Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DI INDONESIA TERHADAP EKSEKUSI MATI TANPA NOTIFIKASI OLEH PEMERINTAH ARAB SAUDI FRAMING ANALYSIS OF MEDIA ONLINE INDONESIA AGAINTS EXECUTIONS WITHOUT NOTIFICATIONS BY THE GOVERNMENT OF SAUDI ARABIA Hayatunufus1, Fransiska Maristella2, Surwandono3 1Universitas Gadjah Mada , Bulaksumur Caturtunggal DIY 2.3Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kasihan Bantul DIY email : 1Hayatunufus@mail.ugm.ac.id, 33surwandono@umy.ac.id Abstract This study aims to analyze the views of online media in Indonesia on the case of the execution without notification carried out by Saudi Arabia against Tuti Tursilawati, who is a worker from Indonesia. The researcher uses Murray Edelman's framing analysis theory to analyze media texts to determine how a media conveys news. The research method used is qualitative research with literature review and literature review. Data was collected by accessing three online news portals in Indonesia, including Detik, Kompas, and CNN and obtaining a total of 75 news articles. The news was collected using NCapture and analyzed using NVIVO 12 plus software as a qualitative data analysis tool using features such as crosstab and matrix coding. The research results show that three online media in Indonesia reporting on executions without notification tend to discuss the flawed system and method of communication in Saudi Arabia rather than focusing on Indonesia's failure to save Tuti Tursilawati from execution. Even though the government has sought legal assistance for Tuti Tursilawati, the lack of advocacy and weak political lobbying meant that the execution could not be thwarted. However, this important matter should have been discussed in the media. Based on the results of analysis from 3 online media and 3 points of research using Murray Edelman's overall framing analysis, it tends to corner Saudi Arabia so that it seems that the media is not delivering neutral news but is in favour of the government. This also seems exaggerated because most news highlights the lousy side of Saudi Arabia, so the government's shortcomings in handling it are of little concern. Keywords : Executions Without Notification, Indonesian Media Online, NVivo12 Plus, Saudi Arabia , Tuti Tursilawati. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan media online di Indonesia terhadap kasus eksekusi mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Tuti Tursilawati yang merupakan tenaga kerja asal Indonesia. Peneliti menggunakan teori analisis framing Murray Edelman yang bertujuan menganalisis teks media untuk mengetahui bagaimana suatu media dalam menyampaikan berita. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka dan literature review. Data dikumpulkan dengan mengakses 3 portal berita online di Indonesia antara lain Detik, Kompas, CNN dan mendapatkan total 75 artikel berita. Berita dikumpulkan menggunakan NCapture dan dianalisis dengan menggunakan software NVIVO 12 plus sebagai alat analisis data kualitatif dengan menggunakan beberapa fitur seperti crosstab dan matrix coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 media online di Indonesia dalam memberitakan mengenai eksekusi mati tanpa notifikasi cenderung membahas mengenai buruknya sistem dan cara komunikasi Arab Saudi daripada fokus terhadap kegagalan Indonesia dalam | 104
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 menyelamatkan Tuti Tursilawati dari eksekusi mati. Walaupun pemerintah telah mengupayakan pendampingan secara hukum terhadap Tuti Tursilawati namun advokasi yang kurang dan lobi politik yang lemah membuat eksekusi mati ini tidak dapat digagalkan. Namun hal penting ini tidak menjadi pembahasan media. Berdasarkan hasil analisa dari 3 media online dan dari 3 sudut analisa menggunakanan analisis framing Murray Edelman keseluruhan cenderung menyudutkan Arab Saudi sehingga terkesan media tidak menyampaikan pemberitaan yang netral namun berpihak pada pemerintah. Hal ini juga terlihat berlebihan karena mayoritas pemberitaan menyoroti keburukan Arab Saudi sehingga kekukarangan pemerintah dalam menangani hanya sedikit menjadi perhatian. Kata Kunci : Arab Saudi , Eksekusi Mati Tanpa Notifikasi, Media Online Indonesia, Nvivo12 Plus, Tuti Tursilawati. PENDAHULUAN Trend populasi pekerja migran Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Arab Saudi sangat banyak, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 510 PMI atau 4,7 persen telah ditempatkan ke Arab Saudi pada Maret 2022. Jumlah tersebut membuat Arab Saudi masuk dalam lima negara teratas untuk penempatan PMI. (Kamalina, 2022). Warga negara indonesia yang memposisikan diri sebagai pekerja migran mencapai 9 juta (Natalia, 2021) dan diperkirakan akan lebih banyak bila ditambahkan dengan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bertatus illegal (UMY, 2021) ataupun WNI yang sedang menempuh jenjang pendidikan, melakukan travelling untuk keperluan liburan maupun bisnis terlebih jika dimasukan sejumlah diaspora Indonesia yang memiliki pertautan sejarah kewarganegaraan dengan Indonesia yang mencapai 4-6 juta (Muin, 2021). Semakin besarnya jumlah WNI akan menimbulkan dinamika ekonomi berupa meningkatnya aliran devisa (Adams & Cuecuecha, 2010) dan di sisi lain juga meningkatnya jumlah persoalan sosial dan hukum yang dialami oleh WNI (Maksum, 2021). Struktur terbesar WNI di luar negeri didominasi dari kalangan PMI. Merujuk data resmi yang dirilis oleh BP2MI per Juli 2022, terdapat sejumlah pengaduan PMI terkait dengan persoalan yang dihadapinya di negara di mana mereka bekerja (BP2MI, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pengangguran di Indonesia jumlahnya naik 50 ribu jiwa di bulan Agustus 2019, sehingga kenaikan ini meningkat dari Tahun 2018 yakni 7 juta jiwa menjadi 7,05 jiwa di Tahun 2019 (Yolanda, 2020). Hal ini yang kemudian menjadi salah satu motivasi PMI pergi ke luar negeri karena ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Kehadiran begitu banyak PMI di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, dorongan keluarga atau kurangnya pekerjaan (Shabana et al., 2020). Hampir semua PMI di Indonesia memiliki tingkat pendidikan di bawah rata-rata atau relatif rendah dan sebagian besar bekerja di sektor berketerampilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan PMI ke Arab Saudi disebabkan oleh kemiskinan yang terjadi di daerah asal PMI tersebut (Singgih Susilo, 2016). Banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi karena Arab Saudi sangat bergantung pada tenaga kerja asing untuk mengisi sektor informal di negaranya. Selain itu PMI yang dikirim ke Arab Saudi juga difasilitasi dengan adanya ikatan keagamaan yang kuat dan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara (Majid, 2014). Namun PMI yang dikirim di Arab Saudi umumnya adalah pekerja dengan pendidikan dasar atau menengah yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak di negara tersebut. Karena itu, banyak PMI yang ditempatkan | 105
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 di sektor PLRT karena dianggap tidak layak jika ditempatkan di sektor industry maupun sektor lainnya ( Penata Laksana Rumah Tangga) Arab Saudi (Ismail, 2019). Hal ini menyebabkan PMI kerap menghadapi masalah di Arab Saudi, terutama berupa kekerasan, tuduhan pembunuhan dan penganiayaan fisik oleh majikan, hukuman mati. Tindakan sewenang-wenang oleh majikan ini karena persepsi masyarakat Arab Saudi saat ini memandang pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang rendah dan ditujukan hanya untuk para budak. Tapi ada juga beberapa PMI yang memenuhi syarat kemudian ditempatkan di sektor formal misalnya proyek pembangunan perkotaan yang membutuhkan tenaga kerja di bidang manufaktur, konstruksi, dan transportasi, namun jika dilihat dari segi jumlah PMI di sektor informal jauh kebih banyak. Permasalahan yang paling banyak dikeluhkan oleh PMI adalah informal, khususnya pekerja rumah tangga, seperti permasalahan khususnya di sektor penganiayaan oleh majikan, upah yang tidak dibayar, bahkan kasus pembunuhan. Data dari pusat krisis BNP2PMI menjelaskan bahwa ada sekitar lebih dari 21 jenis pengaduan PMI di Arab Saudi, termasuk perdagangan manusia, tindakan kekerasan oleh majikan, upah yang tidak dibayar, paspor atau dokumen penting yang ditahan, dll (Monica & Theodora, 2019). Hal ini juga sebagaimana yang dialami oleh Tuti Tursilawati, yang mendapatkan pelecehan seksual oleh majikannya dan berakhir diberikan hukuman mati karena dituduh membunuh majikannya padahal sesuai kesaksian Tuti Tursilawati hanya melakukan pembelaan diri. Dalam kasus Tuti Tursilawati, alasan Arab Saudi tidak memperbolehkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga atau wali pelaku saat ditetapkannya eksekusi mati, pemberitahuan dilakukan hanya setelah eksekusi. Hal ini sama halnya pemberitahuan pada pemerintah negara bersangkutan, misalnya, perwakilan KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah harus aktif melakukan pemeriksaan di lapas (Wardani, 2019). Kunjungan ke penjara di Arab Saudi tidak dapat dilakukan secara langsung dengan otoritas terkait di Arab Saudi seperti kepolisian dan pengadilan tanpa terlebih dahulu mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Diplomatik Arab Saudi. Hal ini membuat petugas tidak bisa cepat mencari informasi WNI/PMI yang terancam hukuman mati. Jadi sebaliknya, perwakilan akan menanyakan melalui media massa atau media sosial tentang semua WNI/PMI yang divonis mati atau sedang di penjara (Wardani, 2019). Menindaklanjuti informasi tersebut, perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan membantu proses hukum dengan cara membantu menyewa pengacara. Perwakilan Indonesia di Arab Saudi dan kejaksaan Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang terjerat dalam kasus hukuman mati. Pemberian bantuan hukum dalam bentuk pengacara harus diberikan segera sebelum kasus PMI yang melibatkan hukuman mati dan kasus hukuman masuk ke uji coba. Hal itu dilakukan karena akan sulit memberikan bantuan hukum jika kasusnya sudah diselesaikan di pengadilan. Penanganan kasus kematian di Arab Saudi memiliki prosedur tersendiri, hal ini dikarenakan sistem sanksi di Arab Saudi. yang meliputi tiga jenis, yaitu ta`zir, qishas dan hudud. Perlu diketahui, saat mendiang Tuti Tursilawati divonis hukuman mati pada 2018, hakim memvonisnya hadd Ghillah alih-alih qishas setelah dia dinyatakan bersalah membunuh tuannya. Walaupun Almarhum Tuti Tursilawati dijatuhi hukuman mati dalam bentuk hudud, dalam hal raja tidak dapat memberikan grasi atau dalam hal hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati dalam bentuk hadd Ghillah, semua upaya meringankan rasa sakit juga dilakukan. tidak mungkin dengan pengampunan Raja melalui surat dari presiden Republik Indonesia, maupun permohonan pengampunan dari keluarga korban (Wardani, 2019). | 106
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 METODOLOGI PENELITIAN Proses ini dilakukan melalui kajian literatur serta studi pustaka terhadap data-data dengan sumber berupa jurnal, buku, artikel, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lainnya. Selain itu, dalam pengumpulan data, penulis juga melakukan internet research atau pengumpulan data yang dikumpulkan dari situs internet (Creswell & Creswell, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menganalisis konten untuk melihat bagaimana media berita online Indonesia mengonktruksikan pemberitaan mengenai eksekusi mati tanpa notifikasi oleh Arab Saudi. Selanjutnya alat analisa dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi NVIVO 12 plus, kegunaan aplikasi ini mampu memberikan visualisasi temuan yang akurat dan mudah dipahami. NVIVO 12plus sebagai aplikasi analisa kualitatif yang dapat memberikan sumber, model dan klasifikasi terhadap temuan penelitian (Hilmi Hamzah et al., 2013). Sehingga hal ini memungkinkan untuk dengan mudah membaca data langsung, dimana data tampilan, seperti data yang diperoleh dari media online, yang mana pada akhirnya dapat menampilkan kode-kode yang telah dihasilkan setelah analisis, sehingga dapat melihat sekilas kode-kode yang telah digunakan (Rahmat & Pribadi, 2021). Proses analisa data menggunakan NVIVO 12plus, adapun tahapannya yaitu, pertama melakukan tangkapan layar dengan bantuan NCapture NVIVO terhadap pemberitaan eksekusi mati tanpa notifikasi oleh Arab Saudi terhadap Tuti Tursilawati, kemudian melakukan input pemberitaan ke software NVIVO 12plus. Selanjutnya pembuatan menu Node menggunakan elemen framing Murray Edelman. Input untuk Case (Detik, Kompas, CNN Indonesia) sebagai sumber media pemberitaan yang dianalisa. Berikutnya, melakukan coding manual dengan mengarahkan berita sesuai elemen yang telah dikonstruksikan oleh Murray Edelman. Dan terakhir untuk menu analisa data, kami menggunakan sejumlah menu yang terdapat di NVIVO yaitu analisa Word Frequencies (WF) untuk melihat penyebaran kata yang dominan yang ditayangkan dalam media online. Analisa Cross-tab Query (CQ) untuk melihat penyebaran teks/ informasi sesuai dengan elemen Framing. Dari semua data yang diperoleh, maka hasilnya dianalisa secara deskriptif. Untuk mendukung penelitian, penulis menggunakan teori dari Analisis framing dari Murray Edelman dengan melakukan pengelompokan maksud pemberitaan media menjadi 3 bagian sebagai berikut : a. Berita seringkali memfokuskan pemberitaan pada aktor tertentu yang menyebabkan satu pihak atau aktor tertentu menjadi tersembunyi. Pada bagian ini dibagi menjadi beberapa fokus aktor antara lain Arab Saudi, DPR, Indonesia, Kemenlu, Migrant Care dan Tuti Tursilawati Menampilkan aktor tertentu-menyembunyikan aktor lainnya b. Framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam penelitian sering disebut sebagai fokus. Berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya, ada aspek lainnya yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam hal ini dibagi beberapa aspek antara lain dampak terhadap hubungan bilateral, kritik kurangnya kinerja pemerintah Indonesia, protes terhadap Arab Saudi dan rencana pemerintah kaji ulang aturan Menonjolkan aspek tertentu-mengaburkan aspek lain. | 107
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 c. Dalam tahap ini media menampilakan aspek tertentu meyebabkan aspek lain yang penting dalam memahami realitas tidak mendapatkan liputan yang memadai dalam berita. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa sisi antara lain buruknya sistem kondisi Arab Saudi, hukum mati Arab Saudi, pelanggaran Arab Saudi, hukum internasional, konvensi wina, pelecehan seksual dan pembelaan diri (Eriyanto, 2002) Menampilkan sisi tertentu-melupakan sisi lain. Ketiga bagian ini kemudian dimasukkan pada aplikasi NVivo12 plus sebagai nodes, dan media online ( Detik, Kompas, CNN, Indonesia) sebagai cases. Masing-masing nodes kemudian dianalisa menggunakan matrix coding untuk melihat keterhubungan nya dengan topik eksekusi mati tanpa notifikasi oleh Arab Saudi. Selain itu penulis juga memanfaatkan matrix coding untuk mengetahui mayoritas tema pemberitaan yang diberitakan oleh masing-masing media. HASIL DAN PEMBAHASAN Berita diambil dari portal berita online Indonesia antara lain Detik, Kompas dan CNN Indonesia karena berdasarkan data ketiga portal berita online tersebut merupakan portal berita online yang paling besar dari segi konsumen atau pembaca (Pahlevi, 2022). Detik menjadi media berita online dengan konsumsi terbesar, sebanyak 65% responden membaca Detikcom. Persentase ini jauh mengungguli Kompas yang dipilih oleh responden sebesar 48%. dan CNN 35%. Sumber : Katadata (2022) Gambar 1. Persentase Konsumsi Media Online di Indonesia Temuan yang disajikan dalam penelitian ini untuk menggambarkan framing dari media online yang telah disebutkan diatas yakni Detik, Kompas dan CNN tentang kasus eksekusi mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Tuti Tursilawati. Analisa menggunakan elemen framing media dari Murray Edelman, yang memperlihatkan cara media menggambarkan suatu peristiwa. Framing berkaitan dengan bagaimana realitas dibingkai oleh suatu media dan disajikan kepada pembaca. Sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media, bahkan pemaknaan itu bisa jadi akan sangat berbeda. Berbagai persoalan terkait dengan eksekusi mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Arab Saudi terutama terhadap Tuti Tursilawati, | 108
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 akan dianalisa oleh penulis bagaimana media Indonesia memberitakan mengenai hal ini. Adapun hasil dari temuan ini adalah sebagai berikut : Gambar 2. Hasil Berdasarkan Analisis Framing Murray Edelman Gambar 1 menunjukkan bahwa media online di Indonesia membahas mengenai eksekusi mati oleh Arab Saudi lebih banyak dari sisi aktor. Aktor yang dibahas oleh peneliti terdiri dari Arab Saudi, DPR, Indonesia, Kemenlu, Migrant Care dan Tuti Tursilawati.Masing-masing media membahas mengenai aktor dengan hasil skor melebihi 100. CNN membahas mengenai aktor dengan total skor 104 , Detik dengan skor 102, sementara itu Kompas membahas mengenai aktor dengan total skor 130. Selanjutnya pembahasan mengenai framing media online di Indonesia sesuai dengan teori dari Analisis framing dari Murray Edelman, sebagai berikut : 3.1 Fokus Media Online di Indonesia : Aktor Negara Sebagai Objek Dalam menganalisis mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai eksekusi mati tanpa notifikasi, peneliti mengelompokkan menjadi beberapa aspek dan setelah dianalisis menggunakan NVivo 12plus mendapatkan hasil sebagai berikut : A : Eksekusi Tanpa Notifikasi1 : Arab Saudi572 : DPR23 : Indonesia374 : Kemenlu135 : Migrant Care36 : Tuti Tursilawati (TKI)30 Gambar 3. Hasil Metrix Coding Nvivo12 Plus Sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas, data menunjukkan bahwa korelasi antara eksekusi mati tanpa notifikasi dan Arab Saudi sangat tinggi, dan skor ini juga merupakan skor | 109
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 paling tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya. Dari hasil matrix coding pada poin ini media online di Indonesia memberitakan bahwa Arab Saudi sebagai negara yang telah melakukan eksekusi mati tanpa notifikasi lebih dari satu kali dan eksekusi mati TKI Tuti Tursilawati tanpa notifikasi dari Arab Saudi bukan kali pertama yang terjadi. Menurut catatan Migrant Care pada tahun 2008-2018, ada lima WNI lainnya yang mengalami hal serupa selain Tuti (Fardiansyah, 2018). Eksekusi mati memang suatu bentuk kepatuhan Arab Saudi pada hukum islam, namun menjadi masalah karena tidak semua negara menerapkan hukum mati ini, dan menjadikan pandangan negara terhadap hukuman mati berbeda-beda (Dahlan, 2001). Selain itu Arab Saudi juga melakukan eksekusi ini tanpa memberikan notifikasi membuat Arab Saudi dipandang sebagai negara yang tidak komunikatif. Namun selain Arab Saudi, negara Indonesia juga merupakan aktor negara yang banyak dibicarakan dengan skor yang tidak jauh yakni 37, sementara itu disusul oleh pembicaraan mengenai Tuti Tursilawati. Hal yang menjadi perhatian adalah media lebih fokus pada 2 objek negara yakni Arab Saudi dan Indonesia, sementara subjek utama Tuti Tursilawati dalam kasus eksekusi mati tanpa notifikasi ini tidak sorotan utama dalam pemberitaan. Seperti yang diliat pada gambar 2, walaupun skor pemberitaan Tuti Tursilawati dan skor pemberitaan Indonesia saling bersusulan namun jika dibandingkan dengan skor pemberitaan Arab Saudi perbedaanya cukup signifikan. Kemudian kita juga dapat melihat media apa saja yang fokus pada aktor tertentu, hal ini dapat dilihat pada data dibawah ini Gambar 4. Hasil Chart Metrix Coding Nvivo12 Plus dari 3 Media Pada data diatas menunjukkan bahwa pembahasan mengenai aktor Arab Saudi dengan skor pembahasan paling tinggi yakni 57 poin banyak dibahas oleh media online Kompas dengan hasil 34. Kemudian DPR banyak dibahas oleh kompas dengan hasil 3. Selanjutnya mengenai Indonesia banyak dibahas oleh Detik dengan hasil 52. Selanjutnya mengenai Kementrian Luar Negeri paling banyak dibahas oleh Kompas dengan hasil 18. Sementara itu Migrant Care paling banyak dibahas oleh kompas dengan hasil 9 dan Tuti Tursilawati paling banyak juga dibahas oleh kompas dengan hasil 48. | 110
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 3.2 Keberlanjutan Hubungan Diplomatik Indonesia - Arab Saudi Dalam menganalisis mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai eksekusi mati tanpa notifikasi, peneliti mengelompokkan menjadi beberapa aspek dan setelah dianalisis menggunakan NVivo 12plus mendapatkan hasil sebagai berikut: A : Eksekusi Tanpa Notifikasi1 : Dampak Terhadap Hubungan Bilateral22 : Kritik Kurangnya Kinerja Pemerintah Indonesia53 : Protes terhadap Arab Saudi444 : Rencana Pemerintah Kaji Ulang Aturan4 Tabel 1. Hasil Matrix Coding Pada poin ini media online di Indonesia fokus pada melakukan protes terhadap Arab Saudi dengan menyampaikan kalimat-kalimat dalam berita seperti Arab Saudi negara yang kurang mengahargai hubungan bilateral dan komunikasi yang buruk terhadap negara lain. Pada bagian ini media juga masih menjadikan Arab Saudi sebagai highlight berita, dilihat dari skor nya pembahasan mengenai protes terhadap Arab Saudi sangat tinggi. Meskipun ada hal lain yang lebih penting seperti hubungan diplomatik antara Arab Saudi - Indonesia pasca kejadian ini. Pasca kasus Tuti Tursilawati, hubungan Indonesia-Arab Saudi sempat pasang surut. Salah satu bidang yang menyebabkan hal tersebut adalah bidang ketenagakerjaan. Sistem hukum perburuhan Arab Saudi dan eksekusi mati buruh imigran Indonesia masih disalahkan. yakni eksekusi tanpa notifikasi seorang PMI bernama Ruyati Binti Satubi pada 2011 dan Tuti Tursilawati yang juga mengalaminya. Atas langkah yang diambil oleh pemerintah Saudi, pemerintah Indonesia atas desakan berbagai kalangan telah memberlakukan kebijakan penghentian pengiriman PMI ke Arab Saudi. Larangan pengiriman PMI oleh Indonesia mendapat serangan balik dari Kerajaan Arab Saudi dengan menutup akses visa dan izin tinggal bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor informal (Silvey, 2004). Selain kebijakan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah diberlakukan kebijakan berupa penghentian pengiriman dan penempatan PMI. Penempatan PMI pada sektor domestik ke 19 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260/2015. Pasalnya, sistem kafala di negara-negara Timur Tengah tidak memasukkan pekerja migran yang bekerja sebagai individu (domestik) dalam sistem hukum perburuhannya. Pengiriman dan penempatan PMI hanya dapat dilakukan jika ada perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi yang mengatur tentang status hukum PMI di sektor informal (Silvey, 2004). Kesimpulan dari poin ini ketiga media fokus pada aspek protes Indonesia terhadap eksekusi mati tanpa notifikasi dan kurang menyoroti mengenai dampak dari adanya eksekusi mati dan dampaknya terhadap hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia meski hal ini merupakan hal yang penting. Kemudian kita juga dapat melihat media apa saja yang fokus pada aspek tertentu, atau lebih banyak membahas mengenai aspek tertentu, hal ini dapat dilihat pada data dibawah ini : | 111
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 Gambar 5. Hasil Chart Metrix Coding dari 3 Media Pada data diatas menunjukkan bahwa pembahasan mengenai protes terhadap Arab Saudi dengan skor pembahsan paling tinggi yakni 44 poin banyak dibahas oleh media online Kompas dengan hasil 32. Kemudian Kritik mengenai kurangnya kinerja pemerintah banyak dibahas oleh detik dengan hasil 9. Selanjutnya mengenai rencana pemerintah mengkaji ulang aturan banyak dibahas oleh CNN dengan 23. Kemudian paling terakhir mengenai dampak terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi paling banyak dibahas oleh CNN dengan hasil 8. 3.3 Isu Eksekusi Mati tanpa Notifikasi dan Hak Asasi Manusia Dalam menganalisis mengenai beberapa sisi yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai eksekusi mati tanpa notifikasi, peneliti mengelompokkan menjadi beberapa sisi dan setelah dianalisis menggunakan NVivo 12plus mendapatkan hasil sebagai berikut : A : Eksekusi Tanpa Notifikasi1 : Buruknya Sistem dan Kondisi Arab Saudi252 : Hukum Mati Arab Saudi (Qishash)553 : Pelanggaran Arab Saudi134 : Hukum Internasional115 : Konvensi Wina26 : Pelecehan Seksual67 : Pembelaan Diri6 Tabel 2. Hasil Matrix Coding Dari hasil matrix coding pada poin ini disimpulkan bahwa media Indonesia banyak memberitakan mengenai eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati Arab Saudi dan Arab Saudi dipandang sebagai negara yang kurang komunikatif dan kurang menjaga hubungan bilateral dengan negara lain. Dilihat dari tingginya skor pada pembahasan mengenai hukum mati Arab Saudi kemudian disusul dengan pembahasan mengenai buruknya sistem dan kondisi Arab Saudi. Media memandang bahwa hukuman mati ini merupakan sesuatu yang tidak adil dan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, walaupun Arab Saudi melaksanakan hukuman mati ini berdasarkan hukum pidana islam, yakni menjatuhkan hukuman yang berat bagi orang yang | 112
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 membunuh tanpa alasan yang dibenarkan secara agama dengan hukuman mati atau hukuman qishash (Abdurrahman Madjrie & Al-Anshari, 2003). Seperti yang kita ketahui dalam agama islam akan diberlakukan hukuman yang sama sebagaimana kejahatan yang ia lakukan (Abdillah, 1997). Eksekusi mati tanpa notifikasi dilihat dari perspektif HAM, Konsep HAM Internasional dengan tujuannya untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap konsep perlindungan pekerja migran di luar negeri, khususnya kasus eksekusi mati tanpa pemberitahuan di arab Saudi, dimana ada kewajiban negara Indonesia memberikan perlindungan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum internasional yang berkaitan dengan kedaulatan Arab Saudi dalam penerapan hak nasional atas konsep perlindungan, penghormatan dan perwujudan hak asasi manusia. Negara- negara seperti Indonesia dan Arab Saudi yang inheren konservatif (menerapkan hukuman mati) masih mempertahankan bentuk pidana hukuman mati dalam sistem hukum nasionalnya. Penerapan hukuman mati di Arab Saudi karena penerapan Syariah berdasarkan Alquran dan Sunnah. Demikian pula di Indonesia, hukuman mati masih dipandang sebagai pemberian efek jera yang tinggi (Pakian & Maryanti, 2019). Namun jika melihat hal ini dalam Hak Asasi Manusia yang menjadi persoalan bukan mengenai eksekusi mati karena hal tersebut memang hukum di Arab Saudi, namun dilihat dari sisi tidak adanya pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik dan konsuler Indonesia di Arab Saudi atas eksekusi hukuman mati tersebut. Sehingga hal ini mengacu pada fungsi diplomatik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya Tuti Tursilawati ini bisa mendapatkan haknya denga menerima perlindungan yang Negara Indonesia berikan kepada buruh migran Indonesia. Dan hal ini bisa dicapai dengan perjanjian bilateral Mandatory Consular Notification. Perjanjian tersebut harus diupayakan secara aktif oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya-upaya diplomasi seperti negosiasi dan mediasi atau konsiliasi.(Nurvianti & Fathurrahman, 2020). Sehingga bisa dinilai pemerintah Indonesia masih lemah dan memiliki daya tawar yang rendah terhadap pemerintah Arab Saudi. Hal ini memang sisi lemah atau sisi kurangnya pemerintah dalam kasus penyelamatan Tuti Tursilawati ataupun mungkin kasus eksekusi mati lainnya yang telah terjadi. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menjawab mengapa kemudian kasus eksekusi mati tanpa notifikasi terus terjadi, namun hal ini tidak menjadi pembahasan media. Kesimpulan dari poin ini ketiga media fokus pada sisi mengenai hukuman mati oleh Arab Saudi dan buruknya sistem maupun kondisi di Arab Saudi. Pada tabel 1 dari nomor 1 hingga 4, telah menjelaskan mengenai korelasi antara beberapa aspek yang mendapatkan pengaruh dari adanya eksekusi mati tanpa notifikasi oleh Arab Saudi kepada Tuti Tursilawati . Kemudian kita juga dapat melihat media apa saja yang fokus pada sisi tertentu, atau lebih banyak membahas mengenai sisi tertentu, hal ini dapat dilihat pada data dibawah ini : | 113
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 Gambar 6. Hasil Chart Metrix Coding dari 3 Media Pada data diatas menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hukum mati Arab Saudi dengan skor pembahasan paling tinggi yakni 57 poin banyak dibahas oleh media online Kompas dengan hasil 52. Kemudian mengenai buruknya sistem dan kondisi Arab Saudi banyak dibahas oleh kompas dengan hasil 22. Selanjutnya mengenai pelanggaran Arab Saudi banyak dibahas oleh Detik dengan hasil 9. Selanjutnya mengenai Konvensi Wina paling banyak dibahas oleh Detik dan Kompas dengan hasil 3. Sementara itu pelecehan seksual paling banyak dibahas oleh kompas dengan hasil 25 dan pembelaan diri paling banyak juga dibahas oleh kompas dengan hasil 24. 3.4 Quo Vadis Kasus Tuti Tursilawati Dari ketiga poin sebelumnya telah banyak menjelaskan analisa bagaimana media online di Indonesia mencoba memframing berita mengenai kesekusi mati tanpa notifikasi, yang notabene banyak membahas dari sisi Arab Saudi. Oleh karena itu perlu juga untuk kita mengetahui bagaimana eksekusi mati tanpa notifikasi ini terjadi dilihat dari kondisi migran maupun dari sisi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi terkait migran. Para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tidak diperlakukan sebagai orang yang berhak melindungi tetapi mereka tetap diperlakukan sebagai objek untuk dieksploitasi. Hal ini dilihat dari banyaknya migran Indonesia yang sebagian besar adalah perempuan menghadapi kekerasan berbasis gender. Seperti halnya Tuti Tursilawati, migran perempuan yang lain juga banyak yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik dan perkosaan yang mengakibatkan kematian masih sering terjadi di kalangan buruh migran Indonesia. Advokasi Pemerintah sebenarnya telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional tentang masalah diskriminasi (misalnya CEDAW/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan berbagai Konvensi ILO). (Primudyastutie, 2020). Namun advokasi secara spesifik pada kasus Tuti Tursilawati, pemerintah sebagai pelindung warga negaranya mengakui kesulitan dalam melakukan upaya advokasi, sebab pendampingan kasus-kasus tersebut terlambat atau tidak dilakukan sejak awal. Hal karena sebagaimana yang sering disebutkan diawal karena pemerintah Arab Saudi menetapkan pidana tanpa notifikasi (Basuki, 2019). Sementara itu untuk menanggulaginya, dalam upaya kebijakan dalam negeri pemerintah Indonesia masih dalam tahap mengkaji peraturan dalam negeri, dan melakukan moratorium terhadap pemberhentian pengiriman TKI informal ke Timur Tengah dalam upaya melindungi keamanan TKI atas sikap semena-mena pemerintah Arab Saudi terhadap para TKI (Laksono & Hakim, 2022). Namun dalam advokasi terhadap Arab Saudi pemerintah Indonesia | 114
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 belum mampu untuk mempengaruhi pemerintahan Arab Saudi termasuk dalam melakukan perjanjian bilateral untuk disetujuinya Mandatory Consular Notification sebagai bentuk perlindungan hak-hak warga negara selama proses hukum di Arab Saudi. Mandatory Consular Notification diperlukan agar ketika warga negara Indonesia ada yang berada diluar negeri dan terjerat kasus hukum disana, pemerintah di negara tersebut maka akan langsung menghubungi pemerintah negara Indonesia. Sehingga yang bersangkutan bisa segera mendapatkan pengawalan dalam proses hukum seperti translator saat di pengadilan maupun pendampingan hukum seperti disediakannya pengacara (Gunawan & Astutik, 2019). Mandatory Consular Notification juga diperlukan agar kasus serupa Tuti Tursilawati yang mengalami eksekusi mati tanpa notifikasi tidak terulang kembali. Juga mengingat banyaknya warga negara yang bekerja di luar negeri tidak hanya di Arab Saudi, maka perlindungan ini sangat perlu untuk direalisasikan (Fatriani & Sipahutar, 2022). Walaupun upaya pemerintah masih bisa dibilang kurang, namun media Indonesia sama sekali tidak mengkritik mengenai hal tersebut dan cenderung fokus pada Arab Saudi ( Tabel 1. Hasil Metrix Coding). Dari yang diberitakan media, usaha pemerintah Indonesia dianggap sudah cukup memuaskan karena telah menjalankan tugas dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dengan jalur diskusi diplomatik. Walaupun pada akhirnya upaya tersebut gagal dan Tuti Tursilawati tetap dijatuhi hukuman mati. Media sebagai platform yang memberitakan terkait beberapa informasi penting, harusnya dapat melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun informasi salah dan tidak akurat (Septiantoro et al., 2018). Termasuk mengenai sisi kurang pemerintah Indonesia dalam menangani hal ini harusnya juga turut disampaikan, agar masyararakat tidak memandang suatu peristiwa hanya dari satu sisi saja. Salah satu sisi kurang pemerintah dalam menangani hal ini adalah ini merupakan kasus eksekusi mati tanpa notifikasi ke 8, yang berarti pemerintah tidak memiliki upaya maksimal bagaimana agar notifikasi ini didapatkan salah satunya dengan pengesahan MCN antara kedua negara. Namun untuk MCN saja pemerintah Indonesia juga kesulitan untuk merealisasikan perjanjian bilateral dengan Arab Saudi mengenai Mandatory Consular Notification karena beberapa masalah seperti posisi tawar Indonesia dengan Arab Saudi. Indonesia dianggap lemah dalam posisi tawar dibandingkan dengan Arab Saudi hal ini dengan beberapa penjelasan pertama, surat menyurat yang dilakukan Presiden Indonesia tidak ditanggapi serius dan hanya beberapa kali saja dibalas oleh Raja Arab Saudi. Kedua, Indonesia masih memiliki sistem hukuman mati, maka dari itu Arab Saudi juga menganggap Indonesia masih melanggar Hak Asasi Manusia. Ketiga, Arab Saudi beranggapan bahwa Indonesia lebih membutuhkan Arab Saudi dalam beberapa hal seperti lapangan pekerjaan untuk PMI, pengiriman jamaah haji dan umrah, impor minyak dan gas dari Arab Saudi. Keempat, banyak PMI di Arab Saudi yang terjerat hukum khususnya PMI di sektor domestik,sehingga kepercayaan pemerintah Arab Saudi terhadap PMI menjadi rendah (Basuki, 2019). Inilah beberapa hal terkait mengapa kemudian eksekusi mati tanpa notifikasi ini terjadi berulang, dan beberapa hal ini juga dapat menjadi masukan advokasi pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan migran. Beberapa hal diatas juga harusnya menjadi pertimbangan media untuk pemberitaan, agar masyarakat dapat melihat pemberitaan tidak hanya berat sebelah sisi, yakni framing negative terhadap Arab Saudi. | 115
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 KESIMPULAN Eksekusi mati tanpa notifikasi yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Tuti Tursilawati yang merupakan tenaga kerja asal Indonesia banyak dikritik oleh media di Indonesia. Dari beberapa ulasan hasil penelitian diatas dapat kita simpulkan bahwa memang media di Indonesia lebih cenderung menyoroti kasus ini dari sisi Arab Saudi. Dari persoalan hukuman mati yang ada di Arab Saudi , buruknya sistem di Arab Saudi dan bahkan dari segi aktor media online di Indonesia juga lebih banyak menyoroti mengenai Arab Saudi itu sendiri. Media terkesan berat pada satu sisi dengan terus menerus memberitakan mengenai Arab Saudi tanpa melihat faktor terjadinya eksekusi mati tanpa notifikasi dari negara Indonesia sendiri, seperti lobi politik yang lemah , kurangnya daya tawar Indonesia atas Arab Saudi dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa kritik juga terhadap kinerja pemerintah Indonesia mengenai ketidakmampuan pemerintah menyelamatkan Tuti Tursilawati dari eksekusi mati, namun hal tersebut tidak banyak ditemukan. Secara tidak langsung hasil penelitian ini juga mengungkapkan image yang media online Indonesia bangun kepada masyarakat ketika eksekusi mati tanpa notifikasi oleh Arab Saudi ini terjadi. Media online di Indonesia lebih banyak menyoroti sisi buruk tentang eksekusi mati tanpa notifikasi dan buruknya sistem serta komunikasi Arab Saudi kepada negara lain, dibandingkan dengan eksekusi mati ini sebagai tanda bahwa Arab Saudi merupakan negara yang tunduk dan patuh terhadap hukum islam. Keterbatasan pada penelitian ini adalah bahwa penelitian hanya berdasarkan 3 media online di Indonesia dan hanya menggunakan fitur tertentu dari aplikasi Nvivo12 plus. Pada penelitian selanjutnya dapat menganalisa kasus terbaru terkait eksekusi mati tanpa notifikasi oleh Saudi Arabia dari media yang berbeda dan juga menggunakan fitur Nvivo yang belum penulis gunakan dalam penelitian ini. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk konsultan maupun membantu dalam pengambilan data. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman Madjrie, & Al-Anshari, F. (2003). Qishash: Pembalasan yang Hak. Khairul Bayan. Adams, R. H., & Cuecuecha, A. (2010). The Economic Impact of International Remittances on Poverty and Household Consumption and Investment in Indonesia. Policy Research Working Papers. Basuki, K. (2019). Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018. Journal of International Relations, 5(4), 592-598. Boby, K., Dana, R. A., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliartini, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti. 53. Ejournal.Undiksha.Ac.Id, 5, BP2MI. (2022). Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022. Creswell, J. W., & Creswell, D. J. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth edit). Sage Publication. Dahlan, A. A. (2001). Ensiklopedia Hukum Islam. PT Ichtiar Baru van Hoeve. | 116
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 Eriyanto. (2002). Analisis Framing. Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. PT LkiS Pelangi Aksara,. Fardiansyah, A. (2018). Ternyata Sudah 5 Kali TKI Dihukum Mati Tanpa Notifikasi Seperti Tuti Tursilawati. Okezone. Fatriani, L., & Sipahutar, B. (2022). Legitimasi Hukuman Mati: Perlukah Mandatory Consular Notification 3(2). Antar Negara? Uti Possidetis: Journal of International Law, Gunawan, Y., & Astutik, Z. A. (2019). The Importance of Bilateral Agreement on Mandatory Consular Notification for Indonesia: Tuti Tursilawati Execution. Jurnal Hukum Novelty, 10(2), 85. Gustina, A. (2014). The Important of Mandatory Consular Notification Between Indonesia and Other Foreign States. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(2), 324. Hilmi Hamzah, M., Yusof, N., Kasim, A., Ngah, K., Mustaffa, J., & Zakaria, Z. (2013). Nvivo Approach and Content Analysis in Media Flow Analysis and Alternative Selected Prime: Permatang Pauh by Election. Asian Social Science, 9(15), 84-92. Ismail. (2019). Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium Tki Domestik Ke Arab Saudi Pasca Mou Tahun 2014. EJournal Internasional, 7(1). Ilmu Hubungan Internasional (02-19-19- 04-11-14).pdf Ilmu Hubungan Kamalina, A. R. (2022). Arab Saudi-Indonesia Bahas Skema Penempatan dan Perlindungan PMI. Bisnis.Com. Laksono, D. P. W., & Hakim, L. (2022). Dampak Ekonomi Terhadap Moratorium Pengiriman TKI ke Timur Tengah Era Jokowi. Dauliyah, 7. Majid, M. K. (2014). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Repository.Uinjkt.Ac.Id. Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011. Maksum, A. (2021). Indonesian Post-Migrant Workers: A Challenging Problem for Human Security. Social Sciences & Humanities, 4(1). Monica, E. M., & Theodora, R. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan, 11, 11-18. yang Dimiliki Diaspora Muin, M. (2021). Jumlah dan Profesi Indonesia. SindoNews. indonesia-1625792895 Natalia, M. (2021). Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan. SindoNews. Nurvianti, D., & Fathurrahman. (2020). Perlindungan Melalui Notifikasi Konsuler Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi ( Kasus Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan ). Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 32, 422-435. Pahlevi, R. (2022). Ini Media Online Paling Banyak Dikonsumsi Warga dikonsumsi-warga-indonesia Indonesia. Databoks. Pakian, M., & Maryanti, I. (2019). Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum Ham Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 48(3). | 117
Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 04 No. 02, Mei 2024 : 104-118 eISSN 2746-8364 Primudyastutie, M. (2020). Quo Vadis Perlindungan Buruh Migran? Times Indonesia. migran Rahmat, A. F., & Pribadi, U. (2021). Public-Private Partnership: Learning From the Development of Jogja Agro Techno Park. Politico, 20(2), 70. Riana, F., & Hantoro, J. (2018). TKI Tuti Tursilawati Terima Hukuman Mati Terberat Hadd Ghillah. Tempo. hadd-ghillah Septiantoro, B., Gultom, R. A. G., & Octavian, A. (2018). Pengaruh Industri Media Nasional terhadap Media 89. Komunikasi Warfare. Jurnal Studi Dan Media, 22(2), Shabana, A., Muksin, N. N., & Sciences, P. (2020). Jaringan Komunikasi Kelompok Berbasis Mobile Phone Group Communication Network Using Mobile Phone of Migrant Workers in Hong Kong. Prosiding Seminar Nasional Unimus, 3, 304. Silvey, R. (2004). Transnational Domestication: State Power and Indonesian Migrant Women in Saudi Arabia. Political Geography, 23. Singgih Susilo. (2016). Beberapa Faktor Yang Menentukan Tki Dalam Memilih Negara Tujuan Sebagai Tempat Bekerja, Studi Di Desa Aryojeding Kabupaten Tulungagung. Jurnal Pendidikan Geografi, 21(2), 110-119. Suastha, R. D. (2018). Eksekusi Mati TKI, Duri Dalam Daging Relasi Indonesia-Saudi. CNN Indonesia. UMY. (2021). Dari Kompetisi Ke Kolaborasi Sebuah Bukti Keserumpunan Antara Indonesia dan Malaysia. indonesia-dan-malaysia/ Wardani, M. F. (2019). Kasie Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bilateral Bidang PWNI/BHI Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Yolanda, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Universitas Palembang, 18(2), 209. | 118