin Dinillāh (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan. 2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam. 3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS.An Nur: 55). 4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw., dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang- orang terdekat sekalipun (QS. An-Nisa:'135, Al-Maidah: 8 & 48, Shad: 22 & 26) 5. Berjihad di jalan Allah. 19Abdul Syukur Al-azizi, op.cit., h. 347. 20Ibid., h. 63. 166
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 3. Konsep Imarah/'āmir' Term Imarah merupakan maṣ dar dari āmira yang berarti ke'āmiraan atau pemerintahan. Kata āmir bermakna pemimpin. Istilah āmir di masa Rasul dan Khulafaurrasyidīn digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (āmir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti Amīrul Mukminīn, Amīrul Muslimīn, Amīr al-Umarā. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Atas dasar makna-makna tersebut, āmir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata āmir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai ṡ aqifah Bani Sa'idah. Gelar āmirul Mukminīn diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak āmir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Ṭulun. 21 4. Wizārah/Wāzir Istilah wizarah bisa berasal dari kata wizr artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu, kembali karena raja minta pendapat atau bantuan dari wāzir, atau azar berarti (malja') punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wāzir seperti badan dengan punggungnya.22 Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wāzir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutnya ada dua macam wizarah (kementrian) yakni: a. Wizārah al-Tafwīḍ (Kementrian Delegatori) Adalah wāzir oleh imam diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan urusan- urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wāzir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak manangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan wāzir, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra mahkota, 2). imam berwenang imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). mencopot orang yang ditunjuk wāzir, sementara wāzir tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi wāzir adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan. b. Wizārah al-Tanfīẓ (Kementrian Pelaksana) Adalah wāzir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan 21Ibid., h. 229. 22Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mu'jām al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik, (Malang: tp, 2012), h. 203. 167
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewāziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang 'wāzir' model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat. Ada beberapa perbedaan antara wāzir tafwīḍ dengan wāzir tanfīẓ , yakni: 1. wāzir tafwīḍ kasus bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus- kezaliman. 2. wāzir tafwīḍ bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah); 3. wāzir tafwīḍ bisa memimpin tentara dan mengurus perang; 4. wāzir tafwīḍ bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal23. Kempat wewenang ini tidak dimiliki oleh wāzir tanfīẓ . Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi wāzir tafwīḍ , yakni: 1. wāzir tafwīḍ haruslah seorang yang merdeka; 2. wāzir tafwīḍ harus memiliki pengetahuan tentang syari'at; 3. wāzir tafwīḍ harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.24 Selain itu baik wāzir tafwīḍ maupun wāzir tanfīẓ, memiliki kewenangan dan seorang khalifah (imam) bisa persyaratan yang sama. Menurut al-Mawardi, mengangkat dua orang wāzir tanfīẓ , secara bersamaan baik waktu maupun tempat. C. Al-Sulṭ ah al-Qaḍ ā'iyyah Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Sedangkan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut Sulṭ ah Qaḍ ā'iyyah. kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin kekuasaan kehakiman, terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara. Kekuasaan Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga 'al-Qaḍ ā' tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (al-Qaḍ ā) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Qaḍ ā, Wilayah Maẓ alim, dan Wilayah Hisbah. Sebagaiamana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, 23Ibnu Taymiyyah, op.cit., h. 121 24Ibid., h. 123. 168
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 yaitu: Sulṭ ah al-tasyri'iyyah (kekuasaan legislatif), Sulṭah al-ṭ anfiẓ iyyah (kekuasaan eksekutif), Sulṭah al-Qaḍ ā 'iyyah (kekuasaan yudikatif). Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power). Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan al-Qur'an dan al-Hadis Nabi Muhammad saw. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan eksistensi Hadiṡ merupakan penjelasan tentang al-Qur'an.25 Adapun tugas al-Sulṭah al -Qaḍ ā'iyyah, adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qaḍ ā (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-maȥalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentinagn atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.26 Untuk melaksanakan fungsi negara, dibentuk alat-alat perlengkapan negara. Jumlah kedudukan, kekuasaan dan wewenang masing-masing negara tidak sama. Alat kelengkapan Negara Republik Indoonesia dengan menganut teori "pemisahan kekuasaan" (Separation of Power), dengan prinsip check and balances sebagai ciri pelekatnya. Maka dengan teori ini, dikenal dengan tiga lembaga Negara sebagai alat kelengkapan Negara, yaitu Lembaga Legislatif terdapat DPR dan DPD, Lembaga Eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden dan Lemabaga Yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan sebagai pengawasan keuangan ada BPK.27 Lembaga yudikatif memiliki wewenang judisial yang bertugas menjalankan wewenang kehakiman, baik di lapangan hukum publik (pidana, administrasi negara) dan dilapangan hukum privat (perdata, dagang), baik dikalangan sipil maupun militer. Ketentuan dasar mengenai organ dan wewenang kehakiman, umumnya terdapat dalam UUD 1945. Misalnya dalam bab IX UUD 1945 yang berjudul "Kekuasaan Kehakiman" yaitu Pasal 24: a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan lingkungan peradilan militer, umum, lingkungan peradilan Agama, 25Hakim Javid Iqbal, Masalah-Masalah Teori Politik Islam (Cet; 3; Bandung: Mizan, 1996), h. 57. 26Ridwan HR., Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), h. 273 27Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 37. 169
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. c. Badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang28 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan: 1. Al-sulṭah al -tasyri'iyah, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan adalah kekuasaan untuk menetapkan hukum. Al-Sulṭ ah al-Tanfiẓ iyyah melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Sedangkan al-Sulṭ ah al-Qaḍ a'iyyah adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, yakni mengawal memantau jalannya perundang-undangan oleh penegak hukum. 2. Tiga model kekuasaan; al-Sulṭ ah al-Tasri'iyyah (kekuasaan legislatif), al-Sulṭ ah al-Tanfiẓ iyyah (kekuasaan eksekutif) dan al-Sulṭ ah al-Qaḍ a'iyyah (kekuasaan yudikatif) adalah bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibnu Taymiyyah yang bermaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). 3. Dalam kajian figh siyasah istilah al-sulṭah al -tasyri'iyah (kekuasaan legislatif) digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, kekuasaan eksekutif (al-sulṭah al - tanfiẓiyya h) terdapat beberapa bentuk yaitu konsep imāmah/imām, khilafah/ khalîfah, imarah/āmir, dan wizarah/wāzir, dan kekuasaan yudikatif (al-sulṭah al - qaḍa'iyah) . Dalam hal ini kewenangan peradilan (al-Qaḍ ā) terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu Wilayah al-Qaḍ a, Wilayah al-Maẓ ālim, dan Wilayah al-Hisbah. DAFTAR PUSTAKA Al-azizi, Abdul Syukur. Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur, Yogyakarta: Al-Saufa, 2014. Departemen Agama RI. Al-Qur,an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1994. HR., Ridwan. Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007. Huda. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Ibn Taymiyyah. al-Siyāsah al-Syar'iyyah: Fī Iṣ lahi al-Rā'ī wa al-Rā'iyyah, Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969. Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin politi Islam, Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2014. 28Sekretariat Jenderal MPR RI, Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, (Cet. 15; Jakarta: tp, 2015), h. 157. 170
Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017 Iqbal, Hakim Javid. Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Cet; 3; Bandung: Mizan, 1996. Al-Jabiri, Muhammad Abid. Agama Negara dan Penerapan Syariah, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001. Al-Nabhani, Taqiyuddin. Al-Niẓ ām al-Islām. Terj. Abu Amin, Peraturan Hidup Dalam Islam, Cet. 1; Bogor: Tariqul Izzah, 2001 Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mu'jam al-Masaa'id al-Kitaab al-'Arabi Baina Yadayik, Malang: tp, 2012. Qardawi, Yusuf. Min Fiqhid Daulah Fil Islam. Terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah, Cet. 3; Jakarta: al-Kausar, 1998. Supriadi, Dedi. Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2007 Sekretariat Jenderal MPR RI. Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Cet. 15; Jakarta: tp, 2015. 171